Harian Borneo Tribune 2 Oktober 2013 by Borneo Tribune Press

cmyk

Borneo Tribune I DEALISME, K EBERAGAMAN

DA N

www.borneotribune.com

Rabu, 2 Oktober 2013

26 Dzulkaidah 1434 H - 28 Peh Gwee 2564

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

KEBERSAMAAN

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Sigma Desak Ketua Bawaslu dan Bawaslu Kalbar Mundur Langkah Ketua Badan Pengawas Pemilu menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) guna meminta pendapat hakim konstitusi terkait adanya persoalan kewenangan antara lembaga Bawaslu dan DKPP pada beberapa hari lalu (24/9) dan ditahannya Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar terkait kasus penipuan senilai satu miliar disesalkan banyak pihak. Salah satunya Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin mengatakan, hal itu adalah sikap yang keliru, bahkan memalukan. Borneo Tribune, Pontianak Kata Said, tradisi meminta pendapat ke hakim MK semestinya harus disudahi, bukan hanya bagi pejabat Negara termasuk pejabat

penyelenggara pemilu. “Kan sudah ada mekanisme yang jelas jika ada sengketa kewenangan silahkan ajukan melalui Sengketa ....Ke Halaman -11

AKSI PROTES Aksi Protes yang dilakukan Hj.Fatimah (Baju Merah) selaku pemilik lapak di Pasar Flamboyan yang terletak di Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan melakukan aksi protes atas penertiban yang dilakukan Sat Pol PP Kota Pontianak, FOTO:Achmad Mundzirin/Borneo Tribune.

B uah Bibir Sikapi TKA Ilegal PT. CIP PT. Cosmos Inti Persada yang memperkerjakan 27 orang tenaga kerja asing ilegal, mendapat sorota serius dari Komisi B, DPRD Kapuas Hulu. Bahkan Sejumlah Wakil Rakyat ini yang tergabung dari lintas Komisi di DPRD Kapuas Hulu akan turun langsung kelapangan. H. W an TTaufikorahman aufikorahman Wan Ketua Komisi B, DPRD Kapuas Hulu, H. Wan Taufikorahman menegaskan seharusnya pihak perusahaan dan setiap tenaga kerja asing yang masuk wajib mentaati aturan yang berlaku, perizinan untuk bekerja harus jelas, ....Ke Halaman -11

Cara Mengganti Pejabat Negara Orang Penguasa Udara dengan sombongnya berkata: “Kami pagi hari memberi suara, sore harinya sudah tahu siapa yang menjadi presiden kami.” Orang Penguasa Daratan dengan sikap dingin berkata: “Aduh, kalian ini bodoh engga? Kami hari ini memberi suara, tahun yang lalu kami sudah tahu siapa presiden kami.” Dengan sikap meremehkan, orang Bumi berkata kepada orang Penguasa Udara dan orang Penguasa Daratan: “Kami tak usah memberi suara, sejak kecil sudah tahu pemimpin kita siapa.” Dengan sikap apatis, orang Kepulauan berkata: “Kami selalu memberi suara, tetapi kami tidak pernah mengetahui siapa nanti yang akan menjadi Perdana Menteri.” Orang Lautan dengan tersenyum dingin berkata: “Di negeri kami, bila sudah capek jadi presiden terpilih bisa diganti menjadi Perdana Menteri, dan sebaliknya bila sudah capek jadi Perdana Menteri juga bisa diganti menjadi presiden terpilih.” Setelah memandang mereka masing-masing dengan sikap ragu-ragu, orang Langit menanya dengan suara lembut: “Bang, seorang pejabat apa masih bisa diganti?” Orang Perut Bumi menjawab dengan lantang: “Sudah tentu bisa, kenapa tidak! Apalagi tidak punya integritas. Kalau bukan diri kita yang menggantinya, orang penguasa udaralah nanti yang akan menunjuk dan mengganti untuk kita.”

Hj. Fatimah Rela Ditembak Mati Kota Pontianak Targetkan Bebas PKL Borneo Tribune, Pontianak Hj. Fatimah (60) seorang pemilik Lapak Pasar Flamboyan di Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak memprotes keras atas penertiban yang dilakukan Sat Pol PP Kota Pontianak terhadap lapak miliknya, di mana melakukan aksi protes dengan cara berteriak – teriak di depan Sat Pol PP, bahkan dirinya rela ditembak mati

2014, Sungai Landak Bersih Borneo Tribune, Landak Landak kaya akan bahan tambang galian. Kekayaan bahan tambang tersebut diantaranya intan dan emas yang terdapat didalam kandungan bumi yang tersebar di Kabupaten Landak. Namun, kekayaan alam ini menimbulkan hal yang positif dan negatif. Positifnya kekayaan alam ini sudah tentu merupakan modal ....Ke Halaman - 11

untuk mempertahankan lapaknya tersebut, Selasa (1/10) kemarin. “ Jangan Pak !!, jangan diangkut Lapak saya pak !, ini saya keluar uang banyak Pak untuk ini!, saya hanya dagang sementara untuk beli obat Pak, saya sakit Jantung Pak, jangan dibawa Pak!!,” teriak Hj. Fatimah di depan Sat Pol PP Kota Pontianak yang terus mengangkut satu persatu lapak Bupati Landak Adrianus Asia Sidot memberikan sambutan pada acara malam pisah sambut Kapolres Landak dari AKBP Hotma Viktor Sihombing, S.Ik kepada AKBP Frans Tjahyono, S.IK di aula Kantor Bupati Landak, Senin (30/9) malam kemarin, Foto : S. Ardiansyah/ Borneo Tribune

milik Hj. Fatimah. Bahkan bukan hanya itu saja aksi protes yang dilakukan Hj. Fatimah terhadap Sat Pol PP, melainkan Hj. Fatimah juga berteriak dengan lantang bahwa dirinya siap ditembak mati asalkan dalam keadaan Islam, selama dirinya memperthankan lapak miliknya tersebut. “ Saya rela Pak ditembak mati asalkan dalam keadaan Islam !!, ....Ke Halaman - 11

Cornelis Minta Pegawai Miliki Kinerja Baik Borneo Tribune, Pontianak Mantan Kepala Biro Hukum Setda Kalbar Marius Marcellius Tj, SH, MM, Senin (30/9) sore diambil sumpah/janji jabatan sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar menggantikan Cornelius Kimha oleh Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH. ....Ke Halaman -11

Kepala BPK RI Kalbar Serahkan Jabatan Borneo Tribune, Pontianak Usai dilantik 10 September 2013 yang lalu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalbar Ir Adi Sudibyo, MM, Senin (30/9) menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar kepada Didi Budi ....Ke Halaman -11

Soal Ambruknya Betang Youth Center

Panitia Minta Kontraktor Bertanggungjawab Penuh Borneo Tribune, Sekadau Pasca ambruknya bangunan Youth Center atau Rumah Betang Sekadau Senin Sore (30/9) Kemarin, Panitia Pembangunan Youth Center Sekadau meminta kontraktor pelaksana bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi. Ketua Panitia Pembangunan, Paulus Lion, meminta kontraktor melakukan perbaikan terhadap bagian-bagian yang mengalami kerusakan. Seperti diketahui, seluruh atap bangunan sepanjang lebih kurang 126 meter, dengan lebar bangunan 14 meter pada ti-

ang penyangga diniding ambruk. “Ya, kita minta pelaksana pekerjaan menunjukkan tanggungjawabnya atas kerusakan yang terjadi. Kita berharap bagian-bagian yang rusak dibangun kembali seperti semula,” kata Paulus Lion dijumpai sejumlah wartawan, (1/10). Terkait penyebab ambruknya bangunan yang tengah dalam tahap pengerjaan itu, Lion menduga diakibatkan angin kencang atau angin puting beliung sore kemarin. “Bisa jadi karena terpaan angin kencang kemarin,” timpalnya. ....Ke Halaman - 11

Sekda Pemkab Sekadau, Drs. Yohanes Jhon, M.M bersama anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Jeffrai, R.T memantau lokasi ambruknya Betang Youth Center pasca ambruk, akibat angin kencang, kemarin. FOTO Hartono/Humas Pemkab

4x2 Single Cabin, Bensin

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat Singkawang Ketapang Sanggau Sintang Landak

Desain modern dan kokoh. Toyota HILUX menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bisnis Anda. Ruang kabinnya yang ergonomik dan nyaman, juga memiliki fitur-fitur lengkap.

: Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 : Jl. A. Yani No. 8 Telp. (0562) 637000 : Jl. R. Suprapto Telp. (0534) 31841 : Jl. Jend. Sudirman Telp. 0564 - 2025280 : Jl. MT. Haryono Telp. 0565 - 24222 : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara Rabu, 2 Oktober 2013

Borneo T Tribune

PKK KB Kes

Bupati : Targetkan Peningkatan Kualitas SDM

Borneo Tribune, Sukadana. Bupati Kayong Utara Hildi Hamid mengapresiasi kegiatan rakor PKK KB kesehatan yang diselenggarakan di Balai Praja, namun dirinya mewanti-wanti semua pihak dapat mendukung pencapaian kegiatan tersebut dengan target pencapaian kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kegiatan yang diikuti se-

luruh camat dan perwakilan kader PKK dan kader Posyandu itu bupati mengajak bahwa tercapainya manusia yang berkualitas didasarkan dengan ketercapaian program pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta meningkatkat pencapaian ekonomi masyarakat. Dimana saat ini pemerintah melalui BKKBN me-

AJUK

Ketika PKL Memilih Rela Ditembak Hj. Fatimah (60) seorang pemilik Lapak Pasar Flamboyan di Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak melawan saat saat Sat Pol PP Kota Pontianak hendak menertibkan lapak miliknya. Dia berteriak-teriak menyatakan rela ditembak mati untuk mempertahankan lapaknya tersebut. Peristiwa Selasa (1/10) kemarin menarik perhatian kita. Pertama, kita selalu prihatin pada persoalan seperti ini. Pedagang kecil seakan-akan ditempatkan berseberangan dengan Sat Pol PP. Dua pihak ini seakan bermusuhan. Padahal, seharusnya, kedua pihak ini bersinergi. Kedua pihak ini bekerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama. Pedagang kecil tetap bisa berusaha tanpa harus mengganggu rencana pembangunan kota Pontianak. Dan, Sat Pol PP tetap menjalankan tugasnya tanpa harus terlihat sebagai musuh bagi warga kota. Sesungguhnya, apa yang terjadi di Flamboyan itu merupakan sesuatu yang harus dipikirkan bersama oleh semua pihak dalam kerangka besar pembangunan Kota Pontianak. Semua pihak harus memikirkan, bagaimana membuat pedagang dan warga kota patuh pada aturan? Bagaimana membuat mereka sadar bahwa mereka juga tidak bisa berbuat dan bekerja sesuka hati? Bagaimana membuat mereka menyadari bahwa mereka hidup di ruang social yang dikongsi bersama dengan orang lain? Memang diakui bahwa penertiban merupakan pendekatan yang lazim dilakukan. Selama ini, di manamana, untuk membuat warga sadar bahwa mereka sudah melanggar peraturan dan hak-hak orang lain, penertiban merupakan caranya. Sat Pol PP, aparat, dikedepankan untuk melakukan tindakan. Ketiga model ini dipilih, kekerasan akan terjadi. Lapak dibongkar dan diangkut, pemilik melakukan perlawanan. Pemilik rugi, petugas juga susah payah. Coba kita bayangkan bagaimana caranya warga kota yang ingin berusaha tetap berusaha, tetapi berusaha dengan nyaman dan tanpa perlu khawatir pada penertiban. Bayangkan juga bagaimana nyamannya Sat Pol PP tak perlu berdepan dengan warga yang emosi. Kita percaya para cerdik pandai di Pontianak ini akan menemukan cara mengatasi persoalan seperti ini sehingga lebih manusiawi dari semua sisi. Tugas pemerintahlah menyediakan ruang dan memfasilitasinya.

ENGET

Hj. Fatimah, seorang PKL di Flamboyan Pontianak rela ditembak demi mempertahankan lapaknya *Eeh, siapa yang tunjuk-tunjuk senjata, Bu? Bang Tribune

· Wartawan, Kontributor, Intensive Programme and Freelancer “ Borneo Tribune” selalu di bekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima / meminta apapun dari narasumber · Setiap artikel atau tulisan berupa laporan kegiatan, cerita pendek, surat pembaca, puisi dan resensi yang dikirim ke redaksi hendaknya di ketik dengan spasi rangkap, maksimal 500 kata, ditandatangi dan disertai identitas ( No Telp / Fax jika ada ) dikirim ke alamat borneotribune@yahoo.com atau yusriadii@yahoo.com. Terimakasih

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

nggalakkan keluarga berencana dengan program dua anak cukup, sehingga orang tua memiliki cukup waktu untuk mengurusin anak baik intensitas bersama keluarga, waktu membesarkan dan banyaknya kesempatan untuk mem-

perhatikan masa depannya. ”Kesuksesan keluarga berencana bukan hanya tugas kaum ibu, namun bapakbapak juga memiliki peranan untut mensukseskan dengan salah satunya menjadi aseptor KB,” kata Hildi. Selain itu, salah satu upa-

ya pencapaian keluarga yang sejahtera yang bermuara peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas juga adanya peranan yang aktif dari para kader posyandu yang secara rutin dan aktif memberdayakan masyarakat untuk rutin ber-

kunjung keposyandu. Ketua Tim Penggerak PKK KKU Hj. Diah Permata menyampaikan kesatuan gerak PKK KB Kes tahun ini juga akan dilombakan sehingga seluruh kecamatan di KKU untuk dipilih sebagai kecamatan terbaik mewakili KKU

ketingkat propinsi dengan kategori pelaksanaan terbaik kingkungan bersih dan sehat, pelaksanaan terbaik posyandu. ”Jangkauan kegiatan ini mulai dari dusun, desa, kecamatan seluruh KKU,” kata Diah. (DL)

Hildi : Tetap Gunakan Program Universal Covered

BPJS Pemkab Persiapkan Rp19 Miliar Borneo Tribune, Sukadana 1 Januari 2014 Askses sudah tidak ada lagi dan beralih menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan diberlakukannya BPJS KKU akan mengalami pergeseran pola penjaminan terhadap masyarakatnya dalam hal jaminan kesehatan gratis yang selama ini menjadi program unggulan. Dalam BPJS nanti tidak ada lagi jaminan seperti yang pernah diterapkan oleh Askes, sehingga masyarakat yang ingin mendapat

Cerpen Oleh Y PRIYONO PASTI EKSISTENSI Ujian Nasional (UN) terus dipertanyakan. Alasannya, UN, program pendidikan yang menjanjikan perbaikan, kemajuan, dan peningkatan mutu pendidikan nasional itu masih jauh panggang dari api. Sebagaimana yang diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen (2013), UN yang bertalu-talu dikatakan sangat berguna untuk pemetaan, pemacu semangat belajar, dan peningkatan mutu pendidikan nasional, tidak terbukti. Setelah satu dekade UN diselenggarakan, kualitas pendidikan nasional belum menunjukkan tanda-tanda meningkat, bahkan menurun. Beberapa hasil survei internasional terakhir, seperti dari TIMSS, PIRLS, dan PISA, menunjukkan, murid Indonesia selalu berada di peringkat bawah dan bermasalah dengan kemampuan menalar. Selain itu, UN juga telah menjadi semacam kurikulum diam (hidden curriculum) bagi pembentukan karakter buruk generasi muda. Sejumlah kepentingan, seperti tuntutan para kepala dan pejabat daerah agar angka kelulusan UN tinggi, ditambah sistem yang tak adil, telah memicu praktik kecurangan bersama guru dan murid. Konspirasi itu secara efektif telah menjadi praktikum yang menginspirasi bagi

jaminan kesehatan harus menjadi peserta BPJS yakni mendaftarkan diri dengan konsekwensi adanya iuran sesuai kelas. Dikatakan Hildi Hamid, KKU yang saat ini berpenduduk sekitar 129.000 jiwa merupakan angka yang besar jika kesemuanya akan dimasukan dalam peserta BPJS dimana jumlah tersebut sesuai program universal covered atau lebih dikenal penjaminan seluruh masyarakat KKU harus ditanggung. Namun demikian sejumlah penduduk tersebut akan dipilah masyarakat yang sudah

masuk dalam asuransi seperti PNS, TNI, Polri karena mereka sudah mendapat jaminan kesehatan dari pekerjaannya masing-masing. Sehingga diperkirakan sisa penduduk KKU di luar penduduk tersebut berkisar sekitar 80 ribu jiwa yang di dalamnya masuk dalam katagori kaya dan miskin dan inilah yang nanti akan dijadikan target pemerintah kabupaten dalam pendaftaran yang ditanggung pemerintah kabupaten. ”Masih ada waktu tiga bulan kita persiapkan diri untuk mensosialisasikan

ini, dimana kita akan jelaskan bahwa semua masyarakat KKU akan ditanggung untuk pendaftaran BPJS, namun hanya kelas 3, jika ingin kelas lebih baik pemerintah menyarankan untuk mendaftar sendiri, dengan biaya yang tidak jauh berbeda,” kata Hildi Hamid. Dengan perkiraan jumlah penduduk setelah dipilah tersebut sebanyak 80 ribu dan biaya pendaftaran perjiwa sebesar Rp.19.250 perjiwa maka dalam satu bulan pemkab harus menyetor sekitar Rp.1,5 miliar lebih ke BPJS dan jumlah tersebut

akan dikalikan 12 bulan yang angka akhir akan muncul sekitar Rp.19 miliar lebih untuk penjaminan masyarakat untuk menjadi peserta BPJS. Pada saat jaminan kesehatan KKU masih menggunakan Askes, pemkab hanya menyiapkan anggaran sebesar Rp.4 miliar per tahun. ”Terdapat kelebihan bila dibandingkan antara BPJS dan Askes dimana kartu BPJS dapat dipergunakan dimanapun saat pemegang kartu sakit, dan pelayanannya hingga ke RSCM,” kata Hildi. (DL)

