Harian Borneo Tribune 30 November 2013

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

DA N

KEBERSAMAAN

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Sabtu, 30 November 2013

26 Muharram 1435 H - 28 Cap Gwee 2564

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Dari Sidang Pra Peradilan Kasus Orang Hutan

B uah Bibir UU Administrasi Kependudukan yang Baru

Gamawan Fauzi DEWAN Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengesahan ini melalui rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR/MPR/ DPD, Jakarta, Selasa 26 November 2013. ....Ke Halaman -11

Pembagian Harta Ketika Bercerai Istri: “Andaikata kita cerai, rumah ini sudah tentu harus kamu serahkan kepadaku, aku juga harus membawa semua uang yang ada di tanganku.”

Suami: “Kalau begitu, uang yang bagianku bagaimana?”

Istri: “Semua uangmu juga adalah uangku, kamu masih mempunyai uang apa lagi?”

Istri: “Selain itu, bila kita sudah bercerai, setiap bulan penghasilanmu juga harus diberikan kepadaku sebanyak 80% untuk piara anak-anak kita. O, ya, jika kamu kelak kawin lagi, kamu boleh cuma menyerahkan 60% saja.”

Suami: “Istriku sayang, jangan khawatir, aku mutlak takkan bercerai dengan dirimu.”o

Tersangka Mohon Keadilan Borneo Tribune, Pontianak Malahan ada sekitar dua puluh orang, tetapi yang diproses ke jalur hukum hanya dua orang saja. Hal inilah yang membuat pengacara pemohon Andel SH, MH, berang. Sebab, pihak Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Kalbar hanya menahan dua orang tersebut. Dari keterangan saksi sudah jelas, yang memakan daging orang hutan itu bukan hanya mereka berdua saja, tapi ada dua puluh orang.

“Tapi kenapa yang diproses hanya ke dua orang itu saja, kenapa tidak kesemuanya. Apa lagi mereka yang mendapatkan bangkai orangutan tersebut, tidak ada niat untuk memperjual belikan maupun menyimpan tulang belulang,” ujarnya Kamis (28/11) usai persidangan.

Saksi yang dihadirkan dalan persidangan ujar Andel, adalah mereka yang sejak lahir sudah ada di desa tersebut.

Ketika wartawan yang menerbitkan pemberitaan, barulah pihak KSDA melakukan penangkapan dan penahanan serta penggeledahan mencari sisa barang bukti yang berlanjut pada sidang Pra Perdilan.

Kata Andel, jika dilihat dari saksi mulai dari saksi Anton sudah jelas menyatakan bahwa Ignasius dan Hanafi sudah ditangkap dan memang betul ....Ke Halaman -11

Dari hasil keterangan saksi P Anton, Ramli serta Andreas (wartawan) yang dihadirkan dipersidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Pontianak Kamis (28/11) menyatakan bahwa Hanapi dan Ignasius Mandur, bukan yang membunuh orangutan tersebut.

Bahkan kata ketiga saksi tersebut, bukan hanya Hanafi dan Ignasius Mandur saja yang menyantap daging orang hutan tersebut.

Kuasa Hukum Hanafi dan Ignasius Mandur, Andel SH, MH. Foto : Slamet Ardiyansyah/Borneo Tribune.

Suasana sidang Pra Peradilan kasus Orang Hutan yang di gelar di PN Pontianak, Foto. Slamet Ardiansyah

Wujudkan PKR Harus Perketat Koordinasi “Apabila perlu, panitia pemekaran segera berkoordinasi dengan kepala Daerah dan tokoh masyarakat di lima Kabupaten,” saran Saharuddin, dijumpai di ruang Kerjanya, Kemarin.

Borneo Tribune, Sekadau Dukungan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya terus mendapat dukungan dari berbagai pihak sejak PKR masuk dalam

Per CPNS Diminta Uang 70 Juta

RUU DOB akhir oktober lalu.

Dukungan tersebut dalam bentuk masukan dan saran kepada panitia Pemekaran Provinsi Kapuas Raya. ....Ke Halaman -11

Konsulat Malaysia Dukung Warganya Dihukum Mati Borneo Tribune, Pontianak Konsulat Malaysia (KM) mendukung apabila warganya dihukum dengan hukuman mati, apabila memang sesuai kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan warganya di Indonesia. Hal ini diucapkan oleh perwakilan dari Konsulat Malaysia, dalam pemusnahan narkoba jenis sabu, seberat 500 gram dengan tersangknya dua warga Malaysia, LCL dan CKZ, (29/11) kemarin.

Sementara itu pasal yang diterapkan Dit Narkoba Polda Kalbar terhadap LCL dan CKZ ....Ke Halaman -11

Penipu CPNS Klaten Ditangkap di KKR

ANCAMAN HUKUMAN MATI. Dua WNA asal Malaysia LCL dan CKZ tersangka kasus pemasok sabu seberat 500 gram melihat proses pemusnahan narkoba miliknya, dan perwakilan Konsulat Malaysia Bagian Imigrasi, Affendi turut serta dalam memusnahkan barang bukti sabu seberat 500 gram milikwarga negaranya sendiri, yakni LCL dan CKZ dilakukan di Dit Narkoba Polda Kalbar.

FOTO:Achmad Mundzirin Borneo Tribune.

Borneo Tribune, Pontianak Agus Widodo warga Klaten Prvinsi Jawa Tengah, yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Klaten, dalam kasus penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), berhasil ditangkap di Jalan Wonodadi II Kabupaten Kubu Raya (KKR), Rabu (27/11) kemarin malam.

Agus Widodo ini ditangkap oleh Sat Reskrim Polresta Pontianak, usai mendapat telegram untuk melakukan pencarian DPO atas nama Agus Widodo di KKR, yakni sejak pada tanggal 4 Mei 2013 yang lalu, sehingga Sat Reskrim pun terus melakukan pencarian terhadap Agus Sang DPO tersebut. “ Bukan hanya mendapatkan telegram, kita juga mendapatkan foto – foto Agus ....Ke Halaman -11

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat Singkawang Ketapang Sanggau Sintang Landak

: Jl. A. Yani No. 89, Telp. (0561) 734280 : Jl. A. Yani No. 8, Telp. (0562) 637000 : Jl. R. Suprapto, Telp. (0534) 31841 : Jl. Jend. Sudirman, Telp. 0564 - 2025280 : Jl. MT. Haryono, Telp. 0565 - 24222 : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

NEW

THE REAL MPV CUMA AVANZA YANG BISA

* Avanza G & E

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara Sabtu, 30 November 2013

Borneo T Tribune

2

KONI KKU Segera Dikukuhkan

Persiapkan Diri Jelang Popda

Borneo Tribune, Sukadana Setelah diselenggarakan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab), Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KKU akan segera dikukuhkan. KONI juga segera berbenah menjelang Pekan Olahraga Daerah (Popda) beberapa bulan mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua KONI KKU H. Dedy Efendy belum lama ini sesaat sebelum melakukan audensi dengan Bupati Kayong Utara H. Hildi Hamid di Jalan Tanah Merah, Sukadana.

Dikatakan Dedy, Surat Keputusan (SK) KONI Provinsi Kalbar pada 18 November 2013 sudah diterbitkan, yang mengisyaratkan

kepengurusan KKU periode 2013 - 2017 sudah resmi berdiri menggantikan kepengurusan yang lama.

SK nomor 30 tahun 2013 tersebut, menurut Dedy merupakan acuan yang melegalkan kepengurusan hasil Musorkab untuk menukangi olahraga di KKU, sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi Kayong Utara melalui jalur olahraga.

“Kami melakukan audensi dengan bupati, sebagai mitra pembangunan dan sekaligus memperkenalkan diri atas kepengurusan yang baru dan sederet program dan tantangan,” kata Dedy Efendy.

Lebih jauh Dedy menjelaskan, pasca audensi dengan bupati tersebut, banyak

Inspirasi

Wajah Pontianak 20 Tahun yang Akan Datang Oleh: Yusriadi Bagaimana wajah Pontianak 20 tahun yang akan datang? Apa yang kita rencanakan –apakah kita ikut merencanakan untuk wajah itu?

Pertanyaan itu menyeruak dalam Lokakarya Kalimantan Barat Maju dan Lestari, Menggali Pemikiran dan Aksi Kolaboratif Multi-pihak untuk Pembangunan Kota dan Wilayah Kalimantan Barat, yang diselenggarakan Program Studi Wilayah dan Kota (PSPWK) Universitas Tanjungpura Pontianak, Narmac Institut, RCUS Jakarta, dkk. di Gedung Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Untan Pontianak.

Marco Kusumawijaya dari RCUS yang menjadi pembicara menggelitik peserta lokalarya untuk memikirkan wajah kota Pontianak dan (sebenarnya wajah Kalbar).

Ketika Marco menceritakan Jakarta, saya teringat masalah-masalah perkotaan yang muncul di Pontianak dan solusi yang dikehendaki orang dan keputusan yang diambil pemerintah. Ingatan itu juga dipicu oleh beberapa pernyataan oleh Pak Marco.

Banjir yang melanda kota Pontianak merupakan masalah yang belum selesai.

Hujan deras dan lama, akan membuat beberapa ruas jalan digenangi air. Masyarakat mengharapkan banjir diatasi. Pemerintah menemukan jalan keluar: jalan ditinggikan, parit dilebarkan.

Ketika macet mulai terasa di pusat kota, wacana membangun jembatan layang muncul. Jembatan layang akan membantu mengatasi masalah macet pada titik tertentu. Penolakan juga muncul karena pembangunan itu memerlukan biaya tinggi sedangkan manfaatnya tidak seimbang.

Lalu, pemerintah (Walikota Sutarmidji) memilih solusi, melebarkan jalan. Jalanjalan utama di kota ini dibe-

sarkan kiri kanannya. Untuk sementara orang bernafas lega. Tetapi, apakah itu jalan keluarnya?

Jalan lebar membuat orang berpikir untuk membeli mobil –apalagi ada wacana mobil murah. Pada akhirnya, mobil yang banyak juga akan menimbulkan macet.

Di beberapa tempat, jalan yang dilebarkan pemerintah membuat sebagian orang bersorak. Mereka bisa mendapat tempat jualan yang lebih baik. Lantas, jalan yang lebar menjadi tempat gerobak-gerobak bertenger.

Tempat jualan dan orang yang singgah berbelanja, membuat macet juga.

Di kelompok lain, jalan yang lebar menjadi tempat parkir mobil dan motor. Bisa ditebak apa yang terjadi.

Pelebaran jalan yang dilakukan pemerintah yang katanya untuk mengatasi macet, tidak sampai ke mana. Kenyataannya, jalan yang bisa dilalui pelintas tetap kecil.

Bagaimana keadaannya 20 tahun yang akan datang?

Rasanya, benar Pak Marco yang mengatakan bahwa sering kali solusi yang dipilih orang untuk mengatasi masalah sebenarnya bukan solusi jangan panjang. Solusi yang diberikan adalah solusi jangka pendek dan sebagiannya malah menimbulkan masalah baru.

Ya, kita yang sudah berada selama 20 tahun di Pontianak bisa membenarkannya. Jangankan 20 tahun, dalam 5 tahun saja faktanya sudah menunjukkan demikian. Masalah satu diselesaikan, masalah baru muncul. Seperti tak pernah selesai.

Lalu bagaimana sebaiknya? Sebaiknya, masalah dibicarakan dan carilah solusi untuk hari ini, besok dan masa yang akan datang. Jika sendiri tak mampu memikirkannya, libatkanlah banyak orang. Ajaklah semua orang mengeluarkan pendapatnya agar jalan terbaik dapat ditemukan. (*)

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

agenda yang sudah terjadwal untuk segera dilaksanakan, terutama jelang Popda yang diperkirakan bulan Mei 2014 akan dilaksanakan di Pontianak dan KKU sebagai salah satu kabupaten yang memiliki segudang atlet berprestasi akan terlibat dan ambil bagian pada kancah adu prestasi olah raga dua tahunan itu.

“Kita akan koordinasi,

petakan potensi dan penjaringan,” katanya.

Sementara itu, salah satu program yang digadanggadang akan dilaksanakan oleh pengurus KONI yang pada Musorcab yang lalu Dedy Efendy menjadi visi misinya akan segera dilaksanakan, yakni pelaksanaan pekan olah raga kecamatan yang melibatkan seluruh cabang olahraga di 6 kecamatan.

Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya penjaringan bibit-bibit berbakat se KKU, dimana selama ini banyak bibit berbakat yang tereliminasi hanya lantaran kurang luasnya penjaringan dan minimnya pendampingan dan pelatihan.

Dengan 20 cabang olah raga yang ada di bawah KONI KKU, Dedy menjelaskan beberapa bulan sebelumnya terdapat cabang-ca-

bang olah raga yang sudah melakukan seleksi dan juga hingga saat ini masih ada cabang olah raga yang belum melakukan seleksi dan penjaringan, sehingga dari data tersebut KONI akan melakukan koordinasi dan pengkajian guna tindaklanjut persiapan Popda tersebut.

Dedy yang juga ketua KPU KKU ini merasa, KONI KKU di pengurusan

yang telah lalu telah banyak mendulang prestasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional bahkan dunia, namun demikian, masih banyak ketegori pertandingan dan pembinaannya yang perlu dilakukan perombakan, sehingga berbekal koordinasi dan juga masukan dari berbagai pihak, penyegaran serta pembinaan dirasa perlu dilakukan.

(DL)

Awas Pemerasan oleh LSM

Kesbangpol Siap Laporkan ke Penegak Hukum

Borneo Tribune, Sukadana Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat (kesbangpolinmas) Mas Yuliandi mengatakan siap mengadukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke penegak hukum dan bahkan ke Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk dibubarkan jika ketahuan LSM memeras.

Hal tersebut disampaikan mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) ini lantaran gerah men-

dengar banyaknya informasi yang masuk kepada dirinya terkait adanya oknum LSM yang membuat ulah kepada instansi dan perusahaan yang berujung pemerasan dengan sejumlah persyaratan.

“Secara resmi sih belum ada yang masuk, namun banyak yang sudah membincangkan hal ini,” kata Mas Yuliandi belum lama ini.

Dikatakannya, dirinya beberapa waktu lalu sudah melayangkan ke instansi pemerintah termasuk instansi vertikal yang berada di KKU

tentag edaran dari Kemenkumham terkait LSM baik hak dan kewajibannya, namun di dalamnya juga mengatur kode etik sebuah LSM dalam bertindak.

Selama ini LSM yang ada di KKU masih terdengar baik, namun akhir - akhir ini LSM semakin berulah dengan mendatangi dinas dengan segudang permasalahan yang berujung permintaan uang.

“Saya minta kepala instansi dan juga kotraktor, kalau ada LSM yang memeras rekam

saja, jika perlu buat bukti tertulis, kami siap melaporkan LSM tersebut untuk dibubarkan,” katanya.

Walau tidak menyebut dinas di KKU, namun dirinya pernah mendapat keluhan dari salah satu SKPD terkait ulah LSM tersebut, bahkan sempat ada pengusiran dari kepala SKPD kepada LSM lantaran membuat onar di ruangan. “Jika perlu diberi ketegasan sesuai aturan, jangan biarkan LSM yang tidak benar membuat masalah,” katanya.

