Harian Borneo Tribune 19 Maret 2014

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Rabu, 19 Maret 2014

17 Jumadil Awal 1435 H - 19 Jie Gwee 2565

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Partisipasi Anda Dalam Membayar Pajak Akan Sangat Membantu Keberhasilan Pembangunan Daerah

LOKASI GERAI SAMSAT DISPENDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA KANTOR CABANG PEMBANTU BANK KALBAR

Drs. Cornelis, MH

Frederika Cornelis, S.Pd

Gubernur Kalimantan Barat

Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Kalbar

CAPEM DAHLIA, Jl. H. Rais A. Rahman No. 24 Pontianak, Telp. (0561) 776146 CAPEM JERUJU, Jl. Kom Yos Sudarso No. 2 Pontianak, Telp. (0561) 779926 CAPEM SIANTAN, Jl. Gst. Situt Mahmud No. 148 Pontianak, CAPEM RASAU JAYA, Jl. Sultan Agung, Rasau Jaya I No. 34, Kab. Kubu Raya CAPEM PARIT BARU, Jl. Adisucipto No. 10, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya CAPEM SUNGAI RAYA DALAM, Jl. Sungai Raya Dalam, Kab. Kubu Raya, Komp. Perumahan Nusa Indah No. 2

R. Taruli Manurung, SE, MM

WD Farida Djarudju Taruli, SP, MM

Kepala Dispenda Prov. Kalimantan Barat

Ketua Dharma Wanita Persatuan Dispenda Prov. Kalbar

Rumkit AURI Diduga Tolak Pasien BPJS Borneo Tribune, Kubu Raya Rumah Sakit Auri Lanud Supadio dituding telah memberatkan pasien yang menggunakan kartu BPJS untuk mendapatkan layanan kesehatan disana. “Ayah saya menderita penyakit gejala lambung dan terpaksa kami larikan ke rumkit

B uah Bibir Souvenir iPod Tidak Berlebihan

Auri karena rumkit itu yang paling dekat dengan rumah kami, pada tanggal 7 Maret lalu,” kata Jemmy Hermanto, anak dari Koko Hermanto, pasien rumkit Auri Lanud Supadio.

Dia menjelaskan, saat akan mendaftarkan ayahnya ke rumkit tersebut dengan meng-

gunakan kartu BPJS, pihak rumkit ternyata menolak dengan alasan rumkit dalam kondisi penuh pasien. Namun, saat mereka memutuskan untuk masuk sebagai pasien umum, pihak rumkit justru menyatakan bahwa ada ruang kosong ....Ke Halaman -11

Gubernur Temui Masyarakat Pedalaman Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (17/3), selain membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Rapat Kerja Penyelenggaraan pemerintahan desa se Kabupaten Kapuas Hulu, Gubernur juga melakukan blusukan ke pedalaman Kapuas Hulu, salah satunya ke Kecamatan Bika, dan Betang Bali Gundi Banua Sio Iraang Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara.

Borneo Tribune, Putussibau Cornelis menyambangi masyarakatnya karena ingin mengetahui secara langsung permasalahan pembangunan selama Dia memimpin. Berbagai Aspirasi disampaikan mulai dari persoalan listrik, tenaga

kesehatan dan masih terjadinya sengketa lahan di masyrakat akibat masih perlunya pembenahan tata ruang oleh pemerintah, bahkan pengembangan potensi daerah yang terhambat karena minimnya dana pemerintah Kabupaten. ....Ke Halaman -11

Harifin Andi Tumpa MANTAN Ketua Mahkamah Agung, Harifin Andi Tumpa, angkat suara terkait pernikahan mewah putri dari Sekretaris MA Nurhadi. Harifin hadir dalam resepsi pernikahan di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu pekan lalu.

Erwin TPL Tobing:

....Ke Halaman -11

Borneo Tribune, Pontianak Irjen Pol (Purn) Dr. Erwin TPL Tobing usai mengabdikan dirinya sebagai Polri di Indonesia, dirinya tidaklah berdiam diri, melainkan terus mengabdikan dirinya untuk Bangsa dan Negara, yakni dengan cara maju sebagai Calon Legeslatif (Caleg) DPR RI, dengan dapil Kalbar, Selasa (18/3) kemarin.

Mantan Kapolda Kalbar yang satu ini, memilih Kalbar sebagai daerah pilihnya sebagai Caleg tingkat pusat, lantaran dirinya memiliki pengalaman yang banyak di Kalbar, selain itu pula Kalbar banyak yang harus diperhatikan, sehingga perlunya suatu dobrakan yang membuat Kalbar unggul dari Provinsi lainnya.

Kalbar Perlu Dobrakan

Buka Cabang Ada seorang pengemis yang berdiri di pinggir jalan dengan memegang 2 buah topi yang lubangnya menengadah keatas di kedua tangannya. Datang seorang pejalan kaki dan memasukan uang kesalah satu topi sambil bertanya : Pejalan kaki : Pak, kenapa bapak memegang 2 buah topi ? apa fungsi topi yang satunya ?

Pengemis : Saat ini dunia bisnis sedang mengadakan perluasan dimana-mana, jadi saya memutuskan untuk membuka kantor cabang. o

....Ke Halaman -11

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis bersama Ketua Dekranasda Provinsi Kalbar disambut secara Adat Dayak Kantuk di Rumah Panyai Danau Buak ketika kunjungan kerja ke Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (17/3).

KBPP Polri Kalbar Punya Hak Pilih A.N Jatmiko: Dukung Penuh Caleg KBPP Borneo Tribune, Pontianak A.N Jatmiko Ketua Umum Keluarga Besar Putra – Putri (KBPP) Polri pusat, menginstruksikan kepada seluruh anggota KBPP Polri yang ada di Indonesia, untuk mendukung penuh anggota KBPP yang maju sebagai Caleg di Indonesia ini, baik itu tingkat DPRD Kota/Kab/Provinsi maupun DPR RI, Selasa (18/3) kemarin.

“ Saya Ketua Umum KBPP Polri pusat, sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran saya seluruh Indonesia, untuk mendukung penuh anggota KBPP yang menjadi Caleg, pada tanggal 9 April di tahun ini,” tegas A.N Jatmiko kepada sejumlah wartawan.

Lanjut A.N Jatmiko, dukungan penuh sebelumnya, sudah ....Ke Halaman -11

A.N Jatmiko FOTO:Achmad Mundzirin/Borneo Tribune.

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat Singkawang Ketapang Sanggau Sintang Landak

: Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 : Jl. A. Yani No. 8 Telp. (0562) 637000 : Jl. R. Suprapto Telp. (0534) 31841 : Jl. Jend. Sudirman Telp. 0564 - 2025280 : Jl. MT. Haryono Telp. 0565 - 24222 : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara Borneo Tribune

Rabu, 19 Maret 2014

2

Awas, 21 LSM Bermasalah Jika Meresahkan SKT Dicabut Borneo Tribune, Sukadana Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) KKU merilis 21 lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bermasalah.

21 LSM bermasalah tersebut sebagian besar merupakan LSM yang kantor pusatnya berada diwilayah diluar Kalimantan Barat dan terdapat LSM yang berada diwilayah KKU. Dikatakan Kepala Seksi Fasilitasi Parpol dan organisasi Kemasyarakatan Kesbangpolinmas, Jakfar, Selasa (18/3) LSM yang bermasalah tersebut merupakan LSM yang dirilis secara berjenjang dari provinsi dan diteruskan disetiap kabupaten kota se Kalbar.

Diantara 21 LSM bermasalah tersebut terdapat Ko-

mite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Team Observasi Penanggulangan Anggaran negara dan Anggaran Daerah (TOPANAD), LSM Aliansi Indonesia, Badan Investigasi Nasional.

Dan demikian pula LSM yang ada di KKU juga terdapat LSM yang belum menyerahkan laporan data administrasi tentang kelembagannya sehingga belum dinyatakan terdaftar atau belum memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kesbangpolinmas.

Untuk di KKU terdapat 25 orkemas dan LSM yang sudah terdaftar seperti Gerapakan Peduli Bangsa lascar Anti Korupsi (LAKI), Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Kerukjunan Keluarga Sul-Sel (KKS)

3 Hari Masa Kampanye

KKU Belum Ada Rapat Umum Borneo Tribune, Sukadana Sejak masa kampanye dimulai (16/3) dan di KKU ditandai dengan penandatangan kampanye damai pada Sabtu (15/3) belum ada satupun partai yang melaksanakan kampanye terbuka atau rapat umum.

Dari beberapa ketua partai yang sempat dikonfirDipergunakan atau masi seperti Partai Nasdem melalui ketuanya tidak itu Tajudin membenarkan kewenangan partai bahwa partainya sampai saat ini belum melaksanamasing-masing kan kampanye terbuka dalam menggelar atau rapat umum yang masa dalam rapat umum, namun melibatkan jumlah besar dan ditempat umum. dari komunikasi Hal tersebut dikatakan dengan partai mere- Tajudin lantaran ka banyak menggu- partainya dan para caleg nakan kampanye- lebih konsentrasi dan fokus dengan kampanye kampanye dalam dialogis dan pertemuan bentuk lain seperti terbatas di rumah-rumah penduduk dan rumah dialogis dan perte- caleg itu sendiri.

“Lebih efektif dan lebih muan terbatas, mengena apa yang ingin selain efektif juga disampaikan caleg kepada meminimalisir biaya konstituennya,” kata Tajudin.

Pada Senin (17/3), di Dapil Kayong Utara 1 Kecamatan Sukadana, saah satu calegnya sudah melakukan hal tersebut di kediamannya, dan pada Selasa (18/ 3) juga dilakukan hal serupa di Dapil Kayong Utara 2 Pulau Maya dan Karimata yang dilaksanakan di Desa Kemboja.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPc Partai Persatuan Kebangsaan Indonesia (PKPI) Ahmad Suandi yang menyebutkan bahwa partai dan calegnya juga melakukan kampanye dialogis ditepat-tempat tertentu seperti rumah penduduk dan kediaman caleg masingmasing.

“Untuk kegiatan yang melibatkan masa besar, kita sedang merapatkan bersama-sama, setelah melihat situasi perbaru di KKU,” kata Ahmad Suandi.

Sementara itu Ketua KPU H. Dedy Effendi SH mengatakan bahwa KPU dan partai politik telah menyepakati tentang zona dan ketentuan kampanye, termasuk rapat umum. namun pertimbangan efektifitas dan pendanaan menjadipertimbangan untuk mengelar rapat umum.

“Dipergunakan atau tidak itu kewenangan partai masing-masing dalam menggelar rapat umum, namun dari komunikasi dengan partai mereka banyak menggunakan kampanye-kampanye dalam bentuk lain seperti dialogis dan pertemuan terbatas, selain efektif juga meminimalisir biaya,” kata Dedy.

Walau diakuinya, terdapat beberpa partai yang sudah menyampaikan kepada KPU terkait pelaksanaan rapat umum yang dilengkapi dengan para jurkamnya, namun sampai hari ke 3 masa kampanye belum ada satupun partai yang melakukan hal tersebut, hal itu dimungkinkan lantaran masih panjangnya masa kampanye ataupun masih menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan rapat umum. (DL)

“

KKU, DPC Gerakan Pemuda Ansor KKU termasuk Dharma Wanita Persatuan dan beberapa organisasi lainnya.

Dikatakan Jakfar, Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 27 menyebutkan pemerintah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban

masyarakat termasuk aktifitas organisasi kemasyarakatan (orkemas), LSM yang terdaftar ataupun tidak terdaftar.

“LSM, Orkemas baik terdaftar maupun tidak terdaftar dilarang melakukan kegiatan penyelidikan dan intelijen yang merupakan tugas dan wewenang aparatur negara,” kata Jakfar.

Dengan kondisi demikian, LSM yang terdaftar dan tidak terdaftar tidak di-

perkenankan membuat kegiatan yang bersifat mengambil alih tugas lembaga negara, apalagi sampai dimanfaatkan untuk mengintervensi salah satu pihak untuk kepentingan tertentu.

Ditambahkannya, Kesbangpol memberikan SKT hanya sebagai bukti LSM atau Orkemas tersebut terdaftar dan SKT tersebut bukan sebagai surat yang memiliki kekuatan untuk

membenarkan semua hal yang dilakukan oleh LSM atau Orkemas tersebut.

Dan dalam kententuan penerbitan SKT itu, terdapat poin yang menyebutkan bahwa pihak yang diterbitkan SKT nya tidak menyalahi aturan seperti yang tertulis dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas materai itu.

“Jika mereka menyalahi aturan yang dibuatnya sen-

diri maka SKT dapat dicabut,” katanya.

Namun demikian, terdapat kasus yang mendapat atensi dari Dirjen Kesbangpolinmas Kemendagri untuk ditindaklanjuti oleh seluruh kantor kesbangpol se Indonesia untuk tegas dalam hal pembubaran sebuah ormas atau LSM, seperti yang dilakukan kepada salah satu LSM bermasalah yakni TOPANAD. (DL)

Pasokan Telor Tinggi, Harga Merosot Borneo Tribune, Pontianak Dua hari terakhir ini, harga telur di pasaran turun drastic dari biasanya. Tidak seperti pada bulan-bulan sebelumnya yang mencapai sampai Rp 20 ribu ke atas.

Salah satu pedagang telur di pertokoan Jalan 28 Oktober, Ahui menyebutkan sejak 2 hari terakhir harga telur merosot drastis. Kema-

rin, ia menjual telur per kilo senilai Rp 16.500.

“Pasokan dari agen minggu terakhir ini cukup tinggi, mungkin karena tingginya produksi harga jadi turun,” ujar Ahui.

Ahui mengakui, pasokan terlur di tokonya selalu lancer lantaran ia mendapat pasokan langsung dari agen utama. “Kita tak pernah main

harga, bila dari agen harga telur murah, kita jual murah juga,” tuturnya kemarin.

Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar menunjukkan, pada bulan ini ayam petelur yang ada di Kalbar mencapai 3.4 juta ekor. Dari jumlah tersebut menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar

Manaf, mampu memproduksi telur sampai 100 ton perhari.

Produksi tersebut menurut Manaf tak sebanding dengan daya serap di Kalimantan Barat. Dari data dinas tersebut menyebutkan, daya serap di Kalbar untuk kebutuhan telur per bulan berkisar 2.400 ton.

“Artinya, terjadi kelebih-

an produksi. Tapi kadang kelebihan itu biasanya dikirim ke luar daerah,” ungkap Abdul Manaf Mustafa kepada wartawan, Selasa (18/3) kemarin.

“Meski kelebihan produksi, kita tidak khawatir.

Mengingat telur bukanlah barang yang mudah kdaluarsa,” tambah Manaf.

(Uby)

Inspirasi

Menyontek Lemahkan Semangat Belajar Oleh TRI VIONY PERKEMBANGAN teknologi yang semakin canggih, disadari atau tidak, berdampak pada semangat belajar siswa. Kini, kebanyakan siswa lebih sibuk dengan gadget mereka ketimbang meluangkan waktu untuk belajar. Maka, jangan heran kalau aktivitas menyontek di kalangan siswa semakin memprihatinkan.

Menyontek adalah kegiatan negatif untuk mendapatkan nilai yang tinggi dengan cara yang curang. Siswa ingin mendapatkan nilai yang tinggi tetapi tanpa usaha yang serius dari mereka sendiri. Mereka hanya ingin jalan pintas. Tanpa belajar keras, tetapi mendapatkan nilai yang memuaskan.

Ada sejumlah alasan mengapa siswa menyontek.

Diantaranya, terpengaruh teman lain yang suka menyontek, ingin mendapatkan nilai yang tinggi tetapi tidak bersedia belajar keras dan serius, sikap malas yang ‘terukir’ dalam diri siswa, dan kurang bertanggung jawab.

Kebiasaan menyontek yang berlangsung secara terus-menerus akan berdampak negatif pada semangat belajar siswa. Semangat belajar siswa akan menurun bahkan hilang. Tidak hanya itu, kebiasaan menyontek yang dilakukan secara kontinyu akan berdampak pada kepribadian siswa.

Mereka tidak memiliki semangat juang yang tinggi.

Sebaliknya, mereka akan menjadi anak-anak alay yang suka jalan pintas. Sebagai generasi penerus, ini tentu sangat buruk bagi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa.

