Harian Borneo Tribune 28 Maret 2014

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

DA N

KEBERSAMAAN

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Jumat, 28 Maret 2014

26 Jumadil Awal 1435 H - 28 Jie Gwee 2565

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Partisipasi Anda Dalam Membayar Pajak Akan Sangat Membantu Keberhasilan Pembangunan Daerah

LOKASI GERAI SAMSAT DISPENDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA KANTOR CABANG PEMBANTU BANK KALBAR

Drs. Cornelis, MH

Frederika Cornelis, S.Pd

Gubernur Kalimantan Barat

Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Kalbar

CAPEM DAHLIA, Jl. H. Rais A. Rahman No. 24 Pontianak, Telp. (0561) 776146 CAPEM JERUJU, Jl. Kom Yos Sudarso No. 2 Pontianak, Telp. (0561) 779926 CAPEM SIANTAN, Jl. Gst. Situt Mahmud No. 148 Pontianak, CAPEM RASAU JAYA, Jl. Sultan Agung, Rasau Jaya I No. 34, Kab. Kubu Raya CAPEM PARIT BARU, Jl. Adisucipto No. 10, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya CAPEM SUNGAI RAYA DALAM, Jl. Sungai Raya Dalam, Kab. Kubu Raya, Komp. Perumahan Nusa Indah No. 2

R. Taruli Manurung, SE, MM

WD Farida Djarudju Taruli, SP, MM

Kepala Dispenda Prov. Kalimantan Barat

Ketua Dharma Wanita Persatuan Dispenda Prov. Kalbar

Ombudsman Desak Pemda Integrasikan BPJS Borneo Tribune, Pontianak Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi kewajiban negara.

Pengembangan sistem JKN bagi seluruh rakyat merupakan amanat konstitusi dalam rangka memenuhi hak rakyat atas jaminan sosial.

Beranjak dari pemikiran di atas, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat mendorong pemerintah kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan program BPJS Kesehatan untuk segera melaksanakan program yang telah diamanahkan

Blusukan Gubernur

Bantu Warga Sedau Obati Katarak

....Ke Halaman -11

Gubernur Kalbar Cornelis meminta Dr. Ferry memeriksa mata kiri Parmin (70) warga Dusun Sedau Singkawang Selatan yang diduga katarak. Dalam blusukan ke Kampung-Kampung, Cornelis sering menemukan masyarakat yang sakit namun tidak mampu berobat. Orang nomor satu di Kalbar itu memberi solusi dengan Jamkesprov. Foto : Hentakun.

6 GERAKAN INDONESIA RAYA

PARTAI GERINDRA

1. HENDRI,A.Md,SE

HENDRI, A.Md, SE

1.

CALEG PROVINSI KALBAR DAPIL SANGGAU-SEKADAU (SEKRETARIS DPD GERINDRA KALBAR)

Mohon Dukungan Warga Masyarakat Sanggau - Sekadau

Borneo Tribune, Singkawang Kakek berkacamata itu menghampiri Gubernur Kalbar yang berdiri di depan sebuah ruko tua di Dusun Sedau Pasar RT 36/RW 06 Kelurahan Sedau Singkawang Selatan Kota Singkawang, Rabu (26/3). Maksud Kakek berparas Tionghoa itu ingin bersalaman dengan orang nomor satu di Kalbar itu. Adalah Parmin. Pria 70 tahun itu mengenakan kaos bergambar pasangan Cornelis-Christiandy pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalbar 2013 lalu.

Parmin menjabat erat tangan Cornelis, kemudian mengajak berfoto bersama, sejenak berbincang akrab, ditengah pembicaraan, Parmin membuka kacamatanya yang ternyata sebelah kiri sudah tidak jelas untuk melihat. Parmin memperlihatkan matanya ke Cornelis, dan mengatakan kalau pandangannya kabur, lalu Cornelis meminta dr. Ferry untuk memeriksa mata sang kakek, “Bagaimana, masih bisa diobati matanya?” ....Ke Halaman -11

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat Singkawang Ketapang Sanggau Sintang Landak

: Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 : Jl. A. Yani No. 8 Telp. (0562) 637000 : Jl. R. Suprapto Telp. (0534) 31841 : Jl. Jend. Sudirman Telp. 0564 - 2025280 : Jl. MT. Haryono Telp. 0565 - 24222 : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara Jumat, 28 Maret 2014

Oleh P. Florus Secara tidak disengaja, saya menjadi konsultan politik bagi beberapa caleg.

Tidak disengaja karena saya memang tidak pernah merencanakannya.

Namun demi membantu teman-teman caleg yang datang, maka saya “memaksakan” diri untuk menyampaikan beberapa pemikiran strategis-taktis dengan harapan mereka dapat memperoleh suara cukup buat menghantarkan ke kursi Dewan Yang Terhormat. Yah, saya memang harus berusaha

Konsultan Politik

keras, mengingat diri sendiri belum pernah menjadi caleg. Tetapi tidak apalah. Saya menjadi konsultan amatir, tidak profesional. Amatir bukan berarti tidak ahli, melainkan tidak untuk dibayar.

Kalau profesional harus dibayar. Seperti saya lihat di televisi, ada konsultan politik profesional yang minta bayaran sampai ratusan juta untuk sekali konsultasi. Saya tidak dibayar, karena saya menduga para caleg yang datang kepada saya adalah orang-orang baik yang tidak punya kelebihan

uang. Lagipula mereka adalah teman. Tidak pantaslah bila saya minta bayaran dari mereka. Saya hanya selalu pesan, agar kalau kelak mereka terpilih jangan sampai menjadi koruptor.

Namun saya berpikir tidaklah cukup bila membantu mereka untuk memperoleh banyak suara pemilih. Bagaimana kalau sampai mereka tidak jadi legislator? Bagaimana kalau sampai stress atau gila? Wah ngeri membayangkannya. Oleh sebab itu, setiap kali berdialog atau berdiskusi dengan

para caleg itu, saya berusaha membantu mereka agar tetap mampu berpikir dan bertindak rasional. Misalnya, jangan sampai harta benda yang sudah ada sekarang “diinvestasikan” habis untuk ambisi yang berlebihan. Jangan juga pinjam uang sana-sini.

Bukankah utang harus dibayar? Mereka harus paham, bahwa persaingan dalam panggung politik praktis memang keras dan sering licik. Caleg yang memperoleh suara cukup banyak di TPS belum tentu dapat duduk

sebagai anggota Dewan Yang Terhormat. Maklum, dalam perjalanan dari TPS sampai ke KPU suara pemilih bisa saja menyimpang. Entah karena apa atau oleh siapa, sulit dibuktikan.

Menerima konsultasi sesungguhnya lebih banyak untuk mendengarkan dan sekali-sekali bertanya. Caleg yang lebih banyak bicara. Bila caleg berhenti bicara sejenak, saya bertanya untuk memancing pemikiran lanjutannya. Saya biasanya cukup senang mendengar caleg berkata,

Borneo T Tribune

“Kalau begitu, saya akan melakukan...”. Atau, “Rupanya saya harus menambah strategi, seperti...” Atau, “ Saya hanya gunakan sepertiga kekayaan. Untuk makan keluarga masih ada.” Bagi saya begitulah hasil konsultasi.

Dengan demikian, saya bisa lega karena tanggung jawab atas tindakan caleg ada pada pundaknya sendiri. Berhasil atau gagal adalah tanggung jawab caleg sendiri.

Seandainya saya minta bayaran untuk konsultasi, tentulah saya akan malu

2

apabila caleg itu tidak jadi anggota Dewan Yang Terhormat.

Namun sering ada pertanyaan menyelonong muncul ketika sedang berdiskusi dengan caleg.

Misalnya, apakah kalau dia jadi anggota Dewan akan mampu membuat Peraturan Daerah yang baik dan benar? Apakah mampu menganalisis kelayakan Rencana APBD? Apakah berwibawa terhadap Pemerintah?

Apakah dia tahan godaan korupsi? Ah, sudahlah.

Ini persoalan nanti, sesudah Pemilu.***

Buah untuk Penderita Maag

Tahukah anda? Penderita maag bukan hanya memerlukan pengobatan yang tepat dan efektif, namun juga harus menghindari hal-hal yang dapat mengundang penyakit maag kambuh. Halhal yang perlu diperhatikan adalah dengan istirahat yang cukup, menghindari stres, menghindari rokok, dan menghindari makanan yang dapat memicu timbulnya kembali penyakit maag tersebut.

Pantangan Makanan untuk Penderita Maag Berikut ini adalah makanan dan minuman yang harus dihindari penderita maag

:

· Minuman yang merangsang pengeluaran asam lambung»kopi, anggur putih, sari buah sitrus, dan susu full cream. · Makanan yang sulit dicerna dan dapat memperlambat pengosongan lambung, karena dapat meningkatkan peregangan di lambung » kue tar, coklat, dan keju. · Makanan yang sangat asam atau pedas karena dapat merangsang perut dan dapat merusak dinding lambung » cabai, merica · Makanan dan minuman yang mangandung gas »

sawi, kol, nangka, pisang ambon, dan minuman bersoda. · Makanan yang berserat tinggi » kedondong dan buah yang dikeringkan. · Makanan yang dapat melemahkan klep kerongkongan bawah sehingga menyebabkan cairan lambung dapat naik ke kerongkongan » alkohol, coklat, makanan tinggi lemak, dan gorengan. · Makanan berkarbohidrat yang harus dihindari penderita maag » beras ketan, mie, bihun, jagung, ubi singkong, dan talas.

Selain itu, kini kami memberikan informasi mengenai Buah Untuk Penderita Maag. Maka, apabila anda menderita penyakit maag, anda bisa mencoba buah buahan berkhasiat ini sebagai obat maag anda.

Buah Untuk Penderita Maag Aman Tanpa Efek Samping · Pisang banyak disukai oleh banyak kalangan karena rasa dan teksturnya. Selain enak, buah berwarna kuning ini memiliki kandungan Kalium seperti yang dimiliki oleh buah pepaya dan melon. Kalium dapat

· Jeruk Meski jeruk sedikit asam, namun jeruk sangat bersahabat bagi penderita maag. Asam asetat dan asam askorbat-nya merupakan obat penyakit lambung yang sangat baik.

dungan terbanyak adalah vitamin A. Malah, beberapa media sempat mengupas kegunaan alpukat sebagai obat maag. Dari beberapa literature, cara membuat obat herbal dari biji alpukat ada-

· Alpukat para peneliti dari shizuoka university, jepang misalnya menemukan manfaat buah alpuket dalam mengurangi kerusakan hati, termasuk juga kerusakan akibat virus hepatitis.

Alpukat dapat dimakan oleh siapa saja dan berapa saja karena kadar asam lemak jenuh pada buah alpukat tergolong rendah.

Alpukat tergolong

buah yang memiliki kadar lemak dan kalori yang tinggi. Buah alpukat mengandung Vitamin A, Vitamin C, Vitamin B kompleks, Vitamin E dan Vitamin D. Kan-

menstabilkan keadaan asam lambung dan karenanya dapat menghentikan serangan maag. · Pepaya memiliki zat bernama papain untuk meningkatkan kinerja sistem pencernaan. Selain itu, dengan mengkonsumsi pepaya satu jam setelah makan, protein dalam makanan dapat dicerna dengan baik.

lah sebagai berikut.: 1. Cuci bersih biji alpukat dengan menggunakan air matang; 2. Parut biji alpukat; 3.

Campurkan 100 CC air matang dengan parutan biji alpukat tadi; 4. Saring; Ada aturan pakai sari biji alpukat hasil saringan itu: 1. Sakit maag tidak parah, minum sari biji alpukat 1 kali sehari; 2. Sakit maag parah, minum sari biji alpukat 2 kali sehari, pagi dan sore, sampai sembuh.

Nah, Anda tidak pernah menyangka bukan?

Nah, jika anda atau keluarga menderita penyakit maag dan sudah mencoba tips diatas namun belum ada hasil memuaskan, kami rekomendasikan Obat maag Jelly Gamat Gold G merupakan pengobatan herbal berbentuk jelly terbuat dari bahan alami tanpa campuran zat kimia lainnya, sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Untuk informasi lebih lengkap silahkan klik Obat Maag Pilihan Terbaik Semoga Lekas Sembuh.

Salam Sehat Untuk Anda (Int).

Opini

Quo Vadis RTRW Kalbar? (Bagian 2) Oleh Hendrikus Adam Abai Partisipasi Masyarakat Selain pada konsideran dalam UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyiratkan bahwa “Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang…”, pentingnya pelibatan masyarakat juga dipertegas dengan Permen PU nomor : 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi. Dengan demikian, sudah semestinya pemerintah membuka diri untuk memastikan warganya untuk turut terlibat penuh dalam proses penyusunan revisi Ranperda RTRWP Kalbar sebagaimana amanah konstitusi. Dalam hal ini, utamanya pada aspek usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta atau atas perubahan pola ruang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Merujuk rumusan Public Review yang disampaikan melalui eksaminasi atas Ranperda RTRWP Kalbar,

sesungguhnya masyarakat sipil melalui eksaminator sudah menyampakan sikap tegas yang mengharapkan agar; a) Proses pembahasan draf Ranperda RTRWP harus terbuka dan partisipatif baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, b) RTRWP Kalbar harus memperjelas status lahan yang selama ini telah menjadi wilayah kelola masyarakat baik di dalam kawasan budidaya maupun kawasan lindung, c) RTRWP Kalbar harus melindungi kawasan sentra produksi pangan masyarakat, d) Revisi RTRWP Kalbar bukan menjadi sarana pemutihan pelanggaran kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas investasi perkebunan kelapa sawit yang sudah eksis beroperasi, e) Agar RTRWP Kalbar tidak memfasilitasi masuknya investasi yang terbukti telah menimbulkan konflik sosial dan lingkungan seperti perkebunan kelapa sawit, industri kehutanan dan pertambangan, tetapi lebih diprioritaskan untuk berkembangnya perkebunan rakyat, f) RTRWP Kalbar harus mengatur tentang mekanisme mitigasi dan

ra jelas belum dianggap serius dan mendesak.

resolusi konflik pemanfaatan ruang yang marak terjadi selama ini, g) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus menjaga dan menambah fungsi ekosistem dari kawasan lindung yang akan ditetapkan dalam RTRWP sehingga tidak menjadi pemicu maraknya banjir di Kalbar, dan h) Pemerintah harus melindungi habitat satwa liar yang dilindungi baik di kawasan budidaya dan kawasan lindung dalam RTRWP. Namun demikian, hal ini belum mendapat respon baik pihak eksekutif maupun legislatif selaku pihak yang diberi kewenangan. Dengan demikian, amanah konstitusi yang memberi ruang pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang seca-

Menyemai Dampak Multi Aspek SK 936 yang member sinyal kemungkinan pengesahan Ranperda RTRWP terkait perubahan peruntukan, fungsi dan penujukan kawasan yang disinyalir lebih berpihak pada kepentingan pemodal tersebut juga dipastikan melahirkan sejumlah dampak krusial pada sejumlah hal bersamaan dengan keberadaan masyarakat dan lingkungannya, baik dalam aspek sosial, budaya maupun ekologi.

Dalam aspek sosial kebijakan penataan ruang yang masih jauh dari harapan dikhawatirkan justeru kian menyuburkan potensi konflik agraria, perampasasan wilayah kelola komunitas, kriminalisasi, ketimpangan ekonomi maupun berbagai persoalan sosial lainnya yang akan merusak tatanan di masyarakat. Demikian pula pada aspek budaya, kebijakan penataan ruang yang dianggap tidak memihak kepentingan rakyat tersebut hanya akan menjadikan ma-

syarakat (khususnya komunitas Masyarakat Adat/Lokal sekitar kawasan hutan) kehilangan jati diri dan bahkan tercerabut dari akar budayanya.

Dalam hal ini, kebijakan penataan yang memberi ruang segar bagi korporasi dikhwatirkan justeru merusak sistem nilai luhur, semangat kebersamaan dan kearifan lokal dalam menata keberlanjutan kehidupan selaras (baik dengan alam, sesama maupun Sang Pencipta) yang sejak lama ada dalam masyarakat. Sedangkan pada aspek ekologi, pemberian ruang keruk bagi korporasi tanpa kendali justeru akan kian memperparah rusaknya ekosistem yang dapat memicu lahirnya multi bencana ekologis.

Singkatnya, degdarasi lingkungan dan deforestasi akan terus terjadi sebagai dampak dari kebijakan pro korporasi terlebih mengabaikan aspek pelibatan masyarakat dalam perumusannya.

Hal ini dikhwatirkan justeru menimbulkan persoalan serius bagi keberadaan masyarakat sebagai bagian dari elemen bangsa yang seharusnya

dilindungi hak-haknya oleh negara sebagai amanat konstitusi. Bencana banjir terparah di Menjalin, Kalbar awal Desember 2013 lalu yang selain berdampak pada kerugian material juga hingga korban nyawa tak berdosa hendaknya menjadi peringatan penting agar kebijakan (penataan ruang) sungguhsungguh memihak kepentingan maupun keselamatan rakyat dan lingkungannya.