Namun demikian, Mas Yuliandi justru mengacungi jempol dan merekomendasikan LSM untuk mendapatkan porsi yang lebih oleh pemerintah jika LSM tersebut murni menjalankan tugasnya sebagai kontrol sosial dan juga bersama pemerintah meningkatkan upaya kesehateraan masyarakat dan mempercepat pembanguan, karena pemerintah tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa adanya dukungan berbagai pihak yang salah satunya adalah LSM. (DL)

Opini

Memperkuat Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Masyarakat WWF-Indonesia melaksaakan lokakarya pada tanggal 28-29 November 2013, di Hotel Orchadz, Jalan Gajah Mada, Pontianak. Kegiatan ini dilakukan untuk membahas tentang konservasi dan pemanfaatan ragam bahan pangan (agro-biodiversitas) lokal yang dihubungkan dengan upaya untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan di bentang alam dan bentang laut prioritas di wilayah Kalimantan.

Lokakarya ini dihadiri oleh beberapa unsur seperti peneliti, praktisi dan pengusaha berbasis pangan, petani dan pelaku langsung di tingkat lapangan serta tentunya unsur pengambil kebijakan di tingkat pemerintah provinsi seperti Dinas Pertanian dan Dewan Ketahanan Pangan.

Tujuan dari lokakakrya ini adalah untuk saling belajar dari berbagai pengalaman dari para peneliti, praktisi ataupun organisasi dan inisiatif masyarakat sebagai bahan masukkan awal untuk merumuskan bentuk atau upaya intervensi prioritas pengelolaan ragam bahan pangan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek perlindungan pengetahuan lokal, dan secara bersamaan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari ragam bahan pangan tersebut.

Sebagaiman diketahui, bentang alam wilayah konservasi Heart of Borneo (HoB) di satu sisi memiliki modal sosial dan modal alam/ekologi yang sangat tinggi, namun faktanya sedang dikembangkan untuk kebutuhan pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, saat ini kebutuhan akan bahan pangan diproyeksikan akan meningkat sebesar 50% pada tahun 2030. Bahkan saat ini, penduduk dunia sudah mengkonsumsi bahan pangan lebih besar daripada pangan yang sudah diproduksi. Maka dari itu, diperlukan upaya identifikasi yang bersifat multi dimensional yang meliputi aspek ekonomi, sosial-budaya dan ekologi agar perubahan iklim, krisis ekonomi, konversi lahan dan tata kelola sumberdaya alam dapat memperkuat ketahanan aset alam pulau Kalimantan dan mata pencaharian masyarakat lokal. Ketahanan Pangan dan Masyarakat Lokal Potensi ketahanan pangan di Indonesia umumnya sangat tinggi. Lebih dari 800 spesies tumbuhan, 77 jenis karbohidrat, 75 jenis lemak/minyak, 26 kacang-kacangan, 389 buah tersebar di pelosok negeri. ”Masyarakat Indonesia memiliki berbagai sumber karbohidrat, seperti umbiumbian (Papua dan Jawa), gebang, sorghum/cantel (NTT), sukun dan lainnya.

· Wartawan, Kontributor, Intensive Programme and Freelancer “ Borneo Tribune” selalu di bekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima / meminta apapun dari narasumber · Setiap artikel atau tulisan berupa laporan kegiatan, cerita pendek, surat pembaca, puisi dan resensi yang dikirim ke redaksi hendaknya di ketik dengan spasi rangkap, maksimal 500 kata, ditandatangi dan disertai identitas ( No Telp / Fax jika ada ) dikirim ke alamat borneotribune@yahoo.com atau yusriadii@yahoo.com.

Terimakasih

Demikian juga sumber kacang-kacangan, buah dan sayuran lokal. Akan tetapi, kebijakan pangan yang diterapkan berimbas pada pengalihan sumber pangan karbohidrat pada satu jenis komoditas yaitu beras, hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap beras sebagai makanan pokok sangat tinggi,” kata M. Hermayani Putera, Manajer Program Kalimantan Barat, WWF-Indonesia, di Pontianak, Kamis (28/11).

Disampaikan pula oleh Anas Nashrullah, Koordinator Program Pemberdayaan Masyarakat, WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat bahwa hal yang menarik adalah di masyarakat pedalaman, ketahanan pangan sejauh ini belum menjadi ancaman besar, dikarenakan masyarakat lokal masih memiliki akses yang kuat terhadap hutan, dan melestarikan praktek-praktek pengelolaan tradisional. ”Masih banyak masyarakat lokal yang masih memelihara pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan tanaman atau tumbuhan dan melakukan pelestarian terhadap ragam sumber pangan mereka” ungkap Anas.

Ditambahkan pula oleh Anas, bahwa penggunaan berbagai ragam sumber pangan yang melimpah dari kawasan hutan sebagai sumber makanan adalah salah satu cara masyarakat untuk menghargai keanekaragaman hayati serta membangun ketahanan pangan dan kemampuan beradaptasi dengan memelihara berbagai benih dan jenis tertentu yang dapat beradaptasi dengan krisis iklim dan lingkungan belakangan ini. ”Praktek-praktek terbaik inilah yang penting untuk

diinformasikan kepada para pengambil kebijakan bahwa masyarakat sebenarnya telah terbukti mampu menyediakan dan mengatur sendiri kebutuhan subsistensi pangannya secara turun temurun sejak dulu kala.

Pengakuan dari pemerintah inilah yang menjadi esensi dari apa yang disebut kedaulatan pangan,” jelas Anas. Kedaulatan pangan merupakan cara untuk mengakui peran masyarakat lokal dan adat, pria dan wanita, sebagai pemelihara keanekaragaman hayati dan ilmu pengetahuan, yang merupakan bagian dari warisan kita bersama. Kedaulatan pangan merupakan seperangkat hak masyarakat untuk: 1) menentukan cara mengakses, mengkonsumsi, memproduksi, dan mendistribusikan pangannya; 2) melindungi dan mengatur mekanisme produksi dan perdagangan komoditi pangan; 3) menentukan sejauh mana mereka bisa menggunakan (atau tidak menggunakan) pasokan pangan dan input produksi pangan yang datang dari luar area ’lokalnya’; dan 4) membatasi atau menolak praktek-praktek dumping komoditi pangan ke pasaran lokal yang akan mengganggu kelangsungan distribusi pangan yang disediakan oleh produsen lokal.

Hasil survei cepat pada buah hasil budidaya ragam bahan pangan di dataran tinggi Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan (2005) yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan WWF, menunjukkan adanya lebih dari (20) varietas buah durian lokal “datu” atau varietas dengan karakteristik fenotipik dan sensorik yang cukup berbeda untuk menja-

min nama yang berbeda dalam bahasa lokal, dan (4) varietas buah durian lokal “derian” yang tumbuh di kebun buah (tembawang) dan di tepi hutan di sepanjang Sungai Krayan. Keragaman yang mengejutkan juga menunjukkan fitur ‘lokal’ yang penting dari sistem pertanian tradisional: agro-biodiversitas yang dipelihara dalam lingkungan dan iklim mikro yang sangat spesifik, dipengaruhi oleh tradisi budaya dan preferensi yang kuat.

Bahasan yang sama juga berlaku untuk varietas padi, makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat adat Dayak di pedalaman Kalimantan. Menurut hasil survei, ada lebih dari (40) varietas padi yang ditanam pada setiap musim tanam antara Kecamatan Bahau dan Pujungan di Malinau. Di Kecamatan Krayan Selatan, terdapat (22) varietas padi sawah dan (4) varietas padi ladang yang dibudidayakan di 6 pemukiman pada tahun 2007. Perbedaan jumlah varietas dalam praktek budidaya padi aktif mencerminkan fakta bahwa budidaya padi sawah adalah pilihan cara bercocok tanam di dataran tinggi Krayan. ”WWF-Indonesia dapat berperan dalam memastikan bahwa ragam bahan pangan yang dikelola oleh masyarakat adat dan lokal di banyak bentang alam dan bentang laut konservasi prioritas di mana kita bekerja - itu kemudian diakui, didokumentasikan, dan dikelola, serta pengetahuan yang terkait dan terpadu dilindungi secara adil (kedaulatan pangan), dan juga nilai keanekaragaman hayati dari ketahanan pangan bisa ditingkatkan,” pungkas Hermayani. (rilis)

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, Syam Abubakar, M Taufik, Fery Adeputra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: www.borneotribunecom Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, (Wakil Manajer) Supriyanto, Rustam. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Serba Serbi Borneo Tribune

Sabtu, 30 November 2013

3

Zulkarnaen: Laporan Kekayaan Caleg Wajib Dilakukan

SECARA BERANTAI peserta permainan Asyiiik Fest Sampoerna Kretek di Lapangan Kompi A, Sambas berdiri melanjutkan permainan setelah menyusun kaleng kosong. Dengan saling berpegangan, peserta harus bisa mengantar sarung hingga peserta paling ujung. Sarung tersebut harus bisa melewati seluruh badan dari peserta yang satu ke yang lainnya, tanpa harus dibantu salah jemari kedua tangan. FOTO: Ubay KPI/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Pontianak PARTAI Demokrat lebih dulu menyetujui, setiap calon legislatif harus melaporkan harta kekayaannya. Di Kalimantan Barat dengungan ini telah beredar di beberapa calon legislatif. Hanya saja masih belum ada tanggapan yang besar terkait rencana wajib lapor harta kekayaan tersebut.

Salah satu calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan Pontianak Selatan dan Tenggara, Huddin saat dimintai komentarnya terkait hal tersebut menyebutkan hal tersebut lebih baik. Selain menjadi kontrol masyarakat, juga akan menjadi transparansi kepada masyarakat. “Kami, secara pribadi sangat setuju.

Keterbukaan sangat dibutuhkan saat ini. Bila itu dilakukan, nantinya akan semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap legislator,” ujarnya kemarin.

Huddin juga menambahkan sejauh ini di mata masyarakat, posisi dewan menjadi sorotan. Bukan hanya sebagai tempat penyampai aspirasi dari bawah, namun

3 Tahun Anggaran Jalan Sanggau Tak Turun Borneo Tribune, Pontianak DALAM kurun tiga tahun, Pemerintah Provinsi Kalbar dan DPRD Kalbar sejak tahun 2010 telah mengusulkan pembangunan jalan nasional di Sanggau. Namun, usulan tersebut hanya dijanjikan oleh pemerintah pusat. Akhirnya, sampai saat ini dana itu pun belum juga turun untuk memperbaiki jalan rusak di Sanggau.

Dikatakan Ketua Komisi A DPRD Kalbar Retno Pramudya. Pada tahun 2013 ini

pun, dana anggaran untuk perbaikan jalan nasional di Sanggau juga gagal mengucur. Belum diketahui alasan gagalnya anggaran tersebut.

“Kami (DPRD dan Pemprov Kalbar) sudah sejak 2010 mengemis dan mengusulkan ke PU Pusat, minta jalan Sanggau dibetulkan, tapi hanya janji-janji saja,” ujar Retno dengan nada tinggi kemarin.

Atas janji-janji pemerintah pusat tersebut, Retno semakin member signal pada du-

gaan bahwa Kalbar benarbenar tidak dianggap, di anak tirikan, dan Hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintahan SBY. Pernyataan tersebut disampaikan Retno Pramudya bukan tanpa alasan. Menurutnya semestinya jalan tersebut telah dibangun kalau pemerintah pusat sadar dengan keuntungan yang diraup dari kawasan tersebut. Retno menyebutkan di daerah Sanggau ada beberapa perusahaan BUMN se-

perti PTPN XIII dan PT Antam. Dari perusahaan BUMN tersebut menurut Retno, pemerintah telah menggali dan menguras hasil alam Kalbar tryliunan rupiah dari bumi Kalbar dalam setaipa tahunnya. Hanya saja, pemerintah pusat tidak memberikan kontribusi yang riil terhadap kawasan tersebut.

Saking berangnya, Retno sampai melontarkan sudah saatnya orang daerah (masyarakat Kalbar) bersikap

lebih keras. “Bila perlu, agak sedikit arogan terhadpa pemerintah pusat. Seperti yang dilakukan oleh provinsi lain dalam menyampaikan aspirasi,” ungkapnya.

Retno juga tidak menyalahkan sikap selama ini yang lemah lembut. Namun Retno mengungkapkan tertinggalnya Kalbar ketimbang daerah lain juga karena factor lemah lembut selama ini. Usulan dan aspirasi yang disampaikan biasa saja dianggap angin lalu oleh pemerintah pusat. Sedangkan pusat terus menguras SDA di Kalbar tanpa memperduliklan kesulitan dan kerusakan masyarakat.

Atas keberangan terha-

dap sikap pemerintah pusat dan Presiden SBY yang memandang sebelah mata tersebut. Retno Pramudya mengusulkan dan menyarankan Gubernur dan DPRD Kalbar menghadap langsung ke Kementerian PU atau langsung ke Presiden SBY mempertanyakan apa maunya mereka. “Apakah Kalbar masih dianggap bagian dari NKRI. Dan apa alasannya sudah 3 tahun dana anggaran untuk memperbaiki jalan Sanggau belum juga turun-turun. Kenapa begitu rumit, tidak seperti provinsi di Jawa dan lainnya,” tanya Retno mengakhiri ungkapan kekesalannya. (Uby) o

dari sisi harta juga menjadi sorotan. Pandangan masyarakat saat ini, setiap anggota dewan tidak ada yang melarat. Mereka tidak akan memandang punya usaha apa, namun di mata masyarakat mereka kaya sebagai anggota dewan.

Selain hal itu, menurut Huddin dengan melaporkan kekayaan bagi setiap caleg.

Suatu wujud keterbukaan kepada masyarakat. “Kan kita akan menjadi wakil masyarakat. Bila dari awal kita sudah terbuka, nantinya bila sudah jadi legislator masyarakat tidak akan kaget. Tidak akan menuding oh itu korupsi, oh itu kayak arena makan uang rakyat. Karena sejak awal masyarakat sudah menilai dan tahu. Kita yakin, dengan ketransparanan akan lebih menutup ruang juga untuk melakukan korupsi,” ungkapnya.

Senada dengan apa yang disampaikan Huddin. Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan Untan Zulkarnaen menuturkan laporan harta kekayaan caleg sudah wajib dilakukan. Hal tersebut untuk menghindari politik menjadi tempat memperkaya diri. “Kalau demikian, makan akan celaka. KPU harus bisa bersikap tegas dalam hal ini,” ujarnya saat dihubungi kemarin.

Laporan harta kekayaan bagi caleg menurut Zulkarnaen adalah sikap fair. Dari laporan kekayaan akan tergambar berapa harta caleg dan nantinya bila terpilih, akan turut disesuaikan dengan laporan yang dilakukan.

Akan tetapi, bila hal ini dilakukan. Zulkarnaen juga mengisyarakat kepada KPU, untuk tidak saja menerima laporan caleg. KPU wajib melakukan kroscek mengenai kebenarannya. Meskipun hal tersebut sangat sulit, namun peran KPU menggiring agar caleg bersikap jujur.

Selain soal laporan harta caleg, Zulkarnaen juga menyebutkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap caleg dan anggota dewan saat ini semakin menurun. “Ini fakta di lapangan. Dari ketidakpercayaan ini bukan hanya dampak pada personal dewan, namun juga semakin tingginya angka golongan putih saat pemilihan,” ujarnya.

(Uby) o

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Sabtu, 30 November 2013

4

BP2T Minta Tertibkan Event Bir di Café “WO” M. Fauzi: Tertibkan THM yang Melanggar ARAHAN. Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM memberikan arahan kepada aparatur PTSP dalam Bimtek Penyelenggaraan PTSP dan Penanaman Modal. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

Bimtek PTSP dan Penanaman Modal

M. Fauzi

Borneo Tribune, Pontianak “Tidak ada izin minol yang kami keluarkan lagi untuk THM, baik itu Café maupun karaoke yang ada di Kota Pontianak, jadi kalau kami dikatakan mengeluarkan izin minol untuk Win One, itu tidak benar, karena semua izin Minol yang sudah kami keluarkan sudah kami cabut, jika pun ada itu tidak berlaku lagi, karena untuk pihak “WO”, hanya memiliki HO saja atau izin operasional,” tegas Kepala BP2T melalui Meti selaku Kasi Evaluasi Advokasi Infomasi dan Pengaduan (EAIP) BP2T Kota Pontianak.

