Harian Borneo Tribune 9 Januari 2013 by Borneo Tribune Press

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

DA N

KEBERSAMAAN

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Rabu, 9 Januari 2013

26 Shafar 1434 H - 28 Cap It Gwee 2563

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Perbedaan dan Kesamaan

Sengkarut yang sedang menyelimuti pembangunan Masjid Mujahidin menarik perhatian kalangan legislative. Komisi C DPRD Provinsi Kalbar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan masjid terbesar di Kalbar ini.

EMPAT hari yang lalu saya, mahasiswa dari Jerman jang belajar ilmu Asia Tenggara di Universitas Bonn, tiba di Oleh : Pontianak. Saya baru pertama kali ke KaTimo Duile limantan, walaupun saya sudah ke Indonesia empat kali.

Saat ini saya sedang melakukan praktikum di Tribune Institute. Saya ditanya oleh Pak Nur (Nur Iskandar) untuk menulis karangan tentang pengalaman saya di Pontianak. Memang tidak sulit menulis tentang perbedaan

Mulyadi: Adhi Karya Tidak Profesional Andry Borneo Tribune, Pontianak SIDAK bertujuan memantau secara langsung pelaksanaan pekerjaan proyek yang sebelumnya sempat dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya yang dinilai tidak professional. Ketua Komi-

si C DPRD Provinsi Kalbar, H. Mulyadi H. Yamin, menyesalkan kinerja PT. Adhi Karya sebagai pelaksana pekerjaan proyek pembangunan Masjid Mujahidin yang dinilai tidak professional dalam pengerjaan. ....Ke Halaman -11

S uara Enggang Kepandaian Menutup Kesadaran

Leo Sutrisno

Anakku Setia Nugraha, TADI malam, di meja makan ibumu bercerita tentang kegalauanmu. Dalam surat kepada ibumu, kau tuliskan kejadian yang berlangsung minggu lalu di tempat kerjamu. Katamu, saat itu ada acara dengan mengundang Wali Kota. ....Ke Halaman -11

Sidak, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalbar, H. Mulyadi H. Yamin bersama anggotanya, Syarif Izhar Azzury dan H. Alifudin melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pembangunan Masjid Mujahidin, Selasa (8/1). FOTO Andry/Borneo Tribune

Kolomnis

Program Strategis PASCA dilantik 14 Januari mendatang, Gubernur Cornelis diharapkan berkenan mengajak para bupati dan walikota di seantero Provinsi Kalbar untuk duduk satu meja merumuskan program strategis demi percepatan pembangunan di ‘Bumi Borneo Barat’. ....Ke Halaman -11

H. Mulyadi H. Yamin

Biola dan Lolongan Anjing HAROLD sedikit berlatih biola di ruang tamu sementara ayahnya sedang membaca di ruang baca. Anjing milik keluarga itu sedang berbaring di ruang baca, dan ketika suara biola kecil Harold mencapai telinganya, dia mulai melolong keras. Sang ayah mendengarkan anjing dan biola itu selama dia bisa. Lalu ia melompat berdiri, membanting koran ke lantai dan berteriak di atas kebisingan, “Tidak bisakah kamu memainkan lagu yang anjing tidak mengetahuinya?”o

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat: Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 Cabang: Singkawang : Jl. A. Yani No. 08 Telp. (0562) 637000; Sampit : Jl. Jend Sudirman Km. 1

PNS Wajib Taati PP 53/2010

Pejabat Utama Masuk List Polisi Gendut

Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak

GUBERNUR Kalbar, Drs Cornelis, MH menyatakan perilaku disiplin pegawai pada dasarnya tidak hanya terbatas pada aturan-aturan perilaku pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, melainkan juga berhubungan dengan nilai dan norma perilaku tertib dalam kehidupan berkelompok ataupun bermasyarakat pada umumnya. “Perilaku disiplin pegawai tidak hanyatercermindalammelaksanakan pekerjaan kedinasan semata, tapidilihatdarisikapketeladannya ....Ke Halaman -11

Anong, aktivis lingkungan tersandung kasus hukum saat menjalankan tugasnya menjaga penyu yang sedang bertelur di Sungai Ubah, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada 5 Agustus 2012 lalu sedang menunggu vonis hakim.

495 Anggota Polda Kalbar Disuruh Lari

SEBANYAK empat ratus sembilan puluh lima anggota Polda Kalbar disuruh berlari serta melakukan gerakan

erobik, lantaran tergolong polisi gendut. Tak hanya polisi setingkat Brigadir saja yang disuruh mengecilkan perutnya, melainkan Pejabat Utama Polda Kalbar juga masuk dalam ....Ke Halaman -11

Sidak BNNK di Disdik dan Disdukcapil

Satu Oknum PNS Terindikasi Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak

Drs Cornelis, MH

DI TAHUN 2012 sudah terbukti ada oknum PNS yang terindikasi mengonsumsi

narkoba. Tapi sepertinya hal itu tidak menjadi pelajaran untuk PNS lainnya. Kali ini dalam sidak mendadak yang dilakukan BNNK Kota Pontianak,

Pria Beristri Ditikam di Pasar Dahlia Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak DIDUGA memperebutkan seorang wanita, Ruly (42) pria yang sudah memiliki istri warga Gang Tani 3 Jalan Putri Darah Hitam ditikam di Pasar Dahlia Sungai Jawi oleh Dedi warga Gang Muria Dalam Sungai Jawi. Selasa (8/1) sekitar pukul 07.30, kejadian berawal dari Ruly yang sedang berada di rumahnya dan menjaga anaknya, sedangkan ....Ke Halaman -11

....Ke Halaman -11

Ibu-ibu Doakan Kebebasan Aktivis Lingkungan

SEKUMPULAN ibu-ibu yang tergabung dalam Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Borneo menjura doa agar Anong bebas dari segala tuntutan hukum. Perjuangan aktivis lingkungan hidup dari Kecamatan Paloh ini sekaligus didaulat sebagai simbol penjaga ibu kehidupan (mother of life). Foto Istimewa

Borneo Tribune, Pontianak DI WILAYAH perbatasan Indonesia-Malaysia ini, Anong terlibat perkelahian dengan sekawanan maling telur penyu yang menyebabkan kepala salah seorang maling itu mengalami luka pukulan. Setelah diusut, sekawanan maling telur penyu ini adalah keluarga Hamdi, yang kini menjabata sebagai Badan Pembina Desa (Babinsa) Temajuk.

Kasus ini pun bergulir ke ranah hukum. Jaksa Penuntut Umum dalam sebuah persidangan di Pengadilan Negeri Sambas, menuntut Anong dengan hukuman enam bulan kurungan. Tapi banyak pihak menilai tuntutan jaksa ini adalah sebuah upaya kriminalisasi. Reny Hidgazi, Direktur PPSW Borneo, mengatakan tuntutan jaksa itu menjadi buk....Ke Halaman -11

Menyambut Natal & Tahun Baru Banjir Hadiah Langsung

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

cmyk

B uah Bibir

Rabu, 9 Januari 2013

Kayong Utara

Borneo T Tribune

Daftar Pemilih Sementara Diumumkan Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Ketua KPU KKU, Dedy Efendy mengatakan sejak 29 Desember 2012 hingga 18 Januari 2013, penyelenggara pemilu telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati KKU 2013, sehingga diharapkan masyarakat bisa proaktif

untuk melihat pengumuman tersebut. Berdasarkan data dari KPU KKU, DPS untuk Pilbup KKU sebanyak 70.407 jiwa. Dimana jumlah tersebut merupakan prediksi para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan siapa bupati dan wakil bupati KKU pilihan mereka masa bhakti 2013-2018. DPS Pilkada KKU yang

merupakan hasil verifikasi DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU). Jika dibandingkan dengan DPT Pilgub Kalbar 2012, yakni tercatat 70.430 jiwa. “Selama masa pengumuman ini masyarakat diharapkan proaktif untuk memeriksa nama dirinya atau anggota keluarganya sudah atau

Dedy Efendy

belum terdaftar di dalam DPS,” kata Dedy Efendy didampingi anggota KPU KKU, Bujang Asnan, Selasa (8/1). Dedy menambahkan, DPS yang diumumkan tersebut merupakan daftar pemilih yang masih memungkinkan untuk ditambah atau dikurangi. Pada masa pengumuman ini segala informasi pembaharuan

akan dimasukan di dalam daftar pemilih tambahan. Setelah batas waktu pengumuman DPS tersebut berakhir, Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan diumumkan kepada masyarakat pada 25 Januari-5 Februari mendatang. Setelah masa itu maka jumlah pemilih tidak dapat berubah lagi. Tidak cukup hanya

mengumumkan DPS di tempat-tempat strategis, KPU KKU juga menyampaikan pemberitahuan DPS kepada kelima pasangan calon melalui data softcopy. Dengan harapan agar data tersebut dapat ikut disebarluarkan ke masyarakat saat melakukan kegiatan sosialisasi terutama kepada para konstituen mereka.

Reses DPD RI

Salam. Redaksi mengundang pembaca Borneo Tribune untuk mengirim tulisan untuk rubrik “Citizen Journalism”. Bentuk tulisan dapat berupa laporan kegiatan, opini, surat pembaca, puisi, cerita pendek. Panjang tulisan maksimal 500 kata. Kirimkan tulisan ke email: yusriadii@yahoo.com. Terima kasih.

AJUK

Kepala RapatDaerah, Rutin Ingat Air Bersih Masih ingat debat kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar pada Pemilukada Kalbar 2012, yang diselenggarakan oleh KPU Kalbar di Hotel Aston, Kota Pontianak, Kamis, 13 Oktober 2012 malam. Di mana para panelis mengedepankan isu pengadaan air bersih dan percepatan pembangunan infrastruktur di Kalbar. Meski pelantikan gubernur Kalbar tinggal menghitung hari. Tapi persoalan semua bidang kehidupan masyarakat Kalbar telah menanti. Salah satunya persoalan air bersih, saban hari selalu mengkhawatirkan. Ya, semua orang sudah tahu, Kalimantan Barat memiliki sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas, tapi lebih dari 3,2 juta penduduknya mengalami krisis air bersih. Ironisnya, di negeri kaya air ini justru, masyarakatnya lebih menggantungkan air tadah hujan sebagai sumber air minum. Sumber air PDAM di sejumlah daerah tak ayal hanya diperuntukkan sebagai kebutuhan sehari- hari. Seperti mandi dan mencuci pakaian. Semua itu bermuara pada pencemaran limbah merkuri dan limbah bahan berbahaya lainnya yang disebabkan oleh industri tambang dan penambang emas tanpa izin (PETI) yang beroperasi di daerah aliran sungai. Bukan hanya Sungai Kapuas, melainkan puluhan sungai dan ratusan anak sungai lainnya di Kalimantan Barat. Sebuah survei yang dilakukan Dinas Kesehatan Kalbar di Kota Pontianak pada 2002 menyebutkan indeks kerusakan gigi pada anak usia 12 tahun di ibu kota Kalbar tersebut sebesar 3,3. Artinya rata-rata tiga dari 20 gigi setiap anak usia sekolah tersebut rusak, hilang atau ditambal. Sementara indeks nasional hanya 2,5. Tak hanya itu, air hujan di Kalbar juga mengandung senyawa timah hitam (timbal) berasal dari polusi udara yang larut bersama air hujan. Kondisi ini diperparah lagi karena umumnya rumah warga di Kalbar beratap seng. Korosi dan pengikisan cat dari seng itu dapat meningkatkan kandungan timbal dalam air hujan. Seharusnya krisis air tidak perlu terjadi jika ada komitmen yang kuat dari pemimpin daerah selaku wakil pemerintah nasional menggunakan power dan otoritasnya. Yakni memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kualitas air bersih di daerah ini. Ini yang menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah bagi pemimpin daerah di Kalimantan Barat. Bukan hanya di level gubernur, melainkan juga tanggung jawab bupati dan walikota. Diantaranya mencari sumber air baku terbarukan dan memperbaiki kualitas air di Sungai Kapuas dan sungai besar lainnya dari pencemaran limbah merkuri dan berbahaya lainnya.

ENGET

Warge Kalbar, Aek Ujan Jadi Sumber Aek Minum - Nyaman Lah, Dokter Gigi Panen Rezeki. Bang Tribune

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

Ishaq Saleh Janji Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Anggota DPD RI, H. Ishaq Saleh mengatakan dalam masa reses yang dilakukan di Kabupaten Kayong Utara (KKU) selama 1 hari. Dirinya mengharapkan banyak aspirasi yang didapat serta diserap. Setelah itu beragam aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Selasa (8/1). Hal tersebut terungkap saat dengar pendapat yang dilakukan anggota DPD RI, H. Ishaq Saleh yang difasilitasi oleh Pemerintah KKU yang diwakili oleh Wakil Bupati KKU, Ir. Muhammad Said dan Sekda KKU, Hendri Siswanto. Dalam dengar pendapat tersebut, Ishaq Saleh berjanji akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat KKU kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian masing-masing. Apalagi selama ini banyak aspirasi

Reses, anggota DPD RI, H. Ishaq Saleh terlihat serius memperhatikan detil pemaparan Wakil Bupati KKU, Ir. Muhammad Said tentang Kabupaten Kayong Utara, di Balai Praja, Selasa (8/1). FOTO: Abdul Khoir/Borneo Tribune yang sebenarnya sangat potrensial untuk ditindaklanjuti namun terhenti ditengah jalan, karena kendala komunikasi dan birokrasi. “Saya reses ini untuk menyerap aspirasi dari bawah untuk dapat diteruskan kepada yang menangani, dimana setiap waktu tertentu DPD RI sering melakukan rapat teknis

dengan kementerian terkait,” kata anggota DPD RI H. Ishaq Saleh, di Balai Praja Kantor Bupati KKU. Anggota DPD yang duduk di Komisi I ini menambhakan, selain bidang infrastruktur, KTP elektronik, kehutanan dan bidang hukum dan HAM yang merupakan mitra kerjanya, Ishaq juga memberikan peluang kepada

audiens yang didominasi oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kayong Utara. Muncul ke permukaan berbagai permasalahan yang selama ini sempat terkendala. Mulai dari infrastruktur air bersih hingga pengembangan bandar udara serta pelabuhan nasional di KKU. Apalagi beberapa

masalah teknis di pusat membuat pemerintah kabupaten tidak dapat bertindak maksimal karena keterbatasan kewenangan dan penganggaran. Sementara itu, Wakil Bupati KKU, Muhammad Said mengharapkan dengan banyaknya aspirasi yang disampaikan oleh para kepala dinas dan badan di jajaran pemerintahan KKU, baik melalui lisan serta diperkuat dengan adanya data. Baik yang berupa hard copy maupun soft copy dapat menjadi bahan tambahan saat kajian ketika DPD RI memperjuangkan beragam aspirasi masyarakat di Pemerintah Pusat. “Segala upaya akan tetap kami lakukan dengan mengacu kepada kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan adanya reses DPD RI ke KKU ini akan semakin mempermudah realisasi pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan,” ujar Wabup.

Opini

Jadi Pelopor Masyarakat Maju Oleh: Markamah Uswatun Hasanah Sesosok pemimpin yang bertanggung jawab akan lebih mudah melakukan pendekatan dengan masyarakat. Sayangnya pemimpin di Negara Indonesia ini tidak banyak yang melakukannya pada masa jabatan. Mereka juga tidak benar-benar menjadikan daerah atau bangsa dan negara bisa berkembang dengan baik. Kemauan dan kesadaran dari diri masing-masing seorang pemimpin, bisa mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat. Dengan sendirinya masyarakat akan lebih mudah memilih seorang pemimpin yang bisa dan bersungguh-sungguh bernaung dalam melaksanakan tugas yang diemban dengan keikhlasan dan tidak dibuat-buat. Di mulai dari berbagai pengalaman yang sudah banyak dilakukan seorang pemimpin bahwasanya bagaimana cara kerja yang dilakukan berguna untuk masyarakat banyak. Tidak semestinya mementingkan diri sendiri. Terciptanya impian yang pemimpin bisa memajukan negara itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Perlu tindak khusus untuk pembelajaran yang bertuju-

an agar dalam membangun negara dengan baik dan unggul. Memang tidak bisa dipungkiri hal tersebut, perbandingan antara pemimpin yang tidak dekat dengan masyarakat itu dipandang kurang akrab dan tidak ada jiwa kedekatan yang akibat atau kurang mengenal antara satu dengan yang lain. Pentingnya bersosialisasi dalam agama dinamakan silaturahmi. Ikatan silahturahmi sangatlah diperlukan, karena dari silahturahmi itulah dukungan yang nantinya menimbulkan kesenangan. Berbeda dengan yang tidak pernah sama sekali dekat dengan masyarakat, dianggap merasa gengsi dalam lingkungan masyarakat. Ibaratnya tidak mau turun di lingkungan masyarakat untuk bersilahturahmi, meninjau dan memantau masyarakat yang mengeluh dengan kondisi lingkungan yang kurang baik dalam membangun daerahnya kurang berkembang. Itu salah satu bentuk jalan untuk membuka ruang kedamaian. Oleh karena itu, pemerintah yang demokratis dan berwibawa sangatlah diperlukan di masyarakat untuk membangun kebersamaan. Pemimpin yang bertang-

gung jawab dalam mengemban amanah yang bisa dilakukan dan mampu bekerja dengan baik. Dalam artiannya bekerja sesuai dengan kemampuan, mementingkan pekerjaan yang diperkirakan memang yang terpenting dan wajib dilakukan terlebih dahulu. Tidak hanya itu, pemimpin yang baik dalam bekerja, tidak melaksanakan dengan separuh hati dan benar-benar memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Dalam bekerja harus diselesaikan dengan maksimal dan tidak menjadi kepentingan semata. Pemimpin yang baik harus bisa membangun silahturahmi dengan baik dengan sesama. Baik itu dari kalangan masrayat miskin maupun menengah atau dengan kata lain tidak pandang bulu dalam mengambil keputusan, artinya tidak ada yang dirugikan. Keputusan yang harus diambil seorang pemimpin itu, sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak memaksakan keputusan sendiri, agar sebuah siasat atau ide untuk membangun kebersamaan itu perlu dipertimbangkan dengan seksama. Seorang pemimpin harus mewujudkan kedamaian antar sesama. Artinya dalam betutur kata yang sopan,

memberikan senyuman, agar orang yang mendengar pembicaraan dan menjadikan sebuah perubahan itu memulai dengan kebaikan dari seorang pemimpin suatu daerah dan negara itu bisa lebih maju. Pemimpin dalam membangun Negara ini lebih maju, biasanya dilakukan pemilihan yang bisa diangkat oleh masyarakat sendiri tanpa adanya timbul pribadi dari diri seorang pemimpin yang dipandang bisa membangun kerja yang lebih baik. Kebanyakan masayarkat yang memilik pemimpin, biasannya dilakukan terhadap orang yang mempunyai uang dan tidak memandang kepribadian seorang pemimpin yang baik. Namun masyarakat sekarang sudah pintar dan tidak mau tertipu dengan uang demi kemajuan daerahnya. Tindakan yang dilakukan oleh pemimpin mewujudkan daerah bisa maju akan memberikan kepuasan tersendiri, baik itu dari pemimpin maupun masyarakat. Membuat masyarakat menjadi berfikir lebih maju, selalu dijadikan teladan dan sejarah kepimpinan untuk pemimpin yang selanjutnya. Perubahan-perubahan yang diinginkan masyarakat baik

dari segi fasilitas umum, peraturan-peraturan yang diberikan dengan seksama bisa memberikan pandangan masyarakat menjadi jelas, dengan adanya fasilitas yang disedikan berguna untuk kenyamanan bersama. Dalam membuka lembaran baru di tahun baru ini, semoga kita semua jika ada yang berkeinginan merubah kehidupan yang baru ini agar lebih baik lagi, mempunyai cita-cita ataupun anganangan menjadi orang yang lebih sukses, berkepribadian lebih baik dari sebelumnya, agar tercipta perubahan diri, maju dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Begitu juga dalam memilih seorang pemimpin yang bisa dijadikan contoh itu perlu dipertimbangkan dengan baik. Agar nantinya tidak ada timbul rasa kecewa. Sesosok pemimpin yang bermatabat dan berakhlak baik, itu layak dijadikan orang pertama di suatu negara atau daerah. Masalah kepintaran dan kecerdasan dalam berfikir untuk menjadikan negara yang berkembang itu urutan kedua setelah akhlak. Dengan demikian terwujudlah sebuah kedamian yang sejahtera, adil dan sentausa bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering. Wakil Pemimpin Redaksi: Budi Rahman. Redaktur: Andry, Agus Wahyuni, Aulia Marti, Hairul Mikrad, Yusriadi, Viodeogo. Reporter: Abdul Khoir, Andika Lay, Yulan Mirza, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Ubay. Biro Kubu Raya: Hanoto Jl. Sui Raya Dalam (081522711111). Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Biro Bengkayang: Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). www.borneo-tribune.net Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505). Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757), Saumin (Pemasaran) (085284291321) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2. Biro Kapuas Hulu: Jl. Kenanga, Ruko Pemda Blok B. 6 Putussibau Utara (08562569007). Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Fotografer: Ulla Asri Sekretaris Redaksi: Erika Sudiardjo Umum: Emiliana (Manajer), Fitriyana,. Percetakan/Pracetak: Ukan Dinata. Staf Pracetak: Fahmi Ichwan, Syam Wartawan, Kontributor, Intensive Programme dan Abubakar, M. Taufik,. Staf Percetakan: Andre, Nurhalis, Rustam. Marketing: Sisa Primashinta, Hesty Yosana, Aldi Chairudin, Ardiansyah. Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Ferry Ade Putra Freelancer Borneo Tribune dibekali identitas, surat Sirkulasi: Dhani, Suprianto. Keuangan: Jumi Erlinasari, Tri Agustin, Kusnan, Husada, IT: Iwan Siswanto. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, tugas atau tanda pengenal (ID-Card) dan dalam mehalaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com laksanakan tugas jurnalistiknya tidak diperkenankan menerima suap atau amplop