Hal ini tak ubah dengan menyemai multi dampak yang akan dituai esok.

Kebijakan Penataan ruang disadari menjadi hal yang penting. Namun demikian penataan yang tidak berlandaskan pelibatan para pihak dan tidak didasari niat baik untuk kepentingan jangka panjang hanya akan melahirkan persoalan. Karenanya dalam upaya penataan ruang yang saat ini khususnya di wilayah Kalbar, maka aspek kepentingan masyarakat yang mengandalkan keberlangsungan hidup pada potensi sumber daya alam dan ekologi berkeberlanjutan sudah seharusnya tidak dikesampingkan. Kebijakan penataan ruang perlu dida-

sari niat baik yang konsisten, mulai pada tahapan perencanaan maupaun hingga pelaksanaannya.

Memang sulit dimengerti, ketika regulasi sudah memberi ruang perlunya pelibatan masyarakat untuk terlibat penuh dan memberi input, namun tidak dianggap baik dan atau malah diabaikan.

Bila demikian, maka mau dibawa kemana sesungguhnya RTRW saat ini. Penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif diharapkan melahirkan terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan hanya sebuah slogan penghias Regulasi? Jika demikian, tentu sangat relevan bila usulan pencabutan SK 936 dan usulan penundaan pengesahan Raperda RTRW Kalbar harus menjadi pertimbangan serius pemerintah dan legislatif. RTRW Kalbar, Quo vadis?...

Hendrikus Adam Aktif di WALHI Kalimantan Barat, alumni Sekolah Advokasi Penataan Ruang (SATAR) Angkatan II Tahun 2013.

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, M Taufik, Fery Ade putra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: Mujidi, www.borneotribunecom Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, Rustam, Andri Desi, Toni. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Pemilu 2014

Jumat, 28 Maret 2014

Borneo T Tribune

3

Rakor Persamaan Persepsi Pemilu 2014

KPU Nilai Peran Aktif Pemda Belum Maksimal Borneo Tribune, Mempawah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pontianak, Kusnandi, mengatakan peran aktif Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk memperlancar dan menyuksesan pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 masih belum maksimal.

“Suksesnya pelaksanaan

Pemilu, bukan hanya tanggung jawab KPU tapi, juga Parpol, caleg, masyarakat, serta Pemerintah daerah. Namun kami merasa Pemerintah Daerah belum maksimal membantu proses pelaksanaan pemilu, terutama dalam proses sosialisasi kepada masyarakat,” kata Kusnandi, saat menyampaikan sambutan pada Rakor

dan sosialisasi dalam rangka persamaan persepsi dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu Tahun 2014, Kamis (27/3), kemarin, di Aula Kantor Bupati Pontianak.

Apalagi Kusnandi, menjelaskan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un-

PANTI ASUHAN MURAH HATI Jl. Trans Kalimantan Km.50 Pontianak - Tayan Kalimantan Barat

YAYASAN CI XIN Rekening : Bank Mandiri 120 000 781 8888 BCA 428 1679729 Rekening ditandatangani 4 orang Pengurus di lokasi : Bpk. Suwandi Hp. 0857 8716 0065 Sukarelawan di Pontianak : Ibu Martha Hp. 0812 5807 8003

Alfred dan Jony, dua abang-adik, dilahirkan oleh ibu mereka yang berasal dari Indonesia di Taiwan. Tidak tahu mengapa setelah ayah mereka meninggal keluarga ayah mereka tidak menerima mereka. Setelah kembali ke Indonesia, ibu mereka tidak berhasil dapatkan pekerjaan yang memadai, bahkan Alfred yang telah kelas empat terpaksa disekolahkan mulai kelas satu. Syukurlah, baik Alfred maupun Jony kemudian bisa ditampung di Panti Asuhan Murah Hati (Ci Xin).

Alfred dan Jony hanyalah contoh dari kemalangan yang dihadapi sejumlah anak-anak yang ditampung Panti Asuhan Ci Xin. Mereka menjadi anak-anak Panti Asuhan bukan kesalahan mereka, bahkan mereka lahir ke dalam dunia pun bukan kemauan mereka.

Mereka berharap pada belas kasihan Bapak/Ibu sekalian. Melalui uluran tangan Bapak/ Ibu seorang sedikit kiranya mereka bisa bertumbuh besar dan bersekolah dengan baik.

Mereka ingin seperti anak-anak lain, menggapai cita-cita. Sesungguhnya ada banyak anak yang memerlukan pertolongan. Dengan seorang ambil bagian sedikit, maka jika kita kumpulkan, ada banyak anak yang bisa kita tolong, kita berikan mereka harapan masa depan yang lebih baik.

dangan. Seperti membantu pendanaan untuk kelancaraan penyelenggaraan Pemilu.

“Kita berharap proses pelaksanaan Pemilu berjalan sukses. Bahkan saat ini, telah masuk tahapan kampanye yang sudah dimulai sejak 16 Maret lalu. Alhamdullilah, sampai saat ini berjalan tertib dan aman, bahkan belum ada laporan pelanggaran yang diterima pihak KPU dari pihak Panwaslu,” katanya.

Lanjutnya lagi, Kusnandi, tidak lupa mengingat para peserta Rakor dapat mensosialisasikan agar masyarakat yang memiliki hak suara agar datang ke TPS 9 April mendatang. “Sukses pelaksanaan Pemilu, tentu juga aman membawa nama baik daerah. Maka mari bersama-sama menyukseskan Pemilu 2014 ini.

Sedangkan Staf Ahli Bagian Hukum Setda Kabupaten Pontianak, Iis Iskandar, mewakili Bupati Pontianak, mengatakan persamaan persepsi dalam meyukseskan Pemilu mutlak dilaksanakan. Apala-

RAKOR. KPU Kabupaten Pontianak melaksanakn Rakor dan sosialisasi dalam rangka persamaan persepsi dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu Tahun 2014. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune. gi hal yang perlu mendapat apakah dikarenakan menu- pemilu. Hal ini, memang haperhatian bersama yaitu ada- runnya kepercayaan masyara- rus kita tanggapi dengan baik, nya indikasi menurunnya ting- kat terhadap parpol dan ca- jangan sampai terjadi karena kat partisipasi masyarakat lon legislatif, atau tidak ada- akan dapat merusak denya calon pemimpin yang la- mokrasi, bahkan persatuan dalam Pemilu.

“Indikasi menurunkan par- yak dipilih atau menganggap dan kesatuan bangsa,” katatisipasi politik masyarakat, tidak penting pelaksanaan nya. (JoE).

Naskah: Caleg PKS Tingkatkan IPM Sambas Borneo Tribune, Sambas Keterwakilan perempuan 30% dalam politik, memberikan peluang bagi Hj Naskah untuk ikut memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kaum perempuan dalam memperjuangkan serta membangun Kabupaten Sambas agar lebih baik lagi.

Menurutnya selama 10 tahun menjabat menjadi Ketua PKK, Ketua GNOTA, dan Ketua Himpaudi Kabupaten Sambas banyak permasalahan yang masih belum bisa ditangani secara serius, seperti banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan disisi lain perempuan kebanyakan tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih mengutamakan bekerja menjadi TKI di luar negeri, maupun nikah muda.

Hal ini menjadi perhatian khusus, terutama aspek pendidikan karena pendidikan merupakan ujung tombaknya pembangunan suatu daerah maupun negara dapat berkembang dan maju, karena dengan pendidikan akan menghasilkan SDM yang berkualitas se-

hingga dapat membangun daerah maupun negara ini semakin maju. Dengan pendidikan juga akan memberikan pengetahuan, keterampilan serta sikap yang baik untuk mencerminkan layaknya orang berpendidikan. “ Jauh sebelum saya mencalonkan diri menjadi Caleg Provinsi ( Dapil Sambas ), yaitu sebagai ketua TPKK Kab. Sambas saya sudah membuat program-program seperti menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, berkompeten, dan berprestasi, yaitu meningkatkan taraf pendidikan baik formal maupun non formal dengan menyediakan beasiswa untuk siswa yang berprestasi dan kurang mampu, juga dibidang lainnya program-program PKK seperti sepuluh program pokok PKK bekerjasama dengan SKPD banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan, “ ungkapnya.

Salah satu gerakan yang kami buat dengan Bapak Suharjo Marli, S.Sos, dan Bapak Ramli, S.Sos beserta dengan yang lainnya mendirikan yayasana Serambi Asuh M.O.U bekerjasama dengan

Universitas Malang yang kami bentuk pada tahun 2009/ 2010 untuk mempermudah mereka menggenggam pendidikan dengan mudah seperti beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi diperguruan tinggi. “ Sebagai Ketua Yayasan tersebut saya harus bertekad untuk lebih serius lagi, dengan yayasan ini paling tidak sudah mengurangi anakanak kita yang putus sekolah, pengungguran dan pada akhirnya ekonomi dan kesehatan masyarakat akan meningkat, “ ujarnya.

Dikatakannya indeks pendidikan masyarakat Sambas selayaknya harus kita tingkatkan peringkatnya, seperti yang kita ketahui jumlah penduduk perempuan di Sambas lebih banyak dari laki-laki contohnya saja Anggota DPRD Sambas untuk laki-laki sekitar 45 Kursi sedangkan perempuan hanya mempunyai 5 kursi diantaranya di pemerintahan ( eksekutif ) hanya 2 orang yang menduduki jabatan tinggi yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB serta Kepala Badan Ketahana Pangan, Penyuluh-

an Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kab.Sambas inilah yang membuat ketidak seimbangan baik secara jumlah maupun suara untuk memperjuangkan hak-hak perempuan maupun anak-anak.

Naskah Istar, S.Sos, MM juga mengungkapkan lewat keterwakilan perempuan dalam bidang politik tidak semuanya bisa kita lakukan tanpa ada kerjasama dari berbagai pihak baik itu kerjasama dengan hukum, masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak. “ Bayangkan potensi kaum perempuan di Kabupaten Sambas sangatlah luar biasa, dimana ibu-ibu atau perempuan PKK ikut membantu program pemerintah lewat program PKK, yang meliputi bidang pembangunan, bidang keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lainnya.

Semua itu adalah untuk pembangunan Kabupaten Sambas agar lebih maju dan berkembang dari daerah lainnya, “ ungkap Caleg Provinsi dari Partai PKS dengan Nomor Urut 3 untuk Dapil Kabupaten Sambas.

(Amr)

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Jumat, 28 Maret 2014

4

Putusan Inkrah, Tapi Belum Dieksekusi

Tergugat Justru Mengatakan Tidak Tahu Endrotono ketika ditemui awak media mengatakan sebelum masalah ini sampai di pengadilan keluarganya dan keluarga Nursiati bertetangga baik. Namun masalah timbul setelah Nursiati melakukan perehapan rumahnya. ”Kalau awalnya, dia (Nursiati) merehap rumahnya bagian dalam dulu, dan ini tidak ketahuan sama sekali. Kondisi rumah saat direhap merupakan rumah kayu atau rumah lama dan tidak permanen seperti saat ini.

Hingga selesai perehapan yang dilakukan mereka, kami sama sekali tidak pernah di kasih tahu pembangunan atau perehapan rumah yang meraka lakukan sekitar tahun 2002,”ungkapnya.

Endrotono kembali menjelaskan, pada pertengahan penyelesaian pembangunan rumah Nursuati, kondisi rumahnya mulai mengalami retak-retak kecil di beberapa bagian dinding dan bagian lainnya. Namun hal tersebut masih dimaklumi.

“Saat pertengahan dia menyelesaikan rumahnya, rumah kami ini sudah mengalami retak-retak. Retakretakan kami plaster sendi-

bobol dan pondasi rumah yang dibangun tetangga sebelah ini justru mengikut pondasi rumah saya ini.

Disinilah masalahnya, walaupun sudah kami ingatkan namun tidak pernah dipedulikan oleh pihak Nursiatin sehinggalah rumah kami yang jadi korban,”paparnya.

Endrotono menyesalkan lambannya penyelesaian dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Pada hal bila dilihat dari putusan eksekusi dari sidang yang dilakukan di Makamah Agung (MA) pada tahun 2006 hingga saat ini belum teralisasi, “padahal Kondisi rumah kami sudah semakin parah dan sangat

Mau enak sendiri, dengan menumpang pondasi bangunan rumah tetangganya Nursiah tetap bangun tanpa mempedulikan kondisi rumah tetangganya yang mengalami keretakan parah, Foto Slamat Ardianstah/ Borneo Tribune

ri. Walau tidak ada tanggapan dari pihak Nursiati, kami masih sabar,”ujarnya.

Endrotono juga mengakui pada awalnya tidak menyadari penyebab keretakan rumahnya.Namun lambat

laun kondisi rumahnya ini semakin fatal saja. “Sudah kami tanyakan kepada ahli kontruksi. Keretakan ini akibat terlalu berat menopang bangunan dua tingkat yang ada di sebelahnya, yaitu.

Bangunan rumah Nursanti.

Dan dari ahli kontruksi ini juga kami mengatahui bahwa kondisi bangunan rumah ini juga sulit untuk bertahan kokoh berdirinya. Karena pondasi rumah saya di-

Merasa Ditipu (Bagian 1) Warga Desa Bagan Asam Tuntut Perusahaan Kembalikan Plasmanya Laporan: Slamet Ardiansyah Borneo Tribune, Sanggau Berdasarkan Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Sanggau nomor 9 tahun 2012 tentang penyelanggaraan usaha perkebunan telah diputuskan dalam bab 1 ketentuan umum pada pasal 1 khususnya di yang tertera pada ayat 9 dan ayat 10.

Dimana pada ayat 10-nya yang berbunyi Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaaan dengan kebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan Sementara pada pasal 1 ayat 11 dinyatakan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tenaman tertentu pada tanah atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelola serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Dari Perda ini jelas, pembangunan usaha perkebunan sudah seharusnya mampu meningkatkankan kesejahteraan masyarakat, apa lagi disini masyarakatlah yang memiliki lahan. Dan sudah seharusnya dijadikan

Lahan milik Asinsius yang kita telah menjadi kebun kelapa sawit dan saat ini di tangani PT AAC yang terletak di Desa Bagan Asam Kecamatan Meliau, Foto Slamet Ardiansyah/ Borneo Tribune

mitra oleh perusahan dalam membangun usaha kebun.

Namun tidak demikian yang dirasakan oleh warga di Dusun Pelanjau Desa Baru Lomba, Dusun Modang Desa Bagan Asam dan di Dusun Ketanjak Desa Baru Lomba kesemuanya berada di Kecamatan Meliau. Beberapa warga yang ada di daerah tersebut kepada Borneo Tribune mengaku merasa di tipu dan merasa di rugikan. Pasalnya seperti pola kemitraan yang dijanjikan saat awal penyerahan lahan dan merupakan kesepakatan. Bahwa pola kemintraan yang dimaksud pada saat perjanjian tersebut adalah masyarakat pemilik lahan setuju pembagian kebun adalah 80 persen untuk ke-

bun inti, jalan, perkantoran, pabrik dan untuk kepentingan perusahaan lainnya. Dan untuk kebun plasma milik masyarakat petani adalah 20 persen.

Sedangkan pengelolaan kebun plasma sejak pembukaan lahan sampai kebun berproduksi selama satu priode (±25tahun) dikelola oleh perusahaan. Dan kebun plasma tidak dibagikan kepada petani plasma secara perorangan tetapi petani akan memperoleh hasil bersih sesudah dipotong biaya dan cicilan pada bank sesuai dengan hasil kebun plasma yang menjadi miliknya.

Salah satu, Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Komonitas Pembrantasan Korupsi (LSM-KPK) Linda

Susanti yang sangat peduli dan dipercaya untuk memperjuangkan hak-hak warga pemilik lahan di dua Desa tersebut memaparkan, pada tahun 2005 beberapa warga Dusun Baru Lombak telah menyerahkan lahannya seluas 75,300 Ha dengan pembagian untuk kebun inti seluas 60,240 Ha dan kebun plasma seluas 15,060 Ha. ”Dari 75,300 Ha awalnya merupakan lahan milik lima warga dari Desa Baru Lomba dan Desa Karang Asam Kecamatan Meliau. Dan dua warga diantaranya yaitu Asinsius dan Ita Rosita,”ujar Linda yang didampingi Asinsius dan warga lainnya saat mendatang kantor PT AAC yang terletak di Desa Bagan Asam, Minggu (24/3) Dimana, lanjut Linda menjelaskan, Asinsius menyerahkan lahannya seluas 33,250 Ha dan Ita Rosita menyerahkan lahannya seluas 26,430 Ha pada tahun 2005.”Dengan pola 80 persen dan 20 persen kemitraan dan ini diketahui betul oleh warga maka dari lahan yang diserahkan Asinsius untuk kebun inti sebesar 26,600 Ha dan untuk kebun plasma sebesar 6,650 Ha. Sedangkan dari hasil penyerahan lahan Ita Rosita, untuk kebun inti sebesar 21,144 Ha dan untuk lahan plasma sebesar 5,286 Ha. Namun masalahnya hingga saat. Dan khusus bagi kedua warga ini belum

sama sekali mendapatkan kebun plasma. Seperti pola kemitraan yang dijanjikan yaitu 80-20 tadi itu”.ujarnya.