Kebiasaan menyontek di kalangan siswa ini akan semakin parah apabila masyarakat juga telah menjadi permisif terhadap praktik menyontek. Ketika masyarakat telah menjadi permisif terhadap praktik menyontek, pelan tapi pasti praktik menyontek itu akan menjadi kebiasaan bahkan menjadi bagian dari kebudayaan.

Jika ini yang terjadi, nilainilai moral menjadi absurd (kabur) yang tentu saja berdampak negatif dalam setiap aspek kehidupan dan pranata sosial.

Menyontek adalah perbuatan tercela yang dampaknya sangat buruk bagi semangat belajar dan perkembangan pribadi siswa. Untuk itu, mencari solusi agar kebiasaan menyontek tidak menjadi “budaya” di kalangan siswa menjadi penting.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi

kebiasaan menyontek itu antara lain (1) menguatkan rasa malu, (2) membangkitkan rasa percaya diri, (3) membiasakan berpikir realistis, (4) lebih giat dalam belajar, dan (5) mengurangi waktu untuk bermain gadget.

Selain itu, mencegah kebiasaan menyontek tidak cukup dengan sekadar mengintervensi aspek kognitif siswa, akan tetapi yang paling penting adalah penciptaan kondisi positif pada setiap faktor yang menjadi sumber terjadinya menyontek, yaitu faktor siswa, lingkungan, dan sistem evaluasi. Sistem evaluasi yang mengedepankan soal-soal yang menuntut kemampuan berpikir seperti soal-soal uraian perlu diperbanyak ketimbang soal-soal pilihan ganda.

Menyontek adalah salah satu wujud perilaku dan

ekspresi mental yang suka jalan pintas. Menyontek bukan sifat bawaan individu.

Ia merupakan hasil atau pengaruh yang diperoleh seseorang (siswa) dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Untuk itu, menyontek sangat mungkin untuk dicegah dan ditanggulangi.

Mari, kita sebagai siswa, mulai saat ini menyatakan NO pada Menyontek, dan YES pada belajar keras, disiplin, dan serius. Keberhasilan kita ada di tangan kita masing-masing bukan tergantung pada orang lain.

Sebagai generasi penerus bangsa; kerja keras, belajar serius, disiplin, dan bertanggung jawab harus ditanamkan pada diri kita masing-masing sejak dini. Teman-teman setuju?

Penulis, Siswa SMP Santo Fransiskus Asisi Pontianak, Kelas IXB

Mengapa Harus Tahu Budaya Daerah?

Oleh Ridha Rahmawati Ada sebuah pertanyaan menarik yang diajukan seorang dosen saat saya mengikuti salah satu mata kuliah pada hari Selasa kemarin. Pada kesempatan itu, dosen kami membahas materi kuliah yang berhubungan dengan budaya.

“Apa budaya daerah Pontianak yang bisa kita banggakan?” tanya dosen kepada kami yang hadir di kelas.

Setelah beberapa saat, ada beberapa mahasiswa yang berusaha menjawab pertanyaan tersebut, dan tak sedikit pula yang lainnya terlihat masih berpikir mencari-cari jawaban dari pertanyaan dosen tersebut.

“Jika ada orang asing

yang bertanya tentang budaya daerah Pontianak, maka apa yang bisa kamu ceritakan kepada mereka?” Sang dosen melanjutkan pertanyaan kedua sebelum pertanyaan yang pertama belum terjawab dengan tuntas.

Saya sebagai mahasiswa “pendatang” dari daerah, dan bukan masyarakat “asli” Pontianak yang sejujurnya tidak mengetahui banyak tentang budaya daerah (local culture) tempatan mungkin sedikit bisa ditoleransi bila tak bisa menjawab pertanyaan dosen tersebut. Lain halnya jika dosen tersebut menanyakan tentang budaya daerah Sambas (daerah asal saya).

Kalau saja dosen kami tersebut bertanya “Apa budaya daerah Sambas yang bisa kita banggakan?” Atau “jika

ada orang asing bertanya tentang budaya daerah Sambas, apa yang bisa kamu ceritakan kepada mereka?”. Mungkin tidak ada toleransi jika saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, karena sudah semestinya warga masyarakat daerah tertentu tau akan kekayaan budaya yang dimiliki daerahnya.

Dari situ saya menyadari pengetahuan kita khususnya kaum muda, saya yakini sebagian besar belum memiliki pengetahuan tentang budaya daerahnya sendiri, baik budaya daerah yang bersifat fisik maupun nonfisik. Mungkin sebagian dari kita (kaum muda) belum menyadari apa pentingnya mengetahui ataupun pentingnya pengetahuan tentang budaya daerah yang kita miliki, alhasil jadilah

kita generasi yang tidak punya “sabu” atau kesadaran budaya. Bila ada yang bertanya tentang apa sih pentingnya mengetahui budaya daerah? Nah, perlu diketahui bahwa budaya merupakan sebuah identitas, budaya daerah merupakan hal yang mencerminkan identitas masyarakat daerah tersebut. mungkin ada pertanyaan lain lagi, apa pentingnya punya identitas?

Ya tentunya penting, karena dengan memiliki identitas anda akan “dikenal” atau bahkan “terkenal”. Kota Pontianak pada setiap bulan Ramadhan hingga menjelang Idul fitri selalu dimeriahkan dengan permainan rakyat berupa Meriam Karbit. Kalau masyarakat Sambas berbicara tentang Meriam Karbit, mereka akan mengingat Pontianak.

Itu sama halnya masyarakat Mempawah dengan tradisi Robo’-robo’, Sambas dengan motif tenun Pucuk Rebung. Budaya yang dimiliki tiap-tiap daerah mencerminkan identitas daerah itu sendiri. Sekali lagi penulis tekankan bahwa identitas yang akan membuat kita “dikenal” atau bahkan “terkenal”. Tidakkah hal tersebut akan menimbulkan kebanggaan dalam diri kita sendiri?. Sekarang, yang bukan masyarakat daerah Pontianak asli, apa budaya daerahmu yang bisa kamu banggakan? jika ada orang asing yang bertanya tentang budaya daerahmu, maka apa yang bisa kamu ceritakan kepada mereka?

Ridha Rahmawati Mahasiswa UNTAN asal Kabupaten Sambas

“

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, M Taufik, Fery Ade putra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: Mujidi, www.borneotribunecom Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, Rustam, Andri Desi, Toni. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Pemilu 2014 Borneo Tribune

Rabu, 19 Maret 2014

3

Golkar Bertekad Sejahterakan Rakyat Borneo Tribune, Sambas Bertempat di lapangan bola Sungai Pinang Kecamatan Sambas, Partai Golkar menggelar kampanye terbuka untuk yang pertama kalinya, senin ( 17/3 ) dengan dihadiri oleh ratusan partisipan dari partai yang berlambang pohon beringin ini, tidak melunturkan se-

mangat para simpatisan walaupun diguyur hujan.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas, Arifidiar dalam orasinya meneriakkan kata menang berkali-kali diikuti oleh ratusan massa pendukung Partai dengan nomor urut 5 ini.

Arifidiar juga mengingatkan kepada seluruh massa yang

datang untuk ikut mencoblos partai Golkar pada tanggal 9 April di TPS-TPS. “ Golkar bertekad menjadikan negara ini sejahtera, sesuai dengan visi dan misi Golkar ingin Indonesia sejahtera 2045,” katanya.

Dikatakannya sejak tahun 1971 hingga pemilu 2009 di bumi terigas, partai Golkar te-

tap menjadi partai pemenang karena mental dan semangat partai pemenang sudah tertanam di dalam partai Golkar ini. “ Untuk itu, pada pemilu 2014 ini, kita siap kembali menjadi partai pemenang, “ ungkapnya disambut tepuk gemuruh tangan.

Selain itu, pada kesempatan yang sama Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas ini

memperkenalkan para calon legislatif ( caleg ) untuk daerah pemilihan 1 seperti Syaifuddin dengan nomor urut 1, Ahmad Haspak Setiawan SP dengan nomor urut 2, Rita Afrianti nomor urut 3, Heri Junizar S.Sos nomor urut 4, kemudian Agus Sofyan S,Sos nomor urut 5, Lusiayani AMD nomor urut 6 dan Arifudin MS, SH nomor urut 8 serta Kamaruddin SP

dengan nomor urut 9.

H. Mas’ud Sulaiman yang merupakan Caleg Golkar untuk DPRD Provinsi Kalbar mengatakan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sambas yang sejahtera, lewat kadernya yang duduk di DPRD Kabupaten Sambas akan senantiasa berbuat dan bertindak karena kesejahteraan rakyat merupakan tekad kita.

Caleg dengan nomor urut 3 ini juga didampingi sang istri, akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. “ Untuk apa kemajuan suatu bangsa jika rakyatnya belum sejahtera, dengan begitu tekad bulat dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat bukan hal yang bisa ditawar-tawar.” ungkapnya sembari disambut dengan tepuk tangan gemuruh.(Amr)

PANTI ASUHAN MURAH HATI Jl. Trans Kalimantan Km.50 Pontianak - Tayan Kalimantan Barat

YAYASAN CI XIN Rekening : Bank Mandiri 120 000 781 8888 BCA 428 1679729 Rekening ditandatangani 4 orang Pengurus di lokasi : Bpk. Suwandi Hp. 0857 8716 0065 Sukarelawan di Pontianak : Ibu Martha Hp. 0812 5807 8003

Alfred dan Jony, dua abang-adik, dilahirkan oleh ibu mereka yang berasal dari Indonesia di Taiwan. Tidak tahu mengapa setelah ayah mereka meninggal keluarga ayah mereka tidak menerima mereka. Setelah kembali ke Indonesia, ibu mereka tidak berhasil dapatkan pekerjaan yang memadai, bahkan Alfred yang telah kelas empat terpaksa disekolahkan mulai kelas satu. Syukurlah, baik Alfred maupun Jony kemudian bisa ditampung di Panti Asuhan Murah Hati (Ci Xin).

Alfred dan Jony hanyalah contoh dari kemalangan yang dihadapi sejumlah anak-anak yang ditampung Panti Asuhan Ci Xin. Mereka menjadi anak-anak Panti Asuhan bukan kesalahan mereka, bahkan mereka lahir ke dalam dunia pun bukan kemauan mereka.

Mereka berharap pada belas kasihan Bapak/Ibu sekalian. Melalui uluran tangan Bapak/ Ibu seorang sedikit kiranya mereka bisa bertumbuh besar dan bersekolah dengan baik.

Mereka ingin seperti anak-anak lain, menggapai cita-cita. Sesungguhnya ada banyak anak yang memerlukan pertolongan. Dengan seorang ambil bagian sedikit, maka jika kita kumpulkan, ada banyak anak yang bisa kita tolong, kita berikan mereka harapan masa depan yang lebih baik.

Kampanye Perdana Partai Golkar dengan No Urut 5, di Lapangan Sepak Bola Sungai Pinang Kecamatan Sambas yang dihadiri Arifidiar Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas, Masud Sulaiman Caleg Provinsi Kalbar Nomor Urut 3 dan seluruh Caleg Dapil 1 Kabupaten Sambas.

ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu 2014

Ketua RT dan RW Terima Bantuan Operasional Borneo Tribune, Pontianak Ketua RT dan RW di Kota Pontianak layak sumringah, bukan hanya lantaran keberadaannya menjadi orang berpangkat di tingkat paling bawah,

bukan juga karena dilibatkan dalam ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu 2014 mendatang. Namun keberadaanya, terutama di Kota Pontianak sangat diperhatikan dengan ban-

tuan operasional.

Ketua RT yang tugasnya tidak kenal waktu tersebut layak mendapatkan perhatian tersebut. Meski bantuan operasional tersebut tak seperti uang

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PENGUMUMAN NOMOR : 973/65/DISPENDA/2014 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BERAT/BESAR DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT KE 57 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, DALAM UPAYA MENUMBUHKAN KESADARAN PENGUSAHA/MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BARAT/BESAR DAN MERINGANKAN BEBAN PENGUSAHA/MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT, MAKA SESUAI PASAL 78 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH, DAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR : 973/65/DISPENDA/2014 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BERAT/ BESAR, PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT AKAN MELAKSANAKAN PROGRAM BULAN SADAR PAJAK DALAM BENTUK PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEKUAN DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BERAT/BESAR, MELIPUTI 1. TAHUN PEMBUATAN DAN PERAKITAN TAHUN 2013 KEBAWAH DI KENAKAN PENYERAHAN PERTAMA SEBESAR 0 % (NOL PERSEN ).

2. TAHUN PEMBUATAN DAN PERAKITAN TAHUN 2014 DI KENAKAN PENYERAHAN PERTAMA SEBESAR 0,75% (NOL KOMA TUJUH PULUH LIMA PERSEN ).

PROGRAM BULAN SADAR PAJAK AKAN DILAKSANAKAN DARI TANGGAL 20 JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 20 MEI 2014, DI SELURUH UPPD DISPENDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT. DEMIKIAN DI BERITAHUKAN UNTUK DAPAT DI MANFAATKAN OLEH PENGUSAHA ALAT-ALAT BERAT/BESAR DAN WAJIB PAJAK.

gaji, setidaknya adanya bantuan operasional tersebut dapat membantu untuk keperluan.

“Jelas bantuan operasional dari pemkot sangat membantu, adanya bantuan dapat kita gunakan untuk kebutuhan keluarga. Namun bukan berarti tanpa adanya bantuan kita enggan melaksanakan tugas sebagai RT,” ujar Bukhori Ketua RT 01 RW 03 Kelurahan Tanjung Hilir.

Bertempat di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Selasa (18/3) kemarin. Secara simbolis Walikota Pontianak Sutarmidji menyerahkan bantuan uang tunai senilai Rp 1 juta kepada setiap Ketua RT dan RW. Sebagaimana data pemerintah. Kota Pontianak memiliki 2.549 Ketua RT dan 450 Ketua RW yang tersebar di enam kecamatan. Sutarmidji mengakui, keberadaan RT dan RW menjadi ujung tombak pertama dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas di pemerintah Kota Pontianak.

Karenanya, ia menilai bantuan operasional tersebut sebagai bentuk apresiasi.

Selain itu, Sutarmidji juga berharap kepada pengurus RT dan RW dapat lebih berperan aktif, dalam mengupayakan kemandirian organisasinya.

Menggali sumber daya masyarakat yang ada, guna merealisasikan program dan kegiatan dengan lebih menumbuhkembangkan semangat gotong-royong, dan peran serta masyarakat di lingkungan masing-masing sebagai modal dasar pembangunan saat ini, dan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan penyerahan bantuan operasional kemarin, seluruh Ketua RT dan RW turut diberi pembekalan tentang wawasan demokrasi, ialah dengan memberikan sosialisasi Pemilu 2014 yang disampaikan oleh narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak. (Uby)

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Rabu, 19 Maret 2014

4

Wagub Ajak Pemilih Pemula Perangi Golput jak pemilih pemula untuk memerangi golongan putih (golput). Hal itu disampaikan saat membuka bimbingan

CMYK

Pemerintah Libatkan Satlinmas Tertibkan Pemilu Borneo Tribune, Pontianak Tak hanya aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP yang dilibatkan dalam menjaga ketenteraman pelaksanaan pesta demokrasi 9 April mendatang.

Namun, pemerintah Kota Pontianak khususnya, juga melibatkan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk ambil andil dengan meningkatkan kesiapsiagaan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dalam acar peringatan HUT Satpol PP ke-64 dan Satlinmas ke-52, serta Hari Pemadam Kebakaran Nasional ke-95 di Jalan Rahadi Usman, Selasa (18/3) pagi kemarin.

Edi Rusdi Kamtono yang mendapat amanah, membacakan kata sambutan Kementerian Dalam Negeri tersebut, melontarkan sebuah pengharapan kepada Satlinmas dan Satpol PP untuk senantiasa meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyarakat. Baik sebelum, sesudah, dan pas hari pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 9 April mendatang.

Kepada Satpol PP, Edi Kamtono mengingatkan selain menjada ketertiban saat pelaksanaan pemilu, juga tidak mengurangi tugas utama sebagai penegak peraturan daerah. “Kami yakin, Satpol PP bekerja melaksanakan tugas sangat profesional, kompeten dan berintegritas,” tuturnya.

Dalam peringatan hari jadi Satpol PP dan Satlinmas tahun ini, seluruh Indonesia serentak mengusung tema “Melalui Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Siap Mengawal Pemilu 2014”.

