Harian Borneo Tribune 8 November 2013

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Jumat, 8 November 2013

4 Muharram 1435 H - 6 Cap Gwee 2564

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

14 Unit Mobil “Bodong” Ditangkap Sebanyak 14 Unit mobil luar negeri dengan berbagai jenis, berhasil ditangkap Polda Kalbar dan jajaran, lantaran masuknya mobil – mobil mewah tersebut menyalahi aturan alias tidak memiliki perizinan, Kamis (7/11) kemarin.

Borneo Tribune, Pontianak Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arie Sulistyo melalui Kabid Humasnya AKBP Mukson Munandar saat dikonfirmasi terkait penangkapan mobil – mobil luar negeri yang bodong atau masuk secara ilegal di Kalbar melalui perbatasan Malaysia, dirinya membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan penangkapan sebanyak 14 unit mobil luar negeri dengan berbagai jenis. “ Penangkapan yang kami lakukan terhadap mobil – mobil luar negeri yang ada di Kalbar ini, yakni ketika kami ....Ke Halaman - 11

Brigjen Pol Arie Sulistyo

Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie memberikan arahan kepada peserta Bimteks Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Pemeliharaan, Pengamanan, dan Penghapusan Aset atau Barang milik daerah bagi Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalbar. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

B uah Bibir Daftar Pemilih Tak Sesuai

Politisi PDIP Hasto Kristianto WAKIL Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum, melanggar UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Masih ada 10,4 juta data pemilih yang bermasalah. ....Ke Halaman -11

BPKAD Gelar Bimtek Pengelolaan Aset Daerah

Ciptakan Pengelolaan Aset yang Akuntabel Borneo Tribune, Pontianak Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab bagi setiap daerah dalam menata, mengurus, memelihara serta melaporkan barang-barang yang merupakan aset milik daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan

daerah maupun negara.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalbar, Kamis (7/11) menggelar Bimbingan Teknis (Bimteks) Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Pemeliharaan, Pengamanan, dan Penghapusan Aset atau Barang milik dae-

rah bagi Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalbar.

Menurut Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, Bimtek ini dipandang perlu dilaksanakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman para pengguna atau pemakai ....Ke Halaman - 11

Dewan Segera Bentuk Pansus BPBD Status Hukum BSA Terkesan Sumir

Lipat Selimut SEORANG Ibu muda pergi ke Taman Kanak-kanak untuk menjemput anak perempuannya. Melihat anaknya menunjukkan muka yang tak senang, ia bertanya ada apa dengan dirinya.

Anak perempuan itu berkata: “Hari ini Bu Guru telah mengkritik diriku, ia mengatakan aku di kelas tidak aktif mengacungkan tangan menjawab pertanyaan guru.”

Ibu segera menanya apa yang telah terjadi. Anak perempuan itu berkata: “Bu Guru mengatakan, di rumah, anak yang melipat selimutnya sendiri, silahkan mengacungkan tangan, aku tak mengacungkan tangan; kemudian Bu guru mengatakan, Ibu dan Bapak yang bantu melipatkan selimut kalian, silahkan mengacungkan tangan, aku tetap tak mengacungkan tangan.”

Ibu berkata: “Kamu 2 kali tak mengacungkan tangan, maklum Bu Guru mengkritikmu.”

Dengan tak diduga, anak perempuan itu berdebat membela diri: “Tetapi di rumah kita, kenyataannya kan memang tak ada orang yang melipat selimut.”o

Borneo Tribune, Pontianak Komisi C DPRD Provinsi Kalbar berencana membentuk panitia khusus (Pansus) tentang dugaan penyelewengan proyek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ditaksir menelan dana ratusan miliar rupiah.

“Kita akan bentuk Pansus terkait dana penanggulangan bencana daerah. Terkait mengenai kewenangan pengelolaan dana apakah Dinas PU atau BPBD yang berperan di sana, karena memang dana-dana dari pusat ini kita-kita di DPRD tidak dilibatkan oleh eksekutif,” tegas Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalbar, H. Mulyadi H. Yamin, di Gedung DPRD Pro-

Dispenda Pungut Semua Pajak Alat Berat Akhir 2014 Borneo Tribune, Pontianak Masih kecilnya kontribusi pajak Kalimantam Barat (Kalbar) ditingkat Nasional, membuat instamsi terkait meningkatkan peraihan pemungutan kepada para wajib pajak, mulai dari pajak perorangan, penghasilan, PBB, pajak Usaha dan lainnya.

Kegiatan pekan panutan SPT tahunan Pph orang pribadi tahun 2012 merupakan bentuk keteladanan pimpinan daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebelum batas waktu.

Untuk pencapai peningkatan pajak tersebut diperlukan sinergi antara pimpinan daerah Provinei Kalbar dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terutama dalam hal pertukaran data terkait perpajakan. ....Ke Halaman - 11

Penanganan Kasus 22 WNA China dan Taiwan

Polda Tegaskan Tidak Ada Yang Ditutupi

H. Mulyadi H. Yamin

Zulkarnaen Siregar

vinsi Kalbar, Kamis (7/11).

Legislator Partai Golkar ini menilai, langkah pihaknya untuk segera membentuk Pansus merupakan respon atas beragam

informasi yang telah disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalbar, Zulkarnaen Siregar

Borneo Tribune, Pontainak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) menegaskan pihaknya tidak ada menutup – nutupi terkait proses penyidikan yang dilakukan pihaknya dalam kasus 22 WNA asal China dan Taiwan yang digerebek pihaknya beberap waktu yang lalu, kamis (7/11) kemarin. “ Tidak ada yang kita tutup – tutupi dalam kasus 22 WNA asal China dan Taiwan itu, semuanya sudah kita informasikan kepada wartawan, mulai dari penggerebekan, proses penyelidikan, hingga sampai mengungkap tindakan kejahatan yang dilakukan 22 WNA tersbut,” jelas Dir Reskrimum Polda Kalbar Kombes Pol Rudi Hartono kepada sejumlah wartawan.

....Ke Halaman - 11

....Ke Halaman - 11

Media Gathering Pengamanan Penerimaan Pajak

Media Massa Berperan Penting Dalam Penerimaan Pajak Borneo Tribune, Kubu Raya Awak media adalah salah satu elemen penting bagi Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Kalbar sekaligus bagi sistem perpajakan nasional. Acara Media Gathering, merupakan acara yang memang dikhususkan untuk memberi-

kan penjelasan lebih mendalam tentang masalah perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)”, demikian diungkapkan Kepala Kanwil DJP Kalbar melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kalbar,

Muktia Agus Budi Santoso pada pembukaan Kelas Pajak bagi wartawan terkait Strategi Media Gathering Pengamanan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 4,29 Triliun Tahun 2013, Rabu (6/11), yang digelar di ....Ke Halaman - 11

DJP Kalbar Gelar Media Gathering Pengamanan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 4,29 Triliun Tahun 2013, Rabu (6/11), yang digelar di Hotel Gardhenia, Kabupaten Kubu Raya. Foto : Slamet A/Borneo Tribune.

PT. ANZON AUTOPLAZA hir Tahun Promo JelangaAnkgsung Hadiah L

NEW

THE REAL MPV

ku entuan Berla *Syarat Ket

CUMA AVANZA YANG BISA

Kantor Pusat : Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 Singkawang : Jl. A. Yani No. 8 Telp. (0562) 637000 Ketapang : Jl. R. Suprapto Telp. (0534) 31841 Sanggau : Jl. Jend. Sudirman Telp. 0564 - 2025280 Sintang : Jl. MT. Haryono Telp. 0565 - 24222 Landak : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara Jumat, 8 November 2013

Borneo T Tribune

2

Selamatkan Hutan Lindung Sungai Paduan Borneo Tribune, Sukadana.

Hutan lindung Sungai Paduan dan Padu Banjar.

Harapan itu disampaikan warga karena melihat hutan lindung ini terus digerus oleh pembangunan kawasan pertanian, perkebunan dan juga perumahan penduduk. Luasan kawasan hutan terus berkurang sehingga menuntut semua pihak untuk mempertahankan sisa hutan yang ada. Kekhawatiran ini muncul mempertimbangkan keberlansungan hutan lindung, selain areal serapan air dan juga perlindungan terhadap satwa yang ada di dalamnya.

Keresahan ini disampaikan Hairul Rasyid, pemuda Padu Banjar kepada koran ini. Dia berharap, ada perhatian dan kepedulian intansi terkait dan penegak

hokum untuk melindungi sisa hutan yang ada. “Kala terus dibiarkan, saya khawatir sisa hutan yang ada semakin punah. Karena aksi pemebalakan terus terjadi,” ceritanya sembari menunjukan foto hutan yang hampir punah.

tiga kali melaporkan pembalakan ini, sempat ada petugas yang turun. Tetapi hanya melihat saja, mereka tidak menertibkan,” kenang

Hairul Rasyid. Aktivitas pembalakan liar menurutnya, sudah ada dari tahun 2010 yang lalu. Aktivitas ini membuat jalan dan jemba-

tan di Desa Padu Banjar menjadi rusak. “Saya pernah menegur pikap yang mengangkut kayu, hingga membuat jembat rusak.

Tetapi hal itu tidak terlalu mereka hiraukan. Harapan saya, mudah-mudahan bapak Kapolda yang baru, mau mendengarkan keluh-

an kami dan menerjunkan Tim kelapangan,” tukas pria yang mengaku juga sebagai BPD di Desa Padu Banjar (DL)

Pembalakan yang terjadi di hutan Padu Banjar dan Desa Sungai Paduan menurutnya, telah berlangsung lama dan terkesan dibiarkan. “Saya pernah melapor kepada pihak yang berwajib, baik kepada polisi maupun Kehutanan. Tetapi hingga sekarang tidak ada tanggapan,” terangnya lagi.

Kayu dari hasil pembalakan diakui Hairul Rasyid dijual kepada pemilik sawmill kecil kemudian dibuat menjadi kayu olahan. “Sebelum Idul Fitri saya sudah

BOS SMA untuk Mengurangi Angka Putus Sekolah Borneo Tribune, Sukadana Batuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)(BOS SMA) yang diluncurkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 juga dirasakan oleh para pelajar di Kayong Utara.

Proram pendidikan gratis hingga 12 tahun yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kayong, semakin diperkuat dengan adanya dana Bosma ini dan bahkan memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

Hal ini disampaikan, Amir Sarifudin, Kepala SMA Negeri 2 Sukadana pada sosialisasi penggunaan BOS SMA. Pencairan dana BOS SMA diakuinya, dilakukan pemerintah melalui dua tahap. Periode pertama Januari hingga Juni sebesar Rp 60 ribu persiswa. “Untuk tahap pertama masih disebut sebagai rintisan BOS. Sedangkan tahap dua baru dana BOS nya cair dengan alokasi Rp 500 ribu persiswa, untuk bulan Juli hingga Desember,” jelas Amir Sarifudin.

Sasaran program BOS ini adalah SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Besar bantuan per sekolah diperhitungkan berdasarkan jumlah siswa yang ada. SMA Negeri 2 Sukadana, memiliki siswa sebanyak 248 tahun pelajaran 2013/2014. “Kalau berdasarkan hitungan, seharusnya SMA N 2 Sukadana

mendapatkan uang BOS sebesar Rp 124 juta. Namun yang baru dicairkan pemerintah hanya untuk sasaran 108 siswa dengan jumlah uang Rp 54 juta saja. Untuk sisanya kita belum tahun kapan cairnya,” urai Kepsek kepada 200 orang tua siswa yang hadir.

Penggunaan dana Bos mengacu pada petunjuk tenis yang diberikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada Sembilan pemanfaatan dana BOS yang diperbolehkan diluar personalia yakni meliputi antara lain, Pembelian atau penggandaan buku teks pelajaran, pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian, pembelian alat dan bahan habis pakai, penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler, pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah, Langganan daya dan jasa lainnya, Kegiatan penerimaan siswa baru serta Penyusunan dan pelaporan. “Sosialisasi ini adalah bagian dari prinsip pengelolaan BOS SMA yakni, Transparansi.

Kita berharap tidak ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah hanya karena masalah biaya. Apalagi di Kayong Utara ini, pendidikan sudah gratis dan dikasi pakaian seragam,” urai Ketua Komite, Idris, sembari memberikan semangat kepada orang tua siswa yang hadir. (DL)

· Wartawan, Kontributor, Intensive Programme and Freelancer “ Borneo Tribune” selalu di bekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima / meminta apapun dari narasumber · Setiap artikel atau tulisan berupa laporan kegiatan, cerita pendek, surat pembaca, puisi dan resensi yang dikirim ke redaksi hendaknya di ketik dengan spasi rangkap, maksimal 500 kata, ditandatangi dan disertai identitas ( No Telp / Fax jika ada ) dikirim ke alamat borneotribune@yahoo.com atau yusriadii@yahoo.com.

Terimakasih

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

Ilustrasi

Citizen Journalism

Desa Sungai Kerawang Oleh: Mahmuda Kurang lebih 3 jam mengarungi sungai dengan menggunakan sepit, kendaraan operasional Puskesmas Kerawang itu. Pak Long, begitu sapaan akrabnya motoris sepit. Dengan lihainya ia membawa sepit dengan kecepatan tinggi.

Di dalam sepit itu, hanya ada kami bertiga.

Saya, Pak Long, dan Bidan Eva. Beban sepit yang ringan itu berayunayun di atas air sungai memecah gelombang.

Bidan Eva, yang mengenakan baju olahraga itu duduk di samping Pak Long. Kelihatannya ia kelelahan setelah menemani pasien selama 2 hari 2 malam yang tak kunjung melahirkan, hingga akhirnya harus dirujuk ke Rumah Sakit Soedarso Pontianak.

Sesekali saya melihat ia tertidur, namun tak sempat tidur pulas karena dibangunkan oleh hentakan badan sepit di atas air yang menabrak gelombang kecil. Saya yang berada di belakang mengamati daerah-daerah yang telah dilewati.

Meskipun Pak Long sempat meminta saya untuk tidur di kasur pasien, namun saya tak ingin melewatkan momenmoment penting dalam perjalanan kali ini.

Kurang lebih 3 jam,

akhirnya saya sampai di Desa Kerawang. Saya turun tepat di depan Puskesmas. Saya pun masuk ke puskesmas ditemani bidan Eva. Di sana saya meminta datadata yang harus dilengkapi dalam pengisian blangko penelitian.

Setelah itu saya pun berfoto di depan puskesmas untuk dokumentasi.

Setelah itu saya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Kepala Desa Kerawang. Rumahnya tak jauh dari puskesmas, berdekatan dengan Kantor Kelurahan. Di rumahnya, berkumpul beberapa orang. Saya pun memperkenalkan diri.

“Bu Kades”, kata itu yang diucapkan oleh Bidan Aminah ketika saya masih di Pontianak.

Ingatan itu yang saya gunakan sebagai awal mula perkenalan kami.

Awalnya saya sempat kaget, sebab biasanya yang menduduki jabatan kepala desa umumnya adalah laki-laki. Namun di Desa Kerawang, hal itu berbanding terbalik.

Di rumahnya itu kami pun mengobrol panjang lebar mengenai desa itu.

Mulai dari ekonomi, pendidikan bahkan hingga sistem pemerintahan.

Di desa ini, mayoritas masyarakatnya beretnik Jawa, dan ada juga sebagian beretnik Sunda.

Kedatangan mereka di Desa Kerawang hasil dari transmigrasi yang dilakukan pemerintah pada tahun 1980-an. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat.