Pada awalnya tutur Linda, lahan Asinsius dan Ita Rosita ini dikelola oleh PT Sumatera Jaya Agro Lestari (PT SJAL) dijadikan kebun sawit. Namun tampa diketahui oleh Asinsius dan Ita Rosita dan warga lain, yang juga telah menyerahkan lahan, lahan kebun sawit tersebut saat ini malah dikelola oleh lain yaitu PT AAC. “Memang lahan tersebut sejak di kelola oleh pihak perusahaan telah bermasalah.

Dan bila dilihat saat penyerahan, seharusnya sesuai dengan pola kemitraan kebun sawit ini telah di konversi. Namun, kedua warga ini justru tidak mendapatkan kebun plasma sesuai pola kemitraan 80-20 seperti yang disepakati bersama,”papar Linda.

Asinsius dan Ita Rosita sendiri juga saat ditemui, membenarkan hal ini. Mereka merasa tertipu dengan pola yang diterapkan oleh pihak perusahaan. “Koq kami masyarakat pemilik lahan yang menyerahkan ke pihak perusahaan, katanya pola kemitraan tapi koq kami tidak mendapatkan kebun plasma. Jadi kami hanya sebagai penonton saja, sementara tanah kami telah digarap menjadi kebun kelapa sawit,”ujar Asinsus.

(Bersambung)

mengkawatirkan sewaktuwaktu roboh. Inikan saya nilai hanya tinggal selangkan lagi, tapi ada apanya koq tidak dilaksanakan. Agar eksekusi ini kami sudah melengkapi semua administrasi. Saya juga telah menghadap ke Kepala Sat Pol PP Kota Pontianak dan ke Tata Kota, meraka pada dasarnya menyatakan siap. Hanya tinggal menunggu keluarnya surat eksekusi dari pihak pengadilan. Tapi hingga saat ini pihak pengadilan belum dan terkesan tidak serius serta mengulur-ulur waktu, ada apa dengan Pengadilan ini,”tandas Endrotono sambil bertanyatanya. (Slt)

Minol Ilegal Terkesan Sudah Dikondisikan Borneo Tribune, Pontianak Pemasokan minol impor secara ilegal dari Malaysia ke Kalbar, ternyata aktifitasnya sudah bertahun – tahun terjadi di Kalbar, bahkan masuknya minuman haram tersebut sudah dikondisikan oleh aparat penegak hukum, termasuk pihak kepolisian, Kamis (27/ 3) kemarin. “ Aktivitas minol ilegal ini sudah lama berjalan di Kalbar, bahkan sudah bertahun – tahun, karena memang masuknya minol ilegal ini terkesan sudah dikondisikan oleh bea cukai, pelabuhan dan kepolisian,” jelas Harry Adrianto selaku Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak.

Menurut Harry, dengan minuman impor ilegal ini dibiarkan masuk dari perbatasan dari Malaysia ke Kalbar, ada keuntungan yang didapat dari berbagai pihak. “ Saya yakin jaringan – jaringan minol impor ilegal ini ada di Jakarta, kemudian kekuatan dari Jakarta inilah menekan Polda Kalbar untuk tidak melakukan proses hukum maksimal terhadap tersangkanya, dan ini yang tidak dibolehkan oleh Polda Kalbar,” ujarnya.

Harry juga mengatakan, dengan munculnya indikasi atau dugaan yang tidak diinginkan seperti itu kepada pihak kepolisian, kepolisian harus cepat mengadakan jumpa pers secara resmi kepada awak media, untuk menyampaikan kepada publik, guna public tetap percaya kepada piuhak kepolisian, dan buktikan kalau indikasi dan dugaan negatif itu memang tidak ada.

“Polda jangan berlama – lama dalam menangani kasus ilegal, cepat tangkap dan proses hukum tersangkanya, bukan malah disembunyikan seperti saat ini,”tegas Harry Adrianto.

Lanjut Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak itu, tidak hanya mengadakan jumpa pers kepada sejumlah wartawan di Kota Pontianak terkait tersanka minol itu, melainkan Polda Kalbar juga membeberkan terkait sindikat masuknya minol ilegal di Kalbar ini. “ Semuanya harus diungkapkan Polda Kalbar, kecuali tehnis penyidikan, kalau cuma nama tersangka dan perusahaan, itu sah – sah saja dibeberkan kepada publik, jangan kasus minol ilegal, tersangka korupsi saja dibeberkan oleh penegak hukum, kenapa untuk kasus minol tidak bisa dibeberkan,”tegasnya lagi.

Selain Harry yang juga merupakan mantan wartawan senior di Kalbar mengungkapkan, bahwa nama Ag yang disebutkan Polda Kalbar sebagai pemimoik Kontainer tempat bermuatnya minol – minol ilegal itu dari Malaysia tersebut, merupakan nama – nama lama yang popular dalam memasokan minol ilegal. “ Ag itu kan salah satu nama popular dalam memasokan minol ilegal, apakah Ag ini bukan tersangka juga dalam kasus minol ini,”tanya Harry.

Lebih jauh lagi Harry mengatakan, jangan sampai gara – gara melindungi, menyembunyikan serta enggan memproses hukum tersangka, institusi kepolisian menjadi tercoreng. “ Polda harus cepat dalam kasus ini, karena kasus ilegal itu rentan ada penyelewengannya, sekarang pertanyaannya kepolisian mau mencoreng nama intitusinya atau tidak, kalau memang ingin nama institusinya terjaga dengan baik, para pemain minol ilegal ini jangan diselamatkan atau dibela serta disembunyikan,”ujarya.(Zrn).

TVS Pontianak

: 0812 5626 3889

TVS Ketapang

: 0852 4945 5790

TVS Pinoh

: 0813 4557 8321

TVS Merdeka JAYA Motor PTK : 0812 5666 3269

TVS Rasau

: 0857 8722 8838

TVS Sintang

: 0565 2025524

TVS Putussibau

: 0821 5125 9567

TVS Tepuai

TVS Singkawang

: 0857 5069 6740

TVS BM Sintang

: 0852 5260 1948

TVS Anugrah Sekadau

: 0813 4540 2238

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS

: 0813 4528 6562

CMYK

CMYK

Borneo Tribune, Pontianak Seperti yang telah diberitakan koran ini kemarin, sebagai pihak yang dirugikan Endrotono (pengugat) telah dinyatakan menang dalam putusan sidang dan hal tersebut telah dinyatakan Inkrah dalam putusan pengadilan atas tergugat (Nursiati). Namun anehnya pihak tergugat Nursiati justru kepada awak media mengatakan tidak tahu dan lebih memilih tak mau bicara. ”Saya tidak tahu masalah itu dan no coment,”ujar Nursiati kepada awak media saat ditemui di kediamannya, Rabu (26/3).

Nursiati saat didatangi awak media sempat meminta kartu pers para awak media. Bahkan, setelah diberikan kartu pers masing-masing awak media, Nursiati juga meminta tunjukkan KTP para awak media. Entah apa maksud Nursiati, namun yang jelas Nursiati yang dijadikan tergugat atas kasus rusaknya rumah Endrotono, akibat perehapan rumah yang memang berdampingan yang dilakukan Nursiati yang terletak di jalan Meranti, Pontianak .

Sementara itu,

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Jumat, 28 Maret 2014

Pesta Shabu, Oknum Anggota BNN Provinsi Diringkus Borneo Tribhune, Mempawah Satuan Reskoba Polres Pontianak, berhasil meringkus 4 orang tersangka sedang pesta narkoba jenis shabu, Minggu sore (24/3), kemarin, di salah satu rumah tersangka di Jalan Dr. Rubini Mempawah. Salah satu tersangka Pn, merupakan oknum PNS Disdik yang dipekerjakan di BNN Provinsi Kalbar. Sedangkan tersangka lainya merupakan warga Mempawah yaitu seorang perempuan pemilik rumah, Ana, dan dua lakilaki, Bob dan Jul. Dimana Kapolres Pontianak, Hady Poerwanto, melalui Kasat Narkoba Polres Pontianak, Paino, ditemui diruang kerjanya, Kamis (27/3), kemarin, menjelaskan proses penangkapan berawal informasi masyarakat tentang adanya pesta narkoba di salah satu rumah tersangka di jalan Dr. Rubini Mempawah.

“Mendapat informasi, kami kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, serta melakukan penggerbekan dan berhasil meringkus 4 tersangka. Dimana salah satu tersangka merupakan PNS Disdik yang dipekrjakan di BNN Provinsi,” kata Paino.

Dan sebelumnya Paino, menjelaskan target operasi yang utama adalah pemilik rumah, Ana. Namun saat dilakukan penggerbekan ternyata tertangkap 4 tersangka yang sedang pesta shabu. Dan pihak Satuan Reskoba Pontianak, berhasil mengamankan 3 paket shabu, bong, pipet, korek api, uang tunai dan Hp. “Saudari Ana, sudah lama menjadi TO, bahkan suami dan anaknya sudah tertangkap terlebih dahulu dengan kasus yang sama. Dan kasusnya sudah dalam proses persidangkan. Dan saat dilakukan penggerbekan tidak diduga ternyata para tersangka sedang melaksanakan pesta shabu. Dan saat dilakukan penangkapan para tersangka sama sekali tidak melakukan perlawanan dan langsung kita bawa ke Mapolres Pontianak,” katanya.

Lanjutnya lagi, Paino, menjelaskan para tersangka akan dikenakan UU Narkotika. Dimana bagi pengguna maksimal 4 tahun hukuman penjara, sedangkan pengedar minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

“Para tersangka akan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan kita juga terus melakukan pengembangan untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” katanya. (JoE).

Desa Sungai Batang Garap 150 Hakter Lahan Sawah Borneo Tribune, Mempawah Tradisi mengadakan acara tolak bala di lokasi persawahan untuk penaman padi perdana di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, rutin dilakukan setiap musim tanam tiba. Dimana Kamis (27/3), kemarin, para petani setempat melaksanakan baca tolak bala di pematang lahan persawahan yang dihadiri Camat Sungai Pinyuh, Syamsul Rizal, Kades, Pengurus Gapoktan Maju Bersama, 7 Kelompok Tani dan 2 Kelompok Wanita Tani (KWT) Acara tolak bala diawali dengan pembacaan doa bersama yang tidak lain memohon kepada Yang Maha Kuasa, agar tanaman padi terhindar dari musibah dan serangan hama terhadap tanaman padi. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan acara makan-makan bersama ketupat, ayam panggang, dan berbagai jenis kue lainnya.

“Tanam perdana akan dimulai 28 Maret-15 April.

Dimana para petani Desa Sungai Batang akan menggarap lahan pertanian sekitar 15 hakter,” kata Camat Sungai Pinyuh, Syamsul Rizal.

Untuk itu, Syamsul Rizal, sangat memberikan apresiasi kepada masyarakat yang melakukan penyemaian, penanaman padi secara serentak yang merupakan kegiatan postif. Dimana dengan melakukan tanam bersama segala jenis hama padi dapat diatasi seperti hama tikus, hama pipit dan jenis hama lainnya.

“Dengan syukuran tolak bala ini, semoga Allah SWT meridhoi segala usaha para petani kita. Semoga produksi padi semakin meningkat dan minimal harga padi juga semakin meningkat sehingga ibu dan bapak petani tidak lagi hanya menanam cukup untuk makan, tetapi hasilnya bisa membiayai hidup sehari-hari dan membiayai anak untuk sekolah dan kehidupan petani mengalami peningkatan,”katanya.(JoE).

5

184.498 Jiwa KKR Sudah Terdaftar BPJS Borneo Tribune, Kubu Raya Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya memastikan sudah 100 persen warganya yang memegang kartu BPJS yang saat ini menjadi program unggulan pemerintah pusat. Dimana kartu BPJS itu pun merupakan pengganti dari jamkesmas. ”Hamipr 184.498 jiwa warga tidak mampu yang sudah memegang kartu BPJS. Data itupun berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Kubu Raya,”kata Kepala Bidang Pelayanan dan Kese-

hatan Kabupaten Kubu Raya, Marijan, Kamis (27/3).

Jadi, kata dia, tidak ada lagi warga Kubu Raya yang tidak mendftarakan dirinya dalam keanggotaan BPJS. Namun tidak menutup kemungkinan juga masih ada warga Kubu Raya yang belum mendaftar dalam keanggotan BPJS. “Jika mengacu data yang diberikan oleh pemerintah pusat itu semua warga yang tergolong kurang mampu sudah terdaftar. Meskipun ada yang belum, kita imbau untuk segera mendaftarkan diri karena jaminan kesehatan ini sa-

ngat penting bagi masyarakat untuk menjaga serta mengecek kesehatannya,” katanya.

Menurutnya, BPJS merupakan program unggulan pemerintah pusat yang saat ini sedang gencar-gencarnya di sosialisasikan kesemua lapisan masyarakat yang ada di indonesia. “Dengan adanya BPJS ini masyarakat dapat berobat gratis apabila sudah terdaftar dan memiliki kartu BPJS di sejumlah rumah sakit yang telah bekerjasama dengan pihak BPJS,”tuturnya.

Ia pun juga mengatakan,

tidak semua pihak rumah sakit melakukan kerjasama dengan BPJS, contohnya Rs. Antonius dimana rumah sakit itu menolak untuk kerja sama dengan BPJS. “Jadi tidak semua rumah sakit yang dapat menerima pelayanan BPJS,”katanya.

Tidak dipungkuri juga, kata dia BPJS saat ini menjadi polemik bagi masyarakat. Dimana masyarakat yang berobat masih dibebani dengan biaya yang besar. “Ya masih ada masyarakat yang mengeluh terkait pelayanan dalam menggunakan kartu BPJS,”ujarnya.

Padahal, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kubu Raya sudah hampir merata terkait tata cara penggunaan BPJS. Namun masih juga menjadi polemik bagi masyarakat.

“Sosialisasi yang kita lakukan sudah hampir merata, dari 9 kecamatan yang ada hanya satu kecamatan yang belum kita sosialisasikan kepada masyarakat yakni kecamatan Mandor. Dan insya allah dalam waktu dekat ini semua wilayah Kubu Raya sudah kita sosialisasikan,” ungkapnya.

(Adex)

Hermanus : Dua Anak Lebih Baik Borneo Tribune, Kubu Raya Wakil Bupati Kubu Raya, Drs. Hermanus, M. Si memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah sektor Keluarga Berencana (KB) dengan motto Dua Anak Lebih Baik. Hal ini ditegaskannya saat membuka Rapat Kerja KB dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 di Gardenia Resort, Kamis (27/4).

Sebagai kepala daerah, Hermanus menekankan agar hasil Rakeda ini bisa merumuskan strategi-strategi untuk program kerja kependudukan dan KB kedepannya sehingga akan terwujud langkah-langkah bagaimana membangun kualitas SDM dan mampu memecahkan masalah kependudukan yang setiap tahun terus mengalami peningkatan. ”Secara internasional, negara kita menempati posisi empat dengan menembus 240 juta juwa, sedangkan secara lokal, kabupaten Kubu Raya menepati posisi kedua dari Kota Pontianak

dengan jumlah penduduk lebih dari setengah juta jiwa untuk kawasan Kalbar,” katanya.

Menurutnya, masalah kependudukan tidak hanya menjadi persoalan di negeri ini saja, namun dunia pun terus menyoroti perkembangan penduduk yang harus dikendalikan pertumbuhannya.

Sebagai daerah berkembang, kata dia, Kubu Raya tentu memiliki tantangan yang cukup berat, apalagi begitu banyak faktor yang mendukung pertumbuhan penduduk. “Seperti kepindahan penduduk dari daerah lain ke Kubu Raya baik lokal maupun antar pulau, meningkatnya angka kelahiran di usia produktif,” katanya.

Dari paparan data yang diamatinya, Hermanus menilai dengan adanya peningkatan penduduk tentu ada indikasi penurunan keikutsertaan program KB. Untuk mengantisipasi itu, Pemda Kubu Raya juga sudah memiliki terobosan de-

Rapat Kerja KB dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 di Gardenia Resort, Kamis (27/4)

ngan menggerakkan Kader Kesehatan Desa (KKD) yang akan menyebarkan berbagai informasi dan edukasi serta menyosialisasikan berbagai program yang mestinya harus sampai di masyarakat.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kubu Raya, Ir. Nurmarini, M. Si menambahkan, di Kubu Raya saat ini juga telah tersebar berbagai fasilitas untuk melayani masyarakat yang akan ikut serta dalam program KB. “Selain fasilitas juga yang sudah tersedia, kita juga memberikan dorongan melalui KKD yang terjun langsung ke masyarakat agar peran serta menjadi peserta KB terus mengalami peningkatan,” katanya.