Selain mengharapkan peran serta dua elemen tersebut, Edi Kamtono juga mengatakan, Pemerintah daerah tidak akan lepas tangan, atau akan terus berupaya agar masyarakat merasakan lingkungan yang tertib dan tenteram. (Uby)

teknis pendidikan politik bagi calon pemilih pemula di Provinsi Kalbar, Selasa (18/3).

Dihadapan 150 siswa SLTA sederajat yang mengikuti kegiatan tersebut, Christiandy mengajak para siswa tersebut untuk memerangi Golongnan Putih (Golput). “Laksanakan kewajiban kita. Segera pulang sampaikan ke teman-teman.

Serukan jangan golput, karena kita menentukan nasib bangsa,” ujarnya Wagub kembali menuturkan, melalui kegiatan ini tidak mungkin mejangkau seluruh pemilih pemula. Makanya yang hadir ini ditekankan agar bisa menyampaikan ke teman-temannya yang lain.

“Saya ingin mengajak tidak hanya pemilih pemula juga seluruh warga Kalbar gunakan hak dan kewajiban yang sudah diatur undangundang. Jangan sampai golput,” ujarnya tegas.

Ditambahkannya, bangsa Indonesia sudah masuk ke dalam negara-negara maju yang tergolong ke dalam G-20.

Jika 2014 ini bisa melaksanakan Pemilu dengan sukses.

Maka akan melahirkan suatu pemerintah yang efektif.

“Bangsa kita akan maju dan masuk dalam lima besar negara maju di dunia.

Jangan sampai ada warga negara kita yang tidak mau mengambil bagian dalam menuju bangsa kita yang maju. Bayangkan kalau pre-

siden kita terpilih hanya 20 persen warga negara kita yang punya hak pilih. Presiden itu kesulitan legitimasinya,” ujar Wagub.

Orang nomor dua di Kalbar itu menambahkan, menyalurkan suara tidak bedanya mempertahakan merah putih di hadapan penjajah. Jadi, bukan sekedar melangkah menuju TPS, coblos dan selesai. Tetapi melahirka suaru pemerintah yang efektif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar mencatat angka pemilih pemula tahun 2014 di Kalbar cukup signifikan, yaitu mencapai 30 persen dari Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah 3.477.240 atau sekitar 1 juta jiwa. (Slt)

Bagaikan Mata Parang

Hukum di Kalbar, Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas Borneo Tribune, Pontianak Berbagai Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kalimantan Barat yang terdiri dari LSM Geram, Serikat Buruh dan Pekerja Kalbar, Geshindo, Aliansi Indonesia, LN3 Kalbar, Lembaga Pengawas dan Pemantau Pendidikan Indonesia, HPMK, LSM Suara Rakyat Kalbar dan Lembaga Pengawas dan Pemantau Kebijakan Publik Kalbar (LPPKP) mengelar aksi demo dengan mendatangi kantor Kejaksaan yang terletak di jalan Subarkah, Pontianak.

Dalam aksi demonya, para LSM ini memprotes kenerja

aparat dalam menangangi dan penegakan proses dugaan pelanggaran, khususnya proses pada kasus penyeludupan gula yang dimelibatkan salah satu pengusahan Pontianak, Asia atau nama lengkapnya The Iu Sia. Demikikian hal ini di tuturkan korlap demo, Muhajir kepada awak media saat ditemui saat demo masing berlangsung, Selasa (18/3). ”Setelah memperhatikan perkembangan hukum di Kalbar, kami mengambil sample kasus penyeludupan gula ilegal dan pemalsuan karung dengan tersangka The Iu Sia. Kami menilai bahwa kasus tersebut layak

kami jadikan barometer (ukuran) bagi kredibilitas (kepercayaan) kami terhadap penegak hukum terutama pihak Polda Kalbar dan Kejati mengigat tersangka The Iu Sia ini adalah orang besar di Kalbar ini,” ujar Muhajirm Untuk itu lanjut Muhajir, pihaknya akan mengambil sikap dalam menyoroti lemahnya penangganan tindakan yang dilakukan Apara penegak humuk Kalbar. ”Kami menganggap penegakan hukum di Kalbar , masih seperti mata parang.

Tajam dibawah dan tumpul di atas,”ujarnya.

Tersangka Asia, kata

Siap 24 Jam Dihubungi Borneo Tribune, Kubu Raya Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XII Tanjungpura Kolonel Arm I Ketut Sumerta mengatakan akan siap 24 jam untuk dihubungi bila ada konfirmasi mengenai Tupoksi Kodam XII Tanjungpura. “HP saya 24 jam siap dihubungi, apabila ada hal yang perlu dikonfirmasi mengenai pemberitaan,” kata Kolonel Arm I Ketut Sumerta, Senin (17/3), dalam acara Pengantar tugas Kapendam XII Tanjungpura dari Kolonel Inf Desius, SE kepada Kolonel Arm I Ketut Sumerta, S.IP, MM di kantor Penerangan Kodam XII Tanjungpura.

Dalam 1 x 24 jam, Kapendam siap untuk dihubungi baik bagi anggota Pendam maupun untuk rekan-rekan Wartawan, demi kebaikan dalam rangka menyebarkan informasi yang baik, benar dan dapat dipercaya kebenarannya.

Dikatakannya, sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/52/II/2014 tanggal 14

Februari 2014, tentang pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru dilingkungan Angkatan Darat, dan sesuai Surat Perintah Pangdam XII/ Tpr Nomor Sprin/223/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang ditempatkan dalam jabatan baru dilingkungan Kodam XII/Tpr menjadi Kepala Penerangan Kodam XII/ Tpr, semula menjabat Kababinmenvetcad Kodam XII/Tpr. Kapendam juga menyampaikan selamat menjalankan Tugas ditempat yang baru, untuk Kolonel Inf Desius beserta Ibu, dan ucapan terimakasih kepada awak media yang telah hadir pada acara pengantar tugas yang dilaksanakan di Pendam XII/Tpr. Usai acara, beberapa awak media menanyakan tentang penangkapan gula ilegal yang dilakukan oleh Satgas Yonif 143/TWEJ, Kapendam XII/Tpr membenarkan adanya penangkapan yang berusaha menyelundupkan gula

Christiandy Sanjaya

Kependam XII Tanjungpura Kolonel Arm I Ketut Sumerta menyerahkan plakat kepada mantan Kapendam Kolonel Inf Desius dalam acara Pengantar Tugas Kapendam.

FOTO Andika Lay/Borneo Tribune

ilegal dan bahkan adanya perdagangan manusia yang tepatnya tanggal 16 Maret 2014.

“Satgas Yonif 143/TWEJ dapat menggagalkan 1 unit Mobil Luxio warna Silver metalic dengan Nopol KB 1841 DB yang dikemudikan berinisial KM (35) warga Balai Karangan II, dengan membawa Gula sebanyak 1000 Kg tanpa dilengkapi

surat dan dokumen resmi,” jelasnya.

Dijelaskannya, kejadian pada tanggal 16 Maret 2014 juga telah terjadi adanya perdagangan manusia, yang dapat digagalkan oleh Serda Agus, Satgas Pamtas tepatnya di pos Kotis di Jalan Lintas Malindo yaitu 1 unit Mobil Luxio warna Putih dengan Nopol. KB 1729 HP yang dikemudikan berinisial

Sr (44) warga Dusun Entikong, dengan membawa penumpang sebanyak 10 orang yang diduga akan dijadikan TKI tanpa dilengkapi surat dan dokumen resmi, 4 orang berasal dari warga Jawa Barat, 3 orang dari Jawa Tengah dan 3 orang dari Jawa Timur. “Untuk barang bukti, sudah kita serahkan kepihak yang berwenang,” ujar Kapendam. (Lay).

Muhajirin dengan kekuatan sebagai pengusahan besar, tidak dapat dipungkiri memiliki peran besar terhadap penerapan hukum atas dirinya. “Penegakan hukum yang lambat dan penangguhan penahanan yang. Dilakukan Polda Kalbar jelas telah mencederai rasa keadilan bagi masyarakat Kalbar. Sementara untuk kasus bagi orang kecil bagaikan pedang tajam menebas dengan garannya,” ujarnya.

Muhajir memaparkan, kasus The Iu Sia dimulai dari 4 Oktober 2013 dengan diamankannya gula ilegal di Swalayan Citra Siantan. Kemudian kasus berlanjut pada 8 Oktober 2013 dengan PT IGN melaporkan pemalsuan karena telah merugikan negara. Pada tanggal 2 Desember tersangka ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalbar. Baru pada 8 Maret 2014 tersangka penyeludupan, Asia resmi ditahan oleh Polda Kalbar Namun, dua hari kemudian tersangka sudah dibebaskan oleh Polda Kalbar, dengan alasan penangguhan.

“Padahal alat bukti tindak pelanggaran tersangkan Asia sudah jelas dan lengkap. Lalu mengapa tidak segera naik persidangan ? Hal seperti ini menjadi pertanyaan besarbagi kita, ada apa dengan aparat penegak hukum kita ? Sementara untuk kasus pelanggaran yangdilakukan orang kecil aparat bagaikan macan kelaparan,”ungkap Muhajir.

Korlap demo ini juga menilain ada indikasi kuat kasus tersangka penyeludupan gula ini aka di SP3-kan (Surat Penghentian Penyelidikan). “ Dan tentu bila hal ini dilakukan akan menjadi malapetaka hukum di negeri kita ini. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menegakkan hukum walau langin akan runtuh, dan kami siap untuk memperjuangkannya,”

TVS Pontianak

: 0812 5626 3889

TVS Ketapang

: 0852 4945 5790

TVS Pinoh

: 0813 4557 8321

TVS Merdeka JAYA Motor PTK : 0812 5666 3269

TVS Rasau

: 0857 8722 8838

TVS Sintang

: 0565 2025524

TVS Putussibau

: 0821 5125 9567

TVS Tepuai

TVS Singkawang

: 0857 5069 6740

TVS BM Sintang

: 0852 5260 1948

TVS Anugrah Sekadau

: 0813 4540 2238

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS

: 0813 4528 6562

ujarnya tegas.

Muhajir kembali menegaskan penegakan hukum bagi tersangka dalam kasus ini harus terus di perjuangkan bersama. Dan apa bila ada keinginan untuk mengSP3-kan kasus ini maka hal ini dapat kita himbau agar kasus ini dapat dijadikan sebagai Publik Endemik ( musuh bersama) . Karena perbuatan tersangka sebagai pemasuk 70 persen gula di Kalbar. Dengan gula Ilegal tersebut telah meracuni rakyat Kalbar dan memang gula-gula tersebut tidak layak kosumsi. ”Dengan mengkosumsi gula ini, menyebabkan Kalbar menempati nomor 1 di Indonesia. Dimana warganya terserang menderita penyakit Diabetes terbanyak. Tidak hanya itu negara juga di rugikan hingga ratusan Milyar akibat perbuatan penyeludupan gula ilegal tersebut,”ujarnya.

Muhajir dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh masyarakat Kalbar untuk tetap mengawasi dan mengawal proses hukum kasus tersebut, agar nantinya dapat dijadikan contoh bahwa hukum benar-benar selalu di tegakkan oleh aparat penegak hukum. Kepada Kajati Kalbar juga diharapkan untuk benar-benar menanggani proses hukum kasus ini. Dan segera melakukan penahanan terhadap tersangka. ”Sementara itu, kami yang tergabung dalam kualisi LSM akan mengawal kasus ini hingga ke Meja Hijau dengan cara menyebarkan pamlet, memasang spanduk, melakukan aksi demo seperti yang kami lakukan di Kajati Kalbar, tuerus ke Bundaran Untan, Bundaran HI Jakarta, ke Wisman Nusantara Jakarta, Istana Presiden RI dan kami terus melakukan upaya-upaya hukum lainnya,”pungkas Muhajir. (Slt)

CMYK

Borneo Tribune, Pontianak Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Christiandy Sanjaya menga-

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Rabu, 19 Maret 2014

5

Lanud Supadio akan Jadi Tipe A Borneo Tribune, Kubu Raya Kepala Staf TNI AU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia kembali melakukan kunjungan kerja ke Lanud Supadio sekaligus peninjauan langsung terhadap kesiapan pangkalan udara tersebut yang akan segera dinaikkan statusnya menjadi tipe A. ”Saya ingin melihat lang-

sung sejauh mana kesiapan Lanud Supadio untuk menerima kedatangan skadron pesawat tanpa awak yang akan segera ditempatkan disini, April nanti,” kata Ida Bagus saat melakukan kunjungan kerja di Lanud Supadio.

Menurutnya, dengan penempatan pesawat tanpa awak tersebut di Lanud Supadio, maka secara otomatis status lanud

tersebut naik menjadi tipe A. “Makanya saya melihat langsung bagaimana kesiapa infrastruktur pendukungnya sekaligus kesiapan personilnya,” katanya.

Dia menambahkan, dalam renstra kerja TNI AU, pangkalan operasi Lanud Supadio sudah disiapkan untuk menjadi tipe A. Dengan demikian, nantinya pangkalan ter-

sebut akan dipimpin oleh perwira TNI AU bintang satu. “Dengan peningkatan status pangkalan operasi Lanud Supadio tersebut nantinya juga akan diikuti dengan upaya peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Dengan dimilikinya pesawat tanpa awak, maka akan dengan mudah memantau atau memfoto si-

tuasi di kawasan perbatasan tanpa terdeteksi oleh lawan dan bisa digunakan pada malam dan siang hari,” kata Ida Bagus.

Pria dengan empat bintang di pundaknya itu juga menjelaskan, banyak keuntungan yang bisa didapat dari pesawat tanpa awak, misalnya bisa memantau atau terbang tanpa diketahui oleh

sasarannya karena memiliki peredam suara mesin.

Pesawat tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk pemantauan aktivitas ilegal, kata dia, di antaranya pengawasan ilegal logging atau penebangan hutan secara liar dan pencurian ikan di kawasan alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Tidak hanya peningkatan

Alutsista di Lanud Supadio yang akan ditingkatkan, dalam waktu dekat rencana pembangunan stasiun radar yang akan ditempatkan di Bengkayang juga akan direalisasikan. “Stasiun radar itu juga sudah masuk dalam program kerja TNI AU dan dalam waktu dekat juga akan kita realisasikan,” katanya. (Adex)

Sektor Pertanian tetap Menjadi Prioritas Borneo Tribune, Mempawah Bupati Pontianak, Ria Norsan, mengatakan pembangunan sektor pertanian masih menjadi prioritas, karena wilayah Kabupaten Pontianak masih sebagian besar diperuntukan dibidang pertanian.

“Hal ini dapat dilhat dari kontribusi Produk Domentik Regional Bruto sektor pertanian pada tahun 2012 sektor pertanian masih sangat dominan yaitu 27,24 persen,” kata Ria Norsan, saat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Pontianak 2015, di aula Kantor Bupati Pontianak, Selasa (18/3), kemarin.

Lanjutnya lagi, upaya revitalisasi pertanian perlu ditingkatkan dan dikembangkan, tidak hanya aspek produksi tetapi juga kualitas produksi dan Ria Norsan daya tarik produksi dipasaran.

“Kita berharap revitalisasi pertanian tidak hanya mampu meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.

Sedangkan dibidang infrastruktur, Ria Norsan, menjelaskan khususnya akses transportasi, akan dapat menunjang peningkatan pertumbuhan produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat dan sekaligus membuka keterisolasian daerah. Sehingga sektor pembangunan transportasi jalan merupakan masalah yang utama yang mendapat prioritas dalam memacu percepatan pembangunan.

“Sehubungan dengan itu, Pemda Kabupaten Pontianak memandang permasalahan sarana transportasi merupakan masalah yang utama mendapat prioritas pembangunan. Maka setiap tahun pemerintah Kabupaten Pontianak selalu berusaha mengatasi masalah akses transportasi ini melalui kegiatan pembangunan jalan, peningkatan dan rehabilitasi jalan serta jembatan,” katanya. (JoE).

Juara Tim Persatuan Sepakbola Wajok Hulu (PSWH) berhasil menjuarai Piala Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria.

Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune

Tim PSWH Juara Piala Partai Golkar Borneo Tribune, Mempawah Disaksikan ribuan penonton, Tim Persatuan Sepak Bola Wajok Hulu (PSWH) berhasil menjadi champion pada kejuaraan sepak bola merebut Piala Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak,

Rahmad Satria, setelah mengalah Tim Sepak Bola Campur-Campur Siantan dengan skor 2-1, Senin sore (17/3), kemarin, di Lapangan Sepak Bola Rama Sakti, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan.