Konvensi Ujian Nasional pewarisan nilai-nilai hipokrisi dan korupsi (tandatanda hipokrisi dan korupsi itu, kini, mulai terkuak). Senada dengan Mohammad Abduhzen, J. Sumardianta (2013) menilai, proporsi nilai UN dibanding nilai sekolah 60:40 sungguh perbandingan yang timpang dan tidak adil. UN yang hanya sekali menguji sebagian mata pelajaran diberi porsi besar. Nilai sekolah yang komprehensif dari nilai rapor, ujian praktik, dan ujian sekolah jatahnya kecil. Soal UN seluruhnya berbentuk pilihan ganda merupakan produk mental primitif. Proses mengingat dengan gradasi kualitas mental paling rendah. Nilai UN, bagi pelajar SMA mubazir, tidak memiliki fungsi sertifikasi. Tidak bisa dipakai sama sekali buat masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Lulusan SMA yang hendak melanjutkan studi ke PTN mesti menjalani tes SNMPTN. Bagi yang masuk melalui jalur undangan, seleksi berdasarkan nilai rapor semester I sampai dengan V yang dilaksanakan sebelum UN berlangsung. Bagi pelajar SMK, UN juga kontraproduktif. Saat mereka mencari kerja yang diverifikasi bukan nilai UN. Perusahaan hanya mengonfirmasi kecakapan keras dan lunak mereka dalam permesinan, elektronika, bangunan, pertambangan, pengolahan makanan, peternakan, perikanan, dan pertanian. UN justru ngerecoki pelajar hendak meraih

kompetensi. Pelajar SMK, memasuki kelas XII, konsentrasinya terpacak pada persiapan UN yang teoritis konseptual bukan praktik vokasional. UN penuh dengan anomali. Di sana terjadi tumpang tindih kepentingan dan kerancuan evaluasi dengan testing. UN merupakan tes sumatif bertujuan mengevaluasi kemampuan akhir pelajar setelah menjalani proses pembelajaran panjang di setiap satuan pendidikan. Evaluasi hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki desain dan kualitas pembelajaran. Evaluasi berbeda dengan ujian yang bertujuan menentukan kelulusan. Oleh karenanya, otoritas penyelenggara UN mengalami sesat pikir- tidak bisa memahami perbedaan mendasar evaluasi dan ujian dalam assesment. Namun aneh, pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetap bersikukuh untuk melaksanakan UN. Status quo UN terusmenerus dirawat dan dijaga kelangsungannya kendati semrawut dalam praktik dan menyesatkan secara paradigmatis. Kisruh UN 2013, ditandai keterlambatan pencetakan soal dan penipisan lembar jawaban, bahwa UN hanyalah proforma, tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk melaksanakan UN tahun 2014 (dan tahun-tahun berikutnya). Konvensi UN adalah buktinya. Sebagaimana yang dikemukakan Menteri Pendidik-

an dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, UN akan tetap ada tahun depan. Untuk mencari jalan tengah model penyelenggaraan ujian nasional yang kredibel, pemerintah hendak mengadakan konvensi UN pada 25 atau 26 September 2013. Konvensi tak membahas perdebatan soal UN (karena UN tetap akan diselenggarakan), tetapi mencari model terbaik penyelenggaraan UN (Kompas, 12/9/2013). Seluruh pemangku kepentingan pendidikan, seperti akademisi, guru, kepala sekolah, dewan pendidikan, terutama organisasi-organisasi yang peduli pendidikan, akan diajak berpartisipasi. Harapannya, melalui konvensi tersebut dapat dijaring berbagai pandangan mengenai model ujian nasional dan dicapai kesepakatan bersama model atau modifikasi-modifikasi pelaksanaan UN apa yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi Indonesia. Sinergisitas Pemerintah dan Masyarakat Di tengah perkembangan zaman dengan segala fenomena dan dinamika sosial yang menyertainya, upaya peningkatan mutu pendidikan nasional menjadi lebih kompleks, rumit, dan perlu kerja sama semua pihak. Kita tidak (boleh) hanya menuntut peran besar pemerintah, tapi juga bagaimana keterlibatan aktif kita sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Pendidikan nasional yang berkualitas sangat ditentukan

sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat secara serentak dan simultan. Terlalu berharap pada pemerintah/negara, hemat penulis terlalu berlebihan. Dalam kerangka pikir ini, konvensi UN, yang tentu saja merupakan maksud baik pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, kiranya layak kita apresiasi. Konvensi UN itu diharapkan dapat memicu dan memacu pemerintah dan kita semua (sebagai bangsa) untuk bekerja lebih keras dalam mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Konvensi UN itu harus kita maknai sebagai dorongan bagi kita semua sebagai bangsa untuk berbuat lebih banyak, bekerja lebih keras, dan bertindak lebih nyata dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini. Semoga melalui konvensi UN ditemukan model ujian nasional yang mampu memfasilitasi manusia-manusia muda menjadi manusia dewasa mandiri yang beretos kerja tinggi, beretika, bermoral, berperilaku santun, jujur, disiplin, bertanggung jawab, punya visi dan wawasan jauh ke depan. Semoga jagat pendidikan kita sungguh menjadi proses pemanusiaan manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Y PRIYONO PASTI Seorang Pendidik Alumnus USD Yogyakarta Tinggal di Pontianak

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, Syam Abubakar, M Taufik, Fery Adeputra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: www.borneotribunecom Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah. TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, (Wakil Manajer) Supriyanto, Rustam. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Rabu, 2 Oktober 2013

Serba Serbi

Borneo T Tribune

Kontribusi PAD Kabupaten Sambas Rata-Rata 4,14 % bagaimana upaya untuk menggali dan mengoptimalkan lagi sumbersumber PAD di Kabupaten Sambas agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sambas. Saya meminta kepada semua Dinas, Kantor maupun instansi yang menangani pengelolaan PAD Kabupaten Sambas untuk lebih aktif dalam memacu peroleh-

Wakil Bupati Sambas Pabali Musa,M.Ag menyampaikan sambutannya seminar sehari dengan tema optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah ( PAD ) setelah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009, Selasa ( 1/10 ) yang digelar oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas bertempat Di Aula Bupati Sambas. Borneo Tribune, Sambas Seminar Sehari dengan mengusung tema optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah ( PAD ) setelah pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009, Selasa ( 1/10 ) yang digelar oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas bertempat Di Aula Bupati Sambas, dihadiri dari beberapa unsur antara lain Pemerintah/ SKPD pengelola PAD Kabupaten Sambas, DPRD Kabupaten Sambas, Instansi Vertikal,

Organisasi profesi ( Notaris, Asosiasi-asosiasi pengusaha ), tokoh masyarakat, Lembaga Adat, LSM, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, APDESI dan BPD Kab Sambas serta Komponen-komponen lainnya yang diperkirakan sebanyak 250 orang. Dalam sambutannya Wakil Bupati Sambas, Pabali Musa, M.Ag mengatakan peningkatan PAD harus secara terus menerus diuapayakan, terutama terhadap sumbersumber PAD yang sudah

adaatau intensifikasi. “ Saya melihat dan mengamati selama ini, walaupun telah banyak produk peraturan daerah yang berkaitan dengan PAD namun pada kenyataannya perbandingan PAD dengan penerimaan dari Pusat dan Provinsi justru masih dibawah harapan kita semua. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas tahun 2008-2013 penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sambas masih didominasi

oleh Dana Perimbangan dengan rata-rata kontribusi sebesar 83,49 % dan lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata kontribusi sebesar 12,37 %, “ katanya. Dikatakannya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang seyogyanya diharapkan menjadi pilar utama masih belum mampu diandalkan dan hanya memberikan kontribusi ratarata sebesar 4,14 % pada kurun waktu enam tahun terakhir ini. “ Kondisi ini harusnya menjadi pemikiran kita semua

cmyk

an penerimaan PAD mengingat tahun anggaran 2013 praktis hanya tinggal tiga bulan lagi. Hal ini sangat penting karena sebagai tolak ukur kinerja kita dalam upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas yaitu Bela Terpikat Terigas 2016, “ tegasnya. Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, Heryanto, S.Sos mengatakan penyelenggara-

an seminar sehari ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk mendapatkan pokok-pokok pikiran dari berbagai elemen baik pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat. “ Dimana kita dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita dalam upaya mengoptimalisasi pengelolaan PAD Kab Sambas untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, “ katanya.

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Rabu, 2 Oktober 2013 PEMBERITAHUAN

Gadis Tinggalkan Rumah Telah meninggalkan rumah seorang gadis bernama Rasti Ramadanti (17 th), Anak dari pasangan Abdul Karim dan Nunung, beramat di Jalan Parit Mayor, Gang Haji Muhammad Pontianak Timur. Ciri-ciri : tinggi badan ± 155 cm, berat badan ± 50 kg, kulit sawo matang, rambut setengah bahu. Turun dari rumah memakai celana jins hitam, baju biru dan tanpa menggunakan kerudung. Meninggalkan rumah sejak Sabtu 28 September 2013 jam 07.30 Bagi yang menemukan, kami mohon bantuan untuk menghubungi orangtuanya, dengan HP Abdul Karim

Polisi Operasi Pelaku dan Barang Ilegal

085753064243 atau Rendi 08963226443.

TANGKI SILUMAN Sejumlah kendaraan Roda 4 jenis Truk dan Angkutan Umum berhasil diamankan Polresta Pontianak, diduga kendaraan ini mengisi BBM di Pertamina menggunakan tangki siluman dan derijen, kemudian dijual ulang dengan harga yang tinggi, FOTO:Achmad Mundzirin/Borneo Tribune

CMYK

Gakkumdu Segera Periksa KPU ini, kemudian ditambah lagi dua orang lainnya, dan yang terkahir kita periksa adalah terlapor yakni Ketua KPPS di Jalan Nirbaya Kecamatan Pontianak Selatan berinisial ARS. “ Pihak KPUD Kota Pontianak segera kita periksa terkait hal ini, kemudian setelah itu ada dua orang lagi yang kita periksa, selanjutnya kita memeriksa terlapor yakni Ketua KPPS berinisial ARS, karena ARS ini yang dilaporkan telah membagikan foto pasangan nomor urut tiga sebelum masa kampanye yang sudah ditetapkan KPUD,” katanya. Selain itu Kasatgas juga menjelaskan kronologis laporan masuk ke pihaknya, di mana telah terjadi pembagian foto pasangan nomor urut tiga yakni Sutarmidiji dan Edi Rudi Kamtono sebelum masa Kampanye di mulai, di mana pembagian foto tersebuti terjadi di Jalan Nirbaya Kecamatan Pontianak Selatan diluar jadwal kampanye yang ditetapkan KPUD. “ Pembagian foto incumbent ini dibagikan kepada

dua warga yakni atas nama Abdul Hadi alias Bujang dan Syarif Muklis, bahkan diduga Ketua KPPS atas nama ARS meminta kedua orang ini memilih pasangan nomor urut tiga tersebut, setelah diketahui adanya pelanggaran tersebut, kemudian masuk ke Panwaslu Kota Pontianak, sehingga sampai ke kita dan masuk dalam tahap penyidikan,” jelas Kasatgas Gakkumdu. Ditegaska Kasatgas, bahwa memang benar terjadi suatu pelanggaran sepanjang Pilwako Kota Pontianak, di mana pelanggaran yang dilanggar tersebut merupakan melakukan aksi kampanye diluar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPUD, di mana ini diatur dalam pasal 116 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 119 UU No.2 Tahun 2004. “ Pelanggaran yang dilakukan Ketua KPPS atas nama ARS ini sudah diatur dalam pasal 116 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 119 Undang – undang No.2 Tahun 2004,” tegas Kompol Heni Agus selaku Kasatgas Gakkumdu. (Zrn).

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Belasan PNS Terlambat, Tanpa Wakil Walikota Borneo Tribune, Pontianak Meskipun hari Kesaktian Pancasila bukan menjadi hari libur, namun masih saja ada pegawai di pemerintahan Kota Pontianak yang kurang disiplin. Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pemkot Pontianak yang dipimpin langsung oleh Walikota Pontianak Sutarmidji, Selasa (1/10) kemarin di halaman Kantor Walikota Pontianak. Ada beberapa PNS yang terlambat ikuti upacara tersebut. Pantauan Borneo Tribune kemarin, ada 16 PNS nongkrong di kawasan parkir Taman Alun Kapuas saat upacara berlangsung. Mereka tidak bisa masuk lantaran pintu masuk ke halaman Kantor Walikota Pontianak ditutup saat acara dimulai. Kebanyakan dari mereka adalah PNS yang bertugas di SKPD. Salah satu pegawai yang meminta tidak menyebutkan namanya me-

nuturkan, keterlambatan lantaran masih mampir ke kantor kerjanya untuk mengambil berkas. Meski beberapa pegawai terlambat, upacara di dalam halaman kantor Walikota berlangsung dengan khidmat. Diikuti oleh PNS di lingkungan Setda Kota Pontianak, SKPD, kelurahan, dan kecamatan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan setiap tahun itu ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari bentuk pengakuan atas keberhasilan Bangsa Indonesia mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa di era 1960an. Tahun ini, tema peringatan sebagaimana digunakan secara nasional adalah “Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa”. Pada upacara kemarin pula, tidak tampak Wakil Walikota Pontianak Paryadi, S. Hut ikut dalam

upacara. Walikota Pontianak hanya didampingi oleh Sekda Kota Pontianak M. Akip dan kepala SKPD. Dalam sambutannya, Walikota Pontianak Sutarmidji mengharapkan, dengan tetap berpijak pada ideology bangsa yakni Pancasila, tumbuh semangat kebersamaan seluruh PNS di lingkungan Pemkot Pontianak yang hanya 1.1 persen dari jumlah penduduk Kota Pontianak. Dengan memberikan pelayanan maksimal dan memperbaiki kinerja untuk perkembangan Kota Pontianak yang lebih baik dan maju. “Idealnya, pelayanan (PNS) sebuah daerah itu 1.5 persen jumlah penduduk. Tapi Pontianak dengan hanya 1.1 persen jumlah bisa memberikan pelayanan optimal. Kita harapkan, dengan kecintaan dan pengamalan pancasila, kita bisa lebih baik lagi,” ungkap kepada wartawan. (Uby)

Borneo Tribune, Pontianak Polresta Pontianak melakukan operasi berskala besar terhadap pelaku dan barang illegal. Operasi dipimpin langsung Kapolresta Pontianak Kombes Pol Drs. Hariyanta, yang dimulai sejak Senin (30/9). Menurut Kapolresta Pontianak melalui Kasat Reskrimnya Kompol Heni Agus Sunandar, kegiatan operasi untuk menekan angka peredaran barang ilegal di Kota Pontianak, baik itu BBM, Gula, makanan produk luar, ikan dan lain yang serba ilegal. “Sasaran operasi ilegal ini bertujuan menekan peredaran semua jenis atau item yang disebut barang illegal maupun pelakunya,” tegas Kasat Reskrim Polresta Pontianak Selasa (1/10) kemarin. Lanjut Kasat Reskrim Polresta Pontianak, yang melaksanakan operasi ini adalah seluruh jajaran Polsek yang ada di wilayah hukum Polresta Pontianak, di mana Kapolresta mengintruksikan kepada seluruh Kapolsek untuk melakukan penyelidikan terkait peredaran barang ilegal maupun pelakunya. “ Seluruh Kapolsek jajaran Kapolresta melakukan penyelidikan terkait peredaran barang ilegal maupun pelakunya sendiri,” jelasnya. Selain itu Kompol Heni Agus Sunandar, juga mengatakan operasi dengan sasaran barang ilegal dan pelaku ilegal yang dimulai sejak hari Senin (30/9) kemarin, Polresta Pontianak berhasil menangkap dan mengamankan 11 kendaraan roda empat yang berkeliaran untuk mengisi BBM Ilegall ddi mana 11 Mobil ini diduga berkeliaran mengisis BMM untuk melakukan penimbunan dan dijual dengan harga yang tinggi. “ 11 kendaraan yang berhasil kita amankan, dan dari 11 kendaraan tersebut 6 kendaraan kita pulangkan karena tidak memiliki tangki ganda maupun derigen, sedangkan 5 mobil lagi masih diamankan di Polresta Pontianak dengan nomor polisi KB 9878 S, KB 1126 AH, KB 9884 AG, KB 8890 G dan KB 1589 SE, beserta para pemiliknya,” ungkapnya lagi.