Bertani padi, berkebun kelapa dan kopi adalah pekerjaan mereka seharihari. Selain itu ada juga yang menjadi nelayan.

Bu Antonia, nama kades itu, sangat prihatin dengan warganya, terutama mengenai pendidikan.

Di desanya hanya ada 1 sekolah. Yaitu SSA (sekolah satu atap). Di mana dalam SSA itu ada dua sekolah. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sementara untuk sekolah menengah atas anak-anak desa harus pergi ke Pontianak.

Maka tak ayal di sana banyak yang putus sekolah yang hanya menamatkan sekolah menengah pertama.

Bu Antonia sangat berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan desanya terutama dalam bidang pendidikan. Ia berharap paling tidak ada sekolah menengah atas (SMA) di desanya. Agar warganya tak putus sekolah.

Meskipun begitu, ia juga menuturkan ada juga beberapa anak yang mampu menamatkan hingga jenjang perguruan tinggi. Ada yang lulus

dari STAIN Pontianak, Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Namun lulusan itu dapat dihitung jari. Anak-anak yang menamatkan hingga perguruan tinggi membutuhkan semangat juang yang tinggi dan biaya ekstra dari orang tuanya.

Selain di bidang pendidikan. Ia juga mengeluhkan mengenai sarana transportasi. Baik itu untuk keperluan desa, maupun keperluan puskesmas. Sepit puskesmas yang diberikan pemerintah beberapa tahun lalu, menurutnya sudah kurang baik.

Terutama ketika membawa pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit.

Besarnya gelombang kadang membuat sepit ini harus berhati-hati agar tak terbalik/tenggelam. Ia berharap pemerintah menyediakan sepit dengan ukuran lebih besar dari sebelumnya. Sehingga pasien tidak was-was dalam perjalanan, terlebih ketika menghadapi ombak besar.

Bu Antonia sudah 2 periode menjabat sebagai kepala desa. Di Desa Kerawang, ia tinggal bersama suaminya.

Sementara ketiga anaknya tinggal di rumahnya di Rasau Jaya, sekolah.

Saya kagum dengan Bu Kades itu. Komunikatif

dan ramah dengan siapa pun. Meskipun baru kenal dengannya, saya sempat ditawari untuk menginap di rumahnya. Meskipun saya sangat ingin sekali menginap untuk menggali informasi, namun saya juga harus ke Batu Ampar sore itu juga.

Pasalnya saya juga sudah membuat janji dengan salah satu bidan di sana.

Pukul 4. Saya diantar oleh salah satu remaja laki-laki dengan menggunakan motor. Itu pun berkat titah Bu Kades.

Sebelum saya berangkat, ia sempat memberikan nomor Pak Kades Batu Ampar. Maksudnya agar saya dapat pertolongan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baru sampai di tengah perjalanan, mesin motor pun mati, bensinnya habis.

Alhasil kami harus berjalan kaki.

Baru 5 menit saya berjalan, ada seorang lakilaki mengenakan baju merah mengendarai motor matik. Melihatnya saya berjalan, ia pun meminta saya untuk berbonceng di motornya.

Tak lama kemudian motor air bertuliskan “Bone” singgah di dermaga. Dengan membayar Rp. 30 ribu, saya pun mengarungi sungai sembari mendengarkan berisik mesin penggeraknya menuju ke Batu Ampar. (*)

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, Syam Abubakar, M Taufik, Fery Adeputra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: www.borneotribunecom Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, (Wakil Manajer) Supriyanto, Rustam. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Jumat, 8 November 2013

Serba Serbi

KIP Gelar 10 Kasus Kalbar Borneo Tribune, Kubu Raya Untuk pertama kalinya, Komisi Informasi Pusat (KIP) Indonesia menggelar 10 perkara sidang kasus keterbukaan informasi dari lembaga publik di Kalimantan Barat.

“Karena sampai saat ini Kalimantan Barat belum memiliki KKIP, makanya, mau tidak mau, kami dari KKIP pusat yang menangani langsung berbaagi perkara terkait informasi keterbukaan publik yang dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk Kalimantan Barat sendiri, setidaknya ada 10 kasus yang kita sidangkan hari ini dan mudah-mudahan bisa diselesaikan besok,” kata anggota Komisioner KKIP Pusat, Rohmadi.

Menurutnya, dari 10 kasus yang disidangkan pada hari ini, baru ada sekitar enam kasus yang sudah digelar bahkan satu kasus sudah diselesaikan melalui proses mediasi, yaitu kasus antara Marhalik dengan BPN Kabupaten Kubu Raya. “Dalam hal ini, Marhalik selaku Pemohon mengajukan kebe-

ratan terhadap BPN yang dinilainya tidak bisa memberikan informasi HGU dari salah satu perusahaan sawit yang berada di Kubu Raya.

Namun, dari pihak BPN sendiri membantah tidak bisa memberikan informasi tersebut terkait mereka juga tidak memiliki data HGU tersebut karena yang mengeluarkannya adalah BPN pusat,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, BPN sendiri mengaku telah menyurati Pemohon (Marhalik), pada 10 hari kerja setelah surat permohonan data diajukan kepada pihaknya.

“Karena sudah ada titik temu antara pihak pemohon dan termohon, maka kita melakukan sidang mediasi. Dan alhamdulillah, perkara itu bisa diselesaikan juga pada hari ini,” katanya.

Rohmadi menjelaskan, selain gugatan yang diajukan oleh Marhalik, pihaknya juga menerima gugatan dari beberapa pemohon lainnya seperti Irwan yang menggugat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak,

Heriadi yang menggugat Dinas Kehutanan Kalbar, Bambang Widianto yang menggugat Dinas PU Kalbar, Antonio Fernando yang menggugat Dinsosnakertrans Sambas. ”Dalam persidangan ini, kita sangat menyayangkan ada beberapa pihak termohon yang tidak bisa hadir, baik dengan keterangan maupun tanpa keterangan. Namun, terkait dengan pihak termohon yang tidak bisa hadir, akan kita panggil kembali besok,” kata Rohmadi.

Namun, lanjutnya, jika pada sidang kedua besok pihak termohon masih tidak bisa hadir, maka KIP memiliki wewenang untuk terus melanjutkan sidang dan memutuskan sendiri hasil sidang tersebut.

Dari hasil sidang KIP itu, jika gugatan pemohon dikabulkan, maka bisa menjadi acuan bagi pemohon untuk melanjutkan langkah hukum berikutnya baik kepada pengadilan negeri maupun PTUN, tergantung subyek si termohon. (Adex)

Jamaah Haji Asal Kalbar Tiba Dikampung Halaman Borneo Tribune, Kubu Raya Pasca telah dilaksanakannya ibadah haji di Mekah yang dilakukan seluruh umat muslim seluruh dunia, kini telah saatnya mereka kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Begitu juga halnya jamaah haji yang berasal dari Kalimantan Barat kini telah kembali lagi ke Kalbar yang berakhir pada hari ini tiba di Bandara Supadio Pontianak.

Kepala Divisi Operasional Penerbangan Bandara Supadio Pontianak, Syarif Usmulyani Alqadri menjelaskan menurut data yang dihimpun oleh Angkasa Pura Supadio Pontianak, hingga saat ini arus balik jamaah haji asal Kalimantan Barat yang telah sampai di bandara supadio yaitu sebanyak 15 penerbangan dari Batam ke Pontianak yang membawa

seluruh jamaah haji. “pada arus balik jamaah haji asal Kalbar saat ini telah berlangsung dari akhir Oktober lalu,” jelasnya,Kamis (7/11).

Dia mengatakan hari puncaknya kedatangan jamaah haji asal Kalbar yaitu pada Jum’at (8/11) yang nantinya akan disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. “dijadwalkan pagi besok ada dua penerbangan jamaah haji yang terakhir tiba di Supadio Pontianak,” katanya.

Usmul menuturkan, jika dikalkulasikan jumlah penerbangan yang mengangkut seluruh jamaah haji asal Kalbar sebanyak 15 flight, yang dalam satu kali penerbangannya mengangkut 187 orang jamaah haji, berarti sekitar 2000 lebih jamaah haji asal Kalbar yang tiba di Pontianak. ”Tahun ini alhamdulillah

merupakan tahun yang bisa dikatakan lancar dalam proses pemberangkatan maupun kepulangan jamaah haji asal Kalimantan Barat, hingga hari ini proses pelayanan penerbangan seluruh jamaah haji berlangsung lancar dan aman hingga kepulangan jamaah haji di Pontianak,” ungkap Usmul.

Ia menambahkan mengenai jumlah jamaah yang dibandingkan dari tahun lalu, justru tahun ini mengalami penurunan. “yang kita ketahui saat tahun ini berdasarkan dari keputusan pemerintah yang memangkas kuota jamaah haji diseluruh Indonesia, tak luput juga jamaah haji asal Kalbar, juga mengalami pemangkasan, maka dari itulah jumlah penurunan kuota jamaah haji tahun ini menurun dari tahun kemarin,” ujarnya. (Adex)

cmyk

Borneo T Tribune

3

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Jumat, 8 November 2013

4

Disbudpar Gelar Festival Hadrah dan Qasidah Borneo Tribune, Pontianak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Pontianak menyelenggarakan festival seni Hadrah dan Qasidah Rebana Klasik. Masyarakat semua kalangan secara resmi diundang Disbudpar untuk menyaksikan kedua festival. Itu disampaikan Kasi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian Disbudpar Kota Pontianak, Dra Listariningsih. ”Melalui media ini kita mengundang masyarakat un-

tuk menyaksikan festival-festival yang akan diselenggarakan,” kata Listariningsih saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (7/11).

Festival Hadrah dilaksanakan di halaman Istana Kadriyah Pontianak, JumatSabtu (8-9/11) pukul 19.30 WIB. Sedangkan Festival Qasidah Rebana Klasik di Aula Gedung Universitas Panca Bhakti (UPB), Selasa (12/11) mulai pukul 10.00 - selesai. Peserta pada dua festival itu lebih kurang 30 kelompok atau 300 orang.

”Hadrah satu regu sembilan orang, tiga penabuh tahar dan enam penari, usianya 10 hingga 25. Sedangkan Qasidah satu regunya sembilan hingga sebelas orang, usianya 13 hingga 24,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bagi masyarakat yang ingin meyaksikan tidak dipunggut biaya atau gratis.

Tujuannya menghidupkan, melestarikan dan meningkatkan kecintaan terhadap seni budaya musik religius. Kemudian meningkat-

kan apresiasi, kreatifitas dan lain sebagainya khususnya kepada remaja dan pelajar Kota Pontianak.

Khusus Hadrah tema dan syairnya berkenaan dengan sejarah berdirinya Kota Pontianak. Sedangkan Qasidah bebas tapi harus menggunakan alat tradisional. Sehingga peserta tidak boleh menggunakan alat moderen seperti keyboard, gitar dan sejenisnya. ”Festival ini dalam rangka memeriahkan HUT Kota Pontianak dan Tahun baru

Islam,” ujarnya.

Ia berharap adanya festival-festival yang diselenggarakan Disbudpar bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Di antaranya meningkatkan animo masyarakat untuk mengembangkan potensi dan terus dilatih. Serta bertambahnya grouf hadrah, qasidah atau lain-lainnya di Kota Pontianak. ”Semoga adaya kegiatan ini bisa bermanfaat bagi semuanya khususya pada generasi muda,” tandasnya berharap. (Slt)

Pembukaan Diklatpim Tingkat IV

CMYK

Sekda: Dulu, Diklat Baru Jabat, Sekarang Jabat Baru Diklat Borneo Tribune, Pontianak Sebanyak 76 pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar, Kamis (7/11), mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV Angkatan XIX dan Angkatan XX di Badan Diklat Kalbar. Diklatpim Tingkat IV dibuka secara resmi oleh Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM dengan pengalungan tanda peserta Diklatpim Tingkat IV di Aula Badan Diklat Kalbar.

Menurut Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, Diklatpim IV yang diikuti ini sebagai salah satu wujud kepercayaan dari Pimpinan kepada peserta, dan keikutsertaan dalam Diklatpim ini bukan sekedar formalitas semata, pemenuhan kewajiban, atau menghindari tugas rutin, tapi prasyarat bagi peserta Diklatpim IV yang sudah menjabat sebagai pejabat

eselon IV di masing-masing lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Kalau dulu, Diklat dulu, baru menduduki jabatan, tapi sekarang menjabat, baru Diklat,” kata M Zeet Hamdy Assovie, dalam sambutan sesaat sebelum membuka Diklatpim Tingkat IV di Aula Badan Diklat Kalbar.

Dikatakannya, reformasi birokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, sebagaimana tema yang diusung, dirinya menyambut baik tema ini, karena sangat relevan dengan situasi dan kondisi saat ini akan pentingnya penerapan pemerintahan yang baik (Good Governance) untuk penyelenggaraan birokrasi yang lebih efisien dan berkualitas dalam pelayanan public, serta kebijakan pengembangan sumber daya aparatur pada peningkatan efektivitas pengawasan, kualitas pelayanan, budaya kerja dan etika birokrasi guna berkualitasnya penye-

Penyematan Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie memasangkan tanda kepesertaan kepada peserta Diklatpim Tingkat IV di Aula Badan Diklat Kalbar. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune

lenggaraan adminstrasi pemerintahan.

“Saya percaya, kita semua memiliki rasa tanggung jawab dan mampu memainkan peran untuk mewujudkannya sebagai salah satu bagian dari perangkat Negara yang tidak hanya melaksanakan tugas-tugas dengan ruang ringkup kedinasan saja, tapi juga mengemban tanggung jawab secara moril untuk dapat menjadi agen pembaharu (agent of change) didalam

kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, masih menurut Sekda, percepatan reformasi birokrasi juga menjadi harapan masyarakat terciptanya pemerintahan yang bersih (clean Govermant) dalam tatanan birokrasi, Profesionalisme aparatur serta memiliki integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pada hakekatnya, reformasi bermakna sebagai suatu perubahan tanpa meru-

sak dan perubahan dengan memelihara sesuai dengan tuntutan zaman,” ujarnya.

Dijelaskannya, Reformasi merupakan tindakan atau pembaharuan untuk restrukturisasi tindakan untuk merubah struktur yang dipandang sudah tidak sesuai dan dianggap tidak efektif dalam memajukan organisasi, serta revitalisasi sebagai upaya untuk memberikan tambahan energy, agar organisasi dapat optimal. (Lay).

Pontianak Airshow 2014 Siap Digelar Borneo Tribune, Kubu Raya Masih dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke57 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) Pangkalan TNI AU (Lanud) Supadio bekerjasama dengan Pemprov Kalbar akan mengelar Pontianak Airshow 2014 yang siap di gelar dari tanggal 13-16 Februari 2014.

Gubernur Kalbar Cornelis mendukung penuh digelarnya Pontianak Air show yang bertujuan mengenalkan potensi-potensi bidang kedirgantaraan yang ada di TNI Angkatan Udara umumnya dan Lanud Supadio khususnya. ”Seluruh jajaran pemerintahan Kalbar mendukung digelarnya Pontianak

Airshow sekaligus pameran pembangunan dan potensi daerah yang menjadi bagian untuk menyemarakkan HUT -57 Pemprov Kalbaryang jatuh pada 28 Januari 2014. Demikian hal ini di ungkapkan Komandan Pangkalan TNI AU Lanud Supadio, Kolonel Penerbang Novyan Samyoga saat memberikan kata sambutannya pada acara lounching Airshow diruang VIP Room Lanud Supadio, berkanaan akan dilaksanakannya Pontianak Airshow 2014.

