Harian Borneo Tribune 14 November 2013

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Kamis, 14 November 2013

10 Muharram 1435 H - 12 Cap Gwee 2564

Kota Pontianak 593 Pemilih Ganda Borneo Tribune, Pontianak Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Kabupaten/ Kota se- Indonesia, sesuai surat edaran PKPU nomor 756 yang sebelumnya nomor 644, terkait penetapan DPT perbaikan kerena ada rekomendasi dari Bawaslu.

Dengan masih ditemukannya pemilih yang diindikasikan tanpa memiliki identitas dan diduga tidak faktual.

Namun karena KPU dikasih Joni Rudwan, waktu dua minggu dan paling lambat KPU menetapkannya pada taggal 4 November 2013, DPT secara nasional sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota pada tanggai 1 November 2013. Maka pada tanggal tersebut, KPU Kota Pontianak melakukan perbaikan ....Ke Halaman -11

B uah Bibir SBY Raih Medali Kehormatan

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Tagih Pertanggungjawaban Abbas Said

Masyarakat Dayak Ancam Boikot Pemilu Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat mengancam akan melakukan boikot Pemilu jika Prof. Dr. Abbas Said, Anggota Majelis Hakim Kehormatan Mahkamah Konstitusi (HKMK) yang telah disomasi sampai saat ini belum menarik ucapan yang menyinggung perasaan masyarakat Dayak dan meminta maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik.

Borneo Tribune, Pontianak Paska somasi yang disampaikan para pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat dan kuasa hukumnya ke Mahkamah Kontitusi (MK) langsung kepada Sekjend MK pada tanggal 25 Oktober 2013 terkait ucapan Prof. Dr. Abbas Said dalam sidang kode etik tanggal 2

Oktober 2013 ketika memeriksa Sarmili, Staf Protokoler Mahkamah Konstitusi. Dimana dalam pernyatanya Abbas Said mengatakan, “Kamu bukan orang Dayak kan” dan “Kamu bukan orang Kalbar” (disiarkan secara langsung oleh salah satu tv swasta nasional).

Secara tidak langsung per-

nyataan Abbas itu telah menyinggung perasaan masyarakat Dayak se Kalimantan dan sampai saat ini Abbas Said pun belum meminta maaf kepada masyarakat Dayak.

Hal itu mendapat tanggapan keras dari para pengurus ....Ke Halaman -11

biokot pemilu PALING KIRI YAKOBUS KUMIS DAN TENGAH PANGLIMA BARAU

Perpustakaan Sekadau Kekurangan Buku Bacaan Presiden SBY, saat mendapat penghargaan Knight Grand Cross in the Order of the Bath dari Ratu Elizabeth II. PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menerima medali kehormatan atau honorary patron medal dari ASEAN Federation of Enginering Organization. Penghargaan tersebut, diberikan atas dasar konsistensi SBY dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, ....Ke Halaman -11

Botol di Dalam Lambung SEORANG pasien penyakit jiwa beberapa tahun ini selalu mengatakan di dalam lambungnya ada sebuah botol bir. Dokter berusaha sedapat mungkin menjelaskan bahwa ini adalah suatu gejala halusinasi, tetapi ia sedikitpun tak mendengarkannya.

Tak lama kemudian, pasien itu pergi berobat ke rumah sakit umum untuk menjalani operasi karena kena radang usus buntu. Dokter bedah dan dokter penyakit jiwa berkonsultasi akan menggunakan kesempatan ini untuk menghapus halusinasi pasien penyakit jiwa yang aneh itu.

Keseluruhan operasi berlangsung dengan sangat lancar. Saat si pasien dengan perlahan-lahan sadar kembali, dengan sebelah tangan menjinjing sebuah botol bir, dokter berkata: “Kami barusan telah membantu kamu mengeluarkan botol bir yang ada di dalam lambungmu itu.”

Setelah melihat dan memeriksanya dengan teliti, pasien itu berkata: “Dok, botol bir yang ada di dalam perutku bukan botol yang bermerek ini.” o

Anak-anak pelajar terlihat antusias membaca buku tampak saat perpustakaan keliling melayani pembaca di pusat kota, di Kecamatan bahkan di pedalaman Desa.// foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Sekadau Perbendaharaan buku di Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Sekadau masih jauh dari kata cukup untuk kelas perpustakaan tingkat Kabupaten. Setidaknya dibutuhkan sekitar 6000 buku lagi untuk menambah koleksi buku yang sudah ada sekarang.

“Kalau mau dikatakan kurang, ya memang harus saya akui jumlah buku kita masih sangat-sangat kurang,” kata Josef Sebastianus Batur, Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupates Sekadau, kemarin.

Berdasarkan data Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sekadau, jumlah buku yang tersedia di kantor yang juga menjadi gedung perpustakaan ....Ke Halaman -11

Pengrusakan Tanam Tumbuh Gapoktan Karya Kita

Gapoktan Gelar Ritual Adat Mencari Keadilan Borneo Tribune, Pontianak Kasus perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan seorang oknum TNI terhadap sejumlah petani yang tergabung dalam Gapoktan Karya Kita Rasau Jaya sebagaimana diberitakan sebelumnya dimediasi Kepala Desa Rasau Jaya Umum, dihadiri Muspika Rasau Jaya, anggota Gapoktan Karya Tani dan sejumlah warga, Selasa (12/11).

“Kami diminta Kepala Desa Rasau Jaya Umum untuk musyawarah dengan Pak “Jwd”

agar kasus ini selesai,” kata Ketua II dan juga Humas Gapoktan Karya Kita Rasau Jaya Umum, Yopianus MD, Rabu (13/11) pagi kemarin.

Namun, lanjut Yopianus musyawarah Selasa, (12/11) yang dimulai sejak jam 9.00 hingga 13.00 tidak ada titik temu.

“Musyawarah antara Pak “Jwd” dengan Gabungan pengurus kelompok tani (gapoktan) bertempat di kantor Desa Rasau Jaya Umum tidak ada titik temunya. Pak Jwd bukannya menempati janjinya untuk

membayar sejumlah tanam tumbuh milik Gapoktan Karya Kita yang dirusak ketika diucapkannya pada musyawarah pertama yang digelar dirumah saya. Tapi berkelit. Justru bilang ia tidak pernah ngomong seperti itu,” kesal Yopianus.

Karena oknum TNI tersebut tidak bertanggungjawab atas pengrusakan tanam tumbuh anggota Gapoktan tersebut, maka Rabu (13/11) pagi kemarin Gapoktan melakukan ritual adat, persis dilokasi dimana escavator berada. Ritual adat

ini dimaknai sebagai sebuah prosesi adat merasa bersalah telah merusak segala kampong dihadiri sejumlah pengurus adat terdiri dari Temenggung, Pasirah, Pangaraga, Wakil Dewan Adat Dayak Rasau Jaya Umum, Ketua Harian Gapoktan, Jantje G Tambaritji persis dilokasi escavator berada.

“Alat berat ini tidak bisa beroperasi jika pengrusakan terhadap tanam tumbuh kami tidak dibayar,” tegas Yopianus. ....Ke Halaman - 11

Humas Gapoktan Karya Kita, Yopiannus MD. Foto : Haes/ Borneo Tribune.

PT. ANZON AUTOPLAZA ahun T ir h k A g n Promo Jela Langsung Hadiah

*Syarat

Ketentuan

Berlaku

Kantor Pusat Singkawang Ketapang Sanggau Sintang Landak

: : : : : :

Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 Jl. A. Yani No. 8 Telp. (0562) 637000 Jl. R. Suprapto Telp. (0534) 31841 Jl. Jend. Sudirman Telp. 0564 - 2025280 Jl. MT. Haryono Telp. 0565 - 24222 Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara

Borneo T Tribune

Kamis, 14 November 2013

2

Kemajuan Teknologi

Dampingi Generasi Muda Akses Informasi

Borneo Tribune, Sukadana Dampak kemajuan teknologi yang saat ini sangat mudah diakses oleh generasi muda sehingga segala informasi positif dan negatif

T

dengan mudah diserap oleh mereka, sehingga pendampingan dan pengarahan sangat perlu dilakukan.

Hal tersebut menjadi sebuah perhatian serius peme-

AJUK

Penolakan Sawit di Desa Lintang Rabu (13/11) kemarin, belasan warga dari Desa Lintang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau mendatangi Kantor Bupati Sanggau untuk menyampaikan penolakan ratusan masyarakat atas masuknya dua perusahaan sawit yang akan berinvestasi di wilayah Desa Lintang yakni PT. Citra Usaha Tani (CUT) dan PT. Intelis Pratama (IP).

Penolakan dilakukan warga karena mereka khawatir pada masa depan lingkungan mereka. Mereka juga khawatir pada dampak-dampak social akibat hadirnya industry sawit. Sikap mereka nampaknya sudah jelas: sejak dahulu, sekarang dan sampai kapanpun akan tetap menolak perkebunan sawit.

Bupati Sanggau sudah mengeluarkan pernyataan, bahwa pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat untuk menerima program perkebunan. Sekarang terpulang pada perkebunan apakah akan tetap dengan rencana mereka atau mundur.

Bukan maksud kita mencampuri urusan ini. Namun, kita menyarankan agar semua pihak mempertimbangkan hal yang lebih penting untuk keuntungan kedua belah pihak. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak baik juga kalau sikap diambil terburuburu tanpa pertimbangan.

Masyarakat harus menyadari bahwa setiap sesuatu ada dampaknya. Apakah dampak buruk atau dampak baik yang akan timbul, kajilah secara mendalam. Jika bercermin pada kejadian orang lain, lihatlah melalui banyak cermin. Karena kalau hanya satu cermin yang dipakai, kadang kala cermin itu tidak menyajikan pandangan yang utuh. Cermin hanya menyajikan gambar bagian depan saja.

Bagian samping dan belakang tak dapat dilihat.

Dalam soal sawit, lihatlah tempat yang gagal dan pelajarilah letak kegagalan itu. Lalu, lihat jugalah tempat yang berhasil dan pelajari jugalah mengapa keberhasilan itu bisa dicapai. Jika dua sisi ini sudah bisa dilihat dengan baik, barulah keputusan diambil. Bagaimanapun, keputusan yang diambil hari ini akan menentukan hari esok. Keputusan generasi hari ini akan dirasakan oleh generasi sesudahnya.

Perusahaan juga harus belajar dari situasi seperti ini. Mereka mungkin dapat memaksa masuk membuka lahan dengan membujuk, mengintimidasi, atau apalah bentuknya. Tetapi, perusahaan juga harus menyadari bahwa kehadiran mereka bukan sehari dua. Perusahaan hadir dalam jangka waktu yang lama.

Perusahaan harus menyadari bahwa kehadiran mereka bukan semata-mata membuka usaha. Kehadiran mereka juga melihatkan hubungan social dan psikologis. Oleh sebab itulah, aspek-aspek ini harus ditimbang agar kehadiran mereka tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mungkin hari ini mereka pikir bujukan atau intimidasi dapat dilakukan dan berhasil, tetapi, esok, masalah-masalah akan timbul lagi, tak berkesudahan. Lalu, apa artinya investasi jika situasi sosialnya tidak kondusif. Belajarlah dari banyaknya perusahaan yang hengkang dan tidak bisa beroperasi dengan mulus karena begitu banyak gangguan sosialnya.

rintah Kabupaten Kayong Utara sehingga menggelar rapat koordinasi (Rakor) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Balai Praja Sukadana, Selasa (12/11).

Kegiatan ini mengusung tema, pengaruh aksi media pornografi terhadap lingkungan dan masyarakat.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda KKU, Tengku (Tgk) Ridwan AMd sebagai Penjabat mewakili

ENGET

Ada dua pemerintahan di desa Sunsong Bukti banyak orang yang ingin mengurus rakyat.

Bang Tribune

· Wartawan, Kontributor, Intensive Programme and Freelancer “ Borneo Tribune” selalu di bekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima / meminta apapun dari narasumber · Setiap artikel atau tulisan berupa laporan kegiatan, cerita pendek, surat pembaca, puisi dan resensi yang dikirim ke redaksi hendaknya di ketik dengan spasi rangkap, maksimal 500 kata, ditandatangi dan disertai identitas ( No Telp / Fax jika ada ) dikirim ke alamat borneotribune@yahoo.com atau yusriadii@yahoo.com.

Terimakasih

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

Ridwan.

Tanpa adanya teknologi informasi, lanjut Tengku Ridwan manusia kesulitan berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Rakor ini jadi inspirasi dan memotivasi lebih meningkatkan pengawasan, kepedulian ke anak-anak, pra-remaja, dan remaja.

“Kita punya tugas pemenuhan empat pokok bagi anak-anak. Yaitu, hak perawatan dan pengasuhan, hak kesehatan, hak pendidikan

dan rekreasi, serta hak perlindungan anak dari kekerasan eksploitasi dan diskriminasi,” paparnya.

Pemenuhan hak pokok itu, sambungnya, sejalan amanat konstitusi undangundang dasar (UUD) 1945.

Menyatakan, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Kita berkewajiban mem-

berikan keberpihakan pada kualitas pengasuhan anakanak, jumlahnya sepertiga dari total penduduk Indonesia 240 juta jiwa. Kalau luput memberikan perhatian, aset besar itu jadi beban berat,” tegasnya.

Acara dihadiri perwakilan organisasi kaum ibu maupun remaja putri se-KKU, utusan murid sekolah menengah atas dan yang sederajat di KKU, dan tamu undangan. (DL)

Lomba P2WKSS

RBJ Layak Wakili Kalbar Borneo Tribune, Sukadana Tim penilai program peningkatan peranan wanita menuju sehat dan sejahtera (P2WKSS) tingkat provinsi tahun 2013 tampak serius dalam menilai setiap detil-detil poin yang masuk dalam lomba di Desa Riam Berasap Jaya (RBJ) dibuka, Rabu (13/11).

Kegiatan ini dihadiri tim penilai P2WKSS Pemprov Kalbar beserta rombongan.

Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) KKU Hj Diah Permata Hildi, Wakil Ketua TPPKK KKU Rahmah Idrus, dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara. Kemudian TPPKK kecamatan Sukadana, kepala desa (Kades) dan badan permusyawaratan desa (BPD) Riam Berasap Jaya, serta tamu undangan.

“Program terpadu P2WKSS, satu di antara program dari keseluruhan program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan. Secara khusus sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia dan alam, untuk menuju keluarga sehat, bahagia, serta sejahtera. Dilaksanakan sejak tahun 1979/ 1980,” ungkap Idrus, wakil bupati (Wabup) Kayong Utara mewakili Bupati H Hildi Hamid.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kayong Utara, Hj Diah Permata Hildi saat melihat stand-stand pada penilaian P2KWSS di balai desa Riam Berasap Jaya kecamatan Sukadana, Rabu (13/11).

Dikatakannya program pe“Kedua, meningkatkan lai ekonomis. Guna pem- gaan ke pelaksana terbaik ningkatan peranan wanita pengetahuan, keterampilan, berdayaan perempuan di bi- program terpadu P2WKSS. menuju keluarga sehat dan serta sikap positif perempu- dang ekonomi.

“Seperti terlaksananya sejahtera ada empat program. an, melalui penyuluhan bagi “Keempat, memperkuat pemberantasan buta huruf, Pertama, meningkatkan ku- perempuan. Guna mengem- kelembagaan pemberda- peningkatan usaha dan kealitas hidup perempuan seba- bangkan kualitas kehidupan yaan masyarakat di desa terampilan perempuan gai sumber daya pembangun- keluarga. Terutama anak, dengan dukungan dan par- (UP2K), pemahaman dan an, melalui keadilan dan remaja, serta masyarakat tisipasi aktif masyarakat,” sadar hukum, pengetahuan kesetaraan gender. Guna pada umumnya,” ujar ucap mantan Camat Teluk dan hasil pertanian, lingmeningkatkan peranan dan Wabup Idrus.

Batang ini. kungan sehat, sepuluh poaspirasi wanita dengan pemKetiga, sambungnya, meWabup Idrus menjelas- kok PKK, capaian dan strata binaan instansi sektoral di ningkatkan keterampilan kan program nasional ini Posyandu, serta kelengkappembangunan masyarakat perempuan mengelola semua dilombakan setiap tahun. an tanaman obat keluarga,” pedesaan. potensi desa menjadi berni- Berupa pemberian penghar- katanya. (DL)

Inspirasi

Portal dan Penjaga Jembatan Kapuas Oleh: Yusriadi

S

(Pjw) Setda KKU H Hendri Siswanto, membuka kegiatan ini. ”Kemajuan teknologi semakin pesat terutama pada elektronik, berdampak pada perkembangan jiwa anakanak, pra-remaja, dan remaja. Teknologi informasi satu di antara yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Sebab sudah ada sejak berabad-abad yang lalu dan hingga kini terus berkembang,” ungkap Tgk

Beberapa hari lalu saya melintasi jembatan Kapuas I. Ini kali pertama saya melintas di sana setelah peristiwa tertabraknya bagian kaki jembatan ini. Saat jembatan diperbaiki dua bulan lalu, keinginan saya mencoba melintas sambil melihat keadaan jembatan, tidak terpenuhi.

Sesungguhnya, saya merasakan ‘rindu’ melintasi jembatan ini.

Teringat beberapa tahun lalu, setiap hari, bertahun-tahun, saya lewat di sana. Ketika jembatan tertabrak, ketika jembatan ditutup, ketika jembatan disebut-sebut

goyang dan akan roboh, saya ikut merasakan keprihatinannya. Beritaberita seputar jembatan Kapuas I selalu saya ikuti untuk mengetahui perkembangannya.

Saya sempat cemas ketika mendengar jembatan ini terancam roboh.

Sudah ada bayangan mengenai situasi itu.

Apalagi setahun lalu saya sempat melihat ‘bangkai’ jembatan Tenggarong yang terpacak di pinggir Sungai Mahakam. Jembatan ini roboh dan menyisakan cerita duka.

Kehadiran jembatan yang memudahkan warga Kutai ke Samarinda dan sebaliknya, tinggal kenangan. Kini, warga hanya bisa menunjukkan

sebagian dari rangka jembatan, dan menceritakan kisahnya.

Saya membayangkan, jembatan Kapuas I akan seperti itu juga endingnya, jika pemeliharaan tidak dilakukan. Jika tidak dijaga, hal buruk pasti akan tiba. Kapan waktunya, entahlah.

Oleh karena itu, upaya pemerintah menjaga jembatan itu harus dilakukan dengan benar. Harus ada bagian khusus yang ditugaskan secara khusus memantau, memelihara jembatan itu.

