Harian Borneo Tribune 27 September 2013

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Jumat, 27 September 2013

21 Dzulkaidah 1434 H - 23 Peh Gwee 2564

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Gubernur Lantik AL. Leysandri Jadi Sekda Sanggau

Bangun Harmonisasi, Bekerja Sesuai Janji Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Drs. Cornelis, MH melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, AL. Leysandri, Kamis (26/9) sekitar pukul 10.00 WIB di Aula Kantor Bupati Sanggau.

Borneo Tribune, Sanggau Pelantikan tersebut dihadiri oleh Bupati Sanggau, H. Setiman H. Sudin, Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi, unsur Forkompimda Kabupaten Sanggau dan Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sanggau.

Dalam sambutannya, Cornelis mengatakan pelantikan Sekda Kabupaten Sanggau yang baru telah disetujui oleh Mendagri tertanggal 24 September 2013. “Maka dari itu, berdasarkan persetujuan ini maka saya selaku perwakilan pemerintah pusat melantik Sekda yang baru ini,” ujarnya.

Dengan telah dilantiknya Sekda Kabupaten Sanggau ini, maka menurutnya tidak ada lagi isu-isu miring terkait siapa Sekda Kabupaten Sanggau dan kapan dilantiknya. Sehingga

BPNB Pontianak Gelar Festival Kesenian Kalbar

Menggali Seni Budaya yang Terlupakan

pelantikan ini sudah jelas siapa Sekda Kabupaten Sanggau.

Cornelis menuturkan, sebagai Sekda yang baru tentunya memiliki tugas yang berat. Terutama dalam menjembatani Pemerintah Daerah dengan pihak Legislatif dalam hubungan politik. Jika hubungan politik ....Ke Halaman -11

Drs. Salmon B Foto : Slamet A/Borneo Tribune.

Gubernur Kalbar, Cornelis lantik Sekda Kabupaten Sanggau, AL. Leysandri, Kamis (26/9). Cornelis minta Sekda membangunan harmonisasi dengan unsur vertical, sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan semua unsur yang ada. Foto : Ratna/Borneo Tribune.

OJK dan Gubernur BI ke Kalbar

B uah Bibir Tangkap Otak Utama Pemasok

Wujudkan BPD Regional Champion

“JIKA Kalbar ingin bersih dari barang – barang Ilegal, yang harus dilakukan kepolisian serta aparat penegak hukum lainnya yang berwenang adalah menangkap otak utama pemasok barang – barang Ilegal yang ada di Kalbar ini,” tegas Anggota DPRD Kota Pontianak, H. M. Fauzi, Kamis (26/9) kemarin melalui via teleponnya.

Menurutnya, selama otak utaH. M. Fauzi ma pemasok terbesar barang – barang Ilegal di Kalbar ini belum ditangkap dan dijerat dengan hukum hingga sampai ke persidangan, maka selama itu pula barang – barang Ilegal tetap masuk di Indonesia khususnya di Kalbar ini.

Borneo Tribune, Pontianak Menyusun strategi BPD dalam menghadapi krisis ekonomi global sekaligus menyiapkan diri menjadi BPD regional champion (pemenang wilayah) Bank Kalbar pada 3 Oktober pekan depan menjadi tuan rumah seminar nasional.

Pada seminar nasional itu akan hadir pembicara kunci, yakni Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliawan Hadad.

Dirut Bank Kalbar Drs H Sudirman HMY, MM selaku tuan rumah menyatakan bahwa acara seminar nasional ini ditempatkan di Hotel Mercure di mana

....Ke Halaman -11

....Ke Halaman - 11

Borneo Tribune, Pontianak Balai Pelastarian Nilai Budaya (BPNB) Pontianak mengelar Festival Kesenian Kalbar untuk tingkat SMP/ sederajat selama 3 hari yang dimulai dari tanggal 26-29 September 2013. Kegiatan ini mengambil tema, Menggali seni tradisional dalam rangka membentuk karakter dan jati diri bangsa. ....Ke Halaman - 11

Pasang surut ekonomi global berdampak langsung kepada sumber dana pembangunan daerah. Motor penggerak ekonomi daerah seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) mesti pasang kuda-kuda.

Agus Mar towardoyo

Muliawan Hadad

Cornelis

Sudirman HMY

Gubernur BI

Ketua OJK

Gubernur Kalbar

Dirut Bank Kalbar

Caleg Berkampanye di Media Disosialisasikan Borneo Tribune, Pontianak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalbar menggelar sosialisasi tahapan pemilu tahun 2014 bagi media massa dan ormas se-Kalbar. Acara ini di gelar di aula Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang terletak di Jalan Letjend Suprapto Pontianak, Selasa (24/9) lalu.

Hadir dalam acara ini, Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah, Komisioner KPU Kalbar Misrawi, Ketua KPI Daerah Faisal ....Ke Halaman - 11

Polda Tangkap Barang Ilegal Berskala Besar Rahasia Bisnis Pengemis BEBERAPA pengemis sedang ngobrol di dangkalan sungai di bawah sebuah jembatan. ”Belakangan ini telah terjadi inflasi lagi, harga beras dan minyak pada melambung, banyak orang kota sedang dirundung rasa cemas.” ”Aku juga sudah mendengarnya di luar, mereka sungguhsungguh kasihan...” ”Kami tidak usah membeli beras dan juga tidak usah membeli minyak, dibandingkan dengan orang kota, jujur, kita di sini hidupnya masih tergolong baik...” ”Ya, omonganmu sedikitpun tak salah, kita sampai sewa rumah pun tak usah bayar... Alangkah baiknya...”

Tiba-tiba seorang rekan pengemis yang duduk di sampingnya dengan cekatan mendekap mulut pengemis yang bicara paling akhir ini, kemudian ia berkata dengan suara layaknya berbisik-bisik: “Sst! Bisa nggak kamu berbicara dengan suara yang rendahan sedikit, bila pembicaraan kita ini didengar oleh orang luar, siapa pun juga akan menjadi pengemis seperti kita!” o

13 Ton Ikan dan 42 Ton Lelong dari Malaysia Diamankan Borneo Tribune, Pontianak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) menangkap barang ilegal secara besar – besaran di Kota Pontianak, di mana sejumlah barang ilegal dengan jumlah yang banyak ini sendiri berasal dari Malaysia, dan ini terbukti dalam waktu sau hari Polda Kalbar melalui Dit Reskrimsus Polda Kalbar telah menangkap dan mengamankan 13 ....Ke Halaman - 11

Petani Kelapa Sawit Siap Menuju Sejahtera

Hubungi Sales Dyna: Adi Ndut : 0853 4859 4868 Dedy : 0852 5202 0069 Hengky : 0812 562 7166 Yusri : 0852 4508 4209

riode 2013-2018. Bertempat di Hotel Merpati, (26/9), Pontianak, pelantikan berjalan tertib lancar.

Ketua panitia pelantikan, Imam Muhadi dalam laporannya mengatakan,kegiatan pelantikan ini merupakan langkah awal untuk menuju terwujudnya petani sawit yang berdaulat dan bermartabat. Ia bersama ketua terlantik berharap para pengurus yang dilantik bisa bahu membahu bekerja keras mewujudkan cita-cita dan program ....Ke Halaman - 4

Ketua dan Pengurus DPD Apkasindo Kalbar berpose bersama pengurus pusat usai acara pelantikan di Hotel Merpati, Pontianak. Foto Istimewa

READY STOCK

PT. ANZON AUTOPLAZA : Telp. 0561 - 734280 : Telp. 0562 - 637000 : Telp. (0534) 31841 : Telp. (0565) 24222 : Telp. (0564) 2025280

SUPIR DAN LELONG. Sebanyak 3 Puso bermuatan Pakaian Bekas (Lelong) dari Malaysia hendak dikirim ke Semarang melalui Kalbar, berhasil ditangkap Polda Kalbar, dan terlihat ketiga supirnya juga berhasil diamankan oleh Polda Kalbar.

Pelantikan DPW Apkasindo Kalbar

Borneo Tribune, Pontianak Petani kelapa sawit memiliki peran besar dalam rantai produksi perkebunan. Sinergistas dan kesatuan para petani kelapa sawit dalam menggarap dan memproduksi tanaman multiproduk ini tentu akan membawa dampak signifikan.

Dengan mengusung semangat menjadikan petani sawit lebih sejahtera dan bermartabat, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo), melantik pengurus DPW Apkasindo Kalimantan Barat pe-

Pontianak Singkawang Ketapang Sintang Sanggau

IKAN ILEGAL. Barang bukti Ikan Ilegal dari Malaysia yang hendak di pasarkan di Kota Pontianak, berhasil ditangkap Polda Kalbar, di mana barang bukti ini sudah diamankan di Polda Kalbar, FOTO:Achmad Mundzirin/Borneo Tribune.

Indra (Sintang) : 0812 560 72700 Herry (Ketapang) : 0821 4807 6765/0856 5051 292 Zulkifli (Ketapang) : 0853 4740 1846/0856 5442 9682 Muslimin (Ketapang) : 0812 5482 8153 Joko (Ketapang) : 0852 4559 6936

Telah Hadir!!!!

zon Autoplaza di Landak

PT. An Kabupaten Landak Jl. Pulau Bendu No. 26, Kecamatan Ngabang

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara

Borneo T Tribune

Jumat, 27 September 2013

2

Kasus Anak Meningkat

KPAID Kalbar Turun Gunung

Borneo Tribune, Sukadana Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar turun gunung ke Kayong Utara untuk mengawal kasus kekerasan terhadap anak yang dalam beberapa waktu terakhir mencuat ke permukaan Tiga kasus yang saat ini naik di meja kepolisian dimana dua kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di kecamatan Simpang Hilir dan satu kasus

T

terjadi di Kecamatan Sukadana dan menyusul dalam proses pelaporan kekerasan seksual pada anak yang dalam kondisi keterbelakangan mental yang dilaporkan di Polsek Sukadana (25/9) malam. ”Kita ingin mengawal kasus ini hingga tuntas, dan ingin penyelesaian kasus dapat berjalan pada alurnya,” kata Ketua KPAID Kalbar Alik Rosyad, Rabu (25/9).

Dikatakannya, Kayong Utara sejak mekar menjadi

AJUK

Pesan Gubernur untuk Sekda Sanggau Kamis (26/9) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Drs. Cornelis, MH melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, AL. Leysandri.

Pada kesempatan itu Cornelis menuturkan, sebagai Sekda yang baru tentunya memiliki tugas yang berat. Terutama dalam menjembatani Pemerintah Daerah dengan pihak Legislatif dalam hubungan politik. Jika hubungan politik Bupati dengan Legislatif sedang kurang lancar, maka kewajiban seorang Sekda untuk mencairkan suasana tersebut.

Cornelis juga menjelaskan, bahwa Sekda juga mempunyai kewajiban membangunan hubungan yang baik dengan unsur vertical, sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan semua unsur yang ada.

Sekda juga diingatkan bekerja sesuai dengan janji, jangan sampai mementingkan kepentingan pribadi atau pimpinan. Mengutamakan kepentingan pribadi bisa menyebabkan hak masyarakat jadi terbengkalai. Jika ini terjadi maka, tugas sebagai Sekda akan melanggar sumpah janji tersebut.

Selain itu Gubernur juga berpesan dalam pengelola keuangan negara harus hati-hati, jangan asal beres dan gampang di hadapan Bupati.

Sekda jangan takut jabatan lepas karena tidak patuh kepada pemimpin jika memang itu melanggar aturan sesuai dengan sumpah janji.

Aneka nasehat gubernur ini mengingatkan tugas sekda sangat berat, penting dan strategis.

Karena itu, penting sekali menunjuk seorang sebagai sekda, adalah orang yang memiliki kapasitas di atas rata-rata. Sekda adalah orang yang memiliki integritas dan cerdas.

Karena itu, meskipun nasehat ini disampaikan untuk Sekda Sanggau, namun, kiranya, sekdasekda di daerah lain juga menyimat nasehat itu.

Sebab, peran mereka adalah sama: sebagai pendamping, pemimpin dan komunikator.

Bisa kita bayangkan, jika pada suatu daerah seorang sekda tidak dapat memerankan diri sebagai pendamping kepala daerah, seorang sekda tidak dapat menjadi pemimpin organisasi administrasi wilayah dan seorang sekda tidak dapat memerankan diri sebagai komunikator yang menjembatani antara pemimpin dan yang dipimpin, atau sebaliknya. Sekda yang tidak memerankan diri seperti amanat ini boleh dikatakan sebagai sekda yang melanggar tugasnya.

Semoga, nasehat gubernur ini, didengar oleh semua sekda, dan dipatuhi oleh mereka.

S

kabupaten sendiri, baru tiga kasus yang mencuat, walau secara kuantitas jauh di bawah Kubu Raya yang paling tinggi dalam kasus terhadap anak, namun dari sisi kualitas ketiga kasus di KKU dan ditambah laporan baru memiliki tingkat yang cukup menghawatirkan.

Kondisi demikian banyak alasan yang mendasarinya, dimana masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap arti kekerasan terhadap anak, pola pelaporan dan bagaimana masyarakat mencari tempat rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban. Dikatakan Alik,

di KKU perlu dilakukan upaya bersama untuk mendorong adanya pemahaman masyarakat terkait apa itu perlindungan anak.

Demikian juga pemerintah, harus dapat membuat sebuah regulasi yang dapat membatasi dan dapat dijadikan payung hukum untuk

perlindungan anak. ”Kita sangat mendukung jika di KKU juga dibentuk komisi perlindungan anak, karena selain untuk menjembatani dan meminimalisir terjadinya kasus kekerasan juga dapat menjadi pendukung sebuah daerah layak anak,” imbuhnya.

Namun demikian, banyak masalah yang sering menjadi batu sandungan setelah adanya komisi tersebut, dimana tidak penuhnya dukungan pemerintah dalam hal anggaran menjadikan banyak masalah yang tidak terkawal.(ABD)

Rehabilitasi Rumah

Bapeda Ajukan 800, Realisasi 300 Borneo Tribune, Sukadana.

KKU memiliki 3000 unit rumah tidak layak huni, kondisi demikian menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh penerintah.

Kondisi demikian menjadi sebuah pemikiran dimana pemerintah melalui

program di Bapeda mengusulkan ke pemerintah Pusat untuk pembangunan rumah tidak layak huni.

Pada tahun 2013 KKU melalui Bapeda KKU menyampaikan usulan 800 unit rumah tidak layak huni untuk direhabilitasi,

namun dari sederet ajuan hanya terealisasi sebanyak 300 unit yang tersebar di beberapa kecamatan mulai dari Pulau Maya, Teluk Batang dan Simpang Hilir.

Dinsosnakertran yang menjadi stakeholeder bidang penyiapan wilayah pe-

nerima bantuan rehabilitasi menyebutkan banyaknya rumah ajuan yang tidak mendapat respon dari pusat terkendala administrasi.

Beberapa administrasi yang menjadi kendala adalah kepemilikan lahan, kepemilikan kartu tanda penduduk,

status kawasan dan beberapa poin pertimbangan lainnya. ”Tahun ini sudah direalisasikan 300 unit dan biayarehabilitasinya per unit sebesar 750 ribu,” kata Kadis Sosnakertran Azhari.(ABD)

Sukseskan Pemilu, KPU Rekrut Relasi Borneo Tribune, Sukadana Tidak mau kalah dengan para calon yang membuat berbagai cara dan trik untuk pemenangannya, baik dengan cara relawan, simpatisan, sahabat dan sebagainya. KPU KKU dalam waktu dekan akan juga melakukan hal yang sama yakni dengan merekrut relawan demokrasi (Relasi).

Dikatakan Komosioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM KPU KKU Rudi Handoko,

suksesnya pemilu bukan tergantung besarnya anggaran dan banyaknya petugas, namun salah satu poin terkait partisipasi dan pendidikan politik menjadi pertimbangan.

Relasi yang akan direkrut tersebut akan bertugas sebagai tenaga penyuluh yangg melakukan penyuluhan dikomunitas masingmasing tentang pemilu. ”Itu untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik

terhadap proses demokrasi,” kata Rudi.

Komisioner yang akrab dengan kopiah putih ini juga menambahkan Relasi ini juga diharapkan akan menjadi sebuah tuas pengungkit untuk membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

Rekrutmen Relasi ini banyak dibidik para generasi muda dimana persyaratan WNI yang berusia minimal 17 tahun, khusus relawan pemilih pemula maksimal usia 25 tahun dengan

kualifikasi pendidikan minimal SLTA/sederajat.