Dikatakan Heni Agus Sunandar, dari 5 kendaraan yang diamankan pihaknya berhasil mengamankan 1 Ton BBM jenis Solar. Dan para pemilik kendaraan ini akan dijerat dengan UU RI No 21 Tahun 2001 tentang Tata Niaga Minyak dan Gas (Migas). Sementara itu ditempat yang berbeda, Dit Reskrimsus Polda Kalbar berhasil menangkap sebanyak 56 drum Solar Ilegall di Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya milik Wak Sennang dan Suhardiman, Senin (30/9) kemarin. Penangkapan yang dilakukan Dit Reskrimsus Polda Kalbar terhadap Wak Sennang dan Suhardiman dengan barang bukti sebanyak 56 drum solar dengan berat keseluruhan 11,2 Ton itu pun, berawal dari informasi masyarakat, kemudian ditindak lanjuti dengan penyelidikan dan ternyata be-

nar, sehingga langsung dilakukan penangkapan. Di mana saat ini barang bukti sebanyak 36 drum diamankan di Polsek Rasau dan 20 drumnya lagi diamankan di Polsek Batu Ampar, sedangkan untuk kedua pemelik sudah diamankan di Mapolda Kalbar, guna menjalani proses hukum lebih lanjut terkait kepemilikan solar ilegall tersebut. “ Penangkapan yang berhasil kami lakukan ini berawal dari informasi masyarakat, di mana kami menindak lanjuti penangkapan tersebut dengan penyelidikan,” jelas Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arie Sulistyo melalui kbaid Humasnya AKBP Mukson Munandar, Selasa (1/10). Menurut AKBP Mukson Munandar, penangkapan terhadap 56 drum solar ilegall ini ditempat yang terpisah, di mana pemilik atas nama Wak Sennang ditangkap ditempat

penimbunan BBM nya dengan barang bukti 40 drum solar, sedangkan untuk Suhardiman ditangkap ditempat penimbunannya dengan barang bukti sebanyak 16 drum solar. “ Semua barang bukti sudah kita amankan di dua Polsek, di mana Polsek Rasau Jaya mengamankan 36 drum Solar dan Polsek Batu Ampar mengamankan 20 drum solar. Sedangkan untuk Wak Sennang dan Suhardirman langsung di bawa ke Polda Kalbar guna menjalani pemeriksaan,” tegas Kapolda melalui Kabid Humas. Melalui Kabid Humas, Kapolda mengatakan, jumalah berat solar secara keseluruhan yang berhasil diamankan oleh pihaknya saat ini, sekitar 11,2 ton, di mana 11,2 Ton solar ini tidak memiliki surat lengkap atau izin dasar kepemilikannya, sehingga diduga melakukan penimbunan, guna dijual dengan harga yang lebih besar lagi. “ 11,2 Ton solar yang merupakan milik kedua orang tersebut, kedua – duanya tidak memiliki dokumen lengkap, dan digua pula penimbunan BBM jenis solar ini dilakukan, guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi,” katanya. Kapolda pun menegaskan, kedua pemilik BBM jenis solar dengan berat keseluruhan 11,2 Ton ini akan dijerat dengan pasal 53 dan atau pasal 55 UU RI No.21Tahun 2001 tentang Tata Niaga Minyak dan Gas (Migas). (Zrn) CMYK

Beredarnya Foto Pasangan Incumbent

Borneo Tribune, Pontianak Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pontianak, terkait kasus beredarnya foto Pasangan Incumbent nomor urut tiga Sutarmidji dan Edi Rudi Kamtono sebelum masa kampanye dimulai, di mana foto pasangan Incumbent ini dibagikan oleh Ketua KPPS Jalan Nirbaya Kecamatan Pontianak Selatan atas nama ARS. “ Kasus beredaranya foto pasangan Incumbent nomor urut tiga Sutarmidji dan Edi Rudi Kamtono, sudah sampai ke kita dan saat ini sedang dalam penyidikan di Gakkumdu, di mana saat ini sudah tiga orang saksi yang diperiksa,” ungkap Kasatgas Gakkumdu Kompol Heni Agus Sunandar, Selasa (1/10) kepada sejumlah wartawan saat ditemui diruangannya. Menurut Kasatgas Gakkumdu, setelah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi, selanjutnya pihaknya akan memeriksa pihak KPU terkait kasus

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS : TVS Pontianak TVS Rasau TVS Singkawang TVS Ketapang TVS Sintang TVS BM Sintang TVS Pinoh TVS Putussibau TVS Anugrah Sekadau TVS Merdeka Motor PTK TVS Tepuai

: 0853 : 0853 : 0823 : 0852 : 0812 : 0852 : 0813 : 0821 : 0813 : 0821 : 0813

9320 9355 5178 4594 5746 5260 4557 5125 4540 5030 4528

2778 5508 4446 6118 6666 1948 8321 9567 2238 6989 6562

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Rabu, 2 Oktober 2013

KPU Didesak Tetapkan Zona Kampanye DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak ini, menegaskan peraturan KPU No 15 Tahun 2013 tentang kampanye sudah seharusnya direalisasikan. “Kita harus patuh dengan peraturan. Untuk itu, penentuan zona pemasangan alat peraga kampanye harus segera ditetapkan. Sehingga KPU bersama Satpol PP bisa melaksanakan eksekusi terhadap alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan,” ungkapnya. Rahmad menilai jika zona kampanye belum ditetapkan, maka Panwaslu akan mengalami kesulitan mengawasi proses pelaksanaan

pemilu legislatif 2014. “Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang pada zona atau wilayah yang ditetapkan KPU Provinsi/ Kabupaten/ kota bersama pemerintah daerah dan spanduk dapat dipasang dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter. Untuk itu, aturan dalam PKPU Nomor 15 tahun 2013 sudah jelas, termasuk pengaturan bahwa pengawas Pemilu hanya diberi hak untuk memberikan rekomendasi eksekusi kepada pemerintah dan aparat keamanan, apabila setelah dilakukan kajian pengawas ternyata ada dugaan pelanggaran,” tegasnya.(JoE).

“

Kita harus patuh dengan peraturan. Untuk itu, penentuan zona pemasangan alat peraga kampanye harus segera ditetapkan. Sehingga KPU bersama Satpol PP bisa melaksanakan eksekusi terhadap alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan

“

Borneo Tribune, Mempawah Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pontianak segera menentukan zona pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Legislatif 2014. “Sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 yang merupakan revisi PKPU Nomor 1 Tahun 2013 mulai diberlakukan pada 28 September. Kita minta KPU segera menentukan zona pemasangan spanduk atau alat peraga kampanye Pemilu Legislatif 2014,” kata Rahmad. Rahmat yang juga Ketua

Rahmad Satria

Pengadilan Agama Permudah Layanan Perkara Pendaftaran Perkara Bisa Online dan Lewat SMS Center Borneo Tribune, Mempawah Meningkatkan dan memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan, Pengadilan Agama (PA) Mempawah meluncurkan dua program unggulan, yakni pendaftaran perkara secara online dan SMS center. Penggunaan program ini diresmikan Ketua Pengadilan Agama Pontianak, H. Hasan Bisri di Gedung Kartini Mempawah, Jumat (27/9), kemarin. Pada kesempatan tersebut, Kepala PA Mempawah,

Rustam A Kaderi dalam laporannya menjelaskan, keberadaan program pendaftaran perkara secara online ini sesuai dengan azas peradilan agama yaitu cepat, mudah dan biaya ringan. Pendaftaran perkara secara online ini diberikan PA Mempawah untuk mempermudah aksesibiltas masyarakat terhadap pengadilan dan merespons kebutuhan masyarakat yang memiliki kesibukan aktivitas, maupun radius tempat tinggalnya jauh tanpa harus datang ke PA.

“Sedangkan keberadaan SMS center, nantinya menjadi aplikasi yang akan memberikan informasi penting kepada pihak yang berkepentingan terkait jadwal sidang, akta cerai, dan sisa panjar biaya perkara,” katanya. Untuk pengelolaan program pendaftaran perkara online ini, PA Mempawah mempersiapkan dua orang tenaga ahli, baik itu teknologi informasi maupun hukum islam. “Proses penggunaan program ini juga tidak sulit dan bisa dengan mudah dipergu-

nakan. Kita berharap dua program unggulan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya. Sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Hasan Bisri, dalam sambutannya, memberikan apresiasi penuh atas keikutsertaan Pengadilan Mempawah dalam menghadirkan sistem pendaftaran perkara online. “Fasilitas pendaftaran perkara secara online tersebut telah disediakan di situs resmi Pengadilan Agama Mempawah, sehingga masyarakat yang berdomisili

jauh tidak perlu lagi repotrepot ke Mempawah untuk mendaftarkan perkaranya. Selain itu, data dan informasi yang disampaikan juga dijamin kerahasiannya,” ucapnya. Keberadaan dua program berbasis teknologi di PA Mempawah ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pontianak. Melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Firman Juli Purnama, S.Sos, M.Si, program ini diharapkan bisa memberikan banyak manfaat, baik masyarakat maupun PA Mempawah.(JoE).

Warga Kubu Raya Luka Parah Digigit Buaya

Seorang warga Desa Sungai Rengas Syahrani, (56) diserang se ekor buaya sungai, di Selat Panjang disekitar perairan sungai Kapuas

Borneo Tribune, Kubu Raya Seorang warga Desa Sungai Rengas Syahrani, (56) diserang se ekor buaya sungai, di Selat Panjang disekitar perairan sungai Kapuas, Selasa (1/10) sekitar pukul 07.00. Akibatnya lengan kiri, dan lengan kanan, serta paha mengakami luka-luka gigit-

an dan cakaran. ”Saat saya memasang belat, muncul rinikan air tepat di dedat saya, belum lama saya bilang ke istri saya ini adalah buaya, dia langsung menggigit tangan kiri dan dengan cepat saya kepis karena kaget,” katanya ketika ditemui

dikediamannya, Selasa (1/ 10). Syahrani menuturkan, seperti biasanya dia bersama istri tercinta berangkat ke tempat biasa menjaring tangkapan tanpa ada firasat apapun pada pukul lima dini hari, setibanya di lokasi baru saja hendak memasang belat di pukul tujuh pagi kejadian tersebut kejadian naas itu pun terjadi. “Saya bekerja seperti ini sudah 20 tahun lamanya, memang sering melihat buaya di daerah itu, namun mereka tidak pernah menganggu,” terangnya. Buaya kuning jenis senjulung Syahrani menambahkan, yang datang dan langsung menerkam dirinya itu diperkirakan tiga meter. Sempat terjadi perlawanan antara dirinya dan buaya tersebut. Akan tetapi dengan cepat buaya itu kembali menyambar tangan kanan Syahrani. “Posisi saya masih di dalam air, awalnya tangan kiri saya di gigit, tapi saya masih tetap bertahan di belat yang akan saya pasang. Ketika tangan saya lepas dari pegangan bambu, dengan cepat buayanya melepaskan gigitan di tangan kiri dan berpindah menggigit ke tangan kanan saya,” tambahnya. Sementara itu, sang istri yang berada di atas perahu hanya tergamam melihat su-

aminya dihampiri dan di gigit buaya. “Di sampan (perahu) ada parang, saya teriaki istri saya untuk memberikan parang tersebut, namun tidak diberikan dan hanya melihat saja,” ucapnya. Saat buaya menerkam tangan kiri dan kanan, korban tetap bertahan walau sudah mengalami luka dan perlawananpun terus berlangsung. Tak lama kumudian buaya tersebut melepaskan gigitian di tangan. Namun ketika buaya tersebut melepaskan gigitannya, Syahrani berfikir buaya tersebut langsung lari justru malah kembali menggigit paha kanan dan mencakar paha kirinya bertubitubi. “Kedua belah tangan saya, paha kanan digit dan cakarannya di paha kiri kemudian dia langsung lari,” pungkasnya. Menurutnya, lokasi yang hendak dipasangi belat memang banyak ikan dan udangnya, dan daerah Selat Panjang pun juga terkenal dengan banyak buaya. Namun didirnya tidak menghiraukan buaya yang pernah dilihatnya. Rentang waktu dua bulan terakhir semenjak ada rencana penangkapan buaya di daerah Sungai Udang buaya-buaya yang pernah dilihatnya tidak lagi

menampakkan diri. “Mungkin dia tau telah di usir oleh pawang buaya kemaren di Sungai udang, dan kembali ke muara sungai kapuas, akan tetapi buayanya bertingkah semakin ganas sampai menyerang saya,” tuturnya. Setelah kejadian ini, Syahrini langsung pulang bersama istrinya dan langsung pergi ke puskesmas terdekat untuk mengobati luka di sekujur tubuhnya. “Setelah diperiksa oleh di puskesmas petugasnya bilang tidak apa-apa dan diberikan obat anti biotik,” katanya. Beberapa jam setelah kejadian dan pengobatan dilakukan, Syahrini mengaku baru terasa perih dan sedikit ngilu pada luka yang ada. “Sakitnya baru terasa sekarang setelah di obati,” jelasnya. Akibat kejadian ini, dirinya berniat akan menangkap buaya tersebut bersama orang pintar yang akan menemaninya. Karena dirinya khawatir buaya yang menyerangnya sewaktu-waktu akan kembali muncul dan melakukan hal yang sama. “Rencana sore ini saya akan kembali kelaut untuk menangkap buaya tersebut, saya masih penasaran,” cetusnya. (Adex)

Pastikan Hewan Kurban Aman Dikonsumsi Borneo Tribune, Kubu Raya Dinas Pertanian, Peternakan dan Hortikultura Kabupaten Kubu Raya memastikan ketersediaan hewan kurban untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha nanti mencukupi dan aman dikonsumsi. ”Menjelang pelaksanaan hari raya kurban stok daging untuk Kubu Raya sudah kita pastikan sangat aman untuk dikonsumsi. Demikian dengan jumlahnya, karena hingga saat ini, khusus sapi ada sekitar ratusan ekor sapi dan kambing masih tersedia di masyarakat,” kata Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya, Rini Apriyani di Sungai Raya, Selasa (1/10). Menurut Rini dari data yang dimiliki pihaknya hingga saat ini stok hewan tidak hanya mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kubu Raya, tetapi juga kota Pontianak. Karena, berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, 60 persen daging dan hewan kurban yang ada di Kota Pontianak, berasal dari Kubu Raya. ”Dengan ketersediaan stok hewan tersebut, lanjut Rini maka kita sangat yakin Kabupaten Kubu Raya tidak akan kekurangan stok hewan. Kita tidak mengimpor hewan dari daerah lain, karena memang stok hewan kurban kita sangat mencukupi,” tuturnya. Meski demikian, Rini tidak memungkiri bisa saja stok sapi dan kambing di Kabupaten Kubu Raya menjelang pelaksanaan hari raya kurban kekurangan karena tingginya angka permintaan. Jika itu terjadi, kondisi tersebut sudah di luar perkiraan pihaknya. Terkait masalah lonjakan harga sapi dan kambing, Rini menjelaskan jika saat ini dari data yang dimiliki pihaknya, harga per ekor sapi dan kambing masih dalam kondisi normal, yakni Rp8 hingga Rp12 juta. Sementara untuk kambing berkisaran Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Rini menganggap harga tersebut masih stabil dan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya kalaupun terjadi lonjakan kenaikan harga sapi dan kambing masih dalam kondisi yang wajar dan tidak perlu diresahkan masyarakat. “Kalaupun naik, kenaikannya tidak terlalu signifikan,” tuturnya. (Adex)

Pemkab Buka Peluang Pihak Ketiga Kelola Sampah Borneo Tribune, Kubu Raya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengelola sampah yang ada di kabupaten perbatasan dengan kota Pontianak. ”Saat ini kita masih mencari investor yang bisa mengolah sampah agar kita bisa terbantu dalam mengatasi permasalahan sampah di Kubu Raya,” kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Selasa (1/10). Menurutnya, untuk untuk mengantisipasi permasalahan sampah di Kubu Raya, khususnya di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap dan Rasau Jaya, pihaknya sudah melakukan penambahan kendaraan operasional pengangkut sampah dam beberapa TPS yang ditempatkan pada beberapa titik. Hanya saja, pihaknya mengakui sampai saat ini masih terkendala dengan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir sampah yang tidak memadai. “Makanya, pada tahun ini kita sudah menganggarkan dana untuk pembebasan lahan untuk memperluas TPA di Rasau Jaya, sehingga diharapkan dapat menampung lebih banyak sampah,” tuturnya. Ditempat yang sama, Kepala Dinas Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya, Rusnaldi mengatakan, pihaknya hingga saat ini melakukan pembersihan sampah secara bertahap dengan melakukan pemetaan. Meski sudah melakukan berbagai upaya, lanjutnya, petugas di beberapa daerah, seperti Ambawang dan Sungai Raya masih kesulitan dalam mengangkut sampah dari masyarakat. Karena, masih ada saja masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong untuk membuang sampah. ”Saat ini kita memang baru memiliki satu tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di Rasau Jaya. Dimana, kondisinya sudah tidak mampu lagi menampung volume sampah yang ketinggiannya mencapai dua meter sampai tiga meter,” katanya. Rusnaldi berharap kepada pemerintah kabupaten agar segera melakukan perluasan area TPA. Karena tidak menutup kemungkinan sampah yang diangkut dari masyarakat tidak lagi mampu tertampung. “Kami menunggu Pemkab untuk memperluas area TPA Kubu Raya yang awalnya berukuran 2,4 Ha kini tinggal menyisakan 1800 meter persegi,” kata Rusnaldi. (Adex)

Bengkayang Borneo Tribune

Rabu, 2 Oktober 2013

Nadjib

“

Karena sebelum delapan tahun bertugas, mereka tak boleh pindah

“

Borneo Tribune, Singkawang Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang, H.M Nadjib mengingatkan kepada pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Singkawang yang dinyatakan lulus tes seleksi agar benar-benar mengabdi kepada bangsa dan negara. Mengingat mereka nantinya akan ditempatkan di daerah pinggiran Kota Singkawang, kata Nadjib, jadi jangan cepat minta pindah. Ia berharap, kepada mereka yang lulus dalam seleksi itu, benar-benar memiliki karakter seorang guru. Mengingat beban yang mereka pikul itu sangatlah berat. Menurutnya, adanya pembukaan CPNS di Kota Singkawang khususnya, bukan hanya sekedar adanya lapangan kerja saja. Maka itu, katanya, mereka yang lulus nanti, adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai jiwa guru, dan punya karakter sebagai seorang pendidik. ”Jangan sampai sudah lulus, baru dua tahun menjalankan tugas, sudah minta pindah dengan berbagai alasan,” pungkasnya. Kepada mereka yang dinyatakan lulus, pinta Nadjib lagi, jangan berharap untuk

bisa mengajar di kota. “Karena sebelum delapan tahun bertugas, mereka tak boleh pindah,” ujarnya. Meski demikian, Nadjib menyebutkan, jika pihaknya akan tetap memperhatikan hak-hak tenaga pendidik khususnya yang mengajar di wilayah pinggiran. Hak itu, papar Nadjib, mereka akan diberikan tunjangan dan diasuransikan kepada guru yang mengajar di pinggiran. (RH)

Sekda Merasa Dilangkahi Borneo Tribune, Bengkayang Birokrasi di kabupaten dalam kurun waktu dua tahun terakhir sedikit miring. Birokrasi berjalan tidak sesuai dengan tatanan dan aturan. Setidaknya demikian dikatakan Sekda Bengkayang, Drs. Kriastianus Anyim, saat melepaskan 80 PNS yang memasuki purna bhakti, Senin (30/9) di Pujasera. Briokrasi yang miring dimaksudkan Seda tersebut adalah, banyak PNS PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang mulai dari eselon V sampai eselon IV dalam berkonsultasi tidak melalui dirinya. “Sekarang pegawai kita mantap, kalau ada keluhan tidak mau melapor ke Sekda. Sekda tidak dipandang dan dianggap tidak ada,” kata Sekda. Lebih lanjut, Sekda mengatakan, para pegawai di Kabupaten Bengkayang, kebanyakan kalau melaporkan masalah langsung ke Bupati. “Kita boleh loyal, kalau sesuai dengan tatanan, kalau kita berlakukan di luar tatanan, itu namanya bukan loyal tapi cari muka,” kata Sekda. Sekda mengaku, prilaku

“

Sekarang pegawai kita mantap, kalau ada keluhan tidak mau melapor ke Sekda. Sekda tidak dipandang dan dianggap tidak ada

“

CPNS yang Lulus Jangan Cepat Minta Pindah

para pegawainya tersebut sudah lama diamatinya. Pada saat melepas PNS Purna Bhakti kemarin menjadi kesempatan bagi dirinya untuk berbicara lantang. Kebetulan, pada saat pelepasan, bukan saja pegawai negeri yang pensiun yang hadir, tapi juga dihadiri sejumlah pejabat dari sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang. “Baru hari ini saya berbicara. Kesempatan ini ada karena saye diminta Bupati untuk melepas PNS Purna Bhakti. Saya tidak pernah marah, tapi suara saya memang sangat lantang,” terang Sekda. Sekda mengingatkan, kepada para pegawainya untuk