Pemantauan dan pemeliharaan, tidak hanya pada bagian kaki jembatan –diawasi dari kemungkinan ditabrak oleh kendaraan di air, tetapi juga dijaga di

bagian atas dari pelintasan kendaraan berat.

Penting juga bagianbagian jembatan ini dijaga dari kemungkinan tangan usil. Ingat dahulu ada baut-baut jembatan yang hilang! Pemeliharaan dari pemukiman liar di bagian bawahnya. Pemeliharaan dari sampah-sampah di atasnya. Termasuk juga lampu-lampu jembatan.

Ada orang yang memantau jembatan ini semakin penting ketika muncul wacana Walikota Pontianak soal pemasangan portal untuk membatasi kendaraan besar melintas di jembatan ini.

Portal yang dipasang harus dijaga.

Harus ada orang bertugas membuka portal ini.

Terutama ketika yang melintas adalah kendaraan besar —yang penting melintas pada situasi darurat.

Soal ini saya selalu terbayang mobil pemadam kebakaran. Menurut saya, branwir harus mendapat perlakukan khusus untuk jembatan ini. Terlalu lama waktu diperlukan kalau mereka harus keliling ke Sungai Raya dan Kapur, andai saja portal yang akan dipasang bersifat permanen, atau tidak diketahui siapa yang diberi kewenangan membuka portal itu saat darurat. Pada saat darurat dan kritis, waktu 30 menit adalah sangat lama dan beresiko.

Agaknya. (*)

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, Syam Abubakar, M Taufik, Fery Adeputra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: www.borneotribunecom Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, (Wakil Manajer) Supriyanto, Rustam. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Kamis, 14 November 2013

Serba Serbi

Borneo T Tribune

3

Pemuda Sambas Harus Maju Tanpa Narkoba Borneo Tribune, Sambas Pemuda Kabupaten Sambas dihimbau Wakil Bupati Sambas turut berpartisipasi untuk pembangunan daerah.

Kata DR Pabali Musa M.Ag itu dapat tercapai jika tanpa narkoba. Hal itu dikemukakan dia pada saat membuka acara sosialisasi undang – undang kepemudaan no 40 tahun 2009 dan undang – undang narkotika nomor 35 tahun 2009 yang digelar di salah satu hotel di kota sambas, rabu (13/11) oleh dinas pemuda dan olahraga propinsi kalbar bekerjasama dengan dinas pemuda olahraga budaya dan pariwisata kab sambas.

“Generasi muda merupakan generasi yang strategis untuk menentukan nasib bangsa dan negara kesatuan republik indonesia kedepan, bangsa kita dituntut untuk mampu bersaing ditengahtengah kehidupan demokrasi dan globalisasi seka-

rang ini,” tegas Wabup. Karenanya, dia minta para pemuda yang tergabung dalam OKP dan pelajar kab sambas sebagai bagian dari generasi muda bangsa ini mempersiapkan diri dalam bidang pendidikan, kewirausahaan, kepeloporan dan bidang pembangunan lainnya.

Pemuda pinta dia harus menumbuhkan kreatifitas dan inovasi bermanfaat bagi bangsa Indonesia. “Peringatan Sumpah Pemuda, baru saja kita lalui, tentunya itu, dan sosialisasi atau penyuluhan ini tidak hanya jadi seremonial belaka, harusnya pemuda mampu menumbuh kembangkan semangat kemandirian dan pengembangan diri kearah yang lebih baik,” harap dia. Pabali Musa memberikan apreasiasi yang tinggi terhadap kegiatan sosialisasi itu. Menurut dia, ini salah satu cara mempersiapkan generasi

muda terutama mental dan spiritual menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Kepala Bidang Pemuda Disporabudpar Kabupaten Sambas Nizamuddin mengatakan , masalah pemuda ini sangat kompleks sekali seperti Masalah Narkoba yang melanda pemuda, Pengangguran dan sebagainya, yang mana itu tidak bisa diselesaikan dengan satu bidang pemuda tapi diperlukan seluruh setekholder terkait, dengan sosialisasi ini diharapkan mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat salah satunya sebagai menambah wawasan Pemuda Sambas agar jangan terjerumus Narkoba.

Pemuda Sambas harus bersemangat megharungi hidup apalagi sekarang zaman globalisasi , di perlukan pemuda yang sehat unggul dan mempunyai keterampilan agar mereka nanti dapat bersaing baik dalam berkarya

Polres Landak Tangani Kasus Pembakar Rumah Lipinus Borneo Tribune, Ngabang Kasat Reskrim Polres Landak, AKP Albert Manurung, kepada sejumlah media di Ngabang mengatakan sudah menangani kasus pembakaran rumah milik anggota DPRD Landak, Lipinus yang terjadi Selasa (12/11) sekitar pukul 14.15 di jalan raya Sompak Dusun Paci Desa Karangan Kecamatan MempawahHulu. Polisi sudah mengamankan tersangka, yakni Rd yang merupakan adik ipar dari dari Lipinus.

“Selain itu, kita juga sudah mengamankan barang bukti berupa korek api, pakaian dan sejumlah barang bukti lainnya yang dipergunakan tersangka untuk membakar rumah,” ujar AKP Manurung, Rabu (13/11) di kantornya.

Kemudian terhadap tersangka Rd akan dijerat Pasal 187 Ayat 1 KUHP yang isinya menimbulkan bahaya kebakaran. “Tersangka diancam dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Untuk saat inipun tersangka Rd be-

rikut barang bukti sudah diamankan di Polres Landak, “ Manurung. Dijelaskannya, sesuai hasil pemeriksaan terhadap Rd, motif pembakaran yang dilakukannya dilatarbelakangi sakit hati terhadap Lipinus. “Saat itu Rd melihat tumpukan tangkos kelapa sawit tertumpuk di jalan depan rumah tersangka maupun korban. Saat tersangka melewati jalan itu, Rd langsung terjatuh dari sepeda motornya. Setelah itu, terjadilah cekcok mulut diantara keduanya,” jelasnya.

Ia menambahkan, masih dari hasil pemeriksaan terhadap Rd, ketika Rd melakukan pembakaran rumah tersebut, memang dalam keadaan kondisi mabuk. “Akibat kejadian ini, dua rumah milik tersangka Rd dan korban Lipinus habis terbakar.

Apalagi baik rumah tersangka maupun korban memang bersebelahan. Namun sampai saat ini belum bisa ditaksir berapa kerugian yang ditimbulkan akibat terbakarnya ke-

dua rumah tersebut,” katanya. Sementara itu ketika dikonfirmasikan melalui telepon usai terjadinya kebakaran, Lipinus mengakui saat terjadinya kebakaran ia memang tidak berada di rumah.

“Saat itu saya sedang mengikuti kegiatan di Kecamatan Menjalin. Saya baru mengetahui kalau rumah terbakar dari laporan keluarga saya,” terang Pilinus.

Dan mengaku dirinya memang tidak mengetahui secara persis apa motif pembakaran rumah yang dilakukan adik iparnya sendiri. “Apalagi selama ini hubungan saya dengan adik ipar saya baikbaik saja,” akunya.

Ia menambahkan, kasus pembakaran rumah tersebut tetap diserahkan kepada pihak keluarga. Kalaupun memang harus ditempuh melalui jalur hukum, tentunya tergantung dari keluarga.

Apalagi rumah yang terbakar tersebut merupakan rumah orang tua saya sendiri,” katanya. (Syah)

dan berprestasi ,” katanya.

Kepala Disporabudpar Kabupaten Sambas. Sukari, S.Sos menambahkan, peserta terdiri kurang lebih seratus orang yang terdiri dari OKP-OKP ( Organisasi Kepemudaan ) yang ada di Kabupaten Sambas, “Tujuan kita agar pemahaman dan informasi tentang kepemudaan dan narkotika tidak terputus.

cmyk

Kita sangat berharap terhadap para peserta sosialisasi menjadi duta kepada masyarakat guna meneruskan pemahaman dan informasi yang diterima dari kegiatan sosialisasi ini, sehingga dari yang seratus peserta, jika masingmasing menyampaikan ke satu orang saja sudah bertambah menjadi dua ratus orang,” contoh dia.

Badan narkotika nasional lanjut dia mengajak masyarakat untuk katakan tidak tentang narkoba. Menurut dia, untuk mengatakan tidak, masyarakat khususnya para pemuda paling tidak harus mengetahui dulu apa yang tidak itu. Karenanya, terang Sukari,S.Sos, sosialisasi ini menjadi penting dan fokus para peserta menjadi kunci

keberhasilan penyuluhan tentang kepemudaan dan narkotika. “Kondisi narkotika untuk Kalimantan Barat sangat rawan, karena masuk sepuluh besar seluruh Indonesia, termasuk untuk Kabupaten Sambas, karena sebagai daerah perbatasan, ini sangat rawan sebagai jalur keluar masuknya barang haram tersebut,” tutur dia.(Rul)

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Kamis, 14 November 2013

4

Aiptu HR Terancam Pecat Borneo Tribune, Pontianak Aiptu HR oknum anggota Polsek Sungai Ambawang yang masih menjadi bagian jajaran Polresta Pontianak, terancam pecat dari Institusi Polri. Lantaran dirinya yang terlibat dalam kasus perjudian di Gang Ceria VII Jalan Sungai Raya Dalam, dengan peran sebagai pemodal Bandar judi, saat digerebek Polda Kalbar beberapa waktu lalu itu, kini sedang menjalani proses hukum pidana maupun proses sanksi internal Polri di Propam Polda Kalbar.

Hal ini ditegaskan oleh Wakapolda Kalimantan Barat, Kombespol Hasanuddin, kepada wartawan, Rabu (13/ 11). “Semua anggota yang melakukan pelanggaran internal, pasti akan kita proses, dan jika memang terlibat dalam kasus pidana,

anggota tersebut terancam pecat secara tidak hormat dari anggota polisi, termasuk Aiptu HR,” tegas Kombes Pol Hasanuddin.

Menurut Kombes Pol Hasanudin, saat ini Aiptu HR yang ditangkap Polda Kalbar telah melaksanakan kegiatan perjudian di Gang Ceria VII itu, dengan peran sebagai pemodal, kini, sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sudah dilakukan penahanan, di mana saat ini proses hukumnya baik itu pidana maupun saksi internal sedang berjalan.

“Seseorang oknum polisi yang jadi tersangka dalam kasus judi yang ditangkap oleh jajaran Polda Kalbar dan sudah dalam penyelidikan di Propam, dan tentunya hukuman yang akan diterima Aiptu HR ini sangat berat, karena selain melang-

gar ketentuan internal, yang bersangkutan juga melanggar pidana. Jadi hukuman maksimalnya bisa dipecat secara tidak hormat,” jelasnya.

Dikatakan Kombes Pol Hasanudin, sudah banyak anggota kepolisian di Kalbar ini dipecat dari keanggotaannya sebagai polisi, karena anggota – anggota seperti ini jika diteruskan menjadi anggota Polri, maka yang ada hanyalah merusak citra Polri.

“Kami memang sangat tegas terhadap anggota yang nakal. Maka dari saya intruksikan kepada seluruh anggota untuk tidak melanggar protap internal, dan jangan melakukan tindak pidana, apapun itu bentuknya,” katanya.

Sementara itu Kapolresta Pontianak Kombes Pol

Hariyanta saat dikonfrimasi terkait jajarannya bernama Aiptu HR terserat dalam kasus perjudian, dirinya membenarkan bahwa Aiptu HR telah melakukan tindak pidana perjudian, yakni dengan peran sebagai pemodal Bandar judi di Gang Ceria VII Jalan Sungai Raya Dalam. “ Memang benar ada oknum anggota kita yang terlibat dalam kasus perjudian, di mana yang bersangkutan adalah oknum anggota Polsek Sungai Ambawang, saat ini yang bersangkutan sedalm dalam proses hukum pidana serta menjalan proses sanksi internal,” katanya.

Harianta juga mengatakan, ketika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran, Ia beserta Unit Provosnya akan menindak dengan tegas, baik itu melnggar disiplin maupun kode etik Polri, namun Ia tidak langsung melakukan

pemcetan, melainkan melalui teguran SP 1 – 3 , dan jika perigatan yang diberikan tidak diindahkan, maka tindakan yang diambilnya adalah pemecatan. “ Intinya kita tidak mentoleransi kepada anggota yang nakal dalam bertugas, apalagi sampai melakukan tindak pidana, maka sanksi yang layak adalah pemecatan secara tidak hormat,”tuturnya.

Kaporesta dengan tegas memerintahkan anggotanya untuk tidak melakukan tindak pdiana dalam hal apapun, karena rasiko yang harus diterima anggota tersebut sangat lah besar.

Untuk mengantisipasi anggota yang nakal atau melakukan tindak pidana, dirinya membuat suatu acar aguna menjadi pelajaran anggota yang lainnya, setiap upacara pagi hari maupun sore hari, anggota yang melanggar kode etik dan di-

CMYK

Satgas Pamtas Yonif 403/WP Upacara Hari Pahlawan di TMP Borneo Tribune, Balai Karangan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalyon Infantri (Satgas Pamtas Yonif) 403/WP, Senin (11/11) lalu melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan (TMP), Balai Karangan.

Pada upacara Hari Pahlawan ini, Camat Sekayam Niriu menjadi Inspektur upacara, dan diikuti oleh Satgas Pamtas, Koramil Sekayam, Polsek Sekayam, PPM Sekayam, Wanra, Legiun Veteran, siswa-siswi SMA 1 dan 2 serta siswasiswi SMP Sekayam, STKIP Entikong, unsur Muspika (Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina Tumbuhan dan Hewan, Karantina Kesehatan) dan para tamu undangan unsur Muspika Entikong dan Sekayam.

Pada acara tabur bunga,

Danramil Entikong Lettu Inf Eko selaku pimpinan rombongan memulai acara dengan penghormatan terhadap arwah para pahlawan, hening cipta, peletakan karangan bunga dan tabur bunga bersama.

Dansatgas Pamtas Letkol Inf Renal Aprindo Sinaga menyampaikan bahwa, kita selaku prajurit dan generasi penerus kemerdekaan merupakan kewajiban buat kita dalam memperingati hari pahlawan 10 November.

“Walupun kita di daerah penugasan, kita tetap memiliki kepedulian untuk memperingati dan menghormati jasa-jasa para pendahulu kita yang rela mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan. Saat ditanya mengenai TMP Balai Karangan yang telah dibangun,” kata Letkol Inf Renal Aprindo Sinaga.

Dijelaskannya, Satgas

Pamtas juga membangun TMP ini, dan pembangunan ini merupakan upaya kita Satgas Pamtas dalam menjaga dan memelihara taman makam pahlawan. Pembangunan TMP kita mulai sekitar 1 bulan lalu dengan diawali pembangunan jalan masuk berupa paving blok sepanjang 150 m, anak tangga 3 tingkat, fondasi penyangga sebanyak 5 dengan motif tameng Dayak yang melambangkan 5 sila Pancasila dan pemasangan Burung Garuda serta pendirian gapura masuk ke TMP. “Kita berharap, dengan pembangunan ini, dapat membangkitkan dan menjaga nilai-nilai nasionalisme berbangsa dan bernegara warga perbatasan,” jelasnya.

Sementara itu, Karjo (65) pimpinan ranting Legiun Veteran Balai Karangan, mengucapkan banyak

Ziarah Prajurit Satgas Pamtas Yonif 403/WP melaksanakan tabur bunga di Komplek TMP Balai Karangan dalam rangkai Memperingati Hari Pahlawan. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune

terimakasih atas kepedulian Satgas Pamtas Yonif 403/WP dalam membangun dan merawat TMP. “Kami sangat bangga mempunyai generasi-generasi penerus yang memiliki nilai daya juang seperti Satgas Pamtas Yonif 403/WP. Lan-

jutnya, kami sebelumnya hanya mampu mengelus dada karena TMP ini sebelum terjamah oleh Tangan Satgas Pamtas, terkadang dijadikan tempat ikat kambing untuk makan rumput tanpa dipedulikan kebersihannya,” kata Karjo. (r/Lay).

Bayi Selamat dari Laka Tewas Borneo Tribune, Pontianak Bayi berusia 10 bulan anak kedua dari Uswati selamat dari Laka Tewas yang terjadi di Jalan Ya,M Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur, sedangkan Uswati harus meregang nyawa saat dilindas Truk, sehingga membuat Uswati meninggal di tempat, Rabu (13/11) kemarin.

Laka lantas yang tragis ini pun terjadi diduga berawal dari Uswati yang membonceng saudaranya yang menggendong bayinya yang masih berusia 10 bulan, di mana saat itu Uswati yang mengendarai sepeda motor dari arah Kota Pontianak dengan tujuan Kecamatan Sungai Ambawang, namun saat di Jalan Ya, M Sabran dari dari arah berlawanan sebuah Truk, sehingga terjadilah kecelakaan. “ Saya saat itu sedang du-

duk makan buah dipinggir jalan ini, dan saya melihat dengan jelas korban yang membonceng perempuan sedang menggendong bayi, mengendarai sepeda motornya dengan pelan, sangat pelan, namun dari arah Sungai Ambawang ke Pontianak ada Truk, tiba – tiba Truk dan sepeda motor korban bertabrakan,” ungkap Boby (380 warga Gang Baiduri Jalan Ya’M Sabran selaku saksi mata kecelakaan tragis itu.

Lanjut Boby, akibat tabrakan antara Truk dan sepeda motor milik korban, korban terlempar jauh dari sepeda motornya, begitu juga dengan bayi serta perempuan yang dibonceng oleh korban. “ Korban terlempar jauh dari sepeda motor, begitu juga dengan bayi serta perempuan yang dibonceng oleh korban, sepertinya korban

sempat terlindas BanTruk, karena luka parah terletak pada kepala korban, bahkan rambut korban ada yang lepas dari kulit kepala, sedangkan bayi juga mengalami luka di bagian kepala, dan perempuan yang dibonceng mengalami luka di tangan serta kaki,” jelasnya.

Dikatakan Boby, setelah bertabrakan, korban langsung tidak sadarkan diri, melainkan tergeletak di tengah jalan, sedangkan bayi dan perempuan yang dibonceng dapat diselamatkan. “ Korban sempat lama dipinggir jalan, karena warga memindah korban yang sebelumnya berada di tengah jalan, begitu juga dengan bayi dan perempuan itu, tidak lama kemudian korban tewas, bayi dan perempuan yang luka para, langsung dilarikan ke RS. Yarsi Pontianak,” katanya.