Dan berdomisili wilayah setempat tinggal dan bukan pindahan dapat menjadi pertimbangan untuk merekrut relawan ini.

Namun demikian, Rudi juga menyebutkan para relawan tersebut adalah non partisan sekurangkurangnya lima tahun terakhir, dan memiliki komitmen menjadi relawan dengan membuktikan diri terdaftar sebagai pemilih, dan memiliki komunikasi yang baik, bertanggung jawab dan berakhlak baik,

bukan bagian dari penyelenggara pemilu. Memiliki pengalaman terkait penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan. ”Pendaftaran dibuka dari 25 September - 2 Oktober 2013 dilanjutkan seleksi Pada 3 - 5 oktober 2013,” katanya. Dijelaskan Rudi, segmen relawan demokrasi terdiri dari kalangan kelompok agama, kelompok pemilih pemula, kelompok perempuan, kelompok penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran.(ABD)

ENGET

Gubernur menasehatkan Sekda Sanggau agar menjadi jembatan komunikasi pemimpin dan yang dipimpin *Alamak…., semoga tak ada yang merasa disindir Bang Tribune

· Wartawan, Kontributor, Intensive Programme and Freelancer “ Borneo Tribune” selalu di bekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima / meminta apapun dari narasumber · Setiap artikel atau tulisan berupa laporan kegiatan, cerita pendek, surat pembaca, puisi dan resensi yang dikirim ke redaksi hendaknya di ketik dengan spasi rangkap, maksimal 500 kata, ditandatangi dan disertai identitas ( No Telp / Fax jika ada ) dikirim ke alamat borneotribune@yahoo.com atau yusriadii@yahoo.com.

Terimakasih

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

Kunjungi. Murid-murid TK Karya Yosef didampingi para Dewan Guru dan Wali Murid melihat secara dekat pesawat Hawk TNI-AU. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

TK Karya Yosep Kunjungi Skadud 1 Borneo Tribune, Kubu Raya Untuk menumbuh kembangkan semangat dan kecintaan akan dunia kedirgantaraan harus dimulai sejak dini, Selasa (24/9), sebanyak 64 murid Taman Kanak-Kanak

(TK) Karya Yosef melaskanakan kunjungan ke Skadron Udara (Skradud) 1 Elang Khatulistiwa Lanud Supadio.

Kehadiran murit-murida TK ini didampingi para dewan Guru, dan wali

murid untuk menyaksikan langsung pesawat-pesawat yang terparkir di Apron Hanggar Lanud Supadio.

Kecintaan terhadap Kedirgartara ini harus dimulai sejak usia sedini mungkin. Selain itu

dengan adanya kunjungan dari anak-anak sekolah secara tidak langsung akan mendidik anak-anak ikut merasakan rasa cinta terhadap tanah air.

Anak-anak terlihat

begitu antusias dengan adanya kunjungan ini, hal ini terlihat dari senangnya mereka berada di hanggar Skadron Udara 1. Tidak sedikit dari mereka bertanya-tanya walaupun usianya masih belia. (Lay).

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, Syam Abubakar, M Taufik, Fery Adeputra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: www.borneotribunecom Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, (Wakil Manajer) Supriyanto, Rustam. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Serba Serbi

Jumat, 27 September 2013

Borneo T Tribune

3

LAKI : Cegah Korupsi Dimulai Sejak Dini Borneo Tribune, Kubu Raya Indinesia merupakan negara yang tingkat korupsi masih cukup tinggi. Berbagai upaya terus digalakkan demi terciptanya masyarakat sejahtera tanpa adanya korupsi di dalamnya.

Menyikapi hal ini Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kalimantan Barat menggelar sosialisasi bahaya korupsi bagi masyarakat di SMA Negeri 01 Kecamatan Sungai Raya Jalan Adisucipto Kubu Raya yang diikuti sebanyak 100 siswa beserta guru yang hadir.

Ketua Umum LAKI Burhanudin Abdullah mengatakan, memberi pengenalan dan pemahaman kepada sisewa terhadap tindakan korupsi kepada dinilai tepat karena keberadaan siswa yang nantinya sebagai penerus dan tidak menutupi kemungkinan satu diantara mereka nantinya akan menjadi pemimpin kelak. “Berkaitan dengan seminar ini, memang kita mulai dari dini seperti anak sekolah. Berkaitan ini kita mencoba melakukan upaya pemberantasan korupsi bukan hanya pada tingkat seprti jaksa, isntansi pemerintah dan aparat kuhum yang ada,” katanya, Kamis (26/9).

Burhan menambahkan, pengenalan secara dini sangat perlu dilakukan dan ini merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya untuk pemerintah saja melainkan masyarakat juga harus turut mengawasi jahatnya tindakan korupsi jika dilakukan. “Ini bertujuan agar mereka semua kenal dan mengetahui bentuk dan jenis korupsi.

Dengan harapan setelah mereka tau dan jika mereka menjadi pejabat nantinya tidak akan melakukan tindakan korupsi,” terangnya.

Burhan menilai jika negara ini mau terbebas dari korupsi, semestinya bukan berbicara penindakan hukum saja yang harus dilakukan. Akan tetapi bagaimana memberi-

“

Ini bertujuan agar mereka semua kenal dan mengetahui bentuk dan jenis korupsi. Dengan harapan setelah mereka tau dan jika mereka menjadi pejabat nantinya tidak akan melakukan tindakan korupsi.

”

kan pemahaman kepada masyarakat untuk mencegah korupsi agar jangan sampai dilakukan.

“Pemberantaan korupsi ini ada tiga unsur, yakni pencegahan, peyidikan, pembinaan dan penindakan,” terangnya.

Kalau hanya menjustis mereka yang melakukan tindak korupsi tambah burhan, hal tersebut dinilai tidak efesien, dikarenakan jika ingin tidak adanya korupsi di masa yang akan datang tentu dari awal pihak terkait harus menanamkan kepada calon penerus bangsa terhadap korupsi yang hanya akan menyengsarakan rakyat. “Masyarakat berfikir terkait bagaimana menindak pelaku korupsi. Kalau kita selalu berbicara hukuman saja, kapan mereka bisa sadar. Nah langkah yang kita ambil yakni merupakan pencegahan untuk berbuat korupsi dengan memberikan pemahaman dasar kepada siswa yang sebagai calon pemimpin dan penerus bangsa agar menjauhkan dirinya terhadap korupsi,” ucapnya.

Sementara itu, menurut kepala SMA Negeri 01 Sungai Raya Jumadi

menilai positif dan mendukung sepenunhnya adanya kepedulian LAKI untuk memberikan pemahaman kepada siswanya terkait bahaya korupsi. “Kami berterima kasih kepada LAKI telah meluangkan waktunya untuk siswa kami. Kami juga mengharapkan dengan pemahaman yang diberikan kepada siswa kami dapat di implementasikan di kehidupan sehari-hari,” katanya.

Selain itu Jumadi berharap kagiatan ini rutin dilakukan dan tidak hanya sekolah mereka saja.

Karena Ia menilai bahaya korupsi semakin merajalela dan bukan menjadi rahasia umum lagi. “Kami berharap hal seperti ini

terus dilakukan oleh LAKI terhadap siswa kami, kerana kami menilai untuk memberantas korupsi memang harus di nulai dari anak-anak khsusnya mereka yang menjadi penerus kita nantinya,” harapnya.

Sementara itu, Jeri Wiranda siswa kelas XII

yang turut mengikuti kegiatan tersebut menyatakan dengan adanya penjelasan dan pemahaman yang diberikan, dirinya bertekat dika kelak ia dipercayai menjadi pejabat dirinya tidak akan melakukan tindakan korupsi. “Karena hal tersebut dapat merugi-

kan dan menyengsarakan rakyat, dan jangan sampai kami juga terlibat dengan hal itu,” katanya.

Tidak hanya itu, dirinya beranggapan mereka yang melakukan tindakan korupsi tidak menyadari bahwa mereka bukan menggunakan barang

miliknya sendiri, melainkan mereka menggunakan hak rakyat dengan kata lain mereka sebagai pencuri hak rakyat,” mereka tidak sadar yang dimakan bukanlah kak mereka. Maka wajar saja mereka di adili sesuai dengan apa yang mereka buat,” ucapnya.(Adex)

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Jumat, 27 September 2013

4

Negara Besar adalah Bangsa yang Kuat Budayanya sejak dini telah mengenal kekayaan seni budaya bangsa yang kita miliki,”ungkap Ketua Panitia Festival Kesenian Kalbar 2013, Poltak Johanes kepada wartawan saat ditemui disela-sela festival berlangsung di Kantor BPNB Pontianak, Kamis (26/ 9) pagi kemarin.

Sebanyak 26 peserta dari 26 SMP/sederajat ikut ambil bagian dalam festival tersebut.

“Sebenarnya kitamenginginkan seluruh sekolah mengikuti naman ada kali ini hanya 26 peserta putra-putri dari 26 sekolah saja yang mengikuti. Seperti di Tanjidor dikuti 12 grup dan Hadrah juga diikuti 12 grup,”ujarnya.

Dengan adanya keterlibatan anak-anak sekolah Poltak menilai masih perlunya kerjasama dengan berbagai pihak. Seperti adanya kerjasama dengan pihak sekolah dan adanya motivasi guru terhadap siswanya itu sendiri. “Kita sangat bersukur dari 26 sekolah ini mau mengirimkan pesertanya. Inilah kerjasama yang kami harapkan dan mudahmudahan di tahun yang akan datang kerjasama seperti ini dapat terus di tingkatkan,”ujarnya.

BPNB juga mengharapkan dengan telah masuknya kebudayaan didalam kurikulum pendidikan kita harapkan kerjasama itu se-

lalu tetap ada. Selain festival ini nanti juga akan digelar lomba pengetahuan sejarah budaya.

Mudahmudahan banyak sekolahan yang akan berpartisipasi semua. Apa lagi saat ini dari kurikulum sekolah bidang budaya ini telah masuk. ”Dan ini semua haruslah adanya kerjasama yang baik dengan semua stekholder yang ada seperti dari Dinas Pariwisata dan instanse serta lembaga terkait serta masyarakat. Karena. Melalui seni budaya ini kita tanamkan kepribadiaa bangsa ini. Bangsa dan negara yang besar adalah bangsa yang kuat budayanya,”pungkas Poltak. (Slt)

Pemukulan Gong yang dilakukan Kepala BPNB Pontianak menandakan festival Kesenian Kalbar di mulai. Foto : S. Ardiansyah/ Borneo Tribune

Sinergitas Wujudkan Peningkatan IPG dan IDG

CMYK

Rakornis Perlindungan Masalah Sosial Perempuan

Arahan Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie memberikan arahan kepada peserta Rakor Teknis dan sekaligus membuka secara resmi Rakor. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Pontianak Untuk mensinergikan program perlindungan perempuan khususnya terkait permasalahan sosial perempuan, pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Rabu (25/9), Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kalbar menggelar Rapat Teknis Perlindungan Masalah Sosial Perempuan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Rapat Teknis Perlindungan Masalah Sosial Perempu-

an ini berlangsung di Hotel Kini, dan dibuka secara resmi oleh Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie dan diikuti oleh Bappeda Provinsi, dan Kabupaten/Kota, BP3AKB Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan Jejaring Perlindungan Perempuan Lintas Sektor.

Menurut Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM, harus disadari bersama bahwa upaya pemberdayaan perempuan perlu disertai dengan upaya perlindungan terhadap hakhaknya dalam kehidupan,

mulai dari sektor yang terkecil, yakni keluarga sampai yang terbesar, yakni negara, bahkan dunia.

Peningkatan kualitas hidup perempuan diproyeksikan dengan adanya representasi perempuan di berbagai bidang pembangunan.

“Ini merupakan salah satu upaya kita bersama untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Peberdayaan Gender (IDG), dan Provinsi Kalbar masih dibawah rata-rata nasional,” kata M Zeet Hamdy Assovie, pada Pembukaan Rapat Teknis Perlindungan Masalah Sosial Perempuan.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan Perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, kenvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuta untuk menerapkan instrumeninstrumen sebagaimana yang diamanahkan pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan HAM. “Sesuai UU ini, dipandang perlu dikembangkan

suatu mekanisme pelaksanaan regulasi yang efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat, terutama hakhak kelompok rentan,” jelasnya.

Dikatakannya, kelompok rentan seperti tercantum dalam pasal 5 ayat 3 UU 39/ 1999, bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan, berhak memperoleh perlakuan dan perlindingan lenih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Indonesia sebagai negara yang sudah menandatangani CEDAW (Convetion on Elimination of all Forum of Discrimination Against Women), yakni Konvensi PBB tentang Penghapusan terhadap semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan pemerintah Indonesia terikat dan tunduk pada konvensi tersebut.

“Konvensi ini telah menjadi instrumen hukum nasional yang sah dan mengikat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang dikenal dengan konvensi perempuan,” kata Sekda.

Dijelaskannya, Perlindungan terhadap kaum pe-

rempuan harus diatasi secara sistematis dengan melibatkan semua pihak, sebab, persoalan ini akan terus bertambah seiring meningkatnya permasalahan sosial masyarakat sebagai dampak meningkatnya pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan zaman dan era globalisasi.

“Harkat dan martabat serta kualitas perempuan yang melahirkan generasigenarasi penerus bangsa harus terus kita perbaiki dan kita tingkatkan. Sekarang ini, semakin banyak perempuan yang berprestasi di berbagai bidang,” ujarnya.

Namun, masih menurut M Zeet Hamdy Assovie, hal ini tidak membuat pemerintah menutup mata atas kenyataan lain tentang kerentanan yang menimpa mereka. Masih banyak yang mendapat perlakuan kekerasan, penelantaran, menjadi objek pemerasan, dan diperjualbelikan seperti budak atau dipekerjakan tanpa imbalan layak.

“Tidak jarang, anakanakpun masuk perangkap usaha komersialisasi seks, penerima dampak negatif dari prilaku seks bebas, tindak kriminal, termasuk peredaran obat-obat terlarang,” jelasnya. (Lay).

Sanski Tegas Berlapis Menanti Polisi Terlibat Borneo Tribune, Pontianak Maraknya kasus ilegal di Kalimantan Barat, Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arie Sulistyo menegaskan kembali kepada seluruh anggota kepolisian yang ada di Kalbar, baik itu Perwira maupun Bintara untuk tidak terlibat dalam kasus – kasus Ilegal yang ada di Kalbar ini. “ Siapapun anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus Ilegal, dirinya tidak segan – segan menindak tegas anggota tersebut, baik

itu Bintara maupun Perwira sekali pun,” tegas Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arie Sulistyio belum lama ini kepada wartawan.

Menurut Kapolda, hal – hal yang merusak citra Polri harus dihilangkan seluruh anggota kepolisian termasuk di Kalimantan Barat, karena kepolisian dituntut untuk memberikan pelayan yang prima dan transparan dalam menjalankan tugas, guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap Intitusi Polri. “ Saya tegas-

kan sekali lagi, anggota yang terlibat tetap kita proses dan tidak ampun untuk anggota tersebut,” ujarnya.

Lanjut Kapolda, kepolisian dalam menjalankan tugas, harus jujur, disiplin dan humanis, namun jika yang dilakukan sudah menyalahi aturan institusi apalagi terlibat dengan namanya kasus pidana serta melindungi atau pun melakukan pembiaran terhadap suatu kasus yang atensi, seperti kasus Ilegall dan Narkoba, maka sanksinya adalah

sanksi berlapis. “ Sanksi berlapis akan kita berikan kepada anggota yang sudah terlibat dalam suatu jaringan masuknya barang – barang Ilegal maupun dalam peredaran narkoba di Kalbar ini, yakni selain mendapatkan sanksi disiplin dan kode etik Polri, kita juga akan menjerat anggota tersebut dengan sanski pidana,” jelasnya.

Lebih jauh lagi Kapolda mengimbau kepada seluruh anggota yang di Kalbar, untuk tidak ‘bermain – main

dengan namanya kasus Ilegal di Kalbar ini, karena sanksi tegas dan berlapis akan menanti anggota tersebut. “ Saya tidak akan mempertahankan anggota yang merusak citra Polri, seperti terlibat pidana baik itu kasus Ilegall maupun kasus Narkoba, serta tindak pidana lainnya, karena saya sendiri yang akan membuang anggota tersebut institusi kepolisian, karena masih banyak anggota kepolisian yang bagus di Kalbar ini,” tutupnya.(Zrn).

