Haluan kepri 01nov16

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Selasa, 01 November 2016 1 Shafar 1438 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 24 HALAMAN, NO 01 / 11 TAHUN KE 16

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

Direktur BUMD Segera Dicopot BATAM (HK) — Walikota Batam, HM Rudi berjanji segera mencopot Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Batam, Hari Basuki dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan jika terbukti menyalahi Peraturan Daerah (Perda) No 1 tahun 2002 tentang BUMD. Dalam Perda tersebut disebutkan masa jabatan Direksi Perseroan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya

Habli & Maman Liputan Batam

untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya. Namun Hari Basuki sudah menduduki posisi tersebut selama 14 tahun secara berturut-turut sejak diangkat pada 2002 lalu.

"Saya akan pastikan dulu apakah ada (terbukti) melanggar Perda atau ti-

Direktur BUMD

... Hal. 7

Cerita di Depan 35 Pemred

Jokowi Marah JAKARTA (HK) — Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Presiden Indonesia Joko Widodo ternyata juga men-

Jokowi

gumpulkan 35 pemimpin redaksi (Pemred) media nasional. Jokowi bicara terus terang berbagai masalah mulai dari pertemuannya dengan Prabowo,

Jalan Putri

... Hal. 7

Kenaikan UWTO Berdampak Inflasi BATAM (HK) — Kenaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Kota Batam akan berdampak pada inflasi. Namun berapa besaran inflasi akibat kenaikan tarif sewa lahan itu belum bisa dipastikan.

"Secara umum, kenaikan UWTO akan berdampak pada inflasi di Kota Batam. Namun, kita belum bisa memperkirakan berapa besaran inflasi akibat tarif sewa lahan itu. Kami sedang melakukan kajian, karena dari yang dibilang BP Kawasan tidak semua

DEMO MASSA — Ribuan massa unjuk rasa terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama soal surah Al Maidah ayat 51 berjalan kaki menuju Balai Kota DKI, Jumat (14/10) lalu.

2 Ribu Massa FPI Riau ke Jakarta SEPANDUK penolakan UWTO dipasang disejumlah jalan di Batam.

naik, bahkan ada yang turun," kata Kepala Kantor BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra di Batam, kemarin.

Kata Gusti, BI belum memiliki data lengkap mengenai kenaikan tarif UW-

TO yang mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 tahun 2016 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengusahaan (BP)

Kenaikan UWTO

... Hal. 7

Aa Gym Minta Jokowi Serius Kasus Penistaan Agama oleh Ahok PEKANBARU (HR) — Lebih kurang 2 ribu massa Front Pembela Islam asal Riau, akan bertolak ke Jakarta. Di sana, mereka akan bergabung dengan ratusan ribu

kaum muslimin lainnya, dalam aksi akbar menggugat kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok.

Subsidi Elpiji 3 Kg Dipangkas Surga "KARENA surga berada di atas sedangkan neraka letaknya di bawah, maka dibutuhkan perjuangan untuk mendaki mencapai surga..." (bc)

Dea Mirella

Pernikahan Kedua Kandas JAKARTA (HK)— Pernikahan kedua Dea Mirella tampak tidak bisa bertahan lama.

Belum lama ini mantan personel Warna tersebut mengajukan gugatan perceraian atas suaminya, Roy Ubaydillah atau Roy Hasby yang berprofesi sebagai fotografer.

Jika dari pernikahannya terdahulu dengan Eel Ritonga, proses perceraian Dea hingga pascaperceraian menyisakan banyak drama sebab masalah harta gona-gini ataupun hak pengasuhan anak. Tidak demikian dengan pernikahan keduanya.

Menurut pengacara

Pernikahan... Hal. 7

Kumpulkan Data Dugaan Oknum Dewan Terima Suap

JAKARTA (HK)– Pemerintah berencana memangkas subsidi elipiji 3 kg. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 tercatat alokasi anggaran subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp31,98 triliun. Angka itu lebih kecil dibanding APBN-P 2016 dimana alokasi subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp42,31 triliun, meski subsidi itu masih terbilang cukup besar. Pemotongan ini ditakutkan akan memperparah kelangkaan elpiji 3 kg, jika pendistribusiannya

Subsidi Elpiji

Seperti diketahui, aksi akbar tersebut rencana akan digelar pada 4 November mendatang di Jakarta. Rencananya, aksi akan dimulai setelah Salat Jumat.

Massa akan menggelar long march 2 Ribu ... Hal. 7

Terkait Kandasnya Hak Angket Reklamasi

... Hal. 7

NET

BATAM (HK) — Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) segera melaporkan kasus dugaan suap yang diterima sejumlah oknum DPRD Kota Batam dari pengusaha sebesar Rp300 juta/orang ke Kejaksaan Negeri Batam.

Saat ini LSM sedang mengumpulkan informasi dan data dugaan suap terkait kandasnya Hak Angket Reklamasi tersebut.

"Kita akan menelusuri.

Usung Balas Dendam

Mencari data dan menggali informasi ini tahapan yang mulai kita lakukan. Kalau datanya sudah cukup bukti kemungkinan kami laporkan ke Kejaksaan" janji Ketua National Corruption Watch (NCW) Riau, Mulkansyah di Batam Centre, kemarin.

Dia menginginkan yang terlibat dalam kasus itu akan diungkapkan ke publik dan diseret ke meja hukum.

Kumpulkan Data

... Hal. 7

Manchester City vs Barcelona SCTV, Rabu (2/11) Pukul 02.45 WIB

MANCHESTER (HR) — Manchester City akan kembali menghadapi tantangan berat dalam perjalanan mereka di Liga Champions. Anak asuh pelatih Pep Guardiola itu akan kedatangan salah satu tim favorit juara, Barcelona.Laga akan berlangsung di Etihad Stadium, Rabu (2/11) dinihari WIB. Kemenangan menjadi incaran The Citizens dalam laga kali ini. Kemenangan juga akan bisa menjadi obat yang paling tepat,

Usung Balas

NET

... Hal. 7

Editor: M Syahdan dan, Layouter: Novrizal

CMYK

2

ekonomi

Selasa, 01 November 2016

IMPOR CANGKUL — Petani mencangkul di ladang sayur bayam, di area konsesi tanaman kehidupan Desa Pinang Sebatang, Kabupaten Siak, Kecamatan Tualang, Riau, Minggu (17/7). Area yang dikelola APP (Sinar Mas Group) terletak di Distrik Minas

Kebijakan Impor Cangkul Matikan Usaha Kecil LIPUTAN 6

JAKARTA (HK) — Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengimpor cangkul dan sabit dapat mematikan usaha kecil alat pertanian di dalam negeri.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, pernyataan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang menyetujui impor tersebut dengan alasan banyaknya cangkul ilegal yang masuk ke Indonesia sangat tidak logis.

"Argumentasinya jelas tidak logis. Selama ini petani kita di Indonesia menggunakan cangkul produksi lokal yang berbasis di dalam negeri, di Indonesia," kata Henry di Jakarta, Senin (31/10).

Mantan Koordinator La Via Campesina atau Gerakan Petani Dunia ini juga menyebut, sangat banyak

cangkul yang digunakan para petani di Indonesia yang diproduksi para pelaku usaha kecil alat pertanian, seperti di Tapanuli Selatan, Pancur Batu, Pasuruan dan Ciwidey.

"Umumnya, banyak industri kecil dalam negeri yang memasok cangkul-cangkul yang digunakan oleh para petani kita," katnya.

Henry menegaskan, Indonesia tidak pernah kekurangan produksi cangkul.

Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan industri-industri kecil di dalam negeri, dan lebih memberdayakan produsen-produsen cangkul.

"Saya tegaskan, tidak perlu impor cangkul. Para petani kita tidak pernah

kekurangan produksi cangkul. Pemerintah seharusnya memberdayakan para produsen cangkul yang ada di Indonesia," tegas dia.

Sebelumnya pemerintah merestui kebijakan impor cangkul dari China. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan dengan menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk merealisasikan impor.

Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyetujui importasi alat-alat dan mesin pertanian yang pelaksanaannya dilakukan PT PPI. Pada tahap perdana, PPI mengimpor sebanyak satu kontainer dengan perincian 900 box x 24 pcs. PPI akan meningkatkan kuantitas importasi yang selanjutnya.

PT PPI menunjuk PT Sakti Utama Nusantara yang berdomisili di Medan sebagai distributor alat dan mesin pertanian untuk seluruh Indonesia. (lp6)

OJK Harap Masyarakat Manfaatkan Produk Keuangan JAKARTA (HK) — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pentingnya menabung di industri jasa keuangan, baik perbankan maupun industri keuangan non bank (IKNB). Pasalnya, sumber dana dari dalam maupun luar negeri harus dilakukan semaksimal mungkin.

"Kami berharap seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan produk industri keuangan tidak hanya di tabungan perbankan, namun juga pada sektor industri keuangan non bank," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad

saat memberi sambutan pada Peringatan Hari Menabung Sedunia, Senin (31/10).

Muliaman menjelaskan, produk IKNB yang dapat digunakan sebagai sarana menabung antara lain menabung untuk perlindungan di asuransi, menabung untuk cicilan di lembaga pembiayaan, dan menabung untuk hari tua di dana pensiun.

Masyarakat juga bisa menabung emas di penggadaian serta saham maupun reksa dana di pasar modal.

Menurut Muliaman, rendahnya tingkat menabung masyarakat tidak akan

cukup dalam membiayai pembangunan. Padahal, kesenjangan tabungan dan investasi harus ditutup.

"Pada akhirnya kebutuhan pembiayaan harus dipenuhi dari luar negeri, dengan utang dan sumber-sumber lainnya," jelas Muliaman.

Ia memberi contoh adalah apa yang terjadi di Jepang. Pada tahun 1970an, Jepang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dan diimbangi dengan tingginya rasio menabung. "Rasio menabungnya mencapai 40 persen. Makanya pertumbuhan ekonominya bisa tumbuh pesat," ujarnya.(kom)

BI Catat Uang Beredar Tumbuh Melambat Per September 2016 JAKARTA (HK) — Bank Indonesia mencatat terjadi perlambatan pertumbuhan kredit perbankan dan kontraksi operasi keuangan pemerintah pusat. Hal tersebut memicu likuiditas perekonomian uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh melambat per September 2016.

"Pertumbuhan M2 pada September 2016 tercatat sebesar 5,1 persen (year on year) atau lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 7,8 persen (yoy)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, dalam siaran pers, Senin (31/10).

Tirta menjelaskan, posisi kredit yang disalurkan perbankan pada akhir September 2016 tercatat sebesar Rp 4,243 triliun atau tumbuh 6,4 persen (yoy) atau lebih rendah dibandingkan Agustus 2016 yang tumbuh sebesar 6,8 persen (yoy).

Sementara itu, kontraksi operasi keuangan pemerintah pusat, kata dia, tercermin dari meningkatnya simpanan pe-

merintah pusat di Bank Indonesia yang tumbuh 55,6 persen (yoy). Menurut dia, ini berkebalikan dengan bulan September yang turun sebesar -0,5% (yoy).

"Kenaikan simpanan tersebut sejalan dengan penerimaan dana tebusan tax amnesty," ujar Tirta.

Berdasarkan komponennya, kata Tirta, perlambatan pertumbuhan M2 bersumber dari komponen M1, uang kuasi dan surat berharga selain sa-

ham yang masing-masing tumbuh 5,9 persen; 5 persen dan -35,8 persen. "Ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,6 persen, 7,0 persen, dan -9,9 persen," tuturnya.

Lebih jauh, Tirta mengungkapkan, suku bunga kredit dan simpanan perbankan kembali turun pada September 2016. "Sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter," u-

jarnya. Suku bunga kredit turun menjadi 12,23 persen dari 12,31 persen pada Agustus 2016.

Tirta menjelaskan suku bunga simpanan berjangka tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan, masing-masing turun dari 6,67 persen; 6,94 persen; 7,41 persen; dan 7,74 persen pada Agustus 2016. Angka tersebut turun masing-masing menjadi 6,63 persen; 6,84 persen; 7,31 persen; dan 7,66 persen pada September 2016.(tmp)

TEMPO

TERLIHAT dua warga yang akan memasuki Gedung Bank Indonesia.

Gelontorkan Rp1,1 Triliun

Apple Bangun Innovation Centre di Indonesia JAKARTA (HK) — Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat Apple berencana akan berinvestasi di Indonesia dengan membangun pusat inovasi

atau innovation centre di Indonesia.

Aksi investasi Apple ini sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diperkirakan Apple bakal menggelontorkan investasi sebesar Rp1,1 triliun den-

gan mendirikan pusat inovasi di 3 kota di Indonesia.

"Laporkan rencana Apple membangun innovation centre di Indonesia. Tentu ini mendorong inovasi dan kegiatan semacamnya di Indonesia," tuturnya di Is-

OKEZONE

ILUSTRASI Gedung Apple

tana Negara, Jakarta, Senin (31/10).

Menurut Airlangga pihak Apple hingga kini belum menentukan kota mana yang akan dipilih dan kapan rencana investasi itu akan direalisasikan. Namun dirinya memastikan bahwa Apple tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

"Indonesia termasuk market terbesar luas Indonesia dan banyak aplikasi dari Indonesia, untuk Indonesia. Lihat potensi ini, pasarnya besar, mereka juga ingin hadir di Indonesia," katanya.

Airlangga juga yakin, masuknya investasi dari Apple juga akan membuka lapangan pekerjaan baru.

"Software house itu, merekrut tenaga kerja Indonesia agar bisa bekerja di ekosistem Apple. Membuat software. Dilatih untuk bisa bekerja di lingkungan Apple," tutupnya. (okez)

Editor: Indra Kusuma, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

3

Bisnis

Selasa, 01 November 2016

Plastik Berbayar Akan Kembali Diterapkan Termasuk di Pasar Tradisional JAKARTA (HK) — Pemerintah akan kembali memberlakukan kantong plastik berbayar, mulai dari peritel modern hingga pasar tradisional.

Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah serta Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tuti Hendrawati Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/10). Dia mengungkapkan, kebijakan

tersebut masih dalam pembahasan dan akan diluncurkan beberapa waktu ke depan.

"Seluruhnya nanti akan dilibatkan, saat ini draft peraturan menteri (permen) ditargetkan rampung bulan depan," ujarnya.

Tuti menjelaskan, kebijakan akan diterapkan lebih dahulu pada peritel modern kemudian menyusul pasar tradisional.

Hal ini dilakukan karena karakteristik pasar tradi-

sional yang beragam dan akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu melalui asosiasi pasar di tiap-tiap daerah.

"Kami akan mengajak pemda dan asosiasi untuk kerja sama menyukseskan program ini. Makanya, kami juga banyak bertemu dengan asosiasi dan pemda. Supaya tidak bermasalah seperti sebelumnya," kata dia.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Tutum Rahanta mengatakan, pihaknya sangat mendukung den-

gan adanya rencana kebijakan penerapan plastik berbayar.

"Bagus, kami sangat mendukung. Memang itu harapan kami," ujarnya, Senin (31/10).

Selain itu, Tutum berharap agar permennya segera dibahas bersama agar dapat diaplikasikan dengan baik.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, pedagang pasar sangat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi limbah plastik.

Dia mengakui bahwa pasar tradisional menjadi penyumbang besar limbah plastik karena penggunaannya sangat besar.

"Jumlah kami memang besar, makanya limbahnya pun banyak. Kami sangat mendukung upaya pemerintah untuk sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik," ujar Mansuri.

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, pemerintah perlu memberikan alternatif selain penggunaan kantong plastik. Ikappi berenca-

TAK Hanya peritel modern, pasar tradisional pun akan diberlakukan kantong plastik berbayar.

na melakukan sosialisasi pada penggunaan keran-

jang belanja seperti zaman dahulu.(kom)

Bukopin Gelar Pameran Produk Dorong Inklusi Keuangan BATAM (HK) — PT Bank Bukopin Tbk menggelar pameran produk “Nabung Seru Berhadiah Langsung” di Batam City Square (BCS) Sabtu-Minggu (29-30/10).

Pameran ini digelar sebagai bentuk dukungan Bank Bukopin terhadap program pemerintah untuk mendorong peningkatan inklusi (akses) ke sektor jasa keuangan seperti perbankan.

Indra Kusuma

Liputan Batam

Manager Bisnis PT Bank Bukopin Tbk Cabang Batam, Muftidusky, mengatakan pameran ini digelar secara serentak dan merupakan hasil kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mengenalkan produk-produk yang kami miliki misalnya Nabung

Seru dan Transaksi Seru," katanya Kepada Haluan Kepri, (Sabtu (29/10) disela-sela pameran.

Untuk produk Nabung Seru, lanjut Muftidusky, nasabah akan bisa mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi dengan menabung dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Para nasabah bisa memilih sendiri jenis hadiahnya mulai dari voucher belanja, voucher wisa-

ta (domestik dan mancanegara), Gadget, sepeda motor hingga mobil.

"Program ini berlaku kepada semua nasabah seluruh Indonesia periode 1 Agustus sampai 31 Desember 2016 dengan syarat dan ketentuan program yang sudah ditetapkan," katanya.

Sedangkan untuk program transaksi seru berhadiah langsung merupakan program transaksi seru e-Banking Bukopin yang diperuntukkan bagi nasabah yang aktif menggunakan channel e-Banking untuk kebutuhan transaksi sehari-hari seperti ATM, SMS Banking, internet Banking dan Mobile Banking. Bank Bukopin memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mendapatkan total hadiah 180 samsung J7 periode program 1 Agustus sampai 30 November 2016 yang diberikan setiap bulannya berdasarkan poin tertinggi.

Jepang Bakal Berinvestasi Rp57 T Bidang Otomotif JAKARTA (HK) — Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa investor Jepang memiliki rencana ekspansi industri otomotif ke Indonesia dalam waktu dekat.

Adapun nilai komitmennya mencapai Rp 57 triliun.

"Itu hingga 2020," ujar Airlangga, Senin, (31/10) kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

Airlangga melanjutkan bahwa salah satu rencana ekspansi tersebut datang dari Toyota.

Toyota ingin menjadikan Indonesia sebagai basis

CMYK

ekspor terbaru mereka.

Karena itu, mereka akan membangun pabrik baru untuk mempermudah pengiriman mobil ke negara-negara sekitar Indonesia.

Selain itu, ada rencana pembangunan badan riset dan pengembangan dari Daihatsu.

Hal itu untuk meningkatkan pembangunan mobil-mobil mereka di Indonesia. "Ada juga pendalaman struktur otomotif dengan Sumitomo dan Nippon Steel," ujarnya.

Airlangga mengungkapkan, kedua perusahaan itu berencana membuat pabrik lembaran baja khusus otomotif di Indonesia.

Pabrik tersebut diren-

canakan selesai dibangun pada 2018 sehingga saat itu keseluruhan kebutuhan baja bisa dipenuhi di dalam negeri.

Bentuk ekspansi lain, menurut Airlangga, adalah kerja sama Sango dengan Krakatau Steel. Kerja sama itu dalam bentuk produksi komponen-komponen otomotif kecil, seperti as, piston, dan masih banyak lagi.

Terakhir, Airlangga berkata ekspansi itu akan berjalan sukses apabila masalah perpajakan dan harmonisasi tarif diselesaikan. Ia mengatakan penyelesaian kendala itu masih dalam pembahasan lebih lanjut.(tmp)

Sementara untuk hadiah grand prize pada akhir periode sebanyak 60 motor yamaha NMAX. "Untuk cabang Batam setiap bulannya ada satu unit samsung galaksi J1, dan hadiah grand prize akhir periode satu motor yamaha NMAX," ujarnya.

Untuk mendapatkan hadiah program transaksi seru berhadiah tanpa diundi ini tentu nasabah wajib memiliki tabungan SiAga, Kartu Debit SiAga dan aktivasi SMS/Mobile Banking. Poin didapatkan melalui transaksi di E-Banking Bukopin seperti ATM, SMS, Internet dan Mobile Bankin yang setiap transaksi mesing-masing mendapatkan 1(satu) poin dan berlaku kumulatif.

"Semakin sering transaksi maka semakin banyak poin terkumpul," ujarnya.

Nasabah bisa mendapatkan poin dengan pembelian pulsa, bayar telepon dan listrik prabayar, juga tagihan listrik, air, inter-

INDRA KUSUMA/HALUANKEPRI

PAMERAN — Bank Bukopin Cabang Batam menggelar pameran inklusi keuangan untuk mengedukasi masyarakat soal dunia perbankan sekaligus mengenalkan produk-produk Bank Bukopin, di Batam City Square (BCS) SabtuMinggu (29-30/10). net serta TV berlanganan juga bisa bertransaksi untuk pembayaran tiket pesawat juga transfer antar bank lain. Namun, untuk transaksi tarik tunai, pemindahbukuan, cek saldo, cek mutasi rekening dan pembayaran kartu kredit Bukopin semua itu tidak

termasuk dalam poin atau transaksi yang tidak diperhitungkan.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, Bank Bukopin bisa meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat terutama untuk perbankan. Ia berharap Bukopin bisa mendapat-

kan nasabah-nasabah baru dalam acara yang berlangsung dua hari ini.

"Kami juga melayani masyarakat yang ingin tanya-tanya mengenai produk kami. Jadi, enggak melulu harus langsung buka rekening di Bukopin, katanya lagi.***

Garuda Indonesia Rugi Rp 569 Miliar Pada Sembilan Bulan Pertama 2016

NET

PESAWAT Garuda Indonesia sedang push back di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (12/5) JAKARTA (HK) — Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia Tbk mencatatkan rugi bersih US?$ 43,6 juta atau setara Rp 569,2 miliar (kurs Rp 13.055,28 per dolar AS) selama sembilan bulan di tahun ini.

Kondisi ini berbeda dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, Garuda Indonesia membukukan untung US$ 51,4 juta.

Adapun pada kuartal

III, perseroan membukukan laba bersih sebesar US$ 19,6 juta atau Rp 332,6 miliar?. Angka ini masih lebih rendah dari periode yang sama di 2015 yang mencapai US$ 22,1 juta.

"Penyebabnya ini karena turunnya pendapatan? dari penerbangan tidak berjadwal," kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia Arif Wibowo di kantornya, Senin (31/10).

Arif menuturkan, pen-

dapatan perusahaan dari penerbangan tidak berjadwal turun 17,7 persen menjadi US$ 145,2 juta dari US$ 176,4 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Meski begitu, kinerja Garuda Indonesia pada September dinilai masih menunjukkan perbaikan.

Hal itu tercermin dengan pertumbuhan pendapatan usaha sekitar 0,7 persen menjadi US$ 2,8 miliar per akhir September tahun ini dari US$ 2,8 miliar pada periode serupa tahun lalu.

Adapun peningkatan pendapatan usaha ini ditopang kenaikan pendapatan penerbangan berjadwal sekitar 1,7 persen atau menjadi US$ 2,4 miliar, anak perusahaan meningkat 4,1 persen menjadi US$ 272,5 miliar dan kargo menguat 12,9 persen menjadi US$ 155,8 juta.

Arif menjelaskan pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen perusahaan yang terus melakukan efisiensi biaya secara operasional. Kerugian yang

sudah diprediksi yang terjadi sejak semester awal tahun ini, diproyeksikan dapat diperbaiki pada kuartal berikutnya, dengan upaya peningkatan kinerja saat peak season.

Sementara program efisiensi yang dijalankan secara proporsional dalam peningkatan performa di aspek lain diantaranya operasional, layanan, maupun niaga, dipercaya mampu memberikan proyeksi pertumbuhan positif perusahaan hingga 2020.

"Masih ada waktu untuk memaksimalkan potensi yang ada di peak season akhir tahun ini. Kami optimistis pertumbuhan positif bisa terus kami raih di tahun-tahun mendatang, termasuk rencana pengembangan jaringan internasional dalam waktu dekat ini," katanya.

Hingga September, Garuda Indonesia berhasil mengangkut sebanyak 26 juta penumpang atau tumbuh 6,1 persen dalam sembilan bulan pertama tahun ini dari 24,6 juta penumpang pada periode serupa tahun lalu.

Adapun frekuensi penerbangan Garuda Indonesia dan Citilink (domestik dan internasional) pada periode Januari-September 2016 juga meningkat 9,7 persen atau menjadi 204.182 penerangan dari 186.052 penerbangan pada periode serupa tahun lalu.

Kapasitas produksi juga meningkat 13,3 persen atau menjadi 43,91 miliar per akhir September 2016 dari 38,75 miliar seat kilometer pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu penerbangan (OTP) meningkat menjadi 90,1 persen dalam sembilan bulan pertama tahun ini dari 88,2 persen periode serupa tahun lalu. (lp6)

Editor: Indra Kusuma, Layout: Mario

4

pendidikan

Selasa, 01 November 2016

Apapun Kebijakan Pendidikan Diterapkan SDN 05 Sekupang Berjalan Lancar

Siap Terapkan Full Day School BATAM (HK) — Hampir semua kebijakan pendidikan diterapkan di SDN 05 Sekupang berjalan lancar. Meski awalnya agak tersendat-sendat, namun dikarenakan guru banyak arahan dari kepala sekolah, lambat laut bisa berjalan lancar.

Arment Aditya Liputan Batam Seperti penerapan Kurikulum 2013 (K-13), untuk awalnya guru mengaku pada bingung namun sekarang sudah pada memahami. Begitu juga rencana Mendiknas yang akan menerapkan program full day school, baik kepala sekolah maupun guru mengaku su-

Sri Ningsih SPd SD Kepsek SDN 05 Sekupang

dah pada siap.

Menurut Kepala Sekolah SDN 05 Sekupang, Sri Ningsih SPd SD, bahwa pada intinya sekolah siap menerapkan full day school, namun diperuntukan bagi kelas 3 hingga kelas 6 saja yang telah diberlakukan masuk pagi. Namun untuk kelas I dan kelas 2, masih diberlakukan kelas siang.

"Malah kelas I dan kelas 2 bukan lagi double shift melainkan triple shift. Karena ruangan yang ada tidak mencukupi. Tapi kalau kelas 3 hingga kelas 6 bila diberlakukan fuul day school sudah siap, karena kita berlakukan hanya satu shift, yakni masuk pagi," ujar Sri Ningsih nenjawab Haluan Kepri, Senin (31/10).

Meski demikian, kata Sri apapun itu kebijakan pemerintah, tentunya harus dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh karena kebijakan tersebut tujuannya positif upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

"Mungkin kalau benar

program full day diterapkan, tentunya kita harus ada juklisnya. Sejauh ini saya hanya tahu lewat medsos saja dan baca koran. Namun demikian banyak yang harus kita siapkan berupa program tambahan diluar yang sekarang telah diterapkan di sekolah. Hal ini perlu, agar anak didik tidak bosan belajar melulu dari pagi hingga sore. Tapi kalau untuk jam wajib guru mengajar 37 jam dan beban mengajar 24 jam, rasanya guru

Menurut Abduhzen, penyelenggaraan UN yang dilakukan setiap tahun hanya pemborosan.

"Hal ini penting karena kalau setiap tahun, hanya pemborosan sebab perubahan hasil belajar sec a r a k o l e k t i f t i d a k b erubah secara revolusioner setiap tahun," imbuhnya.

Baru-baru ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pemerintah mewacanakan untuk penghapusan UN. Penghapusan tersebut dilakukan bagi sekolah-sekolah yang sudah memiliki nilai akademik di atas rata-rata standar nasional.

Sehingga sekolah dengan nilai akademik di

SISWA memperlihatkan tulisan tanda penolakan UN di sekolah

Jumat dari pukul 7.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB. Sedangkan untuk hari Sabtu dari pukul 7.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. "Baik kebijakan full day school, jam mengajar 8 jam sehari atau kebijakan lainnya, tidak masalah bagi sekolah tinggal kesiapan guru, siswa dan masyarakat saja. Tapi alangkah bagusnya, sebelum kebijakan itu ditepakan perlu lebih awal disosialisasikan agar waktu pelaksanaannya bisa berjalan lancar," ucap Sri.

Dicontohkan Sri, bila penerapan kebijakan kurang persiapan yang matang seperti K-13 itu, ia sebagai Supervisi masih melihat ada guru yang mengajar dengan ceramah-ceramah model pola kurikulum lama. Terutama dalam penilaian, masih ditemukan guru merasa bingung. Namun demikian, kata dia lambat laun guru dapat mengatasinya sendiri dengan banyak belajar lewat internet, KKG dan sharing antar guru di sekolah.

"Intinya K-13 ini tinggal dipertajam latihan saja, karena untuk memberdayakan guru itu tidak mudah harus pelan-pelan, apalagi banyak guru yang sudah tua. Karena tidak semua guru itu kratif, seperti saat mengajar kita sediakan alat peraga jarang dipakai lebih nyaman mengajar metode lama dengan ceramahnya. Tapi untuk pengusaan IT, guru di SDN 05 Sekupang sudah lumayan, dikarenakan mendapat binaan dari Trakindo Tematik," ucap Sri lagi. ***

IST

TUNGGU JEMPUTAN — Siswa-siswi SDN 05 sedang menunggu jemputan di dipintu masuk sekolah, Senin (31/10). Pihak sekolah sengaja memasang pang pembatas penjemputan bagi aorang tua hanya sampai jalan masuk ke sekolah saja, dikarenakan orang tua suka sembarangan memarkir kendaraan menyebabkan kemacetan pintu keluar sekolah.

UN Hanya Perlu Empat Tahun Sekali JAKARTA (HK) — Ujian Nasional (UN) setiap tahunnya selalu menjadi agenda wajib yang harus dilalui oleh para siswa baik di jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

UN sendiri mulai diberlakukan sejak 2003 dengan nama Ujian Akhir Nasional (UAN).

Pelaksanaan UN yang selalu diadakan setiap tahun dinilai tidak perlu.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Pendidikan, M Abduhzen, Senin (31/10).

"UN sebagai pemetaan, diperlukan, tetapi tidak perlu setiap tahun.

Misalnya cukup tiga atau empat tahun sekali," ungkapnya.

sudah menjalankan full day scholl, hanya tinggal siswanya saja lagi," jelasnya.

Sementara dengan rencana kebijakan sekolah libur setiap Sabtu dan Minggu, bagi Sri tidak masalah. Hanya perlu memadatkan jam belajar siswa yang tadinya pulang pukul 14.00 WIB jadi pukul 16.00 WIB. Sejauh ini dikarenakan Sabtu masih sekolah, maka jam belajar dari Senin hingga Kamis dimulai pukul 7.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB, dan hari

atas rata-rata tersebut tidak perlu mengikuti ujian nasional. Abduhzen menambahkan agar penghapusan UN tersebut jangan dilakukan sebagian.

"Sebaiknya penghapusan UN itu jangan dipilah-pilah," ucapnya.