Sementara itu saat dilakuakn pengecekan di RS. Yarsi Pontianak, korban meninggal dunia atas nama Uswati tersebut, sudah tidak berada di RS. Yarsi Pontianak, melainkan langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Trans Kalimantan Sungai Ambawang, sedangkan bayi Uswati yang berusia 10 bulan terlihat sedang diperban kepalanya, begitu juga saudara Uswati yang mengalami luka disekujur tubuh pasca mengalami kecelakan tragis.

Terdengar jelas, rintihan tangis bayi Uswati yang berusia 10 bulan, ketika kepala sang bayi diperban oleh tim medis RS. Yarsi Pontianak. “ Oekk..heeek.. oekk.. oeek..!!,” bayi Uswati yang hanya bisa menangis akibat mengalami cedera dikepala, serta tidak mengetahui bahwa Uswati sang Ibu yang

mengasuhnya selama 10 bulan tersebut, telah meninggalkannya dan dunia . “ Ini anak dari korban, korban yang meninggal dunia itu namanya Uswati, anaknya ini masih berumur 10 bulan, kasihan anak ini, masih kecil ditinggal Ibunya,” ungkap saudara Uswati lainnya saat menggendong bayi Uswati di RS. Yarsi Pontianak.

Sementara itu saudara Uswati yang juga mengalami kecelakaan, tidak dapat berbicara apa – apa, melainkan hanya bisa terdiam dan merintih kesakitan.

Kemudian Bayi Uswati yang berusia 1bulan beserta saudara Uswati yang juga mengalami kecelakaan, langsung dibawa ke rumah duka, yang terletak di Jalan Sungai Ambawang, dan kasus kecelakaan tragis ini pun ditangani Polresta Pontianak. (Zrn)

siplin Polri serta melanggar pidana, akan disuruh memegang bendera hitam, dan itu tidak sedikit anggota memegang bendera hitam, kemudian dijadikan satu barisan olehnya. “ Saya memberikan hukuman moral juga kepada sejumlah anggota yang melanggar kode etik maupun disiplin Polri serta pidana, yakni dengan cara memberikan bendera hitam kepada setiap anggota yang melakukan kesalahan, kemudian dijadikan satu barisan, dan ini ditampilkan setiap apel, tentunya ini dilihat seluruh anggota yang ada di Polresta Pontianak maupun masyarakat yang datang ke Polresta, hal ini dilakukan guna ada efek jera dan punya rasa malu sebagai anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran, dan tentunya bendera hiam itu di-

jadikan pelajaran,” ujar Kombes Pol Hariyanta.

Lebih jauh lagi Kombes Pol Hariyanta mengatakan, selama dirinya menjabat sebagai Kapolresta Pontianak, telah memecat satu orang anggota Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas di Polresta Pontianak, karena Polwan tersebut melanggar disiplin anggota kepolisian yaitu, nikah tidak ijin dinas dan telah meninggalkan kesatuan selama satu bulan tanpa kabar.

“Satu anggota Polwan di Polresta Pontianak, sudah kita pecat dengan kesalahan nikah tidak ijin dinas dan meninggalkan tugas kesatuaannya selama satu bulan, ini merupakan bukti ketegasan saya dalam menindqk anggota yang nakal dalam menjalankan tugas,” ujar Kombes Pol Drs Harianta. (Zrn).

Diprediksi Pemilih Pemula Kalbar 20 Persen Borneo Tribune, Pontianak Dalam menghadapi Pemilu 2014, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Umi Rifdiyawaty mengatakan saat ini kita dihadapkan dengan persoalan tren penurunan angka partisipasi pemilih dalam Pemilu. Ditambah lagi, hasil survey sebuah lembaga mengatakan baru sekitar 63 persen masyarakat yang tahu hari Pencoblosan Pemilu DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota jatuh pada 9 April 2014 mendatang.

“Jika di negara asing, seperti di Mesir dan Suriah harus berperang hanya ingin melaksanakan Pemilu.

Sementara di Indonesia negara sudah menyiapkan sistem dan sarana bagi warganya untuk menyalurkan hak suaranya. Sangat di sayangkan jika kita tidak memberikan suaranya dalam pelaksanaan Pemilu,” jelasnya. Rabu (13/11) Ketua KPU Kalbar juga menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan pilihannya. Pertama pemilih harus mengetahui visi, misi dan program peserta Pemilu, kedua mengenali rekam jejak para calon dan ketiga melihat daftar calon tetap (DCT) calon legislatif yang ditetapkan KPU sesuai tingkatan.

Ia menambahkan jumlah pemilih pemula yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkisaran sekitar 20 persen. Pemilih pemula termasuk di dalamnya para mahasiswa yang berpera mendongkrak partisipasi pemilih pemula. ”Para mahasiswa dan pemilih pemula memiliki peran strategis dalam upaya ikut serta meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan cara menggunakan hak pilih pada Pemilu tahun depan, tepat pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 mendatang,” ujarnya, Sementara itu mantan Ketua KPU Sambas itu menegaskan, sebagai penyelenggara Pemilu KPU berupaya melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu dengan profesional dan transpran mulai dari penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu, penetapan daerah pemilihan, penetapan calon tetap dan penetapan daftar pemilih tetap.

“Kami selau membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan, tanggapan dan kritikan,” tegasnya.

Diakuinya, sehari sebelumnya memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula saat menjadi narasumber seminar nasional dan pelatihan kader lanjutan (PKL), yang digelar PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat, Selasa (12/11) di aula Rektorat Untan.

“Momen tersebut sangat penting bagi kami sebagai penyelenggara Pemilu dalam upaya memberikan pendidikan politik bagi kalangan pemilih pemula, terutama bagi mahasiswa. Apalagi mahasiswa merupakan pemilih yang masuk dalam kategori pemilih cerdas,” terangnya.

Pada acara tersebut, Umi Rifdiyawaty juga melakukan simulasi pengecekan daftar pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Beberapa mahasiswa yang dilakukan pengecekan, sudah masuk dalam daftar pemilih tetap yang dilengkapi dengan nomor identitas kependudukan (NIK). (Slt)

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS : TVS Pontianak TVS Rasau TVS Singkawang TVS Ketapang TVS Sintang TVS BM Sintang TVS Pinoh TVS Putussibau TVS Anugrah Sekadau TVS Merdeka Motor PTK TVS Tepuai

: 0853 : 0853 : 0823 : 0852 : 0812 : 0852 : 0813 : 0821 : 0813 : 0821 : 0813

9320 9355 5178 4594 5746 5260 4557 5125 4540 5030 4528

2778 5508 4446 6118 6666 1948 8321 9567 2238 6989 6562

CMYK

Bendera Hitam Jadi Pelajaran

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Kamis, 14 November 2013

LAKI Tagih Janji Manis Kampanye Bupati Kubu Raya Borneo Tribune, Kubu Raya Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kalimantan Barat menuntut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya, Rusman Ali-Hermanus untuk menempati janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye.

“Janji-janji kampanye yang disampaikan oleh pasangan yang dinyatakan menang oleh KPU Kabupaten Kubu Raya itu memiliki tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan bukan saja kepada masyarakat tetapi dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka dari itu pasangan ini sangat ditunggu

aksinya oleh seluruh masyarakat terhadap janji-janjinya yang telah disampaikan,” kata Ketua DPP LAKI,Burhanudin Abdullah.

Selain itu, lanjut Burhanudin diharapkan kepada bupati terpilih agar dapat menempatkan pejabat satuan kerja perangkat daerahnya yang sesuai dengan keahliannya.profesional.

“Kita berharap SKPD yang dipilih untuk menduduki jabatannya adalah orang yang benar-benar pro rakyat. Bupati harus berani melakukan penggantian SKPD yang selama ini kinerjanya dinilai masyarakat kurang baik,” ucapnya.

Menurutnya, ukuran keber-

hasilan bupati itu tergantung pada SKPD atau kabinet pemerintahan. Maka dari itu penempatan skpd adalah orang yang ahli dan punya komitmen untuk bersama sama memajukan pembangunan Kabupaten Kubu Raya sangat diperlukan. Bukan sebaliknya SKPD yang hanya pandai mencari muka dihadapan bupati. “Istilahnya asal bapak senang,” tuturnya.

Dia menegaskan komitmen bupati bersama jajarannya termasuk SKPD Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya untuk tidak melakukan korupsi dan ikut serta dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan.

Bahkan jika perlu seluruh

pejabat SKPD harus menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan korupsi dan jika terbukti korupsi siap untuk mundur.

“Pembangunan yang dilaksanakan harus pro rakyat atau bermanfaat untuk kepentingan rakyat bukan pembangunan untuk kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Burhanudin menyatakan bahwa pemerintah harus melayani masyarakat bukan untuk dilayani, dengan memangkas birokrasi yang berbelit belit dan mengurangi beban biaya yang menyengsarakan rakyat. Dan pemerintah harus mampu menggali sumber alam seba-

gai pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Kubu Raya, seperti memanfaatkan hasil pendapatan pendaratan perikanan, pelabuhan udara dan penyeberangan di Sungai RengasWajo yang berdampak positif untuk kepentingan pembangunan di Kubu Raya.

Burhanudin pun memastikan pihaknya siap mengawasi dan mengawal kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di bawah kepemimpinan bupati baru.

“Jika terbukti ada korupsi laki siap dan komitmen untuk melakukan penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi,” tegasnya. (Adex)

DPRD Usulkan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati KKR 2014-2019 Borneo Tribune, Kubu Raya Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo menyatakan, bahwa pihaknya telah menggelar sidang paripurna tentang pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati periode 20092014 Muda MahendrawanAndreas Muhrotien.

“Melalui paripurna tersebut ia beserta wakil rakyat lainya mengeluarkan SK Nomor 17 tahun 2013 tentang pengusulan bupati dan wakil bupati baru periode 2014-2019 Rusman AliHermanus,” kata Sujiwo.

Ia mengatakan dalam sidang paripurna tersebut, tidak adanya wakil rakyat Kubu Raya yang tidak setuju dalam pengusulan tersebut. Semua anggota menya-

takan setuju dan selanjutnya surat itu akan disampaikan kepada Gubernur Kalbar dan diteruskan kepada Mendagri.

Dia menjelaskan, penetapan SK tersebut berdasarkan usulan pemberhentian dan pengusulan bupati dan wakil bupati yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya.

“Berdasarkan usulan yang diajukan KPU Kubu Raya. pada hari ini kami menyetujui pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Muda MahendrawanAndreas Muhrotien dan pengusulan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih Rusman Ali-Hermanus,” tu-

turnya.

Sujiwo mengatakan, sesuai dengan mekanisme yang ada, proses pembahasan pemberhentian dan pengusulan bupati dan wakil bupati lama dan terpilih merupakan amanat Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Yang mana di dalamnya telah dijelaskan bahwa usulan pemberhentian dan pengangkatan disampaikan pimpinan DPRD untuk diputuskan di dalam rapat paripurna dan diusulan oleh pimpinan DPRD. “Pada pasal 42 ayat d menyatakan DPRD mempunyai tugas dan wewenang mengusulan dan pengangkatan dan pemberhentian kepa-

la daerah dan wakik kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, pada pasal 109 ayat 4, lanjut Sujiwo menyatakan pasangan bupati dan wakil bupati diusulkan oleh DPRD kabupaten selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

“Pembahasan ini berdasarkan amanat undang-undang. Jadi bukan ada unsur kesenangan atau unsur politik lainnya, jadi kami harap

masyarakat tidak menyalah artikan hasil sidang paripurna ini,” kata Sujiwo.

Dia menambahkan, meski telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian, namun masa akhir bakti Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya periode 20092014 tetap pada 17 Februari 2014.

“Jadi ini hanya proses usulan pemberhentian dan pengangkatan, karena memang memakan waktu yang cukup lama. Dan saya pastikan tidak ada politik apapun terhadap bupati dan wakil bupati sebelumnya, karena memang batas waktu yang diberikan hanya tiga hari, setelah surat KPU kita terima,” tuturnya. (Adex)

Usmulyani: Tingkatkan Keamanan Bawaan Penumpang Borneo Tribune, Kubu Raya PT. Angkasa Pura II cabang Bandara Udara Supadio Pontianak berjanji akan meningkatkan koordinasi dengan maskapai penerbangan terkait serignya terjadi pengrusakan barang bawaan penumpang pesawat yang menggunakan jasa cargo bandara. “Kita memang sangat sering menerima laporan barang bawaan penumpang yang dirusak atau tas yang dibongkar saat disimpan di cargo bandara. Perlu kita tegaskan halitu tidak terjadi di Supadio tetapi di bandara Soekarno-Hatta,” kata Kepala Divisi Operasi PT. Angkasa Pura II Supadio Pontianak, Syarif Usmulyani, Rabu (13/11).

Dia menegaskan pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan setiap maskapai penerbangan yang ada agar bisa lebih ketat mengawasi

barang bawaan penumpang yang masuk cargo pesawat.

“Kita juga akan meminta pihak bandara Soekarno-Hatta agar bisa meningkatkan pengawasan terhadap petugas cargo agar penumpang pesawat dan pengguna jasa cargo bisa lebih aman dan nyaman menggunakan jasa penerbangan,” tuturnya.

Usmulyani memaparkan kemunginan terjadi pengrusakan barang bawaan penumpang di cargo Supadio sangat kecil terjadi. Pasalnya, jarak cargo dengan bandara dengan landasan pesawat sangat dekat sehingga bisa dilihat langsung oleh penumpang.

Terlebih, lanjutnya, sangat tidak mungkinpetugas cargo bandara Supadio bisa membongkar barang bawaan penumpang karena begitu barang diturunkan dari pesa-

wat, barang-barang tersebut langsung diangkut di terminal kedatangan penumpang.

“Penumpang sendiri juga bisa melihat barang bawaan mereka diangkut sehingga petugas kita tidak bisa membongkarnya. Jadi kasus itu lebih besar berpeluang terjadi di bandara asal penumpang seperti bandara SoekarnoHatta, karena jarak terminal keberangkatan dengan cargo sangat jauh dan limit waktu pengakutan barang dari cargo ke pesawat juga lumayan lama,” katanya.

Dia berani memastikan, jika ada petugas cargo Supadio yang merusak atau membongkar tas penumpang jelas akan terekam pada CCTV yang ada di cargo dan petugas tersebut akan mendapat sanksi berat dari pihaknya.

Sebelumnya, kasus pengrusakan barang bawaan

penumpang pesawat sangat sering terjadi. Bahkan tidak jarang banyak barang bawaan penumpang yang hilang dan mengakibatkan penumpang mengalami kerugian materi.

“Saya pernah kehilangan uang yang saya simpan di dalam tas yang dititipkan di cargo pesawat. Saat itu saya luma memidahkan uang dalam tas yang saya jinjing dan uang itu berada di dalam tas di dalam cargo dan hasilnya, uang saya hilang,” kata Nelly, warga Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Raya.

Untuk itu dia berharap hal seperti itu bisa diminimalisir oleh petugas bandara agar penumpang bisa merasa lebih aman menyimpan barang mereka di cargo pesawat.

Hal berbeda pernah dialami oleh Hendra, pemilik salah satu konveksi dan percetakan yang ada di

Pontianak. Dia menyatakan sudah beberapa kali membawa tinta sablon dengan menggunakan pesawat, namun naasnya, beberapa minggu lalu saat dia membawa tinta sablon tidak diperbolehkan oleh petugas pemeriksaan di terminal keberangkatan, meski barang bawaaannya tersebut sudah dipacking sedemikian rupa agar tidak bocor. “Katanya membawa cairan tidak diperbolehkan di dalam pesawat karena itu sudah diatur. Ya, kita bisa maklum saja, namun yang saya kesalkan, ada penumpang lain yang membawa obat jamu berbentuk cairan yang dikemas di dalam dirgen dalam jumlah banyak, namun diperbolehkan membawanya setelah membayar petugas di bagian pemeriksaan, jadi ini jelas tidak adil bagi saya,” katanya kesal. (Adex)

5

Pelayanan Haji Semakin Baik Borneo Tribune, Mempawah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H.M Amin H Aminin menilai pelaksanaan ibadah haji tahun 2013, lebih baik daripada tahun yang lalu. Apalagi tidak banyak keluhan dari para jamaah haji Kabupaten Pontianak, selama pelaksanaan ibadah haji.

“Penyelenggaraan haji pada tahun 2013 ini lebih sukses daripada tahuntahun sebelumnya. Persoalan tidak banyak hambatan dan keluhan dari para jamaah haji, seperti soal kesehatan dan perumahan, itu pasti ada, tetapi sudah berkurang dibandingkan tahun- tahun yang lalu,” katanya.

Bahkan Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, bersyukur jamaah haji KabupaH.M Amin H Aminin ten Pontianak yang melaksanakan ibadah haji seluruhnya pulang dalam kondisi sehat dan dapat berkumpul bersama sanak keluarganya.

“Alhamdullilah, jemaah haji Kabupaten Pontianak tuntas menunaikan rukun Islam kelima ini, namun juga mampu meraih predikat haji mabrur. Serta setelah pulang haji ini, akan bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Selain itu, Amin, juga menilai kinerja panitia pelaksana ibadah haji sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah haji.

“Saya lihat panitia semakin tahun semakin baik pelayanannya terhadap jemaah. Ini menandakan bahwa kita ini semakin maju ke depannya,” ujarnya.(JoE).

Rehabilitasi Pencandu Narkoba Gratis Borneo Tribune, Mempawah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pontianak, A.H Daulay mengatakan kesempatan rehabilitasi secara gratis bagi pengguna narkoba di Kabupaten Pontianak, masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

Padahal, menurut AH Daulay, tahun ini Kabupaten Pontianak mendapatkan jatah lima orang untuk direhabilitasi.

“Sampai saat ini hanya dua yang melaksanakan rehabilitasi. Kita juga tidak tahu penyebabnya apa, padahal di wilayah kita terdapat peningkatan jumlah pengguna narkoba yang akan direhabilitasi secara gratis menjadi lima orang,” ungkap Daulay.

Dimana Daulay, menjelaskan pihaknya terus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai program rehabilitasi gratis tersebut, baik secara langsung maupun melalui kegiatan pihak lain yang melibatkan BNN. Hal tersebut dipandang penting sebab terapi dan rehabilitasi merupakan salah satu upaya memutus jaringan narkoba. Sehingga pelayanan ini diselenggarakan oleh pemerintah tanpa dipungut biaya.