Digugat Secara Serentak

Puluhan Warga Sungai Kakap Datangi PTUN Borneo Tribune – Pontianak Puluhan warga Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya (KKR) berduyun – duyun datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yakni untuk menghadiri persidangan di mana kedatangan mereka tersebut secara beramai – ramai, yakni berharap kepada PTUN untuk membatalkan gugatan yang dilakukan ahli waris, Kamis (26/9) kemarin.

Puluhan warga Deasa Sungai Kakap yang datang ini dengan status tergugat di PTUN Kota Pontianak, di mana semuanya digugat oleh Ahli Waris Hamdan. Namun atas gugatan yang dilayangkan Ahli Waris Hamdan yang dengan luas tanah berhektar – hektar tersebut, puluhan warga ini tidak terima, karena puluhan warga yang tergabung dalam tiga RT di Desa Sungai Kakap tersebut memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan tanah. “ Luas tanah yang digugat Ahli Waris Hamdan berhektar – hektar yakni terletak di tigas RT yang ada di Desa Sungai Kakap Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya (KKR), di mana gugatan ini sendiri sebenarnya tidak perlu dilakukan oelh Ahli Waris, lantaran kami memiliki tanah tersebut, yakni atas jual beli yang dilakukan Orang Tua kami dengan orang yang bernama Hamdan tersebut,” ungkap Hermanto M. Arsyad (42) selaku perwakilan warga tiga RT yang didugat ahli Waris Hamdan.

Dijelaskan oleh Hermanto M. Arsyad, puluhan warga yang merasa tidak terima atas gugatan yang dilayangkan oleh Ahli Waris Hamdan ini pun, memiliki bukti yang kuat bahwa tanah atas kepemilikan tanah tersebut, yakni berdasarkan bukti jual beli antara Hamdan dengan warga pada tahun 1968.

“Bukti jual beli yang kami pegang adalah bukti jual beli pda tahun 1968, yakni berupa Kwitansi dan surat pernyataan atas jual beli tersebut, di mana jual beli ini sendiri lakukan oleh orang tua kami dengan Hamdan selaku pemilik tanah, dan anehnya kini para Ahli Waris tanah tiba – tiba mengakui tanah yang sudah dibeli orang tua kami dengan Hamdan, adalah milik mereka, sehingga sampailah di PTUN ini,” jelasnya.

Hermato M. Arsyad ini pun menegaskan, bahwa warga yang digugat ahli waris Hamdan, akan bersih keras untuk mempetahankan tanah miliknya tersebut, karena tanah tersebut bukan lah lagi milik Hamdan, melainkan milik warga, dan kepemilikan warga atas tanah tersebut sudah jelas, yakni berdasarkan jual beli antara orang tua para warga dengan orang yang bernama Hamdan selaku pemilik tanah pertama, jadi para ahli waris tidak dapat mengatakan tanah tersebut adalah milik mereka lagi. “ Kami akan bersih keras tetap mempertahan apa yang sudah menjadi hak kami, di mana hak kami berupa tanah tersebut, berdasarkan jual beli antara orang tua kami dengan Hamdan, jadi saat ini tanah yang sudah dijual Hamdan bukan lah tanah milik Hamdan lagi maupun para ahli warisnya, dan ini akan kita sampaikan kepada PTUN, guna gugatan tersebut dapat dibatalkan oleh PTUN,” tambahnya. (Zrn).

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS : TVS Pontianak TVS Rasau TVS Singkawang TVS Ketapang TVS Sintang TVS BM Sintang TVS Pinoh TVS Putussibau TVS Anugrah Sekadau TVS Merdeka Motor PTK TVS Tepuai

: 0853 : 0853 : 0823 : 0852 : 0812 : 0852 : 0813 : 0821 : 0813 : 0821 : 0813

9320 9355 5178 4594 5746 5260 4557 5125 4540 5030 4528

2778 5508 4446 6118 6666 1948 8321 9567 2238 6989 6562

CMYK

Borneo Tribune, Pontianak Untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang telah ada di masyarakat sejak dulu, perlu adanya kerjasama semua pihak. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Pontianak dalam hal ini bersama pihak-pihak terkait menggelar Festival Kesenian Kalbar, dengan menggali dan memperlombakan karya-karya seni dan budaya rakyat. ”Beberapa lomba dalam festival seni ini yang kita selenggarakan saat ini bekerja sama dengan lembaga dan stakeholder lain. Dalam lomba ini tidak hanya pada lomba yang melibatkan orangorang tua akan tetapi lebih melibatkan anak-anak agar

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Jumat, 27 September 2013

Guru Wajib Seragam Pramuka Borneo Tribune, Mempawah Para guru di Kabupaten Pontianak diwajibkan memakai seragam pramuka setiap hari Sabtu. Hal ini dilakukan sebagai upaya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga serta Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Pontianak agar kepramukaan terus meningkat di lembaga sekolah yang ada.

“Kita tidak hanya mewajibkan lembaga-lembaga sekolah agar anak didiknya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, namun juga mewajibkan guru untuk Zulkifli Salim menggunakan seragam pramuka setiap Sabtu,” tegas Zulkifli, Kadisdikpora Kabupaten Pontianak, di Anjongan belum lama ini.

Untuk itu, Zulkifli, untuk mendukung hal tersebut, Bupati Pontianak telah mengeluarkan surat keputusan, dimana menjadikan seragam Pramuka sebagai salah satu pakaian dinas yang wajib digunakan para guru. Berbeda dengan yang selama ini dilakukan di sekolah, seragam pramuka hanya dikenakan pada siswa-siswinya. Dengan wajibnya ekstra kurikuler pramuka dan berseragam pramuka bagi para murid dan guru, menunjukkan jika kepramukaan mulai bergairah di Kabupaten Pontianak.

“Jadi hal ini langsung mendapatkan respon positif dari bupati. Sehingga dikeluarkannya keputusan Bupati untuk mendukung peraturan tersebut. Hal ini sebagai bentuk apresiasi dalam memajukan kegiatan kepramukaan,” kata dia.

Dimana Zulkifli mengatakan, Pramuka menjadi wajib agar kegiatan ini menjadi legal dan resmi di sekolah sebagai eskul wajib. Sebab dinilai dari sisi pendidikan dan kegiatan, Pramuka mengajarkan banyak nilai, mulai dari kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, hingga kemandirian. Dan itu memang penting dan sejalan dengan misi kurikulum baru 2013.

“Pramuka memang sudah memiliki undang-undangnya sendiri. Jadi, kegiatan kepramukaan memang penting dan harus menjadi eskul tetap untuk semua satuan pendidikan. Para pembina pramuka ke depan haruslah guru pembina yang benar-benar mengerti dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan kepramukaan. Dan ini jelas akan menjadi salah satu bagian dari pengembangan diri yang dapat dipilih para guru,” jelasnya.(JoE).

Tak Terima Diputuskan, Petugas PDAM Dipukul Boorneo Tribune, Kubu Raya Merasa tak terima aliran leding diputus, ketua Pemutusan Pelanggan Bermasalah PDAM Tirta Raya, Rajak dipukul konsumen PDAM dengan sebuah kayu, kamis (25/9) sekitar pukul 10.30 WIB. Menurut seorang rekan

korban, Supriono, kejadian terjadi saat petugas lapangan melakukan penertiban kepada pelanggan yang bermasalah. Ketika hendak menertibkan satu diantara pelanggan di Komplek Pondok Indah Sungai Raya, terlibat cekcok yang berakhir pada pemukulan petugas PDAM akibatnya

Borneo Tribune, Kubu Raya Sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pagi mendatangi kantor KPU Kabupaten Kubu Raya, guna mempertanyakan anggaran KPPS yang di potong oleh KPU setempat.

Minimnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pemungutan pajak penghasilan dalam penyelenggaraan Pemilikada Kubu Raya, membuat sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mempertanyakan pemotongan honor yang dilakukan KPU Kubu Raya terhadap KPPS. Kedatangan sejumlah KPPS inipun langsung di terima Divisi Teknis Pemilu KPU Kabupaten Kubu Raya, Encep Endan. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Forum RT Kubu Raya

Sukito mengatakan, kedatangan pihaknya ke KPU Kubu Raya ini, tidak ada kaitannya dengan piihak lain, baik dari Calon Bupati yang menang maupun calon Bupati yang kalah, namun kedatangan mereka untuk mempertanyakan kepada KPU Kubu Raya tentng pemotongan honor bagi KPPS. Di mana pemotongan tersebut bervariasi, sesuai dengan pekerjaannya. Honor untuk Ketua KPPS yang awalnya menerima 300 ribu rupiah, setelah dipotong 6 persen menjadi 282.500 sementara itu untuk anggota KPPS menerima 250 ribu rupiah, setelah dipotong 5 persen menjadi 235.000 ribu rupiah. Tentunya kondisi ini menjadi pertanyaan bagi seluruh KPPS. Hal senada juga diakui oleh Sudirman anggota

Pendaftar CPNS Mencapai 842 Orang

CPNS Panitia penerimaan CPNS 2013 Kabupaten Pontianak saat menerima dokument pendaftaran pelamar CPNS di Kantor BKD. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune

dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Kabupaten Pontianak.

“Kita mengusulkan formasi 775 mencakupi dari seluruh komponen SKPD di daerah. Baik itu dari kesehatan, pendidikan semuanya sudah kita akomodir dari usulan itu.

tampak lengan kanan petugas tersebut berdarah. ”Kejadianya dilapangan, kalau pasti pemukulanya saya tidak tahu, karena waktu itu saya lagi mencari kelengkapan data,” kata Sepriono yang juga petugas lapangan PDAM .

Sepriono menegaskan bah-

Honor Dipotong, KPPS Demo KPU Kubu Raya

Kuota 35 Orang

Borneo Tribune, Mempawah Kabupaten Pontianak tahun ini mendapat kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 35 formasi tenaga guru. Proses pendaftaran telah dimulai sejak 13 September dan berakhir 28 September.

Dari 35 formasi tenaga guru tersebut, Jumat (26/9), kemarin, jumlah pelamar yang mendaftar mencapai 842 orang dari seluruh formasi guru baik tingkat SD, SMP dan SMA. “Sampai hari ini jumlah pelamar mencapai 842 orang, kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah sampai batas akhir penutupan 28 September mendatang,” kata Iskandar, Panitia Penerimaan CPNS 2013 Kabupaten Pontianak, ditemui Jumat (26/9), kemarin, di lokasi pendaftaran CPNS. Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pontianak, Firman Juli Purnama, berapa waktu lalu menjelaskan kuota CPNS 35 orang itu merupakan jatah yang diberikan oleh Kementerian Pen-

5

Tapi setelah dari pusat melakukan pengkajian, kita hanya diberi jatah formasi guru sebanyak 35 orang,” katanya.

Selain itu, Firman, mengakui pemerintah Kabupaten Pontianak sebenarnya masih membutuhkan banyak tenaga PNS, terutama tenaga guru dan kesehatan. Apa-

lagi jumlah PNS yang pensiun juga banyak.

“Kita memang masih banyak membutuhkan tenaga PNS, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Namun kita masih mensyukuri tahun 2013 ini, kita maish diberi jatah 35 orang,” katanya.(JoE).

KPPS Sungai Raya Dalam.

Namun dirinya mengakui, bahwasanya kedatangan pihaknya ke KPU Kubu Raya ini bukan untuk menolak pajak, namun hanya ingin mengetahui bagaimana mekanisme tentang pemotongan pajak tersebut, karena selama ini pihaknya juga belum ada yang merasa menerima sosialisasi tentang pemunguutan pajak dari KPU Kubu Raya.

Sementara itu Divisi Teknis Pemilu KPU Kabupaten Kubu Raya, Encep Endan mengakui adanya pemotongan anggran tersebut.

Dimana KPU yang merupakan pengelola anggaran Pemilu, jadi pihaknya harus patuh dengan undang-undang yang berlaku. “Namun pemotongan ini tidaklah sama pada pelaksanaan pemilu pada tahun 2008 lalu,”katanya.

Encep menambahkan, pemotongan pajak ini sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 31 tahun 2012 pasal 9 ayat 1 huruf b : Dimana jumlah penghasilan yang melebihi 200 ribu rupiah yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp.2.025.000.

Ditempat yang sama, Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Idris Maheru menambahkan, Pemberlakuan pemotongan pajak ini semuanya sama bagi KPPS. “Jadi pihaknya bukan hanya melepaskan tanggung jawab.

Karena semua keuangan yang dikelola oleh KPU, akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan oleh intansi terkait,”tuturnya.

Idris juga mengakui, bahwasanya pihaknya memiliki kelemahan di dalam menyampaikan informasi tentang pajak, sehingga tidak semua KPPS bisa menerima informasi tentang pemotongan honor tersebut. Dan Pihaknya perlu berterimalkasih kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat Kubu Raya Karena pelaksanaan Pemilukada ini sudah selesai dengan baik dan lancar. (Adex)

wasanya penertiban tersebut telah dilakukan sesuai prosedur bahkan telah diberi keringanan. “Kita sudah lakukan sesuai prosedur, sudah kita kasi selebaran beberapa bulan sebelumnya, kita juga berikan keringanan untuk menyicil, jadi kita putus paksa,” katanya Selang beberapa saat kejadian pemukulan, maksud hati kedua belah pihak melakukan mediasi, di Kantor PDAM Jl Ahmad Yani II namun, keributan terjadi lantaran petugas PDAM menilai pelaku yang datang bersama rekanya tidak sopan akan tetapi kemudian kembali ditenangkan warga sekitar.

Korban sendiri yang juga ketua Pemutusan pelanggan Leding bermasalah kemudian melaporkan, kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya Kamis (26/9).

Ketua Pemutusan Pelanggan Leding Bermasalah, Abddul Rajak mengatakan,

bahwa ia akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. “Saya akan buat laporan ke Polsek Sungai Raya atas kejadian yang menimpa saya ini. Padahal kami sebagai petugas datang kerumah pelanggan sudah baik-baik , namun hal itu di balas dengan sikap seperti ini,”kata Abdul merasa tidak terima atas prilaku pelanggan.

Sementara itu Kapolse Sungai Raya, AKP Sugiono mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima laporan korban. Hingga saat ini korban masih menjalani pemeriksaan serta diminta untuk melakukan visum atas luka yang dialaminya. “Kasus ini tetap akan kita proses sesuai prosedur yang ada. Dan saat ini korban sudah kita minta untuk melakukan visum. Untuk yang diduga sebagai pelaku akan segera kita lakukan pemeriksaan,”tuturnya.

(Adex)

Peran Ibu Sangat Berat dalam Mendidik Anak Borneo Tribune, Mempawah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pontianak Erlina Ria Norsan mengatakan peranan seorang ibu sangat berat. Dimulai dari mengandung, membesarkan dan mendidik anak hingga usia dewasa.

“Sukses seorang anak tak cuma karena ayah, namun lebih besar peran seorang ibu,” kata Erlina.

Erlina menekankan pentingnya perhatian ibu kepada anak. Terlebih di tengah derasnya arus globalisasi yang menciptakan sejumlah ekses negatif. Untuk itu, Erlina berpesan kepada para ibu Hj. Erlina Ria Norsan agar selalu menjaga anak.

Sebab berbicara peran ibu dalam kiprah baik dalam keluarga maupun lingkungannya itu memang sangat banyak dan bisa jadi tak akan ada habisnya.

“Misalnya, seorang ibu memiliki peran agar setiap anggota keluarga dan masyarakat supaya bisa hidup sehat dan terhindar dari ancaman narkoba dan penyakit HIV/ AIDS, maka ibu tersebut pun sudah proaktif sejak masa anak-anak untuk melakukan tindakan preventif atau pencegahan,” ungkapnya.

Untuk itu, Erlina berharap supaya setiap ibu hendaknya sangat peduli dan proaktif dalam mempersiapkan putra-putrinya, terutama menyangkut bekal dasar agama yang kuat agar tidak mudah terjebak dan terlibat dalam masalah narkoba maupun pergaulan bebas yang sangat rentan akan penyakit HIV/AIDS. “Itu sebabnya seorang ibu dikatakan memiliki peran strategis. Dengan memberi contoh, teladan serta peran aktifnya melakukan upaya membiasakan hidup sehat jasmani dan rohani lewat pendidikan agama dan penerapan budi pekerti sejak dini sebagai langkah bijaknya menciptakan hidup dengan lingkungan dan pergaulan yang selalu sehat,” katanya.