Belum Bisa Memotivasi Sementara UN sendiri selama ini dinilai belum menumbuhkan motivasi belajar para siswa agar lebih baik dalam mengejar ilmu. "UN yang terkait degan kelulusan pada kenyataannya tidak memotivasi siswa untuk belajar," ungkapnya.

Abduhzen menilai pada kenyataannya UN yang berjalan justru membuat siswa dan sekolah banyak melakukan kecurangan. "Pada kenyataannya kebanyakan siswa dan sekolah menyiasatinya dengan kecurangan," ujarnya.

Satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi serta prestasi belajar para siswa adalah dengan memperbaiki pada proses belajarnya. '"Dan bukan mengandalkan pada ujian," ucapnya.

Abduhzen menambahkan bahwa kualitas serta cara guru dalam mengajar juga perlu untuk diperbaiki. "Maka dari itu, kualitas dan cara guru dalam mengajar harus diperbaiki,"' imbuhnya. (dbs)

Pungli di Pendidikan Sapu Bersih

SISWA SMA melakukan aksi demo memerangi pungli dilakukan sekolah MEDAN (HK) — Pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan maupun sekolah harus disapu bersih. Justru dunia pendidikan itu harus bebas dari pungli. Demikian bahasan yang menghangat dalam diskusi pendidikn antara Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin bersama pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan di The Heritage Grand Aston Hotel Medan, Senin (31/10).

Mereka berkumpul untuk menggelar rapat kordinasi dalam rangka sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satu-

an Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Selain sosialisasi, rapat tersebut juga membahas pembentukan Satgas Saber Pungli di Kota Medan.

Pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan untuk menghilangkan praktik-praktik yang dilakukan oknum-oknum aparatur pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun peraturan berlaku seperti melakukan pungutuan liar (pungli) sesuai dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tersebut.

"Dengan demikian akan lebih meningkatkan

kinerja aparatur pemerintah dalam upaya untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat," ujar Eldin.

Ditegaskan Eldin, pimpinan SKPD, terutama yang menyangkut langsung dengan pelayanan kepada masyarakat agar benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya. "Saya minta kepada seluruh pimpinan SKPD agar menyikapi hal ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup peluang sekecil apapun agar tidak terjadinya pungli, termasuk upaya dari orang-orang luar yang ingin berbuat di luar ketentuan

berlaku. Pesan saya, seluruh pimpinan SKPD, terutama yang menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat harus bisa menjaga diri,” pesan Eldin.

Di kesempatan itu Eldin memberikan peringatan keras Kadis Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar. Eldin menegaskan, ia tak mau lagi mendengar adanya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh jajaran Dinas Pendidikan, khususnya terkait penerimaan siswa baru. "Tidak boleh ada pungli dalam bentuk apapun," tegasnya lagi. (dbs)

Madrasah Siap Ikuti Kebijakan Kemdikbud Bila UN Dihapuskan JAKARTA (HK) — Ujian Nasional (UN) tak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Hasil UN pun hanya menjadi pemetaan terhadap pendidikan.

Bahkan, muncul wacana

akan menghapuskan UN bagi sekolah-sekolah yang sudah memiliki nilai akademis di atas rata-rata standar nasional.

Terkait wacana tersebut, Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag), Nur Kholis Setiawan menga-

takan, instrumen mengenai UN mengikuti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Sebab, madrasah merupakan sub sitem pendidikan nasional. "Kami ikut aturan Kemdikbud. Karena ranahnya sama-sama

pendidikan. Yang membedakan kalau madrasah pendidikan berciri keislaman," tuturnya ditemui di Mal of Indonesia (MOI), Jakarta, Senin (31/10).

Nur Kholis menyebut, hingga saat ini aturan UN terakhir, yakni se-

lain tak dijadikan kelulusan, juga adanya indeks integritas atau kejujuran. Indeks integritas sendiri, ucap dia, berpengaruh dalam seleksi masuk pendidikan tinggi.

"Dan indeks integritas di madrasah bagus. Tentu kami akan tingkatkan

lagi," sebutnya.

Sedangkan siswa madrasah juga melakukan ujian lain di samping UN, yaitu ujian akhir madrasah berstandar nasional.

Tes ini berfungsi mengukur kemampuan siswa madrasah pada lima mata pelajaran. "Kalau di

madrasah, selain UN ada ujian akhir madrasah berstandar nasional. Karena kita ini kan berciri keislaman.

Lima yang diujikan itu hafalan Alquran dan hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab," tandasnya. (oke)

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081275412761.

Editor : Arment, Layout : Mario

5

opini

Selasa, 01 November 2016

Mengurai Titik Banjir beberapa waktu belakangan, hujan deras yang tibatiba turun membuat genangan air yang menutupi jalan dengan ketinggian yang mencapai 50 hingga 75 cm.

Tidak hanya jalan umum, sejumlah kawasan rumah penduduk pun tidak luput

SETIAP kali hujan lebat mengguyur Batam, sejumlah wilayah selalu digenangi air. Meskipun dalam waktu tidak terlalu lama, namun kondisi itu cukup memberi efek yang tidak baik pada aktifitas masyarakat. Dapat dilihat

dari genangan air yang sampai masuk ke rumahrumah warga.

Sebagai daerah yang tengah berkembang, menuju kota metropolitan, terjadinya genangan air ketika hujan tiba, ini menunjukan ada sesuatu yang

salah salah sistem drainase di Batam. Kita kerap berdalih, terjadinya genangan air atau banjir itu, diakibatkan oleh besarnya curah dan intensitas hujan di Batam. Bahkan, kerap juga dilakukan perbandingan, jangankan Batam, kota-kota lain juga mengalami hal yang sama. Termasuk ada yang mengala-

mi banjir bandang.

Jika alasan seperti itu yang dikedepankan, dikhawatirkan akan tidak pernah ada upaya untuk mencari solusi atas persoalan itu. Sebagai warga Kota Batam, kita tahu, hanya kenyamanan yang diperoleh. Pihak terkaiat harus memberikan itu, termasuk tidak ada genangan air a-

Bahasa Indonesia SEBELUM bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para pemuda pada 17 tahun sebelumnya, telah melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, yang isinya bertumpah darah dan berbangsa satu, yaitu Indonesia serta menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini fondasi yang sangat kokoh bagi berdirinya bangsa dan negara Indonesia.

Dalam penugasan sebagai kepala Perwakilan RI/Konsul Jenderal RI di Karachi, Pakistan, penulis sering ditanya dan diminta ceramah di berbagai kalangan masyarakat, termasuk di dunia akademisi, apa rahasianya Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan banyak suku bangsa bisa bersatu, kokoh, dan kuat berdiri sebagai bangsa dan negara.

Penulis jelaskan, sejarah Indonesia khususnya mengenai Sumpah Pemuda yang mereka kagumi dan memberikan apresiasi terhadap para pemuda perumus Sumpah Pemuda. Apalagi, akar bahasa Indonesia bukan yang dipakai oleh mayoritas suku yang ada di Indonesia, misalnya, Jawa, melainkan dapat diterima oleh semua suku yang ada.

Sedangkan, waktu bahasa Urdu dinyatakan sebagai bahasa nasional Pakistan, menjadikan salah satu alasan Pakistan Timur memisahkan diri menjadi Bangladesh, mengingat bahasa mayoritas dari segi pengguna bahasa yang dipakai adalah bahasa Benggali, yang dipakai di Bangladesh.

Dalam rangka peringatan 88 tahun Sumpah Pemuda, penulis fokus mengenai implementasi menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.

UUD 1945 dalam Pasal 36 menyebutkan, Bahasa negara ialah bahasa Indonesia dan sesuai Pasal 36 C, bahasa Indonesia bersama bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur dengan UU dan telah

Oleh: Mustakim Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mantan Diplomat

Kolom Publik SEBAGIAN siswa menginginkan proses belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan yang menyenangkan, apalagi bertemu dengan teman-teman serta guru yang bisa membantu kesulitan masalah-masalah dalam dirinya. Keinginan datang ke sekolah bukan paksaan orang tua. Siswa menginginkan karakteristik guru yang ideal yaitu baik, sikap menyenangkan, disiplin waktu, tidak suka marah-marah, pengajaran yang tidak membosankan, suka membantu siswa dalam keadaan kesulitan. Beberapa siswa lagi menyatakan karakter guru ideal yaitu memberikan tugas yang menarik minat siswa, memberikan penyajian materi secara jelas, dapat memotivasi siswa dalam belajar, menghargai siswa serta menunjukkan sikap yang baik terhadap siswanya.

Guru ideal adalah dambaan peserta didik. Guru ideal adalah sosok guru yang mampu untuk menjadi panutan dan selalu memberikan keteladanan.

Ilmunya seperti mata air yang tak pernah habis. Semakin diambil semakin jernih airnya. Mengalir bening dan menghilangkan rasa dahaga bagi siapa saja yang meminumnya.

dilaksanakan dengan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Namun, kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata bahasa Indonesia sedikit demi sedikit tergerus atau diganti dengan istilah bahasa asing (Inggris), yang sebenarnya tidak perlu.

Untuk orang asing?

Orang asing pun tidak melewati daerah tersebut, apalagi bertempat tinggal.

Orang asing seharusnya yang memahami bahasa Indonesia. Misalnya, banyak yang menggunakan kata residence untuk perumahan; ayam goreng disebut fried chicken, terpengaruh dengan makanan ayam goreng impor, dan itu digunakan sampai pedagang kaki lima dan seterusnya.

Yang lebih parah kalau itu digunakan oleh instansi resmi pemerintah. Yang paling populer sekarang ini, antara lain, car free day, istilah di Jakarta setiap hari Ahad, yakni di jalan protokol dilarang dilalui kendaraan bermotor karena digunakan untuk berolahraga.

Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah menggunakan atau mengenalkan istilah full day school untuk ide sekolah seharian. Jasa Marga memasang spanduk space available untuk menawarkan tempat pemasangan iklan.

UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak lebih dikenal dengan nama tax amnesty. Dan lebih parah lagi di kantor pajak dipasang tulisan help desk dan tax amnesty untuk menunjuk tempat mengenai pengampunan pajak ini.

Padahal, dalam Pasal 36 ayat (3) Tahun 2009 No 24 jelas disebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau perumahan, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia.

Hal ini bisa terjadi karena tidak ada sanksi apabila orang melanggar peraturan ini sehingga pengawasan dan pengendalian

tidak ada, serta menunjukkan kesadaran berbahasa Indonesia yang rendah. Selanjutnya, dapat menggoyahkan fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah dalam rangka menyambut 88 tahun Sumpah Pemuda harus mulai mengingatkan kembali, kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia.

UU No 24 Tahun 2009 ini mengisyaratkan adanya keinginan agar bahasa Indonesia juga dikenal, diketahui, diakui, dan dipakai dalam pergaulan internasional. Dalam Pasal 28 berbunyi, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Walaupun dalam penjelasan Pasal 28 disebutkan, ...kecuali dalam forum resmi internasional di luar negeri, yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu. Seperti Piagam ASEAN dalam Pasal 34 tentang Bahasa Kerja ASEAN disebutkan, Bahasa kerja ASEAN adalah bahasa Inggris.

Bahasa kerja yang di-

Idealnya Seorang Guru Guru ideal adalah guru yang mengusai ilmunya dengan baik. Mampu menjelaskan dengan baik apa yang diajarkannya. Disukai oleh peserta didiknya karena cara mengajarnya yang enak didengar dan mudah dipahami.

Ilmunya mengalir deras dan terus bersemi di hati para anak didiknya.

Tapi, dia pun harus bisa menerima kritikan dari peserta didiknya. Dari kritik itulah dia dapat belajar dari para peserta didiknya.

Guru ideal justru harus belajar dari peserta didiknya.

Dari mereka guru dapat mengetahui kekurangan cara mengajarnya, dan melakukan umpan balik (feedback). Benarkah sosok itu ada? Lalu seperti apakah sosok guru ideal yang diperlukan saat ini? Apakah guru ideal hanyalah guru yang sudah lulus sertifikasi guru? Benarkah demikian?

Guru ideal yang diperlukan saat ini adalah pertama, guru yang memahami benar akan profesinya. Profesi guru adalah profesi yang mulia.

Dia adalah sosok yang selalu memberi dengan tulus dan tak mengharapkan imbalan

apapun, kecuali ridho dari Tuhan pemilik bumi. Falsafah hidupnya adalah tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Hanya memberi tak harap kembali. Dia mendidik dengan hatinya. Kehadirannya dirindukan oleh peserta didiknya. Wajahnya selalu ceria, senang, dan selalu menerapkan 5S dalam kesehariannya (Salam, Sapa, Senyum, Syukur, dan Sabar).

Kedua, Guru yang ideal adalah guru yang memiliki sifat selalu berkata benar, penyampai yang baik, kredibel, dan cerdas. Guru yang memiliki keempat sifat itu adalah guru yang mampu memberikan keteladanan dalam hidupnya karena memiliki budi pekerti yang luhur. Selalu berkata benar, mengajarkan kebaikan, dapat dipercaya, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa.

Sifat tersebut di atas harus dimiliki oleh guru dalam mendidik anak didiknya karena memiliki motto iman, ilmu, dan amal. Memiliki iman yang kuat, menguasai ilmunya, dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain.

Terakhir, Guru yang i-

deal yang diambil dari berbagai sumber adalah guru yang memiliki 5 kecerdasan. Kecerdasan yang dimiliki terpancar jelas dari karakter dan prilakunya sehari-hari. Baik ketika mengajar, ataupun dalam hidup ditengah-tengah masyarakat. Kelima kecerdasan itu adalah: kecerdasan intelektual, moral, sosial, emosional, dan motorik. Kecerdasan intelektual harus diimbangi dengan kecerdasan moral, Mengapa? Bila kecerdasan intelektual tidak diimbangi dengan kecerdasan moral akan menghasilkan peserta didik yang hanya mementingkan keberhasilan ketimbang proses, segala cara dianggap halal, yang penting target tercapai semaksimal mungkin. Inilah yang terjadi pada masyarakat kita sehingga kasus korupsi merajalela di kalangan orang terdidik. Karena itu kecerdasan moral akan mengawal kecerdasan intelektual sehingga akan mampu berlaku jujur dalam situasi apapun. Kejujuran adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan.

Selain kecerdasan intelektual dan moral, kecerdasan sosial juga harus di-

gunakan oleh PBB, yaitu bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Sedangkan bahasa kerja Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yaitu Arab, Inggris, dan Prancis.

Dengan demikian, tidak mungkin bila dalam forum tersebut, delegasi Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Maka bisa dimengerti, jika Wakil Presiden Jusuf Kalla di forum Sidang Umum PBB pada 23 September 2016 berpidato dalam bahasa Inggris. Kecuali kalau kegiatan tersebut diadakan di Indonesia, dengan konsekuensi Indonesia menyediakan semua fasilitas yang diperlukan, yaitu selain penerjemah, semua dokumen juga harus disiapkan dalam bahasa Inggris yang berarti perlu menambah biaya.

Adalah hal yang wajar bilamana diperjuangkan agar bahasa Indonesia juga menjadi bahasa kerja organisasi internasional, mengingat bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari 200 juta manusia dan Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia.

Bahkan di Asia, Indonesia berada di peringkat kedua dengan luas 5.193.250 km persegi (mencakup daratan dan lautan). Setidaknya mungkin di tingkat ASEAN mulai dirintis dulu, mengingat Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura yang mengenal atau memakai bahasa Melayu yang dekat dengan bahasa Indonesia. (rpc) Oleh: H. Abdul Rouf, M.Pd.I

miliki oleh guru ideal agar tidak egois, dan selalu memperdulikan orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Dia pun harus mampu bekerjasama dengan karakter orang lain yang berbeda. Kecerdasan emosional harus ditumbuhkan agar guru tidak mudah marah, tersinggung, dan melecehkan orang lain.

Sedangkan kecerdasan motorik diperlukan agar guru mampu melakukan mobilitas tinggi sehingga mampu bersaing dalam memperoleh hasil yang maksimal.

Kecerdasan motorik harus senantiasa dilatih agar guru dapat menjadi kreatif dan berprestasi.

Karena itu sudah sewajarnya bila kita sebagai guru berlomba-lomba untuk menjadi sosok guru yang ideal. Ideal di mata peserta didik, ideal di mata masyarakat, dan ideal di mata Sang Maha Pemberi.

Bila semakin banyak guru ideal yang tersebar di sekolah-sekolah kita, maka sudah dapat dipastikan akan banyak pula sekolahsekolah berkualitas yang mampu membentuk karakter siswa memiliki budi pekerti yang luhur. (Berbagai sumber)

tau banjir meskipun hujan deras mengguyur Batam.

Pekan lalu, untuk mengurai titik-titik genangan air yang selama ini ada saat hujan turun, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar gotong royong di ruas jalan yang kerap dilanda banjir. Kegiatan itu melibatkan masyarakat. Gotong royong diadakan serentak di tingkat kelurahan, dan kecamata, serta Kota Batam. Kita apresiasi langkah yang dilakukan tersebut. Karena masih ada upaya untuk mengurangi titik-titik genangan air di Batam. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah salah satu solusi itu akan efektif untuk mengantisipasi terjadinya genangan air ketika hujan turun?

Apakah itu bukannya sebuah tindakan temporal?

Dari beberapa kali hujan yang terjadi, untuk mengatasi masalah itu, tidak cukup dengan gotong royong membersihkan drainase

dan selokan-selokan. Perlu ada suatu formula yang baik untuk masa depan.

Sekarang dengan pesatnya pembangunan di Batam, kondisi sejumlah kawasan tidak baik saat hujan turun. Bagaimana lagi jika Batam makin padat, tentu akan lebih rumit untuk mengurainya.

Jadi, guna mengatasi persoalan ini dan memberi dampak baik untuk Batam kedepan, harus ada terobosan luar biasa. Membuat gorong-gorong besar yang terintegrasi, misalnya.

Termasuk menertibkan dan tegas terhadap pihakpihak yang memanfaatkan kawasan aliran air atau daerah resapan air untuk kepentingan pribadi. Masalah genangan air atau banjir tampak ringan, namun akan berdampak besar, baik hari ini apalagi masa mendatang. Karena itu perlu solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah ini. ***

C akap B ijak "ADALAH bijaksana jika membujuk orang untuk melakukan halhal hingga membuat mereka berpikir itu adalah ide mereka sendiri..."

(Nelson Mandela, Tokoh Afrika)

"JIKA Anda tidak bisa membuat itu menjadi baik, setidaknya buatlah itu terlihat bagus...."

(Bill Gates, Ilmuwan)

Resensi Al Fawaid, Karya Klasik Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Judul Buku : Fawaid Karya: Ibnu Qayyim al Jauziyyah ISLAM, ajaran yang sarat hikmah dan pesan pesan agung bagi kehidupan lahir dan batin manusia. Setiap ibadah fisik yang diajarkannya selalu membawa pesan pesan batin, dan setiap pesan batin yang dibawanya selalu menuntut perwujudan secara fisik.

Laksana samudera yang luas nan dalam, buku ini menghadirkan petualangan dan pergulatan spiritual yang penuh pengetahuan, hikmah, kearifan, dan pesan luhur yang terkandung dalam ajaran islam.

Semua itu disuguhkan dengan pemaparan yang mendalam dan menyentuh sisi sisi batin anda. Kebutuhan batin anda akan dipenuhi dengan hikmah hikmah di balik ajaran tauhid dan makrifatullah. Lalu, wawasan dan pemahaman anda tentang Al Quran dan As Sunnah akan diperkaya dengan pembahasan tafsir beberapa surah, penjelasan hadits , dan kaidah fikih yang tidak ditemukan di sembarang buku.

Kalbu anda juga akan dipertajam oleh pembahasan hati dengan berbagai amalannya; dan karenanya anda akan men-

yadari bahwa ajaran islam bukan sekadar ritual fisik, tetapi juga mencakup amalan hati yang seringkali diabaikan. Khazanah buku ini semakin lengkap dengan pemaparan potret hidup orang orang salih dan mutiara hati yang terangkum dalam petuah petuah bijak.

Dengan menyelami buku ini, Insha Allah pemahaman kita tentang hakikat ubudiyah menjadi sempurna; dan pelita hati yang tercerahkan dengannya akan menyinari perjalanan kita menuju Allah.Telaahlah buku ini dalam dalam . Renungilah setiap hikmah dan pesan di dalamnya perlahan lahan. Sebab semakin dalam perenungan kita, semakin bercahaya hati kita, dan semakin dekat jarak penelusuran kita untuk menggapai kebahagiaan hakiki. (wec)

√ Direktur BUMD Batam Segera Dicopot -Memang berani lawan toke?

√ 36 Desa Terima Dana Rp65 M -Jangan telampau laju pak kades!

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

P P o j o k

Editor: Fery Heriyanto, Layout: Hestu Purwanto

7

sambungan

Selasa, 01 November 2016

2 Ribu..... dari Masjid Istiglal menuju Istana Merdeka. Sejauh ini, sejumlah tokoh agama nasional telah menyatakan akan ikut serta dalam aksi akbar tersebut.

Menurut Ketua Front Pembela Islam (FPI) Riau, Ade Hasibuan, massa FPI Riau tersebut berasal dari kabupaten-kota serta FPI Provinsi Riau. Hal ini merupakan bentuk nyata dari sikap FPI meminta Ahok segera diproses secara hukum terkiat dugaan penistaan agama tersebut.

"Dari Riau, FPI akan mengirimkan lebih kurang 2 ribu massa yang akan turut menyampaikan petisi umat Islam kepada Presiden Jokowi di depan Istana Negara. Jumlah ini berasal dari kabupaten dan kota serta massa FPI yang ada di Provinsi Riau," terangnya, seraya menambahkan saat ini dirinya sudah berada di Bogor.

Saat ini, tambahnya, sebagian massa sudah berada di Jakarta, tetapi belum semuanya. "Saya terus memantau saudara-saudara yang datang dari Riau," tuturnya.

"Seruan jihad konstitusional bela agama dan negara. Inilah tujuan kita, yakni menyelamatkan bangsa agar tidak terpecah belah oleh kepentingan kelompok," sebutnya.

Ditambahkannya, pihaknya menyayangkan sikap Mabes Polri yang dinilainya berbelitbelit memproses kasus Ahok tersebut. Padahal, dalam hal ini menurut pandangannya, berbagai bukti sudah ada begitu pun dengan saksi.

"Pertanyaannya saat ini, seriuskah mereka menuntaskan kasus ini? Untuk itu kita mendorong pihak Polri segera menuntaskan masalah ini. Janganlah sampai karena persoalan ini umat diadu domba yang berujung perpecahan di negeri yang kita cintai," tutur Ade. Ia menegaskan, tuntutan agar Ahok segera diproses secara hukum, murni karena Ahok telah menistakan agama Islam.

FPI dan komponen umat Islam tidaklah berbau politik.

Pihaknya meminta Presiden Jokowi dan Kapolri bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Jangan memberikan perlindungan kepada Ahok yang telah menistakan agama Islam.

Disikapi Serius Sementara itu, dukungan terhadap aksi itu terus berda-

sambungan Hal. 1 tangan. ejumlah tokoh Islam nasional, menyatakan juga akan ikut bergabung dalam aksi tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon juga telah menyatakan kesiapannya mengikuti aksi itu.

Salah satunya datang dari KH Abdullah Gymnastiar atau yang akrab disapa Aa Gym. Ia menyatakan akan ikut bergabung dalam aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Aa Gym lewat sebuah video yang dia unggah di akun Facebook-nya, Senin kemarin. Aa Gym berharap, aksi nanti bisa terlaksana dengan tertib.

"Semoga rencana aksi tanggal 4 ini menggugah banyak pihak untuk sungguh-sungguh menyelesaikan ini dengan seadil-adilnya. Kepada aparat, kami sudah percaya bahwa akan menyelesaikan ini dengan baik. Namun jikalau terkesan lambat dan mengulur, maka inilah yang membuat umat Islam yang terluka hatinya dengan skandal saudara Ahok ini semakin kecewa," ujarnya.

Aa Gym mengatakan, Ahok datang menemui Presiden Jokowi sebelum menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Karena itu, dia menyebut Jokowi pasti tahu betul seperti apa permasalahan ini.

Menurut Aa Gym, dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok terkait ucapannya soal Surat Al Maidah ayat 51 bukanlah perkara sederhana.

Karena itu, aparat harus menyikapinya dengan serius.

"Semoga Pak Jokowi serius memandang permasalahan ini.

Karena bagi umat Islam yang menyadari kemuliaan Alquran, kehormatan para ulama, benarbenar menganggap hal ini hal yang serius. Kekurangseriusan akan berdampak luas dan panjang," jelasnya.

Aa Gym meminta Jokowi memberi perintah langsung ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar menyelidiki kasus ini dengan cepat dan seadil-adilnya. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun.

"Tentu saja kami sama sekali tidak menginginkan ada kerusuhan kerusakan di negeri yang kita cintai ini, tapi sumbernya itulah yang harus segera diatasi. Saya sepakat dengan Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Johannes Suryo Prabowo yang saya baca dalam

Direktur BUMD ..... dak. Jika menyalahi ketentuan, saya segera gantikan dia (Hari Basuki)," ujar Rudi usai menghadiri rapat Paripurna di Dedung DPRD Batam, Senin (31/10).

Kata Rudi, untuk jabatan Direktur BUMD hanya diperbolehkan selama kurun waktu lima tahun. Tapi jabatan itu bisa diperpanjang selama lima tahun kembali, namun setelah lewat dari batas waktu tersebut tidak boleh lagi."Kan maksimalnya lima tahun, selanjutnya diperpanjang, apabila itu telah lewat tidak perlu dipelajari lagi, langsung saya gantikan dengan orang baru saja,"katanya.

Meskipun Rudi berjanji segera mencopot Direktur BUMD, namun di sisi lain Rudi mengatakan pencopotan tersebut tidak bisa dilakukan sekarang karena harus menunggu dulu waktu yang tepat untuk mendapatkan penggantinya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Mesrawati Tampubolon mengatakan keberadaan BUMD dipandang tidak lagi efektif untuk sekarang karena tidak memberikan kontribusi positif kepada PAD. Setiap tahun kata Mesrawati, BUMD tidak mencapai target. Untuk itu dia mengusulkan agar Direktur BUMD itu diganti.

"Kita usulkan ke Walikota agar Direktur BUMD diganti.

Sebab BUMD kurang memberikan kontribusi ke PAD," ucapnya.

Bahkan, diakui dia, masa jabatan Direktur BUMD Batam, Hari Basuki tidak pernah dikoordinasikan dan dikomunikasikan sebelumnya dengan DPRD Kota Batam. Padahal sudah jelas melanggar Perda Kota Batam.

"Saya berfikir gak ada guna BUMD itu, bubarkan saja

sambungan Hal. 1 BUMD itu, karena telah dibiayai dengan APBD namun tidak memberikan kontribusi kepada PAD," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Musofa mengatakan sejak kepemimpinan Walikota Batam, Ahmad Dahlan, jabatan Dirut PT Pembangunan Batam sudah pernah dipertanyakan dan diperingatkan.

"Kita sudah pernah mengingatkan sewaktu Walikota Batam Ahmad Dahlan bahwa Direktur BUMD sudah tidak produktif dan tidak profesional. Bahkan kami juga sudah merekomendasikan agar direksi di rombak terutama Dirutnya," kata Musofa.

Seharusnya, lanjut Musofa, jika dalam 5 tahun tidak produktif maka sudah bisa direkomendasikan untuk diganti. Sebab setahu kami dalam satu (1) tahun, BUMD hanya menyumbangkan Rp500 juta saja ke PAD, sehingga ia menilai tidak layak untuk memimpin perusahaan BUMD tersebut.

Awalnya, kata Musofa, PT Pembangunan Batam mengajukan dana tambahan APBD sekitar Rp4 miliar yang di rencanakan untuk mengelola listrik di TPA. Kemudian pada saat itu hanya Rp2 miliar yang disetujui dan hasilnya pun tidak kelihatan, jadi seakan-akan ini hanya main-main saja.Kata Mustofa seharusnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tanggap dengan dana-dana yang digulirkan kepada BUMD. "Seharusnya BPK tanggap dengan dana yang di gulirkan kepada BUMD. Bahkan setiap pembahasan anggaran kita selalu berkoar-koar tentang BUMD tersebut. Ada apa dengan Dirut

Pernikahan..... dari pihak Dea Mirella, Juniarti SH yang ditemui di Pengadilan Agama (PA) Bekasi, penyanyi 41 tahun tersebut tidak menginginkan ataupun menggugat apapun atas perceraian mereka.

"Kita tidak menyangkut harta gono-gini ya, soal hak asuh anak kan juga dari suami per-

tulisannya, bahwa untuk menghentikan demo sebesar apa pun tidak bisa dengan akal-akalan kecuali satu saja, yaitu menghilangkan penyebabnya," ujar Aa Gym. "Dan penyebabnya adalah harus segera diproses dengan cepat seadil-adilnya skandal saudara Ahok ini. Mudah-mudahan keadilan yang ditegakkan akan menjadi solusi terbaik," sambungnya.

Jangan Paksakan Kehendak Sementara itu, Presiden Jokowi, mengatakan pihaknya menghormati masyarakat yang akan menggelar aksi tersebut.

"Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," ujarnya.

Jokowi mengatakan pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat, tapi juga akan mengutamakan ketertiban umum. Selain itu, Jokowi sudah memerintahkan aparat keamanan untuk siaga mengawal aksi tersebut.

"Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun," kata Jokowi.

Sementara itu, Ahok ketika dikonfirmasi terkait rencana aksi itu, merasa kasus itu sudah selesai karena dia sudah minta maaf dan klarifikasi ke Bareskrim Polri.

"Saya kira itu bagian keamanan (terkait demo), bukan tugas saya. Saya kira kasus juga sudah selesai, kita sudah minta maaf, sudah datang ke Bareskrim," ujarnya.

Ahok meminta agar pihakpihak yang kurang berkenan untuk mendatangi Bareskrim Polri. Dengan demikian, semua pihak mendapat penjelasan.

"Silakan kalau yang berpihak enggak suka, kan pihak yang enggak suka juga punya pengacara, punya bagian hukum, minta saja berita acara pemeriksaan ke penyidik Bareskrim, buat apa merusak Jakarta," ungkapnya.

Apakah Ahok merasa khawatir dengan aksi demonstrasi tersebut?"Ya saya khawatir enggak khawatir. Kalau dia ngancam mau bilang apa, ya saya ikhlas saja kerja untuk rakyat.