Lanjut Meti, terkait dengan adanya event yang akan berlangsung di Café “WO” yang akan menampailkan Arti Sexy dari Jakarta dengan sponsornya adalah pihak Bir pada tanggal 29 November 2013, dirinya menegaskan meminta kepada Sat Pol PP

PTSP dan Penanaman Modal Lokomotif Perekonomian

MELANGGAR PERATURAN. Café “WO” Jalan Budi Karya Kecamatan Pontianak Selatan diduga melanggar peraturan.

FOTO : Achmad Mundzirin/Borneo Tribune, untuk menertibkan kegiatan tersebut, karena untuk menjual atau mempromosikan Bir di Café maupun Karaoke tidak diperbolehkan walaupun melalui event. “ Sudah jelas tidak ada izin untuk penjualan maupun mempromosikan Minol di Café, berarti secara otomatis event di Café WO yang disponsori oleh pihak Bir, juga tidak di perbolehkan, karena dengan adanya sponsor oleh Bir, biasanya Bir tersebut juga dijual dalam acara itu, dan kita meminta Sat Pol PP untuk menertibkan event itu, untuk mengantisipasi adanya penjualan minol di sana,” tegas Meti.

Menurut Meti, bukan hanya Café WO saja yang harus ditertibkan, melainkan Café lainnya juga harus ditertibkan apabila ada yang menjual Minol, tentuanya yang menertibkan bukan lah

pihaknya, melainkan pihak Sat Pol PP, karena Sat Pol PP merupakan penegak peraturan yang ditetapkan Pemerintah. “ Tidak hanya Café Win One, melainkan semuanya yang menjual Minol dapat ditertibkan oleh Sat Pol PP, kecuali Hotel Bintang 3, karena Hotel Bintang 3 memang diperbolehkan menjual,” jelas Meti. Selain itu Kasi EAIP BP2T Kota Pontianak ini, juga mengatakan segera berkoordinasi dengan Sat Pol PP untuk turun ke lapangan, karena memang banyak yang melanggar peraturan pemerintah atas penjualan Minol di Kota Pontianak. “ Selain menertibkan di THM dengan mengkoordinasikan dengan pihak Sat Pol PP, kami juga akan berkoordinasi dengan pihak Disperindag, untuk menanyakan bagaimana dengan pen-

jualan Bir yang ada di mall– mall, Mini Market maupun swalayan besar, mengingat rata – rata banyak yang menjual Minol, dan kami dalam penertiban nantinya juga akan mendapampingi pihak Sat Pol PP,” tambahnya.

Sementara itu Anggota DPRD Dapil Kecamatan Pontianak Utara, M. Fauzi, meminta kepada aparat pemerintah khususnya Sat Pol PP untuk segera turun ke lapangan, yakni dnegan cara melibatkan Disperindag dan BP2T, kemudian kepolisian melakukan back up pengamanan ketika melakukan penertiban.

Kata M. Fauzi, apabila aparat maupuan Dinas terkait tidak mengambil tindakan cepat, maka dampaknya bisa menjadi lain, salah satunya dapat memancing Ormas untuk mencegah penjualan minol tersebut, se-

dangkan Ormas tidak boleh melakukan penertiban, jadi hal ini harus diantisipasi oleh pihak aparat. “ Kita meminta aparat dan Dinas terkait selaku perwakilan dari pemerintah, untuk menertibkan penjualan minol secara ilegal ini dengan cepat, mengingat minol ini sangat sensitif, sehingga dapat memancing Ormas yang mengambil tindakan, sementara Ormas tidak berhak melakukan hal itu, jadi ini merupakan masalah serius, dalam arti kata disini butuhnya sikap tegas Pemerintah Kota,” ujar Fauzi.

Sedangkan Pemilik atau pengusaha atas badan usaha Café dan Karaoke “WO”, saat dikonfirmasi melalui via teleponnya hingga pukul 15.43 di dua nomor selulernya, sms tak dibalas, dan telpon tak diangkat. (Zrn).

Melalui Komedi BKKBN Kampanyekan Genre Borneo Tribune, Pontianak Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBBN) Kalimantan Barat (Kalbar) mengkampanyekan Generasi Berencana (GenRe) dan program Pendewasaan usia perkawinan melalui jalur komedi.

Hadir dalam pembukaan acara tersebut Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Karolin Margret Natasa. Dalam pengarahannya Karol sapaan akrabnya mengatakan, melalui komedi GenRe ini, generasi muda di Kalbar tidak hanya mengetahui bahwa BKKBN itu hanya

mengurusi keluarga berencana atau alat kontrasepsi saja, tapi termasuk meningkatkan pemahaman dan wawasan generasi muda terkait program reproduksi dan kesehatan remaja. ”Komedi GenRe ini, menjadi terobosan baik, karena dapat menyapa kaum muda dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh generasi muda itu sendiri,” kata putri Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH ini, Kamis (28/ 11) siang kemarin.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Perencanaan Pengendalian Kuantitas Pen-

duduk Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Satrio Hindarto mengatakan, komedi GenRe ini merupakan bentuk sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan, sekaligus wadah bagi komedian Kalbar berkompetisi menggunakan tema utama, ‘Pernikahan Ideal (di atas 20 tahun untuk wanita dan di atas 25 tahun untuk pria) sebagai Gerbang mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera’ sebagai materi mereka. ”Melalui Stand Up Comedy yang saat ini menjadi trend,

remaja bisa menyampaikan informasi yang berkenaan dengan pendewasaan usia perkawinan dengan bahasa-bahasa yang lebih menarik dan nempel di kepala anak-anak remaja itu sendiri,” jelas Yoyok, begitu ia akrab disapa.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc Dipcom, mengatakan dengan menggunakan komedi sebagai media penyampaian sosialisasi, diharapkan program BKKBN bisa menyentuh berbagai lapisan masyarakat terutama kalangan muda.

Dengan tujuan besar, lanjutnya, generasi muda ini dapat menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang terencana dengan baik.

Berencana punya anak, jarak kelahiran antara anak pertama dan kedua, berencana pengasuhan anak, pendidikan anak dan berencana membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera. ”Sehingga tidak ada lagi kehamilan atau anak yang tidak diinginkan. Jalur komedi juga merupakan wahana yang saat ini sangat populer di kalangan remaja,” jelas Dwi Listyawardani. (Slt)

Borneo Tribune, Pontianak Untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas dari Badan atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal, Rabu (27/ 11), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kalbar menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan PTSP dan Penanaman Modal.

Bimtek Penyelenggaraan PTSP dan Penanaman Modal ini dilaksanakan di Hotel Orchardz, dan dibuka secara resmi oleh Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM, dan dihadiri oleh Badan Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu se Kalbar.

Menurut Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM, dalam meningkatkan penanaman modal sebagai lokomotif perekonomian daerah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota perlu terus berupaya mendorong dan memacu masuknya investasi ke daerah.

“Upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov, Pemkab/Pemkot sudah banyak dan beragam. Kesemuanya memberikan andil dan kontribusi dalam percepatan investasi di Kalbar. Saat ini, sampai triwulan III telah mencapai realisasi kumulatif Rp 17,198 triliun, dan PMA US$ 2.440 miliar,” kata M Zeet Hamdy Assovie, kepada Peserta Bimtek.

Data-data ini menunjukkan kepercayaan calon investor dan adanya perbaikan-perbaikan dan peningkatan aspek-aspek pendukung yang berpengaruh terhadap investasi di Kalbar, dan salah satunya PTSP yang mudah, cepat dan transparan.

Dikatakannya, PTSP yang pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan untuk melakukan reformasi pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, mendorong iklim investasi yang kondusif, dan mendorong minat investor untuk berinvestasi di daerah, meningkatkan PAD, serta mencegah KKN. “Harus benar-benar dipahami oleh kita selaku penyelenggaraan PTSP. Kita harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan,” jelasnya.

Salah satu menfaat PTSP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masih menurut Sekda adalah untuk mendorong iklim investasi yang kondusif, memperbaiki citra pemerintah dan meningkatkan partisipasi publik, dan Pemerintah Provinsi Kalbar saat ini terus berupaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan tersebut.

“Keberadaan PTSP dalam memberikan pelayanan perizinan memang sangat dirasakan pengaruhnya terhadap kemudahan, jaminan, kepastian, dan transparansi kepada masyarakat yang dilayani, dan didalam bidang penanaman modal sebagai pintu terdepan masuknya investasi dan perlu menjadi perhatian dan komitmen kita. Tidak akan mungkin ada investasi tanpa melalu proses pelayanan perizinannya. Citra Badan atau Kantor pelayanan dapat tertumpu pada aparatur pelayanan,” ujarnya.

Dijelaskannya, dengan komitmen tentu dapat diwujudkan dalam berbagaibentuk atau kebijakan.

Dalam kaitannya dengan pelayanan, tentu bukan hanya terkait dengan pelaksanaan atau menjalankan kebijakan, tetapi bagaimana aparatur atau pelaksana fungsi pelayanan perizinan terampil, atau memiliki kemampuan teknis yang releven dan dapat menjawab tantangan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima, hendaknya selalu menjadi fokus dalam bekerja, dan disisi lain, tantangan yang dihadapi tentunya perlu menjadi perhatian, khususnya dari aparatur pelayanan. Regulasi yang baru hendaknya dicrmati dengan benar-benar, agar tidak terjadi kekeliruan yang fatal dan merugikan semua pihak,” pinta Sekda. (Lay).

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS : TVS Pontianak

: 0853 9320 2778

TVS Rasau

: 0853 9355 5508

TVS Singkawang

: 0857 5069 6740

TVS Ketapang

: 0852 4945 5790

TVS Sintang

: 0812 5746 6666

TVS BM Sintang

: 0852 5260 1948

TVS Pinoh

: 0813 4557 8321

TVS Putussibau

: 0821 5125 9567

TVS Anugrah Sekadau

: 0813 4540 2238

TVS Merdeka Motor PTK

: 0821 5030 6989

TVS Tepuai

: 0813 4528 6562

CMYK

CMYK

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak meminta kepada Sat Pol PP Kota Pontianak, untuk menertibkan Event Bir yang ada di salah satu Café di Jalan Budi Karya Kecamatan Pontianak Selatan Pontianak. Hal ini terkait dengan aturan bahwa Café dan Karaoke tidak boleh menjual maupun mempromosikan minol jenis apapun, Kamis (28/11) kemarin.

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Sabtu, 30 November 2013

5

Pembangunan Kampus IPDN Dimulai 2014 Borneo Tribune, Mempawah PEMBANGUNAN Institute Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat akan dimulai tahun 2014 mendatang.

Sepanjang 2014, pembangunan akan dilakukan secara simultan dan ditargetkan rampung di pertengahan tahun 2015. Hal ini diungkapkan Dudy Jocom, Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Kementerian Dalam Negeri di Kantor Bupati Pontianak, Kamis (28/11), kemarin.’

Acara yang dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Pontianak itu juga dihadiri Bupati Pontianak, Ria Norsan, Jajaran SKPD, Camat, Kades dan tokoh masyarakat serta tokoh agama Kabupaten Pontianak.

Apa yang disampaikan Dudy ini otomatis menjawab pertanyaan banyak pihak tentang kapan IPDN Kampus Kalimantan Barat

akan dibangun. Dudy menyatakan di tahun 2013 ini pihak Kementerian Dalam Negeri bersama para konsultan fokus pada perencanaan pembangunan. Sedangkan proses pembangunan sendiri dimulai di tahun 2014.

“Jadi kita targetkan pembangunan ini mulai 2014 sampai 2015. Jadi pertengahan 2015 sudah selesai. Jadi kita full kerja itu 2014. Sekarang proses perencanaan dan AMDAL,” terang Dudy.

Dudy Jocom mengungkapkan, keberadaan IPDN Kampus Kalimantan Barat di Desa Sungai Purun Besar, Kecamatan Segedong, nantinya akan membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Dia menuturkan, nantinya di IPDN akan ada bidang-bidang pekerjaan yang diperuntukkan bagi warga sekitar.

“Di kampus nantinya akan ada 600 pelajar dan lebih dari 100 orang pengurus dan

IPDN Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom menyampaikan paparan terakit pembangunan Kampus IPDN di Aula Atas Kantor Bupati Pontianak. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune kita mengambil orang dari tempat lain. Jadi pasti warga sekitar yang akan diberdayakan,” ungkapnya.

Selain manfaat ekonomi,

pegawai. Hal ini tentu akan membuka lapangan pekerjaan, misalnya pada bagian kebersihan, juga pertamanan, tentunya tidak mungkin

Dudy menyebut pembangunan IPDN di Kabupaten Pontianak juga dapat mengangkat derajat daerah. Tidak saja nama daerah bersang-

Peletakan Batu Pertama Sebelum Pilkada

Pembangunan Kampus STAIM Terbengkalai? pada 11 Maret 2013 oleh Bupati Pontianak, Ria Norsan menimbulkan pertanyaan.

Pembangunan melalui dana hibah APBD Kabupaten Pontianak di Jalan Gusti Su-

Borneo Tribune, Kubu Raya PT PLN (Persero) Kalbar memastikan ketersediaan listrik hingga Desember 2013 dalam kondisi aman, dan untuk mengantisipasi arus beban puncak, pihak PLN akan berencana menambah daya pembangkit Comersial Operasional Date COD sebesar 40 Mega Watt.

“Penambahan itu untuk membantu capacity saat ini yakni 230 MW, dengan modal ini manajemen PLN Cabang Suroso Kalbar optimis ketersediaan Manager Pembangkit PT PLN daya listrik pada Desember (Persero) Kalbar 2013 aman,” kata Manager Pembangkit Listrik PT PLN Cabang Kalbar, Suroso, Kamis (28/11) pada konfrensi pers di ruang kerjanya.

Dikatakannya, pihaknya mengasumsikan akan terjadi puncak arus peningkatan daya listrik pada 4 Desember yakni sebesar, 228,5 MW. Pihaknya juga merincikan, kemungkinan tingkat terjadi pemadaman, yakni 9 hari normal, 10 hari siaga, 12 hari defisit. ”Dengan asumsi tersebut, ditambah dengan pembangkit COD sebesar di antaranya Artiduta 2, dan AMB Parit Baru masing-masing 20 MW, yang akan datang pada 16 Desember ini, maka kita yakin energy listrik masih dapat tercukupi termasuk pada saat jelang Natal,” jelasnya.

Upaya pemeliharaan unit Pembangkit pada Desember 2013 ini juga terus dilakukan. Diantaranya Cabang Sungai Raya, unit empat, AKE unit satu, dan Sungai Wie unit satu, empat dan lima, yang akan dilakukan bertahap. ”Ini dalam rangka pemeliharaan suplay energy.

Permaslahanya timbul, ketika kami melakukan pemeliharaan, juga harus melakukan perbaikan lantaran ada persolan transmisi seperti disebabkan tali layangan,” ujarnya. (Lay) o

FOTO: Andika Lay / Borneo Tribune

Ketersediaan Listrik hingga Desember Aman

Thohir, mahasiswa STAIM angkatan pertama, yang menyayangkan pembangunan Kampus STAIM terkesan terbengkalai.

