Harian Borneo Tribune 19 November 2013

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Selasa, 19 November 2013

15 Muharram 1435 H - 17 Cap Gwee 2564

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Gubernur Pimpin Rakor Forkopinda Tingkatkan Stabilitas dan Wujudkan Tramtibmas Kalbar

Bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Drs Cornelis MH memimpin rapat Fasilitas Koordinasi Pimpinan Daerah yang di hadiri anggota dan tim Forkopinda Provinsi Kalbar, para Bupati/ Walikota, Danrem 121/ABW, Kapolres/Kapolresta dan Dandim seKalbar. Dihadiri pula pimpinan SKPD/Instansi Vertikal Provinsi Kalbar, Senin (18/11) pagi kemarin.

Borneo Tribune, Pontianak Dalam sambutanya Gubernur mengatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang antara lain meliputi koordinasi penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dengan dengan instansi vertikal dan administrasi vertikal di wilayah provinsi yang bersang-

kutan dan koordinasi penyelenggara pemeritah antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Kegiatan ini kata Gubernur Cornelis bertujuan untuk meningkatkan stabilitas wilayah yang mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Masyarakat. ....Ke Halaman -11

Rapat Paripurna DPRD Kalbar Molor

B uah Bibir Distrust Tantangan Berat Penyelenggaraan Pemilu 2014

Fraksi DPRD Sampaikan PU Fraksi-Fraksi Borneo Tribune, Pontianak Molornya pelaksanaan Rapat Paripurna di DPRD Kalbar semakin menjadi tradisi. Kalau sebelumnya, pelaksanaan Rapat Paripurna di DPRD Kalbar

KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan persoalan distrust (ketidakpercayaan) adalah tantangan terberat dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Hal itu disampaikannya di hadapan 500 lebih peserta, saat berorasi etik pada pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan ....Ke Halaman -11

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat memimpin rapat koordinasi Forkopinda di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Senin (18/11) FOTO : Hentakun

sempat molor 1 jam dan akhirnya ditunda karena Fraksifraksi di DPRD Kalbar telat menerima Dokumen Rancangan APBD Tahun 2014, Namun, Senin (18/11), rapat

Syarif Machmud A. Assegaf Ditetapkan Tersangka Penasehat Hukum SMA Assegaf Membantah

Jimly Asshiddiqie

Sepotong Keju SEOPOTONG KejuSetelah bepergian jauh, Nasrudin tiba kembali di rumah. Istrinya menyambut dengan gembira, ”Aku punya sepotong keju untukmu,” kata istrinya. ”Syukurlah,” kata Nasrudin, “Aku suka keju. Keju itu baik untuk kesehatan perut.” Tidak lama Nasrudin kembali pergi. Ketika ia kembali, istrinya menyambutnya dengan gembira juga. ”Adakah keju untukku ?” tanya Nasrudin. ”Tidak ada lagi,” kata istrinya. Kata Nasrudin, “Yah, tidak apa-apa. Lagipula keju itu tidak baik bagi kesehatan gigi.” ”Jadi mana yang benar ?” kata istri Nasrudin bertanya-tanya, “Keju itu baik untuk perut atau tidak baik untuk gigi ?” ”Itu tergantung,” sambut Nasrudin, “Tergantung apakah kejunya ada atau tidak.”o

Borneo Tribune, Pontianak Syarif Machmud Abdurahman Assegaf dinyatakan sebagai tersangka oleh Sat Reskrim Polresta Pontianak, terkait de-

ngan laporan sejumlah warga yang tinggal di rumah yang menjadi objek sengketa atas pemagaran yang terjadi di Gang Thaha II. “ Kita sudah menetapkan tersangka dalam kasus pemagaran yang terjadi di Gang Thaha II, yakni atas nama Syarif Machmud Abdurahman Rudi Priyanto, SH

: Telp. 0561 - 734280 : Telp. 0562 - 637000 : Telp. (0534) 31841 : Telp. (0565) 24222 : Telp. (0564) 2025280 : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

Kompol Heni Agus Sunandar

Penerimaan Pajak Kalbar Meningkat Tajam

PT. ANZON AUTOPLAZA Hubungi Sales Dyna: Adi Ndut : 0853 4859 4868 Dedy : 0852 5202 0069 Hengky : 0812 562 7166 Yusri : 0852 4508 4209

Indra (Sintang) : 0812 560 72700 Herry (Ketapang) : 0821 4807 6765/0856 5051 292 Zulkifli (Ketapang) : 0853 4740 1846/0856 5442 9682 Muslimin (Ketapang) : 0812 5482 8153 Joko (Ketapang) : 0852 4559 6936

tang APBD TA 2014 dilaksanakan di Balairungsari.

Rapat Paripurna DPRD Kalbar Terhadap Nota Penjelasan Gubernur dan Raperda ....Ke Halaman -11

Ikhwani: Masalah Ini Perlu Solusi Konkret

....Ke Halaman -11

Borneo Tribune, Pontianak Dengan adanya penambahan penerimaan pajak rokok di perkirakan Pendapat Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) akan meningkat tajam. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispemda) Provisi kalbar Taruli Manurung kepada wartawan saat ditemui usai ia mengikuti Rapat Fasilitasi Koordinator Pimpinan Daerah Kalbar di Hotel Kapuas Palace Pontianak. ”PAD kita akan meningkat tajam ya, karena ada penambahan penerimaan pajak dari rokok yang akan direalisasikan pada tahun 2014. Kenaikan ini

Hasilnya, rapat dihelat mulai pukul 10.03, Rapat Paripurna DPRD Kalbar dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Gubernur dan Raperda Ten-

Pengusaha Meubel Terancam Gulung Tikar

Adanya Penambahan Pajak Rokok

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispemda) Provisi kalbar Taruli Manurung.

Foto Slamet Ardiansyah/ Borneo Tribune

Pontianak Singkawang Ketapang Sintang Sanggau Landak

paripurna sempat molor lagi meskipun sudah dijadwal dalam undangan acara dimulai pukul 09.00. Hal ini dilakukan karena harus menunggu kourum, baru sidang dimulai.

dihitung total, diperkirakan PAD Kalbar dapat menembus angka Rp 1,4 Triliun kurang lebih,”ungkap Taruli Manurung, Senin (18/11) siang kemarin.

Kata Taruli, sedangkan PAD yang akan didapat Provinsi Kalbar dari pajak rokok sekitar 70 persen dari pajak rokok.

“PAD dari pajak rokok ini diperkirakan berkisar 70 persen dari pajak rokok Kalbar sebesar Rp 150 Milyar. Pajak rokok ini dari bagi hasil yaitu 70 persen untuk daerah dan 30 persen untuk pusat dengan perhitungannya disesuaikan ....Ke Halaman - 11

Borneo Tribune, Pontianak Perwakilan dari Asosiasi Usaha Meubel (AUM) Provinsi Kalbar menyambangi Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (18/11). Kehadiran mereka ke rumah rakyat guna menyampaikan aspirasi sekaligus mohon dukungan serta solusi konkret kepada wakil rakyat terkait persoalan yang mendera para pengusaha meubel di seantero ‘Bumi Borneo Barat’.

Ketua AUM Provinsi Kalbar, Jamaluddin mengatakan, ratusan pengusaha kecil dan menengah meubel di Provinsi Kalbar terancam gulung tikar (bangkrut).

Pasalnya mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan baku kayu untuk keperluan usaha mereka. Bahkan, sulitnya mendapatkan bahan baku kayu tersebut sudah berlangsung sekitar 5 bulan terakhir.

“Kita sangat resah dan takut dengan penangkapan yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap kayukayu yang kita beli, Ikhwani A Rahim

....Ke Halaman - 11

Promo J elang

Hadiah Akhir Tahu Langsu n n g *Syar at Ke tentua

n Ber lak

u

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara Selasa, 19 November 2013

Borneo T Tribune

2

Parpol Belum Serahkan Laporan Dana Kampanye Borneo Tribune, Sukadana Sampai pertengahan November, belum ada satu pun partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) yang menyerahkan laporan dana kampanye, kendati batas akhir pelaporan masih menyisakan waktu hingga 27 Desember mendatang. Hal tersebut diakui komisioner KPU Efian Noer yang menangani Pokja Kampanye beberapa waktu yang lalu di sela kegiatan sosialisasi di Kecamatan Pulau Maya. ”Belum ada satu pun yang menyerahkan laporan,” kata Efian Noer. Seperti diketahui, tahapan pemilu pasca penetapan pasangan calon adalah dimulainya fase kampanye peserta pemilu. Proses kampanye merupakan bagian penting dalam tahapan proses pemilu. Tahapan kampa-

nye merupakan ruang yang dapat dimaksimalkan oleh peserta pemilu dalam hal ini partai politik untuk mulai menawarkan visi, misi dan gagasan dalam kontek untuk merebut hati pemilih dalam kepantingan pemilu 2014 kedepan. Namun pada aspek lain, proses kampanye tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit dalam membangun proses keterpilihan tersebut.

Pada konteks inilah maka titik rawan yang potensial muncul berkaitan dengan potensi-potensi penyimpangan para parpol peserta pemilu dalam mengumpulkan modal kampanye. Mengacu pada ketentuan Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu legislatif, pengaturan dana kampanye diatur khusus dalam regu-

T AJUK Kabar Buruk dari Jakarta Kita mendapatkan kabar buruk dari Jakarta. Setidaknya itulah kesan kita ketika membaca berita tentang tidak adanya dana ADB untuk perbaikan jalan di Sanggau tahun 2013 ini.

Kabar itu kita anggap buruk karena sebelumnya kita sangat berharap agar ada dana yang dicadangkan untuk perbaikan jalan di sekitar Sanggau. Saat ini, jalan yang menghubungkan Pontianak-Sanggau dalam keadaan rusak parah.

Kubangan lumpur terjadi di mana-mana. Kolam menganga di tengah jalan.

Jalan yang rusak telah menimbulkan masalah yang besar pada masyarakat. Ekonomi terhambat.

Mobilitas terbatas. Kerugian paling nyata adalah lubang-lubang ini sering mencelakakan. Beberapa kali diberitakan kendaraan bermuatan tumbang di jalan yang berlubang.

Jalan yang rusak sudah dilaporkan. Janji perbaikan sudah disampaikan. Namun, janji tidak cukup memuaskan asa masyarakat kali ini. Masalahnya janji sudah terlalu sering disampaikan dan sudah lama didengar. Kini, masyarakat memerlukan bukti. Bukti paling nyata adalah masyarakat mau jalan yang berlubang ditambal. Jalan yang rusak diperbaiki. Lantas, lalu lintas yang terkendala menjadi lancar dan mudah.

Apakah kita akan berdiam diri setelah mendengar kabar buruk itu? Seharusnya tidak. Kita tidak mungkin pasrah dan mengalah pada ‘takdir’. Masalahnya, apa yang terjadi sekarang sudah terlalu lama dan keadaannya semakin parah. Tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa penanganan jalan Negara itu harusnya masuk dalam paket darurat. Bukan perbaikan normal.

Kita percaya bahwa selalu ada cara yang bisa diambil oleh pemerintah jika mereka mau. Atas nama keadaan darurat, ada dana darurat yang bisa digunakan. Atas nama darurat pasti ada kebijakan yang bisa diambil.

Oleh sebab itulah sekarang masalah sebenarnya adalah bagaimana upaya kita menunjukkan kepada pengambil keputusan bahwa persoalan jalan yang rusak parah ini sudah pada tingkat darurat? Bagaimana cara kita membuat agar mereka percaya? (*)

S

ENGET

Anggota Dewan Sanggau membawa kabar, tidak ada dana ADB untuk jalan di Sanggau yang rusak parah Tak ada ADB, dana darurat gimana?

Bang Tribune

· Wartawan, Kontributor, Intensive Programme and Freelancer “ Borneo Tribune” selalu di bekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima / meminta apapun dari narasumber · Setiap artikel atau tulisan berupa laporan kegiatan, cerita pendek, surat pembaca, puisi dan resensi yang dikirim ke redaksi hendaknya di ketik dengan spasi rangkap, maksimal 500 kata, ditandatangi dan disertai identitas ( No Telp / Fax jika ada ) dikirim ke alamat borneotribune@yahoo.com atau yusriadii@yahoo.com.

Terimakasih

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

lasi ini, diantaranya mengatur tentang, sumber sumbangan, batasan sumbangan dan kewajiban untuk me-

lakukan pelaporan dan audit atas dana kampanye. ”Kami sudah menyiapkan berkas terkait daftar formu-

lir isian yang dapat dijadikan dasar dalam pelaporan, lanjut Efian Noer.

Namun demikian, KPU

tetap melakukan upaya pemberitahuan baik resmi dengan melayangkan surat maupun dalam kesempatan

lain, hal itu sebagai salah satu upaya pemaksimalan pelaksanaan tahapan pemilu yang baik. (DL).

2013, Infradades Bangun Jalan 6 Km Lebih Borneo Tribune, Sukadana Bukan kerja yang ringan jika 6,795 km jalan dibangun dengan dana masyarakat.

Namun begitulah data yang dirilis oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDP-KB) sebagai salah satu realisasi pembangunan yang dilaksanakan dengan dana Infrastruktur Dana Desa (Infradades) tahun 2013 hingga ujung semester terakhir tahun ini.

Selain pembangunan atau penimbunan jalan itu, juga terdapat bukti serapan dana tersebut yang diperuntukan untuk infrastruktur lainnya seperti jembatan dan jalan rabat beton sepanjang 1181,3 Km, pembangunan posyandu 22 unit, penampungan air hujan 804 buah, normalisasi saluran sepanjang 8,220 km, barau 39 meter, pembangunan jembatan bahan kayu baru sebanyak 30 unit dengan panjang berfaeasi, pipanisasi air bersih sepanjang 1,260 km, sumur bor 9 titik.

Dikatakan Kepala BPMPDP-KB Drs. Waliman dari data yang sudah tersaji tersebut masih terdapat data yang belum masuk yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian sehingga jumlahnya masih dapat bertambah. ”Ada 10 desa yang belum

Opini Oleh Hendraswati* Belajar sejarah identik dengan belajar objek di masa lampau. Belajar sejarah adalah belajar fakta. Cerita sang guru akan menggiring alam pikiran anak-anak menggembara ke alam dan peristiwa yang sudah lama terjadi. Jalannya peristiwa, nama tokoh dan angka tahun mewarnai kisah sejarah yang disampaikan.

Sungguh pelajaran seperti ini bagi sebagian pelajar akan sangat membosankan.

Apalagi dengan tambahan buku-buku yang banyak menampilkan peristiwa masa silam dengan narasi yang jauh dari kata populer.

Namun anak dituntut harus hafal dan mengerti.

Adakah metode yang paling cocok dan tepat untuk belajar sejarah yang dilakukan oleh seorang guru agar anak-anak didiknya tertarik belajar sejarah yang kenyataannya memang menjenuhkan?

Belajar sejarah sambil berwisata atau berwisata sambil belajar sejarah. Sudahkah menjadi trend di kalangan pelajar di Kalimantan Barat? Kalau sudah, mungkin bisa dirasakan manfaatnya, paling tidak bisa dirasakan bedanya apabila

Salah satu infrastruktur yang dibangun melalui dana infradades yang dikerjakan oleh masyarakat tanpa melalui tender proyek, dimana semua dilaksanakan oleh dan diawasi juga oleh masyarakat. FOTO: Abdul Khoir/ Borneo Tribune

menyampaikan data terkini, namun mereka tinggal menyelesaikan data administrasi,” kata Waliman, Senin(18/11). Desa yang belum tergambar volume satuan pembangunan baik panjang jalan, jembatan dan sejenisnya seperti Desa Riam Berasap Jaya, Desa Simpang Tiga, Desa Penjalaan, Desa Nipah Kuning, Desa Teluk Melano, Desa Sui Mata-mata, Desa Padu Banjar, Desa Banyu Abang, Desa Podorukun, Desa Tanjung Satai dan Desa Betok Jaya.