Kristianus Anyim bekerja sesuai dengan tatanan birokrasi yang benar. Dia meminta para pegawai itu menaati aturan yang berlaku. “Kalau kita taat pada aturan, maka di manapun kita kerja maka kita akan takut pada aturan. Tapi kalau kita takut pada pimpinan, maka sewaktu pimpinan tidak ada, kita akan berbuat semaunya,” kata Sekda. Sekda mencontohkan, sewaktu Bupati ada di Bengkayang maka sebagian besar pegawai mulai dari eselon V sampai II akan masuk kantor. “Saat bupati tidak ada di tempat, maka banyak para pegawai itu tidak masuk kantor, termasuk kepala dinas,” kata Sekda. (MU)

SMAK St. Aquinos Berdiri di Lahan 20 Ha Borneo Tribune, Bengkayang Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Santo Thomas Aquinos Bengkayang dalam beberapa bulan ke depan akan menepati gedung baru yang terletak di Sebopet, kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Selasa (2/10) kemarin telah dilakukan peletakan batu pembangunan untuk gedung SMAK. Peletakan batu tersebut dilaksanakan oleh Uskup Agung Pontianak, Hieronymus Bumbun, Ofm. Cap, dan Direktur Pendidikan Katolik Dirjen Bimas Katolik. SMAK tersebut berdiri di atas tanah Keuskupan. Tanah tersebut diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang berbentuk hibah. Rencananya ke depan, bukan hanya sekolah, di lokasi tersebut juga akan didirikan asrama dan berbagai fasilitas lainnya. Dalam kesempatan tersebut, selain peletakan batu pembangunan, juga dilaksanakan pemberkatan yang dipimpin langsung Uskup Pontianak. Setelah pemberkatan, baru dilakukan serangkaian kegiatan lainnya, mulai peletakan batu hingga sambutan sambutan. Bupati Bengkayang dalam kesempatan tersebut, untuk sekain kalinya menegaskan, pihak pemerintah sangat mendukung semua kegiatan keagamaan di Kabupaten Bengkayang. Sistem keadilan diterapkan dalam pembinaan keagaam tersebut. “Kegiatan keagamaan ini sesuai dengan misi pemba-

ngunan kita, karenanya kegiatan seperti ini sangat kita dukung,” ucapnya. Direktur Pendidikan Katolik Dirjen Bimas Katolik, mengatakan pendirian SMAK merupakan salah satu upaya untuk melakukan pembinaan keagamaan. Dengan pembinaan tersebut, SMAK yang didirikan jangan dianggap sebagai sekolah yang main -main tapi melainkan sekolah yang betul -betul keberadaannya untuk membina dalam bentuk keimanan, ketakwaan dan juga keilmuan. “Karenanya, dukungan harus kita berikan, kami sangat berterima kasih kepada Bupati yang baik hati, yang bersedia menghibahkan tanah untuk keuskupan,” katanya. (MU)

Pemotongan Bambu sebagai tanda dimulainya pembangunan SMAK St Aquinos di Bengkayang, Selasa (2/10). Foto Mujidi/Borneo Tribune

BKD Seleksi 1770 Berkas Borneo Tribune, Bengkayang Badan Kepegawai Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang pada saat pendaftaran CPNS telah menerima berkas sebanyak 1770 buah. Berkas tersebut diseleksi untuk kemudian ditetapkan sebagai pelamar yang lolos administrasi. “Berkas yang masuk sebanyak 1770 buah. Jumlah berkas itu tentu lebih sedikit dari jumlah peserta pelamar,” demikian dikatakan Monika, pegawai BKD Kabupaten Bengkayang. Monik mengatakan, semua berkas yang masuk tersebut kemudian akan diseleksi oleh panitia untuk kemudian ditetapkan sebagai peserta yang lulus adminitrasi. Sesuai dengan jadwal, pengumuman peserta yang lulus adminitrasi tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober. “Peserta yang lolos adminitrasi dipersilahkan untuk mengambil kartu ujian mulai dari tanggal 10 hingga 17 Oktober mendatang,” katanya. Terkait seleksi administrasi tersebut, kembali ditegaskan bahwa panitia akan bekerja professional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami tidak mau main -main dengan pendaftraan ini. Kami akan bekerja professional, terbuka dan sesuai dengan aturan,” demikian ditegaskan Kepala BKD Kabupaten Bengkayang, Lorensius di lain kesempatan. Loren menuturkan, dalam penerimaan CPSn disini, pihaknya tidak berani untuk bermain -main, terlebih bermain uang untuk meluluskan CPNS. “Dalam penerimaan kali ini semua terlibat, mulai dari kepegawaian, pemerintah, kepolisian hingga badan intelijen negara. Jadi siapa berani untuk bermain -main di sini,” kata Lorensius. (MU)

Nasib Bakal Terjun ke Dunia Politik Borneo Tribune, Singkawang Sesuai dengan aturan yang berlaku, semua PNS yang berada di lingkungan Pemkot Singkawang pasti akan mengalami masa akhir jabatan alias pensiun. “Dan itu adalah konsekuensi bagi seorang PNS,” ujar Jawani, Kepala Kemenag Kota Singkawang pada acara masa purna tugas H.M Nasib, selaku Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag, Senin (30/9) di Aula Kemenag Kota Singkawang. Menurut Jawani, masa pensiun merupakan siklus kehidupan. Dan nanti, katanya, akan ada lagi pensiun yang terakhir dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu kematian. Meskipun telah pensiun, Jawani berharap kepada Nasib, agar selalu berkarya supaya bermanfaat bagi masyarakat. Mengenai jabatan yang ditinggalkan, ujar Jawani, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan segera mengisinya, yang sementara ini dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt). Sementara HM. Nasib, mulai Selasa (1/10)) kemarin resmi memasuki masa purna tugas. Ketika diberikan kesempatan menyampaikan sambutan dalam acara perpisahan itu, Nasib sempat menguraikan pengalamannya selama menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama. “Sementara Jabatan saya sebagai Penyelenggara Haji di Kemenag Singkawang, sudah ada selama dua tahun,” ujar Nasib. Untuk itu, atas nama pribadi dan keluarga, Nasib menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada segenap pegawai Kemenag Kota Singkawang. “Jika saya ada salah selama bertugas maupun bergaul, saya mohon maaf,” ungkapnya. Setelah resmi pensiun, katanya, dia akan terjun ke dunia politik, dan berniat untuk maju dalam Pemilihan Legislative 2014 nanti. (RH)

Mayat Membusuk Gegerkan Warga Pelangi Borneo Tribune, Singkawang Penemuan mayat yang sudah membusuk oleh Anyiu, di sebuah Pondok, Senin (30/9) sekitar pukul 18.00 wib, sempat menggegerkan warga yang berada di Jalan Pelangi, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat. Anyiu yang tinggal di rumah berdekatan dengan ponPolisi Bersama Warga Memangkas Semak Belukar Penemuan Mayat, Agar Bisa di Evakuasi ke RSUD Abdul Aziz / Foto Rudi Borneo Tribune

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SAMBAS (KAL-BAR)

Alamat Kantor : Jl. Suka Ramai Telp. (0562) 3305325, (0562) 3305326 Kode Pos 79162

PENGUMUMAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan demikian izin lingkungan tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan Pembahasan Dokumen UKL-UPL PT. Sambas Alam Lestari. Dengan demikian izin lingkungan tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan Pembahasan Dokumen UKL-UPL PT. Van Jaya Perkasa. Dengan demikian izin lingkungan tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemrakarsa

: Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum. : Peningkatan Ruas Jalan Temajuk – Simpang Tanjung. : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12110 Telepon 021 7246654 Fax. 021 72790022. 4. Sepanjang : 71,5 Km dan 98 Km. 5. Lokasi Kebun : Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. 6. Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan Izin Lingkungan : 1. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan. 2. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).

1. Nama Pemrakarsa 2. Bidang Usaha 3. Alamat

: PT. Sambas Alam Lestari. : Pembangunan Pabrik Kayu Lapis (Plywood). : Jalan Pembangunan No. 06 Dusun Sukamantri Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. 4. Luas Areal Rencana Usaha : ± 34.338 M² (3,434 Ha). 5. Lokasi Rencana Usaha : Dusun Sebataan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. 6. Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan Izin Lingkungan : 1. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan. 2. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

1. Nama Pemrakarsa 2. Bidang Usaha 3. Alamat

: PT. Van Jaya Perkasa. : Pertambangan Komoditas Batuan. : Jalan Kom. Yos Sudarso Kel. Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. 4. Luas Areal Rencana Usaha : ± 5,69 Ha. 5. Lokasi Rencana Usaha : Dusun Prajo, RT/RW : 09/05, Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. 6. Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan Izin Lingkungan : 1. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan. 2. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan secara tertulis terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum.

Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan secara tertulis terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada PT. Sambas Alam Lestari.

Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan secara tertulis terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada PT. Van Jaya Perkasa.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

2. Bidang Usaha 3. Alamat

Saran, masukan dan tanggapan tersebut agar disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Bupati Sambas melalui : BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS Jl. Suka Ramai Sambas Telepon : 0562-393124 Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

dok itu mencurigai ada bau busuk saat dia pulang kerja. “Pagi sewaktu saya berangkat kerja, tak ada mencium bau. Tapi begitu pulang kerja pada sore hari, bau menyengat mulai tercium. Mungkin habis hujan, jadi baunya keluar,” cerita Anyiu saat ditemui di TKP. Mengetahui ada sesosok mayat, lantas Anyiu pun segera melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Selang beberapa menit kemudian, anggota Polres Singkawang pun segera meluncur ke lokasi penemuan. Saat ditemukan, mayat pria tersebut sudah terbujur kaku dan dipenuhi belatung. Evakuasi mayat sedikit terkendala, pasalnya banyak tumbuh-tumbuhan semak belukar di sekeliling pondok tersebut. Sehingga polisi beserta warga akhirnya memangkas semak belukar serta membongkar pondok yang diperkirakan berukuran 1x2 meter tersebut. Sementara jasad pria itu diketahui, telah mengalami gangguan jiwa, dan sudah sekitar 5 tahun tingggal di pondok kecil dan seadanya. “Memang sudah beberapa hari ini, dia tidak kelihatan,” ungkap Anyiu. Hingga berita ini diturunkan, mayat pria masih berada di RSUD Abdul Azis Singkawang untuk proses identifikasi lebih lanjut. (RH)

Rabu, 2 Oktober 2013

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

Kepada Kapolres Frans Tjahyono

Bupati Adrianus Minta Dukungan Penertiban PETI

Borneo Tribune, Ngabang Bupati Dr. Adrianus Asia Sidot. M.Si, meminta dukungan kepada Kapolres Landak yang baru, AKBP Frans Tjayono, SIK untuk mendukung upaya Pemkab Landak dalam menertibkan Pertambangan Emas Tampa Izin (PETI). Bupati melihat bahaya yang diakibatkan kegiatan PETI sudah sangat mengancam pelestarian lingkungan hidup yang mana kegiatannya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Pada tahun 2014 Bupati Adrianus menargetkan penertiban PETI di sepanjang sungai Landak dan sungai Mandor. Demikian itu dikatakan Bupati Adrianus pada acara pisah sambut Kapolres lama AKBP Hotma Victor. Sihombing, SIK dengan Kapolres Landak yang baru AKBP Frans Tjahyono, SIK, di aula kantor Bupati Landak, (30/9). Permintaan dukungan untuk penertiban PETI tidak hanya disampaikan kepada Kapolres Landak, tapi juga kepada DPRD, Unsur Muspida dan seluruh masyarakat Landak. Bupati menegaskan, karena memang kegiatan PETI seperti yang terlihat sudah sangat parah, air sungai Landak dan sungai Mandor dulu bening, dulu ikan yang berenang di sungai tampak dengan jelas, sehingga mengundang warga yang melewati jalan untuk mandi di sungai Mandor dan di sungai Landak. Tapi kini setelah kondisi sungai menjadi keruh dari sebab akibat tercemar oleh kegiatan PETI, sungai sudah tidak jernih lagi, dan jangankan untuk mandi, untuk cebok pun sudah tidak layak lagi. “ Tercemarnya sungai akibat kegiatan PETI harus kita hentikan, sebab telah merusak sendi-sendi kehidupan. Sungai telah dicemari mercuri (air raksa) yang sangat merusak habitat hidup, dan merusak sel-sel tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Semua elemen masyarakat harus mendukung

penertiban PETI, sebab kegiatan PETI sangat merusak lingkungan hidup dan memusnahkan habitat yang tinggal di air maupun di daratan,” ucap Bupati. Kepada Frans Tjahyono, Bupati Adrianus juga memaparkan kondisi geografis wilayah Kabupaten Landak sebagai lintasan antar negara Malaysia dan Brunai, serta merupakan lintasan antar Kabupaten se Kalimantan Barat, sehingga sangat memungkinkan terjadinya tindak kriminalitas yang tinggi. Berpijak pada kondisi riel yang terdapat di Kabupaten Landak, kepada Kapolres Bupati meminta untuk dapat menciptakan keamanan yang kondusif. Ia menambahkan tatanan keamanan yang kondusif ini sangat dibutuhkan Kabupaten Landak untuk kenyamanan dunia investasi yang sedang giat-giatnya di laksanakan seperti perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, kegiatan rutinitas aktivitas ekonomi rakyat dan pengembangan kawasan industri mandor, serta kehidupan sosial kemasyarakatan yang sangat membutuhkan keamanan, ketentraman, kedamaian dan kenyamanan, semuanya itu terpenuhi bila keamanan dapat tercipta dengan baik, bila keamanan tercipta kondusif. Sementara itu Kapolres Landak yang lama, AKBP Hotma Victor Sihombing, SIK, menitipkan kepada Kapolres Frans Tjahyono, yang mengatakan bahwa Kabupaten Landak menempati urutan ke lima terjadinya tindakan kejahatan. Tapi pada kondisi saat ini, kata Sihombing, Kabupaten Landak cukup kondusif. Dia menitipkan agar Kapolres yang baru dapat tetap membangun kemitraan dengan seluruh komponen bangsa dan tetap membangun solidaritas antar sesama anggota kesatuan. (Syah)

Bupati Adrianus menyerahkan cindramata kepada Kapolres lama, AKBP HV. Sihombing, SIK, dan mengucapkan selamat bertugas di Landak kepada Kapolres baru, AKBP Frans Tjahyono, SIK. FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune

Opini

Pro-Kontra di Balik Konvensi UN Pendidikan adalah topik yang tak akan pernah habis dibicarakan di dunia pendidikan Indonesia. Begitu banyak pendapat, konsep, teori, strategi maupun taktik seputar pendidikan yang diperkenalkan para pakar sampai sekarang, namun bidang kegiatan tersebut tetap menjadi perhatian kita berhubungan perannya dalam mempersiapkan masyarakat menyongsong hari depan mereka. Pendidikan selama ini dirancang dengan mengedepankan proses perkembangan kognitif yang melibatkan otak rasional, sangat jarang bahkan mungkin langka melibatkan otak emosional yang dominan pada belahan otak kanan. Akibatnya, hasil pendidikan di Indonesia melahirkan lulusan yang pintar, tetapi kurang cerdas. Anak-anak ibarat bunga beraneka warna di taman yang indah, mereka akan tumbuh dan merekah dengan keelokanya masingmasing. kita sebagai guru, sebagai orang tua, bagunlah potensi-potensi mereka agar mereka tumbuh mekar dengan sempurna. Jika kita melihat paparan diatas, mengapa masih banyak masalah pendidikan di Indonesia yang masih belum jelas, beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya pada 26 September 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka Konvensi Ujian Nasional (UN), di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (26/9/2013). Konvensi diharapkan dapat menemukan formulasi terbaik tentang UN ke depan. Selain pejabat kementerian, seperti Mendikbud Mohammad Nuh dan Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim, hadir pula Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Jusuf Kalla dalam kesem-

patan tersebut memberi paparan tentang peran strategis UN sebagai pengendali mutu pendidikan. Setelah itu, anggota Komisi X DPR Zulfadhli dijadwalkan memberikan paparan tentang peran UN dalam penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, dilanjutkan Ketua Majelis Rektor Idrus A Paturussi yang akan memberikan paparan tentang kesesuaian UN sebagai alat seleksi masuk perguruan tinggi, serta pakar pendidikan Jahja Umar yang akan memberikan paparan tentang UN yang kredibel dan dapat diterima. Dalam acara pembukaan, Musliar mengatakan acara ini sudah lama dirancang oleh pihak kementerian. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 26 dan 27 September 2013 ini menghadirkan para pegiat pendidikan dari seluruh Indonesia untuk bersama-sama menentukan format UN yang terbaik pada pelaksanaan UN tahun ajaran ini. “Konvensi dimaksudkan untuk merangkum berbagai masukan mengenai modal penyelenggaraan UN yang lebih kredibel,” kata Musliar Kasim, di sela-sela acara pembukaan Konvensi UN. Dalam kesempatan terpisah, Mendikbud menyatakan bahwa pelaksanaan UN bukan dilaksanakan demi kepentingan Kemdikbud, tetapi kepentingan para anak didik. M. Nuh juga menyampaikan, kementerian sudah menggelar Pra-Konvensi UN di tiga kota di Indonesia, yakni Denpasar, Medan, dan Makassar. Ketiga kota itu dipilih dimaksudkan untuk mewakili Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat, serta Indonesia bagian timur. Pra-Konvensi dari masing-masing daerah membawa usulan manajemen UN, terutama tentang persentase nilai kelulusan. Diusulkan juga masalah

pencetakan serta distribusi soal UN, apakah akan dipusatkan atau dilaksanakan di masing-masing provinsi. (Kompas.com) Namun dari hasil konvensi tersebut menimbulkan beberapa pro dan kontra dari beberapa pihak yang kontra terhadap konvensi yang dilaksanakan. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) kecewa dengan penyelenggaraan Konvensi Ujian Nasional (UN) yang digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pasalnya, apa yang dibahas di konvensi jauh dari apa yang semula diharapkan. “Kecewa dengan Konvensi UN karena ternyata bukan konvensi untuk membicarakan status UN, tetapi ingin menggiring peserta konvensi untuk menyetujui UN,” kata Sekretaris Jenderal FGII Iwan Hermawan, di sela-sela acara Konvensi UN, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (26/9/2013). Mereka sepakat akan mengajak para pegiat dan pemerhati pendidikan untuk bersama-sama melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjadi dasar pelaksanaan UN. Sebelumnya, protes serupa telah disampaikan oleh Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti. Ia bersama beberapa rekannya memilih walk out dari Konvensi UN karena menilai konvensi yang digelar tak memuaskan. Retno mengaku kecewa karena para peserta UN yang diundang lebih didominasi oleh pihak yang pro pada pelaksanaan UN. Selain itu, ia juga menyayangkan keputusan Kemendikbud yang mengundang Jusuf Jalla sebagai pembicara utama, pa-