Untuk itu, Rakerda ini juga menjadwalkan pembekalan kepada KKD se Kubu Raya.

Sehingga apa yang telah dirumuskan dalam hasil Rakerda nanti bisa disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti program KB. (Adex)

Dharma Wanita Setda Kalbar Gelar Lomba Menyanyi Solo

Asisten I Setda Kalbar Drs Sumarno didampingi Ketua Dharma Wanita Setda Kalbar Ny Ratna Yuniar saat memberikan arahan kepada peserta lomba menyanyi solo.

FOTO Andika Lay/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Pontianak Untuk Memeriahkan HUT ke 57 Pemprov Kalbar, dan sekaligus untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan di Lingkungan Pemprov Kalbar, Rabu (26/3), Dhar-

ma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalbar menggelar Lomba Menyanyi Solo, di Balai Petitih, Kantor Gubernur.

Menurut Laporan Ketua Dharma Wanita Setda

Kalbar Ny Ratna Yuniar, kegiatan lomba menyanyi solo dilaksanakan selain untuk memeriahkan HUT Ke 57 Pemprov Kalbar, kegiatan ini juga untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan di

Lingkungan Pemprov Kalbar, serta menjalin silaturahmi antar peserta SKPD. “Lomba Menyanyi Solo ini adalah untuk menggali potensi entertaiment PNS di Lingkungan Pemprov Kalbar,” kata Ny Ratna Yuniar dalam laporannya.

Dikatakannya, pendaftaran peserta telah dimulai sejak Tanggal 17 hingga 25 Maret di Sekretariat Dharma Wanita, dan selesai penutupan pendaftaran, langsung dilaksanakan sesi cabut undi dan ambil nada.

(Hari ini, Rabu (26/3) merupakan babak penyisihan, dan Kamis (27/3) Besok, kita akan melaksanakan babak final,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie mengatakan, meskipun lomba ini sempat tertunda mengingat padatnya agenda acara, namun Sekda

memberikan apresiasi upaya keras panitia Penyelenggara dari Dharma Wanita Sekretariat Daerah, dan seraya meminta, kegiatan-kegiatan SKPD di Lingkungan Pemprov Kalbar agar melibatkan TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan.

“Saya yakin dan percaya, para PNS di Lingkungan Pemprov Kalbar banyak yang dapat dikategorikan memiliki kualitas suara seperti penyanyi profesional,” kata Sekda dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Setda Kalbar Drs Sumarno.

Sekda masih dalam sambutannya juga berharap, agar para peserta dapat menggunakan ajang ini guna memperlihatkan potensinya masing-masing, seraya meningkatkan kebersamaan dan keakraban diantara keluarga besar Pemprov. (Lay).

Bengkayang Borneo Tribune

Jumat, 28 Maret 2014

6

1 April, Dishub Berlakukan Parkir Sistem Karcis di 24 Titik 7 UPT “ ”Terkait dengan 24 titik ini, saya sudah memanggil semua juru parkir, dan kita tanya berapa pendapatan rata-rata mereka dalam per hari. Nah dari omzet yang mereka terima itulah, diharapkan untuk tidak melupakan kewajiban negara sebesar 20 persen. Awalnya memang banyak yang menentang. Tapi mengingat kebijakan ini dalam rangka untuk kepentingan jukir yaitu untuk menghindari praktek illegal dan menjaga image mereka, alhamdulillah mereka akhirnya menyetujui,” ungkap Sumastro.

Menurut Sumastro, kebijakan ini tidak hanya untuk para jukir, namun secara tidak langsung masyarakat juga merasa terlindungi dengan diberlakukannya sistem karcis ini. Disamping itu, PAD perparkiran untuk setiap tahunnya, Dishub

Rencana ini, sudah saya persiapkan sejak tahun lalu, yang sebelumnya diawali dengan survey perparkiran pada bulan Juni 2012 kemarin

“

Borneo Tribune, Singkawang Mulai 1 April, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang memberlakukan penerapan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan menggunakan karcis. “Rencana ini, sudah saya persiapkan sejak tahun lalu, yang sebelumnya diawali dengan survey perparkiran pada bulan Juni 2012 kemarin,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, Sumastro.

Dikatakan Sumastro, dari survey perparkiran yang dilakukan pada bulan Juni lalu, sedikitnya ada 24 titik yang bisa dipungut retribusinya untuk peningkatan PAD Kota Singkawang. Sebenarnya ada 90 titik. Hanya saja pemberlakuan ini dilakukan secara bertahap, jadi hanya 24 titik.

akan diaudit oleh BPK RI, karena semuanya masih dalam kontek yang harus dipertanggungjawabkan.

Dengan diberlakukannya sistem karcis dan penarikan sebesar 20 persen oleh Pemerintah Kota Singkawang, Sumastro berharap PAD Singkawang ada kenaikan yang signifikan. Dan kepada

Sumastro masyarakat, pesan Sumastro, diminta harus berani dan tegas kepada jukir.

“Tidak ada uang yang harus dikeluarkan tanpa karcis yang sudah seharusnya dike-

luarkan oleh jukir. Dan karcis tersebut juga harus dipegang oleh masyarakat. Karena sewaktu-waktu Dishub akan melakukan pengundian,” pesannya mengingatkan.

Dan kepada jukir, sambung Sumastro, bagi mereka yang bekerja lebih dari setahun, maka akan diberikan asuransi kecelakaan. “Dan itu bagian dari proteksi saya,” tegasnya.

Dijelaskan Sumastro, besaran jasa parkir yang harus diberikan oleh masyarakat, untuk sepeda sebesar Rp 500, motor sebesar Rp 1000 dan mobil sebesar Rp 2000.

Disamping itu, Sumastro juga mengingatkan, kepada jukir jangan coba-coba berlaku curang kepada masyarakat. Karena, Dishub bakal menurunkan regu tim pengintip, untuk melihat sejauh mana kepatuhan jukir. (RH)

Persit KCK 46 – PMI Singkawang Laksanakan Donor Darah

Anggota TNI sedang mendonorkan darahnya dalam program donor darah memperingati HUT Persit ke-68 di Singkawang.

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun.

Foto Rudi / Borneo Tribune

Borneo Tribune, Singkawang Sebanyak 60 anggota Persit melakukan donor darah di Aula Makodim 1202/ Skw, Kamis (27/3). Beberapa TNI dan rekan-rekan jurnalis juga turut serta dalam kegiatan itu. Donor darah yang dilaksanakan bekerjasama dengan PMI Kota Singkawang

itu, memang secara rutin dilakukan dalam setahun, untuk memperingati HUT Persit ke-68, dan Dharma Pertiwi ke-50 tahun 2014. ”Sebenarnya banyak yang ingin mendonorkan darahnya, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti tensi darah yang ren-

dah, habis sakit, masih menyusui, menstruasi, dan lain-lain, jadi tidak diizinkan untuk mendonorkan darahnya,” ujar Ketua Persit Kartika Candra Kirana Cabang 46 Kodim 1202/Skw, Rini Roby Lukman Lesmana.

Menurut Rini, dalam rangka memperingati HUT Persit

ke-68, dan Dharma Pertiwi ke-50 tahun 2014 ini, tidak hanya semata-mata donor darah saja, namun masih banyak kegiatan lainnya, seperti anjangsana dan olahraga bersama. “Sebenarnya, ulang tahunnya jatuh pada tanggal 3 April, tapi tidak bisa kita laksanakan, lan-

taran sangat berdekatan dengan pelaksanaan pemilu 2014,” ungkapnya.

Dikarenakan kegiatan itu sudah sering dilaksanakan setiap tahunnya, kata Rini, jadi tidak ada lagi rasa takut. Apalagi darah ini banyak sekali yang membutuhkan. “Pepatah mengatakan, setetes darah merupakan nyawa bagi orang yang membutuhkan, berarti mereka yang sudah mendonorkan darahnya pada hari ini (kemarin) sudah menyelamatkan nyawa manusia yang membutuhkan,” ungkap ibu Dandim 1202/Skw yang sejak SMA sudah aktif mendonorkan darahnya ini.

Sementara Ketua Panitia Kegiatan, Ratna Dewi Taufik mengaku baru kali ini melakukan donor darah. Karena pada tahun lalu kondisinya tidak memungkinkan, dan akhirnya dipending. “Rasa takut tidak ada, karena memang sudah niat saya untuk mendonorkan darah,” ungkap Ratna.

Tak lupa Ratna mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pendonor, karena apa yang dilakukan pada hari ini (kemarin) berarti kita termasuk orang yang pernah menyelamatkan nyawa manusia yang membutuhkan darah. (RH)

Forum SKPD Bidang PU Kalbar Kumpul Susun Renja Tahun 2015 Borneo Tribune, Pontianak Dengan melibatkan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kepala Bappeda Kalbar, Kadis Pertanian Kalbar, para kepala Bappeda se-Kabupaten/Kota se-Kalbar, para Kadis Pekerjaan Umum (PU) se-Kabupaten/Kota seKalbar, para kepala BBPJ dan JN wilayah VII Banjarmasin yang diwakili para KSK, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1, Kepala UPT dan Forum SKPD bidang Ke-PU-an. Dinas PU Provinsi Kalbar mengelar forum SKPD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) bidang PU tahun 2015. ”Forum ini sangat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka koordinasi dan singkronisasi membahas rencana program dan. Kegiatan bidang ke-PU-an yang ada di Kabupaten/Kota sesuai kewanangan,”tutur Kadis PU Provinsi Kalbar Ir Jakius Sinyor ketika memberi kata sambutannya pada acara pembukaan yang digelar di hotel Marcure di Pontianak, Kamis (27/3).

Jakius dalam kesempatan

tersebut memaparkan, dalam rangka penyusunan Renja tahun 2015 sebagai arahan dalam perencanaan kedepan pertama yaitu ketersediaan infrastruktur yang sesuai dan basis rencana tata ruang pada PKN, PKSN dan PKW. Kedua yaitu pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, didukung oleh sistim pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutann efisien dan akuntabel sampai dengan kota tampa permukiman kumuh. Prosentase rumah layak huni di Kalbar pada tahun 2013 telah mencapai 92,22 persen dan target yang ingin dicapai sebesar 80.75 persen pada tahun 2015. “Untuk rasio rumah layak huni pada tahun 2013 capaiannya sudah melampaui target yang ingin kita capai pada tahun mendatang, ini hasil pasitif yang kita capai bersama,”ujar Jakius.

Ketiga dijelaskan lagi oleh Kadis PU kalbar ini yaitu berkembangnya jaringan infrastruktur transpotasi dalam mendukung konektifitas

Jakius Sinyor sosial ekonomi. Serta dalam mendukung pusat-pusat pertumbuhan serta membuka isolasi daerah perbatasan dan tertinggal.

Pada tahun 2013 kondisi mantap pada jalan provinsi sebesar 79,31 persen dan target yang ingin dicapai dalam kondisi mantap sebesar 85,15 persen di tahun 2015 nanti.

Sementara untuk jalan Kabupaten/Kota di Kalbar dengan kondisi mantap baru mencapai 58.72 persen pada tahun 2013. “Untuk mencapai jalan baik nasional, Provinsi dan Kabupaten, kita perlu bekerjalebih keras lagi. Karena infrastruktur ini merupakan urat nadi pereknomian dan mendukung capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM),”ujar Jakius.

Keempat lanjut Jakius

Sinyor, yaitu sumber daya air yang mampu berkelanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air. “Pada tahun 2013 kondisi jaringan irigasi dengan kondisi baik baru mencapai 41.05 persen. Sementara jaringan rawa sebesar 68.72 persen pada tahun 2015 panjang jaringan irigasi dan rawa yang akan dipelihara sepanjang 28.000 Meter,”papar Jakius.

Ke limanya lanjut Jakius, bahwa terpenuhinya infrastruktur dasar (Besic infrastructure) dan standar pelayanan minimal salah satunya adalah penyediaan air minum dan sanitasi untul memenuhi kebutuhan dasr masyarakat. “Dalam hal ini, pada tahun 2013 rumah tangga penguna air bersih sebe-

sar 53.96 persen dan target kita pada tahun 2015 sebesar 54.57 persen sedangkan jumlah rumah tangga bersanitasi sebesar 45.80 persen dan target kita pada tahun 2015 sebesar 46,92 persen,”ujarnya.

Dan terakhir ujar Jakius, manajeman aset infrastruktur melalui pemeliharaan rutin dan ketersediaan data dalam mendukung kawasan kumuhn pencapaian target MDG’S air minum dan sanitasi. “Untuk pendataan indikator ini kami perlu data dari Kabupaten/ Kota. Mudah-mudahan data ini bisa disampaikan di forum.

Karena data tersebut juga sangat diperlukan dalam penyususnnan pendataan kegiatan APBN dan penyususnan LPPD,” ujarnya.

Jakius berharap melalui kegiatan ini dapat di jadikan sebagai media komunilasi untuk menciptakan integritas, sinkronisasi dan sinergi antar provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi dari Kabupaten/Kota. (Slt)

Siap Didirikan

Borneo Tribune, Bengkayang Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang menegaskan akan mendirikan tujuh UPT Pendidikan baru di Kabupaten Bengkayang. ”Kita saat ini ada tujuh belas kecamatan. Dari kecamatan itu baru sepuluh UPT, artinya masih ada tujuh UPT yang kita perlukan untuk memenuhi seluruh kecamatan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, Dr. Yan. Tujuh UPT yang rencananya akan dibangun itu seperti UPT Teriak, UPT Sungai Betung, UPT 17, UPT Lumar, UPT Monterado, UPT Jagoi Babang, dan UPT Sungai Raya Kepulauan. ”Rencana kita, pendirian UPT baru untuk pendidikan ini akan kita laksanakan tahun ini,” jelas Yan. Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot menjelaskan, pendirian UPT baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan IPM Kabupaten Bengkayang. ”Saat ini IPM kita masih rendah, kita berharap dengan adanya UPT baru IPM kita bisa meningkat,” jelas Bupati. (Mu).

Panitia MTQ Siap Action Borneo Tribune, Bengkayang Panitia Bidang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXV Provinsi Kalimantan Barat menyatakan siap untuk melaksanakan setiap sesi pertandingan. ”Kita khusus untuk kepanitiaan bidang musabaqah hanya tinggal action saja,” demikian dikatakan H. Miraj, Ketua Bidang Musbaqah saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/3).

Miraj menjelaskan, lokasi untuk pertandingan final.

Tempat yang akan digunakan seperti kantor Bupati Bengkayang, Mesjid Agung, dan Gedung Pesparawi untuk tempat pendaftaran. ”Jadwal juga sudah final, dan hanya tinggal pelaksanaan saja,” jelasnya.

Pendaftaran akan dilaksanakan tanggal 25-26 April.

Pendaftaran dimulai sekitar pukul 08.00 hingga selesai. ”Peserta yang masuk dalam kafilah dari seluruh Kabupaten/Kota sebanyak 1. 025,” ucap dia (Mu).

Isu Tentang Pembukaan Pendaftaran Anggota Polri

Isbullah: Konfirmasikan Dulu kepada Pihak Kepolisian Borneo Tribune, Singkawang Polres Singkawang meminta kepada masyarakat untuk tidak percaya dengan banyaknya pesan yang beredar melalui Broadcast Blackberry Mesengger (BC BBM), tentang informasi pembukaan pendaftaran anggota Polri. “Pendaftaran itu baru dibuka setelah Ujian Nasional (UN). Jadi, banyaknya pesan yang beredar itu, jangan langsung percaya begitu saja. Cek dulu kebenarannya, serta konfirmasikan hal tersebut ke pihak kepolisian terdekat,” kata Kasat Binmas Polres Singkawang, AKP Isbullah.

Terkait dengan penerimaan itu, Isbullah mengatakan, jika Polres Singkawang sudah mensosialisasikan pembukaan polisi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Singkawang.

Untuk menarik minat siswa, Polres Singkawang juga membawa polisi laki-laki (Polki) dan Polisi Wanita (Polwan). ”Bersama dengan Bag Sumda kita melakukan sosialisasi khusus untuk siswa kelas XII di SMA/SMK/ MA di Kota Singkawang,” kata Isbullah.

Dikatakan Isbullah, sosialisasi itu sudah dilakukan sejak Jumat, 21 Maret 2014 di MAN Model Kota Singkawang. Kemudian dilanjutkan, Senin, 24 Maret SMA 1, Selasa, 25 Maret, di SMK 3. “Dan terakhir Rabu, 26 Maret di SMK 2,” jelasnya.

Menurut Isbullah, sosialisasi itu tidak hanya mengenai penerimaan Polri tahun ini saja. Tetapi juga, mengenai kenakalan remaja saat ini.