Selai desa tersebut, pada tahun 2013 terdapat desa yang tidak dapat kucuran

dana Impradades, lantaran pada periode sebelumnya, desa-desa tersebut belum menyerahkan laporan penggunaan anggaran sehingga sebelum laporan diserahkan maka BPMPDP-KB tidak mengeluarkan anggaran untuk tahun berikutnya.

Desa yang tidak menerima kucuran dana adalah Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya tidak menyampaikan laporan tahap 2 tahun 2012 dan Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir tidak sampaikan proposal 2013. ”Untuk yang tidak menyampaikan laporan kita akan koordinasikan di mana titik kelemahan, jika

memang ada kesalahan maka akan dilimpahkan ke inspektorat dengan dikeluarkannya laporan hasil pemeriksaan (LHP), jika tidak ada tindak lanjut, maka desa melalui pengguna anggarannya itu dapat diajukan dengan proses hukum,” sambungnya.

Hingga tahun 2013, belum ada satupun desa yang dilaporkan ke proses hukum terkait penyalahgunaan anggaran, karena dalam tahap pengusulan berupa proposal hingga pekaporan, tim dari kabupaten selalu mendampingi bahkan terkesan jemput bola.

Hal tersebut selain komit-

men bersama untuk mempercepat proses percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan sehingga harapan dapat semaksimal mungkin tercapai.

Dari tahun ke tahun program Inpradades yang untuk Kalbar baru KKU yang pertama kali kabupaten melaksanakan dan di Indonesia yang kedua setelah di Bogor, angka serapan cukup maksimal, bahkan anggaran Rp. 5 miliar setiap tahunya hanya sedikit yang tidak terserap dan itupun lantaran keterlambatan administrasi saja.(DL)

Wisata Sejarah Bagi Pelajar belajar sejarah dari buku dan duduk manis mendengarkan cerita guru. Namun kalau belum, sepertinya model atau metode belajar sejarah seperti itu bisa dicoba.

Wisata dapat diidentikkan dengan jalan-jalan atau perjalanan. Apabila dalam perjalanan yang dikunjungi adalah objek-objek sejarah, tentu pelajaran sejarah yang akan di dapat. Kalau hal itu benar, anah-anak sekolah yang mengadakan wisata sejarah, alangkah banyaknya pelajaran sejarah yang didapat dari jalan-jalan tersebut. Apakah metode pembelajaran sejarah seperti bisa efektif mengingat sang guru harus membawa anak-anak ke luar ruangan dengan alokasi waktu (jam pelajaran) yang sangat terbatas? Tentu sang guru yang bisa mengaturnya.

Seperti diketahui, bahwa pelajaran sejarah di segala jenjang pendidikan banyak diwarnai dengan peristiwa sejarah dari skala nasional.

Sementara itu, sejarah dengan skala lokal jarang ditemui. Kalaupun ada, sejarah lokal menempati porsi yang sangat sedikit. Atau bahkan pelajaran yang sifatnya kedaerahan dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal yang memang

porsinya sangat terbatas.

Namun apapun namanya, sejarah nasional atau sejarah lokal adalah bidang pengetahuan yang harus sama-sama dipelajari, dimengerti dan dipahami disamping pengetahuan-pengetahuan yang lain.

Dalam lingkup yang kecil, tujuan wisata sejarah di daerahnya adalah bentuk konkrit dari pengenalan sejarah dan budaya lokal yang ada di daerahnya sendiri sebelum mengenal sejarah nasional. Anak didik diajak untuk mengenal dan memahami peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerahnya sebelum mengetahui peristiwa sejarah di luar sana.

Anak dikenalkan tokoh-tokoh pejuang di daerahnya sebelum mengenal tokoh-tokoh nasional. Dengan demikian dalam pikiran anakanak akan tertanam rasa kebanggaan terhadap daerahnya.

Apabila kita membicarakan sejarah lokal Kalimantan Barat, mungkin Kota Pontianak sendiri banyak menawarkan pengetahuan yang berhubungan dengan kesejarahan. Salah satu contoh adalah tugu atau monument Perintis Kemerdekaan yang terletak di simpang Universitas Tanjungpura

atau yang lebih dikenal dengan nama Tugu Degulis.

Dari objek yang satu saja, anak sudah dapat diajarkan berbagai topik, mulai dari tokoh pejuang daerah, peristiwa sejarah sampai pada sifat kepahlawanan. Belum lagi objek atau tempat yang dinamakan museum. Museum merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan sejarah maupun budaya masa lampau. Dari benda-benda koleksi museum, anak didik bisa belajar apa saja yang berkaitan dengan sejarah maupun budaya. Begitu pula dengan objek-objek yang lain seperti keraton, masjid lama, ataupun yang lainnya.

Bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah, tidak usah khawatir dan pesimis. Objek wisata sejarah di daerah tidak kalah pentingnya dengan objek wisata sejarah yang ada di ibukota provinsi (Pontianak). Sebagai contoh, pelajar di Kabupaten Sambas dapat berkunjung ke Keraton Sambas dan Masjid Jami’. Di objek itu siswa dapat mempelajari tentang sejarah kedatangan Islam di Sambas, sejarah kerajaan Sambas dan tokoh-tokoh atau raja-rajanya dan masih banyak yang da-

pat dipelajari. Begitu pula di Singkawang, di Ketapang, Sintang maupun kabupaten lainnya yang semuanya memiliki sejarahnya sendiri-sendiri.

Kiranya dengan biaya yang murah anak-anak akan mendapat beberapa manfaat dari model pembelajaran seperti ini. Selain dapat menimbulkan semangat dan minat belajar bagi anak-anak, terutama belajar sejarah, metode belajar seperti ini juga menyenangkan, karena selain sifatnya berjalan-jalan atau berwisata, di sisi lain banyak memperoleh pengetahuan dari objek yang dikunjungi. Lebih-lebih apabila dari metode wisata sejarah ini akan dapat menimbulkan kebanggaan anak akan daerahnya sendiri yang pada gilirannya akan menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi. Dan manfaat yang terakhir inilah memang tujuan utama motode pembelajaran sejarah seperti ini. Semoga metode seperti ini kemudian menjadi trend oleh para guru sejarah.

Hendraswati P eneliti pada Balai Pelest arian Nilai Budaya Pontianak

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, Syam Abubakar, M Taufik, Fery Adeputra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: www.borneotribunecom Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, (Wakil Manajer) Supriyanto, Rustam. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Selasa, 19 November 2013

Serba Serbi

Borneo T Tribune

3

Akibat Penambangan, Air Sungai Semanis Berwarna Kuning Keruh Borneo Tribune, Sambas.

Sungai Seminis Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas setiap harinya mengalirkan air yang kabut dari hulu-hulu sungai mengalir ke Sungai Sambas Besar.

Yang mana di Hulu sungai tersebut terdapat aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin.

Salah satu Pemuda warga Desa Sebatu Sulaiman mengatakan , “ Sungai ini sungai Seminis yang mana bisa kita lihat setiap hari sungai ini terjadi arus pasang surut, air sungai dari sungai sambas besar dan sungai Seminis ini, tapi kita lihat tidak pernah airnya mengalirkan air sungai yang bersih, setiap harinya selalu kabut, untuk jangka pendek kita lihat sungai seminis ini sudah tidak dapat di gunakan airnya karna warnanya sudah berubah menjadi warna kuning dan untuk mandi badan menjadi gatal , apalagi jangka panjang yang mana

kita lihat air ini mengalir ke sungai sambas besar,” ujarnya. Ia sangat berharap sekali kepada pemerintah daerah dan pihak – pihak terkait dapat mencarikan solusi agar sungai ini tidak mengalirkan air yang kabut, dan penambang emas di hulu sungai tersebut tetap tidak hilang pekerjaannya ataupun ada alternative lain yang penting mereka bekerja dapat menafkahi keluarga,” harapnya.

Masih menurutnya sebagaimana kita ketahui air sumber kehidupan yang harus kita pikirkan untuk jangka panjang, suatu kegiatan jangan sampai mengorbankan kepentingan umum sebagaimana kita ketahui air ini mengalir ke sungai – sungai sambas besar. Apa lagi sumber air PDAM sambas dari sungai sambas besar , sekarang air PDAM masih bisa digunakan untuk mandi dan sebagainya tapi untuk minum kita tidak berani walaupun airnya kelihatan bening,

yang kita takutkan generasi-genaris yang akan datang tidak akan lagi dapat menikmati air sungai sambas baik besar maupun sungai kecil, jadi kata pepatah sesal dulu pendapatan sesal kemudian tiada berguna, maka dari itu lebih baik kita harus segera dapat mencegahnya, mencari solusi untuk sungai itu dapat di pulihkan salah satu caranya hentikan aktivitas yang membuat sungai tersebut menjadi kabut, dan setau saya sungai setelah beberapa waktu dapat memulihkan dirinya tapi kalau tidak dihentikan aktivitas yang membuat sungai seminis berwarna kuning ini sampai kapanpun tetap tidak bisa memulihkan dirinya dan berdampak pada sungai-sungai sambas kecil lainnya bahkan sungai sambas besar karna air nya mengalami pasang surut yang mengalir ke sungai sambas besar maupun kecil lainya,” harapnya.(Rul)

Salah seorang pemuda warga Sebatu Kecamatan Sebawi Sulaiman menunjukan sungai Seminis yang setiap harinya mengalirkan air berwarna kuning kabut. Sabtu ( 16/11/2013 ).

Beri Warna Unit Kerja Wujudkan Pelayanan Prima Borneo Tribune, Sambas Sekretaris Daerah Kab Sambas, Drs H Jamiat Akadol MSI MM, meminta seluruh pimpinan unit kerja membuat langkah nyata mewujudkan reformasi birokrasi di Kab Sambas. Dia memberikan warning terutama bagi Aparatur pada tingkat pimpinan eselon terbawah hingga yang tertinggi. Jamiat menginginkan, salah satu yang diharapkan dari mereformasi birokrasi yakni terwujudnya pelayanan publik yang prima dapat diwujudkan di Bumi Terpikat Terigas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013, Kab Sambas kata dia menjadi salah satu kabupaten yang menjadi pilot project reformasi birokrasi.

Karenanya, pada penutupan diklat pim 4 tahun 2013 di Gedung Diklat Kab Sambas, Senin (18/11), Sekda meminta kepada pejabat eselon IV tersebut memberi perhatian lebih pada upaya pemda dan pimpinan daerah mewujudkan reformasi birokrasi.

lusi pemecahannya. Dituturkan dia, masukan maupun kritik membangun dari masyarakat sangat jelas diperlukan dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi menuju kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya pelayanan publik yang prima.

Mantan Kadis Pendapatan Daerah Kab Sambas ini mengharapkan para peserta diklat pim 4 itu mampu memahami konsep asas sebagai pimpinan. Jamiat menekankan pentingnya para PNS termasuk para pimpinan eselon mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi memiliki kemampuan meningkatkan kompetensi diri dan memaPembacaan Executive Summary Kertas Kerja Angkatan ( KKA) peserta Diklatpim Tk.IV di Kabupaten Sambas Tahun 2013 oleh Ali Rahman, SP,M.Si. Selaku Ketua Kelas “Jangan Reformasi Birokrasi itu hanya menjadi selogan atau hanya sebatas pengertian lisan saja, harus kita buktikan dengan aksi nyata, ubah budaya kerja kita yang salah dengan pola pikir kerja yang maju, yang memiliki semangat melayani bukan untuk dilayani,” tegas

dia. Sekda meminta, upaya pemda kab sambas mewujudkan Reformasi Birokrasi didukung seluruh lapisan masyarakat kab sambas. Diharapkan Jamiat, jangan sampai upaya yang telah dilakukan pemda dalam hal ini hanya mampu dikritisi secara negatif tanpa ada so-

cmyk

hami bidang tugas masingmasing.

“Peningkatan Kompetensi diri dan pemahaman terhadap bidang tugas masing-masing sangat diperlukan demi mewujudkan reformasi birokrasi, ini menjadi hal awal yang harus dimiliki para pimpinan dan aparatur pemerintahan, InsyaAllah kita bisa mewujudkan reformasi birokrasi mewujudkan kesejahteraan rakyat dimana salah satunya terwujudnya pelayanan publik yang prima,” harap dia.

Drs. Nurpinarto, MH Kepala BKD Kab Sambas mengatakan senada dengan Sekda.

Permasalahan aparatur kab sambas saat ini selain dari

organisasi tata laksana yang gemuk, buruknya pelayanan prima, hingga aparatur birokrasi yang tidak berkompeten. Karenanya, dia mengingatkan para peserta diklat pim 4 sekembalinya ke unit kerja masing-masing, mampu memberikan warna positif. “Ubah prilaku yang salah, mari kita biasakan hal yang benar, jangan membenarkan hal yang salah dan sudah terbiasa,” ungkap Mantan Kadis Pendidikan Kab Sambas. Nurpinarto meminta aparatur pegawai melayani dengan hati, bukan melayani sesuka hati saja.

Menurutnya penilaian peserta diklat ditentukan dari

penilaian sikap dan perilaku kepemimpinan sebanyak 40% yakni kedisiplinan 10%, integritas 10%, Etika 10%, kemudian kerjasama 5% dan prakarsa 5%. Untuk penguasaan materi dengan poin 60% yaitu hasil ujian akhir 25%, KKP 15%, kemudian KKK 10% serta OL 10%. “ Penentuan kualifikasi kelulusan ditentukan oleh beberapa penilaian yakni sangat memuaskan mempunyai skor 92,5100, memuaskan dengan skor 85,0-92,4, kemudian baik sekali dengan skor 77,5-84,9, Baik dengan skor 70,0-77,4 serta tidak lulus mendapatkan skor dibawah 70,0. “ jelasnya.(Rul)

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo T Tribune

Selasa, 19 November 2013

4

Waspadai WNA Ilegal Masuk Indonesia Menurut Kombes Pol Hasanuddin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pengawasan serta mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan WNA, seperti yang terjadi beberapa bulan lalu, kemudian masuknya peredaran narkoba ke Indonesia yang dilakukan oleh WNA di Kalbar ini.

“ Kami berkoodinasi dengan Imigrasi dan Kemenkum dan Ham, guna melakukan pengawasan WNA yang masuk di Kalbar secara Ilegal, guna masuknya WNA ini tidak melakukan tindak kejahatan di Indonesia, khususnya di Kalbar,” jelas Kombes Pol Hasanudin.

Kata Kombes Pol Hasanudin, bukan hanya berkoordinasi, pihaknya de-

ngan Imigrasi juga sudah memetakan sejumlah titik rawan masuknya WNA, untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. “ Pengawasan terhadap WNA sangat perlu, mengingat Indonesia merupakan pintu masuk yang terbuka luas bagi para imigran yang legal maupun ilegal, apalagi Kalbar sendiri berbatasan langsung dengan Malaysia, Oleh karena itu penga-

wasan harus dilakukan dengan lebih seksama,” jelasnya lagi.

Wakapolda juga mengatakan, Indonesia, khususnya Kalbar harus mampu mampu mengawasi setiap WNA yang keluar masuk ke Kalbar. sehingga orang yang keluar masuk berstatus WNA itu betul-betul ada manfaatnya bagi Indonesia, baik datang sebagai wisatawan atau meng-

CMYK

Warga Transmigran Terentang Antusias Sambut PATRI Borneo Tribune, Terentang Sebagai wadah berhimpun putra-putri transmigran yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, PATRI memiliki peran dan fungsi strategis untuk mendukung program pemerintah. Dengan jaringan organisasi dan kinerja yang maksimal dari pengurusnya, Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) berupaya memberikan kontribusi positif, tak terkecuali di Kalimantan Barat.