KEHILANGAN

Oleh: Adelbertus

STNK KB 2470 LN NR: MH8BG41CACJ-807647 NM: G420-ID-867962 A/N IWAN TRIYONO Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

STNK KB 5229 LH NR: MH331B004BJ726437 NM: 31B-726472 A/N PAUSTINUS PASIN Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

STNK KB 2915 LF NR: MH314D0039K580581 NM: 14D-580779 A/N HERMAN Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

dahal yang bersangkutan bukan seorang akademisi, melainkan seorang politisi. “Kalau UN ini kajiannya akademik, lantas mengapa pembicara kuncinya bukan akademisi? Kok malah politisi? Apa yang dinyatakan Jusuf Kalla menyesatkan,” ujarnya. Lain halnya dengan Jusuf Kalla, dalam hal ini Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung pemerintah menggelar Ujian Nasional (UN). Pasalnya, ia menganggap UN mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini disampaikan JK saat memberi paparan tentang peran strategis UN sebagai pengendali mutu pendidikan di acara Konvensi UN di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (26/9/2013). Jusuf Kalla menyampaikan, UN sejak awal sengaja digelar untuk tujuan yang baik. Ia sangat yakin, secara bertahap, manfaat positif dalam UN akan nampak dengan sendirinya. “Tidak ada niat ingin membodohkan, semua kemajuan harus memiliki tolak ukur yang jelas. UN bukan musuh bangsa ini,” kata Kalla. Kalaupun ada yang harus dievaluasi, kata Kalla, hal ini berkaitan dengan evaluasi teknis penyelenggaraan UN. Ia menyoroti masih banyak hal yang harus diperkuat dalam hal pencetakan dan pendistribusian soal, serta dalam menutup celah terjadinya praktik kecurangan. Menurut Jusuf Kalla, UN bukanlah hal baru di Indonesia. Pada medio 1960-an, evaluasi pendidikan pernah digelar dengan nama ujian negara, meski berubah nama menjadi Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas), dan kini menjadi Ujian Nasional (UN). Ia menegaskan, semua perubahan itu hanya memiliki satu maksud, yakni untuk memperbaiki sistem dan hasil pendidikan nasional. Ia menjamin, di berbagai negara maju di dunia juga ada evaluasi seperti UN yang digelar di Indonesia. “Kalau ada yang harus dievaluasi itu hanya hal-hal teknis, tapi bukan untuk mengubah hal-hal penting. Maka kalau ada yang mengatakan UN harus dihentikan, itu keliru,” ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh tak mempermasalahkan adanya niat dari sejumlah kelompok masyarakat untuk menggugat Ujian Nasional (UN) ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, semua berhak mengkritisi UN yang telah menjadi tradisi di setiap tahunnya. “Silakan saja, hak setiap orang,” kata Nuh, di sela-sela Konvensi UN, di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (26/9/2013). Meski demikian, menggugat UN ke MK akan menyita energi prosesnya memakan waktu yang panjang. Ia lebih senang jika semua pihak yang pro dan kontra pada penyelenggaraan UN duduk bersama, mencari jalan tengah agar hasilnya dapat memajukan pendidikan nasional. Pernyataan Nuh ini dilontarkan sekaligus untuk menjawab ancaman dari Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Federasi Serikat Guru Indonesia yang bersikukuh menolak UN dan berencana melayangkan gugatan ke MK. Saat Konvensi UN digelar, seluruh anggota kedua organisasi guru itu melakukan walk out sebagai bentuk protes pada pelaksanaan UN dan Konvensi UN. Kita tentunya berharap pro dan kontra ini secepatnya mendapatkan titik terang, karena kita semua menginginkan pendidikan di Indonesia ini tetap menjadi ujung tombak bagi Negara ini. Solusi yang tepat harus segera di temukan. Memang layak kita bercermin kepada Negara-negara tetangga bagaimana pola pendidikan yang menjadi hal untama dalam perkembangan Negara mereka sehingga jauh dari keterbelakangan. Pendidikan jangan sampai menjadi tujuan yang lain, misalkan politik, bisnis, dan programprogram yang tidak jelas arah dan tujuannya, kalau sudah seperti itu kapan tujuan pendidikan akan benar-benar tercapai. Semoga.**** Adelbertus, S.Pd. Guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMA Santo Fransiskus Asisi Pontianak

Sekadau Borneo T Tribune

Rabu, 2 Oktober 2013

Dipastikan Betang Youth Center Diterpa Puting Beliung Borneo Tribune, Sekadau BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau memastikan ambruknya Betang Youth Center disebabkan angin Puting Beliung Senin Sore (30/9) sekitar Pukul 15.30 WIB diwilayah kota Sekadau. guna mendapat data-data dilapangan Kepala BPBD kabupaten Sekadau, Akhmad Suryadi juga turun lansung kelokasi ambruknya bangunan Betang Youth Center beberapa menit usai kejadian. “Iya terjadi angin puting beliung di Sekitar kota Sekadau, termasuk di lokasi pembangunan Betang Youth Center,” kata Akhmad dikonfirmasi Borneo Tribune, Selasa (1/10). Pada hari bersamaan, memang terjadi angin kencang tak seperti biasa di wilayah kota Sekadau. pantauan awak Koran ini, sejumlah baliho yang dipasang bibir bundaran tugu PKK tampak miring tertiup angin kencang, beberapa papan iklan juga tampak miring, sampah plastic bertebaran tersedot angin kencang ke udara. Pada hari bersamaan dan waktu bersamaan pula, bangunan yang ambruk akibat terjangan angin kencang tidak hanya terjadi diwilayah kota Sekadau. Di trans Sebuya, Aruk, perbatasan Kabupaten Sambas-Bengkayang, 12 buah rumah tercatat mengalami kerusakan parah akibat terjangan angin. Sementara, lima buah rumah lainnya turut mengalami kerusakan pada bagian atap. Angin Putting beliung melanda wilayah Kapuas Hulu, tepatnya di SDN nomor 18 Nanga Suruk. Banguna sekolah itu mengalami kerusakan parah akibat atap bangunan terbang tersapu angin. Sementara, sejumlah tiang

telepon tumbang. Satu buah rumah milik warga yang masih dalam tahap pengerjaan juga ambruk, informasi ini diperoleh dari media massa yang dilaporkan Wartawan di Daerah.

“

Kami bekerja sesuai dengan gambar (spesifikasi). Begitu juga dengan material seperti kayu-kayu yang digunakan juga sesuai dengan bestek

”

Sementara itu, Wakil Bupati Sekadau Rupinus, didampingi Pastor Kristianus CP, Selasa pagi (1/10) kemarin memantau lokasi ambruknya bangunan Betang Youth Center. Tampak dilokasi, belum ada tanda-tanda para tukang melanjutkan pekerjaan mereka. lokasi Betang Youth center juga sudah dipasang garis Police line sejak Senin sore usai kejadian. Pastor Paroki Sekadau, P. Kristianus, CP, yakin kalau pemicu ambruknya bangunan rumah betang Youth Center murni akibat faktor alam. Bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan diakui Pastor memang tidak sanggup menahan terjangan angin yang begitu kuat. “Bangunan itu kan masih dalam tahap pengerjaan sehingga belum mampu menahan angin yang santa kencang,” ungkap Pastor. Kepala tukang pengerjaan Youth Center, Edi Bahtiar ke-

tika ditanyai mengaku bangunan sudah sesuai dengan spesifikasi (bestek). Terbukti, pondasi bangunan masih kokoh pada posisinya. Menurut Bahtiar, bangunan yang memang tidak memiliki dinding mnyebabkan angin berkumpul dibawah bangunan dan menghempas ke bagian atap. “Kami bekerja sesuai dengan gambar (spesifikasi). Begitu juga dengan material seperti kayu-kayu yang digunakan juga sesuai dengan bestek,” jelas Abo Yar sapaannya. Yar yang memimpin rekanrekannya mengerjakan bangunan itu mengaku wajar jika bangunan tidak kuat menahan kuatnya terpaan angin. “Anginnya sangat kencang, bahkan batu bata yang sudah disusun dan dipasang juga ikut beterbangan,” kisahnya. (Mto)

Wakil Bupati Sekadau, Rupinus sekigus ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekadau meninjau lokasi Betang Youth Center yang ambruk didampingi Pastor paroki St. Petrus dan Paulus Sekadau, Kristianus CP, Selasa pagi kemarin (1/10). Foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Pelamar CPNS Sekadau Capai 2.754 Terbanyak Berasal Dari Luar Daerah

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura. Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp. Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

Para pelamar CPNS memadati meja pantia penerimaan CPNS 2013 dilingkungan Pemkab Sekadau, akhir Sepetember lalu. FOTO Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Sekadau ANIMO para sarjana dan Diploma yang mendaftarkan diri sebagai Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 cukup tinggi. Bahkan sejak dibu-

ka pendaftaran sejak 12-28 September 2013 lalu panitia yang dikoordinir langsung oleh Kantor Kepegawaian Daerah (KKD) Kabupaten Sekadau telah mengantongi 2.754 total

DPRD Rancang Perda Kemitraan Perkebunan Borneo Tribune, Sekadau RANCANGAN Peraturan Daerah tentang pembinaan pola kemitraan perkebunan hasil inisiasi DPRD Sekadau mendapat sambutan dari Pemkab Sekadau. Dalam rapat paripurna DPRD Sekadau, (30/9), yang dipimpin oleh Isnaini, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Yohanes Jhon tampil di podium mewakili Bupati Sekadau. Agenda paripurna yakni pemandangan umum (PU) kepala daerah terhadap Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sekadau. Terkait Raperda kemitraan perkebunan itu, pandangan Umum Bupati Sekadau, yang disampaikan Sekda Pemkab Sekadau, Yohnes Jhon menyebutkan Pemkab menyambut baik dan mendukung rancangan regulasi yang ditelurkan DPRD Sekadau. Raperda tersebut dianggap relevan serta tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. “Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sekadau mendukung Raperda tersebut,” kata Yohanes Jhon. Raperda tentang pola kemitraan perkebunan merupakan hasil inisiatif DPRD

Sekadau bertujuan untuk perbaikan serta percepatan pembangunan diwilayah Perkebunan kelapa sawit. Diakui Sekda, selama ini masih banyak kekurangan dalam praktek investasi perkebunan di Sekadau. Yang paling sering mencuat ke permukaan berkaitan dengan hubungan antara petani dan investor. “Memang masih banyak hal yang harus dibenahi dalam dunia investasi perkebunan kelapa sawit, termasuk dalam pola pembagian anatar Perusahaan dan Pertani. Raperda ini relevan dengan kondisi yang terjadi di Sekadau,” timpalnya. Meski mengakui banyak kekurangan, namun Sekda juga mengakui jika perkebunan cukup banyak membantu pembangunan, terutama soal membuka isolasi, membuka peluang ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Raperda inisiatif DPRD Sekadau tentang pola kemitraan perkebunan masih akan melalui beberapa tahap pembahasan di sidang paripurna DPRD dan jajajaran eksekutif sebelum disahkan menjadi Perda nanti. (Mto)

pelamar CPNS 2013. Tidak hanya pelamar yang berasal dari daerah Kabupaten Sekadau sesuai Kartu Tanda Penduduk yang mendaftar bersaing menjadi CPNS, namun pelamar dari luar Daerah Kabupaten Sekadau malah mendominasi pendaftar CPNS di Kabupaten Sekadau. Peserta test yang berasal dari luar Kabupaten Sekadau sebanyak 1.642 orang atau 59,62 persen. Sedangkan, pelamar yang berasal dari Kabupaten Sekadau sesuai KTP sebanyak 1.112 orang atau 40, 38 persen. Bupati Sekadau Simon Petrus, kepada wartawan di Sekadau Selasa (1/10), mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau sudah melaksanakan tugas atau amanah yang disampaikan oleh menteri aparatur Negara, reformasi dan birokrasi Republik Indonesia sebagaimana yang yang

tercantum dalam surat menpan dan reformasi birokrasi republik Indonesia No : R/173.F/M.PAN/RB/08/ 2013 tentang persetujuan rincian formasi CPNS daerah untuk pelamar umum tahun 2013. Dikatakan Bupati dalam hal penerimaan atau perekrutan CPNS Pemkab Sekadau memberi peluang atau kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Indonesia pelamar umum CPNS untuk mengikuti tes CPNS di lingkungan Pemkab Sekadau. “Ini adalah kesempatan baik bagi para pelamar, untuk itu ikutilah seluruh prosedur penerimaan CPNS sebagai mana yang telah diatur berdasarkan surat Menpan serta Pengumuman Bupati Sekadau tersebut,” kata Bupati, Selasa (1/10). Mantan camat Belitang Hulu ini, mengingatkan kepada pelamar maupun orang tua agar jangan percaya dengan calo yang berjanji apapun. Karena seleksi CPNS di Daerah hanya dilakukan di Pusat oleh Keputusan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). “Saya himbau kepada para pelamar dan kepada orang tua jangan percaya dengan calo, yang menjajikan ini,itu, bisa meloloskan para pelamar. Saya menghimbau ikutilah test dengan sungguh-sungguh, banyak belajar dan serius,” pinta Bupati. Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Yohanes Jhon, yang juga ketua pelaksanaan penerimaan CPNS Formasi Tahun 2013 mengatakan jumlah pelamar CPNS di Kabupaten Sekadau secara keseluruhan dari tiga formasi yang disediakan yakni formasi kesehatan, pendidikan dan teknis sebanyak 2.754

orang. Dari jumlah pelamar yang mendaftar tersebut lanjutnya, untuk pelamar dari S-1 sebanyak 2.051 pelamar dan untuk pelamar D-3 sebanyak 703 orang. “Jika dirinci berdasarkan daerah asal pelamar, pelamar yang berasal dari luar daerah kabupaten sekadau dan atau yang menggunakan identitas KTP dari luar Kabupaten Sekadau lebih besar jumlahnya jika dibandingkan jumlah pelamar yang berasal dari daerah kabupaten sekadau,” kata Alumni S2 Magister Managemen Untan ini. Dijelaskannya, pelaksanaan tes dilaksanakan secara terbuka dan transparan dengan system LJK. Sekda katakan, penentuan kelulusan lansung oleh Panselnas dengan melibatkan 10 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dalam bentuk konsorsium, “Oleh karena itu keberhasilan peserta ditentukan oleh hasil tes masing-masing peserta,” timpal Sekda. Sekda mengatakan, konsep rekruitmen CPNS mengedepankan nasionalisme, transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu ketika peserta yang dinyatakan lulus yang kebetulan berasal dari luar dari Kabupaten Sekadau diharapkan dapat mendedikasikan pengabdiannya secara penuh untuk membangun Kabupaten sekadau. “Itu dalam arti tidak menjadikan Kabupaten Sekadau sebagai halte untuk menunggu diterbitkannya SK pegawai dan nomor NIP. Jadi, jangan sekali-sekali percaya calocalo. Saya tegaskan bahwa jangan percaya calo yang menjanjikan untuk lolos test,” tegasnya. (Mto)

Pelanggan Minta Jaringan Telekomunikasi Ditingkatkan Borneo Tribune, Sekadau KEBUTUHAN akan informasi publik di media massa online di berbagai situs sudah menjadi kebutuhan informasi oleh warga lewat perangkat elektronik seperti handphone. Penyampaian berita online dinilai lebih cepat dan hemat. Namun sayang, fasilitas yang sudah memadai ini kurang didukung oleh jaringan telekomunikasi berbagai operator. Karena itu pelanggan jaringan internet, maupun jaringan telkomunikasi ditingkatkan terutama di daerah perhuluan. “Mintanya ya disamakan seperti iklan-iklan di tv, karena

hubungan yang sudah lancar harus ditingkatkan menjadi kecepatan data. Jarak sudah menjadi dekat namun akses data masih sering lemot atau lelet seperti siput. Sudah dipastikan pengguna internet tentu mengandalkan jaringan telekomunikasi atau sinyal operator,” ungkap Heri Mufti seorang warga Sungai Ayak, kemarin. Dirinya mengatakan, contoh sekarang mau buka berita online, terkendala sinyal turun naik, belum lagi mau cari informasi di Youtube lebih sulit. Jaman begini masih sulit, lebih baik kembalikan seperti dulu lagi atau gunakan sistem radio

jarak jauh saja kalau operator sulit tingkatkan layanan jaringannya. “Hal ini berlaku untuk semua operator yang ada di Belitang Hilir khususnya, namun untuk Kecamatan-Kecamatan lainnya mungkin mengalami hal yang sama. Namun kalau gunakan Telkomsel biasa mending dan lebih baik. Jangan cuma dikenalkan kepada masyarakat ini ada layanan 3G, atau lebih tapi yang menikmati cuma beberapa kota saja tak sampai ke pelosok, bagaimana kami bisa mengikuti perkembangan dunia,” pungkasnya. (Mto)