Thohir, sangat berharap pembangunan Kampus STAIM segera diselesaikan, sehingga mahasiswa STAIM dalam proses perkuliahan tidak lagi menumpang di MA AL Falah Mempawah.

“Perkuliahan kita masih menumpang di MA Al Falah Mempawah, kita ingin segera memiliki kampus sendiri, jangan numpang terus, maka kami menyayangkan mengapa pem-

lung Lelanang , Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir ini sudah tidak ada aktivitas pengerjaan dan terkesan terbengkalai.

Mahasiswa STAIM sangat mengharapkan proses pembangunan Kampus STAIM segera terselesaikan sehingga proses perkuliahan, tidak lagi menumpang di Yayasan Al Falah Mempawah.

“Sudah hampir 1 tahun pembangunan kampus kami belum juga selesai. Bahkan saat ini, kami melihat sudah tidak ada aktifitas pengerjaan,” kata, Muhammad

bangunan kampus belum selesai sampai saat ini,” katanya.

Untuk itu, Thohir, berharap pihak pengambil kebijakan Kampus STAIM, bahkan Bupati Pontianak diharapkan dapat memberikan solusi agar proses pembangunan Kampus STAIM bisa diselesaikan.

“Pembangunan kampus ini, menggunakan dana swakelola hibah dari APBD. Maka kami berharap pihak kampus jangan hanya diam dan harus mencari solusi agar pembangunan kampus segera terselesaikan,” katanya. (JoE) o

Warga Purun Tewas Gantung Diri Borneo Tribune, Mempawah KETUA Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pontianak, Erni Suherni, menyatakan organisasi yang dipimpinnya terus melaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada upaya pemberdayaan perempuan. Kegiatan tersebut diimplementasikan pada program kerja masing-masing bidang.

“Dalam tugas, kita memelopori inovasi dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan perempuan.

Oleh karena itu dalam kiprahnya GOW berusaha mewujudkan kepribadian wanita Indonesia yang mampu melaksanakan fungsi, profesi dan meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia,” katanya.

Bahkan untuk menunjang

FOTO: Johan W / Borneo Tribune

Borneo Tribune, Mempawah BELUM rampungnya pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah (STAIM), sejak dilakukan peletakan batu pertama

Erni Suherni tugas di masing-masing bidang, GOW Kabupaten Pontianak beberapa waktu lalu, melakukan kunjungan kerja ke Brunei Darussalam.

Di sana GOW bertukar informasi dengan kaum perempuan di Brunei, baik di bidang pemberdayaan perempuan, tenaga kerja, seni budaya, dan lain sebagainya.

“Banyak pengetahuan yang kita dapatkan, begitu juga

dengan mereka. Keberadaan kaum perempuan disana betul-betul mendapat perhatian serius dari pemerintahan disana. Ini yang menjadi bahan pembelajaran kita,” ujarnya.

Salahsatu bidang yang dipelajari GOW di Brunei adalah persoalan ketenagakerjaan. Banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) disana masih jauh dari kata sejahtera. Ketiadaan keterampilan dan kemampuan bekerja yang memadai menjadi kendala utama.

“Ini menjadi PR kita bersama. Oleh karena itu, kita ingin kaum perempuan di Kabupaten Pontianak memiliki keterampilan. Jadi tanpa harus menjadi TKI, mereka di daerah sendiri bisa membuka usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru sesuai keahlian masing-masing,” ungkapnya.

(JoE) o

kutan akan dikenal masyarakat Indonesia, namun warga setempat juga akan mendapatkan pengalaman baru, berinteraksi dengan orang dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Nantinya di situ dihuni 80 persen orang luar Kalimantan Barat. Jadi nanti masyarakat itu bergaul dengan orang-orang seperti dari Papua, Aceh, Padang, Sulawesi Selatan, Manado.

Akan terjadi pembauran,” katanya.

Terkait hal itu pula Dudy Jocom berpesan kepada Bupati Ria Norsan agar menyiapkan masyarakat untuk menghadapi realita tersebut.

“Jadi Pak Bupati, masyarakat harus siap menerima anak didik kita itu. Indonesia mini itu ada di IPDN. Itulah bedanya IPDN dengan

kampus negeri lainnya. Begitu pula di Papua dan Manado, ada orang Kalbar di sana. Dan Alhamdulillah bahwa ternyata pembangunan ini bisa kita lanjutkan.

Jadi diharapkan dengan berdirinya IPDN nanti di Kabupaten Pontianak akan membawa dampak positif bagi kita semua,” pungkasnya.

Sedangkan Bupati Ria Norsan sendiri menyambut baik pemaparan yang dilakukan pihak konsultan bersama Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom.

“Jika 2014 positif dibangun, tentu kita akan lebih senang lagi. Jadi masyarakat pun tidak bertanya-tanya lagi,” ujar Norsan. (JoE) o

Peringati HUT Korpri Ke-42

Wakil Bupati, SKPD dan PNS KKR Gelar Apel Bersama Borneo Tribune, Kubu Raya SEBAGAI puncak kegiatan Hari Ulang Tahun Korpri ke 42 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melaksanakan upacara bendera di halaman kantor Bupati Kabupaten Kubu Raya, yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kubu Raya, DR. Drs. Andreas Moerhotien, M.Si, Jumat (29/11).

Upacara peringatan HUT Korpri ke -42 diikuti seluruh PNS yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, diantaranya, para asisten, staf ahli, kepala–kepala SKPD dan seluruh jajaran PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta para kepala sekolah.

Adapun tema peringatan HUT KORPRI ke 42, yaitu, “Dengan Semangat HUT Ke-42 KORPRI, Kita Tingkatkan Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Republik Indonesia Dalam Ke-Bhinnekaan Guna Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan NKRI, Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”.

Di kesempatan ini juga Andreas menyampaikan sambutan Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasional KORPRI, mengatakan, Tema HUT KORPRI kali ini memiliki 3 kata kunci utama yang sangat penting untuk kita jalankan bersama.

Pertama meningkatkan pembinaan jiwa KORPRI dalam kebhinekaan, kedua, memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI, ketiga, mendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia.

Menurut Presiden, ketiga kunci ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan.

Selesai upacara bendera tersebut, seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya melaksanakan ramah tamah. Kemudian Pemkab Kubu Raya juga memberikan penghargaan kepada pegawai yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun. “Penghargaan yang kita berikan itu berupa Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai lingkungan pemkab kubu raya. Tidak hanya itu pemkab juga memberikan penghargaan kepada Siswa berprestasi yang ada di kubu raya ini,”kata Andreas.

Ia pun mengatakan, dalam rangka HUT Korpri juga dilaksanakan menyerahkan bantuan sosial kepada pesantren, panti asuhan yaitu, Panti Asuhan Hidayatul Muslimin, Panti Asuhan Hidayatul Muslimin II, Panti Asuhan An, Nur, Panti Asuhan Jihadul Fitrah, Panti Asuhan Al- Hidayah dan Panti Asuhan Darul Khoirot.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Husein Sawik mengatakan, bahwa dengan adanya HUT Korpri ini hendaknya pegawai negeri menjadi pelayan yang profesional dan berkarater bagi masyarakat serta memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. “Yang kita harapkan seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemkab Kubu Raya ini dapat bersikap profesional dan berkarakter bagi masyrakat kita,” ujarnya. (Adex) o

Bengkayang Borneo Tribune

Sabtu, 30 November 2013

Walikota dan 3 Kadis ke Kanada

Belajar Layanan Pendidikan, Infrastruktur dan Kesehatan Borneo Tribune, Singkawang Walikota Singkawang, Awang Ishak dan 3 kepala dinas akan berangkat ke Kanada untuk mengikuti pembelajaran di bidang pelayanan pendidikan, infrastruktur dan kesehatan, dari 30 November hingga 10 Desember 2013. ”Dapat undangan dari Pusat. Yang diundang itu dipilih kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan untuk Provinsi Kalbar, Kota Singkawang yang dipilih.

Karena kebetulan masuk

daftar, maka saya berangkat,” kata Awang.

Keberangkatan Awang ke Kanada akan didampingi tiga Kepala Dinas yang membidangi pelayanan pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. “Yang berangkat ke Kanada, tiga orang dan empat orang dengan saya,” katanya.

Tiga orang yang dimaksudkan Awang itu, terdiri atas Kepala Dinas Pendidikan, HM Nadjib, Kepala Dinas Bina Marga, Asyir dan Kepala Dinas Kesehatan, Achmad

Awang Ishak

Kismed.

Awang menjelaskan, walaupun keberangkatannya ke Kanada selama 12 hari, tentunya tidak akan mengganggu proses pembangunan di Kota Singkawang yang sedang berjalan. ”Pembangunan sudah berjalan, makanya saya ingatkan kepada para pemborong kerja yang betul, jangan sampai saya pulang lalu kerjaannya jelek. Kalau tidak betul, akan saya suruh bongkar lagi,” pesan Awang. (RH)

Dewan Turut Berduka Tewasnya Yudiono Borneo Tribune, Singkawang Ketua DPRD Kota Singkawang Tjhai Cu Mie turut berbela sungkawa atas meninggalnya Yudiyono (18) yang merupakan korban laka tunggal di Jalan Raya Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan (27/11), Rabu (28/

11) sekitar pukul 18.00 WIB kemarin.

Cu Mie berharap, kepada keluarga korban yang ditinggalkan, agar tetap tegar atas meninggalnya anak sulung keluarga mereka. “Kita harapkan keluarga korban tetap tegar atas kepergian salah satu

keluarganya, karena itu merupakan takdir, dan kita tidak bisa mengetahuinya,” jelasnya.

Lebih lanjut Cu Mie mengatakan, kecelakaan tersebut juga tidak luput dari faktor penerangan jalan yang sangat minim di daerah tersebut. “Saya

berharap kepada Dinas PU agar bisa memasang lampu atau penerangan jalan di daerah itu, karena tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi tindak kriminalitas dilain waktu,” pintanya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat Kota

Singkawang, terutama kepada Anak Baru Gede (ABG) atau remaja, agar selalu mengawasi dan selalu memperhatikan keselamatannya di jalan raya. “Gunakanlah helm standar SNI, guna menghindari cidera di bagian kepala,” sarannya. (RH)

6

Layani Masyarakat dengan Call Center 110 Borneo Tribune, Singkawang Mabes Polri kembali mengajak masyarakat Indonesia di dalam menyampaikan pengaduan agar melalui call center 110. “Dengan call center Nomor 110 ini, seluruh pelosok negeri pengaduan masyarakat akan dilayani,” ujar Kabag Ops Polres Singkawang, Kompol Bastian.

Dengan menelepon ke nomor 110, lanjutnya, masyarakat dapat mengadukan langsung kepada polisi, mungkin kecelakaan, pencurian, jambret, atau kejadian-kejadian lainnya.

Call center 110 ini, lanjut Bastian, dikelola langsung oleh Mabes Polri, nanti aduan atau telepon dari masyarakat itu akan diteruskan ke wilayah Polres atau Polsek dimana tempat tinggal penelepon. “Sehingga nanti anggota cepat memberikan bantuan kepada masyarakat,” katanya.

Layanan call center 110 ini juga bebas pulsa dan layanan ini online terus selama 24 jam. Sehingga dihimbau kepada masyarakat khususnya Kota Singkawang untuk tidak segan-segan menelepon ke nomor call center 110, manfaatkanlah fasilitas yang disediakan oleh Polri ini untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. ”Saat ini, masyarakat sudah ada yang menggunakan call center 110 ini, namun jumlahnya masih minim. Hal ini mungkin masih banyak masyarakat yang tidak tahu,” ungkapnya lagi. (RH)

PGRI Terharu dengan Pesiapan Bengkayang Borneo Tribune, Bengkayang Pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Barat terharu dengan kesiapan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Pendidikan serta Pengurus PGRI Kabupaten Bengkayang untuk melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT PGRI ke- 68 Provinsi Kalimantan Barat. ”Kami mewakili PGRI Provinsi sangat terharu dengan kegiatan HUT PGRI di Bengkayang. Kami terpacu karena semangat daerah termasuk di Bengkayang,” kata Ketua Umum PGRI Provinsi Kalimantan Barat, Firdaus Mian.

Firdaus menyampaikan rasa harunya tersebut pada saat membuka Konferensi Kerja Provinsi III PGRI Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Aula II Kantor Bupati Bengkayang, Jumat (29/11).

Konferensi tersebut dihadiri seluruh pengurus PGRI dari Kabupaten Kota se Provinsi Kalimantan Barat.

Konferensi dilaksanakan selama satu hari penuh. ”Dalam konferensi ini akan dibahas beberapa masalah dan menganggenda kerja PGRI ke depannya,” tambahnya.

Firdaus Mian mengatakan, beberapa hal penting yang harus dibicarakan dalam konferensi seperti kesejahteraan guru, jumlah guru yang masih kurang serta beberapa masalah lainnya. (Mu)

Bengkayang Siaga Bencana

Tarian penyambutan yang disuguhkan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes tahun 2013, pada kegiatan sarasehan di Kantor Camat Singkawang Utara, Rabu (27/11) Kemarin / Foto Rudi Borneo Tribune

Disbudparpora Gelar Event International Malay Dance and Song Festival Borneo Tribune, Singkawang Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Singkawang, akan menggelar event International Malay Dance and Song Festival di halaman Kantor Walikota Singkawang.

Kegiatan yang akan digelar dari 5 – 8 Desember ini, rencananya akan dihadiri Direktur Promosi Dalam Negeri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan diikuti Negara tetangga, seperti, Malaysia, Brunei Darussalam dan lain-lain.

Kepala Dinas Budparpora Kota

Singkawang, Hj. Lies Indari mengatakan, tujuan digelarnya event International Malay Dance and Song Festival adalah untuk mempromosikan seluruh potensi budaya dan pariwisata Indonesia, khususnya suku bangsa Melayu dan Nusantara pada umumnya serta mengundang Negara-negara tetangga Malaysia, Brunei Darussalam dan lain-lain untuk turut berpatisipasi. ”Melalui International Malay Dance and Song Festival inilah, kita dapat kembali menyaksikan kesenian Melayu khususnya dalam bentuk tarian dan lagu. Dengan kehadiran rumpun melayu dari

berbagai negara tentunya kita dapat mengenal kembali kekayaan dan keberagaman budaya Melayu,” ungkapnya.

Menurutnya, event International Malay Dance and Song Festival adalah sebuah event pagelaran budaya dan pariwisata yang diadakan di Kota Singkawang.

Dalam event itu nanti, terang Lies, akan diadakan berbagai kegiatan seperti, festival lagu Melayu, festival tari Melayu, pameran budaya dan wisata, pasar kuliner dan souvenir, serta hiburan musik.

Dalam event itu juga, sambungnya, masing-

masing perwakilan Propinsi/Kabupaten/Kota yang mewakili akan difasilitasi panitia.

Pertama, akomodasi, yang setiap kontingen peserta, mendapat fasilitas dari panitia berupa penginapan/ hotel sebanyak 3 kamar selama 3 malam. “Jika lebih dari itu akan menjadi tanggung jawab masingmasing kontingenn” jelasnya.

Kedua, LO (Liaison Officer), setiap kontingen akan didampingi oleh seorang panitia LO (Liaison Officer) sebagai penghubung. Ketiga, Transportasi, setiap kontingen peserta mendapat fasilitas transportasi lokal dari tempat

menginap ke tempat acara. ”Dalam kesempatan itu, peserta juga diberikan untuk City Tour dengan mengunjungi tempat wisata yang difasilitasi oleh panitia,” ujarnya.