Tak heran jika saat ini kehadiran PATRI di Kalbar medapat respon positif dari warga transmigran, baik lokal maupun yang berasal dari luar pulau. Seperti yang juga terlihat pada saat pelantikan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PATRI Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (16/11) malam lalu. Ratusan warga tampak antusias menghadiri acara pelantikan yang dilaksanakan di Balai Desa Sungai Radak I, Kecamatan Terentang tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPD Kalbar, Imam Muhadi mengajak Pengurus DPAC PATRI Kecamatan Terentang untuk langsung merancang program-program kerja yang bisa dinikmati langsung dengan oleh warga transmigran. Selain itu Imam

juga mengingatkan pengurus PATRI Kecamatan Terentang untuk meningkatkan persatuan dan silaturahmi dengan warga sekitar. Sesuai dengan visi dan misi PATRI sebagai perekat persatuan dan kesatuan warga.

“PATRI ini bukan hanya milik satu suku atau golongan, Ia milik semua lapisan masyarakat dan golongan. Bukan milik orang Jawa saja, di PATRI ada orang Dayak, orang Melayu, Bugis dan macammacam. Jadi jangan tersekatsekat dan terkotak-kotak,” pesan Imam.

Pada kesempatan ini Imam juga berpesan kepada warga transmigran yang ada di Terentang untuk tidak mudah mengeluh dan menyerah. Sebagai warga transmigran yang sudah terbiasa menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan, semestinya harus tetap semangat dan antusias untuk merubah keadaan dan memperbaiki kehidupan.

“Sebagai warga trans kita sudah biasa hidup dalam kondisi serba sulit. Makan ikan asin PKI (ikan asin tanpa kepala), jalan berkilo-kilo dan berbagai kesulitan-kesulitan hidup lainnya. Tapi ingat, kita harus tetap punya fighting spirit,” ajak Imam kepada warga yang hadir.

Ketua DPAC PATRI Keca-

Ketua Umum DPD PATRI Kalbar, Imam Muhadi memberikan bantuan kepada perwakilan tokoh masyarakat bertepatan dengan kegiatan Pelantikan DPAC PATRI Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya. Foto Budi Rahman/Borneo Tribune Eko, warga Sungai Radak II lebih eksis dan bermanfaat matan Terentang, Sumardi mengaku senang dan berteribagi banyak orang,” ujar Ketua mengaku salut dan bangga dema kasih kepada pengurus PATRI yang juga menjabat sengan eksistensi PATRI Kalbar DPD PATRI Kalbar yang berbagai kepala desa ini. yang selalu aktif dan enerjik kenan hadir melantik dan meSelain menghadiri dan melaksanakan program dan nyelenggarakan kegiatan sosimelantik Pengurus DPAC kegiatan hingga ke pelosok wial di daerahnya. Menurutnya PATRI Kecamatan Terentang, layah. Ia berjanji akan memkegiatan seperti ini sangat diKetua DPD PATRI dan rombawa PATRI di daerahnya berbutuhkan warga di daerahnya. bongan juga menggelar acara lari lebih kencang dan bertin“Terima kasih kepada Penghiburan dan pengobatan misdak lebih konkrit demi masyaurus DPD PATRI Kalbar yang sal untuk warga kecamatan rakat di daerahnya. telah menggelar acara hiburyang cukup terisolir ini. Sela“Kita bersyukur hari ini Kean dan pengobatan massal di ma dua hari, warga merasa tertua Umum DPD PATRI Kaldesa kami. Mudah-mudahan hibur dan terbantu dengan kebar berkenan hadir langsung acara seperti ini bisa dilaksagiatan yang diselenggarakan melantik kita. Kami berharap nakan lagi,” ujar Eko berharap.

DPD PATRI Kalbar ini. ke depan PATRI bisa semakin

Atasi Masalah Pengupahan

Disnaker Akan Sisir Perusahaan di Lapangan Borneo Tribune, Pontianak Penerapan Upah Minimun Kabupaten/kota tahun 2013 di Provinsi Kalbar hingga di penghujung tahun ini tidak ada permasalahan. “ Kalau sebenarnya, kita melihatnya itu memang benar kalau dikatakan ada pengaduan dan penundaan saya bilang itu tidak ada. Jadi pelaksanaan tahun 2013 itu lancar. Tapi kita tidak tahu kelancarannya seperti apa. Karena terkadang buruh ini tidak mau mengadu dan tidak mau menyampaikan kepada kami karena takut di PHK dan takut dimari pimpinan perusahaan. Nah ini yang kita cari di tahun 2014,”tutur Kepala Dinas Tenaga Kerja Provisi Kalbar Haris Harahap kepada war-

tawan saat ditemui, dirinya mengikuti Rapat Fasilitasi Koordinator Pimpinan Daerah di Hotel Kapuas Pelace Pontianak, Senin (18/11) siang kemarin. ”Harapan kami pata tahun 2014 ini memang kami. Harus betul-betul, bukan kami minta pengaduan lagi tapi kami harus langsung kelapangan. Artinya langsung menyisir langsung ke perusahaan-perusahaan. Kepada mereka akan kita bukan semacam kotak pos atau memberikan nomor HP agar mudah menghubungi kami. Ini dimaksud agar buruh bersangkutan dapat langsung melakukan pengaduan melalui HP karena tidak mau diketahui identitasnya kami

berkan nomor HP saya atau para pwngawas ketenaga kerjaan Kabupaten/ Kota di wilayahnya masing masing,” ujarnya.

Sehingga menurut Haris, harapnya bila para buruh ini atau pekerja tampa identitas pun dia bisa ngomong, “Kadang-kadangkan menunjukan identitasnya saja takut, seolah-olah tidak ada perlindungan. Dan dari pihak perusahaanpun kadang-kadang tidak tahu. Bahwa memberi upah yang layak dan sesuai dengan ketentuan pemerintah itu yang ditetapkan Gubernur tersebut ada amal,”ujarnya.

Perusahaan didalam memberikan upah itu disesuaikan dengan prestasi kerja dan

produktifitas kerja. Upah yang rendah, itukan bukan lagi semacam iming-iming belaka.

Dan masalah pemberian upah haruslah yang layak, apa bila tidak berarti akan mengendorkan semangat kerja karyawannya sendiri. Namun jika perusahaan tersebut memberikan upah yang layak, maka produktifitas karyawan juga meningkat dan hasil kualitas kerja juga naik artinya perusahaan itu sendiri yang untung. Nah itu yang selama ini tidak bisa dipikirkan oleh perusahaan.

Walau dengan keterbatasan tenaga pengawas dalam proses pemberian upah perusahaan kepada karyawan akui Haris Harahap, pihaknya dengan 15 orang tenaga peng-

awas se-Kalbar ini telah memiliki siasat.

Ia juga memgakui pihakya belum berani menetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Kalbar. “UMK kita ini belum di tetapkan Gubernur jadi saya belum berana memyebutkan angkanya.

Nanti bila telah ditetapkan maka kami akan segera menerapkannya paling lambat akhir Desember. Biarpun Bupati atau Walikota telah mensetujui UMK tapi belum disetujui Gubernur. Maka UMK tersebut belum bisa ditetapkan. Setelah di tanda tangani Gubernur barulah UMK ditetapkan dan yang jelas diatas UMP yang telah ditetapkan sebesar Rp.1,380.

000,” pungkasnya. (Slt)

investasikan uang.

Lebih jauh lagi Wakapolda juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kalbar, untuk ikut memantau daerahnya masing – masing, dan jika memang ada keberadaan orang asing atau WNA serta aktifitasnya mencurigakan, masyarakat diharapkan segera melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian.

Sementara itu pemberitaan sebelumnya, Polda

Kalbar telah berhasil mengamankan 70 orang WNA asal China dan Taiwan, di empat rumah yang terletak di Kota Pontianak, di mana keempat rumah tersebut dijadikan WNA sebagai tempat persembunyian, bukan hanya itu 70 WNA ini juga melakukan tindak kejahatan Cyber Crime dengan korbanya adalah warga negara mereka sendiri. (Zrn).

Final Kejurda Dragrace Pukau Penonton Surianto Juarai Klas Bergensi 650 cc

Borneo Tribune, Kubu Raya Surianto dari PT Daya Motor berhasil menjuarai kelas paling bergengsi drag race klas 650 cc dengan mencatatkan waktunya 00.07.869 disusul Dede Sandy dan Muhammad Ali masing- masing 00.08.074, 00.08.080 dimana ketiganya berasal dari Pontianak dalam Kejurda Drag Race Kalbar yang diselenggarakan di Hanggar Lanud Supadio, Minggu (17/11).

Final kejurda drag race Kalbar memukau perhatian tidak hanya dari Kota Pontianak tetapi juga masyarakat dari luar pontianak. Acara yang berlangsung dari pagi sampai dengan sore hari ini diikuti timtim yang rela datang dari luar untuk membuktikan ketangguhan kuda besinya di lintasan balap hanggar Lanud Supadio.

Komanda Lanud Supadio Kolonel Pnb Novyan Samyoga,

menyatakan apresiasi yang tinggi atas dilaksanakannya kejuaraan di Lanud Supadio ini. “Mudah-mudahan dengan acara drag race ini, kita bisa memfasilitasi mereka yang hobi memacu adrenalin agar tidak kebut-kebutan di jalan raya yang bisa membahayakan orang lain,” kata Kolonel Pnb Novyan Samyoga.

Dikatakannya, di arena ini, para pembalap harus membuktikan diri agar bisa berprestasi, bukan tidak mungkin nantinya acara ini menjadi batu loncatan untuk mengikuti ajang kejuaraan yang lebih besar lagi.

“Antusiasme masyarakat yang sangat besar terhadap kegiatan ini, karena olahraga otomotif khususnya drag race jarang sekali di selenggarakan dimanapun terlebih lagi di Taxiway Lanud Supadio,” jelasnya. (Lay).

Sampah Rumah Tangga Tertinggi Borneo Tribune, Pontianak Bicara soal sampah, tidak ada habis-habisnya. Selalu akan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama di Kota Pontianak yang sangat padat setiap harinya volume sampah. Beberapa upaya pemerintah terus dilakukan. Dengan menyediakan tempat pembuangan sampah, sampai armada angkut sampah dan petugas kebersihan yang bekerja keras memperindah wajah kota. Namun, hal itu masih belum optimal.

Lantaran kesadaran cinta terhadap lingkungan belum merata di kalangan masyarakat. Plt Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Zulkifli menyebutkan hingga saat ini, sampah rumah tangga masih menjadi penyumbang tertinggi volume sampah dan pencemaran di Kota Pontianak.

Zulkifli menjelaskan, volume sampah turut mempengaruhi terhadap lingkungan yang sehat.

Karenanya, dalam penyuluhan yang dilakukan BLH Kota Pontianak beberapa hari lalu, Zulkifli sangat menekankan menjaga kebersihan lingkungan. Misal dengan menanami pekarangan dengan tumbuhan produktif.

Pada tanaman tersebut menurut Zulkfili dapat dimanfaatkan pembuangan sampah yang dapat menyuburkan tanaman.

“Tentu, dilakukan pemilahan dulu. Mana yang sekiranya dapat bermanfaat buat tumbuhan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebersihan Kota Pontianak Utin Srilena saat dihubungis siang kemarin menjelaskan, meski volume sampah di Kota Pontianak terbilang tinggi, namun dapat teratasi dalam masalah pengankutan dari TPS ke TPA. Setiap pagi, tenaga kebersihan Kota Pontianak selalu ditargetkan dapat menyelesaikan sampah yang bertumpuk di TPS-TPS. “Sejauh ini, sampah selalu terangkut. Dengan tenaga yang ada, sampah dapat teratasi,” ujarnya kemarin. Utin Srilena menyebutkan, pemerintah Kota Pontianak hingga saat ini memiliki 35 armada angkutan sampah dengan 191 tenaga kebersihan.

Jumlah tersebut terus beroperasi di seluruh titik-titik di Kota Pontianak. “Bukan hal yang aneh, kalau menemukan tenaga kebersihan bekerja malam hari. Di tengah kita asyik lelap tidur, mereka bekerja untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat,” ungkapnya. Utin Srilena menambahkan, dari 35 armada angkutan sampah, hanya 32 armada yang bergerak aktif. Sedangkan 3 armada lainnya, difungsikan bekerja secara bergantian dan oplosan. (Uby)

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS : TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS

Pontianak Rasau Singkawang Ketapang Sintang BM Sintang Pinoh Putussibau Anugrah Sekadau Merdeka Motor PTK Tepuai

: 0853 : 0853 : 0823 : 0852 : 0812 : 0852 : 0813 : 0821 : 0813 : 0821 : 0813

9320 9355 5178 4594 5746 5260 4557 5125 4540 5030 4528

2778 5508 4446 6118 6666 1948 8321 9567 2238 6989 6562

CMYK

Borneo Tribune, Pontianak Terkait kedatangan WNA asal China dan Taiwan di Kota Pontianak, dan melakukan aksi kejahatan Cyber Crime, Wakapolda Kalbar Kombes Pol Hasanuddin, menekankan pentingnya pengawasan terhadap masuknya orang asing ke Indonesia untuk berbuat kejahatan, apalagi WNA tersebut masuk ke Indonesia secara Ilegal.

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Selasa, 19 November 2013

5

Sejak Pengalihan ke Kabupaten Pontianak

25 Tahun Parit Mambo Tak Tersentuh Pembangunan Borneo Tribune, Mempawah Masyarakat Desa Wajok Hulu, Dusun Telok Dalam, Parit Mambo, Kecamatan Siantan, merindukan sentuhan pembangunan. Hal ini, disampaikan langsung warga kepada Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, saat melaksanakan reses, Minggu (17/11), kemarin, Ketua RT 001, Parit Mambo, Awalludin mengatakan sejak 25 tahun wilayah Parit Mambo setelah Kota Pontianak dialihkan di Kabupaten Pontianak, be-

lum sama sekali tersentuh pembangunan. Bahkan belum pernah salah satupun pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pontianak, baik legislatif dan eksekutif berkunjung di wilayah mereka.

“Baru tahun 2013 ini, tempat kami disentuh pembangunan jalan rambat beton, dengan dana sebesar Rp 200 juta. Sedangkan dari 25 tahun, sama sekali belum tersentuh sama sekali,” katanya.

Bahkan Awalludin menjelaskan wilayah Parit Mambo, tidak memiliki akses jalan menuju pusat pe-

merintahan desa. Dimana akses jalan melalui wilayah Kota Pontianak, Jalan 28 Oktober. Selain itu, saran pendidikan baik SD, SMP dan SMA tidak dimiliki, bahkan sarana kesehatan juga belum dirasakan masyarakat.

Anak-anak Parit Mambo harus sekolah di wilayah Kota Pontianak, begitu juga dengan palayanan kesehatan. Karena wilayah Parit Mambon berbatasan langsung dengan wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak.

“Kami sangat mengharapkan perhatian pemerintah disegala sektor pembangunan. Akses jalan kami sangat buruk sekali, pelayanan kesehatan dan pendidikan juga tidak ada, dimana kami harus mendapatkan semuanya dari Kota Pontianak. Padahal Kota Pontianak menerapkan hanya 5 persen anak di luar Kota Pontianak yang boleh bersekolah ditempat mereka,” kata Awalludin.

Untuk itu, Awalludin, sangat berharap dengan kehadiran Ketua DPRD, wilayahnya bisa mendapat perhati-

an pihak pemerintah Kabupaten Pontianak.