Lebih lanjut Dan TNI AU Lanud Supadio pada kesempatan tersebut berharap dengan digelarnya Pontianak Airshow. Yang diisi dengan pameran kedirgantaraan

yang baru pertama kali diselenggarakan di pulau Kalimantan ini, akan mendapat disambut baik oleh masyarakat. Karena kegiatan ini diharapkan dapat memperbesar pemahaman dan kecitaan masyarakat terhadap TNI AU. ”Saya mewakili seluruh warga Lanud Supadio memohon dukungan dan doa restu seluruh masyarakat Kalbar agar dalam pelaksanaan acara Pontianak Airshow ini dapat berjalan dengan lancar dan aman,”tuturnya.

Dalam kegiatannya, ujar Novyan Samyoga pada setiap harinya akan dimulai dari pukul 09.00 Wib hingga pukul 20.00 Wib dan selama 4 hari yang telah dijadwal-

kan. Selain Pemprov Kalbar, TNI AU Lanud Supadio acara ini juga didukung oleh Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), Angkasa Pura II dan PT. Greenlite Kressi Abadi.

Diacara ini para pengunjung dapat mengenal lebiih dekat sejmlah alutsista TNI seperti tempur Hawk, helikopter dan tank. Selain itu pengunjung juga dapat melihat langsung teknologi dirgantara sipil seperti pesawat aero modeling, Air Charters, pesawat komersial dan perusahaan penerbangan domistik dan internasional.

Panitia juga menyediakan pendidikan kedirgantaraan seperti sekolah penerbangan dan awak kabin

(Pramugara/pramugari). teknilogi.

Informasi kegirgantaraan dan produkproduk militer lainnya. ”Kami juga dalam acara ini akan menyuguhkan atraksi diudara yanh pastinya sngat menarik dan tidak terlupakan. Atraksi ini akan dilakukan oleh Elang Khatulistiwa dan para penerbang FASI hingga demo terjung payung. Sebagai pesawat tempur yang canggih pesawat Hawk 100/ 200 Elang Khatulistiwa juga akan meperlihatkan kepada para pengunjung dengan menampilkan demo serangan udara langsung dan ini juga pastinya akan menarik sekali untuk disaksikan,”tandas Kolonel penerbang TNI AU ini.( Slt)

Enam Mahasiswa Untan Tersangka Berdamai Borneo Tribune, Pontianak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak menetapkan 6 tersangka pasca konflik antar oknum mahasiswa dua Fakultas di Universitas Tanjung Pura (Untan). Penetapan tersangka ini dilakukan, berdasarkan dua laporan yang masuk ke Polresta Pontianak, dari masing – masing pihak, baik korban maupun tersangka. “ Setelah kita menerima dua laporan dari masing – masing pihak, beberapa waktu lalu, terkait konflik yang terjadi antar oknum mahasiswa di dua fakultas yang ada di Untan, tepat pada tanggal 1 November 2013 kemarin, kita sudah menetapkan tersangka, yakni ada enam orang dalam dua laporan itu,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Heni Agus Sunandar.

Menurut Kompol Heni Agus Sunandar, penetapan tersangka ini dilakuan, setelah kita memeriksa sejumlah saksi, korban maupun terlapornya, di mana 6 orang tersangka tersebut, yakni terdiri dari 5 oknum mahasiswa dari Fakultas Hukum dan 1 oknum mahasiswa Fisipol Untan. “ 6 orang tersangka dalam konflik antar oknum mahasiswa dua fakultas, Hukum dan Fisipol Untan itu, yakni 5 oknum mahasiswa dari Fakultas Hukum dan 1 orang dari Fakultas Fisipol, dan sampai saat ini 6 oknum mahasiswa tersebut, masih dilakukan penahanan oleh pihak kami,” jelas Kompol Heni Agus Sunandar kepada sejumlah wartawan, Kamis (7/11) kemarin. Lanjut Kompol Heni Agus Sunandar, dalam berjalanannya proses hukum, tepat Kamis (7/11) kemarin, adanya membuat permohonan untuk penangguhan atas ditahannya 6 oknum mahasiswa ini, sehingga semua pihak, baik itu tersangka, korban, kedua fakultas dan para orang tua berkumpul di Polresta Pontianak untuk melaksanakan diskusi. “ Hasil dari pertemuan kedua belah pihak, semuanya sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, di mana kedua belah pihak sepakat tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar pidana tersebut, dan permohonan penangguhan akan dipertimbangkan,” jelas Kompol Heni Agus. Lebih jauh lagi Kompol Heni Agus Sunandar mengatakan, bahwa hasil dari penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, korban dan tersangka, pemicu konflik antar oknum mahasiswa dua fakultas di Untan tersebut, adalah mabuk – mabukan minuman keras.

Sementara itu PD3 Fisipol Untan Syarif Usmulyadi, terkait konflik antar mahasiswa dua fakultas yang ada di Untan, khususnya Fisipol dan Hukum, telah dilakukan mediasi, di mana kedua belah pihak sepakat berdamai, dan meminta kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini, dan tidak sampai ke proses pengadilan. “ Kedua belah pihak sepakat berdamai, dan berharap dalam mediasi tadi proses hukum terhadap oknum mahasiswa dari dua fakultas yang ada di Untan itu, tidak diproses hukum lebih lanjut, dan ini juga sudah disepakati para orang tua korban, mengingat para mahasiswa ini masih menjalankan studinya di kampus,” ungkap Syarif Usmulyadi.

Dikatakan Syarif Usmulyadi, mediasi yang dilakukan kedua belah pihak di Polresta dihadapan Kasat Reskrim Polresta Pontianak tersebut, nantinya hasil mediasi yang berupa perdamaian dan meminta penangguhan untuk para oknum mahasiswa yang dijadikan tersangka tersebut, akan disampaikan oleh Kasat Reskrim kepada Kapolresta Pontianak. “ Hasil dari pertemuan tadi, mengenai kesepakatan untuk berdamai dan permohonan penangguhan, mengingat para mahasiswa yang diproses hukumnya tersebut, dapat kuliah lagi, nantinya akan disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim kepada Kapolresta selaku pimpinan,” katanya.

Kendati demikian, sambung Usmulyadi, jika memang dalam proses penangguhan terjadi konflik lagi antar oknum mahasiswa ini, maka proses hukum ini akan diteruskan ke pengadilan.

Selaku PD3 Fisipol Untan, Syarif Usmulyadi pun berharap, setiap mahasiswa menjadikan ini suatu pelajaran dan melakukan evaluasi, guna aksi – aksi konflik ini tidak terulang lagi dikemudian hari, dan setiap para mahasiswa diharapkan dapat menyampaikan kepada rekan – rekan mahasiswa lainnya, akah hal ini. “ Mudah – mudahan hal ini dapat menjadi pionir untuk mensosialisasikan kepada rekan – rekan mahasiswa lainnya atas pelajaran yang diterima dalam kasus ini, sehingga dapat menjadi langkah awal dalam menjalin persahabatan antara fakultas yang satu dan fakultas lainnya yang ada di Untan,” pungkas PD3 Fisipol Untan. (Zrn).

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS : TVS Pontianak TVS Rasau TVS Singkawang TVS Ketapang TVS Sintang TVS BM Sintang TVS Pinoh TVS Putussibau TVS Anugrah Sekadau TVS Merdeka Motor PTK TVS Tepuai

: 0853 : 0853 : 0823 : 0852 : 0812 : 0852 : 0813 : 0821 : 0813 : 0821 : 0813

9320 9355 5178 4594 5746 5260 4557 5125 4540 5030 4528

2778 5508 4446 6118 6666 1948 8321 9567 2238 6989 6562

CMYK

Listariningsih : Kita Mengundang Masyarakat

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Jumat, 8 November 2013

5

Pembayaran PBB di Kubu Raya Dinilai Rumit Borneo Tribune, Kubu Raya Pajak merupakan pendapatan daerah yang sangat berpengaruh didalam proses pembangunan suatu daerah, hal tersebut juga harus didukung oleh masyarakatnya untuk taat terhadap pembayaran pajak, baik itu pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun pajak-pajak yang dikenai oleh pemerintah.

Akan tetapi berbanding terbalik atas apa yang dirasakan oleh masyarakat Kubu Raya yang ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mereka mengeluh atas birokrasi yang digunakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dinilai berbelit-belit.

Salah satu masyarakat mengeluhkan hal tersebut ialah Adi warga Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dirinya mengeluhkan ketika ditugaskan kantor tempatnya

bekerja untuk membayar Pajak Bumi Bangunan kantornya tersebut, melalui prosedur yang sangat rumit. “saya dimintakan oleh pegawai DPPKAD untuk melampirkan salinan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2004, 2008, 2009,2011, 2012,” jelasnya.

Dia menuturkan ketika SPPT yang diminta dilampirkan seperti tahun 2004 yang terbilang sudah sangat lama dan diketahui Kubu Raya juga belum terbentuk sangat sulit untuk menyimpan secarik kertas bukti pembayaran tersebut.

“Logikanya saja kalau sudah membayar tahun 2012 dan punya salinan SPPTnya, berarti kan tahun-tahun sebelumnya sudah membayar pajak tersebut, karena setahu saya jika ada tunggakan pajak PBB ini tidak bisa bayar ditahun terakhir saja, wajib juga untuk membayar

tahun sebelumnya kenapa masih meminta SPPT yang lalu-lalu, kan belum tentu masyarakat masih menyimpannya jika SPPT yang diminta tahun yang sangat lama,” keluhnya.

Ia mengatakan ketika dirinya tidak bisa menunjukan salah satu SPPT yang diminta oleh pegawai DPPKAD, salah satu pegawai bagian pembayaran PBB menyuruhnya menanyakan ke Direktorat Jenderal Pajak Kota Pontianak. “ternyata saya disuruh kembali lagi ke DPPKAD Kubu Raya, karena mereka mengklaim seluruh berkas telah dilimpahkan ke DPPKAD Kubu Raya,” terangnya.

Lanjut Adi, ia mengeluhkan dengan birokrasi yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kubu Raya terbilang berbelit-belit. “jika birokrasinya sulit seperti sekarang, bagaimana masyarakat bisa taat terhadap wajib

pajak sedangkan proses pembayarannya saja sulit untuk diproses,” ungkapnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi ditempat yang terpisah, Kepala Bagian Pendapatan DPPKAD Kabupaten Kubu Raya, Fladona Rizola menjelaskan saat ini Kabupaten Kubu Raya baru melayani pembayaran PBB pada Januari 2013. “kita mengacu atas keputusan Kementrian Keuangan RI yang baru memberikan wewenang Kubu Raya untuk mengelolah pelayanan pembayaran pajak,” terangnya.

Dia mengatakan untuk penyerahan database yang dilimpahkan oleh KPP Pratama kepada DPPKAD Kubu Raya pada bulan November 2012 lalu dengan berbentuk data berupa surat. “hal tersebut mengharuskan kami memasukan seluruh data-data PBB masyarakat Kubu Raya dengan cara manual atau satu

persatu, hal tersebut dipastikan memakan waktu yang cukup lama karena mengingat jumlah masyarakat Kubu Raya juga sangat banyak,” keluhnya.

Ketika disinggung mengenai penilaian masyarakat terhadap birokrasi pembayaran PBB yang berbelit-belit, Fladona menerangkan DPPKAD Kubu Raya berpatok kepada database yang diberikan oleh KPP Pratama. “jika masyarakat yang diharuskan untuk melampirkan SPPT pada tahun-tahun yang ditentukan, hal itu karena kami berupaya untuk melengkapi datadata yang tidak ada diberikan oleh KPP Pratama, agar semua data masyarakat Kubu Raya yang belum dimasukan dapat terlengkapi” ungkapnya. “kita hingga saat ini masih menyempurnakan server yang nantinya akan menyimpan seluruh database pem-

Perawat RS Soedarso Larang Jenguk Pasien Borneo Tribune, Kubu Raya Salah satu warga Kota Pontianak, Leny merasa kecewa atas sikap dan prilaku yang ia dapat dari pihak Rs. Soedarso Pontianak.

Dimana Scurity dan perawat yang ada di ruangan L tersebut melarang dirinya untuk melihat kondisi ibu kandungnya yang terbaring diruangan tersebut.

Untuk memasuki ruangan tersebut harus memiliki kartu tunggu pasien, jika tidak memiliki kartu tunggu tersebut maka tak seorang pun dapat menjaga maupun menjenguk pasien yang di rawat di RS. Soedarso Pontianak.

Diceritakan Leny, kala itu

dirinya hendak mengantikan adik sepupunya untuk menjaga ibu kandungnya yang saat ini dirawat di RS Soedarso Pontianak itu. Namun saat ia mau masuk pintu depan ruangan L tersebut telah tertutp rapat. Kemudian dirinya pun mengambil inisiatif yakni, dengan mencoba masuk melalui pintu samping, namun usuha itu tak membuahkan hasil, malahan ia mendapat kata-kata yang tidak nyaman untuk di dengar dan membuat dirinya tersinggung. ”Saya dilarang untuk masuk, bahkan saya sudah menunjukan kartu tunggu pasien. Tapi tetap tidak bisa masuk. Yang membuat saya

emosi lagi ketika perawat itu mengatakan, bukan berarti memiliki kartu tunggu pasien bisa seenaknya keluar masuk kedalam,padahal saya baru datang dan ingin menggantikan sepupu saya yang menjaga ibu,”kata Leny, Kamis (7/11).

Ia mengatakan, bahwa sempat terjadi adu argumen dengan perawat ruangan tersebut. Tak lama kemudian perawat tersebut menghubungi security rumah sakit sebanyak tiga orang. Scurity itu pun ditugaskan untuk menenangkan emosi serta membawanya keluar dari rumah sakit. ”Saya tidak terima diperlakukan seperti itu. Saya

datang kesini ingin menjaga ibu kandung saya yang kondisinya terbaring didalam ruangan L tersebut. Saya bukan teroris yang harus diusir dengan tigas satpam seperti ini. Tujuan saya kesini ingin melihat kondisi serta menjaga ibu saya,”cetusnya dengan nada tinggi.

Kejadian ini, pun tak hanya dialami oleh Leny seorang melainkan, teradapat banyak keluarga pasien yang dilarang menjenguk dengan alasan untuk menjaga ketenangan pasien agar tidak terganggu. ”Kita diperbolehkan masuk saat pukul 17.00 WIB,sementara kita tidak tau apa saja keluhan-keluh-

an yang dialami ibu saya saat ini. Entah dia merasa sakit atau apa, kita tidak tau. Tapi jika terjadi apa-apa terhadap ibu saya dirinya berjanji akan menuntut pihak rumah sakit ini,”kata Leny.

Ia pun menyesal telah memasukan ibunya untuk dirawat inap di Rumah Sakit Soedarso ini. Karena sikap dan prilaku mulai dari perawat hingga scuritynya tidak sopan bahkan tidak mendidik sekali. ”Yesal saya masukan ibu saya di rumah sakit ini. Jika saya tau pelayanannya seperti ini maka saya lebih memilih rumah sakit lain ketimbang rumah sakit ini,”ungkapnya. (Adex)

bayaran PBB masyarakat Kubu Raya dan nantinya ketika server tersebut telah sempurna, maka proses pembayaran PBB tidak lagi seperti sekarang,” tutur Fladona.