Saya ikhlas saja sudah," ujar Ahok. (ril, bbs, dtc, kom, ral, sis)

ini?. Kenapa dulu Walikota seperti tidak tanggap dengan apa yang kita sampaikan. Mudahmudahan Walikota Batam yang sekarang cepat tanggap dan mau mengubah Direksi PT Pembangunan Batam itu," ujar Musofa.

Senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura. Dia mendesak Walikota Batam yang baru HM Rudi segera mengganti Direktur Utama PT Pembangunan Batam."Ini sudah menyalahi peraturan yang ada.

Oleh karena itu kita minta Walikota Batam untuk mengganti Dirut yang saat ini dengan yang baru,"kata Nyanyang.

Dia menilai tujuan pergantian di tubuh BUMD itu mengingat selama ini BUMD tidak menampakkan hasil bagi Kota Batam. Jadi kalau tidak ada manfaatnya dan kemudian uang yang di gunakan adalah uang rakyat tentu sebaiknya dibekukan saja, tegas Nyanyang via ponsel, Minggu (30/10) sore.

Dia mengatakan jika masa jabatan Dirut BUMD tersebut sudah kadaluarsa dan ilegal, maka dapat diduga seluruh kebijakan yang diterbitkan oleh yang bersangkutan sejak Desember 2012 ke atas ilegal. Baik itu kerja sama maupun keputusan-keputusan yang di ambil oleh Hari Basuki sebagai Direktur Utama.

Seperti diketahui, Direktur Utama PT Pembangunan Batam, Hari Basuki diangkat oleh Walikota Batam saat itu, Nyat Kadir. Hari diangkat pada 3 Desember 2002 dengan surat keputusan Walikota Batam nomor KPTS.352/HK/XII/2002. Sementara Presiden Komisarisnya adalah Drs R Mambang Mit serta Drs Buralimar sebagai anggota komisaris.***

sambungan Hal. 1 tama. Jadi cuma perceraian saja," kata Juniarti, di Bekasi, Jawa Barat, kemarin.

Hal ini tak lain karena, dari pernikahannya dengan Roy, keduanya tidak memiliki momongan. Persoalan yang diduga menjadi pemicu Dea untuk membulatkan tekad mengaju-

kan perceraian karena ketidakcocokkan prinsip, rasa cemburu Dea kepada Roy. Kabar bahwa keduanya telah pisah rumah pun dibenarkan oleh Juniarti. "Jadi iya (pisah rumah) setelah memutuskan bercerai, baru pisah rumah," ujar Juniarti. (viv)

Subsidi Elpiji ..... tidak diawasi dengan baik.

Di sisi lain, pemerintah menyadari subsidi yang diberikan untuk elpiji tabung 3 kg adalah sebuah permasalahan.

Subsidi dianggap tidak tepat sasaran dan dalam jangka menengah panjang dikhawatirkan menjadi beban anggaran negara. Pasalnya, subsidi yang semula diperuntukkan bagi rakyat miskin, ternyata juga dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke atas. Inilah yang menjadi slaah satu factor seringnya terjadi kelangkaan elpii 3 kg.

Karena alokasi elpiji tabung 3 kg, disesuaikan dengan data keluarga miskin di suatu daerah.

Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Suhemdi berpendapat, jika pemerintah khususnya pemerintah daerah mampu mengawasi penggunaan gas elpiji 3 kg dengan baik di lapangan,

sambungan Hal. 1 anggaran untuk subsidi tentu tak perlu sebesar tadi.

"Jika terjadi peningkatan anggaran, sama halnya permintaaan bertambah. Patut dipertanyakan apakah penambahan itu untuk kalangan tak mampu atau tidak. Harus jelas siapa penggunanya," kata Suhemdi saat ditemui di Gedung DPRD Sumbar, Senin (31/10).

Sementara itu Area Manager Communication and Relations Pertamina Marketing Operation Region I Fitri Erika mengatakan, pengawasan yang dilakukan oleh pertamina untuk liquid petroleum gas (LPG) hanya dari agen hingga ke distributor resmi yang telah ditunjuk.

“Untuk pengencer, kita tidak bisa melarang mereka menjual di luar harga yang telah kita tetapkan karena bukan kewenangan kita lagi,” ungkapnya,

Kumpulkan Data .....

"Siapapun yang terlibat harus diseret ke meja hijau. Memang saya mendengar dalam kasus kandasnya Hak Angket karena ada pengusaha yang tidak ingin dewan menyetujui Hak Angket. Tapi siapa yang memberi uang dan perentaranya sedang kita telusuri.

Senada dengan itu, Koordinator Forum Lintas Pemuda Anti Korupsi (FLPK), Hubertus LD mengaku dia bersama rekanrekan lainnya juga sedang mencari data dugaan suap itu untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Hubertus juga sempat mengaku mendegar informasi adanya dugaan suap itu. Namun ia belum memiliki bukti siapa-siapa saja menerima suap tersebut.

"Saya hanya dengar saja ada uang. Ini yang akan kita telusuri siapa-siapa saja yang menerima uang tersebut.

Sebelumnya sumber yang layak dipercaya mengaku nominal suap untuk sejumlah oknum anggota DPRD Batam itu sekitar Rp300 juta/orang. Ini angka yang sangat realistis. Sebab keuntungan pengusaha dari pemotongan

sambungan Hal. 1 bukit untuk reklamasi saja beromset ratusan miliar rupiah.

"Yang jelas orang yang mengantar uang itu suruhan pengusaha. Tenang aja ya, saatnya nanti nama-nama oknum anggota dewan yang diduga menerima upeti itu akan kita sampaikan ke publik," janjinya.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batam, Suardi Taherek mengaku belum bisa melakukan pemeriksaan dugaan suap yang dilakukan oknum dewan itu. BK baru dapat memeriksa anggotanya apabila ada bukti yang konkrit.

"Kita tidak tahu siapa orangnya, informasi belum didapatkan, kita tidak bisa memanggil secara begitu saja. Kalau memang ada laporan siapa orangnya, maka akan kita tindak lanjuti," tegasnya Munculnya isu suap itu mencuat berawal adanya Usulan Hak Angket tentang reklamasi pantai di DPRD Batam ditolak.

Gagalnya pengajuan Hak Angket ini setelah melalui pungutan suara dalam rapat Paripurna.

Namun sebelum pemungutan suara ada seseorang utusan pen-

Kenaikan UWTO .....

Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam.

"Kami tidak tahu juga berapa persen lahan yang jatuh tempo. Kalau ada kenaikan, tapi jatuh tempo masih beberapa tahun lagi, inflasi belum akan terlalu dirasakan," kata dia.

Sementara itu, masyarakat membentuk Gerakan Melayu Melawan untuk menolak PMK dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 19 tahun 2016 yang menaikkan tarif UWTO. "Dengan tegas kami menolak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.05/2016 dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 19 tahun 2016 yang menaikkan tarif UWTO. Bagi kami kenaikan ini

pelan-pelan akan mengusir kami dari tanah kelahiran," kata pendiri Gerakan Melayu Melawan, Okta Robin.

Kenaikan tarif tersebut, kata dia, telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat Batam termasuk masyarakat Melayu yang jauh sebelum Otorita Batam (saat ini BP Batam) berdiri sudah mendiami Pulau Batam.

"Kami ingin tempat kami aman. Kami bisa hidup tenang di tempat sendiri tanpa harus khawatir suatu saat terusir karena tidak mampu bayar UWTO. Kegelisaan ini tidak hanya dirasakan oleh kami yang merupakan penduduk tempatan, masyarakat lain pun merasakan hal yang sama karena

tidak ada kepastian akan tempat tinggal mereka," kata dia.

Selain masyarakat, sejumlah pihak seperti pengusaha termasuk seluruh DPD RI daerah pemilihan Kepri juga menyatakan menolak penaikan tarif UWTO di Batam.

Wali Kota Muhammad Rudi menyatakan kenaikan tarif UWTO menimbulkan keresahan masyarakat sehingga perlu ditinjau ulang. Sementara Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyatakan, kini bukan saat yang tepat untuk menaikkan tarif UWTO karena perekonomian sedang sulit. Semestinya, saat ekonomi buruk, pemerintah memberikan insentif yang mengurangi beban rakyat, bukan sebaliknya. (ant)

sambungan Hal. 1 menurut dia, seharusnya Pertamina bisa melakukan subsidi biaya. “Di Jawa BBM naik Rp 500 saja demonya berlangsung tiga bulan. Di Papua harga BBM Rp 100 ribu per liter tak ada demo," katanya.

Jokowi juga gemas dengan harga-harga barang di Papua seperti semen, pangan yang harganya selangit.

"Pertamina kan sudah efisien dengan menutup Petral.

Selama ini subsidi BBM Rp 300 triliun kita diam aja. Sekarang ada tambahan biaya Rp 800 miliar (untuk Papua) kita ribut.

Saya marah," katanya.

Soal tax amnesty, Jokowi juga berbicara banyak. Dia

Usung Balas...... untuk membayar lunas kekalahan telak yang mereka alami saat pertemuan pertama beberapa waktu lalu di kandang Barca.

Seperti diketahui, saat bertandang ke kandang Barca belum lama ini, pasukan arahan Josep Guardiola dibantai empat gol tanpa balas melalui hattrick Lionel Messi dan satu gol Neymar.

Jadi kemenangan adalah obat yang paling tepat jika City ingin mengembalikan gengsinya. Selain itu, kemenangan juga harus diraih jika City ingin terus menempel Barcelona di klasemen grup C. Manchester City sendiri tengah berada dalam optimisme tinggi menyongsong pertandingan kali ini. Meskipun tak bisa diperkuat Claudio Bravo yang mendapatkan kartu merah di pertandingan selanjutnya, performa Willy Caballero tak bisa dipandang sebelah mata.

Selain itu, The Citizens juga memiliki modal bagus karena baru saja mengakhiri paceklik

gusaha mendatangi oknum wakil rakyat. Kedatangan orang tersebut untuk mempengaruhi oknum dewan agar menolak Hak Angket reklamasi tersebut. Pengaruhnya pun terbukti ampuh. Dalam pemungutan suara ternyata 20 anggota dewan menolak sementara 18 anggota lainnya menyetujui usulan Hak Angket. Padahal sebelumnya pengusulan awal Hak Angket ada 27 anggota dewan.

Namun, belakangan menyusut dan tinggal 18 orang.

Anggota DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging sebagai pengusul Hak Angket juga sudah dapat memprediksi perolehan hasil suara tersebut. Sebab partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra sudah menolak hak angket tersebut.

"Kita bisa lihat partai-partai besar yang awalnya mendukung pada akhirnya menolak usulan tersebut, bisa dipastikan fraksifraksi yang mempunyai suara besar mengarahkan anggotanya untuk menolak jadi bisa diprediksikan," ujar Uba. Ia menilai DPRD tidak peduli hingga akhirnya menolak usulan hak angket tersebut. (tim)

sambungan Hal. 1

Dewan dan ...... harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua hingga tax amnesty. Dia bercerita tentang kemarahannya.

Soal kebijakan satu harga BBM, kata Jokowi, sebenarnya merupakan rencana lama. Dia sudah mencanangkan hal tersebut sejak setahun lalu. Namun, ternyata belum juga terlaksana.

"Jangan bicara subsidi dan kerugian pertamina karena keuntungan pertamina pertahun gede sekali," kata Jokowi di hadapan Pemred yang diundang ke Istana Negara, Senin (31/11) malam.

Dia menambahkan, BBM di Papua mahal karena biaya transportasi yang mahal. Jadi,

Senin (31/10).

Ia juga mengatakan, pertamina juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah mulai dari kebutuhan elpiji hingga harga yang ditetapkan oleh agen resmi pertamina di masingmasing daerah. “Kami terus melakukan koordinasi dengan Pemda, termasuk juga mengawasi agen dan distributor kami yang ada di daerah,” ujarnya.

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh agen atau distributor elpiji, ia mengatakan, jika memang ditemukan pelanggaran atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maka ia akan menindak tegas pelakunya. “Terkait sanksi, yang namanya aturan jika dilanggar tentu akan menerima sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usahanya,” ujarnya. (h/rin/len)

menuturkan, pada minggu ke-1 dan ke-2 banyak yang pesimistis, demo. "Tapi feeling saya ini akan berhasil karena tiap kali saya bicara tentang tax amnesty yang datang lebih banyak dari yang saya undang," ujarnya.

Jokowi menegaskan, dia pernah memanggil pegusaha-pengusaha ke Istana. "Ada yang bilang mereka sudah bayar pajak kenapa ikut diundang. Saya bilang saja: ah yang bapak bayar kan baru 1/4. Sisanya belum. Say tunjuk satu-satu: kamu bayar ya besok. Kamu lusa dan seterusnya," ujar Jokowi. Dia mengaku hafal dengan pajak para pengusaha-pengusahaa besar itu. (tmp/net)

sambungan Hal. 1 kemenangan di enam pertandingan terakhir dengan kemenangan telak 4-0 atas West Brom Albion di Liga Inggris, akhir pekan lalu.

Yang jelas, Guardiola harus memeras otak untuk membalaskan dendam City di pertemuan kali ini. Bila tak menemukan solusi untuk meredam Lionel Messi dan kawan-kawan, rencana membayar lunas kekalahan di pertemuan pertama bisa berantakan.

Bila di pertemuan pertama nama Sergio Aguero menjadi pemain cadangan, tampaknya pada pertemuan kali ini nama penyerang Argentina itu akan kembali mengisi starting line up. Selain Bravo yang absen karena kartu merah, The Citizens juga tak bisa diperkuat Pablo Zabaleta, Bacary Sagna dan Fabian Delph yang cedera.

Dari kubu Barcelona. Pelatih Luis Enrique tengah berpikir keras meramu strategi meredam tuan rumah pada pertemuan kali ini. Terlebih untuk menentukan komposisi di lini

belakang mereka di mana beberapa nama andalan harus absen.

Selain Jeremy Mathieu yang absen karena kartu merah, Blaugrana juga tak bisa memainkan Gerard Piqué, Jordi Alba dan Aleix Vidal yang cedera. Begitu juga dengan Andres Iniesta yang juga masih cedera.

Tanpa Gerard Pique dan Jordi Alba, pelatih Luis Enrique sepertinya akan kembali mempercayakan posisi bek kiri kepada Lucas Digne dan Samuel Umtiti akan dipercaya menemani Javier Mascherano di jantung pertahanan. Sedangkan untuk posisi Iniesta, nama Rafinha layak dikedepankan setelah penampilan apiknya akhir-akhir ini, termasuk mencetak gol ke gawang Granada akhir pekan lalu.

Barcelona sendiri tentu akan mengincar kemenangan pada pertandingan tersebut.

Dengan perolehan 9 poin dari tiga pertandingan, Blaugrana butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. (bln/hai)

CMYK

6

iklan

Selasa, 01 November 2016

Editor: Helmi Rizal

CMYK

CMYK

P A R L E M E N TA R I A

Selasa, 01 November 2016

8

Solusi Terakhir Kehadiran BP Batam

Lakukan Voting Pada Masyarakat

::

TANGGAPAN DEWAN

Tenaga Medis dan Penjaga Pantai Pertanyaan Yth Dewan Batam. Apakah sudah perlu ada penjaga pantai dan tim medis di kawasan wisata pantai, untuk memberi pertolongan pertama terjadi musibah? Terima kasih.

Heriyanto Warga Batam Centre Jawaban Penjaga pantai dan tim medis di kawasan wisata pantai di Batam sangat diperlukan guna mengantisipasi adanya korban jika ada musibah. Selain itu, Pemko Batam diharapkan menata kawasan wisata pantai sebagai tempat wisata yang nyaman seperti halnya Bali dan kota lainnya di Indonesia. Jika kawasan wisata pantai dikelola dengan baik akan berdampak pada PAD dari sektor pariwisata.

BATAM (HK) — Anggota DPRD Kota Batam Komisi I, Lik khai menilai, kehadiran BP Batam setelah keluarnya UU no 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dirasa tidak lagi diperlukan. Soalnya, sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan BP Batam terkesan membebani masyarakat sehingga layak untuk dibubarkan.

Habli Liputan Batam "Kita tidak lagi butuh BP Batam, karena sudah ada Pemko Batam yang merupakan suara dari warga masyarakat Batam, dimana juga telah diperkuat dengan UU," ujar Lik Khai dia ketika diwawancarai wartawan di ruangan Komisi I DPRD Batam, Senin, (31/10).

Dijelaskan dia, BP Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sebelumnya, BP Batam sempat memiliki nama Otorita Batam (OB) yang dibentuk ber-

dasarkan Keputusan Presiden Nomor 41/1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

Dilanjutkannya, berbeda hal sebelum terbitnya UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, dimana memang secara mutlak yang menguasai Batam adalah BP Kawasan, namun sekarang keadaan sudah berganti dimana aspirasi masyarakat merupakan kekuatan paling besar dalam struktur Pemerintahan.

"Kalau perlu kita adakan saja voting bagi seluruh masyarakat Batam, dengan memberi pilihan apakah memilih Pemko Batam atau BP Batam," kata politisi Nasdem ini.

Apalagi, setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dimana menjadi pe-

nanganan Komisi I DPRD Kota Batam selalu berkaitan dengan BP Batam, baik seperti lahan maupun masalah penggusuran serta berbagai kebijakan terkahir ini yaitu kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

"Jangankan kenaikan tarif UWTO, masyarakat membayarkan tarif sebelumnya saja sudah terbebani. karena juga membayar PBB, bayangkan saja jika naiknya beratus kali lipat bagaimana nasib masyarakat Batam ini," ucap dia.

Ditambahkan Lik Khai, ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah pusat, agar tidak membuat masyarakat Batam menjadi terbebani dengan keangkuhan BP Batam dalam melaksanakan fungsinya terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Intinya bubarkan saja BP Batam, jika ada alasan kehadiran institusi tersebut bisa menggenjot investasi, sekarang tidak lagi tepat karena Pemko Batam sanggup untuk menjalankannya," tandas dia.

Dinilai Tidak Aspiratif Di tempat terpisah, Dewan Penasehat Kadin Batam, Ampuan Situmeang, juga angkat

bicara soal penolakan UWTO. Penolakan masyarakat dinilai bukan soal tarif yang turun atau naik, tapi kekeliruan penerapannya.

Menurutnya, UWTO itu bukan layanan tarif, melainkan perjanjian antara yang menyewa dan yang menyewakan (kontraktuil) sifatnya. Sehingga tidak bisa dikategorikan pada tarif layanan BLU. Sehingga jelas keliru pada PMK 148 tersebut, dan sebelum berlaku pun sudah ditolak. Namun Pimpinan BP Batam dinilai tidak aspiratif, responsif, apalagi komunikatif.

"Kepala BP Batam, terkesan tidak mau peduli dengan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, sikap seperti ini harus dihindari," ujarnya seperti dilansir media di Batam.

Penolakan ini tidak lebih karena dialog tidak dikedepankan, Kepala BP Batam ini mungkin mendapat masukan yang negatif entah dari siapa.

Seolah-olah pimpinan yang lama dan mafia lahan selama ini telah berkolaborasi, sehingga harus diamputasi.

Namun, caranya bila tidak melalui dialog, maka perubah-

Nono Hadisiswanto Anggota DPRD Batam

Apakah APBD Batam 2016 Sudah Mencapai Target?

Pertanyaan Dewan Batam Yth. Apakah Pendapat Asli Daerah (PAD) Batam pada 2016 ini mencapai target? Terima kasih.

Imran Warga Sei Panas Jawaban Untuk tahun sekarang, APBD Kota masih jauh dari target estimasi awal, karena ada beberapa sektor pendapatan seperti BPHTB, pajak perhotelan, dan diskotek mengalami penurunan. Namun juga ada beberapa pendapatan yang melebihi target awal. Namun, secara keseluruhan APBD-P berkurang sekitar Rp20 miliar.

Aman, S.Pd. Anggota DPRD Batam

Pembaca yang terhormat.

Jika anda ingin menyampaikan aspirasi keluhan, dan masukan kepada Anggota DPRD Kota Batam, Kirimkan ke email: skpd.batamkota.go.id/setdprdbatam

::

CAKAP DEWAN

"Jangan sampai dengan tarif UWTO yang tinggi itu, jadi penghalang investor mau menanamkan investasinya di Batam...dengan kekhususan daerah Batam, semestinya ada yang diistimewakan dari Batam. Jika perekonomian Batam baik, hal ini juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara nasional..."

Muhammad Musofa Anggota Komisi I DPRD Kota Batam

DERMAWAN/HALUANKEPRI

DZIKIR Akbar dan Doa Bersama pengajian Al Khidmah, bersempena HUT ke-16 DPRD Batam, Senin (31/10).

an apapun yang baik dilakukan akan menimbulkan kecurigaan. Seharusnya para pemangku kepentingan melakukan dialog dan menampung aspirasi bagaimana menata pembangunan Batam ke depan. Tidak boleh merasa paling bisa, paling bersih, dan paling benar sendiri karena sikap pemimpin seperti ini jelas keliru.

"Sekalipun BP Batam operator, namun juga dapat sekaligus bertindak sebagai regulator, buktinya menerbitkan Perka BP Batam No 19 itu, apa bisa dikeluarkan peraturan sepihak, tanpa terlebih dahulu menjaring aspirasi masyarakat," terangnya.

Itu jelas diatur dalam UU 12/2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan Pemendagri No. 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Maka, memaksakan kehendak di Daerah Otonom seperti Kota Batam, mau tidak mau dan suka tidak suka masyarakat harus dilibatkan dalam pengembangan Batam bersama dengan Pemerintah Daerah.

"Jangan merasa tidak ada hubungan kerja, sehingga menyatakan tidak wajib datang ke DPRD Kota Batam, jelas itu keliru," tegas Ampuan.

Maka, kemarahan masyarakat kali ini perlu dipertimbangkan oleh semua pemangku kepentingan di Batam.

Mengingat Batam ini dibangun oleh rayat dan pengusaha, bukan hanya OB apalagi BP Batam yang hanya peralihan dari OB. "Pimpinan BP Batam, jangan terlalu menampakkan diri sebagai orang Pusat di Daerah, itu keliru," ujarnya.

Untuk menjaga Batam yang kondusif, lanjutnya, perlu dibentuk Tim untuk mengkaji PMK 148 itu dengan melibatkan pemangku kepentingan di Batam, dan selama dikaji, tunda dulu pemberlakuannya.

"Kepemimpinan BP Batam yang sekarang sangat tidak aspiratif, tidak komunikatif, dan tidak responsif," sebutnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan, bahwa yang namanya pelayanan adalah Rumah Sakit, Pelabuhan, Bandara.

Sedangkan perjanjian sewa lahan dipungut iuran bukan pelayanan. ***

OPD Batam Selesai Diparipurnakan BATAM (HK) — DPRD Kota Batam bersama pemko Batam telah merampungkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam melalui Rapat Paripurna, Senin (31/10). Hal ini sesuai dengan instruksi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperkuat dengan Perpres 18 tahun 2016.

Wakil Ketua Pansus OPD, Mesrawati Tampubolon menyampaikan bahwa setelah dilakukan pembahasan dalam Pansus maka didapat 22 Dinas Daerah, 5 Badan Daerah, 12 Kecamatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan Satpol PP. Sebelumnya, lanjut dia, Pemko Batam mengusulkan 21 Dinas Daerah, 6 Badan Daerah, 12 Kecamatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Satpol PP. berdasarkan hal tersebut Dinas bertambah satu, yakni

Dinas Bina Marga Dinas Perikanan, dan Sumber Daya sedangkan Badan Air tipe A menyeberkurang satu, lenggarakan urusan yaitu BPBD dimaPemerintah dalam na digabung kedbidang pekerjaan alam Dinas Pemadumum, sub urusan am Kebakaran. bina marga dan "Untuk tipenya sumber daya air. sendiri, Pansus Lalu, Dinas mencoba memotret Cipta Karya dan kondisi kekinian Tata Ruang tipe A dan dinamika Kota Batam dengan ber- Mesrawati Tampubolon yaitu menyelenggarakan urusan Pebagai permasalahannya dan diselaraskan den- merintah dalam bidang pekergan desain perangkat daerah jaan umum sub bidang tata ruseperti yang dibutuhkan," ang dan cipta karya, Dinas Peucap Mesra ketika diwawanca- rumahan, Pemukiman dan Perrai usai rapat Paripurna, Se- tamanan tipe B, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggunin (31/10).

Disampaikan dia, Dinas langan Bencana tipe B. Selanterdiri dari: Dinas Pendidikan jutnya, Dinas Sosial dan tipe A yaitu menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat urusan Pemerintah dalam tipe A, Dinas Tenaga Kerja tipe bidang Pendidikan, Dinas Ke- A menyelenggarakan urusan sehatan tipe A yaitu menye- tenaga kerja, Dinas Pemberlenggarakan urusan Pemerin- dayaan Perempuan, Perlinduntah dalam bidang Kesehatan, gan Anak, Pengendalian Pen-

duduk Dan Keluarga Berencana tipe A. Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintah dalam bidang ketahan pangan dan pertanian, Dinas Perikanan tipe A, Dinas Pertanahan tipe B, Dinas Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintah dalam bidang lingkungan hidup dan persampahan. Lalu, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil tipe A, Dinas Perhubungan Tipe A, Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tipe A, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A. Seterusnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe B, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tipe A, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B, dan Dinas Perdagan-

gan dan Perindustrian tipe A. Sedangkan untuk perangkat Daerah, Sekretariat Daerah tipe A, Sekretariat DPRD tipe A, Inspektorat Daerah tipe A, dan Satuan Polisi Pamong Praja tipe A. Untuk Badan Daerah ada empat yang sebelumnya diusulkan Pemko Batam sebanyak lima.

Diantaranya, pertama Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah tipe A, Kedua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, Ketiga Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tipe A, serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe A. "Khusus untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dikarenakan ada rencana pemerintah pusat untuk menjadikannya sebagai instansi vertikal, maka ketentuan tentang itu diatur dalam ketentuan peralihan," tutup Mesra. (cw56)

DPRD Batam Minta Perka dan PMK 148 Dikaji Ulang BATAM (HK) - DPRD Batam meminta Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 19 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan 148 tentang tarif baru UWTO agar dikaji ulang.

“Memang ini kewenangan pemerintah pusat. Tapi apapun juga, selain kitab suci, UU masih bisa diadendum, apalagi ini masih Perka,” tegas Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura, dilansir media di Batam.

Ia meminta, harus ada perubahan di dalam masalah

tarif ini. Apalagi dengan kenaikan yang signifikan ini sangat merugikan masyarakat Batam karena tidak mampu lagi membayar UWTO sesuai tarif yang baru.

“Kita menyetujui tarif ini.

Namun, BP Batam harus memikirkan tingkat ekonomi masyarakat. Kalau kenaikannya seperti ini, sama saja mengusir masyarakat Batam dari Pulaunya sendiri,” ucap Nyanyang.

Tidak hanya masyarakat, sejumlah pengusaha dan investor akan terancam keluar

CMYK

dari Batam, jika perka ini tidak segera direvisi. Apalagi bila dilihat data 2012, 65 persen perusahaan hengkang dari Batam. Nyanyang juga mempertanyakan kenaikan UWTO ini, apakah meningkatkan pendapatan negara atau mensejahterakan masyarakatnya.

“Kalau meningkatkan pendapatan jangan masyarakat dikorbankan,” ucapnya.

Terkait langkah apa yang sudah dilakukan legislatif, ia mengaku pimpinan sudah menyampaikan langsung ke men-

teri dalam negeri. Khsususnya dalam mempertanyakan hak dan status otonomi daerah Batam.

Pelaksanaan otonomi daerah, lanjutnya, memiliki peran yang sangat penting dari BP Batam terutama dalam memajukan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam mengelola masyarakatnya.

“Memang disini kawasan bebas. Namun perlu diingat juga Batam ada otonomi daerah. Makanya persoalan ini akan kita suarakan ke ment-

eri dan presiden,” tuturnya lagi.

Jangan sampai, dengan kebijakan ini, Batam menjadi Sabang kedua. Dimana daerah yang sebelumnya maju dan berkembang berubah sepi lantaran ditinggal masyarakatnya.

Sebagai bagian dari NKRI, perlakuan otonomi daerah Batam harus sama dengan daerah lain. Masyarakat diminta membayar UWTO, PBB, ditambah lagi perpanjangan UWTO. Padahal di daerah lain ini tak diberlakukan. (r)

Editor: Ferry Herianto, Layouter : Mario

CMYK

9

Selasa, 01 November 2016

Upaya Pengungkapan Identitas Korban

Polisi Kirim Baju Miss X ke Labfor BALOI (HK) — Satreskrim Polresta Barelang akan mengirimkan barang bukti (BB) berupa pakaian korban dan potongan tulang miss X, ke Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri Cabang Medan.

Nov Iwandra kan tanda resapan darah Liputan Batam

Hal itu sebagai upaya pengungkapan penemuan sesosok kerangka manusia berupa tengkorak dan tulang belulang di kaki Bukit Mata Kucing, Kelurahan Seiharapan, Kecamatan Sekupang, Selasa (25/10) lalu.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Memo Ardian, mengatakan, hal itu bertujuan untuk membuka tabir atas kematian korban, dengan mengetahui DNA kerangka identitas korban yang diduga itu ialah perempuan.

"Dari hasil otopsi Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri, tidak ditemu-

pada tulang (trauma) korban, sebagai bekas kekerasan. Maka, untuk mencari tahu identitas dan penyebab kematian korban itu, harus dilakukan sebuah pemeriksan atas sample tulang dan pakaian korban itu ke Labfor Mabes Polri Medan," kata Memo Adrian, Senin (31/10) siang.

Kata Memo, dari temuan kerangka manusia ini, banyak kemungkinan yang akan terjadi. Apakah korban yang diduga perempuan ini menjadi korban pembunuhan atau tidak.

"Kita harus bertindak sesuai fakta ditemuan.

Jadi, hasil uji Laphor dan adanya laporan orang hilang akan menjadi satu upaya untuk membuka tabir dan pengungkapan kasus ini. Sehingga mendapatkan kepastian atas kematian si korban. Dan semoga nanti hasil labfor itu dapat menjelaskan penyebab kematiannya," ucap Memo.

Polisi Kirim ... Hal. 10

KPPU: Revisi Solusi Penguatan Kelembagaan

ISTIMEWA

ANGKAT TROPI — Kapten tim futsal Haluan Kepri, Irzoni mengangkat tropi yang diserahkan oleh Kadistamben Kepri Azman Taufik, Senin (31/10) disela-sela upacara Hut HLN ke-71 di Halaman Bright PLN Batam. Haluan Kepri juara satu di kejuaran futsal antara media Bright PLN Batam 2016.