“Kami mengucapkan syukur atas kehadiran Ketua DPRD melaksanakan reses ditempat kami. Ini baru pertama kali pejabat daerah berkunjung ditempat kami.

Kami berharap segala aspirasi warga kami bisa diwujud,” katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, mengatakan akan berupaya memperjuangkan aspirasi warga setempat, sehingga warga Parit Mambo juga dapat mera-

sakan nikmatnya proses pembangunan.

“Di wilayah Parit Mambo memang minim proses pembangunan infrastruktur. Hal ini, perlu mendapat perhatian baik pihak eksekutif dan legislatif. Lihat saja Tidak ada akses jalan ke pusat desa, pendidikan bahkan kesehatan.

Wilayah ini, harus tetap menjadi perhatikan kita.

Bahkan batas kabupaten juga tidak jelas, untuk itu perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah,” kata Rahmad. (JoE).

Wabup Gerah Kadis Jarang Hadir

Rubijanto

RESES. Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria reses dan meninjau pembangunan rambat beton di Desa Wajok Hulu, Dusun Telok Dalam, Parit Mambo, Kecamatan Siantan.

Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune.

Nelayan Sungai Burung Kesulitan Solar Borneo Tribune, Mempawah Nelayan Desa Sungai Burung, Kecamatan Segedong, tidak dapat melaut akibat kelangkaan solar dalam 4 bulan terakhir ini. Hal ini, dikarenakan pengurangan stock solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Jungkat.

“Kesulitan solar ini sudah terasa sejak 4 bulan lalu. Pihak SPBN bilang ada pengurangan kuota. Biasa perbulan kuota SPBN 14 tangki, namun sekarang kuotanya tidak jelas. November ini, saja baru 2 tangki yang masuk,” kata Muhammad Amin, Agen Ikan Desa Sungai Burung, ditemui

Minggu (17/11), kemarin.

Amin mempertanyakan apa benar ada pengurangan kuota BBM solar di SPBN atau ada permainan pihak SPBN, dengan menjual solar ke pihak lain. “Banyak nelayan terpaksa tidak melaut, akibat tidak adanya bahan bakar solar untuk mesin kapal. Kalau beli

dipengecer harganya bisa mencapai Rp 7000-Rp 8000 per liter sehingga biaya operasional meningkat. Kami minta pemerintah kabupaten untuk segera mencari jalan keluar soal kelangkaan bahan bakar ini dan meninjau langsung apa benar ada pengurangan solar di SPBN

Jungkat,” katanya.

Ia menambahkan, setiap SPBU seharusnya melayani BBM subsidi jenis solar untuk nelayan. Tetapi dalam kenyataannya solar sulit didapatkan sehingga merugikan para nelayan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Akibat kelangkaan solar ini, nelayan tidak bisa melaut. Sehingga memenuhi kebutuhan keluarga juga sulit. Kami berharap pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan mencari solusi terbaik untuk para nelayan,” katanya.(JoE).

Borneo Tribune, Mempawah Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto merasa gerah dengan sikap kepala dinas di lingkungan Pemda Kabupaten Pontianak yang jarang menghadiri undangan kegiatan yang dilaksanakan setiap dinas instansi atau kegiatan Pemda Kabupaten Pontianak.

“Seharusnya kepala dinas menghadiri setiap kegiatan yang dilaksanakan masingmasing dinas. Jangan dianggap sepele, karena ada keterkaitan program dengan dinas yang lainnya. Jika nanti dinas yang lain melaksanakan kegiatan, gantian Kadis yang lain tidak hadir,” kata Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, saat membuka Pelatihan Aparatur Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa se Kabupaten Pontianak, Senin (17/11), kemarin, di Wisma Chandramidi Mempawah, yang minim dihadiri kepala dinas instansi lainnya..

Rubijanto, mencontohkan kegiatan Pelatihan Aparatur Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa se Kabupaten Pontianak, jika dihadiri kepala dinas instansi lain, tentu mereka akan tahu program-program strategis disetiap desa yang memiliki keterkaitan di setiap dinas.

“Jika mereka tidak hadir, bagaimana bisa tahu persoalan dan memahami permasalahan disetiap desa.

Jika hal ini, terus terjadi kapan sinergisitas pembangunan di Kabupaten Pontianak akan terwujud,” tegasnya.

Untuk itu, Rubijanto, berharap setiap kepala dinas disetiap SKPD bisa menghadiri undangan setiap kegiatan yang dilaksanakan masing-masing dinas instansi, sehingga kepala dinas juga bisa memahami kondisi dana keterkaitan setiap program di masing-masing dinas.

“Jika bisa setiap Kadis ada undangan kegiatan dinas lainnya, jangan diwakili stafnya. Agar bisa langsung menyerap dan memahami persoalan dan keterkaitan program dimasing-masing dinas,” katanya.(JoE).

Bengkayang Borneo T Tribune

Selasa, 19 November 2013

6

Sumastro: Jadilah Pengguna Internet Sehat dan Aman Borneo Tribune, Singkawang Perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan, kasus- kasus pornografi dan penculikan anak lewat jejaring sosial, memang sempat membuat masyarakat beranggapan bahwa internet itu berbahaya dan harus dijauhi. ”Belum lama ini kita dikejutkan oleh beberapa kejadian yang berhubungan dengan internet, itu merupakan penggunaan teknologi yang kurang baik,” kata Sumastro, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang saat menjadi inspektur upacara di SMP Negeri 1 Singkawang, Senin (18/ 11).

Menurut Sumastro, tidak ada yang gaptek dengan teknologi yang berkembang saat ini. Tetapi ingat, bahwa teknologi informasi selain membawa manfaat yang besar, ia juga mempunyai sisi lain yang harus diwaspadai dan dihindari. ”Menggunakan internet dengan benar dan aman, jangan digunakan untuk di luar itu. Perbuatan yang tidak bagus harus dihindari,” pinta Sumastro.

Terkait dengan pengguna internet sehat, Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika, Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, akan menyelenggarakan sosialisasi berinternet sehat dan aman,

usai upacara di SMP Negeri 1 Singkawang. ”Sosialisasi Internet Sehat dan aman ini menjadi pedoman media informasi dalam meningkatkan pemahaman terhadap efek pemanfaatan internet baik efek positif maupun efek negatifnya. Dengan demikian, akan meningkatkan pemahaman siswa tentang pemanfaatan internet dan bahaya internet, meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak psikologis pemanfaatan internet serta mengurangi akses terhadap konten negatif di internet,” tambah Sumastro.

Ia berpesan, untuk berhati-hati menggunakan teknologi yang semangkin berkem-

bang pesat diluar dari pemikiran kita. Dan juga harus ada keseimbangan antara buku dengan internet, semangat membaca jangan sampai ditinggalkan. Guru juga diharapkan, memberikan bimbingan penyuluhan kepada siswa. ”Pesan saya berhati-hatilah menggunakan dengan teknologi yang semakin berkembang pesat di luar pemikiran kita, serta guru juga dapat memberikan bimbingan serta penyuluhan kepada siswa,” pintanya. (RH) Sumastro saat menjadi Inspektur Upacara di SMP N 1 Singkawang / Foto Rudi Borneo Tribune

Tangkap Pelaku Jambret

Dewan Apresiasi Kepolisia

Borneo Tribune, Singkawang Ditangkapnya tiga pelaku jambret (Curas) oleh jajaran kepolisian Polres Singkawang, patut diberikan apresiasi oleh masyarakat Kota Singkawang Seperti yang diungkapkan anggota DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra, menurutnya reaksi cepat yang dilakukan oleh kepolisian Polres Singkawang patut diberikan apresiasi. “Ini menandakan bahwa di dalam tubuh kepolisian khususnya

di Singkawang, dan di bawah kepemimpinan AKBP A. Widihandoko, telah mengalami perubahan dalam mengelola setiap laporan yang masuk dengan tindakan yang cepat,” ujarnya.

Berkaitan dengan pelaku yang notabenenya masih muda, dan menyandang status pelajar, ini harus menjadi keprihatinan mendalam. “Proses hukum harus ditegakkan, untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan ke-

pada masyarakat,” pintanya.

Mengingat akhir-akhir ini sering kali disuguhi berita mengenai penjambretan, yang bisa terjadi kapan dan dimana saja. Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Singkawang ini, hal itu menandakan bahwa pelaku sudah memiliki keberanian yang seolah-olah tidak ada yang mampu untuk menangkapnya. “Kejahatan harus dibasmi, apalagi sebuah tindakan kejahatan yang dapat me-

lukai korban secara fisik, selain harta benda yang diambil,” pungkasnya.

Sumberanto berharap, pihak kepolisian terus melakukan tugasnya dengan baik, dengan menambah personil dilapangan untuk memantau setiap tempat di lapangan yang rawan akan tindak kejahatan.

Karena aksi penjambretan telah memakan banyak korban, banyak warga yang menjadi korban, namun tidak me-

miliki keberanian untuk memberikan laporan. “Untuk itu, saya berharap mari kita bersama-sama, yang tahu ada warga yang menjadi korban, kita dampingi dan berikan bantuan supaya bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Jangan ada lagi warga yang merasa ketakutan untuk memberikan laporan. Kita semua wajib bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap kasus kejahatan,” ajaknya. (RH)

Lebih dari Seribu Guru Ramaikan Porseni HUT PGRI Bengkayang

Borneo Tribune, Bengkayang Lebih dari seribu guru yang ada di Kabupaten Bengkayang turun ke jalan untuk ikut serta dalam Porseni HUT PGRI yang dipusatkan di Bengkayang selama beberapa hari, 17-20 November.

Porseni tersebut secara resmi dibuka dengan diikuti lebih dari seribu guru pada Senin (18/11). Para guru itu datang dari enam belas kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Untuk menyemarakkan kegiatan dua tahunan tersebut, para guru tersebut merelakan diri berjalan kaki untuk pawai peserta kemudian dilanjutkan dengan upacara Porseni yang dipusatkan di lapangan sepak bola BRC. Porseni guru ini menjadi perhatian serius Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, Dr. Yan. Dengan didampingi sang istri, pria yang baru delapan belas hari sebagai pemimpin defenitif di Dinas Pendidikan ini mewajibkan diri untuk menghadiri Porseni dan melepas peserta Poseni tersebut dalam pawai ”Hari ada beberapa kegiatan besar yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang, tapi karena saya cin-

Borneo Tribune, Singkawang Paska ditemukannya narkoba jenis sabu di sel tahanan milik narapidana, BI (27) dan seorang narapidana wanita yang asyik menikmati sabu, El (27) di Lapas Kelas 2 B Singkawang belum lama ini, membuat prihatin.

Banyak pihak prihatin terhadap lolosnya peredaran narkoba di dalam tahanan.

Ketua DPRD Kota Singkawang, Tjhai Cui Mie mengaku prihatin terhadap temuan ini. “Kita sangat prihatin ya atas temuan narkoba di Lapas, ini harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak,” katanya.

Beredarnya narkoba di dalam Lapas ini adalah sebuah keteledoran petugas Lapas, kendati yang menemukannya juga petugas Lapas. “Namun tetap saya katakan teledor, karena narkoba dapat masuk ke sel tahanan,” ujarnya.

Petugas Lapas, katanya, harus bersikap tegas, berani dan lebih jeli lagi terhadap barang yang dibawa oleh pembesuk. “Periksa setiap barang bawaan, mungkin ini telah dilakukan, namun saya sarankan lebih ditingkatkan lagi,” sarannya.

Karena peran Lapas menurutnya sangat penting untuk membebaskan generasi muda Kota Singkawang dari barang haram tersebut. “Tegakkan kebenaran, jangan setengah-setengah, agar generasi kita terbebas dari narkoba,” pintanya.

Disamping itu, Ciu Mie juga memberikan apresiasi kepada petugas Lapas yang sudah rutin menggelar razia sehingga berhasil menemukan narkoba di dalam sel lapas. “Saya kira razia dan pengawasan seperti itu perlu ditingkatkan lagi, agar kedepannya ruang gerak narkoba di Lapas dapat ditekan sekecil mungkin, atau mungkin sudah bersih sama sekali dari yang namanya narkoba,” sarannya. (RH)

Polisi Temukan Banyak Persoalan Lalu Lintas di Pinggiran Kota Pawai Porseni Guru HUT PGRI//Mujidi ta pendidikan dan bapak ibu mudian bertemu dengan pejasekalian, saya memilih untuk bat lainnya di BRC untuk ikut upacara pembukaan Porseni. hadir di sini,” kata Yan. Di BRC tersebut sudah haBukan hanya para guru, Dr. Yan bersama beberapa peja- dir M. Idris, staf ahli yang bat lainnya di lingkungan pen- mewakili bupati sebagai didikan juga ikut serta dalam pembina upacara. Bersama jalan pawai tersebut. Yan ke- juga terlihak sejumlah peja-

bat daerah dan pejabat swasta lainnya.

Upacara berjalan lacar. Kemeriahan semakin terasa saat upacara selesai. Beberapa pertunjukan seni ditampilkan seperti ondel -ondel Bengkayang, tarian CIDAYU

dan atraksi drum band dari SMA Borneo Bengkayang.

Perlu diketahui, pertandingan pertandingan yang masukan dalam Porseni guru tersebu adalah sepakbola, bola volli, badminton, tenis meja, catur serta paduan suara. (Mu)

Porseni PGRI

Siding Buktikan Diri

Borneo Tribune, Bengkayang Porseni Hari Ulang Tahun PGRI ke- 68 sebagai ajang bagi PC PGRI Kecamatan Siding untuk membuktikan diri. ”Kami turun ke Bengkayang sebagai bukti besarnya cinta kami,” demikian dikatakan Kasianus, salah seorang peserta dari kontingen Siding saat ditemui, Senin (18/11).

Cinta para guru Siding itu maksudnya cinta pada daerah Kabupaten Bengkayang dan cinta profesi yang digeluti. ”Kita harus cinta dengan profesi kita, profesi yang mulia,” kata Kasianus lagi.

Siding merupakan PC

Tjhai Ciu Mie: Petugas Lapas Harus Tingkatkan Pengawasan

terjauh. Siding bisa dikatakan wilayah tertinggal karena kondisi infrastruktur yang sangat tertinggal.

Untuk mencapai Siding harus berjalan kaki dari Kecamatan Selauas dalah hitungan jam dan hari.

Selain melalui jalur darat, untuk mencapai daerah terjauh Siding ini harus melalui jalur air. Selain jalur darat dan air, jalur udara juga bisa ditempuh dengan biaya yang cukup tinggi. ”Hari ini kami membuktikan, biaya bukan masalah bagi kami untuk menyemarakkan porseni PGRI di Kota Bengkayang,” jelas Kasianus.

Amin, salah satu personil Siding yang juga ikut serta

Peserta dari Kecamatan Siding. Foto Istimewa menaru keyakinan yang besar untuk menjadi pemenang di beberapa cabang olahraga yang diikuti.

”Kami yakin, kami akan memperoleh kemenangan beberapa cabang yang kami ikuti,” tambah Amin.

Dalam Porseni yang

dimulai dari 17-20 November, PC Siding mengutus kurang lebih 50 peserta dan mengikuti beberapa cabang.

(Mu)

Borneo Tribune, Singkawang Kasat Lantas Polres Singkawang, AKP Anton Satriadi mengatakan, pihaknya banyak menemui persoalan lalu lintas di pinggiran Kota Singkawang. ”Masyarakat yang berada di pinggiran masih tidak mengindahkan aturan dalam berlalu lintas, salah satunya masih banyak pengendara yang menggunakan helm kerupuk saat berlalu lintas,” jelasnya.

Ada beberapa persoalan yang pihaknya temukan, mulai dari minimnya masyarakat yang sadar menggunakan helm standar SNI, banyaknya kendaraan bermotor yang melintas dengan kecepatan tinggi.

