Harian Borneo Tribune 31 Oktober 2013

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Kamis, 31 Oktober 2013 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat mengajak lembaga-lembaga penyiaran, terutama radio di provinsi ini untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusianya.

26 Dzulhijjah 1434 H - 27 Kauw Gwee 2564

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

KPID Tingkatkan SDM Penyiaran Rakom Pertama di Kalimantan Terabaikan Borneo Tribune, Pontianak ”Karena profesionalitas penting dan saat ini menjadi trend, bisnis radio sedang menurun dan profesionalitas sumber daya manusianya menjadi penting,” kata Ketua KPID Kalbar, Faisal Riza di sela

pembukaan Diklat SDM Penyiaran yang berlangsung di Grand Kartika Hotel Pontianak, Rabu (30/10).

Faisal Riza mengatakan, dengan profesionalisme sumber daya manusia di bidang radio ini, KPID Kalbar ingin agar

harkat dan martabat radio-radio di provinsi itu bisa meningkat dan tidak ada lagi radioradio yang tidak sehat. ”Selain itu, kita juga ingin mengingatkan lembaga penyiaran radio, bahwa mereka bukan serta merta menyuara-

kan kepentingan bisnis, tapi juga kepentingan publik dan dengan Diklat ini, SDM radio bisa lebih paham terhadap bisnis radio dan standar kompetensi penyiar agar bisnis radio tetap bertahan,” jelasnya. ....Ke Halaman - 11

Koordinator Rakom Sunia Nawangi Desa Tunang, Mempawah Hulu, Landak Barnabas Asan. Foto : Ist

DPRD Dukung Regulasi Perbatasan 23 Desember SutarmidjiEdi Kamtono Dilantik

Jimi: Jangan Lihat Perbatasan dengan Kaca Mata Kuda DPRD Provinsi Kalbar mendukung langkah konkret yang diserukan oleh Gubernur Cornelis kepada Pemerintah Pusat terkait pentingnya regulasi yang mengatur secara komprehensif dan terintegrasi terhadap perdagangan ekspor/impor di pelabuhan darat di kawasan perbatasan Kalbar.

Borneo Tribune, Pontianak Apalagi regulasi tersebut sangat strategis guna mendorong percepatan pembangunan perekonomian di kawasan perbatasan Provinsi Kalbar sekaligus sebagai pertahanan nasional yang memadai bagi

Mantan Kadis Dukcapil KKU Harap Keadilan

Polda Bongkar Sindikat Pengusaha Gula Ilegal

Borneo Tribune, Pontianak Mantan Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kayong Utara (KKU), M Frederik Pohan menuntut keadilan. Sebab pelaku lain sebagai kontraktor, Nurhasalinda belum juga ditahan. Ia juga menuntut kejelasan hukum setelah banding yang diajukan Kejaksaan padanya. ....Ke Halaman -11

B uah Bibir Tak Kurangi Kewenangan KPK

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 mendatang.

“Komisi B DPRD Provinsi Kalbar mendukung langkah kongkret yang disampaikan oleh Gubernur Cornelis terka-

it pentingnya regulasi yang mengatur secara komprehensif serta terintegrasi terhadap potensi ekspor/impor di pelabuhan darat di daerah perbatasan Provinsi Kalbar,” ujar Ketua Komisi B DPRD ....Ke Halaman - 11

Dua Pengusaha Berstatus Terperiksa Jumlah Kasus Gula Ilegal (Januari – September 2013) 122 Kasus Gula Ilgeal Di Kalbar Jumlah Tersangka Gula Ilegal

132 Tersangka Tidak Ditahan, Tapi Diproses Lanjut

Jumlah Gula Ilegal Yang Diamankan

697,085 Ton

Polres Yang Banyak Mengungkap Kasus Ilegal

Polres Sanggau Dengan Penanagan 47 kasus gula ilegal

Asal Gula Ilegal Yang Masuk Ke Kalbar

Malaysia, Thailand Dan India

Sumber Data: Bid Humas Polda Kalbar

Borneo Tribune, Pontianak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) berhasil membongkar sindikat pengusaha gula ilegal di Kalbar, yakni terdapat tiga perusaha-

an yang diduga terlibat dalam masuknya gula ilegal di Kalbar, antara lain PD BP, PD AJ dan DAS, Rabu (30/10) kemarin.

Terbongkarnya sendikat ada pengusaha yang bermain da-

lam masuknya gula ilegal di Kalbar ini pun berawal dari penangkapan yang dilakukan Polda Kalbar pada tanggal 4 Oktober 2013 yang lalu, yakni ....Ke Halaman -11

Brigjend Pol Arie Sulistyo

....Ke Halaman -11

Warga Kalbar diharapkan mesti waspada terkait dengan modus penipuan dengan gaya baru.

Modus baru tersebut antara lain dengan menjual paket wisata melalui “Voucher Wisata”.

Penipuan wisata card ini berhasil diungkap jajaran Polresta Pontianak baru-baru ini.

Foto : Achmad Mundzirin/ Borneo Tribune. Baca Selengkapnya di halaman 4.

Amir Syamsuddin MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin, menegaskan bahwa kewenangan KPK nantinya tidak berkurang dalam rancangan Undangundang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana yang sedang dibahas DPR. Menurut Amir, memang ada kekhawatiran kewenangan khusus yang dimiliki KPK akan dianulir dalam KUHAP. ....Ke Halaman -11

Masih Akan Hidup Lagi PADA suatu malam, ada seorang wanita tua dalam mimpinya telah menjumpai Malaikat, maka ia segera menanyanya: “Bisakah Engkau memberi tahu diriku, aku masih bisa hidup berapa tahun lagi?”

Malaikat itu mengatakan ia masih bisa hidup beberapa puluh tahun lagi.

M Jimi, SH

Borneo Tribune, Pontianak Pemilihan Walkota (Wako) dan Wakil Walikota (Wawako) Pontianak untuk periode 2013-2018.

Pasangan Sutarmidji- Edi Kamtono dengan nomor urut 3 berhasil keluar sebagai pemenangnya.

Setelah tidak adanya gugatan yang dilakukan 5 pasangan lainnya yang juga ikut dalam perebutan kursi nomor 1 Kota Pontianak, maka sudah dipastikan pasangan Sutarmidji-Edi Kamtono akan dilantik menjadi Wako dan Wawako Kota Pontianak dengan masa jabatan pada priode 2013-2018. ”Setelah mendapatkan hasil pemenang Pemilukada Kota Pontianak yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013. Dan dari saat keputusan pemenang paling

22 WNA China dan Taiwan Masih Diamankan

....Ke Halaman -11

C dan A Ditetapkan Sebagai Buronan Pemilik rumah No.1 Gang Sukajaya Jalan Putri Dara Nante Kecamatan Pontianak Kota, bernisial C dan A selaku orang yang mendatangkan 22 WNA asal China dan Taiwan ke Indonesia, kini ditetapkan sebagai buronan Polda Kalbar dan jajaran, lantaran keduanya tidak mengindahkan pemanggilan pihak kepolisian, Rabu (30/10) kemarin.

ir Tahun h k A g n la e J o m Pro gsung Hadiah Lan

ku entuan Berla *Syarat Ket

Borneo Tribune, Pontianak Dir Reskrimum Polda Kalbar Kombes Pol Rudi Hartono melalui Kabid Humas AKBP Mukson Munandar menegaskan, bahwa C selaku pemilik rumah di Gang Sukajaya beserta adik iparnya bernisial A selaku orang yang mendatangkan 22 WNA asal China dan Taiwan ditetapkan sebagai buronan. ....Ke Halaman - 11

22 WNA asal China dan Taiwan saat berhasil digerebek Polda Kalbar di rumah milik C, di Gang Sukajaya Jalan Putri Dara Nante, di mana C selaku pemilik rumah, dan A selaku pendatang 22 WNA tersebut kini ditetapkan sebagai buronan Polda Kalbar, FOTO: Achmad Mundzirin/Borneo Tribune.

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat : Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 Singkawang : Jl. A. Yani No. 8 Telp. (0562) 637000 Ketapang : Jl. R. Suprapto Telp. (0534) 31841

Sanggau : Jl. Jend. Sudirman Telp. 0564 - 2025280 Sintang : Jl. MT. Haryono Telp. 0565 - 24222 Landak : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara

Borneo T Tribune

Kamis, 31 Oktober 2013

2

Awal November

UMK KKU Ditetapkan Borneo Tribune, Sukadana Jelang batas akhir penyerahan usulan upah minimum kabupaten yang akan ditetapkan serentak oleh gubernur untuk tahun 2014, Kayong Utara saat ini justru belum menentukan berapa Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Seperti disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Dinsosnakertrans) Ashari SIP bahwa sampai akhir Oktober ini KKU belum menetapkan upah minimum kabupaten.

“Baru awal Novenber kita merencananakan rapat penentuan KHL dan Upah Minimum Kabupaten (UMK),” kata Ashari, Rabu (30/10).

Demikian juga Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) melalui ketuanya juga me-

nyampaikan hal senada bahwa Kayong Utara belum melakukan rappat terkait penetapan KHL dan UMK karena penetapan UMP merupakan hasil keputusan rapat antara para anggota dewan pengupah yang diketuai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

(KSPSI) Amru Camwari menjelaskan bahwa perlunya penetapan KHL dan UMP harus segera dilakukan, sehingga tidak terlambat dalam pengusulannya ke provinsi seperti yang terjadi pada tahun lalu dimana Kayong Utara terlambat dalam penentuan UMP sehingga KKU harus mengikuti upah Minimim Propinsi (UMP) yang ditetap-

kan Gubernur yang kesesuainnya dengan daerah jauh berbeda.

“Kami mengharap segera dilakukan rapat penetapan UMK, agar hak-hak pekerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari,” kata Amru.

Walau posisinya di KPSPSI saat ini harus mundur lantaran mencalonkan diri sebagai anggota DPRD KKU, namun

sampai saat ini belum ada penerbitan SK baru terkait pengantinya, sehingga dirinya masih berharap apa yang dapat diperjuangkan untuk para pekerja dapat diupayakanya.

“Kami berharap UMK KKu bisa lebih tinggi, karena biaya hidup di KKU lebih tinggi apalagi dilihat harga kebutuhan pokok saat ini jauh dari perkiraan se-

belumnya, apalagi ditampah infasi dan kelangkaan harga,” katanya.

Padatahun 2013 UMK Kayong Utara sebesar Rp. 1.375.000 terendah kedua setelah Kabupaten Ketapang, dan diharapkan tahun 2014 upah tersebut dapat meningkat bahkan jika memungkinkan menyamai kabupaten Kubu Raya atau Kota Pontianak. (DL)

Pedomani UU 32/2004 Sebagai Acuan Tupoksi Rapat Pengendalian Urusan Pemerintah di Wilayah Kalbar Borneo Tribune, Pontianak Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di pasal 38 ayat 3 dan ayat 4 tercermin jelas menempatkan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi dan sekaligus sebagai Kepala Daerah Provinsi.

“Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi diharapkan Gubernur dapat menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi (Tupoksi) pemerintah pusat, termasuk diantaranya melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan desentralisasi dan pelaksanaan tugas-tugas instansi vertikal di wilayah Kalbar,” kata Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, Rabu (30/10) dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Setda Kalbar Lensus Kandri, SH, MH pada pembukaan Rapat Pengendalian Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalbar.

Dikatakannya, dengan ditetapkannya PP nomor 19/ 2010 tentang tata cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai

Opini Oleh: Y PRIYONO PASTI ISTILAH bullying, kini semakin akrab di telinga kita. Belakangan ini, bullying (tindakan kekerasan) mulai merambah jagat pendidikan kita.

Sekolah-sekolah kita, kini tak lagi steril dari kasus bullying sehingga muncul istilah School Bullying.

Apa itu school bullying?

Bagaimana dampaknya terhadap karakter siswa?

Tulisan ini mengarah ke sana.

School Bullying didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang

Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi sebagaimana diubah dengan PP 23/ 2011 ditegaskan, secara implicit, tugas dan wewenang Gubernur terdiri atas dua tugas dinataranya sebagai Delegatif dan Atributif.

Delegatif merupakan tugas-tugas Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah di wilayah Provinsi atau disebut juga sebagai dekonsentrasi dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementarian yang selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Atributif, Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah Daerah Provinsi dengan Ins tansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal di wilayah Provinsi, dan juga berkoordinasi antara pemerintahan antara Pemerintah daerah provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Dijelaskannya, selain melaksanakan kewenangan desentralisasi, pemerintah juga melaksanakan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam menja-

ARAHAN. Asisten II Setda Kalbar Lensus Kandri mewakili Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie memberikan arahan kepada peserta Rapat Pengendalian Urusan Pemerintah di Wilayah Kalbar. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune. lankan fungsi dan wewenang yang ada, terutama di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, Gubernur berusaha melakukan Korrdinasi yang berkaitan dengan penyeleng-

garaan APBD Kabupaten/ Kota, dekonsetrasi dan tugas pembantuan baik yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi vertical seperti Kanwil,

UPT, dan Balai yang ada di wilayahnya.

“Ini dimaksudkan, agar tercipta efetifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-tugas artibutif Guber-

nur,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan pendanaan penyelenggaraaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah yang dibebankan kepada APBN melalui Mekanisme Dekonsentrasi dan Kemendagri yang telah ada sejak tahun 2011.(Lay).

School Bullying & Karakter Siswa oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki ‘kekuasaan’ terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti siswa tersebut.

Perilaku bullying dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori. Yakni, (1) kontak fisik langsung seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mencubit, mencakar, mengunci seseorang dalam ruangan, dan memeras serta merusak barang-barang yang dimiliki orang lain; (2) kontak verbal langsung, misalnya mengancam, mempermalukan, merendahkan, menggang-

· Wartawan, Kontributor, Intensive Programme and Freelancer “ Borneo Tribune” selalu di bekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima / meminta apapun dari narasumber · Setiap artikel atau tulisan berupa laporan kegiatan, cerita pendek, surat pembaca, puisi dan resensi yang dikirim ke redaksi hendaknya di ketik dengan spasi rangkap, maksimal 500 kata, ditandatangi dan disertai identitas ( No Telp / Fax jika ada ) dikirim ke alamat borneotribune@yahoo.com atau yusriadii@yahoo.com.

Terimakasih

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

gu, memberi panggilan nama (name calling), sarkasme, merendahkan (put-down), mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip; (3) perilaku non-verbal langsung seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal; (4) perilaku non-verbal tidak langsung, contohnya mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, dan mengirimkan surat kaleng; dan (5) pelecehan seksual (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal).

Terkait kekerasan di jagat pendidikan ini, merujuk sejumlah referensi, ada beberapa bentuk kekerasan yang dapat dipetakan di jagat pendidikan, pertama,

kekerasan antara peserta didik atau mahasiswa. Ini bisa terjadi di dalam lembaga pendidikan/ kampus yang sama atau antar lembaga pendidikan/ kampus (misalnya kasus tawuran pelajar antar sekolah atau kampus).

Kedua, kekerasan dalam bentuk perpeloncoan yang biasanya terjadi karena hubungan senioritas-junioritas. Ini biasanya dilakukan oleh para mahasiswa/ pelajar senior dalam masa orientasi mahasiswa/ pelajar yang baru masuk (junior).

Ketiga, kekerasan pendidik terhadap peserta didik. Kekerasan ini dapat berupa (1) kekerasan fisik (memukul, mencubit menjewer, menendang, menampar bahkan ada yang menggunakan alat bantu seperti tongkat untuk memukul, tang untuk menjewer kuping) dan (2) kekerasan non-fisik atau kekerasan psikologis.

Menciutkan Nyali Siswa Tindak kekerasan, baik

fisik maupun non-fisik, membawa pengaruh yang luar biasa bagi peserta didik. Kekerasan yang dialami siswa akan menciutkan nyali siswa.

Hukuman fisik dan nonfisik sungguh berpengaruh terhadap daya juang, semangat, dan motivasi siswa dalam belajar.

Kekerasan yang terus dialami siswa akan menumpulkan potensipotensi kreatif-imajinatif siswa.

Kekerasan yang dialami siswa apalagi terus berulang akan menghilangkan pribadi siswa dengan segala keunikannya, melahirkan pribadi yang opresif dan suka kekerasan.

Tindak kekerasan (bullying) sungguh akan berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak anak. Bukan tidak mungkin karena terusmenerus mengalami kekerasan, siswa akan berontak, melakukan perlawanan, melakukan tindak kekerasan, perbu-

atan anarkis yang dampaknya merugikan kita semua.

Kekerasan yang dialami siswa akan menimbulkan dampak psikologis yang laten. Situasi pendidikan yang di dalamnya nuansa kekerasan begitu dominan akan menimbulkan tekanan yang begitu berat bagi siswa dan berpotensi mendegradasi integritas siswa. Puncaknya, eksistensi dan pertumbuhan siswa akan terancam.

Untuk itu, pendidikan yang menyenangkan adalah keniscayaan.

