Halamankepri 18des13

CMYK

KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Website: www.haluanmedia.com

Rabu, 18 Desember 2013 13 Safar 1435 H TERBIT 24 HALAMAN, NO 18/12 TAHUN KE 12

Website: www.haluankepri.com

HARGA ECERAN Rp2.500,-

DERMAWAN/HALUAN KEPRI

FOTO sekuel Herizon, mantan Kepala Sekolah (kepsek) SMPN 28 Batam, mulai tiba di Pengadilan Negeri (PN) Batam, mendengarkan vonis 7 tahun dan ekspresi kecewa usai sidang, Selasa (17/12).

Sidang Herizon Ramai Pengunjung

Kepsek Cabul Divonis 7 Tahun BATAM (HK) — Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam akhirnya menjatuhi vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 1 bulan kurungan kepada mantan Kepala Sekolah (kepsek) SMPN 28 Batam Herizon. Hakim menilai, Herizon terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap siswinya.

Amir Yunus Liputan Batam

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan melanggar dengan mencabuli korban (siswi, red). Dengan demikian majelis hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 1 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Jack Johanes Octavianus membacakan petikan putusan di Pengadilan Negeri Batam, Batam Centre, Selasa (17/12).

Selanjutnya, majelis hakim memerintahkan terdakwa ditahan dan hukumannya dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Dalam

kasus itu, Herizon dibebankan biaya perkara sebesar Rp100 ribu.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan bahwa tidak satupun saksi yang menyangkal perbuatan terdakwa, tapi juga tidak satupun saksi yang mengetahui apa yang selama ini dilakukan terdakwa.

"Kita mengesampingkan keterangan saksi adecart, karena memang tidak ada yang menyangkal," ucap Jack.

Namun demikian, Jack mengingatkan bahwa putusan tersebut bukan akhir dari segalanya bagi terdakwa. Herizon bisa mengajukan banding dan juga kasasi.

"Ada hak para pihak, yang

pasti ini bukan akhir segalanya," ujarnya.

Herizon Banding Mendengar amar putusan yang dibacakan atas kliennya, Abdul Kadir SH dan Mulyadi SH, selaku Kuasa Hukum Herizon menyatakan banding.

"Kami langsung banding, karena ini menyangkut nasib klien kami," ungkap Abdul Kadir, usai sidang.

Menurut Kadir, pihaknya sangat menghargai putusan hakim karena itu hak mereka. Namun demikian, ia menyayangkan hakim tidak mempertimbangkan keterangan 3 Kepsek Cabul Hal 7

The Potters Siap Kejutkan United Kemenangan dari Chelsea dan bermain imbang dengan tuan rumah Hull City akan menjadi modal yang penting untuk berhadapan dengan Manchester United.

Tak tertutup kemungkinan The Potters bisa mencuri kemenangan karena MU sedang inkonsisten, dan mereka tak bisa menurunkan dua pilarnya, Robin van Persie dan Michael Carrick.

Modal lain The Potters adalah keperStoke vs Man United cayaan diri berkat kemenangan atas Kamis (19/12) Pkl. 02:40 WIB Chelsea di Premier League awal Desember ini.

STOKE (HK) — Stoke City akan bermain dengan semaksimal mungkin untuk dapat mengalahkan Manchester United dalam lanjutan Piala Liga (Capital One Cup) di Britannia Stadium, Staffordshire, Kamis (19/12) dinihari WIB.

The Potters Hal 7

Hardi Menguat, JasarmenRichard Seru

Asmirandah

Pindah Agama?

DEPOK (HK) — Beredar kabar artis Asmirandah mengikuti agama suaminya, Jonas Rivanno menjadi Kristen. Andah, biasa Asmirandah disapa, yang kabarnya telah dibaptis, tentu mengejutk an keluarganya. Tapi, isu yang beredar kencang di media sosial itu langsung dibantah paman Andah, Armand Abu Ahmad. Dia menegaskan Asmirandah tidak pernah dibaptis.

BATAM (HK) — Haluan Kepri kembali merilis calon anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kepri dalam program "Jika Pemilu Legislatif Hari Ini", Rabu (18/12). Enam nama masih ditampilkan menyusul makin serunya pertarungan.

Pada bulan Oktober-November lalu, Hardi sempat tenggelam. Namun November-Desember ini, Hardi kembali menguat. Sementara itu, persaingan kian seru antara Richard dan Jasarmen Purba.

Sedangkan Raden Hari Hjahyono yang digadang-gadangkan PKS bisa melenggang ke Senayan dari jalur DPD, pamornya kian meredup.

Sementara itu magnet Zulbahri dan Muhammad Nabil masih kuat, sedangkan Dhani Ismeth masih konstan.

Dalam kajian Haluan Kepri, Zulbahri dan Muhamad Nabil dinilai lebih berpeluang besar merengkuh kursi DPD RI dibanding calon lainnya. Dua nama ini merupakan kandidat kuat wakil Kepri dari Hardi Menguat Hal 7

Pindah Agama? Hal 7

Pembahasan UMK Tak Pernah Habis

Hal

9

Edi Didampingi 24 Pengacara

Hal

17

Jujur

Monyet Bintan Diekspor Sejak 2007

ORANG yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampai bila-bilapun dia tidak akan menjadi orang yang berani. Dan orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

(Khalifah Ali bin Abi Thalib)

sudah diekspor sebanyak BINTAN (HK) — Peme224 ekor, bukan ribuan. Eksrintah Kabupaten Bintan, pornya secara bertahap, seProvinsi Kepulauan Riau tiap tahun hanya dua atau akhirnya mau buka suara, tiga kali," terang Mardiah. terkait kabar monyet ekor Ia menjelaskan, monyet panjang asal Lagoi. Kepala ekor panjang itu diekspor Badan Penanaman Modal PT Mac Fauna ke Singadan Promosi Daerah (BPpura. Primata yang bukan MPD) Bintan Mardiah termasuk hewan dilindungi membenarkan primata Mardiah tersebut, di negeri Singa tersebut memang sudah ada yang diekspor, tapi jumlahnya untuk keperluan penelitian medis.

"Tujuan ekspornya Singapura, tidak mencapai ribuan.

"Setiap kali ekspor jumlahnya gunanya untuk penelitian medis," bervariasi, ada yang hanya satuan, kata Mardiah.

Ia menambahkan, PT Mac Fautetapi ada juga mencapai puluhan," kata Mardiah, di Kantor BPMPD na sudah mengantongi perizinan Bintan, di Bintan Buyu, Selasa (17/12). dari BKPM. Perusahaan ini berdiri Mardiah mengatakan, primata sejak tahun 2003, dan mengandalam bahasa latinnya macaca tongi izin usaha tetap tahun 2007. fascicularis, itu mulai diekspor "PT Mac Fauna sudah mengansejak tahun 2007. Adapun peru- tongi izin Dirjen Perlindungan sahaan yang melakukan ekspor Hutan dan Konservasi Alam Noadalah PT Mac Fauna, perusahaan mor SK 193/IV SET-3/2007, tenasal Singapura. tang perubahan ke satu atas kepu"Jadi diekspor sejak tahun 2007, tusan Dirjen Perlindungan Hutan bukan 2006. Sampai sekarang yang Monyet Bintan Hal 7

HALUAN KEPRI SATU-SATUNYA KORAN BACAAN MASYARAKAT KEPRI CMYK

Editor: Andi, Layouter: Ricoh Polda, Grafis: Dimas

Ekonomi

Rabu, 18 Desember 2013

2

Apindo: CEPA Untungkan Indonesia BATAM (HK) - Dewan Pengurus Nasional (DPN) Apindo bekerjasama dengan delegasi Uni Eropa mensosialisasilkan kemitraan Comprehensive Economic Partnership Agreement (sosialisasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif/ CEPA) kepada pengusaha di Hotel Planet Holiday Batam, Selasa (17/12). Kerjasama ini diyakini akan menguntungkan Indonesia.

Nana Marlina &Tengku Bayu Liputan Batam Acara turut dihadiri Gubernur Kepri HM Sani, Ketua Umum DPN Apindo Sofjan Wanandi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan Asean Olof Skoog, Dirjen kerjasama perdagangan internasional Kementrian Perdagangan RI Iman Pambagyo, Deputi Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Achmad Kurniadi, Ketua Apindo Kepri Ir Cahya, Ketua Dewan Kehormatan Apindo Kepri Abidin Hasibuan, Ketua Apindo Batam O.K Simatupang, Plt Ketua Kadin Kepri Nada Fasa Soraya dan serta puluhan pengusaha Batam.

Sofjan Winandi menuturkan, CEPA merupakan inisiatif baru dalam penyegaran kembali hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam hal ini, kegiatan sosialisasi CEPA ingin mengindetifikasi tantangan, peluang serta rekomendasi konkret berbagai sektor usaha di Indonesia.

"Nantinya rekomendasi ini akan disampaikan ke pe-

merintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam negoisasi CEPA dengan Uni Eropa. Dengan memperhatikan masukan dari pelaku usaha, CEPA yang akan disepakati kelak diharapkan dapat menguntungkan dunia usaha Indonesia. Dengan demikian kita berharap dampak negatif ASEAN-China Free Trade Agreement tidak terulang kembali," kata Sofjan.

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan Asean Olof Skoog, menuturkan, Indonesia dan Uni Eropa akan sama-sama mendapatkan manfaat dari CEPA. Sebelum menjajaki kerjasama dengan Indonesia, Uni Eropa telah lebih dulu melakukan negosiasi perdagangan di beberapa negara Asean, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, juga telah menandatangani kesepakatan dengan Singapura. Negosiasi tersebut menurut Olof, berjalan dengan baik. "Ketika kesepakatan dicapai dengan negara-negara ASEAN, Indonesia berisiko kehi-

langan daya tarik dan tertinggal dalam sejumlah hal perdagangan dan investasi Uni Eropa di Asia. Kita perlu menghindari skenario tersebut," ujar Olof Indonesia, lanjutnya, memiliki banyak potensi untuk bekerjasama dengan Uni Eropa, di mana tahun 2012 lalu, ekspor Indonesia ke negaranegara tersebut surplus, dibandingkan impor.

"Uni Eropa pasar terbesar kedua Indonesia. Pada tahun 2012 Indonesia menikmati surplus perdagangan hingga EUR 5,7 miliar. Di samping itu, Uni Eropa juga sumber investasi terbesar kedua di Indonesia," paparnya.

"CEPA akan me-nguntungkan kedua belah pihak, saling melengkapi. Dalam hal ini, CEPA membutuhkan produk Indonesia, di samping juga akan meningkat investasi di Indonesia dengan adanya kerangka regulasi yang transparan dan terprediksi, " papar Olof.

Sementara, Dirjen kerjasama perdagangan internasional Kementrian Perdagangan Iman Pambagyo, menuturkan, Uni Eropa merupakan mitra penting untuk Indonesia. Dalam hal ini, kinerja perdagangan dan investasi kedua mitra belum merefleksikan potensi yang ada, mulai dari sisi pengadaan barang, permasalahan utama terletak pada aturan standar yang belum mampu dipenuhi Indonesia dan tidak dapat diturunkan oleh Uni Eropa.

Dikatakannya, dalam perundingan CEPA akan ber-

kembang menjadi kompleks dengan dimasukannya isuisu di antaranya, tarif, sektor jasa dan investasi, belanja pemerintah, kebijakan persaingan, juga termasuk isu sensitif hak kekayaan intelektual, lingkungan dan tenaga kerja.

"Pengembangan kapasitas perlu dilakukan untuk menyiapkan dunia usaha nasional menghadapi persaingan di pasar domestik dan memanfaatkan pembukaan akses pada secara maksimal, "paparnya.

Walaupun tengah dilanda masalah ekonomi, lanjut kata Iman, Uni Eropa masih merupakan pasar terbesar di duni dan menyumbang 20 persen dari PDB global. Adapun nilai perdagangan bilateral Indonesia-Uni Eropa tahun 2012 lalu mencatat UER 25 miliar dengan surplus sebesar UER 5,7 miliar di pihak Indonesia. Tatapi masih jauh di bawah nilai perdagangan Uni Eropa dengan negara tetangga seperti Singapura UER 52 miliar, Malaysia UER 35 miliar dan Thailand UER 32 miliar.

"Uni Eropa adalah sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan ada 1000 perusahaan Uni Eropa telah menginvestasikan sekitar UER 130 miliar dan mempekerjakan 1,1 juta orang.

Tapi faktanya Indonesia baru menerima 1,6 persen dari total investasi Uni Eropa ke Asia dan hanya 6 persen dari total investasi Uni Eropa," pungkasnya. ***

50 UKM Ikuti Demo Baking TANJUNGPINANG (HK) kan hasil sharing yang kita kan, tidak bisa dipungkiri, UKM merupakan kompo— Sebanyak 50 peserta ter- lakukan kali ini," ujarnya.

Owner CV Citra Sari Tan- nen kuat untuk meningkatdiri dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bi- jungpinang, Ir Kartika Kusu- kan dan memberdayakan dang kue dan roti mengikuti mastuti menyampaikan, tu- perekonomian keluarga.

"Untuk itulah saya mendemo baking (demo mema- juan demo yang dilakukan sak) di Jalan Delima, No 78, oleh PT SMII selain untuk coba menggandeng pihakTanjungpinang, Kamis (12/ memperkenalkan produk- pihak swasta. Agar bisa te12) lalu. Acara yang dise- produk unggulan mereka, de- rus melakukan pelatihan lenggarakan PT SinaMea- mo juga bermaksud untuk seperti ini. Mengingat UKM dow Internasional Indonesia memberikan pelatihan pe- merupakan salah satu pebekerjasama dengan CV laku UKM dalam mengolah nunjang untuk meningkatCitra Sari Tanjungpinang, makanan. kan perekonomian daerah.

"Tentunya, hal ini ber- Khususnya dalam peningserta didukung Kraft & Theys Chocolate ini berlang- hubungan langsung dengan katan perekonomian kerakpeningkatan ekonomi ke- yatan," tuturnya. sung meriah.

Demo memasak sekali- luarga. Citra Sari sendiri Dalam demo kali ini, segus memberikan pelatihan sebagai koordinator terse- lain memperagakan bebesingkat tentang tata cara lenggaranya acara ini ingin rapa jenis roti dan cake, PT membuat cake, menghias memberikan pembelajaran SMII juga mempromosikan cake sehingga bernilai eko- kepada UKM, pelaku usaha beberapa brand unggulan nomis tinggi ini, diberikan di bidang cake dan roti, un- mereka yang cukup dikenal langsung oleh narasumber tuk meningkatkan penge- di luar negeri seperti di Siternama yakni Chef Setio tahuan di bidang tersebut ngapura dan Filiphina, di Rahardjo atau biasa dikenal dari para pakar yg profesio- antaranya Gold Bullion, Yong Yong dan Chef Chandra nal," ujarnya.

Mother's Choice, Cita, dan Kartika juga menjelas- Maestro. (yan) Humanita yang juga pengajar di Trisakti Jakarta.

Sales Manager PT SinaMeadow Internasional Indonesia (SMII) Jumhasrifel, dalam sambutannya mengatakan, kehadiran PT SMII bekerjasama dengan CV Citra Sari bersama pelaku UKM di Tanjungpinang untuk memberikan pengetahuan tentang tata cara pengolahan makanan, terutama roti/cake, agar lebih menarik dan memiliki daya jual.

"Kehadiran kami di sini sifatnya bukan untuk mengajar atau mendikte. Tapi sekedar untuk memberikan ilmu atau sharring mengenai pembuatan roti dan cake.

RUDI YANDRI/HALUAN KEPRI Tentunya dengan harapan ke DEMO MEMASAK — Owner CV Citra Sari Tanjungpinang Ir Kartika depannya para pelaku UKM Kusumastuti memberi pengarahan kepada peserta sebelum Chef Setio Rahardjo yang hadir bisa me-manfaat- dan Chef Chandra mendemokan cara memasak kue lezat dan berkualitas.

Editor: Nana Marlina, Layouter: Zikri

CMYK CMYK

Rabu, 18 Desember 2013

3

Funworld Batam Segera Diresmikan BATAM (HK) — Pelopor usaha jasa Family Recreation Center (arena rekreasi dan hiburan keluarga), Funworld di Nagoya City Walk akan diresmikan pada Jumat (20/12).

Dengan begitu, masyarakat di Batam tidak perlu lagi ke luar kota, bahkan ke luar negeri untuk mengajak buah

Tengku Bayu Liputan Batam

hatinya menikmati aneka permainan berkelas dunia.

Sebagaimana disampaikan Frangky Kusila, Marcom and Event Manager Nagoya City Walk Batam saat berkunjung ke kantor Haluan Kepri, Jl Yos Sudarso, Batuampar Batam, Selasa (17/12).

Dikatakan Frangky Funworld telah berkiprah sejak 1983, telah teruji dalam meng-

hadirkan arena permainan yang disukai oleh keluarga.

Funworld Batam yang akan diresmikan memiliki 9 permainan, di antaranya Magic Bike dengan biaya tiket Rp10 ribu, Family Swinger Rp15 ribu, Merry Go Round Rp10 ribu, Bumper Car Rp10 ribu, Happy Swing Rp10 ribu, Jumping Star Rp10 ribu, Canoe River Rp10 ribu, Safari Adventure Rp10

"Satunya Kata dan Perbuatan", Dr, H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H.

Jalan Alam Pikiran Soekarno yang jiwanya utuh akan selalu memiliki kesadaran bahwa kebenaran itu bersifat universal, tidak mungkin berada dan tegak berdiri pada satu titik pandang. Dan ia yang berjiwa utuh itu akan selalu mengumandangkan persatuan, bahkan dengan jelas pada akhir amanat itu, Soekarno mengikatkan diri sebagai warga negara dunia.

Maka, tidak heran jika kemudian founding fathers kita ini memasukan persatuan Indonesia menjadi salah satu Sila Pancasila yang menjadi ideologi bangsa, sedangkan perbedaan yang ada disatukan dalam suatu motto; bhineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.

Bagian 54 PADA amanat ini, Soekarno menegaskan satu pijakan berupa kedalaman alam pikirannya yang tidak terkotak-kotak pada satu pemikiran semata, tidak terpecah-pecah pada serpihan pemahaman. Apalagi berdiri pada satu sudut pemahaman dan pandangan yang sempit. Soekarno, layaknya sedang melakukan "tawaf" ilmu yang ia kelilingi dari beragam sudut pandang, ia gali dari pemikiran timur maupun barat, sia serap seluruh alam pikiran ilmu yang telah Tuhan tebarkan, ia jemput takdir Robbal'alamin, kesemestaan. Ia sedang menempuh apa yang disebut sebagai jalan Rahmatan Lil 'Alamin.

Soekarno dalam kedalaman alam pikirannya adalah manusia yang bebas berjiwa merdeka. Ia menyadari bahwa jiwanya utuh, tak terbagi-bagi, dan ia

Soekarno Tentang Ronggowarsito Dalam pidato peresmian patung Ronggowarsito di depan museum Radyapustaka, di Solo, November 1953; "Tatk ala aku di Yogyakar ta sering kali kalau aku masuk desa keluar desa berbicara banyak dengan bapak tani dan mbok tani yang semuanya itu menderita, aku melihat mereka kurang makan, kelaparan, tubuh yang kurus kering, anak-anak yang tinggal "lunglit", tetapi aku melihat mata yang berseri-seri, sinar mata yang penuh harapan, sinar mata yang penuh keyakinan, bahwa suatu saat akan datanglah ganjaran dari Allah SW T, kepada bangsa Indonesia. Keyakinan dan kepercayaan mereka itu tak lain berpedoman kepada peninggalan Ronggowarsito."

Atas ucapan itu mereka berkeyakinan bahwa akan tiba saat yang gilang gemilang, karena keyakinan inilah mereka tahan menderita.

Tetapi meski demikian, kuperingatkan kepadamu, bahwa perjuangan

kita, hasil perjuangan kita tidak boleh digantungkan, atau karena didatangkan hanya sebab ucapan Ronggowarsito bahwa pada 1877 akan datang zaman yang gilang gemilang, tetapi Republik Indonesia hasil perjuangan kita adalah hasil penderitaan, pengorbanan dari seluruh bangsa Indonesia. Meskipun seribu kali Ronggowarsito mengatakan bahwa pada tahun: "ana wiku mumji ngesthi wawiji" akan datang zaman yang gilang gemilang, tetapi jikalau bangsa Indonesia tidak berjuang sekuat tenaga, tidak mau berkorban, apa yang kita miliki sekarang ini tidak akan terwujud dan apa yang dikatakan Ronggowarsito bahwa akan datang zaman gilang gemilang, itupun tidak akan terwujud.

Selanjutnya dalam menyikapi ramalan Ronggowarsito terkait zaman edan, dalam pidatonya tersebut, Soekarno mengatakan,"Apalah arti ucapan ini?

Beliau telah meletakan dasar-dasar hukum moral.."begja-begjane kang lali, luwih begja kang eling lan waspada..."

Kalau tidak eling dan waspada kita akan ikut ser ta zaman edan tadi...Tapi k ita percaya dan yakin bahwa suatu saat akan datang zama gilang gemilang walau bagaimanapun edannya, penderitaan rakyat yang tidak terhingga karena pengacauan, penggedoran."

Soekarno terlihat sangat rasional dan tentu saja mengedepankan ikhtiar dalam melihat persoalan yang ada, khususnya terkait ramalan yang ada dan beredar di kalangan masyarakat. Ia contoh manusia yang tidak hanya percaya pada kata semata, tetapi kata-kata itu harus dijemput dengan perbuatan dan perwujudan.

Sehingga Soekarno mengingatkan perlunya ikhtiar dan kerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan suatu cita-cita, seribu kali ucapan...tak akan akan menghasilkan apa-apa jika tidak dibarengi dengan perbuatan. Tanpa satunya kata dan perbuatan, cita-cita sekecil apapun tidak akan pernah terwujud. ***

IST

WAHANA BERMAIN — Sembilan wahana permainan di Funworld Nagoya City Walk Batam akan diresmikan, Jumat (20/ 12). Kehadiran wahana ini semakin melengkapi kebutuhan masyarakat akan hiburan keluarga. ribu dan jungle Coaster Rp15 ribu. Harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan masyarakat Batam.

"Sebenarnya masih ada satu lagi permainan yang akan siapkan yakni Coco Train, tetapi masih dalam tahap penyelesaian proyek," paparnya.

Arena permainan ini menerapkan sistem voucher, dalam satu voucher memiliki nilai Rp35 ribu, bisa untuk 3 permainan.

Voucher bisa diisi ulang.

"Voucher itu bisa diisi ulang seperti voucher permainan di setiap games, setiap pengunjung yang mau main, terlebih dahulu digesek. Harga tiket sama setiap harinya, tidak ada perbedaan weekday ataupun weekend," ucapnya.

Franky juga menyebutkan, masyarakat tidak perlu khawatir tentang standar permainan, karena semuanya telah mengantongi sertifikasi standar internasional di bawah asosiasi IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) "Di arena ini, orang tua juga bisa ikut serta bermain dengan catatan, berat badan tidak melebihi 70 kilogram, " pungkasnya.

Anda penasaran? Ajak serta putera-puteri Anda untuk menikmati asyiknya bermain di Funworld. ***

CMYK

Editor: Nana Marlina, Layouter:Mulia Aditya

Iklan

Rabu, 18 Desember 2013

4

Editor:R Ghafur , Layouter: Syahrial

Opini & Layanan Umum Misi Rp208 Miliar DPRD Karimun SETELAH melakukan pertimbangan secara matang dan mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Raerah (DPRD) Karimun, Selasa (17/12), sebanyak tujuh anggota DPRD Karimun, yang tergabung dalam tim lintas komisi, bertolak ke Jakarta, dalam rangka mempertanyakan legalitas perpanjangan kontrak karya PT Karimun Granit (KG) oleh kementerian ESDM. Tim lintas komisi DPRD Karimun yang dipimpin ketua Komisi A DPRD Karimun Jamaluddin SH, akan mempertanyakan legalitas perpanjangan kontrak karya tersebut kepada Kementerian ESDM. Tidak itu saja, mereka juga akan melakukan konsultasi dengan Komisi VII DPR RI, yang membidangi masalah pertambangan.

Berdasarkan evaluasi yang

dilakukan DPRD Karimun, perpanjangan kontrak karya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tersebut cacat hukum.

Yakni bertentangan dengan Pasal 169 UU No 04 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).Seharusnya, yang berhak mengeluarkan izin perpanjangan kontrak karya untuk perusahaan non logam atau galian C, adalah pemerintah daerah melalui izin usaha pertambangan.

Sehingga, atas perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut, Kabupaten Karimun kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak galian C yang seharusnya di setor ke Dinas Pendapatan Daerah Karimun, selama lima tahun masa

perpanjangan (2013-2018), yakni sebesar Rp208 miliar.

Berdasarkan realita tersebut, maka tidak ada alasan, DPRD Karimun sebagai representasi dari perwakilan masyarakat Karimun, menyatakan akan memperjuangkan besaran dana yang hilang tersebut secara maksimal, sehingga pada akhirnya, Kabupaten Karimun dapat kembali memperoleh hak-haknya.

Tentunya, langkah yang dilakukan kalangan DPRD Karimun yang memperjuangkan dana sebesar Rp208 miliar, atas pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, harus mendapat dukungan dari segenap komponen dan warga Karimun.

Bukan rahasia lagi, jika selama ini, masih sering terjadi praktik-praktik pengangkangan aturan hukum yang berlaku di

negara ini oleh pemerintah pusat terhadap daerah. Perpanjangan izin kontrak karya terhadap PT KG di Karimun, hanyalah salah satu bentuk kesewenang-wenangan pemerintah pusat kepada daerah. Masih banyak lagi, berbagai kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap daerah.

Kita masih bersyukur, masih ada komponen pemeritahan di Karimun yakni dari kalangan legislatif yang berani berontak terhadap kebijakan salah kaprah yang diambil oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh kemen ESDM yang nyatanyata telah merugikan daerah.

Di banyak daerah, kalangan pemerintahan daerah, tidak berani bersikap atas kesewenangan yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat. Para pejabat daerah seperti tidak berdaya

menghadapi kezaliman demi kezaliman yang di alami oleh daerah. Ketidak berdayaan mereka bisa saja karena pejabat di daerah sudah menjadi bagian dari permainan tersebut, atau mereka sudah tersandera dengan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi.

Apapun bentuknya, sekali lagi kita memberikan apresiasi kepada jajaran legislatif di Karimun, atas keberanian mereka memperjuangkan hak-hak daerah yang mereka wakili, karena sudah menjadi rahasia umum, bahwa banyak kepentingan politik dan kepentingan penguasa yang bermain di sektor pertambangan yang ada di daerah, termasuk yang ada di PT KG. Angka Rp208 miliar, bukanlah jumlah yang sedikit. dapat kita bayangkan, berapa banyak

Orang Miskin Dilarang Jadi Calon Wakil Rakyat Dilihat dari biaya yang dikeluarkan itu bisa disimpulkan bahwa menjadi anggota DPR tak murah. Dan dari melihat biaya yang harus disediakan bisa disimpulkan orang miskin jangan menjadi wakil rakyat. Ini bukan diskriminatif namun mana bisa orang miskin menyediakan dana hingga Rp1 miliar?