Namun, lanjutnya, yang tidak kalah pentingnya yakni ada beberapa titik yang rawan kecelakaan lalu lintas di daerah batas kota. Sehingga, memang sangat perlu diberikan sosialisasi mengenai lalu lintas.

Persoalan lainnya, kata Anton, terletak pada kurangnya rambu-rambu di batas kota. “Dari temuan-temuan itu, kita perlu melakukan sosialisasi mengenai aturan berlalu lintas,” katanya. Karena itu, ujarnya, pihaknya akan mengandeng Jasa Raharja dan UPPD Singkawang untuk mengajak masyarakat perbatasan agar tertib berlalu lintas. ”Target sosialisasi kita masyarakat perbatasan. Termasuk seluruh RT,” ujarnya. Menurutnya, program ini memang sengaja menyentuh masyarakat perbatasan kota karena dari analisa Satlantas Polres Singkawang jika masyarakat disana masih sangat minim untuk taat berlalu lintas.

“Jadi tidak hanya di kota, di perbatasan pasti juga ada masalah lalu lintas,” katanya. Karena itu, pihaknya mencoba untuk memberikan sosialisasi mengenai lalu lintas melalui program Polantas ke batas kota.

Program ini, jelasnya, telah dilaksanakan di Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sagatani dan Kelurahan Mayasopa. Ke depan, katanya, tidak hanya di batas kota, namun sesuai permintaan masyarakat, pihaknya akan memberikan sosialisasi di seluruh kelurahan, namun secara bergantian.

Selain sosialisasi, juga akan diberikan penjelasan mengenai pajak oleh UPPD dan asuransi oleh Jasa Raharja Singkawang. “Jadi sosialisasi ini tidak hanya masalah ketertiban lalu lintas, tapi berkaitan dengan pajak dan asuransi sehingga masyarakat perbatasan mengerti akan manfaat pajak dan asuransi tersebut,” ungkapnya. (RH)

Selasa, 19 November 2013

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

Kunker Komisi C DPRD Kabupaten Sanggau ke Kementerian PU

Dana ADB Perbaikan Jalan Sanggau Tahun Ini Tidak Ada Borneo Tribune, Sanggau Dana ADB (Asian Development Bank) untuk penanganan jalan Sosok-Tayan, Tanjung-Sanggau ternyata belum ada di tahun 2013. Hal itu diketahui berdasarkan kunjungan kerja Komisi C DPRD Kabupaten Sanggau ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 14 November 2013 belum lama ini.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sanggau, Usman ketika ditemui di ruangannya, Senin (18/11) siang.

Usman mengatakan bahwa pihaknya mendatangi Kementerian PU untuk menanyakan atau mengklarifikasi terkait dana dan hasil lelang yang menggunakan dana ADB tersebut. Namun, ternyata untuk tahun 2013 ini, dana tersebut belum ada di Kementerian PU, yang ada hanya untuk di wilayah Seluas Kabupaten Sambas. ”Berdasarkan pertemuan kita dengan Kabid Bina Marga Kementerian PU, Talilipan dan Bowo, dana untuk sanggau tahun ini belum ada. Mungkin dana ADB untuk Sanggau tahun 2014 baru ada,” ujarnya.

Usman menuturkan, hasil pertemuan tersebut dari pihak Kementerian PU belum bisa memberi keterangan akan hal itu. Kementerian PU belum berani terangterangan membuka informasi. Namun, Usman yakin dana ADB untuk Sanggau belum tahun ini. Melainkan tahun 2014 baru bisa berjalan.

Namun, ia mengherankan, kenapa Dinas PU Provinsi Kalbar yang telah mengatakan dana tersebut sudah ada. Usman pun akan meluruskan hal itu dengan Bupati atau Wakil Bupati Sanggau. Karena Wakil Bupati tentu komunikasinya dengan Gubernur Kalbar. ”Kami akan klarifikasi dulu ke sana. Kita sinkronkan hasil dari Kementerian PU. Kalau sudah sinkron, baru dipublikasikan. Kami

mau minta surat dari Bupati dulu,” ungkapnya.

Menurutnya, yang menjadi persoalannya sekarang, pihaknya tidak pernah bertemu dengan orang ADB. Kalau ada dananya, tentu Kementerian PU tahu ada dananya. Ia pun sempat menyinggung terkait pemenang tender yang menurut Pemprov sudah ada pemenangnya. Namun mereka tidak bisa menjawabnya. ”Saya pikir mereka sangat berhati-hati untuk menyampaikan hal itu apakah ada atau tidak,” tuturnya.

Ditambahkannya, dengan belum adanya dana ADB di Kementerian PU, dewan Sanggau sekarang menunggu mati disumpah masyarakat. Berapa tahun pemerintah berjanji dan janji, tapi belum ditender di Kementerian PU. Namun, apa yang dilakukan oleh dewan sudah maksimal. ”Intinya kita tunggu sajalah. Saya harap masyarakat Sanggau bersabar lagi,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sanggau, Acam menambahkan, selama ini, Pemprov selalu membuat statement terkait bulan pasti pengerjaan jalan tersebut. Tapi sampai sekarang tidak ada pengerjaan. Bahkan ternyata dananya belum ada. ”Tidak boleh Pemprov seperti itu. Seingat saya statement itu mulai dari Pemda, Pemprov hingga PU. Jadi sudah banyak statement yang dibuat. Sehingga, begitu kami ke sana, pas ke sana barang itu masih belum jelas. Memang ada yang dikerjakan, tapi itu lain. Bukan jalan Sanggau, melainkan di Sambas,” tukasnya.

Berkaitan dengan hal itu, ia pun meminta tanggung jawab Pemprov sebelum dana ADB turun. Lantaran saat ini sudah ada warga yang mulai tanam pisang yakni di Mak Kawing. Karena semua ruas jalan sudah mulai rusak semua. Jangan sampai

masyarakat bereaksi keras.

Pemerintah harus ada reaksi yang komplit. ”Ini sudah bencana. Sudah tanam pisang Mak Kawing Kecamatan Batang Tarang yakni satu pisang. Dan di beberapa kampung juga anakanak sekolah 3-4 hari tidak sekolah, karena tidak ada transportasi yang lewat. Ini sudah termasuk darurat. Jangan sampai menunggu ketok anggaran. Karena setiap hari besar contohnya lebaran atau natal, memang slalu ada perbaikan. Jangan sampai kita menunggu hal itu.

Sekarang rakyat tidak butuh statement. Tapi butuh aksi.

Walaupun sekecil apapun.

Dana tersebut benar, tapi tidak seperti statement yang dikeluarkan itu,” jelasnya.

Koordinator aliansi masyarakat pemerhati jalan, Abdul Rahim pun mempertanyakan hal itu. Pasalnya, berdasarkan surat yang dikeluarkan Dinas PU Provinsi Kalbar Nomor 620/658/ DINAS-PU tanggal 18 September 2013 yang ditujukan ke Gubernur Kalbar mengatakan bahwa melalui surat

nomor KU.03.01-Bz/1026 tanggal 16 September 2013 hal Proposal Kandidat Pemenang Paket Kontrak : 30RCP-01, Sosok-Tayan, Tanjung-Sanggau yang didanai oleh APBN (GOI) + Pinjaman ADB No. 2817-INO, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII mengusulkan pemenang paket kontrak nomor 30-RVP-01, Sosok-Tayan, TanjungSanggau akan dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk=PT. Adhi Karya, Tbk, JO dengan nilai kontrak sebesar Rp. 463.454.

371.000,Namun, surat dari ADB yang dilampirkan dalam surat ke Gubernur Kalbar, isinya menyatakan bahwa ADB sudah mengkaji usulan yang masuk untuk jalan Singkawang-Tebas dan ADB tidak ada masalah dengan pengajuan tersebut dengan nilai kontrak Rp. 292.603.385.000,-. Surat ADB tersebut bukan untuk dana Sanggau, melainkan untuk Singkawang-Tebas dengan paket CW-06:30 RCP02.

Sementara pada data pe-

nanganan jalan jembatan di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalbar Tahun 2013 di Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II pada 14 November 2013 belum lama ini bahwa penanganan jalan Sosok-Tayan, Tanjung-Sanggau (30RCP-01) dengan total pagu dana Rp. 59.3961.400.000 masih dalam proses penelaahan dan Opini Hukum oleh Bapekon Kementerian PU. ”Dari jumlah dana yang dikeluarkan PU dan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II berbeda. Jadi ini mana yang benar?,” tanyanya. (rtn)

Opini

Dakwah Itu Apa ?

Oleh: Mirdha Yurfiza Selama ini banyak yang mengira berdakwah adalah hanya dilakukan dari mimbar ke mimbar, yang hanya dilakukan para ulama dan pembesar agama yang sering disebut dengan ceramah. Mereka yang mendefinisikan hal tersebut adalah mereka yang belum mengenal arti dakwah sesungguhnya. Kita sebagai calon para pendakwah harus bisa meluruskan pengertian dakwah sesungguhnya, sehingga tidak ada lagi yang salah mengartikan kata tersebut.

Berdakwah adalah memberi informasi dan mengajak masyarakat kepada kebaikan. Berdakwah tidak hanya dilakukan di atas mimbar saja, akan tetapi berdakwah juga dapat dilakukan melalui media, selain itu berdakwah juga dapat dilakukan melalui perbuatan atau tingkah laku.

Melalui media, kita dapat memberi informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara, video maupun film yang memberikan contoh hal-hal kebaikan dalam kehidupan bemasyarakat. Melalui perbuatan atau tingkah laku adalah dengan memberikan contoh-contoh perilaku yang baik, seperti rajin sholat, rajin mengaji, bersedekah dan lain sebagainya. Jika ada yang mengikuti tingkah laku kita yang seperti itu, secara tidak langsung kita sudah melakukan dakwah, karena kita sudah melakukan kebaikan sampai ada yang mengikuti perbuatan kita tersebut.

Sebagai calon para pendakwah kita harus memiliki wawasan yang luas dalam pengetahuan agama maupun umum, agar kita dapat memberi informasi dan mempengaruhi hal yang positif kepada masyarakat. Dalam menyampaikan informasi, kita

harus menguasai materi yang kita sampaikan sehingga informasi tersebut dapat diterima dan tidak ada keraguan dalam hati mereka untuk mengikuti ajakan kita.

Selain memiliki wawasan yang luas, sebagai pendakwah sikap dan penampilan kita juga harus meyakinkan.

Tidak mungkin sekali seorang pendakwah, berpenampilan urak-urakan, bersikap kasar, sombong, dan masih banyak lagi perilaku negatif lainnya. Karena apa?

Karena tidak akan ada masyarakat yang mempercayai pendakwah yang seperti itu.

Jangankan mengikutinya, informasi yang disampaikan pun mungkin tidak mereka dengarkan. Sebagai pendakwah seharusnya kita memiliki sikap yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kita tidak inginkan disebut sebagai pendakwah munafik? Untuk itu kita harus mampu dengan tuntutan untuk menerapkan apa yang kita sampaikan.

Sebagai pendakwah, kita juga harus siap mental dan fisik untuk menghadapi ham-

batan atau rintangan yang ada. Untuk menghadapi hambatan tersebut, kita terlebih dahulu harus mengenal hambatan-hambatan yang ada.

Hambatan saat berdakwah bisa berasal dari masyarakat, bisa juga berasal dari kita sendiri. Hambatan yang berasal dari masyarakat adalah ketika informasi yang kita sampaikan bertentangan dengan kebiasaan mereka. Kebanyakan dari mereka pasti akan menolak informasi ajakan kita tersebut dengan mentah-mentah., biasanya itu terjadi disebabkan rasa benci di hati mereka.

Jika hal itu terjadi, jangankan mendengar apa yang kita sampaikan, melihat kita pun mereka tak mau. Atau bahkan mereka tak segan untuk melukai kita, hal tersebut bisa terjadi biasanya disebabkan pikiran mereka yang beranggapan kedatangan kita adalah sebuah kekacauan yang ingin mengubah kebudayaan mereka yang sudah diwarisi oleh nenek moyang mereka.

Itulah pentingnya wawasan yang luas agar kita dapat

menyampaikan informasi yang meyakinkan sehingga dapat diterima dan tidak membuat mereka tersinggung atau bahkan benci kepada kita. Untuk menyikapi sikap masyarakat tersebut kita harus bisa menguasai suasana atau keadaan, kita tidak dianjurkan menggunakan kekerasan. Akan tetapi sebaliknya, kita dianjurkan bersikap lemah lembut serta sabar dan tidak mudah berputus asa, kita juga harus memiliki jiwa yang berani menghadapi perilaku mereka yang menentang sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dan tidak membuat mereka tersinggung atau bahkan benci kepada kita. Selain wawasan yang luas, pendakwah juga harus memiliki caracara atau trik dalam penyampaian dakwah, sehingga apa yang kita sampaikan menarik dan bisa diterima.

Cara-cara dan trik tersebut dapat kita sampaikan dengan menggunakan tata bahasa yang santun, logis, dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Selain hambatan dari masyarakat, kita juga sering mengalami hambatan dari diri kita sendiri. Hambatan tersebut dapat berupa belum kesiapan dari diri kita untuk mengikuti apa yang telah kita sampaikan kepada masyarakat. Karena, ketika menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, kita juga dituntut untuk mengikuti atau menjalankan apa yang telah kita sampaikan. Hambatan lain yang juga biasa terjadi kepada jiwa pendakwah adalah masalah dalam berbicara, karena tidak semua pendakwah dapat berbicara dengan lancar di depan umum.

Namun, sebagai pendakwah kita dituntut dapat berbicara di depan umum dalam menyampaikan informasi. Bagi kita yang masih belum mampu berbicara dengan lancar dan baik di depan umum, hal tersebut masih bisa di atasi dengan membuat karangan seperti tulisan, gambar, video, atau film yang dapat memberi contoh teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, akan lebih baik lagi jika seorang pendakwah dapat menguasai semua media dalam penyampaian informasi. Tidak hanya dapat berkomunikasi depan umum yang dibutuhkan, tetapi keterampilan dalam menguasai semua media yang mendukung dalam berdakwah itu akan lebih baik. Apalagi di zaman sekarang, kita harus bisa menguasai imtak dan iptek sebagai pendukung dalam kita berdakwah. Semoga kita dapat menjadi pendakwah yang baik, yang berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Hadits. Menyerukan kepada kebaikan, mencegah akan kemungkaran. (*) Mirdha Yurfiza Mahasiswa Program Komunikasi, Jurusan Dakwah STAIN Pontianak

Dakwah Dari Kacamata Teknologi Oleh: Bahrul Ilmi Dakwah, sebuah kata yang diartikan oleh banyak orang sebagai kata kerja, yaitu menyampaikan. Apa yang disampaikan dalam dakwah? Pada umumnya yang disampaikan adalah ajakan-ajakan untuk mengikuti perintah agama dan memberitahukan seperti apa ajaran agama Islam itu. Semua itu biasanya disampaikan oleh orang-orang yang paham betul tentang agama, seperti ustadz dan para ulama besar misalnya.

Seperti yang diketahui oleh masyarakat luas, dakwah biasanya disampaikan melalui mimbar atau podium dan di masjidmesjid disekitar lingkungan mereka.

Selain melalui mimbar, podium atau masjid, dakwah juga terkadang disampaikan melalui

pengajian-pengajian rutin, dan TPA. Materi yang disampaikan ya tidak jauhjauh dari Islam, seperti hukum-hukum dalam islam, aturan-aturan dalam islam, dan masih banyak lagi yang lainnya yang berhubungan dengan agama Islam. Semua itu disampaikan oleh orangorang yang memang sudah mengerti dan paham betul tentang apa yang mereka sampaikan tersebut.

