Harian Borneo Tribune 27 November 2013

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Rabu, 27 November 2013

23 Muharram 1435 H - 25 Cap Gwee 2564

Dua Proyek Jalan Negara Segera Dimulai Prabasa: Masyarakat Sambas Tentu Sangat Senang Borneo Tribune, Pontianak Sedikitnya ada tiga paket proyek multiyears pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Kalbar yang anggarannya bersumber dari Asian Development Bank (ADB).

Namun ironisnya dari ketiga paket proyek yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah tersebut, hanya dua paket proyek saja yang sudah teken kontrak dan siap untuk mulai melaksanakan pembangunan Prabasa Anantatur infrastruktur jalan tersebut.

Yakni, paket proyek Tebas-Singkawang, bypass Sambas, Galing dan Tanjung Harapan yang nilai proyeknya Rp 292.603.485.000. Yang proses lelangnya telah dimenangkan oleh PT. Brantas, PT. Tri Citra, PT. Trifa, yang kontraknya telah dilakukan pada 7 November 2013.

Kemudian, paket Tanjung Harapan-Aruk-Bts Sarawak yang nilai proyeknya mencapai Rp 238.974.973.000. Kontraktornya adalah PT. Waskita dan

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

PDIP Akan Rebut Kembali Juara 1 Tahun 2014 Puan Maharani Buka Rakerda III BP Pemilu PDIP Kalbar 2014 Dilantik Menghadapi Pemilu 2014 dalam pemilihan DPR RI, DPD dan DPRD yang akan dihelat April mendatang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Provinsi Kalbar menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III. Selain itu Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Kalbar dalam acara ini juga melantik Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) PDI Perjuangan se-Kalbar. Acara di pusatkan di lantai 5 Hotel Aston Pontianak, Selasa (26/ 11) siang kemarin.

Borneo Tribune, Pontianak Hadir dalam acara tersebut Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Pelaksanana Harian BP Pemilu Pusat Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, Wakil Sekertaris Jendral DPP PDIP Erico Sutarduga, Ketua DPD PDIP Kalbar sekaligus menjabat Sebagai Gubernur Kalbar, Drs Cornelis. MH. Ketua PLH BP Pemilu Provinsi Kalbar dr Karolin Margret Natasa, Pengurus DPD PDIP se-Kalbar, DPC PDIP Kabupaten/Kota se-

Kalbar, Bupati dan Wabup/ Walikota/Wakil Walikota dari PDIP se-Kalbar, anggota Fraksi PDIP DPR-RI Daerah pemilihan Kalbar, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota se-Kalbar. Hadiri juga para pengurus BP Pemilu PDIP Kabupaten/Kota se- Kalbar, serta calon legislatif pusat dan daerah dari PDIP se-Kalbar.

Dengan dipimpin oleh Ketua DPP PDIP lebih kurang sekitar 603 peserta ikut ambil bagian. ....Ke Halaman -11

....Ke Halaman -11

B uah Bibir Hormati Aksi Walkout Wartawan

Johan Budi JURU Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, menghormati aksi Walkout yang dilakukan oleh para wartawan, Senin 25 November 2013.

Walkout tersebut dilakukan wartawan pada saat jumpa pers oleh pimpinan KPK terkait pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Boediono pada Sabtu 23 November 2013 lalu. Johan meminta kepada wartawan juga ....Ke Halaman -11

Membuang Barang Bawaannya Di suatu pesawat terdapat tiga orang. Masing-masing orang tersebut berasal dari Arab, Australia, dan Indonesia. Ternyata Pesawat itu Overload, maka pilot pun berbicara Pilot: “Kepada seluruh penumpang diharapkan membuang sebagian barang bawaan anda!”

Maka orang arab pun membuang 80.000 liter minyak bumi Orang australia dan indonesia berkata : “Itu Tidak apa-apa dibuang?”

Orang Arab pun menjawab: “Ah! Tidak apa-apa kok! di negara saya mah, masih banyak!”

Dan Orang Australia pun membuang 50.000 Kg Intan Orang Indonesia bertanya : “Itu Tidak apa-apa dibuang?”

Orang australia menjawab : “Ah! Tidak apa-apa. Negara saya masih banyak” Orang Indonesia membuang 100 orang Indonesia Orang Arab dan Australia Cemas : “Itu Tidak apaapa? Tragis amat!” ”Ah! Tidak apa-apa. Negara saya masih banyak Koruptor” Jawab orang Indonesia Orang Arab Dan Australia : ?????o

Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Pelaksanana Harian BP Pemilu Pusat Puan Maharani memikul gong sebagai simbol dibukanya Rakerda III PDIP Kalbar didampingi Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, Wakil Sekertaris Jendral DPP PDIP Erico Sutarduga, Ketua DPD PDIP Kalbar sekaligus menjabat Sebagai Gubernur Kalbar, Drs Cornelis. MH. Ketua PLH BP Pemilu Provinsi Kalbar dr Karolin Margret Natasa. Foto : Slamet Ardiansyah/Borneo Tribune.

PPK dan PPS Kubu Raya Ancam Mundur Tuntut 20 Nama Calon diseleksi KPU Provinsi

Umi Rifdiyawati

Borneo Tribune, Pontianak Sebanyak 60 orang yang terdiri dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kubu Raya (KKR) mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar, di Jalan A. Yani Pontianak, yang bermaksud untuk menyampaikan kekece-

: Telp. 0561 - 734280 : Telp. 0562 - 637000 : Telp. (0534) 31841 : Telp. (0565) 24222 : Telp. (0564) 2025280 : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

....Ke Halaman -11

Jalan Setia Budi, Selasa (26/11) kemarin, Ketua Panitia Mubes Rynaldi menjelaskan, masa akhir periode kepengurusan MABT saat ini pada Februari 2014 mendatang. Namun, pemilihan dilaksanakan lebih dulu untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga dapat melanjutkan program dari kepengurusan sebelumnya. ....Ke Halaman -11

PT. ANZON AUTOPLAZA Pontianak Singkawang Ketapang Sintang Sanggau Landak

Kapolda Ajak Semua Pihak Bersinergi

waan mereka terhadap hasil seleksi anggota Komisioner KPU KKR yang saat ini telah masuk 10 besar dan telah diserahkan ke KPU Provinsi.

“Kedatangan kami ini untuk menyampaikan kepada KPU Provinsi agar 10 peserta tes sebagai anggota komisioner Binsar Sibarani

Hubungi Sales Dyna: Adi Ndut : 0853 4859 4868 Dedy : 0852 5202 0069 Hengky : 0812 562 7166 Yusri : 0852 4508 4209

Indra (Sintang) : 0812 560 72700 Herry (Ketapang) : 0821 4807 6765/0856 5051 292 Zulkifli (Ketapang) : 0853 4740 1846/0856 5442 9682 Muslimin (Ketapang) : 0812 5482 8153 Joko (Ketapang) : 0852 4559 6936

Borneo Tribune, Pontianak Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kapolda Kalbar) Brigjend Pol Arie Sulistyo mengajak semua pihak untuk bersinergitas dalam menindak penjualan dan peredaran Minol ....Ke Halaman -11

Mubes III, MABT Pilih Ketua Baru Borneo Tribune, Pontianak Pada tanggal 20-21 Desember mendatang, DPP Majelis Adat Budaya Tionghoa akan menggelar Musyawarah Besar III. Dalam Mubes tersebut, MABT memiliki agenda besar yakni pemilihan ketua baru untuk periode 2014-2019.

Dalam jumpa pers yang dilaksakan panitia Mubes III DPP MABT di Hotel Aroma In

Penindakan Penjualan Minol Secara Ilegal

Tjin Dji Sen (kiri) dan Rynaldi (kedua dari kiri) memberikan keterangan pers kepada awak media terkait agenda tersebut, Selasa (26/11) siang kemarin.

FOTO: Ubay KPI/ Borneo Tribune

Diduga Semua Café/ Karaoke Langgar Aturan Borneo Tribune, Pontianak Hampir semua Café dan Karaoke yang ada di Kota Pontianak melanggar aturan dalam menjalankan operasional usahanya, lantaran semua Café dan Karaoke yang ada di ....Ke Halaman -11

Promo J elang

Hadiah Akhir Tahu Langsu n n g *Syar at Ke tentu

an Be rlaku

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara Rabu, 27 November 2013

Borneo T Tribune

2

Korban Puting Beliung di Daerah Kopuk

BPBD Sanggau Akan Serahkan Bantuan

Borneo Tribune, Sanggau Untuk meringankan beban korban bencana puting beliung, Abun (41) di RT IV daerah Kopuk Dusun Sempodi Desa Pana Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Badan Penang) gulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau akan menyerahkan bantuan berupa material bangunan untuk membangun rumah yang roboh.

Kepala BPBD Kabupaten Sanggau, Vicky L Putra, Selasa (26/11) mengatakan bantuan material tersebut diantaranya seng gelombang sebanyak 50 keping, seng polos lima keping dan paku seng 5 kilogram.

Dikatakannya, bencana angin puting beliung tersebut menghantam rumah Abun yang berukuran 5x7 meter sekitar tiga pekan lalu. Bahkan isteri Abun, Limi (39) harus dibawa ke rumah sakit untuk perawatan luka akibat bencana tersebut.

“Bukan hanya rumah yang rusak. Tapi padi yang

ada di dalam rumah itu tumpah total dan babi satu ekor mati. Selain itu istri Abun, Limi masuk ke rumah sakit dua hari tertimpa material rumah,” ungkapnya.

Menurutnya, rumah korban memang terlihat sangat sederhana dan terbuat dari papan serta atap daun. Sehingga, pihaknya akan menyerahkan bantuan tersebut melalui Kadusnya. Namun, sebenarnya pihaknya ingin menyerahkan ke lokasi. Dikarenakan kendaraan roda empat tidak bisa masuk ke lokasi, jadi diwakilkan saja.

“Kita akan serahkan bantuan ini melalui desa hari ini (Selasa), tapi hari ini ternyata Plt Kadesnya rapat. Jadi akan kita titipkan ke Kadusnya,” ujarnya.

Vicky pun menghimbau kepada seluruh warga sanggau untuk dapat mengantisipasi potensi bencana yang bisa muncul di musim peralihan panas ke hujan ini. Jika memang ada pohon besar di dekat rumah, agar ditebang. (rtn)

Kubu Raya Minim Lampu Penerangan Jalan Borneo Tribune, Kubu Raya Sejumlah ruas jalan protokol yang ada di Kabupaten Kubu Raya minim penerangan lampu jalan, sehingga hal itu membuat sejumlah pengguna jalan mengeluh.

Pantauan dilapangan, dibeberapa titik ruas Jalan antaranya Jalan yang saat ini tidak memiliki lampu penerangan tersebut Jalan Soekarno Hatta / Arteri Supadio, Adis Sucipto dan Sungai Ambawang.

Reza Fachlevi, yang kerap pulang pada malam hari, meminta pihak terkait untuk memasang lampu penerangan jalan supaya penguna jalan bisa merasa nyaman. “Saya berharap pihak terkait terutama Dinas Perhubungan untuk memasang lampu, di jalan yang tidak memiliki penerangan itu,” tuturnya.

Sementara itu Anisa , mengaku keberadaan lampu tersebut menurutnya sangatlah penting apalagi jika larut malam karena hal itu dapat menghindari tindak kejahatan. “Apa lagi kalau perempuan seperti saya sering mengerjakan tugas di rumah teman-teman, terkadang pulang sudah larut malam melintas di jalan yang tidak ada lampunya takut,”ungkapnya.

Ia berharap agar Dishub Pemkab Kabupaten Kubu Raya, untuk memasang sejumlah ruas jalan yang saat ini masih minim lampu penerangan supaya tindak kejahatan bisa terhindari.

Ditempat terpisah, Anggota Komisi A Kabupaten Kubu Raya, Sharial Wahyudi juga mengeluhkan hal yang sama.

Dia mengakui bahwa sejumlah ruas jalan protokol yang

“

Apa lagi kalau perempuan seperti saya sering mengerjakan tugas di rumah teman-teman, terkadang pulang sudah larut malam melintas di jalan yang tidak ada lampunya takut.

”

ada di Kubu Raya ini masih sangar minim dengan lampu penerangan jalan. Padahal hal tersebut sangatlah penting. Dimana para pengendara menggangtungkan nasibnya pada penerangan saat mengendaraan kendaraan roda dua maupun roda empat. “Saya harap hal ini sudah seharusnya diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya hal itu sangatlah penting. Tak hanya la[u penerangan jalan saja, melainkan marka jalan maupun zebra cross juga masoh minim di Kabupaten Kubu Raya,”katanya.

Lanjut dia , padahal pihak DPRD Kabupaten Kubu Raya telah memperingati beberapa intansi terkait untuk diperhatikan. Namun sangat disayangkan hal tersebut tak diindah oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. “Mungkin Pemerintah Kubu Raya akan memperhatikan penerangan jalan serta marka jalan itu setelah adanya korban,” katanya. (Adex)

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

Opini

Pemanfaatan Bioteknologi oleh Petani di Indonesia Untuk memperkuat perekonomian Indonesia sehingga mandiri dan andal, sebenarnya harus terlebih dahulu memperkuat sector pertanian.

Untuk mencapai posisi tangguh tersebut antara lain perlu didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) seoptimal mungkin. Dengan dukungan Iptek maka nilai tambah yang diperoleh sektor pertanian dapat meningkat. Salah satu bidang Iptek yang sebenarnya sudah sejak lama diterapkan dalam sektor pertanian ialah bioteknologi, namun penggunaannya belum intensif. Selain itu sebagian besar bioteknologi yang diterapkan justru merupakan teknologi impor, yang membutuhkan biaya besar untuk pengadopsiannya.

Di negara-negara industri maju seperti Jepang, Jerman dan Amerika Serikat pemanfaatan bioteknologi telah sedemikian majunya, hingga kontribusinya terhadap

perekonomian nasional cukup besar.

Penerapan bioteknologi yang berhasil hanya akan mungkin tercapai bila dilakukan pengintegrasian berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi seperti mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi molekuler, kimia, rekayasa proses, dan teknik kimia.Mengingat Indonesia merupakan Negara dengan wilayah banyak mengandung plasma nuftah, baik flora atau fauna, maka pengembangan bioteknologi sangat memungkinkan.

Beberapa produk khas seperti tempe, oncom, kecap, tauco dan tape merupakan penerapan bioteknologi yang sudah dilakukan sejak lama.

Sebenarnya bangsa Indonesia sudah menerapkan bioteknologi kurang lebih mulai seabad yang lalu, namun dalam pengembangan lebih lanjut tertinggal oleh beberapa bangsa lainnya.

Sebenarnya di Indonesia telah hadir beberapa perusahaa menengah yang

· Wartawan, Kontributor, Intensive Programme and Freelancer “ Borneo Tribune” selalu di bekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima / meminta apapun dari narasumber · Setiap artikel atau tulisan berupa laporan kegiatan, cerita pendek, surat pembaca, puisi dan resensi yang dikirim ke redaksi hendaknya di ketik dengan spasi rangkap, maksimal 500 kata, ditandatangi dan disertai identitas ( No Telp / Fax jika ada ) dikirim ke alamat borneotribune@yahoo.com atau yusriadii@yahoo.com.

Terimakasih

bergerak dalam kultur jaringan, namun yang dilakukan tak lebih dari sekedar “tukang jahit”, sebab sebagian besar teknologi, bahan dan peralatan justru didatangkan dari luar. Umpamanya dalam pengembangan kultur jaringan pisang cavendish, yang bibitnya untuk ditanam di Lampung, Maluku Utara dan beberapa daerah lainnya. Ternyata yang diterapkan adalah teknologi impor dengan hak paten yang dipegang oleh penemu. Sudah jelas nilai tambah yang diperoleh tidak optimal mengingat ongkos adopsi teknologi yang sangat mahal.

Pada tanaman kopi metode kultur jaringan telah terbukti dapat menghasilkan jenis baru berkualitas tinggi.

Penelitian kultur jaringan tanaman kopi telah dimulai sejak tahun 1970 oleh seorang ilmuwan bernama Starisky, yang berhasil menumbuhkan kalus dari potongan ujung batang ortotrop Coffea Arabica, Coffea liberica, dan Coffea canephora dalam medium Lismaier dan Skoog.

Dalam medium yang sama kalus dari potongan ujung batang Coffea canephora berkembang menjadi tanaman kopi.