“Kami sudah berupaya keras berkampanye seperti melalui spanduk dan penyuluhan baik pada acara tertentu hingga ke sekolah-sekolah, namun belum ada kesadaran dari pengguna. Program ini selalu kita gaungkan pada setiap kesempatan, dengan maksud agar sampai kepada seluruh kalangan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Daulay mengungkapkan, tahun depan, jumlah pengguna narkoba yang akan diberikan kesempatan rehabilitasi gratis meningkat lagi menjadi 10 orang.

Untuk itu, dia berharap agar masyarakat pro aktif untuk menginformasikan hal tersebut, baik kepada kerabat, keluarga, maupun sanak saudaranya.

Namun, sebelum mendapatkan fasilitas yang disediakan pemerintah, pasien harus menempuh beberapa langkah administrasi. Bagi para pengguna atau pecandu narkoba yang mendaftarkan diri nanti akan diarahkan lebih lanjut oleh petugas dan akan direhabilitasi di Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Caranya tinggal datang dan membawa kartu identitas serta didampingi kerabat terdekat.

“Identitas kita jamin kerahasiannya, jadi saya berharap bagi pengguna narkoba jangan malu untuk sembuh.

Kemudahan akan kita berikan, baik administrasi maupun transportasinya tidak bertele-tele dan tidak dibiarkan lama-lama, karena kita ingin agar pengguna tersebut segera ditangani. Yang penting ada kemauan. Bahkan bagi yang ingin mengulang untuk direhabilitasi, juga akan kita fasilitasi,” katanya. (JoE).

Bengkayang Borneo T Tribune

Kamis, 14 November 2013

6

Bandara Singkawang Dimulai 2014 Borneo Tribune, Singkawang Walikota Singkawang, Awang Ishak, mengaku untuk mewujudkan pembangunan Bandar Udara (Bandara) di Kota Singkawang hanya terkendala masalah pembebasan lahan. ”Pembangunan Bandara kita hanya terbentur pada

pembebasan lahan saja, sedangkan persoalan lainnya sudah tidak menjadi soal,” ujar Awang.

Dikatakan Awang, SK dan anggarannya sudah keluar, hanya pembebasan lahan yang menjadi riak-riak. Untuk tahap awal, jelasnya, pembersihan lahan, dana

yang akan dikucurkan sebesar Rp. 10 Milyar, yang mana pengerjaannya akan dimulai pada 2014 setelah persoalan pembebasan lahan clear.

Sedangkan anggaran untuk pembebasan lahan, Awang mengaku tidak tahu.

“Anggaran untuk lahan belum tahu, bukan Walikota,

tetapi ada panitia khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan,” kata Awang.

Dia berharap, agar masyarakat dapat menghibahkan tanahnya untuk pembangunan Bandara di Kota Singkawang, karena tanah itu dulu dibeli dengan harga

murah meriah.

Sedangkan untuk anggaran keseluruhan Bandara, Awang menjelaskan, bahwa anggaran Bandara ini terdiri dari Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang mana Singkawang bagian luar Bandara, sedangkan Pemerintah Pusat da-

lam Bandara. ”Sehingga kita belum tahu berapa anggaran yang nantinya akan dikeluarkan dengan menggunakan APBD Singkawang, tergantung kita mau buat seberapa besar, makin besar maka besar pula anggarannya,” pungkas Awang. (RH)

Awang Ishak

Rosli, Ketua DPC-Gapensi Bengkayang 2013-2018 Borneo Tribune, Bengkayang Musyawarah Cabang (Muscab-IV) Gapensi DPCBengkayang dilaksanakan Selasa (12/11) di Aula Paroki St.Pius X Bengkayang untuk memilih ketua baru, karena masa jabatan Ketua Gapensi sebelumnya Aliong sudah berakhir.

Muscab dibuka Bupati Bengkayang diwakili Ir.Supriyadi. Dalam undangan hadir Wakapolres Bengkayang, utusan Kadin, utusan Asosiasi Daerah, DPD-Gapensi, utusan LPJK, Kalbar, DPRD dan Forkopimda Kabupaten Bengkayang.

Supriyadi setelah resmi membuka sidang Musab meminta kepada pengusaha Bengkayang (KontraktorRed) kiranya mengutamakan sifat professional, karena tanpa mencari kerja tetapi justru akan dicari untuk melaksanakan pekerjaan.

Dari 91 Directur dari Badan Usaha aktif yang tergabung turut diundang, namun dari jumlah tersebut hanya 55 Directur yang menghadiri.

Hasil keputusan berdasarkan pemilihan, Rosli ditetapkan menjadi ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) setelah mengumpulkan 29 suara dan menyisihkan pesaingnya Esidorus yang mendapat dukungan 26 suara.

Rosli selaku ketua dan Esidorus yang masih bertahan sebagai sekretaris, merupakan sosok -sosok yang dianggap bisa membawa perubahan di tubuh Gapensi Bengkayang, selain itu kedua figur ini merupakan pendiri Gapensi yang juga selaku tokoh senior dan pengusaha muda sehingga mendapat kepercayaan penuh dari peserta Muscab. Muscab juga dihadiri ketua Gapensi Provinsi Kalimantan Barat.

Ketua terpilih Rosli, dalam kesempatan pidatonya mengatakan, hubungan kerja dengan pimpinan daerah selaku mitra bukan sebagai wadah penyangga tender tetapi mencari solusi bagaimana tender berjalan sangat baik sesuai dengan tema Muscab.

“Dengan Musyawarah Cabang IV Gapensi Kabupaten Bengkayang, kita tingkatkan kompetensi dan kemitraan dengan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dalam bidang usaha jasa kontruksi” kata Rosli. (Mu)

Petugas saat memeriksa perlengkapan pengendara / Foto Rudi Borneo Tribune

Ingatkan Warga Bayar Pajak

Pembuatan Gorong -gorong

Awas Kecelakaan!

Borneo Tribuen, Bengkayang Beberapa bulan terakhir di Kabupaten Bengkayang khusus untuk wilayah dalam kota telah dilakukan pembangunan beberapa gorong gorong. Hingga saat ini, beberapa gorong- gorong telah selesai dan ada juga yang masih dalam pengerjaan.

Pembangunan gorong gorong tersebut sedikit banyak mempengaruhi lancarnya transportasi. Pembangunan tersebut bisa menjadi penyebab kecelakaan, de-

ngan catatan titik pembangunan gorong -gorong itu tidak dipasang rambu rambu.

Esidorus yang juga Ketua DAD Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang saat ditemui mengatakan kecelakaan terjadi bisa disebabkan kelalaian pihak pelaksana proyek yang terkesan mengabaikan keselamatan pengguna jalan, terutama pemasangan rambu- rambu lalu lintas yang ditempatkan pada lokasi proyek.

“Seharusnya area proyek

PENGUMUMAN Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki Lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan Pembahasan Dokumen UKL-UPL Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Multi Agro Gemilang Plantation. Dengan demikian izin lingkungan tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut: 1. Nama Pemrakarsa : PT. Multi Agro Gemilang Plantation 2. Bidang Usaha : Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 3. Alamat : Senayan City, Panin Tower Lt. 11, Jl. Asia Afrika Lot. 19 Gelora,Tanah Abang, Jakarta Pusat, Telp. 021-72781771 4. Skala/Besaran Rencana Usaha : ± 33,15 Ha Kapasitas Pabrik: 45 Ton TBS/Jam 5. Lokasi Rencana Usaha : Desa Bukit Serayan Kecamatan Samalantan 6. Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan Izin Lingkungan : 1. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.

2. Wajib melaksanakan semua ketentuan tang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lungkingan (UKL-UPL).

Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan secara tertulis terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada PT. Multi Agro Gemilang Plantation.

Saran, masukan dan tanggapan tersebut agar disampaikan paling lama 7 (tujuh) kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Bupati Bengkayang melalui: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG Jl. Guna Baru Trans Rangkang Telepon/Fax: 0562-441938

dipasang tanda peringatan,” ungkap Sekretaris Gapensi itu Rabu (13/11).

Satu contoh kasus, Sabtu (09/11) tepatnya Malam Minggu pekan lalu kecelakaan hampir merenggut nyawa Apolonius, warga Kecamatan Lumar saat menabrak gorong-gorong yang tergeletak di area proyek. Akibatnya kejadian itu, korban mengalami patah leher dan kaki kanan hingga harus dilarikan di RSUD Antonius Pontianak.

Senada disampaikan Dedy Rajaria Bellavega mengatakan, kecelakaan yang menimpa Apolonius itu bersama tiga anaknya yang menjadi korban. Ia menilai proyek tersebut amatiran karena dilakukan oleh orang yang amatiran dan tidak berkompeten karena tidak memikirkan keselamatan pengendara.

“Seharusnya pelaksana memasang rambu atau peringatan sebelum dan sesudah lokasi proyek,” kata Dedy mengingatkan.

Terpisah Hatari, juga mengkomentari pelaksana proyek untuk tidak dikerjakan asal-asalan, seharusnya pihak pelaksana mengutamakan keselamatan orang ramai, terutama pengendara kendaraan roda dua.

“Pemborong harus bertanggung jawab karena proyeknya menjadi faktor kecelakaan,” tambahnya. (Mu).

UPPD, Jasa Raharja dan Sat Lantas Gelar Razia Kendaraan Borneo Tribune, Singkawang Sebanyak 13 pengendara terjaring dalam razia yang digelar Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), Jasa Raharja, dan Satuan Lantas Polres Singkawang, di Jalan Ratu Sepudak, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Rabu (13/ 11).

Dalam pemeriksaan surat menyurat kelengkapan dalam berkendaraan itu, petugas juga menemukan sebanyak 5 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat tidak membayar pajak.

Kepala UPPD Kota Singkawang, Aswin Khatib menyebutkan, bahwa razia yang dilakukan itu, sasarannya ditujukan kepada pajak dan kelengkapan kendaraan roda dua maupun roda empat, dan rencananya akan digelar selama dua hari, yakni Rabu - Kamis. “Pada hari ini (kemarin) razia dilakukan tepat di depan Kantor UPPD, kemudian besok (hari ini) juga akan digelar razia.

Hanya kita belum tahu, di mana titiknya, nanti akan kita koordinasikan bersama,” ujarnya di sela-sela razia masih berlangsung.

Menurut Aswin, razia yang rutin setiap tahunnya dilakukan itu, bertujuan untuk mengingatkan pengendara baik roda dua maupun roda empat untuk taat membayar pajak. “Terkadang pengendara enggan membayar pajak bukan karena tidak punya uang, tetapi lalai/lupa dengan batas tempo kapan dia

harus membayar. Berdasarkan temuan kita memang seperti itu,” ungkapnya.

Maka dari itu, lanjutnya, melalui razia yang digelar itu, pihaknya mengingatkan kepada pengendara untuk membayar pajak tepat waktu. Karena, dengan membayar pajak, katanya, salah satu upaya kita membantu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan PAD Kota Singkawang. “Terkait dengan pajak, urusan itu diambil alih oleh kita. Kalau masalah kelengkapan kendaraan seperti SIM, akan kita serahkan kepada Sat Lantas, dan selanjutnya masalah asuransi kita serahkan kepada Jasa Raharja,” pungkasnya.

Sementara Kasat Lantas Polres Singkawang, AKP Anton Satriadi juga mengatakan yang hal sama, kalau razia yang digelar itu, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat dan sadar membayar pajak. “Karena dengan membayar pajak tepat waktu, tentunya akan meningkatkan PAD Kota Singkawang,” katanya.

Maka dari itu, Anton mengimbau kepada masyarakat agar segera melengkapi administrasi kelengkapan kendaraannya. Kemudian, pintanya, bagi pengendara yang masih menggunakan helm kerupuk, diharapkan agar dari sekarang menggunakan helm standar SNI, demi keselamatan pengendara yang bersangkutan.

(RH)

BI Dikenakan Pasal Berlapis Borneo Tribune, Singkawang Pihak kepolisian Polres Singkawang menetapkan pasal berlapis terhadap BI, seorang narapidana yang ditangkap petugas Lapas Klas II B Kota Singkawang, karena kedapatan menyimpan lima paket kecil sabu yang tersimpan di dalam plastik klip, Minggu (10/11) siang kemarin.

Pria yang tersandung kasus perlindungan anak ini dikenakan pasal 114 Junto 112, Junto 127 Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan hukuman penjara AKBP A. Widihandoko minimal 5 tahun. Dan pasal 112 ancaman minimal 4 tahun penjara.

Kapolres Singkawang, AKBP A. Widihandoko menyebutkan, selain dikenakan pasal berlapis, BI juga bakal dikenakan sanksi lebih berat lagi, mengingat tersangka merupakan anggota Polri yang masih aktif. Saat ini, katanya, dia baru menjalani masa hukuman selama dua tahun karena tersangkut kasus UU Perlindungan Anak, dari masa hukuman yang divonis hakim selama tiga tahun penjara. “Karena statusnya itu pelaku, bisa saja dikenakan sanksi pemecatan,” ujarnya.

Ancaman pemecatan itu bisa diusulkan lantaran vonis hukuman yang harus dijalani pelaku karena kasus asusila belum selesai, namun dia sudah tersangkut kasus baru, yakni kasus narkoba.

Dari keterangan tersangka, kata Widihandoko, kepada polisi BI mengaku jika barang bukti yang ditemukan tersimpan didalam lemari itu merupakan miliknya. Dari pengungkapan itu, polisi menduga jika tersangka merupakan pencandu kuat. Karena disinyalir jika tersangka langsung menggunakan begitu saja barang haram tersebut.

Barang bukti yang diserahkan ada lima paket yang diduga sabu, uang tunai Rp 325 ribu, dua buah HP, bong dan timbangan digital,” jelas Widihandoko.

Sementara dari hasil tes urine yang dilakukan, tersangka positif menggunakan narkoba jenis sabu.

Menurut Widihandoko, penegasan sanksi itu sebagai tanda jika polisi tidak pandang bulu dalam memberikan sanksi bagi siapa saja yang terlibat kasus narkoba.

Narkoba itu menjadi musuh bangsa, setiap warga dan keluarga wajib memusuhi narkoba,” tegasnya lagi.

Karena itu, ujarnya, siapa pun yang terlibat narkoba baik itu TNI, PNS, maupun anggota Polri tetap pihaknya proses. (RH)

Kamis, 14 November 2013

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

Masyarakat Lintang Tolak Masuk Perusahaan Sawit

Borneo Tribune, Sanggau Rabu (13/11) kemarin, belasan warga dari Desa Lintang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau mendatangi Kantor Bupati Sanggau untuk menyampaikan penolakan ratusan masyarakat atas masuknya dua perusahaan sawit yang akan berinvestasi di wilayah Desa Lintang yakni PT. Citra Usaha Tani (CUT) dan PT. Intelis Pratama (IP).

Kepala Desa (Kades) Lintang Kapuas, Herman (49)

mengatakan alasannya melakukan penolakan ini, pertama rencana pemerintah daerah memasukkan investor-intvestor tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat.

“Sosialisasi di kampung belum pernah sama sekali,” ujarnya.

Kedua, soal kekhawatiran yang sangat besar dari kalangan masyarakat Desa Lintang Plaman yang berpotensi merusak alam dan lingkungan.

BNNK Sanggau Tes Urine Pegawai Imigrasi Klas II Entikong Borneo Tribune, Sanggau Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sanggau belum lama ini melakukan tes urine kepada seluruh pegawai di Kantor Imigrasi Klas II Entikong, Senin (11/11) kemarin. Hasilnya, semua pegawai dinyatakan negatif dalam tes urin tersebut. ”Hasil tes urin di pegawai Imigrasi Klas II Entikong kemarin dari 45 orang yang dites, semuanya negatif,” ujar Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNNK Sanggau, dr. Herlina ketika dikonfirmasi Rabu (13/11) siang.

Herlina mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif dari BNNK Sanggau. Dari 45 orang yang dites urine terdiri dari pejabat dan staf kantor Imigrasi Klas II Entikong.

Herlina menuturkan, tes urine merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh BNNK Sanggau dalam melaksanakan program Indonesia Bersih Narkoba 2015 mendatang. Semua kalangan mulai dari pejabat sampai masyarakat dilakukan tes urine oleh BNNK Sanggau.

Walaupun dari beberapa kali kegiatan tes urine ada

beberapa diantaranya hasilnya positif, tetapi yang hasilnya negatif jumlahnya masih sangat banyak. ”Mayoritas dari semua tes urine yang dilakukan oleh BNNK Sanggau hasilnya negatif. Ada beberapa memang hasil positif, itu pun sudah kita upayakan dengan program terapi dan rehabilitasi. Dan beberapa yang diikutkan dalam terapi dan rehabilitasi bisa kembali normal,” jelasnya.

Selama tahun 2013, BNNK Sanggau telah memaksimalkan tes urine pada pelajar di Kabupaten Sanggau terutama pelajar yang berada di perbatasan antar negara seperti di Entikong.

Selain melakukan tes urine, para pelajar ini juga dilibatkan dalam sosialisasi kepada pelajar sebaya. ”Alasannya karena mereka ini akan punya pengaruh bagi rekan sebayanya atau mungkin adik-adik kelasnya juga kedepan. Untuk melengkapi bekal mereka, maka kami bentuk kader pelajar. Intinya turut membantu kami melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan,” pungkasnya. (rtn)

“Segala sesuatu akan musnah, tanah adat, tanah masyarakat, rimba akan selesai, belum lagi soal pencemaran lingkungan. Kalau sawit masuk, tidak ada lagi di daerah Kapuas ini yang ada rimbanya. Jadi apapun alasannya ini harus digagalkan,” ungkapnya.

Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (DPD), Delius (37) juga menyatakan bahwa sejak masyarakat desa mengetahui dari mulut ke mulut adanya rencana pemerintah untuk menanamkan investasi sawit, masyarakat di sana sudah tegastegas menolaknya.

“Dari awal kita sudah menolak. Bahkan pada tanggal 8 Maret 2013, warga sudah mengumpulkan tandatangan, ada sebanyak 126 KK kemudian tandatangan ini dengan dilampirkan sikap penolakan seminggu setelah itu disampaikan ke kecamatan untuk ditembuskan ke Bupati Sanggau,” ujarnya.

Namun anehnya, pada Selasa (12/11) pihaknya menerima surat dari Camat Kapuas yang isinya pada Rabu tanggal 20 November mendatang akan diadakan ritual “Ngodas” sebagai bentuk peresmian perusahaan dan meminta izin kepada yang ghaib.

“Di situ ada tanah milik adat dan pribadi-pribadi.

Kami minta agar diurungkanlah karena kami tidak setuju. Bukan hari ini tapi

PENOLAKAN. Perwakilan masyarakat Desa Lintang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau saat bertemu Bupati Sanggau untuk menyampaikan aksi penolakannya atas dua perusahaan sawit, Rabu (13/11) siang. Foto: Ratna Sari/Borneo Tribune. sudah dari kemarin-kemarin. Kami sudah cukup makan dengan menanam karet.