Dadang Imbau Jajarannya Beri Pelayanan Maksimal Upacara Memperingati HLN ke-71 Bright BATAM CENTRE (HK) — Direktur Utama Bright PLN Batam, Dadang Kurniadipura mengimbau seluruh jajarannya untuk terus dapat memberikan pelayanan listrik secara maksimal kepada pelanggan.

"Di Hari Listrik Nasional ini, harapan kami

bisa melayani pelanggan lebih baik lagi. Keandalan listrik bisa lebih meningkat," ujar Dadang sesaat setelah upacara kelistrikan, Senin (31/10) di halaman PLN Batam.

Dia juga mengimbau agar pelanggan dapat menggunakan listrik secara

efisien. Terutama sekali tidak menggunakan listrik secara ilegal atau dalam artian mencuri listrik.

Memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke71 tahun, Bright PLN Batam menggelar upacara bendera bersama seluruh jajarannya, sekaligus penyerahan piala dan beasiswa terhadap para pe-

menang berbagai ajang perlombaan yang sebelumnya telah digelar.

Upacara tersebut dimulai dari pukul 07.30 WIB, untuk sebagai inspektur upacaranya sendiri, Kepala Dinas Pertambangan Energi Provinsi Kepri, Azman Taufik dimana hadir mewakili Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Mulai dari kegiatan baris berbaris, sampai pengibaran sang saka merah putih tampak sangat khidmat. Dimana seluruh peserta upacara mulai dari para staf Bright PLN dan beberapa anak sekolah tampak serius mendengar lagu Indo-

Dadang Imbau ... Hal. 10

Dua Armada TNI AL Diluncurkan Dilengkapi dengan Senjata Canggih DERMAWAN/HALUAN KEPRI

KETUA KPPU Muhammad Syarkawi Rauf (pegang mic) didampingi nara sumber lainnya memberikan penjelasan tentang wacana remisi UU No.5 tahun 1999.

BATAM CENTRE (HK) — Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, revisi Undang-undang (UU) No.5 tahun 1999 tentang persaingan usaha menjadi keharusan. Hal tersebut sebagai upaya penguatan kelembaganan KPPU dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Demikian disampaikan oleh Muhammad Syarkawi Rauf dalam acara Forum Jurnalis dengan tema Bebas Kartel, Indonesia Makmur di Hotel Sahid Batam

Centre, Senin (31/10).

Ada sejumlah point yang menurutnya perlu direvisi, diantaranya efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan praktik kartel alias pengaturan harga. Dimana sanksi atau hukuman yang diberikan dianggap tak cukup efektif menekan praktik kartel di Indonesia.

"Di Indonesia pelaku persaingan usaha tidak sehat (kartel) dianggap sebagai kejahatan biasa saja, padahal di negara lain, itu sudah dianggap keja-

KPPU: Revisi ... Hal. 10

ISTIMEWA

KRI Torani 860 dan KRI Lepu 861, dua Kapal PC 40 milik TNI AL yang diproduksi oleh PT Karimun Anugerah Sejati (KAS) berhasil diluncurkan, Senin (31/10).

SAGULUNG (HK) — TNI AL terus berupaya memenuhi alat utama sistem pertahanan (Alutsista) untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuannya, sebagai komitmen pemenuhan pokok minimum (minimum essential force) yang telah ditetapkan pemerintah.

Komitmen ini dibuktikan dengan peluncuran dua unit kapal patroli cepat (PC) 40 meter milik TNI AL yang

dibuat oleh PT Karimun Anugerah Sejati (KAS) Batam, yakni KRI Torani 860 dan KRI Lepu 861, oleh Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut (Aslog Kasal) Laksamana Muda TNI Mulyadi bersama jajarannya, Senin (31/10) pagi sekitar pukul 09.30 WIB di galangan kapal PT KAS di Seilekop, Sagulung.

"Kedua kapal ini dilengkapi persenjataan modern, sesuai standar kapal

patroli international. Sehingga diharapkan mampu melakukan pengamanan secara maksimal di wilayah kerjanya," ungkap Laksamana Muda Mulyadi, sesaat setelah peluncuran dilakukan.

Dua kapal patroli tersebut, lanjut Mulyadi, rencananya akan diserahterimakan secara resmi pada Desember mendatang ke TNI AL. Dan keduanya akan memperkuat

Dua Armada ... Hal. 10

Camat Sekupang Klaim Sudah Sosialisasi Terkait Protes Warga di Perum Villa Sampurna SEKUPANG (HK) — Camat Sekupang, Zurniati membantah pengakuan warga RW 11, Perumahan Villa Sampurna, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, dimana mengatakan bahwa pembongkaran drainase yang dilakukan olehnya tidak melakukan kordinasi dan sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat sekitar.

"Tidak benar apa yang

disampaikan warga, kita dari Kecamatan sudah survey dan permisi kepada perangkat rt/rw dan pemilik bangunan liar setempat, bahkan dengan cara door to door," ujar Zurniati melalui telpon seluler, Senin (31/10).

Bahkan, menurut dia dalam melakukan sosialisasi kepada warga tersebut ikut ditemani dan didampingi oleh perangkat Lurah serta juga masya-

rakat sekitar, lanjutnya, untuk menguatkan pembelaan saya ini juga masih ada bukti foto sewaktu melakukan sosialisasi.

"Niat kami hanya bagaimana mencari solusi, sementara menunggu dana APBD membuat parit yang permanen, agar jalan tersebut tidak banjir dan anak sekolah lancar pulang-pergi kesekolah," jelas dia.

Namun, dalam melakukan niat baikn untuk

HABLI KOTAO/HALUAN KEPRI

SUASANA saat pelaksanaan Goro Sabtu (29/10) yang berujung pada Camat Sekupang ... Hal. 10 silang pendapat antara warga dengan Camat Sekupang.

CMYK

Editor: Amir, Layouter: Parlin

10

batam

Selasa, 01 November 2016

Walikota Wacanakan Bangun Jalan Nagoya - Patam Lestari BATAM CENTRE (HK) — Perluasan jalan di Kota Batam terus ditingkatkan termasuk membangun ruas baru sebagai upaya memperlancar arus lalu lintas. Salah satu pemikiran jalan alternatif baru dari kawasan Nagoya menuju Patam Lestari, Sekupang.

Wacana tersebut dilontarkan Walikota Batam HM Rudi. Selain membangun jalan utama tersebut, diyakinkan akses itu nantinya dapat menjadi icon baru kota industri ini.

“Itu masuk dalam rencana kita . Nagoya – Sekupang akan semakin dekat,” ujar Rudi, akhir pekan kemarin.

Diakui, pembangunan itu akan menelan anggaran cukup

besar namun harus dijalankan.

Komitmen pun harus didukung semua pihak, sehingga akses di Batam semakin baik.

Iapun berjanji akan mengupayakan pembangunan tersebut melalui dana APBN. Jalan baru itu nantinya ada juga berupa jembatan karena dipisah sungai dan teluk.

“Nanti akan kita cari ke Jakarta (APBN), mudah-mudahan didukung. Kalau ini jadi masyarakat Batam akan mempunyai objek wisata baru, bisa nanti lihat lampu-lampu Singapura,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam merencanakan membangun jala n lingkar luar dan jalan alternatif beberapa

Dua Armada ..... sistem pertahanan TNI AL di wilayah Armada Barat, tepatnya di sepanjang Selat Malaka. "Kapalnya diserahterimakan pada Desember mendatang, sekarang baru sebatas peluncuran," ungkapnya.

Dengan penyelesaian dua armada ini, Mulyadi mengaturkan terima kasih dan apresiasi Kepada PT KAS sebagai pemegang tender. Pasalnya kapalkapal negara ini telah dikerjakan secara baik sesuai spesifikasi yang ditetapkan sejak awal.

"Terima kasih dan apresiasi kami, apalagi pengerjaannya lebih cepat 2 bulan, dimana disepakati17 bulan, namun sukses dikerjakan hanya dalam 13 bulan," terangnya.

Sukses pengerjaan tersebut, menjadi pertanda perusahaan galangan kapal dalam negeri cukup meningkat saat ini, kata Mulyadi. Tentunya akan meningkatkan persaingan yang ketat. Sehingga dia berharap PT KAS tetap mempertahkan kual-

sambungan Hal. 9 itas dan kemampuan kerjanya dalam memproduksi kapal perang yang berteknologi tinggi.

"Ini bisa menjadi referensi penting bagi TNI AL untuk tetap menjalin kerjasama yang baik di masa mendatang," terangnya.

Di tempat yang sama, Dirut PT KAS Franky Sucipto melalui Direktur PT KAS Jecky Sucipto dalam laporannya menyampaikan bahwa dua kapal PC 40 meter bersama senjata itu memang dikerjakan dengan masa waktu sekitar 15 bulan. Masa pengerjaan itu jauh lebih cepat rampung dari masa kontrak awal yang mencapai 17 bulan.

"Semua berjalan sesuai komitmen, diawal kami sampaikan akan deliverikan lebih awaltanpa mengesampingkan kualitas dan keunggulan kapal yang kami buat," ujarnya.

Sementara itu, Projec Manajer Guntur Ristiyono dan Basyir Ritonga menambahkan, kedua kapal PC 40 tersebut sebagai kapal patroli cepat berteknologi

Dadang Imbau ..... nesia Raya ketika dibunyikan melalui speaker.

Diakhir sesi, tibalah saatnya pemberian hadiah bagi para pemenang Lomba sekaligus beasiswa untuk 15 siswa berprestasi tingka SMA/SMK di Kota Batam serta pemberian hadiah terhadap pelanggan Bright PLN yang membayar tepat waktu.

Untuk perlombaan sendiri, terdiri dari lomba menulis dan pertandingan futsal antar me-

Kerangka .....

terbaru dengan dilengkapi persenjataan yang modern.

"Masing-masing kapal dilengkapi dengan senjata Mariam 30 MM (FFBNW) buatan Italia di bagian depan dan senjata 12,7 MM buatan Indonesia masing-masing dua unit di bagian belakang kapal," kata Basyir.

Tidak hanya itu, dua kapal PC 40 meter itu kata Guntur, masuk dalam kategori kapal klasifikasi Bureau Veritas (standar pembangunan kapal internasional) dengan spesifikasi berbahan full aluminium dengan panjang keseluruhan 45.50 meter, lebar maksimal 7.90 meter dan tinggi deck 4,20 meter. Mesin pendorong terdiri dari dua unit MTU 12V4000 M71 @248Hp dengan kecepatan maksimal 24 knot.

"Bisa membawa 35 crew, serta dirancang untuk bergerak cepat dan muda melakukan manuver. Sehingga keberadaannya benar-benar menjawab kebutuhan," pungkasnya. (r/ays)

sambungan Hal. 9 dia. Khusus untuk Futsal Haluan Kepri menjadi pemenang pertama dengan mendapatkan piala bergilir, selanjutnya disusul oleh Tanjung Pinang Pos diurutan kedua.

Sementara lomba menulis PLN Batam, juara I diraih Mega Andriyanie dengan karya berjudul Kita dan Listrik, juara II diraih Cucum SuminarListrik Mengubah Pulau Tak Berpenghuni menjadu Kota Industri dan Listrik Mantap

Polisi Kirim .....

Selain itu, ujar Kasat, kepolisian juga sedang mengumpulkan data atas laporan ada orang hilang. Namun, untuk sementara belum ada laporan yang mengarah terhadap temuan itu.

"Kami menghimbau, kalau ada warga Batam yang merasa kehilangan anggota keluarga, atau sanak saudaranya berdasarkan ciri ciri pakaian yang ditemukan di TKP itu, silahkan datang ke Polresta Barelang untuk dimintai keterangan identitas serta tentng seputaran keberadaan si korban terakhir," paparnya.

Menurut Memo ini, jika di lihat dari temuan di lapangan, kerangka manusia yang berupa tengkorak serta tulang belulang itu, diduga seorang wanita, karena melihat dari pakaian yang

tempat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Yumasnur mengatakan, luas jalan utama di Batam ini terus diperbaiki, selain kondisi jalan, kapasitas dan estetika akan dilakukan termasuk pembangunan jalan lingkar luar.

Jalan lingkar luar harus dibangun karena kondisi saat ini jalan alteri yang menghubungkan dua kawasan tanpa ada pilihan melalui rute lain. Semisal dari Batam Center ke Nongsa atau ke Bandara. Batam Center menuju Bengkong dan lain sebagainya.

Sementara jalan alternatif juga akan dibangun di beberapa titik, misalnya dari Sekupang menuju Batam Center, Tiban menuju Batuaji. (mc)

Ekonomi Melesat.

Di peringatan HLN ke-71 tahun itu, Bright PLN Batam juga mencatatkan beberapa prestasinya. Diantaranya meraih penghargaan Energi Pratama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI yang diterima Antonius.

Serta juga memenangkan kompetisi program PR Inspiration the 5 th, Indonesia Public Relation Awards and Summit 2016 kategori perusahaan daerah. (cw56)

sambungan Hal. 9 ditemukan ditumpukan tulang.

Diberitakan sebelumnya, Darma (40) bersama seorang temannya yang sedang mencari kayu tiang bendera di hutan Mata Kucing, menemukan kerangka manusia (tengkorak dan tulang belulang) di dekat kolam sumber air, Selasa (25/10) sore, sekitar pukul 17.00 WIB, di kaki Bukit Mata Kucing, Kelurahan Seiharapan, Kecamatan Sekupang.

Ketika ditemukan, kondisi tengkorak dan tulang belulang manusia itu sudah tidak utuh lagi hingga berserakan. Selain itu juga didapati dua lembar pakaian wanita berupa baju berwarna merah lusuh, serta rok bermotifkan batik-batik.

Kapolsek Sekupang, Kompol Ferry Afrizon dan Waka Polsek Sekupang, AKP Hendriyal men-

gatakan, pertama sekali tengkorak dan tulang manusia itu ditemukan oleh dua orang warga yang sedang mencari kayu tiang bendera di kaki Bukit Mata Kucing. Kemudian, temuan tersebut dilaporkannya ke unit SPK Polsek Sekupang, sekira pukul 21.00 WIB. "Tengkorak dan tulang manusia itu ditemukan oleh dua warga yang sedang mencari kayu untuk tiang bendera di kaki Bukit Mata Kucing. Saat memotong batang pohon, tiba-tiba mereka melihat sebuah tengkorak dan tulang-belulang manusia berserakan. Karena takut, akhirnya mereka itu pulang. Sekitar pukul 21.00 WIB, mereka mendatangi Polsek Sekupang untuk melaporkan temuan itu ke Unit SPK," kata Ferry Afrizon, Rabu (26/10) siang. (vnr)

sambungan Hal. 9

BI Masih Kaji Dampak Kenaikan UWTO BATAM CENTRE (HK) — Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau masih mendata dampak ekonomi akibat kenaikan tarif sewa lahan atau Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Kawasan Batam, Kota Batam Kepulauan Riau.

“Kami sedang melakukan kajian, karena dari yang dibilang BP Kawasan tidak semua naik, bahkan ada yang turun,” kata Kepala Kantor BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra di Batam, Senin (31/10).

Secara umum, kenaikan UWTO akan berdampak pada inflasi di Kota Batam. Namun, BI belum bisa memperkirakan berapa besaran inflasi akibat tarif sewa lahan.

BI belum memiliki data lengkap mengenai kenaikan tarif UWTO yang mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 148 tahun 2016 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam.

“Kami tidak tahu juga bera-

pa persen lahan yang jatuh tempo. Kalau ada kenaikan, tapi jatuh tempo masih beberapa tahun lagi, inflasi belum akan terlalu dirasakan,” kata dia.

Sementara itu, masyarakat membentuk Gerakan Melayu Melawan untuk menolak PMK dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 19 tahun 2016 yang menaikkan tarif UWTO. “Dengan tegas kami menolak PMK dan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam sebagai dasar kenaikan tarif UWTO. Bagi kami kenaikan ini pelan-pelan akan mengusir kami dari tanah kelahiran,” kata pendiri Gerakan Melayu Melawan, Okta Robin.

Penaikan tarif tersebut, kata dia, telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat Batam termasuk masyarakat Melayu yang jauh sebelum Otorita Batam (saat ini BP Batam) berdiri sudah mendiami Pulau Batam.

“Kami ingin tempat kami aman. Kami bisa hidup tenang

Camat Sekupang ..... membebaskan Kecamatan Sekupang dari banjir, tentu saja ada yang tidak terima karena ada beberapa kepentingan mereka yang terkena, tapi lanjutnya dalam minggu ini akan kembali terjun kelapangan untuk pembersihan.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa setiap pembongkaran dilakukan pasti dengan tujuan kebaikan, dan sudah barang pasti dilakukan terhadap bangunan ilegal.

"Saya kira Camat Sekupang tidak mau membongkar secara tiba-tiba, apabila tidak ada pelanggaran yang dilakukan," kata dia.

Ditambahkannya, dalam setiap pembongkaran yang dilakukan oleh Kecamatan seharusnya terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada warga setempat serta melakukan komunikasi dan sosialisasi.

Diberitakan sebelumnya,

sambungan Hal. 9 Warga RW 11, Perumahan Villa Sampurna, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang meradang akan kebijakan Camat Sekupang, Zurniati dalam melakukan penertiban, Sabtu (29/10). Pasalnya, pembongkaran drainase dilakukan tanpa sosialisasi, serampangan, dan pada prakteknya salah sasaran.

"Saya bersama masyarakat RW Villa Sampurna, mengecam pembongkaran drainase perumahan yang dilakukan oleh Camat bersama tim," ujar Iman Purwoto selaku Ketua RT setempat, Minggu (30/10).

Pasalnya, menurut dia pembongkaran itu telah melanggar aturan, karena drainase yang diruntuhkan oleh tim Kecamatan Sekupang bukanlah peruntukkan untuk jalan, namun disiapkan bagi perumahan Villa Sampurna.

Dilanjutkannya, seharusnya jika Camat ingin menegakkan aturan, penertiban lebih pantas dilakukan pada RW 10 yang

KPPU: Revisi ..... hatan pidana sehingga bisa dipidanakan," ungkapnya.

Lebih rinci disampaikan, pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik kartel hanya akan menerima hukuman denda. Seperti yang telah dilakukan KPPU tahun lalu. Tiga puluh dua perusahaan penggemukan sapi alias feedloter yang terbukti mengatur pasokan sapi sehingga harga melambung hanya dikenakan hukuman denda.

"Sayang hukuman tersebut nyatanya tak memberikan efek jera kepada pengusaha yang bersangkutan. Termasuk sanksi pencabutan izin sebagai hukuman paling berat yang diberikan kepada pelaku nyatanya tidak memberikan efek jera," tegasnya.

Karenanya, ia menilai menjadi kartel sebagai ordinari crime sebagai salah satu kemajuan yang luar biasa. Karena selama ini karena menyengsarakan masyarakat.

Point lainnya, menurut Komisioner KPPU Nawir Messi, denda persaingan dalam aturan saat ini maksimum Rp25 miliar belum memberikan efek jera.

Sebab menurutnya, angka tersebut sangat kecil bila dibanding dengan nilai keuntungan kartel yang mencapai ratusan miliar

di tempat sendiri tanpa harus khawatir suatu saat terusir karena tidak mampu bayar UWTO. Kegelisaan ini tidak hanya dirasakan oleh kami yang merupakan penduduk tempatan, masyarakat lain pun merasakan hal yang sama karena tidak ada kepastian akan tempat tinggal mereka,” kata dia.

Selain masyarakat, sejumlah pihak seperti pengusaha termasuk seluruh DPD RI daerah pemilihan Kepri juga menyatakan menolak penaikan tarif UWTO di Batam.

Wali Kota Muhammad Rudi menyatakan kenaikan tarif UWTO menimbulkan keresahan masyarakat sehingga perlu ditinjau ulang.

Sementara Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyatakan, kini bukan saat yang tepat untuk menaikkan tarif UWTO karena perekonomian sedang sulit.

Semestinya, saat ekonomi buruk, pemerintah memberikan insentif yang mengurangi beban rakyat, bukan sebaliknya. (ant)

berhadapan dengan RW 11, karena drainase peruntukan jalan umum, telah disulap menjadi bangunan semi permanen. Sehingga disini terkesan ada sebuah kepentingan.

"Jangan langsung datang terus membongkar dengan menggunakan alibi atas intruksi Walikota, seolah tidak menganggap kami sebagai masyarakat," jelas Iman yang juga bertugas sebagai staff ahli di Komisi III DPRD Kota Batam.

Alangkah baiknya, menurutnya, pembongkaran dilakukan dengan melalui tahap sosialisasi dan kordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat sekitar, agar tidak salah target dilapangan, jangan bertindak bagai koboi jalanan langsung lihat ada hal aneh seketika itu ambil tindakan.

"Kami mendukung sepenuhnya kebijakan Camat selama itu untuk kebaikan, tetapi apabila sudah menyalahi ketentuan kami siap didepan untuk melakukan perlawanan," tutup Iman.(Cw 56)

sambungan Hal. 9 rupiah.

"Kami tak bisa menghukum lebih dari itu, karena ketentuannya berkata demikian. Ini juga harus menjadi perhatian bersama," katanya.

Satu usulan revisi menurutnya, adalah denda itu sejumlah 30 persen dari penjualan selama masa kartel itu terjadi. "Semoga prosesnya cepat selesai, sehingga tahun depan bisa bekerja dengan aturan baru," katanya.

Khusus terkait denda, Nawir menjelaskan, pengalaman di Korea Selatan dan Jepang, ketika mereka juga menggunakan persentase penjualan seperti yang diucapkannya. Bagi dia, denda yang tinggi itu akan membuat persaingan usaha semakin sehat.

Adapun empat hal lain yang akan direvisi dalam undangundang itu adalah definisi pelaku usaha. Selama ini KPPU hanya bisa mengawasi perusahaan yang bersaing di Indonesia, padahal ada kasus persaingan yang dilakukan di Singapura atau Malaysia yang kemudian berdampak ke Indonesia.

Hal kedua adalah penguatan KPPU secara kelembagaan.

Ketiga, terkait dengan kewenangan KPPU menggeledah dan menyita suatu hal yang ter-

kait dengan penyelidikan persaingan usaha.

Terakhir adalah mengubah aturan notifikasi proses merger atau akuisisi ke KPPU. Dalam aturan yang lama, proses ini berada di tahap post merger atau akuisisi dan Syarkawi berharap ke depan bisa dilakukan pada tahapan pre-merger atau akuisisi.

Sementara itu, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, pihaknya mendukung langkah KPPU Batam dalam merevisi undang-undang guna memperkuat internal KPPU dalam melaksanakan tugas.

"Kami mendukung penuh adanya revisi, ini upaya bersama mewujudkan persaingan usaha yang sehat di Batam, dan umumnya di Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala KPPU Batam Lukman Sungkar dalam kesempatan tersebut mengungkapkan berbagai bentuk indikasi kartel yang ada di Batam, bahkan hingga saat ini sudah 15 indikasi kartel telah diterimanya.

Satu diantaranya, dugaan kartel dalam penetapkan harga jasa pengangkutan peti kemas Batam-Singapura-Batam untuk ukuran 20 feet dan 40 feet. (ays)

Editor: Amir Layouter: Parlin

CMYK

11

karimun

Selasa, 01 November 2016

Cabe Merah Tembus Rp75 Ribu LAYANI PEMBELI — pedagang sayur di Pasar Puan Maimun melayani pembeli, Senin (31/10). Harga-harga kebutuhan dapur kini merangkak naik.

KARIMUN (HK) — Harga kebutuhan bahan pokok, sayur mayur dan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional Karimun mulai merangkak naik sejak sepekan terakhir.

Sayuran yang paling menonjol adalah cabe merah dan cabe rawit.

Ilham Liputan Karimun Penyebab, sayuran bercita rasa pedas ini mahal karena minimnya pasokan dari Jawa.

Nanang, salah serang pedagang sayur di Pasar Puan Maimun menuturkan, salah satu penyebab langkanya pasokan cabe rawit ke Karimun karena terjadinya gagal panen petani di Pulau Jawa. Informasi itu diketahui pedagang sekaligus distributor kebutuhan pokok ini ketika menghubungi distributor di Jawa.

"Sejak sepekan terakhir, memang sudah terjadi kenaikan harga pada

beberapa kebutuhan pokok termasuk jenis cabe, yang paling menonjol itu adalah cabe rawit dan cabe merah.

Sebenarnya, untuk cabe merah sudah naik sejak beberapa minggu lalu. Sekarang malah disusul cabe rawit," ungkap Nanang, kemarin.

Kata Nanang, harga cabe merah di Pasar Puan Maimun saat ini berkisar Rp75 ribu per kilogram, padahal sebelumnya masih di kisaran Rp60 ribu per kilogram. Sedangkan untuk cabe rawit di kisaran Rp45 ribu per kilogram.

Padahal, sebelumnya hanya masih dengan harga Rp33 ribu per kilogram.

Menurutnya, selain

harga cabe, kenaikan juga terjadi pada bahan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabe kering.

Untuk bahan pokok jenis itu kenaikan terjadi kisaran Rp2 ribu hingga Rp5 ribu per kilogram dan diprediksi kenaikan ini masih akan terus terjadi hingga dua pekan kedepan.

"Kenaikan bahan pokok terjadi akibat minimnya pasokan dari pulau Jawa. Informasi yang kami peroleh, saat ini petani di Jawa sedang mengalami gagal panen, karena musim hujan melanda. Kami sudah cari solusi lain dengan mencari pasokan dari Padang dan Pekanbaru. Hanya saja, harga akan semakin tinggi," pungkasnya.

Melonjaknya harga sayur mayur dan bumbu dapur tersebut paling dirasakan ibu rumah tangga.

Mereka mulai mengurangi konsumsi belanja dapur.

Beberapa diantaranya yang semula ingin membe-

li dengan jumlah banyak, terpaksa mengurangi jumlah belanjaannya. Selain itu, jenis belanjaanpun terpaksa dikurangi.

Siti (34) misalnya, warga Kolong saat ditemui di Pasar Puan Maimun mengatakan, sejak berangkat dari rumah dirinya sudah hendak membeli cabe 1,5 kilogram untuk kebutuhan dapurnya selama seminggu. Namun, karena harga cabe tiba-tiba naik cukup tinggi, maka dirinya hanya mampu membeli satu kilogram saja.

"Biasanya, saya membeli cabe 1,5 kilogram untuk kebutuhan memasak di dapur selama seminggu.

Tapi, begitu saya tanya sama pedagangnya kalau harga cabe sudah naik Rp10 ribu dalam satu kilogram, maka saya hanya mampu beli cabe 1 kilogram saja. Kalau dipaksakan juga beli satu setengah kilogram takutnya nanti tak bisa beli sayur yang lain," kata Siti. ***

Pejabat Pindah Pamit ke Bupati KARIMUN (HK) — Sebanyak 5 orang pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun yang pindah tugas ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sudah berpamitan dengan Bupati Karimun Aunur Rafiq, Senin (31/10) pagi menuju kantor baru mereka di Dompak, Tanjungpinang.

Pejabat yang berpamitan itu adalah mantan Asisten III Syamsuardi, mantan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah Muhammad Hasbi, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Abu Bakar, Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Amjon dan mantan Sekretaris Bappeda Aries Ujeng.

"Tadi pagi sudah ada lima pejabat eselon II dan III yang berpamitan kepada saya. Mereka adalah Pak Syamsuardi, Pak Muhammad Hasbi, Pak Abu Bakar, Pak Amjon dan Pak Aries Ujeng. Mereka sudah mulai bertugas di Provinsi Kepri," ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun, Senin (31/10).

Kata Rafiq, secara administrasi pihaknya juga sudah meneken surat persetujuan pindah para pejabat itu ke Pemprov Kepri.

Begitu juga, surat permintaan persetujuan dari Gubernur Kepri untuk bertugas di Pemprov Kepri juga sudah diterimanya. Dengan begitu, maka selesai sudah tugas mereka di Pemkab Karimun.

"Ketika ada pejabat yang pindah, tentu kami sudah menyiapkan penggantinya. Kami sudah punya basis kedua eselon III. Mereka nantinya akan menjalankan open bidding.

Sekarang kami sudah tahu siapa-siapa saja yang sudah keluar. Nah, dari kekosongan itulah nanti akan kami open bidding kan," tuturnya.

Menurutnya, setelah proses open bidding selesai nanti, maka pertengahan Desember 2016 nanti, akan dilakukan pelantikan pejabat eselon II yang akan mengisi seluruh kursi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kosong yang ditinggalkan oleh pejabat yang pindah ke Provinsi Kepri.

Seperti diketahui, sebanyak 7 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun mengajukan untuk pindah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Kepindahan pejabat itu secara lisan sebelumnya sudah disampaikan kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq. Namun, secara tertulis baru disampaikan kepada Bupati Rafiq, 24 Oktober 2016 lalu.

Kepindahan tujuh pejabat teras di Pemkab Karimun itu ke Pemprov Kepri bukanlah menjadi rahasia umum lagi. Pasalnya, meski belum dilantik, namun semua pejabat tersebut sebelumnya sudah sering terlihat mendampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam berbagai rapat atau sekedar turun dalam kegiatan gubernur.

Sebelum kepindahan ke Provinsi Kepri, Bupati Rafiq membuat kebijakan dengan menempatkan mereka sebagai staf ahli untuk sementara waktu. Sembari mereka mengurus administrasi terkait kepindahan itu. Selama proses administrasi pejabat itu belum selesai, maka untuk sementara waktu mereka ditempatkan dulu sebagai staf ahli bupati.

Aunur Rafiq memberi alasan kenapa pejabat itu untuk sementara waktu ditempatkan sebagai staf ahli. Alasannya, kalau pejabat itu di nonjob kan tidak mungkin, karena mereka tidak melakukan kesalahan. Menurutnya, pejabat akan di nonjobkan apabila melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran UU ASN. (ham)

CMYK

ILHAM/HALUAN KEPRI

Rafiq Minta Kades Hindari Pungli KARIMUN (HK) — Bupati Karimun Aunur Rafiq menekankan kepada 42 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Karimun untuk menghindari pungutan liar (pungli) kepada masyarakat yang hendak mengurus perizinan. Seperti halnya Aparatur Sipil Negara (ASN), Kades yang terlibat pungli juga akan dikenakan sanksi pidana.

"Surat sudah kami edarkan sampai ke desadesa terkait pungli agar menjadi perhatian serius, tidak main-main. Kalau PNS atau ASN mereka langsung diberhentikan dengan tidak hormat dan tindak pidana korupsi.

Kepala Desa juga sama, sanksinya sama dengan ASN," ungkap Aunur Rafiq disela-sela Sosialisasi Perbup menurut Perda no 05 tahun 2015 tentang Desa di Gedung Nasional, Senin (31/10).