Zaman semakin berubah, teknologi semakin berkembang, dan pemikiranpemikiran tengan Islam jiga semakin luas, yang jadi permasalahan sekarang adalah apakah semua metode-metode tadi bias mengimbangi itu semua?

Mengingat semakin sibuknya para umat dengan pekerjaan mereka masingmasing yang ditambah lagi dengan tenggelamnya umat dalam dalam kemajuan

zaman, membuat saya sendiri khawatir apaka cara-cara seperti itu masih akan digunakan?

Banyak perdebatan yang terjadi ketika ajaran agama Islam mulai dicoba untuk disesuaikan dengan kemajuan zaman. Seperti berdakwah misalnya, ada sebagian para ahli yang berpendapat bahwa berdakwah dengan menggunakan media-media yang ada saat ini itu tidak dibenarkan, karena tidak pernah dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya. Ada pula sebagian para ahli yang memiliki pemikiran ke depan, membolehkan dakwah disampaikan melalui media-media yang ada pada saat ini.

Saya bukanlah orang yang begitu paham dengan hukum agama yang ada, namun menurut pendapat saya pribadi, berdakwah melalui media-media

elektronik maupun nonelektronik yang sudah sangat banyak saat ini dan itu sah-sah saja, mengingat efek positif dari itu semua, kita juga bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi jika menggunakan media sebagai sarana untuk berdakwah.

Karena dakwah itu sendiri diartikan sebagai kata perintah, yaitu menyampaikan, maka tulisan ini juga sebenarnya bias dikategorikan sebagai tulisan-tulisan yang mengandung materi dakwah, karena sifatnya menyampaikan sebuah informasi kepada orang banyak. Jika dilihat lagi, tulisan ini dibuat dengan bantuan sebuah aplikasi komputer yang juga merupakan sebuah produk dari zaman teknologi berkembang.

Jadi, jika kita pikirkan secara baik-baik, apakah

cara berdakwa seperti ini bisa dikatakan salah dan menyalahi aturan serta ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku? Saya rasa tidak, karena teknologi sendiri ada, tergantung penggunanya. Jika penggunanya bijak, maka baiklah efek dari teknologi tersebut.

Sebaliknya, jika penggunanya buruk, maka buruklah efek yang dihasilkan oleh teknologi tersebut.

Harapan saya untuk dakwah Islam ke depannya adalah semoga di masa depan akan lahir para da’ida’I Islam yang bisa melakukan dakwah mereka bukan hanya melalui mimbar dan masjid saja, tapi juga melalui mediamedia yang ada seperti sekarang ini. (*) Bahrul Ilmi Mahasiswa Program Komunikasi, Jurusan Dakwah, STAIN Pontianak

Sekadau Borneo Tribune

Selasa, 19 November 2013

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

8

Intensitas Hujan Tinggi, Nanga Mahap Direndam Banjir Borneo Tribune, Sekadau Kecamatan Nanga mahap direndam banjir, pasca tingginya intensitas hujan belakangan terakhir. Kabar wilayah Kecamatan Nanga Mahap yang direndam banjir dibenarkan sejumlah warga yang bermukim di desa Nanga Mahap.

Dari laporan warga ketinggian air bervariasi rata-rata ketinggian banjir mencapai lulut orang Dewasa atau sekitar 50-100 cm. Namun didaerah pesisir sungai kedalaman banjir bertambah sejak siang Senin (18/11).

Kedalaman banjir mencapai, 1,5 meter sampai siang kemarin. Ada puluhan rumah yang berada ditepian sungai mahap teredam banjir. “Iya benar Nanga Mahap banjir.

Hari ini lumanyan tinggi airnya,” sebut Tor seorang warga dihubungi, Senin kemarin (18/11).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya banjir di Nanga Mahap. BPBD melaporkan banjir disebabkan tingginya curah hujan beberapa hari ini.

“Aktivitas masyarakat terganggu sejak pagi tadi (kemarin) akibat adanya banjir itu,”kata kepala BPBD, Akhmad Suryadi, didam-

pingi Edi Prasetyo, Kasi Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Sekadau, Senin.

BPBD merinci hingga siang, ketinggian banjir diwilayah

Nanga Mahap mencapai 1,5 meter atau sepinggang orang dewasa. Akhmad berharap warga yang bermukim di pesisir sungai supaya waspada banjir

akibar intensitas hujan tinggi.

“Kita menerima data BMKG Kalbar bahwa masih besar kemungkinan curah hujan tinggi beberapa hari kedepan,” sebutnya.

Dari informasi dilapangan belum ada laporan korban jiwa akibat banjir itu. Namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. (Mto).

Tingginya curah hujan yang mengakibatkan air sungai meluap dan merendam rumah penduduk Nanga Mahap. FOTO Bagus.

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK BHI Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

BANK MEGA KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

Mengintip Kesiapan Propinsi Kapuas Raya Bag I

Bandara Tebelian Airport Jawaban Transportasi Udara Timur Kalbar Bandar Udara Tebelian Air Port tak dipungkiri sebagai sarana mempermudah roda transportasi udara masyakat di wilayah Timur Kalbar. Bandar Udara yang direncanakan bertaraf internasional ini dapat beroperasi pada 2015 kedepan.

Borneo Tribune, Sekadau Pembangunan landasan runway sepanjang 3,5 kilometer juga sedang dalam tahap pengerjaan.

Bandara yang teletak di Kecamatan Sungai Tebelian Sintang, terus dipacu. Jika tak ada halangan paling tidak ditargetkan tahun 2014 pembangunan runway sudah rampung. Selain runway, perlengkapan sarana prasarana bandara seperti alat telekomunikasi dan lainnya sedang diupayakan.

“Bandar Udara Tebelian Air Port ini kan harus dipersiapkan. Mengingat Kabupaten Sintang dan Kabupaten diwilayah timur Kalbar ini terus berkembang, jadi ini salah satu persiapan infastruktur yang harus Pemerintah persiapan untuk mempermudah transportasi udara, dan sarana pendukung Provinsi baru, Kapuas Raya,” terang Milton Crosby Bupati Sintang menjawab pertanyaan awak Media, Minggu Kemarin (17/11).

Diakui Milton, hampir tak ada kendala teknis pengerjaan bandara Tebelian air Port. Hanya saja, ada makam yang perlu dipindah dari lokasi bandara.

“Proses pemindahan makam sudah dilakukan oleh teknis, Pemkab juga sudah menyiapkan dana untuk pemindaman makam,” jawabnya.

Kabarnya, Pemerintah Kabupaten Sintang juga dalam waktu dekat Akan melauncing pembukaan jalan masuk bandara Tebelian menyusul telah di bebaskanya lahan akses jalan masuk bandara se-

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

Bupati Sintang, Milton Crosby meninjau pembangunan Tebelian Airport di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Minggu Siang kemarin (17/11).// foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune panjang 1.300 Meter dengan lebar 60 meter.

Sebelumnya, Hendri Harahap Mengatakan proses pembayaran sudah lahan dilakukan mulai Jumat (01/11/2013) dengan.

“Pembukaan jalan masuk bandara sepanjang 1.3 km dengan lebar 60 meter. Ini akan mulai di kerjakan dan segera di launching Bupati, Hari ini pembayaran pada kontraktor mulai dilakukan total anggaran pembangunan jalan masuk Bandara ini 1 Milyar lebih.

Pembangunan jalan masuk bandara tak terlepas dari peran masyarakat setempat yang telah merelakan tanahnya untuk dibangun jalan,” ujar Hendri harahap Kepala Bagian Pertanahan Setda Sintang, sebelumnya.

Tebelian Airport merupakan lapangan terbang terbesar di Kalbar dengan landasan pacu sepanjang 3 km. Tahun

ini, tebelian airport mendapatkan kucuran dana Rp 83 miliar untuk pengaspalan landasan pacu sepanjang 1 kilometer.

“Pengerjaan bandara tebelian akan terus ditingkatkan di tahun 2014, dan kita harapkan 2015 sudah bisa operasional,” harap Milton Crosby perintis Pemekaran Kapuas Raya itu.

Rencananya, ada dua maskapai besar yang akan masuk ke Sintang, yaitu maskapai Penerbangan Garuda dan juga lion Air yang sudah melakukan pengecekan.

Menanggapi kemajuan sarana transportasi di Sintang, Milton mengimbau kepada masyarakat untuk tak lagi ragu dalam mengelola pertanian maupun perkebunan, rajin menabung dan terus sekolah, sebab dengan transportasi yang memadai hasil bumi Sintang dapat diekspor ke luar Kalbar. (Mto).

Selasa, 19 November 2013

Sintang-Melawi

Borneo T Tribune

9

Anomali Pesta Akbar Pilkades

Cakades Dibebankan Rp 15 Juta untuk Biaya Penyelenggaraan Pilkades “ Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar atau payung hukum panitia pemilihan Kades dan Kadus melakukan pemungutan biaya kepada para calon

“

Borneo Tribune, Nanga Pinoh PEMILIHAN Kepala Desa (Pilkades) dan Kepala Dusun mendatang perlu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Khusus tentang Pemilihan Kades dan Kadus.

Harapannya supaya pada pemilihan Kades dan Kadus ke depan tidak lagi ada pungutan dari setiap calon yang maju pada pemilihan Kades dan Kadus, seperti yang telah terjadi sekarang.

Anggota DPRD Kabupaten Melawi, Firdaus mengungkapkan, sistem pemilihan Kades ke depan perlu diatur. Bila perlu dibuat Perda khusus untuk mengatur masalah pemilihan Kades tersebut. Selain itu pemerintah juga perlu menganggarkan dana di APBD Kabupaten Melawi khusus untuk pemilihan Kades mendatang.

“Karena pemilihan Kades ini hanya dilakukan lima

tahun sekali tentunya tidak sulit bagi pemerintah kalau hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 10 juta untuk membantu biaya penyelenggaraan pemilihan Kades.

Cukup tidak cukup dana tersebutlah yang diolah oleh

panitia dan panitia tidak perlu lagi melakukan pungutan kepada para calon,” ujar Firdaus, barubaru ini.

Menurutnya, dialokasikannya dana di APBD untuk pemilihan

Kades tersebut supaya ke depan untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kades, panitia tidak lagi membebankan biayanya kepada para calon Kades.

“Karena yang terjadi selama ini biaya untuk

pemilihan Kades dibebankan kepada setiap calon sehingga setiap calon dibebankan biaya pendaftaran sampai Rp 15 juta per orang oleh panitia pelaksana,” ucapnya.

Firdaus menjelaskan, di Melawi saat ini tidak hanya pemilihan Kades yang

calonnya dipungut biaya.

Namun pada pemilihan Kadus juga ternyata ada dipungut biaya oleh panitia pelaksana. Dia mencontohkan di salah satu dusun di tempat tinggalnya, setiap calon Kadus akan dipungut biaya pendaftaran sebesar Rp 2 juta.

“Semestinya, pungutan biaya kepada calon Kadus tidak perlu terjadi supaya tidak memberatkan calon Kadus yang akan ikut berkompetisi pada pemilihan Kadus tersebut,” lugasnya.

Firdaus menambahkan, bagaimana mau berbicara demokrasi jika mau menjadi calon Kades dan Kadus saja harus bayar.

Karena dengan adanya biaya ini tentunya akan membatasi calon untuk bisa ikut berkompetisi pada pesta demokrasi di tingkat desa dan tingkat dusun tersebut.

“Padahal untuk menjadi

pemimpin tidak harus bayar. Karena bagi mereka yang tidak mampu bayar, walaupun memiliki kemampuan tidak bisa ikut serta menjadi calon sehingga nilai demokrasinya menjadi hilang,” timpalnya.

Legislator PKB ini mencontohkan, jika melihat dari pesta demokrasi yang selama ini dilakukan, seperti pemilihan Gubernur, Bupati, bahkan anggota legislatif, setiap calon tidak ada dibebankan biaya saat mendaftar ke KPU. Semestinya demikian juga pada pesta demokrasi di desa saat pemilihan Kades dan Kadus. Para calon juga tidak perlu bayar kepada panitia penyelenggara di desa.

“Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar atau payung hukum panitia pemilihan Kades dan Kadus melakukan pemungutan biaya kepada para calon,” tegasnya. (eko)

Abraham Samad

Abraham: Kalau Dipaksakan Ditahan, Anas Malah Bisa Bebas

KULIAH UMUM, anggota Komisi X DPR RI, Ir. H. Zulfadhli memberikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak saat acara ospek, di Kampus UPB Pontianak, beberapa waktu lalu. FOTO: Andry/Borneo Tribune

Tak Ada Hambatan Periksa Boediono

“

KPK harusnya berani memeriksa Boediono, kalau takut periksa Boediono, bubarkan saja KPK Gubernur Bank Indonesia (BI) itu. ”Ketika masih masa penyelidikan, KPK sudah pernah memeriksa Pak Boediono. Oleh karena itu, tak ada hambatan untuk memeriksa Pak Boediono.

Itu bukan merupakan hambatan KPK karena ini sudah pernah dilakukan,” tegasnya saat ditemui di PIM, Jakarta Selatan, Minggu (17/11/2013).

“

JAKARTA- KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengungkapkan, KPK tak takut memeriksa Wakil Presiden Boediono terkait kasus kucuran dana Bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. Bahkan, ia mengatakan, tak ada hambatan sedikit pun untuk melakukan pemeriksaan pada mantan

Sebab itu, Samad menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir akan hal tersebut. “Karena KPK bekerja berdasarkan memandang semua orang sama di mata hukum,” tandasnya.

Sebelumnya, inisiator Bank Century Lily Chodidjah Wahid, mengatakan, tersangka kasus Bank Century yang

Boediono ditahan KPK saat ini, Budi Mulya, hanya menjadi tumbal dari kasus Bank Century. ”Budi Mulya hanya dikorbankan. Harusnya dilihat BI itu pertanggungjawabannya kolektif kolegial. Artinya kalau

tidak ada perintah dari atasan tidak mungkin.

Ketika itu Gubernurnya Boediono, dan harusnya dia yang bertanggung jawab,” kata Lily.

Lily mengatakan, bila pengusutan kasus Bank Century hanya berakhir di Budi Mulya, maka hal tersebut menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. “Itu namanya tidak ada keadilan,” ujar politikus Hanura itu.

Selama ini, Boediono yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI sama sekali belum tersentuh kasus bailout Bank Century. “KPK harusnya berani memeriksa Boediono, kalau takut periksa Boediono, bubarkan saja KPK,” tandas Lily. (okezone)

JAKARTA- KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan diri untuk menahan tersangka kasus proyek Hambalang, Anas Urbaningrum (AU). ”Soal AU jadi begini, siapapun yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, berdasarkan aturan pasti ditahan. Jadi kalian sabar saja,” ungkap Ketua KPK Abraham Samad saat ditemui di Jakarta Selatan, Minggu (17/11/ 2013).

Baginya, musthail bila KPK, tidak menahan seseorang yang menyandang sebagai tersangka.

“Kenapa belum ditahan, karena pemberkasannya, belum melampaui 50 persen. Kalau

pemberkasannya sudah melampaui 50 persen, maka KPK akan melakukan penahanan kepada tersangka,” kata Samad.

Saat KPK memaksakan untuk menahan Anas, sambungnya, maka akan menyalahi aturan undangundang yang berlaku.