Beberapa bagian tanaman yang berhasil dikulturkan ialah tangkai daun, daun, kulit biji, ujung batang dan antera.

Selain dapat memperba-

nyak tanaman secara cepat, teknik kultur jaringan dapat mempertahankan keberadaan klon unggul dan terbukanya peluang penyilangan karena terjadinya pelipatgandaan kromoson.

Jenis Coffea canephora dapat disilangkan dengan Coffea Arabica.

Bagi negara agraris seperti Indonesia yang memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat tinggi, serta ketergantungan terhadap sektor pertanian yang amat besar, sebenarnya upaya pengembangan bioteknologi merupakan hal yang mutlak. Selain untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi dalam negeri juga untuk lebih memperkuat posisi di pasar dunia.

Dengan adanya globalisasi perekonomian dunia setiap komoditi asal Indonesia perlu diperkuat daya saingnya. Hal itu hanya dapat dicapai melalui pemanfaatan Iptek secara optimal, termasuk penggunaan bioteknologi yang meliputi kultur jaringan, rekayasa genetika, serta teknologi enzim dan fermentasi.

Kondisi pertanian yang tangguh hanya akan terwujud jika mendapat dukungan Iptek secara optimal. Mengikutsertakan bioteknologi dalam pengembangan pertanian merupakan pilihan yang tepat, sebagaimana telah ditempuh Malaysia yang

menetapkan bioteknologi sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasionalnya. Sebagai konsekuensi dari hal itu, maka upaya penelitian, pengembangan dan aplikasi bioteknologi perlu makin digalakaan. Ada baiknya jika perusahaan raksasa yang ada di Indonesia terjun langsung dalam investasi bioteknologi.

Dukungan pemerintah juga sangat diperlukan, antara lain melalui peningkatan sumberdaya dan sumberdana bagi lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang bergerak dalam bioteknologi. Upaya kearah itu memang telah ditempuh, umpamanya melalui Pusat Antar Universitas (PAU) bidang bioteknologi, yang produknya sebagian sudah go public.

Namun dalam hal ini yang menikmati hasil riset hendaknya tidak hanya terbatas pada pengusaha besar yang memiliki modal kuat, tetapi juga menjangkau petani dengan skala usaha kecil. Sewajarnya sedini mungkin petani dikenalkan pada bioteknologi tepat guna, tidak mahal tetapi memiliki kegunaan tinggi, memberikan nilai tambah sekaligus memperbaiki posisi petani Penulis : Pedi Griyanto (C51109062) & Kristina (C51109132)

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, Syam Abubakar, M Taufik, Fery Adeputra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: www.borneotribunecom Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, (Wakil Manajer) Supriyanto, Rustam. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Serba Serbi Borneo Tribune

Rabu, 27 November 2013

Guru Harus Mampu Berinovasi dan Kreatif

Sutarmidji Borneo Tribune, Pontianak Walikota Pontianak, Sutarmidji optimis guruguru yang ada di Kota Pontianak mampu meningkatkan kualitas pendidikan di kota ini. Pasalnya, hasil evaluasi terhadap pembelajaran di Kota Pontianak menunjukkan peningkatan yang semakin baik.

“Guru itu harus mampu berinovasi, mempunyai kreatifitas yang tinggi dalam rangka mempersiapkan generasi sekarang untuk mengambil tongkat estafet kepemimpinan 2045 mendatang

ketika usia Indonesia mencapai 100 tahun,” ujarnya usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 68, Senin (25/11) di halaman depan Kantor Walikota Pontianak.

Ia menambahkan, upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik atau guru terus dilakukan dengan penataan sistem pendidikan guru, pelatihan berkelanjutan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan guru.

“Kita berharap guru mampu mengembangkan kemam-

puannya secara mandiri, menjadi sumber inspirasi dan keteladanan, kreatif, inovatif dan menegakkan kode etik guru sebagai profesi. Kita juga berharap para guru dan tenaga kependidikan menjadi pembelajar dan pendidik sejati,” ungkap Sutarmidji.

Sebagai panutan, lanjutnya lagi, guru diminta untuk menjaga marwahnya dan selalu ingin tampil menjadikan dirinya sebagai guru yang selalu dinantikan kehadirannya di depan kelas oleh murid-muridnya.

“Kalau guru yang kehadirannya di depan kelas justru menimbulkan rasa ketakutan bagi murid-muridnya, maka guru itu harus mengevaluasi diri. Tetapi sebaliknya, walaupun bukan pada jam mata pelajaran yang diajarkannya tetapi murid selalu rindu dengan kehadirannya, itulah guru yang berhasil,” paparnya.

Senada dengan Walikota, Ketua PGRI Kota Pontianak,

Megaria, menyatakan guru diminta untuk tetap menjaga martabatnya, senantiasa meningkatkan inovasi di dalam bekerja serta siap melaksanakan implementasi kurikulum 2013 ke depan.

“Menghadapi kurikulum 2013 ini PGRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan telah melaksanakan banyak pelatihan bagi tenaga pendidikan maupun guru,” terangnya. Selain itu, ia berharap guru senantiasa memberikan pendidikan, pembelajaran dan pembimbingan yang terbaik bagi murid-muridnya.

“Artinya tidak luput dari pendidikan karakter yang harus ditanamkan di sekolah masing-masing oleh bapak dan ibu guru,” imbuhnya.

HUT PGRI ke 68 tahun ini bertemakan “Mewujudkan Guru yang Kreatif dan Inspiratif dengan Menegakkan Kode Etik untuk Penguatan Kurikulum 2013”. (ubay)

Kematian Ade Ada Yang Janggal Pihak Keluarga Diminta Bersabar Borneo Tribune, Pontianak Kematian Ade Kusnadi (57) warga Jalan H. Rais A Rahman Kecamatan Pontianak Kota, dianggap janggal oleh keluarganya.

Keluarga Ade Kusnadi meminta kepolisian mengusut tuntas hal tersebut, Senin (25/11) lalu. “ Kami masih merasa janggal atas kematian Ayah kami, kejanggalan tersebut seperti istri mudanya tidak menunggu di Rumah Sakit, kemudian tidak memberitahukan kepada kami tentanga danya luka dibagian belakang kepala ayah kami, melainkan kami tahu sudah dirumah dan keluar darah, selain itu pula TKP keributan sudah bersih seperti tidak ada apa – apa,” ungkap Harry (28) anak Ade Kusnadi yang paling bungsu.

Menurut Harry, sebelum menginggal, Ayahnya tersebut ada mengirim SMS, dan mengatakan kepadanya,

bahwa sedang bekerja, kemudian tahu-tahunya, ketika selepas Salat Isya, pihak keluarganya ditelepon, ayahnya masuk ke rumah sakit, dan ketika sampai di rumah sakit, dirinya ditelepon lagi bahwa ayahnya sudah meninggal. “ Saat saya di rumah sakit, saya dan keluarga tidak mengetahui bagian belakang kepala ayah saya ada lukanya, dan saya mengetahui luka tersebut ketika jenazah ayah tiba di rumah, darah terus mengalir dari kepalanya,” jelas Harry.

Harry juga mengatakan, pada dasarnya pihak keluarga telah ikhlas, mendengar informasi ayahnya tersebut meninggal karena sesak nafas, tapi karena kejanggalan – kejanggalan ini, makanya kami meminta pihak kepolisian melakukan penyelidikan, kebetulan kepolisian juga melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kema-

tian ayahnya tersebut. “ Semasa hidupnya, ayah saya jarang sekali sakit, tapi kita serahkan semuanya kepada pihak kepolisian, guna mengungkap penyebab meninggalnya ayah saya,” katanya.

Selain itu dirinya juga mengatakan, bahwa anak dari istri muda ayahnya tersebut, ada datang ke rumahnya, kemudian meminta maaf kepadanya atas kematian ayahnya tersebut, saat itu wajah anak istri muda ayahnya dalam keadaan pucat dan tangan yang dingin, seperti orang ketakutan.

Bukan hanya minta maaf, lanjut Harry, anak istri muda ayahnya tersebut, juga mengakui bahwa ayahnya telah ribut dengan istri muda, bahkan sang anak istri muda melihat sepeda motor ayahnya sudah dalam keadan rusak, dan rusaknya sepeda motor ayah saya adalah karena Istri mudanya.

Sementara itu Krissanty (35) anak pertama Ade Kusnadi, pihak keluarga sudah mendapatkan firasat sejak Magrib pada hari kejadian keributan itu, karena ayahnya sudah dua hari tidak pulang ke rumah, dan ketika mendengar ayahnya meninggal, semua pihak keluarga merasa ada janggal.

“Pas sampai dirumah diangkat melihat kepala ayah sudah bocor masih mengeluarkan darah, kita lapor ke polisi, dan disarankan untuk diotopsi. Harapan kita sekeluarga kalau memang terungkap dan benar ada pembunuhan atas kematian ayahnya,”harapnya.

Sedangkan kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Heni AGus Sunandar, menegaskan bahwa pihaknya, sampai saat ini terus melakukan penyidikan atas kematian Ade, dan diharapkan pihak keluarga Ade Kusnadi untuk bersabar. (Zrn).

3

Anggota DPR-RI Resmikan Sekretariat Partai Golkar Borneo Tribune, Sambas Anggota DPR-RI Ir. Zulfadli Komisi X dari Praksi Golkar pada waktu kunjungan kerja sosialisasi UU Desa, Rabu (20/11) di Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas meresmikan Sekretariat Partai Golkar Kecamatan Tekarang.

Anggota DPRRI Ir. Zulfadli mengatakan bahwa posko adalah simbol organisasi yang ada di Kecamatan Tekarang, yakni untuk tempat berkumpul, bertukar pikiran, membahas masalah strategi untuk mencapai kemenangan pemilu 2014 dan lain-lain.

Dikatakannya motto dari

pada calon Haspawi, Prabasa, maupun Zulfadli 311 itu siap menjadi jembatan aspirasi Kabupaten Sambas. Sekretariat Partai Golkar Kecamatan Tekarang di Jalan Perigi Piai Nomor 5 Desa Tekarang Kecamatan Tekarang, Haspawi, Sekretaris Pimpinan Kecamatan Golkar Kecamatan Tekarang sekaligus calon dari Partai Golkar menyampaikan saatnya yang muda berkarya.

“Maka saat ini menjelang pemilu 2014 calon-calon kita semuanya masih berusia muda, aktif dan kreatif siap memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan

menjadi penyalur aspirasi serta memperjuangkan hakhak masyarakat yang memang harus diperjuangkan, yakni untuk mencapai kesejahteraan. Kita siap mencalonkan diri maju karena basis kita pemuda, dengan motto saatnya yang muda berkarya sudah saatnya yang muda berbuat untuk Kabupaten Sambas, dalam arti kita bisa sebagai jembatan aspirasi, siap menerima kritikan yang membangun.

Untuk itulah kita siap untuk maju, menjalankan fungsi kita sebagai Dewan, membuat aturan, mengawasi aturan dan sebagai fungsi dan tugas dewan,” kata dia. (rul)

Anggota DPR-RI Ir. Zulfadli beserta rombongan meresmikan Sekretariat Partai Golkar Kecamatan Tekarang. FOTO Amrul/Borneo Tribune

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo T Tribune

Rabu, 27 November 2013

4

Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Rakor Meningkat Signifikan Pendapatan Borneo Tribune, Pontianak UNTUK mengevaluasi dan memonitor pengelolaan penerimaan bagi hasil pajak-pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, Selasa (26/11), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar menggelar Rapat Koordinasi Pendapatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalbar.

Rakor Pendapatan dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota ini dibuka secara resmi oleh Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, dan dilaksanakan di Grand Mahkota Hotel dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Keuangan RI, Direktur Pajak dan Retribusi Ditjen Perimbangan Keuangan dan Kepala BPKAD Kalbar.

Menurut Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM, peningkatan penerimaan dari pajak-pajak akan berkorelasi postif bagi peningkatan penerimaan bagi hasil pajak ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan data yang ada, dalam 5 tahun terakhir bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota, tahun 2008 sebesar Rp 123.568. 409.919, ta-

FOTO BERSAMA Sekda Kalbar Drs. M. Zeet Hamdy Assovie usai membuka Rakor Pendapatan Daerah didampingi Kadispenda Kalbar Taruli Manurung bersama peserta Rakor Pendapatan juga berkesempatan foto bersama. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune. hun 2009 sebesar Rp 179.

091.066.819, tahun 2010 sebesar Rp 240. 113.459.312, tahun 2011 sebesar 345.228.

496.860, dan tahun 2012 sebesar Rp 408.902.410.588. ”Mudah-mudahan, dalam tahun 2013 ini, bagi hasil ke Kabupaten/Kota dapat lebih besar dari tahu sebelumnya.

Besar kecilnya penerimaan bagi hasil pajak Provinsi ini tentunya tidak terlepas dari ketaatan dan kepatuhan masyarakat Kabupaten/ Kota dalam membayar pajak,” kata M Zeet Hamdy Assovie, kepada peserta Rakor Pendapatan Daerah.

Selain itu, masih menurutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, baik dalam kegiatan maupun prasarana untuk

pemungutan pajak Provinsi.

Pemerintah Provinsi juga bertindak sebagai Pembina bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk dalam hal fasilitasi penyusunan Peraturan daerah tentang Pajak dan retribusi.

Dikatakannya, upaya meningkatkan pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu menjadi perhatian kita bersama bagaimana mengoptimalkan penerimaan dari pajak-pajak tersebut. Berdasarkan data yang ada, APBD Provinsi Kalbar dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan dimana pada tahun 2012, total APBD Kalbar sebesar Rp 2.998.747.999.123,77

dan sampai bulan Oktober tahun 2013, realisasi APBD Provinsi Kalbar telah mencapai Rp 2.840.482.655.700,27 atau 85,8 persen, dari target yang ditentukan sebesar Rp 3.247.134.741. 153,00.

”Realisasi dari Pajak daerah sampai dengan bulan Oktober mencapai Rp 925.

421.649.373,00 atau 80,31 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.152.

304.000.000,00,” jelasnya.

Sebagai gambaran perkembangan penerimaan pajak Provinsi se Kalbar selama 5 tahun terakhir yakni, tahun 2008 sebesar Rp 499.900.138.088, tahun 2009 sebesar Rp 450.518.

Jalan Rusak Setelah Beberapa Bulan Dibangun

Dispenad Bekali MTT untuk Prajurit Pendam XII/Tpr

MTT Personel Pendam XII Tanjungpura, Penrem 102/Pjg dan Penrem 121/Abw mengikuti MTT yang dibekali Tim Dispenad. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

Borneo Tribune, Kubu Raya UNTUK meningkatkan kemampuan bagi personel Penerangan Kodam (Pendam) XII Tanjungpura di bidang pelaksanaan Tehnis (Laknis) guna menguasai Teknik dasar yang meliputi, Fotografi Jurnalistik, Teknik dasar video, dan Video Jurnalistik, Jumat (22/11) lalu Pendam XII Tanjungpura menerima kunjungan Mobile Training Team (MTT) dari Dispenad yang dipimpin oleh Letkol Caj Mahruf beserta anggota.

Kedatangan rombongan

guna memberikan pengetahuan bagi anggota Pendam XII/Tpr. Kegiatan MTT secara terpusat selama 2 hari diikuti oleh anggota Pendam XII/Tpr, Penrem 102/Pjg dan Penrem 121/Abw berlangsung di Aula Pendam Kabupaten Kubu Raya.

Ketua Tim MTT Letkol Caj Mahruf mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bagi persoel Penerangan Kodam XII/Tpr di bidang pelaksanaan Tehnis (Laknis) guna menguasai Teknik dasar yang meliputi, Fotografi

Jurnalistik, Teknik dasar video, dan Video Jurnalistik.

Para peserta selama 2 hari akan mendapatkan materi pelajaran seperti tehnik memotong film, membuat background film, tehnik membuat profil satuan, tehnik pengambilan gambar agar tidak bergetar, tehnik membuat judul sebelum film di tayangkan dan etika dalam pengambilan gambar video.

Pada pertemuan kedua penjelasan tentang Fotografi diantaranya pengambilan gambar long shot, medium shot, close shot, extrime close up, Big Close Up, Close up, Medium Close Up, Long shot, Ekstrim Long Shot.