Kata Rafiq, dalam aturan tentang kewajiban Kepala Desa jelas disebutkan, bagi Kades yang menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan aturannya, dan apabila itu ditangkap, maka akan diproses secara hukum.

Sanksinya tegas, yang bersangkutan akan dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Desa serta diproses dengan hukum tindak pidana korupsi.

"Kita sedang menggalakkan ini, dan diminta un-

tuk membentuk tim. Selama ini kta sedang menunggu Keppres dan sekarang sudah diteken. Sekarang kita sedang menunggu Peraturan Pemerintah (PP) nya sebagai aturan teknis terkait Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) ini. Tak ada lagi yang ngurus-ngurus pakai duit," tuturnya.

Menurutnya, untuk operasional desa sudah dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Anggaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hanya saja, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini, sarana prasarana masih banyak yang belum dibangun, seperti kantor desa, lurah dan camat.

"Dengan kemampuan keuangan daerah saat ini, kami harus mempertimbangkan untuk anggaran pembangunan sarana dan prasarana atau anggaran untuk operasional desa.

Tentu saja, yang didahulukan adalah anggaran untuk operasional. Kalau kondisi keuangan baik, tentu saja keduanya kami anggarkan," jelas Rafiq.

Selain menekankan soal pungli, Bupati Rafiq juga menegaskan soal disiplin Kepala Desa bersama jajarannya dalam bekerja. Dia meminta kepada Kades, Sekdes, Kaur serta Kepala Dusun agar masuk kantor mulai pukul 08.00 WIB dan pulang pa-

da pukul 16.00 WIB. Semua perangkat desa tersebut harus menaati disiplin soal jam masuk dan keluar kantor.

"Saya meminta kepada perangkat desa agar mengikuti apel di kantor kecamatan, kalau apel setiap hari seperti disini tak mungkin. Masuk kantor itu jangan sesuka hati. Pak Kepala Desa itu sudah digaji dan tunjangan oleh pemerintah. Makanya, harus ada disiplin kerja. Masuk kantor jam 8.00 WIB dan pulang jam 16.00 WIB," kata Rafiq.

Aunur Rafiq menyebut, karena posisi desa banyak berada di daerah pulau, maka pihaknya tidak bisa mengontrol kepala desa setiap hari. Untuk itulah, dirinya meminta kepada seluruh camat agar bisa mengawasi disiplin Kepala Desa dan jajarannya, mulai dari jam masuk kantor, istirahat hingga pulang kerja.

Untuk mengtahui sejauh mana perkembangan pembangunan termasuk juga masukan, usulan dan gagasan dari masing-masing desa, maka Bupati Rafiq akan menjadwalkan kepada masing-masing desa untuk melaksanakan rapat dengan melibatkan camat yang dihadiri Bupati setiap per tri wulan. Dengan begitu akan diketahui, apa-apa saja yang dibutuhkan bagi perangkat desa. (ham)

ILHAM/HALUAN KEPRI

BUPATI Karimun Aunur Rafiq foto bersama dengan camat dan kepala desa usai sosialisasi Perda no 05 tahun 2015 tentang Desa di Gedung Nasional, Senin (31/10).

Editor: Syahdan, Layout: Hestu Purwanto

12

anambas

Selasa, 01 November 2016

MENINJAU RSUD — Bupati KKA Abdul Haris, SH Wakil Bupati Wan Zuhendra, Kepala Dinas Kesehatan, Drs Herianto serta dr Agung Investor saat meninjau RSUD Tarempa.

RSUD Masih Belum Miliki IPAL YUDI/HALUAN KEPRI

ANAMBAS (HK) — Jika sejumlah persyaratan dapat dipenuhi maka Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dapat untuk ditempati. Persyaratan tersebut antara lain yakni ipal dan fasilitas penunjang sarana dan prasarana pendukung beroperasinya rumah sakit.

Yudi Liputan Anambas Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Abdul Haris,SH mengatakan, saat ini peralatan rumah sakit masih belum ada baik alat kesehatan, obat-obatan maupun tenaga medis.

"Kalau sejumlah persoalan ini dapat dipenuhi maka rumah sakit dapat dioperasikan," demikian disampaikan Haris ketika mengunjungi rumah sakit bersama investor dari Jakarta, dr Raden Agung Efriohadi, Senin (31/10).

Orang nomor satu KKA itu mengungkapkan, pihaknya nanti untuk melengkapi tenaga medis yang ada, bisa saja melakukan penjajakan den-

gan Fakultas kedokteran Kabulyatama Banda Aceh, untuk menyekolahkan anak-anak yang memiliki kemampuan dan memiliki niat untuk kuliah difakultas Kedokteran.

"Bila perlu kita melaksanakan MoU dengan pihak mereka untuk menyekolahkan anak-anak kita," bebernya.

Lebih jauh Haris menjelaskan, saat ini pihaknya, saat ini sedang berupaya menyelesaikan sejumlah kelengkapan rumah sakit agar bisa segera di operasikan, mengingat hadirnya rumah sakit di Anambas sangat penting.

"Saat ini kita siapkan dulu kelengkapan rumah sakit serta sarana penunjangnya," tukasnya.

Haris, mengakui sebe-

narnya kedatang dr. Agung ke Anambas adalah untuk berinvestasi, namun karena basicnya dari kesehatan jadi diajak untuk melihat rumah sakit dan bagaimana pengelolaannya.

"Beliau datang itu untuk berinvestasi di Pulau Bakau, Desa Munjan, Kecamatan Siantan Timur," ujarnya.

Terpisah dr. Raden Agung mengungkapkan, pihaknya siap berkerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, baik itu dibidang kesehatan maupun pariwisata, apalagi untuk menyekolahkan anakanak Anambas di bidang kedokteran sudah ada fakultas yang siap membantu lewat program beasiswa.

"Kita memang ada program beasiswa namun untuk anak-anak yang berprestasi," jelasnya.

Disinggung RSUD apakah layak untuk dioperasikan, Agung mengungkapkan untuk ruangannya cukup refresentatif tinggal menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang seperti Ipal yang masih belum ada.

"Bahkan untuk tenaga kesehatan kita siap membantunya," tutupnya.***

Listrik Kota Tarempa Padam Selama 28 Jam ANAMBAS (HK) — Listrik Kota Tarempa dan sekitarnya padam selama 28 jam sehingga menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh. Hal itu disebabkan dua tiang di daerah pasir merah tumbang.

Semula memang dijadwalkan melakukan pemadaman dari Pukul 9 WIB pagi hingga pukul 5.00 WIB sore, pada minggu (30/10). akibat tumbangnya tiang listrik dan pergantian tersebut membuat Listrik kembali menyala hingga pukul 1.17 WIB senin (hari ini-red). Hal itu membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan menilai pihak PLN Sub Rayon Tarempa dinilai lalai dalam mengatasi persoalan.

Dari pantauan di lapangan memang sejak malam Kota Tarempa terlihat sepi, namun bunyi genset menderu-deru sebagai penerangan rumah masyarakat, bagi mereka yang mampu,

namun yang tidak mampu lilin menjadi penerang.

"Macam mane sampai listrik mati lebih dari 24 jam," kata Beny, Warga Tarempa, Senin (31/1) Mantan Anggota DPRD KKA itu mengaku kecewa dengan pelayanan PLN, apalagi tak dapat dipungkiri saat ini ketergantungan masyarakat terhadap listrik sangat tinggi di Tarempa. Sehingga padamnya listrik membuat masyarakat resah.

"Teruk kita masalah listrik dan ini tak dapat dipungkiri sudah merugikan masyarakat sebagai konsumen," tegasnya.

Seharusnya ungkap Beny, saat ada tiang listrik yang tumbang itu, pihak PLN juga menyiapkan emergencynya, sehingga malam listrik tetap dapat menyala. Akibat matinya lampu tak dapat dipungkri sejumlah industri rumahan

pembuatan es batu harus gigit jari, karena es nya tidak masak.

"Efeknya nelayan yang akan sulit melaut karena es yang tidak ada," tukasnya.

Bisa dilihat saat ini tambah Beny untuk beraktivitas terpaksa kantor pemerintahan maupun masyarakat harus menggunakan mesin genset, terutama yang berada di kantor-kantor, padahal hari senin itukan jadwal padat orang sedang sibuk-sibunya berkerja.

"Ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi PLN jangan sampai terulang lagi," tukasnya.

Lina Salah seorang warga lainnya mengaku lega dengan sudah menyalanya listrik karena dapat lagi melanjutkan aktivitasnya.

"Alhamdulillah lampu hidup juga, kalau tidak sumpek rasanya, selain itu untuk aktivitas juga susah," tutupnya.(yud)

Kasus RSUD Terus Menguak ANAMBAS (HK) — Kasus dugaan korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Anambas terus menguak.

Hal ini menyusul Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa, Rony Franata dimintai keterangan oleh aparat Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Natuna "Pemanggilan sifatnya hanya dimintai keterangan biasa saja bukan sebagai saksi dalam suatu perkara," kata Rony kepada sejumlah wartawan, Senin (31/1).

Rony membenarkan dirinya dipanggil untuk diminta keterangan. serta diminta keterangan dari pagi hingga soreh hari.

"Harinya saya lupa. Yang jelas, dari pagi sampai sore saya diminta keterangan terkait pembangunan RSUD Tarempa ini," ungkapnya.

Kendati membenarkan telah dipanggil namun, Rony enggan berkomentara materi serta berapa banyak pertanyaan yang diajukan penyidik.

Rony sendiri beralasan

pemanggilan itu masih dalam tahap penyelidikan bukan penyidikan.

"Maaf, belum bisa saya publikasikan. Apa lagi, pemanggilan kemarin kan masih tahap penyelidikan bukan penyidikan," bebernya.

Ketika disinggung apa yang membuat pihaknya melakukan addendum atau perubahan pekerjaan diawal-awal padahal, pekerjaan belum dimulai sama sekali. "ini lebih dikarenakan ukuran tiang pancang dinilai terlalu panjang sehingga akan sangat sulit untuk membenamkan tiang saat pekerjaan pemancangan berlangsung," elaknya.

Rony menjelaskan, pada awalnya, panjang tiang pancang itu 16 meter dengan total sebanyak 48 batang. Makanya, langsung dilakukan addendum meskipun pekerjaan belum dimulai,"jelasnya.

"Dalam addendum, ukuran panjang tiang pancang menjadi bervariasi.

Ada panjangnya 4 meter ada pula 6 meter. Selain itu, jumlah tiang semula sebanyak 48 batang kita

jadikan sebanyak 109 batang. Sehingga, tiang bangunan RSUD Tarempa jadinya lebih rapat."bebernya.

Alasan yang disampaikan Rony tersebut tak dapat dipungkri berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. RSUD yang menelan dana mencapai Rp10 miliar yang dilaksanakan oleh PT Rajawali Sakti Kalbar itu sudah memprihatinkan karena banyak dinding bangunan yang retak.

Bahkan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Cabjari dengan menggandeng ahli kontruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Provinsi Kepri baru-baru ini, kenyataanya sangat mencengangkan.

Ini dikarenakan, hampir seluruh dinding bangunan pada bagian dalam mengalami keretakan. Keretakan paling parah, pada ruangan yang direncanakan akan dijadikan kamar oprasi pada lantai dua bangunan.

Rony mengakui Serahterima pekerjaan sudah dilaksanakan pada Desember 2015 lalu. Dan bangunan ini, kekuatannya

direncanakan 10 tahun.

Terkait keretakan, pihak kontraktor siap memperbaikinya meski masa pemeliharaan telah berakhir.

Menariknya dalam pembangunan RSUD Tarempa ini bukan saja pada proses pembangunan. Akan tetapi, tidak memiliki perencanaannya. Dalam pembangunannya, Dinas PU Anambas hanya berpedoman pada Master Plan dan Detail Engineering Design (DED) yang pernah dibuat pada 2011 lalu.

"Awalnya, diatas lahan Waterforn City ini direncanakan ada tiga bangunan.

Satu bangunan RSUD Tipe C dan dua bangunan lainnya diperuntukkan untuk bangunan Perusahaan Daerah (Perusda). Tapi, karena RSUD Tipe C dinilai terlalu besar makanya dirubah menjadi Tipe D Pratama.

Perencanaannya, berdasarkan DED dan Master Plan yang direvisi. Untuk apa juga dilelang perencanaannya dan membuang anggaran Rp300 juta jika revisi ini bisa dipertanggungjawabkan oleh konsultan perencananya," ungkap Rony mengakhiri. (yud)

YUDI/HALUAN KEPRI

RONY Franata, PPK RSUD Tarempa saat memberi keterangan kepada wartawan.

Editor: Nico, Layout: Hestu Purwanto

13

natuna

Selasa, 01 November 2016

Nelayan Natuna Kalah di Laut Kritik Membangun Dari Thailand NATUNA (HK) — Ketua Nusantara Studies Frence Songkla University Thailand, Tuan Nik Rakib Bin Hassan menyebutkan nelayan Natuna kalah saing di laut dengan nelayan Thailand. Soalnya, nelayan Thailand memiliki peralatan yang lebih canggih.

Faturrahman Liputan Ranai Tuan Rakib mengemukakan, berdasarkan data, nelayan - nelayan Thailand sudah bisa mencari dan menjual ikan ke daratan Eropa dan Afrika. Hal ini karena kekuatan teknologi yang dimiliki cukup canggih jika dibandingkan dengan kemampuan teknologi negara lain.

“Nelayan Thailand canggih. Itu realitas yang tak terelakkan, bahkan bisa jadi di tataran Asean nelayan Thailand yang paling canggih,” kata Tuan Rakib di Asrama Haji Natuna, kemarin.

Padahal, Sambung Tuan Rakib, laut Natuna lebih kaya dengan ikan bila dibandingkan dengan laut Thailand. Dari sisi kekayaan ikan ini, Datuk Rakib mengaku itu letak kekalahan Thailand.

“Semestinya nelayan Natuna tidak boleh kalah canggih dengan nelayan manapun, karena ikannya lebih banyak dari negara manapun di Asean ini,” tegasnya.

Tuan Rakib mengaku setuju dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang menegakkan hukum negaranya di laut. Karena me-

nurutnya kedaulatan sebuah negara harus tetap tegak di semua lini.

“Saya satuju dan mendukung bila indonesia menangkap orang Thailand yang menangkap ikan di perairan Indonesia secara illegal karena mereka itu bukan orang Melayu Thailand. Tangkap saja mereka itu, dan keadulatan kita bernegara harus tegak,” tegasnya.

Hanya saja menurut Datuk Rakib, alangkah lebih elok dan efektif bila kapalkapal Thailand itu tidak ditenggelamkan begitu saja.

“Cuma sepertinya kapal itu akan lebih bagus kalau dipergunakan untuk masyarakat Natuna. Kan tinggal diganti warna dan benderannya saja. Saya rasa itu lebih bermanfaat,” ungkpanya.

Ia berharap, paparannya itu bermanfaat sebagai kritik membangun untuk Indonesia terutama sekali pemerintah Kabupaten Natuna dan masyarakat Natuna.

“Saya tidak bermaksud apa - apa. Ini saya sampaikan di sini dengan harapan bisa jadi saran dan kritik yang membangun, karena kita sama-sama masyarakat Melayu agar kita samasama berjaya dalam Tamadun Melayu,” tutupnya.***

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

BUKA PERJUSAMI — Kepala Dinas Personel Lanud Ranai Mayor Adm Yuli Afrizan menancapkan kapak Perjusami sebagai tanda dimulainya kegiatan Perjusami di lapangan Dirgantara Lanud Ranai.

Ratusan Siswa Pramuka Kemah di Lanud NATUNA (HK) — Sebanyak 340 siswa Pramuka dari tingkat SD, SMP dan SMA berkemah di areal Lanud Ranai selama tiga hari. Acara yang dibuka oleh Danlanud Ranai Kolonel Pnb Nurtantio Affan tersebut adalah kegiatan Perkemahan Jumat, Sabtu dan Minggu (Perjusami).

Peserta kemah dari siswa siswi di kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Selatan, Bunguran Tengah da Bunguran Batubi. Kegiatan dimulai hari Jumat dan ditutup hari Minggu (30/10).

Dikatakan Kolonel Affan, kegiatan Perjusami yang diikuti peserta cukup penting terutama apabila

dikaitkan dengan kondisi anak muda bangsa yang masih memerlukan perhatian lebih.

“Dengan Perjusami kita memantapkan peran gerakan Pramuka Saka Dirgantara sebagai pembentuk kepribadian generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas,

terampil, tangguh, berjiwa patriotik, taat hukum, toleran, dan selalu disiplin,” kata Kolonel Affan melalui pres rilisnya, Senin (31/10).

Selama tiga hari, lanjut Kolonel Affan para siswa melaksanakan kegiatan pengenalan Saka Dirgantara, Pentas Seni Penggalang dan Penegak,

permainan dan latihan keterampilan, pengenalan Lanud, serta caraka malam untuk Penegak.

“Perjusami kali ini mengambil tema dengan gerakan Pramuka sebagai satu upaya untuk memupuk serta meningkatkan nasionalisme di kalangan remaja Indonesia “ tutup Kolonel Affan. (fat)

DPRD Panggil Manajer PLN NATUNA (HK) — DPRD Natuna memanggil Manajer PLN Rayon Natuna, Hasdedi terkait pemadaman listrik yang sering terjadi baru-baru ini. Ketua DPRD Natuna Yusripandi mengatakan, pemanggilan Manager PLN untuk menghadiri rapat dengar pendapat guna menjelaskan permasalahan listrik di kota Ranai dan sekitarnya.

“Kita ingin Manager PLN bisa memberikan penjelasan yang sejelas -jelasnya agar masyarakat bisa mengetahui permasalahan yang terjadi pada listik di Natuna. Kita juga meminta supaya PLN membuat pengumuman baik di media cetak dan elektronik jika melakukan pemadaman cukup lama serta informasi penting berkaitan dengan pelayanan,” kata Yusripandi diruang rapat DPRD Natuna, Senin (31/10).

Disamping itu, pelayanan PLN kepada masyarakat harus lebih maksimal. Terutama saat menerima layanan pengaduan

dari masyarakat. “DPRD juga dapat pengaduan, katanya saat masyarakat menghubungi kontak layanan pengaduan, sering mendapat penjelasan yang tidak enak, ini mohon diperbaiki,” sarannya.

Sementara Manager PLN Rayon Natuna Hasdedi menjelaskan, permasalahan cuaca di Natuna akhirakhir ini cukup ekstrim, sehingga gangguan dilapangan seperti pohon tumbang serta ranting patah menjadi faktor listrik padam seketika.

“PLN Natuna tidak ada unsur sengaja dalam pemadaman tersebut. Semuanya itu dikarenakan kejadian alam yang tidak diinginkan, terlebih lagi kendala SDM di PLN Natuna yang masih kekurangan, sehingga banyak layanan warga yang tidak tertangani sepenuhnya. Untuk itu kita meminta maaf atas ketidaknyamanan dalam pelayanan PLN Rayon Natuna,” jelas Hasdedi.

Hasdedi menambahkan, kewenangan PLN Rayon Natuna hanya sebatas men-

erima dan melayani kebutuhan masyarakat Natuna, bukan pengambil kebijakan seperti yang diinginkan seluruh masyarakat Natuna.

Untuk itu segala keluhan dan saran tetap akan disa-

mpaikan kepada PLN Area dan seterusnya.

“Kita di PLN Rayon Natuna ini tidak bisa mengambil kebijakan, kita hanya bisa melayani dan menerima masukan maupun

keluhan yang dialami masyarakat. Namun keluhan masyarakat yang disampaikan melalui para anggota DPRD Natuna tetap akan kita sampaikan kepada pimpinan,” tutupnya. (fat)

bagi APBD dan kelancaran pembangunan di Natuna.

Sejauh ini, tegas Pang Ali, Natuna sering kali mendapatkan APBD besar karena minyak dan gas Natuna tidak bermasalah dan sebaliknya.

“Satu hal lagi masalah yang perlu diperhatikan dan dituntaskan oleh pemerintah. Ketergantungan kita sama harga migas ini perlu diatasi, karena selama ini, kalau migas bermasalah APBD kita juga

bermasalah. Dan masalah di Migas ini seringkali terjadi,” tegas Pang Ali melalui mimbar paripurna pada acara pengesahan APBD Perubahan 2016, kemarin.

Pang Ali menjelaskan, sedikitnya ada tiga permasalahan Migas yang acapkali mengganggu APBD Natuna di antaranya, Produksi Migas Natuna berkurang. Bila potensi produksi Migas Natuna turun, bisa dipastikan pendapatan Natuna juga turun.

Persoalan selanjutnya, kata Pang Ali, terletak pada harga Migas dunia. Bila harga Migas dunia turun, pendapatan Natuna juga pasti turun.

Dan persoalan ketiga, terletak pada keterlambatan pemerintah pusat mengalokasikannya ke daerah. Menurutnya masalah yang satu ini lah yang paling sering terjadi.

“Bila DBH telat APBD kita jadi defisit, bila harga Migas turun APBD kita jadi defisit dan bila pro-

duksi Migas turun APBD kita jadi turun. Sampai kapan kondisi ini kita biarkan terjadi padahal kita di Natuna bukan hanya banyak Migas,” tandasnya.

Menurutnya masih banyak sekali potensi Natuna yang tidak kalah berpotensinya dengan Migas untuk membangun kesejahteraan di daerah.

“Katanya kita kaya dengan ikan, katanya alam kita kaya dengan keindahan, tapi mana dia seka-

rang, kenapa tidak bisa jadi jalan kesejahteraan bagi masyarakat Natuna.

Ini yang harus diperhatikan dan dituntaskan agar kita tidak hanya bergantung pada Migas terus. Kalau satu saja gantungannya kita gampang jatuh,” tandasnya lagi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh fraksifraksi lainnya seperti Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN dan Fraksi FPNR. (fat)

Listrik Sering Padam

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

DATUK Rakib Bin Hassan menerima Cindra Mata dari wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti. Ia mengaku setuju dengan kebijakan pengamanan laut Indonesia.

Migas Bermasalah, APBD Jadi Serba Salah

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

H. PANG Ali menekankan kepada pemerintah agar mengembangkan semua potensi alam yang ada agar tidak bergantung hanya kepada Migas.

NATUNA (HK) — Sekretaris Fraksi PPP DPRD Natuna, H. Pang Ali mengatakan persoalan terbesar Na-

tuna terletak pada kebergantungannya kepada minyak dan gas. Kondisi ini acapkali menjadi momok

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

MENEJER PLN Rayon Ranai, Hasdedi menjelaskan prihal PLN yang belakangan ini sering melakukan pemadaman mendadak.

Editor: Edy Supriatna,Layout:Parlin

CMYK

14

lingga

Selasa, 01 November 2016

Asrama Putri IMKL Memprihatinkan LINGGA (HK) — Asrama putri Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga di Tanjungpinang memprihatikan. Selain atap bocor dan dinding yang kusam, kontrak asrama IMKL segera berakhir.

Novriadi Putra Liputan Lingga Informasi yang diterima Haluan Kepri, saat ini ada sejumlah kamar yang bocor, pintu dan dinding kamar pun sudah banyak yang keropos. Bahkan lantai di lantai pertama bangunan tersebut juga sudah berlobang dikarnakan triplek dasar sudah empuk.

Begitu juga dengan lantai kamar yang sudah pecah-pecah, dan ukuran kamar yang hanya berukuran 2 x 3 m tersebut sekitar dua kamar dihuni dua mahasiswi sekaligus terlihat kusam.

Ironisnya lagi, keamanan asrama pun masih sangat kurang.

Sehingga, beberapa waktu lalu sejumlah pakaian mahasiswi tersebut raib digondol maling.

Sari, salah seorang mahasiswi yang saat ini tinggal di asrama putri IMKL dengan kurun waktu lebih dari 3 tahun tersebut

sangat berharap kedatangan Kabag Umum di Setda Lingga untuk mendengarkan keluh kesah mereka selama ini agar direspon.

"Selama ini tidak ada perhatian dari pemerintah. Anggaran pun untuk asrama tidak ada.

Padahal, tiap tahunnya ada.

Untuk asrama Lingga yang di Tanjungpinang, beda sama asrama kabupaten lainnya, sungguh memprihatinkan," ujar Sari.

Dikatakan, sejak kali pertama ia menempati asrama tersebut, hanya sekali dirinya melihat anggaran yang dikeluarkan dari Pemkab Lingga untuk pemeliharaan, itu pun masih tetap saja berbagi dengan asrama pria.

"Dari anggaran itu lah kami gunakan untuk ngecat dinding.

Selama tidak dapat anggaran lagi, kami bayar uang kas yang perbulannya Rp50 ribu per orang," cetusnya.

Menanggapi hal ini, Kabag

Umum Sekretariat Daerah, Armia mengatakan, asrama putri yang terletak di Kompleks Bintan Center, KM 9, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang tersebut memang selama ini masih berstatus kontrak.

Dan itu harus segera drespon.

"Asrama putri itu habis kontraknya bulan Desember 2016 ini. Itu sampai tanggal 11 Desember nanti. Saya rencanakan minggu depan akan ke sana (Tanjungpinang-red). Apakah kita akan tetap lanjutkan atau mencari asrama baru. Kita akan dudukkan bersama adik-adik mahasiswi di sana," ujar Armia.

Menurut Armia, saat ini bangunan tiga lantai tersebut masa kontraknya masih ada. Jika nantinya setelah dilakukan peninjaun dan konsolidasi bersama mahasiswi yang menempati asrama tersebut terkait bagaimana tindak lanjutnya, maka akan segera direalisasikan.

"Ya kalau layak kita teruskan kontraknya. Berarti kita tinggal komunikasi dengan pemilik untuk bisa atau tidak merenovasi kerusakan-kerusakan itu. Karna, itu juga kewe-

DOK

ASRAMA PUTRI — Salah satu kondisi kamar kosong di Asrama putri Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga di Tanjungpinang memprihatikan. Selain atap bocor dan dinding yang kusam, kontrak asrama IMKL segera berakhir.

nangan pemilik," imbuhnya.

Armia menyebutkan, saat ini Pemkab Lingga sendiri tidak mampu melakukan renovasi dikarnakan memang anggaran untuk hal tersebut tidak tersedia.

"Nanti kita nego lah sama yang punya. Istilahnya komunikasi secara baik. Bagaimana dengan kondisi kamar, apakah mampu diperbaiki, di cat serta yang lainnya diren-

ovasi. Kalau dia tidak mau, kita habis kontrak ini kita cari yang lain. Kalau biaya kontraknya per tahun itu tak pasti, kalau kemarin itu sekitar Rp36 juta," ujarnya.***

Syarat Pengajuan Pahlawan Nasional

NOVRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

HADIRI seminar ketua DPRD Lingga, Drs Riono bersama Wakil Ketua I H Kamaruddin Ali, SH saat menghadiri seminar SMRS di Hotel Comfort Tanjungpinang, selasa (01/11).

Seminar SMRS III Yang Dipertuan Besar LINGGA (HK) — Seminar Sultan Mahmud Riayat Syah Yang Dipertuan Kepulauan Riau Lingga-Johor-Pahang Resmi dibuka oleh Plt Administrasi Umum Pemprov Kepri Misbardi S.Sos

M Si di ruang pertemuan Hotel Comfort Tanjungpinang. Seminar digelar untuk memenuhi syarat pengajuan kepahlawanan Nasional.

Dalam sambutannya, Kepa-

DS Akan Buat Laporan ke Polisi Buntut Penarikan Sepeda Motor Konsumen LINGGA (HK) — Konsumen daeler sepeda motor merek Yamaha yang kendaraan roda duanya ditarik secara diamdiam DS akan melanjutkan peroses ini secara hukum. Dalam waktu dekat pihak korban akan melapor ke polisi perkara tersebut.

“Iya secepatanya besok rencananya saya akan membuat laporan perkara ini ke polisi. Jadi kepalang tanggung kita tempuh jalur hukum saja,” kata DS kepada Haluan Kepri, Senin (31/10) melalui sambungan telepon.

DS, salah seorang konsumen yang motornya ditarik Daeler Yamaha di Dabo Singkep merasa dirugikan.

Pasalnya, pihak daeler motor menarik kendaraaan pelanggan begitu saja tanpa dasar hukum. Hal inilah yang melatar belakangi pihaknya akan menempuh jalur hukum.

“Darimana dasar hukumnya mereka bisa tarik kendaraan begitu saja. Kalau soal perjanjian keredit kendaraan antara saya dengan daeler kemudian terjadi masalah, jelas itu kan kasus perdata. Kasus perdata hanya bisa diselesaikan dengan dua cara. Pertama secara mediasi, kedua kalau mediasi gagal, maka mereka bisa gugat kepengadilan dahulu. Mana bisa di daeler motor tarik-tarik motor seenaknya,” katanya DS.

CMYK

Sementara yang terjadi sebelumnya menurut fersi DS, kendaraan roda dua yang dikereditnya, itarik pihak daeler motor secara diam-diam ketika dia sedang tidur. Hal inilah yang tidak bisa diterima oleh salah satu konsumen Daeler Yamaha tersebut.

“Kalau dia merasa punya hak atas motor keredit itu, saya juga punya hak atas motor yang saya kereditkan itu.

Kalau mereka tahu aturan seharusnya mereka gugat dahulu ke pengadilan. Kalau ada perintah dari pengadilan terkait motor itu baru mereka boleh laksanakan. Bukanya dengan cara penarikan motor secara diam-diam dan sebelah pihak. Jelas saya sebagai konsumen merasa dirugikan,” tambahnya lagi.

Sementara itu Harianto alias Aseng pimpinan Yamaha Asli Motor VI di Dabo Singkep merasa penarikan kendaraan bermotor tersebut sudah sesuai dengan SOP di perusahaanya.

Terkait rencana pihak konsumenya yang akan menempuh jalur hukum, Aseng menyatakan langkah konsumen tersebut suatu hal yang wajar.

“Wah, belum dengar tuh.

Menurut saya sah-sah aja. Itu merupakan hak setiap warga negara untuk dapat perlindungan hukum,” kata Aseng menjawab konfirmasi Haluan Kepri, Senin (31/10).(Jfr)

la Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lingga M Asward mengatakan pada seminar ini mendatangkan sejumlah pakar dan sejarawan serta akademisi.

“Mendatangkan pakar sejarah ini, Insya Allah Sultan Mahmud Riayat Syah dapat mewujudkan cita-cita kita sebagai Pahlawan Nasional,” kata Asward, Senin (31/10).

Dikatakan, seminar Sultan Mahmud Riayat Syah yang Dipertuan Besar Kepulauan Riau Lingga-Johor-Pahang ini jumlah pesertanya beserta undangan baik itu sejarawan budayawan, DPRD Prov Kepri, Bupati Lingga, dihadiri oleh 130 orang. Dengan sumber kegiatan APBD Kabupaten Lingga 2016.