Bagi peserta pameran, lanjutnya, panitia akan menyediakan tenda berbentuk segitiga kerucut putih dengan ukuran 5 x 5 M2 (gratis) dengan 1 meja dan 2 kursi.” Tenda ini dapat digunakan untuk sarana display kebudayaan dan pariwisata, souvenir/ cinderamata, dan berbagai produk ekonomi kreatif dari pengrajin-pengrajin / UKM / usaha kuliner yang telah berkembang,” sebutnya.

(RH)

Borneo Tribune, Bengkayang Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 360/3170/BPBD/2013 tanggal 31 Oktober 2013 serta Hasil Prakiraan Daerah Potensi Banjir dari BMKG Pontianak, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memberlakukan Siaga Darurat Bencana Banjir selama 90 (sembilan puluh) hari. ”Melalui Surat Edaran Nomor: 360/1091/BPBD-A/ 2013 tanggal 25 November 2013 tentang Siaga Darurat Banjir, Wakil Bupati Bengkayang Agustinus Naon, S.Sos., menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan potensi banjir di wilayah Kabupaten Bengkayang,” demikian disampakaikan Kepala Penanggulangan Bencana Bengkayang, Yosef.

Kata Yosef, menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pontianak berpotensi tingkat menengah di wilayah Kabupaten Bengkayang terutama wilayah Kecamatan Bengkayang dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2013. ”Selanjutnya, berdasarkan data kejadian bencana pada tahun-tahun sebelumnya, potensi kejadian banjir di wilayah Kabupaten Bengkayang berlangsung hingga bulan Maret tahun berikutnya,” jelasnya.

Untuk itu maka diperlukan upaya yang cepat dan tepat sebagai wujud peringatan dini dan mitigasi dalam menghadapi adanya potensi bencana banjir serta melakukan upaya kesiapsiagaan dalam bentuk himbauan dan peringatan dini Siaga Darurat Banjir kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Kepada semua Lembaga/Instansi dan SKPD terkait agar segera melakukan tindakan penanganan yang diperlukan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir. ”Kejadian bencana banjir yang berulang setiap tahunnya umumnya merata di wilayah Kabupaten Bengkayang, dari data yang dihimpun kejadian yang cukup parah terjadi di 8 (delapan) wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Bengkayang, Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Lumar, Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, dan Jagoi Babang,” terang Yosef.

Bencana banjir di Kabupaten Bengkayang waktu itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan/tenggelamnya rumah penduduk, terhentinya pelayanan publik, terganggunya aktivitas masyarakat, dan lumpuhnya transportasi masyarakat. (Mu)

Sabtu, 30 November 2013

PKL Membandel

Satpol PP Akan Adakan Pos Mobile

Borneo Tribune, Sanggau Untuk melakukan pengawasan terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang membandel, Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sanggau bersama instansi terkait akan mendirikan Pos Mobile di beberapa titik di Kota Sanggau.

Plt Kasat Pol PP Kabupaten Sanggau, Anita Sri Handayani mengatakan bahwa ada sekitar empat titik yang akan didirikan Pos Mobile diantaranya Pasar Sentral, Pasar Barito, Pasar Rawabangun dan daerah Perintis. Hal itu dilakukan untuk mengawasi lokasi-lokasi yang dilarang berjualan, dilarang parkir kendaraan dan beberapa tempat lainnya yang sering terjadi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).

Anita menuturkan, pos-pos tersebut nantinya akan diisi oleh Satpol PP, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Koperindag Disperindagkop), Dinas Perhubungan, Komuni-

kasi dan Informatika (Dishubkominfo) serta kepolisian yang bertugas sesuai jam kerja yang sudah diatur. ”Kami akan menempatkan petugas gabungan dari Satpol PP, Perindagkop serta petugas dari Perhubungan dan ada juga dari kepolisian,” ujarnya.

Dijelaskannya, pendirian pos-pos tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Desember 2013. Tugas utama didirikannya Pos Mobile ini untuk menertibkan dan mengingatkan serta membina kepada pedagang yang menggunakan jalan atau tempat yang dilarang untuk berjualan. Penugasan anggota dilaksanakan sejak pukul 07.00 WIB hingga 15.00 WIB. Sementara untuk pos khusus di Perintis akan melibatkan anggota kepolisian. ”Kalau untuk pos khusus di Perintis kita melibatkan anggota kepolisian, selain dari perhubungan dan lainlain. Pos Mobile untuk dilakukan seterusnya dan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penegakan perda,” pungkasnya.

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

Operasi Zebra 2013

Satlantas Polres Sanggau Tilang 19 Pelajar

Borneo Tribune, Sanggau Jumat (29/11) pagi, sedikitnya 19 orang pelajar SMA tanpa surat-surat kendaraan yang lengkap ditilang dalam Operasi Zebra 2013 di hari kedua yang digelar di daerah Jembatan Sekayam Jalan A.Yani Kota Sanggau.

Kasat Lantas Polres Sanggau, AKP I Nyoman Sarjana, SIK mengatakan bahwa selain 19 pelajar yang ditilang lantaran tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), juga diberikan surat tilang ke 23 pelanggar lalu-lintas lainnya yang diantaranya terdapat satu

mahasiswa dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Nyoman menyayangkan karena banyak para pelajar membawa kendaraan dan terjaring dalam razia. Padahal, dari segi aturan pelajar tersebut belum dibenarkan untuk membawa kendaraan.

Karena biasanya pelajar, secara psikologi masih labil jadi sangat mudah terpancing emosinya. Sehingga kadang berpengaruh untuk kebut-kebutan yang sangat membahayakan. Bukan untuk dirinya sendiri melainkan pengendara lainnya.

Dijelaskannya, dalam Un-

dang-undang (UU) juga mengatur bahwa hanya usia di atas 17 tahun yang boleh memiliki SIM. Kebanyakan pelajar, belum berusia di atas 17 tahun. ”Pelajar itukan dianggap masih labil makanya Undang-undang dibuat 17 tahun ke atas jadi mereka bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya,” jelasnya.

Nyoman menuturkan, bahwa pihaknya sudah berupaya melakukan sosialisasi kepada para pelajar. Termasuk, program police go to school dan menjadi inspektur upacara saat apel di sekolah.

Diharapkan, kerjasama semua pihak dapat dilakukan agar para pelajar tidak menggunakan kendaraan.

Mengingat dampaknya. ”Kita harapkan, orangtua tidak memberikan anaknya sepeda motor kalau masih berstatus sebagai pelajar.

Termasuk pihak sekolah bisa bekerjasama untuk melarang siswanya tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah,” tukasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Kabupaten Sanggau, Jais mengatakan bahwa ia

mendukung penegakan aturan lalu-lintas termasuk pelajar.

Menurutnya, secara institusi di tingkat SMP, memang siswanya sudah dilarang membawa sepeda motor ke sekolah. Bus sekolah yang ada di Dinas Perhubungan sebagai solusi agar siswa tak menggunakan sepeda motor lagi. Namun, untuk sekarang ini bus sekolah sudah tidak banyak yang beroperasi. ”Kalau di tingkat SMP memang sudah dilarang membawa sepeda motor ke sekolahnya,” pungkasnya. (rtn)

Kemenkumham Sosialisasikan Peraturan Keimigrasian di Landak Borneo Tribune, Ngabang Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat, Kamis, (28/11), melakukan sosialisasi keimigrasian yang meliputi pemahaman terhadap peraturan keimigrasian dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kegiatan di hotel Hanura Ngabang, diikuti seluruh SKPD ruang lingkup Pemkab Landak, tokoh masyarakat, LSM, dan media massa yang ada di Kabupaten Landak.

Kepala wilayah Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Kalbar, melalui pejabat yang ditunjuk, M. Yunus Aman,SH.MH, dalam kata sambutannya mengatakan setiap warga negara wajib hukumnya untuk mengetahui Undang-undang Keimigrasian dan peraturan perundang-undangan terkait.

Dan wajib pula memahami Undang-undang nomor 22 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Ia menambahkan sosialisasi diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi peserta, serta diharapkan segala pemahaman ini dapat diteruskan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami peraturan dan perundang-undangan terhadap masalah keimigrasian.

Para nara sumber tidak hanya menjelaskan peraturan keimigrasian dan peraturan perundang-undangan terkait, juga menjelaskan tentang tatacara pengurusan paspor, hak warga negara, status kewarganegaraan dari perkawinan campur (WNI+WNA).

Status anak dari perkawinan campur (Ibu WNI +

Sosialisasi terhadap peraturan keimigrasian dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar kepada SKPD Pemkab Landak, tomas, LSM dan media massa di hotel Hanura Ngabang, Kamis, (28/11).

FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune bapak WNA), yang sah menurut undang-undang perkawinan, status anaknya sewaktu masih kecil mengikuti kewarganegaraaan ibunya, tapi setelah berumur 18 tahun, si anak diberi kebebasan untuk memilih apa ikut kewarnegaraan Ibunya atau Bapaknya. Kemudian bila terjadi perkawinan di luar

nikah, (Ibu WNI+ bapak tidak jelas keberadaannya dan tidak jelas kewarganegaraannya, alias tidak lengkap data identitasnya, maka status kewarganegaraan anaknya tetap mengikuti kewarganegaraan ibunya, status anak oleh negara diakui sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Sosialisasi yang dimulai pukul 09.00 wiba –hingga pukul 15,00 wiba ditutup oleh Pj Asisten Pemerintahan Kabupaten Landak, Mochtar, S.Sos, sembari mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan pemahanan terhadap keimigrasian, sehing-

ga peserta yang tadinya belum mengerti menjadi mengerti. Diharapkan agar ilmu yang didapatkan oleh para peserta dapat diteruskan dengan masyarakat Kabupaten Landak, sehingga masyarakat menjadi mengerti seperti apa yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. (Syah)

Sekadau Borneo Tribune

Sabtu, 30 November 2013

8

Seminar Partisipasi Perempuan Dalam Politik

GOW Dukung Penyetaraan Perempuan Borneo Tribune, Sekadau Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sekadau mendukung penyetaraan Gender atau penyetaraan kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Dukungan yang diberikan GOW dalam bentuk memfasilitas kegiatan seminar partisipasi perempuan dalam politik.

Kegiatan yang mengambil tempat Gedung Kateketik, jalan Rawak Sekadau itu digelar atas kerjasama LBH Kalbar, dan Asmaniar, SH, MH diundang khusus menjadi narasumber.

Ketua GOW Kabupaten

Sekadau, Ny. Kristina Rupinus dalam arahannya menyambut baik kegiatan tersebut.

Menurutya, diera modrn seperti ini tak ada lagi perbedaan derajat wanita dengan kaum pria dalam bidang pekerjaan termasuk dunia politik.

“Karena itu, GOW kabupaten Sekadau menyambut baik kegiatan seminar ini. Tentu kami berterima kasih atas bantuan dan kesedian narasumber ibu Asmaniar yang sudah bersedia memeberikan materi,” kata Kristina, di Gedung Kateketik, Jumat.

Tampak hadir sejumlah pengurus dan anggota GOW Kabupaten Sekadau, perwakilan Tim dan anggota PKK Kabupaten Sekadau. beberapa peserta seminar diantaranya, sejumlah wanita perwakilan dari Kecamatan dan Desa.

Narasumber Seminar, Asmaniar menjelaskan pentingnya penyetaraan gender supaya tak ada lagi perbedaan derajat wanita dan kaum pria.

“Jaman sekarang, bapak-bapak juga sah-sah saja bekerja memasak dirumah, sebaliknya ibu-ibu bekerja diluar rumah.

Jadi tidak ada perbedaan derajat. Jadi, wanita juga dituntut untuk tidak rendah diri, bisa mengerjakan apa yang kaum pria kerjakan misalnya melalui profesi sekalipun dunia politik,” jelasnya.

Untuk itu, Asmaniar, berharap wanita di Sekadau bisa menjadi agen dan ambil andil dalam partisipasi Pemilu pada 2014 mendatang. “Partisipasi Pemilu bukan hanya dari kaum lelaki, namun perempuan juga dituntut untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu,” tandasnya. (Mto)

Kegiatan Seminar Partisipasi Perempuan Dalam Politik yang diprakarsai GOW Kabupaten Sekadau di Gedung Kateketik Sekadau, Jumat (29/11).// foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Data Ganda, KPU Coret Data DPT

Drianus Saban, SP. foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

Perbaikan Jalan Sekadau Hulu-Nanga Taman dalam proses pengerjaan.// foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Berharap Perbaikan Jalan Rawak-Mahap dapat Lanjutan Borneo Tribune, Sekadau Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Radius Effendy menyambut baik adanya peningkatan jalan Rawak-Nanga Taman yang saat ini sedang dilakukan kegiatan pengerjaan oleh perusahaan pemenang tender. Politisi asal Kecamatan Nanga Mahap ini berharap perbaikan ruas jalan Nanga Taman menuju Nanga Mahap tahun 2014 mendapat kegiatan serupa.

“Kita menyambut baik adanya perbaikan jalan Rawak Nanga Taman. Tentu, semua ini tidak terlepas upaya dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalbar. Untuk itu, selalu masyarakat kita sampaikan terima kasih,” ungkapnya dijumpai di Gedung DPRD kabupaten Sekadau, Kemarin.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap tahun 2014 Pemprov menganggarkan kembali anggaran perbaikan jalan Nanga Taman menuju Nanga Mahap secara bertahap. Sebab, menurut dia jalan tersebut sebagai urat nadi perekonomian di dua Kecamatan.

Pria yang akrab disapa Ahiung ini berharap perwakilan di DPRD Provinsi Kalbar asal Dapil Kabupaten SanggauSekadau terus memperjuangkan perbaikan jalan menuju Nanga Mahap.

“Kita harapkan tahun 2014 ada lagi anggaran untuk peningkatan jalan kita disana.

Lewat perwakilan kita di Pemerintah Provinsi supaya bisa memperjuangkan kembali perbaikan jalan tahun depan,” timpalnya.

Selain itu, Ahiung meminta agar instansi teknis mengawasi kegiatan perbaikan jalan nanga taman, termasuk kegiatan pembangunan jalan dan Jembatan di wilayah Nanga Mahap. Usulan itu, ia harap agar kualitas pekerjaan terjamin karena pengawasan yang ketat. “Kita ingin supaya kegiatan dilapangan bisa diawasi instansi teknis dan masyarakat, tujuannya supaya tidak ada penyimpangan spesifikasi pekerjaan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga pengguna jalan menyambut baik adanya kegiatan peningkatan jalan dari arah Kecamatan Sekadau Hulu menuju Nanga Taman. Tak memandang siapa pun kontraktor pemenang tender, warga berharap pekerjaan mengutamakan kualitas jalan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang direncanakan konsultan.

“Ya, kami senang lihat jalan sudah diperbaiki walaupun belum berapa jauh. Namun, ini sudah memberi kemudahan, dari pada dulu jalan keriting (berbatu-batu), jalan rusak jadi

Radius Effendy. foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

keluhan kami dulu,” kata Yoel warga Nanga Taman dijumpai sedang bersantai diwarung Nanga Taman, Jumat lalu.

Kendati kerusakan jalan masih banyak, sambung bapak satu anak itu, tak dipungkiri ia bersyukur dengan kondisi jalan sekarang sudah berangsur membaik dan dalam tahap penyelesaiaan pekerjaan. Yoel berharap, Pemerintah menganggarkan kembali dana perbaikan jalan menuju kota Kecamatan Nanga Taman dan Nanga Mahap.