Banyak durian dan tengkawang di sana,” jelasnya.

Delius pun sangat mengkhawatirkan kemungkinan terburuk jika perusahaan tersebut jadi beroperasi.

“Pencemaran limbahnya. Di sana ada Sungai Enpaka ada Sungai Kunta’ yang selama ini kita andalkan, kalau tercemar kita mau cari air kemana? Karena itu belum

terjadi, kita sangat khawatir,” ujarnya.

Diutarakannya, jika Pemda sebenarnya dikatakan berniat baik dengan adanya investasi sawit di Lintang. Yang ada malah nantinya, menurut dia, akan terjadi hal-hal yang sudah-sudah, seperti konflik sosial dan lainnya.

“Apalagi, rata-rata dimana ada perusahaan sawit selalu bermasalah. Terutama masalah lahan, pembagiannya lainnya. Katanya biar sejahtera. Kenyataannya ti-

dak sejahtera mereka-mereka,” tukasnya.

Masyarakat Desa Lintang Kapuas ini pun sudah menyepakati satu suara.

Yakni tetap menolak kehadiran perusahaan. “Dalam bentuk apapun, tetap akan kami tolak. Apapun nanti keputusannya. Hari ini kita masih konsultasi. Ditolak atau diterima. Kita datang dengan baik. Apapun hasil pertemuan hari ini akan kita bawa pulang. Kita akan, dirumuskan langkah

apa yang akan dilakukan ke depan,” jelasnya.

Setelah melakukan pertemuan dengan Bupati Sanggau, H. Setiman H. Sudin di ruangan Bupati dan menyampaikan penolakan mereka, Setiman mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memaksa kepada masyarakat yang memiliki lahan untuk menyerahkan lahannya. Lantaran kesejahteraan bukan hanya dari faktor ekonomi saja, tapi kenyamanan dan ketentraman. (rtn)

145 Tenaga Penyuluh Masih Dirasakan Kurang Borneo Tribune, Ngabang Paiman, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Landak, kepada wartawan di Ngabang, mengatakan, masih merasakan kurangnya tenaga penyuluh untuk Kabupaten Landak. Menurut Paiman, penyuluh yang berstatus PNS sebanyak 105 orang, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian berjumlah 40 orang.

“Namun kekurangan ini tidak membuat kita kendur, kita terus meningkatkan penyuluhan demi kemajuan Kabupaten Landak, “ ucapnya belum lama ini.

Selanjutnya dikatakan, terhadap jumlah Kelompok Tani (Poktan) yang ada sekarang ini sebanyak 1517 dan Gabungan Kelompok Tani

(Gapoktan) sebanyak 141 dengan anggota Poktan sebanyak 38.932 yang tersebar di 627 Dusun, 156 Desa dan 13 Kecamatan se Landak.

Dari 105 petugas penyuluh PNS tersebut, 12 orang diantaranya merupakan petugas penyuluh perikanan.

Sedangkan petugas penyuluh kehutanan memang belum ada. “ Namun saya lihat pada penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Landak tahun 2013 ini ada satu formasi untuk tenaga penyuluh kehutanan,” kata Paiman.

Dirasakan bekurangnya tenaga penyuluh untuk Kabupaten Landak dikarenakan ada penyuluh PNS yang sudah memasuki masa pensiun dan ada juga penyuluh yang dipindah tugaskan ke BP4K Landak,” ujarnya Namun, katanya, keku-

Paiman.

FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune rangan tenaga penyuluh tersebut bukanlah kendala yang berarti. Apalagi kurangnya tenaga penyuluh itu merupa-

kan salah satu untuk mengatasi kelemahan yang ada di BP4K Landak. “Saya kira dari masalah kekurangan penyuluh tersebut, di dalam menjalankan tugas, kita tentu memakai strategi-strategi untuk mengatasi kekurangan itu, seperti melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP),” katanya.

Ia menambahkan, BPP harus bisa mengatur para penyuluh supaya daerah-daerah yang tadinya kekurangan penyuluh, bisa dikunjungi para penyuluh secara bergantian. “Apalagi petugas penyuluh ini tidak harus memberikan penyuluhan di kantor.

Mereka bisa memberikan penyuluhan dimana saja dan kapan saja,” ucap Paiman.

Dia mengaku, memang ada anggapan masyarakat petani yang mengatakan pe-

nyuluh selalu tidak ada ditempat. Namun inilah pekerjaan dari petugas penyuluh.

“Hal inipun sudah mulai kita terapkan. Namun saya juga mengharapkan supaya masyarakat petani harus aktif datang ke BPP untuk melakukan konsultasi, baik secara perorangan maupun kelompok.

Dengan demikian bukan hanya petugas penyuluh yang datang ke lapangan, tapi masyarakatpun bisa mendatangi BPP,” katanya. Ia menambahkan, hampir semua BPP di Landak ini sudah mulai menerapkan hal tersebut. ”Makanya kita minta absen kepada BPP untuk mengetahui sudah berapa banyak petani yang mendatangi BPP guna melakukan konsultasi.

Hal inipun sebagai salah satu bentuk dari pengawasan BPP,” tutur Paiman.(Syah)

Galakkan Seribu Rupiah untuk Jalan Negara yang Rusak Berat Borneo Tribune, Sanggau Kerusakan jalan negara yang semakin parah, kini bahkan sudah mencapai pada titik memprihatinkan membuat masyarakat Kabupaten Sanggau menggalakkan seribu rupiah untuk jalan negara yang ditempatkan di beberapa titik pemberhentian maupun di lampu merah Kota Sanggau, lantaran tak adanya perbaikan yang dilakukan dan untuk membantu pemerintah memperbaiki jalan.

Aksi galang dana di persimpangan lampu merah dalam Kota Sanggau sudah dilakukan dengan cara meletakkan kardus di beberapa titik pemberhentian.

Aksi tersebut sempat menarik simpati pengendara yang turut berpartisipasi dengan memberikan uang mereka.

Aksi seribu rupiah untuk jalan Negara tersebut sepertinya sebagai bentuk protes dan keprihatinan masyarakat atas kondisi jalan negara yang sudah rusak parah dan menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat.

Mungkin dengan cara tersebut pemerintah dapat lebih melihat lagi terhadap kondi-

si ril di lapangan saat ini.

Ketua Pemuda Dayak Kabupaten Sanggau (PDKS) Kecamatan Parindu, Alexander Bumbun, Selasa (12/11) kemarin mengatakan bahwa tahun 2013 adalah masa terburuk bagi masyarakat Kabupaten Sanggau karena mengingat jalan negara mengalami rusak parah sudah sampai pada titik yang paling memprihatinkan dan bisa dikatakan sebagai bencana nasional.

Menurutnya, rusaknya jalan tersebut setiap hari menjadi beban mental dan fisik bagi warga yang berlalu lalang dikarenakan tugas pekerjaan dan tuntutan hidup.

“Bayangkan saja, yang paling miris lagi bagi yang membawa keluarga menuju rumah sakit, apalagi kritis.

Mereka harus pasrah menunggu 1-3 jam di dalam mobil yang terjebak macet akibat mobil terguling dan terjadi hampir setiap hari,” ujarnya.

Alexander menuturkan, belum lagi dampak ekonomi dan lainnya. Upaya urunan materi yang dilakukan oleh para pejabat Sanggau memang perlu diapresiasi. Meskipun nilainya sebatas soli-

daritas dan keprihatinan saja. Namun, yang perlu dijadikan dasar pemikiran kuat bagi seluruh stakeholder di kabupaten ini, yakni menyatakan sikap kepada pemerintah pusat bahwa kerusakan jalan negara ini

sudah setingkat bencana nasional.

Bahkan, dampaknya sangat luas bagi kelangsungan hidup masyarakat, terutama masyarakat di timur Kalbar. Pemerintah daerah harus punya keberanian un-

tuk tegas, karena sudah hampir 10 tahun ruas jalan ini tidak tersentuh APBN. ”Apabila hanya optimis menanti jawaban formil dari pemerintah pusat terkait dana ADB atau pun proses tender, maka kita dirasakan gagal mengambil sikap dan kebijakan darurat yang pro rakyat,” ungkapnya.

Alexander berharap, sikap tegas dari Pemerintah Pusat dalam realisasi perbaikan jalan Negara di Kabupaten Sanggau yang sudah sangat memprihatinkan segera dilaksanakan. Lantaran, sudah tidak terhitung lagi berapa banyak kendaraan yang terguling dan merugi akibat hal itu. Belum lagi jumlah kecelakaan lalu lintas yang diderita oleh masyarakat. ”Apakah ini belum cukup untuk pemerintah pusat untuk membuka mata hati mereka melihat rakyatnya sengsara.

Sementara mereka di sana menikmati uang hasil jerih payah rakyat. Lalu sudah begini parahkah moral pejabat negara kita. Lalu mau kepada siapa lagi rakyat mempercayakan amanah untuk membangun Negara ini,” pungkasnya. (rtn)

Sekadau Borneo Tribune

Kamis, 14 November 2013

8

Dewan Dukung Percepatan DOB PKR

Jeffray. R.T, SE. foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Borneo tribune, Sekadau Propinsi Kapuas Raya sudah masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Inisiatif DPR RI tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

PKR terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan, terutama masyarakat wilayah timur Kalbar. Kabar DOB provinsi Kapuas Raya bak angin segar bagi warga di timur Kalbar.

Menanggapi PKR yang masuk dalam RUU DOB oleh Komisi II DPR RI oktober lalu, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Jeffray Raja Tugam menyambut baik keberadaan PKR sebagai DOB yang sudah masuk dalam RUU Inisiatif DPR RI. “Kita sangat mendukung hal ini, kita berharap coordinator Pemkeran PKR supaya mengajak Pemimpin Dearah untuk memberikan dukungan kembali,” kata

Jeffray, kemarin.

Jeffray sapaanya sangat mengharapkan supaya pimpinan daerah dari lima Kabupaten yang dulunya sudah sepakat mendirikan PKR, kembali bersatu padu mendukung penuntasan PKR. Kelima Kabupaten tersebut yakni Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu.

“Lima Kabupaten yang terangkul dalam Provinsi Kapuas Raya ini agar bersama-sama memperjuangkan terwujudnya PKR,” imbuh Jeffray.

Tak hanya itu, koordinator pemekaran dan pejabat di lima kabupaten yang masuk dalam PKR, disarankan untuk bertemu dengan Gubernur Kalbar untuk meminta dukungan.

“Kita harapkan Pak Milton selaku koordinator untuk mengajak para Bupati di lima Kabupaten menghadap Gubernur meminta dukungan. Ini penting agar proses pemekaran PKR bisa lebih cepat selesai,” lanjutnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga berharap Gubernur Kalbar mendukung penuh pembentukan PKR. “PKR ini bukan kepentingan pribadi atau kelompok, tapi kepentingan masyarakat di lima Kabupaten Timur Kalbar, terutama sekali untuk percepatan infastruktur,” ujarnya.

Jeffray menegaskan, PKR sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah Timur Kalbar. Menurutnya, percepatan perputaran ekonomi, infrastruktur dasar, serta pembangunan di bidang lain bisa tercapai lebih cepat dengan adanya Propinsi kedua di Kalimantan Barat ini.

“Karena dengan terbentuknya PKR, pembangunan bisa lebih cepat. Namanya sebuah provinsi akan dikucurkan DAU (Dana Alokasi Umum) yang sama. Sehingga pembangunan bisa lebih maksimal.

Rentang wilayah Kalbar ini kan luas, jadi sudah pantas dimekarkan. Atas dasar itu, tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung pembentukan PKR,” pungkas Jeffray. (Mto).

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

Wakil Bupati Sekadau Rupinus (tengah) meninjau perbaikan pipa induk air bersih Sirin Meragun yang bocor di Mungguk Agur, Kecamatan Nanga Taman Rabu Kemarin (13/11).// Foto Hartono Humas Pemkab Sekadau

Wabup Tinjau Perbaikan Pipa Air Meragun Wabup Ingatkan Dinas PU dan SPAM Harus Cekatan Borneo tribune, Sekadau Wakil Bupati Sekadau Rupinus, meninjau langsung pipa air bersih sirin meragun yang bocor di perkampungan Mungguk Agur tepatnya di Jembatan Sungai Nilau, Nanga Taman, pagi Rabu (13/11).

Wakil Bupati Sekadau Rupinus pada saat meninjau pipa air bersih Sirin Meragun didampingi camat Nanga Taman Afronius Akim Sehan, dikawal dua orang anggota Sat Pol PP Kabupaten Sekadau.

Rombongan Wakil Bupati tiba di lokasi pipa yang bocor di dusun Mungguk Agur sekitar pukul 9.30 wib. Wakil Bupati juga sempat berbincangbincang dengan masyarakat setempat yang saat itu sedang melintas sepulang dari ladang.

Masyarakat yang melintasi itu terdiri dari kaum bapak dan kaum ibu yang kebetulan pada saat itu sedang mencuci pakaian di sungai Nilau tempat di mana pipa air bersih meragun

bocor.

Menurut cerita masyarakat setempat, perbaikan pipa air bersih meragun oleh petugas SPAM sudah dilakukan sekitar 4-5 hari yang lalu, bahkan pekerjaanya juga sudah selesai pada Selasa (13/11). Namun pada malam hari yang sama pipa yang diperbaiki oleh petugas SPAM itu jebol lagi.

Mereka juga tidak tau persis jam berapa pipa yang sudah diperbaiki itu jebol lagi, karena jarak rumah mereka dengan pipa yang bocor itu cukup jauh dari pemukiman Penduduk.

Mereka mengetahui bahwa pipa tersebut bocor lagi setelah mereka hendak mandi di sungai Nilau yang berdekatan langsung dengan pipa tersebut.

Semburan air sempat dimanfaatkan oleh warga t setempat untuk dijadikan sebagai air minum dengan cara dialirkan melalui sebatang bambu besar.

Beberapa petugas dari SPAM yang ditugaskan untuk

Dana Bansos Kurang Terserap Borneo Tribune, Sekadau Ketua komisi A DPRD Kabupaten Sekadau, Paulus Subarno menyayangkan kurang maksimalnya penyerapan dana bantuan sosial untuk kelompok masyarakat tertentu.

Di APBD Kabupaten Sekadau TA 2013, kata Subarno, sudah dianggarkan untuk bantuan sosial senilai Rp. 1,25 miliar.

Sampai dengan pertengahan September 2013 kemarin, dana Bansos yang sudah tersalurkan baru berjumlah 50 juta rupiah. Dana Bansos diperuntukkan bagi anggota/kelompok masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan kaum dhuaffa.

“Kita sayangkan dana Bansos (Bantuan Sosial) yang sudah dianggarkan dalam jumlah besar namun kurang terserap,” kata Subarno di ruang kerjanya, kemarin.

Untuk memaksimalkan penyerapan dana Bansos, lanjut Barno, perlu ada upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kelompok masyarakat tertentu bisa mengajukan bantuan dana Bansos kepada Pemkab

Sekadau.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, penyaluran dana Bansos tidak bisa dilakukan secara insidentil atau mendadak. Untuk mengajukan bantuan dana, kelompok masyarakat harus mengajukan proposal terlebih dahulu untuk kemudian diakomodir dalam pembahasan APBD. Minimnya serapan Bansos, tambah Barno, bukan merupakan kesalahan satu pihak.

Di pihak masyarakat yang menjadi sasaran, kemungkinan ada ketidaktahuan tentang prosedur pengajuan Bansos.

Sementara, Pemerintah Daerah melalui satuan kerja bersangkutan juga tidak bisa menyalurkan begitu saja dana Bansos tanpa ada pengajuan terlebih dahulu.

Untuk itu, upaya semisal sosialisasi perlu dilakukan agar kedepan kebijakan yang diambil bisa terlaksana semaksimal mungkin. “Kita harapkan dana yang sudah tersedia ini dapat dimaksimalkan. Mubazir kalau sudah dianggarkan tapi tidak terserap maksimal,” tutur Barno.(Mto).

mengawasi air sekaligus pipa di intek meragun dan kecamatan nanga taman dan kecamatan sekadau hulu juga tampak mendampingi Wabup bersama rombongan.

“Kemarin sudah dilakukan perbaikan pipa, namun jebol lagi karena dikerjakan pakai alat manual,” sebut seorang petugas SPAM yang menolak ditulis namanya.

Diakuinya, para petugas mengalami kesulitan saat melakukan perbaikan pipa yang bocor tersebut karena dikerjakan secara manual. Mereka cukup kewalahan menggali timbunan untuk mendapat pipa yang bocor dengan cara digali menggunakan dicangkul.

“Karena kerja manual perlu waktu lama Pak. Sebenarnya ada salah satu perusahaan di daerah sekitar yang memiliki alat berat, tetapi mereka tidak mau pinjamkan karena harus di sewa,” tambahnya.

Kesulitan lain yang dialami oleh petugas di lapangan lanjutnya, pipa yang bocor modelnya bukan tegak lurus, sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan penyam-

bungan. Sejumlah warga juga turut membantu petugas memperbaiki pipa tersebut.

“Kalau pipanya lurus si enak kita nyambungnya, ini modelnya berbelok-belokan seperti tikungan, ini yang membuat kita kesulitan. Sambungan juga harus rapi dan perlu waktu supaya pipanya menyatu. Karena jika pipanya berbelok terjangan air juga lebih keras menghantam salah satu sisi pipa dan ini yang membuat pipa yang sudah kita sambung jebol lagi dan kita akui bahwa debet air meragun saat musim hujan juga sangat kuat,” paparnya panjang lebar memberi penjelasan kepada Wabup.

Sementara itu, Wakil Bupati Sekadau Rupinus meminta kepada pihak SPAM dibawah pengawasan dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Sekadau agar melakukan perbaikan pipa yang bocor itu secepat mungkin mengingat air yang adalah kebutuhan dasar masyarakat di tiga kecamatan, Nanga Taman, Sekadau Hulu dan Sekadau Hilir pusat kota Sekadau.

“Kan sudah bebrapa hari tidak mengalir, jadi harus segera

ditangani. Kita minta supaya Dinas PU dan SPAM memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena kasihan juga masyarakat kita sudah beberapa hari ini airnya/ ledenganya tidak dapat mengalir. Belum lagi mereka mengeluh, untuk itu kita lakukan peninjauan untuk melihat secara jelas dan pasti seperti apa pipa meragun yang bocor itu dan sejauh mana pihak SPAM memperbaikinya,” papar Wabup.