Fladona menambakan, pihaknya terus berupaya pada tahun 2013 dan seterusnya untuk dapat memperbaiki pelayanan kepada masyara-

kat khususnya kepada wajib pajak. “karena tujuan kita saat ini adalah terus meningkatkan pelayanan dan memudahkan proses pembayaran wajib pajak, ketika hal tersebut telah tercapai maka tidak ada lagi prosesproses yang menyulitkan masyarakat untuk membayar pajak kedepan,” pungkasnya. (Adex)

Bupati Gembira Jemaah Haji Tiba dengan Selamat Borneo Tribune, Mempawah Jemaah Haji Kabupaten Pontianak yang berjumlah 134 orang tiba dengan selamat ke tanah air. Menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines, kedatangan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 17 Embarkasi Batam langsung disambut Bupati Pontianak, Drs H Ria Norsan MM MH, dan Wakil Bupati, Drs H Rubijanto.

Tibanya jemaah haji Kabupaten Pontianak dengan selamat dan sehat walafiat, disambut rasa syukur dan bahagia seluruh keluarga, termasuk Bupati Ria Norsan dan para pejabat Pemerintah Kabupaten Pontianak Ria Norsan yang ikut menjemput.

“Alhamdulillah, seluruh jemaah haji kita tiba dengan selamat ke tanah air,” kata Bupati Pontianak, Ria Norsan.

Selain menyatakan rasa syukur, Ria Norsan juga mengharapkan para jemaah dapat menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabruroh.

“Mudah-mudahan, sepulang dari tanah suci usai melaksanakan ibadah yang merupakan rukun Islam kelima tersebut, berimbas pada semakin baik dan meningkatnya keimanan dan ketakwaan para jamaah,” ucapnya.

Setiba di Bandara Internasional Hang Hadim Batam, tepat pulul 10.20 WIB, jemaah haji Kabupaten Pontianak dijadwalnya kembali terbang menuju ke Bandara Supadio Pontianak, pada Kamis 7 Nopember. (JoE).

Camat Pinyuh Ajak Masyarakat Sukseskan Pilkades

Pilkades Baliho ukuran besar pelaksanaan Pilkades di lima desa di Kecamatan Sungai Pinyuh. Foto : Istimewa

Borneo Tribune, Mempawah Lima desa di wilayah Kecamatan Sungai Pinyuh siap mengelar pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa, yang akan dilaksanakan pada Minggu (10/11), mendatang. Kelima desa tersebut yaitu Desa Sungai Purun kecil, Nusapati, Sungai Bakau Besar Darat, Sungai Rasau, dan Galang.

Menurut Camat Sungai Pinyuh, Syamsul Rizal, persiapan maksimal sudah dilaksanakan pihaknya. Seperti persiapan kotak dan bilik suara, dan pencetakan surat suara.

“Panitia pemilihan Kepala Desa sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kini hanya tinggal pelaksanaan hari pemilihan saja,” ungkap dia.

Selain itu, lanjut dia, pihak kecamatan juga melakukan sosialisasi pemilihan dengan memasang baleho

besar lengkap dengan foto calon Kepala Desa.

“Ini kita lakukan agar masyarakat di Kecamatan Sungai Pinyuh, khususnya wilayah pemilihan dapat melihat kandidat Kepala Desa yang akan dipilih nantinya,” ungkapnya.

Selain itu, Syamsul menjelaskan, untuk pencoblosan nantinya, pihaknya telah mempersiapkan beberapa TPS di masing-masing desa, dengan perincian Desa Sungai Purun Kecil 10 TPS, Desa nusapati 13 TPS, Desa Sungai Bakau besar darat 8 TPS, Desa Sungai Rasau 4 TPS, dan Desa Galang 8 TPS. Sedangkan untuk jumlah pemilih Desa Sungai Purun Kecil 3499 jiwa, Desa Nusapati 4152 jiwa, Desa Sungai Bakau Besar Darat 2616 jiwa, Desa Sungai Rasau 1219 jiwa, dan Desa Galang 2553 jiwa.

“Kita berharap masyara-

kat di masing-masing desa dapat berpartisipasi langsung dalam pemilihan ini, karena demi kemajuan desa, dimana Kepala Desa sangat berperan di dalamnya. Jadi jangan sia-siakan hak pilih,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya lagi, dalam pengamanan Pilkades kelak, panitia telah berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas. Ditambah dengan koordinasi langsung dengan Kapolsek dan Danramil agar dapat ikut membantu pengamanan.

“Kondisi saat ini aman dan lancar. Semoga dapat bertahan hingga selesainya pelaksanaan. Kita tetap berharap partisipasi masyarakat dalam membantu mengamankan jalannya pemilihan Pilkades ini, meskipun aparat keamanan tetap membantu dalam hal pengamanan,” katanya (JoE).

Bengkayang Borneo Tribune

Jumat, 8 November 2013

6

24 Sertifikat Trans PIR Dibagikan Jamaah Haji Bengkayang Kembali Hari Ini Borneo Tribune, Bengkayang Jamaah haji Kabupaten Bengkayang akan kembali ke Kabupaten Bengkayang pada hari ini, Jumat (8/9).

Rombongan haji tersebut diperkirakan akan sampai di Kabupaten Bengkayang pada siang atau sore hari.

Jamaah haji akan disambut di Kecamatan Sungai Raya. Sebelum sampai di Kabupaten Bengkayang, para jamaah haji ini akan dijemput oleh sejumlah pejabat daerah di Batam.

Tidak hanya di Batam, sejumlah pejabat juga akan melakukan penyambutan di Kota Pontianak. Istirahat sejenak di Pontianak, jamaah haji kemudian menuju Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. ”Di Sungai Raya nanti, rencananya jamaah haji akan disambut oleh Bupati Bengkayang,” demikian dikatakan Rini, salah seorang staf Humas Pemkab Bengkayang. ”Setelah mengikuti acara penjemputan, jamaah haji ini dipersilahkan untuk kembali ke kediamannya masing masing,” jelas Rini.(Mu)

Salah satu warga trans PIR menerima sertifikat dari pemerintah Kota Singkawang, Kamis (7/11). / Foto Rudi Borneo Tribune

Borneo Tribune, Singkawang Pemerintah Kota Singkawang mengharapkan kepada masyarakat

Transmigrasi PIR PTP 12 (sekarang PTPN 13), setelah mendapatkan sertifikat, untuk tidak menjual tanahnya.

Namun bagaimana mengelola sebagai lahan pertanian demi kesejahteraan.

Hal tersebut diungkap-

kan Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kota Singkawang, Winarto, ketika hadir dalam kegiatan penyerahan sebanyak 24 sertifikat kepada warga Trans PIR di tiga satuan pemukiman yaitu Seluang, Parinto dan Senggang, bersama pihak PTPN, BPN Singkawang, serta pihak BRI, Kamis (7/11).

“Pengalaman di penyerahan sebelumnya, setelah menerima sertifikat, di luar ruangan sudah ditunggu bos yang membeli lahan yang baru saja bersertifikat, kita berharap untuk warga yang menerima saat ini tidak menjualnya,” kata Winarto.

Diungkapkan Winarto, lahan merupakan modal utama dari seorang petani selain dari tenaga. Jika masyarakat trans PIR, setelah menerima sertifikat langsung dijual, kemudian tidak memiliki lahan hanya akan menjadi petani buruh saja dengan penghasilan kecil.

“Saya sedih jika petani khususnya di daerah transmigrasi menjual lahan pertanian, kita sangat berharap tidak serta merta terbujuk dengan besaran uang yang ditawarkan untuk membeli tanahnya, karena jika sekarang ini laku Rp 50 juta, petani tidak mungkin membeli dengan harga yang sama beberapa tahun kemudian,” katanya.

Terlebih, lanjut Winarto, program pemerintah yakni transmigrasi bagi petani agar bisa sejahtera, yakni dengan diberikannya seluas tanah untuk dikelola. “Garap sendiri lahan yang telah diberikan, meskipun hasilnya tidak seberapa, terlebih di Singkawang ini harga tanah sudah mulai tinggi,” katanya.

Winarto juga berpesan, kepada petani yang memiliki lahan, segera lengkapi dengan persyaratan administrasi, hal tersebut sebagai upaya melindungi haknya.

(RH)

Walikota Lepas Peserta “Sumpah Pemuda Off Road Tour 2013” Borneo Tribune, Singkawang Sekitar lima ratusan peserta “Sumpah Pemuda Off Road Tour 2013” dilepas Walikota Singkawang, Awang Ishak, di halaman Pemkot Singkawang, Kamis (7/11) pukul 09.00 wib.

Dalam sambutannya, Awang mengatakan, bahwa tour ini merupakan kegiatan untuk menjelajahi bumi bertuah gayung bersambut.

“Pepatah mengatakan Tak Kenal Maka Tak Sayang, maka dengan tour ini secara tak langsung untuk mengenalkan kita terhadap bumi Singkawang, maka kita harus juga mengenal dengan masyarakat yang

berada di pinggiran kota.

Banyak yang perlu kita kaji di daerah pinggiran, diantaranya belum punya jembatan sebagai penghubung jalan, infrastruktur jalan yang belum memadai, dan sebagainya. Siapa tau dari adik-adik yang ikut dalam tour ini ada yang menjadi anggota DRPD, PNS, atau menjadi Walikota/Wakil Walikota. Yang namanya rezeki, siapa yang bisa mengira,” ungkapnya.

“Maka dari itu mari kita bersama-sama untuk mengenal bumi bertuah gayung bersambut. Semoga Allah memberkati kita untuk menjadi daerah yang aman, nya-

man, maju dan sejahtera,” harap Awang.

Sementara Ketua Panitia Kegiatan, H. Yusnita Fitriadi, menyebutkan jumlah peserta ada sekitar lima ratusan, selain diikuti para readers dari Kota Singkawang, kegiatan tersebut juga diikuti perwakilan seluruh SKPD Pemkot Singkawang.

Rute yang akan dilewati dalam kegiatan Sumpah Pemuda Off Road Tour (Sport) 2013 itu, kata Yusnita, dibagi menjadi dua, untuk sepeda motor melewati Mantoman menuju Nencong, sedangkan untuk mobil Off Road melalui Tainam menu-

ju Nencong dan ke perkemahan Sungai Air Hitam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, Syech Bandar menambahkan, dilibatkannya seluruh SKPD di Pemkot Singkawang, agar dapat melihat secara langsung apa-apa saja yang diperlukan masyarakat di daerah pinggiran terutama hal yang menyangkut pelayanan publik.

“Ada misi pembangunan yang dibawa dalam kegiatan sport 2013 ini, makanya kita libatkan seluruh SKPD agar bisa langsung melihat kondisi di daerah pinggiran kota,” kata Bandar. (RH)

Awang Ishak Melepas Peserta “Sumpah Pemuda Off Road Tour 2013” / Foto Rudi Borneo Tribune

Jumat, 8 November 2013

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

Midji Pantau Kinerja Pelayanan Melalui CCTV Borneo Tribune, Pontianak Setelah gedung terpadu di Jalan Sutoyo yang terdiri beberapa SKPD dilengkapi dengan CCTV, kali ini Walikota Pontianak, Sutarmidji perintahkan Puskesmas juga dilengkapi dengan CCTV. Closed-Circuit Television (CCTV) tersebut, guna memantau kinerja jajarannya terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

CCTV tersebut nantinya akan terkoneksi langsung ke

ruang kerja Walikota Pontianak.

Saat ini di ruang kerjanya telah terkoneksi CCTV dari Gedung Terpadu yang terdiri dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Dinas Pendidikan dan beberapa sekolah yang ada di Kota Pontianak. Melalui televisi LCD berlayar besar di ruang kerjanya, setiap saat ia bisa melihat langsung aktifitas dari ruanganruangan di gedung tersebut serta sekolah-sekolah.

“Tahun depan saya mau seluruh puskesmas sudah terpasang CCTV dan terkoneksi di ruang kerja saya. Supaya saya tahu jam berapa mereka melayani masyarakat dan jam berapa mereka pulang,” ujarnya saat menerima rombongan peserta Diklatpim IV Pemerintah Kabupaten Sambas, Kamis (7/11) di ruang rapat Walikota.

Tak hanya puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mo-

hamad Alkadrie Kota Pontianak pun juga akan dipasang CCTV dan terhubung dengan ruang kerja Walikota supaya bisa dimonitor setiap saat. “Ini bukti keseriusan kita dalam meningkatkan kinerja aparatur pelayan publik supaya masyarakat terlayani dengan baik,” kata Sutarmidji.

Ia berkomitmen memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien dan transparan. Bahkan komitmen itu telah dibuktikannya dengan

memberikan sanksi kepada pegawai yang menghambat pelayanan maupun melakukan pungutan liar. Tak hanya itu, potongan retribusi 2 persen per hari setiap keterlambatan pelayanan perizinan oleh BP2T pun diberikan kepada pemohon izin.

“SITU, SIUP dan TDP bisa selesai dalam sehari dan tidak dipungut biaya apapun,” jelasnya.

Sutarmidji menambahkan, percepatan jenis perizinan tersebut sebagai ko-

mitmen Pemkot dalam memberikan pelayanan terbaik dan optimal bagi masyarakat. Tidak hanya itu, dia juga minta BP2T supaya website yang dikelolanya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui sampai dimana proses izin yang dimohon dengan cara cukup memasukkan nomor register pendaftarannya.

“Sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari informasi izin yang dimohonnya,” tu-

kasnya.

Dalam pelayanan publik, Sutarmidji tidak menginginkan adanya diskriminasi maupun kepentingan pribadi atau golongan.

“Saya tidak berharap adanya penghargaan ini itu. Yang jelas kalau saya lebih senang sepanjang masyarakat menganggap ada perubahan atau kenyamanan dalam pelayanan, itu sudah merupakan penghargaan yang paling memuaskan bagi saya,” pungkasnya. (Uby/*)

Berkarya Menghasilkan Sebuah Buku

Sejumlah pengunjung sedang menyaksikan buku-buku anggota Club Menulis STAIN Pontianak, yang dipajang saat launching buku tanggal 28 Oktober 2013 lalu. Foto Fahmi Ichwan/Borneo Tribune Oleh: Suamama Moment yang saya tunggu itu akhirnya datang juga.

Pada tanggal 28 Oktober

2013 Club Menulis STAIN Pontianak melaunching buku sebanyak 52 buku. Acara tersebut diselenggarakan yang bertepatan dengan per-

ingatan hari Sumpah Pemuda. Pengalaman ketika saya dan teman-teman menjelang launching buku ini sangat mengesankan. Penga-

Menghadiri Launching Buku

Tak Ingin Selamanya Jadi Penonton Oleh: Susana Mita Hari ini adalah tanggal 28 Oktober, yaitu hari peringatan Sumpah Pemuda. Di hari Sumpah Pemuda ini Club Menulis mengadakan lauching buku. Hari ini, hari yang menyenangkan buat diri saya, walaupun saya belum ada menerbitkan satu buku, akan tetapi saya ikut acara lauching buku.

Acara lauching buku pagi itu cukup bagus, dan menyenangkan, karena mengadakan acaranya tidak terlalu lama menyia-nyiakan waktu.

Saya melihat dari kacamatanya, kekompakan panitia lumayan bagus. Yang hadir di acara lauching buku tadi pagi selain anggota Club Menulis, juga dosen-dosen.