Borneo Tribune

Serba Serbi

Borneo T Tribune

Rabu, 9 Januari 2013

Sabut Kelapa SEPERTI yang kita ketahui, sabut kelapa terkadang menjadi sampah dan tidak tahu manfaat atau kegunaannya. Pada saat kami melakukan Tugas Penelitian di daerah Siantan, tentang tanaman lidah buaya. Banyak pertanyaan yang diajukan kepada seorang petani, salah satunya yaitu; untuk proses pemupukan pada tanaman lidah buaya. Pupuk yang sering digunakan adalah abu sabut kelapa. Kami baru mengetahui ternyata, sabut kelapa bisa dijadikan pupuk yang sangat membantu proses pertumbuhan tanaman, serta ramah lingkungan dan tidak merusak tanah. Untuk tanah yang berlahan gambut sangat cocok mengunakan pupuk abu sabut kelapa pada tanaman contohnya; lidah buaya, pepaya dan jagung. Petani yang di daerah Siantan, mendapatkan pupuk abu sabut kelapa dari daerah lain seperti Peniraman dan Mempawah. Karena di daerah itulah banyak masyarakat membudidayakan tanaman kelapa. Akan tetapi pupuk abu sabut kelapa saya sulit didapatkan karena masa panen kelapa yang tidak bisa diperkirakan. Untuk membudidayakan tanaman tersebut sekarang ini, tidak ada yang mengembangkan untuk perkebunan atau memperluas tanaman kelapa. Pemanfaatan sabut kelapa

yang tidak kalah menarik adalah sebagai cocopeat yaitu sabut kelapa yang diolah menjadi butiran-butiran gabus. Cocopeat dapat menahan kandungan air dan unsur kimia, serta dapat menetralkan keasaman tanah. Karena sifat tersebut, sehingga cocopeat dapat digunakan sebagai media yang baik untuk pertumbuhan tanaman hortikultura dan media tanaman sistem hidroponik. Seluruh bagian sabut kelapa dihancurkan untuk media tanam atau pupuk. Karakter produk ini, mampu menyerap air dan pupuk sehingga dapat menambah kesuburan tanah. Cara ini adalah langkah mudah, karena tidak perlu keahlian khusus dan pemikiran panjang untuk pemanfaatannya. Cocopeat diolah dari sabut kelapa Sebelum diolah, sabut kelapa direndam selama 6 bulan untuk menghilangkan senyawa-senyawa kimia yang dapat merugikan tanaman seperti tanin. Senyawa itu dapat menghambat pertumbuhan tanaman dengan setiap beberapa hari air rendaman di ganti. Setelah dikeringkan, sabut kelapa dimasukkan ke dalam mesin untuk memisahkan serat dan jaringan empulur. Cocopeat diperkirakan akan menjadi alternatif bagi dunia, sebab bila dicampurkan dengan tanah berpasir hasil tanaman lebih memuaskan,

hanya saja unsur hara tanah tidak tersedia dalam cocopeat untuk itu pupuk masih sangat dibutuhkan untuk pembibitan, perkebunan, pertanian bahkan untuk tanaman anthurium. Kekurangan cocopeat adalah banyak mengandung zat Tanin. Zat Tanin diketahui sebagai zat yang menghambat pertumbuhan tanaman. Untuk menghilangkan zat Tanin yang berlebihan,

maka bisa dilakukan dengan cara merendam cocopeat di dalam air bersih selama beberapa jam, lalu diaduk sampai air berbusa putih. Selanjutnya buang air dan diganti dengan air bersih yang baru. Demikian dilakukan beberapa kali sampai busa tidak keluar lagi. Cocopeat merupakan serabut kelapa yang sudah disterilisasi, Cocopeat bersifat menyimpan air, dengan menggunakan cocopeat

penyiraman dapat dilakukan dengan lebih jarang. Penyiraman dilakukan setelah media kering, Perlakuan cocopeat sebelum digunakan sebagai media tanam untuk anggrek. Serabut kelapa mengandung zat tanin, atau zat anti gizi. Adanya zat tanin ditandai dengan keluarnya warna merah bata saat serabut kelapa direndam dalam air. Sebelum digunakan, rendam selama sehari atau di-

rebus terlebih dahulu sampai warna merah yang keluar benar-benar berkurang. Sabut kelapa merupakan bagian terbesar dari buah kelapa yaitu 35% dari bobot buah kelapa. Sabut kelapa jika diolah dengan baik akan menghasilkan serat sabut kelapa. Karena sifat fisika dan kimia serat yang dimiliki oleh sabut kelapa, sehingga membuat bahan baku alamiah mulai dimanfaatkan sebagai bahan

baku industri karpet, jok, kasur dan bantal. Di sini kita dapat melihat banyak potensi kelapa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan cukup menjanjikan. Kiriman: Dayan, Endang Permatasari, Sri Supartini, Yati Nopebrianti, Universitas Tanjungpura Pontianak, Fakultas Pertanian (Agroteknologi).

Solusi Tepat Terobosan Terbaru TCM

ATASI SEGALA MACAM PENYAKIT PRIA Ciri khas kemanjuran & keunggulan Hongkong Medistra TCM sangat jelas dengan resep kuno kekaisaran, resep rahasia turun temurun serta herbal Tiongkok alami, intinya adalah mengobati berbagai penyakit bandel yang susah disembuhkan, khusus menangani berbagai jenis penyakit kronis, begitu diobati langsung dapat dirasakan manfaatnya. Efektif mengobati berbagai penyakit kronis sampai akarnya, tanpa efek samping, setelah diatasi tidak mudah kambuh kembali. Menurut survey terbaru, disfungsi seksual pria termasuk penyakit yang sangat banyak diderita. Terutama persentase penderita impotensi, ejakulasi dini, radang prostat mengalami kenaikan pesat, berdampak jauh lebih parah bagi psikologi dan jiwa, dibanding penyakit pria lainnya, juga merupakan 30% alasan retaknya keharmonisan rumah tangga, menghancurkan kepercayaan diri pria. Penyakit fungsi seksual menimpa pria pada berbagai kalangan usia dan harus diobati sedini mungkin agar tidak memburuk hingga menimbulkan penyakit komplikasi bandel lainnya yang sangat parah dan berbahaya. Hongkong Medistra TCM ada konsultan Sinshe ahli TCM (Traditional

Chinese Medicine) ternama dari Tiongkok yang siap membantu Anda. Melalui pengalaman kerja keras puluhan tahun akhirnya berhasil menemukan terobosan terbaru, khusus mengatasi disfungsi seksual pria, seperti: Impotensi, Ejakulasi Dini, Radang Prostat, Sperma Mati, Tidak ada Sperma, Alat vital tidak normal, Kemandulan, dll. Hasilnya relatif cepat, aman dan tanpa efek samping. Terobosan metode TCM dengan herbal berharga alami yakni â&#x20AC;&#x153;Qiang Yang Bu Shen Liao Faâ&#x20AC;? ini dipadukan akupuntur elektroterapi sangat terkenal diberbagai Negara, berfungsi memperkuat ginjal & sperma, menyeimbangkan unsur yin & yang didalam tubuh, setelah diatasi bisa menormalkan fungsi seksual, masa berhubungan bisa lebih lama. Rata-rata setelah 2-3 tahap pengobatan, gejala penyakit seperti kencing terasa sakit, sering kencing, tidak tahan kencing, kencing tidak bertenaga, tidak tuntas, bernanah dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, sistem reproduksi kembali normal, bisa diatasi hingga ke akar penyakit dan tidak mudah kambuh lagi.

Untuk Konsultan & Pengobatan Hubungi :

HONGKONG MEDISTRA TCM Jl. H. Agus Salim No. 126 Pontianak - Kalimantan Barat Telp. (0561) 733268 HP. 0821 5279 7888 Hari Senin - Sabtu Buka Jam 09.00 s/d 17.00 WIB Minggu & Libur Besar Jam 09.00 s/d 13.00 WIB

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Rabu, 9 Januari 2013

Kabupaten Sambas Masuk Uji Coba Strategi Khusus

CMYK

Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan perlu kerjasama dari berbagai pihak guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tepat guna dan memadai. Permasalahan bidang pendidikan yang cukup banyak, seperti, satuan pendidikan yang belum menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain untuk meningkatkan mutu pendidikan berkaitan dengan input, proses, maupun output. “Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Sambas yang cerdas, unggul, kompetitif dan berakhlak mulia,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Drs. H. Jusmadi, MH, dalam Bimtek Penyusunan Design Pendidikan Layanan Khusus yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, yang diikuti guru-guru SD dan SMP Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan, Keca-

matan Sambas, serta sekolah titipan yang berjumlah 89 orang, tanggal 8-9 Januari, di Hotel Pantura Jaya Sambas. Sedangkan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas menurutnya, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan mutu serta relevansi layanan pendidikan, meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, serta meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. “Tujuan kita adalah tersedianya dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di Kabupaten Sambas, terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di Kabupaten Sambas,” ujarnya. Ia juga menambahkan, agar mampu menyediakan layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di Kabu-

paten Sambas, serta pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, juga sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima. Pemateri Bimtek, Prof. DR. Elfindri, SE, MA mengatakan sampai tahun 2015, Millennium Development Goals sudah harus diperlihatkan, berapa pencapaian IPM, berapa rata-rata lama pendidikan. “Saya khawatir Indonesia tidak mencapai karena kontribusi dari daerah-daerah yang terlalu lambat untuk bisa mencapai itu,” ujarnya. Dicontohkannya, daerahdaerah yang memiliki problem yang tinggal di wilayah terpencil, perbatasan di pulau-pulau, menurutnya jika masih menggunakan strategi biasa untuk mencapai akses pendidikan maka hasilnya tidak memuaskan karena anggaran terbatas. “Kita harus membuat strategi khusus, biasanya dengan pendidikan layanan

Pedagang Flamboyan Resmi Pindah ke TPS

Walikota Pontianak Sutarmidji meresmikan penggunaan TPS bagi pedagang Pasar Flamboyan. FOTO istimewa Borneo Tribune, Pontianak

Permasalahan pembangunan Pasar Flamboyan diklaim Walikota Pontianak, Sutarmidji, 99 persen selesai. Demikian diungkapkannya saat peresmian relokasi pedagang Pasar Flamboyan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Jalan Veteran, Selasa (8/1). “Boleh dikatakan semua masalah selesai. Saya pastikan mereka yang berdagang di sini nantinya akan mendapatkan tempat di Pasar Flamboyan,” ujar Sutarmidji. Pembangunan Pasar Flamboyan ditargetkan bulan puasa tahun ini akan selesai. Ia berharap pembangunan pasar tersebut bisa segera tuntas tahun ini juga. “Kalau pun terlambat pembangunannya tetapi paling tidak pertengahan bulan puasa atau sebelum lebaran pedagang yang di meja-meja

sudah bisa pindah,” katanya. Terkait enam pemilik ruko yang masih membandel, Sutarmidji mengajaknya supaya berpikir kembali untuk ikut dalam program Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam mendukung pembangunan Pasar Flamboyan. “Kita tidak main-main karena satu kali kita buat keputusan, itulah keputusannya. Tidak bisa hari ini diubah, besok diubah lagi,” tegas Sutarmidji. Kepada para pedagang, Sutarmidji menegaskan, jika ada gonjang-ganjing masalah apapun termasuk permasalahan hukum terkait pembangunan Pasar Flamboyan, menjadi urusannya dan Pemkot Pontianak. “Pelaksana silakan melaksanakan saja karena yang namanya membangun pasar itu masalah pasti ada bagaimanapun kita menanganinya,” tuturnya. Menurutnya, permasalah-

an pembangunan Pasar Flamboyan akan ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Diakuinya, sejak memutuskan untuk melanjutkan pembangunan Pasar Flamboyan, dirinya sudah mengetahui ada enam permasalahan. Masalah pertama yakni adanya dua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), masalah kedua adanya satu putusan perdata. Permasalahan yang ketiga ada satu perjanjian dengan pihak ketiga. Keempat yakni permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang terlalu banyak di sana. Kemudian permasalahan kelima adanya SPTU yang telah mati atau kadaluarsa dan ketika mengetahui Pasar Flamboyan akan dibangun, para pemilik SPTU itu ramai-ramai ingin menghidupkan kembali SPTU yang dimiliki. “Permasalahan keenam yakni adanya adendum dengan pihak ketiga dan menurut saya tanda tangan pihak ketiga pada adendum itu jelas palsu,” tudingnya. Dia juga mengingatkan, apabila ada gugatan-gugatan lainnya, siapapun pengacara yang menjadi kuasa hukum hendaknya berlandaskan pada aturan. “Artinya, kalau dari pihak yang dulu membuat perjanjian dengan walikota sebelumnya merasa dirugikan, silakan gugat ke Pemkot. Silakan tuntut ganti rugi saja. Tapi yang jelas tidak akan mengubah keputusan saya untuk membangun Pasar Flamboyan seperti pasar tradisional semula,” pungkasnya. (jim/pontianakkota.go.id)

khusus. Pendidikan layanan khusus yaitu pendidikan pada anak-anak normal termasuk juga anak-anak tidak normal,” ungkapnya. Menurutnya masih banyak anak-anak yang sulit mendapatkan akses, dan resiko putus sekolah tinggi, seperti anak-anak jalanan, anak-anak di desa terpencil. “Kita coba buatkan tema selamatkan anak kelas VI SD dan kelas III SMP dengan cara memindahkan mereka kepada sekolah di kecamatan yang terbaik. Jadi di satu sisi kita menyiapkan sekolah yang lebih baik dan di satu sisi lain anak-anak yang di dusun atau asumsinya gurunya kurang, untuk itu anak kelas VI kita pindahkan ke sekolah di kecamatan yang lebih baik,” kata ia. Menurutnya, ini langkah baru di Indonesia, Sambas di antaranya kabupaten yang diuji coba, lima kabupaten yang ada di Indonesia yaitu ada Pasaman, Kabupaten Kao di Bengkulu Selatan, Karimun di Kepulauan Riau dan Lombok Timur

Kepala Dinas Kabupaten Sambas memberikan arah kebijakan pendidikan Kabupaten Sambas, sekaligus membuka acara secara resmi. FOTO Amrul/Borneo Tribune di Nusa Tenggara, sehingga ada penguatan guru pamong, penguatan kepala se-

kolah, sosialisasi kepada guru, sosialisai kepada orang tua (parental inclu-

sive), sehingga anak-anak mendapatkan mutu pendidikan yang lebih baik. o

Lima Aktor Giring Vietnam Jadi Eksportir Beras Terbesar Borneo Tribune, Pontianak