Menurut dia, Hakekat seorang ibu itu memiliki multidimensi fungsi. Sebagai istri merupakan pendamping setia suami dan mitra strategis pemberi kontribusi konstruktif serta memiliki fungsi kontrol suami. Seorang ibu, seorang istri juga sahabat, kekasih dan teman dalam suka dan duka bagi suami.

“Sedangkan bagi keluarga seorang ibu memiliki peran strategis. Karena selain harus mampu menjaga keseimbangan dalam berbagai interaksi dalam hubungan komunikasi dalam keluarga, seorang ibu juga harus dapat mengatur kehidupan keluarga agar mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin bagi keluarganya,” katanya (JoE).

Bengkayang Borneo Tribune

Jumat, 27 September 2013

Hakim Tolak Pembelaan Terdakwa Sidang Kasus Hutan Lindung Ricuh Borneo Tribune, Bengkayang Sidang perkara terdakwa Kurnadi Anak Philipus (35), kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkayang pada agenda sidang Selasa (24/9). Dalam sidang tersebut, majelis hakim yang diketuai Jahoras Siringo Ringo.SH, memutuskan menolak eksepsi (Pembelaan) dan dan memerintahkan JPU untuk mempercepat persi-

dangan menjadi dua kali dalam seminggu.

“Persidangan akan dilanjutkan pada Selasa-Kamis depan dengan agenda pokok perkara dan pemeriksaan saksi,” ungkap Jahoras Siringo Ringo.SH, Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang usai membaca keputusan penolakan eksepsi pada persidangan Selasa (24/9) Zakaris.SH, kuasa hukum

terdakwa terlihat kecewa atas keputusan sahkim.

Zakarias menilai kasus cendrung dipaksakan sehingga menegaskan pihak JPU harus menghadirkan saksi dalam persidangan selanjutnya.

“Kita berharap agar persidangan berikutnya bisa menghadirkan saksi beserta barang bukti berupa alat berat dan para saksi,” katanya.

Usai ketuk palu, ruangan

persidangan riuh. Kericuhan terjadi. Massa mengobarakabrik ruang persidangan, akibatnya beberapa peralatan kantor rusak diacak-acak hingga terjadi pertengkaran hebat. Jumlah massa diperkirakan enam puluh orang itu berteriak histeris meminta keadilan hukum. Suasana riuh itu tidak berlangsung lama karena kesigapan dan bantuan Polres Bengkayang.

(Mu)

Singkawang Susun Peta Topografi

Dinas Tata Kota dan PT. Narcon Melaksanakan Presentasi Pekerjaan Survey Dan Pemetaan Topografi (Penyusunan Peta Topografi) Kota Singkawang di Hotel Sentosa, Kamis (26/9) / Foto Rudi Borneo Tribune

Borneo Tribune, Singkawang Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang bekerjasama dengan PT. Narcon melaksanakan Presentasi Pekerjaan Survey dan Pemetaan Topografi (Penyusunan Peta Topografi) Kota Singkawang di Hotel Sentosa, Kamis (26/9).

Sekretaris Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta

Karya Kota Singkawang, Edi Purwanto mengatakan, dalam kegiatan Presentasi Pekerjaan Survey Dan Pemetaan Topografi (Penyusunan Peta Topografi) Kota Singkawang, pihaknya mengharapkan masukan dari SKPD terkait yang hadir untuk memberikan masukan guna menyempurnakan hasil pekerjaan.

“Kami berharap hasil dari

pekerjaan survey dan pemetaan topografi (penyusunan peta topografi) Kota Singkawang dapat bermanfaat bagi semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam melaksanakan program yang ada di SKPD masing-masing yang berhubungan dengan penggunaaan peta topografi,” kata Edy. Sementara Manager Ke-

uangan PT. Narcon, Syamsudin menjelaskan, bahwa pada saat ini pengerjaan yang sudah selesai dilakukan yaitu peta citra skala 1:10.000 dengan target luasan pekerjaan 60.000 Ha. “Untuk sementara pekerjaan yang sudah selesai yaitu peta citra skala 1:10.000 dengan target luasan pekerjaan 60.000 Ha yang juga mengambil wilayah diluar batas Kota Singkawang, untuk yang skala 1:1000 sudah bisa dilihat secara visual dan pada akhir Desember direncanakan sudah selesai dan dapat disampaikan,” kata Syamsudin.

Ia menambahkan, peta topografi adalah peta dasar yang digunakan sebagai sarana perencanaan umum untuk suatu pekerjaan perencanaan pemgembangan suatu wilayah. “Pekerjaan survey dan pemetaan topografi (penyusunan peta topografi) Kota Singkawang adalah sebagai peta dasar yang diharapkan untuk dapat menjadi peta awal pembuatan basis data di semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang termasuk BPN dan Pajak,” kata Syamsudin. (RH)

6

Pencatutan Nama

Pegawai BKD Terkenal Saat Pembukaan CPNS Borneo Tribune, Bengkayang Nama- nama pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bengkayang menjadi terkenal semenjak dibukanya pendaftaran CPNS tahun 2013 yang hingga saat ini berlangsung. Mulai dari Kepala Badan, Sekretaris, Kabid dan staf muncul ke permukaan dan menyebar ke masyarakat.

Bukan untuk hal yang positif, kali ini nama- nama pegawai tersebut terkenal karena dicatut oleh oknum oknum tertentu. Oknum- oknum itu menjadikan nama pegawai tersebut sebagai pegangan untuk meluluskan calon pelamar CPNS menjadi PNS. “Kami heran, nama- nama kami dibawa oleh orangorang terntu untuk mencari keuntungan,” demikian dikatakan Frans Ahu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten

Bengkayang, Kamis (26/9).

Frans Ahu menambahkan, selain dirinya, nama -nama lain yang dicatut adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Lorensius, Robi sebagai stafnya untuk mutasi dan beberapa staf lainnya.

“Nama- nama kami menyebar ke masyarakat seperti di Samalantan, Monterado, hingga Sanggau Ledo,” ujar Ahu. Kata Ahu, oleh oknum- oknum tersebut, nama- nama pegawai yang dicatut meminta uang sebesar lima juta rupiah, tujuh juta setengah dan beberapa jumlah lainnya. Uang tersebut sebagai uang muka bagi pelamar yang mau lulus CPNS. “Mereka ini berspekulasi, mereka yang untung, kami yang rugi. Ini namanya pencemaran nama baik,” katakan Ahu lagi.

Atas pencatutan nama tersebut, Ahu mengingatkan

Frans Ahu kepada semua masyarakat, khususnya yang mendaftaran diri menjadi CPNS untuk tidak percaya.

“Kami tidak pernah meminta uang pendataran ataupun uang sewa bagi calon pelamar. Harap kepada warga untuk mengerti dan berhati-hati,” jelasnya (Mu)

PU Fraksi DPRD Singkawang

Empat Fraksi Minta Pemkot Selesaikan Masalah Aset Borneo Tribune, Singkawang Empat Fraksi yang ada di DPRD Kota Singkawang, dalam Pandangan Akhirnya (PA) terhadap Raperda tentang pelaksanaan APBD Kota Singkawang TA 2012 dan Raperda tentang pajak, bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yang digelar Rabu (25/9) di Ruang Utama DPRD Singkawang, rata-rata menyoroti terkait belum selesainya masalah aset.

Empat Fraksi yang dimaksud itu, adalah Fraksi Demokrat, Golkar, Aksena, dan Gerhana. Ke empat Fraksi ini, meminta Pemkot untuk segera menyelesaikan masalah aset, karena jika belum selesai, maka kota ini tidak akan pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat,

Jhonni Sun, mengenai aset Kota Singkawang yang belum selesai semenjak kota ini terbentuk, harus menjadi perhatian Pemkot Singkawang. Walikota diharapkan menertibkan aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Karena, pada aset bergerak Fraksinya melihat masih dikuasai orang yang tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Kota Singkawang.

Apabila masalah ini tidak dapat diselesaikan, maka Fraksinya meyakinkan akan terus menjadi temuan dalam LHP BPK-RI, laporan keuangan Kota Singkawang pun tidak akan pernah mendapatkan WTP. Fraksi Golkar melalui Juru Bicaranya, Zainal Abidin juga meminta kepada Pemkot Singkawang, agar permasalahan aset segera diselesaikan dengan memben-

tuk Tim Percepatan Penyelesaian Aset, sehingga ke depannya tidak selalu menjadi temuan dalam LHP BPK RI. Fraksi Aksena, melalui juru bicaranya Martuin mengatakan, banyak asset yang belum diserah terimakan dari kabupaten induk (Kabupaten Sambas-Kabupaten Bengkayang) kepada Pemkot Singkawang. Maka dari itu, Fraksinya berharap agar Pemkot proaktif untuk mendapatkan penyerahan aset tersebut.

Dan terakhir, PU Fraksi Gerhana, yang disampaikan Victorianus, juga menyoroti masalah aset, dimana selama Kota Singkawang berdiri sampai sekarang belum juga selesai. Fraksinya menganggap, hal ini dikarenakan tidak didukung dengan dokumen yang memadai dan kebijakan yang belum optimal.

(RH)

Tingkatkan Pelayanan Pendidikan Dasar Melalui Workshop

Workshop Peningkatan Layanan Pendidikan Dasar di lantai tiga Bank Kalbar Singkawang, Kamis (26/9) / Foto Rudi Borneo Tribune

Borneo Tribune, Singkawang Sebanyak 20 sekolah mengikuti kegiatan Workshop Peningkatan Layanan Pendidikan Dasar di lantai tiga Bank Kalbar Singkawang, Kamis (26/9).

20 sekolah yang dimaksud adalah enam sekolah untuk tingkat SMP dan empat belas sekolah untuk tingkat SD yang ada di Kota Singkawang.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Singkawang bekerjasama dengan kinerja USAID itu bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik yang sebelumnya diawali dengan survey dibeberapa sekolah pada bulan Juli 2013 kemarin.

“Di Workshop inilah, diharapkan kepada mereka (sekolah) bisa menyampaikan apa-apa saja yang masih menjadi permasalahannya.

Seperti contoh, mungkin ada sekolah yang masih belum punya ruang ganti untuk putri. Di Workshop inilah, kita bersama-sama berusaha untuk mencari solusinya,” ujar Kasi Kurikulum Dikdas Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Anita.

Setelah disepakati hasil solusi dari semua akar permasalahan, kata Anita, maka pada 1 Oktober mendatang, akan dilakukan penandatanganan perjanjian layanan pendidikan dasar antara satuan pendidikan

dengan komite sekolah, agar permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diatasi oleh pihak sekolah, akan menjadi tanggung jawab bagi Eksekutif dan Legislatif. “Insyaallah, penandatanganan itu akan kita lakukan pada 1 Oktober nanti.

Maka itu, saya mengundang rekan-rekan media untuk bisa menghadirinya nanti,” harap Anita.

Dirinya menegaskan, sejak diberlakukannya program ini di Kota Singkawang, fakta di lapangan ada beberapa sekolah yang sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. “Insyaallah tahun depan program ini akan tetap berlanjut,” ujarnya. (RH)

Jumat, 27 September 2013

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

AL. Leysandri, Sekda Sanggau

Targetkan 2014 Sanggau Sudah WTP Borneo Tribune, Sanggau Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, AL. Leysandri mengatakan bahwa ia menargetkan untuk tahun 2014, Kabupaten Sanggau bisa dan harus mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. ”Mudah-mudahan target tahun 2014 Sanggau untuk WTP bisa tercapai,” ujarnya

usai dilantik Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, Kamis (26/9) kemarin.

Leysandri menuturkan, untuk saat ini kendala yang masih dihadapi yakni terkait masalah aset daerah yang belum terinventarisir semua. Baik itu aset bangunan maupun sertifikat tanah milik Pemda. ”Kita akui kendala ini membuat penilaian oleh BPK menjadi tidak mencapai WTP sesuai harapan Pe-

”Kita juga akan lebih mengoptimalkan peran aparatur negara dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan rakyat dapat dipenuhi dengan maksimal. Misalnya masalah

kesejahteran masyarakat yang tercantum dalam anggaran APBD bisa tepat waktu disalurkan,” ungkapnya.

Leysandri berharap agar kedepannya semua target yang telah ditentukan bisa tercapai dengan baik. Se-

hingga tugas-tugas sebagai abdi negara telah terlaksana. Pihaknya juga akan selalu berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal ini Bupati dalam menjalankan amanah sebagai Sekda yang baru. (rtn)

Bupati Adrianus pada saat melepas pemberangkatan jama’ah haji Landak, di aula kantor Bupati Landak. FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune

Borneo Tribune, Ngabang Bupati Adrianus mengharapkan mutu pelayanan haji ditingkatkan. Harapan itu disampaikannya saat melepas keberangkatan 39 jamaah calon haji Landak, di Ngabang, Rabu (25/9). “ Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Agama RI. Penyelenggaraan ibadah haji tidak bisa dikelola atau ditangani dengan sambil-sambil, penanganannya harus serius, dan profesional. Apalagi pelaksanaan ibadah haji ini menyangkut jutaan orang banyak,” ucapnya.

Bupati mengatakan, mengurus orang berangkat menunaikan ibadah haji yang jumlahnya jutaan, tentu bukan perkara yang mudah.

Namun kalaupun ada kekurangan-kekurangan dalam pelayanan ibadah haji tersebut, supaya harus dimaklumi juga. “ Jamaah calon haji inipun harus sabar dan ikh-

las menerima kekurangankekurangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ibadah haji. Yang penting para calon haji ini bisa melaksanakan rukun Islam ke lima ini dengan baik,” katanya.

Bupati juga mengingatkan kepada para jamaah haji untuk tetap menjaga kesehatan, baik pada saat pemberangkatan menuju tanah suci, pada saat menjalankan ibadah haji, dan pada saat kembali di tanah air. “ Jaga nama baik Kabupaten Landak, dan selalulah menunjukan kelakuan yang baik,” ingat Bupati.

Kemudian kepada para calon jamaah haji yang tertunda pemberangkatannya dari sebab adanya ketentuan dari Kerajaan Arab Saudi karena sedang dilakukan perbaikan Masjidil Haram, supaya dapat bersabar, karena pada musim haji tahun 2014 dapat diberangkatkan bersamaan dengan jamaah haji yang terdaftar untuk tahun 2014. (Syah)

merintah Daerah,” jelasnya.

Namun, untuk ke depannya, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk berkoordinasi yang baik dengan pihak Legislatif terkait pembahasan APBD maupun APBD Perubahan. Se-

hingga terjalin hubungan yang baik antara pihak Legislatif dan Eksekutif. Jangan sampai karena kurangnya koordinasi akan berakibat pada molornya waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan.

Tingkatkan Mutu Pelayanan Haji

Diduga Ngebut, Pengendara Sepmot Tabrak Pejalan Kaki Borneo Tribune, Sanggau Diduga ngebut, seorang pengendara sepeda motor, Winarko (40) menabrak wanita pejalan kaki, Kariniyati (38) warga Jalan Pangsuma Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau hingga tewas, Rabu (25/9) sekitar pukul 24.00 WIB di daerah Jalan Pangsuma tak jauh dari rumah korban.

Kapolres Sanggau, AKBP Sigit Dedy Purwadi melalui Kasat Lantas Polres Sanggau, AKP I Nyoman Sarjana ketika dikonfirmasi Kamis (26/9) siang mengatakan bahwa kejadian laka lantas tersebut di daerah Jalan Pangsuma Kelurahan Beringin antara sepeda motor KB 2765 DK yang dikemudikan oleh Winarko menabrak pejalan kaki, Kariniyati.

Winarko diketahui beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau . ”Korban meninggal dunia tadi malam sekitar jam 24.00 Wib,” ujarnya.

Nyoman menuturkan, bahwa untuk secara persis, ia belum dapat memastikan bagaimana

“

Korban meninggal dunia tadi malam sekitar jam 24.00 Wib.

”

kecelakaan maut tersebut terjadi. Namun dugaan awalnya, bahwa pengendara motor tersebut melaju dengan kecepatan cukup, ditambah dengan kondisi ruas jalan yang cukup sempit dan malam hari, membuat pengendara tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut.

Nyoman menambahkan, Winarko telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Untuk selanjutnya kasus ini pun telah ditangani pihak Polres Sanggau.