Kapendam XII/Tpr Kolonel Inf Desius menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Mobile Training Team (MTT) dan berharap kiranya selesai mengikuti kegiatan MTT ini agar para anggota Pendam XII/Tpr, Penrem 121/Abw dan Penrem 102/Pjg untuk dapat mengaplikasikannya dengan baik dan mampu menyalurkan ilmu tersebut disatuannya masing-masing khususnya di bidang laknis Fotografi jurnalistik dan Video Jurnalistik. (Lay)

CMYK

CMYK

Daerah dengan Pemkab dan Pemkot

927.396, tahun 2010 sebesar Rp 620. 608.801.762, tahun 2011 sebesar Rp 901.

500.402.601, dan tahun 2012 sebesar Rp 986.813.

357.809, serta tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 1.152.304.000.000,00. “Kita berharap, target tahun 2013 ini dapat kita capai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” rincinya.

Dijelaskannya, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Kalbar melalui Dispenda Kalbar, namun, upaya-upaya tersebut masih masih perlu ditingkatkan secara terus menerus, banyak potensi penerimaan yang masih belum tergali secara optimal seperti potensi kendaraan alat berat atau alat besar yang digunakan perusahaan di Kalbar. ”Jika penerimaan dari sector kendaraan alat berat ini dapat dilakukan secara optimal akan merupakan daya ungkit yang besar bagi penerimaan daerah. Begitu juga halnya dengan penerimaan dari sektor pajak air permukaan yang perlu diupayakan secara lebih intensif lagi,” ujarnya. (Lay)

PERMUKAAN JALAN yang baru beberapa bulan dibangun sudah mulai rusak. Ada puluhan titik lobang di sepanjang jalan kurang lebih 200 meter tersebut. Lobang-lobang kecil tersebut siap menampung genangan air yang kemudian berdampak kerusakan lebih parah pada jalan, Selasa (26/11) siang. FOTO: Ubay KPI/Borneo Tribune Borneo Tribune, Pontianak PENGERJAAN konstruksi jalan beton di jalan menuju Lapangan Golf, Jalan 28 Oktober, Pontianak Utara dikeluhkan oleh masyarakat. Keluhan itu muncul lantaran jalan yang baru beberapa bulan dibangun tersebut sudah nampak begitu cepat rusak.

Iyan, warga yang bertempat tinggal di dekat lapangan golf tersebut menyebutkan, pembangunan jalan tersebut baru beberapa bulan. Namun kondisinya sudah sangat memprihatinkan. “Pembangunan jalan sekitar pertengahan tahun ini, pastinya saya lupa.

Cuma memang masih baru,” ujar Iyan kepada Borneo Tribune kemarin.

Warga lain, Suhdi juga meluapkan kekecewaannya dengan pengerjaan jalan tersebut. Pasalnya, pembangunan dilakukan setengah hati. Be-

berapa ruas ada yang pecah dan banyak lobang menganga di sepanjang pembangunan berjarak 200 meter tersebut.

Suhdi mengharapkan, pemerintah lebih jeli melakukan pemantauan terhadap kinerja proyek agar tidak merugikan.

“Kalau kayak gini bukan cuma masyarakat yang dirugikan, tapi pemerintah kan juga dirugikan. Nanti bangun lagi, bangun lagi. Padahal kan dikerjakan dengan baik, bisa irit anggaran juga. Dana bisa untuk pembangunan di jalan lainnya,” keluh Suhdi.

Pantauan Borneo Tribune saat melihat di lapangan, di jalan yang menghubungkan ke Lapangan Golf, kampus Poltekkes Kemenkes, dan perumahan tersebut. Memang sudah menampakkan kerusakan. Di sepanjang jalan banyak lubang-lubang yang siap menampung genangan air.

Bahkan, permukaan jalan tak lagi halus seperti adokan semen, melainkan batu-batu sudah banyak bermunculan.

Belum lagi, pasir-pasir yang berserakan di permukaan jalan. Borneo Tribune juga melihat, pembangunan jalan tersebut mengalami pelebaran dari sebelumnya. Jalan yang awalnya hanya pas untuk dua kendaraan, kini agak lebar sehingga ada ruang untuk kendaraan yang berpapasan.

Di jalan yang sama, juga terlihat ada rencana baru melanjutkan pembangunan jalan.

Ditemukan tepian jalan sudah dilebarkan dan ditimbun dengan tanah merah. Selain itu, sambungan jalan menuju arah Jalan 28 Oktober juga telah dibarau dengan papan bagian tepinya. Namun, Borneo Tribune kemarin tidak menemukan ada papan nama proyek di sekitar jalan terse-

but.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Fuadi saat dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat tersebut mengatakan, akan segera melakukan kroscek lapangan. Bila dalam peninjauan nanti pihaknya menemukan kerusakan atau permukaan sudah kasar, pihaknya bisa saja menindaklanjuti dengan melapis permukaan jalan tersebut. “Bisa dengan semen ulang atau dengan aspal, nanti akan kita cek lagi,” ujarnya.

Fuadi juga menjelaskan, pembangunan jalan tersebut murni dari APBD Kota Pontianak pada tahun 2013. Selain itu, Fuadi juga menjelaskan rencana pembangunan lanjutan di jalan tersebut.

“Untuk pembangunan lanjutan, itu sumbernya dari APBD perubahan tahun 2013,” pungkasnya. (Uby)

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS : TVS Pontianak

: 0853 9320 2778

TVS Rasau

: 0853 9355 5508

TVS Singkawang

: 0857 5069 6740

TVS Ketapang

: 0852 4945 5790

TVS Sintang

: 0812 5746 6666

TVS BM Sintang

: 0852 5260 1948

TVS Pinoh

: 0813 4557 8321

TVS Putussibau

: 0821 5125 9567

TVS Anugrah Sekadau

: 0813 4540 2238

TVS Merdeka Motor PTK

: 0821 5030 6989

TVS Tepuai

: 0813 4528 6562

Rabu, 27 November 2013

Mempawah-Kubu Raya

KPU Gelar Rakor Bersama Panwaslu Borneo Tribune, Mempawah Merebaknya keberadaan atribut kampanye masingmasing calon legislatif peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pontianak, Selasa (26/11), kemarin, melaksanakan rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan membahas penertiban.

“Sudah banyak baliho, spanduk, umbul-umbul bahkan bendera parpol yang terpasang tidak sesuai aturan KPU nomor 15/ 2013 seperti ada memasang di dekat rumah ibadah, sarana pendidikan, kesehatan yang harus kita tertibkan. Untuk itu, Rakor ini dalam upaya kita mencari kesepahaman dan kesepakatan dalam proses penertiban kampanye agar tidak ada tumpah tindih fungsi KPU dan Panwaslu,” kata Ketua KPU Kabupaten Pontianak, Munir Putra.

Dalam peraturan KPU 15/ 2013, hanya menyebutkan baliho diperuntukkan bagi partai politik, satu unit di satu desa. Dengan memuat informasi nomor, tanda gambar, visi misi dan jargon partai, serta foto pengurus partai yang bukan calon anggota DPR dan DPRD. Sedang spanduk dapat dipasang calon anggota DPRD, DPR dan DPD dengan ukuran maksimum 1,5 x 7 meter, dan hanya di satu buah di satu zona yang telah ditetapkan.

“Namun dalam peraturan KPU ini, terkait pemasangan

5

Panwaslu: Penyelenggara PNPM Dilarang Nyaleg Jangan Dijadikan Alat Kampanye

ATRIBUT KAMPANYE. KPU Kabupaten Pontianak melaksanakan rapat koordinasi bersama Panwaslu, PPK dan Panwaslucam terkait penertiban atribut kampanye para caleg. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune. atribut kampanye tidak ada porkan dana kampanye ke terpilih. Mau tidak mau se- berkampanye akan direketegasan sangsi bagi para Komisi Pemilihan Umum luruh Parpol harus melapor- komendasikan ke Komisi Pecaleg yang memasang atribut (KPU) kabupaten. Jika di- kan dana kampanye,” kata milihan Umum (KPU) sukampanye yang tidak sesuai bandingkan masalah atribut Munir. paya dapat ditindaklanjuti. aturan. Untuk itu, kita juga kampanye, aturan ini dinilai “Setelah itu, KPU menyuSelain itu, Ketua Panwaslu berharap partisipasi aktif lebih tegas dari segi sanksi.

Kabupaten Pontianak, rati Caleg atau Parpol untuk pengurus Parpol maupun “Partai yang tidak membu- Kaharuddin, juga menegas- menetibkan atribut kampaCaleg untuk menetrtibkan at laporan awal dana kam- kan kinerja Panwaslu nye, jika tidak KPU dapat atribut kampanye terpasang panye, tidak berhak mengi- mengaju peraturan KPU No- berkoordinasi pihak ketidak sesuai aturan,” katanya. kuti pemilu, sementara jika mor 15 tahun 2013 dalam amanan dan pemeirntah daLain hal dengan dana kam- tidak membuat laporan ak- berkampanye. Dimana pe- erah untuk menertibkan panye, seluruh partai politik hir dapat berdampak pada langgaran dalam pemasang- atribut kampanye tersebut,” peserta pemilu wajib mela- tidak ditetapkannya calon an tanda gambar untuk katanya.(JoE).

Dewan Kubu Raya Berjanji Bantu Panti Asuhan Hidayatullah Borneo Tribune, Kubu Raya Pasca terbakarnya panti asuhan Hidayatullah, Jumat (22/11) yang terletak di Jalan Wododadi Kabupaten Kubu Raya belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kubu Raya turut prihatin terhadap insiden yang menimpa rumah sosial tersebut. Panti asuhan yang menampung puluhan anak asuh itu terus berharap bantuan dari segala pihak dalam meringankan musibah yang telah menimpanya.

Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Kubu Raya, Mustafa MS menuturkan pihaknya turut prihatin atas musibah yang telah menimpa panti asuhan Hidayatullah tersebut. “kita selaku dewan Kubu Raya dalam waktu dekat akan berkunjung ke panti asuhan tersebut untuk melihat kondisi yang terjadi pasca kebakaran yang menimpa panti itu, walaupun di akhir tahun agenda-agenda DPRD Kubu Raya cukup padat, namun disela-sela

Borneo T Tribune

itu kita wajib untuk merangkul mereka, karena mereka juga rakyat kita,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pihaknya selaku pemerintah daerah sudah berkewajiban untuk membantu masyarakatnya yang membutuhkan bantuan apalagi saat ini panti asuhan tersebut terkena musibah kebakaran. “kita sebagai dewan Kubu Raya berkewajiban untuk membantu panti tersebut, melalui APBD Kubu Raya,” terangnya.

Menurutnya, bantuan yang nantinya dikucurkan bisa menggunakan dana hibah langsung pada penganggaran di tahun 2014 mendatang. “untuk itu kita meminta pengurus panti asuhan Hidayatullah mulai dari sekarang untuk dapat membuat proposal pengajuan yang tertuju kepada Bupati Kubu Raya dan ditembuskan kepada DPRD Kubu Raya dalam hal pengajuan bantuan pembangunan panti asuhan,” himbaunya. “saya sebagai dewan Kubu

Raya berkomitmen kedepan untuk mendorong adanya anggaran bantuan sosial untuk panti asuhan itu, agar kedepan para anak asuh yang tinggal panti tersebut mendapat tempat yang layak untuk mereka tumbuh kembang, karena mereka juga wajib mendapat perlakuan yang sama sesuai Undang-undang yang jelas tertulis fakir miskin dan anak-anak terlantar wajib untuk dipelihara negara,” tegasnya.

Mengenai nasib pendidikan anak asuh tersebut, lanjutnya jika memang barang-barang baik meliputi buku pelajaran ataupun pakaian sekolah yang telah raib, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dan pastinya berkoordinasi dengan pihak panti asuhan, pihaknya akan memberikan bantuan-bantuan tersebut. “karena tidak ada alasan juga anak panti tersebut terkendala mengenyam pendidikan karena sudah tidak memiliki buku pelajaran, ataupun pakaian sekolah, semuanya akan kita bantu,” pungkasnya. (Adex)

Pemkab Lakukan Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Profesionalitas Borneo Tribune, Kubu Raya Tindak lanjut hari ulang tahun Korpri ke-42 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengadakan sarasehan yang bertujuan membangun reformasi dalam meningkatkan profesionalitas aparat pemerintahan Kubu Raya kedepan.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh sekretaris daerah selaku Ketua Korpri Kabupaten Kubu Raya tersebut, dihadiri juga oleh seluruh anggota kopri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Ketua Korpri Kabupaten Kubu Raya, Husein Sawiek mengatakan dalam memperingati hari jadi Korpri, dan juga melalui kegiatan sarasehan ini pegawai negeri sipil dapat terus meningkatkan disipiln dan profesionalisme yang tinggi serta terus menjaga dengan kode etik sebagai aparatur pemerintah. ”melalui momen inilah kita dapat memperkuat tali silahturahmi antar sesama dan terus mening-

katkan kinerja pegawai negeri sipil di Kubu Raya,” terangnya kemarin.

Dalam momen ini juga, Husein memberikan penghargaan setinggitingginya kepada kepala sekolah yang hadir dalam acara tersebut. Dirinya berharap kepala sekolah dan guru merupakan bagian dari anggota Korpri tersebut untuk dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam mengabdi.

Selain itu dalam reformasi birokrasi, menurutnya, hendaklah mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta hasrus mempunyai koneksitas yang tinggi. ”dalam reformasi birokrasi nantinya kita berharap pegawai negeri sipil di jajaran pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat menjadi birokrat yang professional dan dapat menjadi public service yang menjadi percontohan untuk Kabupaten lainnya didalam hal pelayan,” ungkapnya.(Adex)

Borneo Tribune, Mempawah Tokoh Masyarakat Sungai Pinyuh, Suparman menegaskan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, jangan sampai dijadikan alat politik untuk meraih simpati menjelang Pemilu.

“Kita menyayangkan jika ada Caleg memanfaatkan program pemerintah sebagai alat kampanye mereka seperti PNPM yang merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, khususnya masyarakat di pedesaan,” kata Suparman.

Suparman, menilai PNPM adalah program dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, supaya kondisi daerah menjadi lebih baik. Bukan klaim program partai tertentu serta dijadikan media kampanye.

“Jika ada Parpol atau Caleg menggunakan program pemerintah untuk media kampanye, itu sudah pasti menyalahi aturan. Dan tentu akan berbuah masalah, jika implementasi dari PNPM itu sendiri ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Pontianak, Kaharuddin menegaskan pihak ya telah mendapat surat edaran dari Banwaslu Pusat, sesuai peraturan baru mengenai penyelenggara PNPM dilarang nyaleg.

“Kita ada menerima surat edaran dari Banwaslu pusat, untuk penyelenggara PNPM dilarang nyaleg.

Jika mereka nyaleg, maka harus mengundurkan diri dari kepengurusan PNPM. Hal ini tidak lain untuk menghindari penggunaan program pemerintah untuk berpolitik praktis. Seperti membangun jalan menggunakan dana PNPM, tapi ada embel-embel nama mereka,” ungkap Kaharuddin.(JoE).

Perpusda Raih Prestasi Nasional Borneo Tribune, Mempawah Upaya Pemerintah Kabupaten Pontianak melalui Kantor Perpusatakaan dan Arsip Daerah (Pusarda) memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan minat baca masyarakat, berbuah prestasi di tingkat nasional.

Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kabupaten Pontianak yang mewakili Provinsi Kalimantan Barat berhasil menjadi juara harapan 1 Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota tingkat Nasional, pada presentasi final di Hotel Red Top Jakarta, belum lama ini.

Kepala Pusarda Kabupaten Pontianak, Johana Sari Margiani, mengatakan, keberhasilan menjadi juara di tingkat nasional ini tak terlepas dari dukungan masyarakat, pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi, serta kerja keras seluruh jajaran staf Pusarda.

“Hasil ini tentu wajib kita syukuri. Prestasi ini menjadi motivasi kita untuk terus memperbaiki diri untuk terus meningkatkan minat baca masyarakat guna mencetak SDM handal,” katanya.

Keikutsertaan Perpusda Kabupaten Pontianak ke tingkat nasional setelah berhasil menjadi yang terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Di Jakarta, Perpusda Kabupaten Pontianak berada di wilayah penyaringan cluster C bersama sebagian perpusda Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

“Alhamdulillah, kita berhasil menjadi juara harapan 1. Presentasi yang kita paparkan selama 20 menit dan 10 menit tanya jawab di Hotel Red Top Jakarta, mendapat nilai 1.383 dari dewan juri,” ucapnya.