Yang bisa menjadi wakil rakyat ya kalau tidak pengusaha besar, ya mereka yang minimal bisa menyediakan uang Rp1 miliar.

Dari buku itu juga diungkap bahwa calon wakil rakyat bisa berbiaya murah bila ia sudah popular namun untuk membangun popularitas itu tidak gampang, diperlukan waktu puluhan tahun.

Bila popularitasnya ingin cepat naik maka calon wakil rakyat harus melakukan pencitraan namun untuk membangun citra tentunya juga tidak gratis tetap membutuhkan biaya. Jadi semua gerak-gerik untuk menjadi wakil rakyat tetap membutuhkan duit.

Ketika biaya tinggi diperlukan maka semua calon wakil rakyat akan menggunakan cara untuk bisa membiayai misinya. Mulai dari menjual tanah, utang di bank, bahkan ada yang perilakunya aneh-aneh. Menjelang Pemilu 2009 disebut ada calon wakil rakyat yang rela menjual istrinya untuk kepentingan kampanyenya. Itu salah satu contoh pada tahun itu. Menjelang Pemilu 2014, ada pula

SEORANG politisi sebuah partai politik meluncurkan sebuah buku karyanya. Dalam buku itu diungkapkan bahwa untuk menjadi wakil rakyat di DPR diperlukan biaya dari Rp300 juta hingga Rp1 miliar, Rp6 miliar, bahkan hingga Rp22 miliar.

Penggiat Komunitas Penulis Lapak Isu seorang calon wakil rakyat merampok bank dan uang itu direncanakan untuk membiayai kampanyenya. Tergila-gilanya orang menjadi wakil rakyat sampai-sampai banyak orang kehilangan akal sehat dan berpikiran pendek. Penulis pikir dalam beberapa hari ini akan terjadi hal-hal yang aneh terkait perilaku calon wakil rakyat.

Besarnya biaya tersebut bagi calon wakil rakyat akan bisa terlunasi atau balik modal bila dirinya terpilih, meskipun secara itung-itungan tak semua modalnya bisa balik penuh apalagi untung.

Tentunya gaji yang diperoleh itu akan diputar lagi untuk kampanye wakil rakyat periode yang akan datang.

Seiring perjalanan hari, biaya hidup dan kebutuhan untuk pemilu yang akan datang melonjak. Bila hanya mengandalkan gaji yang diterima, amunisi untuk pemilu yang akan datang pastinya kurang. Untuk mensiasati yang demikian maka banyak anggota DPR melakukan tindakan melanggar hukum yakni korupsi. Korupsi yang dilakukan seperti menjadi ma-

kelar anggaran, makelar kasus, menyalahgunakan anggaran, dan minta THR kepada mitra kerja komisi.

Semua wakil rakyat akan berlomba-lomba menggunakan cara agar uang yang dikeluarkan saat kampanye bisa balik modal dan bisa mengumpulkan dana ekstra untuk kepentingan pemilu yang akan datang. Masalahnya bila mereka kejeblos atau kasusnya terungkap, mereka tak hanya ditangkap oleh KPK namun harkat dan martabatnya jatuh dan keinginan menjadi orang yang terhormat akan musnah. Dan hal yang demikian banyak yang dialami oleh anggota DPR. Satu persatu mereka mulai dicokok oleh KPK. Orang yang terpilih menjadi wakil rakyat mungkin masih mending daripada yang tidak. Orang yang tidak terpilih pastinya akan lebih jauh menderita sebab uang yang hilang tak mungkin bisa kembali lagi, darimana bisa membalikan modal bila tidak ada sumber yang bisa memberinya uang. Dengan demikian mereka bisa jatuh miskin, tanah dan atau rumah

K olom Publik

Lukisan Ibu Manusia terlahir di dunia adalah sebuah rahasia apabila tiada asal. Kita yakini bahwa setiap bayi terlahir di dunia dari seorang ibu. Sapaan “ibu” menjadi beragam di lingkungan atau budaya berbeda.

Apapaun sapaannya, tidak mengelakkan bahwa seorang ibu adalah ibu. Makhluk Allah SWT yang telah menerima kodratnya untuk mengandung kita selama lebih dari sembilan bulan kemudian melahirkan kita. Allahu Akbar, jihad seorang ibu ketika melahirkan.

Mengapa surga ada di telapak kaki, bukan ditelapak tangan? Bukankah penelitian mutakhir membuktikan bahwa belaian dan sentuhan tangan ibu merupakan hal terpenting bagi bayi pada awal kelahirannya?

“Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, man syikna adkholda wa man syikna akhrojna” “Surga itu di bawah telapak kaki ibu, siapa yang ia kehendaki maka

akan dimasukkan dan siapa yang ia ingini maka akan dikeluarkan”. (Silsilah alAhadits adh-Dha’ifah, no.

593) Dalam kajian seperti ceramah, diskusi, dan seminar atau wacana tertulis dalam buku-buku atau arikel, pengertiannya hampir selalu sama bahwa hadits ini merupakan sanjungan dan penghargaan bagi para ibu. Seorang anak harus sopan, melindungi, dan menyayangi ibu. Seorang ibu dapat menuntut hak pada anak karena tidak akan masuk surga jika tidak berbakti pada ibu. Seperti itukah pengertian yang dimaksud Nabi? Adakah makna lain atau makna yang lebih dalam dibalik pernyataan “Surga Ada Di Telapak Kaki Ibu”, bukan di tangan atau di pangkuan ibu.

Kita perlu menyingkap makna tersebut agar kita bisa mendapat hikmah. "Telapak kaki adalah bagian dari organ tubuh

(kaki) agar seseorang dapat melangkah dan melakukan perjalanan. Setiap kita melangkah akan ada jejak di atas permukaan jalan yang dilalui.

Bahkan apabila kita melewati hutan, para pencari jejak dapat mengetahui jalan yang kita lewati karena ada bekasnya.

Demikian juga, ketika seorang ibu mengasuh anaknya sejak dalam kandungan sampai anak akil balig, itu merupakan sebuah perjalanan.

Setiap detik, menit, hari, minggu, bulan hingga bilangan tahun, setiap ayunan langkah ibu diisi dengan ucapan, sentuhan, atau kegiatan yang menimbulkan bekas di otak anaknya. Cara ibu berucap, mimik wajah ibu dikala berbicara dengan anak, sikap ibu dalam menghadapi persoalan hidup, kegiatan yang dilakukan bersama anak, atau

yang digadaikan kemungkinan akan disita oleh bank sebab mereka tidak bisa menebus kembali. Dalam kondisi yang demikian maka akan banyak calon wakil rakyat yang mengalami gangguan jiwa.

Mengapa biaya politik demikian besarnya? Pastinya biaya itu digunakan untuk melakukan sosialisasi diri baik lewat pertemuan massa; memasang baliho, spanduk, sticker, kaos, bendera, memasang iklan di televisi, koran, dan radio; mengaji tim sukses; konsumsi, dan lain sebagainya.

Bila biaya itu dikeluarkan hanya untuk kepentingan di atas maka biaya itu tidak terlalu tinggi. Membuat biaya membumbung tinggi sebab banyak calon wakil rakyat menganggarkan pembiayaan untuk money politic.

Dan di lapangan banyak bahkan bisa dibilang semua calon wakil rakyat melakukan yang demikian. Money politic itu dikeluarkan tidak hanya saat menjelang fajar, bahkan saat malam sebelum pemilihan sudah ada yang menyebar, namun juga untuk

dalih membantu pembiayaan pembangunan masjid, jalan, irigasi. Tak hanya itu, calon wakil rakyat juga sudah mempersiapkan money politic untuk menyuap oknumoknum penyelenggara pemilu dan aparat hukum untuk menjaga atau melipatgandakan suara yang diperolehnya. Hal demikian bukan omong kosong sebab biasanya selepas pemilu ada gugatan soal suara di MK. Proses tidak sehatnya proses pemilu di Indonesia bukan hanya disebabkan satu orang yakni calon wakil rakyat yang menyuap pemilih dan oknum pelaksana pemilu namun juga diakibatkan mental rakyat dan oknum pelaksana pemilu yang mau disuap. Rakyat sekarang memilih orang bukan berdasarkan program atau idealismenya namun sejauh mana orang itu mampu memberi ‘kesejahteraan’ kepada mereka. Sikap matre kepada calon wakil rakyat terutama calon wakil rakyat DPR ini sekarang sudah demikian vul-garnya, mereka bahkan meminta-minta dengan mengajukan proposal alasan kemiskinan, biaya sekolah, dan mendirikan tempat usaha.

Jadi proses mahalnya biaya politik bukan disebabkan oleh satu pihak namun oleh banyak pihak, ya dari calon, pemilihan, dan oknum penyelenggara pemilu dan aparat hukumnya. Jadi demokrasi yang tidak sehat ini dibangun secara gotong royong. ***

Oleh: Purna Trihartanto, Marcomm DSNI Amanah

kegiatan yang diberikan kepada anak, tempat yang dikunjungi anak, sekolah yang dipilihkan ibu untuk anak, semuanya akan terekam dalam otak anak.

Semua pengalaman hidup tersebut kemudian akan membentuk karakter anak yang akan menentukan arah perjalanan anak di masa yang akan datang.

Sehingga, ada jejak langkah ibu di otak anak yang akan menentukan siapa dia setelah dewasa nanti. Apakah dia mampu berjalan di jalan Allah selama hidup di dunia sehingga dia sampai ke surga? Surga ada di bawah telapak kaki ibu artinya surga ada dalam perjalanan ibu mengurus anak.

Jejak-jejak ibu pada otak anak sejak masa kehamilan, ketika dalam buaian dan pangkuan, sampai akil baligh yaitu ketika anak mulai dikenali dosa dan pahala, anak mulai diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Perjalanan ibu

membesarkan anak merupakan proses perjalanan pembangunan pikiran anak. Apakah langkah ibu membuat anak bisa menemukan kebenaran dari ayatayat Quran?

Dengan pemahaman seperti ini, makna hadits ini bukan sekadar tuntutan dan hak ibu pada anaknya, namun lebih pada kewajiban ibu, agar langkah-langkah sejak kehamilan hingga sang anak akil baligh mampu mengantarkan anaknya ke surga.Ada banyak pilihan dalam hidup ibu untuk membina karier, tapi membangun anak yang kuat sehingga mampu hidup dengan selamat dan sampai ke surga, juga merupakan sebuah karier.

Pilihan ini ada pada ibu.

Kita adalah hasil torehan ibu sebuah lukisan pada kertas putih. Tentunya, ayah pun berperan dan berpengaruh akan warna yang timbul dari torehan ibu penuh cinta. Selamat menyambut Hari Ibu. ***

Rabu, 18 Desember 2013

infrastruktur yang bisa dibangun dan dan berapa banyak masyarakat miskin di Karimun yang dapat terentaskan dengan dana sejumlah tersebut.

Kita berharap, perjuangan yang dilakukan oleh kalangan DPRD Karimun, semata-mata dilandasi oleh tanggungjawab moral mereka sebagai representasi perwakilan masyarakat Karimun. Disamping itu, perjuangan yang mereka lakukan, adalah wujud dari tanggung-

5

jawab mereka untuk selalu memberikan pegabdian yang tulus kepada daerah dan masyarakat.

Kita tidak ingin, perjuangan yang dilakukan elemen DPRD Karimun, justru dilandasi oleh kepentingan personal dan kelompok semata. Jika hal ini yang terjadi, tentunya apa yang mereka lakukan, secara nyata telah menghianati harapan dan dukungan tulus segenap warga Karimun. Hanya waktu yang akan dapat membuktikan. ***

C akap B ijak "INOVASILAH yang membedakan seorang pemimpin dan pengikutnya"

Steve Jobs

"PRIA membenci individu yang mereka sebut tamak hanya karena tidak ada yang dapat diperoleh dari dia"

Voltaire

M enyanyah Soft Skill Guru

Arment Wartawan Haluan Kepri OMONG kosong penerapan pendidikan karakter bisa berhasil tanpa dibarengi soft skill guru yang baik. Karena bagaimanapun juga, sikap guru itu merupakan cerminan bagi sikap anak didiknya itu sendiri.

Bukankan belajar itu adalah proses induksi stimulus-respon, hukum aksi-reaksi? Seberapa besar aksi guru, sebesar itu pula respon siswa.

Guru baik siswa juga baik, guru bersemangat siswa bersemangat, guru kasar, siswa pun akan jadi kasar pula.

Sosok guru adalah acuan mental dan moral bagi siswa.

Apalagi di tingkat usia sekolah dasar, guru dengan mudah menjadi manusia idola bagi anak didiknya. Apapun yang dikatakan guru cenderung menjadi fatwa yang dipedomani anak didik. Bila guru berperilaku baik, biasanya juga akan diikuti sikap dan perilaku siswa yang baik.

Jadi bagaimanapun guru membangun perilaku baik pada anak didiknya, bila dia sendiri tidak memiliki soft skill diri yang baik takan ada hasilnya. Yang ada hanya menghasilkan generasi yang gagal.

Maka dari itu pentingnya pengetahuan akan soft skill diri, agar guru bisa mawas diri dan berusaha menjadi guru sebagai pemimpin yang baik. Sebagai

pemimpin anak didik, tentunya guru harus selalu menebarkan semangat, keramahan, rasa hormat, dan kemauan untuk terus belajar tanpa akhir.

Guru adalah contoh dan selalu berusaha untuk menjadi contoh terbaik bagi siswasiswinya dalam bersikap dan berperilaku. Karena sejauh ini kita melihat pendidikan diterapkan di sekolah cenderung berorientasi pada pendidikan berbasis hard skill (keterampilan teknis) yang lebih banyak bertumpu pada intelligence quotient (IQ). Namun kurang mengembangkan kemampuan soft skill yang mengembangkan kemampuan emotional intelligence (EQ) dan spiritual intelligence (SQ).

Bagaimana pun guru memiliki andil yang cukup signifikan dalam menentukan gagal atau suksesnya penanaman karakter siswa. Disamping upaya mengoptimalkan kecerdasan intelektual siswa.

Maka dari itu tuntutan guru untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, moral, dan akhlak karimah dalam pendidikan karakter sangat dibutuhkan.

Karena peranan guru dalam membantu proses internalisasi nilai-nilai positif ke dan di dalam diri siswa tidak bisa digantikan oleh media pendidikan secanggih apapun. ***

√ Batam Masih Menjadi Primadona Pariwisata - Primadona karena esek-esek iyalah ! √ Tim Lintas Komisi DPRD Karimun ke Senayan - Awas ada yang masuk angin !

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

P o j o k

Editor : Fery Heriyanto, Layouter: Zikri

CMYK

Advertorial

Rabu, 18 Desember 2013

6

Pulau Rangsang Beranda Terdepan Menanti Sentuhan SELATPANJANG — Empat pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Meranti, harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Pusat untuk program pembangunan nasional.

Ruslan Nahrowi Liputan Meranti Empat pulau yang berada di titik perbatasan dengan negara tetangga Malaysia yang hanya dipisahkan oleh Selat Malaka itu adalah, Pulau Rangsang, Pulau Merbau, Pulau Padang dan Pulau Topang “Keberadaan empat pulau terluar di Kabupaten Meranti ini, menjadi penjaga keutuhan dan marwah NKRI. Untuk itu, wajar kalau masyarakat di pulau-pulau terluar tersebut berharap agar pusat memberikan perhatian yang lebih intens dan serius,” kata Komandan Korem 031 Wirabima Pekanbaru, Brigjen TNI Teguh Raharjo, dalam kunjungannya ke Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu.

Menurut Danrem, Pulau Rangsang merupakan beranda terdepan NKRI. Untuk itu, pemerintah pusat harus memberikan perhatian serius terhadap percepatan

program pembangunan di pulau ini. TNI memberikan apresiasi positif terhadap komitmen Pemkab Kepulauan Meranti bersama jajaran masyarakat Mernati yang telah berupaya menjaga keutuhan pulau-pulau terluar di daraeh ini. Harus diakui, minimnya infrastruktur, menimbulkan multiefek yang sangat kuat terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kondisi ini turut diperburuk pula dengan terus menyusutnya luas daratan Pulau Rangsang akibat abrasi. Hal ini tentunya tidak hanya berdampak pada struktur sosial dan ekonomi. Disisi lainnya, dengan terus menyusutnya luas daratan, akan turut menggeser titik batas terluar wilayah NKRI. “Kita dukung penuh upaya Pemkab Kepulauan Meranti untuk menjaga keutuhan kawasan pulau terluar. Pulau Rangsang sebagai salah satu noktah pulau terluar di Meranti harus diselamatkan dari terjangan abrasi,” terang Teguh.

Tak Cukup Melalui APBD BUPATI Kepualaun Meranti Drs Irwan Nasir MSi, mengakui keberadaan pulaupulau terluar Meranti dihadapkan dengan berbagai dinamika pembangunan yang sangat kompleks. Minimnya infrasktruktur, abrasi, illegal fising, illegal loging, pencurian pasir laut dan abarsi yang terus menerus, menyebabkan luas daratan pulaupulau terluar Meranti terkikis.Kondisi ini berdampak luas terhadap struktur ekonomi dan sosial masyarakat yang tinggal di pesisir kawasan pantai pulau-pulau terluar. Kemiskinan dan minimnya sumber daya manusia menjadi sangat demonian di daerah ini. “Terus terang, kalau hanya mengandalkan kekuatan APBD murni Meranti, jelas tak akan mampu. Program pembangunan kawasan pulau terluar harus dilakukan dengan konsep multidimensial yang melibatkan seluruh stake holder. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga pemberdayan ekonomi masyarakatnya. Untuk itu, perhatian pemerintah pusat benar-benar menjadi harapan bagi masyarakat di Pulau terluar,” kata Irwan.

Selain itu, lanjut Irwan,

persoalan abrasi juga membutuhkan penanganan yang mendesak. Setiap tahunnya, 8,4 meter luas kawasan bibir tebing pantai Pulau Rangsang turun ke laut karena tergerus ombak Selat Malaka. “Abrasi itu terjadi memanjang di pesisir pantai utara Pulau Ransang yang langsung berhadapan dengan Selat Malaka. Dengan terus mengecilnya luas daratan Pulau Rangsang, jelas akan turut menggeser titik terluar wilayah NKRI. Untuk itu, Pemkab Meranti dan masyarakat berharap agar Pemerintah Pusat segera mengalokasikan anggaran penanggulangan abrasi pantai di Pulau Rangsang dan pulaupulau terluar di Meranti lainnya,” harap Irwan.

Pulau Rangsang yang berada di bibir jalur niaga pelayaran internasional Selat Malaka, memiliki potensi dengan kekayaan sumber daya alamnya., Tidak hanya disektor perkebuna, tapi juga perikanan, tambang migas, garam laut mupun bahan pangan. Semua potensi ini tentunya menjadi harapan besar bagi masyarakat di Pulau Rangsang, agar kekayaan potensi sumber daya alam ini mampu dijadikan

KMP Berembang

AKSES jalan Pulau Rangsang yang sering banjir

ABRASI tanah merah

PENANAMAN Mangrove

Bupati Irwan, MSi.

sebagai basis pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun sayang minimnya akses infrastruktur menyebabkan potensi sumber daya ala mini belum mampu mengembalikan kedaulatan petani ataupun masyarakat Pulau Rangsang sendiri. Meskipun sector perkebunan kelapa, kopi, karet maupun pinang di daerah ini, mampu menembus pasar Malaysia bahkan menjadi penyangga industri dinegeri Mahadir tersebut, kedaulatan petani untuk mendapatkan kesejahteraan tercabik-cabik sistem perdagangan yang tak sehat, melibatkan para tengkulak.

Untuk mengurasi persoalan ini lanjut Bupati, peran swasta khususnya maupun investor jelas sangat diperlukan. Kehadiran industri yang berbasis pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, akan mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat pulau terluar ini.

Sejumlah investor silih berganti dating meninjau potensi kekayaan alam pulau terluar ini. Melihat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki pulau ini, sejumlah investor menaruh harapan untuk menginvestasikan modalnya di Pulau Rangsang.

“Tapi lagi-lagi, persoalan minimnya infrastruktur menjadi pengganjalnya. Sejumlah investor terpaksa harus mengurungkan keinginannya untuk berinvestasi di pulau terluar ini. Harapan untuk menjadikan pulau terluar ini sebagai lokomotif ekonomi dalam menarik peran Selat Malaka, terpaksa harus turut diurungkan” beber Bupati Irwan, MSi. Upaya untuk membangun infrastruktur dasar yang menjadi akar basis dunia industry bukan tidak dilakukan. Pemkab Kepulauan Meranti telah menetapkan kebijakan pembangunan jalan koridor melingkar pulau terluar ini. Dengan kekuatan dana APBD, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar 12 milyar lebih untuk membangun jalan koridor Melai-Kedaburapat. Namun,

upaya ini jelas belum cukup.

Kemiskinan infrastruktur di pulau terluar yang menjadi beranda NKRI ini, terlalu kompleks. Pulau Rangsang tidak hanya miskin infrastruktur jalan, tapi juga jembatan, pelabuhan, listrik dan air bersih. Untuk itu, kalau harus dibebankan untuk membangun seluruh fasilitas tersebut, jelas APBD Meranti tidak akan cukup. Untuk itu, Pemkab Kepulauan Meranti telah berupaya melakukan road show, terkait pembangunan infrastruktur pulau terluar ini di sejumlah kementrian terkait. Namun upaya ini, belum memperlihatkan ada perkembangan perhatian pemerintah pusat.

Pemkab Kepulauan Meranti masih tetap harus bekerja keras membangun pulau terluar ini dengan segala kekuatannya. “Sampai hari ini, masyarakat di pulau terluar masih memiliki semangat untuk mengatakan Garuda Di dadaku dalam membangun Pulau Rangansang dan Ringgit di perutku. Tapi bukan tidak mungki suatu saat, semengat garuda itu luntur ditelan suara ombak Selat Malaka dan digantikan ringgit. Untuk itu, saya berfikir Republik tercinta ini, harus ada ditengah-tengah masyarakat pulau terluar, Rangsang” tutur Bupati Irwan, MSi dalam dialog economic Chalange yang menghadirkan Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro dan Agung Mulyana Deputi Infrastruktur NPNN di Metro TV yang disiarkan langsung, Senin malam (16/12).

Sementara itu Agung Mulyana Deputi Infrastruktur BNPP mengatakan, Pulau Rangsang sebagai salah satu pulau terluar milik Meranti, sudah masuk dalam program cetak biro pembangunan pulau-pulau terluar.

Realisasi dari program ini baru akan dilaksanakan pada masa pemerintahan 20152019. Komitmen dari program tersebut, tiga kecamatan yang ada di pulau terluar tersebut sudah harus bebas dari keterisoliran dan ke-

miskinan infrastruktur. “Pulau terluar tidak hanya menjadi beranda terdepan NKRI. Pulau-pulau terluar, sangat potensial untuk dikembangkan menjadi lokomotif ekonomi. Tentunya dengan sentuhan yang berbeda-beda, terutama pulau Rangsang yang kaya akan potensi sumber daya alamnya dan letak strategisnya di bibir Selat Malaka. Untuk itu, Pemkab Kepulauan Meranti harus terus berupaya untuk membangun infrastrukturnya di pulau ini secara bertahap.

Dan pemerintah pusat memang harus harus hadir di pulau ini. Soalnya, sudah 68 tahun pembangunan pulau terluar ini terabaikan oleh sentuhan pemerintah pusat” ungkap Agung Kurniawan.

Ungkapan senada juga disampaikan Siti Zuhro. Dalam dialog Economic Chalenge yang berdurasi lebih setengah jam tersebut, Siti Zuhro menilai apa yang telah dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti dalam menata pembangunan pulau terluar, Rangsang sudah harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Apalagi gagasan dan trobosan Pemkab Kepulauan Meranti menjadikan pulau terluar Rangsang, sebagai magnet untuk menarik peran Selat Malaka tidak hanya menguntungkan Meranti. Tapi juga menjadi bagain dari kekuatan Politik, ekonomi.

Social budaya dan pertahanan republik ini. Untuk itu, sangat wajar kalau masyarakat Pulau Rangsang khususnya maupun Meranti dan Pemerintah daerahnya terus berteriak minta perhatian dan kehadiran Republik ini di Pulau terluar tersebut.

“Berdasarkan paparan Bupati Irwan, persoalan pembangunan infrastruktur di pulau terluar ini sangat kompleks, karena harus menyentuh kehidupan social masyarakat dan budayanya. Disamping itu, fenomena alam abrasi yang terus menggerus luas daratan pulau ini, juga membutuhkan sentuhan penanganan nyata dan segera dari pemerintah pusat. Kalau memang paparan ini sudah disampaikan ke tingkat Menteri terkait, kenapa harus menunggu. Kasihan masyarakat dan Pemkab Meranti yang sudah habis suaranya teriak-teriak minta perhatian pusat” ungkap Siti Zuhro dengan derai tawanya.

Persoalannya sekarang, sentuhan seperti apa yang akan dijadikan pilot project pembangunan Pulau Rangsang ini. Tentunya, trobosan kebijakan yang dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti harus tetap mengacu pada kekuatan dan potensi kearifan local. Dalam presepektif ini, tentunya Pemerintah Propinsi harus turut memainkan perannya. Karena pengem-

bangan pulau terluar ini, kedepannya akan turut menjadi ruh ekonomi Riau dan kawasan regional sekitarnya.

“Saya pikir, harus ada kebijakan yang tersendiri bagi pemda untuk menggesa pe-

ngembangan pulau terluar ini. Kalaupun tidak, Propinsi dan RI memang harus hadir di pulau ini agar proses pembangunannya tak lagi tergerus ombak Selat Malaka” imbuh Siti Zuhro.

Terganjal Ego Sektoral DIBAGIAN lain dalam dialog Economi Chalenge tersebut, Bupati Irwan, MSi juga menegaskan meskipun semangat otonomi memberikan keleluasaan pada daerah untuk mengatur sendiri, hal ini tidak semuanya berjalan penuh. Otonomi daerah yang sedang berjalan ini, terkesan setengah hati. Betapa tidak, beberapa kebijakan program pembangunan tetap harus mengajukan proses pewrizinan dari berbagai pihak, mulai dari gubernur, Dirjen hingga Kementrian terkait.

Untuk membangun dermaga atau pelabuhan, jelas akan memanfaatkan areal panti dengan sebaran hutan mangrovenya. Untuk itu, Pemda harus mendapatkan rekomendasi izin dulu dari pihak Kementrian Kehutanan. Setelah itu, terkait pembangunan pelabuhannya, juga harus mendapatkan perizinan dari dirjen dan Kementrian perhubungan laut. “Jelas aturan-aturan ini sangat menyulitkan, tidak hanya menambah panjang jalur birokrasi tapi juha akan memakan biaya. Kalau ini kita abasikan, jelas dianggap melanggar aturan. Padahal, semua ini dilakukan untuk menggesa percepatan iklim in-

vestasi.Intinya, proses percepatan pembangunan kawasan pulau terluat, terganjal ego sektoral yang ahirnya membuat pusing pemerintah daerah” tandas Bupati Irwan, MSi. Menyikapi persoalan ini Siti Zuhro menilai memang harus ada perubahan kebijakan dalam penataan dan pengelolaan otonomi daerah.