Pertandingan yang

dihadiri ribuan penonton, juga dihadiri langsung Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria. Berlangsung seru dan menarik, babak pertama masingmasing tim saling melancarkan serangan. Dimana

Kubu Raya Tidak Memiliki Fisilitas Olahraga Pendukung Atlet Borneo Tribune, Kubu Raya Keberhasilan para atlet yang membawa nama harum daerah Kubu Raya tidak terlepas dari dukungan pemerintah kabupaten yang juga mendukung secara penuh mengenai perjuangan-perjuangan para atlet yang membawa nama daerahnya itu sendiri.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) wilayah Kabupaten Kubu Raya yang menaungi para atlet daerah tersebut saat ini sedang menseriusi keberadaan atlet yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dari pemerintah. “keseriusan yang

saat ini sedang KONI lakukan salah satunya meningkatkan anggaran disetiap cabang olahraga yang pada periode ini meningkat jumlah anggarannya dari periode sebelumnya,” terang Wakil Ketua Satu KONI Kubu Raya, Randy Suzaini.

Ia menerangkan meningkatnya jumlah anggaran dua kali lipat dari sebelumnya tersebut di fokuskan pada cabang-cabang olahraga andalan yang telah banyak menyabet gelar dan mengharumkan nama Kubu Raya walaupun mengenai fasilitas saat ini untuk tiaptiap cabang olahraga belum-

lah ada dan masih tahap perencanaan. “kita akui untuk sarana dan prasarana para atlet saat ini belumlah ada untuk di Kubu Raya dan saat ini para atlet di Kubu Raya masih menumpang fasilitas olahraga di Kota Pontianak,” ungkapnya.

Randy yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Kubu Raya tersebut juga menerangkan, kurangnya perhatian pemerintah terhadap fisilitas-fasilitas atlet yang saat ini belum mempuni sangat di idam-idamkan oleh para pejuang olahraga Kubu Raya. “Kita sangat berharap perhatian pemerintah Kubu

Raya, untuk memperhatikan fasilitas-fasilitas atlet yang saat ini belumlah ada di Kabupaten Kubu Raya, karena keberhasilan para atlet yang ada pastinya mengharumkan nama kabupaten termuda di Kalbar saat ini,” ujarnya.

Walaupun dengan keterbatasan yang ada, menurutnya para atlet Kubu Raya tetap memiliki semangat juang untuk mengharumkan nama Kubu Raya dikancah provinsi maupun nasional. “Saat ini kita sedang mempersiapkan skuad Kubu Raya untuk menghadapi Porprov XI yang akan diadakan bulan Juni

mendatang, untuk cabangcabang olahraga yang sangat berpotensial dan telah menampakan prestasi-prestasinya seperti cabang tinju, silat dan renang menjadi fokus KKR,” tuturnya. ”Untuk cabang-cabang olahraga lainnya tetap menjadi perhatian kita, dan kita tetap memberikan harapan untuk cabang-cabang olahraga lainnya di Kubu Raya untuk menorehkan prestasi-prestasi yang belum terlukiskan, karena semua peluang bisa tetap diraih dengan kesungguhan dan tekad yang kuat,” ungkapnya. (Adex)

skor babak pertama berakhir seri 1-1.

Dibabak kedua Tim PSWH berinisiatif melakukan serangan dijantung pertahanan Tim CampurCampur Siantan. Serangan yang dibangun Tim PSWH, akhirnya menambah gol sehingga skor bertambah 2-1 untuk tim PSWH. Sampai peluit panjang ditiup wasit, skor 2-1 untuk kemenangan Tim PSWH tidak berubah.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, yang juga melaksanakan kampanye perdana Pileg di Dapil I Kecamatan Segedong dan Siantan, mengatakan siap mendukung kemajuan pembangunan di Desa Wajok Hulu. Baik dibidang olahraga, pembangunan infrastruktur, dan sektor lainnya.

“Pembinaan diseluruh cabang olah raga harus terus ditingkatkan, sehingga lahir atlet-atlet berbakat dan berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kabupaten

Pontianak. Melalui kejuaraan ini, kita berharap muncul pemain-pemain sepak bola handal kedepannya. Bahkan saya berjanji, jika Golkar menang kita akan melaksanakan pertandingan sepak bola setiap tahun di Desa Wajok Hulu. Bahkan siap membangun Desa Wajok Hulu disegala bidang,” kata Rahmad.

Selain itu, Rahmad, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pertandingan sepak bola meperebutkan Piala Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, bisa berlangsung, tertib, aman dan lancar sampai partai final dilaksanakan.

“Insyah Allah, jika Partai Golkar menang saya siap membantu memperjuangan aspirasi warga Desa Wajok Hulu.

Terutama dibidang pembangunan infrastruktur jalan, sehingga akses transportasi masyarakat perdesaan semakin bagus dan perekonomian masyarakat meningkat,” katanya.

(JoE).

Bengkayang Borneo Tribune

Rabu, 19 Maret 2014

Borneo Tribune, Singkawang KPU Kota Singkawang sudah menetapkan jadwal kampanye rapat umum Parpol dan Caleg sejak Minggu, 16 Maret sampai 5 April 2014 mendatang.

Disamping itu, KPU selaku pihak penyelenggara juga sudah mengingatkan kepada peserta pemilu, baik itu parpol maupun caleg yang akan melakukan kampanye haruslah mengantongi izin berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian. “Meskipun itu ranahnya AKBP A. Widihandoko dikepolisian, namun kita selaku pihak penyelenggara juga harus mengingatkan,” ujar Ketua KPU Kota Singkawang, Ramdan.

Ditempat terpisah, Kapolres Singkawang AKBP A. Widihandoko menyebutkan, jika pengajuan STTP Kampanye itu tidak hanya untuk kampanye rapat umum, namun juga berlaku untuk kampanye dialogis. ”Sebenarnya dalam kampanye dialogis di rumah warga pun harus melapor agar mendapatkan izin, baik itu dari kepolisian maupun dari pemilik rumah,” tegas Kapolres.

Untuk kampanye dialogis sendiri, Polres Singkawang mencatat sudah ada 12 baik itu parpol dan caleg yang memberikan surat pemberitahuan.

Widihandoko menjelaskan, isi dari STTP yang diajukan itu yaitu, nama Caleg, Partai, penanggungjawab, bentuk kampanye, waktu dan tanggal kampanye, lokasi dan tempat kampanye.

Selain itu, disebutkan juga pemandu acaranya, identitas juru kampanye. Kemudian perkiraan jumlah peserta, perkiraan jumlah jenis kendaraan angkutan yang dipakai, titik kumpul di mana, rute keberangkatan, serta rute kembali, dan alat peraga yang digunakan. ”DPP punya kewenangan untuk melaporkan tim kampanye, bahkan sampai ke tingkat pusat karena itu berjenjang. Bahkan juga untuk tim kampanye di tingkat kabupaten,” jelasnya.

Dalam pengajuan ini, sambungnya, dilampirkan jadwal dari KPU, SK penunjukkan sebagai tim kampanye, berjenjang, rincian penggunaan kendaraan, jumlah massa dan rute yang akan dilalui, susunan acara, izin lokasi, kemudian izin dari pemerintah apabila menggunakan fasilitas umum.

Widihandoko menegaskan, jika polisi bisa mengambil tindakan jika memang terjadinya penyimpangan STTP. Tindakan itu dilakukan tak hanya pada parpol yang tidak melapor, tapi juga yang melaporkan STTP. “Dengan catatan, kalau kampanye itu sudah menggangu keamanan,” ujarnya.

Namun, polisi tidak langsung menghentikan begitu saja. Tetapi melalui mekanisme, seperti memberikan peringatan secara tertulis. Selanjutnya, menghentikan kampanye di tempat kegiatan dan meminta pertanggungjawaban penyelenggara kampanye. “Apabila mengganggu keamanan yang bisa berpotensi meluas, maka kampanye dapat dihentikan dan mengambil langkah sesuai prosedur,” tegasnya. (RH)

Layani Kafilah MTQ

Bengkayang Programkan Orang Tua Asuh Borneo Tribune, Bengkayang Pemerintah Kabupaten Bengkayang menerapkan pola bapak asuh bagi kafilah kafilah dari Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat yang mengikuti MTQ ke 25 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dipusatkan di Kabupaten Bengkayang.

Sejumlah dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditetapkan menjadi bapak asuh.

Bapak asuh ini fungsinya untuk menangani penginapan, transfortasi serta komsumsi.

Sesuai daftar yang dirilis panitia MTQ, Dinas Kumindag menjadi bapak asuh kafilah Kota Singkawang, Dinas Pendidikan kafilah Kabupaten Sintang, Bapeda sebagai bapak asuh kafilah Kapuas Hulu, BPBD sebagai kafilah Kabupaten Sanggau.

Dinas Sosnakertrans untuk Kafilah Sekadau, Pengelola Perbatasan untuk kafilah Kabupaten Landak, Dinas Kesehatan untuk kafilah Kubu Raya, Dinas Kelautan dan Perikanan untuk kafilah Kabupaten Pontianak, Dinas ESDM untuk kafilah Ketapang, Badan PMPDPPKB kafilah Kayong Utara, Dinas Pertanian untuk Kafilah Sambas, Badan PKAD menangani kafilah Kabupaten Melawi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk kafilah Bengkayang, sedangkan kafila kota Pontianak diasuh oleh PMPPT. Sejumlah dinas yang diutnjukan menjadi bapak asuh diketahui telah menyiapkan sarana yang dibutuhkan.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan misalnya telah menyiapkan dua buah ruko berlantai dua tingkat yang terlak di Jalan Sanggau Ledo, Sebopet.

Dinas Sosnakertran juga telah menyiapkan dua buah ruko depan Cafe Crown. Ada enam WC dengan kondisi ari dan listrik yang lancar. ESDM juga telah menyiapkan dua ruko tiga lantai, jalan Sanggau Ledo. ”Selain penginapan, kami juga menyiapkan kendaraan untuk para kafilah,” kata Supriadi, Kepala Dinas Sosnakertrans Kabupaten Bengkayang (Mu).

Bupati Minta Warga Menjadi Provokator Pendidikan Borneo Tribune, Bengkayang Rendahnya angka Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kabupaten Bengkayang membuat Bupati meminta kepada seluruh warganya untuk menjadi provokator di bidang pendidikan. ”Provokator yang saya

maksudkan adalah menjadi penggerak untuk memajukan dunia pendidikan,” demikian dijelaskan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot.

Bupati meminta seluruh warga untuk mendorong anak anak usia sekolah un-

tuk sekolah. Sampai saat ini masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah dan putus sekolah. Angka tidak sekolah dan putus sekolah itu menjadi salah satu penyumbang rendahnya IPM. ”Untuk memajukan pendi-

dikan itu, Pemerintah telah memprogramkan berbagai kegiatan untuk pendidikan.

Tidak kurang 20 persen untuk pendidikan. Semua program itu harus kita dukugn,” katanya.

Kata Bupati, tidak ada alasan bagi anak anak tidak

sekolah karena biaya, karena biaya sebagian besar telah ditanggung oleh Pemerintah. ”Semua program pendidikan itu akan berjalan dengan baik, apabila warga tidak memberikan dukungan,” katanya. (Mu).

PU Fraksi DPRD Terhadap Raperda APBD TA 2014 Borneo Tribune, Singkawang Sebanyak enam fraksi DPRD menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang TA 2014, di Ruang Utama DPRD Singkawang, Selasa (18/3).

Pada prinsipnya, banyak yang harus menjadi perhatian bagi Walikota Singkawang terhadap Raperda APBD 2014 yang disampaikan itu.

Seperti yang disampaikan Fraksi Aksena melalui juru bicaranya, Alnizam, mengharapkan kepada Pemerintah Kota Singkawang bahwa mulai 1 Januari 2014, penanganan tentang Pajak Bumi dan Bangunan sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Karena itu, dia meminta penanganan terhadap PBB itu menjadi perhatian khusus Pemkot Singkawang karena merupakan salah satu sumber potensi PAD. “Untuk tahun 2014, berapa target PAD dari sektor PBB ini? Sampai bulan Maret ini bagaimana progres pelayanan dan pendapatan yang sudah didapat dari PBB,” tanya Alnizam.

Nizam juga meminta agar Raperda tentang APBD 2014 ini dilampiri dengan Perwako tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang 2014. Kemudian, tentang rencana Pemkot untuk melakukan penyertaan modal pada PT Jazkrida, Fraksi Aksena meminta agar dipertimbangkan kembali karena belum ditetapkan dalam Perda tersendiri tentang penyertaan modal.

Disamping itu, Nizam juga meminta agar insentif Ketua RT ditambah, agar kinerja Ketua RT sebagai ujung tombak Pemerintahan bisa lebih baik dalam melayani masyarakat. Fraksi Aksena juga meminta penjelasan jumlah program kegiatan yang putus kontrak dan berapa anggaran yang dikembalikan ke kas daerah dari kegiatan yang tidak tuntas pelaksanaannya.

Fraksi Demokrat, yang disampaikan Tambok Pardede, melihat struktur RAPBD 2014, pertama, pendapatan daerah sebesar Rp 705,091 Milyar dan Belanja Daerah sebesar Rp 725,477 Milyar. Secara umum, kata Tambok, rencana pendapatan daerah 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013. Namun rencana peningkatan pendapatan daerah tidaklah kalah meningkatnya dengan rencana belanja daerah. Namun, kita tidak boleh puas dengan

“

Untuk tahun 2014, berapa target PAD dari sektor PBB ini? Sampai bulan Maret ini bagaimana progres pelayanan dan pendapatan yang sudah didapat dari PBB

“

Pengajuan STTP Berlaku untuk Kampanye Rapat Umum dan Dialogis

6

adanya peningkatan pendapatan daerah dalam RAPBD TA 2014, sebab pendapatan daerah sebenarnya masih bisa ditingkatkan dengan intensifikasi dan eksensifikasi sektor-sektor potensial pada sektor PAD sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang.

Oleh sebab itu, Fraksi Demokrat mengharapkan agar struktur APBD Kota Singkawang mengikuti anjuran Pemerintahan Pusat yaitu dimana belanja tidak langsung dan belanja pegawai tidak lebih dari 50 persen dari APBD dan mengutamakan urusan-urusan wajib pemerintah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan

mengutamakan sektor kesehatan dan pendidikan yang menyentuh langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Fraksi Indonesia Baru, yang disampaikan Zulwin mengatakan, Walikota dalam menyampaikan Raperda APBD TA 2014 menyebutkan bahwa keterlambatan penyampaian Raperda APBD karena bukan unsur kesengajaan tetapi dikarenakan demi mendalami program kegiatan yang disusun SKPD untuk disesuaikan dengan visi misi Walikota. Menurut hemat Fraksi kami, adalah hanya untuk pembenaran diri saja karena penyusunan program-program oleh SKPD adalah kegiatan tahunan. Untuk itu, Zulwin meminta agar Badan Anggaran DPRD Kota Singkawang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat menyelesaikan pembahasannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Singkawang, mengingat penyampaian Raperda APBD TA 2014 sudah sangat terlambat.

Fraksi PDI-P, melalui juru bicaranya, Rusdi mengatakan, bahwa proses penyampaian RAPBD TA 2014 sangat terlambat dan ini merupakan hal yang khas bagi

Pemkot Singkawang padahal kita juga semua tahu bahwa penyusunan RAPBD merupakan pekerjaan rutin tahunan. Disamping itu, fraksi PDI-P sangat memahami alasan Walikota dalam menyusun RAPBD perlu lebih mendalami program kegiatan dengan menyesuaikan visi misi Walikota yang tertuang dalam RPJMD, namun apakah itu harus mengabaikan kepentingan masyarakat sehingga tertunda 4 bulan.

Fraksi Gerhana, melalui juru bicara, Tasman mengatakan, dengan alasan apapun semua tahu, rumput di halaman depan pun tahu bahwa penyampaian nota pengantar Walikota Singkawang tentang Raperda APBD TA 2014 sudah sangat-sangat terlambat.

Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya dr. H. Sumardi, meminta agar pembahasan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, apabila RAPBD 2014 sudah ditetapkan agar segera dilaksanakan program kegiatan sehingga perubahan APBD 2014 tidak mengalami keterlambatan dan tidak berpengaruh terhadap penyampaian APBD TA 2015. (RH)

Sales Sembako Cari Sampingan Jual Togel

Penjual Togel Berikut Barang Bukti Yang Diamankan Sat Reskrim Polres Singkawang / Foto Rudi Borneo Tribune

Borneo Tribune, Singkawang Lim Wui Su alias Wui Su (30), warga Jalan Kaliasin Dalam, Kecamatan Singkawang Selatan, Senin (17/3) sekitar pukul 15.30 wib, diringkus satuan Reskrim Polres Singkawang.