Wabup juga dengan tegas meminta kepada petugas SPAM dan Dinas PU agar lebih jeli dan cekatan dalam mengatasi masalah air ini, terutama memberikan pembekalan kepada seluruh petugas dan staf SPAM bagaimana mengatasi kerusakan.

Menurut Wabup melalui pembekalan setidaknya para petugas SPAM mendapat wawasan dan pengetahuan dalam menangani persoalan air bersih. “Karena ini adalah tugas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, jadi sangat diharapkan SPAM bisa lebih jeli dan cekatan dalam menangani masalah air bersih ini,” pintanya. (Mto).

Hutan Lindung Ganjal Pembangunan Fasilitas Umum Borneo Tribune, Sekadau Kawasan Hutan lindung diwilayah Kabupaten Sekadau menjadi problem pengembangan kasawan pembangunan. Guna merealisasikan pembangunan yang berada dititik kawasan hutan lindung maka perlu izin dan koordinasi khusus dengan instansi terkait di Pemprov Kalbar mupun Kementerian Kehutanan.

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Hasan, meminta pemkab Sekadau melakukan koordinasi dengan Pemprov Kalbar dan Kementerian Kehutanan terkait alihfungsi kawasan hutan lindung tersebut. Sebagaimana diketahui, beberapa pemukiman penduduk serta lahan pertanian milik warga lokal di kawasan tiga Kecamatan (Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap) turut masuk dalam kawasan hutan lindung.

Kondisi itu tanpa disadari telah berdampak pada mandeknya pembangunan fisik.

Salah satu contoh, tertundanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Desa Pantok, Kecamatan Nanga Mahap. PLTMH Pantok

sudah direncanakan dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sekadau Tahun 2013.

Namun, dalam prosesnya pembangunan PLTMH tersebut tidak berjalan mulus, karena lokasi tempat pembangunan masuk dalam kawasan hutan lindung. Sat ini, upaya lobi-lobi tengah dilakukan untuk meloloskan PLTMH Pantok.

“Untuk itu, Pemkab Sekadau mesti berupaya bagaimana caranya agar di kawasan hutan lindung bisa dilakukan pembangunan fasilitas umum. Kalau tidak, kasihan masyarakat disana terisolasi,” ujar Hasan dijumpai di gedung DPRD Sekadau, kemarin.

Kasus lain yakni batalnya pembangunan Unit Sekolah Baru di Dusun Pait, Desa Sebabas, Kecamatan Nanga Mahap beberapa tahun silam.

Permasalahannya sama, lahan masuk dalam kawasan hutan lindung. Akibatnya, siswa asal Dusun Pait masih harus bersekolah ke daerah lain yang terdapat gedung sekolah.

Menurut Hasan, harus ada kelonggaran untuk pembangunan fasilitas umum di ka-

wasan hutan lindung. Karena, terus menerus dibiarkan maka masyarakat yang tinggal di areal hutan lindung sampai kapanpun tidak akan bisa menikmati pembangunan.

Di kawasan hutan lindung, juga terdapat sejumlah sumberdaya alam yang potensial untuk diberdayakan. Hasan mengatakan, potensi SDA yang ada mestinya dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan di Sekadau. Namun kembali lagi, persoalan hutan lindung menjadi persoalan berarti dan harus diurus.

Hasan meminta Pemkab Sekadau mesti serius memperjuangkan persoalan tersebut.

Ia meminta agar segera dilakukan upaya untuk memudahkan pembangunan di kawasan hutan lindung.“Ini untuk kepentingan masyarakat banyak.

Harus diperjuangkan secara serius,” pintanya. (Mto).

Berlumpur: Kondisi ruas jalan menuju Desa Sungai Sambang, Kecamatan Sekadau Hulu rusak parah. Jika hujan turun, ruas jalan menjadi berlumpur dan sulit dilewati kendaraan roda dua dan empat.(Mto)

Kamis, 14 November 2013

Sintang-Melawi

Borneo T Tribune

9

Pelaku Penabrak Armin, Akhirnya Menyerahkan Diri Borneo Tribune, Nanga Pinoh TIGA hari pasca kasus tabrak lari yang menewaskan Ketua DPD NasDem Kabupaten Melawi, Armin, di Jalan Sintang-Pinoh, Sabtu (9/ 11) lalu, kini telah terungkap.

Pelaku yang selama ini dicari-cari ternyata lari ke Solam Raya dan akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Belimbing, Selasa (12/11) sekitar pukul 20.00 WIB. “Awalnya dia menyerahkan diri ke Polsek Belimbing pada Selasa (12/11) malam sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian oleh anggota polsek tersangka dibawa ke Mapolres Melawi sekitar pukul 22.00 untuk diperiksa lebih lanjut,” ujar Kasat Lantas, AKP. Ridho Hidayat, Rabu (13/11).

Ridho menjelaskan, pelaku tabrak lari bernama Sahadi (38) merupakan warga Sintang Km 4, Gg. Garuda, Komplek STKIP Sintang. Pelaku menyerahkan diri lantaran diminta oleh pemilik mobil agar segera menyerahkan diri. Usai menabrak Armin, Sahadi sempat mela-

rikan diri ke rumah adik pemilik mobil Hilux bernopol KB 8777 V yang kini juga telah diamankan di Mapolres Melawi.

“Saya ceritakan sesuai keterangan pelaku. Sebelumnya pelaku disuruh pemilik mobil, yakni Sekdes Batu Nanta, yang beralamat di Simpang Laman Bukit untuk membeli semen ke Simpang Batu Nanta. Setelah membeli semen sebanyak tujuh sak, pelaku pulang,” ujarnya.

Lanjut Ridho, saat dalam perjalanan pulang ke Simpang Laman Bukit, lampu sebuah kendaraan menyilaukan pandangan sang pelaku.

Tak disangka, di depan mobil yang dibawanya ada motor yang singgah sehingga langsung menabrak.

“Pada saat kejadian kecepatan mobil pelaku diperkirakan mencapai 80 Kilometer perjam, tersangka tidak sempat menginjak rem karena tidak melihat jika di depannya ada kendaraan yang terparkir di tepi jalan. Bukan di tanah seperti yang disam-

BARANG BUKTI, Mobil Hilux KB 8777 V yang digunakan menabrak korban, Armin, hingga meninggal diamankan di Polres Melawi. FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune paikan sebelumnya” paparnya.

Ridho menambahkan, setelah menabrak, pelaku depresi dan merasa sangat ketakutan sehingga ia tidak berhenti di Simpang Laman Bukit, melainkan melarikan diri ke Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, tempat adik pelaku.

Sementara itu pemilik mobil,

juga heran mengapa mobilnya yang dibawa Sahadi untuk membeli semen tak pulangpulang selama dua hari.

“Selama berada di Solam Raya itu, tersangka tidak keluar kamar, dia lebih banyak diam saat diajak bicara oleh adiknya. Namun setelah agak tenang tersangka menceritakan kasus yang dialaminya bahwa dirinya telah menab-

rak orang dan melarikan diri,” katanya.

Sebelum pelaku menyerahkan diri, Ridho mengatakan pihak kepolisian juga sudah melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan dari warga usai terjadi kecelakaan di Batu Nanta. Selain itu pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Polsek

Belimbing, Polres Sintang, Sekadau dan Sanggau, termasuk kepada dealer dan bengkel di sejumlah wilayah.

“Anggota kami juga melakukan kroscek CCTV yang dipasang di perusahaan penjual batu milik Pak Yoab.

Pada video CCTV tersebut, memang terlihat korban melalui jalan itu, namun tidak terlihat mobil Hilux atau strada yang berwarna silver melewati jalan itu. Untuk itu kami berkesimpulan bahwa kendaraan yang menabrak korban bukan dari Buil atau Nanga Pinoh,” paparnya.

Diungkapkan Ridho, jajaran Satlantas kemudian mencari pelaku penabrak di Simpang Batu Nanta dan menanyakan kepada warga. Setelah bertanya ke warga di Simpang Batu Nanta, kemungkinan salah satu warga yang ditanya memberi tahu kepada Sekdes Batu Nanta.

Sekdes yang enggan namanya dikorankan pun mungkin sudah curiga bahwa kendaraan penabrak tersebut merupakan miliknya yang dipakai

Sahadi. Kemudian pemilik mobil bertanya kepada adik pelaku di Solam Raya, ternyata pelaku ada di sana dan pemilik mobil langsung meminta kepada pelaku untuk segera menyerahkan diri.

“Perlu kami sampaikan juga bahwa kasus ini adalah murni kecelakaan, tidak ada muatan apapun. Jika keluarga korban ingin meminta keterangan kepada polisi silahkan datang kemari dan kami akan memberikan penjelasan. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Melawi guna menjalani hukuman sesuai aturan yang berlaku. Sementara kendaraan mobil yang digunakan untuk menabrak korban juga sudah diamankan di Polres Melawi,” terangnya.

Ridho mengatakan, sampai saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Jika ada perkembangan informasi maka akan segera disampaikan kepada pihak keluarga. Polisi akan terbuka dan siap memberikan informasi. (eko)

Masyarakat Berharap Jembatan Melawi II Segera Terealisasi Borneo Tribune, Nanga Pinoh RENCANA untuk melanjutkan pembangunan jembatan Melawi II memang sudah

berkali-kali diungkapkan oleh Bupati Melawi. Kini masyarakat pun menunggu terealisasinya jembatan ter-

sebut yang tinggal menunggu rangka bajanya saja.

“Kita sangat mendukung keinginan melanjutkan pem-

bangunan jembatan Melawi II tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa difungsikan,” ungkap warga

PONDASI JEMBATAN MELAWI II, pembangunan jembatan Melawi II yang masih berupa pondasinya saja.

FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune

asal Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Heri.

Pemerintah Kabupaten Melawi sendiri memang sudah berencana untuk merealisasikan jembatan baja yang ada di sejumlah kecamatan, termasuk jembatan Melawi II. Persoalannya adalah usulan rangka baja yang diminta dari Pemerintah Pusat masih belum diketahui apakah akan dipenuhi atau belum. Apabila tak disetujui, Pemkab sudah merencanakan untuk menganggarkan kelanjutan pembangunan jembatan Melawi II melalui APBD Melawi.

Warga Kompas Raya, Isnaini pun menilai keseriusan lembaga eksekutif dan legislatif, terutama Pemda dan DPRD merupakan sebuah jalan untuk memuluskan pembangunan jembatan Melawi II. Kekompakan pe-

Peringatan Satu Muharram di Masjid Ibnu Tamiyah Borneo Tribune, Nanga Pinoh RATUSAN jamaah menghadiri tabliq akbar peringatan tahun baru Hijriyah atau satu Muharram di Masjid Ibnu Tamiyah, Rabu (13/11).

Tabliq akbar yang menghadirkan penceramah, Haitami Salim ini mengajak umat Islam untuk memanfaatkan momentum tahun baru Hijriyah sebagai ajang untum memperbaiki diri.

“Misalnya saya datang ke sini ini hanya sekali, kendatipun nanti datang lagi tentu sudah pada momen yang berbeda dan kesempatan yang berbeda. Momen itu tidak akan pernah terulang, kare-

na dia hanya terjadi satu kali, makanya harus dimanfaatkan dengan baik oleh kita,” kata Haitami.

Ia melajutkan, jika ada kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukanlah sesegera mungkin, jangan tunda sampai nanti. Karena belum tentu pada saat nanti seseorang masih diberikan kesempatan yang sama.

“Misalnya anak-anak remaja ingin belajar agama, silahkan belajar agama jangan tunggu tua, kalau kita punya uang cukup, segera daftar haji jangan lagi ditunda.

Ya kalau uang nanti masih ada. Kalau tidak kita yang

rugi, amal tidak dapat haji pun tidak” ujar Mantan Direktur STAIN Pontianak ini.

Haitami menegaskan, momentum atau pun waktu itu teramat penting dalam setiap kehidupan. Di dalam Al Quran sendiri Allah menyebutkan sampai empat kali. Yakni demi waktu dhuha, demi waktu malam, demi waktu fajar dan demi waktu sore.

“Jadi waktu itu teramat penting dalam kehidupan kita, makanya manfaatkan dengan sebaik mungkin, jangan tunggu sampai nanti,” tandasnya.

Haitami menegaskan, di dalam Al Quran, setidaknya

ada 26 ayat yang menyebut soal hijrah. Dari 26 tersebut enam diantaranya selalu disebutkan jihad. Lantas apa hikmahnya kenapa hijrah selalu dibarengi dengan jihad.

“Hijrah adalah pergerakan, sedangkan jihad adalah bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita ingin bergerak menjadi lebih baik harus secara sungguh-sungguh. Pemerintah ingin membuat Melawi menjadi cerdas, Melawi lancar, sehat, relijius dan bertaqwa harus dibarengi dengan kesungguhan, ya termasuk uang untuk mendukungnya,” lugasnya.

“Pergerakan tanpa perju-

angan dan materi itu sama saja dengan nol besar. Tidak mungkin kita mencapai hasil yang maksimal kalau tekad kita untuk mewujudkannya tidak ada,” timpalnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Melawi, Panji yang hadir dalam kesempatan tersebut menuturkan, untuk memaknai tahun baru Hijriah, dirinya mengajak segenap lapisan masyarakat untuk bisa berbuat lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Tentu saja untuk mempererat hubungan antarsesama umat muslim dan umat lain di Kabupaten Melawi,” ucap Panji. (eko)

Melawi Belum Punya Daerah Cagar Budaya Borneo Tribune, Nanga Pinoh HINGGA kini belum ada satu pun wilayah di Kabupaten Melawi yang ditetapkan menjadi daerah cagar budaya. Padahal penetapan cagar budaya sangat penting untuk melestarikan berbagai sejarah serta historis perjuangan masyarakat melawan penjajah di masa lampau.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Melawi, Bachtiar A Latif mengungkapkan, penetapan cagar budaya ini sebenarnya perlu dilakukan bila memang sudah ada Per-

aturan Daerah (Perda) yang diterbitkan.

“Kita siap membangun kawasan cagar budaya asal Perdanya sudah ada. Kalau belum ada kan belum ada dasar hukumnya,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Melawi, Bachtiar A Latif, belum lama ini.

Bachtiar menuturkan, hingga kini belum ada satu pun daerah kawasan cagar budaya yang ditetapkan di Kabupaten Melawi. Walaupun sebenarnya banyak wilayah yang memiliki potensi buda-

ya serta berbagai tempat bersejarah.

“Banyak tempat bersejarah serta bukti-bukti arkeolog yang kita miliki.

Bahkan termasuk kantor Disbudparpora merupakan salah satu aset sejarah, termasuk tugu RIS serta Makam Pahlawan Nasional Raden Temenggung Setia Pahlawan yang berada di wilayah Desa Tekelak, Kecamatan Pinoh Utara,” terangnya.

Tak hanya di wilayah Nanga Pinoh dan Pinoh Utara, bukti sejarah perjuangan maupun keberadaan bendabenda arkeolog pun tersebar

di berbagai kecamatan lainnya. Bachtiar mengungkapkan, seperti tugu juang Madong yang ada di Kecamatan Tanah Pinoh serta benda-benda arkeolog lainnya yang sempat ditemukan oleh ahli arkeologi di Kecamatan Menukung.

“Makanya untuk penetapan daerah cagar budaya, perlu adanya Perda yang ditetapkan oleh Pemkab Melawi.

Sehingga nantinya tinggal menganggarkan dana untuk pemeliharaan dan pelestarian sejarah serta sejumlah tempat bersejarah,” ujarnya.

Selain penetapan kawasan cagar budaya, Bachtiar juga mengungkapkan perlunya pembukuan sejarah di Kabupaten Melawi. Dirinya menerangkan, langkah pembukuan sejarah sebenarnya sudah pernah dilakukan, namun tidak melibatkan Disbudparpora.

“Dulu ada dari Pontianak yang katanya akan membuat buku sejarah. Tapi tidak tahu perkembangannya sampai mana. Data-data sejarah sampai keterangan ahli waris juga sudah ada. Kita pun tak tahu menahu soal buku sejarah tersebut,” ucapnya. (eko)

merintah dalam pembangunan merupakan modal utama untuk menyukseskan pembangunan.

“Kebutuhan utama pembangunan adalah dana. Kalau sudah kompak, dana bukan lagi menjadi masalah.

Tinggal instansi teknis mengajukan kebutuhan dana, lalu wakil rakyat menyetujuinya. Instansi teknis melakukan pembangunan, wakil rakyat melakukan pengawasan,” paparnya.

Kalau memang kebutuhan dana bersumber dari APBD Melawi kurang, bisa saja mengajukan kepada Pemerintah Provinsi. Lantaran jembatan Melawi II dipastikan akan dipergunakan oleh warga Sintang. Sebab akan tersambung pada jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Pinoh Utara dan Desa Nanga Mau, Kabupaten Sintang.

Bukan hanya itu, Pemkab dan DPRD Kabupaten Melawi bisa saja mengajukan bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun jembatan Melawi II.

“Soal mencari dana, pemerintah lebih tahu, pasti mereka bisa mendapatkannya,” ujar Isnaini.

Secara terpisah, warga Desa Tekelak, Iskandar menuturkan, masih banyak persoalan yang dihadapi warga Pinoh Utara selama ini. Apalagi selama ini, jalan dan jembatan yang ada di Pinoh Utara masih belum terbangun.

“Jalan masih banyak berupa tanah gusuran. Jangankan jalan penghubung antara desa, jalan penghubung antara kabupaten yang berstatus jalan provinsi saja masih berupa tanah. Begitu pula jembatan, dibuat hanya sekadarnya,” keluhnya.

Menurutnya, persoalanpersoalan tersebut akan lebih mudah teratasi bila jembatan Melawi II sudah terealisasi sehingga untuk proses pembangunan di wilayah Kecamatan Pinoh Utara akan lebih mudah, baik dalam membawa alat berat ke wilayah seberang maupun material bangunan. (eko)

Kalah Tenar Sama KPK, Polri Ngeluh JAKARTA - DIREKTORAT Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Badan Reserse dan Kriminal Polri, mengakui kalah tenar ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap penanganan kasus korupsi.

Menurut Wakil Direktur Tipidkor, Kombes. Pol. Ahmad Wiyagus, selama ini pihaknya juga kerap menangani kasus-kasus big fish. Namun, tak pernah terekspos dengan baik. ”Orang boleh saja membandingkan Polri dengan KPK atau Kejaksaan. Kalau big fish, kriteria itu tergantung kita menafsirkannya. Tergantung juga dari besaran kerugian negara. Ada kasus yang kita tangani, tak perlu disebut big fish atau tidak,” kata Wiyagus di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (13/11/2013).