Dalam konteks ini, pemerintah pusat dalam menarapkan aturannya harus melihat kasus demi kasus. Persoalannya, setiap daerah itu memiliki persoalan dan konflik yang berbeda-beda. Artinya, tidak semua daerah bisa diterapkan dengan aturan yang sama. Untuk itu, pemerintah pusat memag harus memahami semua proses kebijakan otonomi ini, dengan pandangan dan konsep yang lebih luas. “Saya piker dari awal pemerintah pusat sudah sepakat, bahwa upaya pemerataan dan percepatan pembangunan itu harus dibawa dari daerah, baru ke pusat. Dengan komitmen ini, masyarakat yang berada jauh di titik perbatasan bisa lebih cepat meraskan nikmat dari sebuah proses pemekaran daerah” tandas Siti Zuhro.***

LINTAS Pulau terluar

SUNGAI Gayung

CMYK

Editor: Arment Aditya, Layouter: Syahril

Sambungan

Rabu, 18 Desember 2013

Tim Lintas Komisi Menuju Senayan Pertanyakan Legalitas PT Karimun Granite KARIMUN (HK) — Sebanyak tujuh anggota DPRD Karimun berangkat menuju Senayan, Jakarta, Selasa (17/12). Tim Lintas Komisi DPRD Karimun, itu akan mempertanyakan legalitas perpanjangan kontrak karya PT Karimun Granite (KG), yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Tim yang dipimpin Ketua Komisi A Jamaluddin, itu beranggotakan Ketua Komisi B Jhon Abrison, Wakil Ketua Komisi A Zulfikar, Sekretaris Komisi A Anwar Hasan dan anggota Komisi A, di antaranya, Anwar Hasan, Jamaluddin Sahari dan Syahril.

Jamaluddin yang dihubungi saat berada di atas kapal menuju Kota Batam mengatakan, keberangkatan Tim Lintas Komisi DPRD Karimun ke DPR direstui pimpinan Dewan.

Tim, kata dia, mengantongi surat perintah tugas (SPT) yang diteken Wakil Ketua DPRD Karimun Rasno, Senin (16/12) sore.

Semestinya, SPT tersebut memang diteken Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar. Namun, saat itu yang bersangkutan sedang tidak berada di kantornya.

Keberangkatan tim tersebut, kata Jamaluddin, baru sebatas melakukan konsultasi ke Komisi VII DPR RI yang membidangi pertambangan. Konsultasi yang dimaksud, karena pada 2012 lalu DPRD Karimun telah melayangkan surat terbitnya perpanjangan kontrak karya PT KG ke Kementerian ESDM, namun tidak pernah ada balasan dari Kementerian ESDM. "Awalnya kami ingin melaporkan perpanjangan kontrak karya

yang diterbitkan Ditjen Minerba Kementerian ESDM tersebut ke DPR RI, karena mitra kerja kementerian tersebut merupakan DPR. Namun, karena keberangkatan ini bersifat mendadak, maka untuk tahap awal kami akan melakukan konsultasi dulu ke Komisi VII di DPR RI," kata Jamaluddin.

Menurut Jamaluddin, untuk menguatkan konsultasi ke Komisi VII DPR RI, maka Tim Lintas Komisi DPRD Karimun membawa sejumlah berkas berupa SK Menteri Kehutanan dengan nomor: SK.172/ Menhut-II/2013 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi bahan galian granit pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dapat dikonservasi.

"Selain membawa SK Menhut nomor SK.172/Menhut-II/2013 tersebut, kami juga membawa surat penyesuaian perpanjangan kontrak karya dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan juga surat yang pernah dikirim DPRD Karimun kepada Kementerian ESDM akhir 2012 lalu terkait perpanjangan kontrak karya PT KG itu," bebernya.

Kepada Komisi VII DPR RI, kata Jamaluddin, pihaknya akan mempertanyakan legalitas izin perpanjangan kontrak karya PT KG yang dikeluarkan oleh Ditjen Minerba tersebut. Soalnya, perpanjangan kontrak karya tersebut bertentangan dengan Pasal 169 UU nomor 04 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba)," jelasnya.

Jamaluddin berharap, dengan adanya konsultasi tersebut, maka Komisi V DPR RI segera memanggil Dirjen Minerba dan Menteri ESDM terkait perpanjangan kon-

Dari Halaman 1

Pindah Agama?

"Semua pemberitaan di sosial media tidak benar," katanya dijumpai Senin (16/12). Menurut Armand, Andah tidak mungkin gegabah mengambil keputusan.

Apalagi menyangkut agama.

Armand mengatakan, hingga saat ini keluarga besar dan kedua orang tua Andah tidak tahu adanya pembaptisan. Tidak mungkin juga, kata dia, ponakannya itu ti-

dak memberitahukan kedua orang tuanya kalau ingin pindah agama.

"Saya dan orang tua Asmirandah saja tidak tahu tentang dibaptisnya Asmirandah," dia menegaskan.

Masalah Andah ramai setelah mencuat isu pernikahan diamdiamnya dengan aktor Jonas Rivanno pada Oktober lalu. Permasalahan semakin pelik ketika Jonas membantah telah masuk aga-

ga, teman-teman tetap bergerak untuk mensosialisasikan saya.

Alhamdulillah respon masyarakat positif," kata Nabil ketika dihubungi via ponsel.

Sementara itu, persaingan antara Richard Pasaribu dan Jasarmen Purba kian kompetitif. Kedua pasangan yang merupakan tokoh Sumatera Utara ini sama-sama berebut pemilih.

Penetrasi Richard di kantongkantong pemilih yang selama ini juga digarap Jasarmen cukup ampuh. Apalagi performance Richard yang kharismatik jadi poin tersendiri di mata pemilih.

Tidak hanya itu, Richard yang juga berlatarbelakang pengusaha juga mendapat suntikan moral dari kalangan calon pemilih berduit.

Di arus bawah, pengaruh Richard juga luar biasa. Secara diamdiam Richard turun ke masyarakat. Tidak lupa juga, pria yang pernah mencicipi pendidikan di luar negeri ini minta restu para tokoh dan para pimpinan massa.

Tak mau kalah, Jasarmen Purba makin bersemangat menghadapi tantangan dari Richard. Tidak mau kursinya lepas, mantan anggota DPRD Batam ini juga rajin turun ke masyarakat.

Dengan modal pengalaman memenangkan satu kursi DPD RI pada 2009 lalu, Jasarmen makin kuat mengunci kantong-kantong suaranya pada pemilu lalu, agar tidak direbut oleh calon lain.

Tidak hanya itu, pengusaha properti ini juga rajin ke masyarakat. Ia juga menggandeng berbagai kelompok organisasi kemasyarakatan dan para calon legislatif dari berbagai partai politik.

Selanjutnya, Hardi S Hood yang sempat tenggelam beberapa waktu lalu mulai bangkit. Didukung anakanak muda yang jadi tim suksesnya, Hardi melalang buana ke berbagai

daerah di Kepulauan Riau.

Jangan cerita untuk wilayah Batam, Hardi yang mantan Ketua KPU Batam dan Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam sudah punya modal jaringan yang begitu luas. Apalagi didukung oleh keluarga besar Hardi yang memang saat ini lebih banyak berkecimpung di pentas politik.

Sebut saja Husnizar Hood yang memimpin Partai Demokrat (PD) Tanjungpinang. Begitu juga dengan Huzrin Hood yang memang menjadi tokoh sentral perjuangan Provinsi Kepulauan Riau.

Sesungguhnya, Hardi sangat punya power mengepakkan pengaruhnya. Oleh karenanya, keberadaan Hardi adalah salah satu kandidat yang sangat diperhitungkan oleh calon lainnya untuk bisa kembali duduk di Senayan.

Terakhir, keberadaan Dhany Ismeht belakangan juga kian maksimal menggarap pemilih. Walau Dhany disebut-sebut bermodal pas-pasan, tapi pengaruh orang tuanya dan jaringan politik yang pernah dibangunnya selama sepuluh tahun terakhir jadi poin penting bagi Dhany untuk memastikan satu kursi DPD RI. Sangking luasnya jaringan Dhany, saat ini anak mantan Gubernur Kepulauan Riau ini rajin bertemu dengan calon pemilih di Lingga, Bintan, Natuna, Anambas dan Karimun. Untuk pemilih Batam, Dhany tidaklah terlalu sulit untuk berinteraksi dengan calon pemilih.

Dalam kajian ini, walau enam nama berkibar saat ini, pada bulan-bulan berikutnya bukan mustahil calon lain bisa menyalip.

Nama seperti Saidul Khudri, Haripinto dan Ria Saptarika masih berpeluang duduk di empat besar. Secara kualitas, namanama tersebut tidak kalah hebatnya. (fur)

Dari Halaman 1

Kepsek Cabul saksi ade cart yang dihadirkan.

"Kami kecewa, hakim tidak mempertimbangkan saksi ade cart kami," sesalnya.

Putusan tingkat pertama atas kliennya, menurut Kadir bukan akhir segalanya. Ia akan berjuang hingga kliennya mendapatkan keadilan.

Mulyadi menambahkan, putusan yang dijatuhkan atas kliennya sebuah kekeliruan. Pasalnya, majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi.

Pengunjung Membeludak Ruang sidang utama PN Batam yang menjadi tempat pembacaan putusan Herizon, mendadak ramai. Pemandangan ini jauh berbeda terhadap sidang-sidang yang dijalani Herizon, selama ini.

Tak hanya dari keluarga kor-

ma Islam, sebelum menikahi Andah. Padahal, orang tua Andah sendiri menjadi perantara masuknya Jonas ke agama Islam.

Belakangan, Jonas mengakui pernah masuk Islam dan telah kembali ke agama sebelumnya.

Hal ini, membuat orang tua Andah terpukul sehingga berakhir pada pembatalan pernikahan mereka pekan lalu. (tmp)

Dari Halaman 1

Hardi Menguat Senayan dari jalur DPD RI. Zulbahri misalnya, tetap berkibar dengan gaya politiknya yang khas. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam ini senantiasa meluangkan banyak waktu jika berada di Batam.

Dalam sebuah kesempatan, mantan Asisten II Pemerintah Kota Batam ini mengaku pernah menghadiri pertemuan dengan masyarakat sampai sepuluh kali dalam sehari di berbagai tempat.

Kendati Zulbahri mengaku lelah secara pisik dengan kondisi tersebut, namun dia puas secara batin, karena tingginya intensitas pertemuan dengan masyarakat sebagai pertanda positif bagi karir politiknya di pesta demokrasi kali ini.

"Bagi saya kondisi ini tentu sangat menguntungkan. Artinya masyarakat sangat menerima kehadiran saya," kata Zulbahri, beberapa waktu lalu.

Begitu juga dengan Mohammad Nabil, calon DPD RI lainnya.

Haluan Kepri menilai, mantan Wakil Ketua DPRD Batam termasuk sosok yang banyak disukai masyarakat.

Walau saat ini, Nabil sibuk mengurus kerajaan bisnisnya di Jakarta, Solo, Surabaya dan Sulawesi, tapi dalam setiap bulannya Nabil pasti meluangkan waktu bertemu dengan masyarakat Kepri.

Hebatnya, kendati Nabil di Jakarta, tim sukses mantan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini tetap bergerak ke kantong-kantong pemilih. Nabil juga tidak hentihentinya membangun jaringan politik ke berbagai kelompok dan partai politik.

"Sejauh ini, saya sudah bersilaturahmi dengan masyarakat di sebagian besar wilayah di Batam.

Untuk daerah di luar Batam seperti Anambas, Natuna, Tanjungpinang, Karimun, Bintan dan Ling-

trak karya PT KG selama lima tahun ke depan, 2013-2018. Pasalnya, perpanjangan kontrak karya untuk perusahaan non logam atau galian C tidak dikeluarkan pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah, melalui izin usaha pertambangan.

"Kami berharap setelah konsultasi nanti, Komisi VII DPR tersebut segera memanggil Dirjen Minerba ataupun Menteri ESDM terkait perpanjangan kontrak karya PT KG selama lima tahun ke depan. Dan berharap juga, perpanjangan kontrak karya itu dibatalkan karena bertentangan dengan hukum," ungkapnya.

Dengan peralihan izin penambangan PT KG dari kontrak karya oleh pemerintah pusat ke izin usaha pertambangan dari Pemkab Karimun, kata Jamaluddin, maka Pemkab Karimun bisa memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp208 miliar dari sektor pajak yang harus disetorkan oleh PT KG selama lima tahun ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Karimun.

"Coba bayangkan, berapa besar PAD Karimun yang bisa kita selamatkan jika izin pertambangan PT KG bisa beralih dari kontrak karya ke izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) yang disahkan oleh Bupati Karimun. Makanya, kita harus perjuangkan ini walau harus sampai ke pusat," terang Jamaluddin.

Keberangkatan DPRD Karimun ke DPR RI terkait perpanjangan kontrak karya PT KG tersebut, sudah diketahui Bupati Karimun Nurdin Basirun. Bupati mempersilakan DPRD Karimun membawa kasus perpanjangan kontrak karya PT Karimun Granite (KG) ke DPR. (ham)

ban, pengunjung sidang juga berasal dari para mahasiswa dari berbagai kampus, anggota KPAD, aktivis serta pengurus lembaga swadaya masyarakat. Menjelang pembacaan vonis, para mahasiswa dan keluarga korban sempat mengangkat sejumlah poster yang isinya mendesak hakim menjatuhkan hukum yang setimpal kepada Herizon.

Sementara itu, meski vonis terhadap Herizon lebih rendah satu tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU yang menuntut 8 tahun, namun Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri dan orang tua korban menyambutnya dengan suka cita.

Ketua KPPAD Kepri Sudirman mengaku puas dengan keputusan hakim. Katanya, vonis ter-

sebut memuaskan bagi korban dan keluarganya.

"Meski di bawah tuntutan jaksa, tapi kami puas karena sudah memberikan rasa keadilan bagi kami dan keluarga korban," kata Sudirman didampingi para orangtua korban.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam Muslim Bidin menyambut baik putusan hakim terhadap Herizon.

Ditanya soal status kepegawaian Herizon apakah yang bersangkutan akan dipecat dari pegawai negeri sipil (PNS), Muslim mengatakan bahwa keputusan tersebut belum merupakan keputusan tetap.

"Kalau di atas 5 tahun, dia (Herizon, red) dikeluarkan dari PNS," katanya. ***

7

Dinasti Ratu Atut Runtuh KPK Tetapkan Status Tersangka Kasus Suap Pilkada Lebak dan Alkes Banten JAKARTA (HK) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dalam dua perkara sekaligus, yakni kasus suap sengketa Pilkada Lebak dan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan, Banten, tahun anggaran 2012. Penetapan Ratu Atut sebagai tersangka diprediksi sebagai awal runtuhnya dinasti politik di Banten.

"KPK secara solid dan utuh memutuskan menetapkan dan meningkatkan Ratu Atut Chosiyah selaku tersangka dalam pemberian berkaitan dengan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12).

Samad mengatakan peningkatan status Ratu Atut dari saksi menjadi tersangka ini berdasarkan hasil ekspos yang dilakukan pada 12 Desember 2013 dari barang bukti yang ditemukan. Sprindik kasus tersebut telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013.

Ratu Atut dikenakan pasal 6 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. "Kenapa juncto? karena dalam kasus tersebut tersangka Atut dinyatakan bersama-sama atau turut serta bersama TCW (Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan) dalam kasus pemberian atau penyuapan terhadap Ketua MK Akil Mochtar," katanya.

Samad melanjutkan, "Oleh karena itu yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka."

Sementara itu dalam kasus Alkes Banten dalam ekspos tanggal 12 Desember 2013, Ratu Atut juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Namun demikian masih perlu direkonstruksikan perbuatan serta pasal-pasal dalam sprindik yang akan menyusul kemudian.

Saat ini pasal masih dirumuskan," ungkap Samad.

Wakil Ketua KPK menambahkan, ada tiga modus korupsi alkes di Banten. Menurut Zulkarnain, proses pengadaan alkes di Provinsi Banten menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada negara.

Zulkarnain menyebutkan, modus pertama yang dilakukan dalam kasus korupsi alkes di Banten ini adalah dengan penggelembungan harga perkiraan sementara (HPS).

"Barang yang diadakan itu, harganya jauh dari yang seharusnya," ucap Zulkarnain di Kompleks Parlemen, Senayan.

Selain itu, dia memaparkan bahwa proses pengadaan juga tidak dilakukan sesuai prosedur.

Zulkarnain tidak menyebutkan detail pelanggaran apa lagi yang terjadi dalam pengadaan ini. Dia justru melanjutkan modus ketiga, praktik korupsi dalam kasus al-

kes di Banten adalah terkait pengguna anggaran.

Di provinsi, untuk pengadaan alkes, pengguna anggaran seharusnya kepala dinas kesehatan.

Namun, Atut justru mendelegasikannya ke jajaran di bawah kepala dinas.

"Sistem yang tidak dilaksanakan ini, akibatnya terjadi kerugian negara yang sedemikian, dan diketahui juga uang ini kelihatannya mengalir," ucap Zulkarnain.

Saat ditanyakan soal aliran dana yang diterima Atut, Zulkarnain membenarkan. Menurutnya, aliran dana itu adalah timbal balik yang diterima Atut dari proses pengadaan yang tak sesuai prosedur itu.

Pada kasus Pilkada Lebak, adik Atut, Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan, telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dulu. Wawan adalah suami dari Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany. Wawan juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alkes di Tangerang Selatan.

Ia diduga memberikan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sebanyak Rp1 miliar melalui seorang advokat Susi Tur Andayani yang juga sudah menjadi tersangka.

Berkaitan dengan kasus tersebut, penyidik KPK telah menggeledah rumah Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bayangkara No 51 Cipocok, Serang, Banten pada Selasa dini hari hingga pukul 06.00 WIB. Dinasti Politik Penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka oleh KPK oleh banyak pihak itu sebagai awal runtuhnya dinasti politik di Ban-

Ratu Atut Chosiyah

Dari Halaman 1

Monyet Bintan dan Konservasi Alam Nomor SK 118/IV/SET-3/2004 Tanggal 1 November 2004, kepada PT Mac Fauna tentang pemberian izin penangkaran kera ekor panjang (macaca fascicularis) yang tidak dilindungi undang-undang dan termasuk Appendiks Cites kepada PT Mac Fauna tanggal 7 November 2007," jelas Mardiah.

Selanjutnya, Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.102/IV-SET/2013, tentang perpanjangan izin usaha pengedar kera ekor panjang yang tidak dilindungi undang-undang.

"Hasil penangkaran ke luar negeri kepada PT Mac Fauna tanggal 3 April 2013 berlaku sampai 1 April 2018. Perizinannya lengkap.

Baik untuk SITU, TDP, izin klinik hewan, izin praktek dokter hewan," tambahnya.

Ekspor monyet ekor panjang oleh PT Mac Fauna, lanjut Mardiah, berasal dari hasil penangkaran. Bukan dari penangkapan langsung di alam.

"Jadi tidak melanggar hukum, karena monyet ekor panjang hasil penangkaran tidak termasuk hewan yang dilindungi," ucapnya.

Informasi tentang ekspor monyet ekor panjang asal Bintan, telah menjadi perbincangan warga Kepri.

Gubernur Kepri HM Sani pun mengatensi kabar tersebut. Sani mengatakan, jika penangkaran dan ekspor monyek itu dilarang, maka dia meminta Pemkab Bintan mengambil tindakan kepada perusahaan yang melakukan ekspor.

Konon kabarnya, ide usaha penangkaran monyet ekor panjang dikarenakan jumlahnya yang sangat banyak. Monyet-monyet tersebut ramai berkeliaran di sekitar Hotel Nirwana Garden. (rof)

Dari Halaman 1

The Potters "Kami sedang berada pada trek yang bagus dan percaya diri. Dan sekarang akan menyongsong pertandingan kandang menghadapi United, setelah kemenangan atas Chelsea. Jadi kenapa tidak (menang lagi)," kata Mark Bowen, asisten manajer Stoke City, kepada The Sentinel.

“Saya rasa United akan berpikir ‘ayo tunjukkan kepada kami’ dan ‘jadikan ini sebagai kesempatan yang bagus’. Tapi mereka harus tahu kami mempunyai suporter yang akan mendukung kami," tambahnya.

"Mereka selalu menggigit timtim tamu, dan khusus untuk United yang akan datang ke kota ini, mereka akan membuat atmosfer yang sangat memekakkan telinga nanti."

Stoke sesungguhnya tak punya tradisi menang yang bagus atas MU. Terakhir kali mereka berhasil melakukannya adalah 20 tahun

ten. Pasalnya, Atut dinilai sebagai kunci dari terciptanya dinasti politik itu. "(Penetapan tersangka) ini adalah awal dari efek bola salju yang akan merusak dinasti politik Banten," kata pengamat politik Burhanudin Muhtadi.

Penetapan itu, lanjut Burhan, menyebabkan pihak-pihak yang berada di bawahnya terkena imbasnya. "Yang kena Ratu, disokong oleh Wawan (Tubagus Chaery Wardana). Jadi yang kena ratu dan raja Dinasti Banten. Ibarat catur, ini bukan pion yang kena, melainkan langsung ratu dan rajanya, langsung sekakmat," kata Burhan.

Hal serupa disampaikan Koordinator Masyarakat Pembaruan Banten Uday Suhada. Dia yakin bahwa KPK bisa menindak semua kroni Ratu Atut sehingga Banten bisa terbebas dari politik dinasti yang selama ini menguasainya.

"Kami memiliki keyakinan KPK bisa menuntaskan dinasti politik ini," kata Uday.

Ajudan dan Sespri Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka Ratu Atut, KPK mencegah sekretaris pribadi (sespri) serta ajudan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Alinda Agustine Quintansari dan Riza Martina.

"Info pencegahan baru dari KPK berdasarkan keputusan pimpinan KPK, skep nomor KEP926/01/12/2013 tanggal 17 Desember 2013," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana lewat pesan singkat.

Pencegahan ini bermaksud agar apabila ke t e r a n g a n y a n g b e r sangkutan dibutuhkan, keduanya tidak sedang berada di luar negeri. (ant/dtc/kcm/rol)

silam, juga di Piala Liga. Pada pertemuan pertama mereka di musim ini, yaitu 26 Oktober lalu di liga, Stoke kalah 2-3 di Old Trafford.

Sementara pelatih MU, David Moyes mengakui kemenangan 3-0 atas Aston Villa disambut positif Moyes. Namun demikian, pelatih Manchester United itu masih merasa timnya bisa tampil lebih baik lagi. Diungkapkan Moyes, performa pemainnya tak banyak berbeda dengan dua laga sebelumnya, melawan Newcastle dan Everton, di mana United mengalami kekalahan.

"Saya pikir kami akan bermain dengan lebih baik, saya sudah memberi tahu pemain hanya itu yang bisa kami lakukan dan kami harus terus berjalan ke depan dan menang lagi. Kami akan kembali ke jalur kemenangan untuk dapat bangkit dan bermain dengan baik kembali di semua laga yang akan hadapi," ujar Moyes.

Dari data yang ada, dalam lima pertandingan terakhir Stoke hanya mampu memperoleh dua kemenangan,dan dua kali bermain imbang serta satu kali mengalami kekalahan saat bertandang ke markas Everton dengan hasil akhir 4–0.

Kemenangan 3–2 saat berhadapan dengan Chelsea dua pekan lalu akan menjadi modal utama Stoke untuk menjamu Red Devils.

Dalam lima pertemuan kedua tim ini, United sendiri memiliki catatan rekor yang cukup bagus, dengan empat kemenangan dan hanya satu kali bermain imbang saat laga berlangsung di Britannia Raya.

Dalam lima pertandingannya terakhir Manchester United hanya mampu meraih dua kemenangan, satu kali bermain imbang dan dua kali mengalami kekalahan saat menghadapi Newcastle United dan Everton dalam lanjutan Liga Premier English. (tsc/glc/sky)

CMYK

Advertorial

Rabu, 18 Desember 2013

8

Meranti Sukses Kelola SDA untuk Masyarakat Hanya 10 Persen Daerah Otonomi Baru Berhasil JAKARTA (HK) — Kebijakan politik yang diberikan Pemerintah dalam otonomi daerah, tidak banyak memberikan dampak positif bagi percepatan peningkatan kesejehteraan masyarakat. Tujuan pemekaran yang digelindingkan dengan alasan untuk lebih leluasa dalam mengeloa potensi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, justru banyak menyisakan celah terjadinya tindak penyalahgunaan wewenang.

Dalam sepuluh tahun terahir, dari 200 lebih kabupaten kota pemekaran baru 10-15 persen yang dinilai berhasil dalam mengelola potensi sumber daya alamnya untuk kepentingan kesejehteraan masyarakat sebagai dampak positif dari kebijakan Pemerintah Daerah dalam menggesa percepatan pembangunan infrasturktur.

Peneliti senior LIPI yang juga staf ahli Dirjen Otonomi Daerah Siti Zohro memaparkan hal ini dalam dialog ineteraktif Economic Chalenge yang digelar Metro TV, Selasa malam (16/12).

Dalam acara dialog interaktif Economic Chalenge yang dipandu presenter Metro TV Suryupratomo dan disiarkan langsung tersebut, turut menampilkan Agung Mulyana Deputi Infrastruktur Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Bupati Kepulauan Meranti Irwan, MSi. “Sampai hari ini sudah ada 200 daerah pemekaran baru dan masih ada 65 daerah lagi yang mengajukan untuk dimekarkan dan masih dalam proses pembahasan di DPR RI. Dari 200 lebih daerah pemekaran baru tersebut, hanya 10-15 persen saja yang dinilai berhasil mengelola potensi sumber daya alamnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dan Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk salah satu daerah otonom yang baru dimekarkan tapi luar biasa.

Meranti dinilai mampu mengelola potensi kekayaan sumber daya alamnya untuk kepentingan kesejahteraam masyarakatnya.

Ini pantas ditiru daerah lain, dalam waktu lima tahun siapa menyangka Meranti bisa meraih kesuksesan tersebut” ungkap Siti Zuhro.

Menurut Siti Zuhro, jauhnya rentang kendali, meningkatkan akses pelayanan public, kesenjangan antara pusat daerah dan percepatan pembangunan yang tidak merata merupakan sederet alasan yang dijadikan alasan untuk mengajukan pemekaran daerah. Dan hal ini sangat realistis, dalam kurun 68 tahun kemerdekaan program pembangunan yang digulirkan pemerintah pusat belum menyentuh daerah-daerah terpencil, yang berada di titik

perbatasan termasuk Meranti.

Namun yang jadi persoalan sekarang, sampai dimana kemampuan daerah pemekaran baru dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita pemekaran. Kewenangan otonmi daerah yang diberikan, ternyata belum banyak merubah potret kemiskinan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kalau kita lihat, tidak ada yang luar biasa dengan Meranti.