Nyoman menghimbau kepada masyarakat khususnya para pengendara untuk selalu berhatihati dalam setiap berkendara. Dirinya juga meminta agar masyarakat selalu lebih memperhatikan keselamatan dalam berkendara. (rtn)

PU Provinsi Sudah Tanggapi Perbaikan Gorong-gorong Dengoan Ngabang Borneo Tribune, Ngabang Pecahnya gorong - gorong di sungai Dengoan Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sudah disampaikan ke Dinas PU Provinsi.

Diakui Kepala Dinas PU Kabupaten Landak Erani, ST.MT, Kamis (26/9), pihak Kabupaten hanya bisa melaporkan kerusakan tersebut karena kewenangan perbaikan jalan ini adalah kewenangan dari pemerintah Provinsi, bukan Kabupaten.

“Mengenai keluhan warga beberapa waktu lalu sudah kita tanggapi bahkan laporannya sudah kita sampaikan di Pemerintah Provinsi, karena memang kalau untuk jalan Nasional itu kewe-

nangannya ada di Provinsi, sedangkan kita hanya melaporkan apabila ada kerusakan,” jelasnya.

Dikatakannya, di sisi lain kalau memang Pemerintah Kabupaten memiliki anggaran bisa saja melakukan perehaban jalan tersebut, tetapi Pemda Landak sendiri sampai saat ini belum ada memiliki anggaran untuk melakukan perbaikan kerusakan pada gorong-gorong tersebut.

Apalagi jalan tersebut adalah merupakan lintasan utama antar Negara sehingga dikhawatirkan akan dapat menyebabkan kecelakaan di saat jalan tersebut mengalami runtuh yang bertepatan ada kendaraan yang

Erani, ST, MT. FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune melewati. “ Hal inilah yang dikhawatirkan, ketika ada kendaraan

lewat lalu tiba-tiba jalan tersebut mengalami kerusakan, ‘kan bisa bahaya, dan memang sudah selalu kita usulkan agar sesegera mungkin dapat diperbaiki,” terangnya.

Oleh sebab itulah dia sangat mengharapkan agar pihak Provinsi segera menangani kerusakan tersebut dalam rangka menunjang kelancaran arus transportasi masyarakat.

Dikatakannya, sejak ada informasi dari masyarakatnya pihaknya segera turun ke lapangan untuk melakukan pengesahan di lapangan tentang adanya kerusakan tersebut,dengan demikian termasuk foto kerusakan jalan tersebut juga sudah dikirimkan kepada

Pemerintah provinsi yang dalam hal ini ke Dinas PU Provinsi, hanya memang belum ada tanggapan. “ Informasinya yang sudah kita terima dari Pemerintah Provinsi khususnya Dinas PU bahwa jalan tersebut akan segera dilakukan perbaikan dan kita harapkan hal ini agar secepatnya dapat terwujud, sebab kalau tidak hal ini akan menimbulkan hal baru nantinya, yang artinya kalau sudah rusak parahkan akan memakan biaya yang cukup besar, jadi karena masih bisa kita atasi yang tolonglah diatasi,”pintanya Kondisi gorong-gorong Dengoan sudah semakin parah. Badan jalan turun, 1,5 meter. (Syah)

Tupok Satgas Pamtas Yonif 403/WP Dievaluasi Borneo Tribune, Entikong Pos Gabma Kotis Entikong Satgas Pamtas Yonif 403/ Wirasada Pratista Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, Selasa (24/9) menyambut kedatangan rombongan Staf Umum Operasi TNI Angkatan Darat.

Rombongan terdiri dari Paban III/ Siapsat Sopsad Kolonel Inf Muslimin Akib, Pabanda Ops Sopsad Mayor Inf Yusub Dody Sandra serta 1 orang team Pabanda Opsdam XII/Tpr Mayor Inf Agus Setiawan.

Tujuan dimaksud adalah untuk mengecek dan melihat langsung serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok Satgas Pamtas Yonif 403/ WP dalam pengamanan perbatasan wilayah darat RIMalaysia.

Dansatgas Letkol Inf Renal Aprindo Sinaga menjelaskan bahwa sejauh ini kondisi masing-masing jajaran

KEHILANGAN STNK KB 2588 LN NR: MH31UB001CJ034127 NM: 1UB-034016 A/N WIDIASTUTI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

pos yang telah tergelar sesuai dislokasi pos dalam keadaan aman terkendali, kegiatan Bintahwil, Bakti TNI dan Baksos dapat berjalan lancar sesuai rencana yang dipersiapkan.

“Kondisi patok perbatasan sejauh ini dapat dipatroli dan dalam kondisi baik walaupun masih ada patok-patok yang belum dipatroli karena berbagai faktor alam seperti tertimbun dedaunan pohon, tertimbun akar, tanah longsor serta kondisi medan yang susah terjangkau,” kata Letkol Inf Renal Aprindo Sinaga.

Dikatakannya, kegiatan pencegahan illegal, sejauh ini dapat dipantau sesuai koridor hukum yang berlaku serta tetap kerjasama dengan instansi terkait didaerah perbatasan. “Untuk alkom dimasing-masing pos sudah dapat terjangkau dan berkomunikasi langsung dan baru kali ini alkom dapat terjangkau dan tergelar dengan baik di 39 pos pamtas,” jelasnya.

Sementara itu, Paban III/ Siapsat Sopsad Kolonel Inf Muslimin Akib mengucapkan banyak terima kasih kepada Dansatgas Pamtas ser-

Sambut. Pos Gabma Kotis Entikong Satgas Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista menyambut kedatangan rombongan Staf Umum Operasi TNI Angkatan Darat dalam rangka evaluasi Pamtas. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune. ta seluruh anggota atas dedikasi pelaksanaan tugas operasi yang dapat berjalan lancar dengan baik.

“Saya mengevaluasi secara langsung dislokasi pospos, patroli patok dan kondisi alkom serta kendaraankendaraan dinas yang digunakan masing-masing jajaran pos,” kata Kolonel Inf Muslimin Akib.

Dalam dislokasi pos-pos, Kolonel Inf Muslimin Akib

didampingi Dansatgas dan wadansatgas serta seluruh perwira staf langsung melihat posisi pos di peta operasi Satgas Pamtas. Terutama pos-pos yang jarak tempuh dengan menggunakan perahu, tidak dapat dilalui kendaraan dan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki (jarak tempuh yang memakan waktu kurang lebih 14 jam dengan berjalan kaki).

Dijelaskannya, dislokasi

pos yang baru akan direncanakan dibangun serta pos yang sudah ada, harus memperhatikan faktor-faktor yang hakiki akan kebutuhan pos seperti posisi pos yang menguntungkan, kebutuhan air tersedia, listrik atau penerangan yang memadai, kondisi pos baik dan mampu terjangkau oleh sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok (Tupok). (Lay).

Sekadau Borneo Tribune

Jumat, 27 September 2013

8

Langgar Kode Etik, Wakapolres Sidang Anggotanya INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

Borneo Tribune, Sekadau Wakpolres Sekadau, Kompol.

Yohanes Suhardi, mengatakan Polres Sekadau melakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKE) Kepolisian yang digelar di Polres Sekadau, Rabu kemarin.

Wakapolres Sekadau melakukan sidang KKE kepada Bripda RJ, seorang anggota Sat Sabara Polres Sekadau.

Dari penjelasan Wakapolres, yang bersangkutan direkomendasikan untuk dilakukan Peme-

catan Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

“Yang bersangkutan kita rekomendasikan PTDH,” ujar Kompol Yohanes Suhardi, Waka Polres Sekadau kepada sejumlah wartawan, kemarin.

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKE) Kepolisian yang digelar di Mapolres Sekadau, dipimpin Wakapolres Sekadau Rabu kemarin.// foto istimewa

Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

terlibat kasus Narkoba dan penggelapan kendaraan bermotor. Dia pernah kita tetapkan DPO dan akhirnya berhasil ditangkap oleh Polsek Pontianak Barat beberapa hari lalu,” ulas Suhardi.

Selain RJ, selama 2013 ini, Polres Sekadau juga sudah menggelar sidang disiplin terhadap 6 anggotanya. Bahkan saat ini ada dua orang oknum anggota Polres Sekadau yang disel karena terlibat kasus perjudian dan tidak masuk tugas tanpa keterangan jelas.

Diakui Suhardi, selama ini Polres Sekadau memang sering mendapatkan anggota pindahan dari Polres lain yang bermasalah. Banyak diantara mereka yang akhirnya bisa berprilaku baik setelah bertugas di Sekadau.

“Untuk mereka yang tidak berubah, kita mengambil sikap tegas. Sikap tegas ini dimaksudkan sebagai pembelajaran agar anggota tersebut bisa berubah. Selain itu untuk pembelajaran bagi anggota lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa,” pungkas Wakapolres. (Mto).

Kajari Sekadau Sesalkan Oknum Yang Mengaku Dirinya

BANK PERMATA

BANK MANDIRI

Sidang KKE dihadiri langsung oleh Bripda RJ diketuai Kompol Yohanes Suhardi bersama dua orang anggota sidang, yakni Kabag Ops, Kompol Rachmat Tri Haryadi, dan Kabag Sumda, AKP Dwikarno. Panitia sidang juga menghadirkan tiga orang saksi dari anggota kepolisian.

“Hasil sidang ini akan kita serahkan ke Polda Kalbar. Nanti pihak Polda yang akan memutuskannya,” ujar Suhardi.

Menurut Suhardi, pihak Polres Sekadau sudah tidak mempunyai lagi alasan untuk mempertahankan posisi yang bersangkutan sebagai anggota Polri. Ini sehubungan dengan sejumlah pelanggaran yang dilakukan bersangkutan.

Pertama yang bersangkutan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Polri tentang Disersi selama lebih 30 hari secara berturut-turut. Kedua soal Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhetian Anggota Polri.

“Yang bersangkutan juga sudah 5 kali disidang disiplin.

Yang bersangkutan juga pernah

Sukardi.

FOTO Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Sekadau Kajari Sekadau Jaksa Madya Sukardi mengaku menyesalkan ada oknum yang mencatut namanya untuk mencari keuntungan Pribadi. Ia lantas mengimbau masyarakat termasuk sejumlah pejabat tidak mudah percaya kepada oknum tak bertanggungjawab.

Seperti diberitakan kemarin, ada oknum yang mengaku Kajari Sekadau lalu menelepon sejumlah pejabat Sekadau untuk meminta sejumlah uang. Ketua Harian DAD Sekadau, Welbertus Willy, anggota DPRD Sekadau Hasan, serta Ketua DPRD Sekadau, Aloysius, merupakan deretan nama yang ‘ditodong’ oknum tak bertanggungjawab

itu. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sekadau, H. Isdianto, serta sejumlah pejabat lainnya juga jadi todongan oknum tersebut.

“Saya tidak pernah meminta uang kepada sejumlah pejabat seperti yang diutarakan oknum yang mengatasnamakan diri saya. Itu tidak benar.

Nama saya telah dicatut,” tegas Sukardi Rabu, Kemarin.

Belajar dari pengalaman tersebut, Sukardi lantas menghimbau agar tidak gampang percaya dengan oknum yang mengatasnamakan pejabat di jajaran Kejari Sekadau untuk kepentingan pribadi.

“Saya mohon jangan gampang percaya. Cek keberanannya. Dan saya tegaskan Jajaran Kejaksaan Negeri Sekadau tidak pernah meminta uang kepada pejabat-pejabat,” ucap Sukardi.

Wakapolres Sekadau, Kompol Yohanes Suhardi menuturkan, modus penipuan dengan mengatasnamakan pejabat memang bukan hal baru. Ia turut memin-

ta kehati-hatian seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan modus penipuan tersebut. “Memang modus seperti ini sudah sering terjadi. Kita minta jangan mudah percaya,” tutur Yohanes.

Polres Sekadau, lanjut Yohanes, akan melakukan cross check kepada para pihak untuk mempelajari kasus tersebut lebih lanjut. “kita akan telusuri kasus itu,” timpal Wakapolres.

Aloysius saat dijumpai disela-sela pembukaan BKSN mengaku ditelepon dua kali oleh dua nomor berbeda, Senin kemarin. Yang pertama mengaku sebagai Marzuki, yang menyebut dirinya staf di Kejaksaan Negeri Sekadau.

Ssperti di ceritakan Ketua DPRD KAbupaten Sekadau, Aloysius, oknum tersebut mengatasnamakan Kajari Sekadau untuk meminta bantuan berupa sejumlah uang.

“Yang pertama ngaku sebagai staf Kejari. Kemudian dia mengirimkan nomor telepon yang

diberi nama Kajari Sekadau atas nama Sukardi,” kata Aloysius.

Penasaran, Aloysius, lantas menelepon balik nomor kontak yang dikirimkan oleh penelepon dengan nomor 081291304209. Benar saja, oknum tersebut mengaku sebagai Kajari Sekadau.

Dari perbincangan telepon tersebut, oknum yang mengaku sebagai Kajari mengutarakan niatnya untuk meminta dibantu sejumlah uang untuk keperluan biaya berobat ibunya. Di perbincangan itu, oknum tersebut mengaku sedang berada diluar daerah dan meminta transaksi dilakukan menggunakan transfer bank.

“Penelpon kemudian mengirimkan nomor rekening BRI 2046.01.002230.500 atas nama Sri Rahayu,” papar Alysius kepada Wartawan.

Aparat kepolisian masih mengembangkan kasus ini, guna menemukan oknum yang mencatut nama Kajari Sekadau tersebut. (Mto).

Sekda : Pemkab Jangan Jadi Alat untuk Ambil NIP Borneo Tribune, Sekadau Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Drs. Yohanes Jhon, M.M meminta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Sekadau untuk mencintai profesinya sebagai abdi Negara. Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekda imbau supaya benar-benar iklas mengabdi dan menjalankan tugas sesuai tempat tugas yang dikeluarkan Pemerintah.

Sekda tegaskan supaya CPNS tidak terkesan hanya ingin memanfaatkan karir untuk membuat Nomor Induk Pegawai (NIP) di Pemkab Sekadau saja, terutama CPNS yang bukan berasal dari Kabupaten Sekadau.

“Jangan anggap Pemkab Sekadau sebagai alat untuk mencetak NIP (Nomor Induk Pegawai),” tegas Sekda ditanyai wartawan, Kemarin. Salah satu wu-

jud nyata mencintai pekerjaan, menurut Sekda yakni dengan menerima dan menjalankan tugas dengan tanggungjawab dimanapun ditugaskan.

Hal ini perlu disampaikan karena Sekda mengatakan masih banyaknya permintaan pindah tugas yang diajukan PNS dilingkungan Pemkab Sekadau.

“Sebagai abdi Negara, PNS mesti memiliki tanggungjawab tinggi atas profesinya. Menjadi PNS jangan hanya dianggap sebagai nafkah,” pesan Sekda, kemarin.

Pesan tersebut sekaligus dialamatkan bagi para pelamar CPNS Kabupaten Sekadau tahun 2013. Diantara sekian banyak pelamar, 195 diantaranya akan menjadi CPNS di lingkup Pemkab Sekadau sesuai kuota yang dijatahkan.

Untuk langkah antisipasi, lan-

jut Sekda, Pemkab Sekadau sudah merancang aturan khusus.

Aturan dimaksud berupa limit masa kerja minimal untuk dapat mengajukan permohonan pindah tugas. “Kita sudah buat aturan, minimal masa kerja lima tahun baru bisa mengajukan permohonan (pindah),” jelas Sekda.

Namun demikian, aturan tersebut tidaklah kaku. Khusus untuk tenaga khusus yang jumlahnya terbatas, pengabulan permohonan pindah tugas tidak akan direkomenadisikan. “kita tentu lihat tenaga PNS berdasarkan kebutuhan daerah. Untuk pegawai dengan keahlian khusus, selama tidak ada tenaga pengganti permohonan pindah tidak akan kita layani,” tegas alumnus Magister Manajemen Universitas Tanjungpura itu. (Mto).

Sintang-Melawi

Jumat, 27 September 2013

Insiden di Lapas Kelas II B Sintang Karena melihat situasi sudah semakin tidak kondusif.

Ketika anggota polisi tiba di LP Kelas II B Sintang, warga binaan sudah melakukan pelemparan kepada petugas LP dengan batu sisa pecahan semen yang ada di sekitar LP, termasuk polisi yang tiba juga menjadi sasaran lemparan batu.

Satu diantara anggota Satintel Polres Sintang, Brigadir. Muhajirin terpaksa mendapatkan perawatan dengan satu jahitan di bagian mulut akibat terkena lemparan batu.