Pria yang mengaku bekerja sebagai sales sembako itu ditangkap, saat dirinya sedang merekap nomor togel di

rumah abangnya, yang beralamat di Jalan Tanjung Batu Harapan, Kecamatan Singkawang Selatan.

Kapolres Singkawang, AKBP A. Widihandoko melalui Kasat Reskrim AKP Bermawis mengatakan, jika penangkapan itu, sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat. “Setelah dilaku-

kan penyelidikan, ternyata informasi itu benar, kita menemukan Wui Su sedang merekap nomor togel di rumahnya,” ujar Bermawis.

Tak hanya Wui Su, kata Bermawis, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 3.165.000, dua buah HP, Kalkulator, bolpoin dan

buku rekapan. “Dua buah HP yang diamankan itu, digunakan pelaku untuk menerima pesanan nomor togel dari pelanggan,” jelas Bermawis.

Atas perbuatannya, tegas Bermawis, pelaku bakal dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara Wui Su, dihadapan wartawan meng-

akui baru 4 bulan melakoni bisnis itu. “Lumayanlah untuk tambah-tambah penghasilan,” ujarnya.

Karena, kalau hanya mengharapkan gaji sales sembako, hanya mendapatkan Rp 900 ribu perbulan.

“Itu masih di bawah upah kerja saya, sedangkan jual togel bisa mendapat Rp 300 ribu perhari,” katanya. (RH)

Landak-Sanggau

Rabu, 19 Maret 2014

Borneo T Tribune

7

Atensi Kapolri

Kampanye Tidak Boleh Pakai Mobil Bak Terbuka “

AKP Anjar Yogota Widodo, A.Md Kasat Lantas Polres Landak

Foto Endang K/ Borneo Tribune

Wacana Pembukaan Imigrasi Sintang

Ari: Pasti Akan Lebih Maju

Borneo Tribune, Sanggau DINILAI strategis bagi perkembangan daerah, Imigrasi telah mewacanakan untuk pembentukan Imigrasi di perbatasan Sintang-Malaysia. Hal itu akan dilakukan dalam upaya memaksimalkan peran perbatasan di Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Imigrasi Sanggau, Ari Tri M ketika ditemui Selasa (18/3) pagi kemarin mengatakan bahwa seperti halnya di daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang saat ini sudah terdapat kantor Imigrasi sendiri yang sebelumnya masih dalam lingkup Imigrasi Sanggau.

Sehingga dengan dibukanya Imigrasi di Badau Kapuas Hulu, perbatasan disana akan lebih maju. “Dulu Kapuas Hulu gabung dengan lingkup kita di Sanggau.

Makanya sekarang mereka sudah ada Tempat Pemeriksaan TKI. Karena Kapuas Hulu sudah ada imigrasi sendiri maka Imigrasi Sanggau hanya mencakup empat wilayah yakni Sanggau, Sintang, Sekadau, dan Melawi.

Kalau dulu kan lima wilayah termasuk Kapuas Hulu,” ujarnya.

Selain Kapuas Hulu, potensi yang sangat baik juga di Sintang. Tiga daerah di Sintang seperti Jasa, Nanga

Bayan dan Semareh memiliki posisi strategis dengan perbatasan Malaysia secara langsung. Peluang tersebut yang bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kalbar. ”Kalau Sintang buka imigrasi akan maju. Sintang itu ada tiga daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia yakni Jasa, Nanga Bayan dan Semareh. Kalau aktif akan lebih baik. Potensi batas di Sintang jauh lebih besar. Apalagi mereka sudah punya bandara, jadi penerbangan bisa internasional,” jelasnya.

Ari menjelaskan bahwa pembukaan Imigras di Sintang sudah diwacanakan.

Sementara itu dalam pembukaan perbatasan melalui tiga daerah yang disebutkan diatas merupakan kewenangan dari Pemda setempat dan BNPP. Karena pihak Imigrasi lebih kepada tupoksinya saja dalam pembukaan Imirasi disana. ”Saya punya wacana kesana. Pembukaan ini tergantung lembaga pengelolaan perbatasan. Nanti pihak Pemda dan BNPP yang punya peran penting. Imigrasi tidak bisa berjalan sendiri,” pungkasnya. (rtn)

Borneo Tribune, Ngabang KAPOLRES Landak, AKBP Frans Tjahyono, melalui Kasat lantas Polres Landak, AKP Anjar Yogota Widodo, A.Md, Senin, (17/3), di kantornya meminta kepada setiap peserta kampanye dalam mobilisasi masa kampanye tidak dibenarkan menggunakan mobil bak terbuka. “ Kita sudah memerintahkan kepada anggota untuk memperingati agar

peserta kampenye tidak menggunakan mobil bak terbuka, seperti truk, dan pickup, karena akan beresiko tinggi. Peringatan dan larangan ini merupakan atensi Kapolri. Ini semua untuk keselamatan bersama, “ ucap Anjar.

Anjar memperingatkan bahwa mengangkut masa kampanye menggunakan kendaraan bak terbuka sangat berbahaya , dan beresi-

Larangan ini demi kepentingan dan keamanan kita bersama

”

ko tinggi. “Larangan ini demi kepentingan dan keamanan kita bersama,” tegasnya.

Bersamaan dengan ini, Anjar juga mengingatkan kepada pengguna kendaraan roda dua, baik pada saat kampanye maupun kegiatan sehari-hari, tetap menggunakan helm standar. “ Lengkapi kendaraan anda dengan surat-surat kendaraan, seperti STNK, SIM, lampu, kaca spion, rem, pastikan kendaraan dalam keadaan layak pakai, “ ingatnya.

Ia menambahkan, jadikan keamanan di jalan raya itu menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak dimiliki.

Hindari minuman keras, bila ngantuk segeralah istirahat di tempat yang aman. Berhati-hatilah menggunakan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil di musim hujan, karena jalan dimusim hujan itu kondisinya sangat licin, “ imbaunya. (Syah)

Polres Sanggau Segel Motor Bandong Muatan BBM Borneo Tribune, Sanggau MOTOR Bandong bermuatan bahan bakar minyak (BBM) seperti bensin, solar, minyak tanah dan oli milik Atiam (40) yang standby di tepi sungai di Jalan Pangsuma Kelurahan Beringin Kota Sanggau, Selasa (18/3) sekitar pukul 09.00 WIB di police line oleh Polres

Sanggau yang diduga menyimpan dan menjual BBM secara ilegal.

Amin (25), anak Atiam yang sehari-hari menjaga motor bandong tersebut mengatakan bahwa ia tidak tahu apa penyebab motor bandong milik ayahnya itu disegel oleh polisi. ”Polisi tadi datang kesini

dan menyegel motor bandong. Tiga orang berbaju preman datang langsung segel.

Belum jelas ditahan kenapa.

Katanya ada laporan dari warga, cuman kita tidak tahu apa laporan itu. Habis itu bilang suruh bapak ke kantor,” ujarnya ketika ditemui pukul 14.00 WIB. Amin mengaku tidak begi-

tu mengetahui kenapa usaha bapaknya itu disegel polisi. Padahal menurutnya, selama kurang lebih dua tahun ini tidak pernah ada masalah. ”Katanya ada warga yang lapor. Tadi juga diminta surat izin SITU SIUP-nya, sudah diberikan ke kantor polisi. Bapak sampai sekarang

POLICE LINE Motor Bandong bermuatan BBM yang telah di police line oleh Polres Sanggau, Selasa (18/3) pagi. Foto: Ratna Sari/Borneo Tribune.

belum pulang (dari Mapolres),” ungkapnya.

Amin yang ketika itu didampingi adiknya, Aqius (23) menjelaskan bahwa memang motor bandung tersebut dipakai untuk menyimpan BBM yang diambil dari SPBU untuk dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai kuota yang diberikan. Motor bandong tersebut pun sejak awal dibukanya usaha tersebut slalu stanby. ”Motor standby terus disini, tidak kemana-mana, orang datang ngambil, biasa untuk speed Sanggau-Meliau, Sanggau-Erna,” jelasnya.

Keduanya pun mengaku ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga motor bandung tersebut. BBM yang dijual kepada masyarakat itu dalam berbagai jenis diantaranya, seperti solar, minyak tanah, bensin, oli.

Amin pun mengungkapkan bahwa selama dua tahun lebih usaha ayahnya itu dibuka, baru kali ini disegel oleh polisi. “Selama dua tahun lebih, baru kali ini disegel,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Sanggau, M. Roni Mustafa ketika dikonfirmasi terkait hal ini mengaku tidak mengetahui perihal penyegelan tersebut. Ia pun mengaku belum mendapat laporan dari anak buahnya. ”Belum tahu. Nanti saya coba cek ke anggota. Nanti saya kabari,” ungkapnya.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan utuh dari pihak Polres Sanggau. (rtn)

800 Meter dari Kantor Camat

Dusun Ibul Sebangki Belum Disentuh Listrik

Borneo Tribune, Sebangki WARGA Dusun Ibul Desa Sebangki Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak, hingga kini belum mendapat akses layanan listrik.

Dusun yang berjarak 800 meter dari kantor Kecamatan Sebangki, dengan jumlah penduduk 135 kk juga belum memiliki infrastruktur kendaraan roda empat. Hanya ada infrastruktur rambat beton, yang dibangun program P2KP, sepanjang kurang lebih 1 km, hanya bisa dilewati sepeda motor. Untuk aktivitas keseharian memiliki keterbatasan, sebab lebar jalan hanya kurang lebih 80 cm, serta bila dua sepeda motor dengan arah yang berlawanan akan mengalami kesulitan saat berpapasan. Warga berharap agar ada tindak lanjutnya dari pembangunan jalan

P2KP ini supaya bisa dilewati kendaraan roda empat, dan lebih sangat mengharapkan agar mendapatkan layanan listrik.

Ketua RT 03 Dusun Ibul 1, Sariadi, kepada Borneo Tribune, Minggu, (16/3), di Dusun Ibul Desa Sebangki, mengatakan kesulitan yang dirasakan karena tidak mendapatkan layanan listrik sehingga ketika malam gelap gulita, dan tidak dapat menggerakan peralatan yang menggunakan power listrik.

Demikian juga minimnya infrastruktur sangat menyulitkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Sementara itu untuk pengolahan sawah juga mengalami kesulitan, sebab belum mendapatkan peralatan moderen seperti handtraktor. Menurutnya, kesulitan yang dirasakan warga Dusun Ibul sudah ti-

Warga Dusun Ibul 1, Desa Sebangki, menggelar pertemuan mengusulkan aliran listrik, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. FOTO Ya’ Syahdan /Borneo Tribune

dak cocok lagi dengan alam modern. Apalagi dihadapkan dengan kemajuaan jaman, pertumbuhan penduduk, serta kebutuhan hidup yang meningkat, membuat kesulitan yang dirasakan warga selama ini sangat pahit. “Kami meminta agar Pemerintah Kabupaten Landak, Provinsi Kalbar dan Pusat, dapat memberikan perhatian sebagaimana da-

erah lain yang telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah,“ harapnya.

Kesulitan yang sama juga disampaikan ketua Gapoktan Pada Elo, Dusun Ibul, Daeng Sahebe, melihat dan merasakankesulitan yang dialami selama ini supaya dapat ditanggapi Pemerintah, terutama untuk layanan listrik, jalan dan jembatan serta peralatan pertani-

an. “ Kami punya lahan sawah yang luas yang setiap tahun kami garap, tapi hanya menggunakan peralatan tradisional, jelas hasilnya tidak mencukupi, sementara kebutuhan semakin hari semakin meningkat seirama dengan perkembangan jaman. Kami minta agar Pemerintah dapat mengatasi kesulitan kami ini, “ pintanya. (Syah)

Sekadau Borneo Tribune

Rabu, 19 Maret 2014

8

Camat Belitang Hilir Paulus Misi menerima menerima Piala bergilir MTQ dari Bupati Sekadau, Simon Petrus usai pembukaan MTQ III kemarin.// foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

KPDT Bantu Perpustakaan Desa di Sekadau Borneo Tribune, Sekadau Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) memberikan peluang bagi setiap desa untuk mendapat bantuan pembangunan perpustakaan desa. Syaratnya, desa bersangkutan harus menyediakan lahan untuk pembangunan tersebut. Pengajuan dari masing-masing desa disampaikan lewat kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ke kemen-

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B(0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

terian.

“Kita hanya mengajukan saja. Nanti, yang memutuskan adalah kementerian, mereka yang menyeleksi,” ucap Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sekadau, JS Batus, Senin (17/ 3) disela-sela pembukaan MTQ. Sejauh ini, kata Batur, baru satu desa yang telah siap atau memiliki sertifikat hak milik

atas tanah yang akan menjadi lokasi pembanguna gedung perpustakaan desa. “Baru Desa Sungai Ayak I yang sudah siap lokasi. yang lain belum punya sertifikat,” jelas Batur.

Realisasi pembangunan perpustakaan desa akan dilaksanakan tahun 2015 mendatang. Mengingat masih ada waktu, Batur mengharapkan agar desa-desa di Kabupaten Sekadau segera menyiapkan

persyaratan, termasuk sertifikat tanah untuk selanjutnya diajukan ke kementerian.

“Mumpung masih ada waktu, kita minta desa siapkan lah.

Peluang sudah ada, sayang kalau tidak diusahakan. Siapa tahu dari sekian yang kita ajukan ada yang dikabulkan. Mungkin selesai Pemilu baru kita ajukan. Jadi, masih ada cukup waktu untuk mengurusi persyaratan,” tutup Batur(Mto).

JS. Batur. foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Fungsi Pengawasan DPRD Masih Lemah Borneo Tribune, Sekadau Dewan perwakilan rakyat memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi penganggaran (budgeting), legislasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut melekat pada diri setiap anggota DPR dan DPRD. Anggota maupun lembaga DPR dituntut dan sudah semestinya mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut dengan baik dan seimbang.

Wakil ketua pemekaran Kabupaten Sekadau, Paulus Lion menilai DPRD Kabupaten Sekadau sudah cukup baik dalam menjalankan fungsi anggaran dan fungsi legislasi. Namun, fungsi pengawasan oleh lembaga maupun para anggota DPRD Kabupaten Sekadau dinilai masih lemah.

Dapat terlihat dengan pasifnya para anggota DPRD dalam mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan, tentunya pembangunan

yang tidak tepat sasaran.

Lion mengatakan, pada prinsipnya program-program pembangunan oleh Pemkab Sekadau sudah baik dan relevan dengan perkembangan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Hanya saja, dalam pelaksanaan teknis di lapangan, tetap saja ada satu dua kekurangan-kekurangan terutama teknis.

Menurut Lion, kekurangan itu layak untuk monitoring, dievaluasi dan dikritisi agar tujuan pembangunan betul-betul tercapai, tepat sasaran dan bermanfaat.

“Contohnya, ada jalan yang baru selesai dibangun tapi dalam waktu satu bulan sudah rusak lagi. Tapi, DPRD Sekadau seolah diam saja seperti tidak mengetahuinya. Ini yang saya sebut fungsi pengawasan di DPRD Sekadau masih sangat lemah,” kata Paulus Lion belum lama ini.

Lion yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabu-

paten Sekadau mengatakan, anggota DPR tidak boleh terlibat secara langsung ataupun berdiri di belakang pembangunan fisik yang menggunakan uang Negara.

“Kalau anggota dewan saja terlibat langsung, dengan kata lain ikut mengerjakan pekerjaan fisik, bagaimana mungkin mereka bisa mengkritisi pembangunan. Hal ini mungkin yang membuat fungsi pengawasan DPRD Sekadau masih sangat lemah,” sebut Lion.

Mental para wakil rakyat, menurut Lion, tidak semestinya begitu. Anggota dewan sebagai penyambung lidah rakyat hanya boleh memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepadanya tanpa harus terjun langsung dalam pelaksanaan pembangunan itu.

“Untuk pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan, itu kan ada pihak ketiga atau kontraktor. De-

Dukcapil Siap Cetak e-KTP

Paulus Lion.