“Karena ini berhubungan dengan batas waktu penahanan yang diberikan oleh undang-undang yakni 120 hari. Kalau kita melakukan penahanan dan pemberkasannya belum selesai, maka yang bersangkutan bisa bebas demi hukum. Kalau sudah bebas demi hukum kita tidak bisa lagi menjerat pelaku,” tandasnya. (okezone)

SBY Harus Gunakan Diplomasi Koboi JAKARTA - PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disarankan menggunakan cara seperti koboi dalam menyikapi Australia terkait penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden SBY. Maksud dari cara koboi tersebut adalah cara yang tegas dalam menyikapi permasalahan itu. Sebab, hingga saat ini Pemerintah Indonesia terkesan lembek dan takut menindak atau memberi sanksi ke Australia. ”Terkesan lembek pemerintah kita. Diplomasi yang sopan santun bagus, tetapi jangan terlalu lembek. Ada saatnya kita dengan diplomasi koboi,” kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/ 2013).

Menurut Priyo, tidak ada langkah nyata dari pemerintah Indonesia untuk

Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi isu penting ini.

Bahkan, kedatangan Wakil Presiden Boediono ke Australia beberapa waktu lalu pun seolah tak berdampak pada penuntasan isu ini. ”Pemerintah masih belum melakukan langkahlangkah penjelasan balik.

Bahkan kehadiran Wapres di Australia belum cukup diketahui publik untuk penjelasan itu. Kami gusar dan kecewa,” tegasnya. (okezone)

Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Selasa, 19 November 2013

Yonif 641 Raider Tiba di Makodam Borneo Tribune, Kubu Raya SEBANYAK 743 personil yang selesai menjalani pelatihan “RAIDER” di Pusdik Makopassus Batujajar Bandung selama 3 (tiga) bulan, Senin (18/11), Pasukan Pemukul Kodam XII/ Tpr tiba di Pelabuhan Dwikora Pontianak, dan diterima dalam upacara Militer di Halaman Makodam XII Tanjungpura.

Pangdam Mayjen TNI Andi Ibrahim Saleh mengi-

ngatkan, para prajurit Raider ini telah berusaha secara maksimal disertai dedikasi dan semangat yang tinggi melaksanakan latihan Raider dengan baik, namun demikian masih ada rekan kalian yang tidak lulus karena faktor kesehatan, keterampilan dan tidak disiplin (Disersi).

“Ini membuktikan bahwa tidak semua prajurit dapat dan mampu menjadi seorang prajurit Raider yang

handal,” kata Mayjen TNI Andi Ibrahim Saleh, kepada Prajurit Batalyon Infanteri 641/Raider, di halaman Makodam.

Pangdam mengingatkan, kualifikasi dan brefet Raider adalah suatu kebanggaan bagi seorang prajurit Infanteri, namun kebanggaan itu jangan berlebihan, sehingga membuat arogan, sombong dan melupakan jati diri sebagai prajurit TNI AD.

“Dengan kemampuan Raider ini hendaknya kalian dapat menampilkan diri sebagai panutan dan andalan dalam setiap penugasan dimanapun berada,” ingatnya.

Dikatakannya, dengan selesainya kalian melaksanakan latihan Raider, bukan berarti ini merupakan akhir dari perjalanan sebagai prajurit Raider, akan tetapi justru merupakan tahapan awal untuk merea-

PDIP: Ketua DPR yang Ngotot Bangun Gedung Baru

lisasikan kemampuan kalian menghadapi setiap rintangan, gangguan dan tantangan di setiap medan tugas yang berat sekalipun.

“Tidak ada kata-kata berhenti dalam belajar dan berlatih namun sebaliknya harus mempunyai tekad untuk menjadi prajurit Raider yang terbaik. Sadari, bahwa latihan itu merupakan kebutuhan bagi prajurit profesional,” jelasnya.

(Lay)

Gunung Merapi Meletus, Asap Setinggi 2 Km Borneo Tribune, Jakarta GUNUNG Merapi meletus Senin pagi 18 November 2013. Letusan gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta ini memunculkan asap tebal dan abu vulkanik setinggi 2.000 meter.

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Merapi menggeliat sekitar pukul 04.50-06.00 WIB. Hembusan asap itu, kata dia, disertai suara ge-

Merapi meletus muruh. Meski erupsi, Merapi berstatus normal aktif (level I).

Sutopo mengungkapkan, letusan Merapi itu dipicu oleh gempa tektonik lokal di

bawah tubuh Gunung Merapi. “Sebelumnya tidak ada peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Tipe letusannya adalah letusan freatik,” jelas Sutopo.

Letusan freatik adalah letusan yang berasal dari dalam lapisan litosfer akibat meningkatnya tekanan uap air. Mekanisme letusan freatik terjadi apabila air hujan jatuh ke permukaan tanah dan bersentuhan dengan magma atau tubuh batuan panas lainnya. Air yang terpanaskan akan terbentuk akumulasi uap

bertekanan tinggi. “Tekanan yang terus bertambah akan menghancurkan lapisan penutupnya,” kata Sutopo.

Letusan hari ini, menurut dia, mirip dengan letusan pada 22 Juli 2013 lalu di mana Merapi tiba-tiba meletus di pagi hari. “Tapi, hari ini lebih besar dibandingkan letusan bulan Juli itu,” kata dia.

Sebelumnya, Merapi meletus hebat beberapa kali pada 2010. Kala itu, juru kunci Merapi, Mbah Maridjan ikut dalam korban tewas. (vivanews)

Isu Suap Direksi TVRI

Komisi I DPR Bakal Lapor ke Bareskrim Polri Borneo Tribune, Jakarta ANGGOTA Komisi Penyiaran DPR, Evita Nursanty, membantah bahwa dirinya telah menerima uang sebesar Rp3 miliar dari direksi TVRI. Menurutnya, tuduhan adanya pertemuan di Bandung untuk serah terima uang tersebut sepenuhnya tidak benar.

Evita menilai, orang yang menyebarkan pesan singkat berisi adanya anggota Komisi I yang menerima uang Rp3 miliar adalah orang yang merasa kepentingannya di TVRI terganggu.

“Karena waktu itu (dalam rapat Komisi I, TVRI dan Dewan Pengawas), saya dan

Tantowi (Yahya) termasuk yang vokal. Nah yang vokalvokal ini yang kena,” ujar kata Evita di Gedung DPR, Senin 18 November 2013.

Evita menambahkan, saat ini, Komisi I tengah membentuk panitia kerja untuk mengetahui masalah sebenarnya di TVRI. “Dalam rapat sebelumnya, Dewas berencana memecat direksi TVRI, sementara direksi TVRI tetap kukuh dengan argumennya.

Sehingga terjadi kisruh dan Komisi I membuat panja untuk mengatasi masalah ini, karena dewas tidak boleh sewenang-wenang memecat direksi,” terangnya.

Sementara, pada Selasa 19 November 2013, Komisi I akan memanggil semua yang terkait dalam SMS itu untuk dimintai klarifikasi.

Mereka yang dipanggil adalah direksi TVRI dan tiga anggota dewan yang disebut telah menerima uang Rp3 miliar itu.

“Ini musti diklarifiikasi, inikan pencemaran nama baik, karena ini bahaya sekali,” kata dia.

Selain memanggil pihak yang terkait, Komisi I juga akan melaporkan tuduhan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut siapa pengirim SMS itu.

“Ke bareskrim nanti atas

nama Komisi I,” kata dia.

Tiga Nama Sebelumnya, sebuah pesan singkat beredar di Komisi I Bidang Penyiaran DPR, Senin 18 November 2013. Isinya tentang dugaan aliran dana sebesar Rp3 miliar dari direksi TVRI ke Komisi I. Dalam pesan singkat itu, ada tiga anggota Komisi I yang disebut menerima uang itu. Mereka adalah Hayono Isman dari Fraksi Partai Demokrat, Evita Nursanty dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Tantowi Yahya dari Fraksi Golkar.

Uang itu disebut untuk

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

10

mengubah keputusan Komisi I DPR yang merekomendasikan kepada Dewan Pengawas TVRI untuk memecat direksi stasiun televisi itu. Uang itu disiapkan oleh mantan Direktur Program dan Berita TVRI Irwan Hendarmin, yang kemudian diserahkan kepada tiga anggota komisi I di Bandung, Jawa Barat.

Selain mendapat uang sebesar Rp3 miliar, mereka juga mendapat hiburan yang disiapkan TVRI di Bandung dengan mendatangkan artis Iis Dahlia dan Yuni Shara ke tempat karaoke top CTV. Sampai saat ini belum diketahui dari mana pesan singkat tersebut. Beberapa anggota dewan yang menerima pesan itu adalah Ramadhan Pohan, Max Sopacua, dan Tantowi Yahya. (vivanews/ren)

Borneo Tribune, Jakarta ANGGOTA Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo menyebut Ketua Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie sebagai sosok yang paling ngotot dengan rencana pembangunan gedung baru.

Kegigihan Marzuki itu, kata Tjahjo, terlihat dalam pembahasan Marzuki Alie rencana pembangunan gedung DPR senilai Rp1,1 triliun Kesannya, pada tahun 2010 lalu.

Ketua DPR cuci “Siapa yang paling tangan gigih ingin membangun gedung baru DPR? Ya Ketua DPR, meskipun akhirnya tidak jadi karena banyak dapat kritikan,” kata Tjahjo di Gedung DPR, Senin 18 November 2013.

Dengan latar belakang itu, Tjahtjo menyayangkan sikap Marzuki Alie yang justru melempar isu bahwa ada fraksi yang protes kepada dirinya karena jatah yang diterimanya terlalu kecil.

“Kesannya, Ketua DPR cuci tangan,” ujar dia.

Menurut Tjahjo, sebaiknya Marzuki segera mengungkap fraksi mana yang memprotes karena jatahnya terlalu kecil.

“Katanya capres? Harus fair dong, jangan menyebar fitnah, jangan menyebar isu,” katanya.

Masalah aliran uang haram proyek pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat dalam sidang paripurna DPR, hari ini. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno mengungkitnya kembali dan meminta Ketua DPR Marzuki Alie untuk menjelaskan terkait pernyataannya beberapa waktu lalu soal ada fraksi yang protes karena mendapat jatah yang sedikit.

Namun, Marzuki hanya menjawab enteng kritik rekannya dalam ruang sidang itu.

Teguh diminta untuk datang ke ruangannya, agar Marzuki bisa menjelaskan perkara ini.

Dia tidak suka masalah ini menjadi ramai.

Apalagi, persoalan ini tidak ada penyelesaiannya.

“KPK itu sudah punya data semua, jadi kalau diminta laporkan ke KPK, itu keliru.

Data itu dari KPK. Penegakan hukum itu akan jadi bias nanti. Kita ingin tegakkan secara benar dan berkeadilan.”

“Jadi ngapain lagi kita harus buka-bukaan.

Bola ada di KPK bukan di Marzuki Alie.

Silakan saja KPK untuk tindaklanjuti info yang mereka dapatkan,” ujarnya.

Sikap ini bertolakbelakang dari pernyataan Marzuki sebelumnya. Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat ini marah besar ketika fotonya terpampang di suatu majalah nasional.

Disebutkan bahwa Marzuki telah menerima suap Rp250 juta oleh PT Adhi Karya dalam proyek pembangunan gedung DPR. Bahkan, Marzuki mengaku baru mengetahui ada praktik suap setelah ada fraksi yang memprotes bahwa jatahnya terlalu kecil.

“Suatu ketika, ada fraksi yang datang ke saya dan bilang uang yang diterimanya kekecilan. Saya marah, uang dari mana itu?

Ratusan orang catut nama saya, saya sudah dengar sejak lama,” ujar Marzuki. (vivanews/ eh)

“

”

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

IKLAN BARIS Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh.

Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Langganan Koran Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038).

Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602).

Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880).

Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946) Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp.

0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo T Tribune

Selasa, 19 November 2013

11

Gubernur Pimpin Rakor Forkopinda “Oleh karena itu penyelenggaraan rapat ini menjadi penting dan strategis dalam rangka merencanakan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban di kabupaten/kota se-Kalbar untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Provinsi Kalbar,” ujarnya.

Beberapa topik yang dibahas dalam rapat tersebut dipaparkan Gebernur diantaranya terkait kesiapan Natal 2013 dan tahun Baru 2014, terkait Pemilu Legislatif dan

Pilpres tahun 2014, kebijakan terhadap penggunaan jembatan Kapuas 1 pasca insiden tabrakan beberapa waktu lalu, topik yang juga dibahas adalah kelangkaan gula, menganggapi keluhan masyarakat terhadap penertiban mobil asal Malaysia dan topik-topik lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepada seluruh peserta rapat Gubernur Cornelis berharap agar seluruh peserta dapat memperhatikan dengan baik agar da-

pat dijadikan acuan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban Kalbar.

“Rapat ini dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan-kebjakan dan langkah-langkah dalam mengatasi dan meminimalisir barbagai kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Kalbar menuju Good Governance and Clean Government yang menjadi harapan kita bersama, “tandasnya. (Slt)

Syarif Machmud A. Assegaf Ditetapkan Tersangka FOTO Jimly

Jimly: Konstitusi Akui Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kebijakan publik. “Kita Sedangkan kita sedang hanya berpatokan pada menghadapi era baru, UU No.32 Tahun 2004 konsolidasi kekuasaan Tentang Pemda yang pasca reformasi,” ungkapmencantumkan di nya. dalamnya pasal-pasal Di menerangkan, bahwa urusan kesatuan konsolidasi kekuasaan, masyarakat hukum adat belajar dari sejarah pada tergantung era kemerdebagaimana kaan, pengaturannya demokrasi di dalam Jadi strutktur terpimpin, peraturan baru, organisasi kita orde daerah hingga era (perda). bernegara tidak reformasi Sementara, cenderung menghilangkan mengesamkalau diserahkan pingkan hak kepada perda pentingnya konstitusional keanekaragaman. pun tidak jelas apakah Konsolidasi kesatuan di perda kekuasaan masayrakat provinsi atau cenderung perda menapikan hukum adat, kabupaten/ eksistensi struktur organi- kesatuan kota,” beber pakar sasi bernegara masyarakat hukum tata hukum adat. kita tidak negara itu.

“Kita saat Sehingga, ini mengutamenghilangkan ada daerah makan organisasi kema- konsolidasi yang rajin membuat kekuasaan syarakatan perda dan biasanya kesatuan diiringi masyarakat kecenderunghukum adat, ada juga an etatisme, yang belum begitu rajin. menegarakan semua Belum semua daerah kekuataan baik masyarapunya perda terkait itu. kat, NGO-NGO maupun Kalau pun ada daerah kesatuan masyarakat yang punya perda tentang hukum adat,” jelas dia. kesatuan masyarakat Padahal, lebih jauh hukum adat, itu pun Jimly menerangkan, baik masih sesuai dengan NGO dan maupun tafsir daerahnya masingkesatuan masayarakat masing. “Kebijakan hukum adat, itulah mengenai kesatuan kekayaan bangsa Indonemasyarakat hukum adat sia dibandingkan dengan belum memuaskan. negara-negara di Eropa.

“

“

Borneo Tribune, Lampung PROF Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengatakan, UndangUndang Dasar 1945 perubahan mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat.

Namun dalam implementasinya kesadaran mengenai kesatuan masyarakat hukum adat ini belum memuaskan.

“Dalam UUD 1954 Pasal 18 B ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang,” katanya saat menjadi keynote speaker pada acara seminar “Penyusunan Strategi Kebijakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-MK/2012 Tentang Pengakuan Hukum Adat dan Dinamika Masyarakat Adat” di Hotel Seraton, Jalan Walter Monginsidi No.175, Lampung, Senin (11/11).

Tapi, lanjut dia, sejak 15 tahun reformasi hingga sekarang, belum sungguh-sungguh dipahami apalagi diimplementasikan serta dicerminkan dalam

Di negara-negara Eropa mengembangkan LSM itu sesudah mereka berkenalan dengan organisasi negara. “Ketika mereka (orang Eropa, red) berkenalan dengan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia, mereka terheran-heran. Penulis Belanda, Cornelis Van Vollen Hoven, Terhar, dalam bukunya Ontdekker Van Het Adatrecht, terheranheran dengan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Sehingga saat akan ditulis dalam Bahasa Belanda, kesulitan mencari istilah hukum adat dalam Bahasa Belanda. Jadinya Adat Recht. Di Belanda, tidak mengenal hukum adat,” bebernya.