Keributan mulai mereda, tetapi setelah seorang anggota Polri masuk ke LP tersebut, warga binaan kembali melakukan aksi pelemparan batu. Akan tetapi, suasana LP kembali bisa ditenangkan.

Kalapas Sintang, Pudjiono Riadi saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa kericuhan tersebut, yang disebabkan adanya penolakan untuk dilakukan tes urine. ”Kami melakukan tes ini karena beberapa kali kami melakukan razia di ruangan narkoba, selalu ditemukan alat hisap, plastik paket hemat yang sisa dipakai. Namun kita tak mendapatkan bukti, tetapi saya sudah berkomitmen tak ada lagi peredaran narkoba di LP Sintang makanya saya tes urine,” ujar Pudjiono, kemarin.

9

Pasca Keributan, Aparat Keamanan Masih Berjaga

Tes urine yang dilakukan secara acak di kamar AI, dari lima orang terpilih dua diantaranya Darmadi dan Muhariadi yang merupakan napi pindahan LP Singkawang atas kasus narkoba sekitar 1,5 bulan lalu. ”Saya minta mereka kencing di ruangan tertutup.

Namun dua orang tampak gelisah. Saya bilang jangan gelisah kalau gak berbuat,

“

ketidaksenangan mereka dengan adanya razia yang hampir setiap saat digelar. “Dan penemuan alat hisap dan bekas paket hemat sisa pakai ini baru kami temukan setelah lima tahanan dari Pontianak dan Singkawang ini dipindah ke LP Sintang dan dugaan sementara mereka itulah provokatornya,” timpal Kalapas.

Dengan adanya insiden

”Saya akui kalau kasus narkoba di setiap LP mereka punya jaringan. Saya akuilah itu dan saya tak tutup mata. Dan kami ingin memutus mata rantai itu dan saya tak mau dengar LP Sintang jadi pemasok dan pengedar. Saya maunya steril. Kalau di LP lain bisa, tidak untuk LP Sintang dan saya dengar mereka dipindahkan karena mereka

Saya akui kalau kasus narkoba di setiap LP mereka punya jaringan. Saya akuilah itu dan saya tak tutup mata. Dan kami ingin memutus mata rantai itu dan saya tak mau dengar LP Sintang jadi pemasok dan pengedar. Saya maunya steril. Kalau di LP lain bisa, tidak untuk LP Sintang dan saya dengar mereka dipindahkan karena mereka pengedar kalau gak bisa kencing duduk di sini dulu dekat saya.

Namun Muhariadi menolak dengan berbagai alasan dan bahasa yang seolah paling jagolah. Saya tersinggung, saya tamparlah dia dan adu mulut dengan saya,” jelas Kalapas. ”Kamu kok kurang ajar sekali dengan petugas. Petugas nanya baik-baik kok melotot seperti tak menghargai kami, ia keluar dan teriak- teriak. Karena warga binaan sedang di lapangan semua, maka pecahlah kericuhan ini,” jelas Kalapas.

Menurutnya, pemicu keributan sebenarnya karena

keributan ini, Kalapas berjanji akan terus memperketat masuknya narkoba ke LP Sintang. ”Tetap akan saya perketat. Saya tak perduli. Dengan adanya kejadian ini mereka berpendapat bahwa bisa menggoyang LP dan ini yang saya cegah,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, narkoba dan peralatannya masuk ke LP dengan cara dilempar dari luar. Menurutnya, memang sudah tiga kali barang haram tersebut berusaha masuk, namun karena pemeriksaan intensif sehingga bisa digagalkan petugas.

“

Borneo Tribune, Sintang SUASANA di Lapas Kelas II B Sintang pasca keributan sudah terlihat tenang, meskipun beberapa aparat keamanan masih terlihat mengamankan lokasi LP tersebut di sejumlah ruas titik, Kamis (26/9).

Seperti yang diberitakan beberapa media, baik elektronik maupun cetak pada, Rabu (25/9), telah terjadi keributan di Lapas Kelas II B Sintang. Setelah adanya penolakan warga binaan untuk dilakukan tes urine oleh LP Sintang. Tak pelak penolakan yang dilakukan sontak diikuti oleh warga binaan lainnya yang berujung pada kericuhan.

Keributan tersebut bermula sekitar pukul 09.15 WIB, dimana petugas LP Sintang akan melakukan tes urine kepada 280 warga binaan.

Yakni dengan pengambilan secara acak lima warga binaan. Dari kelima warga binaan tersebut, satu diantaranya adalah Muhariadi yang masuk di dalam kelompok pertama yang akan dilakukan tes urine.

Ketika melihat Muhariadi serba salah dan terlihat cemas, Kalapas Sintang Pudjiono Riadi menasehati, supaya yang bersangkutan bersikap santai jika memang tak menggunakan narkoba.

Satu diantara warga binaan masih enggan mengeluarkan urinenya dengan berbagai alasan, termasuk tak bisa mengeluarkan urine. Kalapas tetap menunggu sampai bisa mengeluarkan urine. Kemudian, Muhariadi lantas melotot dan melawan petugas yang membuat Kalapas menampar yang bersangkutan. Setelah keluar, Muhariadi berteriak dipukuli yang tentunya memancing warga binaan lain ikut melawan dan berakhir pada kericuhan.

Pihak lapas langsung menghubungi Polres Sintang sekitar pukul 09.15 WIB dan polisi tiba di LP pukul 09.20.

Borneo T Tribune

pengedar,” lugasnya.

Kalapas tetap akan menegakkan apa yang benar menurut aturan. Dan mengenai kejadian ini mereka akan berkoordinasi dengan Kemenkumham di Pontianak.

Sementara itu, Kapolres Sintang, AKBP. Veris Septiansyah mengungkapkan, seiring adanya keributan di LP Sintang, sehingga pihaknya melakukan pengamanan ekstra guna mengantisipasi terjadinya keributan susulan. ”Tentunya ini menjadi perhatian kita semua dan jangan dianggap mereka tenang kita lantas pulang. Kita akan tetap jaga sampai si-

tuasinya benar- benar kondusif,” tegas Kapolres.

Dirinya juga membenarkan adanya anggota Polres Sintang Brigadir Muhajirin yang terluka akibat terkena lemparan batu oleh warga binaan yang sedang mengamuk. ”Karena pada saat masuk ke dalam tak menggunakan tameng, tameng datang terlambat. Ketika tameng datang sudah kena duluan, tapi tak apa. Itulah resiko tugas dan tak parah,” ucapnya.

Untuk menenangkan warga binaan, pihaknya mengembalikan tugas pokok terhadap personil lapas itu sendiri. Karena tak mungkin Polres Sintang langsung mencampuri rumah tangga LP Sintang, kecuali memang sudah tak bisa berkoordinasi dengan baik, barulah tindakan kepolisian dilakukan.

Menurut Kapolres, kericuhan ini modus operandinya juga sama dengan kericuhan di Tanjung Busra, dimana mereka menolak kehadiran polisi. ”Itu juga tercetus dari warga binaan dan kita tahulah mereka bisa sampai ke LP karena polisi. Sehingga ada hal- hal yang mereka lakukan sedikit banyaknya tentu ada rasa kesal kepada polisi,” ujar Kapolres.

Kendati demikian, sambung Kapolres, hal tersebut tak masalah dan merupakan tantangan tersendiri

bagi polisi. “Tadi saya menerima Panglima datang dan saya minta izin beliau, saya bawa Dandim Sintang, untuk masuk ke dalam dan menenangkan. Akhirnya mereka sudah mulai tenang dengan harapan tak ada susulan lagi,” paparnya.

Kata Kapolres, polisi tak bisa mengambil langsung provokator yang ada di dalam, akan tetapi akan melihat kembali situasi. Bila sudah reda maka provokator akan diambil. Dugaan sementara ada satu diantara napi pindahan dari Singkawang yang memprovokasi kericuhan tersebut.

Kapolres menilai, kericuhan ini tak direncanakan apabila dilihat dari batu yang dipergunakan adalah material batu yang memang banyak ditemukan di dalam lapas. ”Kalau kita lihat batu pecahan sisa tong air yang tidak digunakan. Dan sebelumnya saya pernah masuk dan sudah saya ingatkan kepada teman- teman LP, barang- barang yang dapat melukai tolong diamankan,” katanya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Sintang, AKP. Raden Doni Sumarsono mengungkapkan, sebanyak 210 personil Polri di jajaran Polres Sintang dikerahkan untuk melakukan pengamanan.

“Jajaran Polres Sintang 210 orang, Brimob 16 orang dan TNI 20 orang. Sementara ini diketahui kericuhan bermula dari Muhariadi yang melakukan perlawanan kepada petugas LP,” ujar Kabag Ops Polres Sintang. (End)

Dokter Jarang di Rumah Sakit

Kluisen: Ini Jadi Persoalan

Kluisen Foto Eko Susilo/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Nanga Pinoh PELAYANAN kesehatan di rumah sakit sepertinya masih banyak yang harus diperbaiki. Salah satunya terkait keberadaan dokter yang sering kali tak berada di rumah sakit. Namun lebih banyak memilih praktek di klinik-klinik swasta yang ada di kota Pinoh.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Kluisen mengungkapkan, pihaknya seringkali menerima keluhan dari masyarakat yang berobat ke rumah sakit, karena jarangnya dokter yang standby di RSUD. Mereka justru lebih mudah ditemui

di klinik.

“Saya melihat pemerintah terlalu mudah mengeluarkan izin klinik. Padahal hal ini berdampak terhadap pelayanan di rumah sakit pemerintah atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Karena oknum dokter yang memberikan pelayanan di klinik sebagian besar merupakan dokter yang bertugas di RSUD,” ungkap Kluisen, belum lama ini.

Menurutnya, karena dokter yang memberikan pelayanan di klinik juga merupakan dokter di rumah sakit sehingga mereka lebih mengutamakan pelayanan di kli-

nik ketimbang di rumah sakit. Padahal mereka merupakan dokter yang digaji oleh pemerintah.

“Ini jadi persoalan. Karena selain bekerja di RSUD mereka juga bekerja di klinik sehingga mereka lebih mementingkan kegiatan di luar rumah sakit,” keluhnya.

Bahkan, tambah Kluisen, yang membuat dirinya se-

makin prihatin, dia sering menemukan warga atau orang miskin yang seharusnya dirawat dan dioperasi di rumah sakit, tapi karena tidak ada dokter di rumah sakit maka operasi terpaksa dilakukan di klinik. Sementara biaya operasi di klinik jauh lebih mahal ketimbang operasi di rumah sakit.

“Selain itu ada warga yang sakit dari kampung yang seharusnya dioperasi di rumah sakit menggunakan Jamkesmas terpaksa dioperasi di klinik yang tidak bisa menggunakan Jamkesmas,” paparnya.

Kluisen mengharapkan, kepada pemerintah supaya memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyara-

Bhakti Sosial TNI KB-Kes Panji: Program Ini Kendalikan Angka Kelahiran

Bangunan Harus Miliki IMB Borneo Tribune, Nanga Pinoh IZIN Mendirikan Bangunan (IMB) memang wajib dimiliki oleh setiap orang yang akan mendirikan bangunan.

Dimana IMB tersebut harus sudah dimiliki sebelum bangunan yang akan dibangun tersebut berdiri. Tak cuma masyarakat umum, tapi juga pada perusahaan.

“Karena IMB ini wajib dimiliki oleh setiap orang yang akan mendirikan bangunan.

Mestinya bangunan yang ada di perusahaan juga harus memiliki IMB,” tegas Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Melawi, Iif Usfayadi.

Menurutnya, IMB tidak hanya harus dibuat saat akan mendirikan bangunan baru, bahkan akan merubah bentuk bangunan juga harus membuat IMB. Apabila mengacu kepada ketentuan tersebut, maka bangunan kantor maupun bangunan camp yang ada di perusahaan juga harus memiliki IMB. “Demi untuk keadilan, kami berharap kepada semua perusahaan yang ada di Melawi, jika ingin mendiri-

Iif Usfayadi Foto dok/Borneo Tribune

kan bangunan supaya mengurus IMB. Karena IMB ini tentunya terpisah dari izin lokasi maupun dengan izin usaha perkebunan,” ucapnya.

Selain itu, Iif juga berharap kepada instansi teknis terkait yang mengurus masalah IMB supaya lebih proaktif. Menurutnya, IMB jangan hanya diterapkan untuk pembangunan rumah warga

maupun bangunan perkantoran pemerintah saja, namun bangunan yang ada di perusahaan juga mesti diterapkan untuk dibuat IMB. “Dari IMB ini selain akan memudahkan untuk pengaturan tata ruang, melalui IMB ini juga akan diketahui kebutuhan material bahan golongan galian C saat pengajuan IMB bangunan yang akan didirikan. Makanya setiap bangunan mesti memiliki IMB,” tuturnya.

Apalagi di sebuah perusahaan, jika akan mendirikan bangunan, setiap kegiatan pembangunannya melibatkan pihak ketiga tentunya menggunakan perusahaan juga. Sehingga jika ada IMB akan diketahui kebutuhan bahan galian C-nya.

“Ini tentunya akan berdampak pada PAD Melawi.

Karena dengan semakin banyak pihak yang sadar untuk mengurus IMB tentunya PAD juga akan bertambah. Di sisi lain IMB juga akan menjadi dokumen yang berkekuatan hukum,” lugasnya. (eko)

kat yang menggunakan Jamkesmas maupun Jamkesda. Karena masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

“Sudahlah masyarakat ini kesulitan biaya, ditambah lagi mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah merupakan hak mereka,” ucapnya. (eko)

BANTUAN SUSU FORMULA, Wabup Panji menyerahkan bantuan susu formula kepada petugas Puskesmas, di Desa Tiong Keranjik. FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune Borneo Tribune, Nanga Pinoh TNI bersama Pemerintah Kabupaten Melawi dan BKKBN menggelar kegiatab bhakti sosial TNI Keluarga Berencana Kesehatan (TNI KB-Kes) di Desa Tiong Keranjik, Kecamatan Belimbing Hulu, Rabu (25/9).

Pelaksanaan bhakti sosial tersebut dihadiri oleh Wabup Melawi, Panji, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Melawi, Astrid Panji, Perwakilan Dandim 1205 Sintang yang diwakili oleh perwira penghubung, Kapten Inf. Supiono serta sejumlah pejabat di jajaran Pemerintah

Kabupaten Melawi serta Camat Belimbing Hulu, Hilarius Lagi.

Wabup Panji saat memberikan sambutan mengatakan, dengan sering diselenggarakannya program TNI KB Kes tentu akan mengendalikan angka kelahiran yang jika tidak ditangani secara serius akan berpotensi pada pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Selain itu kegiatan TNI KB-Kes juga dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

“Berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi

kepada masyarakat. Bukan hanya dilakukan pada moment-moment tertentu saja tetapi terus berlanjut dengan kegiatan sejenis di semua sektor,” ujarnya.

Sementara itu, Perwira Penghubung, Kapten Inf. Supiono menuturkan, kegiatan ini adalah salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab TNI yang bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan BKKBN serta Pemerintah Kabupaten Melawi.

Menurutnya, keberhasilan hal ini sangat ditentukan atas partisipasi seluruh komponen masyarakat. Ha-

rapannya pelaksanaan kegiatan ini bisa disemangati dengan rasa kebersamaan dan keterpaduan hingga dapat membantu percepatan terwujudnya lingkungan sehat dan sejahtera di kalangan masyarakat.

“Tentunya juga kita semua menginginkan agar kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat akan meningkat,” ujar Supiono saat menyampaikan sambutan Dandim 1205 Sintang.

Setelah dilakukan pencanangan bhakti sosial TNI KB-Kes tersebut, Panji bersama rombongan meninjau langsung pelayanan pengobatan gratis dari Puskesmas Belimbing Hulu dan pelayanan pembuatan akta kelahiran gratis dari Disdukcapil Melawi melalui Pemerintah Kecamatan Belimbing Hulu serta penanaman pohon secara simbolis di depan gedung Balai Desa Tiong Keranjik oleh Wabup beserta pejabat lainnya.

Selain itu ada juga penyerahan bantuan dari beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi. Antara lain berupa perlengkapan bayi/ibu hamil, alat-alat rumah tangga, seragam sekolah, buku tulis, benih ikan nila dan bantuan lainnya. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pembagian door prize kepada warga melalui pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan dan KB. (eko)

Kapuas Hulu Borneo Tribune

Jumat, 27 September 2013

Bangun Kawasan Strategis Kecamatan Perbatasan

10

Tata Ruang Belum Tuntas Alih Fungsi Lahan dan Pemekaran Sumber Penyebab

Heri Harioso Fasilitator PNPM-Pisew Foto Timotius/Borneo Tribune

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

Borneo Tribune, Putussibau Pelaksankan PNPMPisew di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu akan menyentuh pembangunan di tiga kecamatan di daerah perbatasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Startegis Kecamatan. Ketiga Kecamatan tersebut yiatu Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Badau.