Saya ikut melauching buku ingin mencari pengalaman dan pengetahuan di Club Menulis, sampai- sampai saya tidak masuk kuliah demi Club Menulis. Saya juga ingin mengetahui peng-

umuman lomba majalah gantung. Ternyata saya tidak sia-sia, walaupun saya tidak masuk kuliah dan tidak mendapatkan satu tanda tangan dari dosen pembimbing mata kuliah saya, ternyata hari ini benarbenar menyenangkan, bahwa lomba majalah gantungnya mendapatkan jaura satu, saya sangat senang sekali, bahwa karya kami dari kelompok dua bisa menang juga.

Melihat launching ini, untuk ke depannya saya ingin membuat buku. Dari dulu cita-citanya saya ingin menjadi seorang penulis yang terkenal. Akhirnya pun saya kuliah di sini saya mendengar ada Club Menulis di sini. Di sini orang-orang yang belajar menjadi seorang penulis. Saya ingin menjadi penulis karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua, adik-adik dan keluarga saya.

Apalagi tadi saya hadir di

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK KB 4563 LB NR: MH1HB31146K336019 NM: HB31E-1330791 A/N SUSANTO TAN Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

STNK KB 2378 LF NR: MH1JF22139K128510 NM: JF22E-1127012 A/NSUMARNI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

acara melauching buku tadi saya sangat senang sekali melihat teman-teman yang sudah bisa menerbitkan buku, walaupun buku mereka ada sebagian yang belum bisa sesempurna mungkin, akan tetapi mereka sudah bisa membuat oarang-orang di sekitar mereka bahagia dan senang. Saya ingin seperti itu.

Saya juga ingin menjadi orang yang berkarya dan kreatif di dalam bidang menulis ini, karena menulis sangat mudah kalau kita masih mau berpikir.

Saya ingin seperti temanteman yang sudah mener bitakn buku, karena saya tidak mau menjadi seorang penonton selama-lamanya.

Saya harus bisa juga menjadi seorang pemain yang di tontonkan oleh orang lain.

Karena hidup ini diri kita sendiri yang menentukannya. Kita mau jadi orang yang sukses atau tidak, itu semua tergantung kepada pribadi diri kita sendiri. Kalau mau menjadi orang yang sukses jangan takut-takut melakukan segala sesuatu.

Karena kalau kita berani pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Walaupun kita salah harus tetap maju, jangan sampai mundur.

laman yang mungkin tidak pernah saya lupakan. Dengan adanya kegiatan ini juga saya mendapatkan ilmu baru bagaimana cara melayout buku, mengedit tulisan dan ilmu lainnya dalam kepenulisan.

Pengalaman juga saya dapatkan menjelang launching buku di STAIN Pontianak ini. Hampir satu minggu saya dan teman-teman Club Menulis STAIN Pontianak pulang malam dari Kampus demi karya di tangan kami.

Berkarya dengan menghasilkan buku itulah tujuan saya dan teman-teman dengan terciptanya sebuah buku di tangan kami.

Walaupun harus pulang malam, itu semua membuat kami bangga dan senang karena kami memiliki karya. Karya yang pantas untuk dibanggakan, sebagai salah satu penulis buku yang dilaunchingkan bagi saya banyak sekali manfaat ketika kita mau berkarya dengan menulis. Tidak hanya saya dan teman-teman Club Menulis yang senang dan bangga terhadap karya seperti membuat buku tetapi kedua orang tua kami juga yang bangga dengan karya yang kami hasilkan.

Dengan adanya launching buku ini juga saya memiliki pengalaman dan pelajaran.

Pelajaran ketika saya harus memilih antara kuliah dan mengikuti acara launching buku ini. Bagi saya keduaduanya sangat penting. Ku-

liah adalah penting dan harus saya laksanakan sebagai Mahasiswa, tetapi menghadiri launching buku juga penting karena moment ini salah satu tujuan saya berkarya dan moment ini sudah lama saya dan teman-teman menunggunya.

Ketika launching buku itu dilaksanakan pada hari Senin saya berharap dapat menghadiri acara tersebut tetapi pada jam yang bersamaan saya harus hadir di mata kuliah yang ada. Sebagai penulis salah satu buku yang dilaunchingkan itu bagi saya sayang sekali tidak bisa hadir karena moment inilah yang saya tunggu sekian lamanya.

Pilihan itu sulit untuk saya ambil antara kuliah dan launching buku. Tetapi inilah pilihan, saya harus memilih antara kuliah atau menghadiri acara launching buku.

Sangat sulit bagi saya tidak bisa menghadiri moment yang sudah lama saya tunggu itu dan tidak bisa bergabung dengan penulis-penulis lainnya. Ya…saya harus memilih kuliah, bagaimanapun kuliah sangatlah penting untuk saya sebagai Mahasiswa.

Saya senang bisa berkarya dengan lewat tulisan dan menjadikannya sebuah buku walaupun harus dengan pilihan tetapi itu semua membuat saya senang dan kedua orang tua saya bangga karena saya sudah bisa berkarya dengan menghasilkan sebuah buku yang pantas untuk dibanggakan.

Walikota: Jangan Biarkan Staf Isi Kuisioner Borneo Tribune, Pontianak Data merupakan salah satu hal penting sebagai acuan dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan. Oleh karenanya, data yang disajikan harus kredibel dan akurat sehingga tidak salah langkah dalam menjalankan program-program dan memutuskan kebijakan. “Jangan pernah memerintahkan atau melimpahkan pengisian data kuisioner atau sejenisnya kepada staf karena dikuatirkan data yang diisi asal-asalan. Kejadian ini pernah kita alami,” ungkap Walikota Pontianak, Sutarmidji, Kamis (7/11) di ruang rapat Walikota saat menerima kunjungan rombongan peserta Diklatpim IV Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka observasi lapangan di Kota Pontianak.

Pasalnya, pernah salah satu SKPD yang melimpahkan kepada staf untuk mengisi data kuisioner. Data yang diisi tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada lantaran fasilitas dan sarana olahraga diisi nihil padahal lapangan sepak bola, futsal dan lainnya ada. “Itu kan tidak benar, data yang diisi asal-asalan saja,” timpalnya.

Sutarmidji menilai data

Sutarmidji merupakan salah satu yang menentukan investor tertarik dalam berinvestasi di kota ini.

Namun diakuinya, Badan Pusat Statistik (BPS) acap kali menyajikan data yang tidak sesuai fakta di lapangan. “Misalnya angka buta aksara, data kita hanya tinggal sekian ratus tetapi data BPS masih sekian ribu. Nah, kita tanya data by name tetapi mereka tidak bisa membuktikan,” ungkapnya.

Hal ini terjadi lantaran pola pendataan yang dilakukan BPS dengan metode random sampling, sedangkan Pemkot menerapkan pola penyisiran dengan metode by name by address. Untuk itu, Sutarmidji berharap data yang disajikan BPS lebih akurat dan sesuai fakta di lapangan sehingga bisa menjadi kerangka acuan dalam menjalankan programprogram pemerintah ke depan. (*r/uby)

Sekadau Borneo Tribune

Jumat, 8 November 2013

Hasil Tes CPNS Rencana Diumumkan Desember

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

Drs. Yohanes Jhon, MM. foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Sekadau Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Yohanes Jhon mengabarkan, hasil tes CPNS pelamar jalur umum maupun kategori II di lingkungan Pemkab Sekadau tahun 2013 belum dapat memastikan kapan akan di-

Borneo Tribune, Sekadau Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau melalui UPTD SPAM Sekadau akan melakukan perbaikan pipa induk air Meragun di Mungguk Agor, di Nanga Taman, pada Sabtu besok (9/11).

Pihak UPTD SPAM akan melakukan pemadaman air terkait kegiatan perbaikan pipa induk.

Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

“Semua dilakukan Panselnas. Kita tinggal menunggu konfirmasi kapan akan diumumkan,” tutur Sekda.

Penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Sekadau tahun 2013 diikuti oleh 2.755 pelamar, 200 orang diantaranya merupakan pegawai honor kategori II (K2), dan sisanya pelamar umum. Tes tertulis bagi pelamar sudah dilakukan pada 3 November lalu.

Kriteria Penilaian Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(MenPAN-RB) Nomor 35 Tahun 2013 tentang Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS dari Pelamar Umum tahun 2013, untuk pelamar umum, angka passing grade untuk tes menggunakan sistem computer assisted test (CAT) dengan lembar jawab komputer (LJK).

Jumlah soal antara keduanya juga berbeda. Untuk CAT, jumlah soalnya 100, terdiri dari 35 soal karakteristik pribadi, 30 soal intelegensia umum, dan 35 soal wawasan kebangsaan. Sedangkan tes dengan sistem LJK, jumlah soalnya ada 120, yakni karakteristik pribadi 45 soal,

intelegensia umum 35 soal, dan wawasan kebangsaan 40 soal.

Untuk peserta TKD dengan sistem CAT nilai karakteristik pribadi minimal harus mencapai 60 persen dari nilai maksimal 175, yakni 105.

Sedangkan intelegensia umum, nilai minimalnya 75 (50 persen) dari nilai maksimal, dan wawasan kebangsaan nilai minimalnya 70. Adapun passing grade untuk peserta TKD dengan sistem LJK, nilai karakteristik pribadi minimal 108, intelegensia umum minimal 70, dan wawasan kebangsaan 64. (Mto).

“Petugas SPAM akan lakukan perbaiki pipa induk di Mungguk Agor nanga Taman, hari sabtu nanti. Untuk itu kita lakukan pemadaman mulai sabtu,” jelas Yok Kelak, Kepala UPTD SPAM, Kamis, Kemarin.

Ia mengimbau agar pelanggan air UPTD SPAM menimbu air untuk kebutuhan seharihari seperti memasak, mandi

dan mencuci. karena perbaikan pipa diperirakan memerlukan waktu dua sampai tiga hari kedepan.

“Untuk itu kita berharap supaya pelanggan bisa menimbun air untuk kebutuhan sehari-hari, karena perbaikan pipa induk membutuhkan waktu antara dua sampai tiga hari kedepan,” imbaunya.

Terkait pemadaman total air leding Sirin Meragun berkenaan dengan adanya perbaikan pipa induk tersebut, Yok menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan UPTD SPAM atas ketidaknyamanan tersebut.“ Kami mohon maaf kepada seluruh pelanggan atas gangguan dan ketidaknyamanan ini,” tandasnya. (Mto).

Warga Butuh Air Bersih

BANK BII

BANK BHI

umumkan. Namun, Jhon memprediksi pengumuman kemungkinan dilakukan pada pertengaha Desember 2013 mendatang. “Kabarnya minggu pertama atau kedua bulan Desember,” kata Yohanes Jhon dikonfirmasi baru-baru ini.

Pasalnya, lembar jawaban komputer yang sudah diisi oleh para pelamar akan dilakukan perankingan terlebih dahulu oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di Jakarta. Panselnas harus meranking hasil tes dari seluruh penjuru negeri. Karenanya, butuh waktu cukup lama untuk menunggu hasil tersebut.

Perbaikan Pipa, SPAM Lakukan Pemadaman Ledeng

BANK PERMATA

BANK MANDIRI

8

Yok Kelak, ST foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Borneo tribune, Sekadau Warga Desa Empajak, Kecamatan Belitang Hilir, mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Pasalnya, sumber air yang selama berabad-abad mereka andalkan, yakni Sungai Sumpit sudah tercemar.

Tercemarnya Sungai Sumpit akibat aktivitas perkebunan di perhuluan sungai.

Keluhan terntang sulitnya

memperoleh air bersih itu disampaikan warga Empajak kepada anggota komisi B DPRD Sekadau Dapil III, Martinus, saat melakukan reses di desa mereka. Martinus ketika dijumpai di ruang komisi B DPRD Sekadau membenarkan kabar tersebut.

“Ya betul. Kemarin waktu saya reses di Empajak mereka mengeluhkan kondisi air sungai yang tidak layak konsumsi karena sudah terkontaminasi limbah aktivitas perkebunan. Padahal, sungai itu sudah menjadi urat nadi masyarakat selama berabad-abad,” kata Martinus (6/11) kemarin.

Akibatnya, warga harus bersusah payah untuk mendapatkan pasokan air bersih. Sebagian warga terpaksa harus merogoh saku untuk membuat sumur bor.

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

“Bagi yang mampu, mereka membuat sumur bor. Sedangkan yang lainnya masih kesulitan mendapat air bersih,” tambah Martinus.

Sebenarnya, sudah ada bantuan dari salah satu program pemerintah pusat berupa beberapa unit instalasi air di Desa Empajak. Namun, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Warga Empajak mengharapkan pembangunan sumber air bersih di kampung mereka, bisa sumur bor, atau sumber air bersih lainnya. Karena, mereka masih sangat membutuhkan itu,” ujar Martinus.

Selain itu, warga Empajak turut meminta perhatian Pemkab Sekadau terkait infrastruktur di lingkungan perkampungan mereka seperti jalan dan jembatan. (Mto).

Martinus.

Foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Jumat, 8 November 2013

Sintang-Melawi

Borneo T Tribune

9

Barang Ilegal Asal Malaysia Kembali Ditangkap Mobil Kijang dan Mobil Box Diamankan Polisi

“

Untuk pendalaman penanganan kasus, kami terus melakukan pengembangan. Untuk pemilik atas nama Sumardi warga Tayan Kabupaten Sanggau sudah kami lakukan pemeriksaan dan sampai saat ini, Sumardi mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya

Borneo Tribune, Sintang OPERASI Kewilayahan Batas Kapuas yang dimulai sejak 4 November 2013, berhasil mengamankan sebuah mobil box dengan nomor Polisi KB 9664 yang berisikan barangbarang, Rabu (6/11).

Mobil box tersebut berisi sedikitnya 20 karung gula ilegal asal Thailand. Terdapat pula 23 kotak atau box yang berisi ikan patin, 23 kotak ikan bawal

dan 15 kotak sosis.

“Untuk pendalaman penanganan kasus, kami terus melakukan pengembangan. Untuk pemilik atas nama Sumardi warga Tayan Kabupaten Sanggau sudah kami lakukan pemeriksaan dan sampai saat ini, Sumardi mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya,” ujar Kabag Ops Polres Sintang, Doni Sumarsono.

Menurutnya, berdasarkan

sidang untuk membahas DOB tersebut akan dimulai pada 18 November mendatang hingga pertengahan Desember mendatang. Hal tersebut mengingat kini anggota DPR masih dalam masa reses. Oleh karena itu, perlu dikawal bersama PKR sehingga pembahasan pembentukan provinsi di wilayah timur Kalbar ini masuk dalam prioritas pembahasan tahap pertama.

“Tentunya ini memerlukan dukungan kita bersama masyarakat Kalbar serta pimpinan daerah di lima kabupaten serta Pemprov dan tak lupa koordinator pemekaran PKR,” katanya.

Dia berharap, pembahasan PKR bisa masuk dalam hal-hal yang substansial sehingga perlu mengikuti dan mengawal pembahasan di Komisi II DPR. Apalagi mengingat kebutuhan pembentukan PKR sangat mendesak dan sudah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat proses pembangunan di wilayah timur

Kalbar serta membangun kawasan perbatasan dan masih banyaknya daerah tertinggal di wilayah lima kabupaten yang masuk di dalam bagian PKR. “Melalui hak inisiatif DPR, seharusnya pembentukan PKR dapat lebih mudah, karena biasanya usulan DPR lebih cepat. Ini merupakan langkah maju dan pemekaran juga bukan merupakan hal yang diharamkan undang-undang,” lugasnya.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Melawi ini berharap, PKR dapat lebih cepat terealisasi. Apalagi dari segi persyaratan juga sudah sangat lengkap sehingga sudah tak perlu lagi memperdebatkan persoalan dukungan dan rekomendasi yang sempat menjadi ganjalan pembentukan PKR, beberapa tahun lalu.