“Kami selaku panitia, tentunta mendukung Pahlawan Nasional,” ujarnya.

Di tempat yang sama, sambutan Bupati Lingga, H Alias Wello, S.Ip diwakili Asistent II Bidang Ekbang H Kasiman, mengatakan hal senada dengan M Asward.

Bahwa kegiatan seminar Sultan Mahnud Riayat Syah ini mutlak digelar sebagai syarat untuk prosedur pengusulan Pahlawan Nasional.

“Saya sampaikan pesan Pak Bupati yang tidak dapat hadir.

Seminar ini syarat mutlak pengusulan Pahlawan Nasional.

Provinsi Kepri punya dua pahlawan. Dua pahlawan tersebut usulan dari Provinsi Riau. Ini usulan pertama sejak berdirinya Provinsi Kepri,” Kasiman.

Usulan pertama Pemkab Lingga untuk pengajuan Pahlawan Nasional Sultan Mahmud

Riayat Syah di Provinsi Kepri ini, kata Kasiman, diharapkan mendapat dukungan dari Gubernur Kepri dan masyarakat Kepri.

Secara langsung pada seminar tersebut, mewakili Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Plt Asisten Administrasi Umum Pemprov Kepri Misbardi S.Sos menyampaikan salam Pak Gubernur yang tidak dapat hadir.

“Salam dari Pak Gubernur.

Beliau tidak dapat hadir. Beliau salam pada kita semua. Pemprov mendukung seminar Sultan Mahmud Riayat Syah,” ujar Misbardi.

Dikatakan Misbardi, perjuangan melawan penjajahan sudah dimulai sejak masuknya Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda.

Sudah sepantasnya jasajasa pahlawan dikenang, karena telah memperjuangkan melawan penjajahan. Karena bukan hanya harta, namun nyawa jadi taruhannya.

Dikatakan, perjuangan melawan penjajah tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja, namun juga di berbagai daerah, termasuk perjuangan Sultan Mahmud Riayat Syah melalaui strategi gerilya laut.

“Seiring dibuka kesempatan untuk mengusulkan gelar Pahlawan Nasional bagi pejuang daerah, kami menyambut baik prakarsa Pemkab Lingga. Kami menyambut baik usulan kepahlawanan Nasional Sultan Mahmut Riayat Syah dari Prov Kepri, dimana menyatukan kerajaan-kerajaan Melayu di bawah komando melawan penja-

NOVRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

KEPALA Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lingga M Asward saat menyampaikan laporan kegiatan seminar SMRS di ruang pertemuan Hotel Comfort Tanjungpinang, Selasa (31/10).

jahan,” ucap Misbardi.

Menurut Misbardi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga telah menerbitkan buku mengenai perjuangan Sultan Mahmud Riayat Syah yang akan membuka tabir sejarah.

Diharapkan buku tersebut diterbitkan lebih banyak untuk edukasi bagi pelajar siswa di sekolah. Serta diharapkan cetakan buku tersebut dikirim ke berbagai daerah di Kepri maupun tetangga daerah.

“Mudah-mudahan Pemkab Lingga dapat imbalan dan khasanah Indonesia dan Tamadun Melayu di Nusantara,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Misbardi juga menyampaikan agar mensosialisasikan usulan gelar kepahlawanan Nasional ke masyarakat di daerah Provinsi Kepri. Serta mensosialisasikan lebih dalam ke masyarakat di daerah-daerah.

“Terima kasih setinggi-tingginya kepada tim perumus maupun sejarawan yang telah beker-

ja merumuskan sejarah kebesaran Sultan Mahmud Riayat Syah untuk menjadi Pahlawan Nasional,” ujarnya.

Seminar yang digelar di Aula Hotel Comfort tersebut dihadiri Direktur Kepahlawanan, Kesetiakawanan Kementrian Sosial RI Drs Hotman M.Si. Bertindak sebagai moderator Abdul Malik.

Dengan narasumber Prof Dr Haryono, Marimis Syaiful MBA. H Suwardi MS, Rida K Liamsi, Prod Dr Gusti akademisi dari Universitas Andalas.

Tampak hadir anggota DPRD Prov Drs Hj Kumala Sari, Syarifah Elvyzana, Susilawati, Hanafi Ekra. Hadir juga Ketua LAM Provinsi Abdul Razak.

Ketua BP3KR Huzrin Hood.

Hadir juga sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkab Lingga. Serta Ketua DPRD Kabupaten Lingga Drs Riono. Wakil ketua I Kamarudin Ali. Anggota DPRD Lingga, Agus Norman, H Ambo, Adina Putra, Sui Hiok, dan Aleksander Welling. Serta mantan anggota DPRD Akhyar.(put)

Sepeda Motor Butut Disikat Maling LINGGA (HK) — Sulitnya lapangan pekerjaan akibat perekonomian Lingga yang semakin terpuruk membuat angka kriminalitas semakin meningkat dan tanpa pandang bulu.

Hal ini mungkin dapat dilihat dari aksi kejahatan yang terjadi tengah malam, Senin (31/10) sekitar pukul 12.00 WIB. Kendaraan roda dua butut milik Samsuar yang bagi pemiliknya sudah tidak harganya lagipun bisa bisa raib disikat maling.

Syamsuar (58) warga Setajam, Kelurahan Dabo yang barubaru ini mengalami kasus pencurian menceritakan kepada Haluan Kepri bahwa saat kejadian, sepeda motor miliknya di parkir di samping rumah. Waktu itu korban mengaku tidak kemana-mana.

"Saya baru tidur malam itu sekitar pukul 12.00 WIB. Saat pencurian terjadi di dekat rumah saya itu ada orang-orang maen batu domino sampai dini hari pukul 01.00 WIB. Perkiraan

saya kejadian terjadi sekitar pukul 03.00 WIB subuh. Soalanya saya bangun pukul 06.00 WIB pagi motor saya sudah tak ada. Saya keliling rumah nyari, tak jumpa juga," katanya menjelaskan.

Penasaran dengan kejadian itu, korban mencobe bertanya kepada tetangga di sekitarnya.

Dari informasi yang didapat, warga yang melihat seseorang membawa motor korban. Dakui korban motor yang hilang tersebut bukan lah motor baru dan tidak layak lagi.

"Motor hilang tu hanya motor honda 800 model lama.

Lagi pula motor itu pon sudah nampak usang. Saya jadi heran, motor usang itu pula yang dicuri. Padahal motor anak saya yang lebih bagus ada juga di sampeng rumah saya malam itu. Malahan motor usang saya tu pula yang dicuri," katanya heran.

Akibat kejadian tersebut korban jadi tidak dapat menjalankannya aktifitas kese-

hariannya. Beberapa bulan terakhir ini memang marak kasus pencurian.

“Dimana-mana ada kasus pencurian, mungkin karna nak cari kerjaan susah, termasuk karena lapangan pekerjaannya tak ada. Kasus ini sudah saya laporkan ke polisi," ucapnya.

Seperti diketahui, selang setahun belakangan, tingkat kriminalitas semakin tinggi terutama kasus pencurian di beberapa titik di Dabo Singkep.

Sebagian masyarakat mengeluhkan banyaknya aksi-aksi pencurian yang kerap terjadi.

Hal ini tidak terlepas dari minimnya lapangan pekerjaan sehingga berdampak kepada aksi nekad tersebut.

Ketika tidak ada lagi barang kebutuhan pokok di rumah untuk menafkahi keluarga, aksi nekad seperti pencurian merupakan jalan pintas terakhir bagi sebagian orang untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup layak.

Meningkatnya angka krimi-

nalitas terutama kasus pencurian di Lingga ini juga diakui Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Syaiful Badawi.

Dalam kurun waktu dua bulan terakhir yakni September dan Oktober tahun 2016 ini, kasus pencurian di wilayah hukum Polres Lingga meningkat drastis.

Umumnya kasus tersebut banyak didominasi anak di bawah umur. Karena itu, pihak kepolisian terus melakukan langkah antisipasi. Salah satunya dengan rutin patroli dan menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong.

"Dalam dua bulan terakhir ini sudah terjadi 26 kasus, namun kasus yang sangat menonjol adalah kasus pencurian yakni 12 kasus, penggelapan 2, pengeroyokan 4, perjudian 10, pencabulan 1, kepabranan 2, pemalsuan 1 dan ditambah dengan pencurian dalam keluarga 1 kasus," ungkap Sayiful Badawi, Rabu (26/10) lalu. (jfr) Editor : Afrizal, Layout :Parlin

15

Dunia

Selasa, 01 November 2016

ISIS Tanam Bom di Boneka Targetkan Anak-anak Irak

MOSUL (HK) — Para jihadi kelompok teror Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) tampaknya tidak pernah kehabisan akal dalam melancarkan aksi kejinya. Kabar baru terungkap kelompok militan itu telah menyembunyikan bom di mainan untuk menargetkan anak-anak Irak di Mosul yang tengah dilanda perang.

Mereka menanam bom di boneka dan menyembunyikan detonator di mesin mainan.

Contoh dari alat peledak rakitan (IED) yang terselubung ini telah dipajang di pusat pelatihan tentara penjinak bom sebagai persiapan untuk maju melawan ISIS di Mosul.

"Mengapa ISIS meman-

faatkan boneka-boneka itu?

Karena mereka tahu Peshmerga (pejuang Kurdi) tidak akan menyentuhnya tetapi anak-anak yang akan melakukannya," kata Kolonel Nawzad Kamil Hassan, seorang insinyur pasukan Kurdi dan pemimpin tim yang bertanggung jawab untuk menyelidiki IED ISIS, dilansir

dari laman express.co.uk, Senin (31/10).

"Mereka (ISIS) bukan binatang. Mereka bahkan lebih buruk daripada binatang," sambungnya.

Hasan menyebutkan, tidak hanya mainan anak, timnya juga menemukan bom tersembunyi pada permainan kartu dan jam tangan.

"Setiap hari selalu ada perangkat baru," kata Hassan.

Bom-bom itu ditanam dengan sedemikian rupa supaya tidak kelihatan, sehingga Hassan kehil angan dua orang timnya dalam pencarian perangkat mematikan tersebut.

Sejauh ini, Hassan dan pasukannya telah berhasil menjinakkan 50 ton bahan peledak dalam dua tahun terakhir di daerah Mosul.(mrd)

MRD

SEORANG anggota ISIS memasukan bom ke dalam boneka untuk melancarkan aksi keji terhadap anak-anak Irak.

Nasib Sandera Somalia Mengenaskan Selama dalam masa penyekapan, para sandera ini mengaku diperlakukan secara tidak manusiawi.

Mereka bahkan jarang diberi makan ataupun minum. Sekalinya minum, para WNI ini diberikan air yang ada kotoran unta atau kambing.

MRD

SALING BERPELUKAN — Empat ABK korban sandera Somalia saling berpelukan dengan kerabat keluarga masing-masing. Tampak mereka sangat menangis haru dan bahagia bisa kembali ke tengah keluarga.

Bom Bunuh Diri Hantam Pertemuan Tetua Suku

MRD

PENJAGAAN di Jalalabad, Ibu Kota Provinsi Nangarhar, di timur Afganistan..

JALALABAD (HK) — Seorang pelaku bom bunuh diri melakukan serangan, Senin (31/10), di tengah pertemuan para tetua adat sebuah suku di Afganistan timur.

Setidaknya enam koban te-

was dalam serangan terbaru terhadap warga sipil yang kembali terjadi di negara itu.

Belum ada satu pun kelompok yang mengaku bertanggung jawab dalam peristiwa yang terjadi di Jalalabad, Ibu

Kota Provinsi Nangarhar ini.

Wilayah ini pun dikenal sebagai lokasi pendudukan kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Afganistan.

Ledakan itu terjadi saat tetua suku berkumpul di kediaman mantan gubernur distrik setempat.

Mereka sedang mencari cara untuk mendapatkan bantuan bagi keluarga pengungsi korban perang, sejalan dengan operasi anti-ISIS di wilayah ini.

"Enam warga sipil tewas dan enam lainnya terluka dalam serangan bom bunuh diri di Jalalabad," kata Jurubicara Provinsi Ataullah Khogyani kepada AFP. Sementara itu, Jurubicara Kepolisian pun memberikan keterangan serupa terkait jumlah korban jiwa. Disebutkan,

korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Pemberontak Taliban juga dikenal aktif bergerak di Nangarhar. Kendati demikian, wilayah provinsi ini pun menghadapi masalah dari teroris ISIS dari Suriah.

Selama ini, kelompok ISIS di Suriah "membuka jalan" ke Afganistan, seolah menantang Taliban di "kandang" mereka.

Pekan lalu, teroris yang terkait dengan ISIS menculik dan membunuh 30 orang, termasuk anak-anak di Provinsi Ghor.

Baca: Balas Dendam, Teroris ISIS Culik dan Bunuh 30 Warga Sipil di Ghor Kejadian ini memunculkan kekhawatiran tentang meluasnya kehadiran para teroris ISIS di wilayah itu.(kom)

DHAKA (HK) — Sekelompok orang yang marah, merusak kuilkuil Hindu dan sejumlah properti lain, menyusul unggahan yang dinilai mengejek tempat suci umat Islam, Ka'bah, di laman Facebook.

Seorang pemimpin komunitas Hindu setempat Somesh Roy menyebut, setidaknya ada 15 kuil yang dirusak.

Juga, tak terhitung berapa banyak patung yang hancur dalam aksi perusakan selama satu jam, Minggu malam tersebut.

"Mereka pun merusak sekitar 200 rumah warga Hindu dan membakar delapan toko," kata Roy kepada kantor berita AFP, Senin (31/10).

"Setidaknya, 150 orang terluka. Umumnya mereka menjadi korban, karena berupaya menahan laju serangan," ungkap Roy lagi.

Serangan tersebut terjadi di tempat-tempat ibadah umat Hindu di sebelah timur Kota Nasirnagar, Banglades.

Aksi ini merupakan dampak dari ulah seorang nelayan di tempat itu, yang mengunggah foto rekayasa ke Facebook, bergambar Dewa Hindu di dalam Ka'bah di Mekah.

Kepala Kepolisian Distrik

setempat, Mizanur Rahman mengatakan, ada dua kelompok umat Islam yang berunjuk rasa menuntut penangkapan dan eksekusi terhadap pelaku tersebut.

Salah satu dari kelompok pendemo yang beranggotakan 100-

150 orang kemudian melakukan serangan ke sejumlah kuil.

Polisi menangkap sembilan orang yang dituduh terkait dengan aksi ini. Selain itu, polisi pun melakukan pengawalan di sejumlah lokasi untuk menghindari terjadinya serangan susulan.

"Kami juga menangkap pria

berusia 30 tahun yang menggunggah gambar yang dinilai menghina Islam di Facebook," kata Kepala Kepolisian Nasirnagar Abdul Kader.

Umat Hindu tercatat mencapai angka 10 persen dari total populasi 160 juta jiwa di negara mayoritas Muslim tersebut.(kom)

KOM

SERANGAN terjadi di tempat-tempat ibadah umat Hindu di sebelah timur Kota Nasirnagar, Minggu malam.

apa kali terkena diare lantaran tidak adanya pasokan makanan layak yang diberikan oleh para perompak.

"Kami hanya dikasih roti yang hampir basi. Siang tidak beri makan dan malam hanya makan nasi kacang merah dan itu juga jarang sekali," kata Sudirman, salah satu sandera asal Batam, di gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (31/10).

Sudirman menyebutkan, mereka terkadang meminta teh dan gula pada para perompak untuk mengganjal perut lapar. Itu saja harus diminta dengan susah payah. Karena itulah penyakit yang paling sering diderita adalah gangguan pencernaan.

Beberapa teman Sudirman sesama sandera juga terkadang berburu binatang liar seperti tikus, kucing, ataupun burung untuk dimakan. Namun, hal itu dilakukan secara sembunyisembunyi. Jika tidak terlihat oleh para perompak tidak masalah, namun lain halnya jika sampai ketahuan.

"Kalau ketahuan (berburu hewan liar) harus siap terima hukumannya. Diikat tangan dan kaki dalam posisi membungkuk, lalu digulingkan ke tanah berkali-kali. Itu sakit sekali," kata Sudirman sambil tersenyum pahit.

Sudirman bersama empat rekannya disandera perompak Somalia 26 Maret 2012. Sayang, seorang dari mereka meninggal dunia akibat penyakit malaria yang diderita selama dalam sekapan para perompak.(mrd)

Hillary Bisa Bikin Populasi AS Melonjak

Seorang Nelayan Hina Ka'bah di FB 15 Kuil dan 200 Rumah Dirusak

"Kami hanya diberi minum setengah liter dalam sehari.

Minuman ini kami bagi-bagi dan satu orang hanya hanya kebagian setengah gelas saja. Itu pun air mentah yang kadang ada kotoran unta atau kambing di dalamnya," kata Sudirman, salah satu sandera asal Batam, di Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat, Senin (31/10).

Sudirman menambahkan, jika hujan turun mereka akan menggali tanah sebesar kolam yang kemudian mereka gunakan untuk menampung air. Air tersebut yang kemudian mereka gunakan untuk minum.

"Di Somalia itu jarang sekali terjadi hujan, setahun dua kali saja itu sudah syukur. Kami biasanya gali tanah buat menampung air, meskipun air itu tidak layak tapi kami terpaksa minum," kenang Sudirman.

Dia dan teman-temannya tidak pernah memasak air yang diminum karena menurut mereka air tersebut malah jadi bau jika dimasak.

"Mungkin karena kondisi air tidak layak. Kalau dimasak, malah membuat kami jadi ingin memuntahkannya lagi. Jadi kami minum begitu saja," pungkasnya Kondisi Baik Kondisi para sandera anak buah kapal Naham 3 yang dibajak oleh perompak Somalia dinyatakan baik. Mereka pun sudah kembali ke Tanah Air dan bertemu keluarga tercinta.

Tidak ada penyakit serius yang diderita para sandera.

Namun mereka mengaku beber-

3 Kali Lipat dalam Sepekan WASHINGTON (HK) — Calon presiden (capres) Amerika Serikat dari partai Republik, Donald Trump mengecam capres partai Demokrat Hillary Clinton terkait kebijakan imigrasinya. Menurut Trump, rivalnya itu bisa membuat populasi AS meningkat tiga kali lipat dalam sepekan.

Di depan para pendukungnya, Trump seperti dilansir NBC News, Senin (31/10) mencetuskan bahwa ratusan juta orang bisa masuk ke AS jika Hillary menjadi presiden.

"Dia ingin membiarkan orangorang terus berdatangan," kata Trump dalam kampanyenya di Albuquerque, New Mexico pada Minggu, 30 Oktober waktu setempat.

"Anda bisa memiliki 650 juta orang yang masuk dan kita tak melakukan apapun soal itu.

Pikirkanlah. Itu yang bisa terjadi. Anda membuat ukuran negara kita menjadi tiga kali lipat dalam satu pekan. Begitu Anda kehilangan kendali atas perbatasan-perbatasan Anda, Anda tak lagi punya negara, Anda tak punya negara," cetus miliar-

der asal New York itu.

Sebelumnya, Trump telah bersumpah tak akan memberikan pengampunan bagi para imigran ilegal yang bermukim di AS. Trump juga berjanji akan membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko jika terpilih menjadi presiden.

Menurut data pemerintah AS, sekitar 11,3 juta imigran ilegal bermukim di AS pada tahun 2014. Bagian terbesar dari para imigran ilegal tersebut berasal dari Meksiko.

Sejak awal, kampanye Trump telah banyak diwarnai kontroversi. Termasuk soal komentar-komentarnya yang menghina kaum wanita, imigran Meksiko dan muslim.

"Ketika Meksiko mengirimkan orang-orangnya, mereka tidak mengirimkan yang terbaik," ujar Trump dalam pidato pembukaan kampanyenya pada Juni 2015 lalu. "Mereka mendatangkan narkoba. Mereka mendatangkan kejahatan. Mereka pemerkosa," cetus Trump saat itu yang memicu kemarahan pemerintah dan publik Meksiko.(dtk) Editor: Nikolas Ngao , Layout: Parlin

CMYK

Selasa, 01 November 2016

16

106 Mahasiswa Bintan Tourism Institute Diwisuda Cetak Lulusan Profesional dan Siap Kerja BINTAN (HK) — Sebanyak 106 mahasiswa/i yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan Diploma I di Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bintan yang telah berganti nama menjadi Bintan Tourism Institute (BTI) diwisuda di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Bintan di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kamis (27/10).

Bupati Bintan Apri Sujadi yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan sambutannya bahwa dirinya bangga dan terharu melihat prosesi pelaksanaan wisudawan/wisudawati Batch III Certificate III Bintan Tourism Institute Tahun Academic 20152016.

Menurutnya, sebagai orang tua dari anak-anak yang hari ini dinyatakan kelulusannya merupakan

suatu kebahagian yang tak terhingga. "Ada dua kebahagiaan para orang tua bila melihat anak-anak sekolah, yang pertama adalah ketika para orang tua pertama kali mengantar anaknya pergi sekolah/kuliah dan kebahagian kedua adalah ketika para orang tua bisa melihat dan menyaksikan anaknya lulus dan diwisuda," ujarnya.

Apri menambahkan, dirinya bangga karena dari 106 orang yang diwisuda, sebanyak 45 orang dinyatakan langsung bekerja. Untuk itu, komitmen pemerintah daerah sebagai fasilitator agar dunia pendidikan dapat terus berkembang harus terus dijalankan dengan peningkatan kualitas SDM Kabupaten Bintan.

"Bintan Tourism Institute menjadi ujung tombak bagi daerah Kabupaten

PELAKSANAAN BNSP

PANITIA wisuda ke 3 foto bersama

Bintan di dunia pariwisata, dalam suatu persaingan di globalisasi ini kita harus terus menyiapkan SDM yang handal, untuk itu pemberdayaan anakanak Bintan harus menjadi prioritas pertama," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Bintan Tourism Institute Ignatius Haryadi mengungkapkan bahwa saat ini lulusan Bintan Tourism Institute terus meningkatkan kualifikasi melalui skema peningkatan standard sertifikasi.

"Dengan peningkatan industri pariwisata diperlukan lulusan yang berbasis kompetensi Asean Common Competency Standars For Tourism Profesionals agar terus kita tingkatkan," ujarnya.

106 orang wisudawan/ wisudawati berasal dari Bidang Front Office seban-

FB Product

yak 27 orang dengan lulusan terbaik atas nama Asrita Sukma Dewi, Bidang Food dan Beverages Products sebanyak 27 orang dengan lulusan terbaik atas nama Muhammad Ikhmal Fachri, Bidang Housekeeping sebanyak 24 orang dengan lulusan terbaik atas nama Muhammad Nazaruddin dan Bidang Food and Beverages Service sebanyak 28 orang dengan lulusan terbaik atas nama Indri Fitriani.

Para alumni sekolah, sekalipun masih terbilang awal dalam hal pendiriannya (2013) namun telah diakui di dunia kerja pariwisata baik lokal maupun manca negara.

Terbukti dari hanya kurang dari 5 % alumni yang belum bekerja (karena keperluan keluarga) serta 2 orang yang telah bekerja di Abu Dabi (UEA) dan Bahrain.

Foto : BTI/Oki Narasi : Reza Fahlepi dan Oki

PENERIMAAN mahasiswa/i baru BTI

FOTO bersama penanggung jawab acara Ruddy Firmansyah (acungkan jempol duduk) dengan panitia FOTO bersama Bupati Bintan Apri Sujadi dengan wisudawan/wisudawati

DARI kiri : Direktur BTI Ignatius Haryadi, Bupati Bintan Apri Sujadi, Kadisnaker Bintan Hasfarizal Handra dan Kadisikpora Bintan Makhfur Zurachman

BUPATI Bintan Apri Sujadi menyampaikan sambutan

BUPATI Bintan Apri Sujadi mengambil sekapur sirih dari tari persembahan

BUPATI Bintan Apri Sujadi memberikan ucapan selamat kepada wisudawati yang meraih lulusan terbaik

PARADE wisudawan/wisudawati memasuki ruang wisuda

FB Service Team

PENYERAHAN ijazah dan sertifikasi nasional oleh Direktur Bintan Tourism Institute Ignatius Haryadi

CMYK

Editor: Afrizal Layout : Mario

CMYK

17

Selasa, 01 November 2016

Pengusaha Hotel Tanjungpinang Digugat Terkait Sengketa Tanah di Bintan TANJUNGPINANG (HK) — Salah seorang pengusaha Hotel di Tanjungpinang, H Danur digugat ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang oleh Salamah, Senin (31/10).

Asfanel Liputan Tanjungpinang Gugatann itu terkait sengketa kepemilikan lahan seluas 4 hektar, di kawasan Pantai Trikora, De-

sa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Bintan, Kabupaten Bintan.

Selain H Danur (Tergugat), Salamah melalui Kuasa Hukumnya Eko Wahono SH, juga menggugat Abddul Bahrum, termasuk

pihak tergugat terkait lainnya, hingga tergugat VI sebagai turut tergugat, sesuai Gugatan Perkara Peradata Nomor: 52/Pdt.G/2016/PN Tanjungpinang, karena dinilai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata Gugatan perkara perdata tersebut dipimpin majelis hakim Wahyu Pra-

Pengusaha Hotel ... Hal. 18

ASFANEL/HALUAN KEPRI

KUASA hukum masing sidang gugatan perdata atas sengketa kepemilikan lahan menunjukan bukti surat kepemilikan tahan di hadapan majelis hakim PN Tanjungpinang, Senin (31/10).

Peringati HKN ke-52 di Sei Carang

Dinkes Akan Gelar Lomba Kesehatan TANJUNGPINANG (HK) — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tanjungpinang akan menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52 tahun di kawasan Sei Carang, Tanjungpinang, pada Sabtu 12 November 2016 mendatang.

Kepala Dinkes Tanjungpinang, Rustam menyampaikan pada perayaan HKN nanti akan dikemas dengan berbagai kegiatan di antaranya senam sehat, bakti sosial, dan sosialisasi kesehatan.

"Nanti kita akan gelar lomba balita sehat, kemudian ada gerakan hidup sehat. Selain itu, dalam acara itu kita juga ada kegaiatn penunjukkan duta kesehatan," kata Rustam saat ditemui, Senin (31/10).

Selain juga akan ada perlombaan diantaranya balita sehat, kata Rutam Dinkes juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis, seperti kolesterol, asam urat, gula dan tekanan darah tinggi.

"Kita juga akan adakan pemeriksaan jantung untuk masyarakat dan banyak lagi," ujar Rustam.

Dinkes Akan ... Hal. 18

Pemko Komitmen Bersih dari Pungli

Lis Janji Perketat Pengawasan Internal TANJUNGPINANG (HK) — Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah memperketat pengawasan internal terhadap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang. Hal tersebut dilakukan sebagai komitmen Pemko Tanjungpinang agar bersih dari praktik Pungutan Liar (Pungli).

"Kita juga minta pengawasan eksternal. Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat. Kita minta partisipasi masyarakat.

Kalau menemukan praktik pungli, kalau perlu langsung kabari ke nomor saya," ungkapnya, kemarin.

Menurutnya, pengawasan eksternal yang dilakukan masyarakat tersebut

sangat penting dalam upaya menciptakan birokrasi bebas pungli. Dia juga meminta kepada masyarakat tidak justru mendorong terjadinya pungli dengan memberikan sejumlah uang ke petugas untuk memperlancar urusannya.

"Pungli inikan terjadi karena mengabaikan aturan, syarat tak lengkap tapi pingin cepet beres," ujarnya.

Dia juga sudah memberikan peringatan kepada seluruh pegawai untuk tetap bekerja profesional sesuai aturan dan prosedur.

Namun bukan berarti mempersulit pengurusan.

Jangankan melakukan pungli, katanya, pegawai

Lis Janji

... Hal. 18

Dewan Sahkan Ranperda RPJMD Provinsi Kepri

EVA/HALUAN KEPRI

TEKEN MoU — Gubernur Kepri Nurdin Basirun menandatangani MoU disaksikan Ketua KPPU RI M Sarkawo Rauf dan sekretaris serta Sekdaprov Kepri Arif Fadila di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur Dompak, Senin (31/10).

Ciptakan Persaingan Usaha Sehat Pemprov Kepri dan KPPU RI MoU TANJUNGPINANG (HK) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) dengan Komisi Pengawasan Per-

saingan Usaha (KPPU) RI di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur Dompak, Senin (31/10).

Penandatanganan ini terkait dengan sosialisasi

kebijakan dan aturan tentang persaingan usaha di Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan kebijakan penerapan hukum terkait praktek monopoli dan persaingan usaha

yang tidak sehat di Kepri.

Ketua KPPU RI M Sarkawo Rauf dalam sambutannya menuturkan bahwa KPPU RI yang merupakan suatu badan pengawasan persaingan usaha

bekerja mengurusi berbagai persoalan terkait perselisihan usaha, kewenangan penegakan hukum pelaku usaha serta

Ciptakan... Hal. 18

TANJUNGPINANG (HK) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kepri 2016-2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui paripurna penyampaian laporan akhir pansus Ranperda RPJMD di ruang sidang Kantor DPRD Kepri Dompak, Senin (31/10).

Paripurna yang dipimpin Wakil ketua II DPRD Kepri Husnizar Hood tersebut dihadiri 31 anggota

DPRD Provinsi Kepri dan juga Gubernur Kepri H Nurdin Basirunan serta jajaran SKPD di Lingkungan Pemprov Kepri.

Dalam penyampaian laporan akhir pansus RPJMD Provinsi Kepri, Dewan mengatakan bahwa RPJMD sebagai salah satu bagian dari strategi pembangunan yang juga berasal dari visi dan misi gubernur untuk membangun daerah.

"Melalui RPJMD-lah nantinya rencana pembangunan Provinsi Kepri disusun sebagai suatu Program

Dewan Sahkan

... Hal. 18

SMP IT Ulil Albab Batam Kunjungi DPRD Kepri

Kenalkan Fungsi Dewan Sejak Dini TANJUNGPINANG (HK) — Puluhan siswa-siswi SMP IT Ulil Albab Kota Batam mengunjungi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri di Dompak, Senin (31/10).

Rombongan siswa siswi ini disambut Wakil Ketua DPRD Kepri Rizki Faisal. Dikatakan Rizki kunjungan para siswi ini bertujuan melihat lamgsung dan mengenalkan fungsi DPRD kepada para siswa sejak dini.

"Silahkan bagi adik-adik yang ingin bertanya, apa saja," ujar Wakil ketua I DPRD Kepri ini dihadapan sekitar 60 orang siswa ini.