Lalu, lanjut dia, kenapa MK memutuskan dalam Putusan terakhirnya itu, mengembalikan, meneguhkan kedudukan kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai penguasa dari hukum adat. Karena jelas di pasal 18 b ayat 2 UUD 1945, negara mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan hukum adat. “Jadi strutktur organisasi kita bernegara tidak menghilangkan hak konstitusional kesatuan masayrakat hukum adat, struktur organisasi bernegara kita tidak menghilangkan organisasi kemasyarakatan,” tutup dia. (*r/ dkpp/ttm/haes)

Rapat Paripurna DPRD Kalbar Molor Tentang APBD TA 2014 dipimpin langsung Ketua DPRD Kalbar Minsen, SH, dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kalbar H Prabasa Anantatur, dan dihadiri Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM, dan Rapat Paripurna ini mendengarkan Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Kalbar Terhadap Nota Penjelasan Gubernur dan Raperda Tentang APBD TA 2014.

Dari jadwal Sekretariat DPRD Kalbar, harusnya

Rapat Paripurna sudah digelar pukul 09.00, tapi baru dimulai sekitar pukul 10:03, sementara Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie sejak pukul 08.00 sudah berada di Gedung DPRD Kalbar. ÿMolornya Rapat Paripurna DPRD Kalbar, disebabkan belum kuorumnya jumlah anggota DPRD Kalbar yang hadir dalam ruang rapat. Dari 55 anggota DPRD Kalbar, sampai jelang pukul 10:03 baru sekitar 35 orang yang hadir.

Dengan jumlah itu, baru

dinyatakan, jumlah anggota DPRD Kalbar yang hadir secara fisik sudah kuorum, dan Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalbar Minsen, SH langsung digelar.

Fraksi PDIP Kalbar melalui Juru Bicarannya Jimy, SH mengkritisi tidak hadirnya pejabat eselon II dalam setiap Rapat Paripurna dan hanya diwakilkan kepada pejabat eselon III atau eselon IV, atau eselon di bawahnya.

“Saya minta kepada pemerintah, khususnya Baper-

jakat untuk dapat mengkaji ulang penempatan pejabat eselon II yang tidak menjalankan Tupoksinya dengan baik,” kata Jimy.

Fraksi PDIP Kalbar sangat menyesalkan, dalam Rapat Paripurna DPRD, Kepala SKPD yang hadir selalu selalu minta izin untuk diwakilkan kepada pejabat eselon III dan IV, sehingga kondisi ini membuat kinerja SKPD yang telah disumpah/janji jabatan perlu dikaji ulang.

(Lay)

Distrust Tantangan Berat Penyelenggaraan Pemilu 2014 Teknis Pelaksanaan Tugas DKPP pada Jumat (15/11) di Hotel Kapuas, Pontianak.

“Kita harus jaga Pemilu 2014 bisa dipercaya oleh publik sebagai pemilik kedaulatan. Kita harus

KEHILANGAN STNK KB 3222 Y NR: MH1JF5120BK149509 NM: JF51E-2137779 A/N SUMARNI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. DD

yakinkan ke voters bahwa Pemilu nanti itu berintegritas,” ujar Jimly.

Menurut Jimly, yang paling bertanggung jawab mengembalikan kepercayaan publik tersebut adalah penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu harus benar-benar jujur dan adil dalam peneyelenggaraan Pemilu. Saat ini, terang Jimly, tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemilu sudah menurun. Tren semacam itu

tidak lepas dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara.

“Sekarang ini kita tidak hanya mengenal trias politika tapi dikenal juga trias koruptika, di mana korupsi terjadi di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sempurna sudah,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Pemilu yang berintegritas sudah menjadi pembicaraan di seluruh

dunia. Semua negara saat ini punya Pemilu, tapi papar Jimly, itu pemilupemiluan. Salah satu ciri Pemilu yang berintegritas, tambah Jimly, harus menjalankan rule of law dan rule of ethic.

“Kalau dalam bahasa agama, Pemilu jangan hanya bersyariah tapi juga harus berakhlak. Pemilu itu urusannya bukan hanya legal dan tidak legal, tapi juga baik dan buruk.

Legal dan good,” tegasnya. (foto-Narasi : Slt)

Assegaf, namun yang bersangkut belum kita periksa, selanjutnya akan kita lakukan pemanggilan dan kita lakukan pemeriksaan,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Heni Agus Sunandar melalui via teleponnya, Senin (18/ 11) kemarin.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Pontianak, pihaknya menetapkan Syarif Machmud Abdurahman Assegaf, yakni dengan dasar laporan yang dibuat warga, pemeriksaan terhadap pelapor dan sejumlah saksi, kemudian pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa pagar yang dipasang di depan rumah warga. “ Berdasarkan laporan warga, keterangan pelapor, sejumlah saksi serta barang bukti berupa pagar, kita menetapkan yang memagar itu sebagai tersangka,” jelas Kompol Heni Agus Sunandar.

Lanjut Kompol Heni Agus Sunandar, dalam menangani kasus ini, pihaknya sudah melakukan gelar perkara sebanyak 4 kali, yakni gelar perkara secara internal dua kali, dan gelar perkara secara eksternal yang melibat Pemkot dan Tata Kota maupun BPN sebanyak dua kali. “ Sudah ada empat kali gelar perkara yang kita lakukan dalam kasus ini, yakni secara internal dan eksternal, sehingga hasil dari gelar perkara tersebut, pihaknya mengambil langkah - langkah untuk mengamankan barang bukti, yakni berupa pagar yang dipasang di depan rumah warga,

dan pagar itu lah merupakan barang buktinya,” jelasnya lagi.

Kompol Heni Agus Sunandar juga menegaskan, penetapan tersangka yang dilakukan pihaknya terhadap Syarif Machmud Assegaf, yakni diduga yang bersangkutan melanggar pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, dengan ancaman 4 tahun penjara. “ Ancaman hukuman yang akan diberikan terhadap si pemagar itu, yakni 4 tahun penjara, sesuai dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dan inilah yang dilaporkan oleh warga kepada kami,” tegas Kompol Heni Agus Sunandar.

Sementara itu Penasehat Hukum Syarif Abdurahman, Rudi Priyanto, SH, membantah bahwa kliennya ditetapkan sebagai tersangka oleh Sat Reskrim Polresta Pontianak, karena sampai saat ini perubahan status tersebut, belum pernah disampaikan kepada pihak dirinya maupun kliennya. “ Belum pernah dan belum pernah klien kami dinyatakan sebagai tersangka sampai saat ini, karena kami selaku penasehat hukum dan klien kami sendiri, belum menerima perbuahan status tersebut,” bantah Rudi Pariyanto, SH atas kliennya yang ditetapkan tersangka.

Rudi Priyanto pun mempertanyakan dasar penetapan tersangka terhadap kliennya tersebut, karena menurutnya, alat bukti dan barang bukti juga belum ada sampai saat ini.

“ Dari mana dasarnya klien kami ditetapkan sebagai tersangkan, sedangkan alat bukti dan brang bukti juga belum ada,” tanyanya.

Rudi Priyanto juga menegaskan, sebelum warga membuat laporan di Polresta Pontianak, Ia beserta kliennya terlebih dahulu membuat pengaduan kepada Kapolresta Pontianak, tapi sampai saat ini pengaduan yang dilayangkan pihaknya tersebut, belum ada pemeriksaan yang dilakukan Polresta, sedangkan laporan yang dibuat oleh warga sudah ditetapkan tersangka. “ Ada apa ini?, karena kami pihak kan sebelum warga membuat laporan, kami terlebih dahulu membuat pengaduan, bahkan kepada Kapolresta Pontianak, tapi mengapa laporan warga sudah ada tersangkanya, sedangkan pengaduan kami, jangan tersangka, pemeriksaan saja belum dilakukan,” tegasnya.

Selain itu Rudi juga menanyakan, atas legalitas warga apakah sudah benar menempati rumah yang ada diatas tanah tersebut, bagaimana dengan legalitas kliennya yang sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) dan Instansi BPN. “ Saya ingin bertaanya kepada pihak kepolisian, apakah legelitas warga yang berdiam diatas tanah itu, sudah benar, kemudian bagaiman dengan legalitas kami yang sudah memiliki putusan MA dan Instansi BPN,” tanyanya kepada pihak kepolisian dalam menangai kasus pemagaran di Gang Thaha II. (Zrn)

Pengusaha Meubel Terancam Gulung Tikar baik itu kayu jadi maupun kayu olahan,” ujar Ketua AUM Provinsi Kalbar, Jamaluddin didampingi Sekretarisnya, Abdurahman saat menemui Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalbar, Ikhwani A Rahim, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, kemarin.

Abdurahman menambahkan, bayangkan saja kayu yang sudah jadi kusen. Yaitu jendela dan pintu juga masih kena tangkap. “Bahkan kayu kecil-kecil yang sudah dibeli kemudian kita jemur di depan toko meubel kita juga kena tangkap,” lugasnya.

Oleh karena itu, dirinya mengaku bingung kalau aparat penegak hukum selalu beralasan dengan dalil status dan asal usul kayu tidak ada serta harus ada izin prinsip. Padahal yang punya izin prinsip itu perusahaan besar, bukan toko meubel. Bahkan untuk mengurus izin prinsip itu bisa sampai ratusan juta.

“Kebanyakan para pengrajin meubel adalah pengusaha kecil. Rasanya tidak mampu kalau membeli kayu dalam jumlah besar. Toko saja kebanyakan ngontrak,” timpal Jamaluddin.

Dia minta kepada Pemerintah Provinsi Kalbar dan DPRD Provinsi Kalbar untuk melindungi UKM meubel sehingga bisa aman dan nyaman di dalam berusaha serta yang mana aturan tentu harus disosialisaikan kepada masyarakat.

“Sekarang ini timbul keresahan mau investasi raguragu. Beli bahan baku takut yang pada akhirnya usaha merugi dan pemecatan karyawan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalbar, Ikhwani A Rahim mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil semua pihak, termasuk Disperindag Provinsi Kalbar, Polda Kalbar dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar untuk mencari solu-

si sehingga tidak merugikan para pengusaha meubel dan masyarakat.

“Dari laporan pengrajin meubel jelas mereka sudah resah terhadap tindakan oknum aparat. Apalagi bahan baku jadi ada yang ditangkap,” ujar Ikhwani.

Legislator PAN DPRD Provinsi Kalbar itu menambahkan, apabila kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut serta tidak segera dicarikan solusi maka dikhawatirkan hal tersebut akan mematikan usaha meubel dan tentunya akan memberikan efek domino yang luar biasa terhadap perekonomian masyarakat itu sendiri.

“Insya Allah, dalam waktu dekat Komisi B DPRD Provinsi Kalbar akan segera memanggil semua stakeholder terkait guna mencarikan solusi terkait persoalan yang dikeluhkan para asosiasi meubel ini,” ucap wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Pontianak ini. (Soe)

Penerimaan Pajak Kalbar Meningkat Tajam dengan jumlah penduduk,” ujarnya.

Taruli juga menjelaskan untuk PAD Kalbar masuk target dalam 3 besar penerimaan pajak Kalbar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor (BBM KB), PBB KB. “Masih didominasi dari 3 besar ini dan kayaknya PAD kita tidak bergeser dari itu,”imbuhnya.

Menyinggung pajak kendaraan alat berat, Taruli kembali menjelaskan, dari hasil sosialisasi secara intensif didapatkan para pengusaha kendaraan alat berat sadar akan kewajibannya.

“Setelah kami melakukan sosialisasi dengan intensif nampaknya kesadaran mereka sudah mulai meningkat. Saat ini pendataan sedang berlangsung dan

mereka cukup tanggap dan responsif,”jeasnya.

Penarikan pajak kendaraan berat ini kata Taruli, akan dilakukan per kendaraan alat berat. “Karena ini ada tarifnya masing-masing disesuaikan dengan merk dan jenisnya. Pihak kami saat ini sedang mendata seluruh kendaraan alat berat yang ada di Kalbar dan target kita berkisar 4000,”tandasnya. (Slt)

CMYK

Moment & Activity www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Selasa, 19 November 2013

Rakon XIII BKOW dan GOW se-Kalbar

12

SUKSES Dukung Program Pembangunan Pemerintah

Pembukaan Rakon XIII BKOW dan GOW se- Kalbar oleh Bupati Kapuas Hulu ditandai dengan pemukulan Gong

apat Konsultasi (Rakon) XIII Badan Kunsultasi Organisasi Wanita (BKOW) dan Gabungan Organisas Wanita (GOW) se- Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu sejak taggal 14 hingga 16 Nopember 2013 berjalan sukses dan meriah, dalam rangkaian Rakon tersebut dilaksanakan sejumlah perlombaan senam pocharena, lomba lagu solo dan lomba pameran. Kegaiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir di Indoor Volley Kota Putussibau.

Ketua GOW Kapuas Hulu Terina Timas Mulyana mengatakan bahwa Rakon XIII BKOW dan GOW Kapuas Hulu untuk mengsinergikan kegiatan GOW Kabupaten/Kota terutama dalam mendukung program pembangunan Pemerintah dalam memajukan daerah. “ Melalui kegiatan ini BKOW akan memberikan petunjuk dalam kegiatan sehingga terciptanya sinergi kegiatan GOW di daerah Kabupaten da Kota dengan BKOW Provinsi Kalimantan Barat,”ucapnya.

Ketua Umum BKOW Provinsi Kalimantan Barat Hj. Suma Jenny Heryanti mengatakan bahwa BKOW dam GOW untuk motivasi dan meningkatkan potensi dalam rangka membangun daerah khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

“Dalam Millenium Development Goals (MDGs) dari delapan poin tujuan pembangunan Millenium tersebut 3 poin berkaitan langsung dengan perempuan, yiatu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir saat membuka dan menutu kegiatan mengatakan bahwa BKOW dan GOW merupakan mitra Pemerintah, sehingga berperan penting dalam mendukung program pembangunan Pemerintah dalam kemajuan daerahnya masing-masing.

“Pemerintah sangat mendukung keberadaan BKOW dan GOW diharapkan semakin eksis lagi kedepannya, selain itu kegiatan Rakon ini merupakan sejarah di Kapuas Hulu,”pungkasnya.

R

Narasi dan Foto : Timotius

Foto bersama Bupati Kapuas Hulu dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dengan pengurus BKOW dan GOW

Foto bersama Bupati Kapuas Hulu denga sejumlah pemenang lomba

Bupati Kapuas Hulu beserta sejumlah pejabat lainnya saat mengunjuni pameran di komlpek SKB Putussibau

Pemotongan pita pameran oleh Ketua BKOW Provinsi Kalimantan Barat saat Rakon XIII BKOW dan GOW se-Kalbar di

Bupati Kapuas Hulu menerima cendera mata dari ketua GOW Kapuas Hulu

Ketua Umum BKOW Kalbar menyerahkan hadiah saat Ketua Umum BKOW Kalbar terima cenderamata dari malam penutupan Ketua Tim PKK Kapuas Hulu

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya saat pembukaan

Bupati Kapuas Hulu menyerahkan hadiah pada malam penutupan

Ketua GOW Kapuas Hulu saat menyerahkan cendera Salah satu peserta lomba senam pancarena di Indoor mata Volley Kota Putussibau

Senam bersama seluruh pengurus BKOW dan GOW se-Kalbar di halaman Kantor Bupati Kapuas Hulu

CMYK