Tapi semangat Pemkab Meranti untuk mewujudkan apa yang menjadi dasar pemekaranya, itu yang sangat luar biasa. Spirit, kemaun dan konsistensi Pemkab Meranti yang menjadikan daerah ini berhasil dalam mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya alamnya.

Dan ini pantas untuk ditiru, harusnya Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintah Pusat tidak membiarkan Meranti sendiri, untuk memanfaatkan jalur niaga internasional bagi kepentingan ekonominya. Meranti berada dititik perbatasan, harusnya Pemerintah tidak membiarkan Meranti teriak-terik, turun dukung Pemkab Meranti” beber Siti Zuhro.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah bagi kesejahteraan masyarakat lanjut Siti Zuhro, harus ada perubahan kebijakan dalam penataan system pengelolaan otonomi daerah. Upaya pembinaan dan pemdampingan program, harus dilakukan secara berjenjang.

Pemerintah Pusat mengawasi dan membina Pemerintah Propinsi dan Propinsi melakukan pembinaan ke kabupaten kota.

Dengan adanya korelasi seperti ini, pemerintah daerah tidak perlu lagi teriak-terik untuk mendapatkan porsi anggaran pembangunan. Apalagi Meranti nun jauh diperbatasan, ini yang menyebabkan jeritan teriakteriak masyarakat Meranti tak terdengar di Jakarta.

“Pemerintah harus fleksibel dalam menyiasati regulasi dalam tatanan otonomi daerah.

Wajib bagi daerah lain aturan tersebut, belum tentu wajib bagi Meranti. Persoalannya, kita berada di titik yang berbeda jadi daerahlah yang tau bagaimana harus mengatur, membuat kebijakan untuk memanfaatkan potensi daerah bagi menjawab

kebutuhan masyarakatnya.

Idealnya, pembangunan itu dimulai dari daerah dan dibawa ke pusat dan bukan sebaliknya.

Otonomi daerah konteksnya, adalah untuk percepatan kesejahteraan masyarakat” imbuh Peneliti Senior LIPI tersebut.

Terapkan Kebijakan Pro Bussines Dimata Peneliti Senior LIPI tersebut, keberhasilan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengemas pertumbuhan ekonominya sehingga melesat bak roket, tidak terlepas dari kebijakan trobosan Bupati Irwan, MSi dengan membuka lebar kran investasi yang ditopang dengan keberanian menawarkan kemudahan dan jaminan keamanan investasi yang menguntungkan. Padahal dulunya daerah ini dikenal sebagai daerah yang tak kondusif.

“Sentuhan kebijakan ini yang kita nilai sebagai kunci sukses Meranti. Harusnya, keberhasilan Meranti ini menarik perhatian Pemerintah Pusat untuk lebih memprioritaskan pulau-pulau terluar Meranti yang berada dibibir Selat Malaka dengan berbagai program pembangunan infrastrukturnya. Kaerana dari paparan yang kita ketahui, pulau-pulau terluar Meranti ini sangat minus infrastruktur dasar. Mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, listrik maupun air bersihnya. Padahal ini adalah syarat mutlak yang sangat dibutuhkan dunia investasi. Membangun pulau terluar itu, butuh sentuhan yang khsusus. Konsekuensinya, Pemerintah Pusat harus turun ke Meranti untuk melihat apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat” bebe Perempuan berkaca mata minus tersebut.

Sementara itu Agung Mulyana Deputi Infrastruktur Badan Nasionan Penanganan Perbatasan (BNPP) mengatakan, Meranti dengan potensi sumber daya alamnya memiliki potensi yang sangat strategis. Dari sisi letak strategis, pulau-pulau terluar berada dibibir Selat Malaka yang menjadi alur pelayaran niaga internasional.

Harusnya, dengan posisi seperti ini bisa dimanfaatkan pemerintah menjadi kawasan pulau-pulau terluar Meranti, untuk menarik fungsi Selat Malaka bagi penguatan ekonomi Meranti, Propinsi Riau dan kepentingan ekonomi nasional.

“Persoalannya, selama 68 tahun kemerdekaan negeri ini pulaupulau terluar ini terabaikan, termasuk Pulau Rangsang, Pulau Merbau dan Pulau Padang yang berada diwilayah Meranti.

Padahal dari zaman sebelum negeri ini merdeka, masyarakat digugusan pulau terluar Meranti ini telah menguasai dan menjadikan Selat Malaka sebagai aktifitas ekonominya” ungkap Agung Mulyana.

Memang sangat disayangkan dengan posisi Pulau Rangsang yang strategis dan kaya akan

potensi sumber daya alam ini, gagal menarik pungsi Selat Malaka. Singapura dan Malaysia dengan Johor baharunya yang tidak punya apa-apa, bisa memanfaatkan posisi Selat Malaka sebagai kekuatan ekonominya. Jadi, trobosan kebijakan dan keinginan Pemkab Kepulauan Meranti untuk menarik pungsi Selat Malaka sebagai kekuatan ekonomi nasional di Meranti, harusnya membuka perhatian pemerintah pusat. “Kita tahu persis, bagaimana kondisi Pulau Rangsang. Infrastruktur dasarnya sangat minim. Kita programkan Pulau Rangsang masuk dalam cetak biru program pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar. Ada 115 kecamatan di perbatasan yang masuk dalam pilot program cetak biru BNPP. Target kita 2015-2019, pulaupulau terluar ini, termasuk Pulau Rangsang harus bebas dari keterisoliran dan kemiskinan infrastruktur” beber Deputi Infrastruktur BNPP tersebut.

Sementara Itu Bupati Kepulauan Meranti Irwan, MSi mengatakan, pada awal pemekaran Meranti dihadapkan dengan persoalan yang sangat kompleks. Mulau dari persoalan kemiskinan infrastruktur, SDM, tingkat persentase kemiskinan yang masih tinggi 43%, minimnya air bersih, ratio elektrifikasi yang sangat rendah 32%, tingginya angka pengangguran dan berbagai dinamika kehidupan social yang sangat ruwet. Kondisi ini turut disulitkan dengan kekuatan APBD Meranti hanya hanya sebesar 365 miliar rupiah. Fakta ini menimbulkan banyak keraguan, apakah Meranti bisa keluar dari belitan persoalan ini.

Namun kenyataannya, dalam kurun waktu lima tahun Meranti melesat bak roket. Angaka kemiskinan menurun menjadi 34%, pertumbuhan ekonomi ratarata naik diatas 8,4%, elektrifikasi naik menjadi 68% dan angka APBD Meranti juga meningkat menjadi 1,4 trilyun rupiah. “Sentuhan awal yang kita lakukan adalah, bagaimana membuat masyarakat kenyang.

Hal ini tentunya menyangkut kebijakan penanganan ekonomi.

Kalau masyarakatnya kenyang, tidur enak, pikiran lapang dan akan semakin giat bekerja. Untuk itu, kita tidak buru-buru menerapkan kebijakan pembangunan yang berbasis symbol-simbol infrastruktur.

Kebijakan yang kita terapkan

CMYK

adalah konsep pembangunan ekonomi pro bussines” ungkap Bupati Irwan, MSi. Pekerjaan terberat pada awal memimpin Meranti adalah, merubah image buruk Selatpanjang sebagai sebuah kota yang tidak aman dan nyaman untuk aktifitas usaha.

Image yang menganggap Selatpanjang banyak pereman, pungli, dan tidak aman membuat dunia usaha lari. Padahal, kota ini telah tumbuh sejak ratusan tahun sebagai sebuah Bandar niaga yang memikul berat peran ekonomi antara Riau Daratan dan Riau Kepulauan serta peran Selat Malaka sendiri sebagai jalur niaga internasionalnya.

Kota Selatpanjang dengan kehidupan masyarakatnya yang multi etnis, dengan jumlah penduduknya lebih dari 20 ribu jiawa, menggambarkan betapa besarnya potensi ekonomi yang dimainkannya. “Langkah yang kita lakukan adalah memberikan peluang pekerjaan pada putra daerah yang selama ini menganggur. Lebih dari 250 orang putra daerah yang selama ini menguasi pasar, kita rekrut menjadi Satpol PP. Kemudian kita juga merekrut ratusan orang untuk dijadikan tim Pemadam Kebakaran. Sentuhan yang sederhana ini, ternyata mampu menyulap kota Selatpanjang menjadi lebih aman dan kondusif. Ahirnya investor dating silih berganti ke Meranti, Selatpanjang” ungkap Bupati.

Disisi lainnya lanjut Bupati, kebijakan yang dilakukan pada tahun pertama kepemimpinannya adalah bagaimana upaya untuk segera mengalirkan listrik ke ratusan desa yang rural jaringan PLN. Minimnya jaringan listrik dipedesaan menyebabkan ratusan ribu masyarakat di pedesaan pulau-pulau terluar harus puas tidur dengan terang

lampu teplok. Untuk mengharapkan PLN, jelas tidak mungkin. Terbatasnya kekuatan mesin dan jaringan, menyebabkan PLN tidak mampu menjangkau masyarakat di pelosok pedesaan. Untuk itu, Pemkab Kepulauan Meranti mengambil kebijakan dengan menyediakan listrik pedesaan.

Disetiap tahun anggaran mulai tahun 2011, Pemkab Kepulauan Meranti menyediakan alokasi anggaran untuk pengadaan mesin ginset pedesaan. Dalam kurun empat tahun total alokasi anggaran yang di keluarkan untuk membiayai program ini mencapai 46.270.675.000.

“Bayangkan saja Pak, setelah 68 tahun Republik ini merdeka masyarakat kami di pedesaan pulau terluar, belum pernah melihat tinga listrik PLN. Jangankan untuk menikmati listrik PLN, sungguh menyedihkan. Untuk itu, kita berkomitmen menyediakan listrik pedesaan. Prinspi kita, dengan terangnya pedesaan di malam hari, akan semakin memperkuat keyakinan masyarakat akan pemekaran Meranti. Dan yang lebih penting lagi, suasana kehidupan malam dipedesaan jadi lebih bergairah.

Dan anak-anak bisa belajar dengan terang, paling tidak mereka bisa mengucapkan selamat lampu teplok.

Keterbatasan dan kemiskinan infrastruktur inilah yang menjadi semangat kami untuk terus membangun daerah ini meskipun harus tertatih-tatih. Sudah puas masyarakat kami menunggu, memekik minta perhatian Pemerintah Republik ini.

Barangkai karena kami berada di pulau terluar, dibibir Selat Malaka pekikan suara kami tak terdengar hanyut digulung ombak Selat Malaka” tandas Bupati Irwan yang disertai dengan derai tawanya. (rus)

Editor: Eddy, Layouter: Mulia Aditya

CMYK

Rabu, 18 Desember 2013

9

Yustan Abithoyib SH Humas PTUN Tanjung Pinang

Bijak karena Ilmu USIA, bukanlah patokan bagi setiap orang untuk menjadi dewasa. Karenanya, banyak orang yang sudah mempunyai usia lanjut, namun secara pemikiran dia masih belum dewasa.

Begitu juga sebaliknya, ada orang yang masih muda dari segi usia tapi bisa disebut dewasa.

Sehingga orang tersebut bisa menghasilkan ide-ide atau pemikiran yang sangat baik dan berpotensi untuk kebaikan dirinya, keluarganya maupun orang lain.

TIM HALUAN KEPRI

LOBANG bekas galian PT Kezia yang dipagar setelah ada insiden.

Warga Kecewa, PT Kezia Tak Minta Maaf Insiden Bocah Terjebur di Bekas Galian

DELMAWAN/HALUAN KEPRI

MEMICU LAKALANTAS — Jalan berlobang masih banyak ditemui di sejumlah ruas jalan di Batam. Jalan berlobang tidak hanya merusak pemandangan tetapi juga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalulintas (lakalantas).

Bijak karena Hal 10

SAGULUNG (HK) — Warga perumahan Artha Guna Lestari Sagulung, kecewa dan kesal dengan pihak PT Kezia yang tidak merespon insiden bocah yang tercebur ke kubangan bekas galian pondasi

perusahaan itu. PT Kezia tak meminta maaf atas keteledorannya. " Mungkin PT Kezia menganggap kejadian ini tak terlaWarga Kecewa Hal 10

Pembahasan UMK Tak Pernah Habis BATAM CENTRE (HK) — Pemerintah bingung, pusing dan gerah jika setiap tahun buruh menuntut kenaikan upah minimum, itu karena pembahasan upah memang tidak pernah berkesudahan layaknya rel kereta api yang tidak ada ujung.

STIE Bentara PersaAmrin Simanjuntak hasiswa da dan GMKI di kampus STIE Liputan Batam Demikian dikemukakan Kadis Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Zarefriadi melalui Kepala Seksi Persyaratan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Disnaker Batam Sri Yanto SH pada acara simposium yang digelar Ma-

Bentara Persada Komplek Yos Sudarso Batam Centre, akhir pekan lalu.

Sriyanto yang berbicara di hadapan ratusan mahasiswa menjelaskan, tuntutan kenaikan upah adalah suatu hal yang wajar, namun para buPembahasan UMK Hal 10

Jahuin Natal Bersama Keluarga Besar Pendidikan Laksamana TANJUNGPIAYU (HK) — Anggota DPRD Kota Batam, Jahuin Hutajulu, SE.,MSi melakukan perayaan Natal bersama keluarga besar TK, SD, SMP, SMA/SMK Yayasan Pendidikan Laksamana Batam, di Tanjungpiayu, Sei Beduk, Kota Batam, Sabtu (14/12).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan Natal Jahuin Natal Hal 10

ANGGOTA DPRD Kota Batam, Jahuin Hutajulu didampingi istri dan anaknya, Fredy Laksamana Hutajulu foto bersama anak yatim piatu, pada acara peraya Natal bersama keluarga besar Yayasan Pendidikan Laksamana Batam, Sabtu (14/12).

ALI MAHMUD/HALUAN KEPRI

Batam Masih Menjadi Primadona Destinasi Pariwisata BATAM CENTRE (HK) — Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Guntur Sakti mengungkapkan, sepanjang tahun 2013 ini, Kota Batam masih menjadi primadona destinasi (tujuan) pariwisata, baik bagi wisatawan asing maupun domestik.

Dipilihnya Batam menjadi destinasi pariwisata, me-

nurut Guntur, karena Batam memiliki daya saing pariwisata di Provinsi Kepri dibanding daerah lain. Dalam dunia wisata, setidaknya ada tiga aspek yang harus diperhatikan, pertama akomodasi, aksesibilitas, dan atraksi. " Batam sudah memenuhi ketiga unsur tersebut, dimana untuk mengakses Kota Batam saat ini sangat gampang, baik darat, laut mupun udara. Selain itu juga, banyaknya tempat wisata di sini dan ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi pelancong yang masuk ke Batam, "kata Guntur, Selasa (17/12).

Guntur juga mengatakan, semua fasilitas di Batam lumayan lengkap dan semua tersedia, mulai dari infrastruktur, keamanan, serta seni dan budaya. Batam juga dikenal sebagai daerah yang Batam Masih Hal 10

CMYK

Editor: Sofyan, Layouter: M Fahrullazi

Metro Batam

Rabu, 18 Desember 2013

Dari Halaman 9

Pembahasan UMK ruh harus menyadari bahwa untuk membuat suatu keputusan bukanlah hal yang mudah dilakukan dan perlu pengkajian yang matang, harus ada kesepakatan antara pemerintah, pengusaha dan buruh (tri partite).

Dengan munculnya SK Gubkepri No.984 dan No. 997 tahun 2013 tentang UMK sebesar Rp 2.422.92 dan UMS Batam sebesar Rp 2.640.000 yang diberlakukan tahun 2014, maka sebelum diputuskan tentunya dilakukan pengkajian yang matang. Buruh harus memahami birokrasinya supaya tidak terjebak dengan masalah-masalah yang bukan domain mereka.

Seorang pengusaha Sahaya Simbolon yang hadir pada acara itu mengatakan, per-

timbangan kenaikan upah UMK mempunyai pertimbangan banyak hal. " Jika demo berlanjut terus menerus maka akan banyak perusahaan yang gulung tikar (tutup)", ujar Sahaya.

Karena itu, pertimbangan ini sepenuhnya butuh tanggapan dari pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai uang dan jabatan. Alhasil ketika memberikan pengaduan atau menyurati pemerintah tentang keluhan karyawan dengan sepele pemerintah menjawab agar pengusaha dan buruh mencarikan dasar hukumnya. " Jawaban ini, seakan tidak memiliki format yang ada. Kita menyadari bahwa bila sering terjadi demonstrasi semua pihak akan terganggu. Contohnya anak-

anak yang akan berangkat sekolah takut karena ada demo di jalan raya yang paling miris lagi saat berlangsungnya demo orang yang meninggal untuk dimakamkan hari itu juga bisa gagal karena takut demonstrasi," katanya.

Di akhir acara, ketua panitia Marbetaria Tamba yang ditemui Haluan Kepri mengatakan Kota Batam adalah salah satu kota industri di Indonesia, maka persoalan ketenagakerjaan senantiasa hadir mewarnai dinamika kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut terjadi karena memang sebagian besar masyarakat Kota Batam menggantungkan hidupnya lewat bekerja di perusahaan.

Mulai dari industri perkapalan, elektronik, pengolahan

Dari Halaman 9

Jahuin Natal kali ini juga melibatkan para janda, orang tidak mampu, dan anak yatim piatu dari Elsadai. Serta dihadiri umat Kristiani lainnya dan para orang tua wali murid.

Pada kesempatan itu, Jahuin didampingi oleh istrinya dan anaknya, Fredy Laksamana Hutajulu membagikan kado Natal kepada para anak yatim piatu, janda, dan orang tidak mampu.

Tema Natal bersama kali ini yakni, God Is Good (Roma 8:28). Dan sub tema 'Dengan Semangat Natal Mari Kita Menyadari Bahwa Tuhan Itu Sangat Baik

Dalam Kehidupan Kita'.

Dalam Natal bersama ini, para hadirin tampak khidmat mengikuti liturgi-liturgi yang dibawakan para siswa/siswi SMP maupun SMK serta para dewan guru.

Natal bersama yang digelar di halaman upacara Yayasan Pendidikan Laksamana Batam kali, menghadirkan Pdt. Edy Hia, S.Th. Dalam khotbahnya, Pdt Edy Hia sangat mengagumi adanya kebesaran serta kasih sayang Tuhan terhadap umatnya di dunia.

"Kita bisa merayakan Natal bersama, karena

adanya kasih sayang Tuhan.

Sebab, tadinya sempat hujan grimis, namun akhirnya berhenti sendiri. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat sayang dengan umatnya. Dan sama-sama mari kita katakan Amin, Tuhan Yesus itu baik," ungkap Pdt Hery dari atas mimbar.

Pdt Hery mengatakan, dirinya sangat terkesima dengan kehadiran Yayasan Pendidikan Laksamana Batam dari yang sederhana hingga saat ini sangat luar biasa. Hal ini menurut Pdt Hery, selain kerja keras yang dilakukan oleh pihak

Yayasan Pendidikan Laksamana Batam, juga atas kebaikan Tuhan.

"Saya masih ingat betul, ketika Yayasan Pendidikan Laksamana Batam pertama kali dibuka, perayaan Natal bukan dilakukan di tempat ini.

Tapi dulunya dilaksanakan di Gereja. Sekarang Yayasan Pendidikan Laksamana sudah sangat bagus, dan saat ini kita bisa merayakan Natal bersama di tempat ini. Hal ini atas kebaikan Tuhan terhadap umatnya," tandas Pdt Hery lagi. (lim)

bentuk kongkrit yang dilakukan pihak PT Kezia terhadap keluarga korban pasca insiden itu. " Hari itu, saya tak ikut rapat tentang kejadian itu, yang ikut rapat pihak kepolisian dan pengembang, tapi kayaknya hanya begitu saja hasilnya, tak ada tangga pan yang berarti apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Bahkan, ia melihat lobang bekas galian sudah dipagari dengan kayu. Pihak korban juga tak mau lagi mengurus masalah itu karena sibuk dengan kerjaanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ade (4), warga perumahan Artha Guna Lestari, nyaris tewas setelah tercebur ke lobang bekas galian tanah proyek PT Kezia Graha Mas, Sagulung, sekitar pukul 17.30 WIB, Sabtu (7/12) sore.

Galian tanah proyek pengembang telah membentuk kubangan air. Ketika itu Ade

bersama teman-temannya asyik bermain, tiba-tiba dia terpeleset dan masuk ke dalam kubangan air sedalam dua meter.

Harahap, salah seorang warga yang kebetulan lewat menuju rumahnya mengatakan, saat itu Ade bersama temannya sedang bermain di sekitar galian proyek itu.

Diduga, korban masuk area galian tanah proyek yang belum diurung pengembang itu. Sementara itu temannya langsung mengadu ke orangtuanya masing-masing.

Terkait masalah itu, Kapolsek Sagulung AKP T Manihuruk menilai, pihak pengembang PT Kezia Graha Mas telah lalai dalam melakukan pekerjaan sehingga menyebabkan Ade (4) warga perumahan Artha Guna Lestari, nyaris tewas tercebur ke lobang bekas galian perusahaan itu. " Ini jelas kesalahan dan kelalaian pihak pengembang, karena tidak mempedulikan kinerjanya sehingga membahayakan bagi anak-anak," ujar Kapolsek Sagulung AKP T Manihuruk ketika itu.

Perang dingin antara warga dan pengembang PT Kezia Graha Mas sebenar sudah

berlangsung lama yakni sejak perusahaan tersebut berencana membangun puluhan rumah toko (ruko) di lahan kosong di samping perumahan Artha Guna Lestari.

Warga Artha Guna Lestari protes pembangunan yang dilakukan pengembang telah menyebabkan kawasan mereka sering kebanjiran akibat tertutupnya drainase di perumahan itu. Sebagai bentuk protes mereka, warga menanam pohon pisang di tengah jalan yang sering dilalui kendaraan perusahaan.

Aparat setempat yang mengetahui kejadian itu mencoba memediasi warga dan pihak pengembang. Pertemuan pun digelar di salah satu tempat. Dalam pertemuan tersebut, pihak pengembang berjanji menyepakati apa-apa yang menjadi keberatan warga.

Tapi ternyata, janji tinggal janji. Kesepakatan yang dibuat pihak pengembang dengan warga di hadapan Kapolsek, Camat dan Lurah ketika itu diabaikan begitu saja. Hal itu menimbulkan ketidakpercayaan warga terhadap pihak pengembang sampai sekarang. (tim)

Dari Halaman 9

Warga Kecewa lu penting buat mereka makanya mereka tak meresponnya.

Begitu juga warga, tak bisa berbuat banyak atas kejadian itu," kata Endang, warga perumahan Artha Guna Lestari, belum lama ini.

Menurut Endang, protes warga terhadap PT Kezia terkait insiden tersebut dianggap sengaja mencari celah untuk menjatuhkan PT Kezia.

Padahal, warga menganggap masalah itu serius, karena menyangkut nyawa manusia. " Bagaimana kalau anak yang tercebur itu meninggal dunia. Pihak Kezia tak akan bisa menolong supaya bocah tersebut hidup lagi. Inilah yang menjadi penekanan kita kepada PT Kezia," ujarnya menambahkan.

Ketua RW setempat Aris yang mengaku menyampaikan keluhan warga ke PT Kezia terkait insiden itu hanya ditanggapi dengan membuat perjanjian di atas materai.

Selain dari itu tidak ada lagi

limbah dan industri lainnya.

Persoalan yang kerap terjadi hampir setiap tahun dimana kaum buruh berusaha memperjuangkan kesejahteraannya melalui realisasi UMK yang lebih tinggi.

Harapan ini sangat realistis dan wajar, namun yang menjadi persoalan adalah berapa besaran yang diharapkan?, Apakah pengusaha mampu dan bersedia membayar sesuai dengan tuntutan tersebut?.

Persoalan ini sering tidak bertemu dalam satu titik dari semua pihak. Itulah gunanya mahasiswa memahami dan berpikir secara logis dampak dari tuntutan kenaikan UMK dan memberikan kepada mahasiswa hal-hal yang melatarbelakangi kenaikan UMK. ***

PENGUMUMAN - Dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 09 Desember 2013 Nomor : 48 yang dibuat oleh YONDRI DARTO, SH Notaris di Batam, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. MULTIPOINT INVESTMENT, berkedudukan di Batam (“PERSEROAN”) yang telah mengambil keputusan antara lain menyetujui : a. Jual Beli seluruh Saham dalam PERSEROAN, demikian berikut segala asset-asset PERSEROAN. b. Perubahan Susunan Pengurus (Direksi) dan Komisaris PERSEROAN yaitu dengan keluarnya Tuan FONG KEN KAI selaku Direktur dan Tuan TEY MENG SAI selaku Komisaris dalam PERSEROAN dan diangkatnya Tuan FAN REN RAY (FAN RENRUI) selaku Direktur dan Tuan FAN RUICHENG, selaku Komisaris Perseroan yang baru, dengan demikian Tuan FONG KEN KAI dan Tuan TEY MENG SAI tersebut tidak mempunyai urusan dan sangkut paut lagi serta dibebaskan dari segala urusan dan tanggung jawab PERSEROAN serta telah memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada PERSEROAN. c. Merubah Nama Perseroan. d. Merubah Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. e. Memperbesar Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam Perseroan dari Rp. 4.497.000.000,- empat milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah (US $ 500.000,- lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) menjadi Rp. 13.491.000.000,- tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta Rupiah (US $ 1.500.000,- satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) - Keberatan-keberatan dan sanggahan-sanggahan atas hal tersebut dapat diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Perseroan Terbatas PT. MULTIPOINT INVESTMENT tersebut.

- Dengan alamat : Komplek Lucky Estate Blok B No. 44, Batu Selicin, Lubuk Baja, Kota Batam.

- Telepon : 0778-70767777 Batam, 09 Desember 2013

PENGUMUMAN - Guna memenuhi ketentuan yang termuat dalam pasal 147 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 27 Anggaran Dasar PT. AMNOR, berkedudukan di Batam, yang Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan ANLY CENGGANA Sarjana Hukum, Notaris di Batam, tertanggal dua puluh enam April dua ribu sepuluh (26-04-2010) Nomor : 47, yang telah memperoleh status Badan Hukum tertanggal dua belas Agustus dua ribu sepuluh (12-08-2010) Nomor : AHU-39792.AH.01.01.Tahun 2010 yang sampai saat ini belum pernah mengalami perubahan.

- Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Akta Risalah Rapat tertanggal 10 Desember 2013 Nomor : 53 yang dibuat dihadapan YONDRI DARTO, SH, Notaris di Batam, Perseroan Terbatas PT. AMNOR TELAH DIBUBARKAN sejak tanggal 10 Desember 2013.

- Telah ditunjuk Nyonya NORBANI sebagai likuidator dan diberi hak untuk tindakan likuidasi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PERSEROAN - Kepada para pihak yang masih mempunyai tagihan atau piutang kepada PT. AMNOR (dalam likuidasi) dan keberatan-keberatan serta sanggahan atas hal tersebut dapat diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada : Likuidator PT. AMNOR (dalam likuidasi) - Alamat

: Komplek Rose Dale Blok E No. 65, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

- Setelah lewat batas waktu tersebut PT. AMNOR (dalam likuidasi) tidak bertanggung jawab lagi atas sesuatu penagihan dan tuntutan berupa apapun juga.