EVA/HALUAN KEPRI

PULUHAN siswa-siswi SMP IT Ulil Albab Kota Batam mengunjungi kantor DPRD Kepri Dompak, Senin Kenalkan Fungsi ... Hal. 18 (31/10).

CMYK

Editor: Sofyan, Layout: Hestu Purwanto

18

tanjungpinang

Selasa, 01 November 2016

Kenalkan Fungsi .....

Dijelaskan Rizki, bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, budgeting serta pengawasan. Seperti untuk fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah (perda) bersama Gubernur.

"Sedangkan fungsi budgeting atau anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Provinsi," ujar Rizki kembali.

Dan yang terakhir, lanjut Rizki adalah fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan UU, peraturan daerah, Pergub dan seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Wakil Ketua II DPRD Kepri

sambungan Hal. 17 Husnizar Hood berharap kunjungan ini dapat menambah wawasan. Tak hanya menambah wawasan, Husnizar berharap nanti salah satu dari siswa-siswi menjadi wakil rakyat.

“Mudah-mudahan ini membuat adik-adik berminat menjadi anggota DPRD Kepri,” harap politisi Demokrat ini.

Ketua Komisi IV DPRD Kepri yang bergerak di bidang pendidikan Tedi Jun Askara menambahkan, bahwa kegiatan ini adalah kesempatan bagus bagi anggota DPRD Kepri menjelaskan fungsi dan kedudukan dewan sejak dini.

“Kegiatan ini bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya pelajar. Sehingga, kedepan mereka dapat paham tugas dan fungsi dewan,”

Lis Janji..... yang melanggar aturan dalam pengurusan perizinan, juga akan diberikan sangsi tegas. "Kalau persyaratan lengkap jangan dipersulit," tegasnya kembali.

Dia menegaskan, sampai saat ini pihaknya sudah memindahkan beberapa pegawai yang kerap bermasalah dan bekerja tidak profesional ke instansi lain yang tidak bersentuhan langsung ke masyarakat.

"Langkah-langkan pencegahan sudah kita lakukan. Intinya kalau pegawai ada masalah konsultasi ke kita," pintanya.

Memang, menurutnya praktik pungli seolah menjadi kebiasaan. Namun kebiasaan tersebut bisa dihilangkan bila pemerintah dan masyarakat bersama-sama komitemen memberantasnya.

"Intinya jangan abaikan pro-

sambungan Hal. 17 sedur dalam pengurusan," pungkasnya.

Sementara itu terpisah, Wakil Walikota (Wawako) Tanjungpinang, Sayhrul mengatakan segera melakukan kunjunginya secara mendadak atau inspeksi mendadak (sidak) ke dinas atau instansi pelayanan kepada masyarakat.

"Kita terus melakukan pengawasan memberantas pungli yang biasa terjadi kapan saja hingga ditingkat bawah pemerintahan. Memang sejauh ini, belum kita temukan. Namun kita akan melakukan sidak ke beberapa tempat," ungkap Syahrul.

Ketika ditanya apa sanksi yang akan diberikan bila ada ASN yang tertangkap tangan melakukan pungli, menurut Syahrul akan langsung diserahkan ke bagian kepegawaian un-

Dinkes Akan.....

Selain itu, pihaknya juga menggelar sosialisasi 12 gerakan hidup sehat. Menurut Rustam, waktu yang sangat tepat untuk mensosialisasikan tentang kesehatan. Selain itu, juga sosialisasi dan pemeriksaan kanker servik dan kanker payudara.

Dikatakan Rustam, pentingnya mengedukasi masyarakat agar berperilaku sehat, mengajak masyarakat membiasakan hidup sehat, serta memberikan

tuk diberikan sanksi sesuai aturan yang ada.

"Jadi kami tegaskan, tidak boleh ada pungutan atau apapun namanya di semua sentra pelayanan. Pelayanan harus cepat dan humanis," tegasnya.

Selain itu, Syahrul juga meminta kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan secara bersama.

Bila ada masyarakat yang diminta sejumlah uang liar untuk pengurusan, maka dia meminta untuk langsung melaporkan hal tersebut kepadanya.

"Bila ada masyarakat yang merasa diminta sejumlah uang oleh oknum, pengaduanya bisa langsung ke saya atau ke pelayanan pengaduan dan jika memang ada maka, saya akan langsung melakukan sidak," ujar Syahrul. (cw53)

sambungan Hal. 17 tanggung jawab menjaga diri sendiri, keluarga dan lingkungan.

"Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan bukan hanya untuk memeriahkan HKN tahun ini, tetapi juga diharapkan semakin menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebugaran dan kesehatan," ujarnya.

Rustam juga berharap, momentum HKN diharapkan semua pihak termasuk tenaga kesehatan dan fasilitas keseha-

Pengusaha Hotel.... setyo Wibowo SH MH, didampingi Afrizal SH MH dan Acep Sopian SH MH, kali ini, memasuki tahap penyerahan suratsurat bukti, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat.

Selamah melalui penasehat hukimnya, Eko Wahono, sedianya mengajukan sebanyak 5 orang saksi. Namun majelis hakim hanya memberikan kesempatan untuk dua orang saksi saja, yakni Siti Khadijah dan Sugio.

Dalam keterangan saksi Siti Khadijah (53), mengaku memiliki lahan bersempadan dengan Salamah dan sepengetahuannya, tanah tersebut tidak pernah di jual Salamah ke pihak lain.

"Saya tahu betul tentang lahan tersebut, dan Salamah mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya, yakni Awang Tanjung, berada di atas bukit ditanami pohon kelapa. Sekarang Salamah tinggal di Desa Teluk Bakau.”kata Siti Khadijah.

Namun saksi Siti belakangan mendapatkan tanah tersebut sudah dipagar dan diklaim telah menjadi milik H Danur

kata Tedi.

Kunjungan singkat ini rupanya membekas di hati para siswa-siswa ini. Mereka berharap dilain waktu dapat melihat secara langsung proses ini lebih lama.

“Mudah-mudahan kunjungan ini bisa diperpanjang. Kami juga ingin melihat beberapa ruangan dewan di sini,” kata Aurel siswi SMP IT Ulil Albab.

Mendengar hal ini, seluruh siswa-siswi diajak berkeliling gedung DPRD Kepri termasuk mendatangi perpustakaan DPRD Kepri. Tak hanya itu, mereka bersama para guru pembimbing juga mengikuti sidang paripurna dengan agenda laporan akhir Pansus RPJMD sekaligus disahkan menjadi Perda. (cw99)

tan dapat berbenah dan mempersiapkan diri untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

"Semangat melayani, semangat menggerakkan, semangat untuk mampu menangkap aspirasi masyarakat, semangat memandirikan dan memberdayakan, dalam pencapaian derajat kesehatan harus menjadi konsep pembangunan kita," pungkasnya. (cw53)

sambungan Hal. 17 Yusuf. Pihaknya, juga tidak mengetahui adanya permasalahan dengan pihak di lahan seluas 4 hektar tersebut.

"Kabar yang saya tahu, bahwa Salamah dapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya, dan tidak pernah ada pihak lain yang mengusainya," ucap wanita berkurudung ini.

Hal senada juga disampaikan saksi Sugio yang dihadirkan penggugat sebagai saksi fakta. Mantan RT 3 tahun 1982 di Desa Malang Rapat tempat tanah sangketa itu mengakui, tanah itu awalnya milik Awang Tanjung (Alarhum) yang memiliki lima orang anak termasuk Siti Salamah. ”Bahkan saya pernah kerja di kebun kelapa pak Pak Awang Tanjung dan tak pernah ada yang larang ambil buah kelapa. Kalau sekarang tanah itu sudah dipagar oleh haji Danur.”terang pria berusia lajut ini dengan lugunya.

Sugia juga mengaku mengenal dengan Bahrum (turut tergugat), karena merupakan iparnya, namun ia tidak pernah bekerja dan memiliki lahan di kawasan kebun milik Awang Tanjung tersebut.

Namun saksi Sugio tidak tahu kapan Awang Tanjung meninggal dan juga tidak tahu, apakah tanah itu sudah dijual atau belum. Saksi juga tidak tahu, apakah tanah milik Awang Tanjung itu diwariskan pada 5 anaknya atau tidak.”Saya tak tahu pula tanah itu diwariskan pada 5 anaknya atau tidak.”jelas Sugio.

Saksi Sugio juga tidak tahu apakah tanah itu pernah dijual Awang Tanjung ke Bahrum yang menikah dengan Sumini itu. ”Bahrum tinggalnya di Trikora ujung, jauh dari lokasi tanah itu,” ungkapnya.

Terungkap dalam gugatan, ternyata Abd Bahrum tidak pernah memiliki tanah di lokasi yang terbit sertifikatnya. Bahkan, Abd Bahrum juga tidak pernah menjual tanah pada H Danur. ”Kita menduga ada tindak pidana pemalsuan dan telah kita laporkan ke Mabes Polri.

Saat ini kasusnya dilimpahkan ke Polda Kepri telah memasuki tahap penyidikan,”pungkas Eko Wahono, kuasa hukum Siti Khadijah (penggugat) usai persidangan. ***

Kepahlawanan Sultan Mahmud Harus Disosialisasi TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepri mengharapkan setiap kabupaten dan kota se Provinsi Kepulauan Riau mensosialisasikan nilai-nilai kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat Syah III, kata Asisten Gubernur Kepri Bidang Administrasi Umum, Misbardi MSi. "Sangat naif rasanya jika usaha pemerintah daerah mengusulkan sosok Sultan Mahmud III jadi pahlawan nasional, tapi tidak dikenali oleh masyarakat Kepri," kata dia, saat mewakili Gubernur Kepri membuka seminar Sultan Mahmud III, di Hotel Confort Tanjungpinang, Senin (31/10).

Menurutnya, upaya Pemkab Lingga memprakarsai pengusulan Sultan menjadi pahlawan Nasoinal dari Kepri, disambut dengan sangat baik oleh Pemprov setempat.

Karena, keberhasilan pengusulan Sultan Mahmud Riayat Syah III menjadi pahlawan Nasional akan mempengaruhi perkembangan Tamadun Melayu di Kepri.

Sosok Sultan Mahmud III, lanjutnya, cukup dikenal sebagai Sultan Riau-Lingga-Johor-Pahang yang berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan melayu untuk melawan penjajah.

"Kisahnya tertulis jelas dalam banyak catatan dan buku, salah satunya Tuhfat Al-Nahfis karya seorang pahlawan Nasional Raja Ali Haji," tuturnya.

Sultan Mahmud III juga cukup dikenal sebagai seorang sultan dengan kemampuan mengolah strategi perang, dimana salah satu strateginya yang berhasil memaksa Belanda meninggalkan perairan Riau-Lingga yakni dengan perang grilya laut.

Dewan Sahkan.... pemerintah yang harus diwujudkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan," ujar Ketua Pansus RPJMD Taba Iskandar saat membacaakan laporan akhir pansus RPJMD. Selain itu, Taba menambahkan RPJMD juga merupakan hasil dari rangkuman dari program pembangunan yang berasal dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri tahun 2016 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Taba juga menyampaikan bahwa dalam

sambungan Hal. 17 pelaksanaan RPJMD tersebut hendaklah selalu berdasarkan dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

"Utamakan fokuslah pada pembangunan potensi kemaritiman yang dimiliki Kepri, karena selain sebagai salah satu potensi terbesar juga diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang mampu mendongkrak perekonomian di Provinsi Kepri," ujar Taba.

Setelah disahkan, lanjut Taba pemerintah daerah diharapkan juga terus melaksanakan kontrol dan evaluasi terkait

Ciptakan..... advokasi kebijakan yang dilakukan baik itu dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Sejak tahun 2000, KPPU RI memiliki beberapa tugas pokok yang mana salah satunya mengontrol serta mengawasi pelaku serta kemitraan usaha agar tercipta suatu sistem persaingan dagang yang adil dan sehat," ujar Sarkawi.

Sehingga, dengan pengawasan yang dilakukan KPPU, kedepannya akan terwujud keteraturan sisten persaingan usaha yang baik serta mampu mencapai tujuan yakni peningkatan perekonomian.

"Terdapat beberapa titik fokus kami terhadap pengawasan yang kami lakukan dalam persaingan usaha terutama dibidang kesehatan, pendidikan, logistik, pangan serta energi," ungkapnya.

Apalagi, lanjut Sarkawi, jika melihat kondisi Provinsi Kepri, khususnya Batam merupakan salah satu pusat bisnis, tak hanya untuk di Pemprov Kepri tetapi juga untuk Nasional. Sehingga dengan adanya MoU ini nantinya KPPU dapat bersama-sama dengan pemerintah meningkatkan stabilitas serta mengawal jalannya sistem perdagangan di Kepri.

Sehingga dapat menguntukan serta mampu meningkatkan perekonomian Indonesia umumnya dan Provinsi Kepri khususnya.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menuturkan Pemerintah Provinsi Kepri menyambut

Disbudpar Lingga, lanjutnya, juga telah mencetak buku tentang sosok kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat Syah III secara lebih rinci.

Buku ini diharapkan menjadi refransi masyarakat khususnya pelajar dalam mengenal sosok kepahlawanan Sultan.

"Kami berharap nantinya buku ini dapat diperbanyak dan dipelajari di sekolah-sekolah minimal se Kepulauan Riau.

Bahkan dapat dikirimkan ke negeri tetangga yang rumpun dan sejarahnya masih sangat dekat dengan Kepri," ungkapnya.

Dia mewakili Gubernur Kepri juga mengharapkan tim pengkaji yang diisi para pakar sejarah melayu dan akademisi tersebut dapat memenuhi standar usulan gelar pahlawan nasional untuk Sultan Mahmud Riayat Syah III. (ant)

pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan RPJMD tersebut.

Sementara itu, Nurdin Basirun dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Kepri akan terus berupaya untuk dapat melaksanakan pembangunanan yang telah tertuang dalam RPJMD tersebut.

"Tak hanya itu, RPJMD yang juga merupakan rencana strategis daerah akan terus dievaluasi agar pelaksanaanya akan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Nurdin.(cw99)

sambungan Hal. 17 baik dan sangat mendorong adanya penandatangann kerja sama dengan KPPU ini, untuk dapat mengawasi persaingan usaha yang sehat di Provinsi Kepri.

"Apalagi melihat kondisi perekonomian Kepri saat ini, diperlukannya adanya badan yang dapat mengawal serta mengawasi sistem persaingan usaha tersebut," jelas Nurdin.

Tak hanya terkait dengan persaingan usaha saja, lanjut Nurdin pemerintah daerah dapat terus berkoordinasi untuk meminta arahan terkait kebijakan dan pengaturan hukum

mengenai persoalan yang dilakukan Pemprov Kepri dalam pelaksanaan tender-tender proyek pembangunan.

"Dengan adanya kerja sama ini, kami mengharapkan akan mampu menciptakan suasana investasi perdagangan yang sehat di Provinsi Kepri. Ditambah lagi dengan kebijakan yang di keluarkan Presiden Jokowi yang menghapus beberapa aturan yang memberatkan sistem investasi," jelasnya.

Dengan begini, sambung Nurdin akan terciptanya peningkatan perekonomian masyarakat di Provinsi Kepri. (cw99)

Editor: Sofyan, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

19

bintan

Selasa, 01 November 2016

36 Desa Terima Dana Rp65 M Pemkab Ajarkan Perangkat Desa Menata Keuangan BINTAN (HK) — Tahun ini menjadi tantangan berat bagi perangkat desa di 36 desa di Bintan. Pasalnya, ada anggaran sebesar Rp65 miliar lebih yang akan dialokasikan. Nantinya setiap desa bakal kebagian Rp1,8 miliar lebih untuk dikelola dalam rangka membangun desanya masing-masing. Namun, penggunaan dana sebesar itu tentu harus dibarengi dengan pelaporan keuangan yang bagus untuk dipertanggungjawaban kepada negara.

Oki Alexander Liputan Bintan Untuk mengantisipasi kekeliruan dalam pengguna anggaran, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bintan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Bintan memberikan pelatihan penatausahaan keuangan desa yang digelar di Convention hall Hermes Agro Kawal, Kecamatan Toapaya, Senin (31/10).

Menurut Kepala BPMP-KB Bintan Kartini, pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa se-Bintan ini merupakan usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mengelola keuangan desa. Sehingga, dalam memanfaatkan kucuran dana yang diberikan secara bertahap itu tidak sampai tersandung hukum. "Tujuannya supaya mampu memahami kaidah hukum dan aturan yang ada terutama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa," ujarnya.

Untuk tahun ini, alokasi dana desa yang bersumber dari APBN 2016 sebesar Rp 24 miliar lebih ditambah dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersum-

ber dari APBD Bintan 2016 sebesar Rp 41 miliar lebih jika diakumulasikan setiap desa menerima Rp 1,8 mili ar. Kucuran anggaran untuk desa di Bintan tahun ini mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, transfer dana desa dari pemerintah pusat berjumlah Rp 10 miliar lebih dengan ADD dari APBD Bintan 2015 berjumlah Rp 13 miliar lebih dengan total keseluruhan mencapai Rp 24 miliar lebih.

"Nilai yang tiap tahunnya mengalami peningkatan harus dibarengi dengan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa agar nantinya tidak terjadi kesalahan baik dalam penggunaan maupun pelaporannya," imbuhnya.

Ditempat yang sama, Bupati Bintan Apri Sujadi menyampaikan perlunya kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni dalam melaksanakan programprogram yang bersumber dari kucuran dana untuk desa. Apalagi, dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam pemanfaatan dana desa tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan.

"Begitu banyak kendala ya-

ng harus kita minimalisir terkait penggunaan dana desa membuat Pemerintah Kabupaten Bintan perlu memberikan pemahaman-pemahaman dalam penataan pengelolaan keuangan desa, maka dari itu kegiatan seperti ini penting untuk dilaksanakan supaya perang-

HUMAS PEMKAB

PLT Sekda Bintan RM Akib Rachim bersama Kepala BPJS Tanjungpinang Nur Indah Yulianti dan jajaran terkait lainnya saat melakukan rapat bersama terkait BPJS Kesehatan di Kantor Bupati Bintan, Senin (31/10).

BINTAN (HK) — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tanjungpinang mengklaim, hingga September 2016 tercatat sebanyak 84.088 warga menjadi peserta BPJS Kesehatan. Peserta tersebut berasal dari jumlah penduduk Bintan 141.415 jiwa atau sekitar 59 persen sudah mempercayakan lembaga asuransi tersebut sebagi jaminan kesehatannya.

Hal ini dibeberkan pihak BPJS Tanjungpinang saat menggelar rapat bersama dengan jajaran pejabat di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bintan, serta beberapa Anggota DPRD Bintan di Kantor Bupati

Bintan, Senin (31/10).

Menurut Kepala BPJS Tanjungpinang, Nur Indah Yulianti dari jumlah yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan cenderung masih didominasi kalangan masyarakat umum. Dari jumlah 84.088 jiwa yang dicatat BPJS, sekitar 47.430 jiwa peserta BPJS Kesehatan berasal dari berbagai unsur masyarakat. Sementara sisanya diisi pihak swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemkab Bintan.

"Dari pihak swasta tercatat 29.440 jiwa dan dari kalangan PNS ada 7.218 jiwa," sebut Nur merinci peserta BPJS Kesehatan

dengan cara itu maka masingmasing desa akan dapat merencanakan apa yang menjadi unggulan desanya," tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Apri juga menyerahkan secara simbolis dana alokasi desa tahun 2016 kepada Kepala Desa Teluk Sasah, Erdis. Selain mendapatkan pelatihan supaya perangkat desa lebih mampu meman-

faatkan dana desa, Pemkab Bintan juga mempermudah sistem pelaporan keuangan dana desa dengan adanya aplikasi Simkeudes. Pelaporan berbasis elektronik ini tentunya lebih mempermudah dalam melaporkan dana desa sudah terpakai, apalagi ini sudah direkomendasikan BPKP dan Kementrian Keuangan RI. ***

HUMAS PEMKAB

SERAHKAN DANA — Bupati Bintan Apri Sujadi menyerahkan secara simbolis dana alokasi desa tahun 2016 kepada Kepala Desa Teluk Sasah, Erdis usai membuka acara pelatihan penatausahaan keuangan desa di Convention hall Hermes Agro Kawal, Kecamatan Toapaya, Senin (31/10).

59 Persen Warga Jadi Peserta BPJS Kesehatan Hasil Rapat dengan Pejabat Pemkab

kat desa siap," kata Apri.

Pemerintah pusat terus berusaha mengembangkan potensi desa di daerah dengan cara memusatkan perhatiannya kepada keunikan setiap desa untuk menjadi sebuah desa yang mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap daerah. "Contohnya desa wisata, desa perikanan dan lainnya,

diwilayah Kabupaten Bintan.

Menyinggung soal rapatnya dengan jajaran pemerintahan dan legislatif di Bintan, Nur mengatakan, setiap kali rapat serupa selalu digelar. Alasannya kata dia, untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman atas keikutsertaan dan pelayanan kesehatan para peserta BPJS. Selain itu, dengan rutinitas rapat bersama ini sekaligus untuk menjaring masukan demi perbaikan dan kemajuan BPJS dalam memberikan pelayanannya.

"Dengan rapat bersama ini kita juga menampung permasalahan yang ada sekaligus menerima saran dan pendapat dalam pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan untuk masyarakat," ujarnya lagi.

Ditempat yang sama, Plt Sekda Bintan RM Akib Rachim menambahkan, rapat yang sudah menjadi agenda rutin ini bertujuan untuk mensinkronisasikan terkait program pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di Bintan. Apalagi Pemkab Bintan pada tahun 2017 mendatang memiliki wacana akan menggratiskan program pelayanan kesehatan ditingkat Puskesmas.

"Wacananya untuk masyarakat yang berobat ke Puskesmas akan digratiskan dari segala biaya hanya dengan menunjukkan KTP Bintan saja. Untuk itu kita ingin mensigkronkan dengan BPJS," ujarnya. (cw95)

Limbah Tulang Ikan Harumkan Nama Dekranasda Bintan BINTAN (HK) — Limbah acap kali sesuatu yang terbuang dan tak terpakai, namun limbah juga bisa bermanfaat jika diolah tangan-tangan kreatif seperti halnya yang dilakukan Erwin. Dengan inovasi dan kreasinya mengolah limbah tulang ikan dan samun untuk dijadikan miniatur kapal layar, Erwin pun berhasil mengharumkan nama Dekranasda Bintan dalam ajang Wondefull Expo Kepri 2016 di Lapangan Dewaruci Tanjungpinang, Minggu (30/10) malam lalu.

Selain menerima penghargaan kategori kerajinan tangan pada ajang itu Dekranasda Bintan juga berhasil menyabet juara pertama sebagai kategori stan instansi pemerintahan. Prestasi ini sekaligus menjadi prestasi pertama bagi Deby Apri Sujadi sebagai Ketua Dekranasda Bintan. Ia mengungkapkan, keberhasilan yang diraihnya tak terlepas campur tangan dari pengurus Dekranasda Bintan dan pemerintah Bintan.

"Ini merupakan pameran pertama saya menjadi Ketua Dekranasa Bintan dan alhamdulillah hasil yang didapat sesuai dengan harapan," ucap Deby waktu itu.

Raihan prestasi pertama ini memang menjadi kebanggaan tersendiri, apalagi ajang tersebut merupakan rangka-

ian kegiatan Sail Selat Karimata. Deby mengatakan, prestasi yang berhasil diraihnya dalam ajang ini akan dijadikan sebagai motivasi demi kemajuan Dekranasda Bintan kedepannya. "Untuk kedepannya Dekranasda Bintan akan mampu melahirkan inovasiinovasi. Prestasi ini akan terus kita pertahankan dan ditingkatkan lagi," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Koordinator Pameran Umi Kalsum mengatakan ajang Wonderfull Kepri Expo merupakan rangkaian acara Sail Selat Karimata yang telah dimulai pada tanggal tanggal 26-30 Oktober 20-

16. Kegiatan yang menampilkan kerajinan tangan dan kuliner yang dilaksanakan merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Kepri dalam mengembangkan produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh para pelaku kerajinan tangan yang ada di kabupaten/ kota di Kepri.

"Banyak kerajinan tangan dan kuliner yang belum banyak masyarakat tau bahwa itu adalah produk kita sendiri, maka ajang ini dapat menjadi wadah untuk memamerkan hasil olahan para tangan-tangan kreatif masyarakat Kepri," kata dia. (cw95)

IST

ERWIN pengrajin miniatur kapal layar berbahan limbah tulang ikan didampingi Bupati Bintan Apri Sujadi yang berhasil menjadi juara dalam ajang Wonderfull Kepri Expo, Minggu (30/10).

Redaktur : Arment Aditya Layout : Parlin

20

Hukum&Kriminal

Selasa, 01 November 2016

Oknum Polisi Konsumsi Sabu BATAM (HK) — Oknum anggota Polda Kepri, Heriyanto alias Heri bin Suyadi yang aktif menjalani persidangan sebagai pengguna dan pemakai narkotika jenis sabu di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (31/10) siang.

Maman Liputan Batam Centre Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arie Prasetyo, terdakwa ditangkap dirumahnya di perumahan Graha Nusa Permai Blok A2 no 15 Batam Kota.

Saat itu, saksi Shalahuddin dan Hari Haryono datang untuk menggeledah rumahnya, dan menanyakan dimana sabu tersebut disimpan.

Maka kemudian, terdakwa menunjukkan dalam kamar kerjanya. Saat penggeledahan tersebut ditemukan satu bungkus plastik bening berisi sabu.

Disamping itu, juga ditemukan 1 kotak pena berisi 3 bungkus plastik bening berisi sabu, satu bong alat isap sabu dan 1 SIM B1 atas nama terdakwa.

Juga berdasarkan dakwaan bahwa Sabu tersebut

terdakwa beli dari Ayub disimpang dam Muka Kuning Batam sebanyak 1 gram seharga Rp.800.000 ribu. Terdakwa membeli sabu hingga lima kali dengan total 3,12 gram.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa juga positif Amfitamin dan Metafitamin maka melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam persidangan tersebut, terdakwa didampingi oleh tim kuasa hukum dari Polda Kepri yang diketuai, AKBP Asrial Kurniansyah SH, anggota AKBP Imran SH, AKP Edy Wiyanto SH. MH, dan Bripka Herry Syahputra SH. Majelis hakim persidangan diketuai Mangapul Manalu SH didampingi hakim anggota Chandra SH, dan Redite Ika SH.***

MAMAN/HALUAN KEPRI

OKNUM anggota Polda Kepri disidang atas tuduhan sebagai pengguna dan pemakai narkotika jenis sabu di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (31/10).

DEDI MANURUNG/HALUAN KEPRI

BUNUH DIRI — Pemuda lajang dibawa setelah ditemukan tewas dengan gantung diri dengan menggunakan kabel listrik di rumah keluarganya. Jhon Kennedy Panjaitan (22), diduga nekat bunuh diri akibat frustasi.

Frustasi, Pemuda Lajang Tewas Gantung Diri Pakai Kabel BATAM (HK) — Jhon Kennedy Panjaitan (22), pemuda lajang yang tinggal dirumah keluarganya, di perumahan Bukit Indah Blok H No 2 RT02/RW17, Kelurahan Kibing, Batuaji, tewas gantung diri menggunakan kabel listrik didalam rumah, Senin (31/10) sekitar pukul 07.30 WIB. Pada saat melakukan aksi bodohnya, hanya korban sendiri didalam rumah. Sementara keluarganya sedang berada diluar. Ketika korban bunuh diri, ia hanya mengenakan baju kaos warna hitam dan celana pendek. Ngerinya lagi, saat korban gan-

tung diri, lidah pun sudah menjular dan posisinya setengah jongkok.

Korban (Jhon Kenedy, red) gantung diri diketahui pertama kali oleh ketua RW, Rudolf, saat ke rumah pemilik rumah, Tangkas Panjaitan, selaku om nya si korban. Korban pun baru 3 bulan datang dari Siantar, kampung halamannya serta tinggal dirumah om nya.

Informasi yang didapat dilokasi, sebelum korban mengakhiri hidupnya, masih tampak membantu istri om nya untuk berjualan tak jauh dari lokasi kejadian. Namun,

diduga korban frustasi, gara-gara permintaan untuk kuliah, tak kabulkan orangtuanya. " Tadi pagi korban masih kelihatan keluar rumah untuk bantu Nanguda (bahasa batak) tak jauh dari lokasi kejadian. Makanya kami kaget mendengar kejadian ini," ujar Surti, warga disana.

Sebelum mengakhiri hidupnya, korban juga sempat melakukan hal serupa, dengan menggunakan selang air, namun hal itu langsung diketahui keluarganya, hingga gagal mencoba bunuh diri. " Saya dengar, korban

ini juga sempat bunuh diri pakai selang air, tetapi aksinya itu langsung digagalkan keluarganya.

Berarti sudah diniatkan korban untuk hal ini. Korban ini juga baru 3 bulan tinggal dirumah ini," kata warga lainnya.

Mendengar korban bunuh diri, anggota Kepolisian sektor Batuaji pun langsung turun kelokasi untuk mengevakuasi korban serta olah TKP. Tak lama itu juga, tim identifikasi Polresta Barelang tiba kelokasi, hingga korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara, Polda Kepri.

Dilokasi kejadian, Kapolsek Batuaji, Kompol Sujoko yang didampingi Kanit Reskrim Iptu Rasmen Simamora mengatakan, begitu mendengar kejadian itu, pihak juga langsung turun kelokasi untuk melakukan olah TKP. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa kabel listrik dan selang air.

Masih kata Sujoko, untuk saat ini motifnya korban bunuh diri belum diketahui. Jenazah korban pun sudah dibawa ke rumah sakit Bhayangkara polda Kepri guna dilakukan visum atau otopsi. (ded)

Terdakwa Gunakan Martil Disenggol Mobil, Pemotor Kritis di RSUD EF Habisi Korban BATAM (HK) — Terdakwa Dadang Wijayanto diketahui menghabisi nyawa korban Tri Rahayu dengan martil karena di tagih hutang oleh korban di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (31/10). Adapun caranya dengan memukul bagian belakang korban dengan martil sebanyak 3 kali.

Setelah menghabisi nyawa korban, terdakwa mengambil barang - barang milik korban seperti handphone 2 pcs, emas dan dompet yang berisi uang.

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang sebanyak Rp.500 ribu tersebut dipakai untuk pembayaran uang kost, sedangkan emas diberikan pada istri terdakwa.

Satu hari sesudah dilakukan pembunuhan, terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian setelah mendapatkan informasi dari pihak toko bahan bangunan. Dimana saat itu terdakwa membeli handsel pintu rumah.