Adapun aspek penilaian presentasi diantaranya, kemampuan berinovasi dalam pembinaan perpustakaan, kemampuan menyusun program kerja, kemampuan mengembangkan aspek internal meliputi peningkatan kualitas SDM, kualitas pengolahan bahan pustaka, kualitas pelestarian bahan pustaka, dan kualitas layanan.

Selain itu, juga dinilai aspek keberhasilan pembinaan semua jenis perpustakaan di wilayah kerjanya, adanya profil perpustakaan, kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dengan wartawan pelbagai media cetak atau elektronik, donatur, sponsor, BUMN atau BUMD, dan lain sebagainya.

“Hasil pelaksanaan lomba ini akan diimplementasikan Perpusda ke daerah dengan mengadopsi teknik dan cara pengembangan perpustakaan terbaik dari seluruh Indonesia,” pungkas dia. (JoE).

Bengkayang Borneo Tribune

Rabu, 27 November 2013

6

UMK Bengkayang Belum Berimbang Borneo Tribune, Bengkayang Ketika karyawan (Buruh) melakukan pelanggaran, konsekwensinya adalah pemecatan, padahal hubungan antara karyawan dan perusahaan serta pengelolaan pelanggaran kerja itu mekanismenya sudah diatur yang disebut “Industrial Relation”.

Jika dalam kontrak kerja maupun hak karyawan tidak tertera jelas di dalam kontrak peraturan perusahaan, maka yang akan digunakan

sebagai acuan adalah Undang-Undang Tenaga Kerja No:13 dan Permen atau Kepres. Demikian dikatakan Praktisi Hukum Advokasi Kabupaten Bengkayang Zakarias.SH, Senin (25/11).

Zack menilai pekerja memiliki hak dan kewajiban yang seharusnya berimbang, karena sebelum ada kontrak tertulis, artinya tidak ada dasar hukum untuk menuntut. Sebaliknya, perusahaan harus tegas memutuskan kontrak kerja jika sudah ti-

dak berlaku lagi, apakah dengan surat PHK atau surat pengunduran diri.

Menurutnya, karyawan adalah seperti kompensasi yang sesuai dengan perjanjian kerja, namun sebaliknya pekerja dapat menuntut haknya sesuai kontrak kerja yang disepakati sebelumnya.

Perjanjian kerja seperti cuti tahunan, istirahat, pengembangan kompetensi hingga penilaian kinerja.

“Jika karyawan merasa diperlakukan semena-mena,

80 Tenaga Kependidikan Ikuti PK

minta eskalasi dari majikan tempat bekerja,” Ucap Zack menambahkan.

Senada disampaikan Ketua Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB-SBSI) Kabupaten Bengkayang Harven, turut mengkritisi terkait minimnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bengkayang hingga saat ini belum sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (HKL) dan belum berimbang.

Hampir secara keseluruh-

an para pekerja terutama Buruh belum menyadari akan hak yang diperoleh ketika menghadapi kehilangan sebuah pekerjaan (PHK).

Katanya, beberapa hak buruh antara lain hak atas Kebutuhan Hidup Layak (HKL) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) hingga tunjangan. Selain itu Buruh juga mempunyai hak waktu istirahat, cuti menikmati hari libur dan uang lembur serta hak kebebasan

berorganisasi (Berserikat) maupun hak-hak reproduksi.

“Perlu ditinjau saat ini adalah hak melaksanakan ibadah, Kesehatan dan keselamatan kerja, pesangon bila di PHK menjadi prioritas perusahaan,” Tambah Pria yang bergabung pada Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) ini menambahkan.

Namun jelas kata Harven lagi, hal yang harus dipahami adalah perjuangan nasib kaum buruh selalu teran-

cam oleh PHK karena hampir semua Perusahaan yang beroperasional di Kabupaten Bengkayang tidak memiliki organisasi pekerja sebagai penyeimbang kebijakan perusahaan mengenai hak-hak pekerja. Harven berharap, perusahaan ikut mendorong terbentuknya serikat pekerja di perusahaan masingmasing sehingga dapat mendorong terjadinya hubungan industrial yang harmonis.

(Mu)

Awang Hapus 8 SKPD Borneo Tribune, Singkawang Walikota Singkawang, Awang Ishak sudah memasukkan konsep (draf) perubahan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke DPRD Kota Singkawang. “Setidaknya ada tujuh atau delapan Dinas yang akan dihapus. Tetapi Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) tetap ada,” kata Awang.

Ketika ditanya dinas-dinas mana yang akan dihapus, Awang masih enggan menyebutkan nama-nama SKPD yang dihapusnya dari

struktur organisasi daerah itu. “Tidak usah disebutkan dulu kantornya, nanti ada yang marah-marah lalu melobi-lobi agar kantor itu diadakan lagi. Jangan sampai ada Kepala Dinas saya yang melobi untuk mewujudkan Kantor itu lagi,” katanya.

Dia hanya memastikan kalau draf perubahan SKPD Kota Singkawang itu sudah di tangan DPRD Kota Singkawang. “Saya minta dewan jangan terlambat lagi. Begitu SKPD kita betulkan, anggaran kita susun

bersama, maka akan nyambung. Kalau tidak begitu, pengeluaran APBD tidak akan efisien,” papar Awang.

Penghapusan SKPD tersebut, jelas Awang, maka akan terjadi penghematan penggunaan listrik, perjalanan dinas, biaya rapat dan lainnya. “Ini tidak bisa ditunda lagi, kita minta DPRD sudah membahasnya Desember ini,” ujarnya.

Pembahasan di DPRD Kota Singkawang terhadap perubahan SKPD itu, kata Awang, tentunya ti-

dak akan sulit dan tidak membutuhkan waktu lama, karena perubahan struktur yang disusunnya sudah final.

Menurut Awang, penghapusan SPKP secara fisik ini merupakan bentuk efisiensi dalam menjalankan program pembangunan. “Kita menerapkan hemat struktur, kaya dengan program,” tegasnya.

Dia mengingatkan, organisasi pemerintahan itu alat, proses, dan sistem sehingga harus disesuaikan dengan target yang akan dicapai.

(RH)

Regional Workshop on ASEAN Media Ethics di Bangkok

DR.Yan saat membuka kegiatan//mujidi

Borneo Tribune, Bengkayang Delapan puluh tenaga kependidikan mulai dari pengawas SD, SMP dan SMA mengikusi sosialisasi penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan di Lala Golden, Selasa (26/11).

Mikael, selaku ketua panitia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan, pengawasan kepala sekolah dan guru. Menjamin guru agar melaksanakan pekerjaan secara profesional dan yang tidak kalah penting untuk menjamin pelayanan pendi-

dikan yang diberikan guru adalah pelayanan yang berkualitas. ”Kegiatan kali juga sebagai bentuk evaluasi diri untuk mengembang potensi dan karirnya. Sebagai dasar memberikan nilai prestasi guru,” tambah Mikael.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, DR. Yan,S.Sos,M.Si, kegiatan dirancang dengan diskusi panjang. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan gairah pendidikan. ”Saya berkeinginan, semua orang terlibat di dunia pendidikan tidak hanya terliibat dalam rutinitas

mengajar,” jelas Yan. Kegiatan hari ini salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru hingga pelayanan pendidikan yang diberikan berkualitas. ”Saya memberikan apresiasi dengan kegiatan yang dilaksakan hari ini. Kegiatan kali ini tentunya bertujuan untuk menambah wawasan kita,” kata Yan. Yan menegaskan, kedepanya tentu Dinas Pendidikan akan terus memformat kegiatan yang bertujuan untuk membangun dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. (Mu).

Borneo Tribune, Singkawang Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Singkawang, Sumastro menyampaikan, bahwa acara Regional Workshop on Asean Media Ethics di Bangkok, di buka oleh Direktur Jenderal of Thai PBS (Public Broadcasting Services) Mr. Somchai Suwanban, pada hari Senin 25 November 2013 pukul 9.30 di Chaophya Park Hotel Bangkok.

Mastro menjelaskan, hari pertama diisi dengan presentasi kertas kerja dari masing-masing perwakilan 10 Negara ASEAN hingga pukul 16.00 waktu Bangkok

Foto Bersama Seluruh Delegasi / Foto Sumastro Dishubkominfo Singkawang

kat yang terus menerus sibuk dengan smartphonenya tanpa menghiraukan keadaan sekitarnya. Fenomena itu disebut Palming Society. “Saat ini kehidupan di Bangkok diwarnai demonstrasi yang se-

makin membesar antara pendukung PM Yinluck Sinawart (red skirt/kaos merah) dengan kelompok oposisi (yellow skirt/kaos kuning),” kata Sumastro.

Acara hari pertama, jelas Sumastro, dilanjutkan dengan Dinner Party yang dihadiri oleh seluruh anggota delegasi dari pukul 19.00 22.00 WIB. “Suasana kekeluargaan terwujud karena diisi dengan tarian selamat datang dan penyanyi orgen tunggal,” jelasnya. ””Dalam kesempatan tersebut, Sumastro juga didaulat untuk menyumbangkan sebuah lagu untuk mewakili delegasi Indonesia. (RH)

Dishubkominfo Singkawang Siapkan Kontak Aduan Trafick Light

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Jl. Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lt. III Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616 P O N T I A N A K

yang tak berbeda dengan WIB tsb. “Inti dari materi kertas kerja yang disajikan adalah menggambarkan nilai-nilai universal dari etika dan code of conduct yang harus dipatuhi oleh media dan dunia jurnalistik,” jelas Sumastro saat di konfirmasi melalui via seluler, Selasa (26/11).

Lebih lanjut Sumastro mengatakan, kecenderungan saat ini dengan pesatnya kemajuan perkembangan teknologi informasi adalah pergeseran media cetak ke media sosial on line yang semakin besar. Kedepan, katanya, dampak media sosial on line tersebut terbentuk masyara-

Kode Pos 78124

PENGUMUMAN NOMOR : 660.1/62/BLHD - A/2013 PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dengan ini disampaikan bahwa : 1. Nama Pemrakarsa : Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Dan/Atau Peningkatan Ruas Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Ruas Jalan Putussibau - Nanga Era - Batas Provinsi Kalimantan Timur 3. Panjang Jalan : ± 157 Km 4. Penanggung Jawab : Ir. As. Yanhar, CES (PPK Bidang Perencanaan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII) 6. Alamat Kantor : Jl. Brigjend Hasan Basri Komplek Bina Marga No. 13 Banjarmasin Kalimantan Selatan 7. Lokasi kegiatan : Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 458/BLHD/2013 Tanggal 25 September 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, tanggapan dan pendapat atas penerbitan Izin Lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 5 hari kerja setelah pengumuman ini di publikasikan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan serta tanggapan diucapkan terima kasih.

Pontianak, 25 November 2013

Borneo Tribune, Singkawang Dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat terkait masalah Trafick light, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Singkawang telah menyediakan pengaduan untuk masyarakat berkenaan dengan masalah Trafick Light.

Plt. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Darat, Dishubkominfo Kota Singkawang, Febry Setiawan menerangkan, pihaknya telah menyiapkan sistem pengaduan melalui telepon di nomor 08524578471 atau 085252538260.

“Sudah sekitar dua bulan

kita memasang nomor kontak aduan trafick light pada tiang trafick light. Jadi apabila ada masyarakat yang melihat Trafick light mati atau tidak berfungsi segera telepon ke nomor tersebut,” kata Febry, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (26/11).

Ia mengatakan, apabila ada laporan dari masyarakat, pihaknya dapat dengan cepat dan tanggap untuk mengatasi kerusakan yang terjadi sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna jalan.

Ia menambahkan, kerusakan yang sering terjadi adalah lampunya putus atau yang lebih parah lagi

kerusakan pada alat kontrolnya sehingga mengakibatkan lampu mati total.

“Untuk kerusakan ringan, biasa lampunya putus, untuk yang rusak berat biasa terjadi pada alat kontrolnya sehingga menyebabkan lampu mati total. Tegangan listrik yang tidak stabil juga bisa menyebabkan kerusakan komponen dari trafick light,” jelas Febry.

Ia mengharapkan, peran serta dari masyarakat untuk membantu memberikan informasi apabila melihat trafick light yang mati, sehingga pihaknya dapat dengan cepat dan tanggap untuk mengatasi kerusakan yang terjadi. (RH)

BSM Bengkayang Mulai Disalurkan Borneo Tribune, Bengkayang Bantuan dari pemerintah Pusat berupa beasiswa untuk siswa miskin dampak dari kenaikan harga bahan minyak untuk Kabupaten Bengkayang mulai dibagikan, Senin (25/11) kemarin.

Siswa yang bersekolah di sekolah- sekolah untuk lingkup UPT Bengkayang kebagian pertama beasiswa BSM tersebut. Pembagian BSM UPT Bengkayang dipusatkan di SDN 04 Bengkayang. ”Hari ini, pembagian BSM kita khususkan untuk siswa siswa SD se UPT Bengkayang,” demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, Dr. Yan, S.Sos, M.Si saat dite-

mui siang kemarin.

Perlu diketahui, sekolah yang tergabung dalam UPT Bengkayang itu adalah sekolah- sekolah yang ada di Kecamatan Bengkayang, Teriak dan Sungai Betung. Dari tiga kecamatan tersebut, siswa yang mendapatkan BSM sebanyak 1.556 orang. ”Siswa- siswa tersebut adalah siswa- siswa yang orang tuanya yang memiliki kartu pengendalian sosial (KPS),” jelas Yan. Setelah SD, pembangian BSM untuk tingkat SMP akan dilakukan pada hari berikutnya. ”Setelah UPT Bengkayang selesai, pembagian BSM akan dilanjutkan ke UPT

UPT lain yang ada di Kabupaten Bengkayang,” kata Yan. Pembagian BSM melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat cabang Bengkayang. Agar pembagian BMS tersebut transparan, pihak Bank turun langsung ke lokasi pembagian.

Wakil Bank Pembangunan Daerah Cabang Bengkayang, Mulyadi Yacob, mengatakan, untuk membagikan BSM tersebut, pihaknya telah menyiapkan tenaga tenaga untuk memberikan pelayanan. ”Kalau hingga siang tidak selesai kita lanjutkan sore.

Kalau tidak bisa hari ini besok lusa kami layani,” kata Mulyadi menegaskan. (Mu)

Landak-Sanggau

Rabu, 27 November 2013

Borneo T Tribune

7

Tertibkan PKL Bandel

Satpol PP Sanggau Berikan Arahan ke Pedagang Musiman

Borneo Tribune, Sanggau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sanggau, Selasa (26/11) sekitar pukul 08.30 WIB memberikan pengarahan kepada para pedagang musiman yang menjualkan buah duriannya di depan Pujasera Jalan A.Yani Sanggau agar jangan sampai menggunakan badan jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

Hal itu disampaikan Plt Kasat Pol PP Kabupaten Sanggau, Anita Sri Handayani. Menurutnya pihaknya tidak melarang pedagang musiman tersebut berjualan di tempat tersebut, karena mengingat mereka berjualan tidak sampai siang. ”Karena ini musim durian, kita tidak larang, tapi tetap kita kasih pengarahan agar jangan sampai ke badan ja-

lan karena mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.

Anita menuturkan, selain memberikan pengarahan kepada pedagang musiman tersebut, pihaknya juga melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan ditempat-tempat terlarang seperti diatas trotoar ataupun jalur protokol diantaranya di sekitar Pasar Sentral dan di samping Gedung Pertemuan Umum (GPU) Sanggau. Bahkan ada beberapa gerobak yang ikut diamankan di kantor Satpol PP karena tidak ada pemiliknya. ”Tadi kita juga tertibkan PKL yang melakukan bongkar muat ikan di Pasar Sentral tepatnya disamping BRI. Karena dari pihak BRI dan ruko-ruko disekitar itu sudah merasa terganggu de-

Bangun Rambat Beton di Jalan Tanjung Borneo Tribune, Ngabang Pj Kades Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Zulkifli, mengatakan dulunya ruas jalan Tanjung ini memang tampak rusak dan mengganggu masyarakat pengguna jalan. Namun saat ini patut disyukuri pembangunan jalan rabat beton di kawasan Tanjung ini dapat dikerjakan. Dimana disepanjang jalan tersebut mendapat bangunan rabat beton. Demikian, Zulkifli, Pj Kades Hilir kantor, mengatakan.