Dalam membangun sistem tata kelola stok dan kebijakan perberasan, pemerintah Vietnam sangat memperhatikan kelangsungan usaha tani padi/beras. Manajemen stok dibangun untuk pemenuhan konsumsi dalam negeri dan pasar ekspor. Dengan ekses produksi sekitar 7,5 juta ton, Vietnam menjadi negara eksportir beras terbesar kedua setelah Thailand dan mampu menarik minat petani padi untuk berproduksi secara optimal. Menurut peneliti di Lembaga Teknik Pertanian dan Teknologi Pasca Panen (Institute of Agricultural Engineering & Post Harvest Technology), Kementerian Pertanian dan Pengembangan Perdesaan Vietnam, untuk mewujudkan produksi dan tata kelola (management) stok beras di Vietnam, ada lima aktor yang berperan, yakni petani, pelaku usaha, pemerintah, universitas, dan peneliti. Petani menjadi aktor untuk memproduksi padi hingga menjadi gabah. Ini adalah proses yang krusial karena dari merekalah awal dari proses produksi dan dimulainya pengelolaan beras. Pelaku usaha terdiri dari para pembeli atau pedagang yang membeli gabah dari petani, selain itu pelaku usaha juga mereka yang mengolah gabah menjadi beras. Pada tataran yang lebih besar, pelaku usaha adalah mereka yang memper-

dagangkan beras di dalam negeri ataupun ekspor. Sedangkan pemerintah, menjadi regulator agar terjamin penyediaan beras di dalam negeri dan mengatur pengeluaran beras untuk tujuan ekspor. Universitas dan peneliti fokus pada pengembangan sumberdaya manusia, pendampingan dan melakukan inovasi pada detil-detil proses agar dicapai produksi dan kualitas beras yang baik. Menjadi petani adalah pilihan sekaligus harapan. Sama dengan profesi lain tentunya hidup layak menjadi harapan petani. Petani dan masyarakat pedesaan di Vietnam berjumlah hampir 60 juta jiwa atau dua per tiga dari jumlah penduduk. Lahan pertanaman padi mencapai 4,5 juta hektar dengan produktivitas rata-rata 5,2 ton/ hektar. Agar petani tetap menanam padi, Pemerintah Vietnam memberikan tiga insentif. Pertama, insentif produksi. Insensntif ini berupa bantuan benih, sarana produksi (saprodi), penyuluhan/pendampingan dan bantuan alat/mesin produksi lainnya. Kedua, insentif harga. Pemerintah menerapkan aturan bahwa petani harus memperoleh keuntungan minimal 20% dari seluruh biaya memproduksi padi. Sehingga siapapun pembelinya, pedagang pengumpul, BUMN/BUMD penggilingan padi, hingga eksportir harus taat pada aturan tersebut. Dalam beberapa tahun ke

depan, insentif harga akan dinaikan menjadi 30% dari biaya produksi. Ketiga, insentif perpajakan. Pemerintah menanggung pajak terhadap lahan yang digunakan untuk budidaya padi, dan menanggung pajak pengairan (irigasi). Sehingga ongkos produksi tidak lagi terbebani oleh kedua pajak tersebut. Gabah produksi petani yang mencapai 40 juta ton, selanjutnya diproses oleh unit-unit penggilingan padi yang tersebar di sentrasentra produksi padi. Menjadikan beras berkualitas merupakan tujuan unit usaha tersebut. Lebih dari separuh produk beras Vietnam berkualitas baik (± 10 juta ton), dengan tingkat kepecahan 5%, sisanya dengan tingkat kepecahan 10%, 15%, 20% dan 100%. Untuk mendapatkan beras yang berkualitas, pelaku usaha menerapkan metode pengeringan untuk kadar air tertentu, menggunakan mesin-mesin modern dan melakukan penyimpanan dan distribusi yang baik. Meningkatnya persentase beras berkualitas, berdampak pada pasokan beras untuk ekspor. Beberapa negara di Asia dan luar Asia menghendaki beras dengan kualitas baik yang bias didapat dari Vietnam. Berdasarkan catatan VinaFood 2, setiap tahun rata-rata Vietnam mengekspor beras ke berbagai negara sebesar 7,5 juta ton. Membangun industri mesin pertanian, menjadi salah satu fokus Pemerintah

Vietnam. Sebut saja Buivanngo Industrial & Agricultural Machinery Co. Ltd. Industri ini merupakan perusahaan permesinan yang mengkhususkan untuk memproduksi mesin-mesin pertanian. Salah satu produk unggulan Buivanngo adalah mesin proses beras. Standar kualitas produk yang dihasilkan telah mendapatkan sertifikasi internasional. Sebagian produknya dipakai di dalam negeri dan telah ada yang dipasarkan ke negara lain. Penyediaan stok beras dalam negeri di Vietnam diserahkan pada mekanisme pasar, namun pemerintah memiliki lembaga perdagangan pemerintah (State Trading Enterprises ) yaitu Vietnam Northern Food Corporation (VINAFOOD I) untuk menjamin stok beras nasional. Secara umum beras dipasok ke konsumen domestik melalui saluran distribusi yang melibatkan petani, pengumpul, penggilingan padi, BUMD perberasan, pasar induk dan pasar retail. VinaFood 2 merupakan Agensi Perdagangan Pemerintah (Parastatal) yang ditunjuk oleh Pemerintah Vietnam untuk melakukan bisnis pangan di Vietnam. Khusus untuk beras, VinaFood 2 menjalankan fungsi perdagangan beras internasional. Sedangkan penyediaan beras dalam negeri menjadi tanggung jawab VinaFood 1. SUMBER: PPHP KEMTAN RI/ kalbarprov.go.id

CMYK

Amrul Borneo Tribune, Sambas

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Rabu, 9 Januari 2013

Hari Ini, Puncak Acara Robo-robo Hari ini, Rabu (9/1), puncak acara even budaya Roborobo 2013 yang dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Kuala Mempawah. Sejumlah rangkaian kegiatan akan digelar memeriahkan even budaya yang sudah masuk dalam kalender wisata Provinsi Kalimantan Barat. “Secara keseluruhan even budaya robo-robo tahun 2013 sudah siap kita laksanakan.

Panitia sudah kita bentuk sejak lama dan telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan pelbagai persiapan yang diperlukan,” kata Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayan dan Pariwisata (Dishubbudpar) Kabupaten Pontianak, Suharjo Lie. Ia menjelaskan seperti tahun sebelumnya, persiapan pagelaran budaya Robo-robo dilaksanakan oleh beberapa pihak yang terlibat. Mulai dari pemerintah daerah, pihak Kerajaan Amantubillah Mempawah, hingga panitia

lokal yang mempersiapkan lapak-lapak pedagang yang menggelar dagangannya di lokasi arena Robo’-Robo’. “Jadi, kita dari pemerintah daerah telah membentuk panitia kabupaten. Tugas kita hanya mempersiapkan beberapa acara kegiatan dalam even budaya robo-robo tersebut. Yakni acara ziarah ke makam Opu Daeng Menambon di Sebukit Rama Desa Pasir, dan acara puncak perayaan Robo-robo di muara Kuala Mempawah,” ucapnya. Suharjo berharap, pelak-

sanaan even budaya Roborobo berlangsung sukses, semarak dan meriah. Supaya, nilai-nilai sejarah kegiatan tersebut dapat terus dilestarikan di masyarakat. “Selain melestarikan nilai-nilai budaya, kita juga berharap kegiatan tahunan ini memberikan multiflier efek untuk daerah dan masyarakat Kabupaten Pontianak. Mulai dari peningkatan ekonomi hingga menjadi daerah tujuan wisata,” harapnya. Sementara itu, berdasar-

Robo -Robo Jadikan Ikon Wisata Kalbar “

Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah

Rahmad Satria kata Rahmad. Bahkan Rahmad yang meraih gelar kehormatan Pangeran Nata Laksana dari Keraton Amantubillah oleh Raja Mempawah, Pangeran Ratu

“

Festival budaya Robo-robo merupakan agenda rutin setiap tahun digelar di Kabupaten Pontianak. Event ini merupakan jejak langkah sejarah berdirinya Kota Mempawah, dari Raja Mempawah Opu Daeng Manambon (ODM), yang makamnya terletak di Sebukit Rama, Kecamatan Mempawa Hilir. Melihat historis sejarah tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria menilai event budaya Robo-robo harus menjadi ikon wisata di Kalbar. “Nilai-nilai budaya harus terus dilestarikan. Maka komitmen dan kepedulian semua pihak sangat dibutuhkan agar pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat berlangsung dengan baik,”

Nilai-nilai budaya harus terus dilestarikan. Maka komitmen dan kepedulian semua pihak sangat dibutuhkan agar pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat berlangsung dengan baik Mulawangsa, Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim, memiliki komitmen memberikan dukungan penuh terhadap pelestarian nilai-nilai budaya. “Bahkan saya, mengha-

rapkan berdirinya kampung budaya di Kabupaten Pontianak. Dengan adanya kampung budaya, maka ada tujuan wisata yang jelas. Di mana kampung tersebut, di desain seperti kawasan budaya yang menarik. Cotohnya menjadi tempat menjual pernak pernik khas kabupaten Pontianak. Apa perlu sertiap warga yang ingin membangun rumah, mengikuti tipe sesuai ketentuan di kampun budaya tersebut,” katanya. Apalagi Rahmadf, menilai pelestarian suatu nilai seni dan budaya, sejalan dengan visi Pemerintahan daerah. “Mari bersama kita tingkatkan kelestarian kegiatan robo-robo sebagai aset budaya khazanah nasional. Apa perlu kita jadikan event budaya Robo-robo sudah sebagai ikon wisata di Kalbar,” katanya. o

5 Miliar dari Retribusi IMB Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya tahun ini menargetkan dapat mengumpulkan retribusi pada izin mendirikan bangunan (IMB) sebesar Rp5 Miliyar. Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya, Teddy Erwanto mengatakan berdasarkan data retribusi sejak 2010 hingga 2011 target PAD dari retribusi IMB secara umum dapat dikatakan tercapai. Sementara pada 2012 saja retribusi IMB yang ditargetkan Rp5 miliyar hanya tercapai Rp4.5 miliyar. Menurut Teddy, pada 2010 target PAD Rp900 jutaan capaian Rp2.5 miliyar, 2011 Rp3 miliyar capaian Rp3.5 miliyar. Sementara untuk 2013 pihaknya menargetkan PAD pada IMB sebesar Rp5 Miliyar. “Memang tahun sebelumnya dapat dikatakan dipaksakan. Karena berdasarkan

statistik kita tidak akan mampu mengejar target yang telah ditentukan,” katanya, Rabu (8/1). Meski pada tahun sebelumnya terget tersebut tidak mampu tercapai, Teddy meyakini pada tahun ini pihaknya akan mampu mencapai target PAD pada retribusi IMB. Untuk capaian target tersebut menurutnya memang dibutuhkan dukungan semua pihak. Dan pihkanya akan terus meningkatkan sosialiasi pentingnya retribusi IMB bagi pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Teddy menerangkan untuk menentukan target PAD pada retribusi IMB analisis yang digunakan adalah dengan melihat kondisi di lapangan,yakni perkembangan pembangunan perumahan, pepulasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, perkembangan daerah itu sendiri. “Inilah faktor-faktornya mengapa pada tahun lalu target PAD pada retribusi IMB tidak tercapai,” terangnya. Dan berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2010 tentang retribusi izin mendirikan bangunan, lanjut Teddy

maka semua pihak yang akan mendirikan bangunan apapun itu, seperti gudang, pabrik, rumah toko harus mengeluarkan retribusi. Yang mana biaya yang dikeluarkan disesuaikan, sebagai contoh retribusi IMN rumah tinggal dihitung berdasarkan jenis bangunan rumah tinggal dan luas total bangunan rumah tinggal dan kelas jalan, retribusi IMB perdagangan dan jasa dihitung berdasarkan luas bangunan dan kelas jalan. “Jadi dalam Perda semuanya sudah diatur dan ditentukan,” ucapnya. Teddy pun mengimbau kepada masyarakat, untuk ikut berpartisipasi membangun Kabupaten Kubu Raya dengan mentaati aturan yang telah ada. dengan mengurus IMB jika hendak mendirikan suatu bangunan. Karena pada dasarnya retribusi yang dikeluarkan akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. “Retribusi ini akan kita serahkan kepada pemerintah kabupaten yang nantinya disebut sebagai PAD. Yang mana akan dimanfaatkan untuk pembangunan Kabupaten Kubu Raya,” paparnya. o

kan informasi yang didapatkan di lapangan, Panitia Lokal Robo-robo 2013, telah membangun sedikitnya 72 kios untuk para pedagang yang akan berjualan di arena Robo’-Robo’. Mereka

pun memastikan penyelenggaraan pagelaran even budaya robo-robo tersebut siap dilaksanakan. Untuk aktifitas perdagangan sudah dimulai sejak tanggal 29 Desember 2012

lalu. Pedagang akan diberikan kesempatan untuk berjualan hingga 9 Februari 2013 mendatang. Jadi, pedagang memiliki waktu yang panjang untuk menggelar dagangannya. o

Bupati Tegur Dinas Perikanan dan Kelautan Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Senin pertama Januari 2013, (7/1), kemarin, ratusan PNS dari seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Pontianak mengikuti apel gabungan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Pontianak. Bertindak sebagai pembina apel, Bupati Pontianak, Ria Norsan. Namun saat menginspeksi para pegawai yang hadir mengikuti apel, Bupati Ria Norsan tampak terkejut melihat barisan Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) yang tampak sepi. Kondisi ini berbeda dengan barisan SKPD lainnya yang penuh pegawai. Bupati pun kontan melayangkan teguran. Ia menyayangkan minimnya kehadiran PNS dari Dinas Perikanan dan Kelautan yang hadir pada apel gabungan tersebut. “Tolong nanti kepala dinasnya, siapa-siapa yang tidak apel diberikan sanksi. Demikian juga kepala bagian maupun pimpinan SKPD yang tidak hadir pada hari ini. Ketidakhadiran ini me-

rupakan suatu contoh yang tidak baik kepada stafnya,” tegas Norsan. Dalam amanatnya, Bupati Ria Norsan, lebih lanjut mengatakan, momen pergantian tahun menjadi media yang sangat tepat untuk mengevaluasi pelbagai program dan kegiatan yang telah di laksanakan, sekaligus menyusun langkah-langkah efektif guna menyukseskan program kerja di 2013. “Dalam kerangka tersebut, apel gabungan yang kita laksanakan ini bermakna sangat penting sebagai bagian dari rangkaian yang paling awal keseluruhan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang akan kita laksanakan di 2013,” katanya. Selain itu, bupati juga mengkritisi beberapa kegiatan yang secara kualitas dan kuantitas mengalami penurunan dari waktu ke waktu, antara lain Program Jumat Bersih dan Safari Fajar yang mulai mengendur, serta ceramah agama yang seharusnya dimulai jam 8 pagi, namun molor hingga jam 9 karena menunggu peserta. Oleh karena itu, bupati meminta seluruh SKPD da-

pat mengikuti kegiatan dan program yang sudah dicanangkan Pemkab Pontianak. “Tolong SKPD terkait agar kegiatan pengajian ini dicanangkan kembali dan diinformasikan ke SKPD lain supaya mereka tahu ada kegiatan pengajian di kompleks Surau Nurussalim di Kantor Bupati ini. Begitu juga dengan pimpinan SKPD agar menginstruksikan stafnya untuk mengikuti kegiatan yang saya sebutkan tadi,” ucap bupati. Selain memberikan teguran, bupati juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh SKPD beserta jajaran di lingkungan kerja masing-masing, yang telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya masing-masing. “Apa yang telah kita laksanakan tentunya patut diapresiasi dan disyukuri sebagai sebuah usaha dan kerja keras bersama dalam upaya menyukseskan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pontianak yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pontianak,” ujarnya. o

KKR Persiapkan MTQ III Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Lembaga pengembangan tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Kubu Raya menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kecamatan se Kabupaten Kubu Raya guna membahas pelaksanaan MTQ ke tiga yang akan dilaksanakan tahun ini di Kecamatan Sungai Ambawang. Rapat koordinasi LPTQ Kabupaten Kubu Raya tersebut langsung dibuka oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan. Ketua LPTQ Kabupaten Kubu Raya, Alwin Achmad mengatakan rapat koordinasi yang digelar pada dasarnya adalah untuk membahas persiapan penyelenggaraan MTQ ke tiga di Kabupaten Kubu Raya. “Untuk kapan pelaksanaanya, sekarang masih dalam pembahasan,” katanya, Selasa (8/1). Alwin menjelaskan, dasar pelaksanaan MTQ ke tiga di Kecamatan Sungai Ambawang berdasarkan pada keputusan Bupati Kubu Raya nomor 194/Setda/2012 tentang penetapan Kecamatan Sungai Ambawang sebagai tempat penyelenggaraan

“

Masih banyak yang harus kita bahas mengenai persiapan pelaksanaan, seperti penempatan khafilah dan dewan hakim. Semuanya harus dibahas guna pelaksanaan MTQ yang baik

“

Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah

MTQ, dan keputusan Bupati Kubu Raya nomor 335/Setda/ 2012 tentang panitia penyelenggara MTQ ke tiga se Kabupaten Kubu Raya. Adapun persiapan yang telah dilakukan, lanjut Alwin pihaknya sudah melakukan konsolidasi dalam rangka soliditas panitia dan merumuskan hal-hal menyangkut persiapan, membersihkan lokasi mimbar utama, dan melakukan upaya-upaya menghimpun dana dari berbagai sumber yang sah dan tak mengikat.

“Masih banyak yang harus kita bahas mengenai persiapan pelaksanaan, seperti penempatan khafilah dan dewan hakim. Semuanya harus dibahas guna pelaksanaan MTQ yang baik,” ujarnya. Selain membahas persiapan pelaksanaan MTQ III tersebut, Alwin menjelaskan pelaksanaan MTQ juga sebagai ajang perisiapan untuk perlombaan MTQ di Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan pada Maret mendatang. “Kita berharap dari kegiataan ini dapat menyaring khalifah terbaik yang tentunya akan diikutsertakan pada perlombaan MTQ yang lebih tinggi,” terangnya. Alwin menambahkan tentunya pelaksanaan MTQ berujuan untuk menghasilkan Qori’/Qoriah Terbaik untuk menjadi duta Kubu Raya pada MTQ Tingkat Provinsi di Kabupaten Bengkayang tahun 2014, menciptakan nuansa religius dan menggaungkan syiar Islam pada masyarakat Kabupaten Kubu Raya khususnya Kecamatan Sungai Ambawang, dan membumikan nilai-nilai Al-Qur’an pada masyarakat dan membentuk generasi Kabupaten Kubu Raya yang Qur’ani. o

Bengkayang Borneo Tribune

Rabu, 9 Januari 2013

SMA Teriak Siap Hadapi UN 2013 Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang UAN atau yang sering disebut Ujian Akhir Nasional merupakan salah satu ujian pemerintah yang diberlakukan untuk siswa Indonesia yang ada di desa maupun di kota. Setiap tahun para siswa melakukan UAN dan dapat meraih hasil yang maksimal. Namun sebelumnya setiap sekolah wajib membentuk panitia Ujian Nasional sebagai langkah menghadapi UAN 2013 ini. UAN juga sering dijadikan menjadi momen menakutkan bagi para siswa. Sebetulnya hal itu tidak perlu apabila persiapan diri, seperti belajar dan menjaga kesehatan tubuh. Hal itu dikatakan Yosepus Welly, Kepala SMA Negeri 01 Teriak saat membuka acara Rapat Pembentukan Panitia Ujian Nasional Selasa (8/01). Ia mengatakan persiapan yang dimaksud seperti memperhatikan dengan teliti instruksi yang diberikan oleh panitia UN. Selain itu gunakan alat tulis yang berkualitas. Untuk menghadapi UAN, kata Welly tentu seorang anak harus gigih dan semangat dalam belajar. Ditambahkan, tahun 2013 ini jumlah siswa kelas XII SMA 01 Teriak yang akan mengikuti UAN sebanyak 85 siswa. Jumlah tersebut lebih meningkat dari tahun sebelumnya. o

Borneo Tribune, Singkawang Sedikitnya 3 pelajardari sekolah kejuruan Singkawang terjaring dalam patroli pembinaan Satpol PP di sebuah tempat biliar yang berada di kawasan Jalan Alianyang, Selasa (8/1). Ketiga siswa yang terjaring itu ditangkap saat bermain bola sodok tersebut yang masih dalam jam pelajaran berlangsung serta masih mengenakan pakaian seragam sekolah. “Untuk itulah kita bawa mereka ke sini sekaligus pengusaha biliar,” ujar Karyadi, Kasat Pol PP Singkawang. Dikatakan Karyadi, tujuan dibawanya ketiga pelajar sekaligus pengusaha biliar ke kantor Satpol PP tersebut untuk diberikan pengarahan dan pembinaan. Dan pada pagi ini (kemarin;red), pihak Satpol PP juga sudah memberitahukan kepada orang tua dan pihak sekolah siswa yang bersangkutan, agar mereka tahu apa yang sudah dilakukan oleh anak didiknya saat di luar sekolah yang mana jam belajar masih berlangsung. Menurut pengakuan siswa berinisial Tgr, yang terjaring pada patroli Sat Pol PP itu, mengatakan dirinya bersama dua rekannya sengaja bermain bilyar sambil menunggu jam masuk sekolah pukul 13.00. Sebelumnya, mereka bertiga pergi ke sekolah hanya bermaksud untuk mengembalikan rapor. Namun setelah itu mereka tidak pulang ke rumahnya masing-masing, melainkan menunggu waktu masuk dengan bermain bilyar. (Freelancer/ Rudi) o

FOTO: Rudi/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Singkawang Anggota DPRD Singkawang, Paryanto mengimbau warga untuk selalu tidak membesar-besarkan maraknya isu virus H5N1 atau dikenal flu burung. Menurutnya, Kota Singkawang ini termasuk kota yang aman dari penyebaran berbagai virus. Baik itu virus flu burung maupun virus lainnya.

Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Proyek pengaspalan jalan Ledo-Subah yang menggunakan anggaran miliaran rupiah menjadi sorotan warga. Salah satunya yang disampaikan warga Desa Tebuah Marong, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.

“Saya lihat tipis sekali aspal tersebut. Saya yakin jalan ini tidak bertahan lama dan cepat rusak,” kata Mio saat memberikan informasi. Andot, berasal dari daerah yang sama mengatakan hal senada dan sangat menyayangkan pembangun jalan provinsi yang dikerjakan secara multi years tersebut.

“Warga banyak mengeluh dengan kondisi badan jalan yang mudah rusak. baru di aspal sebulan sudah rusak,” kesalnya. Kedua warga tersebut menemukan banyak lubang. Sepanjang jalan dari Ledo sampai Subah kurang lebih ditemukan puluhan lubang. Rata-rata lubang berada di as jalan dan dekat berm. o

Pemkab Usulkan Status PLB Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Bupati Bengkayang Suryadman Gidot mengatakan sudah saatnya Pos Lintas Batas (PLB) di Kecamatan Jagoi Babang dinaikkan statusnya menjadi PPLB. “Saat Bengkayang masih

bergabung dengan Kabupaten Sambas, Jagoi Babang dicanangkan untuk pintu gate di kawasan perbatasan,” ungkap Gidot di Hotel Lala Golden, belum lama ini. Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar ini melanjutkan, sejak dulu, transportasi darat antara Jagoi Babang dengan Serikin Ma-

laysia sudah tembus. Kondisi transportasi itu juga membuahkan lancarnya alur perdagangan yang membuahkan kesejahteraan. “Kita berharap pemerintah pusat sesegera mungkin merealisasikan kenaikan status di Jagoi Babang dari PLB menjadi PPLB,” harapnya. o

3 Pelajar Terjaring Patroli Satpol PP

3 pelajar dan pengusaha beserta barang bukti berupa stik, segitiga dan bola bilyard diamankan di kantor Satpol PP FOTO: Rudi

Isu H5N1 Jangan DibesarBesarkan

Saiful Bahri

Warga Soroti Proyek Jalan

Pemkot Singkawang melalui dinas terkait juga telah melakukan pengawasan dan pembatasan yang sangat ketat terkait masuknya hewan unggas maupun ternak yang berasal dari luar Singkawang. “Jadi jangan sampailah isu-isu yang berkembang ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh segelintir orang demi kepentingan pribadi,” pintanya. Hal yang paling penting, saran Paryanto, terkait maraknya isu-isu virus H5N1 ini, lebih baik kita bersamasama meningkatkan pengawasan terhadap hewan ternak khususnya di Singkawang ini. Bila ada warga yang menemukan kejanggalan-kejanggalan pada hewan ternaknya segera laporkan hal tersebut kepada dinas terkait, pinta Paranto. (Freelancer/Rudi) o

77.34% Warga Singkawang Rekam e-KTP Borneo Tribune, Singkawang Camat Singkawang Utara, Momie Muljomintarno mengatakan ada sekitar 95% warga di wilayah Kecamatan Singkawang Utara sudah melakukan perekaman e-KTP. Untuk mengoptimalkan hingga100%, Momie merasa optimis 2013 ini akan terealisasi semua. Khususnya warga yang berada di wilayah Kecamatan Singkawang Utara. Menurutnya, kekurangan sebanyak 5% itu, dikarenakan sebagian warganya masih ada yang bekerja sebagai TKI hingga sekarang belum pulang kampung. Kemudian, ada juga warganya yang belum sempat mengubah status dari belum nikah menjadi sudah menikah, sehingga belum bias dilakukan untuk perekaman e-KTP. “Tapi saya yakin, 2013 bakal rampung,” ungkapnya optimis. Terpisah, Kabid Pengelola Informasi

FOTO: Rudi/Borneo Tribune

Momie Muljomintarno

Nur Sahid

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Nur Sahid, mengatakan secara keseluruhan hasil laporan perkembangan pelaksanaan e-KTP di Kota Singkawang sampai 28 Desember 2012 kemarin adalah berjumlah 77.34%. Dengan rincian, Kecamatan

Singkawang Barat, yang sudah melakukan perekaman sebanyak 65.61%, Singkawang Tengah sebanyak 72.45%, Singkawang Timur sebanyak 92.41%, Singkawang Utara sebanyak 101.21%, dan Singkawang Selatan sebanyak 81.67%. (Freelancer/Rudi) o

Industri Ini Terancam Bangkrut karena Tarif Listrik Naik ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, kenaikan tarif tenaga listrik bakal memberatkan kalangan industri di Bali. Terutama, industri manufaktur yang terancam bangkrut. Ketua Apindo Bali, Panundiana Kuhn, mengungkapkan kenapa industri manufaktur paling terkena dibandingkan industri lain, terutama pariwisata. Sebab, industri pariwisata sudah menaikkan tarif kamar sebesar 10-15 persen, jauh sebelum isu tarif listrik naik. “Kenaikan tarif listrik itu tidak berdampak pada kebutuhan pasar. Sebab, sebagai destinasi pariwisata dunia, harga kamar di Bali masih relatif murah dibanding negara lain,” ujarnya. Kuhn menuturkan, tarif kamar hotel bintang lima di negara lain tidak kurang dari US$400. Sementara itu, di Bali, dengan kualitas dan standar yang sama hanya dibanderol US$100 per malam. “Bali destinasi dunia, dengan harga yang juga termurah di dunia,” tambahnya. Sebaliknya, dia melanjutkan, kenaikan tarif tenaga listrik yang berlaku per 1 Januari 2013 itu justru berdampak signifikan bagi industri manufaktur Bali, seperti kerajinan kayu, suvenir, perak, serta berbagai industri rumah tangga lainnya. Menurut Kuhn, jenis usaha ini berada pada posisi dilematis atas kenaikan tarif listrik. “Mau menaikkan harga produk, takut kehilangan pasar karena banyak persaingan. Di sisi lain, mau mempertahankan harga yang stabil, biaya produksi akan terbebani,” ujarnya. Cepat atau lambat, menurut dia, akan banyak usaha yang bangkrut. Tentunya, ancaman pemutusan hubungan kerja juga menghantui. Solusinya, Kuhn melanjutkan, pemerintah harus memberikan proteksi sektor industri manufaktur dengan cara apa pun. Seperti di banyak negara lain, pengusaha yang disubsidi bukan sebaliknya. “Indonesia ini memang aneh, kenaikan tarif listrik justru dikenakan pada pengusaha,” ujarnya. (VIVanews)

PDIP Sambut Baik Penetapan 10 Partai Peserta Pemilu SEKRETARIS Jenderal DPP PDI perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengapresiasi hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan hanya sepuluh partai yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2014. ”PDI Perjuangan menyambut baik terhadap lolosnya sepuluh partai politik peserta pemilu,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Selasa 8 Januari 2013. Dengan hanya diikuti oleh sepuluh peserta partai politik, menurut Tjahjo, pemilu 2014 akan semakin dekat dengan upaya mewujudkan penyederhanaan sistem multipartai di parlemen sekaligus penguatan pemerintahan yang menganut sistem presidensial. ”Ini senafas dengan upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia melalui konsolidasi yang sejalan dengan penguatan sistem presidensial,” kata Tjahjo. Terhadap 24 partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi peserta pemilu 2014 berdasarkan penilaian KPU, Tjahjo menyarankan untuk melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai hukum jika ingin mengajukan gugatan. “Seluruh upaya tersebut harus dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Tjahjo. Adapun terhadap partai-partai yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014, Tjahjo berharap komitmen untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan kekuasaan politik yang sah. ”Partai-partai politik yang telah dinyatakan lolos hendaknya semua berkomitmen untuk membangun demokrasi yang berkeadaban, dengan melakukan kompetisi secara fair dan menempatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bebas dari intervensi pihak manapun,” tandasnya. (VIVAnews)

Pimpinan DPR: Larangan Mengangkang Sebaiknya Dibatalkan WAKIL Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menilai imbauan Pemerintah Kota Lhokseumawe melarang perempuan duduk sebagai penumpang motor dengan posisi mengangkang sebaiknya dibatalkan. Priyo menyatakan menghormati apa pun alasan Wali Kota Lhokseumawe menerbitkan imbauan itu, karena ajaran agama atau pun adat istiadat. Namun, katanya, perlu dipertimbangkan pula alasan yang lebih umum, yakni alasan keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Menurutnya, duduk dengan posisi menyamping bagi perempuan atau laki cenderung berisiko. ”Karena itu, mestinya mereka (Pemkot Lhoseumawe) legowo menarik peraturan itu. Kalau tidak, diuji sahih saja ke Mendagri,” kata Ketua DPP Partai Golkar itu, kepada wartawan, di kompleks MPR/DPR, Jakarta, 8 Januari 2013. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, peraturan daerah bisa saja dibatalkan. Menurutnya, jika peraturan itu terkategori mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan, dapat dibatalkan. “Tapi kalau untuk memelihara tradisi yang hidup di masyarakat suatu daerah, barangkali tidak ada masalah.” (VIVAnews)

Rabu, 9 Januari 2013

Bupati Ingin RSUD Landak Terbaik di Kalbar Borneo Tribune, Ngabang Bupati Landak Adrianus Asia Sidot berkomitmen untuk menjadikan RSUD Kabupaten Landak sebagai RSUD yang terbaik di Kalimantan Barat. Adrianus Asia Sidot mengakui saat ini kondisi pelayanan dan fasilitas RSUD itu kurang baik. “ Saya berharap di tahun 2013 ini RSUD Kabupaten Landak sangat lebih baik, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena saya tidak mau bertahan pada kondisi RSUD yang dulu,” papar Bupati Landak melalui Humas dan protokol Kabupaten Landak kemarin. Dalam mewujudkan supaya RSUD Kabupaten Landak bisa sejajar dengan RSUD lain di Kalbar, Bupati Landak minta kepada seluruh komponen, termasuk masyarakat itu sendiri untuk membantu pemkab Landak dalam mewujudkan RSUD yang lebih baik. “ Masyarakat punya peran besar dalam kinerja dan keberadaan RSUD Kabupaten Landak, dan diharapkan kembali kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat agar selalu menjaga fasilitas RSUD itu sendiri, sebab pemerintah punya kemampuan yang terbatas,” ucap Bupati Landak. Adrianus As selaku Bupati Landak berkomitmen dan berupaya membeli alat medis untuk rumah sakit umum Daerah Kabupaten Landak walaupun itu harganya mahal, sebab peralatan medis yang canggih sangat dibutuhkan oleh pihak RSUD Landak mau masyarakat. (Yohanes.J/Free)

Opini

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

10 Parpol Lolos di KPU Landak Borneo Tribune, Ngabang Ketua KPU Kabupaten Landak, Ir. Sudianto saat dijumpai wartawan kemarin, (8/ 1) saat Natal bersama di kantor Bappeda Landak menyebutkan, hasil verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama tahun 2012 dari 15 Partai Politik (Parpol) ternyata 10 Partai politik yang lolos untuk pencalonan Legislatif (DPRD) pada tahun 2014 mendatang. “Dari 15 partai politik yang diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak ada 10 Partai politik yang dinyatakan lolos,” papar Sudianto. Dari 10 Partai Politik yang lolos dian-

taranya, PDIP,GOLKAR ,PD, PKS ,PAN, PKB, PPP, HANURA, GERINDRA, NASDEM. “ Memang berdasarkan penyampaian Bupati 6 Desember 2012 itulah yang dipakai. Dan itu juga yang menjadi dasar jumlah kursi. Berdasarkan undang-undang-undang nomor 8 Tahun 2012, maka masih tetap 35 kursi, untuk penambahan kursi nantinya kita lihat di setiap daerah pemilihan karena PKU punya hak untuk menetapkan, kita akan menetapkan sesuai dengan daerah pemilihan, berdasarkan geografisnya, dan kemudian sesuai dengan jumpah potensi kursinya yang disyaratkan mini-

mal 3 sampai 12 kursi 1 daerah pemilihan Dapil,” akunya. Sudianto juga menyebutkan untuk pertambahan Dapil kemungkinan berubah, apakah mengalami pergeseran jumlah penduduk salah satu contoh, Dapil yang melebihi 12 terpaksa KPU geser.”Untuk Pemilu Legislatif 2014 sudah diatur dengan peraturan KPU tentang jadwal tahapan dan program yang mana untuk jumlah kursi, kita dalam pertengahan Januari 2013 kita sampaikan di KPU, selanjutnya Januari kita tetapkan baik itu jumlah kursi dan jumlah Daerah pemilihan,” papar Sudianto. (Yohanes.J/Free)

10 Partai Politik yang Lolos Verifikasi 1.Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) 2.Partai GOLKAR 3.Partai Demokrat 4.Partai Keadilan Sejahtera 5.Partai Amanah Nasional 6.Partai Kebangkitan Bangsa 7.Partai Persatuan Pembangunan 8.Partai Hati Nurani Rakyat 9.GERINDRA 10. Partai NASDEM

Keharusan Verifikasi Partai Politik

TERHITUNG sejak 10 Agustus lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaf taran verifikasi partai politik (parpol). Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif, KPU melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik. Selain itu, KPU diberi limitasi berupa kewajiban menyelesaikan verifikasi selambat-lambatnya 15 bulan sebelum pemungutan suara. Sekiranya diletakkan dalam bingkai proses pemilu yang adil, verifikasi menuju Pemilu 2014 tak dapat dikatakan sebagai masalah sederhana. Bila berkaca pada pengalaman Pemilu 2009, verifikasi menjadi salah satu pergunjingan besar. Banyak pihak menilai salah satu penyebab membengkaknya jumlah parpol peserta Pemilu Legislatif 2009 ialah kegagalan melakukan verifikasi secara akurat. Jika penilaian itu benar, bukan tidak mungkin pengalaman serupa akan terulang kembali pada Pemilu

2009. Ujungnya, pemilih kembali disuguhi jumlah parpol yang dapat dikatakan di luar batas kewajaran. Tak hanya itu. Masalah lain yang segera menghadang ialah sejumlah aturan dalam UU No 8/2012 terutama yang terkait dengan syarat verifikasi yang dinilai diskriminatif. Pasal tertentu bahkan dinilai lebih menguntungkan parpol yang memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di DPR. Karena penilaian itu, di tengah DPR. Karena penilaian itu, di tengah menjamurnya kemunculan parpol dan posisi strategis verifikasi, ba dan posisi strategis verifikasi, banyak pihak berharap agar KPU tidak kehilangan nyali dalam menilai kemampuan sebuah parpol memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sebagai peserta Pe 2014. Keniscayaan Dalam praktik, verifikasi dilakukan untuk mendapatkan badan hukum sebagai Dengan maksud itu, sebenarnya, verifikasi tidak hanya ditujukan sebagai mekanisme mengecek kesiapan dan keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu bagi

HO TEL HOTEL

an baru yang ditetap kan melalui per ubahan UU terse but sebetulnya juga belum tentu dapat dipenuhi parpol yang memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2009. Penting untuk dicatat, am bang batas parlemen bu kan ambang batas pemilu sehingga tak dapat dijadikan alasan pembenar untuk me nerapkan persyaratan peserta pemilu secara berbeda bagi setiap peserta pemilu. Di sisi lain, pembedaan persyaratan hanya mungkin dapat dibenarkan sejauh dan sepanjang persyaratan untuk menjadi peserta pemilu tidak berubah. Artinya, parpol yang memenuhi ambang batas dibolehkan ikut pemilu tanpa harus melalui verifikasi ulang sepanjang persyaratan untuk menjadi peserta pemilu tidak diubah/diperberat dari syarat pemilu sebelumnya. Dengan adanya pilihan kebijakan memperberat syarat menjadi peserta pemilu, semua parpol yang berkeinginan menjadi peserta pemilu seharusnya diverifikasi ulang. Bagaimanapun juga, peme-

nuhan ambang batas parlemen tidak dapat dijadikan dalil untuk menghindar dari kewajiban verifikasi menjadi peserta pemilu. Meskipun ada di antara parpol yang memenuhi ambang batas parlemen, keikutsertaan sebagai peserta pemilu masih didasarkan pada pemenuhan syarat lama yang diatur dalam UU pemilu sebelumnya. Dengan menggunakan dalih keberhasilan pemenuhan ambang batas parlemen sebagai cara pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu, syarat verifikasi menuju Pemilu 2014 hampir dapat dipastikan bias kepentingan politik parpol yang ada di DPR. Berharap kepada MK Terkait dengan kredibilitas pembentuk un dang-undang, Jeremy Waldron dalam The Dignity of Legislation (1999) mengungkapkan, legislation and legislatures have a bad name in legal and political philosophy, a name sufficiently disreputable to sufficiently disreputable to cast doubt on their credentials as respectable source of law. Karena gugatan atas reputasi dan kredibili tas de-

mikian, produk yang dihasilkan pembentuk UU sangat mungkin tidak sejalan dengan konstitusi. Paling tidak, kemungkinan itu dapat ditelusuri dari syarat verifikasi yang memudahkan parpol di DPR. Dalam konteks tersebut, peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat vital dalam memulihkan ketidaksamaan syarat dan perlakuan bagi semua parpol yang hendak menjadi pe serta Pemilu 2014. Karena itu, demi sebuah proses yang adil, harapan untuk memulihkan tercederainya prinsip keadilan hanya bisa ditumpukan kepada MK. Apalagi, selama ini, MK mampu membuktikan diri sebagai penjaga demokrasi konstitusional di negeri ini.