FOto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

wan hanya mengawasi saja dan memastikan pelaksanaan pembangunan itu berjalan baik dan bisa bermanfaat,” tambah Lion.

Menjelang pelaksanaan Pemilu legislatif, Lion mewanti-wanti agar masyarakat lebih selektif dalam memilih calon wakilnya di parlemen.

“Masyarakat silahkan memilih calon wakil yang dianggap mampu, cerdas, yang komitmen menampung dan mencari solusi dari aspirasi masyarakat,” tandas Lion. (Mto).

Sekda : Kita Persilahkan Proses Berjalan PNS Tersandung Kasus Hukum BorneoTribune, Sekadau Salah satu pegawai di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) Kabupaten Sekadau, STS sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sekadau 11 Maret lalu. Hingga kemarin, proses hukum terhadap yang bersangkutan terus berjalan.

Sekretaris daerah Kabupaten Sekadau, Yohanes Jhon ketika diminta pendapatnya

tentang kasus tersebut mempersilahkan aparat hukum untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

“Ini kan proses hukum, kita harus hormati. Biarkan aparat hukum bekerja. Yang jelas, prosesnya tetap harus professional,” kata Sekda saat diwawancarai disela-sela pembukaan MTQ III, (17/3) kemarin.

Mengingat statusnya yang masih sebagai tersangka dan belum inkrah, Sekda berharap agar azas praduga tak bersalah dikedepankan dalam proses hukum. “Artinya masih harus melewati pembuktian di pengadilan terlebih dahulu. Azas praduga tak bersalah merupakan hal yang harus dihormati,” ujar Sekda.

Dengan ditetapkan sebagai tersangka, posisi sekretaris di BKP2 Kabupaten Sekadau

sampai saat ini masih kosong.

Terkait itu, Sekda mengatakan belum mempersiapkan pelaksana tugas sementara untuk menggantikan posisi STS dalam kurun waktu tertentu.

“Belum kita pikirkan. Karena kan masih harus melewati proses hukum. Kalau nanti yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan sudah ada vonis barulah kita pikirkan. Apakah Plt atau tunjuk pejabat baru,” tandasnya. (Mto).

Borneo Tribune, Sekadau Pemberian wewenang pencetakan kar tu KTP elektronik kepada masing-masing daerah Kabupaten/Kota oleh pemerintah pusat disanggupi oleh daerah, termasuk Kabupaten Sekadau.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kasi Kependudukan, Paulus Ugang mengatakan pihaknya siap menjalankan tugas pencetakan e-KTP. Saat ini, Disdukcapil masih menunggu kiriman blangko dari pusat.

“Sekarang sedang dilakukan tender di pusat, jadi kita masih menunggu itu selesai. Selain itu kita juga menunggu blangko dikirim,” kata Ugang, (17/3) kemarin.

Kabarnya, blangko akan dikirim bulan Agustus mendatang. Sambil menunggu, Disdukcapil juga tengah mempersiapkan dua orang personil tambahan untuk tenaga operator. Sebelumnya, sudah ada dua orang personil yang disiapkan.

“Jadi, nanti ada empat orang petugas operatornya,” jelas Ugang. Ugang menegaskan, pada prinsipnya telah siap melakukan pencetakan e-KTP. “Kita sudah siap,” tandasnya. (Mto).

Paulus Ugang.

Foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Sintang-Melawi Rabu, 19 Maret 2014

“

Borneo T Tribune

9

Dishutbun Peringatkan Perusahaan yang Langgar IPK

Bisa berupa denda atau penghentian pelayanan, sampai kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Borneo Tribune, Nanga Pinoh IZIN Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikantongi sejumlah perusahaan perkebunan di Kabupaten Melawi, diharapkan dapat sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabaten Melawi siap menindak perusahaan yang sengaja melanggar ketentuan IPK dalam proses pembukaan lahan

“

Melawi Butuh Angkutan Bus Sekolah Borneo Tribune, Nanga Pinoh BELUM tertanganinya angkutan umum yang memadai bagi para pemakai jasa angkutan, seperti angkutan anak sekolah membuat Pemerintah Kabupaten Melawi harus segera mencari solusi terbaik guna mengurai persoalan tersebut.

“Kebutuhan akan bus sekolah sudah sangat diperlukan, mengingat selama ini angkutan umum yang ada terpaksa sering melebihi kapasitas daya angkut yang telah ditentukan sehingga rawan terjadi keselamatan penumpang khususnya para pelajar tersebut,” ujar Eko Rudiansyah, salah seorang unsur pemuda Melawi, kemarin.

Menurutnya, sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Melawi melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Melawi memiliki bus sekolah yang selama ini diidamidamkan oleh para pelajar.

“Masih sering kita jumpai, ada pelajar yang rumahnya jauh dari sekolah terpaksa Bukan sedikit harus berjalan kaki korban kecelakaan berkilo-kilometer untuk mencapai ke yang menimpa sekolah karena tidak para pelajar saat memiliki sepeda motor.

Di sisi lain, saat di jalan raya. Baik berada di jalan raya hendak menuju keselamatan para pelajar tersebut sangat sekolah maupun rawan. Misalnya pulang kembali ke disenggol kendaraan baik itu motor maupun rumah. Paling mobil,” paparnya.

Menurutnya, di tidak jika sudah sejumlah daerah di ada angkutan bus Provinsi Kalbar, Pontianak sekolah diharap- seperti contohnya, bus sekolah kan tingkat menjadi andalan para untuk berangkerawanan mau- pelajar kat ke sekolah. Selain pun kemacetan biaya angkutan yang murah, tingkat lalu lintas dapat lebih keamanannya lebih terjamin ketimbang ditekan menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke sekolah.

“Bukan sedikit korban kecelakaan yang menimpa para pelajar saat di jalan raya. Baik hendak menuju sekolah maupun pulang kembali ke rumah. Paling tidak jika sudah ada angkutan bus sekolah diharapkan tingkat kerawanan maupun kemacetan lalu lintas dapat ditekan,” harapnya.

Keberadaan bus sekolah, sambung Eko juga menjadi solusi terhadap banyaknya pelajar yang belum memenuhi syarat untuk membawa motor ke sekolah. Saat ini memang sudah menjadi rahasia umum, banyak orang tua yang membiarkan sang anak membawa motor ke sekolah kendati tidak memiliki SIM. “Bila ada bus sekolah, sekolah bisa melarang siswanya membawa motor sendiri ke sekolah, karena ada alternatif sarana transportasi. Kalau sekarang sangat susah mau melarang anak bawa motor mengingat tidak ada transportasi sang anak untuk pergi ke sekolah,” paparnya. (eko)

perkebunan.

Kepala Dishutbun Kabupaten Melawi, Nahru yang ditemui sejumlah wartawan belum lama ini mengatakan, pihaknya terus mengawasi proses pelaksanaan IPK di lapangan.

“Yang sudah sesuai aturan kita lanjutkan dan dibim-

bing terus. Sementara yang belum sesuai ketentuan tentu juga kita bina sehingga sesuai dengan aturan,” ujar Kepala Dishutbun Kabupaten Melawi, Nahru.

Nahru mengungkapkan, memang ada beberapa perusahaan perkebunan yang memiliki IPK tidak meme-

Perubahan Arus Lalu Lintas di Pasar Pinoh Borneo Tribune, Nanga Pinoh ARUS lalu lintas di sekitar kawasan Pasar Nanga Pinoh sejatinya menggunakan pola satu arah. Pada awal Desember tahun lalu, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Melawi sudah menetapkan perubahan arus lalu lintas, dimana seluruh kendaraan harus masuk melalui Jalan Beringin (Puskesmas Nanga Pinoh) dan keluar melalui Jalan Cempaka. Namun dalam pelaksanaannya, masih saja ada kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan menerobos masuk melalui Jalan Cempaka.

Setidaknya hal ini masih kerap terlihat dimana masih banyak kendaraan ber-

nuhi aturan. Namun, dengan adanya pembinaan terus menerus dari Dishutbun, perusahaan tersebut sudah berada pada koridor aturan yang seharusnya.

“Seperti PT Adau yang sudah mulai sesuai, kemudian AKM juga sudah, PT Rafi juga sudah kita arahkan dan

yang sekarang sedang akan memulai IPK adalah PT Palma,” paparnya.

Nahru menegaskan, bila memang masih ada perusahaan yang terus melanggar aturan pelaksanaan IPK, bahkan terindikasi melanggar pidana, bisa saja IPK yang telah diberikan dicabut

oleh pemerintah. Namun, bila tidak ada pelanggaran pidana, sanksi yang diberikan paling hanya berupa sanksi administratif.

“Bisa berupa denda atau penghentian pelayanan, sampai kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” papar Nahru. (eko)

Banyak Pengendara Langgar Marka Jalan

motor yang menerobos jalan tersebut. Padahal sudah diberi portal dengan tulisan “Dilarang Masuk” oleh pihak terkait.

Hal yang sama juga terjadi di Jalan Garuda, dimana masih banyak kendaraan dari arah jembatan Laja Desa Paal yang menerobos langsung menuju SDF. Padahal sudah ada ramburambu dilarang masuk, melainkan harus belok terlebih dahulu ke Jalan Cempaka.

Sebagaimana diketahui, jalur kawasan Pasar Nanga Pinoh saat ini sudah mengalami perubahan arah. Jika sebelumnya kendaraan masuk dari Jalan Cempaka maka sekarang harus melintas dari Jalan Beringin dan keluar dari Jalan Cempaka.

Kendaraan yang sebelumnya, bebas belok di kawasan jalan pasar, maka sekarang akan diarahkan menjadi satu titik. Kendaraan dari arah jembatan Laja tak bisa langsung menuju arah SDF, melainkan harus memutar terlebih dahulu ke arah Tugu Juang dan kemudian masuk ke Jalan Beringin.

Kepala Dishubkominfo Kabupaten Melawi, Hinduansyah yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengakui, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat berkenaan dengan perubahan arus dan penertiban parkir dan bongkar muat di kawasan tersebut.

“Kita akan lakukan

pemantauan lagi di lapangan, sosialisasi akan terus kita lakukan,” ujar Kepala Dishubkominfo Kabupaten Melawi, Hinduansyah.

Namun demikian, kata Hinduansyah, ke depan sosialisasi tersebut akan tetap dilakukan sampai akhirnya ada penindakan dari pihak terkait. Untuk penindakan sendiri baru akan dilakukan setelah rapat evaluasi terlebih dahulu dengan pihak terkait.

Sementara untuk penertiban parkir, kata Hinduansyah, hal ini masih akan menunggu proses pengalihan jalur yang dilaksanakan.

Namun dalam beberapa waktu sebelumnya, pihaknya bersama Satpol PP dan Satlantas sudah melaku-

kan sosialisasi.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Melawi, AKP. Ridho Hidayat mengungkapkan, pengalihan arus memang belum sepenuhnya berjalan maksimal. Untuk itu diperlukan koordinasi kembali dengan dinas terkait supaya dampaknya bisa maksimal.

Ridho mengungkapkan, sejauh ini memang belum ada penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Karena sampai saat ini masih dalam tahap sosialisasi sehingga ke depan penindakan tetap akan dilakukan terutama kepada pengendara yang melintas di kawasan pasar yang arus lalu lintasnya sudah dialihkan. (eko)

“

“

KENDARAAN BANDEL Sejumlah pengendara motor yang masih bandel untuk tetap masuk ke Jalan Cempaka walau sudah ada tulisan “dilarang masuk”. Arus lalu lintas Pasar Nanga Pinoh menggunakan pola satu arah, dimana seharusnya kendaraan keluar dari Jalan Cempaka dan masuk melalui Jalan Beringin atau Jalan depan Mesjid Nurul Iman. Foto Eko Susilo/Borneo Tribune

Hasil Musrenbang Harus Aplikatif Borneo Tribune, Sintang TAHUN 2015 menjadi akhir dari pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang 2011-2015. Oleh karena itu semua peserta harus serius menyusun rencana pembangunan yang baik dan aplikatif sehingga mampu diimplementasikan.

Demikian disampaikan Bupati Sintang, Milton Crosby saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sintang Tahun 2014, di Gedung Pancasila, Selasa (18/3).

Musrenbang 2014, kata

Milton, dilaksanakan untuk menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015.

Musrenbang 2014 difokuskan pada peningkatan usaha produktif yang berwawasan lingkungan melalui optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar.

Pemerintah Kabupaten Sintang pada 2012, dalam hal pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 5,82 persen dari target 5,67 persen.

PDRB per kapita ditargetkan 9,7 juta tercapai 13,1 juta. Tingkat inflasi ditargetkan sekitar 7, 47 persen mampu ditekan hingga 6, 49 persen. Angka kemiskinan

turun dari 10, 07 persen dan tinggal 8,56 persen. Angka IPM target 68,80 mampu diraih menjadi 69,14.

“Saya mengakui masih ada beberapa target yang belum berhasil dicapai karena keterbatasan anggaran.

Namun dalam lima tahun terakhir terlihat semakin baik. Hal itu ditunjukan dengan IPM yang semakin baik. IPM Kabupaten Sintang menempati posisi ke-7 dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalbar,” jelas Milton.

Ia tak menampik produktifitas pertanian dan perkebunan rakyat yang berwawasan lingkungan masih ren-

dah. Kualitas infrastruktur jalan dan jembatan juga masih rendah sehingga mempengaruhi mobilitas manusia dan barang.

“Luasnya wilayah, keterbatasan anggaran dan cuaca ekstrim yang terjadi membuat kita belum mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan optimal. Pengaruhnya pertumbuhan angkatan kerja juga belum seimbang dan sebaran tenaga pendidik dan kesehatan juga belum merata,” timpalnya.

Sementara itu, mewakili Gubernur Cornelis, Lensus Kandri selaku Asisten Administrasi Perekonomian

dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi KalBar mengharapkan, ada konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program. Karena jika tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan implikasi hukum di masa yang akan datang.

Menurutnya, di Kalbar telah terjadi ketimpangan pendapatan antar kabupaten, pesisir dan pedalaman.

Keberhasilan pembangunan di kabupaten menjadi penentu pembangunan di propinsi.

“Pencapaian IPM Kabupaten Sintang masih di bawah

IPM Propinsi Kalbar sehingga pembangunan infrastruktur yang menujang IPM harus tetap menjadi prioritas,” timpalnya.

Pembangunan harus mampu memberikan manfaat lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan.

“Produk dari Sintang masih dalam bahan mentah sehingga tidak memiliki nilai jual yang tinggi. Kami mendorong industri hilir di Kabupaten Sintang pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan,” ucap Lensus.

Menurutnya, hasil Musrenbang ini akan dibawa

dan disinkronkan pada Musrenbang tingkat Propinsi Kalbar pada April mendatang.

Sementara Ketua Panitia Musrenbang yang juga Sekretaris Bappeda Kabupaten Sintang, Wawan Aliunan menjelaskan, maksud dilaksanakannya Musrenbang adalah untuk mensinkronkan aspirasi dan kebutuhan pembangunan guna terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif.

“Harapan kami Musrenbang ini mampu menghasilkan ketetapan arah kebijakan, pagu anggaran dan penyusunan rencana kerja,” ujarnya. (end)

Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Rabu, 19 Maret 2014

10

Perencanaan Langkah Menuju Sukses pengawasan penggunaan anggaran yang di alokasikan kepada desa, karena uang tersebut adalah uang negara, tetap wajib dikontrol.

Diterbitkannya UndangUndang baru tentang Desa No 6 tahun 2014 akan kembali tumbuh serta memperkuat kembali sikap rasa gotong royong dan partisipatif masyarakat desa, penguatan nilai kehidupan demokratisasi, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan di desa akan terdistribusikan dengan baik, hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus menjaga dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kebijakan baru tentang pengaturan kembali tentang desa diatas, maka diharapkan seluruh jajaran para Camat, Kepala Desa dan ketua BPD serta seluruh warega masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten kapuas Hulu untuk menyatukan komitmen kebersamaan, terutama dalam rangka

pencapaian visi pembangunan Kalimantan Barat untuk mewujudkan Masyarakat Kalbar yang beriman, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Sejahtera.