Masih menurut Zulkifli, pembangunan jalan rabat beton di kawasan Tanjung tersebut dibangun sepanjang 650 meter dan lebar 2 meter. “ Diharapkan proyek tersebut akan terselesaikan akhir November ini, “ ucapnya. Lanjutnya, apalagi kalau dilihat, baik pagi, siang dan malam, para pekerja terus bekerja untuk mengejar target penyelesaian pembangunan jalan dimaksud. “ Mudah-mudahan dengan cuaca yang saat ini sedikit ektrim, tidak mengganggu para pekerja untuk menyelesaikan pembangunan ruas jalan tersebut,” do’anya. Sem-

Penertiban PKL dan pengarahan ke pedagang durian musiman. Istimewa. ngan aktifitas bongkar muat ditepi jalan dan aroma ikan tersebut. Untuk sementara sudah dijadwalkan jam 04.00-06.00 WIB aktifitas bongkar muat boleh dilakukan, tapi malah biasanya

Zulkifli, Pj Kades Hilir Kantor Ngabang. FOTO. Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune bari menambahkan, pembangunan jalan rabat beton di jalan Tanjung adalah merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah Kabupaten Landak. “ Oleh karena itu masyarakat setempat sebagai pengguna ruas jalan tersebut wajib menjaga hasil pembangunan dengan cara memeliharanya. Saya juga atas nama Pemerintah Desa Hilir Kantor mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Landak yang telah memperhatikan Desa Hilir Kantor disegala bidang pembangunan,” ungkap Zulkifli.(Syah)

sampai jam 07.00 WIB masih dilakukan, sehingga mengganggu ketertiban umum. Tadi sempat mau kita angkut boks-boks ikan tersebut, tapi mereka menolak dan berjanji tidak akan

melakukan hal itu lagi,” jelasnya.

Sementara PKL yang ada di samping GPU ada beberapa gerobak dan lapaklapak yang diangkut karena pemiliknya tidak adda. Se-

mentara yang ada pemiliknya, diberi peringatan dan berjanji tidak berjualan disitu lagi. ”Untuk pemilik gerobak kalau mau mengambil barangnya dipersilahkan ke

kantor. Namun, sebelumnya akan dibina dan membuat surat perjanjian. Jika diulangi lagi, tanpa ada kompromi lagi, kita angkut,” tegasnya.

Anita menjelaskan tujuan kegiatan penertiban PKL tersebut karena mereka telah berdagang di jalur protokol yang memang mengganggu ketertiban umum dan pengguna jalan. ”Untuk kedepannya karena mengingat PKL mulai menjamur dan sudah mengganggu keindahan kota, tata tertib lalu lintas akan tetap dilakukan penertiban. Karena dalam penataan PKL yang telah direncanakan, akan ditempatkan di Rawa Bangun jika sudah direnovasi. Tujuannya untuk membina dan pelan-pelan para PKL dapat pindah ketempat yang telah disediakan. Bahkan, PKL di Barito yang ada di tempat terlarang akan diarahkan juga. Termasuk yang di Sentral,” ungkapnya.

Anita menambahkan, selama ini PKL memang semakin menjamur. Hal itu karena kelemahan dari masyarakat untuk menyadari dan mentaati peraturan daerah.

Jika sudah sadar mungkin dengan sendirinya, mereka

Litbang dan Statistik Bappeda Laksanakan Bintek RENJA dan RKT SKPD Bornoe Tribune, Ngabang Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Drs. Ludis, M.Si, Selasa,(26/11), membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Landak. Dengan nara sumber Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Barat. Demikian dikatakan Kabid Litbang dan Statistik Bappeda Kabupaten Landak, Ir. Burhanudin, sela acara di kantor Bappeda, kemarin.

Sementara itu sekretaris daerah, Drs. Ludis, M.Si, dalam arahannya mengatakan, RENJA dan RKT SKPD ini dinilai sangat penting. Ludis memberikan apresiasi kepada Bappeda Kabupaten Landak sebagai penyelenggara, dan juga kepada tim fasilitator dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Barat, yang telah bersedia membantu Pemkab Landak untuk menyampaikan seluruh materi dalam kegiatan Bimtek ini. Setda juga

mengucapkan terimakasih kepada peserta yang telah bersedia menghadiri kegiatan Bimtek ini.

Ia menambahkan, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan yang merupakan dasar pelaksanaan program/ kegiatan oleh SKPD yang harus di buat dan di susun setiap tahunnya.

RENJA SKPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemda, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. “ Penyusunan dokumen perencanaan tahunan SKPD tersebut, “ kata Ludis, harus dibuat secara utuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan,

Kegiatan Bimteknis Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD, yang dilaksanakan oleh Litbang dan Statistik Bappeda Landak, dengan peserta dari semua SKPD dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Landak. FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyebutkan bahwa sistematika Penulisan RENJA –SKPD paling sedikit mencakup, Pendahuluan, Evaluasi Perencanaan RENJA SKPD tahun lalu, Tujuan-Sasaran-

Program-dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang Menggambarkan Pencapaian RenstraSKPD,Dana Indikator Beserta Sumbernya Serta Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif, Sumber Dana yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program dan

Kegiatan, Dan Penutup.

Selanjutnya dikatakan, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta pengoptimalan partisipasi masyarakat, dan menjamin penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, maka perlu dilakukan Bimbingan Teknis RENJA dan RKT, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010, sebagai wujud Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada hasil. “ Dengan disusun dan ditetapkannya RENJA dan RKT SKPD sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang, maka di setiap akhir periode perencanaan, masing-masing SKPD dapat melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang seharusnya dilakukan. Sehingga penilaian LAKIP Kabupaten Landak akan menjadi lebih baik, “ ucap Setda Ludis. (Syah)

BSM Ditunggangi Oknum Caleg

DPD Golkar Sanggau Tegaskan 3 Hal

Borneo Tribune, Sanggau Terkait keluhan masyarakat dan orangtua murid terkait adanya oknum caleg yang terindikasi menunggangi penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Sanggau meluruskan hal itu.

Ketua DPD partai Golkar Kabupaten Sanggau, Fransiskus Ason dalam konferensi pers, Selasa (26/ 11) di Sanggau menegaskan tiga hal dengan adanya kasus tersebut. Pertama, dari Partai Golkar tidak pernah sama sekali memberikan instruksi kepada jajaran dibawahnya untuk mengkampanyekan bahwa BSM ini merupakan produk partai Golkar. ”Garis partai tidak memberikan perintah. Inikan yang berkembang seolah-

olah demi kepentingan partai, menarik simpati masyarakat. Apalagi sampai mengaku-ngaku dana APBN sebagai kantong Golkar. Tidak ada,” ujarnya.

Kedua, kalau memang ada kader Golkar yang menyampaikan kalau BSM merupakan perjuangan kader Partai Golkar di Senayan itu sahsah saja. ”Itu sah-sah saja, karena memang pas kebetulan Pak Zulfadli itu kan Anggota DPR RI dari Partai Golkar di Komisi X yang membidangi masalah Pendidikan, dia orang Kalbar, apa salahnya?

Karena masyarakat inikan juga sering bertanya apa sih yang dimuat DPR sana? Tapi ini ada tanggungjawab moral dari partai, ini salah satu kerja nyatanya, saya pikir tidak hanya Golkar tapi partai lain juga ada

mengaitkan soal perjuangan ini,” jelasnya.

Ketiga, pihaknya juga telah memberikan teguran kepada dua orang oknum caleg yang sebelumnya terindikasi melakukan hal yang dianggap dapat merugikan partai.

Hal itu kemungkinan disebabkan karena kedua oknum tersebut sedikit keliru dalam menyampaikan niat baik tersebut. ”Tidak ada kepentingan apapun, ini murni dari dana APBN. Kami tegur agar mereka tidak mengulangi. Mari kita maju secara elegan sajalah,” tegasnya.

Sementara itu, LB salah satu caleg dapil Mukok yang ikut dalam jumpa pers tersebut mengatakan, pada saat kejadian, ia mengaku sengaja datang dalam pertemuan guru di SDN 01 karena diundang oleh kepala se-

kolah yang bersangkutan. ”Saya diminta untuk hadir dalam pertemuan itu. Karena sebelum caleg, saat masih jadi kades memang aktif, saya selalu hadir di sekolah-sekolah yang ada di wilayah saya. Saya tidak datang tidak enak sudah diundang,” ujarnya.

LB membantah kalau kehadirannya dalam rangka memberikan kampanye atau mengancam orangtua siswa untuk memilih dia pada saat Pileg April 2014 mendatang. ”Saya tidak pernah melontarkan kata-kata ancaman, itu tidak mungkin. Bahkan perwakilan orangtua ED datang terlambat. Saya tegaskan berkali-kali saat itu, ini bukan dana Golkar, tiga-empat kali saya ngomong disitu, tetapi memang ini merupakan aspirasi Pak Zulfadli yang kebetulan Ko-

misi X dari Partai Golkar.

Kalau saya ada titip kartu nama ya kan saya sekalian saja perkenalan disitu,” jelasnya.

Ketua Komite SDN 01 yang hadir, Setyo Amarsudi (41) membenarkan hal itu. Ia mengatakan bahwa ia sendirilah yang membagikan undangan dan secarik kertas berisi pemberitahuan bergambar foto Zulfadli. Namun status Zulfadli di kertas itu sebagai Anggota Komisi X DPR RI bukan sebagai kader Golkar kepada orangtua murid. ”Kami tidak peduli dana mau dari mana, karena masyarakat butuh. Karena banyak yang kami usulkan, seperti misalnya kantor guru kami masih belum ada di Kedukul. Malah banyak masyarakat berterimakasih,” pungkasnya. (rtn)

Sekadau Borneo Tribune

Rabu, 27 November 2013

8

Moment HUT PGRI BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

PGRI Desak Pencairan Dana Tunjangan Sertifikasi Sejumlah Guru yang sudah melaksanakan sertifikasi di Kecamatan Sekadau Hilir bahkan mungkin di Kecamatan lain mendesak Pemkab Sekadau melalui instansi terkait meperlancar pengurus dan pencairan tunjangan sertifikasi Guru. Sampai November 2013, tunjangan sertifikasi itu belum diterima oleh guru-guru yang berhak.

Borneo Tribune, Sekadau Ketua PGRI Kecamatan Sekadau Hilir mengatakan PGRI juga berusaha dan mendorong Pemerintah untuk segera dan tindak terlambat dalam memenuhi hak-hak guru.

Terkait dengan kesejahteraan, PGRI mendorong Pemerintah untuk memberikan penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan Nasional, sebagaimana dimaksud oleh Undangundang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Untuk itu PGRI ingin menanyakan kejelasan sampai dimana proses pengurusan dana sertifikasi Guru yang diurus Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Sekadau.

“PGRI sudah mendapatkan kepastian dari pihak Bank Kalbar bahwa, Selasa 26 November 2013, dana sertifikasi untuk para guru di Kabupaten Sekadau segera di kucurkan.

Untuk penyaluran tri wulan bulan ke III terhitung bulan September sampai dengan November 2013,” paparnya dalam agenda Peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke68 di Lapangan bola EJ. Lantu, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa (26/11).

Sampai dengan tahun 2013, data jumlah guru Se-Kabupaten Sekadau berjumlah 1874 orang. Sedangkan untuk Keca-

Rumainur, S.Pd matan Sekadau Hilir berjumlah 700-an guru, termasuk yang honer. Dari jumlah tersebut, untuk Kecamatan Sekadau Hilir saja terhitung 600-an guru yang sudah disertifikasi.

“Para guru berharap, agar hak-hak guru mendapat kepastian dan diurus benar-benar oleh Dinas Pendidikan pemuda dan Olaharaga,” tegasnya. para guru yang tergabung dalam ke-anggota PGRI menuntut ke PGRI dan mendesak agar hak guru terpenuhi. Dijelaskannya, Guru berharap jelang momen Natal di penyaluran ke IV bulan Oktober sampai dengan Desember 2013 agar dana Sertivikasi disalurkan tepat waktu dengan yang diisyaratkan da-

Foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

INFO BANK

Drs. Djemain Burhan, MM lam surat edaran Kementerian Pendidikan Nasional.

“Harapan kita dana sertifikasi yang merupakan hak guru supaya diperjuangkan dan tersalurkan,” sebutnya.

Jika kembali terlambat atau tidak di salurkan, lanjutnya, dimungkinkan akan ada aksi unjuk rasa secara tertib ke pemda Sekadau. “Yang paling kita takut, apabila dana sertifikasi belum diterima, Guru melakukan aksi mogok mengajar,” timpalnya.

Menurutnya, secara normal berdasarkan surat edaran dari Kementrian Pendidikan Nasional kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau termasuk PGRI,

penyaluran dana sertifikasi setiap tri wulan penyaluran di salurkan antara tanggal 9-16 per teriwulan. “Penyaluran ini akumulasi tri wulan dalam 1 tahun,” beber Rumainur.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau Djemain Burhan, di komfirmasi mengenai penyaluran dana sertifikasi tersebut mengabarkan bahwa dana sertifikasi sudah diterima Pemerintah Kabupaten Sekadau. selama ini, menurut Djemain, Dikpora yang menangani lansung mendata guru-guru yang sudah dan berhak mendapatkan dana sertifikasi,tidak ada permasalahan dalam hal penyaluran dana sertifikasi bagi para guru penerima.

“Silahkan menanyakan di bagian Keuangan Pemda Sekadau. Dana sertifikasi memang sudah ditransfer dari pihak Kementerian Pendidikan dipusat. Hanya saja, keterlambatan penyaluran ke penerima (guru sertifikasi) disebabkan adanya proses pengecekan gaji pokok terakhir untuk masingmasing setiap guru penerima sertifikasi itu,” jelasnya. (Mto).

Seminar Pendidikan, Gapai Mutu Pendidikan Lebih Baik Borneo Tribune, Sekadau Pemerintah Kabupaten Sekadau terus memantafkan sarana dan prasarana Pendidikan di Daerah ini.

Pemantafan itu berupa peningkatan infrastruktur pendidikan dan penambahahan fasilitas pendidikan, termasuk meningkatkan SDM tenaga Guru.

Bupati Sekadau, Simon Petrus ketika membuka kegiatan seminar Pendidikan bertema ‘implementasi pendidikan dalam meningkatkan harkat martabat manusia seutuhnya’, dari kerjasama STKIP PGRI Pontianak dan Pemkab Sekadau, mengatakan Pemkab Sekadau dimasa kepemimpin-

Bupati Sekadau, Simon Petrus sedang memberikan arahan dalam agenda seminar pendidikan di aula Kantor Bupati Sekadau, atas kerjasama Pemkab Sekadau dan STKIP PGRI Pontianak, Senin (25/11).// foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune annya terus memajukan sektor pendidikan dibumi Lawang Kuari berbarengi dengan sektor lainnya.

“Selama Kabupaten Sekadau ini dimekarkan menjadi Kabupaten baru, semua sector diperhatikan Pemerintah termasuk yang cukup penting sektor pendidikan ini. Fasilitas pendidikan juga diperhatikan dengan menambah unit sekolah SD, SMP, dan SMA sederajat,” jelas Bupati, di Aula Kantor Bupati Sekadau, Senin (25/ 11).

Komitmen Pemkab, kata bupati bukan hanya soal fisik dan fasilitas pendidikan saja yang diperkuat, melainkan tenaga pendidik atau Guru juga dilakukan peningkatan Sum-

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

ber daya Manusia dengan cara memberikan beasiswa untuk guru-guru yang belum menyandang gelar sarjana Pendidikan.

“Menyelaraskan pentingnya peningkatan SDM guru dari Pemerintah pusat, tenaga pendidik juga diikutkan program sertifikasi,” jelas Bupati.

Untuk itu, Bupati menyambut baik kegiatan seminar yang digelar tersebut agar mampu memotivasi tenaga pendidik mengikuti perkembangan dunia pendidikan diera modern ini.

“Pemkab tentu menyambut baik kegiatan ini. Atas nama Pemkab Sekadau, saya menyampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara seminar Pendidikan, harapan kita

semoga guru-guru sebegai peserta seminar semakin termotivasi,” sebut Bupati.

Tampak hadir, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau, Drs. Djemain Burhan MM, sejumlah kepada Dinas badan Kantor di lingkungan Pemkab Sekadau dan sejumlah tamu undangan. Pembicara seminar Prof. Dr. H. Samion H. AR, M.Pd yang juga ketua STKIP PGRI Pontianak. Kegiatan itu diikuti 350 Guru dari berbagai sekolah di seluruh Kabupaten Sekadau, dan ratusan mahasiswa mahasiswi STKIP PGRI Pontianak asal Kabupaten Sekadau yang sedang melaksanakan KKM di Kabupaten Sekadau. (Mto).