Fasilitator PNPM-Pisew Kabupaten Kapuas Hulu, Heri Harioso mengatakan melalui PNPM-Pisew untuk pembangunan KSK di tiga kecamatan di wilayah Kapuas Hulu menelan dana kurang lebih sekitar 2 milyar rupiah. “ Awalnya KSK kecamatan ini hanya di Embaloh Hulu, namun setelah kita kembangan menjadi 3 kecamatan dan ketiga kecamatan ini kita nilai memiliki potensi unggul-

an yang perlu dibangun,”jelasnya diselasela kegiatan Forum Komunikasi III Kesepakatan Memorandum Program Koordinatif (MPK) yang dilaksanakan di Aula BAPPEDA Kapuas Hulu, Kamis (26/9).

Selain itu, untuk KSK ditiga kecamatan, pelaksanan PNPM-Pisew di wilayah Kapuas Hulu juga menyentuh Sembilan kecamatan regular dengan dana sekitar 1,5 milyar. Sehingga sebelum pelaksanaan sangat perlu dilaksanakannya kesepakatan MPK dengan kawasan yang dibangun melalui dana APBD. Sementara itu, mewakili Kepala BAPPEDA Kapuas Hulu, Kabid Sosial Budaya, H. M. Durus menekankan agar PJM PSE-KSK tahun 2013-2017 yang telah disusun benar-benar menjadi

acuan penyusunan MPK. Hal tersebut sangat penting mengingat dalam rangka koordinasi, integrasi dan singkronisasi seluruh dokumen perencanaan kedalam sistem perencanaan dan pembangunan daerah. “ Kita harus konsisten dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, kita ketahui bersama bahwa PJM PSE-KSK tahun 2013-2017 merupakan break-down RPJM Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2010-2015 yang diperkaya dengan renstra SKPD terkait RPJM-desa dimana PNPM-Pisew ini dilaksanakan, apabila kita konsisten dengan RPJM PSE-KSK maka MPK yang kita sepakati ini nantinya telah terintegrasi dalam sistem perencanaan daerah kita,”tandasnya. (MO)

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

“

Seharusnya tata ruang menjadi pedoman dalam berjalannya pembangunan, namun kondisi yang terjadi selama ini pembangunan terus berjalan sementara untuk tata ruang Kapuas Hulu justru belum tuntas

“

Pembukaan Forum Konsultasi III dalam Kesempakatan MPK Tahun 2014 PNPM-Pisew Kapuas Hulu yang dilaksanakan di Aula BAPPEDA Kapuas Hulu. Foto : Timotius/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Putussibau Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Antonius Rawing menuturkan sampai saat ini tata ruang untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu belum tuntas, kondisi ini tentunya sangat berdampak terhadap pembangunan di Bumi Uncak Kapuas kedepannya. Karena memang pembangunan terus melaju tanpa didasar tata ruang yang jelas. “ Seharusnya tata ruang menjadi pedoman dalam berjalannya pembangunan, namun kondisi yang terjadi selama ini pembangunan terus berjalan sementara untuk tata ruang Kapuas Hulu justru belum tuntas,”ungkap Rawing kepada Borneo Tribune, Kamis (26/9).

Dijelaskan Rawing, yang menjadi kendala dalam peyelesaian tata ruang yaitu alih fungsi lahan dan pemekaran. Untuk alih fungsi lahan, sampai saat ini telah menjadi persoalan serius, salah satu contoh nyata banyaknya masyarakat Kapuas Hulu yang memiliki pemukiman di sekitar kawasan hutan lindung.

Dikatakannya, untuk alih

Antonius Rawing Sek. BAPPEDA Kab.Kapuas Hulu Foto Timotius/Borneo Tribune

fungsi lahan lebih menitik beratkan dengan peta yang dimiliki oleh pihak Kehutanan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, sehingga hal tersebut mempengaruhi bahkan menghambat pembangunan, yang seharusnya juga dinikmati masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung.

Meskipun demikian pihaknya terus berupaya untuk menyelesaikan tata ruang wilayah Kapuas Hulu.

Dan saat ini menurut Rawing, sudah sampai pada

tahap pengesahan legalitas oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk di bahas di legislatif, yang kemudian digunakan untuk pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tata ruang. “ Kita harapkan pembangunan di Kapuas Hulu, nantinya benar-benar mempedomani tata ruang, sehingga kemungkinan adanya permasalahan itu minim, namun selama ini tata ruang belum tuntas justru pembangunan terus berjalan,”jelasnya. (MO)

Masyarakat Dihimbau Tinggalkan PETI Borneo Tribune, Putussibau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak hanya melanggar hukum dan merusak lingkungan, namun praktek PETI selama ini dinilai hanya memperkaya penyandang modal, untuk itu sebelum dilakukan tindakan tegas dari Tim PETI Kapuas Hulu sebaiknya masyarakat segera meninggalkan pekerjaan PETI. “ Tinggalkan pekerjaan PETI, sebab itu sangat-sangat melanggar hukum , dan akan berdampak terhadap kehidupan generasi kedepannya. Jika PETI ini terus dilaksanakan maka tidak menutup kemungkinan ada tindakan tegas, para pekerja PETI pun akan ditangkap,”tegas Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kapuas Hulu, Dini Ardianto kepada Borneo Tribune, Kamis (26/09).

Menurut Dini, jika memang masyarakat ingin melakukan pertambangan emas, sebaiknya dilakukan

Dini Ardianto Kepala Kantor Lingkungan Hidup Foto Timotius/Borneo Tribune

sesuai aturan yang ada dengan mengurus perizinan pertambangan, sehingga tidak melanggar hukum dan aktifitas pertambanganpun tidak merusak lingkungan.

Selain itu melalui perizinan tersebut maka aka nada juga paja yang masuk untuk Pendapatan Asli Daerah Kapuas Hulu.

“Lakukanlah pertambangan dengan ramah lingkung-

an, dan jangan melakukan apapun itu yang namanya ilegal, sebab akan berakibat fatal bagi pelaku-pelakunya, dan ini hanya membuat miskin Kapuas Hulu, sebab dengan PETI lingkungan rusak ikan-ikan sulit didapatkan,”cetusnya.

Dikatakan Dini, saat ini pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait dampak PETI di dua Kecamatan yiatu Kecamatan Pengkadan dan Kecamatan Kalis. Meskipun kedua kecamatan tersebut belum tercemar bahan kimia, namun aktivitas PETI tersebut ancaman tersendiri bagi masyarakat. “ Sampai saat ini belum ada pencemaran lingkungan oleh bahan kimia, namun air berlumpur sering kita temui, meskipun demikian apapun itu yang namanya PETI akan merusak lingkungan, dan melanggar hukum untuk itu segeralah tinggalkan pekerjaan PETI, ”pungkasnya. (MO)

IKLAN BARIS Dijual Bangunan

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( l07.05 l07.55 l11.10 l14.35 l16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( l07.00 l07.55 l11.55 l15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( l07.30 l11.35 l15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( l08.00 l12.55 l17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh.

Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946)

Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Langganan Koran

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757)

Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038).

Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602).

Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880).

Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp.

0562-3320424 SKW

Iklan Baris: 1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo T Tribune

Jumat, 27 September 2013

Bangun Harmonisasi, Bekerja Sesuai Janji Bupati dengan Legislatif sedang kurang lancar, maka kewajiban seorang Sekda untuk mencairkan suasana tersebut.

Cornelis juga menjelaskan, bahwa Sekda juga mempunyai kewajiban membangunan hubungan yang baik dengan unsur vertical, sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan semua unsur yang ada.

Selain itu, dalam hal pembahasan APBD tentu-

nya harus tepat waktu. Di sini peran seorang Sekda dalam penyusunan anggaran APBD Sanggau untuk berkordinasi dengan pimpinan maupun masing-masing SKPD yang ada.

“Jangan sampai penetapan APBD molor yang akan merugikan bagi masyarakat. Sekda juga harus berani memberikan saran atau pendapat kepada pimpinan jika ada suatu kebijakan yang dianggap melanggar hukum,” jelasnya.

Cornelis berpesan, agar Sekda bekerja sesuai dengan janji, jangan sampai mementingkan kepentingan pribadi atau pimpinan. Sehingga apa yang menjadi hak masyarakat jadi terbengkalai. Hal ini jika terjadi maka, tugas sebagai Sekda akan melanggar sumpah janji tersebut.

Selain itu, jika dalam waktu enam bulan, tugas dan tanggung jawab tidak dijalankan dengan baik, maka tugas sebagai Sekda

bisa saja di gantikan oleh orang lain.

“Dalam pengelolah keuangan negara harus hatihati, jangan asal beres dan gampang di hadapan Bupati. Jangan takut jabatan lepas karena tidak patuh kepada pemimpin jika memang itu melanggar aturan sesuai dengan sumpah janji. Selamat bertugas dan bekerjalah dengan penuh disiplin, tanggung jawab penuh terhadap semua pekerjaan,” pungkasnya. (rtn)

Polda Tangkap Barang Ilegal Berskala Besar Ton Ikan dan 42 Ton Pakaian Bekas (LelonG) dari Malaysia, Kamis (26/9) kemarin.

Penangkapan yang dilakukan Dit Reskrimsus Polda Kalbar terhadap Ikan Ilegall sebanyak 13 Ton asal Malaysia itu pun, berlangsung di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, di mana penangkapan ini sendiri beral dari informasi masyarakat, yakni pada hari Rabu (25/9) kemarin.

“Kita berhasil menangkap Ikan Ilegall sebanyak 13 Ton dari dua Mobil Boks bernomor polisi KB 9669 MK dan B 9545 NCC berawal dari informasi masyarakat, di mana kedua mobil Boks berjalan secara kompoi ketika melintasi Jalan Trans Kalimantan sekitar pukul 22.15 Wib, kemudian kita hentikan dan kita bawa ke Mako, untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut,” ungkap Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar kepada wartawan.

Lanjut Mukson Munandar, pihaknya melakukan penangkapan tersebut, lantaran Ikan yang dibawa oleh kedua Mobil Boks tersebut, memiliki surta yang kadarluasa dan tidak sesuai dengan jumlah muatan, di mana muatan kedua mobil tersebut seharusnya membawa 300 dan 400 Kotak Ikan Ilegall, nyata membawa lebih dari 300 maupun 400 kotak.

“Supir yang kita amankan bernama Benti (47) warga Kecamatan Pontianak Timur dan Yusuf (43) warga Kecamatan Pontianak Barat, sedangkan menurut kedua supir ini, pemilik Ikan Ilegall tersebut adalah Asong dan Abdul Samad, dan tujuan pengiriman ikan illegal ÿini sendiri yakni dari Malaysia ke Pontianak tepatnya di Pasar Flamboyan,” jelas Kabid Humas Polda Kalbar.

Selain itu Kabid Humas juga mengatakan, usai melakukan penangkapan terhadap kedua mobil boks yang membawa Ikan dari Malaysia, dalam hitungan

jam tepatnya pukul 00.22 Wib, pihaknya juga langsung melakukan penangkapan di Pelabuhan Dwikora Pontianak, di mana terdapat tiga Puso yang bermuatan pakaian bekas (Lelong) dari Malaysia.

“Dalam hitungan jam, usai menangkap ikan ilegall, kami juga berhasil menangkap tiga Puso yang bermuatan pakaian bekas dari Malaysia, di mana ketiga Puso tersebut masing - masing bermuatan 155 Ball Pakaian Bekas, dan 155 Ball itu sama dengan 14 Ton, jadi jumlah keseluruhan yang kita tangkap adalah 42 Ton pakaian bekas,” tambahnya.

Dijelaskan pula oleh Mukson, pakaian bekas dari Malaysia sebanyak 42 Ton ini hendak dikirim ke Semarang, yakni untuk diperjual belikan, dan pemiliknya adalah Perusahaan yang ada di Semarang yakni CV. Merdeka Jaya, dan dalam pengiriman pakaian bekas ini, ketiga supir yang membawa tiga puso tersebut, yakni Wisnu, Catur dan Sugeng ti-

dak membawa surat - surat lengkap. “ Ketiga supir yang membawa pakaian bekas ini tidak membawa dokumen lengkap, sehingga kita tangkap dan kita amankan di Polda Kalbar semuanya, dan pemiliknya yang merupakan pimpinan CV Merdeka Jaya yang ada di Semarang akan kita panggil untuk dilakukan pemeriksaan,” katanya.

Ditegaskan Mukson Munandar, untuk pemilik ikan ilegall akan dijerat dengan Undang - undang RI nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantia Hewan Ikan dan Tumbuhan, sedangkan untuk pemilik pakaian bekas ini akan kita jerat dengan UU RI nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabaenan.

“Selanjutnya untuk kasus Pakaian Bekas (Lelong) yang kita tangkap sebanyak tiga Puso tersebut akan kita limpahkan dengan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalbar, karena yang berhak menangani kasus masalah Kepabaeanan adalah DJBC Kalbar,” timpal Mukson Munandar. (Zrn)

Menggali Seni Budaya yang Terlupakan Demikian hal ini diungkapkan Kepala BPNB Pontianak Drs Salmon Batuallo kepada wartawan saat ditemui usai membuka festival tersebut di halaman kantor BPNB Pontianak, Kamis (26/9) pagi kemarin.

“Ini memang kegiatan yang biasa kami lakukan pada setiap tahunnya. Kita ingin bagaimana kita merevitalisasi kesenian yang hampir punah. Bahkan, kesenian bangsa ini kita nilai saat ini telah ditinggalkan generasi muda kita,” ungkap Salmon.

Untuk itu, dia menambahkan, dengan kegiatan festival seperti yang dilakukan pihaknya, diharapkan agar kesenian-kesenian yang ada di Kalbar ini yang penuh dengan nilai-nilai budaya dapat hidup kembali.

“Salah satu keinginan

kami, khususnya bagaimana generasi muda ini mampu memaknai kesenian tradisional yang di dalamnya penuh makna luhur dan pesan-pesan moral, dan mampu hidup di dalam masyarakat,” ujarnya.

Kepala BPNB Pontianak kembali menjelaskan, dari sekian banyak definisi kesenian yang memiliki arti luas dan saat ini sudah terlupakan, ada 5 diantaranya diperlombakan di Festival Kesenian Kalbar 2013 ini.

“Tahun ini yang kita perlombakan yaitu kesenian hadrah, tanjidor, syair, lagulagu daerah untuk masyarakat Dayak, dan berbalas pantun,” jelasnya lagi.

Ke depan ujar Kepala BPNB Pontianak pegelaran festival seperti ini tidak hanya sebatas perlombaan seperti yang digelar pada ta-

hun 2013 ini, akan tetapi pada masa-masa yang akan datang kegiatan seperti ini dapat lebih banyak lagi dengan orentasi menggali seni budaya yang telah tenggelam dan terlupakan yang ada di Kalbar ini.

“Seni dan kebudayaan ini memang perlu terus kita lestarikan karena memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dipelajari generai muda dalam menanamkan jati diri bangsa. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki dan adanya bantuan dari pemerintah kita di tahun yang akan datang tidak hanya tari dan nyanyian saja, tapi kita juga akan menggelar perlombaan kesenian dan kebudayaan lain yang telah terlupakan di masyarakat seperti permainan gasing, sumpit serta permainan rakyat lainnya,” ujar-

nya.

Ia mengatakan selama ini BPNB dalam usahanya untuk tetap eksis dalam pelestarian seni dan budaya telah kerap melakukan pengalian-pengalian seni budaya yang ada di masyarakat dan langsung tetap melestariak seni budaya tersebut. Hal ini salah satunya dilakukan dengan mengadakan festival dengan memperlombakan. seni dan budaya tersebut dikalangan generasi muda.

“Generasi muda kita wajib mengetahui dan memetik nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam seni dan budaya yang ada di seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Sehingga jadi diri bangsa ini di mata dunia tetap bernilai tinggi dan mampu menjaga kehormatan bangsa,” tandasnya. (Slt)

Caleg Berkampanye di Media Disosialisasikan Riza, beberapa calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar, Ormas dan LSM, beberapa mahasiswa STAIN Pontianak serta para awak media.