Batam, 10 Desember 2013 LIKUIDATOR PT. AMNOR

10

Mantan Kapolri Lantik LCKI Kepri LCKI Siap Bergandengantangan Berantas Kejahatan NAGOYA (HK) — Ketua Presidium Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), yang juga mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi (Purn) Profesor Da'i Bachtiar, melantik kepengurusan LCKI Provinsi Kepri untuk periode 2013 - 2018 di Hotel Goodway, Nagoya, Selasa (17/12).

Dengan pelantikan tersebut, maka Provinsi Kepri menjadi Provinsi ke-16 dimana LCKI hadir dan bersinergi membantu pemerintah serta pihak kepolisian dalam upaya mencegah berbagai kejahatan.

Dalam sambutannya, mantan orang nomor satu di Polri ini mengatakan, kehadiran LCKI adalah panggilan jiwa untuk turut serta memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan kejahatan. Sehingga terpelihara keamanan dan ketertiban di Indonesia menuju masyarakat sejahtera. " Sebuah panggilan jiwa untuk memberikan rasa aman, demi kesejahteraan masyarakat," ung-

kap Dai Bachtiar dalam sambutannya.

Secara singkat, lanjut dia, LCKI didirikan pada tahun 2005 lalu, dan berbagai kegiatan telah dilakukan dalam mewujudkan keamanan secara nasional dan juga lintas negara sebagai tujuan pendiriannya, yakni mencegah kejahatan dan memberikan rasa aman. " Kejahatan semakin meningkat dan terorganisir, karena LCKI hadir untuk membantu pemerintah," katanya.

Selain membuat berbagai kajiannya, LCKI nantinya juga akan berkoordinasi dengan instansi pemerintah seperti TNI, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Imigrasi, BC dan sejumlah instansi lainnya.

Dengan pengalaman kerja di kepolisian, lanjut Dai Bachtiar, ia ingin memberikan sumbangsih nyata lewat LCKI. Karena tak aktif lagi, ia ingin lebih banyak melakukan pencegahan terhadap bahaya kejahatan. " Lebih mencegah dari-

Dari Halaman 9

Bijak karena Begitu juga halnya dengan pria yang bernama lengkap Yustan Abithoyib SH ini. Baginya, ilmu merupakan suatu hal yang sangat memberikan motivasi, aspirasi dan potensi dalam kehidupannya. Sehingga, segudang konsep ilmu itu serta pengalaman yang pernah dialami dan dijalaninya, bisa membawa perubahan dalam menjalankan aktivitas, selaku majelis hakim dan humas di kantor PTUN Tanjungpinang, di Sekupang. " Orang yang mengabaikan ilmu, akan mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Sedangkan orang yang berilmu serta berpengala-

man, tentunya akan bisa memfilter diri dan keluarganya terhadap pengaruh lingkungan yang akan berdampak buruk," kata Humas PTUN Tanjungpinang ini.

Makanya, ungkap ayah dua anak ini, di zaman sekarang banyak sekali anakanak dan remaja yang mulai rusak oleh pergaulan mereka sendiri. Karena, mereka sedikit sekali untuk mempelajari ilmu itu, terutama tentang ilmu agama, etika, disiplin, adat istiadat dan sopan santun.

Suami Yesi Kurniati Putri SE, dan ayah dari Glaza Eahap dan Adevar Valo AP

ini mengatakan, ilmu itu tidak hanya bisa dipelajari di sekolah maupun di bangku pendidikan saja. Namun, ilmu itu juga dapat diserap dan dipelajari dari alam dan di lingkungan sekitar kita berada. " Ilmu yang paling bermanfaat dan bermakna dari seseorang adalah, pengalaman yang dialaminya sendiri dalam menghadapi sebuah permasalahan. Sehingga, dengan pengalaman ilmu tersebut, bisa menjadikan seseorang lebih bijaksana dan lebih arif dalam bertindak," ungkap pria kelahiran Kotabumi-Lampung, 27 Februari 1975 silam ini. (vnr)

daerah yang saat ini belum banyak kunjungan wisatanya, harus memiliki pondasi yang kuat terlebih dahulu.

Pondasi yang kuat tidak hanya bentuk fisik bangunan saja, namun juga yang lebih penting adalah keseriusan dan komitmen masing-masing kepala daerah. " Kepala daerahnya harus serius untuk menargetkan kunjungan wisman ke daerahnya, hal itu sama juga dengan pondasi, karena tanpa adanya dukungan kepala daerah, maka tidak akan ada kunjungan wisatawan ke daerahnya, "ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, hingga Oktober lalu, kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepri telah mencapai 1,5 juta orang. Jumlah tersebut tidak sesuai seperti yang ditarget-

kan sebanyak 1,97 juta orang.

Guntur menyebutkan, ada tiga metoda dalam pencapaian target yang akan diberikan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Pertama metode moderat yang merupakan angka tengah yang saat ini menargetkan 1.8 juta orang, kedua ialah metode konstan yang merupakan target di angka paling bawah yakni 1,7 juta orang dan target optimis yang akan dicapai ialah 1.97 jutaan orang. " Dalam beberapa target yang kami miliki, kalaupun target optimis tidak tercapai, maka paling tidak dihitung angka yang paling bawah yakni target konstan.

Untuk itu, tahun 2014 mendatang, kami akan menargetkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kepri sebanyak 2 juta orang. Untuk merealisasikan target ini, kami bekerjasama dengan pemangku kepentingan, seperti PHRI, Arsita, dan lain sebagainya, "tuturnya. (byu)

Dari Halaman 9

Batam Masih higienis dan lain sebagainya.

Kelebihan-kelebihan itu menjadikan Kota Batam memiliki daya saing lebih yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia.

Untuk menunjang destinasi pariwisata di daerah lain selain Batam, lanjut Guntur, Dinas Pariwsata Provinsi Kepri pada tahun 2014 mendatang akan menyusun rencana induk pembangunan yang memenuhi tiga unsur yakni selaras, sinergis dan akselerasi. " Kami Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, akan merencanakan induk pembangunan.

Namun, setiap pemerintah baik Kabupaten maupun Kota, harus memiliki 3 unsur diantaranya ialah selaras, sinergis dan akselarasi, "ujarnya.

Dia juga menambahkan,

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) CABANG TANJUNG PINANG PENGUMUMAN LELANG ULANG PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjung Pinang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam akan melaksanakan penjualan umum (lelang) atas aktiva tetap yang telah mendapatkan persetujuan penghapusan berupa : 5 (lima) unit mobil dan 7 (tujuh) unit sepeda motor dari berbagai merk dan tipe yang dijual dalam satu paket dengan harga limit keseluruhan sebesar Rp94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah).

Lelang dilaksanakan pada : Senin, 23 Desember 2013, Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Kantor PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjung Pinang, Jl.S.Amin No.1 Tanjung Pinang Syarat dan Ketentuan : 1.Obyek dilelang dalam keadaan apa adanya (as is as where is) dan dijual dalam 1 (satu) paket.

2.Obyek berada di lokasi Tanjung Pinang, Kijang, Tanjung Uban, Pulau Sambu dan Batam, 3.Peserta Lelang diwajibkan untuk menyetorkan uang jaminan lelang sebesar nilai limit ke Rekening KPKNL Batam No.Rekening 0184395587 PT.BNI (Persero) dan efektif masuk rekening paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang; 4.Penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga semakin meningkat.

5.Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran harga lelang dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, ditambah pajakpajak dan biaya-biaya sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi (masuk dalam DAFTAR HITAM), serta uang jaminan lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain; 6.Open House akan dilaksanakan tanggal 18 Desember 2013 – 20 Desember 2013, pukul 10.00 WIB s.d. 16.00 WIB, bertempat di lokasi objek lelang; 7.Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjung Pinang Telp.(0771) 21785 – 21153 – 315572 atau KPKNL Batam Telp. 0778 (469824-25).

Tanjung Pinang, 18 Desember 2013 Panitia KANTOR CABANG Jl. S. Amin No.1 Tanjung Pinang 29111 Telepon : (0771) 21785 – 21153 – 315572, Facsimile : (0771) 29969

pada menindak, sebagaimana semboyan lembaga besar dunia PBB dalam mencegah aksi kejahatan," kata mantan Kedubes Indonesia untuk Malaysia.

Kepala LCKI Kepri, Fisman F Gea mengatakan Kepri merupakan daerah perbatasan yang rawan berbagai bentuk kejahatan seperti narkoba, penjualan manusia dan kejahatan lain sehingga perlu peran seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada ruang bagi pelaku.

"Kita ingin mempersempit ruang kejahatan di Kepri. Kami siap bekerjasama dengan penegak hukum untuk menciptakan keamanan," kata dia.

Selain itu, Fisman juga menjelaskan bahwa kepengurusan LCKI Kepri terdiri dari berbagai lintas elemen masyarakat, sehingga ada harapan besar dalam upaya pencegahan kejahatan di Kepri. Turut hadir Sekda Kepri Robet dan Wakapolda Kepri, Kombes Pol L Tobing. (ays)

CMYK

Hukum dan Kriminal

Rabu, 18 Desember 2013

BK Terus Memproses Laporan PGRI meter, itu bukan memplototi, tapi pak Udin mengamati,” tegas Erikson.

Terkait intonasi suara keras menurut laporan PGRI, tentu harus dibedakan. Bahwa intonasi suara orang Batak dengan orang Jawa tentunya sangat beda jauh. Suara orang Batak saat bicara dengan suara keras, lalu dikatakan marah.

“Ini yang harus kita luruskan bahwa jangan kita menyimpulkan ketika ada Sementara dari keterangan orang berbicara dengan suara guru, saat itu pintu ruangan keras, terus dikatakan memsedang terbuka lebar. bentak-bentak. Dan sangat “Kalau laporan PGRI me- tidak logika, pabila pak Udin nyatakan bahwa Udin me- sampai membentak-bentak ngintip. Tentu itu dilakukan para siswa/siswi ataupun dari lubang kecil, dari pintu terhadap guru yang menyamyang tertutup. Sementara butnya dengan baik dan soketerangan yang disampai- pan,” tandas Erikson. kan oleh guru bahwa, pintu Di tempat terpisah, Udin pada saat itu terbuP Sihaloho, SH meka. Dan jarak antara nyatakan siap meneUdin dengan pintu rima segala konsekuruangan kelas, kuraensinya apabila dang lebih 3 meter,” jelam proses yang selas Erikson berdadang berlangsung di sarkan keterangan BK itu ternyata yang diutarakan oleh membuktikan bahwa para guru. dirinya melakukan Laporan dri PGRI hal-hal di luar kewaUdin dengan menyatakan jaran. Sebaliknya, bahwa Udin mempeUdin mendesak apalototi para siswa/siswi yang bila pihak PGRI yang bersaat itu mengikuti Ujian Na- salah, maka yang bersangsional (UN). Berdasarkan kutan harus dicopot dari jaketerangan dari guru-guru batannya di Dinas Pendidibahwa faktanya tidak se- kan (Disdik) Kota Batam. demikian yang dilaporkan “Kalau terbukti saya saoleh PGRI. Karena jarak anta- lah, maka saya siap berhenti ra Udin dengan para siswa/ menjadi anggota DPRD. Tapi siswi kurang lebih 6 meter. kalau pihak PGRI yang salah, “Jadi keterangan itu yang maka yang bersangkutan hakami peroleh dari para guru. rus mundur atau dimundurKalau jaraknya pak Udin kan dari jabatannya di Disdengan siswa/siswi sekitar 6 dik. Dan saya juga mendesak

BATAM (HK) — Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batam, T Erikson Pasaribu menegaskan hingga saat ini pihaknya terus memproses laporan PGRI terhadap anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, SH yang dinilainya arogan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), beberapa waktu lalu ke sejumlah sekolah diduga melakukan pungutan liar (pungli).

Ali Mahmud Liputan Batam BK sampai dengan saat ini, kata Erikson, sedang menindaklanjuti laporan tersebut dengan meminta keterangan baik dari pihak yang terlapor (Udin) maupun saksi- saksi yang berasal dari para guru di masing-masing sekolah bersangkutan. BK juga akan memanggil pihak PGRI selaku pelapor, guna didengarkan keterangannya.

“Kita belum menyimpulkan dari hasil pemeriksaan atas laporan PGRI terhadap pak Udin P Sihaloho. Karena hingga saat ini kami belum mendengarkan keterangan dari pihak PGRI,” ungkap Erikson kepada Haluan Kepri, belum lama ini.

Kendati demikian, kata Erikson, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, menurut keterangan dari sejumlah guru, faktanya tidak seperti apa yang dilaporkan oleh PGRI ke BK. Erikson mencontohkan, pihak PGRI dalam laporannya ke BK menyatakan bahwa Udin ketika ke sekolah dan mengintip.

agar BK harus betul-betul serius menangani persoalan ini. Jangan sampai berhenti di tengah jalan,” tegas legislator PDI Perjuangan ini.

Diberitakan sebelumnya, Udin mengatakan, dirinya siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, bila ia menjalankan tugasnya sebagai seorang anggota dewan ternyata melanggar aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, Udin berkeyakinan bahwa apa yang dilakoninya, telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dia juga yakin, BK akan bersikap bijak dengan memanggil dirinya untuk memberikan penjelasan.

“Apa yang saya lakukan selama di dewan, hanya semata-mata menindaklanjuti dari pada laporan masyarakat. Seperti sidak, ini merupakan salah satu tugas pokok bagi seorang anggota dewan. Jadi apapun bentuk kritikan bahkan tekanan dari siapapun, semangat saya tidak pernah akan surut. Saya tetap menegakkan yang namanya kebenaran sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Udin.

“Saya yakin, BK tentunya bersikap bijak dalam memproses sebuah laporan yang berkaitan dengan anggota dewan. BK pasti akan menanyakan ke saya apa permasalahannya. Tentu saya siap untuk memberikan penjelasan yang sedetail mungkin. Dan perlu diingat, dengan kejadian ini tidak akan menurunkan semangat saya untuk terus melakukan pengawasan,” tambah Udin.***

11

Diskusi Bersama

DR. Richard Hamonangan Pasaribu, BSc., MSc Haluan Kepri membuka rubrik "Diskusi Bersama DR. Richard H Pasaribu, BSc, MSc." Dialog ini akan membahas berbagai hal yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun regional. Bagi masyarakat yang ingin berdiskusi dengan DR. Richard Hamonangan Pasaribu, BSc., MSc bisa mengirimkan pertanyaannya ke 085264088880

TKI Harus Punya Sertifikat Khusus PERTANYAAN: Batam telah menjadi kota transit bagi pemberangkatan TKI ilegal ke sejumlah negara. Ini jelas menimbulkan image negatif.

Ada anggapan, "Untuk bisa bekerja ke luar negeri, datanglah ke Batam." Ini tentu harus dicarikan terobosan agar hal itu bisa diminimalkan. Formula apa yang dapat dilakukan oleh elemen terkait di Batam JAWABAN: Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sudah mencapai lebih dari 6 juta orang dengan menghasilkan devisa bagi Indonesia sekitar puluhan triliun rupiah. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Filipina, tenaga kerja Filipina yang bekerja di luar negeri sudah mencapai 9 juta orang (10 persen dari total penduduk 90 juta) dengan menghasilkan devisa puluhan milyar dolar Amerika (ratusan triliun rupiah). Dilihat dari devisa ini, berarti kemampuan rata-rata uang pengiriman seorang TKI ke Indonesia tidak sampai Rp1 juta per bulan, sedangkan kemampuan rata-rata pengiriman uang seorang tenaga kerja Filipina ke negerinya bisa mencapai jutaan rupiah per bulan. Dari data ini bisa terbaca bahwa kebanyakan level TKI masih sebagai tenaga kasar atau rendahan, sedangkan level tenaga kerja Filipina sudah sebagai tenaga ahli (skilled workers).

Melihat polemik Batam sebagai transit TKI yang nota benenya level pekerja kasar atau rendahan (buruh atau pembantu rumah tangga), tentu lebih cenderung memberikan image negatif. Lain kalau yang datang adalah tenaga ahli, misalnya welder, fitter, engineer, accountant, dan sejenisnya, tentu akan memberikan dampak yang lebih positif bagi Batam, termasuk sebagai daya tarik bagi para investor asing untuk datang berinvestasi ke Batam karena adanya kemudahan dalam mencari skilled workers. Sudah sewajarnya polemik ini sudah menjadi perhatian pemerintah kota Batam khususnya, dan pemerintah propinsi Kepri dan Pusat umumnya. Salah satu

solusi yang dapat diupayakan pemerintah adalah dengan memperketat kriteria TKI dengan membuat aturan dengan mengharuskan TKI mempunyai sertifikat khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri maupun Tenaga Kerja. Sebagai contoh, yang level rendah para TKI minimum harus mempunyai kemampuan bahasa Inggeris yang cukup (tidak kalah jauh dengan tenaga kerja Filipina) dan disertifikasi dengan standar kemampuan bahasa Inggris yang sudah dirancang khusus untuk pekerja rendahan (buruh atau PRT). Pembelajaran ini bisa disosialisasikan kepada swasta yang membuka kursus bahasa Inggeris, dan sertifikasinya bisa dikeluarkan oleh pihak swasta yang diberi wewenang oleh pemerintah.

Untuk segmen tenaga kerja ahli, sebaiknya pemerintah sudah memberikan perhatian lebih khusus, yang salah satunya menggalakkan aktivitas Balai Latihan Kerja (BLK) dengan menggandeng pihak swasta untuk menjalankannya. Pemerintah dapat mendirikan BLK yang bersinergi dengan pihak Negara asing yang membutuhkan tenaga kerja yang cocok bagi mereka (link-andmatch certified traning systems). Tidak ketinggalan, pendukungan terhadap SMK (vocational schools) harus lebih digalakkan lagi terlebih dengan mencetak guru-guru SMK yang kompeten dan membantu sarana peralatan pembelajaran di SMK. Kalau kebijakan persyaratan TKI telah disosialisasikan oleh pemerintah Pusat khususnya, dan pemerintah daerah umumnya, maka calon TKI tidak perlu datang ke Batam, karena syarat pendidikan dan sertifikasi, baik untuk kelas rendah atau ahli dapat diambil di daerah masing-masing tanpa harus pergi ke Batam dahulu. Tentunya ketentuan ini juga sudah harus menjadi kewajiban yang diikuti oleh semua perusahaan pengerah tenaga kerja ke luar negeri. ***

Satpol PP Provinsi Kepri Gelar Rakernis Tibum Tranmasy BINTAN (HK) — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketentraman Masyarakat (Tranmasy) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013, diikuti 50 peserta yang terdiri dari seluruh Kepala Satuan Polisi (Satpol) PP dari 7 kabupaten/kota berserta staff, di hotel 89, Batam, Kamis-Jum’at (12-13/12).

Kepala Satpol PP Provisi Kepri Usman Taufiq didampingi Kepala Bidang Tibum Tranmasy Wan Rapbdi mengatakan tujuan diadakannya Rakernis Tibum Tranmasy adalah untuk menyamakan persepsi seluruh Kasatpol PP, staff dan anggota dari seluruh 7 kabupaten/kota terkait tugas pokok dan fungsi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Selanjutnya saling koordinasi antar Satpol PP kabupaten/kota se-Provinsi Kepri dengan Satpol PP Provinsi Kepri. Karena permasalahan dan potensi konflik masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda.

Untuk memecahkan masalah perlu berkoordinasi dengan daerah lain dan Satpol PP Provinsi, dan mengambil pelajaran dari kejadian di daerah lain. Karena suatu saat tidak tertutup kemungkinan terjadi di wilayah mereka.

Nara sumber pada Rakernis ini Kasubdit Sarana dan Prasarana Pol PP dan Linmas Kemendagri, Yahda Mulia, Kasubdit Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, Kemendagri, Eko Wulandaru, juga Kombes Hadi Purnomo dari Polda Kepri.

KOMBES Hadi Purnomo dari Polda Kepri.

KEPALA Satpol PP Provinsi Kepri Usman Taufiq.

KEPALA Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Wan Rapbdi.

KASUBDIT Sarana dan Prasarana Pol PP dan Linmas Kemendagri, Yahda Mulia.

KASI Linmas Raja Saiful.

KASUBDIT Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, Kemendagri, Eko Wulandaru.

Narasi/Foto: M Rofik

PARA peserta serius mengikuti Rakernis.

CMYK

Editor: Ali Mahmud, Layouter: Syahril

Lingga

Rabu, 18 Desember 2013

12

Mahasiswa Pertanyakan Beasiswa LINGGA (HK) — Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Lingga pertanyakan verifikasi penerimaan beasiswa tugas akhir (TA) bagi sarjana, diploma. Pasalnya, sebagian mahasiswa yang mengajukan pendaftaran awal tidak tercantum namanya dalam verifikasi daftar penerima beasiswa. mempertanyakan verifikasi Nofriadi Putra penerimaan beasiswa oleh Liputan Lingga Salah satu mahasiswa Akbid Poltekes Tanjungpinang, Mahduriani, mahasiswa asal Mentuda, Kecamatan Lingga

Pemkab Lingga melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Karena, terdapat sejumlah teman-temannya sama-sama mahasiswa asal Kabupaten Lingga yang me-

ngajukan proposal sebagai persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tersebut.

"Beberapa bulan yang lalu, nama kita pernah diumumkan di Kabar Lingga. Com dari Dinas Pendidikan. Namun setelah kita cek lagi, nama kita tidak ada lagi. Kenapa bisa begitu,"ungkapnya dengan nada tanya, Selasa (17/12).

Dikatakannya, sejumlah nama yang tidak keluar sebagai penerima yakni Mazirah, asal Batu Belubang mahasiswa Stisipol Tanjungpinang. Dan Dila Ayu Lestari dari Nerekeh, mahasiswa Akbid Poltekes Tanjungpinang.

Diakuinya, namanya diketahui tidak keluar di pengumuman, dan di DPPKAD Lingga tidak ada terdaftar ketika ia mengajukan SPJ. Pada hal sebelumnya, ia sudah mendaftar awal Desember 2012.

"Kami mau kejelasan saja? Kenapa di ganti, kami kecewa,"ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Disdikpora Lingga, Siswandi, melalui stafnya yang akrab disapa Abang, menjelaskan bahwa memang sebelumnya, data pengusul diajukan ke DPPKD yang lengkap memenuhi persyaratan. Termasuk jalur prestasi yang syaratnya

minimal IPK 3,00 baik itu beasiswa S1, Diploma III, dan TA dan total keseluruhannya sebanyak 300 lebih.

"Semua proposal di masukkan semua. Di APBD 2013.Di APBDP berharap penambahan. Bagi yang namanya yang tidak keluar, dari semua yang diajukan, takutnya mahasiswa tersebut sudah dapat di provinsi," ungkapnya.

Ditempat yang berbeda, Kabid Anggaran DPPKAD, Lingga Agustiar mengatakan bahwa jumlah penerima beasiswa untuk S1 sebanyak 269 orang mahasiswa, dan untuk penerima beasiswa DIII seba-

nyak 54 orang.

Dikatakannya, memang seleksi penerimaan beasiswa tersebut di Disdikpora Lingga. Sehingga data yang diolah hanya surat-surat yang masuk. Serta pengajuan dari Disdikpora tersebut jumlahnya melebihi kuota.

"Yang dapat bantuan beasiswa dari provinsi tidak dapat lagi. Karena syarat dan ketentuannya begitu," ungkapnya.

Dijelaskannya juga, bagi mahasiswa yang sedang dalam mengerjakan tugas tugas akhir juga tidak dapat menerima bantuan beasiswa tersebut.

"Saat ini sudah boleh di-

ambil. Jumlah beasiswa bagi S1 Rp 5 juta. D III 4 juta dan TA Rp 4,5 juta," ungkapnya.

Dari keterangan, dan catatan rekapan penerima beasiswa yang ada pada Agustiar, tiga nama mahasiswa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan dan verifikasi. Karena tiga orang mahasiswa tersebut diketahui sudah menerima beasiswa dari provinsi.

Syarat penerimanya, lanjut Agustiat untuk beasiswa di Kab Lingga, memang tidak boleh menerima beasiswa dari provinsi. Artinya satu orang tidak boleh menerima dua item beasiswa. ***

JEFRIADI/HALUAN KEPRI

JALAN menuju pelabuhan Roro di Desa Jagoh yang rusak akibat longsor, hingga saat ini belum juga diperbaiki oleh instansi terkait dan masih ditutup.

Jalan Rusak tak Diperbaiki LINGGA (HK) — Paska rusaknya jalan raya menuju pelabuhan Roro di Desa Jagoh beberapa waktu lalu, sampai saat ini kondisi jalan masih ditutup Dinas Perhubungan.Belum ada kepastian sampai kapan jalan tersebut akan diperbaiki dan dibuka kembali.

"Sampai saat ini masih di tutup,belum jelas sampai kapan.perbaikan juga belum ada sampai saat ini,"kata Joko, salah seorang supir yang sering menjemput barang di Kapal Roro, Selasa(17/12).

Kondisi jalan yang rusak akibatkan faktor alam yakni hujan. Hal ini membuat masyarakat takut untuk melintas. "Kalau kendaraan besar rasanya tidak

mungkin, namun kalau roda dua masih bisa itupun kita harus hati-hati,"ungkap beberapa pengojek di Jagoh.

Informasi terakhir yang di terima Haluan Kepri, Dinas Perhubungan tidak ada inisiatif untuk segera memperbaikinya. Buktinya, jalan masih juga ditutup untuk umum, dengan alasan menghindari kejadian yang tidak diinginkan jika warga melintas di jalan.

"Sudah kita perintahkan untuk sementara jalan menuju Pelabuhan Roro ditutup sementara. Kita tidak ingin ada hal-hal yang terjadi,"kata Kabid Perhubungan Darat Dedi Supartono menjelaskan kepada Haluan Kepri, Selasa(10/12).

Dikatakannya, penutu-

pan jalan ini dilakukan setelah berkordinasi dengan PU Lingga,"Saya sudah tanya ke PU dan dari situlah kita minta jalan di tutup.

Namun entah sampai kapan belum bisa di pastikan," ungkapnya lagi.

Sementara ambalasnya jalan ini menimbulkan keheranan di masyarakat.

Mengingat masih barunya pembangunan dan pengerasan jalan tersebut,"Aneh saja kalau tidak salah baru dua tahun di bangun,yang lewat juga tidak ramai, itupun saat ada kapal roro masuk ajah,tapi kok bisa rusak,"kata Sorang supir metro trans yang setiap harinya menunggu penumpang di Pelabuhan Jagoh, Singkep Barat. (jfr)

APBD Lingga Rp1,07 Triliun LINGGA (HK) — Dijadwalkan hari ini nota kesepahaman atas Nota Keuangan untuk Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rapat paripurna DPRD ditanda tangani. Nota keuangan untuk APBD 2014 itu mencapai Rp 1,07 triliun.

Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Kamaruddin Ali mengatakan diperkirakan APBD 2014 mencapai Rp1 trilun lebih. Perkiraan tersebut berdasarkan asumsi-asumsi pendapatan saat ini, dan tidak menutup kemungkinan masih ada kenaikan lagi walaupun tidak besar.

Dikatakannya, APBD ini naik hampir separuh dari asumsi KUA-PPAS yang sebelumnya berkisar Rp 600-an miliar. Setelah ada pembahasan anatara tim anggaran eksekutif dan badan anggaran DPRD, akhir ada asum-

si pemasukan baru untuk anggaran tersebut.

Diketahui, dari data yang dipegang oleh Kamarudin total anggaran itu Rp 1,075.120.523.029. "Hal ini, menjadi motivasi tersendiri untuk membangun kabupaten Lingga," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/12).

"Kita tunggu perkembangan selanjutnya saja. Nanti ketua banggar akan menyampaikan laporan rincian dari anggaran itu,"tambahnya.

Menurutnya, tidak etis kalau disampaikan sektor penting yang mana mengalami peningkatan. Yang jelasnya, sektor pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan kesehatan, yang kesemuanya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga. (put)

Editor: Ali Mahmud, Layouter:Syahrial

Natuna

Rabu, 18 Desember 2013

13

APBD Natuna Berkurang RANAI (HK) — APBD Kabupaten Natuna pada tahun 2013 ini mengalami penurunan akibat realiasi pendapatan berkurang.

Fathurahman Liputan Natuna Demikian dikatakan Bupati Natuna, Ilyas Sabli pada acara peletakan batu pertama Gedung Wanita di Bukit Arai, Selasa (17/12).

Bupati Ilyas mengatakan, asal dimaklumi bersama APBD Natuna tahun ini terjadi penurunan karena adanya beberapa faktor di antaranya adalah realisasi pendapatan Natuna berkurang dari target sebelumnya.

“Tahun ini adalah tahun yang ndek kacak (apes), mungkin betul kata orang tua, angka 13 itu memang kurang menguntungkan,” katanya kepada hadirin.

Selain itu, kekeliruan juga terjadi pada saat estimasi dalam membuat APBD 2013, dan kekeliruan tersebut berdampak terjadainya defisit pada APBD 2013.

“Kekurangan ini terjadi karena tidak semua anggaran pendapatan kita yang tidak terealisasi, banyak diantara sumber-sumber pen-

dapatan berkurang sehingga APBD kita pada tahun ini berkurang,” ungkapnya.

Di antaranya kata Bupati Ilyas, pokok dari kekurangan pendapatan ini terletak pada DBH migas, yang mana seyogyanya Kabupaten Natuna mendapatkan DBH Rp 617 miliar sesuai dengan ketetapan PMK 2013.

Namun pada kenyataanya tidak semua anggaran pendapatan dari DBH tersebut dapat terealisasi pada tahun ini. Dan hal ini sangat berdampak besar bagi pembangunan di Kabupaten Natuna.

“Salah satu faktornya adalah karena bagian kita dari DBH ini kurang, semulanya kita dapat Rp617 miliar tapi dari angka di atas ada anggaran yang tidak turun sebesar Rp270 miliar,” terangnya.

Oleh karena itu Bupati Ilyas mengajak agar senantiasa bersabar dan dapat memaklumi kondisi seperti ini sebab kekurangan yang ada pada tahun ini ada kemungkinannya akan tergantikan pada 2014 mendatang.*** FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI

PELETAKAN BATU — Bupati Ilyas Sabli didampingi Kadis PU Kabupaten Natuna, Minwardi meletakan batu pertama pembangunan gedung wanita di Bukit Arai, Selasa (17/12).

Peletakan Batu Pertama Gedung Wanita Penuh Riang RANAI (HK) — Kegembiraan pada acara peletakan Batu Pertama Gedung Wanita Kabupaten Natuna terlihat jelas, sebab gedung tersebut sudah sejak lama didambakan oleh pemerintah dan masyarakat namun baru kali ini bisa direalisasikan.

“Kita patut bersyukur atas dilaksanakannya peletakan batu pertama Gedung Wanita ini, sebab proses untuk membangun gedung ini sangat panjang,” kata Kepala Dinas PU, Minwardi pada pidato laporannya di Bukit Arai Selasa (17/12).

Min mengatakan, pembangunan gedung wanita tersebut dianggarkan sejak 2010 lalu, namun karena adanya kendala yang tidak bisa di atasi oleh pemerintah proses pembangunannya mesti diundur.

Ia mengatakan, baru saat ini Pemerintah Kabupaten Natuna dapat memulai pembangunan gedung yang menelan biaya kurang lebih Rp5 miliar tersebut.

Seiring dengan penyampaian Minwardi tersebut, para hadirin terutama sekali yang berasal dari kalangan perempuan tampak sangat riang genmbira sekali, sebab mereka telah lama mendambakan wujud gedung tersebut.

Dikatakan Min, kendala yang menyebabkan terjadi penundaan waktu pembangunan gedung tersebut di antaranya adalah kendala lahan sebagai lokasi pembangunannya.

Sebab untuk mendapatkan lokasi memerlukan proses yang sangat panjang sebab lokasi gedung yang telah ditentukan mengalami benturan dengan beberapa kegiatan pembangunan lainnya, bahkan pada penetuan lokasi ini perlu melalui rapat paripurna di DPRD Natuna.

“Lokasi merupakan kendala utama bagi pembangunan gedung ini, dan jika tidak ada kendala ini maka gedung ini mungkin sudah jadi, dan hari ini kita patut mensyu-

kurinya,” pungkas Miswardi.

Ditempat yang sama, Bupati Ilyas Sabli juga memberikan apresiasi kepada seluruh SKPD dan pihak yang terkait dalam mewujudkan proses dimulainya pembangunan tersebut sebab ia juga mengaku proses pembangunan gedung tersebut tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang sangat lama.

Namun, Bupati Ilyas menegaskan kepada Dinas PU selaku pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan gedung itu agar pada 2014 gedung tersebut dapat di selesaikan.

“Saya bangga dengan semua pihak yang telah berjuang mewujudkan pembangunan gedung ini. Oleh karena itu, kepala Dinas PU saya tegaskan, pembangunan gedung ini harus jadi pada tahun 2014, apapun alasannya saya tidak mau tahu yang jelas gedung ini jadi tahun depan,” pungkasnya. (cw61)

Editor: Niko, Layouter: Syahril

CMYK

Rabu, 18 Desember 2013

CMYK

14

Rangkap Jabatan Harus Diakhiri Peran SBY Lemah dalam Pemilu

JAKARTA — Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R. Siti Zuhro berpendapat idealnya rangkap jabatan sebagai pejabat publik dan partai politik harus diakhiri.

“Kasus Indonesia menunjukkan terlalu banyak pejabat publik yang merangkap jabatan,” kata Prof. Wiwieq, sapaan akrab Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D., ketika dihubungi dari Semarang, beberapa hari lalu.

Ia mencontohkan sejumlah pejabat yang merangkap jabatan, antara lain presiden mengurusi partai, demikian pula dengan menteri dan kepala daerah serta wakil kepala daerah.

Menurut dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau itu, jabatan publik tidak boleh diserahkan kepada orangnya saja, tetapi harus diserahkan pada aturan main yang disepakati oleh publik.

“Kalau yang bersangkutan menduduki jabatan politik tertentu, semestinya tidak boleh atau dilarang menduduki jabatan atau posisi di ranah tertentu,” ucapnya.

Sebagai contoh presiden dan menteri, mereka sangat sibuk. Oleh karena itu, seharusnya tidak boleh rangkap jabatan di partai politik.

Masalahnya, hal ini akan mengganggu ritme kerja dan juga akan memunculkan konflik kepentingan (conflict of interest).

Berdasarkan peraturan, lanjut Wiwieq, cuti menjadi suatu yang niscaya kalau kegiatannya sifatnya temporer. Akan tetapi, kalau kegiatan rutin, seperti menjadi ketua umum partai atau ketua dewan pembina partai, tidak perlu cuti. Alasan ini

NET

LOGISTIK PEMILU — KPU mulai menenderkan logistik pemilu 2014. Penyelenggara pemilu ini membutuhkan kertas suara, tinta, bilik suara, kotak suara serta kebutuhan lainnya.

masih menimbulkan kerancuan dan acap kali diperdebatkan.

“Ke depan, jauh lebih baik kalau etika itu diangkat ke dalam norma peraturan perundangan, misalnya larangan rangkap jabatan,” kata alumnus Fakultas Ilmu So-

sial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Jawa Timur, itu.

Menurut Wiwieq, yang aneh adalah ketika menjadi calon anggota legislatif saja orang sudah diharuskan mundur dari pejabat BUMN atau lainnya, tetapi ketika

sudah terpilih menjadi menteri atau presiden masih rangkap jabatan.

“Hal tersebut menimbulkan anomali atau paradoks karena peraturan hukum kita kurang konsisten,” kata alumnus Curtin University, Perth, Australia itu. (rol)

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Fahri Hamzah mengkritik lemahnya peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengkoordinasikan lembaga yang terlibat penyelenggaraan pemilu.

Menurut Fahri peran kordinasi SBY yang lemah membuat lembaga-lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri dalam pengambilan kebijakan. “SBY seperti tidak terlibat dalam pemilu ini,” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/12).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengatakan, seorang kepala pemerintahan setingkat presiden harusnya mampu mengajak para pimpinan lembaga yang terkait dengan pemilu duduk bersama. Dengan begitu tiaptiap lembaga memiliki identifikasi yang sama dalam

CMYK

melihat persoalan.

“Harusnya dia (SBY) mengajak duduk bersama Polri, mendagri, dan KPU. Titik rawannya harus diidentifikasi bersama,” ujarnya.

Menurut Fahri, salah satu akibat dari lemahnya kordinasi SBY adalah kecurigaan terhadap anggaran pengamanan pemilu yang diajukan polri. Padahal, semestinya ada kordinasi yang jelas antara Polri dan KPU dalam mengidentifikasi masalah pemilu.

“Dengan begitu angka yang keluar (Rp 3,5 triliun) yang keluar dari polri tidak mencurigakan. Jangan sampai anggaran yang ada di Polri juga ada di KPU,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo mengatakan penetapan anggaran pengamanan pemilu untuk polri tidak bisa diputuskan Komisi III sendiri.(rol)

Editor : R Ghafur Layouter: Syahrial

Pendidikan

Rabu, 18 Desember 2013

Apa itu Mimpi?

DI MANA Anda dapat merasakan rasanya terbang? Pergi ke masa lalu? Pergi ke suatu tempat wisata yang sangat indah? Atau bertemu dengan idola Anda? Semua dapat saja terjadi dalam mimpi. Anda akan merasakan perasaan yang sangat nyata kala bermimpi.

Mengapa kita bermimpi? Apa yang terjadi saat bermimpi?

Dalam jangka waktu tidur 8 jam, rata-rata seseorang

mengalami mimpi selama 100 menit. Hanya saja, kebanyakan dari mimpi yang terjadi tidak diingat. Ada sekitar 95% mimpi yang tidak diingat. Mimpi terjadi pada saat tidur REM (Rapid Eye Movement) dari suatu siklus tidur.

Yang menyebabk an k ita mengalami mimpi adalah otak.

Sebagai pusat dari aktivitas, otak selalu mendapat pesan dari panca indera dan menga-

tur kegiatan apa yang akan dilakukan pada waktu tidak tidur. Misalnya otak menerjemahkan warna dinding coklat, otak membantu mengenali rasa dari makanan yang dimakan, dan masih banyak lagi berbagai peran lainnya dari otak.

Pada saat tertidur, panca indera dari tubuh Anda tidak bekerja, tetapi otak tetap bekerja, bahkan otak akan lebih

aktif saat kita bermimpi daripada saat kita terbangun dan beraktivitas. Oleh karena itu, otak dapat menciptakan gambaran-gambaran berupa imajinasi tanpa ada peranan panca indera. Inilah mimpi. Uniknya, pada saat bermimpi, otot-otot dalam keadaan tidak aktif sehingga mencegah kita memerankan apa yang dialami dalam mimpi. Walaupun, mimpi tampak sangat nyata tetapi dengan tidak berfungsinya otot membantu agar kita tidak menciderai diri sendiri atau orang lain.

Mimpi yang sering diang-

15

gap sebagai bunga tidur memang merupakan sesuatu yang unik yang menyertai tidur. Kegiatan tidur sendiri sangat penting untuk memperbaiki sel-sel tubuh, membuang zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh dan memulihkan otak. Reorganisai otak berlangsung dan kegiatan memerbaiki mental saat tidur mimpi atau tidur REM. Itulah sebabnya, jika Anda kurang tidur, pikiran terasa kacau. Maka, tidur dan mimpi dapat menyegarkan pikiran Anda. (education)

Penerapan Jam Malam Tak Efektif TANJUNGPINANG (HK) — Sejauh ini penerapan jam malam bagi pelajar diberlakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tanjungpinang tidak efektif.

Zulfikar Terlebih orang tua siswa itu Liputan Batam Pasalnya ketika memasuki musim ujian sekolah, sepanjang pantauan dilapangan masih terlihat para pelajar melakukan aktifitas di luar rumah pada saat jam belajar malam.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdikbud Kota Tanjungpinang, Dadang menyampaikan agar pemberlakuaan jam malam bagi pelajar ini memerlukan adanya peran serta masyarakat untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Sebab, kalau hanya kita saja yang bekerja. Tanpa adanya dukungan masyarakat.

sendiri, tentu hal ini tidak akan berjalan maksimal,” ujar Dadang, Selasa (17/12).

Dadang juga mengharapkan hendaknya orang tua siswa harus lebih protektif dalam mengawasi anak-anak mereka. “Kalau memang orang tua murid itu tahu bahwa jam belajar siswa dilarang keluar rumah. Seharusnya mereka bisa melarangnya. Selain itu masyarakat juga semestinya juga ikut mengawasi para generasi muda kita,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang, Surjadi menyampaikan selama musim ujian ini

Satpol PP Kota Tanjungpinang selalu intens melakukan pengawasan terhadap anak-anak usia sekolah yang masih keluyuran di jam-jam belajar malam.

“Selama musim ujian ini kita melakukan patroli. Selama patroli tersebut ada beberapa anak yang tertangkap.

Namun, pada prinsipnya kita tidak melakukan hukuman.

Tapi kita serahkan sepenuhnya pembinaan anak-anak itu kepada orang tua dan guru,” jelasnya.

Surjadi juga mengharapkan adanya peran serta orang tua dan guru dalam mengawasi anak-anak mereka selama jam belajar malam. “Kita membutuhkan sinergilah dari guru dan orang tua. Karena, Satpol PP tugasnya memang melakukan pengawasan. Tetapi, pengawasan dari guru dan orang tua sangat-sangat diperlukan,” harapnya.(cw77)

Perlu Dukungan Semua Pihak Harus Dikaji Terlebih Dahulu EVILIUS/ HALUAN KEPRI

BELAJAR JURNALIS — Sejumlah siswa sedang serius mendengarkan pemaparan jurnalis dari Redaktur Pendidikan Arment Aditya, saat berkunjung ke Redaksi Haluan Kepri, beberapa hari lalu. Pendidikan jurnalis cukup diminati para siswa ini.

BATAM (HK) — Penerapan Jam Malam bagi pelajar dinilai Dinas Pendidikan Kota Batam cukup bagus. Namun

dibutuhkan peran semua pihak dalam pengawasan para pelajar, terutama orang tua di rumah pada malam hari.

“Cukup bagus memang kalau diberlakukan, dalam upaya menekan tingkat kenakalan pelajar pada malam hari.

Bila ini diterapkan, sudah pasti para pelajar di Batam tidak boleh keluar malam,” ujar Kepala Disdik Kota Batam Muslim Bidin usai menghadiri bedah buku karya Raja Ali Haji di Hotel Planet, Selasa (17/12).

Namun demikian Muslim menilai, penerapan jam malam bagi pelajar ini perlu pengkajian dan pendalaman terhadap sejumlah aspek, di antaranya persoalan efektivitasnya. Disamping itu sanksi juga harus jelas jika ada pelajar yang tertangkap melanggar aturan tersebut. Bila sanksi itu tidak diberlakukan, maka aturan jam malam bagi pelajar ini maka akan sia-sia.

“Kalau mau berhasil ya itu tadi, harus ada peran aktif

juga dari orangtua. Sebab orangtua lah yang bisa senantiasa mengawasi anaknya.

Karena tanpa adanya peran serta dari orangtua, untuk mencapai tujuan dari aturan ini tidaklah mudah,” katanya.

Sementara dengan adanya pemberlakuaan jam malam, tentu kata Muslim harus juga melibatkan Satpol PP untuk melakukan razia pada pelajar di lokasi pelajar suka ngumpul malam, baik itu warnet, mal-mal, maupun tempat-tempat hiburan.

Efektifnya jam malam pelajar itu bisa saja ditetapkan selama 2 atau 3 jam, di antara pukul 18.00 WIB sampai 22.00 WIB, dan dalam periode waktu itu, para orang tua di rumah selain membantu pengawasan juga mendukung penerapan jam belajar malam dengan tidak menyetel televisi dan ikut mengawasi anak belajar.

Salah seorang orang tua siswa, Deni (50) menyambut baik bila mana Disdik Kota Batam memberlakuan kebijakan jam malam untuk pelajar itu. Bahkan disarankan ia, sebaiknya jam malam ini dijadikan jam wajib belajar, jadi setiap malam siswa wajib melaksanakan belajar. Namun, kata dia mengingat jam malam cukup sulit diterapkan karena harus ada pengawasan lebih luas lagi, maka lebih baik kebijakan itu lebih diarahkan kepada pemberlakuan jam wajib belajar. (men)

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081277177598.

Editor: Arment Aditya , Layout: M Fahrullazi

CMYK

16

Rabu, 18 Desember 2013

Rangkaian Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tahun 2013 MOTTO Kantor Kementerian Agama (Kanmenag) Kabupaten Karimun: Giat, Santun, Jujur dan Ikhlas Beramal Visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Karimun yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, Sejahtera Lahir Batin dan Berakhlak Mulia" Misi Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan ibadah Haji Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa.

Narasi dan Foto: Kanmenag Kabupaten Karimun

PEMBINAAN Wawasan Kerukunan Antar Umat Beragama Se-Kabupaten Karimun diikuti semua Tokoh Agama Islam, Kristen, Khatolik, Buddha, Hindu dan Kong Hu Cu di Hotel Aston Karimun. (09/09/2013)

PEMILIHAN keluarga sakinah (13/06/2013).

PEMBINAAN muallaf (01/08/2013).

KEGIATAN Halal Bi Halal Ormas Islam (06/09/2013).

PELEPASAN JCH Kabupaten Karimun 2013M/1434H.

RAPAT Kerja Kemenag Kabupaten Karimun (13/11/2013).

PEMBINAAN Penyuluh Agama Islam (19/07/2013).

GLADI Posko JCH Karimun (20/08/2013).

PEMBINAAN di Lapas Klas II B Tanjung Karimun.

OBSERVASI hilal di Pasir Panjang (08/07/2013).

SOSIALISASI zakat profesi bagi PNS instansi pemerintah (24/09/2013).

KEGIATAN subuh keliling dan GM3.

PEMBINAAN rohis di SMA 2 Karimun dan penyerahan bantuan Al-Quran.

AKSIOMA 2013 di MTs Yaspika.

CMYK

Editor: Eddy Supriatna, Layouter: M Fahrullazi

CMYK

Rabu, 18 Desember 2013

17

Edi Rustandi Didampingi 24 Pengacara Endang Susilawati Kepala Sekolah SMPN 10 Tpi

Tingkatkan Kualitas Pendidikan MENURUT Endang, tugas kepala sekolah berbeda dengan guru. Kepala sekolah harus bertanggungjawab dan bisa mengawasi guru dan murid serta menjaga mutu pendidikan anak sekolah.

“Yang utama adalah menjaga kualitas pendidikan agar tetap baik dan harus terus ditingkatkan. Dengan kemajuan zaman, kualitas seorang guru

Armat Juang Liputan Tanjungpinang

Ruang sidang utama PN Tanjungpinang kemarin dipenuhi pengunjung. Hampir seluruh kursi di ruang sidang terisih penuh. Tak hanya di dalam ruangan, terlihat sejumlah pengunjung berdiri di pintu masuk ruangan tersebut.

Dari 24 penasehat hukum Edi Rustandi, terdakwa kasus pemalsuan dan memberikan keterangan palsu pada akta otentik dokumen lahan,

Tingkatkan Kualitas Hal 18

2014, Tpi Buka Lowongan CPNS TANJUNGPINANG (HK) — Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mewacanakan akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2014 mendatang. Perekrutan itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai baru.

“Ada beberapa CPNS baru yang kita butuhkan nanti.

Seperti Satpol PP dan beberapa spesifikasi khusus pendidikan seperti sarjana teknik, sarjana planologi, sarja-

TANJUNGPINANG (HK) — Dalam sidang perdana kasus dugaan pemalsuan dan memberikan keterangan palsu pada akta otentik dokumen lahan seluas 4 hektar di Pulau Dompak di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang Selasa (17/12), Edi Rustandi didampingi 24 penasehat hukum.

na hukum, perawat, dan sarjana akutansi,” kata Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Selasa (17/12).

2014, Tpi Hal 18

tiga orang diantaranya tidak hadir pada sidang perdana kemarin. Seluruh tim penasehat Edi duduk berjejer di meja penasehat hukum yang telah disediakan PN Tanjungpinang.

Koordinator Tim Penasehat Hukum Edi Rustandi, Iwan Kurniawan, mengatakan banyaknya jumlah penasehat hukum yang mendampingi Edi Rustandi merupakan bentuk kebersamaan Edi Rustandi Hal 18

Pemko Tpi Siapkan Strategi Gandeng Investor TANJUNGPINANG (HK) — Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang tengah menyiapkan perencanaan strategis untuk menggandeng investor dalam upaya meningkatkan penanaman investasi asing dan dalam negeri.

Salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan Dewan Kawasan (DK) Free Trade Zone (FTZ) untuk melakukan pengamanan wilayah, khususnya penguasaan lahan tempat investasi.

“Kita juga sedang membuat side plan di kawasan Tepi Laut. Sebagian lokasi tersebut akan kita jadikan tempat investasi supaya para investor mau menanamkan modalnya di sini,” kata Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Selasa (17/12).

Pemko Tpi Hal 18

ARMAT JUANG/HALUAN KEPRI

SIDANG PERDANA — Edi Rustandi didampingi 24 pengacara saat menjalani sidang perdana kasus dugaan pemalsuan dan pemberian keterangan palsu pada akta otentik dokumen lahan seluas 4 hektar di Pulau Dompak di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (17/12)

Nur Ragukan Penyelesaian Ranperda Hingga September 2014, Target 15 Perda TANJUNGPINANG (HK) — Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi meragukan target penyelesaian 15 Rancangan Peraturan Daerah) menjadi

Peraturan Daerah (Perda) pada akhir masa jabatan anggota dewan September 2014 mendatang.

Hal itu dikemukakannya

usai mendengarkan laporan akhir Badan Legislasi Daerah (Balegda) yang dibacakan Alek Gusnaldi dalam rapat paripurna DPRD Kepri di GeNur Ragukan Hal 18

Sekdaprov Definitif Tunggu SK Presiden TANJUNGPINANG (HK) — Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepulauan Riau (Kepri) masih menunggu keputusan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikatakan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)

usai menghadiri Rapat Parpurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri Tahun 2014 di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang,

CMYK

Senin (16/12) lalu.

“Saya mendapat informasi bahwa tim penilaian jabatan di pusat telah selesai.

Rekomendasi tersebut sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berarti tinggal menunggu Sekdaprov Definitif Hal 18

Editor: Andi, Layouter: Mulia Aditya

Tanjungpinang Dari Halaman 17

Tingkatkan Kualitas perlu didukung dengan berbagai pengetahuan dan dituntut untuk melakukan inovasi dan terobosan untuk memberikan kebaikan kepada anak didik,” ujarnya di ruang kerjanya, Selasa (16/12).

Dalam hal menjaga keharmonisan antar guru, ia memberi tips, yakni selalu mengedepankan kekeluargaan dan kebersamaan. Dengan cara ini, semua masalah yang timbul bisa dihadapi bersama.

“Tanpa kebersamaan tidak mungkin akan tercapai apa yang kita harapkan. Suksesnya sekolah merupakan kinerja dari seluruh guru, bukan hanya individu guru. Oleh karena itu dengan mengedepankan

kekeluargaan dan kekompakan semua dapat merasakan kebaikannya,” katanya.

Menjadi guru adalah citacitanya sejak kecil. Selain dapat memberikan ilmu, juga menjadi panutan bagi anak didik dan keluarga sendiri.

“Saya menjadi guru sejak 1989, sudah tentu banyak yang didapat baik pengalaman ilmu dan lainnya. Suka duka menjadi seorang guru jelas mewarnai setiap guru, apalagi pada masa sulit dulu harus banyak bersabar namun tetap bersemangat,” ungkapnya.

Endang menceritakan, sejak diangkat menjadi guru pada 1989 lalu dan bertugas di SMPN 1 Tanjungpinang,

banyak suka duka yang dialami. Namun semua itu ada hikmah dan pelajaran yakni ia bisa lebih meningkatkan kualitas diri.

Saat ini ia dipercaya memimpin SMPN 10 Tanjungpinang. Menjadi kepala sekolah merupakan cobaan, karena jabatan yang diamanahkan harus dilaksanakan sebaik- baiknya.

“Bekerja dengan jujur, tegas dan disiplin, baik pada diri sendiri maupun guruguru dan anak didik. Menjalin komunikasi dan hubungan baik adalah kuncinya,” kata wanita yang baru dua bulan dilantik menjadi kepala sekolah SMPN 10. (sut)

datangkan calon investor meskipun kota ini juga memiliki kawasan Perdagangan Khusus dan Pelabuhan Khusus (Free Trade Zone/FTZ) seperti Batam dan Karimun.

Faktor lainnya, kata Rudy, adalah rendahnya daya beli masyarakat Tanjungpinang.

Kondisi tersebut membuat investor sulit mengembangkan usahanya. Rendahnya daya beli masyarakat berkaitan dengan kecilnya upah yang diterima pekerja. Pengusaha merasa kesulitan mencari tenaga kerja mengingat Upah Minimum Kota (UMK) Tanjungpinang jauh lebih rendah dibanding kota/kabupaten lain di Provinsi Kepri.

Diketahui UMK 2013 Tanjungpinang sebesar Rp1,3 juta. Sementara UMK Bintan Rp1,6 juta dan Batam Rp2,04 juta. Pada 2014, UMK Tanjungpinang Rp1,6 juta, Bintan Rp2,2 juta dan Batam Rp2,4 juta. Sebagai ibukota provinsi pun, UMK Tanjungpinang kalah dibanding UMK Lingga sebesar Rp1,7 juta.

“Rendahnya upah tersebut, karena perusahaan yang ada di Tanjungpinang kebanyakan merupakan usaha kecil. Sedangkan perusahaan besar hanya beberapa saja.