“Saya kira kurang lebih 6 kilometer yang sudah nyaman dilintas kendaraan bermotor, tidak seperti dulu yang banyak lubang dan batu. Harapan kita, tahun depan disambung lagi, biar jalan bagus sampai ke Nanga taman, bahkan ke Nanga Mahap,” sebutnya optimis. (Mto).

Borneo Tribune, Sekadau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sekadau berencana akan melakukan penetapan kembali (Pleno) Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2014 akhir Nopember ini. Penetapan DPT tersebut dilakukan setelah KPU memverifikasi ulang pemilih dalam DPT yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Pleno kembali DPT rencananya akan kita lakukan tanggal 30 Nopember nanti.

Saat ini kita masih melakukan verifikasi, dan batas akhir perbaikan data verifikasi sampai besok (hari ini, red),” kata Drianus Saban S Pd, Komisioner KPUD Sekadau Divisi Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (Pantarlih), kemarin.

Hingga saat ini, DPT sudah ditetapkan sebanyak empat kali, namun selalu diverifikasi kembali. Penetapan terakhir dilakukan tanggal 1 Nopember 2013 lalu, dengan jumlah sebanyak 144.523 pemilihan. DPT ini diverifikasi lagi dengan fokus NIK invalid.

Fokus NIK Invalid ini, maksudnya KPUD fokus memferivikasi pemilih yang tidak mempunyai NIK, dan NIK-nya yang tidak sesuai.

Misalnya NIK yang kurang dari 16 digit atau lebih dari 16 digit, sesuai dengan NIK di KTP yang berjumlah 16 digit.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan pihak KPUD Sekadau, jumlah 144.523 pemilih itu akan mengalami perubahan. “Ada penurunan, diperkirakan sekitar 183 pemilih yang akan dicoret,” sebut Saban.

Jumlah pengurangan sekitar 183 pemilih ini terjadi karena ada pemilih yang ganda, meninggal, pindah domisili. Ada yang dibawah umur, dan ada juga yang tidak punya NIK. “Ada juga yang dulunya punya hak pilih, tapi sekarang tidak lagi punya hak pilih, misalnya berubah status menjadi anggota Polri atau TNI,” tandasnya. (Mto).

Sabtu, 30 November 2013

Sintang-Melawi

Borneo Tribune

9

Tiga Lembaga Sepakat Kembangkan Pariwisata Melawi Borneo Tribune, Pinoh Tiga lembaga yakni Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporabudpar) Kabupaten Melawi, Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) dan Yayasan WWF Indonesia sepakat mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Melawi.

Kesepakatan bersama tiga lembaga tersebut telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama operasional antara Disporabudpar, TNBBBR dan Yayasan WWF Indonesia tentang dukungan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Melawi 2014.

Kepala Disporabudpar Kabupaten Melawi, Bachtiar AL mengungkapkan, penandatangan perjanjian kerjasama operasional ini

merupakan turunan dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang telah ditandatangani pada 5 November 2012, antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan Balai TNBBBR dan Yayasan WWF Indonesia.

“Perjanjian kerjasama operasional ini merupakan amanah dari Nota Kesepahaman para pihak tertanggal 5 November 2012, pada Pasal 3 Ayat 4,” ungkapnya saat ditemui usai penandatanganan perjanjian kerjasama, Kamis (28/11).

Kerjasama dukungan pengembangan pariwisata di Kabupaten Melawi, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh para pihak terbatas untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang terdapat pada Dsiporabudpar Melawi, Ba-

Samapta Periodik Tingkat Pamen Korem 121/ABW Borneo Tribune, Sintang Dalam rangka membina dan meningkatkan kemampuan prajurit di jajaran TNI AD, Korem 121/ABW menyelenggarakan Samapta periodik II TA. 2013 bagi para perwira menengah (Pamen) di wilayah Korem 121/ABW. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat (29/11), mulai pukul 06.00 WIB dan bertempat di Makorem 121/ ABW, di Jalan Pangeran Kuning No. 1 Sintang serta diikuti langsung oleh Kasrem 121/ABW Letkol Inf. Agus Prasetyo Ariwibowo, para Dandim, para Kasi serta Kabalak Aju jajaran Korem 121/ABW. Sebelum kegiatan dimulai, diawali dengan pengecekan anggota yang akan melaksanakan samapta. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tahap awal untuk mengukur tensi dan denyut nadi bagi para peserta. Pelaksanaan samapta yang dilaksanakan oleh para pamen tersebut meliputi test kesegaran A. Yaitu lari 3200 meter dan test kesegaran B. Yaitu pull up, sit up, push up serta shuttle run. Keesokan harinya melaksanakan renang berpakaian PDL dengan jarak 50 meter di kolam renang Baliomoro.

Kajasrem 121/ABW, Kapten. Inf. Slamet Suwarno sebagai ketua tim penguji dalam pelaksanaan kegiatan ini bertanggung jawab langsung. Pasalnya test samapta yang dilaksanakan di Makorem 121/ABW akan dilaporkan hasilnya ke Jasdam XII/Tpr. Ada pun perwakilan dari Jasdam XII/Tpr yang hadir yaitu Wakajasdam XII/Tpr Letkol Inf. Drs. Rinang Gono dan Pabandya Spesdam XII/Tpr Mayor Arm. Rizky, sebagai asistensi kegiatan samapta pamen di Korem 121/ABW. Kegiatan samapta ini merupakan samapta periodik ke II untuk TA. 2013. Kesamaptaan jasmani merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur serta memantau kesemaptaan tiap prajurit agar kualitas kesamaptaan jasmani prajurit dapat terpelihara guna menyongsosng pelaksanaan tugas ke depan. (rilis/end)

lai TNBBBR dan program/ kegiatan lain yang telah disepakati bersama.

“Tim teknis kolaborasi pengelolaan TNBBBR nanti merupakan tim yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Disporabudpar Melawi yang terdiri dari unsur SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Melawi, organisasi non pemerintah, BTNBBBR dan WWF ID. Ada pun pengembangan pariwisata yang nantinya dikelola adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism),” timpalnya.

Bachtiar menjelaskan, ada pun maksud dari perjanjian kerjasama operasional ini adalah untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Melawi.

“Tujuannya untuk memadukan program dan kegiatan para pihak sehingga dapat bersinergi secara efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan pengembangan pariwisata yang terdapat pada Dsiporabudpar dan Balai TNBBBR,” jelasnya.

Menurutnya, ruang lingkup perjanjian kerjasama operasional tersebut antara lain mendorong kebijakan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, membangun kelembagaan pariwisata, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan mendukung peningkatan kapasitas dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Melawi. (eko)

MoU, penandatanganan perjanjian kerjasama tentang dukungan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Melawi. FOTO: Istimewa

Lomba Karya Tulis Ilmiah Cokro Yongky Pranowo Tampil Sebagai Pemenang Borneo Tribune, Sintang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Sintang menggelar lomba karya tulis ilmiah tentang partisipasi politik masyarakat untuk menumbuhkembangkan pengetahuan pelajar terhadap kehidupan politik terkait penyelenggaraan pemilu legislatif 2014. Lomba tersebut dimenangkan oleh siswa dari SMK Muhammadiyah Sintang, SMA N 2 Sintang dan SMK N 1 Sintang.

Cokro Yongky Pranowo, siswa kelas tiga SMK Muhammadiyah Sintang mengaku terkejut dan tidak menyangka ketika mendengar pengumuman pemenang lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Kesbangpolinmas. ”Saya terkejut, tak sangka bisa jadi juara pertama lomba ini. Kebetulan ini yang pertama kalinya saya ikut lomba penulisan ilmiah,” ujar siswa dari Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak ini usai menerima hadiah di halaman Kantor Bupati Sintang, Jumat (29/11).

Dengan judul naskah meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dan pe-

nyandang disabilitas dalam pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sintang, Yongky mampu menyabet predikat juara se-Kabupaten Sintang. ”Saya tertarik dengan judul ini, karena ketika saya mengumpulkan bahan ke KPU, ternyata masalah yang paling besar adalah banyaknya pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan untuk disabilitas, saya terinspirasi ketika menonton televisi,” ujarnya sambil tersenyum.

Ia menjelaskan, banyaknya pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilih disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya adanya tekanan dari pihak keluarga, apatis, minder maupun kesibukan sehari-hari. Sedangkan untuk disabilitas, karena keterbatasan untuk mengetahui dengan jelas, siapa yang akan dipilih serta apa misinya ketika yang bersangkutan menjadi wakil rakyat.

Dari karya tulis ilmiah tersebut, dia menyimpulkan pemerintah harus memberikan banyak pengetahuan kepada pelajar atau pemilih pemula. Sementara untuk disabiltas, pemerintah memberikan dukungan berupa alat skinrider atau mem-

bantu dengan tulisan braile untuk para tuna netra, sedangkan untuk tuna rungu bisa menggunakan teks berjalan.

“Disabilitas yang paling sulit menerima informasi mengenai calon yang akan dipilihnya adalah tuna netra dan tuna rungu. Tetapi pemerintah bisa membantu mereka untuk mendapatkan informasi dengan cara menyediakan alat skinrider atau tulisan braile untuk tuna netra dan teks berjalan untuk tuna rungu. Selain itu, pemerintah juga harus lebih sering menggelar sosialisasi untuk menambah pengetahuan kepada pemilih pemula agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik,” ujarnya.

Safri Juliardi, guru Bahasa Indonesia SMK Muhammadiyah Sintang yang bertindak sebagai pembimbing Yongky dalam menyelesaikan penulisan ilmiah mengungkapkan, rasa bahagia terhadap jerih payah Yongki dalam menyelesaikan karya yang membuahkan hasil baik. ”Saya bangga, karena memang Yongki menyelesaikan karya tulisnya sendiri, dari mencari data di KPU maupun tanya jawab kepada

korespondennya. Saya cuma mengoreksi dan memberikan sedikit saran saja kepada Yongki mengenai tulisannya,” ujarnya.

Sementara itu, IPDA. Cokro Handoko, selaku orangtua dari Yongky mengaku, bangga dengan predikat juara yang diraih oleh anaknya. “Jelas saya bangga, orangtua mana yang tidak bangga anaknya bisa mendapatkan juara. Dia itu hebat.

Masih sekolah saja sudah bisa salaman dengan Bupati,” ujarnya bangga.

Ia mengungkapkan, Yongki sehari-harinya tidak pernah meminta banyak hal. Bahkan, ketika Yongki ingin mengikuti lomba, ia tidak banyak meminta bantuan dari orangtua selain doa. ”Besoknya final, malamnya dia baru bilang ke saya gini. Pak doain saya menang ya lomba ini, biar dapat laptop. Jadi saya tidak merepotkan Bapak untuk membeli laptop lagi,” kenang Cokro.

Ia menceritakan, waktu mengikuti lomba, Yongki yang memang hobi menggunakan IT sering terlihat bergadang menyelesaikan tulisannya. “Dia anak yang penurut dan tekun. Waktu kemarin ikut lomba saja, dia se-

ring tidur larut malam. Sejak dia SMA, ia selalu mendapatkan rangking di sekolahnya,” ujarnya.

Lomba karya tulis ilmiah ini diikuti pelajar SMU sederajat di empat kecamatan.

Yaitu Kecamatan Sintang, Kelam Permai, Sungai Tebelian dan Kecamatan Binjai. ”Lomba karya tulis ilmiah ini untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif 2014 mendatang,” ujar Lindra Azmar, Kepala Badan Kesbangpol dan linmas.

Sementara itu, Bupati Sintang, Milton Crosby mengatakan kegiatan LKTI ini dapat menstimulasikan pemikiran-pemikiran kritis visioner dari siswa-siswi terhadap kondisi politik di Indonesia.

Ia berharap dengan adanya kegiatan tersebut kiranya dapat melakukan pendidikan politik kepada pelajar semakin optimal. “Lomba ini juga untuk melatih kognisi pelajar untuk dapat menyusun sebuah karya tulis tentang politik yang berbobot serta sekaligus membudidayakan kemampuan menulis dan membaca bagi anak-anak,” tukasnya. (end)

Sosialisasi Narkoba Pelajar dan Masyarakat Borneo Tribune, Nanga Pinoh Penyebaran narkoba di masa kini tak hanya diperkotaan saja, tapi juga sudah merambah kampung.

Oleh karena itu, upaya pencegahan dengan menyosialisasikan bahaya narkoba juga terus digalakkan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Melawi. Tak cuma menyasar para pelajar, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama serta orang tua.

Kasat Narkoba Polres Melawi, AKP. Sukadi yang ditemui usai memberikan sosialisasi terhadap para pelajar di Kantor Bupati Melawi, mengungkapkan, peredaran narkoba sudah masuk di dalam berbagai kalangan, termasuk pelajar.

“Walau dari sisi pelaku, memang belum ada yang berstatus pelajar. Tapi disinyalir pengguna narkoba dari kalangan pelajar juga sudah tinggi di Melawi,” terangnya.

Sukadi memaparkan, setahun ini jajarannya sudah mengungkap enam kasus narkoba dengan total delapan tersangka.

Pengungkapan kasus narkoba memang tak akan mudah, karena harus ditangkap dengan barang bukti di

Sosialisasi Narkoba, sosialisasi bahaya narkoba yang digelar BNK bersama Polres Melawi kepada para pelajar.

FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune

tangan. Oleh karena itu, sering kali bandar narkoba bisa lolos dari jeratan hukum akibat ketiadaan barang bukti tersebut.

“Kalau sebagai kurir, ada salah satu tersangka kita yang merupakan pelajar pu-

tus sekolah. Kalau yang lain sebagian besar merupakan pemuda pengangguran,” ucapnya.

Narkoba, terang Sukadi, bisa masuk ke Melawi lewat berbagai jalur. Lewat darat bisa memanfaatkan ekspedi-

si pengiriman barang melalui bus atau taksi. Bahkan tak jarang, kurir narkoba melibatkan supir bus itu sendiri. Seperti yang pernah diungkap oleh jajaran Polres Melawi beberapa waktu lalu.

“Kemudian lewat sungai

juga narkoba bisa masuk ke Melawi atau pendistribusiannya melalui kapal-kapal pengangkut barang yang menuju ke sejumlah kecamatan,” jelasnya.

Selain persoalan barang bukti, pengungkapan kasus

narkoba juga kerap kali terbentur dengan persoalan adanya oknum aparat yang memback up bandar narkoba.

Sukadi sendiri tak menampik hal tersebut ada di Melawi. Menurutnya, tak jarang di belakang bandar narkoba terdapat oknum aparat baik polisi maupun TNI. “Kalau untuk polisi, kalau ketahuan memback up, tetap akan kita sidang kode etik.

Bahkan bisa terancam PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Kalau aparat di luar polisi, kita serahkan ke POM,” ucapnya.

Sosialisasi yang dilaksanakan BNK Melawi menjadi salah satu upaya untuk mencegah bertambahnya pengguna narkoba. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat, seperti kaum ibu, tokoh masyarakat dan tokoh agama, komitmen untuk memberantas narkoba juga dapat terus diperkuat.

“Kami pun menginginkan adanya informasi dari masyarakat bila di lingkungannya terdapat pemakai narkoba untuk dapat menyampaikannya ke kami. Kita ingin menekan peredaran narkoba di Melawi,” tuturnya.

Pelajar juga kerap kali menjadi sasaran sosialisasi narkoba mengingat pada ka-

langan inilah yang paling rentan disusupi narkoba.

Sukadi menerangkan, dirinya sudah melakukan sosialisasi bahaya narkoba hampir di seluruh SMP dan SMA di Kabupaten Melawi.

“Penyuluhan sudah berkali-kali kita lakukan.