Rabu, 27 November 2013

Sintang-Melawi

Borneo Tribune

9

Air PDAM Sintang Keruh seperti Air Kapuas Borneo Tribune, Sintang Sejumlah warga mengeluhkan kondisi air ledeng yang dialirkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sintang. Pasalnya air yang dialirkan ke rumah penduduk tersebut tidak layak pakai. Apalagi untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Hartati, salah seorang warga Jalan M. Saad mengungkapkan, rasa kesalnya.

Pasalnya sudah satu minggu air ledeng dari PDAM tidak bisa dipergunakan untuk konsumsi. ”Sudah seminggu ini air ledeng keruh, kayak air kapuas,” keluh Hartati, Selasa (25/11).

Menurutnya, air yang dialirkan oleh PDAM tersebut, meskipun tidak berbau tetapi bercampur tanah sehingga tidak dapat dipergunakan

untuk air minum. ”Airnya itu tidak berbau tapi bercampur tanah. Jadi tidak bisa diminum. Mau nyaring pakai apa coba,” ucapnya bernada tanya.

Hal senada juga dikeluhkan oleh Susi, warga Imam Bonjol. Ibu dua anak ini mengatakan, kondisi PDAM saat ini semakin tidak baik.

“Bingung nih, kondisi PDAM semakin tak baik. Airnya keruh sudah seperti air kapuas saja,” bebernya.

Susi berharap, PDAM Sintang segera memperhatikan kondisi air tersebut. Pasalnya masih banyak masyarakat Sintang yang sangat bergantung dengan air PDAM tersebut. ”Pagi-pagi saja sudah harus kuras bak mandi. Kalau begini kan buat kerjaan baru,” cetusnya. (end)

Penerapan Kurikulum 2013

Guru Harus Tingkatkan Potensi Akademik Borneo Tribune, Nanga Pinoh Penerapan kurikulum 2013 secara umum akan diterapkan di seluruh sekolah mulai tahun depan. Keberadaan kurikulum baru ini memang harus didukung dengan kemampuan guru dalam meningkatkan potensi akademik.

“Terkait dengan kebijakan pemerintah untuk kurikulum 2013 ini harus kita sikapi dengan cara mempersiapkan diri. Agar apa yang diharapkan pemerintah bisa terwujud,” ujar Wakil Ketua PGRI Provinsi Kalbar, Burhanudin, di Nanga Pinoh, Senin (25/11).

Dia mengungkapkan, kompetensi guru dewasa ini sudah semakin memadai, sudah banyak guru yang menyandang gelar S1, termasuk yang sebelumnya masih D2 sudah melakukan penyetaraan. Hal ini tentu bisa mendukung rencana pemerintah itu sendiri.

Menurutnya, untuk di Kalbar sendiri sudah ada sekitar 20 persen sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Hal ini tentu saja beberapa persoalan yang masih perlu diperhatikan. Mulai dari infrastruktur, tenaga pendidik serta sarana lainnya.

“Sesuai dengan program pemerintah kurikulum 2013 inikan tidak bisa diterapkan secara keseluruhan. Ada delapan komponen standar yang harus terpenuhi. Jadi pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki delapan komponen tersebut,” lugasnya.

Untuk komponen tenaga kependidikan, kata Burhanudin, pemerintah sudah mewajibkan setiap guru kualifikasinya harus sudah S1 dan itu sudah terus diusahakan. Dia menegaskan hanya tinggal sedikit saja guru yang belum S1.

“Untuk yang di pedalaman ada yang ikut penyetaraan, bahkan mungkin ada yang melalui beasiswa. Jadi saya pikir sudah baik dan diklat. Hal ini terus berlanjut sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Dia mengatakan, PGRI sebagai organisasi profesi akan terus memperjuangkan kesejahteraan guru supaya mereka bisa meningkatkan komptensi sehingga kurikulum 2013 nanti bisa dilaksanakan dengan baik.

Sementara itu, Ketua STKIP Melawi, Clary Sada mengungkapkan, untuk mendukung program pemerintah yakni penerapan kurikulum 2013 sosialisasi meski lebih digalakkan. Bukan hanya di tingkat kabupaten, namun juga harus ke daerah pedalaman.

“Selama ini mungkin sosialisasi baru sampai ke tingkat kabupaten, sementara di kecamatan belum. Jadi guru-guru yang ada di pedalaman ini ketinggalan informasi. Setidaknya sosialisasi harus menyentuh sampai ke kecamatan. Di sana guruguru yang ada di pedalaman diundang” katanya.

Akibat lemahnya sosialisasi ini, kata Clary Sada, pada umumnya guru yang ada di pedalaman masih menerapkan metode pembelajaran yang lama.

Bahkan mungkin buku yang mereka pergunakan untuk mengajar anak-anak juga sudah ketinggalan zaman.

“Nah inikan menjadi masalah sendiri, bagaimana mungkin kurikulum 2013 bisa diterapkan kalau guruguru di pedalaman saja belum mengetahui ada informasi terbaru. Harusnya mereka juga diberikan informasi yang memadai supaya saat kurikulum 2013 diterapkan mereka tidak terkejut,” ujarnya. (eko)

Tanda Peserta, pemasangan tanda peserta sosialisasi jabatan fungsional oleh Bupati Melawi, Firman Muntaco.

FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune

Bupati: Jabatan Fungsional Punya Esensi Penting Borneo Tribune, Nanga Pinoh Tuntutan bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk bekerja secara profesional memang sudah menjadi sebuah keharusan.

Apalagi keberadaannya memang diperlukan untuk peningkatan pelayanan dan kinerja pada masyarakat serta mendukung reformasi birokrasi.

Jabatan fungsional, baik fungsional umum dan tertentu yang melekat pada jabatan PNS didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

“Jabatan ini justru memiliki keunggulan tertentu.

Diantaranya lebih cepat naik pangkat asal persyaratan kredit terpenuhi, seperti memiliki tugas pokok lebih jelas,” kata Bupati Melawi, Firman Muntaco saat membuka kegiatan sosialisasi penataan jabatan fungsional umum dan tertentu di Pendopo Bupati, Senin (25/11) lalu.

Saat itu, kata Firman, dengan banyaknya daerah yang mengakui kekurangan tenaga pegawai, seperti guru maka pusat pun melarang sejumlah jabatan fungsional tertentu khususnya guru untuk alih fungsi jabatan pada posisi jabatan struktural.

Selain itu pula, pertimbangan lain adalah masih kurangnnya PNS pada posisi tertentu utamanya pada jabatan fungsional umum maupun tertentu.

“Selama ini terjadi salah tafsir dimana pada jabatan struktural, PNS tersebut bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi serta banyak tersedia jabatan. Padahal untuk jabatan fungsional pula juga telah disediakan tunjangan jabatan sesuai dengan keahlian,” terang Firman.

Ke depan, tambah Firman, pihaknya akan menerapkan lelang jabatan bagi para pegawai struktural yang akan menempati jabatan tertentu

di tingkat eselon. Setiap pejabat eselon akan melewati mekanisme tes akademik serta psikotes dan wawancara untuk melihat kemampuan pejabat tersebut.

“Kini hal tersebut akan dikaji dan saya berharap ini dapat direalisasikan pada tahun depan,” tegasnya.

Masih kurangnya jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Melawi juga membuat perlunya dilakukan penataan terhadap jabatan fungsional terutama untuk jabatan fungsional tertentu.

Penataan perlu dilakukan untuk mendapatkan jumlah, kualitas serta komposisi dan distribusi yang jelas terhadap jabatan fungsional yang ada.

“Seperti pada jabatan struktural, pejabat fungsional pun jangan sampai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan keahlian yang diperlukan jabatan tersebut,” ucap Firman.

Di sisi lain, dirinya juga berpesan pada seluruh

Atap Gereja Terbang Disapu Angin Kencang Borneo Tribune, Sintang Angin kencang yang terjadi Senin (25/11) malam lalu mengakibatkan kerangka atap Gereja Nazaret roboh, bahkan sebagian ada yang beterbangan disapu angin.

Hal tersebut membuat panik beberapa warga yang kebetulan tinggal di sekitar gereja.

Ibu X, salah satu warga yang tak ingin disebutkan namanya mengaku, panik ketika mendengar bunyi roboh dari gereja. Pasalnya tempat tinggalnya tidak jauh dari gereja tersebut. ”Malam, sekitar jam enam lewat gitulah kejadiannya.

Bunyi atap itu roboh dak langsung, pelan tapi pasti. Saya langsung suruh anak-anak keluar. Kebetulan waktu itu bapaknya tidak ada di rumah,” ujarnya, Selasa (26/ 11).

Hal senada juga disampaikan oleh Thoro, warga yang tinggal persis di depan

Gereja Nazaret. Dia mengaku takut dengan kondisi angin tersebut. Terlebih lagi ditambah robohnya kerangka atap gereja. ”Anak-anak saya ungsikan semua ke tempat keluarga di gang damai. Saya takut kalau atap-atap itu banyak yang terbang, kerangkanya kan terbuat dari besi, bahaya jadinya,” ujarnya.

Ia menceritakan, saat kejadian listrik di daerahnya masih hidup. Menurutnya, angin memang berhembus dengan kencang. Ia yang saat itu sedang duduk di teras bersama salah seorang pendeta yang tinggal tak jauh dari rumahnya, melihat angin merobohkan perlahan kerangka atapnya yang terbuat dari besi.

Tak lama setelah robohnya kerangka atap gereja tersebut, listrik ditempatnya mati. Angin masih saja berhembus kencang dan besi

yang menjadi kerangka pun masih terlihat beterbang.

Terlebih, besi yang digunakan untuk kerangka bangunan tersebut tidak terlalu besar sehingga mudah diterbangkan angin yang kencang. ”Karena takut, saya suruh semuanya keluar dari rumah. Kejadiannya tak lama, cuma hampir semua kerangkanya berhamburan.

Yang baru dipasang mereka siangnya, juga habis beterbangan,” paparnya.

Menurutnya, Gereja Nazaret di daerah Serantung RT 39 RW 6 ini sudah mulai dibangun dari tiga tahun yang lalu. Meskipun sampai saat ini belum selesai. ”Mereka sering sebut salah satu anggota dewan, saya tidak tahu dia sebagai apa, karena kebetulan saya beda gereja dengan mereka.

Kalau tidak salah sih, yang mengerjakannya orang Jogja,” tukasnya. (end)

aparatur pemerintah agar bekerja lebih disiplin dan terus bekerja keras. Firman menuturkan, masih sering ditemui kinerja PNS yang rendah dan lamban.

“Ini harus diperbaiki, walau pada sisi lain juga kita melihat sudah ada beberapa pegawai kita yang mampu berprestasi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Melawi, Syafarudin mengungkapkan, pelatihan tersebut dilaksanakan mengingat masih ada

sebagian dari PNS yang menduduki jabatan fungsional dan jabatan umum yang belum memahami pekerjaan.

Padahal seharusnya mereka mempunyai job tersendiri.

“Misalnya bagian pertanian melamar sebagai tenaga penyuluh, namun mereka tidak paham pekerjaan mereka itu apa. Di situ nanti akan dijelaskan bagaimana pekerjaan mereka. Dalam sosialisasi inilah mereka kita berikan pemahaman,” ujarnya. (eko)

Kades Dukung Dana ADD Meningkat Borneo Tribune, Nanga Pinoh Wacana Pemerintah Kabupaten Melawi yang akan menaikkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) hingga mencapai Rp 100 juta tiap desa disambut baik oleh sejumlah kepala desa. Dukungan tersebut muncul karena melihat dari realitas memang sudah seharusnya dana ADD tersebut dinaikkan.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Konstansius Pose mengatakan, pihaknya menyambut baik apa yang telah diwacanakan oleh Bupati Melawi yang akan menaikan dana ADD pada tahun 2014.

“Menanggapi statemen Bupati Melawi mengenai penambahan ADD dari Rp 26 juta menjadi Rp 100 juta, kami sebagai Kades tentu mendukung. Bahkan kalau bisa segera direalisasikan pada tahun depan,” ujar Konstansius Pose, kemarin.

Menurut Pose, dengan menaikkan dana ADD, berarti Bupati peduli dan tahu nasib desa yang ada di Kabupaten Melawi. Karena sebagai ujung tombak pelaksana pembangunan, pemerintahan desa memang perlu disupport, terutama support anggaran.

“Sebab, dengan bertambahnya dana ADD, dana tersebut tentunya bisa mem-

bantu pemerintah desa dalam menanggulangi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya urgen,” ucapnya.

Pose mengakui, dengan alokasi dana ADD yang hanya Rp 26 juta seperti sekarang, dana tersebut tidak cukup. Sebab dengan dana yang hanya sebesar itu, selama ini hanya cukup untuk biaya operasional dan untuk membayar tunjangan para perangkat desa.

“Padahal kami di desa juga membutuhkan dana untuk membangun fasilitas-fasilitas umum dan tentunya kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diakomodir oleh dana dari APBD,” jelasnya.

Pose menambahkan, demikian juga halnya kendaraan dinas untuk operasional Kades. Kalau bisa wacana untuk pengadaan kendaraan roda dua untuk Kades tersebut segera direalisasikan.

Karena kendaraan operasional tersebut sangat dibutuhkan oleh Kades, terutama bagi desa-desa yang berada di daerah terpencil, seperti Balai Agar.

“Kami berharap pada tahun depan, kendaraan dinas untuk operasional Kades bisa terealisasi sesuai dengan keinginan Bupati. Karena kendaraan dinas tersebut sangat membantu kinerja kami para Kades,” ujarnya. (eko)

Kapuas Hulu Borneo Tribune

Rabu, 27 November 2013

10

Kartini, Penjual Kue Ingin Bangun Rumah Nabung di Credit Union Keling Kumang Borneo Tribune. Pontianak Setiap orang mendambakan rumah. Rumah menjadi kebutuhan primer, karena fungsi rumah bagi kehidupan sangat menunjang aneka ragam kegiatan, selain sebagai tempat berteduh.

Salah seorang penjual kue, warga Kampung Dalam Bugis di Jalan Tanjung Raya, Kartini menuturkan sudah sejak dulu dirinya ingin memperbaiki rumahnya yang ia diami sekarang. Kini, ia mendambakan rumah yang cukup layak. Namun, terbentur biaya maka ia dan suaminya berjuang dengan segala daya dan iktiar memenuhinya.

“Terus terang, kame nih orang susah dek e, pernah dapat bantuan nak bangun rumah, tapi masih kurang.

Karena kurang, saya dan suami nih beriktiar jualan kue. Ade kue laku dan

sedikit lebih, kame simpan di CU Keling Kumang nih,” tutur Kartini Merendah, Senin (25/11) pagi lalu di kantor CU Keling Kumang Siantan Pontianak sambil memperbaiki kerudungnya.

“Saya sendiri menabung ke CU Keling Kumang, jika jual kue dapat sedikit lebih makanya saya simpan. Saya simpan nih pingin buat rumah. Saya berangkat dari rumah dari jam 6 pagi, pulang lebih kurang jam 12. Seandainya kue cepat laku, maka cepat gak pulang. Kalau hujan memang sulit laku. Saya dan suami ini menekuni jual kue ini,” jelasnya.

Ditanya mengapa memilih menabung di CU Keling Kumang, Kartini menuturkan staf yang melayani sangat baik dan ramah serta mampu memahami ketidaktahuan anggota.

“Pegawai CU Keling

Kumang sini sangat ramah, saya tak tahu, kalau saya nak nanya, pasti mereka jelaskan dengan sabar, maklumlah kita nih dah tua, belajarpun tak terlalu pandai amat. Tapi, setelah mereka jelaskan ngerti gak,” tutur Kartini.

Kartini berharap tabungannya dapat

bertambah seiring dengan iktiarnya. Kedepan bermanfaat, yaitu membangun rumah idamannya.

Bahkan, dirinya berharap CU Keling Kumang, semakin membuat produk yang mampu memperhatikan kebutuhan anggotanya, seperti dirinya sebagai penjual kue. (haes)

Suasana pelayanan CU Keling Kumang TP Siantan. Foto Hawad Sriyanto/Borneo Tribune

Diduga Semua Caf‚/ Karaoke Langgar Aturan Kota Pontianak telah menjual Minol berupa Bir yang kadar alkoholnya 5% atau golongan A, Selasa (26/11) kemarin.