“Soal syarat sudah tak perlu lagi kita diskusikan.

Karena ini juga sudah masuk dalam DOB yang akan dibahas DPR RI. Berarti kalau sudah masuk dalam inisia-

tif, tentunya berbagai persyaratan sudah tak ada persoalan. Selain PKR juga masuk usulan Kabupaten Sekayam dan Banua Landjak.

Untuk kabupaten lain yang belum masuk jangan berkecil hati, karena masih bisa dimasukkan dalam pemekaran berikutnya,” katanya.

Banyak alasan yang menyebabkan PKR harus terwujud. Diantaranya adalah memperpendek rentang birokrasi, mengingat Kalbar yang sangat luas dan harus ada pemekaran, pemerataan dan percepatan pembangunan serta bagaimana menjaga daerah perbatasan yang sangat panjang serta banyaknya persoalan di daerah perbatasan serta daerah tertinggal.

“Sehingga ini menyangkut tentang kebijakan teritorial, kemerdekaan, kedaulatan dan banyak persoalan disana, seperti didaerah perbatasan, banyak warga kita yang tertinggal, dari sisi infrastruktur, pendidikan dan pelayanan publik,” katanya. (eko)

” PKR Harus Terus Dikawal

Borneo Tribune, Nanga Pinoh MASUKNYA wacana pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) dalam inisiatif DPR dalam usulan RUU Daerah Otonom Baru memang menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat di wilayah timur Kalbar. Semangat pembentukan PKR yang sempat hilang pun muncul kembali.

Oleh karena itu, semua masyarakat perlu terus mengawal secara bersama terhadap pembentukan PKR di DPR RI. Apalagi pertengahan November ini, sidang pembahasan akan mulai dilakukan hingga Desember mendatang.

“Kini sudah semakin nampak kejelasan terutama menyangkut pembentukan PKR. Apalagi memang PKR masuk dalam laporan ketua komisi II DPR dan masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) melalui usul inisiatif DPR,” ujar anggota DPR RI, H. Sukiman, Rabu (6/11).

Menurutnya, masa-masa

keterangan pemilik, barang ilegal tersebut akan dipasarkan ke beberapa toko di Kabupaten Sintang. “Untuk ikan saat ini masih terus didalami dan masih dalam penyidikan. Agar tidak busuk, ikan tersebut dititpkan di salah satu toko ikan di Sintang,” timpalnya.

Sumardi, pemilik barangbarang illegal tersebut ketika hendak dikonfirmasi tengah menjalani pemeriksaan oleh jajaran reskrim Polres Sin-

tang.

Tak mau ambil resiko, karena barang-barang yang diamankan rawan busuk atau rusak, maka polisi mengambil langkah dengan menitipkan barang bukti tersebut kepada salah satu pengusaha ikan di Sintang.

“Ya penitipan tersebut bisa kami pertanggungjawabkan.

Sedangkan gula sementara kami masukan ke gudang,” lugasnya.

Polres Sintang sendiri mengaku tidak mau terburu-buru di dalam penanganan kasus tersebut. Polres Sintang akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut.

Sebelumnya, Selasa (5/11) lalu, Polres Sintang berhasil mengamankan satu buah mobil kijang. Mobil tersebut membawa barang-barang ilegal. Seperti kain lelong serta beberapa box ikan ilegal asal Malaysia. (end)

KEDATANGAN JAMAAH HAJI, yang disambut haru dan bahagia oleh keluarga dan para penjemput jamaah di Terminal Sidomulyo Nanga Pinoh. Kemarin 75 jamaah haji telah tiba di Melawi, sedangkan satu jamaah masih tertinggal di kloter yang lain.

FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune

Bupati: Pulang Harus Jadi Haji Mabrur Borneo Tribune, Nanga Pinoh SUASANA haru menyelimuti jamaah haji asal Kabupaten Melawi serta masyarakat yang ikut menjemput kedatangan rombongan di terminal Nanga Pinoh, Kamis. Walau kedatangan bus pengangkut jamaah sempat molor beberapa jam akibat kemacetan di jalur Batang Tarang dan Bodok serta delay penerbangan Batam-Pontianak, tidak membuat keinginan masyarakat untuk menyambut dan bersalaman dengan para jamaah haji menjadi surut.

Bupati Melawi, Firman Muntaco bersama Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Abang Tajudin serta Kapolres Melawi, AKBP Nowo Winarti ikut menyambut langsung kedatangan 75 jamaah haji tersebut. Jamaah yang tiba sekitar pukul 10.30 Wib langsung dikerubuti masyarakat dan keluarga yang ingin bersalaman.

Perwakilan jamaah haji, Dalyudi mengungkapkan, jamaah haji Melawi berangkat pada 23 September dan tiba pada Rabu di Tanah Air. “Jamaah haji yang berang-

Kedatangan Jamaah Haji Melawi Sempat Molor kat sebenarnya ada 76 orang.

Saat ini semua kembali dalam kondisi selamat. Hanya ada 1 jamaah yang masih dalam proses pemulangan sehingga yang tiba hari ini hanya 75 orang.

Satu jamaah tersebut diperkirakan esok akan tiba di Melawi,” terangnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Camat Pinoh Selatan ini mengucapkan, terima kasih atas bimbingan dan dukungan dari Pemda dan Kementerian Agama serta doa dari masyarakat sehingga seluruh rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan selama 42 hari di Tanah Suci bisa berjalan lancar.

“Kami juga sebagai ketua rombongan memohon maaf bila tidak bisa melayani jamaah haji secara maksimal,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Melawi, Firman Muntaco berharap seluruh jamaah haji yang telah tiba dengan selamat bisa menjadi haji yang mabrur.

“Kedatangan jamaah haji yang utuh, walau satu sempat

tertinggal menjadi kabar bahagia bagi kami. Walau saya dapat laporan dari Kepala Kemenag ada 52 koper milik jamaah yang tertinggal di embarkasi Batam,” ujar Bupati Firman Muntaco.

Bupati menambahkan, nantinya ada petugas haji dari Kementerian Agama yang akan mengurus persoalan koper tersebut. Firman mengharapkan, para jamaah haji jangan sampai emosi, meskipun di dalam koper tersebut mungkin terdapat banyak oleh-oleh untuk para sanak keluarga.

“Yang terpenting adalah bapak dan ibu bisa hadir. Dengan segala keikhlasan dan penyucian jiwa yang telah dijalani selama menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan dapat memberikan perubahan, terutama perilaku kita,” ujar Bupati.

Firman minta agar jamaah haji dapat meneruskan kebersamaan, termasuk untuk berkarya dan berbuat yang terbaik bagi Kabupaten Melawi. (eko)

Percepatan Swasembada Pangan Borneo Tribune, Sintang SEMAKIN sempitnya lahan pertanian di wilayah Jawa, sementara tingkat kebutuhan bahan pangan terus meningkat sehingga membuat Pemerintah Pusat harus menyiapkan lahan pertanian baru.

Bahkan pemerintah mulai melirik lahan-lahan pertanian di luar Pulau Jawa yang masih terbentang luas, terutama di Pulau Kalimantan dan Sulawesi.

“Bantuan alat mesin pertanian ini adalah dalam rangka mendorong para petani untuk meningkatkan produksi sehingga harapan agar kita bisa berdaulat dalam hal pangan bisa segera tercapai. Selain itu peningkatan produksi hasil pertanian juga untuk mendorong agar kita tidak selalu mengandalkan produk dari luar atau impor untuk memenuhi kebutuhan pangan,” ujar anggota Komisi IV DPR RI, H. Sukiman, di Sintang, Kamis (7/ 11).

Dalam kesempatan tersebut, legislator PAN ini menyerahkan 8 unit hand traktor dan 2 unit cultivator kepada sejumlah kelompok tani dari sejumlah kecamatan. Keberadaan

alat mesin pertanian tersebut, khususnya hand traktor saat ini cukup diperlukan oleh para petani guna mempercepat proses pengolahan lahan sehingga masa tanam bisa lebih cepat dilakukan dan lebih efisien dalam hal biaya dan tenaga.

“Para ketua kelompok tani ini mengeluh, karena semakin tua kemampuan mereka untuk mengolah lahan semakin rendah. Apalagi anak-anak mereka yang telah mengenyam pendidikan tidak ada yang bercita-cita menjadi petani.

Maka perlu sentuhan teknologi untuk mendorong peningkatan produksi. Perhatian pemerintah pusat juga tidak hanya pada pengolahan lahan, tapi juga meliputi aspek budidaya serta pengolahan pasca panen.

Maka di tahun 2014 nanti, kita targetkan Sintang akan kembali mendapatkan bantuan hand traktor sebanyak 15 unit,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Pusat terus mendorong pencetakan sawah baru guna meningkatkan produksi padi yang menjadi kebutuhan pangan pokok masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan dipatoknya anggaran untuk pen-

cetakan sawah baru dengan nilai Rp 1 triliun. Alokasi dana untuk pencetakan sawah baru ini dipastikannya akan terus ditingkatkan sampai target tersebut tercapai.

“Semua sektor turut serta mendorong program ini. Misalnya dari Kementerian Kehutanan melalui program Perhutani. Program perluasan sawah ini juga bisa dikerjasamakan dengan BUMN atau pihak lain. Seperti di Kayong Utara yang sudah menyediakan 21 hektare. Padahal yang dibutuhkan sekitar 300 ribu hektar. Maka masih banyak sekali kekurangan,” jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah mestinya bisa menyiapkan hasil pemetaan lahan pertanian dalam bentuk data yang riil. Tidak tumpang tindih dalam penggunaan. Karena hal ini kerap menjadi kendala di tingkat kementerian saat hendak melakukan program perluasan areal pertanian di daerah.

“Kelemahan dan juga kendalanya adalah banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki peta lahan pertanian yang lengkap dan riil,” timpalnya. (end)

Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Jumat, 8 November 2013

10

Penggalian Batu Pecah Cemari Sumber Air BBI Sejumlah kolam BBI Kelansin Kapuas Hulu yang sumber airnya tercemar akibat penggalian batu pecah oleh salah satu perusahaan. FOTO: Timotius/Borneo Tribune

Harga Bensin Capai Rp. 10 Ribu

“

Kita tidak tahu kenapa bensin kembali lagi naik, sudahlah kita kesulitan untuk antri di APMS kita cari di kios-kios juga kosong, adapun dijual dengan harga mahal, apalagi kalau kita membeli dikios pada malam hari harganya mencapai Rp. 11.000 per liter

“

Borneo Tribune, Putussibau LAGI-lagi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium atau bensin di Kota Putussibau mengalami kenaikan, para penjual eceran di kios-kios menjual bensin tersebut berkisar antara Rp. 9.000 hingga Rp. 10.000 per liternya. Bahkan disejumlah kios BBM jenis premium ini tidak ada dijual. ”Kita tidak tahu kenapa bensin kembali lagi naik, sudahlah kita kesulitan untuk antri di APMS kita cari di kios-kios juga kosong, adapun dijual dengan harga mahal, apalagi kalau kita membeli dikios pada malam hari harganya mencapai Rp. 11.000 per liter,” tutur Yanti (27) warga Kota Putussibau kepada Borneo Tribune, Kamis (7/11). Selaku warga Kota Putussibau, Yanti berharap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Instansi terkait dan sejumlah aparat terkait untuk tegas dalam melakukan pengawasan, jangan sampai adanya permainan oleh para pegusaha atau spekulan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kapuas Hulu, Thomas Panyarta, mengatakan bahwa untuk pengawasan persoalan BBM di Kabupaten Kapuas Hulu bukan semata-mata tanggungjawab dari Disperindagkop, melainka

ada tim pengawas BBM yang melibatkan sejumlah intasi terkait.

“Persoalan BBM ini tidak bisa hanya dilimpahkan kepada Disiperindagkop saja, sebab sudah ada tim pengawas yang di bentuk, kami hanya anggota dari tim pengawas tersebut, bahka dalam tim pengawas tersebut penanggungjawabnya lansung Bupati Kapuas Hulu, Jadi bagaimana langkah dalam mengatasi persoalan BBM di Kapuas Hulu ini tergantung tim yang sudah dibentuk,” pungkasnya. (MO)

Borneo Tribune, Putussibau PENGEMBANGAN budidaya ikan di Balai Beni Ikan (BBI) Kelansin Kecamatan Mentebah saat ini

terancam, pasalnya penggalian batu pecah oleh salah satu perusahaan di bukit tidak jauh dari BBI mencemari sumber air yang lang-

sung mengalir kesejumlah kolam di BBI Kelansin. ”Dulunya air ini jernih, tetapi sejak kurang lebih tiga tahun ini air yang mengalir ke kolam tampak keruh, bahkan jika musim kemarau kita kesulitan mendapatkan air, hal ini disebabkan oleh pengalian batu pecah diatas bukit sana, sementara sumber air untuk kola mini dari bukit tersebut,” keluh Kepala BBI Kelansi Kapuas Hulu, Ruslan Sustrisna kepada Borneo Tribune, Kamis (7/11).

Dijelaskan Ruslan yang

biasa disapan Olan ini menuturkan bahwa kondisi tersebut sangat mengancam populasi ikan yang dibudidayakan di sejumlah kolam yang ada di BBI ini. “ Jelas ini mengancam populasi ikan, sebab dalam budidaya ikan yang harus dikontrol kondisi airnya, masalahnya mereka itu melakukan penggalian batu pecah menggunakan alat berat bukan menggunakan manual,” cetus Olan.

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya, Dinas Perikanan

Kapuas Hulu, Wajidi M. Ali mengatakan bahwa pihak perusahaan yang melakukan pengalian batu pecah tersebut sudah dipanggil, kedepannya akan dilakukan batas-batas lokasi yang diperbolehkan dilakukan penggalian. ” Harapan kita kedepan aktivitas penggalian batu pecah pihak perusahaan tersebut tidak mencemari sumberi air yang kita gunakan untuk pengembangan budidaya ikan di BBI Kelansin ini,”tandasnya.

(MO)

Dinas Perikanan Gelar Pelatihan Teknis Budidaya Ikan Borneo Tribune, Putussibau SEDIKITNYA 50 orang ang terdiri dari kelompok pembudidaya ikan yang terdapat di Sembilan kecamatan mengikuti pelatihan teknis budidaya ikan yang dilaksanakan di Balai Benih Ikan (BBI) Kelansin Kecamatan Mentebah yang dimulai sejak tanggal 6 hingga 7 November 2013. Sembilan Kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Hulu Guru, Kecamatan Pengkadan, Kecamatan Jongkong, Kecamatan Bunut Hilir, Kecamatan Hulu, Kecamatan Mentebah, Kecamatan Kalis, Kecamatan Putussibau Selatan dan Kecamatan Batang Lupar.

Kegiatan yang dibuka langsung olegh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, H. M. Zaini mengangkat tema “Wujudkan kemandirian Pembudidaya ikan, Peningkatan SDM Perikanan Guna Mendukung Industrialisasi Perikanan”. “ Ini salah satu wujud pembinaan kita kepada kelompok masyarakat pembudidaya ikan yang ada di Kapuas Hulu, sehingga tercipta SDM yang bisa mandiri dalam ikut serta

Suasana pelatihan teknis budidaya ikan yang dilaksanakan di BBI Kelansin Kabupaten Kapuas Hulu. FOTO: Timotius/Borneo Tribune

ningkatkan solidaritas sinergitas dan optimalisasi program serta mewujudkan kemandirian serta meningkatkan SDM perikanan guna mendukung industrialiasi perikanan di Kapuas Hulu.