Rabu, 2 Oktober 2013

Sintang-Melawi

Borneo T Tribune

Pasien Kanker Terlantar

Kalbar Tak Punya Dokter Onkologi Borneo Tribune, Pontianak ANOMALI persoalan di dunia kesehatan di Provinsi Kalbar kembali menyeruak ke permukaan. Pasalnya sekitar 3000-an jumlah penderita kangker yang tersebar di seantero Kalbar terancam terlantar, karena tidak bisa berobat di RSUD dr Soedarso, dikarenakan Kalbar tidak mempunyai dokter onkologi alias dokter spesialis kangker. Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh pasien kangker payudara Dewi (26) yang didampingi Marina (42), yang merupakan putri dari pasien penderita kanger paru yang bernama Siti Rubaah (73), di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (1/10). “Kehadiran kami di gedung DPRD Provinsi Kalbar ini untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat yang duduk di Komisi D DPRD Provinsi Kalbar terkait tidak adanya dokter onkologi yang bertugas di RSUD dr Soedarso. Dengan tidak adanya dokter onkologi di Kalbar, maka pasien

kangker yang tersebar di Kalbar harus berobat ke mana lagi? Kami mohon agar dewan yang terhormat bisa memperjuangkan aspirasi ini,” ujar Marina, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar. Sementara itu, Dewi (26) penderita kangker payudara yang telah dideritanya selama 6 tahun lalu mengatakan, sebelumnya dia sudah menjalani perawatan kangker di RSUD dr Soedarso selama 1,5 tahun. Dewi ditangani oleh dr. Indra Hidayah Siregar. Sejumlah penanganan medis juga pula dijalani. Mulai dari kemoterapi hingga operasi pengangkatan payudara kiri pasien. “Saya sempat melakukan kemoterapi sebanyak 5 kali. Bahkan setelah menjalani kemoterapi, saya dioperasi guna pengangkatan payudara di bagian kiri,” ujar Dewi. Ironisnya, semenjak dr. Indra Hidayah Siregar dikabarkan sudah tidak bertugas di RSUD dr Soedarso per 31 Juli 2013, ratusan pasien kangker di Kalbar seolah tidak diperharikan secara serius oleh Pemerintah Provin-

si Kalbar melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Bahkan kini jumlah penderita kangker di Kalbar yang jumlahnya mencapai sekitar 3000-an terkesan terlantar. Sebelumnya, pasien Dewi sempat mengalami lumpuh akibat dampak dari kanker yang mendera. Namun setelah dilakukan penanganan medis oleh dr. Indra Hidayah Siregar, di RSUD Soedarso beberapa waktu lalu, kondisi lumpuh pasien tersebut membaik. “Namun saya terkejut, pasca lebaran Idul Fitri tahun 2013, ternyata saat kembali berkonsultasi ke Poli Onkologi untuk melanjutkan proses pengobatan, rupanya dokter Indra Hidayah Siregar dikabarkan sudah tidak bertugas lagi di RSUD Soedarso,” keluh Dewi. Ironisnya, saat ini pasien kangker yang ada di Kalbar terpaksa dialihkan ke dokter bedah umum untuk melanjutkan proses pengobatan kangker. Sementara itu, Marina (42) yang merupakan anak dari pasien penderita kanker

paru yang bernama Siti Rubaah (73) mengharapkan, supaya Pemerintah Provinsi Kalbar bisa menyikapi persoalan ini secara lebih serius lagi. Sehingga dalam waktu dekat, RSUD dr Soedarso harus kembali mempunyai dokter onkologi guna menangani pengobatan sekaligus perawatan terhadap pasien kangker di Kalbar. “Saya berharap Pak Gubernur bisa menjadikan skala prioritas terhadap persoalan ini. Karena dengan tidak adanya dokter onkologi di Kalbar tentu akan menyulitkan pasien kangker di Kalbar yang jumlahnya mencapai sekitar 3000-an pasien untuk berobat. Kalau dokter kangker tidak ada di Kalbar, kami harus berobat ke mana?!,” keluhnya. Marina mengharapkan, supaya Komisi D DPRD Provinsi Kalbar yang membidani bidang kesehatan bisa memperjuangkan beragam aspirasi yang disampaikan oleh pasien kanker yang ada di Kalbar. Salah satunya adalah Kalbar harus mempunyai dokter onkologi sehing-

PASIEN KANKER TERLANTAR, seorang pasien kangker bernama Dewi (26) (kanan) dan seorang anak penderita kanker paru Siti Rubaah (73), Marina (42) (kiri) mengadu ke DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (1/10), terkait tidak adanya dokter onkologi yang bertugas di RSUD dr Soedarso sehingga pasien kangker yang berjumlah sekitar 3000-an pasien menjadi terlantar. FOTO: Andry/Borneo Tribune ga bisa menangani pasien kangker yang tersebar di seanteo Kalbar. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, seperti yang pernah diberitakan oleh Pon-

Penyerahan Nota RAPBD 2014, Jangan Telat Dewan: Nota APBD Perubahan Saja Belum Diserahkan Borneo Tribune, Nanga Pinoh WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Amri Kalam mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi agar dapat segera menyampaikan nota keuangan RAPBD 2014. Hal ini perlu dilakukan agar ketuk palu APBD bisa terealisasi sebelum tutup tahun sehingga APBD 2014 sudah bisa digunakan sejak awal tahun. “Karena dalam beberapa tahun terakhir seringkali nota RAPBD murni disampaikan menjelang tutup tahun sehingga pembahasan-

nya menjadi tidak berkualitas,” ujarnya, belum lama ini. Menurut Amri, Pemkab setidaknya sudah bisa melakukan pembahasan RAPBD sejak Oktober tahun ini mengingat KUA dan PPAS RAPBD Melawi untuk tahun anggaran 2014 sudah ditetapkan bersama bulan lalu. Sehingga bila RAPBD tersebut masuk dibulan Oktober akan membuat pembahasan terhadap berbagai anggaran di setiap SKPD menjadi lebih optimal. “Kalau masuknya sudah bulan November, apalagi

masuk pada bulan Desember bagaimana kita akan membahasnya secara optimal, karena harus mengejar ketuk palu di akhir tahun. Ujungujungnya kualitas APBD kita yang kurang,” paparnya. Semakin lambat penyampaian RAPBD tentu akan berujung terlambatnya ketuk palu APBD murni yang dampaknya juga akan membuat pelaksanaan program pemerintah serta penggunaan belanja daerah ikut terhambat. “Kita menyarankan agar pemerintah mematuhi mekanisme pengelolaan anggaran.

Jadi nanti jangan salahkan dewan kalau APBD kita telat ketuk palu atau tidak berkualitas,” lugasnya. Selain RAPBD murni 2014, legislator PAN ini juga menyoroti belum masuknya nota APBD Perubahan untuk tahun anggaran 2013. Padahal tahun ini tinggal menyisakan tiga bulan lagi. “Sekarang, jangankan nota APBD Perubahannya, untuk KUA dan PPAS nya saja belum masuk. Apalagi untuk dibahas,” ungkapnya. Walaupun pembahasan APBD Perubahan bukanlah

sebuah keharusan, namun Amri menilai mengingat selama pelaksanaan APBD murni dalam setahun tidaklah semua program terserap secara maksimal serta adanya nomenklatur yang tidak sesuai maka untuk menyesuaikannya diperlukan pembahasan di dalam APBD Perubahan tersebut. “Kita meminta, kalau memang ingin dibahas agar segera menyampaikan nota RAPBD perubahan ke DPRD. Pemkab juga diharapkan mengikuti aturan dalam pengelolaan anggaran daerah,” ucapnya. (eko)

Pembangunan Jalan Dua Jalur Borneo Tribune, Nanga Pinoh DINAS Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi merealisasikan pembangunan jalan dua jalur di depan Kantor DPRD Kabupaten Melawi. Saat ini pembangunan jalan tersebut baru selesai pada satu ruas saja. Dengan menggunakan material beton (Cement Treated Base atau CTB). Sedangkan satu ruasnya lagi baru akan direncanakan pada tahun depan. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PU Kabupaten Melawi, Kamaruddin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/10) mengungkapkan pembangunan jalan tersebut menggunakan dana APBD. Yakni dengan total anggaran Rp 1,489 miliar. “Saat ini badan jalan sudah selesai dibangun sepanjang 575 meter. Dengan lebar 4,5 meter. Kita menggunakan sistem CTB. Selain membangun badan jalan baru, kita juga membuat sistem drainase hingga ke persimpangan jalan menuju DPRD,” terangnya. Selain menuju kantor DPRD, jalan dua jalur terse-

PEMBANGUNAN JALAN, menuju Kantor DPRD Kabupaten Melawi serta sejumlah perkantoran yang direncanakan akan dibuat menjadi jalan dua jalur. Foto diambil beberapa bulan lalu saat proyek jalan masih dalam proses pengerjaan. FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune but juga dibangun menuju ke kompleks perkantoran Pemkab Melawi. Yang beberapa diantaranya masih di dalam proses pembangunan. Sebelumnya, jalan menuju DPRD berupa jalan aspal satu jalur dan baru saja diperbaiki pada 2012. Namun justru badan jalan yang sudah beraspal tersebut nantinya akan ditingkatkan de-

ngan menggunakan CTB sehingga sejajar dengan badan jalan di sebelah kanannya. “Pembangunan jalan ini memang belum akan dilakukan pengaspalan pada tahun ini, karena ketinggiannya berbeda. Anggaran kita yang tersedia juga hanya sampai pada CTB saja. Rencananya memang kalau diajukan pada tahun depan, jalur di

sebelahnya juga akan dibuat menggunakan material CTB,” ujar Kamaruddin. Sebelumnya, Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi, Makarius Horong saat rapat kerja bersama Komisi B DPRD Kabupaten Melawi, beberapa waktu lalu mengungkapkan, penggunaan material CTB pada jalan dua jalur di depan gedung DPRD

dilakukan karena jalur tersebut sering dilalui alat berat milik Dinas PU. Kantor PU sendiri berada tepat disamping gedung DPRD Melawi. “Jalan ini akan dibuat menjadi jalan dua jalur dan ditengah jalan akan dibuat taman seperti yang dibangun pada jalan protokol Nanga Pinoh,” terangnya. (eko)

Kantor SKPD Melawi Masih Ngontrak Borneo Tribune, Nanga Pinoh PEMERINTAH Kabupaten Melawi hingga kini masih mengejar pembangunan lima unit kantor untuk sejumlah SKPD. Pembangunan kantor tersebut sendiri dinilai sangat mendesak dan sudah menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, pembangunannya diharapkan dapat segera selesai pada tahun ini sehingga dapat dipergunakan oleh instansi yang bersangkutan. “Pembangunann lima unit kantor pemerintah ini harus

mampu selesai hingga Desember, karena kantor sudah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, terutama bagi beberapa Satuan Perangkat Kerja daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Melawi yang hingga kini masih ngontrak di ruko,” ucap anggota Komisi B DPRD Kabupaten Melawi, Franseda, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/10). Franseda mengungkapkan, perlunya dibangun unit perkantoran bagi SKPD yang ada di jajaran Pemkab

Melawi, karena mengingat hampir sebagian besar perkantoran masih menyewa sejumlah ruko yang ada di Nanga Pinoh. Hal tersebut tentunya menyebabkan keuangan daerah habis tersedot untuk membayar sewa setiap tahunnya. “Lebih baik dana tersebut kita pergunakan untuk membangun perkantoran karena ini merupakan kebutuhan. Apalagi ini juga terkait dengan pelayanan publik serta keberadaan aset-aset Melawi,” paparnya.

Terkait dengan proses pembangunannya, Franseda berharap supaya kualitas pekerjaan harus tetap diperhatikan oleh para kontraktor yang mengerjakannya. “Apalagi dengan kondisi curah hujan yang tinggi seperti sekarang, belum lagi dengan waktu yang sudah mepet, karena sudah mau mendekati Desember. Makanya harus memperhatikan kualitas pekerjaannya,” lugasnya. Sebagai wakil rakyat, Franseda memberikan apresiasi kepada Pemkab

Melawi yang sudah mau memulai membangun gedung perkantoran pemerintah, walaupun hanya dibangun beberapa kantor setiap tahunnya. “Paling tidak dengan dibangunnya beberapa kantor setiap tahunnya bisa mengurangi beban pemerintah. Karena sudah 9 tahun berdirinya Kabupaten Melawi, baru beberapa kantor yang sudah dibangun sehingga dana di APBD banyak dipergunakan untuk bayar sewa kantor,” ujarnya. (eko)

tianak Post, Indra Hidayah Siregar sempat menceritakan kronologis kepindahannya itu. Dimana, satu setengah tahun lalu dia diminta oleh guru besarnya di RS Cipto Mangunkusumo untuk memenuhi permintaan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk bertugas di RSUD dr Soedarso. Kala itu dokter spesialis bedah kanker di RSUD dr. Soedarso kosong, sepeninggalan dokter Yusuf Heriadi. “Ini sifatnya permintaan atau undangan. Saya yang diminta bertugas di Soedarso,” ujar Indra Hidayah Siregar. Setibanya di Kalbar, Indra langsung bekerja di Soedarso. Dalam perjalanannya dia diminta pihak rumah sakit untuk melengkapi berkas kepindahan. Permintaan itu dilakukannya. Yakni dengan bolak-balik PontianakJakarta, mengurus sendiri administrasi tersebut. “Namun Kementerian Kesehatan meminta surat per-

nyataan dari pemerintah daerah dan RSUD Soedarso bahwa Kalbar benar-benar membutuhkan dokter onkologi. Saya dihadapkan terhadap administrasi seperti ini, sementara saya juga harus bekerja melayani pasien,” paparnya. Karena mengurus sendiri administrasi penempatan batas waktu yang diberi oleh RSUD Soedarso lewat. Pada 31 Mei 2013, terbit surat yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Soedarso, Gede Sanjaya tentang batas waktu pengurusan administrasi hingga 31 Juli. “Karena tenggat waktu yang diberi lewat dan saya tidak mungkin dapat mengurus sendiri, akhirnya saya mengundurkan diri,” ujarnya. Indra menegaskan, sebagai dokter yang diminta bekerja di RSUD Soedarso, semestinya bukan dia yang diminta (mengurus sendiri administrasi tersebut. Diberi batas waktu pula. (soe)

Ruas Jalan di Sintang Berhias Pasir Borneo Tribune, Sintang SEJUMLAH warga merasa khawatir dengan banyaknya pasir yang ada di beberapa ruas jalan yang tentunya sangat membahayakan pengendara. Pasalnya, dengan kondisi seperti ini membuat pengendara harus ekstra berhati-hati. Karena pasir yang bertaburan siap mengintai pengendara. “Saya trauma kalau lihat pasir di jalan, soalnya saya pernah nyosor jatuh gara-gara pasir,” aku Anti (38), satu diantara pengguna jalan yang trauma dengan kondisi jalan Sintang yang tidak hanya berlubang tetapi juga berhias pasir. Anti menambahkan, banyaknya pasir di jalan tentunya menambah penilaian jelek terhadap infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Sintang. “Ini jalan protokol loh, dari jalan lintas Melawi sampai ke tugu BI pasir bertaburan, kalau jatuh dan luka, siapa yang mau disalahkan. Uang berobatkan mahal, siapa yang mau tanggung jawab,” cetusnya kesal. Hal senada juga diungkapkan Rian (24), yang mengaku kesal dengan kondisi infrastruktur jalan Kabupaten Sintang yang semakin hari semakin jelek. Terlebih lagi perbaikan jalan yang tak kunjung dilakukan. “Jalan berpasir ini kan salah satu penyebabnya adalah jalan berlubang. Katanya sudah ada yang memenangkan tender, kok tidak dikerjakan,” tanyanya. Menurutnya, dengan adanya jalan yang berpasir sangat membahayakan keselamatan pengendara, terlebih pasirpasir itu banyak bertaburan di sekitar tugu sehingga tak sedikit pengendara jatuh karena tergelincir oleh pasir. “Kalau jatuh karena kondisi jalan yang rusak, pemerintah bisa disalahkan dan diminta pertanggungjawaban. Yang jadi permasalahannya, dengan siapa nanti kami harus mengadu. Jangan-jangan nanti yang balik disalahkan karena tidak hati-hati,” ujarnya. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK) Kabupaten Sintang, Budi membenarkan, banyaknya pasir yang ada di jalan. Akan tetapi, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya jalan yang rusak menjadi satu diantara penyebab mengapa pasir banyak bertaburan di jalan raya. “Saya sudah meminimalisir adanya pasir, tetapi tetap saja masih banyak. Arus kendaraan yang semakin banyak akan membuat jalanan banyak bertaburan pasir dan akan terus seperti ini jika jalan belum diperbaiki,” jelasnya. Ia mengimbau, agar mobil-mobil pengangkut pasir juga memperhatikan kendaraannya di dalam melakukan pekerjaannya. “Kalau baknya bocor, lapislah. Biar pasirnya tidak berceceran ke mana-mana yang nantinya membahayakan banyak orang,” tukasnya. (end)

Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Rabu, 2 Oktober 2013

PAD Capai 31 Milyar Rupiah Banyak Potensi Belum Tergali

“

Foto Timotius/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Putussibau SAAT ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kapuas Hulu mencapai 31 milyar rupiah, PAD Kapuas Hulu diperoleh dari berbagai sumber baik itu potensi alam maupun sumber pajak dan retribusi lainnya. Meskipun PAD Kapuas Hulu mengalami peningkatan namun masih banyak potensi Kapuas Hulu yang belum tergali secara maksimal. “Sebenarnya sumber PAD Kapuas Hulu cukup banyak, hanya saja banyak potensi yang kita miliki belum tergali, bahkan sejumlah potensi yang seharusnya masuk PAD kita belum bisa dapatkan seperti potensi ikan arwana dan sarang burung walet,”

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

“

Agustinus Stormadi Kepala Bidang Pendapatan

Sebenarnya sumber PAD Kapuas Hulu cukup banyak, hanya saja banyak potensi yang kita miliki belum tergali, bahkan sejumlah potensi yang seharusnya masuk PAD kita belum bisa dapatkan seperti potensi ikan arwana dan sarang burung walet ungkap Kepala Bidang Pendapatan pada BPPKAD Kapuas Hulu, kepada Borneo Tribune, Senin (30/09) kemarin. Menurutnya untuk ikan arwana sampai saat ini belum bisa masuk menjadi PAD Kapuas Hulu masih dinyatakan sebagai satwa langkah oleh pihak KSDA sementara ikan arwana tersebut justru diperjual belikan, Seharusnya ikan arwana itu bisa menjadi PAD Kapuas Hulu sebab itu memiliki potensi besar. “Kita berharap dalam peningkatan PAD Kapuas Hulu kedepan sejumlah potensi-potensi tersebut bisa tergali dengan maksimal, yang artinya tidak hanya dari retribusi dan pajak, namun potensi-potensi yang memang berasal dari Kapuas Hulu, seharusnya masuk juga dalam PAD Kapuas Hulu,” harapnya. (MO)

Dewan Sampaikan PU Untuk APBD Perubahan Pemekaran Banua Landjak dan Sentarum serta Tata Kota Putussibau Jadi Pembahasan