Selain melalui sosialisasi, informasi penerimaan anggota Polri ini juga disampaikan melalui Babinkamtibmas. Saat ini polisi terlihat gencar menyebarkan informasi penerimaan ini. Pasalnya, untuk penerimaan polisi wanita tahun ini jauh lebih besar dari biasanya. “Kita sudah menginformasikan ini melalui Babinkamtibmas untuk rekrutmen polisi.

Apalagi penerimaan tahun ini lebih besar dari tahuntahun sebelumnya,” tambahnya.

Menurut Isbullah, siswa terlihat antusias untuk mengikuti penerimaan ini. Selain bertanya, bahkan ada diantara mereka berusaha mempersiapkan persyaratannya. “Pada intinya, Polres Singkawang siap memfasilitasi dan di Bag Sumda siap melakukan pembinaan,” ungkapnya. (RH)

Jumat, 28 Maret 2014

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

Hukuman Denda dr.

Fadli Dibayar Lunas Januari-Maret 22 Kasus DBD

Warga Diminta Terapkan 3M Borneo Tribune, Sanggau Kasi Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan(P2 dan Kesling) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sanggau, H. M. Saleh S mengatakan selama tiga bulan terakhir, Januari hingga Maret 2014 angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sanggau terjadi 22 kasus, diantaranya 17 suspek dan 5 positif.

Saleh mengungkapkan, dari data tersebut, usia anak-anak antara 5-14 tahun sangat rentan terserang DBD. Penyebaran kasus tersebut hingga ke ibu kota kecamatan.

“Kalau kita amati, ada kecenderungan penyebaran kasus hingga ke ibu kota Kecamatan,” ujarnya Kamis (27/3) siang kemarin.

Jika dibandingkan dengan kasus DBD tahun 2013 lalu, Januari hingga Maret ada 22 kasus. Total hingga Desember 2013 27 kasus plus 1 meninggal dunia. ”Trendnya memang menurun jika dibandingkan tahun lalu, tetapi penyebarannya di tahun 2014 lebih merata,” ungkapnya.

Saleh menuturkan, untuk tahun 2014, Kecamatan yang terdata suspek DBD dan perlu diantisipasi adalah Kecamatan Meliau dengan 2 kasus (suspek), Kecamatan Kapuas dengan 8 kasus (suspek), Kecamatan Bonti dengan 2 kasus (suspek), Kecamatan Parindu 1 kasus (suspek), Kecamatan Beduai dengan 1 kasus (suspek), Kecamatan Sekayam 1 kasus (suspek) dan Kecamatan Entikong 3 kasus (suspek) dengan total 17 kasus (suspek).

Sementara DBD yang terdata positif berada di empat Kecamatan yaitu Kecamatan Kapuas dengan 2 kasus, Kecamatan Parindu dengan 1 kasus, Kecamatan Sekayam dengan 1 kasus dan Kecamatan Entikong dengan 1 kasus. ”Suspek itu beda dengan positif DBD. Biasanya ini hanya gejala deman seperti halnya DBD. Tetapi bukan DBD ya. Kalau seperti itukan kita harus segera bertindak,” ujarnya.

Saleh menjelaskan, untuk mencegah penyebaran penyakit lebih meluas, dari Dinas Kesehatan telah menurunkan sebanyak 7-10 tim petugas fogging untuk melakukan pengasapan ke sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi perkembangbiakan nyamuk berbahaya tersebut. ”Fogging ini hanya bersifat sementara membunuh nyamuk dewasa, tetapi yang lebih baik itu adalah dengan menerapkan pola prilaku hidup bersih dan sehat serta 3 M yaitu mengubur, menguras dan mendaur ulang. Ini yang penting yang harus dilakukan masyarakat agar tidak terserang DBD,” pungkasnya. (rtn)

Borneo Tribune, Sanggau Isteri dr. Fadli Persi, MARS, Yeni Fransiska (26), Kamis (27/3) pagi kemarin menyerahkan uang denda Rp. 50 juta atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Kalbar di Pontianak terhadap dr.

Fadli yakni 2 tahun 6 bulan ditambah dengan denda Rp. 50 juta subsider 3 bulan. Penyerahan uang denda tersebut dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau yang diterima langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Sanggau, Rya Dilla Fitri.

Ketika ditemui, Yeni menegaskan bahwa kedatangannya ke Kejari Sanggau untuk membayar hukuman denda Rp. 50 juta sesuai dengan putusan kasasi dari MA. Pembayaran denda tersebut merupakan keinginan dari dr. Fadli dan disetujui oleh pihak keluarga. ”Sesuai dengan putusan kasasi, kita bayar dendanya,” ujarnya.

Yeni mengatakan, dengan dibayarnya denda tersebut merupakan satu upaya hak terpidana untuk mendapatkan haknya mengurus pembebasan bersyarat (PB). ”Kita coba upaya haknya (dr. Fadli) untuk mengurus PB-nya. Putusannya ‘kan 2 tahun 6 bulan, denda Rp. 50 juta dengan subsider 3 bulan kalau kita tidak mampu bayar. Dan kita sudah bayarkan dendanya,” ungkapnya.

Yeni menjelaskan, bahwa ia menerima salinan putusan kasasi MA sejak dua minggu yang lalu. Petikannya

DENDA. Isteri dr. Fadli, Yeni Fransiska saat menyerahkan denda Rp. 50 juta atas putusan MA ke Kejari Sanggau yang diterima oleh Kasi Pidsus Kejari Sanggau, Rya Dilla Fitri, Kamis (27/3) pagi di Kejari Sanggau. Foto: Ratna Sari/Borneo Tribune. pun menguatkan vonis hukumannya yang dijatuhkan PT (Pengadilan Tipikor). “Jadi kita langsung koordinasi dengan pihak Rutan Klas IIA Pontianak, kalau mau ikut program PB harus bayar denda ini dan dari dr. Fadli juga minta denda ini dibayarkan.

Kalau dr. Fadli sudah menjalankan hukumannya selama 1 tahun 2 bulan,” jelasnya.

Yeni menambahkan, bahwa setelah denda ini dibayarkan, ia akan ke Rutan Klas IIA Pontianak untuk menyerahkan bukti pembayaran denda tersebut.

Sementara itu, Kasi Pidsus

Kejari Sanggau, Rya Dilla Fitri mengatakan bahwa pihaknya telah menerima denda dr. Fadli yang dibayarkan langsung oleh isterinya, Yeni Fransiska. ”Sudah kita terima dendanya. Kita langsung buatkan berita acara yang denda dan langsung diserahkan ke bendahara dan dibuatkan surat setoran bukan pajak (SSBP). Bendahara pun langsung menyetorkan ke Bank untuk pengesahan SSBP, setelah mendapat pengesahan, SSBP itu kita berikan ke ibu Fadli dan dikirim ke Rutan Klas IIA Pontianak,” jelasnya. Rya

mengungkapkan, kalau terkait PB, itu merupakan kewenangan pihak Rutan. Terpenting, pihaknya sudah melakukan eksekusi. dr. Fadli diketahui saat itu sebagai PPK pada tahun 2006. Putusan Kasasi MA RI terhadap terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pengadaan obat cacing dan multivitamin di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sanggau, dr. Fadli Persi, MARS dengan nomor putusan 2327K/pid.sus/2013 tertanggal 18 Februari 2014.

Rya menambahkan, dari

tiga putusan kasasi MA yang telah keluar untuk Ruth, Polan dan dr. Fadli, baru dr.

Fadli yang membayar denda sesuai putusan MA. Putusan kasasi tersebut menyatakan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Kalbar di Pontianak yakni 2 tahun dan 6 bulan ditambah dengan denda sebesar Rp. 50 juta dan subsider tiga bulan kurungan. Pihaknya telah melakukan eksekusi terhadap dr. Fadli pada Kamis (20/3) sekitar pukul 17.00 WIB belum lama ini di Rutan Klas IIA Pontianak. (rtn)

KTNA Landak Laksanakan Rakor Borneo Tribune, Ngabang Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Landak, Kamis, (27/3) melaksanakan rakor bertempat di Kantor BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

Rakor diikuti semua KTNA se Kecamatan Ngabang, hal tersebut guna membahas keberangkatan KTNA Landak dalam mengikuti Penas, di Malang bulan Juni dalam wakyu dekat ini.

Saidan Ameng, Ketua KTNA Kabupaten Landak, kepada wartawan di Ngabang mengatakan Rakor akan dimulai dari tanggal 7 – 12 Iuni 2014, merupakan kegiatan rutinitas organisasi.

“Maksimalnya dilaksanakan 3 tahun sekali,” terangnya.

Ia menambahkan semestinya menurut aturan organisasi dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, namun karena akan dilaksanakan Pilpres, kegiatan tersebut didahulukan.

Syaidan menginformasikan, oleh tingkat Nasional untuk KTNA Kalbar diminta mengirim 550 peserta.

Peserta dari Kabupaten Landak sendiri, awalnya direncanakan mengirim 70 orang peserta, setelah seleksi di Provinsi, dari Kabupaten Landak dikurangi 40 orang, sehingga peserta yang akan berangkat ke Penas tersebut berjumlah 35 orang, terdiri dari 30 orang

Rakor KTNA Landak bertempat di BPP Kecamatan Ngabang Kamis (27/3).

KTNA dan 5 peserta ditambah pendamping dan peninjau.

“Yang jelas tenaga yang akan berangkat ke Penas ini kita rekrut 1 dari Badan penyuluhan dan 1 orang dari Kesra kemudian ada juga dari pengusaha, koperasi dan petani pemula,” bebernya.

Dengan demikian sesuai dengan surat dari kementerian yang disampaikan kepada semua kepala daerah, di mana setiap daerah harus dapat menyiapkan anggaran untuk KTNA termasuk Kabupaten Landak.

“Memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gubenur Kalbar di Bengkayang beberapa waktu lalu, bahwa dalam hal ini Pemerintah tidak bisa membantu tapi wajib membantu KTNA, makanya

sebagai ketua KTNA Kabupaten Landak, melakukan rakor untuk menentukan bagaimana penanggulangan dana yang kita butuhkan untuk keberangkatan, karena dana yang kita ajukan beberapa waktu lalu belum mendapat respon dari Pemda Landak,” keluhnya.

Dengan demikian seraya berharap kepada kepala Badan penyuluhan Kabupaten Landak juga bisa memberikan solusi yang terbaik karena kegiatan ini memerlukan dana yang cukup besar .

Kepala BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) Kabupaten Landak, Paiman, mengatakan, pelaksanaan Penas yang akan diikuti oleh KTNA Kabupaten Landak ini merupakan sebuah kegiatan

Nasional sehingga diharapkan akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan daerah.

Terkait dengan masalah dana keberangkatan KTNA ke Pekan Nasional (Penas) KTNA yang akan dilaksanakan di Malang, Juni mendatang, seraya mengatakan KTNA bisa melakukan kordinasi dengan BP4K, kendati kegiatan apapun sifatnya yang akan dilakukan kalau tanpa adanya kordinasi maka semuanya tidak dapat berjalan mulus.

“Saya rasa untuk masalah pembiayaan, ini harus kita kordinasikan bagaimana baiknya apalagi ini menyangkut kepentingan kita bersama,” ungkapnya.

Hanya memang kalau untuk penyuluhan tugas utamanya

adalah pembinaan dan bukan penganggaran dalam arti untuk melakukan konsulasi dan pembinaan, sehingga dalam hal penganggaran, pihaknya sama sekali tidak di perbolehkan untuk menganggarkan biaya karena ini disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan. ” Hanyakan yang sekarang ini yang juga kita pertanyakan biaya pembinaan ini di mana sementara untuk menganggarkan itu kita tidak di perbolehkan dan ini yang masih kita kaji,” ungkapnya.

Dengan demikian untuk KTNA ini pihaknya akan melakukan pematangan kordinasi sehingga antara penyuluh dan KTNA akan memiliki hubungan kerja yang baik.

Dengan demikian dalam hal melakukan pembinaan, kelompok ini juga dapat melakukan pembinaan usaha dalam arti juga memiliki usaha sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kelompok ini akan memiliki kekuatan yang optimal. Selain itu, KTNA juga sebaiknya bisa melakukan kordinasi dengan penyuluh kapan waktu tugas yang dapat dilakukan bersama - sama di lapangan. ” Jadi memang tugas seorang penyuluh itu banyaknya di lapangan, dan juga tidak ada acara yang menjadwalkan pertemuan di tempat khusus tetapi penyuluh itu bisa menyuluh di nama saja bisa,” ungkapnya.( Syah)

Kemampuan Pabrik Terbatas

Perkebunan Sawit Swasta Wajib Dirikan Pabrik Borneo Tribune, Ngabang Dalam menjawab pertanyaan wartawan, Selasa, (25/3) di Ngabang, Kadis Perkebunan dan

KEHILANGAN STNK KB 2357 LK NR: MH1KC2118BK043604 NM: KC21E-1043561 A/N PT.GEMILANG SAWIT KENCANA Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

Alpius, S.Sos. MM. FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune

Kehutanan, Alpius, menegaskan setiap perusahaan sawit harus dapat membangun pabrik CPO. Bila tidak, sangat sulit bagi mereka untuk mengolah CPO, karena pabrik milik PTPN 13 Kebun Ngabang, dan PT ANI, tidak akan mampu sepenuhnya melayani sawit pihak ketiga.

Perusahaan ini harus mengutamakan sawit dari kebun milik mereka sendiri.

Ia melihat kondisi antrian yang terjadi di pabrik milik PTPN 13 Kebun Ngabang yang tidak tertib, sehingga sering terjadi keributan.

Menurutnya untuk menghindari hal tersebut kepada para petani diminta agar panen lebih awal, yaitu pertengahan bulan, jangan menunggu tanggal 18,19, 20, karena setiap bulan tanggal tutup buku dilakukan pada tanggal 20. Karena

masing-masing ingin mengejar tanggal tutup buku akibatnya terjadilah antrian yang panjang.

Padahal itu tidak semestinya terjadi bila petani melakukan panen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan perusahaan. “ Marilah kita tertib dan ikuti aturan yang berlaku, karena peraturan yang dibuat adalah untuk kebaikan kita bersama, “ imbaunya. (Syah)

Sekadau Borneo Tribune

Jumat, 28 Maret 2014

8

Kamasi-Lores Dewan PAW Dilantik Borneo Tribune, Sekadau Setelah melewati proses panjang administrasi pergantian antar waktu (PAW), dua anggota DPRD Kabupaten Sekadau,Yuhilda Harahap di gantikan Lores dan Musa A digantikan Kamasi yang keduanya dari Parpol PPN. Sidang Paripurna istimewa pengucapan sumpah janji penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sekadau massa bakti 2009-2014 dipimpin Ketua DPRD Sekadau, Aloysius diruang si-

dang paripurna DPRD Kabupaten Sekadau, Kamis (27/3).

Hadir dalam kegiatan, Bupati Sekadau, Simon Petrus,Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Kapolres AKBP Agus Triatmaja, Dandim 1204 Sanggau, Letkol Inf. Zulkifli, Kejari Sekadau, Sukardi, KPU Kabupaten Sekadau serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tamu udangan.

Ketua DPRD Sekadau, Aloysius mengatakan dasar

penganti antar Waktu (PAW) menyusul dikeluarkannya, Surat Keputusan PAW dua Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Persatuan Nasional.

Aloysius, mengatakan kedua anggota DPRD PAW setelah dilantik dapat bekerja sesuai dengan tufoksi anggota legislatif, yakni sebagai legislasi, monitoring (pengawasan) dan penganggaran (budgeting). Selain itu, sebagai wakil raykat dapat memperjuangkan aspirasi masya-

rakat dalam bidang pembangunan dan lainnya.

“Untuk itu diharapkan anggota DPRD yang baru dilantik PAW secepatnya menyesuaikan diri dan bisa melaksanakan kerja dengan sebaik-baiknya sebagai mitra lembanga eksekutif,” kata Alysius.

Proses PAW memerlukan waktu yang cucup panjang.

Setelah melewati proses kemudian dikeluarkannya surat perberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Sekadau oleh Gubenur

Kalimantan Barat berdasarkan SK No: 142 atas nama Lores, mengantikan Yuhilda Harahap dapil I Kecamatan Sekadau Hilir, dan SK No 143 atas nama Kamasi mengantikan Musa. A Partai PPN Dapil III Kecamatan Belitang hilir, Belitang dan Belitang Hulu.

“SK ditetapkan di Pontianak pada tanggal 5 Pebruari 2014, oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis,” papar Nurhadi saat membacakan SK Gubernur Kalimantan Barat. (Mto).