Kita lihat saat ini banyak toko-toko di Tanjungpinang yang kesusahan mencari karyawan ataupun karyawati. Itu karena tingkat upah yang memang masih rendah,” kata Rudy.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Dimyath mengatakan, perusahaan besar yang ada di kota ini tidak lebih dari 10 perusahaan. Untuk kategori perusahaan kecil ada 506 perusahaan.

“Hal ini memang sangat mempengaruhi daya serap tenaga kerja yang ada. Selain itu pada tahun ini belum ada penambahan lapangan pekerjaan yang terbilang besar.

Yang ada hanya penerimaan

di pegawai toko-toko dan mini market saja.” kata Dimyath.

Kurang Gebrakan Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang Azhar menilai, sejak dilantik beberapa waktu lalu sampai sekarang, belum ada gebrakan signifikan yang dilakukan oleh Ketua BP Tanjungpinang beserta jajarannya.

“Seharusnya setelah dilantik, jajaran BP Tanjungpinang bisa segera menggaet para investor-investor ke Kota Tanjungpinang. Selain itu, dapat juga mengumpulkan para pengusaha di Kota Tanjungpinang ini untuk menjaring aspirasi ataupun meminta saran pendapat agar investor segera masuk ke daerah ini,” kata Azhar.

Sementara Ketua Kadin Kota Tanjungpinang, Bobby Jayanto menyebutkan, pemberlakuan FTZ tidak menyeluruh menyebabkan investasi di Pulau Bintan (Tanjungpinang dan Bintan) tidak meningkat. Menurutnya, investor lebih tertarik menanamkan modal di Batam, karena lebih mudah mengatur kegiatan usahanya di kawasan bebas yang nyaris menyeluruh.

Kata dia, kondisi FTZ di Tanjungpinang dan Bintan sangat memprihatinkan. Jika ingin Kota Tanjungpinang dan Bintan maju, maka salah satunya adalah memberlakukan FTZ secara menyeluruh.

Pernyataan Bobby diamini Ketua Kadin Bintan, Hengky Suryawan. Kata dia, pemerintah pusat sepantasnya memberlakukan kebijakan FTZ secara menyeluruh di Bintan dan Tanjungpinang.

“Kami inginkan pemberlakuan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas di Pulau Bintan tidak setengah-setengah, melainkan menyeluruh seperti di Batam,” katanya Ia menegaskan, FTZ di Bintan dan Tanjungpinang tidak memberi pengaruh positif bagi dunia usaha, karena tidak dilaksanakan secara menyeluruh. (yan/cw77)

Dari Halaman 17

Pemko Tpi Lis mengungkapkan, saat ini sudah ada beberapa perusahaan besar yang akan menanamkan investasinya di Kota Gurindam. Namun kendalanya saat ini adalah persoalan lahan. Sebab itu, secara bertahap pemerintah akan segera membebaskan lahan-lahan yang akan dijadikan kawasan investasi.

Selain lahan, kendala lainnya adalah persoalan listrik.

“Memang sekarang ini, pasokan listrik untuk masyarakat sudah mulai normal. Tapi untuk investasi tentu belum mencukupi. Saat ini masalah kelistrikan masih tetap menjadi momok yang menakutkan bagi para investor datang ke Tanjungpinang. Tapi masalah ini menjadi atensi kita agar dapat dicarikan solusi,” tegas Lis. Lis mengakui minimnya investor yang berinvestasi di Tanjungpinang sejak 10 tahun terakhir. Selain faktor lahan dan dan listrik, juga karena Tanjungpinang bukan daerah industri sehingga investor tidak tertarik datang ke kota ini.

“Kalau kita melihat sejak 10 tahun belakangan ini apa investasi apa yang ada di kota ini. Walaupun begitu, bukan berarti masalah investasi tidak penting. Solusi yang kita lakukan saat ini yaitu melakukan koordinasi dengan Dewan Kawasan untuk mengamankan beberapa ruas wilayah untuk memancing para investor datang,” sambung Lis. Sebelumnya diberitakan, kendati berstatus sebagai Ibukota Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang bisa dikatakan tidak memiliki daya tarik di mata investor. Sepanjang 2013, investasi perusahaan-perusahaan besar, baik itu dalam negeri maupun asing, nihil.

Menurut Rudy Chua, seorang pengusaha Tanjungpinang, penyebab terbesar rendahnya investasi di Tanjungpinang diduga karena regulasi kurang mendukung pemerintah daerah dalam men-

Rabu, 18 Desember 2013

18

Kinerja Dishubkominfo Dipertanyakan Parkir di Kota Tua Masih Semrawut TANJUNGPINANG (HK) — Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tanjungpinang dipertanyakan. Pasalnya, rencana penertiban kawasan parkir di kawasan Kota Tua seperti Jalan Merdeka, Jalan Tengku Umar dan pasar masih sebatas sosialisasi. Alhasil, parkir kendaraan roda dua maupun empat di kawasan itu masih semrawut.

Menurut pantauan Haluan Kepri, kondisi parkir di kawasan Kota Tua masih terlihat kacau. Banyak kendaraan parkir di sembarang tempat sehingga membuat warga resah dan tidak nyaman.

“Saya baca di koran-koran

kemarin, katanya parkir mau ditertibkan. Bahkan, kalau ada yang parkir sembarangan bakal digembok kendaraannya. Tapi mana? Tak ada pun. Padahal itu kan sudah tugas bapak-bapak yang terhormat di pemerintah. Setiap bulan digaji sama rakyat, tapi begini kerjanya.

Lebih baik, kasih aja kerjanya itu sama masyarakat, pasti beres,” ujar seorang warga Tanjungpinang yang melintas di kawasan Kota Tua, Selasa (17/12).

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat Dishubkominfo Tanjungpinang Nanang mengakui bahwa saat ini pihaknya baru melakukan sosialisa-

si dengan memberikan surat edaran kepada pemilik toko dan pengguna kendaraan agar tertib memarkirkan kendaraan.

“Kita baru sebatas melakukan sosialisasi. Dengan memberikan pemahaman kepada pemilik toko dan pengguna jalan,” kata Nanang kepada Haluan Kepri.

Tindakan tegas seperti pemberian sanksi menggembok motor atau mobil yang parkir sembarangan, kata Nanang, masih belum dilaksanakan sebab masih banyak pro-kontra di masyarakat.

Namun, ia berjanji minggu depan atau awal Januari akan menerapkan sanksi tersebut.

Menurut Nanang, Ibukota Provinsi Kepri sudah sepantasnya tertib parkir ken-

BUMD Buat Tiga Prioritas membantu membersihkan lokasi kebakaran,” ujar Eva. Eva melanjutkan, pihaknya meminta dua peleton prajurit untuk membantu, namun pihak Kodim justru menyiapkan empat peleton setelah mendapat izin dari Pusat Laboratorium dan Forensik (Puslabfor) Polres Tanjungpinang untuk membantu bersama masyarakat untuk membersihkan lokasi kebakaran mengingat lokasi tersebut merupakan akses jalan menuju pasar ikan.

“Kita masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Kalau polisi sudah membolehkan, akan segera kita bersihkan lokasi tersebut,” ucapnya.

Terkait relokasi pedagang, kata Eva, BUMD mela-

kukan konsolidasi dengan para pedagang di Blok A. Pihaknya telah mendapatkan tiga tempat alternatif yaitu di Pinang City Walk, Pasar Mini Bestari, dan Bintan Center. “Keputusan kita serahkan sepenuhnya kepada para pedagang. Saat ini pedagang yang menjadi korban kebakaran belum melakukan aktivitas berdagang seperti biasanya,” ujarnya.

Sambil menunggu keputusan pedagang, BUMD Tanjungpinang juga berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota dan Dinas Pekerjaan Umum untuk rehabilitasi lokasi kebakaran.

“Perencanaan pembangunan pasar merupakan wewenang Dinas Tata Kota.

Sampai saat ini kita masih menunggu,” ujarnya.

Sementara pembenahan lokasi di sebagian Blok B dan C,

menurut Eva, BUMD masih melakukan inventarisasi kerusakan di lokasi tersebut. “Sekarang sudah kita dapatkan angka pastinya. Untuk perbaikan di dua blok tersebut menghabiskan dana sebanyak Rp10.685.000. Saat ini perbaikan terus berlangsung,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Ketua Penanggulangan Bencana Pasca Kebakaran yang juga Plt Sekdako Tanjungpinang Syafrial Evi mengatakan, timnya masih melakukan pendataan surat-surat berharga milik korban kebakaran.

“Lokasi kebakaran ada dua, lokasi milik masyarakat dan milik BUMD. Yang milik masyarakat kita kandang dulu atau kita data dulu suratsuratnya. Baru kita bersihkan kalau tidak, nanti akan terjadi kesalahpahaman mengenai batas kios yang ada di pasar. Pendataan dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan,” ujar Evi.(cw77)

kita analisis dahulu berapa jumlah pastinya,” tegasnya.

Jumlah PNS yang ada di lingkungan Pemko Tanjungpinang, kata Lis, masih belum mencukupi, baik secara spesifikasi maupun latar belakang pendidikan.

“Kita masih minim sekali orang hukum, bahkan untuk

sarjana ekonomi akuntansi saat ini sangat kurang. Bukan minim lagi,” ungkapnya.

Lis berharap ke depan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Tanjungpinang memiliki pegawaipegawai yang berlatar belakang pendidikan teknik, hukum, dan ekonomi akuntansi.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tanjungpinang Raja Khairani mengungkapkan, jumlah PNS di lingkungan Pemko Tanjungpinang saat ini 3.720 orang termasuk guru yang tersebar di 64 instansi pemerintah. (cw77)

Penanganan Korban Kebakaran Pelantar KUD TANJUNGPINANG (HK) — Upaya normalisasi lokasi bekas kebakaran di Pelantar KUD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang melakukan tiga prioritas yakn bekerja sama dengan Kodim 0315/Bintan membersihkan lokasi kebakaran, melakukan konsolidasi dengan pihak terkait untuk relokasi padagang dan pembangunan ulang lokasi bekas kebakaran.

Hal itu disampaikan Direktur BUMD Tanjungpinang Eva Amalia kepada Haluan Kepri, Selasa (17/12). “Saat ini yang menjadi prioritas utama adalah pembersihan lokasi bekas kebakaran. Saya sudah meminta pihak Kodim 0315/Bintan dengan melayangkan surat untuk

Dari Halaman 17

2014, Tpi Terkait formasi yang akan dibuka untuk pegawai baru, Lis menyebutkan bahwa Pemko Tanjungpinang masih melakukan analisis untuk mengetahui berapa kebutuhan pegawai baru yang diperlukan.

“Tentunya dengan penambahan itu akan memberatkan APBD. Makanya, perlu

Dari Halaman 17

Edi Rustandi sesama advokat di Tanjungpinang dan Batam.

"Para pengacara di Tanjungpinang dan Batam terpanggil untuk melakukan pembelaan terhadap rekan sejawat kita yang sedang terkena kasus pidana," katanya.

Dalam kode etik advokat, kata Iwan, setiap sejawat yang terkena kasus pidana wajib mendapat pembelaan dari rekan lainnya.

Dakwaan JPU Ditolak

Dalam sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fathul Mujib, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdulrachaman dan Rudi Bona Sagala menyampaikan dakwaan terhadap Edi Rustandi dengan pasal 263 KUHP dalam dakwaan primer dan pasal 266 KUHP dalam dakwaan subsider.

Usai mendengarkan dakwaan dari JPU, Ketua Majelis Hakim menanyakan Edi apakah ada keberatan ter-

hadap dakwaan tersebut. Edi menjawab keberatan. Tim penasehat hukum Edi saat itu juga mengajukan eksepsi atau keberatan.

"Kami dari tim penasehat hukum Edi Rustandi menyatakan bahwa dakwaan itu tidak dapat diterima," kata Iwan kepada awak media usai sidang.

Menurutnya, kasus tersebut sudah kadaluarsa dan masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata. Jadi,

(Prolegda) tahun 2014 sekaligus persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Prolegda Provinsi kepri tahun 2014, Senin lalu, Alek Gusnaldi menyampaikan bahwa tahun ini ada delapan ranperda telah ditetapkan menjadi perda diantaranya Perda Penyiaran Retribusi Melalui Kabel, Perda Pengelolaan Dana Bergulir, Perda Unit Layanan Pengadaan, Perda Sistem Kesehatan Kepri, Perda Badan Usaha Pelabuhan, Perda Pertangunggajawaban Pelaksanan APBD 2012, Perda Perubahan APBD Kepri 2013, dan Perda APBD Kepri 2014.

“Sementara Prolegda Provinsi Kepri ada 15 ranperda yang akan dibahas. Dari jumlah tersebut delapan diantaranya sudah disahkan menjadi Perda. Masih ada

tujuh ranperda yang belum disahkan. Pada tahun ini hanya berjalan 60 persen,” ungkap Alek.

Alek juga membacakan hasil evaluasi yang dilakukan pada pembahasan dan penetapan ranperda menjadi perda tahun 2013 masih perlu perbaikan karena masih ada beberapa kelemahan seperti ranperda harus dilengkapi dengan naskah akademik, karena harus mengacu pada peraturan yang berlaku, berdasarkan ranperda, penyelenggaran otonomi daerah, dan sesuai aspirasi masyarakat.

Pada 2014, lanjut Aleks, skala prioritasnya adalah saat sidang pertama pada Januari-April 2014 yakni ranperda terkait bantuan hukum, Ranperda tentang Perda No. 1 Tahun 2012 tentang

retribusi daerah, ranperda pembentukan Bank Kepri, ranperda pengelolaan lingkungan hidup serta ranperda tentang Lembaga Adat Melayu (LAM).

Pada masa sidang kedua pada Mei-Agustus 2014 akan membahas ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD 2013, Ranperda RTRW Kepri, Ranperda Penyertaan Modal BUP, Ranperda CSR, dan Ranperda APBD-P 2014.

Prioritas lainnya yang masih menjadi perdebatan karena tidak disampaikan oleh Ketua Baleg, kata Aleks, adalah ranperda tentang Transparansi dan Akuntabilitas Penyelanggaraan Daerah. “Nantinya perda tersebut akan diputuskan untuk diselesaikan pada 2014 mendatang,” jelasnya. (sut)

Gubernur telah mengajukan tiga nama calon kandidat Sekdaprov Kepri yakni Plt Sekda Kepri Robert Iwan Loriaux, Amir Faisal, dan Abdul Malik. Dari ketiga nama ini, dikabarkan Robert

memiliki peluang besar untuk menjabat sebagai Sekdaprov definitif.

Iwan Robert Loriaux saat dihubungi mengatakan, belum ada informasi sampai saat ini. “Yang dikatakan Gu-

bernur sudah jelas dan semua harus menunggu keputusan dari presiden. Sabar saja ya, kita lihat saja nanti mudahmudahan dalam waktu dekat ini sudah ada keputusannya,” katanya singkat. (sut)

Dari Halaman 17

Sekdaprov Definitif keputusan Presiden SBY,” kata Sani kepada wartawan.

Sani mengajak masyarakat untuk menunggu keputusan presiden. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kabar,” ucapnya.

harus diperiksa dalam kasus perdata bukan dalam dalam kasus pidana.

Dia menyampaikan, berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti kliennya, ia meyakini bahwa yang diperoleh kliennya adalah honorarium.

"Kami sampai hari ini tidak pernah melihat apa yang dipalsukan, siapa yang memalsukan dan siapa yang dirugikan. Ini lah dasardasar pembelaan kami," katanya. ***

Dari Halaman 17

Nur Ragukan dung DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (16/12) lalu.

Nur mengatakan, waktu yang tersedia sangat sempit dan ia memperkirakan banyak anggota dewan yang sibuk dengan agenda Pemilu 2014.

“Saya khwatirkan nantinya pada saat ranperda sudah masuk pembahasan di masing-masing komisi, ada anggota dewan yang meminta izin perjalanan dinas keluar.

Bila ini terjadi, maka saya tidak akan memberikan izin.

Hal ini dilakukan untuk memastikan serta mengejar penyelesaian ranperda sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh saudara Alek,” ujar Nur. Dalam laporan akhir Balegda DPRD Kepri terhadap hasil pembahasan rencana program legislasi daerah

daraan terutama di Kota Tua. Selama ini, kata dia, petugas Dishubkominfo melakukan patroli untuk menyosialisasikannya.

Pantauan Haluan Kepri di tiga kawasan tersebut, warga masih memarkirkan kendaraannya di lokasi dilarang parkir. Mobil patroli milik Dishubkominfo Tanjungpinang tampak berpatroli dan memberikan peringatan kepada warga yang masih membandel.

Seorang warga Kampung Baru yang memarkirkan kendaraannya di lokasi terlarang, Anto, mengaku terbiasa parkir di tempat tersebut. “Kalau memang nanti ada sanksi motor digembok, ya besok-besok saya tidak parkir disini lagi,” ujarnya santai. (cw77)

CMYK

Bintan

Rabu, 18 Desember 2013

19

Satlantas Bentuk Forum Lalin dan Angkutan Rangkul Ormas, Dishub dan Organda

BINTAN (HK) — Kasat Lantas Polres Bintan AKP Sarbini memimpin rapat pembentukan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten Bintan, di ruang rapat Polres Bintan, Bintan Buyu, Selasa (17/12).

ROFIK/HALUAN KEPRI

PIMPIN RAPAT — Kasat Lantas Polres Bintan AKP Sarbini memimpin rapat untuk pembentukan forum lalu lintas dan angkutan jalan di Polres Bintan, Selasa (17/12).

"Pembentukan forum Lalin dan angkutan jalan ini nantinya akan dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SKep) Bupati Bintan. Saat ini draft-nya sedang kita susun, nantinya kita ajukan ke Bupati Bintan melalui Dinas

Perhubungan Kabupaten Bintan," kata Kasat Lantas Polres Bintan, Sarbini.

Fungsi forum adalah koordinasi, sinergi, harmonisasi dalam rangka melakukan identifikasi memberikan rekomendasi penyel-

esaian masalah.

Kepala Bidang Perhubungan Darat Aris mengatakan ia akan mengajukan draft pembentukan forum Lalin kepada Bupati agar dikukuhkan menjadi S-Kep Bupati Bintan. "Nanti draft yang kita susun dari forum ini kita ajukan ke Bupati untuk dijadikan S-Kep Bupati. Nantinya kita juga akan meminta dukungan anggaran agar berjalan optimal, untuk kegiatan forum ini," kata Aris.

Forum Lalin lanjutnya, juga mengadakan penelitian, sosialisasi, kampanye tertib

berlalulintas. Juga kampanye keselamatan berlalulintas, berkendara, mencetak brosur, banner, stiker.

"Kita berharap S-Kep Bupati sudah ditandata ngani Bupati akhir tahun 2013 ini. Sehingga tahun 2014 sudah bisa menjalankan program, walaupun dengan dana yang sangat terbatas," harapnya.

Hadir pada rapat ini selain jajaran Sat Lantas Polres Bintan, Dishub Bintan, Jasa Raharja, perwakilan masyarakat Organda, Ikatan Motor Indonesia Kepri. (rof)

Polisi Diminta Serius Tertibkan Koyang BINTAN (HK) — DPRD Bintan meminta aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian agar serius menertibkan penambang yang diduga ilegal di pulau Koyang Kecamatan Mantang, Bintan. berlerut-larut. Begitu juga Reza & Rico dengan wilayah penambang-

Liputan Bintan

Hal ini juga sesuai dengan perintah Kapolda Kepri Brigjen Polisi Endjang Sudradjat agar segera mengecek kebenaran informasi terkait masih berlangsungnya penjarahan bauksit di Pulau Koyang.

Ketua Komisi I DPRD Bintan Manimpo Simamora mengatakan, penambangan bauksit di pulau Koyang harus segera ditertibkan dan jangan sampai dibiarkan

an lain di Bintan yang sama sekali tidak memiliki izin.

"Jangan sampai penambangan ilegal ini menimbulkan dampak yang buruk, kenapa di pulau Koyang bauksit bisa ditambang padahal ilegal. Sementara di tempat lain yang yang juga sama seperti Koyang tidak bisa," ujar Manimpo belum lama ini.

Untuk itu kata dia, Dewan berherap sepenuhnya kepada aparat penegak hu-

kum agar segera mengambil tindakan dalam menertibkan penambang yang dianggap ilegal di Bintan.

Ia juga meminta kepada tim penertiban Pemkab Bintan agar terus memantau dan bila perlu melakukan penertiban terhadap penambang yang dianggap ilegal di Bintan.

"Dalam Minggu ini kita akan turun ke pulau Koyang untuk mengecek kebenaran aktifitas penambangan di pulau Koyang," kata Manimpo.

Kepala Satpol PP Bintan yang juga Ketua Tim Terpadu penertiban tambang bauksit ilegal Pemkab Bintan Ahmad Izhar mengatakan, pihaknya terus memantau apakah masih ada penambangan bauksit ilegal di Bintan.

Bila ada kata dia, pihak-

nya akan segera turun kelapangan untuk melakukan tindakan terutama terhadap penambang liar.

"Penambang yang resmi adalah PT Gunung Sion yang saat ini hanya menhabiskan stock yang tersedia. Kalau ada penambang yang mengeruk bauksit tanpa izin yang jelas akan kami tertibkan," ujar Ahmad Izhar.

Terkait dengan hal itu Kapolres Bintan AKBP Kristiaji memastikan Pulau Koyang untuk saat ini telah kosong dari aktifitas pertambangan ilegal. Pihaknya fokus pada kasus pengrusakan di Pulau Koyang oleh oknum utusan perusahaan tambang baouksit.

"Untuk saat ini sudah tidak ada aktifitas pertamba-

ngan dan yang sedang ditangani oleh Polsek Bintan Timur (Bintim) adalah kasus pengrusakan di Pulau tersebut, beberapa waktu lalu," ungkap Kapolres Bintan AKBP Kristiaji melalui pesan singkat, Senin (16/12).

Ditanya, tindakan tegas Polisi apabila dikemudian hari, kembali ada aktifitas tambang ilegal di Pulau Koyang. Pihaknya akan melakukan pemberhentian paksa dan memproses pelaku tambang ilegal. "Tergantung ada izin

atau nggaknya, yang pasti kalau tidak mengantongi ijin maka kita hentikan dan proses lebih lanjut," tegasnya.

Dilain tempat, Kapolsek Bintim Kompol Irham Halid diruangannya mengatakan, dalam kasus pengrusakan dua pelapor dari masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Produksi Mutiara Mantang (PMT) telah diperiksa kembali. Selain itu dari pihak Dinas Koperasi Bintan dan Dinas Perkebunan Bintan juga pihaknya

CMYK

mintai keterangan.

"Dua pelapor kita mintai keterangan kembali, terkait dari pengakuan mereka melihat langsung yang melakukan pengrusakan penanaman penghijauan berupa pohon karet dan pengrusakan pondok pos penghijauan. Kita tidak bisa memanggil sembarangan, dari keterangan mereka siapa pelakunya maka baru bisa kita melakukan pemanggilan dan pemeriksaan," jelas Kompol Irham Halid, Senin (16/12). ***

Editor:Eddy Supriatna , Layouter: M Fahrullazi

Anambas

Rabu, 18 Desember 2013

20

Coffee Morning Bersama SKK Migas

Dewan Sorot Optimalisasi Bandara Matak ANAMBAS (HK) — DPRD Anambas menyoroti optimalisasi pemanfaatan Bandara Palmatak (Bandara Matak) seperti yang pernah dijanjikan BP Migas (sekarang bernama SKK Migas). Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Anambas, Amat Yani, SE disela kegiatan coffee morning antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan SKK Migas dan K3S di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Senin (16/12) malam.

Sarma Haratua Liputan Anambas “Jika kembali direview, sesuai dengan pembicaraan dan komitmen terdahulu dengan pihak BP/SKK Migas bahwa terbuka peluang pemanfaatan Bandara Matak jika kelengkapan teknis dan administrasi kebandar udaraan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah,” ujar Yani mengingatkan janji SKK Migas.

Janji ini ditagih kembali karena kebutuhan layanan penerbangan udara untuk masyarakat di Anambas sudah cukup mendesak. Apalagi seiring perkembangan pembangunan di Anambas sedikit banyak berimplikasi dengan meningkatnya lalulintas orang dan barang yang keluar masuk ke kabupaten termuda di Kepri.

“Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan penerbangan udara bagi masyarakat yang ingin berpergian,” papar Yani.

Saat ini, lanjut Yani, Anambas telah siap dengan seluruh fasilitas yang dulu pernah disyaratkan oleh BP/ SKK Migas. Berdasarkan konsultasi dengan pihak Kementerian Perhubungan, ketersediaan sarana dan prasarana Bandara Matak saat ini telah memenuhi syarat untuk dapat didarati oleh pesawat komersil. Selain itu dengan seluruh fasilitas yang telah dilengkapi, Bandra Matak dianggap telah memenuhi syarat untuk penambahan slot time penerbangan.

“Kami berharap, pembicaraan dan keputusan tentang optimalisasi pemanfaatan Bandara Matak untuk keperluan komersil segera dapat dilakukan dan mendapatkan titik temu. Karena semua fasilitas sudah dilengkapi oleh pemerintah daerah, dan menurut konsultasi dengan Kemenhub, semua telah memenuhi syarat,” pintanya.

Hal serupa juga pernah disinggung oleh Bupati Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin beberapa waktu silam. Tengku mengatakan tidak ada alasan bagi SKK Migas tidak memenuhi janji yang pernah dilontarkan dahulu. Pasalnya seluruh fasilitas, seperti peningkatan apron Lanudal Matak sudah dirampungkan dengan baik.

Selain itu, berdasarkan konsultasi dengan Direktur Lalu Lintas Udara juga sudah didapatkan gambaran bahwa runway di Bandara Matak masih sangat lebar untuk didarati pesawat. “Tidak ada masalah untuk mendarat.

Bahkan menurut Dir Lalin Udara, runway bandara Matak bisa didarati pesawat 5 menit sekali,” kata Tengku.

Kepala Dinas Perhubungan Anambas, Erson Gempa Apriandi juga mengungkapkan, penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat penting untuk pembangunan Anambas kedepannya. Menurutnya, pembukaan akses ke Anambas merupakan ujung tombak pembangunan yang selama ini diusahkan bersama oleh Pemda Anambas, Pemprov Kepri dan Peme-

DOK

MULAI 1 Januari 2014 mendatang, program Jamkesda akan berubah menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Tampak pegawai Puskesmas Tarempa melayani warga yang berobat baik masyarakat yang memiliki Jamkesda maupun tidak, beberapa waktu lalu.

rintah Pusat.

“Pembukaan aksesibilitas ini penting. Saya pernah sampaikan, pembangunan di sektor lain akan terasa percuma jika akses keluar masuk Anambas masih Mandek. Karenanya Dishub sekarang sedang berusaha meningkatkan akses keluar masuk ke Anambas, termasuk penambahan jadwal penerbangan,” tukas Erson.***

Pemkab Berangkatkan Umrah Imam Masjid TAREMPA (HK) — Perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya kepada para imam masjid tidak hanya sekedar memberikan apresiasi, melainkan juga memberangkatkan umroh kepada mereka yang dianggap cukup memenuhi syarat dan berjasa di bidangnya.