Pendidikan hendaknya membuat siswa merasa senang, bahagia, dan damai. Saatnya bagi kita (lebih-lebih sebagai guru) untuk memandang pendidikan sebagai tempat penyemaian benih-benih toleransi, tempat satu sama lain saling tergantung dan melengkapi (menyempurnakan). Lahan bagi siapa saja dengan segala keunikannya boleh berperan dan berkon-

tribusi untuk merajut dan mewujudkan mimpi.

Agar keinginan mulia itu dapat diejawantahkan, implementasi pedagogi educatio cura personalis est adalah kunci. Ini disebabkan pedagogi ini sangat menekankan perhatiannya pada martabat pribadi manusia.

Pedagogi ini selain mendidik manusia bagi dirinya sendiri, juga mendidik manusia bersama dan untuk orang lain, to be man/women with and for others.

Menjadi manusia bagi orang lain berarti mengembangkan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerja sama mutualistik dengan orang lain. Melalui mekanisme ini diharapkan lahir pribadi-pribadi yang berintegritas, matangunggul, dan berkarakter militan. Semoga!

Y PRIYONO PASTI Seorang Pendidik Alumnus USD Yogyakarta Tinggal di Pontianak

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, Syam Abubakar, M Taufik, Fery Adeputra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: www.borneotribunecom Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, (Wakil Manajer) Supriyanto, Rustam. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Kamis, 31 Oktober 2013

Serba Serbi

Borneo T Tribune

3

Serapan PBB Hampir Capai Target Borneo Tribune, Pontianak Hingga akhir Oktober 2013, Dispenda Kota Pontianak hampir mencapai target yang ditentukan dari sector pajak bumi dan bangunan. Kadispenda Kota Pontianak Kusyairi menye-

butkan, hingga saat ini, telah terkumpul Rp 14.2 miliar dari target Rp 17.7 miliar.

“Sekitar 80.45 persen sudah terserap. Kita yakin, sampai akhir 2013, kita akan mencapai target,” ujar Kusyairi kemarin.

Melihat pada tahun sebelumnya, dari sector PBB hanya terserap Rp 14.7 miliar dari target Rp 16.5 miliar.

Atau hanya terserap 89.49 persen.

Di tahun 2013 ini, Kusyairi menyebutkan, ada 182.144

wajib pajak yang harus memenuhi kewajibannya. Hal itu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah disampaikan Dispenda Kota Pontianak.

Dari jumlah tersebut, lan-

jutnya, kelurahan yang terbanyak jumlah wajin pajak adalah Kelurahan Sungai Jawi yakni sebanyak 14.118 lembar SPPT yang tersebar. Kemudian disusul Kelurahan Sungai Bangkong sebanyak 14.115 lembar SPPT dan Ke-

lurahan Siantan Hulu sejumlah 11.641 lembar SPPT. Kusyairi menjelaskan, perolehan PBB dari tahun ke tahun tercatat meningkat kendati diakuinya ada kalanya target yang dipatok tidak terlampaui. Sebelumnya,

“

Sekitar 80.45 persen sudah terserap. Kita yakin, sampai akhir 2013, kita akan mencapai target.

”

berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, PBB dikelola oleh Departemen Keuangan RI melalui Dirjen Pajak. Dengan aturan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2009, tercatat PBB yang dipungut pemerintah pusat sebesar Rp 11,55 miliar. Kemudian tahun 2010 naik menjadi Rp 13,45 miliar dan tahun 2011 meningkat sebesar Rp 15,36 miliar.

Namun setelah terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota setempat untuk memberikan kesempatan yang luas kepada daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertanggung jawab dan penerimaannya dimanfaatkan sebagai pembiayaan pembangunan daerah. “Misalnya untuk pembangunan jalan lingkungan, rumah sakit, taman kota dan sebagainya,” tuturnya.

Kusyairi mengajak masyarakat untuk segera membayar PBB tepat waktu karena ini sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam percepatan pembangunan.

“Karena keterlambatan dalam pembayaran PBB akan dikenai denda sebesar 2 persen per bulan,” pungkasnya.

(Uby)

cmyk

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Kamis, 31 Oktober 2013

4

Warga Kalbar Harap Waspada

Penipuan Modus Voucher Wisata Masuk Kalbar “Penipuan yang dilakukan AD kompoltan penipuan dengan modus Voucher Wisata ini pun, dengan memungut uang sebesar Rp. 2.850.000 per orang, voucher tersebut dapatkan digunakan disejumlah tempat wisata yang ada di Indonesia, namun ketika korban mencobaa voucher tersebut, ternyata tidak bisa digunakan,” jelas Kasat Reskrim Polresta Pontianak.

Sementara itu, proses penipuan yang dilakukan oleh para kompoltan AD ini, lanjut Kompol Heni Agus, yakni dengan cara menawarkan paket edisi wisata, kemudian ketika korban yang ada di Kota Pontianak sudah setuju menggunakan paket tersebut, akhirnya komplot-

an ini mengutus AD ke Kota Pontianak untuk menemui korban dan memungut uang sebesar Rp. Rp.2.850.000 dan memberikan kartu voucher lengkap dengan buku panduan tempat wisata yang dapat dikunjungi korban, bahkan mendapatkan fasilitas travel.

“Karena kartu itu tidak bisa digunakan oleh korban, korban pun melaporkan kasus ini ke kita, dan kita tindak lanjuti dengan penangkapan, sehingga AD salah satu komplotan atau jaringan penipuan saat ini sudah dilakukan penahanan karena telah melanggar pasal yang diterapkan dalam KUHP tentang penipuan,” jelasnya lagi.

Dikatakan Kompol Heni

Agus, pihaknya menduga korban yang ada di Kota Pontianak, dapat dikatakan sebanyak 20 orang, karena AD ini sudah datang ke Kota Pontianak sebanyak dua kali.

“Kita menduga korban di Kota Pontianak terdapat 20 orang karena sudah dua kali AD ini datang ke Kota Pontianak untuk memungut uang sebesar dua juta lebih tersebut,” katanya.

Lebih jauh lagi Kasat mengatakan, terkait dengan jaringan atau komplotan yang belum tertangkap dan berdomisili di Jakarta, pihaknya akan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap komplotan penipuan bermodus Voucher Wisata tersebut.

“ Kita akan ke Jakarta dan menangkap jaringan penipuan ini, guna tidak ada lagi yang menjadi korban penipuan dengan modus Voucher Wisata,” tambahnya.

Sementara itu AD saat dijumpai di Polresta Pontianak, dirinya mengatakan ini bukan sebuah penipuan, dan dirinya sendiri juga tidak mengetahui mengapa voucher yang diberikan kepada costumer tidak bisa digunakan. “ Saya tidak menipu, bahkan saya tidak tahu mengapa kartu ini tidak bisa digunakan oleh para Customer, padahal sebelum sudah pernah dicoba dan bisa digunakan. Dan saya sendiri atas perintah kantor saya yang ada di Cipinang, hanya

Guru SMK di Kalbar Dibekali Ilmu Kelistrikan

CMYK

Pelepasan Peserta Upgrading Guru Ikuti Diklat Borneo Tribune, Pontianak Sebanyak 50 orang guru SMK dari berbagai daerah di Provinsi Kalbar, khususnya guru SMK jurusan listrik (elektro) dan mesin dipoles kompetensinya oleh PT PLN (Persero) melalui Program Peningkatan Kompetensi Anak Bangsa, Senin (28/10) lalu.

Program Peningkatan Kompetensi Anak Bangsa dijalankan dengan memberikan wawasan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru-guru SMK tentang ketenagalistrikan, baik itu di sisi pembangkitan, transmisi maupun distribusi.

“Program ini merupakan bagian dari pengembangan kepedulian sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) pada dunia pendidikan nasional, terutama pendidikan kejuruan,” kata Kapusdiklat Bogor yang disampaikan Manager Unit Pusdiklat Bogor Ir Mustopo, pada acara pelepasan Peserta Upgrading Guru Ikuti Diklat di Balai Petitih, Kantor Gubernur.

Dikatakannya, secara nasional ada seribu lebih guru yang mendapat peningkatan pelatihan guru SMK oleh PLN. Dari Provinsi Kalbar, kuota tetap seperti tahun lalu yakni untuk 50 guru yang dibagi dalam dua tahap pengiriman.

“Dalam program ini, sejumlah bidang yang akan dikunjungi diantaranya pembangkitan dan distribusi serta program yang dapat inisiasi sendiri.

Misalnya tentang energi terbarukan, yang dapat diterapkan di lingkungan sekitar,” jelasnya.

Dijelaskannya, program ini juga sekaligus memberikan dan menambah

Pelepasan Asisten III Setda Kalbar Kartius, SH,M.Si mewakili Gubernur memasang tanda peserta Diklat untuk melepas Guru-guru yang tergabung dalam Program Peningkatan Kompetensi Anak Bangsa untuk mengikuti Diklat Ilmu Kelistrikan di Bogor. FOTO Andika Lay/ Borneo Tribune

wawasan serta keterampilan yang dapat ditularkan kembali ke anak didik di sekolah masing-masing sehingga mampu bersaing setelah lulus.

“Pihak PLN juga akan mengajak para guru itu ke PLTA Saguling, PLTMH di Cipayung, serta gardu induk dan pusat pelayanan pelanggan di Bogor,” ujarnya.

Sementara itu, General Manajer PLN Wilayah Kalbar Hotmartua Bakara menambahkan, PLN perlu hadir untuk meningkatkan pengetahuan guru. “Sumber daya manusia termasuk yang menjadi perhatian PLN, termasuk di Kalbar, melalui program tanggung jawab sosial,” kata Hotmartua Bakara.

Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH mengatakan tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, dan ini secara tegas telah diamanatkan UU nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Tanggung jawab bersama ini perlu disinergikan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan,” kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Setda Kalbar Kartius, SH, M.Si. Dikatakannya, kehadiran program Peningkatan Kompetensi Anak Bangsa yang diselenggarakan oleh

PT PLN (Persero) di wilayah Kalbar melalui program kegiatan Diklat bagi guru-guru SMK merupakan upaya yang sangt mulia sebagai bentuk tanggung jawab dari PT PLN (Persero) di bidang pendidikan, sejalan dengan upaya-upaya pemerintah untuk memajukan pendidikan di tanah air.

“Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, seiring dengan semakin meningkatnya persaingan dalam era globalisasi seperti sekarang ini, dan merupakan keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia,” jelasnya.

Diingatkannya, saat ini persaingan semakin terbuka seiring dengan tergabungnya Indonesia dalam Asean Free Labour Agrement (AFLA) menjadi salah satu intropeksi bagi kita, apakah lulusan-lulusan yang di kita miliki telah siap untuk menjadi calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidangnya.

“Saya harap kepada pengeloaan pendidikan khususnya di SMK harus diarahkan untuk dapat menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki keterampilan dan kemandirian serta diakui secara internasional sehingga dapat hidup dalam percaturan global yang kompetitif,” harapnya.

(Lay).

memberikan voucher serta sejumlah fasilitas ini kepada costumer dan mengambil bayaran senilai Rp. 2.850.000 per costumer,” jelas AD. Selain itu AD juga mengatakan, bahwa dirinya di Kota Pontianak selama lima bulan, di mana operasionalnnya dibiayai kantornya yang beralamat di Cipinang bernama Indo Prima, dan selain di Kota Pontianak dirinya juga ditugaskan di Jakarta, dan barulah di Pontianak dirinya

diduga telah menipu costumer. “ Saya disini kurang lebih selama 5 bulan, dua kali datang, dan ada 15 costumer yang sudah saya temui dan berikan voucher dan sejumlah fasilitas terkait Wisata Card yang saya berikan, dan dirinya juga tidak percaya jika diirnya dibilang menipu, karena saat dirinya bertugas di Jakarta, dirinya tidak pernah berhadapan dengan pihak kepolisian,” jelasnya lagi. (Zrn)

Diduga Memproduksi Makanan Kaleng Ilegal

Polisi Periksa Pimpinan PT. BPI Sungai Raya Borneo Tribune, Pontianak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak melakukan pemeriksaan terhadap JJ selaku pimpinan PT. BPI Sungai Raya, lantaran pihak mendapat informasi bahwa perusahaan tersebut telah memproduksi makanan kaleng dengan bahan mentah daging ilegall, Rabu (30/ 10) kemarin.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Heni Agus Sunandar menegaskan bahwa pihak telah melakukan pemeriksaan terhadap JJ selaku PT. BPI yang ada di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (KKR). “ Ada dugaan PT. BPI ini telah memproduksi makanan kaleng dengan bahan mentah daging ilegall, sehingga kita pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap pemilik PT. BPI berinsial JJ, guna JJ dapat menjelaskan atas dugaan tersebut,” jelas Kasat Reskrim Polresta Pontianak.

Lanjut Kasat Reskrim, informasi yang didapatkan pihaknya atas kegiatan PT. BPI tersebut, yakni PT. BPI telah memproduksi makanan kaleng dengan bahan mentah daging ilegall, dan dikemas di dalam kaleng yang memiliki label halal serta label Standar Nasional Indonesia (SNI), sedangkan label dari Depkes maupun BPOM tidak ada. “ Awal dari ifnormasi itu lah kita memeriksaan JJ, dan ternyata JJ memiliki surta izin berupa SITU dan SIUP dari Pemkab KKR, dan sejumlah izin lainnya, sedangkan izin dari Depkes maupun BPOM memang tidak ada, sehingga kita saat ini sedang mendalami kasus ini,” ungkap Kompol Heni Agus Sunandar.

Dikatakan Kompol Heni Agus Sunandar, pihaknya sudah melakukan pengecekan terhadap makanan kaleng dengan bahan mentah daging yang diduga ilegall tersebut, dan ternyata bahan mentahnya adalah daging Kepiting, dengan tujuan pemasaran adalah Jakarta, bukan di Pontianak. “ Bahan mentah makanan kaleng berupa daging yang diduga ilegall adalah daging Kepiting, dan untuk memastikan daging ini adalah daging ilegall atau bukan, pihaknya akan menggunakan saksi ahli, yakni BPOM dan Dinas terkait yang ada di KKR,” katanya.

Kompol Heni Agus juga menegaskan, pihaknya sampai saat ini belum menetapkan JJ selaku pimpinan dari PT. BPI sebagai tersangka, karena kasus ini masih dalam penyelidikan, walaupun pihaknya sudah memeriksa JJ. “ Kita memang sudah memeriksa JJ, namun kita belum menetapkan JJ sebagai tersangka, karena kasus ini masih di dalami dan sedang dalam penyelidikan, dan jika memang ada pelanggaran yang ditemukan dalam memproduksi dan memasarkan makanan kaleng tersebut, maka kita akan melakukan penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut,”tegasnya.

Sementara itu informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, bahwa PT. BPI ini telah memproduksi makanan kaleng ilegall, yang tidak memiliki izin untuk menggunakan label halal maupun SNI, bahkan tidak memliki rekomendasi dari Depkes dan BPOM, guna diketahui standar kesehatan untuk dikonsumsi, dan dugaan pelanggaran ini sendiri masih didalami pihak Sat Reskrim Polresta Pontianak.(Zrn).

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS : TVS Pontianak TVS Rasau TVS Singkawang TVS Ketapang TVS Sintang TVS BM Sintang TVS Pinoh TVS Putussibau TVS Anugrah Sekadau TVS Merdeka Motor PTK TVS Tepuai

: 0853 : 0853 : 0823 : 0852 : 0812 : 0852 : 0813 : 0821 : 0813 : 0821 : 0813

9320 9355 5178 4594 5746 5260 4557 5125 4540 5030 4528

2778 5508 4446 6118 6666 1948 8321 9567 2238 6989 6562

CMYK

Borneo Tribune, Pontianak Penipuan bermodus voucher wisata Indonesia berhasil diungkap Polresta Pontianak, setelah melakukan penangkapan salah satu komplotan penipuan tersebut di Hotel “M” Kecamatan Pontianak Selatan, atas nama AD warga Depok, Rabu (30/10) kemarin.

Terungkapnya kasus penipuan ini, yakni berawal dari adanya laporan yang dibuat oleh dua orang korban, sehingga jajaranya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap AD dan mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan AD untuk melakukan penipuan terhadap warga Kota Pontianak.

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Kamis, 31 Oktober 2013

5

Angka Pengangguran Usia Produktif Capai 13.808 Jiwa Borneo Tribune, Kubu Raya Angka pengangguran di Kabupaten Kubu Raya saat ini tercatat lebih dari tiga belas ribu jiwa, jumlah tersebut diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya dari data terakhir hasil survey terakhir yang dilakukan.