Wajidi mengharapkan melalui kegiatan tersebut para kelompok masyarakat budidaya dapat mandiri dan tangguh serta siap menghadapi permasalahan serta melakukan budidaya ikan secara benar. “Kami akan selalu memberikan pembinaan kepada masyarakat, apalagi selama ini jika kita lihat antusias masyarakat untuk membudidayaka ikan sangat tinggi,” cetusnya. (MO)

memajukan produks perikanan di Bumi Uncak Kapuas,” kata Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya, Dinas Perikanan Kapuas Hulu, Wajidi M. Ali kepada Borneo Tribune, Kamis (7/ 11).

Dijelaskannya, pelatihan teknis tersebut bertujuan untuk menyatukan presepsi program pembangunan budidaya dan kebijakan, dalam mendukung program peningkatan produksi perikanan, kemduian untuk me-

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Para peserta pelatihan teknis budidaya ikan langsung melakukan praktek. FOTO: Timotius/Borneo Tribune

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

IKLAN BARIS Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh.

Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Langganan Koran Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038).

Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602).

Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880).

Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946) Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp.

0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo T Tribune

Jumat, 8 November 2013

11

14 Unit Mobil “Bodong” Ditangkap sedang melakukan operasi besar - besaran barang ilegal yang masuk dan beredar di Kalbar, sehingga terdapat 14 unit mobil yang berhasil ditangkap,” ungkap Kapolda melalui Kabid Humasnya.

Lanjut Kapolda, 14 Unit Mobil ini dikatakan ilegal atau bodong, lantaran yang mengendarai maupun pemilik tidak dapat menunjukan surat - surat perizinan atas masuknya kendaraan tersebut ke Indonesia, sehingga pihaknya pun melakukan penangkapan, di mana penangkapan dilakukan berawal laporan amsyarakat serta penyelidikan selama ini.

“Mobil - mobil luar negeri yang kita tangkap ini, kita nyatakan bodong atau ilegal, karena tidak memiliki usrat - surat izin resmi atas masuknya mobil ini dari Malaysia ke Indonesia,” jelas

Brigjend Pol Arie melalui AKBP Mukson.

Melalui Kabid Humas, Kapolda juga mengatakan, mobil - mobil luar negeri yang ditangkap saat ini sudah diamankan di Polda Kalbar, dan sejumlah Polres yang ada di Kalbar, khususnya Polres yang terletak di wilayah perbatasan, seperti Sanggau dan Sambas.

“Proses hukumnya, kita akan melakukan penyitaan dan pemeriksaan terhadap para pemilik mobil ini, dan kita juga akan berkoordinasi dengan Police Dir Raja Malaysia (PDRM), terkait mobil - mobil ini, apakah ada laporan masyarakat Malaysia atas kehilangan mobil atau tidak, jika memang ada laporan kehilangan mobil dan sesuai dengan mobil yang diamankan Polda Kalbar, maka akan diserah-

kan namun jika tidak laporan, maka akan terus disita dan PDRM tidak boleh mengambilnya dari Polda Kalbar,” jelasnya lagi.

Ditegaskan Kapolda, jika memang PDRM tidak memiliki laporan masyarakat Malaysia atas kehilangan mobil, maka pihaknya akan terus melakukan pengamanan hingga sampai menjadi ‘Besi Tua’.

“Sepanjang PDRM tidak dapat menunjukan laporan masyarakat Malaysia tentang kehilangan mobil kepada Polda Kalbar, pihak kami tidak akan menyerahkannya kepada PDRM, dan akan terus diamankan hingga menjadi ‘Besi Tua,” tegasnya.

Lebih jauh lagi Mukson mengatakan mobil - mobil luar negeri boleh masuk ke Indoensia, sepanjang yang plat nomor polisinya tidak

diganti dengan plat nomor polisi Indonesia, kemudian memiliki izin masuk dari perbatasan, memiliki Blue Card, serta melakukan laporan setiap bulan sekali kepada petugas perbatasan, atas masuknya mobil tersebut ke Indonesia, namun jika tidak dilakukan syarat - syarat tersebut, maka mobil itu akan dilakukan penangkapan oleh pihaknya.

“Mobil luar negeri itu boleh masuk ke Indonesia, sepanjang mobil tersebut tetap menggunakan plat aslinya, yakni tidak mengganti dengan plat Indonesia, karena jika digantikan dengan plat Indonesia itu suatu pelanggaran, kemudian harus memiliki izin - izin dari daerah masuknya,di mana setiap sebulan sekali harus melapor, dan tentunya memiliki Blue Card,” ujarnya. (Zrn)

Media Massa Berperan Penting Dalam Penerimaan Pajak Hotel Gardhenia, Kabupaten Kubu Raya.

Menurut Agus, saat ini DJP berada pada situasi sulit terkait target penerimaan pajak sebesar Rp 4,29 Triliun. Target ini sangat sulit dicapai andai tidak ada dukungan dari para pemangku kepentingan, mengingat sistem perpajakan saat ini adalah self assessment. Dengan sistem ini, masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak dipersilahkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak pribadinya, termasuk untuk Wajib Pajak berbadan hukum.

Jika kesadaran masyarakat masih rendah dalam memahami masalah perpajakan, terutama kewajibannya dalam sistem perpajakan tersebut, maka target penerimaan pajak Provinsi Kalbar sulit untuk tercapai.

Terkait dengan para wartawan sebagai wakil media yang diudang dalam acara Media Gathering tersebut, Agus meminta peran aktif media untuk ikut melakukan sosialisasi kewajiban perpajakan dengan sistem self assesment tersebut kepada masyarakat.

Sementara itu Kasi Hubungan Masyarakat Kanwil

DJP Kalbar Ainita Menowida pada kesempatan yang sama mengatakan, dalam beberapa kasus, menjelaskan beberapa kesalahpahaman terkait masalah perpajakan dan kewenangan DJP yang berkembang di masyarakat seperti DJP hanya bertugas mengumpulkan pajak pusat (yaitu PPh, PPN, dan PBB), tidak termasuk pajak daerah, serta DJP juga bukan merupakan institusi negara ÿyang bertanggung jawab dalam penggunaan uang pajak. Dengan sedemikian sentralnya peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN, sekitar 80% dari total penerimaan) adalah kewajiban yang harus diemban oleh DJP untuk mengamankan penerimaannya.

Masyarakat harus menyadari bahwa institusi DJP harus didukung oleh semua unsur masyarakat terkait perannya yang sangat sentral bagi penerimaan Negara. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa DJP telah dan tetap berusaha untuk menjadi institusi yang bersih, meskipun masih ada beberapa oknum-oknum DJP yang tidak bertanggung jawab.

Terkait dengan oknum-ok-

num DJP yang tidak bertanggung jawab tersebut, DJP berkomitmen untuk terus menegakkan disiplin pegawai DJP, sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak mengaitkan isu tersebut dengan institusi DJP,maupun dengan program nasional pengamanan penerimaan Negara dari sektor perpajakan.

Menurutnya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan danÿdigunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan kata lain, membayar pajak adalah dimensi lain dari bela negara.

Terkait dengan penerimaan pajak 2012, Kasi Pendataan dan Penilaian Kanwil DJP Kalbar Ari Joko Cahyono menjelaskan strategi DJP dalam pengamanan penerimaan adalah, “adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian Penyempurnaan sistem pengendalian internal. Peningkatan penegakan hukum di bidang perpajakan dan penyempurnaan sistem piutang pajak secara online,” ujarnya.

Pelaksanaan program sensus pajak nasional yang lebih terencana, terarah,

dan terukur.

Penyempurnaan sistem administrasi pajak sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Pengawasan secara lebih intensif pada sektor usaha tertentu yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan Negara. Pembinaan dan pemberian fasilitas perpajakan untuk sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Lebih lanjut, Kasi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan Moh Taufik, bahwa upaya DJP untuk menjaring pajak dari sektor UKM jangan dipandang sebagai upaya untuk menghambat kemajuan sektor UKM, namun lebih kepada updaya DJP untuk membina sektor UKM dalam memahami kewajibannya bagi Negara.

Taufik mengupamakan bahwa semua hal-hal yang besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Tidak ada satupun contoh kesuksesan dalam bisnis di Indonesia yang langsung dimulai dari hal-hal yang besar. Demikian pula dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, selalui dimulai dari hal-hal yang kecil, dan diharapkan dimasa depan akan menjadi pembayar pajak yang patuh. (Slt)

Dispenda Pungut Semua Pajak Alat Berat Akhir 2014 Kepala Kantor Wilayah DJP Kalbar, Eddy Marlan saat ditemui di Kantor Wilayah DJP Kalbar mengatakan untuk tahun 2013 DJP Kalbar dibebankan target penerimaan pajak sebesar Rp 4, 3 triliun, yang dikelola oleh enan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). “Bila dibandingkan tahun sebelumnya target pajak sebesar Rp 3, 4 triliun atau meningkat 25 persen di tahun 2013. Namun pada tahun 2013 ini ujarnya, kontribusi penerimaan pajak Kalbar di tingkat nasional kecil. Akan tetapi DJP Kalbar terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak tersebut,” paparnya.

Menurut Eddy Marlan rencana penerimaan yang sebesar ini hanya akan dapat dicapai jika didukung oleh kesadaran dan kepedu-

lian masyarakat, khususnya para wajib pajak, untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pencapaian pajak kantor wilayah DJP Kalbar tahun 2012 adalah sebesar 3, 2 triliun atau sekitar 91, 86 persen dari target yang ditetapkan. Pihaknya optimis target tahun 2013 ini bisa tercapai. Untuk pencapai itu DJP Kalbar akan terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Mengingat pentingnya peran penerimaan pajak bagi berlangsungnya pembangunan khususnya di Kalbar, maka perlu usaha dari seluruh elemen bangsa untuk mencapainya.

Eddy Marlan menambahkan target penerimaan pajak yang sangat besar tersebut akan sangat sulit untuk tercapai tanpa kerjasama

dari berbagai pihak.

Sementara itu masih dalam usaha peningkatan penerimaan pajak, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalimantan Barat (Kalbar) juga menargetkan dapat memungut pajak dari 4.000 kendaraan alat berat yang beroperasi di Kalbar.

Adapun yang termasuk jenis alat berat atau besar di antaranya excavator, bulldozer, traktor, forklif, whell louder, baekhoe, log loudev, skider, shovel, grader, compactor, scrapev, dan alat berat lainnya.

Kepala Dispenda Kalbar, Taruli Manurung kepada wartawan, mengatakan pihaknya telah melakukan operasi pendataan besarbesaran terhadap semua perusahaan yang bergerak di bidang alat berat.

“Kita sudah lakukan pen-

dataan besar-besaran dan oleh para pengusaha alat berat yang ada di Kalbar, menyambut baik. Hal tersebut dspat dilihat para pegusaha tersebut dengan suka rela memberikan informasi data-data yang diminta petugas kita turunkan, Dengan target penerimaan pajak dari 4000 alat berat ini diharapkan dapat terealisasi pada akhir tahun 2014,” ujarnya.

Dijelaskannya dari hasil pendataan tersebut alat berat yang terdata oleh petugasnya selain berasal dari pengusaha Kalbar juga ada yang berasal dari luar. Namun untuk mengatasi, pihaknya telah buatkan semacam prosedur pembayaran pajak. Karena ia menilai mereka yang selama ini telah beroperasi di Kalbar ini juga harus bayar pajak. (Slt)

Polda Tegaskan Tidak Ada Yang Ditutupi Terkait pemberitaan yang menyatakan ada keanehan dalam kasus ini dalam penanganan kasus 22 WNA tersebut, Kombes Pol Rudi Hartono pun menegaskan, tidak ada yang aneh semuanya berjalan dengan proses hukum sesuai prosedurnya, dan pihaknya juga menangani kasus ini secara professional dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. “ Mengenai Atong yang dikatakan dalam pemberitaan sebagai sponsor itu tidaklah benar, karena awalnya Atong ini diduga sebagai sponsor dalam mendatangkan 22 WNA tersebut ke Pontianak, ternyataÿ setelah Atong menyerahkan diri dan kita periksa, Atong hanya berperan mencarikan rumah kontrakan, sedang-

kan Cengku selaku pemilik rumah itu hanya menyewakan rumahnya,” ungkap Kombes Pol Rudi Hartono.

Lanjut Kombes Pol Rudi Hartono, ÿkemudian tindak kejahatan yang dilakukan 22 WNA asal China dan Taiwan ini pun yakni melakukan tindak kejahatan Cyber Crime dengan jenis tindak kejahatanÿ Heackher dan yang menjadi korbannya adalah warga negara China dan Taiwan sendiri, bukan warga negara Indonesia. “ Mungkin yang menjadi pertanyaan mengapa Cengku dan Atong tidak diproses hukum, karena kedua orang ini tidak terlibat dalam tindak kejahatan tersebut atas kedatangan 22 WNA ini pun tidak terlibat, melainkan Cengku berperan sebagai orang yang menyewakan ru-

mah kontrakan dan Atong berperan sebagai orang yang mencarikan kontarakan, sedangkan mengenai kedatangan 22 WNA tersebut, kedua orang ini tidak mengetahui siapa yang mendatangkan, karenaÿ 22 WNA ini bertemu dengan Atong di rumah Makan Akuang, jadi apa yang salah disini,” jelasnya dengan detail.

Dan mengenai jaringan yang digunakan para 22 WNA ini dalam menjalankan aksi Cyber Crime berupa Heackher, yakni menggunakan jaringan salah satu media yang ada di Kalbar. “ Saya mengatakan itu off the record, kok ditulis, itukan kode etik jurnalistik, bukannya menutup - nutupi, dan sebenarnya itu jaringan yang digunakan oleh 22 WNA itu adalah jaringan milik salah

satu media yang ada di Pontianak,” katanya lagi.

Beliau pun terus menjelaskan secara detail dalam kasus ini, di mana beliau menyatakan 22 WNA itu memiliki Paspor, di mana Paspor yang dimiliki 22 WNA tersebut dibawa kabur oleh salah satu teman WNA tersebut saat penggerebekan yang dilakukan Polda Kalbar. “ Paspor mereka semuanya ada, namun dibawa kabur oleh salah satu rekan mereka yang juga WNA, di mana satu rekan mereka berhasil kabur saat dilakukan penggerebekan oleh kami beberapa waktu lalu, di mana jumlah mereka semuanya ada 23 WNA,” tambahnya menjelaskan kasus 22 WNA asal China dan Taiwan. (Zrn)

HAMDAN ZOELVA DILANTIK SEBAGAI KETUA MK VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Hamdan Zoelva dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Arief Hidayat membaca sumpah jabatan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (06/11/2013). Hamdan Zoelva terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Ketua MK sebelumnya, Akil Mochtar yang ditahan KPK karena diduga terlibat korupsi Pilkada. FOTO: VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

Dewan Segera Bentuk Pansus BPBD melalui media massa dalam dua hari terakhir.

“Dugaan penyelewenngan proyek Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kalbar yang diungkap anggota DPRD Provinsi Kalbar Zulkarnaen Siregar, direspon oleh Komisi C DPRD Provinsi Kalbar,” timpal Mulyadi.