Forum meusrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kabuapaten Kapuas Hulu Tahun 2015, menjadi sebuah kegiatan yang penting dan strategis. Penting, Karena untuk memaduserasikan pencapaian sasaran program/ kegiatan baik secara vertikal maupun horizontal. Stratigis, karena dapat menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan khususnya dalam upaya kita melakukan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, bahkan sampai pada pertanggung jawaban. Kita ketahui bersama bahwa pembangunan ditingkat provinsi merupakan integral dari pembangunan di tingkat kabupaten/kota, sehingga keberhasilan pembangunan di kabupaten/kota menjadi penentu keberhasilan pembangunan Provinsi. (*r/to)

Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH Menyerahkan Foto Salam Pemberdayaan Kepada Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, SH. Foto: Ist.

Panwaslu: Belum Ada Parpol Lakukan Kampanye Rapat Umum !

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Borneo Tribune, Putussibau MESKIPUN Pemilu cukup hangat menjadi perbincangan ditengah masyarakat, namun saat ditetapkannya masa

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

kampanye sejak tanggal 16 Maret 2014, belum ada Partai Politik (Parpol) yang melakukan kampanye rapat umum.Hal ini diungkapkan Ketua Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Sabni ditemui Borneo Tribune diruang kerjanya, Selasa (18/03).

Menurutnya, sampai saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan bahkan ketingkat kecamatan dan desa melalui Panwascam, namun pihaknya belum mendapatkan laporan dan belum menemukan adanya

pelanggaran yang dilakukan oleh para Caleg ataupun Parpol. “ Kita sudah mendapat laporan dari Panwascam, memang belum ada Parpol yang melakukan kampanye rapat umum, memang ada kampanye tetapi dengan metode tatap muka dan dengan massa kecil, tetapi untuk kampanye rapat

umum memang belum ada,” ucapnya.

Selain itu, Sabni juga mengakui bahwa kondisi masih aman-aman saja, meskipun ada riak-riak kampanye tetapi tidak ada yang melakukan secara terbuka.” Kita tetap melakukan pengawasan, bahkan kami harus stanby sampai pukul 17.00 wib untuk menunggu laporan dari pihak kecamatan, dan memang saat ini belum ada laporan ataupun temuan adanya pelanggaran,”pungkasnya.

(Timo)

Ketua Panwaslu Kapuas Hulu Sabni FOTO: dok/Borneo Tribune

Tiga Hari Masa Kampanye, Situasi Aman Terkendali Borneo Tribune, Putussibau KAPOLRES Kapuas Hulu AKBP Mahyudi Nazriansyah mengungkapkan bahwa tiga hari sejak 16 Maret 2014 masa kampanye, situasi dan kondisi di Bumi Uncak Kapuas masih tetap kondusif. Bahkan menurut pantuan pihak kepolisian sebagian besar Parpol dan Caleg belum melakukan kampanye.

“Alhamdulillah situasi Kapuas Hulu aman terkendali, kita menunggu laporan dari Panwaslu bila ada pelanggaran atau Tim Pemantau Pemilu yang akan diproses oleh tim Gakkumdu,” ucap Mahyudi dihubungi via telepon, Selasa (18/03).

“

Kita tidak akan segan-segan dalam melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku, perbedaan pendapat dan pilihan itu hal yang biasa tetapi harus tetap dijaga rasa keamanan ketertiban dan persaudaraan di Bumi Uncak Kapuas

“

Borneo Tribune, Putussibau PERENCAAN setiap kegiatan/program merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mencapai kesuksesan dalam bekerja. Dimana dalam perencanaan tersebut akan dapat terhitung/ terkontrol dengan baik setgala hal yang akan dibuat. Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH pada acara Raker Kades/kelurahan dan Pembukaan Kegiatan Musrenbang di Kab Kapuas Hulu. Gedung Indor, (17/3).

Dukungan dana APBN yang di alokasikan untuk PNPM Mandiri Pedesaan mencapai Rp 10,335 milyar. Malalui PNPM Generasi sehat dan cerdas sebesar Rp 8,146 Milyar.

Selanjutnya melalui APBD Provinsi yang diarakan ke Kabupaten Kapuas Hulu ini, diantaranya di bidang pekerjaan Umum, Pertanian, Perkebunan dan sebagainya.

Kepada Pemerintah Desa hingga satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan dapat mengelola dana milyaran rupiah tersebut dengan baik dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku, sehingga bermanfaat bagi penngkatan kesejahteraan masyarakat.

Cornelis mengigatkan, ketua dan anggota BPD untuk bersama-sama melakukan kontrol dan

Yang jelas menurut, Mahyudi diharapkan situasi kondisi dan situasi di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam masa Pemilu ini bisa aman dan kondusif, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi, selain itu para Caleg dan Parpol dihimbau untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Kita tidak akan segansegan dalam melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku, perbedaan pendapat dan pilihan itu hal yang biasa tetapi harus tetap dijaga rasa keamanan ketertiban dan persaudaraan di Bumi Uncak Kapuas,” tandasnya.

(Timo)

IKLAN BARIS Langganan Koran

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh.

Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038).

Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602).

Biro Bengkayang: Mujidi (085245247955).

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880).

Biro Sanggau: Ratnasari (085245904505).

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946).

Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757)

Biro Kapuas (085654585775)

Hulu:

Herdi

Biro Ketapang: Aldi (08971600688) Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

Service Mobil SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo T Tribune

Rabu, 19 Maret 2014

11

MK Tolak Permohonan Mencoblos di Pemilu Sebagai Kewajiban MAHKAMAH Konstitusi telah menolak permohonan seorang warga negara bernama Taufiq Hasan. Dia meminta agar mencoblos saat pemilu adalah suatu kewajiban, bukan hak warga negara. ”Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan, maka menurut MK permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi yang membacakan putusan,

Muhammad Alim di persidangan di Gedung MK, Jakarta, Selasa 18 Maret 2014.

Alim kemudian menyebutkan, alasan MK menolak permohonan itu adalah karena hak memilih adalah hak yang dijamin konstitusi. Hal itu diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 UUD 1945.

Selain itu pula, kata Alim, setiap warga negara

berhak memilih dan bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, memilih dalam pemilihan umum adalah hak bagi warga negara. Hal itu juga ditegaskan dalam pasal 28C ayat 2 UUD1945 yang mengatakan setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan

negara. ”Dengan demikian, adalah hak bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Sehingga sebagai hak, dapat diperguakan atau tidak dipergunakan.

Artinya, ada kebebasan bagi pemilih. Dengan demikian, dalil pemohon yang mewajibkan pemilih menggunakan hak pilihnya tidak beralasan menurut hukum,” kata Alim.

Ketika ditemui usai si-

Jelang Pemilu, Peredaran Uang Palsu di Yogya Naik BANK Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta masyarakat dan perbankan untuk mewaspadai beredarnya uang palsu (upal) selama masa kampanye Pemilu 2014. Bahkan, dalam catatan BI DIY, terjadi peningkatan peredaran uang palsu menjelang kampanye 2014.

Djoko Raharto, asisten direktur BI Wilayah DIY, mengatakan untuk periode Januari-Februari 2014, terjadi peningkatan peredaran upal dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Untuk Januari-Februari 2014, uang palsu yang ditemukan sebanyak 225 lembar dengan Rp18.590.000 dan periode yang sama tahun lalu hanya 55 lembar dengan nilai Rp4.555.000.

Ada peningkatan yang cukup tinggi,” kata Djoko ketika ditemui VIVAnews di kantornya, Selasa 18 Maret 2014.

Adapun uang yang dipalsukan adalah pecahan Rp100.000 tahun emisi 2004 dan pecahan Rp50.000 tahun emisi 1998.

“Kami memang tidak bisa memprediksi, apakah me-

ningkatnya peredaran upal karena memasuki masa kampanye. Tetapi, dari catatan kampanye 2009, juga ada peningkatan peredaran upal,” kata Djoko.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut Djoko, BI sudah berkoordinasi dengan Polda DIY dan jajaran perbankan. Sosialisasi soal upal pun dilakukan BI, selain ke perbankan juga pada masyarakat.

Djoko meminta kepada

masyarakat untuk tidak ragu melakukan 3D, yaitu dilihat, diraba, dan dite rawang.

Sementara itu, hingga memasuki tahap awal kampanye, BI belum menemukan adanya lonjakan permintaan uang receh dalam jumlah besar. “Sampai saat ini, juga yang masuk masih normal saja. Begitu pula, penukaran uang receh masih dalam batas normal,” kata Suyatno, Kepala Unit Ope-

rasi Kas Bank Indonesia Kanwil DIY. Menurut dia, aturan Komisi Pemilihan Umum terkait kampanye kemungkinan besar menjadi alasan parpol dan caleg lebih berhati-hati dalam mengeluarkan dana kampanye.

“Bedanya, belanja iklan kami lihat lebih banyak di media televisi. Hal ini berbeda dengan Pemilu 2009 lalu yang cukup merata,” tambah Djoko. (vvn/asp)

litasinya,” katanya.

Jemmy juga menyesalkan, keluarganya justru diminta untuk membayar obat-obatan oleh pihak rumkit, yang mestinya obat-obatan itu menurutnya masuk dalam tanggungan BPJS. “Kami diminta untuk membayar obat-obatan seharga Rp1 juta lebih, dan itu sudah kami bayar karena pihak rumkit beralasan bahwa obat yang digunakan mereka tidak masuk dalam BPJS. Namun, karena kami mengetahui BPJS juga menanggung obatobatan makanya kita meminta rincian obat-obatan itu berikut harganya sebagai pegangan bagi kami,” kata Jemmy.

Berbekal rincian obatobatan tersebut, dia mengatakan melakukan pengecekan melalui internet. Hasilnya, dia menemukan, obat dari pihak rumkit ternyata harganya lebih mahal dari pada harga obat umumnya.

“Saya cek ke Internet, hasilnya saya menemukan ada obat yang namanya Ome Prazole Tap yang merupakan jenis generik harganya hanya Rp5000 perkeping.

Namun, pihak rumkit memberikan obat yang sama dan harus kami bayar Rp20.000 untuk dua kepingnya dan demikian dengan obat lainnya,” tuturnya.

Dia juga membeberkan, sebelumnya juga ada tetangganya yang juga menggunakan kepesertaan BPJS namun ditolak oleh pihak Rumkit Auri saat ingin dirawat disana. “Ini jelas membuat kami bingung, kalau memang tidak bisa digunakan, untuk apa program BPJS ini,” tanyanya kesal.

Sementara itu, ditempat terpisah, Kepala BPJS Cabang Pontianak, Octovianus Ramba menjelaskan, berdasarkan UU nomor 24 tahun 2011, dan berdasarkan ketetapan Jaminan Kesehatan Nasional yang telah di-

tetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan, tidak boleh ada penolakan untuk pasien BPJS kesehatan oleh pihak rumah sakit. ”Bahkan, pasien yang menggunakan BPJS kesehatan mendapatkan keistimewaan, semua kebutuhan mereka selama di rumah sakit harus dipenuhi oleh pihak rumkit karena mereka telah ditanggung penuh oleh BPJS kesehatan,” katanya.

Menurutnya, pasien yang menggunakan BPJS kesehatan tidak hanya digratiskan ketika dirawat dirumah sakit, tetapi termasuk obat-obatan, darah dan proses pemulihan juga menjadi tanggungan BPJS. “Mengenai kasus penolakan pasien BPJS kesehatan di rumkit Auri ini akan kita koordinasikan dengan kepala rumkitnya. Karena bisa saja ini terjadi karena kekurang tahuan oknum petugas disana,” tuturnya.

(Adex)

dan prestasi KBPP Polri semakin meningkat dari tahun ke tahun,”harapnya.

Sementara itu Ketua KBPP Kalbar, Bride S. Alorante, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya di Kalbar ini, merupakan organisasi yang netral dan tidak memihak kepada siapapun, namun KBPP memiliki Tri Setia, di mana KBPP Polri harus mendukung penuh kepada keluarga dan anggota. “ KBPP memang organisai yang bersifat Netral, namun memiliki hak pilih, jadi secara alamiah, hak pilih itu akan jatuh kepada anggota KBPP Polri yang maju sebagai Caleg, baik itu DPRD Kota/Kab/Provinsi serta DPR RI, karena sudah jelas dalam Tri Setia, kami harus bahu membahu mendukung penuh keluarga serta anggota KBPP,” jelasnya.

Bride juga mengatakan, pihaknya saat ini sudah menghitung ada sekitar 7000 anggota KBPP Kalbar, selain itu ditambah lagi de-

ngan 16 keluarga besar KBPP. “ Saat ini kita sedang mendata lagi anggota yang belum tercatat di Kalbar ini, mengenai intruksi untuk mendukung penuh caleg yang merupakan anggota KBPP Polri, itu merupakan intruksi yang alami,” tambahnya.

Namun dirinya berpesan kepada seluruh Caleg dari partai mana pun yang merupakan anggota dari KBPP Polri Kalbar, untuk tetap mengikuti aturan Pemilu, tetap sesuai prosedur dan tidak melakukan penyimpangan. “ Ketika sudah duduk nanti, ingat anda - anda yang terpilih merupakan peyambung lidah masyarakat untuk pemerintahan pusat, kemudian kursi yang anda duduki itu adalah kursi amanah, bukan kursi sembarangan, jadi tetaplah berguna bagi Bangsa dan Negara,”pungas Ketua KBPP (KBPP) Polri Kalbar.

(Zrn)

KBPP Polri Kalbar Punya Hak Pilih terbukti memenangkan, sejumlah Kepala Daerah yang ada di Indonesia.

“Maka dari itu saya mengintruksikan untuk mendukung penuh kembali di pesta demokrasi tahun ini,”katanya.

Organisasi yang dipimpinnya tersebut, memang organisasi yang bersifat netral, namun keluarga dari pihak kepolisian memiliki hak untuk memilih. “ Organisasi saya dan kepolisian, memang harus Netral, tetapi keluarga kami, seperti Anak dan Istri, berhak memilih dalam Pemilu yang jatuh pada tanggal 9 April 2014 mendatang,”timpalnya.

Menurutnya, di Kalbar terdapat 8 orang Caleg yang merupakan anggota KBPP Polri, tiga diantaranya, yakni Karolin dan Erwin TPL Tobing dari PDIP dan Morkes Effendi dari Golkar. “ Ada 8 Caleg di Kalbar yang merupakan anggota KBPP Polri, di mana 8 Caleg

ini terdiri dari Caleg DPRD Kota/Kab/Provinsi dan DPR RI,”terangnya kepada sejumlah awak media.

Dikatakannya, khusus di Kalbar, 8 Caleg dari anggota KBPP Polri ini, wajib didukung seluruh anggota yang ada di Kalbar. “ Semua anggota KBPP Polri Kalbar saya minta untuk mendukung penuh 8 orang Caleg yang ada di Kalbar, karena 8 orang itu adalah anggota dari KBPP Polri,”katanya.

Dirinya meyakini, jika anggota KBPP Polri di Kalbar kompak dan memiliki rasa persaudaraan yang tinggi antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, maka 8 caleg yang akan bertarung pada tanggal 9 April mendatang, dapat memenangkan Pemilu.

“Eratkan tali persaudaraan antara satu dengan yang lainnya, dan menangkan 8 orang anggota KBPP Polri yang maju sebagai Caleg di dapil anda, hal ini dilakukan guna marwah martabat

dang, Taufiq yang berprofesi sebagai guru di Ponorogo mengatakan keputusan MK itu tak sesuai seperti apa yang dimaksud dalam permohonannya. ”Bahwa yang diputuskan MK tidak sama dengan apa yang saya tuntut. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan MK saya setuju, bahwa memilih adalah hak setiap warga negara. Tetapi yang saya tuntut bukan memilihnya tetapi mencoblosnya,” kata Taufiq.

Menurut dia, memilih partai atau calon presiden tertentu memang hak setiap orang. Tetapi, mencoblos baginya adalah kewajiban setiap warga negara. “Setiap warga negara kan punya hak dan kewajiban, memilih itu hak, mencoblos adalah kewajiban,” kata dia.

Sehingga, jika seorang warga negara tidak memiliki pilihan politik, tetapi dia tetap diwajibkan untuk

mencoblos. Hal ini, dimaksudkan Taufiq agar tidak terjadi golput. ”Pemilih dan peserta pemilu saling membutuhkan, kalau ada hubungan mutualisme, maka ada hak dan kewajiban yang menyilang,” kata dia.

Penafsiran Berbeda Sebelumnya, dalam permohonan yang diajukan Taufiq, dikatakan bahwa memilih dan berpartisipasi dalam pemilu atau mencoblos adalah dua hal yang berbeda. Sehingga memiliki status hukum yang berbeda pula.