Kepala Badan Puat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya, Husen Ahna mengatakan, bahwa berdasarkan, hasil survey Bidang Integrasi dan Diseminasi Pengolahan Data Statistik

BPS Kubu Raya, itu menunjukan bahwa jumlah masyarakat Kubu Raya yang melalui sensus penduduk yang terbaru yakni 522.174 jumlah jiwa terbagi mulai dari Kecamatan Batu Ampar, Terentang, Kubu, Teluk Pakdeai, Sungai kakap, Rasau Jaya, Sungai Raya, Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, angka tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu 265.133 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 257.041 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Ia menerangkan untuk angkatan kerja yang masuk kategori usia produktif tercatat 214.083 jiwa yang telah bekerja di berbagai penjuru Kubu Raya, dan saat ini jumlah pengangguran yang tercatat oleh BPS Kubu Raya yaitu 13.808 Jiwa yang masih didalam usia produktif yang tersebar di sembilan kecamatan di Kubu Raya tersebut. “ berarti jumlah pengangguran di Kubu Raya yang termasuk dalam angkatan kerja 6,5 persen ter-

pecah di sembilan kecamatan,” jelasnya, Rabu (30/ 10).

Untuk angkatan sekolah, lanjut dia, terdapat 40.215 jiwa yang masih dalam tahap pendidikan atau pun usia belajar, selain itu angka yang cukup tinggi juga ditunjukan dari jumlah ibu rumah tangga yaitu mencapai 62.431 jumlah jiwa dan lainnya berjumlah 13.850.

Selain itu ia menambahkan untuk pendataan yang sangat rutin dilakukan ada-

lah dengan melakukan Survey Angkatan Kerja Nasional yaitu dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali yang salah satunya bertujuan untuk mendapatkan jumlah masyarakat pengangguran di Kabupaten Kubu Raya. “setiap tiga bulan sekali kita melakukan survey tersebut untuk mendapatkan data mengenai angkatan kerja, dengan begitu salah satu tujuan mengenai informasi jumlah pengangguran dapat kita lacak,” tuturnya. (Adex)

Tujuh Hari Menghilang

Suharyani Ditemukan Lemas di Hutan Borneo Tribune, Mempawah Sempat menghilang selama 7 hari, Suharyani (44), Warga Desa Kumpang, Kecamatan Toho, ditemukan dalam kondisi tak berdaya dengan berbagai luka dibagian tubuh di hutan sekitar Goa Maria Toho, Selasa siang (29/10), kemarin. Sempat dirawat di Puskesmas Toho, sebelum dilarikan ke RSUD Rubini Mempawah.

Pihak keluarga korban, Sulaiman, yang merupakan abang korban, dikonfirmasi mengatakan, adiknya Suharyani, menghilang sejak 22 Oktober. Pihak keluarga dengan dibantu warga, telah berupaya mencari, namun belum menemukan adiknya.

Namun berkat bantuan Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kabupaten Pontianak, akhirnya adiknya berhasil ditemukan dlaam

kondisi tak berdaya di hutan sekitar pergunungan Goa Maria Toho.

“Kami pihak keluarga telah berusaha mencari, tapi ketemu. Kami bersyukur dengan ada bantuan anggota RAPI adik kami bisa ditemukan,” kata Sulaiman, yang juga mengaku adiknya ada mental.

Sedangkan Anggota RAPI Kabupaten Pontianak, Wan Toni, mengatakan RAPI membantu mencari warga yang hilang tersebut, setelah mendapat informasi dari anggota RAPI Kecamatan Toho, bahwa ada warganya yang hilang. Untuk itu, anggota RAPI berkumpul untuk membantu pencarian. Sebelum melakukan pencarian, pihaknya melakukan koordinasi dengan Polsek Toho, Babinsa dan masyarakat.

Setelah mendapat izin, pi-

haknya langsung melakukan pemcarian.

“Kami mendapat informasi tanggal 28 Oktober, bahwa ada warga Toho yang hilang.

Kami langsung melakukan rapat koordinasi. Setelah semua siap, Selasa pagi, 29 Oktober, kami langsung menyisir hutan disekitar Goa Maria Toho. Dengan membagi 2 kelompok, sekitar setengah jam pencarian korban ditemukan dalam kondisi terbaring lemah disemak belukar dengan berbagai luka di bagian tubuhnya,” kata Wan Toni, didampingi, Ketua RAPI Kabupaten Pontianak, Sukarjo.

Setelah Suharyani, ditemukan anggota RAPI langsung membawa ke Puskemas Toho, karena kurangnya peralatan medis, akhirnya Suharyani dibawa ke RSUD Rubini Mempawah untuk

Perawatan Medis Suharyani, Waraga Desa Kumpang, Kecamatan Toho mendapat perawatan medis di RSUD Rubini Mempawah. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune

mendapat perawatan yang lebih intensif.

“Kita juga berkoordinasi dengan Dinas Sosnakertrans, kita berharap korban ini bisa menda-

pat bantuan untuk meringankan biaya pengobatan.

Kondisi tubuh korban lemah, kemungkinan tidak ada makan dan minum selama menghilang,” katanya. (JoE).

Saksi Rusman Ali – Hermanus Diduga Berikan Keterangan Palsu

Timses Muda – Harjo Laporkan Saksi Ke Mabes Polri Borneo Tribune, Kubu Raya Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muda-Harjo resmi melaporkan saksi dari Rusman Ali-Suhermanus ke Mabes Polri terkait dugaan kesaksian palsu yang disampaikan oleh beberapa saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yakni, Rusman Ali – Hermanus pada proses sidang gugatan hasil pemilukada Kubu Raya di Mahkamah Konstitusi.

“Siang tadi, kami secara resmi telah melaporkan beberapa saksi yang dihadirkan oleh pasangan Rusman Ali-Hermanus, ke Mabes Polri. Langkah ini kami lakukan karena kami memiliki bukti kuat yang tentu bertolak belakang dari keterangan yang disampaikan oleh para saksi dalam sidang sengketa pilkada Kubu Raya di Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua Tim

Pemenangan Muda-Harjo, Muhammad Nasir Alsea.

Dia menjelaskan, laporan yang disampaikan pihaknya telah diterima oleh satuan Bareskrim Mabes Polri. Bahkan, dari Bareskrim Mabes Polri juga sudah mengeluarkan tanda bukti laporan dengan nomor polisi : TBL/679/x/2013 tertanggal 29 Oktober 2013.

Nasir menjelaskan, upaya itu juga dilakukan pihaknya untuk memberi pelajaran kepada pihak yang berperkara di dalam MK agar menjaga kehormatan lembaga peradilan. “Kami tidak ingin banyak pihak yang mempermaikan lembaga hukum, apa lagi sekelas MK. Makanya kita melapor ke Polri, dan kita harapkan laporan itu bisa diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, erlepas kita menang atau kalah nantinya,” tuturnya.

Nasir menambahkan,

pada Jumat (25/10) lalu pihaknya sudah menyerahkan laporan itu ke Mabes Polri.

Namun, karena laporan tersebut kurang lengkap, pihaknya diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu. “Baru pada hari selasa ini kita kembali memasukkan laporan kesaksian palsu ini dan diterima oleh Bareskrim Mabes Polri,” kata Nasir.

Dia menjelaskan, pihaknya memiliki bukti lengkap soal kesaksian palsu dari pihak lawannya yang berperkara di MK. Salah satunya adalah, Ranto yang merupakan saksi yang dihadirkan pasangan Rusman Ali - Suhermanus, pemenang Pemilu Kada versi KPUD. “Kita punya bukti kuat soal kebohongan saksi itu,” katanya.

Eddy, saksi dari pihak Muda yang sebelumnya merupakan anggota Tim sukses, menyatakan, kesaksian Ratno itu sudah

memutarbalikan fakta. Menurutnya, pada sidang gugatan di MK itu Ratno mengaku bukan sebagai anggota Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kubu Raya (Kompak).

Saksi juga mengaku tak mengenal ataupun mengundang Eddy ke rumahnya untuk membagikan uang Rp1.325.000 untuk dibagibagikan ke sejumlah Kepala Keluarga. Tujuannya, politik uang pasangan pemenang Pemilu Kada.

“Dia putarbalikan fakta kalau bukan anggota Kompak. Padahal itu saya bagikan, sesuai data yang saya punya, ada 53 anggota, untuk pemenangan Rusman Ali untuk coblos Rusman Ali,” timpal Edi. Sejumlah uang itu, lanjutnya, digunakan untuk membeli suara. Masing-masing kepala keluarga di Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, mendapat sembako senilai Rp25

ribu dan uang tunai Rp25 ribu. “Saudara Ranto menyangkal sebagai Koordinator Kompak. Saya siap buktikan dia benar-benar koordinator di Desa Dabung,” cetus Eddy yang merupakan Ketua RT Dusun Mariam Jaya, Desa Dabung, itu.

Ditempat yang sama, Syahri, Kuasa Hukum Pasangan Muda Mahendrawan - Suharjo, menambahkan, kecurangan itu tak sekedar terjadi di Desa Dabung. Pihaknya mencatat setidaknya ada sembilan Kecamatan yang memainkan strategi politik uang serupa oleh tim sukses Rusman Ali. “Ini sudah masuk tindak pidana sumpah palsu. Ini harus ditindaklanjuti,” katanya.

Namun demikian, akunya, pengaduan pihaknya belum diterima secara resmi oleh penyidik Bareskrim Polri.

“Katanya kita masih harus melengkapi berkas dulu. Senin depan kami kembali ke sini,” katanya. (Adex)

Seleksi Anggota KPU Diperketat Borneo tribune, Kubu Raya Panitia Pemilihan Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya akan memperketat proses pemilihan anggota KPU untuk menjaga keindependenan lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pemilu. “Kita tentu memiliki tanggung jawab untuk menjaring anggota KPU yang benar-benar kredible dan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini jelas sangat penting untuk menjaga keindependenan lembaga tersebut,” kata Ketua Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya, Faisal Riza, Rabu (30/10.

Menurutnya, setelah proses tes psikologis yang dilaksanakan hari ini sampai besok, pihaknya akan meminta tanggapan masyarakat tentang kelayakan calon anggota KPU yang mengikuti seleksi. “Jumlahnya sampai saat ini masih 24 orang. Namun, tanggal 8 November nanti akan kita umumkan 20 orang yang lolos, lalu kita minta tanggapan dari masyarakat terkait kelayakan calon anggota KPU yang mengikuti proses seleksi ini,” tuturnya.

Terkait dengan pengumpulan tanggapan masyarakat tersebut dia menjelaskan pihaknya akan menampung berbagai masukan dari masyarakat. Bahkan, dia mengungkapkan saat ini saja sudah banyak masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap calon anggota KPU tersebut. “Ini semuanya akan kita tampung dan akan menjadi bahan pertimbangan kita dalam menentukan siapa saja layak untuk menjadi anggota KPU, sesuai hasil seleksi ini nantinya,” katanya.

Saat disinggung mengenai dugaan ketidaknetralan anggota KPU dalam pemilihan kepala daerah Kubu Raya beberapa waktu lalu, yang mana saat ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi, secara gamblang Faisal menyatakan hal itu juga akan menjadi salah satu point penting dalam penjaringan anggota KPU Kubu Raya. Pasalnya, dalam proses seleksi tersebut, lima anggota KPU lama, semuanya juga kembali ikut dalam tes kali ini.

“Nah, jika nantinya MK menyatakan dugaan tersebut benar, tentu anggota KPU lama yang ikut kembali dalam tes kali ini tidak akan bisa diloloskan, karena keindependenan anggota KPU itu tentu diragukan. Namun, jika MK menyatakan anggota KPU yang lama tidak berpihak pada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, tentu mereka berhak mengikuti tes ini sampai selesai,” katanya.

Faisal menambahkan, pada saat proses pendaftaran calon anggota KPU Kubu Raya dibuka, setidaknya ada 36 orang yang mendaftar. Namun, pada proses penyerahan berkas administrasi, hanya ada 34 orang. Kemudian, setelah proses seleksi administrasi, hanya ada 24 peserta dinyatakan lolos dan mengikuti tes tertulis dan berbagai tahapan tes, seperti tes kesehatan dan wawancara.

Dia menyatakan, untuk melaksanakan tes kesehatan, pihaknya bekerja sama dengan tim dokter dari rumah sakit Bhayangkara. Dan ia memastikan jika dari tes kesehatan tersebut ditemukan ada peserta yang menggunakan narkoba maka tidak akan lolos untuk masuk ke 20 besar. Setelah mengikuti tes kesehatan, dia menambahkan akan dilanjutkan dengan psikotes, wawancara dan “focus group discussion” (FGD). ”Setelah semua tahapan ini selesai, barulah kami akan melakukan rapat pleno untuk merekap hasil tes seluruhnya untuk diverifikasi siapa yang akan lolos ke 20 besar,” katanya.

Faisal menjelaskan nama-nama yang masuk 20 besar itu nantinya akan diumumkan kepada masyarakat untuk dimintai tanggapannya terkait dengan integritas dan independensi peserta. “Tanggapan ini sangat penting, karena KPU adalah lembaga yang berwibawa, sehingga penyelenggaranya juga harus berwibawa dan ini perlu tanggapan dari masyarakat,” tuturnya.

Untuk format tanggapan dari masyarakat, Faisal menambahkan masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada tim seleksi anggota KPU Kabupaten Kubu Raya melalui pesan singkat di nomor telepon genggam yang disediakan, ataupun melalui email.

Faisal menyatakan bahwa tanggapan dari masyarakat sangat penting, karena akan digunakan sebagai bahan pertimbangan. Terutama isu yang menyangkut tentang independensi peserta. “Misalnya, tanggapan ini tentang integritas, KPU lembaga publik yang berwibawa tentu calon komisionernya harus berwibawa. Atau independensi mereka yang mendaftarkan harus membuktikan dengan surat pernyataan bahwa lima tahun terakhir tidak terlibat di partai politik,” ujarnya. (Adex)

Bengkayang Borneo Tribune

Kamis, 31 Oktober 2013

6

Guru Seperti Karyawan Jadi Masalah Pendidikan Borneo Tribune, Bengkayang Perkembangan dunia pendidikan khususnya kinerja guru perlu menjadi perhatian. Hal itu dikarenakan, banyak guru yang bekerja seperti karyawan perusahaan. ”Guru seperti karyawan itu adalah, guru datang mengajar dan mengambil gaji, itu saja yang dipahami,” kata Kepala UPT Pendidikan Ke-

Pertemuan Kajian Pelaksanaan SPM Kabupaten Bengkayang// Mujidi.

Enam Fraksi 74 Pegawai Lapas Klas II B Setujui Penetapan dan Rupbasan Raperda Negatif Narkoba Perubahan

Ketua DPRD Menyerahkan Raperda Perubahan APBD Kepada Wakil Walikota Singkawang / Foto Rudi Borneo Tribune

Borneo Tribune, Singkawang Enam Fraksi DPRD Kota Singkawang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kota Singkawang, Tahun 2013 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Perubahan APBD Kota Singkawang, Tahun 2013 pada Sidang Paripurna DPRD Kota Singkawang, di Ruang Utama Kantor DPRD Kota Singkawang, Rabu (30/10).

Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Walikota Singkawang, Abdul Muthalib, Ketua dan Anggota DPRD Kota Singkawang, Forum Koordinasi Pimpinan Daraeh Kota Singkawang, Sekda Kota Singkawang, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang, Camat, Lurah serta undangan lainnya.

Seperti yang disampaikan Fraksi Indonesia Baru, yang mendapat kesempatan pertama menyampaikan Pendapat Akhir fraksi-fraksi mengatakan bahwa Fraksi Indonesia Baru memandang perubahan APBD tahun anggaran 2013 menjadi suatu keharusan untuk dilakukan guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan kepatuhan terhadap normanorma dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

“Fraksi kami berharap pelaksanaan pembangunan untuk segera direalisasikan mengingat waktu tahun anggaran 2013 ini akan berakhir,” ujar Sumian, selaku juru bicara pada Paripurna tersebut.

Sementara Fraksi PDIP yang disampaikan Rusdi selaku juru bicara mengatakan, berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Kota Singkawang dan rapat Fraksi, Fraksi PDIP menyetujui dan menerima terhadap

Raperda tentang perubahan APBD Kota Singkawang tahun 2013 untuk ditetapkan menjadi Perda Perubahan APBD kota Singkawang Tahun 2013.

Ditempat yang sama, Wakil Walikota Singkawang, Abdul Muthalib mengatakan, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi beberapa kondisi antaralain, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun berjalan, keadaaan darurat serta keadaan luar biasa.

“Bertitik tolak dari kondisi yang dipersyaratkan dalam ketentuan PerundangUndangan, maka Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2013 ini paling tidak sudah memenuhi tiga kondisi yang dimaksud.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan APBD tahun anggran 2013 dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Abdul.

Ia berharap, kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik akan terus berlangsung dengan mengedepankan visi dan misi untuk membangun Kota Singkawang.

“Memberikan pelayan yang baik kepada masyarakat, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Abdul.

(RH)

Borneo Tribune, Singkawang Dalam rangka memperingati Hari Dharma Dhika Kemenkum dan HAM 2013, sebanyak 74 pegawai yang berasal dari Lapas Klas II B dan Rupbasan Singkawang di test urine BNN Kota Singkawang, Rabu (30/10).