Sementara itu, saat disinggung apakah selama ini Komisi C DPRD Provinsi Kalbar merasa kecolongan terkait dugaan penyelewengan proyek APBN tersebut, H. Mulyadi tidak menampiknya. Bahkan dirinya mengaku pihaknya sendiri tidak tahu terkait adanya dana penanggulangan bencana yang angkanya mencapai ratusan miliar tersebut.

“Kami tidak tahu, karena itu bukan kewenangan kami,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalbar tersebut juga mengharapkan, Polda Kalbar perlu memberikan pernyataan resmi terkait persoalan kasus hukum yang sempat mendera Bride, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Saya kira Polda Kalbar perlu memberikan penjelasan terkait kasus yang sempat menjerat Bride Suryanus Allorante, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Sehingga seperti apa perkembangan kasusnya bisa diketahui secara jelas oleh publik. Kalau ini dibiarkan oleh Polisi, masyarakat bisa semakin kecewa dengan apa-

rat penegak hukum. Polda Kalbar harus menjelaskan ini,” tukasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Zulkarnaen Siregar menegaskan bahwa dirinya siap membongkar kasus dugaan penyelewenangan dana BPBD Kalbar yang disinyalir fiktif serta beraroma korupsi. Bahkan mantan calon Walikota Pontianak tersebut mengaku telah memiliki dokumen terkait alokasi anggaran proyek BPBD sejak 2008 hingga 2012.

“Saya setumpuk ini punya dokumennya, dari tahun 2008 sampai tahun 2012.

Siapa-siapa orang yang bermain, saya tahu semuanya.

Dan pastinya kasus ini tidak saya laporkan di sini, karena aparat penegak hukum di sini mandul,” tegas Zulkarnaen Siregar.

Dalam kesempatan tersebut, wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kota Pontianak ini juga menyesalkan terkait lepasnya Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PU Provinsi Kalbar, Bride Suryanus Alorante (BSA) dalam dugaan kasus narkoba yang menjeratnya, di Jakarta, belum lama ini.

Padahal, sambung Zulkarnaen, Polda Metro Jaya melalui Kepala Bagian Humas Polda Metro Jaya, Kombes. Rikwanto, beberapa waktu lalu, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menangkap BSA dalam kasus narkoba di sebuah hotel,

di Jakarta.

“Saya akan menghadap Mabes Polri terkait lepasnya Bride seperti apa. Dimana oleh Humas Polda Metro Jaya, Kombes. Rikwanto mengatakan bahwa sudah terbukti. Dan kalau dilepas, anak SD, SMP dan anak SMA bisa berpikiran lepas, karena aparatur pemerintah bisa bebas,” lugasnya seraya mempertanyakan proses hukum Bride yang terkesan sumir.

Zulkarnaen berpendapat, apabila di dalam kasus Bride tersebut, ternyata aparat kepolisian yang melakukan salah tangkap, maka pihak kepolisian harus segera mengeluarkan SP3 dan Pemerintah Provinsi Kalbar harus menjelaskan ke masyarakat. Dan polisi harus menyampaikan ke masyarakat bahwa kasus tersebut salah tangkap.

“Kalau seperti inikan membingungkan masyarakat. Satu sisi ditangkap karena dugaan kasus narkoba, namun ternyata kasusnya sumir dan tiba-tiba Bride lepas dan bisa kembali ngantor seperti biasa. Banyak kasus di Kalbar makanya masyarakat dan LSM kecewa, karena aparatur penegak hukum tidak pernah naik-naik di Kalbar, makanya masyarakat lapor ke pusat,” timpalnya.

Sementara itu, hingga saat ini Kabid Cipta Karya, Dinas PU Provinsi Kalbar tersebut masih belum bisa dimintai konfirmasinya. (Soe)

Ciptakan Pengelolaan Aset yang Akuntabel barang atau aset milik pemerintah Provinsi Kalbar, sehingga barang atau aset yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik fisik maupun dokumendokumennya digunakan dan di-tata-usahakan serta diperlihara dan diamankan dengan tertiba, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Apabila, pengetahuan, kemampuan dan kemauan para pengelola aset pada Satker meningkat, maka seluruh aset atau barang milik daerah yang ada di Satker tentunya akan tercatat dan terkelola dengan baik, tertib, transparan, akuntabel dengan harapan agar Opini WTP yang kita raih dapat terus kita pertahankan,” kata M Zeet Hamdy Assovie, saat membuka Bimteks di Hotel Kapuas Palace.

Dikatakannya, selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011, Pemprov Kalbar memperoleh opini WDP dan tahun 2012, Laporan keuangan Pemprov mendapatkan opini WTP.

“Untuk mempertahankan opini tersebut, dalam bekerja mengelola aset, kita harus bekerjasama dengan baik dan saling dukung dalam rangka menciptaka pengelolaan aset yang handal dan akuntabel sehingga pada pemeriksaan tahun 2013 nanti, dan seterusnya kita memperoleh opini WTP,” jelasnya.

Sekda juga meminta, selaku pengelola Barang milik Daerah yang bertanggung jawab atas tertibnya atau tidak tertibnya pengelolaan barang milik daerah yang ada di seluruh SKPD agar rajin membaca ketentuanketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah sehingga lebih memahami tugas-tugas yang dilaksanakan.

“Tidak lama lagi, Tim pemeriksa BPK akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2013.

Awal Oktober lalu, Tim BPK telah meminta laporan perjalanan dinas tahun 2012 dan semesater 1 tahan 2013, agar laporan keuangan dan

aset pada Satker tidak menjadi temuan pada pemeriksaan nanti,” pintanya.

Dikatakannya, Permendagri Nomor 17/2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan Barang milik Daerah dalam melakukan pencatatan dan penataan barang milik daerah harus dipedomani, dan apabila dalam mengelola aset telah sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang sudah ada, maka aset-aset pada Instansi di SKPD akan terkelola dengan baik, tapi apabila dalam mengelola barang milik daerah tidak mengacu pada Permendagri ini, maka aset-aset pada instnasi di SKP tidak akan terkelola dengan baik sehingga menjadi objek temuan tim pemeriksa.

“Saya minta kepada Sekretaris, Kasubbag Keuangan dan Aset, Pengurusan Barang, serta penyimpanan Barang serta seluruh pengurus aset agar memahami Permendagri ini untuk menjadi pedoman dalam mengelola aset yang ada pada Satker,” pintanya. (Lay)

Daftar Pemilih Tak Sesuai “DPP PDI Perjuangan sedang mengkaji terhadap langkah politik apa yang diambil,” katanya di Gedung DPR, Rabu 6 November 2013.

Pemilih tanpa NIK sebanyak itu membuatnya bertanya bagaimana efektivitas program e-KTP yang menelan dana begitu besar. “Anggaran lebih untuk e-KTP, tapi kita sekarang masih diperdaya bahwa NIK untuk

kepentingan kekuasaan,” kata Hasto.

PDIP melihat adanya upaya politik untuk membuat skenario pemilu dimenangkan rezim saat ini melalui DPT. “Undang-Undang jelas katakan bahwa NIK syarat mutlak sehingga muncul abstraksi. DPT dilakukan sebagai alat kekuasaan pada 2009, dan sekarang ingin dilakukan lagi,” kata dia.

Situasi ini dinilai sangat membahayakan demokrasi dan menimbulkan risiko politik yang besar. PDIP mengimbau pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan KPU bekerja memperbaikinya untuk menjaga demokrasi.

“Kami minta kepada KPU untuk bekerjasama dengan Kemendagri,” kata dia. (vivanews)

CMYK

Moment & Activity www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Jumat, 8 November 2013

12

The Best Sharia Awards 2013

Kalbar Semakin Kukuh Sebagai Bank

SANGAT BAGUS

P

Kiri-kanan: Komut Drs H Murdjani Abdullah, Pimpinan Cabang Bank Kalbar Syariah Hj Darmawati dan Dirut Bank Kalbar Drs H Sudirman HMY, MM.

Suasana kegiatan seminar Perbankan Syariah.

Delegasi Kalbar di meja VIP No 5.

Hiburan Jazz the Queen.

Berbagi doorprize.

Para peraih Sharia Finance Awards 2013 kategori modal di bawah Rp 1T. Bank Kalbar Syariah meraih predikat pertama terbaik.

Wapimred Infobank dan Dirut PT BPD Bank Kalbar, Drs H Sudirman HMY, MM.

Delegasi Kalbar foto bersama Pemred Infobank sekaligus penanggungjawab kegiatan.

CMYK

andangan mata perbankan nasional kepada Provinsi Kalimantan Barat tidak bisa sebelah mata lagi. Ketika para pengelola terus bekerja keras serta ikhlas, maka prestasi demi prestasi pun senantiasa hadir serta mengalir. Ia laksana air cucuran atap, jatuhnya ke pelimbahan juga. Terbukti pada 1 Oktober 2013 Bank Kalbar ditempatkan Tempo Media Group bersama Centre of Risk Management Studies sebagai juara kedua Indonesia Banking Award 2013 menyusul lagi pada 17 Oktober 2013 sebagai juara kedua Annual Report Award yang didaulat Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Depar temen Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian BUMN, serta berbagai institusi lainnya.

Nah, pada hari baik bulan baik—sehari setelah peringatan tahun baru Islam 1 Muharram—bertepatan dengan hari Rabu, 6 Nopember 2013 pengakuan atas kinerja Bank Kalbar diraih pada ajang paling bergengsi untuk kategori Perbankan Syariah.

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kalbar juara pertama dengan predikat SANGAT BAGUS. UUS Bank Kalbar menabung nilai total aset, laba tahun berjalan, ROA, BO/PO, NCOM, FDR, kontribusi terhadap bank induk (share DPK, share pembiayaan, share laba-rugi) kemudian dinilai juga pertumbuhan aset, pertumbuhan DPK, pertumbuhan pembiayaan dan pertumbuhan laba tahun berjalan, maka total nilai yang diperolehnya adalah 94,20 sehingga meraih predikat SANGAT BAGUS. Angka 94,20 adalah angka tertinggi dari empat bank lainnya yang mendapatkan penghargaan sama pada kategori modal di bawah Rp 1 triliun. Keempat bank tersebut adalah Bank Sulselbar, BPD Kalsel, Riau Kepri dan Sumsel Babel.

Pandangan mata siapa yang tidak berkacakaca melihat dan mendengar nama Kalbar disebutkan paling pertama untuk naik ke atas pentas pada ajang Sharia Finance Awards 2013 di Grand Ball Room Shangrila Jakarta Pusat. Terlebih diiringi alunan musik yang ritmis dipandu announcer yang membacakan deret nilai yang dibukukan rekordnya.

Dirut PT BPD Bank Kalbar Drs H Sudirman HMY, MM yang selalu tampil “low profile” melangkah dengan ringan diiringi tepuk tangan sekitar 200 undangan yang memenuhi Grand Ball Room Shangrila. Di sisi Sudirman turut dinobatkan empat bank lainnya dari seluruh Indonesia yang mendapatkan predikat sangat bagus. Di meja undangan nomor 5 tempat posisi Sudirman beranjak tampak diliputi senyum bangga nan haru Komisaris Utama Drs H Murdjani Abdullah serta Pimpinan Cabang Unit Usaha Syariah Bank Kalbar Hj Darmawati.

Kepada media yang mewawancarainya seusai memperoleh The Best Sharia Awards 2013 sekaligus Seminar Nasional Syariah, Sudirman menegaskan bahwa Bank Kalbar Syariah turut menjadi pioner ekonomi dan bisnis di Bumi Khatulistiwa berbasis bagi hasil. Kendati berbasis syariat Islam yakni bagi hasil, namun pelayanan kepada nasabah tak ubahnya bank umum atau konvensional.

“Keistimewaan sistem bagi hasil adalah tidak terimbas naik turunnya bunga,” ungkapnya.

Naik turunnya bunga di perbankan umum atau konvensional kerap kali menyebabkan nasabah meminta bunga simpanan yang lebih tinggi dan cenderung berpindah-pindah. Berbeda dengan Perbankan Syariah dengan sistem bagi hasil terlebih bagi mereka yang yakin sehingga secara emosional-rasional memilih bertransaksi secara syariah.

Bank Kalbar Syariah yang berdiri sejak tujuh tahun lalu (2005) secara pengalaman sesungguhnya masih “kanak-kanak” namun sejauh ini sudah mengukir prestasi demi prestasi. Berdasar rekam jejaknya, pada tahun lalu (2012) UUS Bank Kalbar yang berpusat di Jl A Yani depan Sentra Bisnis Ayani Mega Mall ini juga menempatkan diri di posisi papan atas Sharia Finance Awards, serta peringkat kedua (2011) Karim Business Consulting. Pada ajang kompetitif Karim Business Consulting tersebut Bank Kalbar

Syariah keluar sebagai “First The Most Profitable, Most Efficient, Most Expansive”.

Mengenai kerja keras ser ta kerja ikhlas, Sudirman yang pernah menjalani hidup sebagai guru sekolah dasar tidak lupa mengucapkan terimakasih atas peran aktif pemegang saham mayoritas Gubernur Drs Cornelis, MH yang selalu memotivasi agar Bank Kalbar bertumbuh lebih baik dan lebih unggul lagi. Hal yang sama ditujukan kepada pemegang saham, yakni para bupati maupun walikota. Utama dan terutama juga para direksi, komisaris, seluruh staf maupun para nasabah yang mampu bekerjasama secara paripurna.

Dikatakan Sudirman yang juga CEO With Green Heart, Unit Usaha Syariah (UUS) bukan berarti harus muslim nasabahnya, karena sistem syariah (sistem bagi hasil) ini juga berkembang di Amerika, Eropa, Timur Tengah dll seperti telah diterapkan Citi Bank, HSBC, dan Bank Internasional lainnya. Hal senada ditegaskan Komisaris Utama PT BPD Bank Kalbar, Drs Murdjani Abdullah. Mantan Asisten Ekbang Pemprov Kalbar periode Gubernur HA Aswin ini merujuk BCA, Mandiri, BNI, BRI dll yang juga membuka gerai layanan Bank Syariah. “Tidak berarti harus muslim bertransaksi dengan sistem syariah,” selorohnya.

Dalam catatan BI market share Bank Syariah di Indonesia belum menembus angka 5 persen.

Hal ini masih jauh dari peran Bank Konvensional yang menguasai 95 persennya. Namun pertumbuhan sistem syariah di dunia rata-rata 15 persen serta di Indonesia nyaris 50 persen adalah sangat menggembirakan. Untuk itulah pada 17 Nopember di Lapangan Monas akan ada Grand Launching Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kegiatan itu menggaungkan gaya hidup (lifestyle) sistem syariah. Demikian agar gaya hidup syariah terus tumbuh dengan suburnya sehingga berdampak bagi ketahanan ekonomi NKRI. Di tempat yang sama Pemimpin Cabang UUS Bank Kalbar Hj Darmawati menambahkan bahwa Bank Kalbar Syariah mempunyai jaringan cabang (1 unit), cabang pembantu (4) dan 48 layanan syariah. Dalam memimpin UUS ia dibantu 60 orang staf. Kata Darmawati, total aset Bank Kalbar Syariah Rp 775 miliar, dengan pembiayaan Rp 524 miliar, serta DPK Rp 252 miliar. ”Semoga ke depan, keinginan Bank Kalbar Syariah untuk spin of (berdikari) dapat terlaksana sesuai rencana.” Spin of adalah posisi di mana UUS telah beranjak menjadi BUS atau Bank Umum Syariah. * Narasi: Nur Iskandar Foto-foto: Zulham Effendi-Nur Iskandar