Pelantikan dua Anggota DPRD PAW diruang sidang paripurna DPRD kabupaten Sekadau, Kamis Siang (27/3).// foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Bupati Lantik 141 Orang Penjabat Eselon Borneo Tribune, Sekadau Sejumlah pimpinan satuan Perangkat kerja Derah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau berwajah baru usai pelantikan pejabat eselon I, II, III, IV dan V kemarin. Wajah-wajah baru pejabat eselon II itu mewarnai pejabat dilingkungan sekretariat Pemerintah Daerah.

Sedikitnya ada 141 orang yang dilantik Bupati Sekadau, Simon Petrus, Kamis kemarin (27/3). Dari ratusan pejabat yang dilantik, 10 nama penjabat struktural eselon II.b, 19 orang diantaranya eselon III.a, 21 orang eselon III.b, 71 orang eselon IV.b, 6 orang eselon IV.a. terakhir ada 14 orang pejabat eselon V.a.

Bupati Sekadau, saat memberikan arahan usai melantik pejabat eselon mengatakan perpindahan tempat tugas dijajaran Pemerintahan merupakan hal biasa. Tujuannya, tak lain sebagai wadah promosi jabatan dan profesionalisme kinerja PNS. “Tukar-tukar tempat kerja di Pemerintah sudah biasa, ini salah satu bentuk promosi Jabatan. Jangan pula ada yang berfikir tidak berada di lahan basah. Semuanya sama. kita mengembangkan tugas melayani masyarakat,” kata Simon, di aula Kantor Bupati Sekadau kemarin.

Hadir dalam agenda itu, Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Aloysius, Wakil Bupati sekadau Rupinus, jajaran Forkompinda Kabupaten Sekadau, Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sekadau, sejumlah Camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para Pewarta serta sejumlah tamu undangan.

Simon mengatakan, jabatan adalah amanah dan kepercayaan pimpinan kepada jajaran SKPD. Oleh sebab itu, jabatan atau tugas yang diberikan tersebut meskinya dapat dijalankan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik dalam melaksanakan tugas.

“Pertukaran tempat tugas itu tentu ada penilaian dari prestasi kerja pegawai. Pemerintah Daerah mencari yang benar bekerja, bukan orang yang hanya ingin jabatan,” timpalnya.

Bupati berharap perangkat SKPD yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dengan baik, menuju kinerja pemerintah yang baik pula sesuai dengan konsep good gavormance.

“Terima kasih atas pengabdian bapak ibu sekalian yang sudah menjalankan tugas dengan baik ditempat tugas yang lama. Semoga tempat tugas yang baru semakin memberi semangat kerja, dan bisa melayani masyarakat dengan baik,” tutupnya. (Mto).

Bupati Sekadau memberikan SK secara simbolis kepada para pejabat eselon II yang dilantik diaula Kantor Bupati Sekadau Kamis kemarin (27/3).// foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH

Lapak PKL Tepian Kapuas Menjamur

PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

“FKPKLA tidak tahu menahu soal adanya pembangunan lapak-lapak di lokasi eks kebakaran di tepi sungai Kapuas. Belum ada pihak yang berkoordinasi dengan FKPKLA soal lapak-lapak itu,” tegas Harison, Ketua Forum Komunikasi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan (FKPKLA) Kabupaten Sekadau.

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

Harison. foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Sekadau Lokasi eks pasar kaki lima tepian sungai Kapuas yang beberapa waktu lalu ludes akibat kebakaran sudah disterilkan

oleh Pemkab Sekadau. Namun, belakangan lapak-lapak pedangan kaki lima kembali bermunculan di lokasi tersebut. Belum diketahui persis

kapan dan siapa yang mulai mendirikan lapak.

Forum Komunikasi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan (FKPKLA) Kabupaten Sekadau, Horison, mengaku tidak bertanggungjawab atas menjamurnya lapak-lapak baru di lokasi eks kebakaran tersebut.

Harison mengaku pihaknya sama sekali tidak pernah dikoordinasikan oleh pihak yang membangun lapak di lokasi itu.

“FKPKLA menyatakan tidak tahu menahu soal adanya

Warga Sediok Minta Jalan Diperbaiki Borneo Tribune, Sekadau Curah hujan menguyur sejumlah wilayah di Sekadau termasuk di Desa Balai Sepuak Kecamatan Belitang Hulu beberapa hari lalu. Walau banyak warga bersyukur hujan turun, pasca kemarau panjang, namun ada pengaruh besar terhadap kondisi jalan.

Jalan menuju dari Desa Balau sepuak menuju Dusun Sediok misalnya berlumpur pasca hujan deras beberapa hari lalu.

Oleh sebab itu Warga Dusun Sediok Desa Balai Sepuak meminta PT Grand Utama Mandiri salah satu perusahan perkebunan kelapa sawit disana memperbaiki jalan mereka.

“Keluhan warga Dusun sediok terhadap jalan sedioksepuak yang terkendalam ketika hujan, karena belum di sartu oleh PT GUM. Untuk kami berharap bisa disertu agar tidak becek ketika hujan,” sebut Akat salah seorang warga dusun sediok via telepon kemarin.

Akat mengagabarkan saat musim hujan, jalan yang masih belum dikeraskan itu sulit dile-

wati karna berlumpur. Untuk itu, warga disana berharap Perusahaan bisa memperhatikan kepentingan, terlebih bisa membantu masyarakat mengatasi persoalan pembangunan terutama peningkatan infrasturukur jalan menuju Dusun Sediok.

“Harapan kami jalan SediokBalai Sepuak ini secepatnya bisa dikeraskan (sertu,red). Karena selain masyarakat, Perusahan juga sering mengunakan jalan itu melewati jalan poros dari Balai Sepuak menuju Daerah Sintang tiap hari,” harapnya.

Selain itu, Akat mengatakan jalan dari arah Balai Sepuak menuju Sediok cukup aktif dilintas kendaraan perusahaan PT Grand Utama Mandiri setiap harinya. “Untuk itu, kami dari dusun sediok mohon kepada Pemda Sekadau supaya memerintahkan PT GUM supaya bisa mengeraskan badan jalan (laterit),” tutupnya.

Sementara itu, pihak perusahaan PT Grand Utama Mandiri belum dapat dikonfirmasi terkait usulan dari masyarakat Dusun Sediok sampai. (Mto).

pembangunan lapak-lapak di lokasi eks kebakaran di tepi sungai Kapuas. Belum ada pihak yang berkoordinasi dengan FKPKLA soal lapak-lapak itu,” tegas Harison, kemarin.

Harison tidak ingin FKPKLA dikait-kaitkan dengan hal itu.

Meski sempat menolak untuk direlokasikan ke pasar Plamboyan II, namun FKPKLA tidak pernah berniat mengembangkan lapak di lokasi baru.

“Sekali lagi saya katakan ini diluar pengetahuan kami,” tutup Harison. (Mto).

Sintang-Melawi Jumat, 28 Maret 2014

Borneo T Tribune

9

Akhir Maret 2013, Distribusi Logistik Pemilu Dimulai

Tumpukan Kotak Suara Pemilu Legislatif Borneo Tribune, Nanga Pinoh KPU Kabupaten Melawi akan memulai pendistribusian logistik Pemilu Legislatif (Pilegs) setiap PPK pada akhir Maret mendatang. Namun saat ini hampir seluruh logistik Pemilu

sudah selesai dilakukan penyortiran, termasuk surat suara untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD yang juga telah selesai dilipat.

Anggota KPU Kabupaten Melawi, Hutapiadi mengung-

Pemekaran Desa dan Kecamatan

Jadi Kendala Distribusi Raskin

Borneo Tribune, Sintang REALISASI pendistribusian beras miskin (raskin) Perum Bulog Sintang untuk triwulan pertama pada 2014 belum sesuai target. Hal ini terjadi karena adanya pemekaran desa dan kecamatan yang ada di wilayah perbatasan.

Desa yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yakni mulai dari Kecamatan Ketungau Tengah, Desa Wana Bhakti, Desa Mungguk Gelombang, Desa Nanga Kelapan dan Desa Semareh.

Sementara itu desa di Kecamatan Ketungau Hulu, yaitu Desa Sungai Saya Seria, Desa Muakan Petinggi, Desa Rasau, mengimbau Desa Jasa, Desa Nanga pada pengurus Bayan, Desa Sebuluh, Desa Riam Sejawak, Desa raskin di dua Engkeruh dan Desa kecamatan Sungai Kelik. perbatasan yang “Kita mendistribusikan belum menerima baru raskin sebesar 70 persen, jatah agar segera untuk per mengambil ke bulannya sebanyak 587,445 ton dari 1,172 Perum Bulog yang ditargetkan. Kabupaten Melawi 185 kilogram Sintang dengan jumlah penerima 12,374 RTS-PM dan Kabupaten Sintang 377,235 kilogram dengan jumlah penerima 25,149 RTS-PM seharusnya sudah bisa mencapai target jika tak terkendala pemekaran desa dan kecamatan,” ungkap Kasubdivre Sintang, Nancy Savira, di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Menurutnya, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pihak dari wilayah perbatasan. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda. Pasalnya sejumlah desa tersebut mengalami pemekaran desa maupun kecamatan. Sehingga harus dihitung kembali, karena secara administrasi masih menginduk ke kecamatan maupun desa yang lama.

Di samping itu transportasi, baik darat maupun air turut menjadi kendala sebagai dampak dari kemarau panjang. “Saya mengimbau pada pengurus raskin di dua kecamatan perbatasan yang belum menerima jatah agar segera mengambil ke Perum Bulog Sintang,” pesannya.

Menurutnya, stok 3 bulan ke depan masih aman, sebab masih ada stok beras sebanyak 1500 ton. (end)

kapkan, sebelum dilakukan pengiriman seluruh logistik ke tingkat kecamatan, setiap PPK terlebih dahulu akan mengecek dan menyortir kelengkapan logistik tersebut.

“Jadi pengecekan dilakukan di KPU Kabupaten Melawi dan PPK datang langsung ke sini. Saat ini tinggal PPK Nanga Pinoh dan Belimbing saja yang belum sortir,” ujar anggota KPU Kabupaten Melawi, Hutapiadi.

Hutapiadi mengungkap-

kan, pada 31 Maret mendatang akan menjadi awal pendistribusian logistik ke sejumlah PPK. Pendistribusian logistik tersebut sengaja dilakukan dekat dengan pelaksanaan pencoblosan.

Mengingat tak seluruh PPK memiliki gudang tempat penyimpanan logistik pemilu tersebut.

“Karena soal logistik ini juga rawan kalau kita distribusikan terlalu cepat.

Soal keamanan di PPK serta banyak yang tidak memiliki

gudang. Pendistribusian dari PPS ke KPPS minimal satu hari sebelum pencoblosan,” timpalnya.

Penyelenggara Pemilu, sambung Huta, sudah melakukan pemetaan terhadap sejumlah daerah pendistribusian. Terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau dengan kondisi infrastruktur yang buruk. Bahkan pihaknya sudah mengantisipasi untuk mengupah orang untuk memikul langsung logistik tersebut.

“Musim hujan saat ini memang tentu membuat biaya pendistribusian menjadi tinggi, karena ada daerah yang sulit dimasuki motor.

Tentu terpaksa kita upah orang untuk memikulnya,” paparnya.

Menurutnya, daerah yang sulit diakses sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Ella dan Kecamatan Menukung, termasuk beberapa desa, di Kecamatan Pinoh Selatan. Saat musim hujan, kendaraan sulit ma-

“

“

Rakornis Pemuda dan Olahraga Borneo Tribune, Nanga Pinoh RAPAT Kordinasi Teknis (Rakornis) tingkat Provinsi Kalbar, Bidang Pemuda dan Olahraga tahun ini akan digelar di Kabupaten Melawi. Rapat yang akan membahas tentang sinkronisasi soal olahraga unggulan tersebut diperkirakan akan dilaksanakan pada April mendatang.

“Melawi menjadi tuan rumah Rakornis, bidang pemuda dan olahraga tahun 2014. Ini merupakan kegiatan tahunan. Di mana masing-masing kabupaten akan memaparkan tentang olahraga unggulan serta persoalan olahraga dan kepemudaan di masing-masing daerahnya. Insya Allah akan dilaksanakan pada April mendatang,” ungkap Kepala Disporabudpar Kabupaten Melawi, Bachtiar AL, di ruangan kerjanya, kemarin.

Bachtiar memaparkan, untuk di Kabupaten Melawi, cabang olahraga yang menjadi unggulan hanyalah atletik dan cabang olahraga tersebut pernah menjadi andalan di beberapa even di tingkat provinsi. Sementara untuk cabang olahraga lainnya, terkendala tidak adanya lapangan olahraga.

“Kita di Melawi tidak ada gedung indoor, di mana setiap cabang olahraga memiliki lapangan masingmasing. Sehingga pengembangan olahraga di Kabupaten Melawi pun bisa terus maju. Di Melawi ini kita belum bisa membangun gedung indoor, karena terkendala persoalan dana. Para investor pun tidak ada yang berani menginvestasikan melalui bidang olahraga,” terangnya.

Lebih lanjut, Bachtiar mengatakan, di Melawi, masing-masing kecamatan akan diminta perwakilan dari organisasi kepemudaan untuk menghadiri Rakornis ini nantinya. Sehingga Pemerintah Provinsi Kalbar juga bisa mendengar langsung keluhan dan persoalan tentang dunia olahraga di masing-masing kecamatan di Kabupaten Melawi.

“Rakornis ini merupakan agenda tahunan. Namun pengembangannya bagi Melawi sendiri tidak ada.

Padahal kegiatan Rakornis ini merupakan sebuah langkah dalam mensinkronisasikan persoalan olahraga di masing-masing kabupaten,” ingatnya. (eko)

TUMPUKAN KOTAK SUARA, sejumlah kotak suara yang akan dipergunakan pada Pemilu Legislatif 9 April mendatang masih terlihat bertumpuk di gudang KPU Melawi. Pendistribusian seluruh logistik baru akan dimulai pada akhir Maret.

FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune

suk untuk membawa logistik. Sedangkan untuk Kecamatan Sokan, Tanah Pinoh dan Tanah Pinoh Barat musim hujan justru akan lebih mempermudah pendistribusian, mengingat sebagian besar desa berada di tepian sungai dan bisa menggunakan perahu yang berukuran besar untuk mengangkut logistik tersebut.

“Ada beberapa desa, di Ella seperti Penyuguk, Nanga Nyuruh, Perembang, sedangkan di Menukung, seperi Desa Mawang Mentatai, Melona, termasuk Batas Nangka. Di Kecamatan Belimbing pun ada, seperti wilayah Upit, Langan, Balai Agas serta Nanga Raya,” katanya.

Hutapiadi menambahkan, jenis kotak suara yang dipergunakan di setiap TPS akan beragam. Untuk surat suara DPR RI diwajibkan untuk tetap menggunakan kotak suara lama yang menggunakan bahan alumunium di seluruh TPS. Sedangkan untuk DPRD dan DPD akan bervariasi, ada daerah yang menggunakan kotak suara berbahan kardus, ada juga yang tetap menggunakan alumunium.

“Daerah yang jauh dan susah diakses, pakai alumunium. Kalau dekat, pakai yang bahan kardus, kecuali kotak surat DPR RI seluruhnya pakai alumunium. Alasannya saat pengembalian empat jenis formulir rekapitulasi perhitungan suara di TPS semuanya harus dimasukkan ke dalam kotak suara DPR RI,” jelasnya. (eko)

Beras Bantuan Bencana Kekeringan Belum Disalurkan BPBD Tunggu Instruksi Bupati Melawi Borneo Tribune, Nanga Pinoh BANTUAN beras bencana yang rencananya akan dialokasikan untuk masyarakat yang mengalami gagal panen ternyata hingga kini belum disalurkan. Padahal bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalbar sudah ada sebanyak 10 ton dan kini masih menunggu kepastian kapan pendistribusiannya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Jhon Murkanto mengungkapkan, pihaknya sendiri kini masih menunggu instruksi dari Bupati Melawi.

“Berasnya sudah siap, dari provinsi 10 ton dan dari kita 1 ton, tinggal mendistribusikan kepada warga. Na-

mun kita belum tahu kapan pastinya. Sebab masih menunggu instruksi dari Bupati,” ujar Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Jhon Murkanto, di ruang kerjanya, Kamis (27/3).

Menurutnya, kewenangan soal bantuan beras tersebut sejatinya ada di tangan Dinas Pertanian Kabupaten Melawi. Sebab bantuan itu dari Dinas Pertanian Provinsi Kalbar yang diserahterimakan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Melawi.

“Jadi sebenarnya yang tepat itu konfirmasi ke Dinas Pertanian Kabupaten Melawi, bagian penyuluhan.

Karena memang serah terimanya ke sana. Kalau kita ini hanya tempat pe-

nyimpanan saja, kebetulan ada gudangnya,” timpalnya.

Sesuai dengan SK dari Bupati Melawi, tiga kecamatan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan bencana kekeringan, yang menimbulkan dampak gagal panen. BPBD sendiri telah melakukan survei ke lapangan untuk memastikan laporan yang diterima warga.