Kami pun berharap di setiap kelas ada duta narkoba yang bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman mengenai bahaya narkoba,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Setda Melawi, Midi Amin mengungkapkan, pelaksanaan sosialisasi narkoba ini dilaksanakan selama dua hari. Dimana pada hari pertama, sosialisasi diarahkan pada ibu-ibu, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Kalau untuk yang hari ini, sosialisasi narkoba kita berikan pada para pelajar. Total pesertanya mencapai 270 orang selama dua hari,” terangnya.

Sosialisasi narkoba, terang Midi merupakan program BNK Melawi, dimana ketua BNK saat ini dijabat oleh Wakil Bupati Melawi, Panji. “Tujuannya untuk memberikan pemahaman para pelajar dan masyarakat mengenai bahaya narkoba,” ujarnya. (eko)

Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Sabtu, 30 November 2013

10

Kapolda Tatap Muka dengan Pejabat dan Tokoh Borneo Tribune, Putussibau Masih dalam serangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) Kapolda Kalimantan Barat Brigjen. Pol. Arie Sulistyo juga melaksanakan tatap muka dan silahturahmi dengan sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat yang ada di Kapuas Hulu. Tatap muka tersebut dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu, Kamis malam (28/11) sekitar pukul 20.00.

Tampak hadir Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir, Ketua DPRD Kapuas Hulu Ade Muhammad Zulkifli, Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana, Kapolres Kapuas Hulu

AKBP Mahyudi Nazriansyah, Dandim 1206/Putussibau Let.Kol.Inf Jayusman, sejumlah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan sejumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat ,Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama serta sejumlah Pengusaha yang ada di Kapuas Hulu.

Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengatakan bahwa sampai saat ini kondisi Kabupaten Kapuas Hulu mash sangat kondusif, keamanan serta ketertiban masih terjaga ditengah-tengah beragama suku dan etnis di Bumi Uncak Kapuas. “ Kerja sama

Sosialisasikan Penghematan Energi dan Air

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kapuas Hulu, H. Mukhlis. Foto : Timotius/Borneo Tribune Borneo Tribune, Putussibau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kapuas Hulu, H. Mukhlis mengajak seluruh lapisan masyarakat di Bumi Uncak Kapuas untuk melakukan penghematan energienergi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sejumlah energi tersebut yiatu energi listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga air.

“Sekarang ini Negara kita sedang dilanda krisis energi, banyak energi kita yang sudah menipis karena masyarakat kita sendiri tidak menjaga dan menggunakannya dengan baik,dan hal tersebut akan berdampak terhadap kita semua,”kata Mukhlis saat membuka sosialisasi penghematan energy yang dilaksanakan di Hotel Sanjaya, baru-baru ini.

Dijelaskan Mukhlis bahwa keberhasilan kebijakan dan langkah nyata penghematan energi sudah pasti akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebaliknya apabila kebijakan ini tidak berhasil tentu masyarakat dan kita semua akan menanggung akibat buruknya. “ Saya berharap dengan adanya sosialisasi penghematan energi dan air ini kita bisa memulai gerakan penghematan energi dan air dari diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan Pemerintahan sehingga dapat mewujudkan program penghematan energi oleh Pemerintah Repbulik Indonesia,”ucapnya.

Dikatakannya, salah satu yang menjadi latar belakang harus dilaksanakannya penghematan tersebut dilihat dari kondisi saat ini bahwa persoalan BBM telah terjadi dimana-mana sehingga dengan cara melakukan penghematan energi dari lingkungan diri sendiri diharapkan bisa mengatasi krisis yang terjadi. “ Kasihan generasi mendatang, jika kita tidak melakukan penghematan mulai dari sekarang, tidak terbayangkan kesulitan anak-anak kita nantinya untuk menikmati neregi sementara itu merupakan kebutuhan dalam kehidupan seharihari,”pungkasnya. (MO)

semua pihak mulai dari lapisan masyarakat hingga unsur Forkompinda di Kapuas Hulu selama ini terjalin dengan baik dan harmonis,sehingga sampai saat ini Kamtibmas di Kapuas Hulu masih kondusif,” ucapnya.

Sementara itu Kapolda Kalbar Brigjen. Pol. Arie Sulsityo mengatakan bahwa dalam pencapaian Kamtibmas merupakan tanggungjawab bersama, selain itu masyarakat juga harus bisa menjadi polis bagi diri sendiri.

“Sejak zaman kerajaan tugas-tugas polisi yang dilaksanakan masing-masing masyarakat dalam menjaga keamanan itu sudah ada,”ujarnya. Tidak hanya itu, Sulistyo juga kembali mengingatkan bahwa saat telah terjadi perang modern bukan perang secara militer.

Berbagai cara dari luar ingin menghancurkan Bangsa ini, termasuk juga Narkoba.

“Bangsa kita ini bangsa yang besar dan penuh warna, jangan sampai kita menjadi bangsa yang pecundang, bangkitlah kita dengan bangsa yang besar, Saya bukan penghianat mari kita bersama-sama untuk mencintai bangsa ini, bangsa yang besar ini jangan sampai dilecehkan orang lain,”tegasnya (MO)

Bupati Kapuas Hulu memberikan cenderamata kepada Kapolda Kalbar saat acara tatap muka di Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu. Foto : Timotius/Borneo Tribune

Anggota KORPRI dan PGRI Dituntut Tiga Peran Utama Borneo Tribune, Putussibau Secara organisatoris, posisi KORPRI dan PGRI sebagai organisasi yang mandiri dan professional, yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, dan harus senantiasa bergerak bersama dengan komponen bangsa yang lain untuk secara konsisten memperjuangkan cita-cita bangsa. ” Dalam menghadapi tantangan pembangunan dewasa ini, seluruh anggota KORPRI dan PGRI dituntut mengedepankan tiga peran utama dalam melaksanakan tugas,”ucap Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hut KORPRI, Hut PGRI dan Hari Guru Nasional yang di laksanakan di Halaman

Kantor Bupati Kapuas Hulu, Jumat (29/11).

Menurut Nasir, tiga hal utama yang harus dikedepankan tersebut yaitu, peran sebagai abdi Negara yang memiliki tugas dan kewajiban, untuk ikut melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan amanat konsititusi dan semua peraturan hukum yang berlaku.

Kedua, peran sebagai abdi masyarakat yang harus selalu memberikan pelayanan publik terbaik kepada seluruh masyarakat. Dan yang ketiga yiatu peran sebagai abdi pemerintah yang senantiasa memberikan dukungan pada pelaksanaan tugas keseharian pemerintah, yang dilakukan oleh segenap jajaran Pemerintah di daerah. ” Sebagai abdi Pemerin-

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Upacara peringatan Hut KORPRI, Hut PGRI dan Hari Guru Nasional yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Kapuas Hulu. Foto : Timotius Borneo Tribune tah tentunya kita harus bekerja keras, cerdas, disiplin dan berwibawa, sehingga bisa menjadi aparatur yang berkualitas dengan melaksanakan berbagai kewajiban dan tidak melakukan pelanggaran sebagai mana yang tertuang didalam sum-

pah janji PNS,”ungkap Nasir. Diungkapkan Nasir, bahwa birokrasi Pemerintah sampai saat ini masih perlu disempurnakan, melalui reformasi birokrasi kita terus menata kelembagaan pelayanan publik, menyerderhanakan prosedur pela-

yanan serta menerapkan standar pelayanan minimal. “ Reformasi birokrasi dan pendayagunaan aparatur Negara perlu terus kita lanjutkan, untuk mempercepat perbaikan kinerja birokrasi, mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional,”ujarnya.

(MO)

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

IKLAN BARIS Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh.

Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Langganan Koran Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038).

Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602).

Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880).

Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946) Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp.

0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Sabtu, 30 November 2013

11

DPC PDI P Sambas Targetkan 8 Kursi Legislatif 2014 Borneo Tribune, Sambas Dengan dilantiknya Badan Pemenangan Pemilu seKalbar pada Rakerda III PDI.P di salah satu hotel kota Pontianak kemaren lalu.Selasa ( 26/11 ). Plh. Ketua DPC PDI. P Kab. Sambas, Hamdani, AB ditemui di ruang Seketariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sambas Kamis (28/11) mengatakan DPC PDIP Kabupaten Sambas akan mempersiapkan pelaksana rekonsolidasi partai dari tingkat paling bawah yang insyaallah dilaksanakan pada hari Sabtu ( 30/11 ) di seketariat DPC.PDI Kabupaten Sambas jalan saing Rambi Kecamatan Sambas upaya menuju pemenangan pemilu legislative maupun pilpres 2014.

Dikatakannya pembentukan badan ini setelah melalui Rapat Kerja Daerah III Selasa ( 26/11 ) di salah satu Hotel di Kota Pontianak dalam Pelantikan Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan se-Kalbar, baik

Plh. Ketua DPC PDI. P Kabupaten. Sambas, Hamdani, AB berfose di Seketariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sambas Kamis (28/11). Dengan berlatarkan foto Ketua Umum PDI.P dan Ketua DPP PDI.P

tingkat Provinsi maupun Kabupaten. “ Kita mengumpulkan pengurus PAC seKabupaten Sambas yang Insyaallah akan dilaksanakan hari Sabtu (30/11). Kegiatan ini ditujukan untuk memantapkan pemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014, “ katanya.

Menurutnya dalam kegiatan yang digelar nantinya

kita akan memberikan masukan-masukan serta arahan-arahan kepada PAC-PAC khususnya Ketua Pimpinan Anak Cabang yang ada di 19 Kecamatan Kabupaten Sambas yang merupakan komando tempur ataupun komando partai di setiap Kecamatan untuk siap berkoordinasi dengan pengurus ranting.

Hamdani juga mengung-

kapkan akan menyiapkan saksi-saksi yang ada di TPS-TPS, dengan tujuan agar para saksi-saksi yang ada di Kecamatan nantinya bisa langsung berkoordinasi dengan Pengurus PAC maupun pengurus ranting dalam melaksankan tugas. “ Setelah kita bentuk, para saksi akan kita berikan pembekalan-pembekalan yang akan kita tempatkan di TPS, PPS, PPK, maupun KPU yang ada di Kabupaten Sambas, “ jelasnya. “ Mengapa kegiatan ini kita laksanakan, karena kita bertekad untuk pemenangan Pileg maupun Pilpres 2014 yang sebentar lagi kita hadapi. Dengan begitu minimal kita bisa mencalonkan Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga untuk Kabupaten. Sambas kita nantinya akan mengajukan Bupati dari Partai PDI P sendiri. Untuk mengajukan calon Bupati dan Wakil Bupati minimal yang harus kita raih kuota sebanyak 8 kursi legislative, “ tambahnya.

Wujudkan PKR Harus Perketat Koordinasi Informasinya, PKR juga sudah masuk dalam meja Prolegnas dan Sekneg.

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, H. Saharuddin, berpendapat demi mewujudkan Provinsi Kapuas Raya panitia Pemekaran perlu memperketat jalinan berkoordinasi dengan sejumlah wilayah di lima Kabupaten. “Apabila perlu perlu, panitia pemekaran segera berkoordinasi dengan kepala Daerah dan tokoh masyarakat di lima Kabupaten,” saran Saharuddin, dijumpai di ruang Kerjanya, Kemarin.

Dukungan itu, menurutnya untuk memperkuat kembali dukungan percepatan Provinsi Kapuas Raya.”Panitia Pemekaran perlu berkoordinasi dengan pimpinan Daerah dilima Kabupaten diwilayah timur ini.

Tujuannya, untuk menguatkan dukungan kita terhadap pemekaran Provinsi Kapuas Raya,” kata H. Saharuddin.

Selain memberi masukan kepada panitia Pemekaran Kapuas Raya, Saharuddin

juga meminta kepada Pemerintah Provinsi segera melengkapi persayaratan administrasi untuk mengolkan provinsi baru di timur kalbar itu. Penyerahan yang belum dilengkapai seperti penyerahan asset ke provinsi Kapuas Raya, dukungan dana dari Provinsi Induk ke provinsi baru.

“Pemerintah Priovinsi Kalbar harus melengkapi persyaratan administrasi yang kurang,” timpalnya.

Saat Komisi C DPRD Kabupaten Sekadau berkunjung ke DPR RI, kata H. Saharuddin, pihaknya juga sempat menyinggung soal provinsi Kapuas Raya terkait menanyakan sampai dimana proses pembahasan di tingkat Pusat. “Jawaban mereka, ya masih ada persyaratan administarsi PKR masih belum lengkap, ini perlu menjadi perhatian dan kerja keras panitia pemekaran,” sarannya.

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Radius Effendy juga menggungkapkan hal serupa. Menurut pria yang

disapa Ahiung, perketat jalinan koordinasi akan memperkuat dukungan pemekaran DOB PKR. “Selama ini kan kesannya panitia pemekaran hanya bekarja sendiri, jadi kita minta koordinasi dari panitia pemekaran ke lima kabupaten supaya diperketat lagi,” sebutnya.

Anggota DPRD kabupaten Sekadau, Iskandar menambahkan kalau sebenarnya Pemerintah Provinsi Kalbar dan Tim Panitia Pemekaran Provinsi Kapuas Raya harus saling legowo bagaimana mengupayakan percepatan pemekaran PKR itu.

“Bagaiman pun mereka harus saling legowo mengupayakan percepatan pemekaran PKR ini,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sekadau, Albertus Pinus, juga memprotes kalau Pemekaran PKR terkesan panitia bekerja sendiri. “Panitia pemekaran jangan bekerja sendiri. Saya masih simpan surat tembusan prihal pemberitahuan perkembangan pembentukan Provinsi Ka-

puas Raya masih memakai kop Bupati Sintang nomor 100/2953/Tapem-A , pada tanggal 1 November 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi II DPR RI. Yang mau saya tanyakan, apakah nomor surat itu di Pemkab Sintang atau untuk nomor panitia Tim Pemekaran, sedangkan kop surat itu tidak memakai Panitia Pemekaran Kapuas Raya, tapi pakai cap Bupati Sintang, kalau tidak mampu buat cap nanti saya buat,” beber Pinus.

Dalam surat Bupati Sintang nomor 100/2953/ Tapem-A , pada tanggal 1 November 2013 prihal perkembangan pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang ditujukan ke kepada Ketua Komisi II DPR RI terkait empat hal perkembangan provinsi Kapuas Raya memang tertera kop Bupati Sintang. Nanum pada akhir isi surat tertulis Bupati Sintang selaku Koordinator Tim Pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang ditandatangani Bupati sintang Milton Crosby. (Mto).

Konsulat Malaysia Dukung Warganya Dihukum Mati setelah berhasil ditangkap di Perbatasan Malaysia Kalbar, Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang pada tanggal 16 November 2013 kemarin, yakni pasal 114 ayat (2), pasal 113 ayat (2), pasal 112 ayat (2), pasal 115 ayat (2) serta pasal 132 UU RI No.35 Thaun 2009 Tentang Narkotika, di mana ancaman maksimalnya hukuman seumur hidup penjara atau hukuman mati, dan semua pasal ini dijerat untuk tersangka atas nama LCL. Sementara itu untuk tersangka berinisial CKZ, dijerat dengan pasal 114 ayat (2), pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancamannya juga sama, yakni hukuman seumur hidup atau hukuman mati. “ Jika memang apa yang disangkakan kepada warga Negara Malaysia, sesuai dengan apa kesalahan yang diperbuat kami mendukung hal itu, termasuk hukuman mati,” jawab Affendi bagian Imigrasi Konsulat Malaysia ketika ditanya terkait hukuman mati yang mengancam kedua warga negaranya tersebut.