Memilih menurut dia, adalah suatu perbuatan batiniah, sedangkan mencoblos adalah perbuatan lahiriah. Dia beranggapan menyebut mencoblos dalam pemilu sebagai hak adalah suatu kesalahan.

Tak hanya itu, Taufiq juga mengatakan bahwa dalam pasal 27 ayat 1 UU

Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dan pasal 19 ayat 1 tentang UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD tidak sesuai dengan UUD 1945.

Di kedua pasal itu, mewajibkan yang memiliki hak mencoblos adalah berumur minimal 17 tahun atau yang sudah menikah.

Menurut dia, pasal itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan tidak memberikan jaminan pada manusia. Sehingga, mencoblos merupakan hak asasi dan menimbulkan konsekusnsi yakni seluruh masyarakat mempunyai hak mencoblos.

Oleh karena itu, Taufiq berpendapat bahwa hak azasi tersebut tak boleh dibatasi dengan umur dan perwakinan. Sementara hakim MK, tak menggubris permohonan mengenai umur ini. (vvn/ren)

Gubernur Temui Masyarakat Pedalaman

Ilustrasi uang palsu

Rumkit AURI Diduga Tolak Pasien BPJS untuk pasien umum. “Ini yang membuat keluarga kami kesal, karena merasa kepesertaan BPJS ayah kami tidak berlaku disana.

Dan setelah berdebat dengan manajemen rumkit, akhirnya ayah kami dapat dirawat dengan kepesertaan BPJS,” tuturnya.

Tak hanya di situ, Jemmy menuturkan, saat pertama kali masuk, perawatan dokter sangat terkesan lama, meski ayahnya sudah menderita akibat gejala lambung dan membutuhkan transfusi darah. “Saat itu kami yang terus mendesak pihak rumkit untuk segera melakukan transfusi darah dan cukup lama, baru permintaan kami itu dilakukan. Namun, saat transfusi ternyata darahnya tidak cocok dan terjadi alergi pada ayah saya sehingga saya memutuskan untuk membeli darah di PMI sebanyak empat kantong dan itu kami lakukan sendiri karena pihak rumkit tidak memfasi-

Simulasi pencoblosan Pemilu 2014

Gampa (62) Tokoh masyarakat Bika mengharapkan agar ada perhatian pemerintah terhadap potensi daerah Bika sebagai penghasil ikan di Kapuas Hulu melalui konservasi Danau Buak.

Mengingat Danau Buak beberapa waktu sebelumnya menjadi sentra pengembangan ikan namun seiring waktu mengalami penurunan. Hal tersebut diakui Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana, yang mengungkapkan bahwa potensi ikan di Kapuas Hulu luar biasa, namun keterbatasan

dana pemerintah Kabupaten menjadikan kendala dalam pengembangan, apalagi masyarakat mulai melakukan penangapan ikan dengan racun, bahkan setrum.

Demikian halnya dengan persoalan di Rumah Betang Bali Gundi Desa Sibau Hulu, yang menginginkan listrik negara masuk ke wilayah mereka, kemudian pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.

Menanggapi itu, Cornelis mengatakan agar permasalahan yang ada di masyarakat menyangkut hajat hidup

orang banyak silakan diusulkan ke Gubernur, seperti listrik, agar diukur benar-benar dari kabel induk, karena listrik negara itu orientasinya profit, sehingga harus dihitung secara matang.

Namun Gubernur membeli solusi jika ada potensi air terjun yang bisa dijadikan pembangkit silakan diajukan, karena akan didatangkan tim ahli untuk peninjauan, apakah potensi itu bisa atau tidak untuk memenuhi kekuragan pasokan listrik di daera terdekat. (*r/ hentakun)

Erwin TPL Tobing: Kalbar Perlu Dobrakan “Kalbar perlu dobrakan, dan beberapa tahun yang lalu, saya sudah memiliki pengalaman di Bumi Kathulistiwa tercinta ini,” pungkas sang Mantan Kapolda Kalbar.

Perahu partai yang mengusungnya untuk maju sebagai anggota DPR RI yang ditentukan pada tanggal 9 April mendatang, merupakan partai dengan nilai surve tertinggi saat ini, bahkan memenangkan empat Pilkada serentak di Kalbar, yang tak lain adalah Partai besutan Megawati Soekarno Putri, yakni PDIP. “ Saya ingin mengabdikan diri kembali kepada Bangsa dan Negara, khususnya

kepada Rakyat Kalbar, karena Kalbar perlu diperjuangkan,” tandasnya.

Lanjut beliau, dukungan masyarakat Kalbar sangatlah diharapkannya. “ Doa dan restu masyarakat Kalbar saya harapkan pada tanggal 9 April mendatang, karena itu bekal utama saya untuk mendesak pemerintah pusat, membenahi Kalbar ini,”ujarnya.

Selain itu Erwin TPL Tobing juga mengatakan, yang harus diperjuangkan di Kalbar ini, terutama mengenai pembangunan infrastruktur, sector transportasi harus diprioritaskan. “ Infastruktur seperti ja-

lan itu harus diprioritaskan, karena infrastuktur seperti jalan itu sangat berpengaruh akan pertumbuhan perekonomian masyarakat, baik yanga da diperdesaan maupun di Kota,”jelasnya.

Erwin pun berharap, masyarakat Kalbar memberikan dukungan penuh kepadanya, pada tanggal 9 April mendatang. “ Saya Caleg DPR RI Dapil Kalbar, dari PDIP nomor urut 5, degan niat yang tulus untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Kalbar, saya siap menjalankan tugas sebaik mungkin, ketika saya duduk di kursi penuh amanah itu,” katanya. (Zrn)

Souvenir iPod Tidak Berlebihan Harifin menilai tidak ada yang berlebihan dengan pemberian souvenir iPod seharga Rp700 ribu untuk 2.500 undangan yang hadir.

“Sepanjang itu hanya souvenir, tidak berlebihan, saya kira tidak masalah,” kata Harifin.

Menurut Harifin, souvenir itu dibungkus dalam kotak berwarna coklat emas. Dalam acara itu, Nurhadi menolak menerima hadiah dari para tamu yang hadir.

“Iya saya datang, dan ada kotak itu memang. Tapi saya nggak tahu manfaat alat itu,” ungkap dia.

Terkait banyaknya desakan agar para pejabat negara yang hadir mengembalikan souvenir mewah itu, Harifin mengatakan itu kembali ke pribadi masing-masing.

“Tergantung hakim agung-

nya. Kalau mau mengembalikan, terserah pribadi hakim agung,” ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya mengimbau kepada para pejabat atau penyelenggara negara yang mendapat souvenir iPod Shuffle 2 GB itu segera melapor.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Senin 17 Maret 2014, mengatakan bisa jadi pemberian tersebut tergolong gratifikasi.

“Setiap penerimaan hadiah dalam bentuk apapun, khusus bagi penyelenggara negara, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, memang harus dilaporkan ke

KPK,” kata Johan.

Dia menambahkan, nantinya jika ada yang melapor, KPK akan menelaah terlebih dahulu pemberian iPod tersebut. Apakah masuk kategori gratifikasi atau tidak. Apabila menurut hasil telaah, pemberian tersebut termasuk gratifikasi, maka KPK akan menyitanya.

Komisi Yudisial juga sudah meminta seluruh hakim yang mendapat souvenir itu agar dikembalikan. (vvn/ ren)

KEHILANGAN STNK KB 5170 LJ NR: MH35D9204BJ457557 NM: 5D9-1457655 A/N SALIKIN Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

CMYK

Borneo Tribune

Rabu, 19 Maret 2014

www.borneotribune.com

12

Wakil Walikota Bagikan Penghargaan

Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM saat memberikan arahan kepada Penyelenggaraan Diklatpim dan Prajabatan pada pembukaan Rakor Penyelenggaraan Diklatpim dan Prajabatan Pola Baru. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

Sekda: Jabatan PNS Harus Disertifikasi

Ciptakan Rasa Aman dari Kebakaran dan Bencana

Rakor Penyelenggaraan Diklatpim dan Prajabatan Pola Baru Borneo Tribune, Pontianak Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM meminta Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Kepemipinan (Diklatpim) dan Prajabatan yang akan menerapkan pola baru dalam penyelenggaraan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjabat dalam sebuah jabatan agar dapat di sertifikasi, agar terjadi pergantian Pempimpin, tidak dengan gampang mengeser atau memutasi pejabat yang menjabat sesuai Tupoksinya, agar tidak terjadi pejabat yang menjabat tidak sesuai dengan disiplin ilmu di jalankannya.

“Saya harap, pola baru Penyelenggaraan Diklatpim dan Prajabatan ini agar jabatan yang diemban PNS dapat disertifikasikan,” hara M Zeet Hamdy Assovie, MTM, Selasa (18/ 3), saat membuka Rapat Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Diklatpim dan Prajabatan Pola Baru, di Aula Bandiklat Kalbar.

Dikatakannya, penyelenggaraan Diklat merupakan investasi jangka panjang guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah,s ehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dengan semangat reformasi.

Dalam perspektif peningkatan kinerja organisasi, para ilmuwam telah menempatkan paradigma organisasi pembelajar sebagai paradigma baru yang wajib dipedomani oleh seluruh organisasi pemerintah dan organisasi private.

Paradigma baru ini merupakan pergeseran dari paradigma organisasi birokrasi dan paradigma orga-

nisasi berbasis kinerja, meskipun ketiga paradigma organisasi dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan kinerja oragnisasi.

“Paradigma organisasi pembelajar seluruh aparat yang bertugas dalam setiap organisasi harus memiliki budaya belajar, baik atas inisiatif pribadi maupun dikembangkan secara sistematik dan sistematis oleh masing-masing organisasi,” kata M Zeet Hamdy Assovie.

Tujuannya, masih menurut Sekda, adalah untuk meningkatkan kompetensi profesional dan mengembangkan integritas aparatur, agar mampu mengemban tugas dan tanggung jawab organisasi dengan tingkat kinerja yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas.

“Bandiklat sebagai Lembaga Diklat diharapkan lebih fokus pada pengembangan program diklat berbasis kompetensi sehingga mampu menjawab upaya peningkatan kompetensi aparatur Kalbar,” jelasnya.

Dijelaskannya, Bandiklat sudah seharusnya mempersiapkan diri menghadapi perubahan peraturan inki serta memperbaiki diri terutama dari segi sarana dan prasarana untuk memenuhi standar kualitas sehingga penyelenggaraan Diklat dapat dilaksanakan dengan kondusif, nyaman, serta setiap peserta Diklat tidak merasa asing berada di Bandiklat.

“Bandiklat dapat menjadi Center of Excellent dalam peningkatan aparatur , khususnya di Kalbar dan selalu membenahi diri dalam meningkatkan pelayanan terhadap peserta Diklat,” ujarnya. (Lay).

Wakil Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Jong Shi Tek Pengurus UPK Gotong Royong pada puncak peringatan HUT Ke 95 Damkar Nasional. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

SPESIFIKASI PONDASI COR BETON SETEMPAT + PERKUATAN CERUCUK RANGKA BADAN BETON BERTULANG DINDING BATAKO PLESTER LUAR LANTAI COR BETON KERAMIK 40 X 40 (T 45 X T 70) TERAS COR + KERAMIK 40 X 40 RANGKA ATAP BAJA RINGAN ATAP SENG METAL PINTU JENDELA KUSEN ALUMINIUM, DAUN PINTU MULTIPLEK CAT LUAR DALAM PLAFON RANGKA ALUMINIUM PENUTUP GYPSUM (DALAM) GRC (LUAR)

KM/WC KERAMIK 20 X 20 SANITARY KLOSET JONGKOK (T 45) KLOSET DUDUK (T 70) FASILITAS LISTRIK PLN 1300 W LEBAR JALAN 5 METER AIR BERSIH PDAM PAGAR KELILING

HUBUNGI:

YONGKY

TYPE 45 & 70

0852 4551 2773 Denah Lokasi POM BENSIN

DENAH T 45

DENAH T 70

Keraton Kadariah

Jl. Ya’ M Sabran Jl. Panglima Aim

Jl. Tj Hilir

Jl. Tanjung Raya

RS YARSI

Borneo Trubune, Pontianak Wakil Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dengan mengenakan seragam lengkap petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) berwarna biru tua, hadir sebagai Inspektur Upacara pada peringatan HUT Ke95 Pemadam Kebakaran Nasional di depan Halaman Kantor Walikota Pontianak, Selasa (18/3).

Upacara HUT ke 95 Damkar Nasional ini juga dimanfaatkan Pemerintah Kota Pontianak untuk memberikan Piagam Penghargaan dan Ucapan terima aksih atas Partisipasi Damkar Swasta yang telah mengambil peran serta dalam penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Pontianak dan sekitarnya.

Sebanyak 23 Damkar Swasta yang di Kota Pontianak dan Kubu Raya serta dari Pelindo serta Ateng Tanjaya, Tokoh Senior Pemadam Kebakaran Kota Pontianak dianugerahi Piagam Penghargaan. Ke 23 Damkar BPAS, UPK Gotong Royong, Panca Bhakti, Mitra Bhakti, Merdeka, YPKK, Bintang Timur, PPK Jeruju, Mandiri, Tiga Serumpun, PKS, Swadesi Borneo, Pesat, Pelindo, Sungai Raya, Hikmah, Sungai Kakap, PKPA 86, dan

beberapa Damkar Swasta.

Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi dalam sambutan pada Peringatan HUT ke 95 Damkar Nasional mengatakan, Tanggal 1 Maret merupakan hari bersejarah bagi pemadam kebakaran yang dahulu dikenal dengan nama Brandweer. Masyarakat terkenang akan kisah perjuangan dan pengorbanan petugas pemadam kebakaran dalam penyelamatan korban jiwa dan harta benda pada kejadian kebakaran besar di Kawasan Kampung Melayu, di Pasar Master Jatinegara-Jakarta.

“Saya mengajak kita bersama-sama untuk sadar akan keseimbangan lingkungan dan pentingnya beradaptasi dengan perubahan iklim. Kita diminta untuk memperhatikan keseimbangan alam guna mencegah bencana (banjir, kebakaran, longsor) dalam rangka mencapai kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan penurunan emisi gas rumah kaca,” kata Mendagri dalam sambutan yang dibacakan Wakil Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Dikatakannya, Atas dasar plakat tanda penghargaan tersebut, selanjutnya setiap tanggal 1 Maret, masyarakat Indo-

nesia memperingati hari pemadam kebakaran sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan dan pengorbanan petugas pemadam kebakaran yang selalu siap siaga sepanjang hari, dan sigap merespon waktu tanggap darurat kebakaran, dengan semboyan “Pantang Pulang Sebelum Api Padam Walaupun Nyawa Taruhannya”, jelasnya.

Untuk tercapainya visi Dinas Kebakaran Kota Semarang yaitu “Terciptanya Rasa Aman Masyarakat Dari Kebakaran Dan Bencana Alam”, Damkar berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam menciptakan kondisi aman dari ancaman dan dampak bencana kebakaran.

Mendagri juga memberikan arah kebijakan dan strategi penguatan kapasitas Pemda dalam pengurangan risiko kebakaran memasuki RPJMN tahun 2015-2019, meliputi, Perlu lebih diperkuat kerangka regulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di pusat dan daerah.

Penguatan institusi pemadam kebakaran perlu difokuskan pada upaya pencapaian target standar pelayanan minimal yang tercermin dalam perencanaan dan ang-

garan pembangunan.

Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemadam kebakaran perlu diarahkan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi aparatur pemadam kebakaran. Perlu dilakukan upaya untuk membangun kerjasama antar daerah yang bersandingan dalam pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Perlu terus dikembangkan peran serta komunitas masyarakat dalam pengurangan risiko kebakaran. Perlu dilakukan peningkatan peran serta perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati dunia usaha dan organisasi mitra pemerintah dalam upaya pencegahan kebakaran.

“Damkar diharapkan pula dapat membangun kerjasama bidang penanggulangan kebakaran dan peningkatan kapasitas antar daerah yang bersandingan dalam pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemberdayaan komunitas masyarakat dalam pengurangan risiko kebakaran, serta peningkatan peran serta perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan organisasi mitra pemerintah pemerhati kebakaran,” ujarnya. (Lay).

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

Kertas Fotokopi Berkualitas

DISTRIBUTOR TUNGGAL

CV. DUTA UTAMA ADITYA Jl. Putri Candramidi No. 8 Pontianak-Kalbar Telp. 0561-767552/766199