Beruntung dalam test urine yang dilakukan secara mendadak itu, tak ada satupun pegawai yang dinyatakan positif mengandung narkoba.

Kalapas Klas II B Singkawang, Setia Budi Irianto menuturkan, ada sekitar puluhan orang yang meliputi pegawai Lapas dan Rupbasan akan di test urine pada pagi ini (kemarin). Selain menunjukkan jika pegawai Lapas Klas II B Singkawang steril dari pecandu narkoba, tes urine ini juga bertujuan untuk mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba 2015. “Alangkah baiknya, jika penghuni yang ada di Lapas Klas II B ini juga ikut steril dari pecandu narkoba,” harap Budi.

Sayangnya, kata Budi, test urine ini hanya dilakukan untuk pegawai saja. Sementara warga binaan masih belum, lantaran kita harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Kakanwil. Untuk pengamanannya pun harus ketat,” pungkasnya.

Jika pada hasil test urine nanti ada pegawai yang terindikasi narkoba, untuk tindakan selanjutnya, Budi akan melaporkan hal tersebut ke Kakanwil.

Setia Budi Irianto Saat Mendengarkan Hasil Test Urine Dari BNN Kota Singkawang / Foto Rudi Borneo Tribune

”Tergantung tindakan apa yang akan diberikan oleh Kakanwil nanti. Bisa saja diberikan semacam pembinaan kepada pegawai yang dinyatakan positip, agar tidak lagi mengkonsumsi barang haram tersebut,” jelasnya.

Test urine yang dilakukan BNN Kota Singkawang ini terhitung sudah dua kali dilakukan kepada pegawai Lapas Klas II B Singkawang. “Pertama pada tahun 2011, test urine dilakukan tidak hanya kepada pegawai saja, namun juga kepada warga binaan,” jelasnya. Dikatakan Budi, bahwa tes urine pada 2011 lalu, untuk pegawainya dinyatakan negatif. Hanya saja ada lima orang warga binaan yang dinyatakan positif.

Sementara Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Singkawang, Hadrian Rosadi mengatakan, test urine yang dilakukan pada seluruh pegawai Lapas Klas II B dan Rupbasan Singkawang ini merupakan rangkaian kegiatan secara khusus dalam rangka peringatan Ultah Dharma Dhika Kemenkum dan HAM 2013. Karena di

BNN, katanya, punya program untuk melakukan test urine kepada 15 instansi dalam rangka kegiatan lingkungan kerja yang diberdayakan bidang (P4GN) yang ada di tiap-tiap daerah.

“Dengan yang ini, sudah ada 7 instansi yang sudah kita test urine,” jelasnya.

Hadrian mengungkapkan, sebanyak 7 instansi yang sudah di test urine kemarin, ada 3 orang yang dinyatakan positip Benzoin (mengandung obat-obatan). Namun hasil ini masih dalam penyeledikan, karena pihaknya akan mendengar penjelasan dari dokter. “Sepertinya mereka ini memang mengkonsumsi obat-obatan dari resep dokter. Yang kita khawatirkan, bagaimana kalau anak sekolah mengkonsumsi obat-obatan dari resep dokter secara ilegal,” pungkasnya.

Untuk Sekolah, lanjutnya, dari 24 Sekolah yang ada di Kota Bumi Bertuah Gayung Bersambut ini, baru ada 11 sekolah yang sudah di test urine. “Jadi siap-siap saja kepada sekolah yang belum di test urine,” pesannya. (RH)

Pemkot Susun Master Plan RTH Kota Singkawang Borneo Tribune, Singkawang Pemerintah Kota Singkawang menyelenggarakan Workshop Laporan Akhir Master Plan RTH Kota Singkawang, di Hotel Mahkota Singkawang, Rabu (30/10).

Penyusunan Master Plan RTH dimaksudkan, sebagai salah satu upaya mendorong terwujudnya kota hijau khususnya RTH 30 persen dalam rangka implementasi RTRW Kota Singkawang 2012-2032 dan untuk pemenuhan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sekretaris Bappeda Kota Singkawang, Apriyanto menyatakan, pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyusun rencana induk ruang terbuka hijau (Master Plan RTH), yang menjadi dasar penetapan lokasi-lokasi RTH yang diproritaskan perwujudannya.

“Sebagai salah satu upaya mendorong terwujudnya

kota hijau 2013 khususnya 30 persen serta penetapan lokasi-lokasi RTH,” kata Apriyanto.

Sementara Herlina, selaku Konsultan, dalam pemaparan materi menjelaskan, rencana pengembangan RTH Kota Singkawang, sesuai dengan visi Kota Singkawang sebagai kota Aman, Nyaman, Maju dan Sejahtera serta Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agro Industri.

Rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH diantaranya memperbaiki, memelihara serta memperbaiki Taman Kota, melestarikan kawasan RTH hutan Kota dengan pembangunan taman di kaki Gunung Sari, pengembangan sekolah alam, dan pengembangan Stadion Kridasana. Serta pengalihan kepemilikan kawasan sempadan pantai dan sungai yang masih hak milik perorangan kepada Pemda

Kota Singkawang.

“Taman kota sebenarnya sudah ada di Singkawang, tetapi kurang terawat,” kata Herlina.

Dalam kesempatan itu, Kabid Komunikasi dan Informatika, Istri handayani, yang ikut hadir dalam Workshop tersebut mengutarakan bahwa program pengembangan RTH ini harus ada kerjasama dengan masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah agar dapat terkoordinasi dengan baik serta harus ada Perwako yang menangani RTH. “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu bentuk wujud dari keberlangsungan ruang terbuka hijau, sehingga harus ada koordinasi dan terintegrasi yang tepat sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawab dari pihak Pemerintah, Swasta dan masyarakat,” ungkapnya. (RH)

camatan Sanggau Ledo, Rose saat mengikuti kajian pelaksanaan standar pelayanan minimal Kabupaten Bengkayanng yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, Rabu (30/10).

Guru semestinya datang bukan hanya mengajar dan menerima gaji, tapi setidaknya guru harus tahu tugas dan fungsinya. Yang baik dilakukan guru adalah bagaimana mendidikan dan menjaga kualitas murid baik untuk pengetahuan dan moral. ”Hal ini bisa dicapai apabila guru tidak bertugas sebagai karyawan, artinya guru yang hanya sebatas datang sekolah untuk mengajar,” jelas Rose.

Bukan itu saja, Rose masalah kualitas pendidikan juga muncul saat banyak guru mengajar adalah guru dadakan. Artinya guru yang mengajar tersebut tidak ber-

asal dari pendidikan guru. ”Banyak yang sarjananya pertanian, yang sarjananya teknik menjadi guru, dan inilah saya katakan guru dadakan,” jelas Rose.

Amrazi Zakso, ketua lembaga penelitian universitas Tanjungpura dalam pertemuan tersebut juga menyoroti sikap guru yang bekerja seperti karyawan. ”Guru seperti karyawan ini yang kita sayangkan, guru karyawan itu adalah seorang guru yang terkungkung dengan aktivitas sehingga tidak bisa mengembangkan sikap keguruannya,” katanya.

Dia juga ikut menyoroti guru yang berasal dari pendidikan lain dan berbekal pada akta empat. ”Guru dengan bekal akta empat ini sebagai masalah dalam dunia pendidikan.

Menurut saya ini harus dibenahi,” jelas dia. (Mujidi)

Atong Cabut Laporan, Acun Bebas Borneo Tribune, Singkawang Kini Acun bisa bernafas lega, pasalnya permasalahan antara dia dan Atong kini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Hal itu dibuktikan kalau Atong sudah mencabut laporannya di Mapolres Singkawang, pada Selasa (29/10) sekitar pukul 20.00 WIB. Demikian hal ini ditegaskan Pengacara Atong, bernama Herawan Utoro, SH, di Mapolres Singkawang, Rabu (30/10) siang.

Dikatakan Herawan, bahwa permasalahan antara Acun dan Atong sudah selesai, lantaran Acun sudah mengganti kerugian terhadap penebangan pohon sebanyak 42 batang dan tanah seluas 21 x 95 Meter dan membatalkan niat membeli lahan tersebut.

Dalam penggantian kerugian yang dimaksud, Acun diminta untuk mengganti kerugian yang dialami Atong sebesar Rp 300 juta. “Acun menyanggupi dan sudah membayarnya,” jelas tegas Herawan.

Kedepan, kata Herawan, mengenai pembelian lahan, Herawan menegaskan, jika pihaknya punya hak, untuk membicarakan selanjutnya dengan pemilik pekerjaan.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Singkawang, AKBP A. Widihandoko menyebutkan kalau kasus penipuan yang dilaporkan Atong sudah mencabut laporannya, pada Selasa (29/10) sekitar pukul 20.00 wib.

Disamping itu mereka juga sudah membuat perjanjian damai di notaris, kemudian Acun juga sudah menyatakan sanggup membayar kerugian yang dialami Atong. (RH)

Peringati Sumpah Pemuda dengan Majalah Dinding Borneo Tribune, Bengkayang Majalan Dinding (Mading) menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan SMA Borneo Bengkayang dalam rangkaian hari Sumpah Pemuda.

Ratusan siswa siswi SMA Borneo membentuk beberapa kelompok. Mereka berlomba dan berkreasi untuk menhasilkan Mading terbaik.

Perlombaan Mading dilaksanakan di gedung SMA Borneo, Rabu (30/10). Perlombaan berlangsung meriah dengan disaksikan para dewan guru yang mengajar di SMA Borneo.

Karena waktu begitu singkat, media pembuatan Mading tersebut begitu sederhana. Media yang dipakai berupa gabus serta kertas. ”Pertandingan Mading ini salah satu upaya kita untuk mengembangkan bakat para siswa,” kata Hieronimus, Waka Kesiswaan SMA Borneo Bengkayang.

Hieronimus mengatakan, kreasi Mading siswa siswi SMA Borneo untuk tahun ini lebih baik bila diibandingkan tahun tahun sebelumnya. ”Mereka semakin pandai berkreasi, kita akan terus mengembangkan Mading ini,” jelasnya.(Mu)

Pertandingan Mading mengisi Sumpah Pemuda///Mujidi

Kamis, 31 Oktober 2013

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

TUMBANG. Truk muatan tiang listrik dan kabel tumbang di Kawasan Semboja Kelurahan Bunut, Rabu (30/10) sore. Foto: Ratna Sari/Borneo Tribune

Akibat Jalan Negara Rusak Berat

Truk Muatan Tiang Listrik Tumbang Dua Kali Borneo Tribune, Sanggau Akibat jalan negara rusak berat, truk DA 1299 BB yang bermuatan tiang listrik dan kabel listrik milik PLN tumbang yang dikendarai oleh Sam Ani (38) warga asal Banjarmasin Kalimantan Tengah ini tumbang lagi di kawasan Semboja Kelurahan Bunut, Selasa (29/10) sekitar pukul 15.00 WIB yang sebelumnya juga tumbang di Sei Mawang Kabupaten Sanggau selama empat hari.

Sam Ani ketika ditemui Rabu (30/10) sore mengata-

kan bahwa ia membawa muatan 18 tiang listrik dan dua gulungan kabel listrik dari Pontianak menuju Putusibau. Akibat rusaknya jalan negara tersebut, truk yang ia kendarai tumbang lagi setelah sebelumnya tumbang di Sei Mawang selama empat hari.

“Sudah dua kali tumbang.

Sebelum ini, tumbang di Sei Mawang. Baru kemarin jalan sudah tumbang lagi disini,” ujarnya.

Sam Ani pun sudah dua hari berada di Semboja, lan-

taran menunggu bantuan dari teman-temannya dari Pontianak untuk memindahkan muatannya. Lantaran truk miliknya sudah rusak di bagian boksnya. Setelah bantuan datang, ia pun akan kembali ke Pontianak dan memperbaikinya.

“Nanti setelah truk dibelakang datang, saya akan kembali ke Pontianak untuk memperbaiki truk,” jelasnya.

Menurutnya, dengan kejadian ini, ia banyak mengalami kerugian diantaranya kerugian waktu dan uang.

Sam Ani pun mengaku rugi puluhan juta rupiah.

Sam Ani menceritakan bahwa ia berangkat dari Pontianak 7 hari yang lalu hendak ke Kapuas Hulu. Ia juga mengaku baru kali ini truk yang dikemudikannya membawa tiang listrik. Lantaran biasanya membawa

muatan rotan.

Sam secara tegas menyampaikan bahwa kondisi jalan di Sanggau sangat memprihatinkan. Ia pun berharap, pemerintah segera melakukan perbiakan. “Kalau di Kalsel macam ini kondisi jalannya, Gubernur atau Bupatinya pasti sudah di demo, kalau di Sanggau ini saya lihat tidak ada yang perduli,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota

Komisi C DPRD Sanggau, Razali mendesak agar Pemerintah daerah segera melakukan perbaikan sementara sambil menunggu realisasi pekerjaan dari dana ADB. “Saya minta, titik-titik rawan, segera diperbaiki, jangan dibiarkan rusak seperti itu, kasian masyarakat yang melewati jalan itu,” tukasnya. Razali pun mengaku sagat menyayangkan,

pemerintah daerah seakanakan pasrah dan menunggu nasib selanjutnya dengan tergantung dari ADB. Sementara, hampir setiap hari ada warga masyarakat yang mengalami kecelakaaan.

“Saya sudah tidak bisa ngomong lagilah, kalau hal ini terjadi, seharusnya berinovasi, cari jalan keluar sementara, jangan hanya diam menunggu dana ADB,” pungkasnya. (rtn)

Badan Kesatuan Bangsa Landak Gelar Fasilitasi Pembentukan FKDM Borneo Tribune, Ngabang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Landak, Rabu, (30/10), menggelar kegiatan fasilitasi pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dibuka staf ahli Bupati Landak, Mochtar, S.Sos, yang mewakili Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot, adalah guna untuk mengatasi gangguan Kamtibmas, tidak hanya bersifat reaktif, namun

juga diperlukan aksi pro aktif dan sinergi antar berbagai komponen masyarakat.

Mochtar mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pembentukan FKDM memiliki nilai yang penting dan strategis sebagai salah satu upaya untuk menyamakan visi, persepsi dan kesatuan langkah. ”Terutama dalam membangun konstruksi kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat khususnya dalam rangka optimalisasi peran

FKDM serta menyikapi perkembangan situasi sosial politik dan keamanan guna mendukung upaya mewujudkan stabilitas nasional,” ujarnya.

Dikatakannya, hal lain yang cukup serius untuk diwaspadai dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban yang selama ini sudah berhasil dibina bersama yakni masalah peredaran narkoba dan penyelundupan barang ilegal. “Hal ini mengancam

keselamatan generasi muda dan secara nyata merugikan masyarakat, bangsa dan negara kita,” katanya.

Melalui kegiatan ini, ia berharap dapat membentuk FKDM baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan.

Kemudian, menyusun mekanisme kerja FKDM yang efektif dalam melaksanakan fungsi temu cepat dan lapor cepat, sehingga setiap permasalahan dapat dicegah atau ditangani secara cepat dan tepat. “Kemudian,

memanfaatkan laporan informasi FKDM dalam pengambilan keputusan, terutama dalam rangka menciptakan situasi daerah yang kondusif,” katanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Badan Kesbangpol Kalbar, Kepala Badan Kesbangpol Landak, Supiran dan undangan. Kegiatan itu diikuti organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan peserta lainnya.

(Syah)

BPAS Ngabang Jalin Kemitraan Dengan Polres Borneo Tribune, Ngabang Rabu, (30/10), Badan Pemadam Api Swasta (BPAS), Ngabang melakukan sialturahmi dengan Polres Landak. Kegiatan silaturahmi ini diterima langsung Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyo, SIK, berlangsung di Balai Kemitraan Polisi Masyarakat Polres Landak.

Menurut ketua BPAN Ngabang, Budi Santoso, silahturahmi adalah sebagai ajang perkenalan antara BPAN Ngabang dengan Kapolres yang baru bertugas di Landak. “ Berharap dengan adanya pertemuan ini dapat terbangun kemitraan dengan Polres Landak untuk penanggulangan kebakaran di lapangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini

“

Budi Santoso, SH.MH .

FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune Budi Santoso memohon bimbingan Kapolres dalam hal enanggulangan bencana kebakaran

Agar terjalin kerjasama yang baik antara BPAS Ngabang dengan Polres Landak dalam hal penanggulangan kebakaran dan melakukan pengamanan dilokasi kebakaran

”

tersebut, sekaligus mengharapkan agar Kapolres bisa turun ke lapangan jika terjadi

kebakaran. “ Agar terjalin kerjasama yang baik antara BPAS Ngabang dengan Polres Landak dalam hal penanggulangan kebakaran dan melakukan pengamanan dilokasi kebakaran,” harapnya.