Paket program umroh tahun 2013 ini sebagai langkah awal dilakukan pemkab melalui Bagian Kesejahteraan masyarakat (Kesra) kepada 10 orang, masing-masing 7 orang imam masjid dari 7 kecamatan di Anambas, 1 orang pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai cukup berjasa melaksanakan tugasnya dan didampingi 1 orang anggota DPRD Anambas dan 1 orang dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Anambas.

"Rencananya, kesepuluh orang yang mendapatkan program umroh tersebut akan diberangkatkan dari Tarempa, Anambas pada, Senin (23/12) besok," ungkap Kabag Kesra Pemkab Anambas, Andrey Ikhsan Lubis kepada Haluan Kepri kemarin.

Dikatakan, tujuannya program umroh untuk imam masjid dimaksud agar lebih me-

ningkatkan iman dan takwa, memotifasi agar mereka dapat meberikan contoh dan suri tauladan kepada lingkungan masyarakat sekitarnya. Sedangkan bagi 1 orang pensiunan PNS dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya dalam melaksanakan tugas selama ini "Program umroh tahun ini merupakan yang pertama kali kita lakukan, menggunakan dana anggaran APBD Pemkab Anambas tahun 2013. Harapan kita, kegiatan ini akan terus berlanjut pada tahuntahun berikutnya," kata Adrey.

Disampaikan, selain 10 orang tersebut, Pemkab Anambas juga memberangkatkan dua orang imam masjid dengan menggunakan APBD Provinsi. Jadi yang berangkat tahun ini direncanakan sebanyak 12 orang.

"Awalnya kita hanya mengusulkan satu orang imam

masjid saja untuk berangkat Umroh melalui program Kesra Provinsi Kepri. Namun Alhamdulillah, kita mendapatkan jatah sebanyak 2 orang," ungkapnya.

Ditambahkan, pelaksanakan program umrah kepada 10 orang tersebut sengaja dilakukan, daripada program haji yang dilaksanakan oleh umat muslim setiap tahunnya.

Alasannya, disamping umrah lebih cepat dilaksanakan tidak seperti haji yang harus menunggu antrean hingga bertahun-tahun, akibat kuota haji di Kepri yang terbatas.

"Kedepan kita akan terus mencoba memberikan apresiasi kepada para imam masjid dan mereka-mereka yang kita anggap cukup berjasa di bidangnya untuk kegiatan syiar Islam maupun pengelolaan masjidnya, melalui penilaian yang kita lakukan di lapangan," ucapnya.

Jika perlu, lanjut Adrey, tidak tertutup kemungkinan ditingkatkan dari paket umroh menjadi paket ibadah haji yang akan dimasukkan dalam APBD sehingga mereka terus termotivasi untuk bekerja memberikan pencerahan kepada umat Islam di tempat masing-masing. (nel)

Wabup Datangi TKP Penggerebekan Lima Karaoke di Palmatak Hasilnya, seluruh ANAMBAS (HK) cafe yang disambangi — Wakil Bupati orang nomor dua di K e p u l a u a n Kabupaten Anambas Anambas, Abdul ini didapati telah tuHaris mendatangi tup total. Tidak tamsejumlah karaoke pak ada aktifitas di tempat kejadian tempat hiburan terperkara (TKP) sebut, bahkan menupenggerebekan rut penuturan Andrey, yang dilakukan ibu-ibu warga Abdul Haris tidak tampak ada lampu yang menyala.

Kecamatan Pal“Waktu beliau turun, timatak, beberapa waktu dak ada cafe yang beropelalu.

“Minggu (15/12) kemarin rasi. Bahkan bangunan cafe bapak wakil bupati sudah yang mayoritas terbuat dari turun langsung ke 3 Café kayu itu sudah gelap, tidak yang ada di Desa Putik. Hal ada penerangan,” kata ini dilakukan beliau karena Andrey.

Akhirnya, Wakil Bupati sejumlah masyarakat mengeluhkan keberadaan café menginstruksikan Camat tersebut. Sehingga beliau Palmatak, Raja Almizan merasa perlu untuk turun la- untuk segera mengumpulngsung mengecek kebena- kan seluruh pemilik cafe. rannya,” ungkap Plt Kepala Tujuannya adalah untuk Satuan Polisi Pamong Praja menemukan titik terang (Kasatpol PP) Anambas, mengenai tempat hiburan Andrey Ikhsan Lubis saat di- malam tersebut.

Senin (16/12) malam, temui wartawan di kantorRaja Almizan akhirnya menya, Selasa (17/12).

ngumpulkan 5 orang pemilik cafe yang berdomisili di Desa Putik dan Desa Tebang. Atas saran Plt. Kasatpol PP, Camat Palmatak juga mengundang sejumlah kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Saya sarankan undang Kades dan BPD. Bagaimanapun mereka punya peran penting mengatasi masalah ini. Alhamdulilah semua yang diundang datang dan kita sudah duduk bersama untuk membahas perihal cafe tersebut,” papar Andrey.

Dari hasil pertemuan tersebut, pemilik Cafe bersedia menutup tempat usahanya. Pasalnya, jika menilik aturan yang ada, tempat hiburan tersebut memang tidak boleh beroperasi karena belum mengantongi ijin.

“Saya jelaskan, secara aturan memang mereka tidak bisa buka usaha tersebut di Palmatak. Karena ijinnya gak ada. Setelah

saya jelaskan mereka mengerti dan bersedia menutup tempat usaha mereka,” ucap Andrey.

Andrey menekankan kepada seluruh peserta yang hadir, tidak boleh ada diskriminasi sosial kepada seluruh pemilik cafe yang telah bersedia menutup tempat usahanya. Dirinya berharap mereka bisa berbaur di masyarakat dan melakukan aktifitas-aktifitas positif seperti biasanya.

“Saya menghimbau jangan ada diskriminasi sosial lah kepada pemilik cafe.

Jangan ada gesekan-gesekan dan bumbu-bumbu lagi, sehingga masalah yang seharusnya sudah selesai kembali memanas. Kita sebagai makhluk sosial kan harus saling membantu dan menerima. Jadi saya berharap pemilik cafe bisa kembali kepada masyarakat, dan masyarakat juga diharapkan bisa menerima mereka, tanpa harus menyisihkan mereka,” harap Andrey. (cw89)

SARMA HARATUA

JELANG akhir tahun, warga yang keluar masuk ke Anambas meningkat di banding hari biasa. Tampak ratusan penumpang KM Binaiya dari Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, tiba dan turun di Pelabuhan Tarempa Anambas, Minggu (15/12) lalu.

Editor: Didik, Layouter: Zikri

Karimun

Rabu, 18 Desember 2013

21

PT SI Diduga Tidak Kantongi Izin Produksi Kelapa Kupas dan Bulat BATAM (HK) — PT Saricotama Indonesia (HACO) yang memproduksi kelapa kupas dan bulat ini di Tanjungbatu Kundur untuk ekspor ke luar negeri disinyalir tidak mengantongi sejumlah izin dari instansi terkait.

Nico Liputan Karimun Demikian dikatakan Ridwan Saragih, Ketua LBH Gemuruh dalam keterangannya kepada Haluan Kepri setelah tiba dari Tanjungbatu, kemarin.

Ridwan menjelaskan, dalam kegiatan investigasi yang dilakukan pihaknya ke Kundur, pihaknya menemukan PT Saricotama Indonesia melakukan aktivitas usaha produksi kelapa kupas dan bulat tanpa mengantongi izin seperti SIUP, UKL dan UPL, termasuk izin dari Direktur Jenderal Hubungan Lalu Lintas Laut.

Menurut Ridwan, sebagai

penanggung jawab perusahaan harusnya dapat menunjukkan surat surat penting seperti SIUP dan UKL, UPL yang berlaku dan izin dari instansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk menjaga baku mutu air agar tidak terjadi pencemaran air laut harusnya perusahaan ini juga menyiapkan IPAL sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009.

Ridwan mengatakan, perihal keberadaan perusahaan tersebut Camat Kundur ketika dikonfirmasi pihaknya berjanji akan mengecek keberadaan perusahaan milik Awi tersebut.

Ridwan mengaku selain

mendapat informasi dari sejumlah pihak bahwa perusahaan belum mengantongi sejumlah izin, pihaknya juga mendapat informasi pelabuhan AW juga tidak mengantongi izin Perhubungan Laut.

Ridwan mengatakan, LBH Gemuruh meminta Komisi Penilai Amdal yang ada di Kepri, khususnya di Kabupaten Karimun dibantu oleh tim tekhnis supaya segera turun ke Kundur untuk melihat langsung pencemaran yang dilakukan perusahan milik AW ini.

LBH Gemuruh juga mendesak agar Direktur Jenderal Hubungan laut supaya memerintahkan segera Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menutup pelabuhan ilegal tersebut.

Sebab aktivitas di Pelabuhan ilegal tersebut tidak memberikan hasil bagi penerimaan daerah melainkan masuk ke kantong pribadi pemilik pelabuhan tersebut.

Ia mengaku heran, mengapa

perusahaan dan pelabuhan yang diduga ilegal dibiarkan melakukan aktivitas ilegal dan telah berlangsung lama.

Sebab selain fungsi pelabuhan untuk kepentingan ekspor kelapa juga untuk aktivitas bongkar muat kontainer.

Oleh karena itu LBH Gemuruh menduga keberadaan perusahaan dan pelabuhan ini terkesan dibiarkan dan tidak disentuh oleh aparat pemerintah aparat penegak hukum.

Selain masalah dokumen perizinan kata Ridwan, pihaknya juga menduga para pekerja yang bekerja pada perusahaan dan di pelabuhan tidak terdaftar sebagai peserta jamsostek dan kemungkinan gaji para pekerja dibawah standar UMK Karimun Ridwan mengaku, pihaknya sempat berusaha melakukan konfirmasi kepada Pemilik PT Saricotama namun kontak telepon yang dilakukan tidak mendapat tanggapan dari AW. Awi juga tidak menerima kontak telepon dari Haluan Kepri melalui telepon selularnya sekitar pukul 21.00 WIB. ***

Pengelola Kebersihan Ditangani Kecamatan KARIMUN (HK) — Pengelolaan kebersihan direncanakan bakal dikelola oleh masing-masing kecamatan, dengan cara disiapkan armada pengangkut sampah.

Bahkan di tingkat kelurahan direncanakan akan ada tossa pengangkut sampah di lingkungan pemukiman. Demikian dikatakan Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

“Rencananya ke depan dalam pengelolaan kebersihan ini selain merupakan tanggungjawab dari Badan Kebersihan dan Pertamanan (BKP), maka kita juga menyiapkan untuk Kecamatan dengan menyediakan armadanya. Misalnya

bisa saja di satu kecamatan ada satu truk pembuang sampah dan setiap kelurahan ada tossa,” ucap Rafiq, Selasa (17/12).

Hal tersebut menurut Rafiq, akan mampu membantu mempercepat proses kegiatan penanganan kebersihan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun.

Kapan akan bisa diterapkan? Menurut Rafiq, melihat dari kemampuan anggaran kemungkinan baru bisa dijalankan pada tahun 2015 mendatang. Untuk saat ini Pemkab Karimun masih belum mampu menerapkannya dan masih menunggu dua tahun lagi

(2015). Diharapkan agar hal tersebut dapat dilakukan dengan baik sehingga kegiatan kebersihan akan terus dapat diupayakan.

Adapun dalam penerapannya menurut Rafiq, untuk tahap awal baru bisa dilaksanakan di wilayah perkotaan, dengan alasan keterbatasan anggaran.

Akan tetapi di wilayah pulau-pulau saat ini pun sudah ada yang memiliki fasilitas yang dimaksud seperti beberapa Kecamatan yang ada di Pulau Kundur, Kecamatan Moro dan Kecamatan Buru telah memiliki truk pengangkut sampah, sedangkan Kecamatan Durai sampai

saat ini memang masih belum ada armada pendukung untuk mengangkut sampah.

“Mungkin nanti ketika setiap Kecamatan akan mengadakan kegiatan kebersihan tidak perlu lagi menunggu armada dari BKP dan mereka kan sudah punya kendaraan pengangkut sampah. Sehingga sewaktu-waktu akan membersihkan lingkungan maka sampahnya bisa langsung dibuang. Kemudian kontrol keberihan lingkungan akan tetap jalan dan bisa diantisipai dalan menjaga keindahan, kebersihan dan keasrian wilayah masingmasing,” kata Rafiq.(gan)

IST

MENGUPAS KELAPA — Sejumlah pekerja sedang mengupas kelapa yang akan diekspor ke luar negeri diantaranya ke Malaysia. Namun belum diketahui apakah para pekerja ini telah didaftarkan PT Saricotama Indonesia sebagai peserta jamsostek atau belum.

Ghazal Sri Melati Harumkan Karimun KARIMUN (HK) — Kelompok kesenian musik tradisional ghazal Sri Melati dari Kabupaten Karimun berhasil menjadi juara II pada lomba musik ghazal dalam rangka Pekan Seni Islami 2013 yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, di Pekanbaru, beberapa hari lalu.

Ghazal Sri Melati satusatunya kelompok musik ghazal asal Kepri yang mengikuti ajang tersebut.

Djakfar Sirat, Ketua kelompok musik ghazal Sri Melati Karimun, Selasa (17/12) kemarin mengatakan, terpilihnya ghazal Sri Melati sebagai juara karena berhasil membawakan lagu Sayang Musalmah sebagai lagu pilihan dan lagu Embun Menitik sebagai lagu wajib. Lagu sayang Musalmah termasuk jenis lagu sulit, namun karena bisa dinyanyikan dengan apik maka bisa memukau dewan juri serta penonton yang menghadiri lomba musik ghazal tersebut.

“Sayang Musalmah, termasuk jenis lagu yang sulit untuk dinyanyikan. Meski termasuk kategori lagu yang sulit, namun karena kami selalu rutin menggelar latihan selama seminggu sebelum lomba itu, makanya kami berhasil membawakan dengan baik dan tentunya enak untuk didengar,” kata Djakfar Sirat.

Selain berlatih keras selama seminggu menjelang dilaksanakannya lomba, kata Jakfar, kelompok musik ghazal Sri Melati selalu rutin melakukan latihan minimal dua kali sebulan. Dalam latihan tersebut, lagu yang sering

dinyanyikan adalah lagu Sayang Musalmah. “Latihan keras yang kami lakukan ternyata membuahkan hasil,” tuturnya.

Menurutnya, lomba musik ghazal tersebut diikuti 5 kelompok musik ghazal asal Riau dan Kepri. Namun, dari kelima kelompok musik tersebut, hanya kelompok musik Sri Melati yang betul-betul kelompok musik ghazal, sementara yang lainnya merupakan kelompok musik gambus dan musik Melayu.

Dikatakan, dikenalnya ghazal Sri Melati oleh pihak penyelenggara lomba musik ghazal karena kelompok musik tersebut pernah dimuat haluan kepri.com. “Dari berita Haluan Kepri itulah, mereka menghubungi saya, setelah meminta nomor handphone dari Dinas Pariwisata Karimun, sehingga kami diundang untuk acara itu,” terang Djakfar.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka dan ditutup

Kepala Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwasata Provinsi Riau Pulsiamitra.

Atas keberhasilannya, kelompok musik ghazal Sri Melati berhasil membawa piala, piagam penghargaan dan tabungan dari Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Periwisata Provinsi Riau.

Juara pertama diraih kelompok musik dari Siak dan juara ketiga dari Pekanbaru.

Formasi kelompok musik ghazal Sri Melati Karimun adalah Jakfar Sirat memegang gitar melodi, Syafi’i pada harmonium, Abdul Wahab penabuh tabla, biola digesek Nasrak, Jaaris pemetik gambus, gitar bas dipegang Abdul Hamid, gitar ritem dimainkan Saing, pemain marakas Darmansyah, tamburin dimainkan Surya Herlambang, sementara vokal adalah Kamariah atau disapa Atin.

“Rombongan musik ghazal dari Karimun dipimpin oleh Muhammad Lawi,” tutup Djakfar. (ham)

IST

KELOMPOK musik ghazal Sri Melati Karimun tengah bermain musik saat lomba musik ghazal.

Editor: Niko, Layouter: Syahril

CMYK

Rabu, 18 Desember 2013

Tevez Tak Dipanggil Timnas

22 Tevez

PENYERANG Juventus Carlos Tevez sudah mengaku pasrah dengan nasibnya bersama timnas Argentina. Tevez merasa peluangnya untuk membela Albiceleste di Piala Dunia 2014 sudah habis.

Argentina memang sudah dihuni para predator kelas atas. Tercatat ada nama-nama seperti Lionel Messi, Gonzalo Higuain atau Ezequiel Lavezzi yang membuat Tevez kesulitan menembus persaingan.

Meski dalam laga terakhir Tevez bisa mencetak hattrick bagi Juve, ia tak yakin hal itu akan meyakinkan Alejando Sabella, pelatih Argentina.

"Saya tidak yakin gol-gol saya bisa meyakinkan Sabella untuk membawa saya ke Piala Dunia," ungkap Tevez kepada Tuttosport. (tsc)

Duel Dua Tim Terluka LONDON (HK) — Kedua tim yang sedang terluka, Tottenham Hotspurs dan West Ham akan saling mengalahkan dalam lanjutan Capital One Cup di White Hart Lane, Kamis (19/12) dinihari WIB. Di kubu tuan rumah, dalam lima pertandingan terakhir hanya mampu meraih tiga kemenangan,satu kali kekalahan dan satu kali imbang bermain saat menjamu Manchester United dengan skor 2–2. dengan hasil ini pelatih asal Portugal ini akan tetap semangat memba-

wa Tottenham kembali ke jalur Liga Eropa musim depan.

Kekalahan dari Liverpool membuat Villas-Boas harus dipecat oleh Tottenham.

Tottenham Hotspur yang resmi mengumumkan pemecat-

an manajer Andre Vilas-Boas menyusul kekalahan 5-0 di kandang sendiri di tangan Liverpool dalam lanjutan Liga Primer Inggris di White Hart Lane, Minggu (15/12) lalu.

Akibat kekalahan tersebut, Spurs tertahan yang saat ini di peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Inggris, tertinggal dengan delapan poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Saat Satu bulan yang lalu mereka pernah dikalahkan Manchester

City dengan skor akhir 6-0 .

Klub mengumumkan kesepakatan yang terjadi diraih dengan pelatih kepala, Villas-Boas, untuk mengakhiri masa tugasnya demikian bunyi pernyataan resmi pihak Spurs. Keputusan ini diambil berdasarkan dalam kesepakatan bersama dan kepentingan berbagai pihak.

Kepergian Vilas-Boas membuat para pemain sedikt memprihatinkan sebab para pemain menila Vilas Boas sudah melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk Tottenham.

Apalagi, catatan Tottenham saat

menghadapi West Ham di lima laga terakhir tidak cukup bagus. Tercatat, West ham mampu menyamai perolehan Tottenham dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang. (glc/dtc)

Stoke vs Man United Kamis (19/12) Pkl. 02:40 WIB

Tottenham vs West Ham Kamis (19/12) Pkl. 02:42 WIB

Barcelona B vs Indonesia Rabu (18/12) Pkl. 21:45 WIB

Konspirasi Jatuhkan Lionel Messi Terbongkar BARCELONA (HK) — Lionel Messi kembali digoyang isu non-sepakbola. El Mundo menyebut bahwa ayah Messi, Jorge, terlibat dalam praktek pencucian uang dari mafia narkoba Amerika Selatan.

Tak kurang dari Menteri Dalam Negeri Spanyol pun sampai harus mem-

bantah berita tersebut.

Pihak Barca kemudian menjadi pihak yang ikut membela Messi.

"Kami sangat senang karena Ke-

CMYK

menterian Dalam Negeri telah membantah berita itu.

Kami sangat prihatin dengan berita ini. Ada b e r i t a yang disebarkan d a n membu-

Messi

at integritas pemain kami

dipertanyakan. Kanal informasi kami terus mengawasi berita semacam ini," tegas Toni Freixa, juru bicara Barca kepada para wartawan.

Freixa kemudian mencurigai ada semacam konspirasi tak terlihat yang bertujuan untuk menjatuhkan Messi.

"Apakah ada kampanye yang bertujuan menjatuhkan Messi? Jika memang ada, maka itu adalah tindakan yang picik. Saya tak tahu apakah berita semacam itu bisa disebut kampanye hitam, tetapi kami harus segera menangani-

nya," imbuhnya.

Sebelumnya, El Mundo membuat klaim mengejutkan tentang Jorge Messi, ayah Lionel Messi. El Mundo menulis bahwa Jorge terlibat dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba lewat berbagai pertandingan Leo Messi (sebutan Lionel Messi).

Singkatnya, bandar narkoba Amerika Selatan ingin mencuci uang mereka dengan menggelar pertandingan eksibisi bertajuk Messi & Friends. Laga ini tentu saja digawangi oleh Messi dan temantemannya, beberapa di antaranya merupakan pemain Barcelona FC. (bln)

Indonesia Ditantang Malaysia di Semifinal SEA Games 2013 NAY PYI TAW (HK) — Timnas Indonesia U-23 ditantang Malaysia di semi-final SEA Games 2013, usai Harimau Muda (sebutan timnas Malaysia) berhasil menjadi juara grup A usai mengalahkan Vietnam U-23 dengan skor tipis 2-1 di stadion Zabu Thiri

Kota Nay Pyi Taw, Myanmar, Selasa (17/12).

Laga Malaysia versus Vietnam sendiri berjalan dengan tempo tinggi, karena kepentingan kedua tim untuk meraih tempat menuju semi-final dipertaruhkan di laga tersebut.

Vietnam di babak pertama bisa dibilang lebih mendominasi laga dibandingkan Malaysia, namun meski serangan saling berganti, babak pertama pun harus diakhiri de-

ngan skor imbang tanpa gol.

Di babak kedua, kedua tim tetap dalam penampilan menyerang. Setelah dinanti lama, akhirnya gol datang dari Malaysia, Ashri bin Chuchu lewat sepakan setengah voli mampu menaklukan kiper Vietnam Bu Ngoc di menit ke-81. Malaysia pun menjauh dari Vietnam pada menit ke-89 lewat Saarvandran yang dengan cantik menggocek Bu Ngoc, 2-0 untuk Malaysia.

Vietnam tak mau menyerah, mereka terus menekan lawan, gol hiburan sekaligus gol penutup pun datang untuk Vietnam di menit ke-90. Hong Quan Mac cetak gol untuk menipiskan kekalahan 2-1 atas Malaysia.

Dengan hasil ini sudah dipastikan bahwa Malaysia akan menjadi lawan Indonesia di partai semi-final SEA Games ke-27 ini. Laga panas ini akan dilangsukan pada Kamis 19 Desember di stadion Zabu Thiri kota Nay Pyi Taw, Myanmar. (glc)

Editor: Didik, Layouter: M Fahrullazi

Iklan

Rabu, 18 Desember 2013

23

CMYK

Rabu, 18 Desember 2013

24

BUPATI Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin Mencoba Menggunakan Mesin Anjungan Mandiri KPE.

FOTO Bersam Bupati Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin Dengan Jajaran SKPD dan Penerima Penghargaan Satya Lencana Satya.

SEJUMLAH PNS Anambas Dan Bupati Kepulauan Anambas Memperhatikan Penjelasan Mengenai Mesin Anjungan Mandiri KPE.

Pemkab Jalankan Tiga Agenda di HUT Korpri ANAMBAS (HK) — Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-42, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan 3 agenda sekaligus. Diantaranya adalah peringatan HUT Korpri, pemberian Satya Lencana Karya Satya dengan masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun serta penyerahan Kartu Pegawai Elektronik.

Upacara peringatan HUT Korpri yang dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Anambas, Teng-

ku Mukhtaruddin tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati Kepulauan Anambas. tampak sejumlah kepala SKPD dan jajaran Korpri serius mengikuti upacara yang dihelat sejak pukul 08.00 pagi tersebut.

Dalam sambutannya, Tengku Mukhtaruddin mengatakan bahwa dalam menuju arah reformasi birokrasi, faktor sumber daya aparatur memegang peranan yang penting.

Oleh karenanya, Korpri sebagai organisasi profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lahir pada tanggal 29 november 1971 perlu

mengambil peran yang signifikan untuk memastikan bahwa citacita reformasi birokrasi berada pada jalur yang benar.

“Untuk itu setiap anggota Korpri hendaknya tetap berpedoman kepada sumpah jabatan dan Panca Prasetya Korpri. Korpri juga hendaknya mampu tampil sebagai organisasi profesi yang ikut meningkatkan daya saing daerah dan bangsa melalui pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Tengku dihadapan seluruh jajaran Korpri.

Sementara kepada penerima penghargaan Satya Lencana Karya

Satya dengan masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun, Tengku berharap mereka dapat memandang penghargaan Negara ini sebagai bentuk tanggung jawab moril pada sisa masa pengabdian selaku aparatur.

“Tidak sebatas pada kebanggaan pribadi saja. Semakin lama saudara bertugas hendaknya semakin terasah kompetensi yang saudara miliki. Semakin lama bertugas pun hendaknya semakin banyak karya dan kontribusi positif yang saudara hasilkan dan dirasakan oleh masyarakat dan

daerah,” tegasnya kepada para penerima penghargaan.

Pada Hut Korpri ini, Pemda juga secara simbolis telah menyerahkan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk PNS Pemda Anambas. Penggunaan KPE ini merupakan implementasi dari amanat peraturan kepala bkn no. 7 tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik.

Pemerintah daerah tidak sematamata mulai menggunakan KPE dalam manajemen kepegawaian, namun juga menyediakan layanan anjungan mandiri KPE yang menyediakan ber-

bagai akses layanan kepegawaian dan keperluan PNS. Atas kemajuan manajemen kepegawaian ini, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama dan fasilitasi yang telah diberikan Badan Kepegawaian Negara, PT Sucofindo dan Bank Syariah Mandiri sehingga pemerintah daerah dapat menerapkan manajemen kepegawaian berbasiskan teknologi informasi.

Foto : BKD Anambas Narasi :BKD Anambas

BUPATI Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin Memimpin Upacara Peringatan Hut Korpri.

BUPATI Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin Memberikan Sambutan Saat HUT Korpri di Hadapan Jajaran PNS Kabupaten Kepulauan Ananambas.

PEGAWAI Negeri Sipil Tampak Hikmat Mengikuti Serangkaian Upacara Hut Korpri di Lapangan Kantor Bupati Kepulauan Anambas.

BUPATI Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin Memberikan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Kepada Kepala Bagian Humas.

BUPATI Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin Memberikan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Kepada Kepala Bidang Pasar.

BUPATI Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin Melihat Mesin Anjungan Mandiri KPE.

BUPATI Kepulauan Anambas Menyerahkan Kartu Pegawai Elektronik Secara Simbolis Kepada Kepala BKD ANambas, Iip Ilham Firman.

BUPATI Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin Memberikan Ucapan Selamat Kepada Penerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

CMYK

Editor: Eddy Supriatna, Layouter: M Fahrullazi