Borneo Tribune, Putussibau DPRD Kabupaten Kapuas Hulu secara resmi menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap pembahasan APBD-P Kapuas Hulu tahun anggaran 2013. PU tersebut disampaikan melalui masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kapuas Hulu yang dilaksanakan dalam Sidang paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu Ade Muhammad Zulkifli di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Selasa (1/10). sekitar pukul 09.00 wib. Tampak hadir Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir, Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu Agustinus Ding, Plt. Sekda Kapuas Hulu Yohana Endang, sejumlah Anggota DPRD Kapuas Hulu, dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu. Mengawali PU, dari Frkasi Bintang Keadilan, yang disampaikan oleh Nurjana Aini mempertanyakan SKPD mana saja yang belum mampu menyerap anggaran 30 persen, kemudian Fraksi Bintang Keadilan ini juga menyoroti antrian BBM di sejumlah APMS yang hingga saat ini didominasi spekulan, bagaimana kebijakan ekskutif ?. Kemudian dari Fraksi Persatuan Pembangunan yang disampaikan Joni Kamiso menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk segera menunasi utang jangka pendek sehingga diprioritaskan dalam anggaran APBD-P. Selain itu yang juga harus menjadi prioritas yaitu pembangunan masjid

Suasana sidang paripurna dalam rangka Pandangan Umum DPRD Kapuas Hulu terhadap pembahasan APBD-P Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013. Foto: Timotius/Borneo Tribune dan gereja di Kecamatan Puring Kencana sebab fasilitas rumah ibadah tersebut belum ada dan sudah dilakukan penancapan tiang pertama. Berbeda dengan Fraksi Partai Golongan Karya, yang disampaikan Kusfery AC menekankan agara Dinas yang ada kegitan fisik segera menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu keindahan dalam kota putussibau harus diperhatikan. “Penataan Kota Putussibau mesti segera diperhatikan, karena masih sangat semeraut,” ucapnya. Selain itu, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Perjuangan, yang disampaikan oleh Budiarjo mempertanyakan seberapa jauh upaya Pemerintah Kapuas Hulu dalam membantu anggaran kedua tim pemekaran Kabupaten Banua Landjak dan tim Pemekaran Kabupaten Sentarum. Sementara itu, Fraksi

Perjuangan Daerah, yang disampaikan Kosmas mempertanyakan kegiatan tahun 2012 yang belum selesai pekerjaannya, kenapa tidak dianggarkan pada APBD murni 2013. Dan pada Fraksi Partai Demokrat,yang disampaikan Iman Sabirin mempertanyakan bantuan

keuangan apa saja yng diberikan Pemerintah Provinsi untuk Kapuas Hulu dan apa saja peruntukannya. Ditambahkan Iman bahwa dalam APBD-P tahun 2013 ini bidang Pendidikan perlu dianggarakan 50juta, guna pengelolaan aneka tunjangan guru. (MO)

Bupati Buka Pra Kualifikasi Teknoprener Mula Borneo Tribune, Putussibau BUPATI Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir membuka pra kualifikasi Teknoprener melalui program pemantapan Teknoprener Muda Pemula (Mula) . Kegiatan tersebut diikuti sekitar 30 orang peserta yang terdiri dari pengusaha muda, yang nantinya akan diseleski menjadi 5 orang untuk dibina oleh Kementerian Pemuda da Olahraga. Bahkan kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Disperindagkop dan BPPT serta Kemenpora. Program Pemantapan Teknoprener Muda Pemula ini pertama kali dilaksanakan di Kapuas Hulu dengan tema “Tingkatkan Kapasitas IPTEK Pemuda melalui prakualifikasi Teknoprener Muda Pemula” dan dilaksanakan sejak tanggal 30 September s/d 2 Oktober 2013 yang dibuka secara resmi di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, Selasa (1/10). Tampak hadir juga Ketua DPRD Kapuas Hulu Ade Muhammad Zulkifli, Asisten Deputi Kemenpora, Amung Mahmun, sejumlah Pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan 30 peserta, serta tamu undangan lainnya. Ketua Panitia, Thomas

Bupati Kapuas Hulu saat membuka PraKualifikas Teknoprener Muda Pemula di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu. Foto: Timotius/Borneo Tribune mengatakan bahwa untuk pelaksanaan program tersebut Disperindagkop Kapuas Hulu telah beberapa kali mengikuti sosialisasi dalam program kegiatan serta mencari peluang usaha bagi kalangan muda. Sehingga melalui seleksi ada sekitar 30 orang yang berhasil mengikuti kegiatan ini, kemudian nantinya akan diseleksi menjadi 5 orang yang akan dibina oleh Kemenpora. Sedangkan Asisten Deputi Kemenpora, Amung Mahmun mengatakan bahwa program yang dilaksanakan tersebut menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama posisi pemuda. sehingga program ini tahun depan akan terus dikembangkan, dan diharapkan pemuda pemula ini

menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan usaha. Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengatakan bahwa pemuda yang mengikuti program Teknoprener Muda Pemula tersebut mesti memikirkan apa yang akan dikembangkan di Kapuas Hulu, sehingga diharapkan mampu membuka peluang usaha. “Saya rasa dalam program ini jiwa yang bersemangat paling penting, dalam mengembangkan usaha pasti ada tantangan,apalagi dalam mencari muda pemula dibidang bisnis atau usaha ini melalui seleksi, jadi harus dipikirkan apa yang harus dikembangkan kedepannya,”pintanya. (MO)

IKLAN BARIS Dijual Bangunan

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh. Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946)

Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Langganan Koran

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757)

Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038). Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602). Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880). Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Rabu, 2 Oktober 2013

Sigma Desak Ketua Bawaslu dan Bawaslu Kalbar Mundur Kewenangan lembaga Negara (SKLN),”tegasnya, Selasa (1/10) saat dihubungi via selulernya pukul 11.30 dikantornya. Said menilai, dari kejadian terkesan, pertama Ketua Bawaslu seperti orang yang tidak paham hukum. MK itu kan lembaga peradilan yang untuk menilai suatu perkara adalah melalui proses persidangan, dan bukan melalui forum konsultasi,” kata Said. Pendapat hukum, terang dia baru bisa diberikan oleh MK setelah didahului proses pemeriksaan perkara. Kalau setiap perkara bisa diselesaikan melalui konsultasi, maka tidak perlu ada MK lagi. “Ini yang keliru dipahami oleh Ketua Bawaslu. Jadi yang perlu diingat bahwa MK itu bukan kantor konsultan hukum. Lagi pula, “ tegas Said. Kedua, upaya meminta pendapat hukum dari MK itu menunjukan Ketua Bawaslu tidak punya nyali untuk berhadapan dengan DKPP dimuka sidang MK. Maksudnya, kalau memang Ketua

Bawaslu merasa ada problem kewenangan diantara lembaganya dengan DKPP, mestinya dia mengajukan secara formal permohonan penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) kepada MK. Itu mekanisme hukum yang disediakan oleh UU yang bisa dia tempuh. “Kalau melalui forum konsultasi, itu sepihak namanya. MK hanya bisa mendengar keluhan Bawaslu, sedangkan DKPP tidak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat lembaganya,” sambung Said. Ketiga, masih menurut Said, dirinya mencium adanya motif personal dibalik permintaan pendapat Ketua Bawaslu kepada MK itu. Pasalnya, belum lama ini baru mendapatkan sanksi peringatan dari DKPP karena terbukti tidak profesional dalam menangani Sengketa Pemilu pada kasus caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan Ketua MK belum lama ini juga pernah menyampaikan

kritiknya terhadap DKPP. “Jadi, Ketua Bawaslu ini seperti sedang bermain politik. Dia coba memanfaatkan ‘sentimen’ Ketua MK terhadap DKPP tersebut. Semacam ingin mencari backing dari lembaga lain,” pungkasnya. Karena itu, Said Salahudin mendesak Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad untuk mundur dari jabatannya. Sikap Bawaslu (Muhamad, red) adalah sikap yang tidak etis karena berpotensi mengganggu keharmonisan antar lembaga. Sikap yang demikian sepatutnya tidak boleh ada dalam kepribadian seorang pejabat. “Maka atas nama etika Ketua Bawaslu saya mengharapkan untuk mundur karena sikap ini tidak pantas,” pintanya. Lebih jauh, Said menilai, putusan yang dikeluarkan oleh DKPP selama ini masih berada dalam jalurnya. Bahkan ia menilai, terbukti dengan keputusan DKPP terhadap Pilkada Jawa Timur dan Tangerang, menghidupkan ruh demokrasi dalam

pilkada tersebut “Sejauh ini DKPP masih ‘on the track’ karena setidaknya ada dua bukti, pertama putusan Jawa Timur yang meloloskan Kofifah dan terbukti menjadi pesaing terberat Karwo, kedua kasus Arif yang dicoret oleh KPU kemudian menang dalam Pilkada,” terangnya. Said menyatakan Arif dan Kofifah yang sebelumnya dicoret ternyata disukai oleh masyarakatnya. “Apabila putusan DKPP tidak demikian dalam pilkada dua daerah tersebut maka akan terjadi kegaduhan politik,” pungkasnya. Kasus Bawaslu Kalbar Terkait dengan ditetapkannya Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah sebagai tersangka kasus penipuan karena melanggar pasal 378 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara yang saat sedang dalam proses, Said meminta agar Bawaslu segera melakukan tindakan. “Bawaslu sejak awal su-

Cornelis Minta Pegawai Miliki Kinerja Baik Disamping Kadishut Kalbar, ikut dalam prosesi pengucapan sumpah/janji jabatan pejabat eselon III di beberapa SKPD di Lingkungan Pemprov Kalbar. Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH memberikan pesan kepada pejabat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemprov Kalbar yang baru mengucapkan sumpah/janji jabatan untuk memaknai sumpah/janji jabatan secara mendalam. “Jangan habis disumpah/ janji sudah selesai. Pindah jabatan atau dipindahkan, itu sama saja, karena tempat kita bekerja itu bukan perusahaan keluarga. Ingat baik-baik itu,” pinta Cornelis kepada pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemprov Kalbar yang menjalani sumpah/janji jabatan, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar. Gubernur juga memuji kedisiplinan TNI-Polri yang dimutasikan dimanapun tugasnya selalu siap, dan proses pengkaderannya sangat disiplin dan lebih baik dibandingkan dengan pejabat Pemerintahan Provinsi ataupun Pemerintah Kabu-

paten/Kota, dan ada pejabat yang dipindahkan tugas jabatan, ada yang cerewet, lalu ngomong ini dan itu. “Ketika dimutasi, ada yang ngamuk-ngamuk. Kita disini, ada yang menolak, saat kita berikan jabatan,” puji Cornelis, sambil memberikan pemahaman kepada pejabat Eselon II dan eselon III. Dikatakannya, jabatan itu kepercayaan Pimpinan kepada bawahan, dan pejabat TNI-Polri-Kejaksaan dalam menjabat suatu jabatan tidak ada yang lama-lama, tapi mereka mendapatkan suatu jabatan harus melalui serangkaian pendidikan dan latihan tematik, yang mesti diikuti oleh pejabat pemerintahan. “Untuk periode ini, eselon yang ucapkan sumpah/janji jabatan itu tidak banyakbanyak. Kita mulai selidiki dan teliti betul-betul, kalau tak patut diberi jabatan tak usah kita berikan jabatan, “ jelasnya. Hal ini dilakukan, karena Gubernur ingin memperbaiki Pemerintahan ini dan menunjukan, kalau kita

mampu mengurus negara ini, Pemerintahan jangan dibuatkan seperti perusahaan, dan mulai macam-macam, dan pejabat eselon yang sudah diambil sumpah/ janji jabatan itu diuruslah baik-baik, dan jangan asalasalan. “Syukuri apa yang kita dapat. Kerjakan dengan baik dan tanggung jawab. Lihat UU, lihat Peraturanperaturannya teknisnya dengan baik. Jangan usai dilantik, kita lupa diri dan semau-mau kita, bahkan UU dan peraturan-peraturannya tak dilihat. Sekali ada masalah, baru kelabakan,” pinta Cornelis lagi. Gubernur juga mengancam akan memecat pegawai yang menjadi calo dalam penerimaan CPNS. Jangan ada yang jadi calo. Jangan ada yang jual-jual nama saya. Jika ada nanti akan untuk diproses. “Aku udah capek, ada yang jual-jual namaku. Catut sana, catut sini,” ancamnya. Disamping itu, Cornelis meminta Baperjakat mulai sekarang untuk meneliti terhadap pejabat-pejabat yang sudah pensiun-pensiun un-

tuk segera diisi, dibahas di Baperjakat, dan dilihat biodatanya, dilihat kemajuannya, dilihat kemampuan masing-masing, jangan asal main pasang orang. “Cari pegawai yang pintar itu banyak, dan disini banyak pegawai yang pintar, tapi yang punya loyalitas, yang punya integritas, yang punya prinsip, dan bekerja dengan benar itu susah carinya,” ujarnya. Dijelaskannya lagi, jabatan eselon III merupakan jabatan yang sangat menentukan, dan eselon III tidak adalah filter untuk naik ke Gubernur. Kalau di eselon III sudah betul, saat dinaikan ke Kepala Dinas, Sekda, bahkan Gubernur sudah betul, tapi kalau dia salah, maka naiknya sampai di Gubernur juga salah. “Jabatan PLT harus dievaluasi, mampu apa tidak dia, loyal atau tidak. Kalau dia mampu, kalau dia loyal bisa kerja, kita lanjut. Tidak mampu, jangan diangkat. Kita mau pegawai yang berkinerja baik dan berintegritas. Yang sudah pensiun lama, itu diisi” ujarnya. (Lay).

Panitia Minta Kontraktor Bertanggungjawab Penuh Meski mengakui robohnya bangunan Youth Center akibat faktor alam, dan diluar teknis namun Lion meminta agar konstruksi bangunan dimantapkan. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan hal serupa terulang kembali. Karena, bangunan tersebut didirikan untuk kepentingan masyarakat banyak. “Jika kontraktor pelaksana berkenan melakukan perbaikan, konstruksinya tolong lebih diperkuat lagi supaya yakin mampu bertahan dari kemungkinan hal-hal non teknis seperti yang terjadi kemarin,” pinta Lion. Panitia, katanya akan turut membantu mengawasi pengerjaan bangunan itu secara lebih intensif. “Panitia akan ikut mengawasi. Hal ini harus dilakukan supaya bangunan benar-benar seperti yang diharapkan, tandasnya.

Selain itu, Lion meminta kontraktor pelaksana bertanggungjawab atas para pekerja yang menjadi korban luka akibat tertimpa atap bangunan yang roboh. “Bagaimanapun kontraktor pelaksana mesti bertanggungjawab atas musibah yang menimpa para pekerja. Minimal biaya pengobatan mereka dirumah sakit,” tambah Lion. Mantan anggota DPRD Sekadau menyebut peristiwa tersebut sebagai pelajaran. Lion tidak dapat membayangkan jika saja bangunan roboh saat sedang berlangsung kegiatan di bangunan itu. “Ini pelajaran berharga. Kita harus memetik hikmah dari kejadian ini,” papar Lion. Terpisah, kepala Tukang yang memimpin pengerjaan bangunan Youth Center, Edi Bahtiar, menuturkan kronologis ambruknya bangunan

itu berjalan begitu cepat. Dikisahkan Bahtiar, sekitar pukul 15.30 WIB Senin kemarin, awalnya angin berhembus tidak begitu kencang. Namun, secara tiba-tiba hembusan angin semakin kencang, tiang-tiang penyangga atap secara spontan ambruk seketika. “Saya bersama Iwan, Mahyudin, dan Zulkarnain masih sempat melompat keluar. Namun salah satu rekan kami, Seneng tidak menyadari bahwa bangunan akan rubuh. Memang saat terjadi angin kencang itu, sudah ada terdengar gesekan kayu tanda mau roboh,” kisah Bahtiar dijumpai sejumlah wartawan. Bahtiar, yang saat itu tengah bekerja bersama tukang lainnya berhamburan menyelamatkan diri. Namun naas salah satu tukang, Seneng, yang tengah mengerjakan bak WC terje-

bak dan tidak sempat menyelamatkan diri. Bahtiar bersama tukang lainnya bergegas mengevakuasi Seneng, setelah mengetahui ia terjebak. Upaya mereka berhasil. Seneng hanya mengalami luka robek di kaki. Sementara tiga tukang lainnya, Iwan, Mahyudin dan Zulkarnain hanya menderita luka ringan. Para korban langsung dilarikan ke RSUD Sekadau dan mendapat perawatan medis. Masih dikatakan Bahtiar, biaya pengobatan para korban ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor pelaksana. Saat ini, para korban masih mendapat perawatan di RSUD Sekadau. “Iya, biaya pengobatan semu ditanggung, dan sudah ada rencana kita akan bekerja kembali kalau kawan-kawan sudah sehat semua,” tandasnya. (Mto).

2014, Sungai Landak Bersih besar untuk Kabupaten Landak dalam membangun. Sedangkan segi negatifnya kekayaan alam ini menjadi daya tarik masyarakat atau pengusaha untuk mendapatkan kekayaan alam ini secara ilegal dan cendrung merusak tanah, ketersediaan air, kehidupan flora dan fauna serta mencemarkan sungai. Ini terlihat dengan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Akibat kegiatan PETI yang dilakukan yang berdekatan dengan sungai Landak mengakibatkan kualitas air di sungai Landak menjadi keruh dan tidak layak di pergunakan masyarakat baik untuk air minum, cuci dan mandi.