Salah satu kasus besar yang sudah ditangani Ditipidkor Bareskrim Polri adalah kasus flu burung, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp639 miliar. ”Istilah big fish tidak kita gunakan. Kalau ada masalah, ada kasus ya langsung kita proses. Memang selama ini memang tak pernah terekspos, ini masalahnya,” tegasnya.

Selain kasus flu burung, lanjut Wiyagus, pihaknya juga telah menyelesaikan kasus besar, seperti penangkapan Bupati Merauke dan penanganan kasus Gubernur Maluku Utara. ”Kelemahannya karena kita tak terekspos saja.

Berkas sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Kita juga menangani Gubernur Malut, berkasnya juga sudah dalam proses. Karena dalam hukum tidak dikenal istilah big fish,” jelasnya Wiyagus pun berjanji akan membuat Tipidkor menjadi lebih baik. Salah satu upayanya adalah menjalin komunikasi lebih baik dengan media agar semua penanganan kasus korupsi oleh Polri tak terkesan ditutup-tutupi. ”Kita ke depan akan membuka komunikasi, entah lewat SMS atau apapun untuk menyampaikan kasuskasus yang sedang kami tangani kepada teman-teman.

Nanti bisa dikategorikan sendiri, itu nanti kasus big fish atau bukan,” tuntasnya. (okezone)

Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Kamis, 14 November 2013

10

Tenaga Penyuluh Pertanian Masih Merangkap “

Idealnya, satu desa satu tenaga penyuluh, dan kurangnya tenaga penyuluh ini salah satu kendala dalam pembinaan yang kita berikan kepada petani, terutama dalam pengembangan potensi baik pertanian maupun peternakan yang kita miliki

“

Borneo Tribune, Putussibau DINAS Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu sampai saat ini masih kekurangan tenaga penyuluh, dari 278 Desa yang ada di wilayah Kapuas Hulu, hanya ada 137 orang tenaga penyuluh, sehingga tidak heran jika ada tenaga penyuluh yang masih merangkap. Demikian dikatakan Plt Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kapuas Hulu, Jumadi Kamarsyah, kepada Borneo Tribune. ” Idealnya, satu desa satu tenaga penyuluh, dan kurangnya tenaga penyuluh ini salah satu kendala dalam pembinaan yang kita berikan kepada petani, ter-

Jumadi Kamarsyah Plt. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kapuas Hulu Foto Timotius/Borneo Tribune

utama dalam pengembangan potensi baik pertanian maupun peternakan yang kita miliki,”ungkapnya.

Namun, kata Kamarsyah meskipun Kapuas Hulu kekurangan tenaga penyuluh

di Kecamatan Hulu Gurung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kecamatan Peng kadan, Kecamatan Mentebah, Kecamatan Jongkong, Kecamatan Selimbau dan sejumlah kecamatan yang memiliki potensi pertanian di wilayah Kapuas Hulu.

Dijelaskannya, di wilayah

Kabupaten Kapuas Hulu setiap tahunnya sekitar 22 ribu hektar pengembangan sawah dan ladang. Bahkan beras unggulan akan terus dikembangkan seperti beras merah, beras hitam dan beras uncak Kapuas, beras wangi.

“Jadi ditengah keterbatasan dan kekurangan te-

naga penyuluh kita akan terus mengembangkan potensi pertanian, selain itu kita selalu berusaha mengubah pola pikir masyarakat dalam bertani, yang dulunya panen setahun sekali, namun kita ubah menjadi tiga kali tanam padi dan panen dalam setahun,”tandasnya. (MO)

namun untuk potensi pertanian khususnya dibidang persawahan terus di kembangkan. Ada sejumlah kecamatan yang saat ini terus dikembangan persawahaannya yiatu persawahan

Dana Penangganan Sampah Hanya 500 Juta Setahun Borneo Tribune, Putussibau KEPALA Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, Nusantara Gawat menuturkan bahwa selama ini pihaknya kualahan dalam menangani persoalan sampah di wilayah Kota Putussibau dan sekitarnya, sebab penanganan sampah hanya dianggarkan sekitar 500 juta rupiah dalam setahun. ”Dana untuk penanganan sampah sangat minim, hanya 500 juta rupiah setahun dan tugas kebersihan hanya 20 orang, kita akui persoalan sampah merupakan persoalan sangat serius untuk keindahan Kota Putussibau, hanya saja kendalanya kita sangat kekurangan dana,” ucapnya kepada Borneo Tribune, baru-baru ini.

Tidak hanya anggaran dan kekurangan tenaga kebersihan, namun menurut Nusantara, fasilitas pendukung juga sangat minim, dari empat unit mobil pengangkut sampah hanya dua unit yang bisa efektif digunakan.”Wajar saja jika persoalan sampah selama ini dikeluhkan warga, sebab kita akui dengan keterbatasan dana dan anggaran tersebut penanganan yang kita berikan belum

Salah satu Terminal di Kota Putussibau yang kondisinya saat ini memprihatinkan, sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan serius. FOTO: Timotius/Borneo Tribune

Kondisi Terminal Memprihatinkan Pemerintah Jangan Tutup Mata

Sampai saat ini penangganan sampah di Kota Putussibau dan sekitarnya belum bisa teratasi dikarenakan keterbatasan anggaran. FOTO: Timotius/Borneo Tribune bisa lebih maksimal,” jelasnya.

Untuk itu, ditegaskan Nusantara, untuk tahun 2014 mendatang, penangganan sampah akan menjadi prioritas dan akan dianggarkan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Bahkan pihak-

nya akan membangun kembali pembuangan sampah terakhir, rencananya akan dibangun sejauh dua kilometer dari badan jalan, sehingga tidak mencemari lingkungan disekitarnya. “ Kita berharap dalam penganggaran untuk

penangganan sampah dan penataan Kota Putussibau mendapat dukungan dari semua pihak terutama pihak legislatif, sebab persoalan sampah dan penataan Kota Putussibau sangat penting ditangani,” pungkasnya. (MO)

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Borneo Tribune, Putussibau SAMPAI saat ini kondisi terminal yang ada di sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu sangat memprihatinkan, mulai dari sejumlah terminal di kecamatan maupun terminal yang berada di Kota Putussibau, bahkan terminal Kedamin di Kecamatan Putussibau Selatan yang akan dijadikan terminal Kota sudah bertahun-tahun tidak difungsikan, akibatnya sejumlah infarstrktur pendukung saat ini mengalami kerusakan cukup serius. ”Kita menilai terminal hanya dipandang sebelah mata oleh Pemerintah, padahal keberadaan terminal sagat penting di Kota Putussibau, apalagi dengan kondisi terminal Kedamin yang terkesan mubajir sampai saat ini tidak difungsikan, kita berharap Pemerintah jangan tutup mata dengan kondisi terminal,” kata Budianto warga Kedamin, kepada Borneo Tribune, Rabu (13/11).

Budianto menilai, Peme-

rintah mengabaikan arti pentingnya terminal, contohnya terminal dalam Kota Putussibau saat ini sudah tidak layak digunakan, begitu juga dengan terminal di Kecmatan Badau, apalagi dengan terminal kedamin. “ Pemerintah jangan asal membangun, apalagi untuk pelayanan fasilitas umum seperti terminal, harus dilihat azas manfaatnya, apalah arti terminal Kedamin saat ini yang ada hanya menghabiskan dana, sementara tidak difungsikan,” cetusnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kapuas Hulu R. A. Sungkalang mengakui pentingnya keberadaan terminal yang benarbenar standar. Apalagi kata Sungkalang dalam menghadapi keluar masuknya barag dan orang dari Negara Malaysia melalui Border. Hal ini perlu disikapi dengan serius dan mesti menjadi prioritas. ”Sebelum saya menjabat sebagai Kepala Dishub-

kominfo Terminal Kedamin sudah berdiri, namun tidak difungsikan,hingga akhirnya mengalami banyak kerusakan, dan tidak mungkin kita fungsikan dengan kondisi seperti ini, perlu dilakukan pembenahan perbaikan terlebih dahulu, namun karena terbatasa anggran sampai sekarang belum bias ditangani,” jelasnya.

Menurut Sungkalang, ada dua terminal yang tidak layak untuk digunakan lagi, yaitu Terminal dalam Kota Putussibau dan Terminal Badau, kedua terminal ini kondisinya sangat memprihatinkan, oleh karenanya pihaknya akan terus memperjuangkan, bahkan pihaknya telah setiap tahun selalu mengusulkan anggaran untuk perbaikan terminal Kedamin, namun sampai saat ini tidak terealisasi. ”Kita tidak bisa memaksakan orang untuk menempati terminal tersebut sementara kondisinya tidak terurus banyak fasilitas yang rusak, seharusnya terminal ini sudah menjadi prioritas dalam penganggarannya,” kata Sungkalang.

(MO)

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

IKLAN BARIS Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh.

Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Langganan Koran Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038).

Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602).

Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880).

Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946) Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp.

0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo T Tribune

Kamis, 14 November 2013

11

Sidang Tanah Lapas

JPU Hadirkan Saksi Ahli BPN Pusat

Borneo Tribune, Pontianak SIDANG Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanah Lapas Kelas II A Pontianak, dengan terdakwanya Mantan Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Yohanes Trisuswoyo, yakni dengan agenda menghadir saksi ahli oleh kedua Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari pihak Kejati Kalbar, Rabu (13/11) kemarin.

Sidang dipimpin lang-

sung oleh Hakim Ketua Erwin Djong, SH, MH yang didampingi kedua Hakim Anggotanya, sementara itu Yohanes Trisuswoyo didampingi kedua penasehat hukumnya, yakni Andel SH, MH dan Eko Simanjuntak, SH. Sementara itu Saksi Ahli dari BPN pusat dalam kasus korupsi Tanah Lapas Kelas II A, yakni Rolan Sojabat. Rolan Sojabat mengungkap

dalam persidangan tersebut, bahwa luas tanah Lapas Kelas II A Pontianak tersebut, adalah dengan luas tanah yang dapatkan dikatakan kelebihan maksimum, sehingga ada Panitia Khusus, yang harus turun ke lapangan, guna memisahkan kelebihan tersebut, karena jika kelebihan maksimum atas kepemilikan tanah, kelebihannya itu merupakan milik Negara.

“ Sesuai dengan kebijakan UU No. 50 Tahun 1960 yang di mana menyatakan, barang siapa memiliki tanah lebih dari batas maksimum, maka sisanya menjadi tanah negara, dan ini terjadi di Tanah Lapas Kelas II A Pontianak,” ungkap Rolan Sojabat.

Jika melihat dari sepotong surat foto copy yang ditunjukkan oleh Jaksa, lanjut Rolan, dirinya mengatakan jika

Polda Temukan 3 Rumah Persembunyian WNA Total WNA China dan Taiwan 70 Orang Borneo Tribune, Pontianak KEPOLISIAN Daerah Kalimantan barat (Polda Kalbar terus melakukan pengembangan terkait ditemukannya 22 WNA asal China dan Taiwan di Gang Sukajaya Jalan Putri Daranante Kecamatan Pontianak Kota beberapa bulan yang lalu, dan hasil pengembangan tersebut cukup mengejutkan, karena Polda temukan 3 TKP persembunyian lainnya.

“Kita sudah lakukan pengembangan hasil penggerebekan terhadap 22 WNA asal China dan Taiwan beberapa waktu yang lalu, di mana kita menemukan TKP persembunyai lainnya, yakni sebanyak 3 rumah yang ada di Kota Pontianak,” ungkap Wakapolda Kalbar Kombes Pol Hasanudin.

Dikatakan Kombespol Hasanudin, selain menemukan 3 rumah persebunyian WNA yang

lainnya, pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti yang persis ditemukan di Gang Sukajaya Jalan Putri Dara Nante, saat menggeledah 22 WNA itu.

“Selain menemuakn 3 rumah persembunyian lainnya serta barang bukti, kami juga menemukan puluhan WNA yang juga berasal dari China dan Taiwan di dalam 3 rumh tersebut, sehingga jika ditotalkan ada empat rumah persembunyian yang digunakan WNA untuk beraktifitas di Indoensia, sedangkan jumlah WNA nya sendiri, yakni sebanyak 70 orang,” jelas Kombes Pol Hasanudin.

Lanjut Kombes Pol Hasanudin, saat ini pihaknya belum menghentikan penyelidkan dan penyidikan terkait adanya 70 WNA asal China dan Taiwan di Indonesia, khususnya di Kota Pontianak, di mana

pihaknya saat ini sedang mendalami peran dari setiap pemilik rumah.

“Ada empat rumah yang dijadikan WNA sebagai tempat tinggal di Indonesia, khususnya Kota Pontianak ini, dan empat pemilik rumah tersebut akan kita periksa kembali, guna mendalami peran para pemilik rumah tersebut,” jelasnya lagi.

Menurut Wakapolda Kalbar, karena tidak ada melakukan tindak kejahatan cyber crime dengan korbannya orang Indonesia, maka pihaknya akan melakukan koordinasi Polisi China maupun Taiwan, kemudian juga berkoordinasi dengan duta negara WNA masing – masing yang ada di Indonesia.

“Kita akan segera berkoordisasi dengan kepolisian China dan Taiwan maupun duta negera mereka yang ada di Indonesia, mengingat tidak ada orang Indonesia yang

menjadi korban atas tindak kejahatan Cyber Crime yang dilakukan 70 WNA tersebut,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Lebih jauh lagi Wakapolda mengatakan, pihakny segera berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kota Pontianak, guna menyerahkan 70 WNA asal China dan Taiwan tersebut ke pihak Imigrasi, guna dapat dideportasikan.

“70 WNA asal China dan Taiwan ini akan kita serahkan dengan Imihrasi, tentunya kami akan berkoordinasi, guna 70 WNA ini dapat dideportasikan atau dipulangkan ke negara mereka masing – masing, guna kepolisian di negera mereka melakukan proses hukum berupa penyelidikan dan penyidikan terkait tindak kejahatan Cyber Crime,” tambah Wakapolda Kalbar Kombes Pol Hasanudin. (Zrn)

Masyarakat Dayak Ancam Boikot Pemilu Dewan Adat Dayak Kalbar yang mengadakan musyawarah adat (12/11) di Rumah Betang, Jl. Sutoyo Pontianak, Kalbar terkait dengan pernyataan itu. Dalam musyawarah adat tersebut Ketua Dewan Adat Dayak (DAD). Yakobus Kumis menyatakan masyarakat adat Dayak Kalbar sangat menyayangkan pernyataan abbas said itu. Menurutnya,

Abbas Said itu rasis. Karena sampai saat ini Abbas Said belum memiliki itikad baik untuk meminta maaf secara terbuka melalui media massa kepada masyarakat Dayak Kalbar baik secara pribadi maupun kelembagaan sehingga menimbulkan reaksi keras dari seluruh lapisan masyarakat Dayak se-Kalimantan khususnya di Kalbar,” ujarnya tegas.

Yakobus melanjutkan, mengapa di dalam sidang kode etik terbuka yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, Abbas Said mengucapkan perkataan “Kamu Bukan Orang Dayak” dan “Kamu Bukan Orang Kalbar”, pernyataan itu mengkonotasikan bahwa orang Dayak itu adalah koruptor, orang yang jelek dan orang yang bermoral bejat,” ungkapnya.

Dalam hal ini Yakobus meminta agar Abbas Said menarik pernyataanya itu dan segera meminta maaf kepada seluruh masyarakat Dayak di Kalimantan secara terbuka, jika tidak masyarakat Dayak se-Kalimantan akan mengadakan unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta dan akan melakukan boikot terhadap Pemilu 2014. (Slt)

Yang diharapkan KTP-nya KTP daerah asal. Dan jika ia tidak memiliki NIK dan KTP maka yang bersangkutan harus dimintai surat keterangan dari RT yaitu surat keterangan domisili .yang merupakan sutrat pernyataan dari RT yang diperkuat oleh PPS. Menyinggung masalah penekanan angka golput atau nonput, kepada media ini Joni juga menjelaskan, katanya, KPU kota Pontianak menartgetkan angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 KPU Kota Pontianak menargetkan 75 persen, yang yang terealisasi bila diluhat pada Pilkada Wako baru terrelsaisasi 64 persen. Sedangkan untuk menekan angka golputÿ KPU berupaya membersiahkan data DPT yang tidak falit karena ini juga merupakan penyumbang terbesar Golput.

Selain. Itu KPU juga akan melakukan sosialisasi. Melalui beberapa program denganÿ bekerjasama dengan lebaga pendidikan dan serta instansi terkait seperti dengan Dinas Pendidikan.

“Dalam hal ini kita akan melibatkan para siswa dan pihak sekolah sekolah. Tidak hanya itu kami juga akan merekrut relawan demokrasi sebanyak 25 orang. Mereka ini aakan dijadikan sebagai agen sosialisasi dengan 5 target yaitu

pemilih pemula, kelompok perempuan. Masyarakat disabilisata atau halangan fisik, masyarakat termajinalkan, dan melalui kelompok2 agama. Ke 25 relawan ini kita˜ ambil dominannya dari mahasiswa berumur maksimal 21 tahun,” ujarnya.

Pada Pemilu ini ditambahkan Joni hingga saat ini belum ada pengawas Independen baik Asing maupun Lokal yang telah menyampaikan atau melaporkan untuk ikut mengawasi jalannya Pemlu 2014˜ di kota pontianak.

“Belum ada hingga saat ini namun dari Pengawas Idependen lokal secara nasional sudah ada 5 yaitu˜ TEPI, JPPRN, KIP Masyarakat Madani. Namun hal ini juga belum juga belum dapat dipastikan,”ujarnya.

Saat ini dari Daftar Calon Tetap untuk Kota Pontianak semuanya sudah memenuhi persyaratan seperti administrasi dan yang lainnya.

“Semua sudah memenuhi persyaratan sebanyak 540 Caleg˜ dari 12 partai, hanya kami hanya mencoret 1 calon. Hal itupun karena, dirinya telah mencalonkan diri di pada pemilihan Bupati di KKR. Calon tersebut berasal dari˜ PDIP mengundurkan diri.˜ Sehingga jumlah caleg yang ada saat ini jadi sisa 539 orang,”pungkasnya.

(Slt)

Kota Pontianak 593 Pemilih Ganda ulang. Untuk melihat kembali dan mencermeti data pemilih dibantu dengan sistem Sidalihnya. Demikian hal ini dipaparkan Ketua KPU Kota Pontianak Joni Rudwan kepada Borneo Tribune, saat ditemui di ruang kerjannya,ÿSenin (11/11) kemarin.