Kapolres Landak, AKBP Frans Tjahyono mengatakan bahwa tugas dari petugas pemadam kebakaran merupakan tugas amat mulia dalam hal penanganan musibah kebakaran. “Kitapun harus tetap bersama dan saling bahu membahu dilapangan jika terjadi musibah kebakaran.

Kitapun siap mengerahkan personil keamanan untuk melakukan pengamanan disekitar lokasi kebakaran,” tegasnya.

Selain itu , Polres juga akan melakukan tindaklanjut dari kasus

kebakaran tersebut.

“Apalagi musibah kebakaran ini ada unsur yang tidak disengaja maupun unsur yang disengaja.

Maka dari itu olah TKP perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran,” ucap Kapolres.

Juga mengatakan bahwa Polres bisa membantu petugas pemadam kebakaran dalam usaha memadamkan api. “Kita di Polres punya kendaraan Water Canon. Tapi peruntukannya memang bukan untuk memadamkan api. Sebab daya semprot airnya cukup kuat, sehingga bisa merubuhkan rumah. Timbul pertanyaan, apakah dimungkinkan untuk diturunkan Water Canon saat kejadian kebakaran. Makanya kita perlukan persamaan persepsi,” ungkapnya.

(Syah)

Sekadau Borneo Tribune

Kamis, 31 Oktober 2013

8

Polisi Razia Video Porno di Ponsel Pelajar Borneo Tribune, Sekadau Pihak kepolisian di resort Sekadau menggelar razia perangkat elektronik berupa ponsel dan laptop milik pelajar disejumlah Sekolah dalam kota Sekadau, Rabu (30/10).

Razia video porno ini mendapat sambutan baik dari pihak sekolah dan sejumlah orang tua murid.

Kapolres Sekadau, AKPB. Agus Triatmaja, yang disampaikan Kabag Ops Polres Sekadau, Kompol Rachmat Tri Haryadi, mengatakan operasi razia perangkat elektonik ponsel dan laptop milik pelajar disejumlah sekolah dalam rangka meminimal kasus penyebaran video porno pelajar yang kini sedang marak dibincangkan dipublik. Seperti diketahui kasus video mesum pelajar disalah satu sekolah SMP di Jakarta sedang marak dibincangkan publik.

Tak mau kecolongan kasus serupa terjadi diwilayah hukum Sekadau, Polres Sekadau menurunkan 86 personil kepolisian yang ikut dalam operasi itu. sejumlah personil terbagi dalam tiga kelompok yang menyebar melakukan operasi disekolah SMP Negeri 1 Sekadau Hilir, SMA negeri 1 Sekadau Hilir, SMK Amaliyah, SMA Karya Sekadau, dan sejumlah sekolah lainnya, termasuk kost di kota Sekadau.

“Operasi ini mengantisipasi kenakalan remaja, juga sebagai bentuk pembinaan kepada pelajar. Sebab mereka (pelajar) adalah generasi penerus bangsa, tentu para orang tua dan pihak sekolah tentu tidak ingin mereka terjerumus ke hal-hal yang negatif,” kata Rachmat di tanyai sejumlah Wartawan, Rabu.

Rachmat menyatakan selama oeparasi disejumlah Sekolah, pihak kepolisian tidak menemukan satu pun Ponsel dan perangkat elektronik milik pe-

lajar yang berisi gambar dan video porno. Namun saat kita lakukan operasi di sejumlah kost, terdapat empat orang pelajar yang terpaksa berurusan dengan Kepolisian.

“Ada dua orang pemilik handphone menyimpan video porno yang mungkin didapat dari internet. Dua orang, lakilaki dan perempuan berada

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

dalam satu kamar, mereka kita mintai keterangan,” jelasnya.

Rachmat berharap, walaupun tak seberapa besar hal yang mereka lakukan dari operasi itu guna meminimal kenakalan remaja, diharapkan memberi manfaat kepada pelajar, orang tua murid dan pihak sekolah. “Walau tak seberapa besar apa yang kita laku-

kan, namun mafaatnya bisa dirasakan para pelajar sendiri, orang tua dan pihak sekolah,” timpalnya.

Dalam operasi kemarin, Polisi menjaring sejumlah remaja yang sebagian besar penghuni kost. Dua diantaranya, pasangan remaja yang berada dalam sebuah kamar kost.

Kabag Reskrim Polres

Sekadau, AKP. Bermawis, mengatakan sejumlah remaja yang terjadi dalam razia itu akan diminta keterangan. “Mereka sudah dibawa ke sini (Mapolres), kita akan mintai keterangan. Operasi ini juga sebagai bentuk pembinaan kepada remaja, guna mengantisipasi hal-hal negatif,” jelasnya menjawab Wartawan.

Terakit soal sangsi hukum kepada para remaja yang terjaring razia, Bermawis mengatakan pihaknya akan menyelidiki lebih jauh. “Yang pasti kita akan selidiki lebih jauh. Setelah diperiksa, mereka akan kita beri pembinaan, atau pun surat peringatan,” timpal Bermawis. (Mto).

Kompol Rachmat Tri Haryadi Foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Kabag Ops Polres Sekadau, Kompol Rachmat Tri Haryadi memberikan pengarahan kepada para pelajar saat pelaksanaan kegiatan razia, di sejumlah sekolah Rabu kemarin// Foto Istimewa

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

Gali Potensi Desa untuk Pemasukan PADes Borneo Tribune, Sekadau Membangun sebuah Desa tidaklah mudah, sehingga perlu pemikiran-pemikiran yang arif dan bijaksana. Untuk memutar roda pemerintahan yang lebih maju dan mandiri tentunya memerlukan dukungan semua pihak agar mampu menjalankan dan mewujudkan visi misi pembangunan Desa yang sejajar dengan visi misi Pemerintah Daerah.

Memandang pentingnya, inovasi terhadap pembangunan Desa dewasa ini, pemerhati pembangunan Desa, Rusly menganggap perlunya ide-ide cemerlang dari Kepala Desa dan BPD untuk mendorong seumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

Guna mewujudkan hal itu, menurutnya perangkat Desa perlu memikirkan ide-ide cemerlang apa sumber pendapatan desa. Termasuk mengangkat potensi-potensi di desa untuk mendatangkan sumber PADes.

“Perangkat Desa perlu berfikir dan bekerja keras bagaimana membuat sumber PADes. Maka sangat diharapkan generasi Kepala Desa yang baru ini menjadi motor penggerak pembangunan di Desa mereka masing-masing,” inginnya.

Saat ini kepala Desa memiliki tugas berat dalam mengurusi administrasi pemerintah Desa. Untuk itu ia berharap perlu ketelitian dan ketekunan, transparan soal penganggaran ADD, komunikasi dan musyawarah perangkat Desa mulai dari Kepala Desa, Sekdes dan Bendahara bersama BPD dan masyakat. Tujuan musyawarah tak lain untuk mufakat mendapatkan hasil tepat sasaran.

“Transparasi anggaran ADD, musyawarah, komunikasi dan mufakat itu sangat penting untuk memaksimalkan penyelenggaraan pembangunan desa,” tutur Alumnus salah satu universitas dipulau Jawa itu.

Saat ini katanya, Pemerintahaan Desa bersama BPD di-

berikan kesempatan sebesarbesarnya utuk merumuskan berbagai program pembangunan desa serta bagaimana mengangkat potensi-potensi yang ada di desa tersebut.

“Misalnya Desa yang memiliki potensi pertanian, sumber daya alam, ya kepala Desa dan BPD harus putar otak bagaimana mengelola potensi itu menjadi pendapat Desa, atau pun Desa memiliki potensi perkebunan dan peternakan bagaimana menggelolanya,” tutur alumnus fakultas Sosiologi ini.

Inovasi pembangunan Desa kata dia tidak terlepas dari peran pembinaan instansi terkait, terpenting sumber daya perangkat Desa yang handal.

Oleh sebab itu, perangkat Desa perlu menambah ilmu positif bagaimana memajukan Desa masing-masing.

“Yang kita mau Daerah kita maju, semua desa kita juga maju, tinggal bagaimana kita mempertahankan kemajuan itu dan mengimbanginya kedepan,” tutupnya. (Mto).

PMB Fokmas Sukses Digelar Borneo Tribune, Sekadau Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Sekadau (Fokmas) sudah melaksanakan kegiatan Pengenalan Mahasiswa Baru (PMBA ), di auditorium Akbid Pancabakti Pontianak, Minggu (27/10) kemarin.

Ketua Fokmas, Sunardi menuturkan, kegiatan tersebut sudah disiapkan sejak bulan

maret 2013 lalu. “Alhamdulilah kegiatan berjalan lancar meski dengan pendaanaan yang minim. Kita senang dengan kehadiran mahasiswa baru di tubuh Fokmas,” kata Sunardi melalui pesan elektroniknya, (28/10).

Dengan suksesnya PMBA tersebut, Fokmas berkeinginan untuk semakin menguatkan

organisasi kemahasiswaan.

Dengan hadirnya mahasiswa baru, diharapkan muncul pemikiran-pemikiran baru yang mampu membawa Fokmas menuju kearah yang lebih baik dan kokoh.

“Kita berupaya untuk terus menghidupkan Fokmas dan membuatnya lebih baik lagi,” tukas Sunardi. (Mto).

Penentuan Kelulusan CPNS oleh Pusat

Warga Nilai Tak Ada Guna UU Otonomi Daerah Borneo Tribune, Sekadau Adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang teknis seleksi penerimaan CPNS 2013 membuat sebagian pelamar CPNS lokal menjadi resah. Pelamar lokal khawatir kalah bersaing dengan para pelamar CPNS dari luar Daerah, namun kekhawatiran itu bukan berarti SDM lokal kalah dengan SDM diluar Daerah.

“Pemerintah pusat melalui Menpan dan Panselnas perlu membuka celah kepada Pemda soal penentuan kelulusan CPNS. Kan, Pemda yang tau kebutuhan dan georafis wilayahnya. Yang kita khawatir ini salah satu cara pemerintah pusat untuk andil mengambil kebijakan di Kabupaten/kota. Kalau seperti ini, cabut saja UU OTDA (Otonomi Daerah), untuk apa,” kata tokoh Pemuda, Suharto dengan lantang menanggapi seleksi CPNS 2013 yang cukup ketat.

Kekhawatiran terkait kebijakan baru mengenai seleksi CPNS 2013 mengalir dari berbagai kelangan. Menurut Harto sapaanya, calon pelamar lokal dipastikan sudah siap betugas di Daerahnya, karena dipastikan mereka mengetahui secara georafis wilayah. Namun yang ia khawatir Pegawai yang berasal dari luar Daerah hanya memakai Pemkab untuk mendapat status PNS. “Satu lagi yang dikawatirkan, apakah tenaga Pegawai baru itu siap bertugas di pedamanan, khusus tenaga Guru dan Medis. Apalagi pegawai baru nanti berasal dari luar pulau, rasanya, tidak masuk akal mampu bertugas di Daerah. Kita kan tidak mau hanya jadi ajang mereka untuk mengambil nomor induk pegawai saja,” bebernya.

Kendati perekrutan CPNS berlaku untuk Nasional yang artinya siapa saja boleh melamar CPNS di Daerah, Namun Suharto ingin agar Pemerintah Pusat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, memberikan sedikit kelonggaran kepada Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan kelulusan CPNS lokal.

“Pemda hanya sebatas menerima administrasi pelamar dan dilibatkan sebagai panitia. Ini modus baru pemerintah pusat,” tudingnya.

Ia meminta Pemerintah pusat mempertimbangkan usulan dari Daerah. “Kalau dilihat Secara SDM kita di Daerah tidak kalah, dan siap bersaing. Mohon lah supaya Pemerintah Pusat mempertimbangkan hasil kelulusan CPNS dan bisa melibatkan Pemda,” timpalnya. (Mto)

Kamis, 31 Oktober 2013

Sejarah Perjuangan Melawi Perlu Dibukukan Borneo Tribune, Nanga Pinoh NEGARA yang besar adalah negara yang bisa menghargai sejarahnya. Ungkapan ini mestinya menjadi renungan bagi warga dan Pemerintah Kabupaten Melawi. Sejatinya hal tersebut bisa dilakukan dengan membukukan sejarah mengenai perjuangan rakyat Melawi pasca kemerdekaan atau saat penjajah kembali ke Kota Juang.

“Saya khawatir jika kisah perjuangan Melawi tidak didokumentasikan dalam sebuah buku, maka cerita perjuangan akan sirna atau hilang begitu saja ditelan zaman. Sebelum hilang cerita itu, akan berbentuk dengan berbagai versi yang membuat generasi mendatang malas untuk mendengarkannya, akhirnya akan hilang dengan sendirinya,” ujar Aris Munandar, anggota Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) Kabupaten Melawi, belum lama ini.

Aris menjelaskan, berdasarkan cerita yang berkemPihak terkait hen- bang, cerita perjuangan madaknya menfasilitasi syarakat Melawi dalam penjajah tak kalah ini. Kemungkinan mengusir seru dibandingkan perjuangada beberapa orang an di tanah Jawa. Seperti yang ingin membuat Bandung salah satunya. Saat masuk ke Melawi, ada buku ini. Kemudian NICA bentuk perlawanan dari mamencari data-data syarakat serta ada proses yang tersisa. Lalu pengorganisasian oranguntuk melawan. Salah dirangkum dalam orang satunya adalah perjuangan sebuah buku setelah laskar Merah Putih. disepekati oleh para “Di berbagai daerah, inforkemerdekaan itu berbeanak-cucu pejuang masi da-beda sampai ke daerah.

Sedangkan di Melawi sendiri sulit informasi elektronik seperti radio. Diperkirakan informasi kemerdekan itu dibawa oleh seseorang. Jelas ia buka orang biasa. Paling tidak orang ini telah mengenyam pendidikan. Itu adalah sebuah kemajuan,” terangnya.

Aris memastikan, jika buku perjuangan Melawi ada, maka akan banyak pelajaran yang bisa diambil hikmahnya untuk kemajuan Kabupaten Melawi. Semangat cinta Negara para pejuang bisa ditiru untuk melakukan pembangunan daerah.

Jika semangat juang yang identik semangat berkorban menjadi dasar untuk membangunan Melawi, maka Melawi akan sangat maju.

“Pihak terkait hendaknya menfasilitasi ini. Kemungkinan ada beberapa orang yang ingin membuat buku ini. Kemudian mencari data-data yang tersisa. Lalu dirangkum dalam sebuah buku setelah disepekati oleh para anak-cucu pejuang,” harapnya.

Menurutnya, selain itu sejarah dapat menjadi acuan dalam membangun daerah. Banyak peristiwa sejarah dan semangat tokoh sejarah yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan pembangunan di Negara ini, khususnya di Kabupaten Melawi. (eko)

“

Sintang-Melawi

“

Muhaimin Iskandar sehingga mampu menimbulkan sinergi guna mempercepat perkembangan kawasan transmigrasi.

Menurutnya, selama ini beberapa jenis usaha yang menjadi primadona untuk dikembangkan para investor di kawasan transmigrasi antara lain bergerak di sektor perkebunan, peternakan, pertanian, wirausaha dan sektor kehutanan berupa Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

“Yang paling diminati oleh para investor dalam menanamkan modalnya di kawasan transmigrasi adalah komoditas-komoditas unggulan setempat. Seperti kelapa sawit, padi, karet, tebu, sisal, rumput laut dan lainnya. Kegiatannya dilakukan melalui pola kemitraan usaha antara transmigran dan penduduk setempat dengan badan usaha negara maupun swasta,” ujar Muhaimin.

Hingga Maret 2013, tercatat 34 perusahaan yang bekerja sama kemitraan dengan pola inti-plasma dengan transmigran dan masyarakat sekitar melalui mekanisme Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT). Dengan rencana investasi mencapai 9,5 triliun rupiah.

Sementara itu terdapat 54 perusahaan yang sedang dalam proses permohonan untuk memperoleh IPT, yang tersebar di seluruh kawasan transmigrasi di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa transmigrasi merupakan bidang pembangunan yang strategis dan dinamis dalam menciptakan peluang investasi.

Saat ini Kementerian Tena-

9

Jelang Pelaksanaan Tes CPNS Kabupaten Sintang

Tawaran PNS Pintu Belakang Santer Terdengar Borneo Tribune, Sintang MENJELANG pelaksanaan tes penerimaan CPNS di jajaran Pemerintahan Kabupaten Sintang, penawaran untuk masuk menjadi CPNS melalui pintu belakang berhembus kenjang. Tarif yang ditentukan pun bervariasi sehingga membuat orang berlomba-lomba merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah demi satu kursi abdi negara.

Seperti yang dialami oleh Ta, satu diantara pelamar CPNS yang enggan disebutkan namanya mengaku pernah mendapatkan tawaran kerja sama dari salah satu oknum pegawai di instansi X. Jika dia ingin mendapatkan status PNS. ”Gampang, kalau memang kamu mau jadi PNS. Cukup bayar Rp 50 Juta saja, semua beres,” ujar Ta mengutip pembicaraan pegawai tersebut.