KEHILANGAN

STNK, KB 3260 LJ NK: MH35D9204BJ310899 NS: 5D9-1310875 AN: SIMPAK Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK, KB 5083 LJ NK: MH35D9204BJ423398 NS: 5D9-1423483 AN: DEWI AYU. T Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK, KB 2422 LJ NK: MH35D9204BJ278594 NS: 5D9-1277839 AN: SARI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK, KB 3192 LF NK: MH328D2049K079247 NS: 28D-1077239 AN: EDY SUSANTO Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

parpol baru, tetapi juga parpol yang telah lama eksis. Keniscayaan verifikasi bagi parpol lama, apabila terjadi perubahan aturan, menjadi jauh lebih berat daripada persyaratan menjadi peserta pada pemilu sebelumnya. Hal demikian dilakukan agar parpol peserta pemilu benar-benar mampu memenuhi persyaratan baru yang diperberat. Seperti diketahui, guna menjadi peserta Pemilu 2009, parpol hanya disyaratkan memiliki kepengurusan minimal di 2/3 jumlah provinsi dan memiliki kepengurusan minimal di 2/3 jumlah kabupaten/ kota di provinsi yang bersangkutan. Untuk provinsi yang bersangkutan. Untuk menuju Pemilu 2014, syarat itu diperberat menjadi memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki pengurus minimal di 75% jumlah kabupaten/ kota di provinsi bersangkutan, dan memiliki kepengurusan minimal di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan. p a r pol. Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi, parpol disahkan sebagai badan hukum. Tujuan verifikasi pada tahap tersebut yaitu membuktikan terpenuhi atau tidaknya syarat untuk berbadan hukum. Dengan terpenuhinya syarat yang ada, parpol tersebut sah berbadan hukum. Selama tidak dibubarkan atau membubarkan diri, status badan hukum yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM tetap melekat pada parpol bersangkutan. Adapun verifikasi sebagai peserta pemilu merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah parpol untuk mengikuti pemilihan umum. Jamak dipahami, verifikasi itu ditujukan sebagai upaya membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong parpol membuktikan kemampuan menjadi peserta pemilu. Karena itu, syarat kepesertaan parpol dalam mengikuti pemilu jauh lebih berat jika dibandingkan dengan syarat untuk memperoleh status badan hukum. Diskriminatif Tujuan verifikasi memang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran banyak syarat sebagai peserta pemilu. Namun bila merujuk Pasal 8 UU No 8/2012, tidak semua parpol

memiliki keharusan untuk diverifikasi sebagai peserta pemilu. Dalam hal ini, ketentuan yang termaktub dalam UU No 8/2012 mengategorisasi parpol dalam dua kelompok. Dengan merujuk aturan verifikasi yang ada, kedua kelompok itu diperlakukan secara berbeda untuk menjadi peserta pemilu. Kelompok pertama yaitu parpol yang secara otomatis menjadi peserta pemilu karena pada Pemilu 2009 berhasil memenuhi ambang batas suara parle men. Untuk kategori pertama itu, parpol t tidak perlu diverifikasi KPU. Kelompok kedua yaitu parpol yang hanya dapat menjadi peserta pemi lu setelah memenuhi sembilan persyaratan yang diatur Pasal 8 ayat (2) UU No 8/2012. Parpol yang masuk kategori tersebut ialah parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara parlemen pada Pemilu 2009 dan parpol baru. Terhadap dua kelompok parpol itu, keleng kapan persyaratan mereka sebagai peserta pemilu harus diverifikasi. Dengan pengaturan de mikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa par pol yang ada di DPR, karena memenuhi parliamentary threshold, secara otomatis menjadi peserta pemilu. Lain halnya dengan parpol peserta Pemilu 2009 yang tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen dan parpol baru, mereka hanya dimungkin kan menjadi peserta Pemi lu 2014 setelah memenuhi syarat yang diperberat. Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, aturan tersebut memiliki per soalan konstitusional serius karena dinilai menabrak prinsip pemilu dalam UUD 1945. Per soalan serius itu muncul k a r e n a pemben tuk UU d e ngan sertamerta menjadikan ambang batas parlemen menjadi semacam jalan tol parpol di DPR untuk bebas dari kewajiban diverifikasi. Ketika menyampaikan keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi (MK), saya tegaskan pemberlakuan syarat baru (syarat yang sudah diperberat), tetapi hanya diberlakukan untuk sebagian peserta pemilu, dapat dinilai sebagai legal policy yang tidak adil, dis kriminatif. Tidak adil karena persyarat-

KEHILANGAN

STNK, KB 2956 Lk NK: MH35D9204BJ501754 NS: 5D9-1501829 AN: MARJENO Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK, KB 5365 LG NK: MH335D003AJ024705 NS: 35D-024739 AN: HERMANTO. D Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEHILANGAN STNK, KB 5467 LI NK: MH35D9204BJ282122 NS: 5D9-1282111 AN: INDRA Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

NGL

Dikutip dari : Saldi Isra http:// www.saldiisra.web.id/ index.php?option=com_con tent&view =article&id=519:keharusanverifikasi-partai-politik &catid=2: mediaindonesia& Itemid=2

NGL

Sekadau Borneo Tribune

Rabu, 9 Januari 2013

Masalah Serius Elpiji Isi Ulang Langka Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Kebijakan pemerintah dengan mengalihkan bahan bakar minyak cair menjadi gas elpiji bertujuan mengatasi pengurangan stok energi minyak bumi. Sayangnya, program pemerintah ini sedikit tersendat terpengaruh dari kendala teknis di tingkat bawah sejak awal tahun ini di Kabupaten Sekadau. Sejumlah masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga mengeluhkan sulitnya mendapatkan elpiji subsidi isi ulang di agen-agen dalam kota Sekadau. Kesulitan mendapat gas elpiji isi ulang hampir semua jenis termasuk elpiji ukuran 3-12 kilogram, dari sejak beberapa hari kemarin kurang stok di beberapa toko yang biasa menyediakan gas elpiji. “Entah kenapa kalau mau tukar gas (isi ulang) di toko biasa jarang jual, apakah memang dari agennya kurang,” tanya Sopiani, seorang ibu rumah tangga. Berdasarkan informasi di lapangan, stok isi ulang elpiji memang kurang. Persoalan lain, ada beberapa warga mengaku gas elpiji isi ulang yang terkadang lebih cepat habis dari waktu biasanya. Karena itu, Sopiana sedikit khawatir kalau volume gas isi ulang elpiji 3 kg nya kurang dari standar. “Gas isi ulang susah mau ditebak, apakah terisi penuh atau tidak, soalnya hanya meteran gas yang bisa dilihat kalau sudah dipasang, pernah saya isi dua minggu yang lalu dipakai malah lebih cepat habis,” tuturnya polos. Ketua Harian Markas Ca-

bang Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Sekadau Israil Simon Marpaung, memandang hal ini sebagai sebuah masalah serius dan merupakan pekerjaan rumah pihak-pihak terkait di bidang pengawasan. Dia berharap pihak terkait mengecek agen-agen elpiji di Kota Sekadau. Jika terbukti telah melakukan kecurangan dalam hal pencurian atau pengurangan isi tabung gas agar ditindaklanjut oleh dengan ketentuan berlaku. “Awal tahun ini masyarakat kita sering mengeluh tidak adanya elpiji subdisi, ke mana larinya itu. Jika dijual keluar Sekadau otomatis Sekadau pasti kekurangan, agen juga wajib menyediakan stok untuk masyarakat karena sudah diberikan ijin dari Pemda,” ucapnya. Pihaknya berharap warga lebih berhati-hati dalam membeli gas tabung elpiji. Selain itu dirinya juga menyarankan agar jika membeli gas konsumen melihat dan menimbang terlebih dahulu berat isi volume setelah dihitung berat kosong tabung. Dia berharap isi tabung gas elpiji tidak ada pengurangan dari jatah yang seharusnya, apalgi sengaja dimainkan oleh oknum berkepentingan untuk kepentingan pribadi. Harapan dia, agar instansi terkait memberikan sanksi kepada oknumoknum yang tidak bertanggungjawab tersebut. “Masalah ini terlihat kecil, namun akibatnya besar. Konsumen juga boleh protes ke agen berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen baik pengguna gas elpiji yang subsidi mau-

Tabung gas isi ulang elpiji sejak beberapa hari kemarin susah dijumpai di toko kelontong maupun agen. Kondisi ini cukup berpengaruh dialami ibu-ibu di Kota Sekadau yang natobene banyak menggunakan gas elpiji untuk keperluan memasak sehari-hari. FOTO Bagus Kosminto/Borneo Tribune pun gas elpiji industri,” pungkasnya. Salah seorang karyawan Agen isi ulang gas elpiji di

Komite Sekolah Tombak Peningkatan Pelayanan Publik Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau standar pelayanan publik dalam bidang pendidikan yang baik dipercaya mampu meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Karena itu, Dewan Pendidikan Kabupaten Sekadau menganggap Komite Sekolah merupakan tombak peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan. “Komite sekolah memiliki peran penting dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat. Karena itu, komite perlu tahu apa output kegiatan komite, begitu juga fungsi dan peran mereka terhadap sekolah. Peningkatan peran serta Komite Sekolah dalam pelayanan dimaksud agar membantu pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat,” terang Petrus Kanisius Ketua Dewan pendidikan Kabupaten Sekadau, kemarin. Dewan Pendidikan sendiri menilai secara umum peran serta komite sekolah dalam membangun dan memperbaiki mutu pelayanan publik masih kurang. Menurut Kanisius, pengaruh kurang partisipatif komite sekolah di Daerah karena ketidaktahuan tentang peran serta mereka. “Kita akui peran serta komite sekolah dalam membangun sekolahnya masih kurang. Faktornya adalah ketidaktahuan dan pemahaman mereka tentang apa fungsi dan peran komite itu,” papar mantan Kepala Sekolah SMU Karya Sekadau ini. Menurutnya Komite Sekolah adalah tombak pelayanan publik kepada masyarakat yang notobene pelayanan kepada orang tua murid atau sekolah. Dewan Pendidikan sejak di massa kepemimpinannya

Petrus Kanisius. FOTO Bagus Kosminto/Borneo Tribune melakukan perubahan dengan mensosialisasi peningkatan peran dan fungsi Komite Sekolah kepada 600-an komite sekolah di berbagai kecamatan. “Tahun 2012 kemarin, kita di Dewan Pendidikan gencar melakukan sosialisasi peningkatan peran dan fungsi Komite Sekolah baik SD, SMP, SMA di berbagai kecamatan. Hasilnya, sudah banyak juga komite yang tau apa tugas mereka,” katanya. Tidak cukup sampai di situ, tahun 2013 Dewan Pendidikan sudah berencana akan melakukan pelatihan kepada Komite Sekolah bekerjasama dengan instansi terkait bagaimana memanajemen sekolah mereka termasuk pembenahanpembenahan dan peningkatan soal standar pelayanan minimal sekolah. “Dasarnya, pemerintah sudah menyiapkan fisik sarana pendidikan, seperti bangunan sekolah dan perlengkapannya, menyiapkan SDM tenaga pengajar. Nah, komite itu bertugas mem-

bantu pemerintah dalam melayani masyarakat. Hasilnya agar pendidikan di daerah Sekadau lebih maju dan berkualitas, dari segi prestasi, dalam pelayanan publik,” paparnya. Dewan Pendidikan katanya, akan berupaya membina Komite Sekolah secara berkelanjutan berkerjasama dengan instansi terkait. Selain berharap bekerjasama dengan Pemkab, dewan pendidikan juga menyatakan kesiapan bekerjasama dengan forum peduli pendidikan seperti Kinerja USAID dan forum lainnya. Karena itu Pemerintah Daerah juga diharapkan memberi dukungan kepada dewan pendidikan agar ke depan mampu mencapai visi misi yang membawa Kabupaten Sekadau yang sejahtera, mandiri dan demokratis. “Artinya, mandiri dan maju dalam bidang pendidikan, maupun mandiri dan maju dalam multisektor pembangunan lainnya. Ini demi kemajuan daerah kita,” tuturnya. o

Kota Sekadau yang enggan namanya dimunculkan menjelaskan, pengaruh kekurangan stok elpiji di kota Seka-

dau disebabkan karena masalah kelangkaan solar di berbagai daerah, terutama berasal dari Pontianak.

“Karena gas kita kan didatangkan dari sana (pontianak), kendalanya mobil jarang antar gas berisi ke Sekadau, aki-

bat minyak susah. Kalau soal kurang isi, kita tidak tau karena datang dari agen sana bang,” paparnya. o

Kenapa Konflik Agraria di Indonesia Tak Pernah Padam? Konflik agraria sudah ada sejak zaman kolonial. Persoalan ini terangkat lagi ketika isu-isu perubahan iklim makin besar. Hampir setiap bulan media massa di Indonesia ramai dengan berita perebutan lahan antara warga lokal dengan perusahaan. Keduanya memiliki argumen kuat mengenai siapa yang berhak atas sebidang tanah yang dipertentangkan. Secara karakteristik, konflik agraria merupakan pertentangan klaim yang berkepanjangan atas akses mengenai satu bidang tanah, wilayah, dan sumber daya alam antara rakyat pedesaan, dengan pemegang konsesi agraria yang bergerak dalam bidang usa-

ha produksi, ekstraksi, dan konservasi, dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut bertindak secara langsung maupun tidak berusaha menghilangkan klaim pihak lain. Menurut Direktur Sajogyo Institute Noer Fauzi Rachman, ada empat penyebab konflik agraria muncul di Indonesia. Pertama, pemberian izin oleh pejabat publik yang memasukkan wilayah kelola rakyat dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Kedua, penggunaan kekerasan dalam pengadaan tanah. Ketiga, eksklusi sekelompok masyarakat dari wilayah kelolanya. Terakhir, adanya perlawanan rakyat dari eksklusi itu.

“Akibatnya, akses masyarakat terhadap sumber daya alam semakin sempit. Akhirnya petani yang tadinya berhubungan dengan tanah menjadi pekerja upahan,” kata Fauzi dalam diskusi hijau bertopik “Nasib Hutan Indonesia Ada di Tangan Generasi Muda,” Selasa (8/ 1), di Universitas Nasional, Jakarta. Selain itu, perlawanan dari masyarakat pun berpeluang melebar ke konflik lainnya. Termasuk konflik yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Anggota Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Martua Sirait menyatakan, konflik agraria di Indonesia muncul sejak zaman kolonial. Masa-

lah ini sempat timbul tenggelam ketika terjadi pengalihan kekuasaan. “Tapi ketika tekanan terhadap kondisi iklim meningkat, konflik ini mulai terangkat kembali,” ujar Martua. Beberapa solusi sudah pernah dilahirkan untuk mengatasi konflik ini. Paling terbaru adalah Inpres Nomor 10 tahun 2011 mengenai Moratorium Izin Hutan dan Lahan Gambut yang berlaku selama dua tahun. Tapi ditegaskan Martua, tidak mudah menyelesaikan sebuah konflik. “Karena kemampuan konflik baru lebih cepat dibanding proses penyelesaian konflik yang sudah ada.” (sumber: www.nationalgeographic.co.id) o

Persentase Partisipatif Terhadap OMP Meningkat Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau

Fasilitator Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) Pengaduan Kinerja USAID Kabupaten Sekadau Marsius Luwi, mengatakan sejauh ini persentase partisipatif masyarakat terhadap forum OMP Pengaduan tentang pendidikan dasar sudah menunjukan peningkatan. Peningkatan partisipatif masyarakat dan komite sekolah cukup signifikan sejak akhir tahun 2012, dari awalnya hanya 40 persen kini menjadi 70-80 persen di akhir tahun kemarin. “Perubahan sudah ada, walau pun perlahan lahan sejak ada OMP Pengaduan

Kinerja USAID. Dulunya komite sekolah jarang sekali mengadu persoalan mereka, namun sekarang dari 20 sekolah binaan itu banyak, termasuk hal-hal kecil dan teknis,” katanya. Pengaduan yang banyak disampaikan pihak komite sekolah adalah soal teknis dan penambahan sarana dan prasarana penunjang sekolah. Misalnya, seperti pembuatan pagar sekolah, bhakti sosial membersihkan lingkungan sekolah dari komite sekolah sendiri, maupun kegiatan sosial lainnya. “Tujuan OMP Pengaduan dari kinerja USAID untuk meningkatkan pelayanan publik soal pendidikan dasar ke 20 sekolah binaan. Kita datang untuk membantu kerja daerah soal penda-

taan aduan tentang pelayanan publik bidang pendidikan dasar,” terang Luwi. Menurutnya, sejak pertama program OMP Pengaduan bidang pendidikan dasar kinerja USAID berjalan di Kabupaten Sekadau, kini sudah ada perubahan dari kesadaran komite Sekolah Dasar di Sekadau. Ke 20 sekolah mitra atau sekolah binaan mereka terdapat di Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Belitang Hilir dan Nanga Taman. “Kita senang komite sekolah bisa memanfaatkan forum USAID pengaduan. Tentu hal itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan dan Bappeda yang sudah banyak mendukung, kita ucapkan terima kasih

kepada pemda,” timpalnya. Sementara itu, Local Public Service Specialist (LPSS) Chandra Hamhaz, menambahkan peran aktif komite sekolah terhadap aduan soal pendidikan dasar sudah cukup baik. karena itu, dia berharap ke depan peran serta komite sekolah terus semangat menjalankan tufoksi mereka. “Kita ingin komite memiliki keinginan kuat dalam membangun sekolah mereka masing-masing, terutama soal pelayanan publik. Nah saat ini di Sekadau sudah ada perubahan signifikan dari sistem manajemen sekolah yang dulunya kurang terkomunikasi dengan baik, seperti misalnya transparasi penggunaan dan pelaporan dana BOS dari sekolah,” tambahnya. o

Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh SEBAGAI kabupaten yang baru berumur 9 tahun lalu, pembangunan infrastruktur listrik di Melawi termasuk pesat. Meski belum seluruhnya bisa merasakan listrik, khususnya dari PLN, peningkatan jumlah pelanggan PLN kini mencapai dua kali lipat di bandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, secara rasio elektrifikasi (RE) di Melawi baru 57 persen per Desember 2012. Artinya masih di bawah Kota Pontianak (91,52 persen), Kota Singkawang (81,97 persen), Kabupaten Pontianak (80,54 persen), Kabupaten Kubu Raya (78,99 persen), Kabupaten Sambas (73,95 persen) dan Kabupaten Bengkayang (63,16 persen). Melawi sejajar dengan kabupaten di wilayah Timur Kalbar, seperti Sintang, Sekadau, Kapuas Hulu dan Sanggau. Oleh karena itu, PLN Ranting Nanga Pinoh mengupayakan peningkatan pelanggan, khususnya untuk kalangan rumah tangga agar target RE sebesar 60 persen bisa tercapai pada tahun 2012. “Kini pelanggan PLN di seluruh wilayah Melawi mencapai 21.725. Kita perlu penambahan pelanggan seti-

daknya 1.257 rumah tangga agar RE 60 persen bisa tercapai, “ kata Manajer PLN Ranting Nanga Pinoh, Yoriza Martha. Kini di Melawi ada delapan posisi mesin pembangkit yang tersebar di sejumlah kecamatan dan desa. Nanga Pinoh memiliki kapasitas terbesar dengan total 6,5 MW. Kota Baru yang mendistribusikan layanan listrik ke dua kecamatan yaitu Tanah Pinoh dan Sokan memiliki daya 1,35 MW. Ella 500 KW, Sayan, 350 KW, Desa Bora 350 KW, Menukung 200 KW, Kalan140 KW serta Nanga Kayan 200 KW. Peningkatan kapasitas jaringan pun terus dilakukan oleh PLN. Diantaranya dengan menambah mesin sewa pada setiap pembangkit bila terjadi kekurangan daya pembangkit. Oleh karena itu, Yoriza mengatakan, tidak ada lagi ada alasan PLN tak bisa melayani sambungan listrik baru selama rumah tangga tersebut tak jauh dari jaringan PLN. Masuknya Dahlan Iskan sebagai Direktur PLN sebelum kemudian diangkat menjadi Menteri Negara BUMN memang membuat banyak perubahan besar, termasuk di Melawi. Sebelumnya, pada tahun 2010, Melawi termasuk yang memiliki daftar tunggu (waiting list) calon pelanggan hingga

ribuan rumah tangga. “Kini kalau kurang, kita bisa menambah mesin sewa baru. Apalagi kini beban puncak di sejumlah pembangkit masih di bawah kapasitas mesin kita. Wilayah Nanga Pinoh beban puncaknya baru 5,5 MW. Sedangkan untuk Kota Baru, beban puncak masih di bawah 1 MW,” terangnya. Sementara itu, jaringan baru yang telah dibangun oleh PLN di wilayah Melawi semakin diperluas. Ada sejumlah desa seperti Nanga Tikan, Poring, dan Batu Ampar yang dibangun jaringan distribusi. Tahun 2013, Tanah Pinoh Barat pun menjadi target utama untuk dibangun jaringan listrik hingga ke ibukota kecamatan di Ulak Muid. “Sudah kita survei dan diusulkan ke PLN wilayah Kalbar seperti Tanah Pinoh Barat. Ini menjadi prioritas mengingat Tanah Pinoh Barat menjadi dua kecamatan di Kalbar yang sama sekali belum mendapatkan layanan PLN,” ujar Yoriza. Pembangunan listrik ke Ulak Muid dengan panjang lebih dari 15 km kini tinggal menunggu persetujuan PLN wilayah Kalbar. Soal kepastiannya, masih menunggu hingga April tahun depan. Nantinya direncanakan, Ulak Muid dan sejumlah desa yang dilalui jaringan

listrik akan menggunakan pembangkit dari Kota Baru. “Karena masih ada kelebihan daya sekitar 400 kW, rencananya kita akan didistribusikan listrik dari pembangkit Kota Baru,” jelas Yoriza. Selain Tanah Pinoh Barat, sejumlah desa yang belum berlistrik di wilayah Tanah Pinoh juga ditargetkan terang benderang pada tahun depan. Salah satunya adalah desa Bina Jaya yang tak jauh dari Kota Baru. Kota Baru dan Sayan nantinya juga akan dibuat jaringan terhubung (grid) langsung. “Sebelumnya memang sudah ada jaringan yang dibangun. Tapi kini sebagian besar tinggal menyisakan tiang listriknya saja, karena kabelnya sudah banyak yang dicuri. Tapi ini akan kita bangun lagi. Termasuk juga untuk dilakukan grid listrik dari Pembangkit Listrik di Nanga Pinoh ke wilayah Ella dan Bora. Jadi keduanya kedepan bisa menyala 24 jam,” ungkapnya. Yoriza mengakui, baru dua pembangkit saja yang bisa melayani listrik 24 jam. Pembangkit Nanga Pinoh yang melayani lima kecamatan, yaitu Nanga Pinoh, Pinoh Utara, Pinoh Selatan, Belimbing dan Belimbing Hulu serta pembangkit Kota Baru yang melayani Sokan dan Kota Baru. Sisanya ha-

Yoriza Martha Foto Eko Susilo/Borneo Tribune

nya menyala pada malam hari karena terbatasnya kapasitas mesin pembangkit. Terhambatnya pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh PLN memang tidak hanya sekedar sulitnya pendanaan. Namun juga kondisi geografis wilayah di Melawi yang desa-desanya berjauhan satu dengan lainnya. Melawi jauh berbeda dengan Pontianak yang kepadatan penduduknya lebih besar. “Mau bangun satu jaringan ke satu desa saja, dananya bisa mencapai miliaran rupiah. Makanya kita juga masih berharap pada bantuan Pemda. Dan untungnya selama ini Pemda Melawi juga cukup banyak membantu kita,” terangnya.

Sarmili, petani tambak ikan nila di salah satu dusun, Desa Kapur, Kecamatan Sui Durian, KKR bisa mendatangkan uang kisaran Rp 4-5 jutaan per bulan dari hasil panen ikan. Berkat usaha Sarmili, sekarang lebih dari 140 kelompok tambak ikan mengikuti jejak Sarmili. Yakni dengan menggunakan sistem keramba apung di bantaran Sungai Kapuas FOTO: Agus Wahyuni/Borneo Tribune

Fungsikan GOR, Pemkab Surati Kejari Sintang Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh

Syaripudin Foto Eko Susilo/Borneo Tribune

HINGGA sekarang GOR Nanga Pinoh yang terletak di Desa Kenual belum dapat difungsikan. Lantaran GOR Nanga Pinoh merupakan barang bukti hukum sitaan Kejari Sintang. Karena diduga terjadi kebocoran anggaran terhadap pembangunan

fisiknya. Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Aset,Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi, Syaripudin mengatakan Pemkab akan segera menyurati Kejari perihal izin pinjam pakai GOR Nanga Pinoh tersebut. Mengingat ,GOR yang kini tidak terurus akibat masih menjadi sitaan kejak-

saan. Akibatnya kondisi GOR semakin memprihatinkan. “Dari pada dibiarkan begitu saja, kan mubazir namanya. Lihat kondisinya sekarang, sudah semakin memprihatinkan. Sudah ada yang rusak bangunannya di sana-sini. Kita (Pemkab Melawi, red) tidak dapat memfungsikan kalau belum mendapat izin pinjam pa-

LPPD Jadi Bahan Evaluasi Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh SEJUMLAH pejabat dan staf Pemkab Melawi mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) Melawi di aula ruang rapat Kantor Bupati Melawi, kemarin. Kegiatan yang dibuka Asisten I Setda Melawi Imansyah menghadirkan nara sumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kalbar dan di ikuti oleh asisten, staff ahli, kepala SKPD, camat dan para kasubag program dan keuangan masingmasing SKPD. Imansyah dalam sambutannya berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan seksama dan cermat karena sosialisasi seperti ini sangat penting karena menyangkut tugas dan fungsi sebagai abdi negara secara khusus dan pemerintah yang menjadi organisasi pelaksana penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya Imansyah menjelaskan, bahwa undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah dan Permen nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, jelas mengatur tentang pedoman pelaksanaannya. “Sehingga dengan kegiatan ini diharapkan akan menjadi media pembelajaran setiap SKPD tentang cara peng-

isian indikator kinerja kunci IKK yang benar sesuai dengan peraturan agar tidak terjadi kesalahan informasi mengenai tata cara serta pelaksanaan LPPD,” ungkap Imansyah. Ditambahkan Imansyah, bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh SKPD tentang pentingnya LPPD sebagai salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam rangka pembinaan kepada pemerintah daerah.

kai,” kata Syaripudin, , Selasa (8/1). Lebih lanjut pria ramah ini menjelaskan, Pemkab melalui bagian asset terus berupaya agar asset-aset yang ada di Melawi dapat diinventarisir dengan baik. Begitu pula dengan sejumlah asset yang masih tersangkut hukum, juga menjadi perhatian khusus pemerintah saat ini. Terlebih, jika sejumlah aset tersebut dibiarkan begitu saja, maka yang sangat dirugikan adalah Pemkab. Karena anggaran yang digunakan merupakan anggaran dalam APBD yang nominalnya tidak sedikit. “Jika bangunan seperti GOR Nanga Pinoh sudah kita fungsikan, yang jelas dapat terawat. Dan kita juga akan mengusulkan terlebih dahulu kepada Pak Bupati, jika izin pinjam pakai disetujui kejaksaan, maka GOR Nanga Pinoh akan kita fungsikan untuk kantor SKPD seperti Dinas Kebersihan ataupun Dinas Pariwisata. Karena halaman GOR yang cukup luas,” pungkasnya.

Kompolnas Minta Polisi Tak Lakukan Diskriminasi dalam Kasus Dahlan KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta pengusutan kasus kecelakaan mobil listrik yang dikendarai Dahlan Iskan harus diusut secara transparan. Jangan sampai muncul kesan diskriminasi karena figur pejabat yang terlibat kecelakaan. ”Kalau memang ada pelanggaran harus diproses sesuai dengan ketentuan. Orang itu sama di depan hukum jangan sampai ada menteri, anak menteri atau artis jadi berbeda,” tegas Anggota Kompolnas Hamidah Abdurahman kepada wartawan, Selasa (8/1/ 2013). Hamidah mengaku, pihaknya selama ini mengamati lima kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak pejabat, pejabat menteri, artis hingga warga sipil. Ia melihat adanya penanganan kasus yang berbeda. Kelima kasus laka lantas yang dimaksud diantaranya, kecelakaan yang melibatkan artis Saiful Jamil, Novi Amalia kemudian anak Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Rasyid Rajasa lalu Meneg BUMN Dahlan Iskan dan terakhir pengemudi Xenia Afiyani Susanti yang menewaskan 9 pejalan kaki. ”Saya mengamati kasusnya, lima kasus ini melanggar pelanggaran UU lalu lintas tapi penafsirannya berbeda. Polisi ini bekerja belum profesional,” ungkapnya. ”Novi hanya ditilang dan tidak ditahan hanya permintaan maaf. Bahkan kecelakaan yang menewaskan istri Saiful Jamil, itu kan sampai sidang. Ini jelas ada tindakan perlakuan diskriminatif,” imbuh Hamidah. Hamidah juga menyayangkan pengambilan keputusan yang dilakukan pihak Polres Magetan yang hanya mengenakan

Dahlan Iskan dengan tilang saja. Harusnya, kata Hamidah, keputusan diambil setelah dilakukan gelar perkara. ”Harusnya kan ada

“

Kalau memang ada pelanggaran harus diproses sesuai dengan ketentuan. Orang itu sama di depan hukum jangan sampai ada menteri, anak menteri atau artis jadi berbeda

gelar perkara dulu baru ditentukan. Apalagi kan sudah jelas ada pelanggaran yang dilakukan dalam kecelakaan ini seperti, pelat nomor palsu, tidak ada surat izin uji coba maupun mobil juga belum di uji kelayakan,” ujarnya. Kompolnas berjanji akan terus melakukan pemantauan terhadap kasus kecelakaan mobil listrik yang dikemudikan oleh mantan Dirut PLN tersebut. “Kami bisa melakukan pengamatan, intervensi serta melakukan penelitian di lapangan,” tandas Hamidah. Sebelumnya Dahlan memberi penjelasan. Dia mengamini melakukan pelanggaran lalu lintas. Dia melakukannya untuk perkembangan pengetahuan. Dahlan juga menyebut pelat DI 19 yang dipakai di mobilnya hanya aksesoris. Sedang Kapolres Magetan AKBP Agus Santoso menegaskan bahwa Dahlan hanya dikenai sanksi tilang. (dtk)

Golkar Siap Hadapi NasDem di Pemilu 2014 PARTAI NasDem akan menjadi satusatunya partai baru yang ikut Pemilu 2014. NasDem diperdiksi menjadi ancaman serius bagi Partai Golkar karena banyaknya eks kader Golkar di NasDem. Bagaimana persiapan Golkar? Ketua DPP Partai Golkar bidang politik Priyo Budi Santoso melihat Partai NasDem akan memperumit konstelasi politik menuju Pemilu 2014. Jelas NasDem tak pantas dianggap remeh. ”Akan ada konstelasi politik dengan masuknya wajah baru Nasdem pada pertandingan sesungguhnya,” kata Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/ 2013). Banyak kalangan memprediksi NasDem akan menjadi salah satu saingan utama Golkar di pemilu nanti.

NasDem diprediksi akan menggerus sebagian suara untuk Golkar. Sebab, akar NasDem juga berasal dari Golkar, pendiri partai NasDem Surya paloh juga mantan politikus senior Golkar.

“

Dari warnanya saja NasDem tidak kuning

“

Rasio Elektrifikasi Melawi Baru 57 Persen

Borneo T Tribune

“

Rabu, 9 Januari 2013

Sintang-Melawi

Menanggapi kemungkinan itu, Priyo tidak takut. Menurutnya Golkar punya pemilih loyal yang tak mudah pindah ke lain partai. ”Dari warnanya saja NasDem tidak kuning,” ujarnya. ”Silakan rakyat nanti yang memilih, kami tetap percaya Golkar akan memenangkan pemilu,” tutupnya. (dtk)

cmyk

Rabu, 9 Januari 2013

Kapuas Hulu

Borneo T Tribune

Kesbangpol Imbau LSM dan Ormas Taati Permendagri Timotius Borneo Tribune, Putussibau Bupati Kabupaten Kapuas Hulu saat membuka Ekspose Progress dan Rencana Kerja tahun 2013 program Hutan Desa Kapuas Hulu, di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu. Foto Timotius/ Borneo Tribune

Alpiansyah FOTO Timotius/Borneo Tribune

“

Yang dikhawatirkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah, jika ditemui seperti itu maka akan dibekukan organisasi atau lembaganya

“

KEPALA Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbagpol) Sekretariat Daerah Kapuas Hulu Alpiansyah mengimbau kepada seluruh Organisasi Kesejahteraan Masyarakat (Orkesmas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu untuk tetap mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 33 tahun 2013 Tentang pendaftaran orkesmas di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah. ”Seluruh Orkesmas, LSM dan Ormas wajib melaporkan dan mendaftarkan diri, yang kemudian jika dianggap layak akan diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), namun harus memenuhi persyaratan sesuai Permendagri tersebut, jika tidak maka kita anggap ilegal,” terang Alpiansyah, Selasa (8/01). Menurutnya, dalam mendapatkan SKT dan diakui legalitasnya, mesti melewati proses, setelah mengajukan pendaftaran sesuai persyaratan, kemudian akan dilaksanakan seleksi administrasi. Apabila dianggap tidak lengkap setelah dilakukan verifikasi maka organisasi tersebut tidak akan mendapatkan SKT. Dikatakan Alpiansyah, untuk sejumlah Orkesmas, LSM lokal, Ormas di Kapuas Hulu ada beberapa yang sudah melakukan pendaftaran sesuai Permendagri. Khusus untuk kelembagaan organisasi LSM dari luar negeri sampai saat ini belum ada satupun yang melaporkan diri. “Kami sudah menyurati namun sampai sekarang tidak ditindak lanjuti, padahal berdasarkan Permendagri mereka wajib melaporkan keberadaan, program dan apa yang telah di lakukan di Kapuas Hulu, kebanyakan mengaku

sebagai turis melakukan penelitian, inikan tidak benar jika seperti ini,” cetusnya. Ditambahkan Alpiansyah,ada sejumlah LSM luar Negeri yang sampai saat ini belum melaporkan diri secara resmi yaitu WWF, FFI, GIZ, dan sejumlah kelembagaan asing lainnya. “Yang dikhawatirkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah, jika ditemui seperti itu maka akan dibekukan organisasi atau lembaganya,” tegasnya. “Kami sudah menyampaikan agar LSM, Orkesma untuk memenuhi persyaratan, jika tidak sanggup memenuhi persyaratan sesuai Permendagri sampai bulan Maret hingga bulan April, maka akan kita bekukan,” ujarnya.

Bupati Buka Ekspose Progress Hutan Desa Timotius Borneo Tribune, Putussibau BUPATI Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir secara resmi membuka Ekspose Program Hutan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, Selasa (8/01). Kegiatan tersebut dihadiri sedikitnya 30 orang dan dihadiri sejumlah instansi terkait serta sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapu-

as Hulu. Dalam kesempatan tersebut, Nasir mengatakan bahwa secara prinsip demi kepentingan masyarakat Kapuas Hulu maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan hal yang terbaik. Menurutnya perlu diingat bahwa berbagai kebijakan dan peraturan yang sering berubah juga perlu diperhatikan dan disikapi dengan bijak tidak perlu gegabah, sehingga beberapa usulan yang telah disampaikan perlu dipantau perkembangan-

Timotius Borneo Tribune, Putussibau MALAM Tasyakuran Peringatan Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-67 di Kabupaten Kapuas Hulu berlangsung meriah, puncak kegiatan tersebut ditutup langsung oleh Abang Muhammad Nasir Bupati Kapuas Hulu di Gedung Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kapuas Hulu, Senin (7/01). Kegiatan tersebut diikuti sedikitnya 500 orang yang turut serta menyaksikan pembagian hadiah dari berbagai kegiatan pelombaan keagamaan dan bidang olahraga yang diikuti sejumlah kecamatan.

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

Tampak hadir Ketua DPRD Kapuas Hulu Ade Muhammad Zulkifli, Sekretaris Daerah Kapuas Hulu H Muhammad Sukri, Dandim 1206/Putussibau Let Kol Inf Jayusman, Kepala Kantor Kementerian Agama Kapuas Hulu Syarul Yadi, sejumlah anggota DPRD Kapuas Hulu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh agama. Dalam kesempatan memberikan keterangan, Kepala Kantor Kemenag Kapuas Hulu Syarul Yadi mengatakan bahwa terlaksananya kegiatan ini sejak tanggal 3 s/d 7 Januari berkat kerja keras dari semua pihak. Sehingga peringatan Hari Amal Bhakti kali ini sangat meriah. “Ada sejumlah ke-

Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

PALAPA TAXI

PONTIANAK - SINGKAWANG (PP) PONTIANAK SINGKAWANG

Jl. Arteri Supadio Ruko No. 1-2

Jl. Niaga No. 25

0561-717 8888 0562-333 9999 0821 4876 8888 0821 4876 9999 ARMADA INNOVA & YARIS ARMADA INNOVA & YARIS JAM JAM BERANGKAT :

BERANGKAT:

05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-19.00 WIB 05.00 - 08.00 - 11.00 - 14.00 - 17.00 - 19.00

Ditambahkan Nasir, dalam program hutan desa ini desa diberi kewenangan memanfaatkan hutan yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang saja. ”Kepada dinas teknis mesti diperhatikan benar-benar dalam memberikan rekomendasi penetapan hutan desa, pelaksanaan hutan desa harus tetap sasaran, tujuan diusulkanya hutan desa mesti tepat memiliki manfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

giatan yang kami laksanakan, dan berjalan sukses serta meriah,” cetusnya. Dikatakan Yadi bahwa semuanya saling mendukung dan Kemenag akan terus berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat dalam setiap kegiatan. Seperti salah satu upaya Kemenag tetap akan membesarkan seni. Ke depan kearifan lokal akan terus dilestarikan melalui sejumlah kegiatan.

Sementara itu Abang Muhammad Nasir mengatakan bahwa ini mungkin perlombaan pertama kali dilaksanakan begitu meriah, dengan dilaksanakannya sejumlah kegiatan. “Melalui kegiatan ini menguji kemampuan para peserta dari sejumlah kegiatan,” jelasnya. Selain itu Nasir juga meminta agar seni budaya Islam ke depan mesti ditingkatkan lagi. “Seni dan buda-

ya ini merupakan aset kita, selain itu juga bisa dijadikan alat pemersatu,” ujarnya. Nasir mengimbau khususnya bagi Kemenag untuk bekerja secara profesional bekerja lebih baik, terutama dalam pelayanan. “Semoga nilai pendidikan di sejumlah kegiatan menjadi inspirasi untuk berbuat lebih baik lagi dan, meningkatkan profesionalitas dan integritas,” pungkasnya.