“Setelah kita survei memang terjadi bencana kekeringan yang mengakibatkan gagal panen,” paparnya.

Jhon Murkanto menambahkan, untuk mengantisipasi gagal panen atau puso, peran penyuluh pertanian memang sangat dibutuhkan.

Sehingga tidak sampai ter-

jadi gagal panen seperti yang terjadi sekarang ini.

“Harusnya bisa diprediksi kapan musim kemarau dan kapan musim hujan. Apalagi inikan tanam padinya di ladang atau daerah berpindah, kalau gagal panen sekali saja mereka tidak punya cadangan beras,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesra, Suhardiman mengungkapkan, Kecamatan Menukung memang sudah ada mendapatkan SK penetapan sebagai darurat bencana kekeringan, namun tidak untuk kecamatan lainnya.

“Karena dari Ella Ilir dan Menukung, kita belum mendapat laporan resmi dari kepala desanya.

Untuk Menukung memang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagai daerah gawat darurat,”

timpalnya.

Dia mengungkapkan, rencananya beras tersebut akan disalurkan kepada Kecamatan Menukung sebanyak 5 ton, sedangkan 5 ton lagi diserahkan untuk Kecamatan Ella Ilir dan Kecamatan Sayan, kendati pun belum ditetapkan sebagai daerah gawat darurat,” katanya.

Suhardiman sendiri mengeluhkan, bantuan beras tersebut tidak sekaligus dianggarkan dengan ongkos angkutnya. Kendati demikian, BPBD sudah siap untuk menyalurkan beras tersebut ke kecamatan yang memang mengalami gagal panen.

“Pendistribusian bantuan beras kita lihat kondisi di lapangan. Kalau memang cukup, tidak perlu lagi ditambah dari kabupaten,” lugasnya. (eko)

MDG’s Pengaruhi Peningkatan IPM Sintang Borneo Tribune, Sintang TERCAPAINYA target Milenium Development Goals (MDG’s) di Kabupaten Sintang berpengaruh langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga Pemerintah Kabupaten Sintang serius memperhatikan beberapa bidang dalam MDG’s.

“Jika kita mampu meningkatkan dimensi MDG’s, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap anak dan sebagainya, maka kita akan mampu mendongkrak IPM Kabupaten Sintang. Posisi IPM Kabupaten Sintang pada urutan ke7 dari 14 kabupaten/kota di

Milton Crosby

Provinsi Kalbar. Ini harus menjadi tantangan kita.

Kita harus berpacu membangun sektor-sektor yang mendongkrak IPM,” ujar Bupati Sintang, Milton Crosby, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Kabupaten Sintang, belum lama ini.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Milton mengimbau, kepada seluruh camat, kepala desa, ketua tim penggerak PKK kecamatan serta tenaga medis untuk mendorong dan mengaktifkan kembali kegiatan Posyandu di setiap level.

“Kegiatan Posyandu ini pekerjaan atau usaha mulia.

Karena tujuannya adalah untuk mempersiapkan masa depan generasi Indonesia,” timpalnya.

Kegiatan yang dikemas dengan pemantapan pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2014, di Kabupaten Sintang menyongsong pasca MDG’s 2015 tersebut, diikuti oleh camat, ketua TP PKK kecamatan dan para tenaga kesehatan.

Sementara itu, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang,

Ahmad Darmanata menjelaskan, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan selama tahun 2013 masih terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak di bawah umur, melahirkan di bawah umur, persetubuhan di bawah umur dan kekerasan lainya pada anak-anak juga masih terjadi.

“Saya ingin bekerjasama dengan Polres Sintang untuk terus merespon dengan cepat kasus-kasus tersebut.

Sintang akan segera miliki rumah singgah yang akan dibangun tahun ini. Pada tahun 2013, ada 8 kecamatan yang sudah dibangun UPT PL KB,” paparnya. (end)

Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Jumat, 28 Maret 2014

Stop Traifficking Mesti Ada Gerakan DPRD Kedepannya

FOTO: Timotius/Borneo Tribune

“

Sekarang ini diharapkan keterwakilan perempuan 30 persen tersebut bisa benar-benar terwujud dari keterwakilan perempuan sebelumnya

“

Anggota DPRD Kapuas Hulu Nuraida

Borneo Tribune, Putussibau ANGGOTA DPRD Kapuas Hulu, Nuraida mengharapkan kedepannya harus ada Anggota DPRD yang membidangi dan melakukan gerakan dalam menghentikan kegiatan Traificking. Sebab menurutnya Traificking tersebut cukup banyak terjadi dengan berbagai faktor penyebabnya terutama karena faktor ekonomi. ”Pengembangan ekonomi-ekonomi di daerah perlu diprogramkan dan harus ada Wakil Rakyat yang peduli dengan hal tersebut, karena traificking banyak terjadi karena faktor

ekonomi,” ungkap Nuraida dari politisi PKS. Bahkan, Nuraida mengharapkan kedepannya, Wakil Rakyat dapat membuat program yang benar-benar menyentuh kepentingan kaum perempuan. Sebab dirinya menilai untuk kaum perempuan selama ini hanya dilakukan pembinaan-pembinaan yang biasabiasa saja. ”Sekarang ini diharapkan keterwakilan perempuan 30 persen tersebut bisa benar-benar terwujud dari keterwakilan perempuan sebelumnya,” harapnya.

(Timo)

Menggali Kreativitas Seni Anak di Tengah Globalisasi Borneo Tribune, Putussibau SEBANYAK 279 orang peserta dari 15 tingkat TK-PAUD Kecamatan Putussibau Utara, Kecamatan Putussibau Selatan, Kecamatan Kalis Dan Kecamatan Bika, mengikuti berbagai jenis perlombaan yang dipusatkan di TK Negeri Pembina Putussibau Utara di jalan Anta Sari Kota Putussibau, Kamis (27/ 03).

Kegiatan yang bertemakan “Kita Tingkatkan Prestasi Anak Melalui Kreativitas Seni Di Era Globalisasi Cerdas Cermat Dan Semangat” tersebut memperlombakan berbagai jenis perlombaan seperti lomba mewarnai gambar, lagu solo, paduan suara, fashion show Kartini Cilik, dan doa - doa harian untuk Agama Islam Dan Kristen,

“

Kita Tingkatkan Prestasi Anak Melalui Kreativitas Seni Di Era Globalisasi Cerdas Cermat Dan Semangat

“

Salah satu penampilan peserta lomba tingkat TK-PAUD di Kota Putussibau yang di pusatkan di Aula TK Negeri Pembina Putussibau Utara. FOTO: Timotius/Borneo Tribune

10

kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengali prestasi anak dalam rangka menyambut Peringati Hari Kartini Tahun 2014 yang Ke185,sekaligus persiapan untuk perlombaan TKPAUD tingkat provinsi se-

Kalbar pada 15 Mei 2014. ”Acara Ini selain untuk menggali potensi anak usia dini, acara ini juga sebagai Peringatan Hari Kartini, dan persiapan untuk lomba TK tingkat Provinsi, 15 Mei 2014,”ucap Kepala TK Negeri Pembina Putussibau Utara, Syafha Zulaiha disela-sela kegiatan.

Dirinya berharap dengan diadakan kegiatan pembinaan anak - anak diusia dini,juga untuk mencapai dan mendidik anak beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mendidik mereka untuk mandiri, melatih anak untuk menjaga emosional dan melatih anak untuk berkarakteristik. “Alhamdulillah, semua jenis yang dilombakan diikuti semua dan kegiatan ini berjalan lancar,” cetusnya. (Timo)

Dini: Jangan Terbitkan IMB Sebelum Ada UKL/UPL

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Borneo Tribune, Putussibau SETIAP kegiatan usaha atau pun pendirian suatu bangunan, wajib sifatnya mengurus Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL/ UPL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tetapi yang selama ini terjadi IMB diterbitkan tanpa adanya UKL/UPL. ”Saya minta IMB jangan dulu diterbitkan sebelum adanya UKL/UPL seharusnya ada koordinasi, sebab UKL/UPL sangat penting, apalagi jika ada dampak lingkungan kedepannya, tetap yang dipertanyakan bukan IMB-nya tetapi UKL/UPL,” kata Kepala

Kepala Lingkungan Hidup Kapuas Hulu Dini Ardianto FOTO: Timotius/Borneo Tribune

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

Kantor Lingkungan Hidup Kapuas Hulu, Dini Ardianto kepada Wartawan di ruang kerjanya, Kamis (27/03).

Dikatakannya, di Kapuas Hulu khususnya di Kota Putussibau dan sekitarnya ada beberapa kegiatan usaha yang tidak memiliki UKL/UPL hanya

mengantongi IMB, meskipun tidak ada saksi khusus tetapi wajib untuk di taati aturan yang berlaku. Bahkan tidak hanya UKL/UPL, IMB namun AMDAL juga sangat penting.

Kedepannya, lanjut Dini, akan dibuat UKL/UPL usaha bengkel percontohan, baru kemudian nanti pemilik usaha berikutnya mengurusnya sendiri. Selain itu ada juga sejumlah pendirian BTN yang mengantongi IMB saja tanpa mengurus UKL/UPL begitu juga dengan pendirian tower. ”Itu semua wajib memiliki UKL/UPL setelah itu baru mengurus IMB dan juga AMDAL, saat ini yang dilihat perizinan salah satunya ya, UKL/UPL,IMB juga AMDAL, sebab apabila sewaktu-waktu ada terjadi dampak lingkungan yang dilihat perizinan itu semua, tetapi jika tidak terjadi persoalan ya tidak masalah,” cetusnya.

(Timo)

IKLAN BARIS Langganan Koran

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh.

Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038).

Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602).

Biro Bengkayang: Mujidi (085245247955).

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880).

Biro Sanggau: Ratnasari (085245904505).

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946).

Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757)

Biro Kapuas (085654585775)

Hulu:

Herdi

Biro Ketapang: Aldi (08971600688) Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

Service Mobil SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo T Tribune

Jumat, 28 Maret 2014

11

Ajak Masyarakat Kembali Bertani langsung diolah kembali dan tentunya menghemat biaya.

Selain itu, harga beras yang tinggi dapat dijadikan

“

Jangan pernah berfikiran menanam dua kali dalam satu tahun itu tabu, tidak ada lagi itu, karena di Sukadana sudah melakukan empat belas bulan empat kali panen dan hasilnya menggembirakan

“

Borneo Tribune, Sukadana KEBERADAAN Rice Miling Plant (RMP) Seponti menjadikan bukti prospek pertanian tidak perlu diragunan dimana beras lokal masyarakat akan menjadi beras berkualitas premium.

Bupati Kayong Utara. H. Hild Hamid menyampaikan hal tersebut sebagai salah satu motivasi kepada masyarakat untuk tidak ragu lagi untuk menekuni bidang pertanian dimana di Kayong Utara masih banyak kawasan yang dibiarkan menjadi lahan tidur tanpa diolah dan hanya menjadi semak belukar.

“Dengan mekanisasi alatalat pertanian, masyarakat tidak lagi repot memanen padi dan mengolahnya menjadi beras, karena pekerjaan yang dulu harus dikerjakan satu bulan saat ini hanya cukup dilakukan dua jam saja,” kata Hildi Hamid.

Selain mempercepat waktu, panen dengan menggunakan cobine harvester akan meminimalisir padi terbuang dan lahan bisa siap

patokan bahwa tidak ada lagi beras yang dihasilkan oleh para petani tidak terbeli di RMP, karena beras lokal yang dihasilkan petani dapat diproses dengan hasil standar premium.

Namun demikian, Bupati dua kali periode ini mengatakan masyarakat harus mau menggunakan teknologi pertanian baik berupa meninggalkan pola bertanam satu tahun sekali menjadi dua tahun satu kali, serta menggunakan bibit-bibit yang unggul.

Pemerintah kabupaten melalui dinas terkait seperti pertanian, ketahanan pangan serta PU dimintakan Bupati untuk memfasilitasi petani untuk mewujudkan pola pertanian dengan dua kali satu tahun.

Dijelaskannya pula, saat ini di Kecamatan Seponti baru dua sampai tiga ton padi per hektar, namun dengan dua kali satu tahun dan teknologi pertanian digunakan maka dalam satu tahun bisa menghasilkan lebih dari itu.

“Jangan pernah berfikiran menanam dua kali dalam satu tahun itu tabu, tidak ada lagi itu, karena di Sukadana sudah melakukan empat belas bulan empat kali panen dan hasilnya menggembirakan,” kata Hildi Hamid. (DL)

Bupati Kayong Utara saat mencoba mesin pemanen padi di Kecamatan Seponti, penggunakaan alat-alat pertanian akan menunjang peningkatan kualitas pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani. FOTO: Abdul Khoir/Borneo Tribune

Polisi Tetapkan UA Sebagai Tersangka Dalam Kasus MCK 2012 Borneo Tribune, Singkawang UA, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Singkawang, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan MCK yang ada di tubuh Dinas Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang TA 2012. “Kita sudah menetapkan UA seba-

gai tersangka dalam kasus MCK TA 2012,” kata Kapolres Singkawang, AKBP A. Widihandoko melalui Kasat Reskrim, AKP Bermawis.

Dikatakan Bermawis, keterlibatan UA dalam pekerjaan dengan pagu dana sebesar Rp 1,3 Milyar untuk empat titik MCK di Kota

Singkawang itu, adalah merupakan Tenaga Fasilitator Sosial dalam Progam Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat tahun 2012.

Proyek yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh dinas ini, namun kenyataannya masyarakat yang tergabung dalam Kelompok

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis bertemu Kepala Badan Pertaahan Nasional Hendarman Supandji di Hotel Dangau Singkawang. Pertemuan tersebut membahas masalah pertanahan yang ada di Kalimantan Barat. FOTO Hentakun/Borneo Tribune

Swadaya Masyarakat (KSM) sama sekali tidak dilibatkan.

“Tugasnya mengawasi KSM dan MCK plus. Tetapi dalam pelaksanaannya, tidak melibatkan KSM dan dia sendiri yang mengerjakannya,” kata Bermawis.

Bermawis menilai, jika UA tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Karena pengerjaannya diserahkan kepada pihak ketiga, tanpa ada persetujuan dari tiga KSM, antaralain, KSM Sensota di Jalan Sentosa Marhaban, KSM Bukit Burung di Gang Bukit Burung Roban, dan KSM Alfatah di Pondok Pesantren Al Fatah. Akibatnya, kata Bermawis, telah menimbulkan kerugian Negara. “Dari audit yang dilakukan BPKP telah ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 134.429.694,30. Kita sudah menerima Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dari BPKP. Dari laporan itu menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 134.429.694,30,” jelas Bermawis.

Bermawis menyatakan, jika UA (tersangka) akan dijerat Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU RI No 31 Tahun

1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, lanjutnya, tersangka di Jo ke Pasal 55 ayat 1 ke 1. “Kenapa kita Jo 55 kan, karena disinyalir dia tidak sendirian. Berarti masih ada tersangka lain yang terlibat dalam penanganan proyek itu,” ujarnya.

Selain menetapkan sebagai tersangka, tegas Bermawis, pihak kepolisian juga akan melakukan penahanan terhadap UA. Untuk mengungkap tersangka lainnya, lanjut Bermawis, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait dengan proyek MCK ini.

“Baru ini yang kita naikkan.

Tentunya pihak-pihak lain tetap kita pinta pertanggungjawabannya, seperti dari dinas maupun pihak yang mengerjakannya,” tegasnya lagi.

Hingga berita ini diturunkan, UA mengakui masih menjalani pemeriksaan di kepolisian Polres Singkawang, Kamis (27/3). “Saya masih menjalani pemeriksaan. Nanti saja tunggu sudah selesai pemeriksaan,” katanya. (RH)

kan setiap bulan dalam pelaksanaan program Jamkesmas. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya dana APBD bagi pelaksanaan program Jamkesda.

Disampaikan pula oleh pihak Dinas Kesehatan Kalbar, saat ini RS Soedarso memiliki tunggakan klaim sebesar 18 M, RS Yarsi sebesar 800 juta dan RS Antonius sebesar 2 juta rupiah. Tunggakan tersebut akan ditangani atau di bayar dari perubahan ABT (APBD Tambahan).

Menyikapi hal tersebut di atas Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi mendesakÿ pimpinan daerah segera mengintegrasikan Program BPJS Kesehatan di daerahnya masing-masing. Ia juga meminta kepala daerah untuk segera berkomitmen dan segera menyerahkan data kepesertaan yang valid agar bisa segera diproses oleh BPJS Kesehatan.

“Yang penting serahkan dulu data yang valid agar bisa segera diintegrasikan.

Kita mendesak Kepala Daerah berkomitmen dan berintegrasi dengan BPJS, terutama untuk warga miskin dan tidak mampu,” imbau Agus.