Ia mengatakan, dirinya ragu dengan apa yang ditawarkan oleh oknum tersebut.

Setelah berdiskusi dengan keluarganya, akhirnya Ibu Ta pun mendatangi oknum tersebut untuk membicarakan tawaran yang disampaikan kepada anaknya.

“Saya bilang, kalau Rp 50 juta, saya tidak mampu, Pak. Bagaimana kalau Rp 5 juta saja. Hanya saja Bapak itu menolak. Dia bilang masa cuma Rp 5 juta? Itu buat seumur hiduploh, Bu. Saya terdiam mendengarkan perkataan bapak itu dan akhirnya saya pulang ke rumah dengan tangan kosong,” papar orangtua Ta ketika ditemui di rumahnya.

Dengan sedikit putus asa,

Investasi di Kawasan Transmigrasi Capai 9,5 Triliun Borneo Tribune, Sintang KEMENTERIAN Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mendorong peningkatan investasi di kawasan transmigrasi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya minat badan usaha dan investor untuk menanamkan modal di kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengatakan, peningkatan investasi di kawasan transmigrasi dapat membantu mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap peluang kerja bagi transmigran dan masyarakat sekitar.

“Kita harapkan kawasankawasan transmigrasi dapat tumbuh dan berkembang dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, selain menggunakan anggaran pemerintah, penyelenggaraan transmigrasi perlu dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan badan usaha/investor dan masyarakat,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar, dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (27/10) seusai melakukan panen di kawasan transmigrasi perbatasan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalbar, akhir pekan lalu.

Muhaimin mengatakan, keterlibatan investor yang menanamkan modalnya di kawasan transmigrasi diperlukan, karena adanya kebutuhan modal yang cukup besar sehingga perlu adanya pemanfaatan teknologi, penerapan manajemen dan pemasaran yang baik untuk menggali berbagai potensi sumber daya alam yang terdapat di kawasan transmigrasi.

“Berbagai modal dasar yang dimiliki oleh para investor harus dapat disesuaikan dan dipadu-padankan dengan ketersediaan lahan, tenaga kerja dan fasilitas yang ada di kawasan transmigrasi

Borneo T Tribune

ga Kerja dan Transmigrasi sedang membangun dan mengembangkan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di 48 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kawasan Terpadu Mandiri di kawasan transmigrasi adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Untuk mempercepat pengembangan KTM, setiap tahun Pemerintah melalui Kemenakertrans membangun jalan + 260 Km, pembangunan rumah transmigran sebagai mitra usaha sebanyak + 8.000 unit, pembukaan lahan (calon plasma) seluas + 9.000 Ha,” timpal Muhaimin.

Kawasan transmigrasi, tambah Muhaimin, dilengkapi pembangunan fasilitas umum berupa sarana pendidikan (Sekolah Dasar), sarana kesehatan (Puskesmas Pembantu), Balai Desa dan rumah ibadah masing-masing 1 unit pada setiap lokasi pemukiman transmigrasi.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Kemnakertrans, Jamaluddien Malik menambahkan, kawasan transmigrasi yang akan dikembangkan untuk membuka peluang investasi harus mampu menghasilkan produk barang dan jasa secara efisien sesuai dengan kebutuhan pasar dan berdaya saing tingkat nasional maupun global.

“Setiap kawasan transmigrasi harus disiapkan untuk mampu menghadapi tantangan regional, nasional dan global serta mengembangkan produk-produk unggulan yang kompetitif. Masing-masing daerah harus memanfaatkan potensi dan keunggulan yang khas sehingga memiliki daya tarik khusus yang bernilai,” ujarnya. (end)

Ilustrasi Tes CPNS orangtua Ta akhirnya kembali mendatangi oknum tersebut untuk melakukan perjanjian, akan tetapi oknum tersebut menolak. ”Saya bilang, oke saya bayar 50 juta, tapi nanti setelah anak saya lulus. Dan kalau anak saya memang tidak lulus, saya minta beliau kembali memberikan saya uang Rp 20 juta. Dia menolak dan dia bilang itu perjanjian gila.

Heh, sebenarnya yang gila saya atau dia ya?,” lugasnya.

Ia mengaku kecewa dan tak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan tersebut. “Saya ini orangtua, ya jelas ingin lakukan apapun buat anak saya, tapi kalau harus punya uang segitu, dapat dari mana saya. Ya sudahlah, saya cuma bisa kasi semangat aja

buat anak saya, kalau memang tidak rejeki, ya mau digimanakan lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sintang, Ir. Veronika Ancili mengharapkan, masyarakat Kabupaten Sintang untuk tidak terpengaruh dengan beredarnya short message service (SMS) yang saat ini sudah beredar, yang isinya menjanjikan kelulusan dengan iming-iming sejumlah uang. ”Saya tegaskan, yang berwenang meluluskan para peserta adalah peserta itu sendiri berdasarkan hasil tes,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sintang, Ir. Veronika Ancili ketika memberikan pembekalan kepada seluruh

pengawas tes CPNS, di Gedung Serbaguna BKD Sintang, Selasa (29/10).

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sintang hanya diberi kewenangan untuk menerima pelamar dan menyiapkan tempat tes CPNS. Selanjutnya sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hasil tes juga akan diumumkan di website Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Jakarta dan baru dikirim ke seluruh provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. ”Jadi tidak ada celah untuk permainan dalam menentukan kelulusan. Saya hanya minta semua peserta mempersiapkan diri sebaikbaiknya, baik kesehatan maupun wawasan dan ilmu

pengetahuan supaya bisa ikut tes dalam keadaan sehat dan mampu menjawab soal tes dengan benar. Karena kelulusan ditentukan dari hasil tes itu sendiri. Jangan lupa juga siapkan alat tulis. Seperti pensil 2B, penghapus dan papan kecil untuk alas tulis khususnya untuk peserta tes di Indoor Apang Semangai,” paparnya.

Veronika Ancili menambahkan, peserta yang tidak membawa kartu tes tidak akan diperkenankan mengikuti tes CPNS. “Aturan dan tata tertib bagi peserta dan pengawas cukup ketat demi kelancaran pelaksanaan tes CPNS di Kabupaten Sintang,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, H. Hotler Panjaitan menjelaskan, tes CPNS Kabupaten Sintang akan dilaksanakan pada Minggu, (3/11) mendatang. Mulai pukul 07.45 di Gedung Indoor Apang Semangai, MTs Negeri, SDN 01, SDN 02 dan SMPN 01. ”Yang pasti kita sudah sangat siap melaksanakan tes CPNS tersebut, persiapan terus kita laksanakan. Yang jelas tes CPNS tahun ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya,” jelasnya. (end)

Masyarakat Setempat Merasa Dianaktirikan

Dusun Tanjung Kelampuk Belum Tersentuh Listrik Borneo Tribune, Nanga Pinoh DESA Pelita Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh Barat memang sudah mendapatkan perluasan jaringan listrik pada tahun ini. Namun tidak semua dusun yang mendapatkan perluasan jaringan tersebut. Seperti Dusun Tanjung Kelampuk.

Tak pelak, hal tersebut membuat warga di dusun tersebut kecewa. Bahkan uang yang sempat dikumpulkan untuk pemasangan jaringan listrik ke rumah penduduk akhirnya dikembalikan ke

masing-masing warga.

“Kami kecewa karena ternyata pada perluasan jaringan listrik di Desa Pelita Jaya tidak masuk jaringannya.

Terpaksa kami masih terus menggunakan pelita dan mesin untuk membantu penerangan di dusun kami ini,” keluh tokoh masyarakat Dusun Tanjung Kelampuk, H. Hamid.

Hamid berharap, tahun depan pengembangan jaringan tersebut bisa kembali dilakukan di Desa Pelita Jaya, khususnya di dusun yang be-

lum mendapatkan jaringa listrik tersebut.

“Kami minta ke depanya perhatikan dusun kami yang belum pernah ada jaringan listrik PLN,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hamid menceritakan, selama ini warga Dusun Tanjung Kelampuk hanya bisa menikmati penerangan dengan pelita belaka.

Namun terus dan terus berharap jaringan listrik PLN bisa masuk ke dusun mereka.

“Jika tidak diberikan listrik, tentu kami merasa dianaktirikan,” lugasnya.

Sebelumnya, Manajer PLN Ranting Nanga Pinoh, Yoriza Martha mengatakan, pembangunan jaringan di wilayah Tanah Pinoh Barat memang baru sebatas pada Desa Pelita Jaya saja. Mengingat jarak antardesa maupun dusun yang lumayan jauh.

“Akan dibangun secara bertahap karena anggaran untuk membangun jaringan PLN ini lumayan besar,” kata Manajer PLN Ranting Nanga Pinoh, Yoriza Martha. (eko)

Pawai Kebangsaan Peringati Hari Sumpah Pemuda Borneo Tribune, Nanga Pinoh MUSYAWARAH Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Melawi pada 28 Oktober 2013, melaksanakan pawai kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Ratusan siswa-siswi peserta pawai berjalan kaki yang dilepas Bupati Melawi, Firman Muntaco pada pukul 14.00 WIB tersebut dengan mengambil start dari halaman Kantor Bupati Melawi, selanjutnya melintasi jalan protokol hingga finis di lapangan Basket Kota Nanga Pinoh.

Ada pun pawai kebangsaan yang ditampilkan antara lain adalah sepeda ontel, pakaian budaya adat, riasan pasangan pengantin, atribut Polisi, TNI dan PNS serta budaya-budaya lainnya dari seluruh penjuru Nusantara.

Kreatifitas siswa-siswi dan guru-gurunya yang ditampilkan pada pawai kebangsaan ini mengingatkan kembali generasi muda pada arti penting Sumpah Pemuda dalam sejarah perjuangan bangsa.

Lilis Minarsih, sebagai ketua penyelenggara kepada koran ini usai kegiatan pelepasan menyampaikan, kegiatan pawai kebangsaan tersebut diikuti siswa-siswi mulai dari SD, SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Melawi. Yakni dengan jumlah peserta sebanyak 25 sekolah.

Selain pawai kebangsaan, lanjut Lilis, juga ada kegiat-

PAWAI KEBANGSAAN, Bupati Melawi, Firman Muntaco melepas peserta pawai kebangsaan di depan Kantor Bupati dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda. FOTO: Eko Susilo/ Borneo Tribune an yang diperlombakan. Yakni, lomba bercerita tingkat SD sederajat, lomba story telling tingkat SD, SMP dan SMA sederajat, lomba majalah dinding tingkat SMP sederajat, lomba menulis dan membaca puisi tingkat SMP sederajat dan lomba duta bahasa tingkat SMA sederajat.

“Untuk pengumuman pemenang lomba akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2013, di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengingatkan kembali generasi muda saat ini pada arti penting arti sumpah pemuda dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia,” ujar Lilis.

Bupati Melawi, H. Firman Muntaco mengungkapkan, rasa kebahagian dan terha-

ru karena baru kali ini kegiatan pawai kebangsaan dilakukan di Kabupaten Melawi.

“Tampilkan semangat anak muda dan laksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan membuat kelakuan yang tidak benar. Seperti mengkonsumsi narkoba, judi dan minum alkohol. Hindari semua itu,” ajak Bupati Firman Mumtaco.

Menurutnya, spirit sumpah pemuda menekankan betapa pentingnya pemuda, khususnya para pemuda pelajar yang ada di Melawi untuk dapat menjiwai semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan terus meneguhkan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan.

“Di tangan para generasi mudalah jika pembangunan Melawi akan terus dilaku-

kan untuk masa-masa yang akan datang. Bangunlah jasmani dan intelektual anda dengan harapan bisa menjadi pemimpin di daerah sendiri di kemudian hari,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Kabupaten Melawi, Paulus mendukung kegiatan ini. Pasalnya generasi muda, terlebih para pelajar, upaya untuk terus meneguhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah airnya sendiri, mesti terus dipupuk sejak dini.

Memupuk semangat kemandirian dan kreativitas pada diri pemuda pelajar adalah sesuatu yang sangat penting.

“Generasi muda pemula terlebih pelajar diharapkan memiliki SDM yang mandiri dan lebih maju namun tidak meninggalkan akar budayanya sendiri,” ujarnya. (eko)

Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Kamis, 31 Oktober 2013

“

Persatuan dan kesatuan NKRI itu harus tetap dijaga, untuk itu saya minta para haji untuk bisa membuka matanya, jangan sampai sepulang dari tanah suci justru menjadi seorang yang sombong dan fanatic yang berlebihan

“

Borneo Tribune, Putussibau KEPALA Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kapuas Hulu H. Syahrulyadi menegaskan agar mereka yang sudah melaksanakan ibadah Haji ketanah suci untuk menghargai tiga hal penting yiatu harus menghargai waktu tempat dan perbedaan.

“Bagi yang sudah bergelar Haji harus bisa membuka mata, jangan seperti katak dalam tempurung, harus mampu bertoleransi dengan perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat, jangan sampai karena perbedaan,persatuan dan kesatuan Bangsa ini terpecah belah,”tegas Syahrulyadi kepada Borneo Tribune, belum lama ini.

Menurutnya, bahwa Bangsa Indonesia ini berdiri dan memiliki banyak perbedaan yang justru sebagai pemersatu bangsa. Tidak ada

Tes CPNS, BKD Libatkan Petugas Keamanan “

Borneo Tribune, Putussibau

H. Syahrulyadi Kepala Kemenag Kapuas Hulu Foto Timotius/Borneo Tribune

alasan jika perbedaan dijadikan suatu pemecah belah persatuan. Oleh karenanya bagi umat muslim di Kapuas Hulu yang baru saja menyelesaikan ibdah Haji harus mampu memberikan contoh, baik dengan sikpa perilaku dan perbuatan.

Perbedaan menurut Syahrulyadi, merupakan suatu keunikan yang ada di Bangsa kita, tidak hanya perbedaan agama, suku golongan dan ras justru dalam satu agama saja ada perbedaan. Perbedaan didalam agama salah satu contohnya cara sholat di Mekkah perbedaan sangat dihargai, berbeda sholat tidak menjadi persoalan. “ Persatuan dan kesatuan NKRI itu harus tetap dijaga, untuk itu saya minta para haji untuk bisa membuka matanya, jangan sampai sepulang dari tanah suci justru menjadi seorang yang sombong dan fanatic yang berlebihan,” pungkasnya. (MO)

PENGUMUMAN Perseroan Terbatas “PT. RIBAS SAKTI” berkedudukan dijalan Banin RT.012,RW. 003Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat telah didirikan dengan akta tertanggal 28 Oktober 2013, Nomor : 72, dibuat dihadapan Tuan Yus Hermawan, SH,M.Kn, Notaris di Kabupaten Kapuas Hulu, dengan memasukan semua aktiva dan pasiva dari Perseroan Komanditer CV. RIBAS SAKTI, berkedudukan di Kabupaten Kapaus Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, didirikan dengan akta tertanggal 24 April 2000, Nomor : 12, dibuat dihadapan SAMAGAT YULIANA ANNA, Sarjana Hukum, waktu itu notaris di Putussibau dan telah mengalami perubahan terakhir dengan akta tertanggal 10 Oktober 2007, Nomor 18, dibuat dihadapan Tuan Eddy Dwi Pribadi Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pontianak.

Kepada pihak-pihak yang mempunyai keberatan dapat mengajukannya kepada Direktur Perdata Departemen Hukum dan HAM RI, jalan HR. Rasuna Said Kuninga, Kav. 67, Jakarta Selatan 12950.

Putussibau, 30 Oktober 2013 YUS HERMAWAN, SH,M.Kn

RENCANANYA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu akan mengambil langsung soal tes untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pengambilan soal tersebut BKD akan melibatakan pertugas keamanan dari pihak kepolisian dan Sat.Pol

PP Kapuas Hulu.

“Soal akan kita ambil langsung ke Pontianak, dengan dikawal Polisi dan Pol PP selama diperjalanan, rencananya pengambilan soal tersebut pada 1 Nopember 2013 ini,” ungkap Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, BKD Kapuas Hulu Ni Made, kepada Borneo Tribune, barubaru ini.

Dijelaskan Made, soal

Untuk saat ini belum ada perubahan, oleh karenanya kita berharap pengambilan soal ke Pontianak bisa aman dan lancar, hingga pelaksanaan tes CPNS pada 3 Nopember 2013

“

Para Haji Diminta Hargai Tiga Hal

10

yang diambil ke Pontianak tersebut, nantinya langsung dibawa ke Polres Kapuas Hulu, sebab soal tersebut termasuk dokumen Negara yang mesti diamankan. Kemudian pada keesokan harinya baru akan di ambil kembali yang akan digunakan pelaksanaan tes CPNS pada tanggal 3 Nompember 2013.

Menurutnya, dalam pelaksanaan tes CPNS

tersebut juga akan diawasi secara ketat dengan jumlah pengawas sekitar129 orang, sedangkan penaggungjawab ruangan sebanyak 129 orang.