JUAL “AYAM KETAWA” - Asli Sulawesi - Suara khas dan unik Hubungi: Jl. H. Agus Salim Dalam No. 124 ABC Telpon (0561) 734826 Hp: +6281323331889 Pontianak (Kalbar)

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com

Bahkan, Nasir juga dengan tegas mengingatkan bagi LSM lokal maupun dari luar negeri yang bekerja di Kapuas Hulu agar setiap program dan kegiatan di Kapuas Hulu mesti melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu atau pada Pemerintah setempat. “Selama ini banyak kegiatan LSM lokal maupun dari luar negeri berjalan tanpa ada laporan perkembangan dan perlu mendapat pengawasan serta evaluasi,” terangnya.

Malam Tasyakuran Hari Amal Bhakti Berlangsung Meriah

Gallery

Telp. 0561-577868

nya, agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. ”Kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan agar mempersiapkan hal-hal yang diperlukan terkait proses hutan desa lebih lanjut, agar tujuannya dapat terwujud. Begitu juga kepada mitra kerja yang membantu dalam skema ini, misalnya lembaga FFI dan GIZ-Forclime untuk bisa melakukan hal yang sama dengan mendukung, berkontribusi dan komitmennya di Kabupaten Kapuas Hulu,” ucap Nasir.

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Suasana malam Tasyakuran Hari Amal Bhakti ke-67 yang dilaksanakan di Gedung MABM Kapuas Hulu berlangsung meriah. Foto Timotius/Borneo Tribune

IKLAN BARIS Dijual

Dicari

Peluang Usaha

Rumah Permanen. Jl. Purnama Komp. Dinasti Indah Blok B No. 14 Ptk. Ukuran Tanah 10 x 18 m2, Ukuran Bangunan 9 x 15 m2. Hub:085252015279

SGR, Guru PAUD/TK, Bersedia Ikut Diklat, Lgsg Penempatan, Hub. Jl. Pancasila No. 207 Telp. 761562

BISNIS FOREX! Daftar hr ini, besok psti dpt Profit (7% selama 100 hr) www.forexal.com SMS “PETUNJUK” Hp.087885563999 T.07789645034

Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Peluang Bisnis INVESTASI EMAS! Hari ini daftar mulai besok Dpt PROFIT (7%/hari) www.forecashier.com/ID.000833 /SMS “MINAT”.Hp.087775210833

Dijual Tanah

Peluang Bisnis

Jln.Purnama I Gg. Purnama Indah 1 No. 21. Menuju Komplek Dinasti Indah. Uk. 16 x 27 m. Bangunan L 14,5 m, P 18,5 m. Hub. Bpk. Gusti Hp. 081256983336

Bisnis Forex! Modal Min Rp.300rb, Profit Besar, Cek UTK Pns, Pensiunan dll. Info www. inforexal.com, SMS “MINAT” Hp. 087885563999

DIJUAL CEPAT TANAH SHM, tanpa perantara. * Jl. Gusti Situt Mahmud, Gg. Selat Makasar, Siantan (blkng BPAS) LT 1000 m2 Rp. 300 jt (nego). Hub. 0819 565 2794/0561 700 4977

Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW

Dijual tanah, 364 M 2, Jl. Danau Sentarum, Gg. Wonosobo, 50 Juta. Hub. Sri 081352269380 Dijual tanah, jl. Ujung Pandang, luas 4114 m2 sertifikat, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Kost

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

Disewakan Disewakan gudang 2 pintu, luas + 250 m2 dan 200 m2, cocok utk kndraan bermotor, alat telekomunikasi, di Jl. Adisucipto. Hub 081384151188 tnp perantara.

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Rabu, 9 Januari 2013

Kepandaian Menutup Kesadaran Tetapi, karena jadwal yang terlalu padat, Wali Kota tiba agak terlambat. Namun, karena pimpinanmu juga sudah menjadwalakan acara sebagai nara sumber di pertemuan yang lain, ia meninggalkan kantor lebih awal sebelum Wali Kota tiba di tempat. Kau menyesalkan akan tindakan pimpinanmu seperti itu. Apalagi, ada hal-hal teknis yang harus diputuskan saat itu karena dalam keadaan darurat. Ada keslahan teknis. Akibatnya, kau bersama teman-temanmu ‘terpaksa’ mengambil kebijakan sendiri. Padahal, bukan tanggung jawabmu. Anakku, pagi ini, setelah sembahyang pagi, bapak sempat membaca buku renungan. Dituliskan kisah penumpang pesawat perintis yang menembus cuaca buruk. Dalam pesawat itu, hanya tiga orang penumpang, yaitu:

seorang sarjana, seorang pramuka, dan seorang petani. Pilot mengabarkan bahwa cuaca sangat buruk. Penumpang diminta siap-siap untuk melakukan penyelamatan darurat dengan meloncat ke luar dari pesawat. Tetapi, di dalam pesawat hanya tersedia tiga potong parasut. Salah satunya telah diambil oleh pilot. “Karena aku seorang sajana dan negara membutuhkan darma baktiku, aku ambil satu parasut ini”. Seusai mengucapkan kata-kata itu itu ia segera meloncat ke luar. Tinggalah satu potong parasut lagi. “Anakku, kau masih muda. Masa depanmu masih jauh. Sebaliknya, bapak sudak tua. Usiaku sudah di ambang senja. Pakailah parasut itu. Dan segeralah meloncat ke luar!” kata si petani. “Tidak perlu, pak Tua. Ini masih dua potong lagi. Ia tadi

hanya mengambil ranselnya” Anakku, memang sering terjadi, pengetahuan itu dapat menutupi kesadaran kita. Untuk menjadi orang yang sadar kita tidak perlu harus mengetahui semuanya. Karena, selain mustahil, juga kesadaran tidak pertamatama terkait dengan banyaknya pengetahuan yang kita miliki. Tetapi, dengan adanya visi integratif yang dapat mempersatukan pelbagai aspek pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki menjadi satu keseluruhan yang bermakna. Berdasarkan visi integratif itu, kita dapat menempatkan pelbagai hal dalam suatu kaitan satu sama lain, serta menemukan arti dan maknanya dalam hidup kita sendiri. Kesadaran memungkinkan kita menilai, menata dan menyatukan pengalaman dan pengetahuan kita yang seca-

ra sepintas tampak berserakan. Dengan itu, kita dapat mengambil maknanya. Kesadaran tidak dapat dilepaskan dari proses pengintegrasian diri dan pembentukan kepribadian. Kesadaran bukan soal teori tetapi praksis. Oleh karena itu, kesadaran hanya dapat dibangun melalui kepedulian dan keterlibatan kita dalam masyarakat. Memang pengetahuan juga diperlukan. Tetapi, pengetahuan itu baru memiliki arti yang sesungguhnya jika telah diaplikasikan dalam hidup sehari-hari, sudah diamalkan. Karena itu, visi integrative menjadi keniscayaan. Kesadaran akan kekuatan sekaligus kelemahan dan keterbatasn pengetahuan yang kita miliki kiranya dapat meningkatkan kesadaran kita tentang hidup ini. Kita pada hakekatnya adalah para

kata iya, ada yang berkata cinta romantis itu sesuatu yang dulu tidak ada. Apakah pernyataan ini tidak biasa, tidak sesuatu yang semua orang sudah tahu? Memang setiap orang tahu, tapi masih ada banyak yang bersikap tanpa memperdalam pernyataan ini. Ada banyak yang tidak menghormati kehidupan, ada banyak yang punya sikap yang berdasar dari ide kekuasan manusia, kekuasan identitas diri dan kelompoknya, walaupun hidup ini sesuatu yang mudah tersinggung. Kesimpulan dari pernyataan ini itu meghargailah setiap hidup manusiawi, karena kehidupan manusia yang mudah tersinggung itu sesuatu yang menghubungi kita. Salah satu universalitas lain itu kehormatan pada orang lain. Di mana mana ada aturan mayarakat, dan orang harus ikut aturan ini supaya menghormati orang lain supaya kehidupan bersama, yaitu masyarakat, bisa berfungsi. Aturan ini bisa berbeda: Misalnya di Indonesia, tidak apa apa kalau menggunarkan telepon

genggam kalau bertemu dengan orang lain, di Jerman itu kurang sopan. Kalau memasuki rumah orang Indonesia dengan memakai sepatu, itu kurang sopan, tapi itu tidak apa-apa di Jerman. Aturan untuk mengekspresi kehormatan untuk orang lain benar berbeda, tapi kehormatan itu sama dan penting untuk semua masyarakat, untuk semua budaya. Mencari kesamaan untuk memahami orang lain itu penting. Kalau orang hanya ingin tahu tentang perbedaan, mereka akan tinggal di rombonganya dan tidak bisa rasa empati untuk orang asing. Perbedaan itu mencipta identitas eksklusif, dan kita bisa lupa identitas manusawi yang kita semua mempunyai. Identitas mahkluk yang mudah tersinggung, yang perlu cinta dan yang perlu orang lain, itu identitas yang kita semua punya. Ekspresi universalitas ini bisa bersifat khusus di semua budaya sendiri, tapi kesamaan bisa memberi salah satu dasar untuk memahami saling dan hidup bersama.

penyediaan sarana kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik dan lain sebagainya. “Lima tahun terakhir, pembangunan yang dirasakan di kawasan timur Kalbar masih tertinggal,” timpal mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalbar dengan suara datar. Oleh karena itu, sambung Mulyadi, pihaknya akan terus memperjuangkan beragam pembangunan terutama infrastruktur baik jalan maupun jembatan. “Demikian juga dengan pelayanan masyarakat secara umum,” tegasnya. Tak hanya itu, kata Mulyadi, seperti diketahui penyediaan air bersih dan listrik untuk masyarakat Kalbar sampai saat ini masih terbilang minim. Menu-

rut dia, selayaknya masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang memadai. Dan dalam perencanaan pembangunan semestinya direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan malah sebaliknya. “Setiap tahun anggaran meningkat. Namun masyarakat masih terbelenggu dengan banyaknya kekurangan terutama kebutuhan yang mendasar,” lugasnya. Mulyadi berpendapat apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus berlangsung maka potensi-potensi yang ada di Kalbar maupun di kawasan timur Provinsi Kalbar hanya sebatas potensi belaka dan tidak akan pernah mampu digali demi mensejahterakan masyarakat. (Andry/Borneo Tribune)

rus mengedepankan profesionalitas dalam menunaikan tugas serta kewajiban mereka. “Terus terang kami kecewa melihat hasil kinerja PT. Adhi Karya. Hal ini tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi Komisi C DPRD Provinsi Kalbar,” timpalnya. Selain itu, Izhar menilai bahwa pihak manajemen konstruksi (MK) di dalam pembangunan Masjid Mujahidin yang sejatinya mempunyai peran kontrol serta pengawasan di lapangan juga tidak professional dalam menunaikan kewajiban. Oleh karena itu, ke depan MK tersebut juga perlu diganti dengan perusahaanperusahaan lokal asal Kalbar. “Saya yakin dan percaya bahwa banyak perusahaan lokal yang bisa menjadi MK dalam proyek pembangunan Masjid Mujahidin,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pontianak yang sekaligus ketua bidang pembangunan Masjid Mujahidin, Edi Rusdi Kamtono, mengungkapkan pasca sepeninggalan PT. Adhi Karya sebagai kontraktor pelaksana pembangunan Masjid Mujahidin, saat ini pihaknya yang mengambil alih pelaksanaan proyek tersebut secara swadaya dan bersifat sementara. “Sekarang ini pelaksana-

an proyek kita ambil alih terlebih dahulu. Dan dalam waktu dekat kita akan melakukan pelelangan terbatas dan mengundang kontraktor Kalbar yang mempunyai kemampuan di atas Rp 60 miliar untuk melakukan penawaran,” ujarnya. Saat dikonfirmasi apakah target Juli 2013 pembangunan Masjid Mujahidin akan rampung? Edi menjawab, “Bulan Juli atap rangka kubah dan menara masjid sudah bisa dinaikkan. Dan kita targetkan tahun 2013, pembangunan Masjid Mujahidin rampung,” paparnya. Edi menambahkan, sejauh ini banyak permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan Masjid Mujahidin sehingga kendala tersebut berimplikasi terhadap target dari pembangunan tersebut. Menurutnya PT. Adhi Karya terlampau kaku dengan aturan di dalam perusahaan. Dia menganggap pembangunan ini sama seperti melakukan pembangunan kantor, jalan, gedung dan lain sebagainya. Sehingga PT. Adhi Karya ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. “Padahal yang dibangun itu masjid. Boleh cari untung, tetapi jangan sebesar-besarnya. Dan seharusnya mereka bisa lebih fleksibel, karena ini domainnya sosial,” selorohnya.

Perbedaan dan Kesamaan menulis tentang perbedaan antara kehidupan di Jerman dan di Indonesia. Terutama pada perjalanan pertama ke Indonesia, saya berumur 22 tahu pada saat ini dan mengikuti program pertemuan siswa di Sumba, NTT, ada banyak hal yang eksotis dan asing untuk saya. Sekarang, saya sudah sedikit terbiasa dengan kehidupan di Indonesia dan karena itu, lebih menarik untuk saya menulis tentang kesamaan budaya dan kehidupan sehari-hari di Jerman dan di Indonesia. Salah satu sebab lain karena saya lebih suka menulis tentang kesamaan daripada perbedaan, itu karena saya pernah belajar ilmu antropologi. Pada umumnya, ilmuwan antropologi sangat tertarik dengan perbedaan budaya. Mereka ingin tahu perbedaannya untuk memahami orang dan budaya asing. Tetapi, kenapa tidak tertarik dengan kesamaannya? Mungkin, kesamaan budaya lebih penting untuk memahami orang asinig, karena yang asing bisa menjadi bersahabat kental kalau kesamaan sudah diketahui. Su-

dah ada berberapa ilmuwan antropologi yang tertarik dengan kesamaan yang ada di semua budaya di seluruh dunia. Kesamaan budaya ini dipanggil universalitas. Dengan pengetahuan universalitas kita bisa mencipta sebuah antropologi universal. Dua hari yang lalu, saya diundang Pak Nur dan keluarganya untuk menonton film “Habibie dan Ainun” di bioskop. Itu film Indonesia tentang B.J. Habbibie dan istrinya, Ainun. Pada akhir filemnya, Ainiun meninggal dan semua penonton di bioskop sedih. Ada berberapa yang menanggis. Pasti filem ini juga berfungsi di Jerman, yaitu membuat orang sedih, karena topik ini, cinta dan maut, menyedikan orang di manamana. Topik ini sebuah universalitas. Kalau cinta dan maut itu sesuatu yang penting untuk orang di seluruh dunia, itu berarti apa untuk manusia? Maut ini sebuah universalitas, manusia itu sesuatu yang mudah tersinggung, hidup ini sangat bernilai. Apakah Cinta romantis juga salah satu universalitas? Ada yang ber-

Program Strategis “Pemerintah daerah harus menghilangkan sekat-sekat yang selama ini menjadi penghambat pembangunan. Dan bagaimana kewenangan kepala daerah bisa bersinergi dalam melakukan pembangunan di Kalbar,” ujar Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalbar, H. Mulyadi H. Yamin, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (8/1). Legislator Partai Golkar itu menilai, sampai sejauh ini masih banyak program pembangunan yang mempunyai nilai strategis dan harus diinventarisasi kepala daerah, termasuk pendanaanya. Hal tersebut penting guna mendongrak pembangunan serta diharapkan bisa direalisasikan pada tahun ini. Diantara berbagai program strategis tersebut, yakni pro-

gram Jembatan Kapuas III, fly over (jalan layang) serta auto ring road guna mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Pontianak. Sedangkan pembangunan strategis di kawasan Timur Kalbar, yakni membangun serta memperbaiki jalan akses antarkabupaten. Seperti Jalan Sekadau-Ketapang, Jalan Kota Baru Nangah Pinoh serta Jalan Sanggau-Kapuas Hulu. Mulyadi berpendapat bahwa pembangunan secara fisik infrastruktur berupa jalan dan jembatan di Provinsi Kalbar, khususnya di kawasan pedalaman serta perbatasan masih terbilang sangat minim. Demikian pula dengan bidang pelayanan publik. Sama sekali masih sangat minim. Sebut saja

Mujahidin Akan Dilelang Terbatas “Setelah melakukan inspeksi mendadak dengan melihat langsung hasil pekerjaan proyek di lokasi pembangunan Masjid Mujahidin, Komisi C DPRD Provinsi Kalbar sangat menyesalkan kinerja dari kontraktor pelaksana PT. Adhi Karya yang tidak professional dalam melakukan pembangunan Masjid Mujahidin,” tegas Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalbar, H. Mulyadi H. Yamin, didampingi anggotanya, Syarif Izhar Azzury dan H. Alifudin, di Masjid Mujahidin, Selasa, (8/1) Legislator Partai Golkar itu berpendapat, implikasi dari tidak profesionalnya PT. Adhi Karya dalam melaksanakan kinerja serta kewajiban dalam membangun Masjid Mujahidin yang notabene merupakan ‘Rumah Allah’ maka hal tersebut sama saja melukai hati umat Islam di seantero Kalbar. “Kerja PT. Adhi Karya sangat tidak professional dan melukai hati umat Islam di Provinsi Kalbar. Apalagi pembangunan Masjid Mujahidin menyangkut kepentingan umat,” lugasnya. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Izhar Azzury, menambahkan siapapun nantinya kontraktor lokal yang dipercaya untuk meneruskan pekerjaan proyek Masjid Mujahidin pasca PT. Adhi Karya tentu tidak bisa

serta merta melangsungkan pekerjaan proyek tersebut. Pasalnya, Izhar berpendapat ada beberapa pilar beton yang posisinya kurang akurat alias bergeser sekitar 7 hingga 8 sentimeter dari posisi yang seharusnya. Seperti yang tertuang di dalam bastek perencanaan sebelumnya. Sehingga hal tersebut tentunya akan mengurangi nilai estetika dari bangunan pilar beton itu sendiri apabila tidak terlebih dahulu diperbaiki. “Saya melihat posisi pilar beton sebagai penopang bangunan posisinya ada yang tidak akurat dan bergeser ke kiri maupun ke kanan dengan jarak geser sekitar 7 sampai 8 sentimeter. Jadi siapapun kontraktor pelaksana yang nantinya akan meneruskan pelaksanaan pekerjaan ini tentu harus terlebih dahulu memperbaiki akurasi dari posisi pilar beton tersebut. Kalau tidak, tentu hal ini akan mengurangi estetika dari bangunan itu sendiri,” tegas Izhar. Tak hanya itu, legislator PAN ini menegaskan bahwa hasil pekerjaan proyek pembangunan Masjid Mujahidin oleh PT. Adhi Karya tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi DPRD Provinsi Kalbar. Sehingga ke depan hendaknya siapapun kontraktor pelaksana beragam proyek pembangunan di Kalbar tentu ha-

musyafir yang berjalan menuju Sang Khalik. Sebagai musyafir kita harus sadar setiap waktu agar tidak oleng atau mengalami kecelakaan yang fatal. Atau, bahkan justru berubah arah entah kemana arahnya. Kesadaran akan membimbing kita menapaki jalan lurus menju Sang Khalik. Kesadaran akan menun-

jukkan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Kesadaran akan memungkinkan kita dapat membedakan antara kerikil dan butiran tanah liat. Kesadaran membantu kita membedakan jalan licin dan yang halus mulus. Kesadaran mendorong kita selalu mengoreksi arah agar selalu mengarah kepada tujuan. Dan, kesadaran itu pula yang

menunjukkan posisi tujuan hidup kita ini akan kemana. Keasadaran itu berarti bahkan kita sadar sedang menyedari sesuatu dan juga berarti sadar akan ada yang disadari. Bapak akhiri surat ini dengan doa agar engkau dan keluargamu agar selalu mengolah kesadarmu sebagai musyafir hidup. Semoga!