Menurut Affendi, pihaknya sangat menghargai serta mendukung proses hukum yang dilakukan Indonesia terhadap warga negaranya,

apabila warganya telah melakukan kesalahan atau pelanggaran UU di Republik Indonesia. “ Kami sangat mendukung atas proses hukum di Indonesia, jika memang ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan warga Negara Malaysia di Indonesia,” jelas Affendi.

Kata Affendi, dirinya tidak bisa mnejawab banyak pertanyaan yang diberikan oleh wartawan, lantaran dirinya takut salah - salah jika mengomentari terkait seringnya warga negara Malaysia membawa atau mengirim narkoba ke Indonesia. “ Saye tak bisa sembarang komen, karena dikonsulat juga ada perwakilan polisi Malaysia, jadi untuk lebih lengkapnya bisa langsung ke Konsulat,” timpal Affendi Konsulat Malaysia bagian Imigrasi.

Sementara itu Dir Narkoba Polda Kalbar Kombes Pol Hendi Handono.

LCL dan CKZ ditangkap secara bersamaan, yakni atas dugaan sebagai Bandar jaringan Internasional, di mana penangkapan pihaknya berhasil mengamankan 500 gram narkoba jenis sabu, dan saat dilakukan penangkapan saksi yang melihat terdapat empar orang.

“ Kita tangkap kedua warga negara Malaysia ini sekitar beberapa minggu yang lalu, tepat tanggal 16 November 2013, di mana kita berhasil mengamankan sabu seberat 500 gram, dan kita menduga ini merupakan jaringan internasional bahkan diindikasikan sebagai Bandar,” ungkap Kombes Pol Hendi Handono.

Lanjut Kombes Hendi Handono, pihaknya sengaja mengundang Konsulat Malaysia, guna mengetahui akan banyaknya warga Negara Malaysia yang menjadi tersangka Narkoba di Indonesia, di mana barang bukti yang diamankan dari tangan oknum warga negara Malaysia tersebut. “ Barang bukti yang diamankan dari sejumlah oknum warga Negara Malaysia yang pernah dilakukan penangkapan oleh kita, jumlahnya rata - rata banyak, dan sampai saat ini sudah ada lima kasus yang melibatkan warga negara Malaysia yang ditangani Polda Kalbar, belum lagi Polda polda yang lainnya,” jelas Hendi Handono.

Dikatakannya, pihaknya akan terus bekerja sama dengan Police Dir Raja Malaysia dalam mengungkap jaringan yang narkoba yang memasarkan di Indonesia

ÿdengan melibatkan warga negara Malaysia, dan pihaknya juga akan terus melakukan penyelidikan di wilayah perbatasan. “ Kita akan terus melakukan penyelidikan di wilayah perbatasan terkait peredaran narkoba yang dilakukan jaringan Internasional, termasuk pelakunya warga negara Indonesia,”katanya.

Selain itu Hendi Handono juga mengatakan, pemusnahan barang bukti yang melibatkan semua instansi tersebut, merupakan suatu hal yang yang harus dilalui dalam proses hukum, apabila barang bukti yang diamankan dalam jumlah yang banyak. “ Setiap barang bukti yang diamankan dalam jumlah yang banyak, dalam proses hukum wajib dilakukan pemusnahan, guna mencegah terjadi hal - hal yang tidak diinginkan, yakni seperti hilang atau atau rusaknya barang bukti,” tambahnya.

Pemusnahan narkoba jenis sabu sebanyak 500 gram dengan tersangkanya dua warga negara Malaysia ini pun, bukan hanya dilakukan sejumlah Instansi terkait yang ada di Kalbar, melainkan juga dimusnahkan oleh perwakilan Konsulat Malaysia perwakilan Kalbar.(Zrn).

Diharapkan dengan pelaksanaan yang akan kita gelar sabtu ini, dapat memberikan manfaat serta dapat memantapkan masing-ma-

sing PAC se-Kabupaten Sambas dalam meraih kemenangan Pemilu 2014 mendatang. Dengan matang dan mantapnya masing-ma-

sing PAC, saya yakin untuk memenangkan pemilu 2014 akan bisa diraih dan PDI P akan memperoleh kemenangan tersebut.(Rul)

Tersangka Mohon Keadilan memakan daging orang hutan yang sudah dalam keadaan mati yang dihinggapi lalat.

“Mereka bukan untuk menyimpan tulang belulang dan memperjual belikan, saksi juga melihat kedatangan dari pihak KSDA kerumah Hanafi dan Ignasius Mandur tanggal 6 November dan pulangnya langsung membawa daging melekat pada tengkorak orangutan dalam panci,” terangnya.

Yang menjadi persoalan disini ujar Andel, mereka hanya menemukan bangkai orang hutan yang sudah mati. Jadi kalau mau diproses hukum, kenapa tidak melakukan atau menyertakan surat perintah penahanan dan penangkapan dari pengadilan negeri.

Apalagi, tidak ada laporan ke KSDA, dan hanya berdasarkan hasil pemberitaan dari media saja. Sedangkan pemohon baru mendapat surat penahanan yang dikeluarkan pada tanggal 8 November dan penyitaan juga pada tanggal 8 November.

“Inikan juga sangat aneh, kalau masalah Pidana harus ada laporan dahulu barulah melakukan investigasi, bukannya melakukan penangkapan yang tanpa didasari oleh suratsurat oleh pengadilan Negeri. Jangan menyalahkan masyarakatlah, karena disitu bukanlah hutan lindung atau hutan konservasi, apalagi di wilayah tersebut sudah ada perkebunan,” tegas dia.

Kuasa Hukum Hanafi dan Ignasius Mandur inipun meminta agar dilakukan otopsi untuk mencari penyebab kematian Orang Hutan tersebut. Ia juga meminta agar dilakukan rekonstruksi ulang di lokasi kejadian.

Karena selama ini kata Andel, beberapa kali pemberitaan mengenai terbakarnya Orang Hutan sehingga menewaskan hewan yang dilindungi tersebut, pihak KSDA Kalbar tidak pernah ÿmelakukan proses hukum terhadap pelakunya.

“Tidak ada satupun orang yang ditahan, terkait terbakarnya orangutan, padahal dengan jelas sekali kalau hewan tersebut saat ditangkap, terlebih dahulu dibakar dari bawah oleh masyarakat setempat. Sementara para pelakukannya tidak pernah diproses,” ujarnya menyesalkan.

Anggota DPR RI, Karolin Margret Natasa yang hadir pada saat persidangan, meminta agar menghormati proses pengadilan yang berlangsung. Ia memohon keadilan bagi kedua tersangka tersebut. Sebab apa yang dilihat dan didengar bahwa keduanya tidak terbukti melakukan perburuan dan pembunuhan hewan yang dilindungi.

Sementara itu, kuasa hukum dari termohon yakni pihak KSDA Kalbar Rudi Priyanto SH menyatakan bahwa, sidang kali ini hanya mebuktikan pokok perkaranya saja. Tetapi lanjut dia, sidang praperadilan inikan

hanya mengenai penahanan dari penyidik serta penyitaan saja.

“Jadi kami kembalikan pada majelis hakim yang menilai, apakah itu termasuk dalam pokok perkara atau bukan,” dijelaskan dia.

Yang dilakukan oleh KSDA adalah bukan pada proses memakan dagingnya, tetapi pembunuhan serta menyimpan organ-organ tubuhnya, dan sekali lagi ditegaskan bukan dakwaan tentang memakan daging Orang Hutan.

Mengenai argument tentang kasus pembakaran Orang Hutan beberapa waktu lalu, Rudi Priyanto menyatakan bahwa pihak KSDA sampai saat ini masih melakukan pecarian siapa pembakar Orang Hutan.

Ia juga mengakui, bahwa pihak KSDA belum menemukan sampai sekarang, karena memang tidak melihat siapa yang memulai membakar Orang Hutan tersebut.

Katanya lagi, sidang hari Jumat (29/11), adalah pengajuan saksi dari KSDA Kalbar tentang siapa yang menangkap para pelaku pemakan Orang Hutan tersebut.

“Apakah dari Polda, ataukah dari pihak KSDA yang menangkap. Kalau mengenai persoalan tentang pakai atau tidaknya seragam pada saat penangkapan, itu adalah teknis dari instansi yang berwenang dan yang menandatangani surat tersebut adalah Wadirkrimsus Polda Kalbar,” tandasnya. (Slt)

Penipu CPNS Klaten Ditangkap di KKR Widodo, dan akhirnya berhasil kita tangkap di Jalan Wonodadi II Kabupaten Kubu Raya, Agus Widodo telah melarikan diri dari Klaten ke KKR, yakni tinggal di rumah keluarganya,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Heni Agus Sunandar, Jumat (29/11) kemarin.

Lanjut Kompol Heni Agus Sunandar, hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya terhadap Agus Widodo tersangka penipuan CPNS di Klaten tersebut, Agus Widodo mengakui bahwa telah menerima uang sebesar 70 juta per CPNS yang mendaftar, di mana modus yang dilakukan Agus Widodo mengimingi - ngimingi CPNS agar dapat lolos saat dilakukan tes. “ Modus yang digunakan Agus Widodo, yakni dengan cara menjanjikan kepada CPNS akan lolos dalam tahap tes, terus akan menjadi PNS di Klaten, dengan syarat harus membayar uang 70 juta, di mana para CPNS ini pun terhanyut akan

iming - iming yang diberikan oleh Agus, dan setalah menerima uang dari sejumlah korbannya, Agus langusung melarikan diri,”jelas Kompol Heni Agus terkait modus yang dilakukan Agus Widodo dalam menjalan aksi penipauan terhadap CPNS di Klaten.

Ditegaskannya pula, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Agus Widodo, pihaknya langsung menyerahkan kepada penyidik Polres Klaten, guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, penyerahan ini dilakukan, mengingat TKP penipuannya terjai di Klaten, dan Polresta Pontianak hanya membantu dalam melakukan penangkapan saja. “ Kita akan serahkan kepada penyidik Polres Klaten, karena TKP penipauannya di sana, sedangkan kita hanya membantu dalam melakukan penangkapan saja, dan atas penipuan yang dilakukan Agus Widodo ini, Agus Widodo dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang

tindak pidana penipuan,” tegasnya.

Dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak maupun Kubu Raya, untuk tidak mempercayai apabila memang ada orang yang bernai menjanjikan kepada masyarakat untuk menjadi seorang PNS, karena untuk menjadi seorang PNS setiap CPNS harus melalui mekanisme yangs udah ditentukan oleh Pemerintah. “ Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak maupun Kalbar yang hendak mendaftar menjadi CPNS, tidak memparcayai jika memang ada orang yang berani menjanjikan untuk lolos dalam menjadi PNS, apalagi orang tersebut sampai meminta uang dalam jumlah yang tinggi hingga mencapai puluhan juta, seperti yang dilakukan DPO Polres Klaten tersebut, karena itu tidak benar dan jangan mempercayai hal - hal seperti itu,”imbaunya. (Zrn).

UU Administrasi Kependudukan yang Baru Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Arief Wibowo, perubahan undang-undang ini untuk menegaskan pemberlakuan KTP elektronik (e-KTP) secara nasional. Selama ini program eKTP belum punya payung hukum setingkat undangundang.

Dalam e-KTP ini, terdapat chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang ditertibkan oleh Instansi Pelaksana kabupaten/kota. Masa berlaku e-KTP ini seumur hidup.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dengan adanya sistem e-KTP

ini maka pemerintah bisa menghemat biaya sebesar Rp4 triliun setiap lima tahun.

Dijelaskannya, sistem lama lebih boros karena seringnya produksi karena hanya berlaku 5 tahun. Jumlah penduduk Indonesia cenderung bertambah.

“Dari 190 juta yang memiliki KTP, setiap tahun ada 4 juta orang yang berulang tahun ke 17, kawin sebelum 17, wajib ber-KTP semua,” kata Gamawan.

Gamawan mengkalkulasi dari 194 juta penduduk itu dikali Rp16 ribu maka pemerintah harus menghabiskan dana Rp4 triliun per

lima tahun. Angka itu akan terus meningkat, ada tambahan 4 juta penduduk tiap tahun.

“Sekarang tidak perlu lagi, KTP berlaku cukup seumur hidup. Kecuali ada perubahan status. Misalnya saya belum profesor, terus minggu depan saya profesor, tolong dong diubah status, itu boleh,” ujar dia.

Sementara untuk memastikan agar semua penduduk memiliki e-KTP, kata Gamawan, maka orang dari Kemendagri akan aktif bertanya kepada semua orang.

Misalnya, aktif mencari di mall, sekolah, pesantren dan lainnya. (vivanews)

CMYK

Moment & Activity www.borneotribune.com

Borneo Tribune

DL Denny Dianugerahi Lencana KORPRI Emas

Sabtu, 30 November 2013

12

Meningkatkan Dedikasi dalam Pengabdian kepada Negara TAK dikira Lencana KORPRI Emas dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-42 di lingkungan Pemprov Kalbar tahun ini dianugerahkan kepada enam anggota KORPRI terbaik. Salah seorang diantaranya Kadishubkominfo Kalbar, Didimus Lorensius Denny, anggota KORPRI terbaik Kalbar 2013.

Lima orang lainnya adalah Staf Ahli Gubernur Hj Ida Kartini, Kadis Pertanian H Haizairin, Kadiswanak Kalbar Abdul Manaf Mustafa, Kepala Badan (Kaban) Ketahanan Pangan dan Penyuluhan M Budi Setiawan, dan Kaban Perpustakaan, Kearsiapan dan Dokumentasi Marselinus Kutjai Apin.

Penyematan lencana emas tersebut dilakukan Wakil Gubernur Kalbar Chiristiandy Sanjaya, didampingi Ketua Dewan Pengurus Korpri Kalbar M Zeet Hamdy Assovie.

Penasehat KORPRI H Susilo Bambang Yudhoyono sangat berharap peringatan

hari jadi KORPRI tahun ini dapat meningkatkan dedikasi anggota KORPRI. “Saya sangat berharap peringatan HUT KORPRI tahun ini anggota KORPRI lebih meningkatkan dedikasi, profesionalisme, integritas dan semangat reformasi birokrasi dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta,” kata Presiden dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya pada Peringatan HUT Korpri di Provinsi Kalbar, di halaman Kantor Gubernur Kalbar.

Presiden mengajak segenap anggota KORPRI untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan. “Saya juga mengajak segenap anggota KORPRI untuk tetap netral dalam proses demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang di tanah air,” ajaknya.

Narasi : Haes Foto : Ist.

Kadishubkominfo Kalbar, Didimus Lorensius Denny menerima penyematan Lencana KORPRI Emas dari Wakil Gubernur Kalbar

Kadishubkominfo Kalbar, Didimus Lorensius Denny sesaat akan menerima penyematan Lencana KORPRI Emas

Daftar Penerima Lencana Korpri Emas

Wakil Gubernur Kalbar, Saat Membacakan Kata Sambutan Penasehat KORPRI Bapak Presiden SBY

Kadishubkominfo Kalbar, Didimus Lorensius Denny saat di wawancarai khusus RUAI TV Sekda Kalbar, memberikan ucapan selamat dan motivasi

Bersama Wakil Gubernur Kalbar, Sekda Kalbar dan Sekretaris KORPRI Kalbar

Kadishubkominfo Kalbar, Didimus Lorensius Denny saat di wawancarai Wartawan dari Berbagai Media

Penerima lencana berbaur dengan Para Undangan

Suasana Upacara di Halaman Kantor Gubernur Kalbar CMYK