Untuk Provinsi Kalimantan Barat saat ini terdapat 3 (tiga) Kantor BPJS Kesehatan yang membawahi 14 Kabupaten / Kota, yaitu :

Desa Ujung Tombak Kesejahteraan Rakyat Borneo Tribune, Kubu Raya UNTUK pertama kalinya sejak menjabat sebagai kepala daerah, Bupati Kubu Raya, H. Rusman Ali, SH melantik kepala desa Kapur Kecamatan Sungai Raya dan Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (27/3).

Selain menekankan agar kepala desa yang dilantik bisa menjalankan amanah yang telah diemban dalam menjalankan roda pemerintahan hingga enam tahun mendatang, Rusman Ali juga mengingatkan bahwa aparatur Desa merupakan ujung tombak untuk mensejahterakan masyarakat. Apalagi tahun mendatang Pemerintah Pusat sudah mulai mengalirkan dana bagi desa yang berkisar 500 juta hingga 1.4 miliar perdesa. ”Kepala Desa memiliki tanggung jawab penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi jika dana bagi desa sudah dicairkan, tentu masalah

perekonomian dan pembangunan harus menjadi perhatian serius, begitu pula masalah kesehatan, pendidikan serta sosial budaya,”tuturnya..

Tak hanya itu, mendekati momen pesta demokrasi yang akan dihelat beberapa pekan lagi, Rusman Ali juga menginginkan seluruh kepala desa di Kubu Raya menjadi garda terdepan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan pemerintahannya.

“Saat ini pergolakan di tingkat desa mengalami tensi yang cukup tinggi, apalagi untuk perhitungan hasil perolehan suara sudah diserahkan di tingkat PPS, makanya kita minta agar aparatur desa all out menjaga ketertiban dan keamanan menjelang maupun setelah pemilu,” katanya.

Hal ini menurutnya, begitu penting, sebab pesta demokrasi dilaksanakan lima tahun sekali dan memiliki peran strategis untuk menentukan pembangunan di wilayah masing-masing.

(Adex)

Ombudsman Desak Pemda Integrasikan BPJS undang-undang tersebut.

Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi pembahasan program JKN antara Ombudsman Kalbar bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dan perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pontianak, (27/3).

Pada pertemuan ini terungkap sejumlah temuan.

Katherina Manurung dari pihak BPJS Kesehatan Pontianak mengungkapkan, saat ini, baru ada 2 (dua) kabupaten yang berintegrasi dalam program JKN pada BPJS Kesehatan, yaitu Kabupaten Kayong Utara sebanyak 30.000 orang dan Kabupaten Sambas sebanyak 15.000 orang. Dua kabupaten tersebut telah berkomitmen pada bulan September 2013 untuk mendukung program JKN yang berlaku efektif pada Januari 2014. ”Mulai awal Januari 2014, kedua kabupaten tersebut telah memberikan data valid dan sekaligus telah membayar iuran ke BPJS

Kesehatan,” ujar Katherina.

Sementara itu, terdapat dua kabupaten yang telah berkomitmen mengintegrasikan data yaitu, Kabupaten Pontianak per tanggal 01 April 2014, sebanyak 25.409 dan Kabupaten Ketapang per tanggal 01 Mei 2014, sebanyak 37.000 peserta. ”Masih terdapat 10 Pemkab/ Pemkot yang belum berkomitmen untuk ikut serta dalam program JKN. Untuk kepesertaan mandiri pada program JKN seluruh Kalimantan Barat terdapat 34. 766 orang (0,9 % dari jumlah penduduk Kalimantan Barat).”

Terkait pelaksanaan program JKN, Dinas Kesehatan Provinsi berfungsi melakukan pemantauan dan mengkoordinir pelaksaan program tersebut di setiap Kabupaten/ Kota. Selama ini Dinas Kesehatan Provinsi Kalimatan Barat hanya melakukan himbauan lisan dan sosialisasi terhadap pemerintah daerah yang belum berkomitmen

dan belum mengintegrasikan datanya ke BPJS Kesehatan.

Sri Ratna Ningsih dan Dewi Fitriani selaku staf pembiayaan Jamkesmas yang hadir dalam rapat tersebut tidak mengetahui secara pasti, apakah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat telah membuat Surat Edaran kepada seluruh kabupaten/kota, perihal pentingnya untuk segera berkomitmen dan mengintegrasikan data dari kabupaten/kota kepada BPJS Kesehatan tanpa melakukan penundaan berlarut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah akan kondisi kesehatan warganya.

Berkenaan dengan permasalahan masih adanya tunggakan dari porgram Askes terdahulu pada beberapa RS , pihak Dinas Kesehatan Provinsi menjelaskan hal tersebut disebabkan karena keterlambatan pihak managemen RS dalam membuat laporan keuangan yang seharusnya dilaksana-

BPJS Kesehatan Kota Pontianak, dengan wilayah kerja mencakup : Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang.

BJS Kesehatan Kota Singkawang, dengan wilayah kerja mencakup : Kota

Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang. Sementara BPJS Kesehatan Kabupaten Sintang, dengan wilayah kerja mencakup: Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sanggau (bdr)

Bantu Warga Sedau Obati Katarak ujar Cornelis kepada dokter pribadinya itu. Dokter Ferry mengatakan masih bisa di obati gejala katarak. Kemudian Cornelis mengatakan kepada Hildi untuk mencatat namanya agar dibawa ke Rumah Sakit Pemerintah Provinsi di Pontianak agar diobati. Hildi adalah salah satu tokoh pemuda Tokoh Pemuda Tiong Hoa Kota Singkawang yang memandu Gubernur dan rombongan di Sedau. Kedatangan Gubernur ke salah satu kelurahan di Singkawang Selatan itu menarik perhatian masyara-

kat, sontak saja toko Susan yang menjadi tempat Gubernur singgah menjadi Ramai, masyarakat berdatangan, mulai anak-anak.

Dalam blusukannya tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menemui warga yang mayoritas Tionghoa, melihat kondisi kampong-kampung.

Cornelis tidak mau hanya menerima laporan dari pegawainya. Walau sudah periode ke dua tidak menyurutkan niatnya untuk semakin sering mengunjungi kampung-kampung yang dipimpinnya.

Masyarakat tentu saja kaget melihat pemimpin mereka tiba-tiba muncul di Kampung yang terletak di Singkawang Selatan itu.

Cece Susan pemilik toko Susan di Sedau tidak mengira, sehingga harus gosok-gosok muka biar kelihatan lebih segar, dan ingin segera berganti pakaian lebih rapi untuk menyambut kedatangan Gubernur bersama Istri yang datang mendadak, “Tidak masalah begitu saja,” ujar Cornelis. Lalu Cece Susan bersama Suaminya meminta berfoto bersama Sang Gubernur. (*/kun)

CMYK

Borneo Tribune

Jumat, 28 Maret 2014

www.borneotribune.com

12

Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 (Sanggau & Sekadau)

7 1

1

PARTAI DEMOKRAT TANTO YAKOBUS, S.Sos

TANTO YAKOBUS, S.Sos Dir. Eksekutif DPD Partai Demokrat Kalbar Caleg DPRD Prov. Kalbar No. Urut 1 Dapil Sanggau-Sekadau

Kemenag Sambas Rakor Susun Program

Sekda : Sambut MEA, Jangan Jadi Penonton Pembukaan Sosialisasi dan Edukasi Publik Borneo Tribune, Pontianak Era Globalisasi yang semakin pesat , persaingan makin ketat, harus menjadikan perhatian kita bersama. “Kita tidak boleh tertinggal, jaring kerjasama yang baik, agar kita tidak menjadi penonton di negeri sendiri,” kata Sekretaris

Daerah Provinsi Kalbar Drs M. Zeet Hamdy Assovie, MTM, Kamis (27/3), pada acara Pembukaan Sosialisasi dan edukasi publik dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA) 2015, Grand Hotel Mahkota.

Dikatakannya, Pemerintah

Kalbar mendapatkan nilai yang sangat baik dalam pertumbuhan ekonomi 6, persen lebih, ini menandakan bahwa perekonomian di kalbar meningkat pesat. Potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh Kalbar dan dengan kondisi perekonomian yang semakin

Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM, saat memberikan arahan kepada peserta Sosalisasi dan Edukasi Publik dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA) 2015. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

KM/WC KERAMIK 20 X 20 SANITARY KLOSET JONGKOK (T 45) KLOSET DUDUK (T 70) FASILITAS LISTRIK PLN 1300 W LEBAR JALAN 5 METER AIR BERSIH PDAM PAGAR KELILING

HUBUNGI:

YONGKY

TYPE 45 & 70

0852 4551 2773 Denah Lokasi POM BENSIN

DENAH T 70

Keraton Kadariah

Jl. Ya’ M Sabran Jl. Panglima Aim

Jl. Tj Hilir

DENAH T 45

menghadapi MEA 2015 ini, rasa “ kebanggaan dan penghargaan kita terhadap produk dalam negeri,” jelasnya.

Keseriusan dan penghargaan kita terhadap produk lokal Kalbar akan menjadi modal dasar dalam mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan masyarakat. Pemakaian produk dalam negeri tersebut juga harus didukung dengan uapaya-upaya peningkatan kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa lokal untuk memenuhi kebutuhan daerah, serta upaya secara simultan dan intensif terhadap perlindungan konsumen daerah.

“Sudah saatnya antara pemerintah daerah bersama dunia usaha perbankan, akademisi dan masyarakat harus bisa saling bersinergi dan lebih meningkatkan kerjasama baik dalam menghadapi tantangan tersebut maupun peluang baru, apabila tidak, bukan mustahil perekonomian di daerah tidak akan berkembang dan kalbar akan tersisih dalam kompetisi global,” ujarnya.

(Lay).

Demi Memperjuangkan Kesejahteraan Guru Rela Lepaskan Jabatan Pendeta Jadi Caleg

SPESIFIKASI PONDASI COR BETON SETEMPAT + PERKUATAN CERUCUK RANGKA BADAN BETON BERTULANG DINDING BATAKO PLESTER LUAR LANTAI COR BETON KERAMIK 40 X 40 (T 45 X T 70) TERAS COR + KERAMIK 40 X 40 RANGKA ATAP BAJA RINGAN ATAP SENG METAL PINTU JENDELA KUSEN ALUMINIUM, DAUN PINTU MULTIPLEK CAT LUAR DALAM PLAFON RANGKA ALUMINIUM PENUTUP GYPSUM (DALAM) GRC (LUAR)

membaik serta didukung iklim investasi yang kondusif.

“Saat ini merupakan peluang untuk dapat direbut dan dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya oleh kalangan usaha dan perbankan. Yang tidak kalah pentingnya lagi, dan menjadi modal dasar kita

Borneo Tribune, Sambas Melihat pada tugas-tugas Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kabupaten Sambas yang meliputi peningkatan mutu tenaga kependidikan, Pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG) agama islam tingkat SD, kemudian pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP ) agama islam SMP, SMA/SMK, pembinaan dan peningkatan mutu pengewas PAI, peningkatan wawasan serta potensi santri dan siswa lembaga pendidikan keagamaan, peningkatan mutu tenaga sosial keamanan serta peningkatan pelayanan sertifikasi guru-guru PAI TK, SD, SMP, SMA dan SMK maka Kemenag Kabupaten Sambas menggelar rapat koordinasi dan penyusunan program seksi PAI tahun 2014, selasa (25/3 ) di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas.

Rapat koordinasi dengan Pokjawas, Pengawas PAI, MGMP SMP, SMA, SMK dan KKG SD ini dilaksanakan supaya tugastugas tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan upaya nyata agar masalah pelaksanaan tugas-tugas Kasi Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sambas dapat di laksanakan, dievaluasi, dianalisis dan ditindaklanjuti.

Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, Nazarudin, S.Sos.I menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya sinkronisasi dan sinergitas program seksi PAI Kabupaten Sambas, merumuskan alternatif-alternatif baru dalam mensukseskan program seksi pendidikan agama islam dan menjaring data pelaksanaan kegiatan serta perencanaan anggaran terhadap tupoksi baru yang belum diakomodasi dalam DIPA 2014. “ Dengan sasarannya yaitu penyatuan visi dan misi antar pihak terkait dengan Kasi Pendidikan Agama Islam di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Sambas serta perumusan dan pelaksanaan program tahun 2014, “ ujarnya.

Dikatakannya peserta yang mengikuti kegiatan rapat ini sekitar 30 orang, dengan bentuk kegiatan seperti pengarahan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sambas, Pengarahan Kasi Pendidikan Agama Islam, penyampaian program kerja 2014, dan penyampaian hasil evaluasi dan realisasi kegiatan 2013 serta diskusi dan perumusan hasil. “ Saya berharap terciptanya sinkronisasi dan sinergitas program Kantor Kemenag Kabupaten Sambas khususnya program kerja seksi pendidikan agama islam, kemudian terumusnya alternatif-alternatif baru dalam mensukseskan program seksi pendidikan agama islam dan terjaringnya data pelaksanaan kegiatan, lalu terciptanya kesempatan visi dan misi antar Kasi pendidikan agama dan keagamaan islam di lingkungan Kantor Kemenag serta terlaksananya program kerja pendidikan agama islam tahun 2014 dan tervaluasi kegiatan 2013, “ harapnya.(Amr)

Jl. Tanjung Raya

RS YARSI

Borneo Tribune, Pontianak Demi memperjuangkan Kesejahteraan Guru, Kesehatan, lapangan pekerjaan, bantuan rumah ibadah dan Beasiswa Anak yang tidak mampu dan berprestasi, serta ikut memperkuat Kepemimpinan pemerintahan Yang sudah berjalan, Pendeta Nikopolis, S.Th rela meninggalkan/melepaskan jabatan Pendeta untuk maju sebagai Caleg DPRD Kota Pontianak Nomor Urut 5 Dapil Kota Pontianak Partai Demokrat.

Sebagai komitmen, Pendeta yang mengembala Jemaat di Gereja Jemaat Kristus Indonesia (GJKI) Batu Layang Pontianak memilih jalur politik sebagai perjuangan untuk memberdayakan masyarakat di Pontianak Utara pada khususnya, dan Kota Pontianak pada umumnya harus siap bersaing dengan sesama Caleg baik dari Partai Demokrat maupun Parpol peserta pemilu di Dapil 3 (Pontianak Utara) dalam me-

raih simpatik pemilih.

“Saya memiliki Motto ‘Menjadi Terang dan Garam Bagi Dunia (Matius 5:13-16), akan memperjuangkan kesejahteraan Guru, Kesehatan, lapangan pekerjaan, bantuan rumah ibadah dan Beasiswa Anak yang tidak mampu dan berprestasi,” kata Pdt Nikopolis, S.Th, Rabu (26/3), dikediamannya.

Berbagai jabatan penting sejak mengenyam pendidikan dari SMP hingga SMA pernah menjadi Ketua Osis SMP dan SMA, dan Pernah menjadi Komisi Bidang Rohani dan Wakil Ketua Partai Damai Sejahtera Kota pontianak dari tahun 2003-2010.

“Saya awali politik sejak tahun 1997, dan Pernah mejadi Tim Sukses Pilgub pasangan Cornelis-Christiandy (C2 BBM) Periode 2013-2018,” jelasnya.

Usai memenangkan pasangan Cornelis-Christiandy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Periode ke dua, pria Kelahiran Angsang Darit, 05 Pebruari 1975

yang memiliki Istri Arum Lestari, S.Pd.K, dan memiliki 3 orang anak masing-masing Nikodhea Arlista Putri Natalia, Nikoraffael Yehezkhiel Putra, dan Nikoedsel Revanggelista Putra, dan terdaftar sebagai Kader Partai Demokrat yang membuat dirinya memilih untuk maju sebagai Caleg DPRD Kota Pontianak.

Dikalangan Gereja, Pdt Nikopolis juga pernah menjadi Ketua Wilayah Gereja Jemaat Kristus Indonesia (GJKI) Kalbar, dan pernah menjadi ketua Kelompok Kerja Guru PAK sekota Pontianak, Pernah menjadi Ketua JPHT

( Jaringan Persekutuan Hamba Tuhan ) Siantan-Jungkat, kemudian menjadi Pengurus anggota Jaringan Doa Sekota/ Pontianak Utara. “Saat ini, saya mengajar di SD Kristen Immanuel Reguler dan IBC dan Pernah juga mengikuti berbagai pelatihan,” ujarnya.

Untuk itu, Pendeta yang mengembala Jemaat GKJI akan siap melepaskan jabatan Pendeta, jika Tuhan menghendaki dan terpilih, semua program yang dicanangkan akan dijalankan dengan amanah, serta menjadi terang dan Garam Bagi Dunia (Matius 5:13-16),” kutipnya, dalam Alkitab. (Lay).

Pdt Nikopolis, S.Th bersama Keluarganya.

FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

Kertas Fotokopi Berkualitas

DISTRIBUTOR TUNGGAL

CV. DUTA UTAMA ADITYA Jl. Putri Candramidi No. 8 Pontianak-Kalbar Telp. 0561-767552/766199