Menurut Meti selaku Kasi Evaluasi Advokasi Informasi dan Pengaduan (EAIP) BP2T Kota Pontianak, menegaskan bahwa, Tempat Hiburan Malam (THM) seperti Caf‚, Karaoke, Warung Kopi, Kios, tidak boleh menjual Minol sama sekali, karena sesuai dengan peraturan Menperindag No 53 Tahun 2010 tentang pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol (Minol), yang boleh menjual hanya Hotel Bintang 3.

“Penjualan Minol semuanya sudah diatur dalam peraturan Menperindag, dan ini diteruskan oleh Diseperindag kota Pontianak, yakni dalam peraturan No 53 Tahun 2010, di mana yang boleh menjual Minol hanya Hotel berbitang, sedangkan THM tidak boleh, termasuk warung kopi dan

Kartini. Foto Hawad Sriyanto/Borneo Tribune

Ralat

kios-kios pinggir jalan,” tegas Kasi EAIP BP2T. Lanjut Meti, pihaknya sudah menarik semua izin Minol yang ada di THM, seperti Caf‚, Karaoke, Resto, sejak tahun 2011, dan diberlakukannya peraturan Menperindag di Kota Pontianak tersebut sejak tahun 2012 kemarin, dan sejak adanya peraturan tersebut, pihaknya selalu menolak jika THM mengajukan izin Minol, karena memang tidak diperbolehkan. “ Banyak yang mengajukan izin penjualan Minol di tahun 2012 maupun 2013 ini, namun semuanya kita tolak, karena yang mengajukan izin rata - rata adalah THM, bukan Hotel berbintang 3, kecuali Hotel berbintang 3 baru kita keluarkan,” ungkap Meti.

Dikatakan Meti, selain adanya Menperindag No 53 Tahun 2010 yang diberlakukan di Kota Pontianak, setelah diteruskan oleh Diseperindag Kota Pontianak, kemudian juga

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

ada Keppres. No.3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian Minol, yang juga menegaskan hal yang sama.

Meti juga menegaskan, pihaknya sama sekali tidak mengetahui terkait marakya penjualan Minol di Kota Pontianak yang bukan pada tempatnya “Mengenai maraknya penjualan Minol di kota Pontianak, di Caf‚ dan Karaoke, kita belum mengetahuinya, sedangkan mengendali penindakan yang melakukan adalah Sat Pol PP Kota Pontianak, selaku penegak Perda,” katanya.

Kata Meti jika dilihat dari Keppres No. 3 Tahun 1997, Minol boleh dijual dari pukul 19.00 - 22.00 saja, lebih dari waktu yang sudah ditetapkan, itu pun penjualan minolnya harus dijual di Hotel Berbintang 3 dan diminumnya di Hotel tersebut, bukan dibawa pulang atau diminum diluar.

Selain itu Kabid Pelayanan Perizinan BP2T Kota Pontianak, Erni Maulina, menyatakan mengenai izin operasional terhadap THM yang ada di Kota Pontianak, memang dikeluarkan oleh pihaknya, namun izin operasional tersebut dikeluarkan

bedasarkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata.

“Semuanya tergantung dari Dinas Pariwisata, karena izin operasional dikeluarkan atas rekomendasi Dinas Pariwisata, jika tidak ada rekeomendasi dari Dinas Pariwisata, kita tidak akan mengeluarkan izin, mengenai operasional THM tersebut, karena yang melakukan surve dilapangan adalah Dinas Pariwisata bukan pihak kami dari BP2T,” jelas Erni Maulina mengenai mekanisme pengeluaran izin operasional untuk THM. “ Bentuk-bentuk operasional usaha yang dilakukan THM yang melakukan pengecekan, bukan kami, begitu juga mengenai rekan wanita yang menemani karaoke, diperbolehkan atau tidak itu bukan kami yang mengaturnya, karena kami hanya mengeluarkan perizinan dan itu atas dasar rekomendasi Dinas Pariwisata,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak H. Sutarmidji, saat dijumpai di Polresta Pontianak dalam kunjungan kerja Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arie Sulistyo, dirinya enggan berkomentar.

(Zrn).

Bambang : Motor TVS Memang Handal Borneo Tribune, Pontianak Inovasi dan teknologi terdepan telah dibuktikan oleh motor bebek TVS Tormax 150 cc yang telah meraih award “The Best Construction” yaitu penghargaan bergengsi The Indonesian Motobike of The Year (IMOTY) 2011.

Karena itu, penjualannya di Kalbar sangat signifikan dengan medan dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

“Dikampung saya, yaitu di Teluk Pakedai, Kubu Raya telah banyak warga menggunakan motor TVS. Mulai tipe bebek sampai motor besar. Karena handal dalam segala medan, bahkan kelebihan yang tak dimiliki kendaraan lain adalah bisa cahger hp di motor,” tutur Bambang didamping isternya, di Ruang Tunggu Layanan Service TVS Motor Jalan Veteran Pontianak beberapa waktu lalu.

Selain itu, kata Bambang, body oke tak ada bunyi-bunyi dan kalau service pun rasanya kita dilayani dengan cepat dengan para tenaga yang berpengalaman.

Pria yang ditemani istrinya ini, kedatangannya ke kantor pusat Motor TVS di Kalbar ini, selain akan membeli motor TVS Apache, sekalian service berkala, meskipun layanan service bisa dilakukan di kawasan di daerahnya.

“Ya sekarang ini, yang kita perlukan adalah motor yang handal, harga terjangkau, mutu oke,” tegas warga Teluk Pakedai ini.

Lanjutnya, kalau servicepun sekarang motor TVS sudah mudah, tidak sesulit dulu. “Kalau dulu untuk service kendaraan TVS harus ke kantor pusat, namun kalau sekarang untuk service nya sudah mudah. Bengkel resminya mudaj dijumpai, kalau diwilayah kami, sudah ada di Rasau Jaya dan Bintang Mas Tiga,” jelasnya. (haes)

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

IKLAN BARIS Dijual Bangunan

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( l07.05 l07.55 l11.10 l14.35 l16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( l07.00 l07.55 l11.55 l15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( l07.30 l11.35 l15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( l08.00 l12.55 l17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh.

Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946)

Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Langganan Koran

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757)

Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038).

Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602).

Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880).

Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp.

0562-3320424 SKW

Iklan Baris: 1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Rabu, 27 November 2013

11

PDIP Akan Rebut Kembali Juara 1 Tahun 2014 Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana Harian BP Pemilu Pusat Puan Maharani mengatakan Rakerda PDIP harus dilakukan di setiap Provinsi, karena ini merupakan satu tarikan nafas dari Rakernas PDIP yang telah dilakukan.

“Hasil Rakernas rekomendasinya kepada partai adalah bagaimana nantinya dalam pemilihan legislatif PDIP mempunyai suara 27,02 persen. Target ini bukan main-main. Artinya di DPR RI kursi kita harus ada 152 kursi sedangkan saat ini kursi PDIP di DPR RI hanya 94 kursi. Bagaimana caranya kita dapat menambah kursi sampai 58 kursi. Itu bukan hal yang mudah dan tidak mainmain,”ungkap Puan Maharani.

Puan Maharani menegas-

kan bahwa dengan adanya Rakerda ini maka diharapkan setiap provinsi dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target yang diinginkan.

“Untuk mulai saat ini saya nyatakan hari pertempuran dapil bukan pertempuran halnya kabupaten/kota. Kita ini boleh berbangga, kalau kita lihat diseluruh media masa yang mengulas hasilhasil survei dikatakan bahwa kans PDIP untuk menang pada tahun 2014 sangat besar,”ujarnya.

Tapi Puan mengigatkan, hal tersebut bukan berarti seluruh komponen PDIP harus berleha-leha dan bersenang-senang berdiam diri. “Artinya dengan kansÿ PDIP sangat besar untuk memenangkan Pemilu 2014, namun hal ini kita harus mampu membuktikan. Bah-

wa PDI-Perjuangan sebagai keluarga besar memang mampu dan bisa membuktikan bahwa kita akan merebut kembali juara 1 pada tahun 2014,”ujarnya.

Untuk membuktikannya, ditegaskan kembali Puan Maharani, semua itu hanya bisa dibuktikan dengan kerja-kerja yang ada dilapangan. “Gak bisa hanya berdiam diri, ngak gak bisa hanya berebutan suara dan ngak bisa hanya berantem diantara kita.

Nah, saya selaku Ketua BP Pemilu sudah melakukanÿ survei di 77 Dapil di seluruh Indonesia. Dalam survei ini terlihat bagaimana pergerakan suara kita di setiap Dapil, di setiap provinsi, di setiap kabupaten dan kecamatan bahkan pergerakan caleg-caleg saya bisa liat di per kecamatan,”ujarnya.

Untuk itu Puan Maharani berharap seluruh caleg PDIP Kalbar agar benar-benar mulai kekerja keras dengan saling bantu-membantu dalam memenangkan Pemilu 2014.

“Dan kemenangan kita dalam Pemilu 2014 ini, dengan mampu mencapai target di kursi parlemen adalah tiket kita untuk menampilkan sosok terbaik PDIP yang telah siap maju di Pilpres mendatang. Bila tiket ini tercapai saya yakin kita mampu memenangkan Pilpres serta keluar sebagai juara pertama. Ini harus kita wujudkan bersama dalam keluarga besar PDIP. Dengan mencermati kondisi, kalau setiap Caleg sudah menguasai kondisi pada Pileg nanti artinya Caleg PDIP dan kita semua mampu mengatasinya termasuk menangkal kecurangan ser-

PPK dan PPS Kubu Raya Ancam Mundur KPU KKR yang gugur dikembalikan semula. Biarlah 20 peserta ini KPU Provinsi yang menyeleksikannya,” ujar Ketua PPK Sungai Ambawang, Binsar Sibarani yang menjadi Koordinator ke60 anggota PPK dan PPS KKR, kepada wartawan saat ditemui, di halaman Kantor KPU Provinsi, Senin (25/11) siang lalu.

Binsar menilai seharusnya, calon anggota merupakan orang yang telah berpengalaman dan memiliki kredibilitas yang jelas.

“Pada dasarnya calon komisioner ini, minimalnya adalah orang-orang yang telah berpengalaman dan memiliki kredibilitas yang baik dan jelas. Jangan sampai nanti kesannya komisioner yang tidak lulus menimbulkan kesan yang tidak netral.

Sedangkan ada diantara 10 calon yang lulus ini dulunya melakukan demo ke KPU KKR kok lulus,”ujar Binsar.

Dia menambahkan, menghindari prasangka ketidak netralan masyarakat KKR, pihaknya memberikan masukan-masukan serta mengusulkan agar menjadi bahan tolak ukur KPU Provinsi Kalbar.

“Supaya dalam seleksi selanjutnya kalau bisa kita ulang lagilah tes tersebut.

Karena ada beberapa dari kaum minoritas yang seharusnya kita masukan juga tidak dimasukan disitu dengan dikembalikan tetap 20 besar dan KPU Provinsi yang menyeleksinya,” jelas

Binsar.

Jika usulannya tidak direalisasikan KPU Provinsi, Binsar Sibarani mewakili PPK dan PPS se-KKR mengancam akan mundur semua sebagai PPK dan PPS di KKR. “Kalau kami sih sederhana, kalau memang tidak ditanggapi, biarkan saja KPU yang bekerja. Mungkin PPK dan PPS biar mundur saja.

Kami sudah siap semua untuk mundur se-KKR baik anggota PPKN PPS bahkan TPS tidak mau kerja. Nah, kalau sudah begini siapa lagi yang mau kerja biarkan saja mereka yang mengetes yang kerja. Karena kan aneh ada orang yang ikut demo kok lulus di 10 besar dimana objektivitas penyeleksian ini,” ujarnya.

Binsar ditemani rekan-rekannya kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak menaruh kepercayaan terhadap hasil kerja Timsel.

“Sepertinya tidak ada itu, kalau bisa kita ulang lagilah biar harmonis dan transparan. Soal kualitas itu relatif. Tidak percaya dengan timsel itu saya pikir sah-sah saja. Kami memandangnya ada apa ini? Karena disitu ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menguasai dengan tidak mengakomodir aspirasi yang lain. Makanya kami juga sebagai penyelenggara dan KPU juga sebagai penyelenggara dan untuk itulah kami menyampaikan unek-unek kami. Supaya nanti di dalam penyeleksian

selanjutnya ya tolonglah diperhatikan,” ujar Binsar.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawati, usai menerima dan berdialog dengan ke 60 anggota utusan anggota PPK dan PPS KKR saat ditemui di ruang rapat Kantor KPU Provinsi Kalbar kepada wartawan mengatakan, kedatangan dianggap sebagai silaturahim anggota PPK dan PPS KKR ke KPU Provinsi.

“Kedatangan mereka ini kami menganggap sebagai silaturahim mereka ke kantor KPU Provinsi. Kalaupun memang membawa beberapa hal yang ingin disampaikan. Terkait proses seleksi di KPU KKR. Tapi kalau saya melihatnya ya kekhawatiran-khawatiran merekalah ya. Karena inikan juga 5 besarnya belum ditentukan,”ujarnya.

Umi juga menjelaskan mekanisme dan proses tes yang dilaksanakan timsel menurutnya telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan.

“Karena memang kami ketika membentuk timsel ya kewenangan sepenuhnya ada di timsel. Kami tidak mencampuri dan mengintervensi serta tidak melakukan semacam titipan-titipan apa tidak adalah,” ujarnya.

Jadi lanjut dia, memang KPU Provinsi menyerahkan sepenuhnya penyeleksian tersebut kepada Timsel.

“Kami juga sudah memberikan pembekalan kepada

Timsel, apa-apa saja tahapan yang mereka harus lalui dan sepengetahuan dan sepenilaian kami tahapan yang sudah dilalui Timsel sudah sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2013,”tegasnya.

Umi juga menyangkal bila dikatakan kedatangan anggota PPK dan PPS KKR ke KPU Provinsi sebagai bentuk ketidak percayaanÿ terhadap hasil tes yang dilakukan Timsel. Akan tetapi kedatangan mereka ditegaskannya kedatangan mereka untuk menyampaikan keluh kesahnya.

“Saya pikir bukan tadi masalah ketidak percayaan, tapi merekakan datang untuk menyampaikan kelus kesah lah ya, kekhawatiran mereka kan. Saya pikir bukan permasalahan ketidakpercayaan atau apa, hanya menyangkut itu saja, kekhawatiran mereka,” tegasnya.

Kembali dikatakan Umi, seperti yang telah disampaikan mereka kekhawatiran yang dibatang-bayangkan, ini juga kan belum 5 besar masih dalam proses.

“Nah makanya kalau misalnya mereka, apa yang dikhawatirkan ya kalau mereka mau bersurat ya silahkan sampaikan surat ke kami.

Dan kami juga belum melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan. Dan kami akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk melaksanakan hal tersebut dalam mengambil 5 besarnya,” pungkas Umi. (Slt)

Kapolda Ajak Semua Pihak Bersinergi yang ada di Tempat Hiburan Malam (THM) Kota Pontianak, mengingat salah satu kawasan terdapat maraknya penjualan Minol, sehingga menyebabkan keributan antar pengunjung yang disebabkan pengaruh alkohol, Selasa (26/11) kemarin. “ Untuk menjaga Kamtibmas di Kalbar ini, bukan hanya peran kepolisian, walaupun tugas kepolisian yang lebih besar dalam hal tersebut, dan terkait dengan maraknya penjualan serta pengonsumsi miras di kota Pontianak, kita akan mengajak semua pihak, baik Dinas, Badan Perizinan, Sat Pol PP, Pemuka agama untuk menangani hal ini, jadi semuanya harus bersinergitas,” ungkap Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arie Sulistyo.

Menurut Brigjend Pol Arie Sulistyo, dengan sinergitasÿ yang dilakukan semua pihak dalam menangani penjualan serta banyaknya pengonsumsi minol yang membuat keributan di suatu daerah, maka hal ini dapat dilakukan antisipasi, baik itu Perda maupun dengan UU Miras.

Lanjut Kapolda, pihaknya bisa menindak penjualan minol atau miras ini dengan sendiri, namun alangkah baiknya, dilakukan bersama-sama dengan semua pihak, karena hal ini penting dilakukan, karena dampak dari minuman keras sudah ada contohnya, salah satunya adalah kasus pembacokan yang berawal dari minuman keras.