“Untuk saat ini belum ada perubahan, oleh karenanya kita berharap pengambilan soal ke Pontianak bisa aman dan lancar, hingga pelaksanaan tes CPNS pada 3 Nopember 2013,” pungkasnya. (MO)

Raperda Tentang Penyertaan Modal terhadap PDAM

DPRD Soroti Kinerja PDAM Kapuas Hulu Borneo Tribune, Putussibau

DPRD Kabupaten Kapaus Hulu melalui Fraksi Golkar menyoroti keberadaan tenaga kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kapuas Hulu, menurut Januar juru bicara Fraksi Golkar pada Sidang Paripurna baru-baru ini meminta agar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan evaluasi terhadap jumlah tenaga kerja PDAM. ” Tenaga kerja PDAM perlu dilakukan penghitungan kembali, harus sesuai dengan kebutuhan PDAM itu sendiri, hal dimaksudkan agar tidak membebani anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu,”jelas Januar Anggota DPRD Kapuas Hulu dari Fraksi Partai Golkar.

Tidak hanya tenaga kerja, Fraksi Golkar juga meminta agar Pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap kinerja PDAM Kapuas Hulu.

Bahkan Pemerintah diminta untuk segera memilih Badan Pengawas untuk melakukan pembinaan terhadap PDAM Kapuas Hulu, terutama dalam pengelolaan.

Berbeda dari Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Hamdi Jafar yang mengatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan

penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap PDAM, hanya saja dengan anggaran yang ada PDAM harus mampu melaksanakan program kerja dengan jelas, terukur da terperinci.

Sedangkan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan oleh Rajali dengan tegas

meminta agar pihak PDAM Kapuas Hulu dapat meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Kami rasa pelayanan PDAM terhadap konsumen yang dalam hal ini masyarakat harus lebih ditingkatkan,”cetusnya.

Sementara itu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

yang disampaikan oleh Effendi meminta agar penyertaan modal pada PDAM Kapuas Hulu dicairkan berdasarkan program kerja, sesuai rencana program kerja yang sudah disiapkan. “ Yang kita inginkan bersama kinerja PDAM bisa maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. (MO)

Forum Sosialisasi Kearsipan Sebagai Media Strategis

ANRI Gelar Sosialisasi UU Nomor 43/2009 Borneo Tribune, Pontianak DEPUTI Bidang Pembinaan Kearsipan Dr. Andi Kasman, S.E., M.M. mengatakan, forum Sosialisasi Kearsipan ini dipandang sebagai media yang strategis untuk memasyarakatkan bidang kearsipan di bawah paying yang baru, yakni Undang-

Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. ”Saya harap, sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Provinsi Kalbar,” kata Andi Kasman, Selasa (29/10), saat membuka secara resmi acara Sosialiasi UU

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, di Hotel Mercure.

Sementara itu, Panitia Penyelenggara Sosialisasi, Drs. Tato Pujiarto mengatakan kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari Unsur Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, BUMN, Rumah Sakit, TNI dan POLRI dan beberapa unsur perwakilan lembaga Pusat dan Daerah.

Dikatakannya, kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman

dan wawasan pentingnya arsip dan PUU di bidang Kearsipan bagi pejabat pengelola arsip instansi vertikal, BUMN, perguruan tinggi dan rumah sakit yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dengan harapan sesuai dengan kaidahkaidah kearsipan dan PUU yang berlaku.

Dalam Sosialisasi ini, materi yang dibahas diantaranya, Implementasi UU 43/2009 tentang Kearsipan terhadap Pembinaan Pengelolaan

Arsip Dinamis, dan ditinjau dari Pengelolaan Arsip Terjaga, peran Arsip dan Lembaga Kearsipan (Manajemen Pengelolaan Arsip). ”ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya,” jelasnya. (Lay)

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

IKLAN BARIS Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh.

Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Langganan Koran Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038).

Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602).

Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880).

Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946) Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp.

0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo T Tribune

Kamis, 31 Oktober 2013

KPID Tingkatkan SDM Penyiaran

DPRD Dukung Regulasi Perbatasan Provinsi Kalbar, M. Jimi, SH, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (30/10).

Legislator PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar tersebut sependapat dengan Gubernur Cornelis yang mengharapkan Pemerintah Pusat dapat segera mengeluarkan regulasi yang mengatur secara komprehensif dan terintegrasi terkait potensi perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia serta negara lainnya.

“Kalau regulasi tersebut tidak segera diperjuangan oleh Pemerintah Pusat bersama Komisi VI DPR RI. Maka persoalan perdagangan ekspor maupun impor di pelabuhan darat di perbatasan Kalbar akan menjadi sumir dan tidak jelas. Hal ini tentu sangat merugikan potensi PAD bagi daerah maupun bagi negara,” lugasnya.

Meski demikian, wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kubu Raya (KKR) dan Kabupaten Pontianak ini menilai, sampai hari ini persoalan yang terjadi di pelabuhan darat di perbatasan Kalbar adalah masih terbatasnya sarana maupun prasarana yang ada sehingga berimplikasi terhadap sulitnya pemerintah untuk menarik pajak ekspor maupun impor yang sejatinya bisa menjadi potensi PAD bagi Kalbar,” ucap Jimi.

“Persoalannya adalah sampai hari ini pelabuhan darat di perbatasan Provinsi Kalbar masih minim sarana serta fasilitas penunjang sehingga kondisi tersebut berimplikasi terhadap terhambatnya upaya pemerintah untuk menarik pajak ekspor maupun impor yang sejatinya bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah,” paparnya.

Jimi menegaskan, sejatinya Pemerintah Pusat tidak bisa melihat persoalan pelabuhan darat di perbatasan Kalbar dengan menggunakan kaca mata kuda. Sehingga potensi

PAD Provinsi Kalbar melalui pajak ekspor yang nilainya mencapai Rp 900 miliar lebih tersebut, sejatinya bisa diperoleh serta dipergunakan untuk membangun Kalbar.

“Selain persoalan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa hilang akibat terbatasnya sarana dan prasarana di pelabuhan darat di perbatasan Kalbar, sisi lain yang tidak kalah penting untuk menjadi atensi dari Pemerintah Pusat adalah sektor pertahanan nasional yang sejatinya bisa bersinergi dengan kondisi perbatasan yang berada di Kalbar. Apalagi perbatasan di Provinsi Kalbar berbatasan darat secara langsung dengan negera jiran Malaysia serta Serawak maupun negara lainnya,” paparnya.

Oleh karena itu, Komisi B DPRD Provinsi Kalbar mendorong Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Pusat serta Komisi VI DPR RI untuk segera mengeluarkan regulasi tersebut.

“Saya kira regulasi ini merupakan hal yang mendesak untuk segera disikapi oleh Pemerintah Pusat bersama Komisi VI DPR RI. Sehingga potensi pendapatan asli daerah melalui sektor pajak ekspor bisa dipergunakan untuk membangun Kalbar.

Ini merupakan tantangan perekonomian daerah sekaligus persiapan Indonesia dalam menghadapi AFTA tahun 2015 mendatang,” ucapnya.

Sebelumnya, Tim Komisi VI DPR RI yang dipimpin Ir. H. Azam Asman Natawijana, yang didamping staf ahli dan sekertariat Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja pada masa reses persidangan pertama tahun sidang 2013-2014 ke Provinsi Kalbar.

Kedatangan rombongan Komisi VI DPR RI ini disambut oleh Sekda Kalbar, Drs. HM. Zeet Hamdy Assovie, MTM yang mewakili Gubernur Cornelis

berserta pejabat Forkominda di jajaran Pemerintahan Provinsi Kalbar.

Bertempat di ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Tim Komisi VI DPR RI beserta para pejabat teras Kalbar langsung melakukan pertemuan.

Dengan agenda pemaparan berbagi informasi tentang segala permasalahan serta dinamikan dan segala perkembangan di daerah.

Khususnya, sesuai dengan ruang lingkup kerja Komisi VI DPR RI. Yaitu, perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM, BUMN dan investasi.

Ketua Tim Komisi VI DPR RI, Ir. H. Azam Asman Natawijana mengatakan, agenda kunjungan kerja yang dilakukan di Provinsi Kalbar merupakan bagian dari kewajiban konstitusi dewan. Dalam rangka melakukan pengawasan dan mengawal program serta kebijakan pemerintah.

“Dalam kesempatan ini atas nama Komisi VI DPR RI berharap agar Pemerintah Provinsi Kalbar dengan kekayaan alam yang melimpah dapat kiranya menarik investor untuk menanamkan modal di Kalbar. Dengan demikian kami harapkan hal ini dapat meningkatkan kegiatan perdagang dan kemajuan tingkat ekonomi masyarakat Kalbar,” ujarnya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Azam Asman Natawijana mengharapkan, Pemerintah Provinsi Kalbar membangun sarana pendukung.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat membangun infrastruktur untuk mempermudah serta memperlancar transportasi darat dalam mobilisasi kegiatan industri dan perdagangan.

Kami juga ingin mendapatkan gambaran langsung dari Pemerintah Provinsi Kalbar terkait permasalahan pergadangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil me-

nengah dan investasi. Serta bagaimana penyaluran kredit usaha rakyat serta masukan-masukan lainnya untuk pembangunan Kalbar.

“Permasalahan tersebut akan kami tindak lanjuti dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan instansi terkait.

Agar apa yang menjadi harapan Provinsi Kalbar dapat terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Cornelis melalui Sekda Provinsi Kalbar.

HM. Zeet Hamdy Assovie mengatakan, kedatangan Tim Komisi VI DPR RI ke Kalbar juga disertai beberapa pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar dan BUMN. Oleh karena itu, kepada SKPD dan BUMN terkait kiranya dapat menyampaikan jawaban tertulis terhadap daftar pertanyaan yang dimaksud sekaligus memberikan penjelasan dan informasi yang dibutuhkan,” ujar Sekda.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga melakukan pemaparan tentang gambaran prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kalbar 20132018.

Hal tersebut meliputi, repitalisasi industri, penguatan perdagangan dan koperasi serta UMKM. Salah satu repitalisasi yang dilakukan adalah melakukan peningkatan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga serta industri kreatif.

“Ada dua hal yang perlu saya sampaikan dan perlu mendapat perhatian. Yang pertama belum adanya keterpaduan antara BUMN dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait dengan dana pembinaan, dana PKBL dan CSR yang berasal dari BUMN,” ujarnya.

(Soe)

Polda Bongkar Sindikat Pengusaha Gula Ilegal di salah satu Swalayan terbesar di Kota Pontianak yang terletak di Kecamatan Pontianak Utara, berinisial CS. “Dalam penangkapan yang berlangsung di Swalayan berinisial CS, kita berhasil mengamankan barang bukti gula yang dikemas dalam karung Industri Gula Nusantara (IGN) dengan berat 50 Kg perkarung, yakni sebanyak 21 karung. Dan diduga gula sebanyak 21 karung dengan cap IGN dengan berat 50 Kg per karung itu adalah gula Ilegal dari Malaysia,” jelas Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arie Sulistyo melalui Kabid Humasnya AKBP Mukson Munandar, kepada sejumlah wartawan.

Melalui Mukson, Kapolda mengatakan, atas penangkapan tersebut, pihak memeriksa pimpinan Swalayan CS, sehingga

terbongkar bahwa gula yang diduga ilegal yang dikemas dengan karung IGN tersebut, pihak mengungkap bahwa gula yang dijual Swaayan CS didapat dari PD BP, PD AJ dan DAS. Kabid Humas yang mewakili Kapolda memberikan pernyataan kepada media, mengatakan sampai saat ini yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pimpinan Swalayan CS, sedangkan untuk pemilik ÿPD BP, PD AJ dan DAS, masih bersetatus terperiksa, yakni sebagai saksi, dan kemungkinan akan menjadi tersangka lainnya dalam kasus ini.

“Kita akan dalami lagi kasus ini, kemungkinan pengusaha yang kita periksa akan ditetapkan sebagai tersangka juga dikemudian hari nanti,di mana pemilik perusahaan

PD AJ dan DAS adalah satu orang yakni TLA, sedangkan PD BP lain lagi pemiliknya, jadi ada dua pengusaha yang berstatus terperiksa,” timpal Kapolda melalui Kabid Humas.

Ditegaskan Kapolda melalui Kabid Humas, Pimpinanb Swalayan CS, yakni dijerat dengan Undang - undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni dengan ancaman lima tahun penjara, dan dapat dilakukan penahanan, namun pihaknya tidak melakukan penahanan, karena sudah lama pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka barang ilegal, walaupun begitu kasus tetap diproses lebih lanjut, hingga diserahkan kepada Kejaksaan. “ Ancaman hukuman lima tahun penjara untuk pimpinan Swalayan CS,

namun kita tidak lakukan penahanan, karena semua tersangka barang ilegal yang kita proses hukum memang tidak dilakukan penahanan, namun proses tetap lanjut,” tegasya lagi.

Selain itu Kapolda juga mengungkap bahwa sepanjang tahun 2013 dari Januari sampai September 2013, pihaknya telah berhasil mengungkap sebanyak 122 kasus gula ilegal dengan 132 tersangka, dan pengungkapan ini dilakukan Polda Kalbar dan jajaran Polres se Kalimantan Barat.

Lebih jauh lagi Mukson mengatakan, sedangkan untuk Polres yang banyak mengungkap kasus gula ilegall ada Polres Sanggau, di mana Polres Sanggau berhasil mengungkap kasus gula ilegall sebanyak 47 kasus dari 122 kasus yang terungkap sepanjang tahun 2013. (Zrn)

Mantan Kadis Dukcapil KKU Harap Keadilan Pohan merupakan terdakwa kasus korupsi alat sistem informasi kependudukan (SIAK) pada tiga kecamatan di KKU pada 2011.

Ia divonis dua tahun enam bulan oleh hakim Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (11/7) lalu. Sedangkan Nurhasalinda hanya satu tahun enam bulan dan Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

“Direktur CV Rakanita, Nurhasalinda sampai saat ini setahu saya belum ditahan. Begitu juga banding terhadap saya seharusnya paling lama 11 Oktober sudah ada putusan tapi belum juga,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Lapas Kelas II A Pontianak, Rabu (30/10).

Suami Nurhasalinda,

Aprianpian yang memalsukan tanda tangan istrinya divonis dua tahun enam bulan dengan subsider dua bulan penjara. Menurutnya vonisnya itu sebenarnya tak sesuai karena ia tidak ada ngambil duit bahkan dirinya yang melaporkan kasus tersebut. “Vonis hakim meskipun cukup tinggi tetap saya terima tapi Jaksa yang mengajukan banding,” tuturnya.

“Namun hingga saat ini kenapa belum ada kejelasan putusan banding terhadap saya. Ada apa ini, apa mereka menunggu uang dari saya, jangan harap,” ujarnya.

Dilanjutkannya meskipun Nurhasalinda yang melakukan tindak korupsi dan divonis lebih ringan. Namun hingga saat ini

kontraktor tersebut belum juga ditahan oleh pihak berwenang. “Ada apa pada penegak hukum kita, kenapa kontraktor itu belum ditahan,” ujarnya.

Kasus tersebut bermula saat proyek pengadaan alat SIAK di KKU tahun 2011.

Pagu dana yang dianggarkan di Disdukcapil KKU untuk dilelang Rp 873.250.000. Saat pelelangan dimenangkan Direktur CV Rakanika, Nurhasalinda senilai Rp 856.805.000.

Alat SIAK yang dipasang berupa tower telekomunikasi di Kecamatan Telok Batang, Seponti dan Pulau Maya. Tower tersebut untuk menghubungkan data base dengan ibu kota kabupaten melalui komputer.

Waktu pengerjaan CV

11

Rakanika selama 90 hari kalender atau dimulai 21 Juni hingga 17 September 2011.

Pada pengerjaan CV Rakanika Pohan yang saat itu menjabat Kadis Dukcapil menduga ada penyimpangan. Sebab itu pada Agustus 2011 ia melaporkannya kepada Kejari Kabupaten Ketapang. Kemudian Kejari Ketapang bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Barat (Kalbar) menindaklanjutinya.

“Saya yang membongkar, melaporkan kasus ini tapi saya yang dijadikan korban.

Saya harap ada keadilan dan penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang ada,” tandasnya berharap. (Slt)

Ketika disinggung mengenai kondisi radio-radio di Kalbar saat ini, Faisal Riza mengungkapkan bahwa radio-radio di Kalbar, baru sebatas hobby, belum dikembangkan menjadi bisnis serius.

“Padahal didalamnya terdapat bisnis yang luar biasa jika pandai menemukan karakter lokalnya,” katanya.

Memotivasi pemilik radio, KPID Kalbar juga menghadirkan pengurus Radio Suara Surabaya yang telah berhasil mengelola bisnis di bidang radio, dimana saat ini Radio Suara Surabaya telah mengudara selama 30 tahun dan memiliki 1.000 jurnalisme warga dan omzet yang mencapai Rp1 miliar per bulannya.

“Dan KPID Kalbar sadar, radio-radio di daerah ini juga dapat melakukan hal tersebut,” kata Faisal Riza.