“Kita melihat apakah masih ditemukan pemilih yang katagori ganda, tanpa NIK dan pemilih kurang. Lengkap identitasnya dan saat kita lihat di sistem masih ada sekitar 593 pemilih ganda,”ujarnya.

Pemilih ganda dan tanpa NIK ini berdasarkan kata Joni, “ kata gori pertama kami dapatkan ketika kami memasukan NIK dan sudah sesuai akan tetapi si pemilih ini ternyata sudah terdaftar di daerah lain. Untuk itu kami harus melakukan Kordinasi dengan Kabupaten/Kota lainnya untuk mencoret salah satu,” ujarnya.

Prinsip pemutahiran faktual dalam hal ini misalnya pemilih faktualnya berada di kota berarti yang mencoret adalah Kabupaten/Kota yang dokumen. Namun ada juga data pemilih yang ganda antar provinsi yang masih ditemukan. “Hal ini juga di tempai kita faktual setelah kita melakukan koordinasi. Dengan pemilih DP4 sekaligus kita mengsinkronkan dengan

DPT Pemilu terakhir. Ternyata ada saat kita masukan NIK yang ternyata NIK tersebut dari Provinsi lain dan ganda antar provinsi timbulnya. Karena faktuannya ada di kita disertai dengan bukti domisili dari RT maka provinsi lain yang mencoret dan ini juga berlaku sebaliknya. Ini masih tentang pencoretan dari angka 593 yang disebabkan ganda, meninggal ini yang kita coret,”ujarnya.

Sehingga lanjut Joni, KPU Kota Pontianak menetap DPT-nya 414. 544 ini penetapan pada 1 Novemberÿ 2013 dari sebelumnya 415 .137, pada perubahan 3. Dan berdasarkan surat KPU pusat nomor 756. Bahwa KPU harus melakukan falidasi ulang terhadap nik yang masih kosong atau NIK infalit.

“Di KPU Kota Pontianak Nik Infalitnya masih terdapat sebanyak 6770. NIK Infalit ini yaitu NIK yang kosong kelebihan digit atau lebih dari 16 digit. Hal ini disebabkan kelebihan ketik dan ada yang kekurangan, digit NIK yang sebenarnya ada 15 digit. Hal ini diperintahkan oleh KPU secara nasional untuk diferifikasi ulang, mulai dari tanggal 12 sampai 18 November. Apakah memang NIK yang kosong ini secara faktual orangnya ada, jika ada tentu ia memiliki KTP dan NIK.

membaca surat poto copy tersebut, dapat dikatakan Tanah tersebut adalah tanah milik negara bukan milik lapas, namun di dalam UU No 56 jug mengatur tentang Hak Pakai, di mana pemohon (Lapas) dapat mengajukan hak pakai, tentunya dengn cara sesuai dengan prosedur. “ Untuk penerbitan hak pakai pakai tanah, yakni melalui mekanisme, seperti melalui proses tahap pengukuran, kemudian apakah ada sanggahan maupun gugatan atau tidak, jika memang ada gugatan, berarti penguykuran harus dihentikan, namun jika seblaiknya, berarti dapat dilakukan pengukuran berkelanjutan,” katanya.

Selain itu dirinya, juga mengatakan, bahwa dalam memilihat apakah tanah seseorang melebih batas maksimum, yang melakukan pengecekan adalah Panitia Khususnya dari tingkat dua yang tak lain adalah Kabupaten, di mana Panitia Khususnya di Ketuai Kepala Daerah tingkat Dua, dan ini berlaku secara Nasional. “ Setelah dilakukan pengukuran dan mematok batas, antara tanah maksimum si pemilik dengan atanah yang menjadi milik negara, dan jika memang ada Instansi negara yang menggunakan tanah milik negara, pihak sebelumnya atau si pemilik awal wajib mendapatkan ganti rugi dan ini diatur dalam UU No 56,” jelasnya.

Sementara itu terkait Yohanes Trisuswoyo

dalam jangka waktu 40 tahun permohonan sertfikat atas tanah Lapas Kelas II A Ponianak, namun sertifikat tidak dapat diterbitkan oleh pihak BPN, Rolan menjelaskan, BPN memang tidak dapat menerbitkan sertifikat tersebut, karena si pemohon tidak dapat menunjukan bukti – bukti pembayaran ganti ruginya saat itu juga. “ Jika memang saat itu si pemohon dapat menunjukan alat bukti pembayaran ganti rugi terhadap si pemilik tanah sebelumnya, maka BPN dapat menerbitkan sertifikat, tetapi jika tidak memiliki bukti prolehannya atau bukti ganti rugi pembayaran, maka wajar saja permohonan terbitnya sertifikat ditolak oleh pihak BPN” jelas saksi ahli dari BPN pusat.

Sementara itu Terdakwa Yohanes Trisuswoyo dalam persidangan, juga membenarkan bahwa, pihaknya saat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas tanah Lapas Kelas II A kepad pihak BPN dan tidak dikabulkan, memang idak memiliki bukti pembayaran ganti rugi.

Sedangkan Penasehat Hukum Yohanes Trisuswoyo, Andel dan Eko Simanjuntak saat ditemui usai persidangan, Andel, menjelaskan bahwa dugaan yang melakat pada kliennya tersebut, yakni melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tanah Lapas Kelas II A Pontianak, di mana saat itu kliennya pada tahun

2008 merupakan Kakanwil Kemenkum Ham Kalbar, namun dugaan yang diberikan Kejati kepada kliennya tersebut tanpa ada saksi satu pun. “ Klien kami ini diduga melakukan Tipikor dalam kasus tanah Lapas Kelas II A, namun dlam dugaan yang diberikan Kejati Kalbar, dugaan tersebut tanpa ada saksi satu pun, melinkan bedasarkan sepucuk kertas foto copy saja. Kemudian berdasarkan hasil Auidt BPK dan BPKP terhadap klien kami, hasilnya tidak ada kerugian negara,” kjelas Andel mengenai duduk perkara yang dihadapi kliennya.

Lanjut Andel, bahwa kliennya tersebut pada tahun 2008 selaku Kakanwil Kemenkum Ham Kalbar, hanyalah melanjutkan tugas dari Kakanwil sebelumnya. “ Dugaan itu tidak kena sebenarnya dengan klien saya, karena tidak ada saksi dalam dugaan tersebut, melainkan hanya sepucuk kertas, lagi pula mengenai tanah Lapas Kelas II a Pontianak tersebut, kliennya hanya melanjuatkan tugas Kakanwil Kemenkum Ham sebelumnya,” jelasnya lagi.

Saat ditanyai apakah keterangan saksi ahli memberatkan kliennya atau tidak, Andel menegaskan, belum bisa menyimpulkan hal itu, karena proses persidangan akan terus berlanjut. “ Keterangan saksi ahli belum bisa kita komentari, karena proses sidang masih terus berlanjut,” ujar Andel yang didampingi Eko Simanjuntak. (Zrn)

Perpustakaan Sekadau Kekurangan Buku Bacaan daerah itu mulai 2010 hingga 2013 sebanyak 2.142 judul buku dengan jumlah eksemplar sebanyak 4915.

Termasuk di dalam jumlah tersebut ada bantuan hibah buku dan majalah dari Perpusatakaan Nasional yang datang kemarin sebanyak 73 judul dengan 152 eksemplar.

Pekan ini, Kator Perpustakaan juga mendapat sumbangan koleksi buku dari taman bacaan sebanyak 1283 judul dengan 3849 eksemplar. Jika ditotalkan semuanya, jumlah buku yang ada sekarang mencapai 8764 eksemplar.

“Jumlah ini memang belum mencukupi untuk sebuah perpustakaan yang bisa

dibilang refresentatif. Masih dibutuhkan beberapa ribu eksemplar lagi,” jelas Batur.

Untuk ukuran perpustakaan Kabupaten, setidaknya dibutuhkan minimal dibutuhkan 15.000 buku. Jika dikalkulasikan dengan jumlah tersebut, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sekadau membutuhkan sekitar 6.236 eksemplar buku lagi.

Untuk mencukupi kebutuhan buku tersebut, pihak Perpustakaan mengupayakan penambahan buku secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. “Melalui APBD Perubahan ini, kita anggarkan belanja pem-

belian buku Rp 50 juta. Sementara untuk APBD murni 2014, akan kita anggarkan minimal Rp 100 juta.

Biar uang perjalanan dinas atau uang ATK kita pangkas. Ndak apa-apa, yang penting ketersediaan buku yang dulu kita kejar,” kata Batur.

Meski keterbatasan jumlah buku, namun Batur mengaku pihaknya tidak patah arang. Terlebih pemerintah daerah juga konsen dengan pengembangan perpustakaan, walau pun hasilnya belum optimal.

“Dukungan Pemerintah Daerah juga sudah cukup banyak. Kita dan masyarakat sangat berterimakasih,” pungkasnya. (Mto)

Gapoktan Gelar Ritual Adat Mencari Keadilan Kata Yopianus, pihak Kecamatan dan Kapolsek pun menyesalkan atas kejadian ini. “Mestinya oknum tersebut melakukan musyawarah sebelum melakukan aktivitasnya,” ucap Yopianus menirukan pendapat Pihak Camat dan Kapolres kepada Borneo Tribune.

Lanjut Yopianus, pertama tidak ada pemberitahuan kepada Kades setempat, kedua tidak ada pemberitahuan kepada pengurus Gapoktan Karya Kita dan kepada masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan Escavator tidak beroperasi, masih dilokasi sekitar lahan yang dirusak.

“Kuncinya kami serahkan kepada pengurus Desa Rasau Jaya Umum, yaitu kepada Kades untuk diamankan. Kejadian itu terjadi Sabtu (9/11) lalu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya oknum TNI “Jwd” dengan menggunakan alat berat telah melakukan kegiatan penggalian dan penimbunan tanah di batas lahan garapan Gapoktan

Karya Kita dan lahan milik TNI AD di sebelah Utara.

Proses kegiatan itu telah terjadi pengrusakan tanam tumbuh dilahan garapan Gapoktan Karya Kita.

Dilahan tersebut berbagai macam tanam tumbuh telah ditanam dan ada yang telah menghasilkan serta akan menghasilkan. Tanaman yang telah menghasilkan seperti nenas, sayur-sayuran dan tanaman buahbuahan lainnya. Sedangkan yang akan menghasilkan yaitu seperti karet. (haes)

SBY Raih Medali Kehormatan khususnya di kawasan ASEAN. Di kompleks Istana Kepresidenan, Senin 11 November 2013, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, Bobby Gafur Umar, yang pada tahun ini menjadi Chairman Conference AFEO (CAFEO) mengungkapkan bahwa penghargaan ini adalah kelas tertinggi di AFEO dan ditujukan kepada kepala negara.

“Kepala negara yang pertama menerima adalah Hun Sen. Ini adalah yang kedua dan ini ditentukan suatu rapat Mei kemarin di Yangoon, Myanmar, dalam rapat AFEO midterm,” ujarnya.

Presiden SBY dinilai selama sembilan tahun masa kepemimpinannya telah berkontribusi banyak bagi pembangunan, khususnya yang mengedepankan lingkungan. Hal tersebut, terbukti pada tahun ini saja telah meresmikan tiga mega proyek infrastruktur berbasis green economic.

Bobby memaparkan, proyek tersebut yaitu, tol atas laut di Bali yang tetap mempertahankan kelestarian mangrove di daerah sekitarnya.

“Kedua, Jembatan Kelok Sembilan, secara lingkungan didesain dengan baik sekali oleh bangsa Indonesia sendiri. Kemudian (Ban-

dara) Kualanamu. Proyekproyek tersebut dapat diselesaikan oleh beliau pada masa pemerintahannya,” ujar Bobby yang juga menjabat CEO Bakrie & Brother tersebut.

Penyerahan medali kehormatan tersebut dilakukan di Istana Negara sore ini. Selain peserta konferensi, acara tersebut juga dihadiri sejumlah menteri, yakni Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. (vivanews)

CMYK

Borneo Tribune

Kamis, 14 November 2013

www.borneotribune.com

DIKLATSAR. 6 orang Calon Anggota Mapala STAIN Saat Mengikuti Diklatsar. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

Calon Anggota MAPALA STAIN Jalani Diklatsar Borneo Tribune, Pontianak Selama 9 hari ini, sebanyak 6 orang calon anggota Mapala Enggang Gading STAIN Pontianak melaksanakan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) di wilayah Pantai Gosong, Sungai Raya, Pantai Kura-kura, Batu Payung dan pesisir pantai Pasir panjang, dengan berbagai materi di aplikasikan mereka untuk menjadi anggota muda di UKM Pencinta Alam STAIN tersebut.

Ketua Mapala Enggang Gading STAIN, Alam yang di dampingi seniornya, Chibon, mengatakan, Diklatsar yang di lakukan selama 9 hari tersebut adalah bertujuan untuk men-

didik mental, wawasan dan juga pengetahuan calon anggota terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar pendidikan.

Berbagai ilmu kepencinta alaman di terapkan di lapangan, mulai dari SAR, Diving, Rock Climbing, IMPK, Sosped, Teknik bertahan hidup (Survival) dan lain sebagainya di terapkan di beberapa lokasi yang berbeda.

“Ini merupakan proses pengakaderan yang harus di lalui oleh calon anggota Mapala STAIN untuk menjadi anggota muda,” kata Alam, Selasa (12/11).

Dikatakannyan, setelah Diklatsar, dan 4 bulan ke depan mereka akan melakukan Pendidikan Lanjutan Pencinta

Alam (PLPA) dengan masingmasing divisi yang akan di ambil mereka, mulai dari Divisi Gunung Hutan, Rock Climbing dan Konservasi.

“Saya berharap, dengan apa yang sudah di lakukan tersebut dapat menjadi bekal mereka untuk dapat melestarikan alam dan lingkungan sekitar, terlebih di Kampus tempat mereka belajar saat ini,”Jelas Onta panggilannya di Mapala.

Sementara itu,Chibon selaku senior di UKM Mapala STAIN tersebut berharap dengan adanya pengkaderan yang di lakukan tersebut dapat membawa suatu perubahan mendasar terhadap peran se-

orang pencinta alam terhadap lingkungan sekitar, selain itu dengan Diklatsar yang di lakukan selama 9 hari tersebut dapat memberikan pelajaran dan juga tambahan selama mereka menempuh pendidikan di kampus STAIN. “Semoga apa yang telah di lakukan dapat berguna untuk kelestarian dan pelestarian alam dan lingkungan kedepannya, selain itu dukungan semua pihak terutama lembaga Kampus STAIN pontianak untuk dapat memberikan supprotnya terhadap perjalanan Mapala kedepannya dan UKM-UKM lainnya di Kampus STAIN Pontianak ini,” harap Chibon. (Lay).

12

PNS Wajib Susun SKP

SPESIFIKASI PONDASI COR BETON SETEMPAT + PERKUATAN CERUCUK RANGKA BADAN BETON BERTULANG DINDING BATAKO PLESTER LUAR LANTAI COR BETON KERAMIK 40 X 40 (T 45 X T 70) TERAS COR + KERAMIK 40 X 40 RANGKA ATAP BAJA RINGAN ATAP SENG METAL PINTU JENDELA KUSEN ALUMINIUM, DAUN PINTU MULTIPLEK CAT LUAR DALAM PLAFON RANGKAALUMINIUM PENUTUP GYPSUM (DALAM) GRC (LUAR)

BIMTEK. PNS dilingkungan Pemda Kabupaten Pontianak mengingikuti Bimtek PP No 46 tahun 2011 dan PP No 53 tahun 2010. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune.

KM/WC KERAMIK 20 X 20 SANITARY KLOSET JONGKOK (T 45) KLOSET DUDUK (T 70) FASILITAS LISTRIK PLN 1300 W LEBAR JALAN 5 METER AIR BERSIH PDAM PAGAR KELILING

HUBUNGI:

YONGKY 0852 4551 2773

TYPE 45 & 70 Denah Lokasi

POM BENSIN

Keraton Kadariah

DENAH T 45

DENAH T 70

Jl. Ya’ M Sabran

Jl. Panglima Aim

Jl. Tj Hilir

Jl. Tanjung Raya

RS YARSI

Borneo Tribune, Mempawah Setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan, dan wajib hukumnya untuk dapat mencapai. Setiap akhir tahun akan ketahuan, sampai di mana capaian kinerjanya.

“Setiap PNS daerah baik pejabat struktural tertinggi sampai dengan PNS Non Struktural setiap tahun wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan setiap SKPD. Kewajiban menyusun SKP ini harus benar-benar menjadi perhatian serisu PNS, sebagaimana pasal 6 PP No 46 tahun 2011, diingatkan bagi PNS yang tidak menyusun SKP akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS,” kata Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto.

Ini disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis PP No 46 Tahun 2011 dan PP No 53 tahun 2010, di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pontianak, Rabu (13/11), kemarin, di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Pontianak Diberlakukannya PP No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS mulai 1 Januari 2014, maka yang perlu dilakukan oleh PNS adalah menyiapkan diri, dan membiasakan diri untuk menilai dirinya sendiri secara jujur. PNS harus membiasakan diri bekerja di bawah target, dan dengan jadwal yang ketat, kalau tak ingin nilainya merah.

“Penilaian prestasi kerja PNS merupakan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja PNS dengan tujuan untuk menjamin obyektifitas dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja,” kata Rubijanto.

Untuk itu, Rubijanto, sangat berharap PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak, dalam melaksana-

kan kinerja harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan lemahnya penerapan peraturan yang ada menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

“PNS harus mengetahui dan memahami peraturan yang ada agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Serta harus memiliki komitmen integritas, loyalitas dan kinerja profesional,” katanya.

Sedangkan Ketua Panitia Bimtek Kabid Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi BKD Kabupaten Pontianak, Hermansyah, menjelaskan Bimtek diikuti 70 peserta dari setiap SKPD terdiri dari sekretariat Pemda 4 orang, Dinas 20 orang, Bdan 12 orang, Kantor 5 orang, Kecamatan 19 orang, kelurahan 6 orang dan tenaga lain 4 orang.

“Bimtek ini, dilaksanakan mulai 13-15 November, yang diikuti para pejabat struktural yang menangani masalah kepegawaian dari setiap SKPD,” katanya. (JoE).

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

Kertas Fotokopi Berkualitas

DISTRIBUTOR TUNGGAL

CV. DUTA UTAMA ADITYA Jl. Putri Candramidi No. 8 Pontianak-Kalbar Telp. 0561-767552/766199 CMYK