“Dampak minuman keras yang berlebihan, bisa membawa dampak yang negatif, salah satu contohnya terja-

di tindak kriminalitas pembacokan menggunakan sajam, jadi perlunya penindakan disini, yang menjual memang tidak salah, namun sudah benar belum dalam peraturan penjualannya, sudah sesuai prosedur belum, sesuai dengan tempatnya atau tidak, dan yang meminum minol silakan minum, tapi kalau jadi bacok-bacokan itu apa namanya, makanya saya ajak semua pihak untuk bersinergitas,” katanya.

Ditegaskan oleh Kapolda Kalbar, orang boleh bilang penindakannya dilakukan kepolisian cuma sebentar, tapi tidak dengan dirinya, karena dirinya akan terus melakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila ada yang melanggar pidana maupun undang - undang. “ Ada yang bilang panasnya kepemimpinan saya ini cuma sebentar, lihat dari pertama kali saya datang sampai sekarang, saya terus melakukn penindakan, jadi tidak akan panas sebentar, melainkan akan panas terus, selama kebenaran dan keadilan saya tegakan di Kalbar ini, inilah saya, dan inilah kepemimpinan saya,” pungkasnya.

Selain itu Kapolda juga mengintruksikan kepada jajarannya untuk melakukan Patroli ditempat - tempat hiburan malam baik yang ada di Kota maupun di Kabupaten, karena jangan sampai ada keributan gara - gara minuman keras tersebut, mengingat pengaruh minuman keras terhadap sesorang apabila sudha berlebihan bisa membawa dampak yang negatif.

Guinness Siap Ubah Strategi Pemasaran Guinness Bir dengan kadar alkohol 5% yang sering dilihat di Caf‚, Karaoke, Warung Kopi, Kios- kios serta Mini Market, segera mengubah strategi pemasaran, terkait dengan adanya Menperindag No. 53 Tahun 2010 dan Kepres No yang diteruskan Disperindag Kota Pontianak, maupun ÿKeppes. No 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, Selasa (26/11) kemarin. Menurut Humas Guinness Bir Cabang Kota Pontianak, Dimas Aju saat dikonfrimasi dengan adanya peraturan tersebut, dirinya mengatakan hal tersebut tidak akan menggangu akan pemasaran Bir pihaknya di Kota Pontianak, melainkan pihaknya memiliki strategi sendiri dalam memasarkan. “ Tidak mengganggu kami untuk memasarkan Bir, karena kami dari Guinnes memiliki strategi sendiri, dan tentunya jika memang sudah peraturannya, maka kami akan mematuhi peraturan tersebut, yang jelas kita akan melihat terlebih dahulu peraturan tersebut, jika memang berlaku, pasti kita jalankan, dan kita juga tidak akan memasarkannya di tempat - tempat yang tidak dibolehkan,” jelas Humas Guinnes Bir Cabang Kota Pontianak.

Lanjut Aju, pihaknya siap mengikuti aturan yang berlaku, sesuai yang katanya tercatat dalam Menprindag maupun Keppres, dan pihaknya pun siap jika Guinnes yang sekarang sedang dipasarkan diamankan oleh pihak aparat, baik itu Sat Pol PP maupun Kepolisian, na-

mun dengan syarat koridor hukumnya jelas. “ Jika koridor hukumnya jelas seperti itu, kita siap, Bir milik kita diamankan, karena memang ada peraturannya, dan Guinnes Bir sangat memtuhi peraturan itu, karena negara kita adalah negara hukum, tapi dalam menegakan peraturan ini, diharapkan tidak tebang pilih, melainkan semuanya dibabat habis, jadi bentuk keadilan dalam menegakan hukum itu dirasakan semua pihak,” jelasnya lagi.

Saat ditanyai mengenai spanduk Guinnes yang menjadi sponsor di salah satu Caf‚ yang ada di kawasan Ambalat dalam mengadakan suatu event, Dimas Aju juga menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah mensponsori suatu acara selama ini, apabila memang itu terjadi berarti itu oknum yang mensponsori hal itu. “ Pihak kami tidak pernah mensponsori untuk acara apapun, dan terkait salah satu Caf‚ dan Karaoke terletak di kawasan Ambalat ÿyang menggunakan nama Guinnes dalam mengadakan suatu event, itu tidak benar, mungkin itu oknum saja, karena kami memang tidak mensponsori,”tegas Dimas Aju. Kata Aju, Peraturan Menprindag maupun Kepres dalam mengawasi dan mengendalikan Minol memang ada, pihaknya akan tetap pada koridor hukum tersebut, tentunya bukan hanya pihaknya saja yang mengikuti aturan ini melainkan, semua Bir yang golongan A dengan kadar alkoholnya 5%, juga harus mengikuti peraturan tersebut.(Zrn).

ta adanya politik uang. Namun bila kita tidak siap dan menguasai kondisi dan berakibat kekalahan maka dapat dipastikan kita harus menunggu 5 tahun lagi untuk dapat memenangkan setiap pemilihan umum dan Pilres. Untuk itu mari mulai saat ini kita persiapkan diri, saya yakin kita pasti bisa,”ujarnya.

Sementara itu Ketua DPD PDIP Kalbar Drs Cornelis MH dalam sambutannya pada acara tersebut mengatakan kegiatan ini merupakan pembelajaran dan pendidikan politik yang dilakukan DPP PDIP terhadap kaderkader Partai untuk menjadi pemimpin bangsa ini.

“Jadi jangan anda mimpi kalau anda tidak punya partai politik. Di dalam negara demokrasi itu ada partai politik. Sekalipun di negara ini partai politik selalu dihajar. Dan ini aneh. Hal ini akan dijelaskan Ketua BP Pemilu DPP PDIP secara panjang lebar. Dan saya

mohon yang hadir di Raperda III ini merupakan orang-orang penting partai untuk mengikuti secara cermat dan sungguh-sungguh.

Karena, kita ini tidak bisa lagi bertemu seperti ini, dimana selesai ini kita langsung bertempur, maka manfaatkan Rakerda ini, ambil pembekalan dan pembelajaran politik guna persiapkan diri dalam pertempuran tersebut,”ujarnya.

Cornelis mengigatkan menang-kalahnya partai tergantung dari kemenangan para kader partai itu sendiri.

“Makannya saya mengigatkan jangan bertempur dengan sesama partai. Tapi bagaimana partai nomor 4 ini bisa mendapat pencapaian target minimal 25 pesen suara. Hingga kita dapat mengantarkan PDIP ini menang dalam Pemilu 2014,”ujar Cornelis.

Sementara ituÿ Ketua BP Pemilu PDIP Kalbar Karolin Margaret Natasa dalam laporannya mengatakan,

Rakerda ini merupakan rapat yang diperluas untuk membahas rencana kerja partai. Dengan melakukan evalusai program partai.

Dan menyikapi persoalan masyarakat di wilayah provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Pasal 66.

“Pembentukan BP Pemilu ini memiliki tugas untuk mengkaji sistem pemilu, mempersiapkan rancangan undang-undang politik strategi pemenangan Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah.

Melakukan pemetaan pemilih dan pemutahiran data pemilih serta mengkoordinasikan kegiatan pertai dalam upaya pemilihan umum,”ujarnya.

Dengan dua agenda yang dilakukan sekaligus ini lanjut Karolin maka ada keinginan kuat dari partai untuk melaksanakan agenda konsolidasi partai dalam pemenangan pemilu anggota DPR RI, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden 2014.

(Slt)

Mubes III, MABT Pilih Ketua Baru Selain itu, Rynaldi juga menambahkan dalam Mubes III nanti, panitia membuka pintu kepada siapa saja warga Tionghoa yang mau mendaftar sebagai ketua baru. Dengan ketentuan, tidak memiliki jabatan structural maupun kaitan lainnya dengan partai politik.

“Kami ingin, MABT steril dari kepentingan politik, terutama ketua umumnya,” ujarnya didampingi Sekretaris Panitia Tjin Dji Sen. Panitia Pelaksana Mubes III DPP MABT dalam mencari figure ketua akan melakukan beberapa tahapan.

Pertama, pendaftaran baru akan dibuka 2-12 Desember,

kemudian dilanjutkan dengan verifikasi kepada setiap bakal calon. Hasil verifikasi kemudian akan diumumkan yang kemudian dilanjutkan dengan acara Mubes III yakni pemilihan.

Ketentuan lain dari pemilihan ini menurut Tjin Dji Sen, setiap bakal calon harus diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) MABT kabupaten dan kota.

“Sesuai ketentuan AD ART, masing-masing daerah punya 2 hak suara. Ditambah pengurus DPP 3 suara. Jumlahnya 31 suara,” ujar Tjin Dji Sen. Dari keterbukaan melakukan pemilihan ketua baru

untuk MABT ini, Rynaldi bersama Tjin Dji Sen mengharapkan, ketua terpilih nanti lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya dapat menjalankan roda organisasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat Tionghoa khususnya.

Selain itu, Rynaldi juga membeberkan. Sampai dengan saat ini sudah ada beberapa nama yang akan maju untuk menjadi Ketua Umum DPP MABT. Hanya saja, Rynaldi tidak menyebutkan siapa saja nama yang telah terdengar tersebut. Alasannya menurut Rynaldi ketidaketisan.

(Uby)

Dua Proyek Jalan Negara Segera Dimulai PT. YPP. Dan proses penandatangan kontrak akan dilakukan dalam satu atau dua hari mendatang.

Sedangkan paket proyek Tayan-Sosok-Sanggau kabarnya saat ini masih dalam proses masa sanggah.

“Anggaran pembangunan proyek multiyears yang dananya bersumber dari ADB memang penuh dengan proses. Tetapi syukurlah proyek Singkawang-Tebas, bypass Sambas, Galing dan Tanjung Harapan yang sempat diwarnai oleh aksi demonstrasi oleh masyarakat akan segera dilaksanakan pengerjaannya dalam waktu dekat. Apalagi sudah dilakukan penandatangan kontrak yang berlangsung pada tanggal 7 November 2013,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir. H. Prabasa Anantatur, MH di ruang kerjanya, Selasa (26/11).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Sambas ini menambahkan, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Kalbar serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar tentu akan terus mengawal proses pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kalbar.

“Proyek jalan negara di Kalbar memang ada tiga.

Namun kejelasan pengerjaan proyek sampai ditetapkan pemenang lelangnya memang baru ada dua paket proyek, sedangkan paket proyek multiyears Tayan-SosokSanggau kabarnya saat ini

masih dalam proses masa sanggah. Kita tunggu saja bagaimana proses selanjutnya,” timpal Prabasa.

Menurutnya, proyek pertama dari program ADB adalah paket jalan TebasSingkawang, Bypass Sambas, Galing-Tanjung Harapan. “Sebelumnya ramai didemo warga. Waktu itu sempat tersendat juga akibat proses administrasi ADB tidak mudah. Kita bersyukur sudah ditandatangani kontrak dengan rincian nilainya mencapai Rp292 miliar,” ujarnya.

Mantan wakil Bupati Sambas ini menambahkan, untuk paket jalan Negara di Kabupaten Sanggau. Yakni, Sosok-Tayan dan Sanggau, berdasarkan penjelasan masih memasuki masa sanggah. Oleh karena itu, pihaknya juga masih menunggu informasi selanjutnya.

Yang jelas, sambung dia, dua diantara tiga paket program ABD tersebut akan segera dikerjakan secepatnya.

“Alhamdulillah, kini masyarakat Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas tidak perlu lagi berkecil hati.

Karena dalam waktu dekat, proyek pembangunan infrastruktur jalan akan segera direalisasikan,” ujarnya.

Prabasa menilai, biasanya kendala pengerjaan proyek dari program ADB tersebut adalah masalah administrasi serta aturan yang sangat ketat. Seperti jalan negara di Kabupaten Sanggau, berdasarkan informasi terbaru

dari Komisi C DPRD Kabupaten Sanggau, dimana saat ini sedang mempertanyakan secara langsung ke Kementriaan PU. Hasil konfirmasi juga masih simpang siur dengan keterangan Dinas PU Provinsi Kalbar.

“Kita hanya berharap mudah-mudahan tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di Sanggau. Ada yang bilang dananya sudah jelas dan tinggal menunggu masa sanggah. Namun ada pula yang mengatakan dananya masih raib. Ini juga sering kami pertanyakan ke Dinas PU Kalbar,” ucap Prabasa.

Dalam kesempatan tersebut, Prabasa mengharapkan supaya dalam waktu dekat pihak kontraktor pelaksana proyek Tebas-Singkawang, bypass Sambas, Galing dan Tanjung Harapan sudah bisa memulai pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut.

Mulai dari mobilisasi alat dan sebagainya.

“Sebagai salah seorang unsur pimpinan dewan yang sekaligus wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Sambas tentu saya mengharapkan supaya pihak kontraktor bisa segera melaksanakan pekerjaan tersebut. Dengan harapan dapat segera memperbaiki kondisi jalan di kawasan tersebut yang sudah banyak berlubang sehingga masyarakat setempat bisa secepatnya merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur jalan tersebut,” harap Prabasa. (Soe)

Hormati Aksi Walkout Wartawan turut menghormati sikap pimpinan KPK yang juga turut meninggalkan ruang jumpa pers usai walkout wartawan.

“Kita hormati, silahkan saja. Kita juga minta temanteman menghormati sikap pimpinan KPK yang juga meninggalkan jumpa pers.

Masa mau memberikan pernyataan kepada tembok,” ujar Johan.

Sejumlah wartawan memboikot acara konferensi pers yang dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin 25 November 2013. Sedianya, KPK akan melakukan memberikan keterangannya terkait pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap Wakil Presiden Boediono, Sabtu 23 November 2013 di Istana

Wakil Presiden.

Dalam jumpa pers di Auditorium Gedung KPK tersebut, terlihat pimpinan KPK seperti, Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Deputi Penindakan Warih Sadono serta Juru Bicara Johan Budi. Johan sempat membuka jumpa pers itu, namun langsung diinterupsi oleh wartawan.

Salah seorang perwakilan dari wartawan kemudian mengungkapkan kekecewaannya terkait kepastian pemeriksaan Boediono pada Sabtu kemarin. KPK kemudian dipertanyakan mengenai transparansi serta penerapan hukum kepada setiap individu.

“Apa beda JK (Jusuf

Kalla) sama Boediono? Ini jadi pertanyaan. Anda bilang penerapan hukum sama pada semua orang. Tapi, nyatanya apa? Sudah tidak ada lagi transparansi dan dibatasi informasi,” ujarnya.

Selepas memberikan pernyataannya, para wartawan kemudian meninggalkan Auditorium tempat jumpa pers tersebut. Para pimpinan KPK kemudian ikut meninggalkan tempat menuju lift khusus. (vivanews)

KEHILANGAN BPKB KB 5008 VD NR: MH1JB91128K293887 NM: JB91E-1293510 A/N LESER Dengan ini BPKB dinyatakan tidak berlaku lagi. BGS

CMYK

Moment & Activity www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Rabu, 27 November 2013

Rakerda ke III PDI Perjuangan Kalbar

MENYONGSONG Pileg 2014, Partai Peserta Pemilu No. 4 yakni PDI Perjuangan Provinsi Kalbar menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III di lantai 5 Hotel Aston Pontianak, Selasa (26/11).

Ketua Pelaksana Harian BP Pemilu Pusat Puan Maharani menuturkan disetiap provinsi Rakerda mesti diselenggarakan.

Karena Rakerda merupakan satu tarikan nafas Rakernas.

Rekomendasi Rakernas, bagaimana pileg 2014 partai moncong putih ini mendulang suara 27,02 persen. Dengan begitu,

legislator PDIP di Senayan mesti 152 kursi. Sementara sekarang hanya 94 kursi. Kurang 58 kursi. Karena itu, Puan berharap Provinsi Kalbar dapat berkontribusi dalam pencapaian target tersebut.

“Pembelajaran dan pendidikan politik terhadap kader-kader PDI Perjuangan sebagai pemimpin bangsa terus gencar dilakukan,” tegas Ketua DPD PDIP Kalbar Cornelis dalam sambutannya.

Kata orang nomor satu di Partai Peser ta Pemilu Nomor Urut 4 ini, Rakerda ini urgent diha-

CMYK

diri para kader par tai, sebab tak cukup waktu lagi untuk melakukan kegiatan akbar serupa, karena usai kegiatan ini para kader sudah langsung “bertempur” meraih target yang dikehendaki bersama, yaitu merebut kembali juara 1 pada pileg yang dihelat April 2014 mendatang. “Kalau berani, jangan takut-takut dan kalau takut jangan berani-berani”.

Narasi dan Foto : Slamet Ardiansyah

12