Sementara itu, Ketua Divisi Kelembagaan KPID Kalbar, Faisal SP, mengatakan dalam

Diklat ini akan disampaikan beberapa materi mengenai teknik-teknik penyiaran, teknik penyajian program siaran, teknik jurnalistik program siaran, kemudian aplikasi radio broadcasting yang dipadukan dengan radio streaming.

“Ada juga materi yang sifatnya umum, yaitu berbasis permasalahan lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta serta radio komunitas,” katanya.

Sebanyak 40 peserta yang mengikuti Diklat SDM Penyiaran yang dimulai pada 29 Oktober dan berakhir pada 31 Oktober 2013 ini. “75 Persennya dari radio lokal dan 25 persennya dari radio daerah,” tambah Faisal SP. Salah seorang pemerhati media audio visual di Kalbar, Yanto menuturkan sesungguhnya peran KPID berkontribusi menumbuhkan industri penyiaran di Kalbar ini.

Hal ini pernah dilakukan para komisioner KPID yang perta-

ma periode 2004-2007 silam. “peran strategis KPID untuk memfasilitasi kepentingan industri nasional dan daerah mesti diperankan. Karena kurun waktu 2008 hingga saat ini peran itu tak maksimal,” jelas Yanto.

Kata Yanto, semestinya apa yang telah digagas oleh para komisioner KPID periode pertama dilanjutkan dengan fasilitasi memberdayakan radio dan TV di daerah.

“Sekarang ini, radio komunitas yang berada di pedalaman tak pernah lagi diberdayakan, malah jika ada kegiatan radio komunitas yang digelar di kota, hanya radio komunitas tertentu yang diajak, padahal seperti radio komunitas pertama yang ada di Kalimantan yaitu Radio Sunia Nawangi yang berada di Desa Tunang, kabupaten Landak selalu tak diundang.

Hal ini, kedepan mesti dipertimbangkan tujuh komisioner KPID,” tegasnya. (Slt)

Tak Kurangi Kewenangan KPK “Saya kira tidak mungkin pemerintah mempertaruhkan kredibilitasnya dengan mengurangi kewenangan khusus yang dimiliki KPK,” ujar Amir ketika menghadiri diskusi di Gedung KPK, Selasa 29 Oktober 2013.

Dia menambahkan, pemerintah bahkan cenderung untuk mendukung kewenangan-kewenangan khusus yang dimiliki KPK untuk dipertahankan. Hal tersebut sudah menjadi komitmen pemerintah dalam membe-

rantas korupsi.

Amir sendiri mengingatkan bahwa KUHAP yang sedang dibahas oleh DPR ini mayoritas mengatur mengenai perlindungan terhadap seseorang agar tidak mendapatkan perlakuan tidak adil.

“Menahan orang bisa begitu lama dan kadang tanpa pembatasan penahanan.

Orang ditahan dan dilepas begitu saja tanpa rehabilitasi atau ganti rugi apapun dan ini cenderung dialami masyarakat kecil,” kata Amir.

Diketahui RUU KUHAP yang dibahas adalah Pasal 67 yang menyebutkan: (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangan hakim Pemeriksaa Pendahuluan atau Hakim Pengadilan Negeri dapat menangguhkan penahanan dengan jaminan uang dan/ atau orang.

Sementara 9 Pasal revisi KUHP yang dibahas adalah pasal 3 ayat (2), 44, 58, 67, 75, 83, 84, 240, dan pasal 250. (vivanews/umi)

Masih Akan Hidup Lagi Sesudah bangun tidur wanita tua itu merasa girangnya bukan main. Maka, pada hari keduanya, ia segera pergi ke sebuah salon kecantikan untuk melakukan bedah plastik.

Ia berpikir, sisa hidupnya toh masih sangat panjang, merias dirinya supaya kelihatan lebih cantik tidak ada salahnya.

Sesudah melakukan bedah plastik, wanita itu memang

nampak lebih cantik dan muda, bahkan banyak di antara teman-temannya sampai tidak mengenalnya. Tetapi pada tahun keduanya, di luar dugaan ia tiba-tiba tewas tertabrak mobil.

Jiwa wanita itu akhirnya naik ke surga, ia bertanya kepada Malaikat yang sama: “Engkau dulu dalam mimpiku kan pernah mengatakan

bahwa aku masih bisa hidup di dunia selama beberapa puluh tahun lagi, kenapa sekarang kok sudah memanggilku kemari?”

Setelah mengawasinya berulang-ulang, Malaikat itu berkata sambil tersenyum: “O, ini kamu ya? Karena parasmu telah berubah, maka aku sama sekali tak mengenal dirimu lagi.”

23 Desember Sutarmidji- Edi Kamtono Dilantik lanbat setelah KPU menetapkan pasangan calon terpilih yaitu pada tanggal 24 September 2013. Terhitung sejak 3 hari setelah penetapan, makanya pasangan calon dari 5 pasangan lainnya yang merasa keberatan hasil Pemilukada ini dapat mengajukan ke MK,”ujar Ketua KPU Joni Rudwin kepada sejumlah wartawan saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (30/10) kemarin.

Dia melanjutkan, mengenai gugatan pada Pemilukada Kota Pontianak 2013.

Dilihat dari hasil keseluruhan hingga munculnya pasangan nomor urut 3 sebagai pasangan terpilih, tidak ada gugatan dari 5 peserta lainnya.

“Untuk memastikan hal ini, kami pada tanggal 29 September 2013 telah ke

MK. Untuk mengecek apakan ada gugatan atau tidak.

Terkait hasil Pemilukada Kota Pantianak yang diadukan ke MK. Ternyata tidak teregister gugat selama 3 hari terkait adanya pengajuan keberatan. Dengan demikian maka dapat dipastikan pasangan nomor urut 3 ini dinyatakan sebagai pemenang dan akan dilantik,” ujar Joni.

Namun dari seluruh rangkaian Pimilukada Wako dan Wawako Kota Pontianak juga ada menyisakan permasalahan yaitu ada 1 kasus yang masih di tangani Panwaslu Kota Pontianak.

“Itu terkait kasus politik uang, kita juga belum tahu bagaimana khasus ini. Tapi.

Yang jelas menyangkut petugas KPPS di Kota Baru di wilayah Pontianak Selatan.

Kejadiannya pada hari H sebelum pencoblosan oleh petugas tersebut membagikan C6 yang dilampiri kartu nama salah satu pasangan calon,” ujarnya.

Atas kejadaian ini kata Joni, pelaku langsung diganti. “Setelah mendapat laporan yang bersangkutan langsung kami ganti. Namun hal tersebut tidak hanya sampai disitu perbuatan yang telah dilakukan yang bersangkutan tetap diproses hingga kini.

Akan tetapi kasus ini tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara karena saat kejadian belum dilakukannya pencoblosan ini. Biasanya kasus seperi ini yang masuk ke pelanggaran Pidana dapat diselesaikan dalam 7 hari.

Tapi kita tidak tahu kenapa kasus ini belum selesaiselesai,”tandas Joni. (Slt)

C dan A Ditetapkan Sebagai Buronan “ Kita menentapkan Bos Panca Motor danÿ adik iparnya sebagai Buronan Polda Kalbar, terkait kasus adanya 22 WNA asal China dan Taiwan di Kota Pontianak, tanpa memiliki paspor maupun visa,” tegas Kabid Humas Polda Kalbar.

Dikatakan Mukson Munandar, pihaknya sendiri sudah melayangkan surat pemanggilan guna melakukan pemeriksaan terhadap C dan A sebanyak dua kali, namun sampai saat ini C dan A tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang pasti, bahkan saat pihaknya mendatangi rumah maupun tempat kerja keduanya, C dan A tidak berada ditempat. “ Kita sudah mengirimi surat pemanggilan sebanyak dua kali terhadap C dan A, namun tidak dipenuhi keduanya, kemudian kita cari di rumah maupun tempat kerjanya,. Keduanya tidak berada ditempat, kemungkinan melarikan diri, sehingga kita pun menetapkan keduanya sebagai buronan,” tegasnya lagi.

Lanjut Mukson, pemeriksaan yang hendak dilakukan C dan A ini, ada kaitannya dengan aktifitas yang dilakukan 22 WNA asal China dan Taiwan di Kota Pontianak, di mana dugaan yang sampai saat ini melekat terhadap 22 WNA tersebut, yakni dugaan perjudianÿ online dan penipuan kartu kridit terhadap warga negara China dan Taiwan. “ Jelas ada kaitannya, sehingga kita melakukan pemanggilan, guna C dan A ini menjelaskan terkait aktifitas 22 WNA tersebut, di mana dugaan kita adalah perjudian online dan penipuan kartu kridit,” ujar Kabid Humas Polda Kalbar.

Selain itu Kabid Humas Polda Kalbar juga mengatakan, bahwa 22 WNA setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihaknya, sampai saat ini 22 WNA itu masih terus diamankan Polda kalbar di rumah milik C yang terletak di Gang Sukajaya, namun diamankannya 22 WNA tersebut dilakukan penjagaan ketat oleh pihaknya dalam

waktu 1x24 jam. “ 22 WNA asal China dan Taiwan sampai saat ini masih diamankan oleh anggota kita, 22 WNA ini kita amankan di rumah milik C, mengingat Polda Kalbar tidak ada tempat penampungan, walaupun begitu kita tetap menjaga secara ketat 22 WNA itu, dan status 22 WNA itu bukan lah tersangka,” ujar Mukson.

Lebih jauh lagi Mukson mengatakan, pihaknya tidak akan mendeportasikan 22 WNA tersebut, karena kasus ini masih dalam penyidikan pihaknya, dan pihaknya sendiri saat ini sedang menyelidiki keberadaan C dan A, guna dilakukan penangkapan. “ Kita belum mendeportasikan 22 WNA tersebut, karena kasus ini masih dalam penyidikan dan pengembangan, kemudian untuk C dan A yang sampai saat ini ditetapkan sebagai buronan, sedangkan diselidiki keberadaan keduanya dan akan dilakukan penangkapan,” tambahnya.

(Zrn)

CMYK

Borneo Tribune

Kamis, 31 Oktober 2013

www.borneotribune.com

Peresmian Goa Maria “Santa Lusia” Simpang Hulu Borneo Tribune, Balai Berkuak Masyarakat Simpang Hulu, kini bias menikmati tempat wisata baru, Selasa (29/10) Goa Maria “Santa Lusia” diresmikan peresmikan oleh Uskup Ketapang Mgr. Pius Riang Prabdi.Pr dan disaksikan langsung oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda Kalbar Kartius, SH, M.Si, Anggota DPR RI Dapil Kalbar Albert Yaputra, S.Sos, M.I.Kom, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.

Dengan peresmian ini, diharapkan akan membawa nama Simpang Hulu untuk semakin dikenal karena tempat wisata, maupun pengelolaan sumber daya alam yang ada. Misa peresmian langsung dipimpin Uskup Ketapang, Mgr. Pius Riang Prabdi.Pr, Lusia artinya cahaya, yang berarti cahaya bagi sesama, membawa

rahmah ditempat suci ini, jadilah santa lusia bagi sesame dalam kebaikan.

Tempat ini dulunya adalah tempat bermain dimasa kecilnya seorang salah seorang tokoh masyarakat, dalam memberikan paparannya Mojiono mengatakan di tempat ini dia bersama orang tuanya, beserta saudara-saudaranya bersama.

Tempat ini dikatakannya sudah lama sekali ingin dibangun sebagai tempat wisata khusus untuk masyarakat, baik untuk wisatawan, maupun mendalam kerohaniannya. “Saya berharap, dengan telah dibangunnya tempat ini bisa membuat motivasi bagi daerah-daerah lainnya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada,” kata Mujiono.

Sementara itu, Asisten Administrasi dan Umum Setda

12

Kalbar Kartius yang menyaksikan peresmian tersebut mengatakan dengan diresmikannya Goa Maria ini kiranya dapat terus dijaga dan dirawat sehingga bukan hanya sebagai tempat ziarah tetapi dapat dijadikan sebagai tempat wisata rohani.

“Tempatkan Goa maria sebagaitempat doa dan mendalami mesteri Allah dengan menjaga suatu lengkungan yang dikuduskan dan di berkati Allah,” kata Kartius.

Kartius berharap, Goa maria ini dapat jadikan sebagai salah satu lingkungan dalam membina dan membangun iman, sumber daya manusia kristiani sejati, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama bagi individu, keluarga dan masyarakat. (r/Lay).

DPRD Kudus Pelajari Pengelolaan Keuangan Mempawah

DIRESMIKAN. Uskup Ketapang Mgr Pius Riang Prababdi didampingi Asisten III Setda Kalbar Kartius, SH, M.Si, Anggota DPR RI Dapil Kalbar Albert Yaputra, S.Sos, M.I.Kom dan Tokoh Masyarakat meresmikan Goa Maria Santa Lusia. FOTO Rinto Humas Pemprov/Borneo Tribune.

SPESIFIKASI

Borneo Tribune, Mempawah Sebanyak 10 orang anggota DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pontianak, Selasa (29/10), kemarin. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kudus Mardijanto diterima Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak, Firman Juli Purnama, di Kantor Bupati Pontianak.

Dimana Mardijanto menjelaskan, kedatangan pihaknya bertujuan mempelajari pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pontianak.

“Maksud kedatangan kami adalah untuk sharing pengelolaan keuangan daerah. Dimana apa yang kami dapat bisa kami terapkan di daerah kami,” katanya.

Sedangkan Plt. Sekda Kabupaten Pontianak, Firman Juli Purnama, memimpin langsung sesi paparan, menjelaskan secara umum tentang profil da-

erah Kabupaten Pontianak.

Dan saat memasuki topik utama pengelolaan keuangan daerah secara khusus, Firman Juli mengisahkan kondisi sulit yang sempat dialami Pemerintah Kabupaten Pontianak pascapemekaran wilayah dengan Kabupaten Kubu Raya.

Termasuk, bagaimana cara pemerintah daerah mengatasi kondisi krisis saat itu.

Selain itu, Firman juga memaparkan beberapa pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemkab Pontianak saat ini. Di antaranya, pendirian kampus BPPTD Kementerian Perhubungan di Desa Antibar, IPDN Kementerian Dalam Negeri di Desa Sungai Purun Besar, dan STAIM di Desa Pasir.

“Untuk dua kampus negeri, kami hanya menyiapkan tanah sementara bangunan dari pemerintah pusat. Jadi kita mengeluarkan modal sedikit un-

tuk kemudian mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar,” jelasnya.

Selain pembangunan pendidikan, Firman Juli menerangkan pembangunan pelabuhan internasional di Sungai Kunyit dan pengolahan bauksit PT Antam. Sektor ekonomi kerakyatan juga dijelaskan Firman Juli, di antaranya pembangunan pusat kuliner di Terminal Mempawah, usaha keramba warga di sepanjang Sungai Mempawah, dan pusat perekonomian warga di Sungai Pinyuh.

Di sesi diskusi sejumlah hal ditanyakan anggota DPRD Kudus. Di antaranya tentang regulasi pasar modern di Kabupaten Pontianak, pasar khusus bagi nelayan, dan langkah pembinaan koperasi oleh pemerintah daerah. Sejumlah pertanyaan tersebut dijawab Asisten Perekonomian dan Kesra, Ismail.(JoE).

KM/WC KERAMIK 20 X 20 SANITARY KLOSET JONGKOK (T 45) KLOSET DUDUK (T 70) FASILITAS LISTRIK PLN 1300 W LEBAR JALAN 5 METER AIR BERSIH PDAM PAGAR KELILING

HUBUNGI:

YONGKY 0852 4551 2773

TYPE 45 & 70 Denah Lokasi Jl. Tj Hilir

POM BENSIN

Keraton Kadariah

DENAH T 45

DENAH T 70

Jl. Ya’ M Sabran

Jl. Panglima Aim

KUNKER. Anggota DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, saat diterima Plt Setda Kabupaten Pontianak, Firman Juli Purnama, diterima ruang Setda di Kantor Bupati Pontianak. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune.

PONDASI COR BETON SETEMPAT + PERKUATAN CERUCUK RANGKA BADAN BETON BERTULANG DINDING BATAKO PLESTER LUAR LANTAI COR BETON KERAMIK 40 X 40 (T 45 X T 70) TERAS COR + KERAMIK 40 X 40 RANGKA ATAP BAJA RINGAN ATAP SENG METAL PINTU JENDELA KUSEN ALUMINIUM, DAUN PINTU MULTIPLEK CAT LUAR DALAM PLAFON RANGKAALUMINIUM PENUTUP GYPSUM (DALAM) GRC (LUAR)

Jl. Tanjung Raya

RS YARSI

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

Kertas Fotokopi Berkualitas

DISTRIBUTOR TUNGGAL

CV. DUTA UTAMA ADITYA Jl. Putri Candramidi No. 8 Pontianak-Kalbar Telp. 0561-767552/766199 CMYK