Untuk itu Bupati Landak Adrianus Asia Sidot mengiginkan ada usaha bersama untuk mengembalikan kondisi air sungai seperti dahulu bersih dan aman unttuk digunakan. Dan apa bila kondisi sungai Landak telah bersih, airnya jernih serta ikan dan hewan air lainnya hidup dan tumbuh kembang maka sungai landak ini dapat dijadikan aset kekayaan yang tidak ternilai harganya dan sangat berarti sebagai warisan kepada anak cucu. “ Saya mengajak khususnya pihak Polres untuk mrndukung melakukan penertiban kegiatan PETI. Karena dengan tercemarnya air sungai Landak ini membuat kebutuhan air bagi masyara-

kat menjadi sangat mahal. Di tempat saya saja untuk mandi saya harus menyiapkan minimal 1 tangki per harinya. Sedangkan untuk air minum saya harus menyiapkan perharinya 1 kardus perharinya belem lagi untuk memasak jadi kebutuhan air sangatlah mahal, pada hal letak tempat saya sangat dekat dengan sungai yang artinya untuk kebutuhan air kita mempunyai sumber yang potensial namun tidak bisa dimanfaatkan karena telah tercemar,”Ungkap Adrianus AS saat memberikan kata sambutannya pada malam plisah sambut Kapolres Landak dari AKBP Hotma Viktor Sihombing, S.Ik kepada AKBP Frans

Tjahyono, S.IK, Senin (30/9) malam kemarin. Untuk merealisasikan pemulihan kondisi air sungai maka Adrianus AS memprogramkan 2014 pemulihan kondisi air sungai menjadi normal kembali serta dapat dipergunakan bahkan diharapkan sungai Landak dapat dijadikan salah satu daya tarik wisata karena keindahan, kebersihan, kejernihan, keaneksa ragaman flora dan fauna habitat airnya. “ Ini bisa kita wujudkan apa bila seluruh elemen dapat menyadari pentingnya memelihara lingkungan dan memelihara sungai Landak dan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Landak,”tandasnya. (Slt)

dah keliru memaknai syarat keanggotaan komisioner, mestinya kalau sudah dipidana penjara seharipun harusnya tidak layak lagi. Jangan dilihat dari aturan persyaratan formalnya tapi ini menyangkut integritas. Pemilu itu, harus mendapat kepercayaan public. Jadi jika penyelenggara tersangkut masalah hukum pasti akan menurunkan derajat kepercayaan public dan kewibawaan lembaga. “Dalam hal ini Bawaslu harus sensitif, jangan seolaholah di Kalbar itu tidak ada lagi orang yang layak dan mampu menjadi pengawas yang berintegritas. Saya meminta Bawaslu segera mela-

kukan perggantian komisioner yang tidak berintegritas yang menurunkan kepercayaan public dan kewibawaan lembaga Bawaslu,” tegasnya. Kata Said, penggantinya juga harus dilihat track recordnya, anggota yang tersisa juga harus bersih dan berkinerja baik karena lembaga penyelenggara pemilu harus bersih dan berintegritas. Bahkan, Pemerhati Pemilu Kalbar, Yanto menuturkan dalam penyelenggara pemilu selain integritas ditekankan, juga komisoner penyelenggara mesti mampu bekerja dan paham jelas tupoksinya. “Beberapa waktu lalu, sudah ada caleg beriklan di me-

dia di Kalbar, malah Kepala Divisi Penindakan Bawaslu Kalbar tak tahu. Artinya, dapat dipastikan jika tidak ada warga yang lapor, maka tak akan respon,” tegasnya, Selasa (1/10). Padahal, lanjut Yanto dalam aturan yang dibuat Bawaslu kasus ini bisa dijadikan temuan. Bahkan, sampai saat ini, rilis perkembangan kasus yang diterima, diproses, dilimpahkan ke Penyidik Polri dan Penuntut Kejaksaan baik itu kasus pemilukada di empat daerah maupun Pileg 2014 belum pernah di publikasikan kepada public. “Sungguh memprihatinkan kinerja Bawaslu Kalbar,” sesalnya. (haes)

Hj. Fatimah Rela Ditembak Mati tembak saja Pak!!, saya tetap tidak mau Pak diangkut punya saya ini, saya tidak mau, karena sudah berapa kali saya diginikan sama bapak - bapak Sat Pol PP!,” teriak Hj. Fatimah lagi. Selama proses penertiban yang dilakukan Sat Pol PP Kota Pontianak terhadap lapak - lapak di Jalan pahlawan tersebut, Sat Pol PP tidak menghiraukan aksi protes yang dilakuakn pemilik, melainkan tetap menjalankan tugas, dan aksi protes yang dilakukan Hj. Fatimah sendiri sempat menjadikan perhatian warga setempat maupun pengendara yang berlalu lalang di Jalan Pahlawan tersebut. Sementara keluarga Hj. Fatimah sendiri terus meminta dan memohon kepada Hj. Fatimah untuk tidak berteriak - teriak dan tidak marah - marah, mengingat Hj. Fatimah memiliki penyakit jantung, bahkan terlihat anaknya menangis melihat Hj. Fatimah tetap mempertahankan lapak dengan cara berteriak - teriak dan marah kepada Sat Pol PP Kota Pontianak. Menurut Hj. Fatimah saat dikonfrimasi, dirinya baru mendirikan lapak dan berdagang di Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan yang masih kawasan Pasar Flamboyan, di mana dirinya sendiri tidak pernah mendapatkan peringatan

dari Sat Pol PP, sehingga Ia tetap berjualan di sana, namun Sat Pol PP tiba - tiba melakukan penertiban dan mengangkut semua lapak lapaknya. “ Saya tidak ada diberikan peringatan, karena baru - baru ini saya berdagang disini, saya juga paham bahwa dilarang berdagang disini, tapikan sejauh ini Pasar Flamboyan yang baru direnovasi belum beroperasional, dan kalau sudah beroperasional, maka saya juga tidak akan jual disini,” ungkap Hj. Fatimah. Sementara itu Kasat Pol PP Kota Pontianak , Syarif Saleh mengatakan, pihaknya sudah berulang kali memberikan teguran secara tertuilis maupun lisan terhadap pedagang kaki lima yang mendirikan Lapak di sana, namun juga tidak diindahkan oleh para pedagang kaki lima tersebut, sehingga pihaknya pun menertibkannya. “ Kamis sudah berulang kali memberikan teguran baik itu lisan maupun bentuk tertulis, tapi tidak iindahkan, di mana teguran kami menyatakan bahwa tidak boleh berdagang diatas fasum, dan karena tidak diindahkan, akhirnya pun kami menertibkan denganc ara paksa,” tegas Kasat Pol PP Kota Pontianak. Menurut Kasat Pol PP Kota Pontianak, pihaknya

tidak akan berhenti melakukan penertiban PKL maupun lapak yang berada diatas fasum di Kota Pontianak ini, lantaran dengan adanya keberadaan PKL dan Lapak Liar di Kota Pontianak, membuat Kota Pontianak tidak bersih dan indah. “ Kami akan terus melakukan penertiban, karena target kami, Kota Pontianak bebas PKL maupun lapak liar yang berada di atas fasum, karena jika dibiarkan akan membuat Kota Pontianak tidak rapi, kotor dan bisa menyebabkan kamacetan,” jelas Syarif Saleh. Syarif Saleh juga mengatakan, kebanyakan PKL dan mendirikan Lapak liar diatas fasum di Kota Pontianak ini, bukanlah warga Kota Pontianak melainkan kebanyakan warga dari Kabupaten Kubu Raya (KKR), dan dampaknya Kota Pontianak menjadi tidak bersih dan rapi. “Memang Ia, kebanyakan PKL atau yang mendirikan Lapak di Kota Pontianak ini adalah warga KKR, saya juga heran mengapa tidak berdagang di KKR saja, karena dengan datangnya warga KKR yang menjadi PKL atau mendirikan Lapak di Kota Pontianak, akan membuat Kota Pontianak tidak rapi dan bersih,” celetuknya saat ditemui wartawan. (Zrn).

Kepala BPK RI Kalbar Serahkan Jabatan Satrio, S.H.,M.M., di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar. Penyerahan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar dirangkaikan dengan upacara Serah Terima Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar dan disaksikan oleh Anggota BPK RI Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E.,Ak.,M.M.,C.P.A. Sebelum dilantik menjadi Kepala Perwakilan Provinsi Kalbar, Didi Budi Satrio menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara selama dua tahun. Didi menggantikan Adi Sudibyo yang menempati jabatan baru sebagai Kepala Auditorat VI.B di Jakarta. Prosesi serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan naskah serah terima dan penyerahan buku memori akhir jabatan dari kepala perwakilan lama kepada kepala perwakilan baru.

Anggota BPK RI Dr. Moermahadi Soerja Djanegara memberikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Adi Sudibyo yang telah menjalankan tugas sebagai Kepala Perwakilan di Pontianak selama hampir tiga tahun dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di wilayah Kalbar. “Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pencapaian opini di wilayah Kalbar,” kata Moermahadi Soerja Djanegara. Anggota BPK RI juga meminta kepada pejabat baru untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata dengan meneruskan dan meningkatkan apa yang telah dicapai oleh kepala perwakilan sebelumnya. Sehubungan dengan pencapaian opini WTP-DPP oleh Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Pemerintah

Kabupaten Sintang, mengingatkan bahwa LKPD yang baik seharusnya dipandang tidak hanya berujung pada tercapainya opini WTP, tetapi LKPD harus dapat dijadikan instrumen dalam pengambilan keputusan yang terbaik bagi suatu daerah. “Dengan kualitas laporan keuangan yang baik, diharapkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum akan menjadi lebih baik. Apabila hal ini tidak terjadi, maka capaian LKPD dengan opini WTP tersebut belum mampu digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen dalam pengambilan kebijakan daerah,” jelasnya. Dijelaskannya lagi, BPK menghimbau agar upaya mencapai opini WTP dimaksudkan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem informasi keuangan sehingga dapat digunakan untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi daerah. (Lay).

Sikapi TKA Ilegal PT. CIP dimana lokasi dan tempat perusahaan tersebut beroperasi. “ Ini harus disikapi dengan serius, kita lihat bagaimana perlakuan luar Negeri terhadap tenaga kerja kita yang dikatakan Ilegal, bahkan banyak TKI kita diperlakukan secara tidak manusiawi, nah jika orang asing ini bekerja di Indonesia tepatnya di Kapuas Hulu di PT. Cosmos Inti Persada jika tidak ada dokumen lengkap, sebaiknya kita tindak sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya kepada Borneo Tribune, Selasa (1/10). Untuk itu, menurut Taufik persoalan tersebut mesti segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan instansi terkait, bahkan kami juga akan

melaksanakan koordinasi dari lintas Komisi yang ada di DPRD Kapuas Hulu ini dan kami akan turun langsung kelapangan. Tidak hanya persoalan tenaga kerja, Pemerintah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kapuas Hulu juga mesti tegas dalam melakukan pengawasan terhadap sejumlah investor pertambangan yang ada di Kapuas Hulu, terutama untuk PT. Cosmos Inti Persada, apa yang selama ini dilakukan apakah sudah benar sesuai perizinannya. “Jangan sampai kita kecolongan, jika izinnya tambang timah hitam ya seharusnya operasinyapun menambang timah hitam, jangan sampai potensi yang kita miliki habis di-

manfaatkan orang asing, apalagi jika masyarakat kita tidak dipekerjakan, hal inikan tidak benar jangan sampai mereka berdalih membawa potensi kita dijadikan sampel, eh tautaunya sudah produksi, ini sangat merugikan kita, oleh karenanya perlunya pengawasan dan evaluasi, jika tidak sesuai perizinan sebaiknya cabut saja perizinannya,”tegas Taufik. (MO)

KEHILANGAN BPKB KB 2494 QN NR: JKAEX250JADA83457 NM: EX150JEAB3457 A/N AGUS RIZAL Dengan ini BPKB dinyatakan tidak berlaku lagi.

CMYK

Borneo Tribune

Rabu, 2 Oktober 2013

www.borneotribune.com

Kampanye Baca Tulis, Kelilingi Wilayah Kalbar Borneo Tribune, Pontianak, Penulis muda produktif, Pay Jarot Sujarwo menyebarkan virus baca tulis di Kabupaten Ketapang, Kalbar. Secara bergantian, setiap harinya Pay Jarot Sujarwo berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bertemu dengan ratusan remaja yang merupakan pelajar SMA maupun para mahasiswa. Kedatangan penulis ini ke Ketapang merupakan bagian dari agenda dari Roadshow Kampanye Baca Tulis yang telah dilakukannya sejak tahun 2005. Zulkhairi, Ketua tim pelaksana kegiatan Kampanye Baca Tulis mengatakan bahwa Pay Jarot berada di Ketapang sejak hari Sabtu (21/9) dan langsung menuju SMAN 3 Ketapang untuk berkampanye dan memotivasi para remaja di sekolah tersebut membaca dan menulis. “Berturutturut setiap harinya, Pay berpindah-pindah dari sekolah dan kampus yang satu menuju ke sekolah dan kampus yang lain dan berakhir pada hari kamis (26/9) kemarin,” kata Zulkhairi. Dikatakannya, beberapa lokasi yang dikunjungi Pay Jarot Sujarwo selain SMA N 3 Ketapang adalah MAN Ketapang bergabung dengan SMA N 1, SMA Santo Petrus, SMA Santo Yohanes, Kampus STAI Al Haud, Kampus Politeknik, dan kampus AMKI Ketapang.

Papar Pay saat berbincang. Sementara itu salah seorang dewan guru di MAN Ketapang, Mujani, S.Ag, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kedatangan penulis yang punya talenta besar ini. Dia berharap kegiatankegiatan serupa bisa terus berlanjut secara kontinyu. “Pay Jarot Sujarwo adalah penulis yang memiliki talenta luar biasa dalam memengaruhi para remaja untuk membaca dan menulis.

Pay Jarot Sujarwo

Melawi dan Kapuas Hulu. “Saya tidak menargetkan waktu sampai kapan saya akan keliling ke pelosok Kalimantan Barat. Yang saya inginkan adalah tumbuhnya kesadaran bagi generasi muda akan betapa pentingnya membaca dan menulis sehingga ke depannya Kalimantan Barat akan melahirkan generasi-generasi yang siap membawa daerah ini ke arah yang lebih baik,” Pungkas Pay Jarot Sujarwo. (Lay).

Ritual Ki-Ka : Simon Budian, Tan Khun Tang, Hartono Azas, Widjaja Tandra, The Tio Siang, The Iu Sia, Ng Cun Khiang, Yo Nguan Cua, XF Asali, Hui Kiang, Khou Kiok Miang sedang mengikuti ritual yang dipimpin Phe Ju Theng.

Ritual HUT Nabi Kong Hu Cu Berlangsung Khusyuk

KM/WC KERAMIK 20 X 20 SANITARY KLOSET JONGKOK (T 45) KLOSET DUDUK (T 70) FASILITAS LISTRIK PLN 1300 W LEBAR JALAN 5 METER AIR BERSIH PDAM PAGAR KELILING

Malamnya, Puncak Peringatan HUT Nabi Kong Hu Cu

HUBUNGI:

YONGKY 0852 4551 2773

TYPE 45 & 70 Denah Lokasi

POM BENSIN

Keraton Kadariah

DENAH T 70

Jl. Ya’ M Sabran

Jl. Panglima Aim

Jl. Tj Hilir

DENAH T 45

Yohanes ini mengungkapkan bahwa kehadiran Pay Jarot di sekolahnya membuat dirinya dan teman-teman semakin terangsang untuk belajar menekuni dunia kepenulisan semakin serius. Setelah dari kabupaten Ketapang, penulis muda ini akan kembali ke Pontianak beberapa saat kemudian melanjutkan perjalanannya memotivasi para remaja di Mempawah, Singkawang, Sambas, hingga ke Sintang,

“Seandainya saja Pay Jarot masih punya banyak waktu sebenarnya masih banyak sekolah yang menginkan kehadirannya di Kabupaten Ketapang ini. Sayang dia harus pergi untuk melanjutkan kampanye baca tulis di kabupatenkabupaten lain di Kalbar,” ujarnya. Pay Jarot Sujarwo sendiri mengatakan bahwa selama dirinya masih berada di Kalbar, upaya untuk memotivasi para remaja mencintai dunia baca tulis akan terus dilakukannya. “Sejak tahun 2005 sampai hari ini, saya selalu merasa perlu untuk mengelilingi sekolahsekolah yang berada di Kalbar. Bisa memotivasi mereka untuk akrab dengan bahan bacaan bahkan menyuntuki dunia kepenulisan adalah sesuatu yang menyenangkan. Bukankah generasi cerdas dan kritis akan lahir jika mereka mau membaca dan menulis?”

SPESIFIKASI PONDASI COR BETON SETEMPAT + PERKUATAN CERUCUK RANGKA BADAN BETON BERTULANG DINDING BATAKO PLESTER LUAR LANTAI COR BETON KERAMIK 40 X 40 (T 45 X T 70) TERAS COR + KERAMIK 40 X 40 RANGKA ATAP BAJA RINGAN ATAP SENG METAL PINTU JENDELA KUSEN ALUMINIUM, DAUN PINTU MULTIPLEK CAT LUAR DALAM PLAFON RANGKAALUMINIUM PENUTUP GYPSUM (DALAM) GRC (LUAR)

Dia memiliki metode yang sederhana namun memukau sehingga para siswa begitu antusias bahkan sangat bersemangat untuk juga bisa mengikuti jejaknya sebagai penulis. Terima kasih bang Pay, semoga pada saatnya nanti kembali bisa hadir di Ketapang ini,” ujar Mujani. Hal senada disampaikan oleh Meiryani Lim. Siswa yang tergabung dalam kelompok jurnalistik SMA Santo

Jl. Tanjung Raya

RS YARSI

Borneo Tribune, Pontianak Ritual Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Nabi Kong Hu Cu ke 2564 di Sekretariat Yayasan Bhakti Suci (YBS) berlangsung khusyuk dan khitmad. Diawali dengan ritual memberikan penghormatan di depan altar Nabi Kong Hu Cu, yang dipimpin Phe Ju Theng, Ketua Umum YBS The Iu Sia bersama segenap Pengurus YBS dengan penuh kekhusyuk dan khitmad mengikuti setiap prosesi untuk memperingati HUT Nbi Kong Hu Cu ke 2564. Dalam ritual ini, Ketua DPRD Kota Pontianak

Hartono Azas, Anggota DPRD Kota Pontianak Wiseno Sudarmo, Hui Kiang, dan Khouw Khiok Miang bersama Pengurus berbaur dalam kebersamaan untuk memberikan penghormatan di depan altar Nabi Kong Hu Cu. Usai melaksanakan ritual ini, Pengurus juga mencicipi masakan khas kekeluargaan yakni Mie sua manis dengan telur, dan usai mencicipi makanan khas, Pengurus YBS langsung menggelar Rapat Umum Tahunan Anggota YBS di ruang Rapat Sekretariat YBS. Selesai melaksanakan

seluruh ritual ini, Pengurus di jadwalkan pada malam hari ini (kemarin red), melaksanakan jamuan makan malam yang merupakan puncak peringatan HUT Nabi Kong Hu Cu ke 2564 di Hotel Aston Pontianak. Kemeriahan puncak peringatan Nabi Konghucu ke 2564 yang diselenggarakan setiap tahunnya sudah terasa sejak pukul 17.00, dimana ribuan masyarakat yang tergabung dalam yayasan lintas marga serta undangan silih berganti datang untuk memadati room Kalimantan Hotel Aston. (Lay).

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

Kertas Fotokopi Berkualitas

DISTRIBUTOR TUNGGAL

CV. DUTA UTAMA ADITYA Jl. Putri Candramidi No. 8 Pontianak-Kalbar Telp. 0561-767552/766199 CMYK