Pria Beristri Ditikam di Pasar Dahlia istrinya sedang pergi kerja. Namun tiba - tiba Ruly menitipkan anaknya kepada adiknya. Dan dia juga memberitahukan kepada Istrinya hendak pergi. Dan ternyata Ruly pergi ke Pasar Dahlia, dan disana terjadilah cek cok mulut dengan Dedi yang diduga memperebutkan seorang wanita, kemudian terjadilah penikaman yang dilakukan Dedi terhadap Ruly. Akibat penikaman tersebut Ruli mengalami luka tusuk di hidung, bahu paru belakang sebelah kanan dan paha. Sedangkan pelaku langsung melarikan diri, dan saat ini dalam pengejaran pihak kepolisian dan kasus ini pun ditangani oleh

Polsek Pontianak Barat. Menurut Istri korban, sebelum kejadian ini tejadi, pada Hari Minggu, suaminya yang merupakan korban penikaman tersebut, sempat terjadi pendang - pandangan dengan pelaku, namun tidak sampai kelahi. “Saya tadi pagi pergi kerja, tiba - tiba saya di telepon suami saya, katanya mau pergi dan anak saya dititipkan kepada adiknya. Dan kemudian saya menerima telepon lagi dari suami, katanya sudah ditikam orang dan dilarikan ke RS.Antonius,” ungkap Novi istri korban. Dikatakan Novi, bahwa suaminya ribut dengan orang, gara - gara merebutkan wanita dengan orang

lain, sehingga ditikam. Dan Ia pun mengatakan bahwa yang membawa suaminya ke RS. antonius ini adalah wanita yang direbutkan suaminya tesebut. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji Prayitno S.Ik, membenarkan kejadian ini. Dan menurutnya kasus ini sedangkan diselidiki oleh Polsek Barat, karena kejadiannya ini terjadi di wilayah hukum Polsek Barat. “Pelaku sudah dikantongi identitasnya, bahkan pelaku ini merupakan seorang residivis kasus kejahatan curas, dan saat ini sedang dalam pengejaran pihak Polsek Barat dan Polresta Pontianak,” ungkap Kasat Reskrim.

Ibu-ibu Doakan Kebebasan Aktivis Lingkungan terhadap aktivis lingkungan. “Kita harus melihat bahwa tugas Anong itu sangat mulia. Dia menjaga penyu agar tetap hidup di pantai Paloh. Landasan hukum pekerjaannya ada. Baik itu undangundang konservasi maupun perikanan. Ketika ada maling, tentu dia akan mencegah. Kalau diserang, pasti bela diri. Nah, dalam kasus ini, kenapa Anong yang harus dihukum?” kata Reny di

Pontianak, Selasa (8/1). Dia pun bertekad akan menggalang dukungan ibu-ibu di seluruh Indonesia melalui jaringan PPSW agar turut serta menyokong perjuangan Anong hingga hakim menyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. “Jaksa jangan mengira Anong itu berjuang sendiri. Ada saya dan ibu-ibu lainnya di belakang Anong,” ucapnya. Sebagai wujud dukungan, sejumlah ibu-ibu yang terga-

bung dalam PPSW ini berkumpul bersama dan larut dalam doa. Mereka juga membubuhi jempol tangan dengan warna merah putih dan menyiapkan boneka raksasa penyu untuk Anong dan jaksa. “Kami tidak dapat berbuat banyak kecuali menyokong perjuangan Anong, istri, dan anaknya. Anong kami dedikasikan sebagai penjaga ibu kehidupan,” ucapnya. (Rilis)

PNS Wajib Taati PP 53/2010 dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Cornelis, Senin (7/1) di Pontianak. Dikatakan olehnya, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 33/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pengganti PP Nomor 30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. “Setiap pejabat struktural di lingkungan Pemprov KalbarWajib memahami PP ini. Setiap atasan langsung bertanggung jawab secara penuh terhadap kedisiplinan seluruh staf atau bawahannya,” ingat Gubernur. Gubernur juga mengingatkan, fungsi pengawasan (waskat) yang ada pada masing-masing atasan harus semakin ditingkatkan, sehingga secara keseluruhan dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif.

“Jangan bertanya apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanyalah pada dirimu sendiri, sumbangsih apa yang telah kau berikan kepada negara,” kata Cornelis, mengutip tokoh besar dunia. Dijelaskan olehnya, sejalan dengan itu, dirinya menghimbau kepada para PNS untuk tidak menghalangi kebijakan Gubernur, tapi berikanlah saran dan dukungan atas apa yang telah dan akan diputuskan Gubernur. Baik buruknya keputusan Gubernur akan dipetanggungjawabkan oleh Gubernur kepadarakyat melalui DPRD, bagi birokrat tidaklah bertanggung jawab kepada rakyat, tapi Gubernur. “Pemindahan PNS antar unit kerja baik itu pejabat maupun staf sering dipermasalahkan. Kita tidak berkompoten untuk permasalahkan hal-hal yang berada di luar kewenangan

yang telah diberikan. Harus diingat kembali, jabatan yang diberikan adalah kepercayaan, bukan merupakan hak,” ujarnya. Bagi pejabat struktural, masih harap Gubernur agar dapat membagi habis tugas yang telah diberikan kepada bawahan. Berdayakan staf PNS semaksimal mungkin, jangan menggunakan tenaga ahli di luar unit kerja. “Kita harus dapat melakukan inovasi dan kreasi. Organisasi yang kita tempati sangat tergantung pada kecepatan atau keterlambatan kita. Jangan sampai ada organisasi yang menunggu hingga timbul suatu masalah. Gunakan insting decesion maker. Saya tidak mau PNS menghambat segala bentuk pelayanan umum apabila memenuhi persyaratan. Gunakan kemampuan dan kecermatan kita dalam berpikir dan bertindak.”

Satu Oknum PNS Terindikasi kembali ditemukan oknum PNS yang terindikasi mengonsumsi narkoba. Dalam Tes urine secara mendadak di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Disdukcapil Kota Pontianak yang dilakukan BNNK, terdapat 74 PNS yang di tes urinenya. Dan dari 74 PNS tersebut satu oknum PNS terindikasi mengonsumsi Narkoba. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Mulyadi, , Selasa (8/1) Tes Urine yang dilakukan BNNK, merupakan langkah baik untuk dunia pendidikan, karena dunia pendidikan harus bebas dari narkoba. “Ini merupakan langkah pencegahan dan saya mendukung hal ini, selain itu selanjutnya seluruh Kepala Sekolah yang ada di Kota Pontianak ini harus dilaku-

kan Tes Urine, guna menunjukan bahwa Pendidik itu bebas dari Narkoba dan menjadi contoh bagi para siswa dan siswi,” katanya. Sementara itu Kepala BKD Kota Pontianak Zumiati, di tahun 2013 ini Tes Urine dilakukan sedikit berbeda, dimana sebelumnya kita lakukan koordinasi terlebih dahulu, tetapi ini dilakukan secara mendadak, dan di tahun 2012 kemarin juga sudah dilakukan tes urine terhadap ekselon 2 sampai ekselon 4, dan kini tingga staf - stafnya saja. “Ada 47 PNS yang terdiri dari staf Disdik maupun staf Disdukcapil Kota Pontianak, dan jika ada yang terindikasi, maka kita akan serahkan kepada Wali Kota Pontianak, dan dilakukan

pembinaan, dan jika masih terindikasi mau tidak mau kita herabilitasikan,” tegas Kepala BKD Kota Pontianak. Sementara itu Kepala BNNK Kota Pontianak AKBP A. Harun AR, dirinya mengatakan bahwa˜ Disdukcapil dan Disdik merupakan dua Dinas yang mendapat sidak pertama dari BNNK Pontianak dan BKD. Dan hasilnya pun terdapat satu oknum PNS positif mengonsumsi narkoba dari 47 PNS yang dites urine. “Satu oknum PNS ini akan kita serahkan kepada BKD untuk dilakukan pembinaan, dan jika diserahkan kepada kita maka akan kita bina juga serta kita rehabkan, guna tidak mengonsumsi narkoba lagi,” ungkap Kepala BNNK Pontianak.

495 Anggota Polda Kalbar Disuruh Lari list polisi gendut. Menurut Karo SDM Polda Kalbar melalui Kabag Watpers Biro SDM Polda Kalbar, AKBP Surakyo, program pembinaan polisi gendut ini dimulai di awal tahun 2013 ini, yakni pada tanggal 8 Januari 2013. “Untuk di Polda Kalbar ini terdapat 495 anggota yang masuk dalam list atau daftar polisi gendut, dan 495 polisi gendut ini harus mengecilkan perutnya sampai ukuran badan idealnya seorang Polri,” ungkapnya, Selasa (8/1). Dikatakan Surakyo, polisi yang gendut ini, harus menggunakan Jaket dan Celana Parasut, guna dapat membakar lemak sehingga dapat menurunkan berat badan, selain itu olahraga untuk polisi

gendut ini berlangsung seminggu dua kali. Yakni pada hari Selasa dan Jumat, dan dilakukan dengan dua waktu, pagi hari dan sore hari. “495 polisi Polda tersebut, yakni terdiri dari Perwira, Pamen, Pejabat Utama, Brigadir serta PNS Polri,” ungkapnya. Lanjutnya, 495 anggota polisi ini hanya khusus Polda Kalbar, sedangkan untuk Polresta dan Polres - polres yang ada di Kalbar, akan dilakukan oleh pihak Polres langsung dan ini perintah Bapak Kapolri Jendral Polisi Timur Pradopo. “Telegram (TR) dari Mabes Polri ini datang sejak Bulan Desember 2012 kemarin, dan kita melaksanakannya di awal 2013. Semua Polres juga wajib melaksa-

nakan seperti apa yang dilakukan Polda, kemudian hasil pembinaan terhadap polisi gendut ini akan disampaikan kepada Kapolda Kalbar,” tambahnya. Dikatakannya pula, bahwa program ini merupakan program untuk pembentukan tubuh polisi yang ideal dan ini permintaan dari pimpinan Polri, guna melayani, melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi lebih baik dan kelihat baik serta sehat.

KEHILANGAN BPKB, KB 5088 WT NK: MH1JB52196K264682 NS: JB52E-1263864 NO. BPKB: E2786300K An. Okta Novely Simanjuntak Dengan ini BPKB dinyatakan tidak berlaku lagi.

CMYK

Seremonial

12 MK : Bubarkan Sekolah Bertaraf Internasional www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Sekolah Bertaraf Internasional Membuka Potensi Lahirnya Diskriminasi. Borneo Tribune, Pontianak

Konstitusi membubarkan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Mahkamah mengabulkan permohonan uji materi Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal tersebut berbunyi, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. ”Menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2013. Juru Bicara MK Akil Mochtar mengatakan dengan dibatalkannya Pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas tersebut maka RSBI harus dibubarkan. “RSBI yang sudah ada kembali menjadi sekolah biasa. Pungutan yang sebelumnya ada di RSBI juga harus dibatalkan,” kata dia. Mahkamah berpendapat RSBI dapat membuka potensi lahirnya diskriminasi, dan menyebabkan terjadinya kastanisasi (penggolongan) dalam bidang pendidikan. ”Hanya siswa dari keluarga kaya atau mampu yang mendapatkan kesempatan sekolah di RSBI atau SBI (sekolah kaya atau elit). Sedangkan siswa dari keluarga sederhana atau tidak mampu (miskin) hanya memiliki kesempatan diterima di sekolah umum (sekolah miskin). Selain itu muncul pula kasta dalam sekolah seperti yaitu SBI, RSBI dan Sekolah Reguler,” kata Akil. Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa penekanan bahasa Inggris bagi siswa di sekolah RSBI atau SBI merupakan penghianatan terhadap Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatakan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, seluruh sekolah di Indonesia

harus menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. ”Adanya aturan bahwa bahasa Indonesia hanya dipergunakan sebagai pengantar untuk di beberapa mata pelajaran seperti pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal di RSBI/SBI, maka sesungguhnya keberadaan RSBI atau SBI secara sengaja mengabaikan peranan bahasa Indonesia

dan bertentangan dengan Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia,” ujar Akil.

Ratusan Orang Sudah Antre Beli All New Serena Borneo Tribune, Pontianak Baru resmi diluncurkan Selasa (8/1), All New Serena sudah mendapatkan respons positif di pasar. Mobil berdesain boxy itu sudah banyak terpesan. ”Sampai tadi malam ada 500 unit yang dipesan konsumen Nissan,” kata Teddy Irawan, Vice President Director Sales and Marketing Nissan Motor Indonesia, usai peluncuran All New Serena, di Jakarta, Selasa 8 Januari 2013. Lebih lanjut, Teddy menyampaikan, ramainya pemesanan paling banyak terjadi sejak sepekan terakhir. Menurut dia, konsumen banyak memesan setelah desas-desus peluncuran All New Serena. Dengan fitur terlengkap dan memiliki harga terjangkau, Nissan optimistis All New Serena dapat melawan pendatang baru seperti Mazda Biante dan Toyota Nav1. ”Di Jepang, kami sudah nomor satu. Jadi, All New Serena di Indonesia kami targetkan 5.000 unit per tahun,” kata Teddy. Untuk meningkatkan penjualan di Indonesia pada tahun ini, Nissan juga berencana membangun pabrik mobil baru. Dengan begitu, kapasitas produksi mobil akan naik dari 150.000 menjadi 250.000 unit per tahun. Guna pembangunan pabrik baru dan yang sudah ada, Nissan menggelontorkan investasi US$34 juta atau sekitar Rp311 miliar. “Pabrik baru akan berlokasi di Cikampek, bersebelahan dengan pabrik pertama,” kata Teddy. (*r) o

Beda Pendapat Dalam putusan tersebut, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki memiliki pendapat berbeda. Menurutnya penghapusan RSBI atau SBI justru menyuburkan larinya anak-anak ke luar negeri untuk mencari pendidikan yang bermutu tinggi, sementara upaya peningkatan mutu pendidikan dalam negeri tidak mendapat sambutan dengan tangan terbuka. ”Hal-hal yang menjadi kelemahan RSBI dan SBI sebenarnya dapat diperbaiki tanpa membatalkan upaya perbaikan mutu pendidikan lewat RSBI dan SBI. RSBI atau SBI merupakan upaya nyata dan hasil posi-

Rabu, 9 Januari 2013

tif perbaikan pemerataan mutu pendidikan, sekali pun masih mengandung kelemahan. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas seharusnya permohonan ini ditolak,” ujar Achmad Sodiki. Seperti diketahui, Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP) mengajukan uji materi UU Sisdiknas ke Mahkamah Konstitusi pada 11 Januari 2012. Kuasa hukum pemohon, Wahyu Wagiman mengatakan guna mendukung pemenuhan Pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, seperti PP No 17/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta Permendiknas No 78/2009 tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional. ”Peraturan-peraturan itulah yang kemudian men-

jadi dasar penyelenggaraan RSBI untuk memungut bayaran tinggi kepada warga negara dan tidak terjangkau oleh kelompok miskin,” ujarnya dalam sidang pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 27 Januari 2012 lalu. Menurutnya, penyelenggaraan RSBI telah memicu dualisme sistem pendidikan nasional karena mengacu pada kurikulum yang terdapat pada lembaga pendidikan negara-negara Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Penyelenggaraan RSBI juga bertentangan dengan sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” karena sekolah milik pemerintah tersebut tidak dapat diakses oleh seluruh warga negara terutama dari murid keluarga miskin. (vivanews) o

Korem 121/Abw Latih Karyawan PT Indosat Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

Komando Resor Militer (Korem) 121/Alambhanawanawai selama 2 hari, dan mulai tanggal 5 hingga 6 Januari 2013 lalu melaksanakan kegiatan Team Building kepada 30 orang Karyawan baru PT Indosat Tbk SA Sintang. Ke 30 karyawan PT Indosat ini berasal dari Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu. Para karyawan yang dilatih ini menduduki posisi Canvasser, Cluster Officer, Supervisor Distributor tersebut diberi pelatihan tentang kerjasama team, kesegaran jasmani, disiplin dan permainan yang bersifat membangun kerjasama dan kekompakan team. Pembukaan kegiatan dilaksanakan dengan upacara di Aula Makorem 121/ Abw, dengan Inspektur Upacara, Kasrem 121/Abw Letkol Inf. Agus Prasetyo Ari Wibowo mewakili Danrem 121/Abw. Hadir dalam upacara pembukaan Latihan Team Building pagi itu para Kasi Korem 121/Abw, Para Pasi jajaran Korem 121/Abw, Manager Area PT.

BUILDING INDOSAT Kasrem 121/Abw Letkol Inf. Agus Prasetyo Ari Wibowo memasang tanda kepesertaan kegiatan Team Building kapada perwakilan PT Indosat. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune. Indosat Tbk. SA Sintang David Alexander beserta para karyawan. Danrem 121/Abw, Kolonel Inf. Binarko Sugihantyo mengatakan kegiatan Team Building yang libatkan Korem 121/Abw didalam penyiapan para karyawan PT. Indosat Tbk SA Sintang, merupakan suatu kehormatan karena kegiatan yang kita lakukan hari ini sangat terkait dengan tugas Kewilayahan Korem 121/Abw. “Kegiatan ini membantu dalam penyiapan para pemuda sebagai karyawan di suatu institusi yang memiliki Disiplin dan kerjasama team yang baik dan Berwawasan Kebangsaan serta mampu tampil didalam hal Bela Negara sesuai de-

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

CMYK

ngan perannya sebagai bagian dari masyarakat nantinya,” kata Danrem, dalam sambutan yang dibacakan Kasrem 121/Abw Letkol Inf. Agus Prasetyo Ari Wibowo pada Uapcara Pembukaan. Dikatakan olehnya, kepada para pelatih, Danrem berpesan untuk memberikan bekal secara optimal kepada para peserta dan perhatikan selalu tindakan keamanan, baik personil maupun materiil dalam setiap kegiatan. “Latih dan bekali agar para peserta menjadi siap dan mampu menghadapi tugasnya di tempatnya bertugas nanti,” pesannya. Kegiatan Team Building berlangsung dilingkungan Makorem 121/Abw, dengan melibatkan unsur organik Korem 121/Abw sebagai pemberi materi. Materi yang diberikan seperti Pengetahuan Baris-Berbaris, Dasar BDM, Pengetahuan Kedisiplinan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara serta permaianan-permainan yang dilakukan untuk membangun jiwa korsa, kerjasama dan kekompakan team. Sementara, Kasiter Rem 121/Abw Mayor Inf. Nico Reza H. Dipura disela upacara pembukaan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama antara Korem 121/Abw dengan PT. Indosat Tbk SA Sintang dalam bidang Komsos serta memberikan pembekalan tentang disiplin, kerjasama team, daya juang serta semangat dalam melaksananakan tugas, sebelum para peserta diterjunkan diwilayah kerjanya yang mencakup beberapa Kabupaten di Kalimantan Barat ini. o