Acara dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kalbar, yang direncanakan akan dilangsungkan selama 3 hari dimulai dari tanggal 24 dan berakhir, Kamis 26 September 2013, kemarin.

“Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada intinya yaitu dalam rangka pelaksanaan strategi pengawasan. Diantara strategi pengawasan ada namanya preventif yang sifatnya pencegahan. Nah pencegahan ini diberikan kewenangan dari Undang-undang kepada kami,” ujar Ruhermansyah.

Dari kewenangan ini, lanjut Ketua Bawaslu Kalbar mengatakan maka strategi pengawasan ini disosialisasikan kepada media massa baik cetak maupun elektroknik dengan maksud bersama-sama melakukan pencegahan jangan sampai ada pemberitaan atau pemasangan iklan kampanye sebelum masa yang telah ditentukan.

“Inilah yang kami sosialisasikan kepada para awak media jangan sampai salah.

Itu yang merupakan salah satu output nyatalah yang akan kita inginkan bersa-

ma. Dan kepada Ormas, mereka bisa memantau, apa bila sudah tahu informasinya bahwa pemasangan iklan, salah satu contoh, hal itu tidak boleh dan belum masanya, ormas inikan juga boleh memberikan laporan karena mereka pahami adalah sebuah pelanggaran,” ungkapnya.

Dia juga berharap setelah mendapatkan informasi melalui acara sosialisasi ini.

Ormas-ormas ini juga dapat melakukan pencegahan terjadinya pelanggara.” Keterlibatan pengawasan melalui Ormas atau LSM ini kami harapkan dapat memacu peran aktif masyarakat luas dalam mengawasi jalannya pemilihan calon wakil rakyat ini hingga benar-benar dapat berjalan jujur dan adil. Nah kepada calon anggota DPD RI ya jelas, sosialisasi seperti ini untuk menghindarkan mereka dari bentuk-bentuk pelanggaran,” jelasnya.

Ia juga sangat mengharapkan kepada media massa baik cetak maupun elektronik agar sebelum masa kampaye janganlah pemberitaan itu sifatnya pengiringan opini atau membuat berita narasi kampanye apa lagi memuat iklan dalam bentuk kampanye.

“Sosialisasi inilah kami memberi masukan kepada media massa mana yang boleh dan mana yang tidak

boleh terkait tahapan kampanye. Dan apa bila memang belum masa kampanye.

Pemberitaan ataupun iklan tidak diperbolehkan,” tandasnya.

Sementara itu dalam sosialisasi tersebut ditegaskan bahwa kampanye untuk Pemilihan Caleg saat ini sudah boleh. Namun, hanya 2 metode yang belum boleh dilaksanakan yaitu tidak berkampanye melalui iklan di media massa dan kampanye akbar.

Sementara itu, Pemerhati Pemilu Yanto memberikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu menggelar acara ini. “Saya memberikan apresiasi kepada Bawaslu yang telah menggelar sosialisasi ini, meskipun sebenarnya sedikit terlambat, karena tahapan pemilu 2014 sudah lebih jauh dimulai,” tuturnya.

Dirinya sudah pernah menyampaikan kepada komisioner Bawaslu Provinsi bahwa sudah ada caleg mengiklan dirinya dalam media cetak lokal, sementara jajaran Bawaslu Provinsi Kalbar tidak mengetahuinya. “Atas dasar fakta itu, saya meminta agar pengawasan terhadap caleg efektif, sebelum melibatkan masyarakat, hendaknya di jajaran Bawaslu hingga level terendah bahkan stafnya diberikan pemahaman terkait kampanye caleg di

media massa mungkin sosialisasi internal,” pintanya.

Hal ini dilakukan, lanjut Yanto karena mengawasi iklan dan pemberitaan caleg kampanye di media massa sangat mudah, caranya kalau media cetak ya membaca, radio kan dengar dan televisi melihat dan mendengar. Karena itu staf dan komisioner pengawas pemilu disteiap jenjang pasti tiap hari membaca koran, nonton TV. Dirinya meminta agar staf dan komisioner pengawas pemilu proaktif melakukan pengawasan, jangan sedikitsedikit minta bantu warga untuk melaporkannya.

“Staf dan komisoner pengawas bisa menemukan pelanggaran, dan hal ini dibenarkan oleh aturan Bawaslu. Tak perlu tunggu laporan warga, jika komisioner atau staf yang menemukan caleg beriklan di media massa sebelum waktunya, langsung diambil langkah pengawasan sesuai dengan juknis aturan Bawaslu,” tegasnya.

Kata Yanto, salah seorang caleg yang berkampanye di media cetak beberapa waktu lalu, sampai sekarang belum ada tindakan dari Divisi Penindakan Bawalu Provinsi. “Bahkan, sangat lucu kalau jajaran Divisi Penindakan diberbagai jenjang sampai tak tahu,” sesalnya. (Slt)

11

TK Karya Yosep Kunjungi Skadud 1 Borneo Tribune, Kubu Raya Untuk menumbuh kembangkan semangat dan kecintaan akan dunia kedirgantaraan harus dimulai sejak dini, Selasa (24/9), sebanyak 64 murid Taman Kanak-Kanak (TK) Karya Yosef melaskanakan kunjungan ke Skadron Udara (Skradud) 1 Elang Khatulistiwa Lanud Supadio.

Kehadiran murit-murida TK ini didampingi para dewan Guru, dan wali murid untuk menyaksikan langsung pesawat-pesawat yang terparkir di Apron Hanggar Lanud Supadio.

Kecintaan terhadap Kedirgartara ini harus dimulai sejak usia sedini mungkin. Selain itu dengan adanya kunjungan dari anak-anak sekolah secara tidak langsung akan mendidik anak-anak ikut merasakan rasa cinta terhadap ta-

KUNJUNGI Murid-murid TK Karya Yosef didampingi para Dewan Guru dan Wali Murid melihat secara dekat pesawat Hawk TNIAU. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune. nah air.

Anak-anak terlihat begitu antusias dengan adanya kunjungan ini, hal ini terlihat dari senangnya mereka

berada di hanggar Skadron Udara 1. Tidak sedikit dari mereka bertanya-tanya walaupun usianya masih belia. (Lay)

OJK dan Gubernur BI ke Kalbar melibatkan BPD seluruh Indonesia merupakan ajang akademik terbesar bankir BPD. “Sebelumnya seluruh bankir Indonesia mengikuti ramah-tamah di PendopoIstana Rakyat bersama Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH,” ungkap Sudirman.

Acara seminar di Mercure yang dimulai pukul 08.00 dibuka oleh Pemegang Saham Mayoritas Bank Kalbar, yakni Gubernur Kalbar didampingi Ketua Umum Asbanda, Eko Budiwiyono. “Usai pembukaan, Gubernur dan Ketua Asbanda memberikan keterangan pers,” sambung Sudirman.

Sesi pertama seminar yang menampilkan OJK mengangkat tema sentral strategi dan arah kebijakan, pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK, sedangkan sesi kedua menampilkan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dengan topik aktual ketahanan kelembagaan BPD dalam menghadapi krisis

ekonomi global dengan menggerakkan perekonomian daerah.

Seusai dua sesi seminar, seluruh peserta akan menikmati hidangan makan siang, kemudian dilanjutkan dengan paparan strategi BPD dalam menghadapi krisis ekonomi global difasilitasi Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution, serta paparan krisis ekonomi global dan dampaknya terhadap ketahanan kelembagaan BPD menampilkan ekonom Purbaya Yudhi Sadewo.

Sementara itu pada malam hari, bankir BPD akan mengikuti acara penarikan undian tabungan Simpeda.

“Acara penarikan Tabungan Simpeda ini dipusatkan di Gedung Pontianak Convention Centre,” sambung Sudirman seraya menyatakan, Kalbar mesti siap dan bangga sebagai tuan rumah. Hal itu dikarenakan ekonomi Kalbar menggeliat naik-terutama di masa kepemimpin-

an Gubernur Cornelis, di mana perhatian kepada Bank Kalbar juga sangat besar. “Kita berharap, acara seminar ini menghasilkan rumusan strategi yang lebih jitu, sehingga Kalbar tambah maju bersama Indonesia,” ungkapnya.

Saat ini Bank Kalbar sebagai bank milik pemerintah daerah berperan sangat vital bagi ekonomi daerah.

Cabang-cabangnya menyebar. Tidak hanya di seluruh kabupaten, kota sampai kecamatan, tapi juga membuka cabang di Jakarta.

Bank Kalbar juga bisa digunakan untuk ATM Bersama. Bahkan jasanya terbuka di negeri Jiran, Malaysia.

Hal itu menandai Bank Kalbar berinteraksi dengan dunia global.

“Pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia menguntungkan kita. Sebaliknya, krisis ekonomi di Eropa dan Amerika juga berdampak sistemik ke Indonesia. Kita mesti cerdas mengatasinya.” (nuris)

Petani Kelapa Sawit Siap Menuju Sejahtera kerja yang telah dicanangkan.

“Kita melihat kehidupan petani kita masih jauh panggang dari api. Kita punya tanah yang subur, petani yang ulet, yang siap bekerja keras. Namun kesejahteraan belum mengiringi kita. Tugas kita semua untuk mendorong dan mewujudkan kesejahteraan para petani tersebut untuk merebut dan mewujudkan citacita mereka sebagai petani sejahtera,” ujar anak petani yang kini mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI ini.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPW Apkasindo terlantik, Wagio Ripto Sumarto. Dalam sambutannya optimis lembaganya dapat membawa kemaslahatan bagi petani kelapa sawit meski belakangan permasalahan yang menghinggapi para petani kian

kompleks. Menurutnya dua persoalan besar yang dihadapi kaum tani yaitu masalah kesejahteraan dan harga diri petani yang perlu dipikirkan bersama.

“Kalau bukan kita yang memikirkan nasib petani kita, siapa lagi yang akan memikirkan mereka secara sungguh-sungguh,” ujar mantan Direktur PTPN13 ini.

Pada kesempatan ini Wagio juga menyinggung soal ironi para petani Indonesia secara umum. Dimana tanah Indonesia yang subur makmur namun kenyataannya nasib para petaninya masih banyak yang belum sejahtera. “Kita benahi internal organisasi. Sebab tanpa itu kita tentu tak bisa membenahi yang lainnya.

Hari ini kita juga memohon kepada Allah SWT agar nasib petani Indonesia ditingkatkan kesejahteraannya,”

ujar Wagio.

Di ujung sambutannya, Wagio mengutip pantun.

“Ikan pati enak rasanya.

Bisa dibeli di Pasar Dahlia.

Saya prihatin dengan nasib petani Indonesia. Oleh karena itu saya bersedia jadi ketua.”

Kadis Perkebunan Kalbar, Hiarsholih Buchori menyambut baik pelantikan pengurus DPW Apkasindo Kalbar. Menurutnya kehadiran Apkasindo bisa membawa angin segar dan manfaat yang besar bagi para petani di Kalbar.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Apkasindo, Amizar Simanjuntak dalam sambutannya mengaku bangga dan bahagia dapat melantik pengurus Apkasindo Kalbar. Ia berterima kasih kepada pejabat dan berbagai pihak yang turut membantu keberadaan Apkasindo di Kalbar. (brm)

Tangkap Otak Utama Pemasok “Ketika pemasok terbesar atau otak utama dari masuknya barang - barang ilegal ini sudah ketangkap dan diproses hukum hingga sampai di vonis hakim, maka saya yakin, kasus ilegal di Kalbar ini akan berkurang, karena tinggal pemain - pemain kecil saja, dan saya yakin pula pemain - pemain kecil ini denga mudah akan ditangkap oleh aparat,” ujar M. Fauzi.

Lanjut Fauzi, dengan maraknya kasus - kasus ilegal dan tidak berujung di Kalbar ini, khususnya Kota Pontianak selalu menjadi sasaran empuk untuk memasarkan barang ilegal tersebut, serta selalu terjadi setiap tahunnya kemudian ditambahnya maraknya narkoba di Kalbar ini, ini membuktikan bahwa ‘PR’ besar yang harus dituntaskan Kapolda Kalbar yang baru adalah kasus Ilegal dan Kasus Narkoba.

“Kasus Ilegal dan Penyelundupan Narkoba di Kalbar melalui perbatasan merupakan ‘PR’ yang harus dituntaskan Kapolda Kalbar yang baru, karena sudah banyak Kapolda yang menjabat di Kalbar namun kasus ini terus saja terjadi, jadi saya harap dengan kempimpinan yang baru di Polda Kalbar, kasus - kasus Ilegal dan Narkoba dapat diminimalisir, yakni dengan menangkap para otak utama dalam kasus ini,” harapnya.

Dijelaskan oleh Fauzi, sejauh ini kasus - kasus ilegal yang berhasil ditangkap pihak kepolisian dan aparat lainnya, hanya pembawa atau pengirim barang tersebut dari Malaysia ke Pontianak atau ke luar Provinsi Kalbar, sedangkan pemasok atau pemain besar barang ilegal jarang disentuh.

“Saya yakin dengan

Kapolda yang baru dapat menyelesaikan serta menuntaskan kasus - kasus Ilegal ini sampai ke pemain terbesar barang - barang Ilegal, dan penangkapan yang dilakukan Kapolda beserta jajarannya akhir - akhir ini, juga patut diberi apresiasi, karena tangkapan barang ilegal dengan kepemimpinan Kapolda yang baru akhir - akhir ini berhasil mengungkap kasus ilegal dengan jumlah yang besar,” tambahnya.

Lebih jauh lagi Anggota DPRD Kota Pontianak yang satu ini, juga berharap kepada Kapolda Kalbar yang baru Brigjend Pol Arie Sulistyo dapat memberikan perubahan yang signifikan terkait dalam mengungkap kasus kasus ilegal yang di Kalbar, yakni tidak hanya pemain pemain kecil yang diproses hukum, melainkan pemain besar juga ditangkap dan diproses hukum. (Zrn)

CMYK

Moment & Activity

12

www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Jumat, 27 September 2013

Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Kayong Utara ke Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi

Rombongan Calon Jemaah Haji Kayong Utara berangkat dari TPI Teluk Batang menuju Pontianak dengan menggunakan kapal cepat.

Selamat Jalan Semoga Menjadi Haji Mabrur

CJH Kayong Utara bersalam dengan Wakil Bupati Kayong Utara, Idrus saat pelepasan di Teluk Batang.

Keberangkatan Calon Jemaah Haji Kayong Utara dari Ibu Kota KKU, Sukadana, Teluk Batang, Pontianak hingga ke embarkasi Batam Sanak keluarga yang turut mengantar para CJH Kayong Utara di TPI Teluk Batang

Bis Sukadana Acara seremonial pelepasan CJH Kayong Utara di Masjid Agung Al-Qudsi Sukadana.

Sekda KKU, H. Hendri Siswanto,S.Sos bersama Istri, Kabag Kesos, Elyani,SE, Ka. Kemenag KKU, Sy. Mahmud.SH melepas CJH di Asrama Haji Batam

Kapal Cepat KKU

Bis Pontianak

Pesawat

Sebanyak 53 Calon Jemaah Haji (CJH) Kayong Utara tahun 2013 ini kembali menunaikan ibadah Rukun Islam yang ke-5.

Tentunya melalui ibadah ini, penuh do’a, harapan dan cita-cita mulia yang hendak dicapai termasuk mendo’akan agar Kabupaten Kayong Utara terus mengalami perubahan yang lebih baik disegala bidang.

Dengan memanjatkan rasa syukur dan penuh keyakinan kepada Allah SWT, para CJH Kayong Utara ini melaksanakan niat mulianya memenuhi panggilan Allah SWT ke Tanah Suci Makkah, Arab Saudi.

Setelah kembalinya para CJH Kayong Utara dari melaksanakan ibadah wajib ini ke tanah air, diharapkan semoga menjadi haji yang mabrur dan dapat memberikan dampak pencerahan untuk Negeri Bertuah Kayong Utara. Amiiin yarobbal ‘alamin Foto & Narasi : Doc. Humpro KKU

Rombongan CJH Provinsi Kalbar Kloter 17 Flight Ketiga, saat menaiki pesawat Sri Wijaya Airlines dari Bandara Supadio Pontianak menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam

Bupati Kayong Utara, H. Hildi Hamid & Istri melepas CJH di Asrama Haji Pontianak.

Rombongan CJH Kayong Utara saat tiba di Asrama Haji Pontianak.

CMYK

Berphoto bersama CJH di Aula Arafah 2 Asrama Haji Batam