Disebutkan terdakwa bahwa dirinya berhutang dikarenakan sedang membutuhkan modal untuk berjualan bakso.

"Almarhum Tri Rahayu memberikan modal Rp.3 juta untuk jualan bakso.

Saat korban datang menagih pertama saya pukul korban dengan menggunakan martil dan korban pun jatuh. Kemudian dia bangkit, kembali saya pukul sebanyak dua kali lagi dan a-

khirnya korban tidak bergerak,"ucap Terdakwa.

"Kekesalan ini saya lakukan karena almarhum Tri Rahayu terus menagih uang tersebut. Sebelum melakukan pembunuhan, saya sudah memperbaiki pintu rumahnya,"kata terdakwa Dadang Wiyanto,

Senin (31/10).

Majelis hakim yang menyidangkan perkara di pimpin Hakim Ketua Mangapul Manalu SH dan hakim anggota Chandra dan Redithe Ika SH. Sidang kembali digelar pekan depan untuk mendengarkan tuntutan.(cw51)

BATAM (HK) — Nurmala Sihite (40), seorang pengendara sepeda motor honda merek Beat warna merah nopol BP 2847 IE, kritis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batam, setelah disenggol mobil Carry, di jalan raya depan perumahan Genta III, Batuaji, Senin (31/10) sekitar pukul 09.00 WIB. Warga perumahan Aviari Garden tahap II blok I No 11, langsung dilarikan pengendara motor, ketika terjungkal masuk ke dalam selokan yang ada di Genta III Batuaji tersebut.

Informasi di lapangan, saat korban Nurmala Sihite datang dari daerah Batuaji hendak menuju ke arah Muka Kuning, setelah tiba di Genta III, tepatnya di depan perumahan Villa Muka Kuning, carry datang dengan kecepatan tinggi hingga tersenggol. " Ibu itu tersenggol, dan langsung tercampak ke selokan yang ada di genta III, sedangkan mobil angkot itu langsung kabur ke arah Muka Kuning," kata Rahit, pengendara lainnya.

Kata dia lagi, setelah terjadi kecelakaan tersebut mobil angkot itu malah tak respon terhadap korban.

Bahkan, pada saat terlempar ke parit besar hingga korban jatuh pingsan.

" Ketika korban terlempar, ada suara kencang, pengendara lainnya langsung berhenti, tetapi mobil angkot lari terus, tidak tahu siapa yang ngejar," katanya lagi.

Mendengar ada kecelakaan, Bripka Ronal, anggota satuan laka-lantas Polresta Barelang menuturkan, sampai saat ini tidak ada saksi mata yang mengetahui kejadian dan kronologisnya pun tak tahu

seperti apa. " Kronologisnya masih dalam lidik, untuk motor korban sudah kita amankan," kata Ronald.

Untuk korban sendiri, kata Ronald, saat ini sedang mendapat perawatan di RSUD EF karena kondisinya masih kritis. " Korbanya masih kritis, dan sedang ditangai di IGD RSUD EF," kata Ronald.

Sementara itu, Nuraini, selaku Humas RSUD EF

menjelaskan, kalau Nurmala Sihite adalah korban kecelakaan yang dirawat di IGD RSUD EF, sedang mendapat perawatan secara intensif. " Korbanya kritis, korban sendiri mengalami pendaran," katanya.

Korban sendiri mengalami luka robek di kepala. " Untuk jelasnya, apakah tengkorak kepala retak harus dilakukan Ct Scan, korban saat ini masih kritis," kata Nuraini. (ded)

DEDI MANURUNG/HALUAN KEPRI

KORBAN Nurmala terbaring dengan kondisi kritis di rumah sakit Embung Fatima setelah disenggol mobil carry di depan perumahan Genta III, Batuaji.

MAMAN/HALUAN KEPRI

DADANG usai mengikuti sidang atas tindakan yang dilakukannya dengan memuku Tri Rahayu menggunakan martil.

Editor: Eddy Supriatna, Layout: Hestu Purwanto

21

politik

Selasa, 01 November 2016

Harus Bebas dari Masalah Hukum JAKARTA (HK) — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat bila calon kepala daerah yang akan dipilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 mendatang harus bersih dari pelanggaran hukum. Hal itu diutarakannya saat menanggapi adanya beberapa calon kepala daerah yang kini berstatus tersangka dan terpidana.

"Pemimpin aturan. yang bersih, Selain itu, ia itu prinsip," menyampaikan tegasnya saat bahwa ada seditemui di jumlah elemen Kantor Badan masyarakat yang Nasional Penterus menyosialgelola Perbaisasikan kepada tasan (BNPP), publik untuk meJakarta, Senin milih pemimpin (31/10). yang bersih dan Selain itu, ia bebas dari pelmenekankan huTjahjo Kumolo anggaran dalam pemilikum. Tak hanya han kepala daerah juga itu, sosialisasi tersebut harus mengedepankan pro- juga harus berani disuarases mekanisme dan pene- kan oleh media massa. tapan paslon yang sesuai Sebelumnya diberita-

kan, ada beberapa calon kepala daerah yang berstatus tersangka dan terpidana. Mereka antara lain Petahana Bupati Jepara Ahmad Marzuki dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan parpol 20112012, Petahana Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun dalam kasus dugaan suap ketua MK Akil Mochtar dalam pengurusan sengketa pilkada Buton dan Petahana Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin dalam kasus dugaan penjualan aset negara berupa lahan senilai Rp16 miliar. Ketiganya berstatus tersangka.

Sementara, calon kepala daerah yang berstatus terpidana adalah Petahana Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam kasus pencemaran nama baik Komjen Budi Waseso. Berdasarkan vonis Mahkamah Agung, ia dipidana penjara 8 bulan, masa percobaan 1 tahun. (mi)

Jangan Pilih Cakada Koruptor JAKARTA (HK) — Masyarakat dituntut cerdas menentukan pemimpinnya pada Pilkada serentak 2017. Momentum pesta demokrasi di 101 daerah itu harus bisa menyaring pemimpin yang kotor, terjerat kasus hukum, dan tersangka korupsi, supaya tidak menjadi kepala daerah.

"Saat muncul calon-calon yang bermasalah dengan hukum maka pemilih dituntut menjadi pemilih yang kritis. Mencermati dan mencari tahu latar be-

lakang dan informasi soal calon kepala daerahnya," tegas Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang dihubungi, Senin (31/10).

Menurutnya, masyarakat sipil, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus ikut ambil bagian dalam membentuk masyarakat pemilih yang aktif dan kritis dalam pilkada. Itu supaya pemilihan harus paham siapa calon kepala daerah yang patut dipilih.

"Maka tokoh masyara-

kat juga harus mengajak pemilih untuk selalu mengonfirmasi latar belakang dan informasi soal calon," ujarnya.

Titi melanjutkan, KPU juga mestinya membuka diri soal latar belakang dan riwayat hidup calon, terutama calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Tidak hanya melakukan sosialisasi soal tata cara pemilihan tapi sosialisasi soal riwayat calon yang merupakan prasyarat resmi calon," tutupnya. (mi)

Fadli Zon: Idealnya Parlementary Treshold Ditingkatkan JAKARTA (HK) — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai ambang batas parlemen (parlementary treshold/PT) di dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu seharusnya dinaikkan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyederhanakan partai politik.

"Ambang batas parlemen yang diajukan pemerintah dalam RUU Pemilu masih 3,5 persen, berarti sama dengan yang lalu sehingga perlu ada penambahan," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (31/10).

Menurut Fadli, biasanya dalam pelaksanaan pemilu, pasti ada kenaikan ambang batas parlemen yang tertuang dalam UU Pemilu.

Fadli tidak secara spesifik menyebutkan jumlah ambang batas ideal dalam penyelenggaraan pemilu namun menyerahkan pada usulan masing-masing partai politik.

"Ada partai yang mengusulkan PT 7 persen dan 5 persen, Gerindra berapapun siap, tidak ada masalah," ujarnya.

Dia mengatakan esen-

si PT dinaikkan agar tingkat partisipasi masyarakat di dalam partai politik lebih tinggi sehingga iklim demokrasi berjalan baik.

Selain itu, menurut dia, untuk tujuan penyederhanaan partai politik meskipun ada teori terkait hal itu belum tentu tepat.

"Saya nilainya 10 partai di parlemen oke saja namun kalau ada yang mau menaikkan lima persen, tujuh persen, delapan persen tidak masalah bahkan kami siap kalau 10 persen," katanya.

Dia menilai jumlah partai yang ada di Indonesia sebanyak 10 parpol sudah menciptakan kondisi politik yang kondusif namun partainya akan melihat perkembangan pembahasan terkait PT sejauh mana.

Dalam draft RUU Penyelenggara Pemilu yang diserahkan pemerintah kepada DPR pada Jumat (21/ 10), Pasal 138 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas.

Lalu di Pasal 138 ayat (3) menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik.

Dalam Pasal 393 ayat (1) disebutkan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Dalam perkembangannya, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Selasa (25/10) memutuskan pembahasan RUU itu dilakukan ditingkat Panitia Khusus (Pansus) dengan tujuan agar pembahasannya komprehensif karena melibatkan komisi-komisi di DPR. Rapat Paripurna DPR pada Jumat (28/10) menyetujui pembentukan Pansus yang terdiri dari 30 orang dari 10 fraksi. (ant)

PKS Incar Posisi Papan Atas Pemilu 2019 JAKARTA (HK) — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengincar posisi sebagai partai papan atas pada Pemilihan Umum 2019 serta telah mempersiapkan berbagai langkah guna mencapai target tersebut.

"PKS tengah mempersiapkan diri untuk menjadi partai papan atas di Indonesia pada Pemilihan Umum 2019 nanti," kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam rilis di Jakarta, Senin (31/10).

Sohibul Iman menegaskan bahwa target perolehan suara PKS berdasarkan hasil musyawarah nasional yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebesar 12 persen.

Sedangkan perolehan suara PKS dalam Pemilu

2014 yang sebesar 6,79 persen, ujar dia, merupakan modal sekaligus sebagai tantangan.

Untuk mencapai target partai papan atas, Sohibul Iman menjelaskan tiga langkah utama PKS yang harus dipahami struktur di daerah.

Langkah pertama adalah meningkatkan kemampuan kepemimpinan dengan membuat program sekolah kepemimpinan bagi para kader PKS. "DPP PKS membuat program sekolah kepemimpinan. Mengajak kader kita untuk tidak hanya memaksimalkan perjuangan subtansi dari program, tapi kita harus mau melakukan pencitraan. Banyak kader kita yang memimpin daerahnya

sukses tapi tidak terlihat.

Maka sisi kepemimpinan kita untuk tampil harus diperkuat," katanya.

Kemudian langkah kedua adalah mengajak kader PKS di segala bidang untuk tidak menampilkan sikap eksklusif dengan membuat bidang baru dakwah kultur yang mampu masuk ke segala lini masyarakat.

Sedangkan langkah ketiga adalah mengokohkan karakter kader PKS meskipun bersikap inklusif.

"Kami sudah menyebar ke semua elemen, bergaul keluar dengan semua gaya. Tapi kita harus jaga diri kita.

Kembali ke rumah adalah kewajiban, maka halaqah tarbiyah adalah kewajiban kita," ujarnya. (ant)

NET

BERTEMU PRABOWO — Presiden Joko Widodo di atas kuda tunggangan didampingi Prabowo Subianto menjawab wartawan, di Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10) siang.

Jokowi Bahas Persoalan Kebangsaan dengan Prabowo JAKARTA (HK) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas berbagai persoalan kebangsaan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat kunjungannya ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10).

"Kami bicara banyak hal yang makro tentang bangsa dan kebangsaan kita, makro politik kita, beliau banyak sekali masukan dan pemerintah kita sangat menghargai apa yang disampaikan Pak Prabowo," kata Presiden Jokowi.

Pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu juga diwarnai suasana santai termasuk jamuan makan nasi goreng dan berkuda.

Jokowi sendiri mengaku kedatangannya ke

kediaman Prabowo merupakan upayanya untuk memenuhi janji yang pernah disampaikan kepada mantan rivalnya dalam Pilpres 2014 itu.

Presiden membantah kedatangannya ke kediaman Prabowo terkait antisipasi aksi demonstrasi pada 4 November 2016.

Pada kesempatan itu, Presiden mengimbau kepada seluruh masyarakat termasuk para tokoh agama dan tokoh politik untuk turut serta mendinginkan suasana dan memberikan kesejukan.

"Saya kira kita di dalam sampai tertawa bareng, rivalitas ada pada saat Pilpres, itulah demokrasi. Setelah itu bersama-sama bahu-membahu membangun negara dari segala sisi," katanya.

Ia juga menambahkan sampai pada saatnya nanti pada 2019 kembali ada rivalitas dalam demokrasi untuk kemudian bahu-membahu membangun bangsa.

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku menikmati kesempatan menunggang kuda bersama Prabowo.

"Ya kan kudanya besar sekali, saya kan ringan kudanya senyum-senyum, senang," kata Jokowi yang didampingi Prabowo saat memberikan keterangan pers.

Ia juga mengaku mendapatkan hadiah istimewa berupa topi dari Prabowo.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, berkomentar dan menyambut baik pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua

Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Kalau mereka bertemu, ketemulah sebagai negarawan," kata Hamzah, di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Kedua tokoh nasional inilah Jokowi dan Prabowo Subianto yang berkompetisi ketat menuju kursi kepresidenan pada Pemilu 2014 lalu. Saat itu, komposisi perolehan suara bagi Subianto yang punya banyak pendukung itu hampir bisa mengimbangi perolehan suara Jokowi.

"Saya menyambut baik Prabowo ketemu Jokowi, silaturahmi harus dijaga," kata Hamzah, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/10). (ant)

Dana Kampanye Anies-Sandi Terbesar, Agus-Sylvi Hanya Rp 5 Juta

NET

PARA Calon Gubernur DKI bersulang usai penetapan nomor urut.

JAKARTA (HK) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menerima laporan awal dana kampanye dari semua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur yang bertarung di Pilkada DKI 2017. Laporan tersebut berisi rincian tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan yang ada pada tiap-tiap paslon.

"Laporan awal dana kampanye semua paslon sudah kami terima pada Kamis (27/10) lalu," ujar Komisioner KPU DKI, Dahlia Umar, Ahad (30/10).

Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan dana awal kampanye terbesar saat ini dimiliki oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (AniesSandi), dengan total Rp 407,5 juta.

Perinciannya, uang yang dikumpulkan oleh paslon sebesar Rp 50 juta, dan sumbangan dari pihak lain badan hukum swasta sebanyak Rp 357,50 juta.

Sementara, jumlah dana yang sudah dibelanjakan paslon nomor urut tiga tersebut sampai sejauh ini tercatat sebesar Rp 348,77 juta. Perinciannya, penge-

luaran untuk pertemuan terbatas Rp 79,86 juta, penyebaran bahan kampanye kepada umum Rp 207,50 juta, dan lain-lainnya Rp 61,41 juta.

Sisa saldo dana awal kampanye Anies-Sandi kini adalah Rp 58,73 juta. Sebanyak Rp 49,90 juta di antaranya berada masuk ke dalam rekening khusus paslon, sedangkan Rp 8,83 juta dalam bentuk tunai.

Penerimaan dana awal kampanye terbesar kedua disusul oleh paslon nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot), dengan total Rp 209,94 juta. Perinciannya, uang yang dikumpulkan paslon sebesar Rp 1 juta, dan dana sumbangan dari gabungan partai politik sebanyak Rp 208,94 juta.

Sementara, jumlah dana yang sudah dibelanjakan oleh paslon nomor urut dua tersebut sampai sejauh ini tercatat Rp 182,68 juta. Perinciannya, biaya untuk pertemuan tatap muka sebesar Rp 28,38 juta, pembuatan desain alat peraga kampanye Rp 51,05 juta, pembelian peralatan, Rp 11,77 juta, dan

lain-lainnya Rp 91,47 juta.

Ada pun sisa saldo dana awal kampanye paslon Ahok-Djarot saat ini adalah Rp 27,25 juta. Sebanyak 26,25 juta di antaranya dalam bentuk tunai, sedangkan yang Rp 1 juta lagi dalam rekening khusus.

Berikutnya, penerimaan dana awal kampanye paling kecil dimiliki pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni (Agus-Sylvi) dengan total Rp 5 juta. Uang tersebut berada dalam rekening khusus mereka. Belum ada laporan pengeluaran dari paslon nomor urut satu itu sejauh ini.

Dahlia mengatakan, setiap paslon yang berkompetisi di Pilkada DKI 2017 hanya diizinkan memiliki satu rekening bank yang dikhususkan untuk keperluan kampanye mereka. Rincian mengenai transaksi penerimaan dan pengeluaran di rekening tersebut selanjutnya harus dilaporkan ke KPU DKI secara berkala.

Menurut Dahlia, instansinya akan meminta laporan kembali dari setiap paslon mengenai sumbangan dana kampanye yang masuk ke rekening mereka hingga 20 Desember 2016.

"Selanjutnya, setiap paslon juga harus melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka ke KPU DKI paling lambat 12 Februari 2017," katanya.

Dia menuturkan, setiap penyumbang atau donatur yang menyumbang untuk paslon tertentu juga diharuskan mencantumkan identitas dan sumber uangnya dengan mengisi formulir yang sudah ditentukan KPU. "Satu formulir berlaku untuk satu kali transaksi," ucap Dahlia.

Merujuk UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kata dia, sumbangan dana kampanye bisa berasal dari kalangan perseorangan dan kelompok/badan hukum swasta. Untuk donatur perseorangan, jumlah sumbangan yang bisa diberikan kepada satu paslon dibatasi maksimal Rp 75 juta per donatur. Sementara, untuk donatur kelompok atau badan hukum swasta, nominal sumbangan maksimal yang dapat diberikan kepada satu paslon dibatasi maksimal Rp 750 juta per kelompok.

Kendati demikian, kata Dahlia, tidak ada batasan maksimal mengenai jumlah donatur yang memberikan sumbangannya kepada paslon tertentu. "Jadi, tidak menutup kemungkinan nantinya satu paslon menerima sumbangan dana kampanye lebih banyak dibandingkan paslon lainnya. Karena jumlah donaturnya juga lebih banyak," tuturnya.

KPU DKI, kata Dhalia lagi, hanya mengatur batasan jumlah pengeluaran dana kampanye yang bisa dilakukan tiap-tiap paslon.

Salah satu caranya adalah dengan membatasi jumlah kegiatan rapat umum, rapat terbatas, dan penambahan bahan atau alat peraga kampanye (APK) mereka. Semua transaksi yang berhubungan dengan kampanye nantinya akan diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk KPU DKI. "Jadi, secara otomatis, berapa pun banyaknya sumbangan yang diterima paslon, pada akhirnya mereka tidak boleh membuat pengeluaran melebihi batasan yang telah ditentukan KPU," ujar Dahlia. (ant) Editor: Sofyan, Layout: Mario

CMYK

22

Selasa, 01 November 2016

Lpj Gita di Munas PBSI

Diterima dengan Catatan

JABARPUBLISHER.COM

BOBOTOH membentangkan syalnya dalam sebuah pertandingan.

Persib Vs Persija

Bobotoh Dilarang ke Stadion Manahan BANDUNG (HK) — Duel klasik Persija Jakarta kontra Persib Bandung bakal terjadi di stadion Manahan, Solo, Sabtu (5/11) nanti. Namun, kebijakan operator Torabika Soccer Championship 2016 menyatakan laga itu dipastikan tidak bisa disaksikan langsung oleh Bobotoh alias suporter Persib.

Kali ini, tim asal Ibu Kota memang berstatus tuan rumah, tapi laga terpaksa harus dilangsungkan di stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, dengan alasan skuad Persija tidak memiliki stadion di kawasan Jakarta.

Yana Umar, dirijen salah satu organisasi Bobotoh—Viking Persib Club—, mengatakan sudah mengetahui ihwal larangan bagi Bobotoh menyaksikan langsung laga itu. Namun, kata dia, masih menunggu keputusan dari PT Gelora Trisula Semesta (GTS)

selaku operator TSC 2016 terkait dengan larangan itu.

"Kita sekarang masih menunggu kepastian dari panpel dan kepolisian. PT GTS kan sudah melarang kita datang ke sana, tapi dari panpel dan kepolisian kan belum tentu melarang," ujar Yana saat ditemui wartawan di stadion Persib, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Senin, 31 Oktober 2016.

Berkaca pada laga sebelumnya saat kedua kesebelasan bentrok dalam Liga Super

Indonesia musim 2013. PT Liga Indonesia selaku operator LSI kala itu melakukan hal serupa, yakni melarang Bobotoh menyaksikan langsung ke stadion.

Namun, kepolisian, panpel, dan Roy Suryo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga kala itu mengizinkan Bobotoh untuk menyaksikan langsung laga tersebut.

Yana mengatakan niat Bobotoh hadir langsung mendukung skuad Maung Bandung, julukan Persib, guna menambah semangat pemain dalam memenangkan laga. Tidak ada niatan dari Bobotoh untuk mencari seteru ataupun sampai ribut dengan suporter lawan. "Kita mau menyaksikan pertandingan sepak bola, mau mendukung Persib," katanya.

Antusias Bobotoh menyongsong laga itu memang terbilang besar.

Buktinya, kata dia, sepekan jelang dihelatnya laga itu, banyak

Bobotoh yang menanyakan rencana tur dan tiket pertandingan itu.

"Anggota kita dari berbagai daerah banyak yang ingin ke sana. Tapi kita masih menunggu kepastian dulu boleh atau tidak kita ke Solo," ujarnya.

Kapten tim Persib, Atep, mengatakan dukungan langsung dari Bobotoh sangat diperlukan pemain. Atmosfer di lapangan hijau akan berubah ketika bangku tribun stadion sesak dipadati ribuan pasang mata Bobotoh yang langsung datang ke stadion.

"Saya pikir gak masalah, karena kita terbiasa bermain di depan suporter lawan artinya di depan pendukung Persija kita sudah biasa, pastinya tekanan ataupun intimidasi kepada tim ini ada. Tapi ketika Bobotoh hadir, menurut saya itu akan semakin meningkatkan adrenalin kami untuk bermain," ucapnya. (tmp)

SURABAYA (HK) — Laporan pertanggungjawaban ketua umum PP PBSI periode 20122016, Gita Wirjawan, diterima dengan catatan oleh peserta musyawarah nasional (munas) organisasi. Sukses tiga aspek, pengurus provinsi (pengprov) menyoroti desentralisasi pelatnas.

Laporan pertanggungjawaban tersebut semula diagendakan pada hari Minggu (30/10) namun karena jadwal yang molor baru terlaksana Senin (31/10) kemarin. Laporan berdurasi kurang lebih 3 jam itu kemudian diterima dengan beberapa catatan dari pengprov PBSI. Dari beberapa pengakuan pengprov setelah keluar dari ruangan, kinerja Gita bahkan menuai pujian. Utamanya soal perubahan mendasar kesejahteraan atlet, kaderisasi atlet, dan sistem keuangan dan organisasi yang lebih akuntabel.

"Laporan Pak Gita diterima. Tidak ada yang menolak. Banyak catatannya tapi saya lupa," tutur Abdullah Fadri Auli, ketua koordinator pimpinan sidang di tempat munas, Hotel Bumi, Surabaya, Jawa Timur.

Setelah didesak, Abdullah bersedia menjelaskan beberapa catatan atas kepengurusan Gita. Rupanya tidak berjalannya pelatnas desentralisasi yang jadi soal paling krusial.

"Catatannya agar amanat Munas 2012-2016 dijalankan. Salah satunya pelatnas desentralisasi dan pembinaan daerah harus lebih intensif," tutur Abdullah.

"Juga bahwa ada timnas junior karena kekurangan pembinaan dan stok atlet di tim junior tidak dikerahkan," ujar dia.

Dalam jadwal munas disebutkan ada jawaban dari PBSI setelah pandangan umum peserta, tapi agenda itu ditiadakan.

"Tidak ada jawaban dari PBSI. Kenapa kami tak memberikan kesempatan untuk memberikan jawaban? Karena semua sudah menerima.

Dalam laporan sudah dijelaskan kenapa catatan-catatan itu tidak dilaksanakan.

"Sebagai contoh untuk menjalankan pelatnas desentralisasi anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Paling sedikit untuk melaksanakan itu selama satu tahun dalam satu wilayah itu bisa sampai Rp 5 miliar. Kami minta ada tiga kantung pelatnas di barat, tengah dan timur," tutur dia.

Sementara itu Gita bersyukur laporan pertanggungjawabannya diterima oleh peserta munas.

"Alhamdulilah saya puas.

Semua menerima dan itu atas kesadaran diri pengprov, tidak dipaksa. Artinya kerja saya diterima," ucap Gita.

Usainya laporan pertanggungjawaban dan diterima oleh peserta munas membuat kepengurusan PBSI periode 2012-2016 dinyatakan demisioner.

Agenda munas setelah ini berlanjut ke sidang komisi. (dtc)

Chelsea ke Posisi Empat Besar SOUTHAMPTON (HK) — Chelsea sukses masuk kembali ke jajaran 4 besar klasemen sementara Premier League. Hal itu terjadi berkat kemenangan The Blues 2-0 di markas Southampton, Minggu (30/10).

Gol-gol Chelsea di Stadion St. Mary's pekan ini muncul karena

andil jagoan mereka yang sedang cemerlang, Eden Hazard. Ia menciptakan gol (menit ke-6) dan assist buat Diego Costa (55').

Kemenangan ini merupakan tripoin yang ke-4 secara beruntun bagi The Blues di Premier League.

Hasil tersebut membuat Chelsea meraup 22 poin sampai pekan ke-11.

NET

PEMAIN Chelsea merayakan gol keduanya saat mengalahkan Southampton, Minggu (30/10).

Pasukan Antonio Conte kembali menggeser rival sekota, Tottenham Hotspur, yang mengemas 20 angka.

Chelsea kini berada di bawah tiga tim teratas yang mengoleksi 23 poin: Manchester City, Arsenal, dan Liverpool FC. Start Chelsea di St. Mary's langsung kencang. Cuma dalam 6 menit pertama, mereka menjebol gawang tuan rumah lewat kerja sama Hazard dan Victor Moses di sisi kanan.

Hazard menerima umpan terobosan Moses di kotak penalti lawan, mengecoh satu pemain, dan melepaskan tembakan rendah yang melewati kaki kiper Southampton, Fraser Forster.

Itulah gol ke-5 Hazard dalam 10 partai liga musim ini. Catatan bintang Belgia berusia 25 tahun ini sudah melebihi koleksinya sepanjang musim lalu (4 gol).

Tak lama sebelum jeda, Costa punya kans menambah keunggulan. Dalam situasi lawan satu dengan Forster, tembakannya

masih digagalkan sang kiper.

Bomber Spanyol itu membayar kegagalan tersebut dengan cara yang keren pada babak kedua.

Costa mencetak gol kedua Chelsea melalui tembakan melengkung nan cantik dari luar kotak penalti yang bersarang ke pojok kiri gawang. Dia menembak dari jarak 18 meter setelah menerima umpan pendek Hazard.

Khusus bagi Costa, itulah golnya yang ke-40 dalam 64 penampilan di Premier League sejak tiba di Chelsea pada 2014.

Setelah gol indah Costa, The Blues melepas 4-5 percobaan tambahan, tetapi angka di papan skor tak berubah.

Hasil 2-0 di Southampton cukup meneruskan sprint fantastis Chelsea sejak awal Oktober.

Mereka merangkai 4 kemenangan beruntun tanpa putus di liga yang dilengkapi catatan clean sheet. Sebelum duel ini, Chelsea memukul Hull City 2-0, Leicester City 3-0, dan Manchester United 4-0. (kcm)

Masih Jadi Raja Gol La Liga JAKARTA (HK) — Dua bomber FC Barcelona, Lionel Messi dan Luis Suarez, masih menempati posisi paling atas daftar pencetak gol sementara Divisi Primer La Liga Spanyol meski gagal menambah gol ketika klub Katalan itu menang 1-0 atas Granada.

Gol semata wayang dalam pertandingan pekan ke-10 La Liga tersebut dicetak oleh Rafael ‘Rafinha’ Alcantara, pemain asal Brasil, ketika babak kedua baru memasuki menit ke-3.

Meski begitu, Messi, asal Argentina, dan Suarez yang berkebangsaan Uruguay tetap

CMYK

menjadi top skor sementara dengan masing-masing telah sebanyak tujuh kali menjebol gawang lawan sepanjang Divisi Primer La Liga musim ini.

Menguntit di bawah dua pemain Barca itu ialah striker Atletico Madrid Antoine Griezmann dan pemain Celta Vigo Iago Aspas. Griezmann sendiri gagal mencetak gol saat Atletico menghantam Malaga 4-2 meski dia diturunkan selama 61 menit oleh pelatih Diego Simeone.

Adapun Aspas mengontribusi dua gol saat Celta Vigo bermain imbang 3-3 melawan tuan rumah Las Palmas. (tmp)

NET

SUAREZ dan Messi. Bola.

PP PBSI

KETUM PBSI 2012-2016 Gita Wirjawan saat membacakan laporan pertanggungjawaban di sela Munas PBSI di Surabaya, Senin (31/10).

Kongres PSSI Digelar 10 November JAKARTA (HK) — Kongres PSSI dengan agenda utama pemilihan pengurus baru periode 2016-2020 diputuskan akan digelar di kawasan Ancol Jakarta. Hal itu terungkap dari PSSI kepada KONI Pusat yang dipublikasikan oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Senin (31/10).

Dalam surat yang tertanggal 28 Oktober itu tertulis jelas jika pelaksanaan Kongres PSSI digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 10 November. Awalnya kongres akan dilakukan di Makassar sesuai keputusan PSSI atau di Yogjakarta seperti yang direkomendasi Kemenpora. Setelah itu akhirnya sepakat kongres dipindah ke Jakarta namun belum ditetapkan lokasinya.

"Memang benar. Dalam surat yang ditujukan ke KONI, PSSI menetapkan kongres dilakukan di Hotel Mercure Ancol. Kamipun juga sudah meminta informasi ke pihak kepolisian bahwa kami tidak perlu lagi mengirim surat karekan surat rekomendasi 12 Oktober masih berlaku," Kata Gatot Dewa Broto.

Menurut dia, dengan masih berlakukan surat rekomendasi dari Kemenpora maka keputusan saat ini tinggal di tangan kepolisian karena ada beberapa persyarakatan yang harus dipenuhi.

Pihak PSSI, saat ini juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian.

Penetapan lokasi kongres di Hotel Mercure Ancol juga diakui oleh Sekjen PSSI Azwan Karim. Menurut dia, surat pemberitahuan lokasi kongres bahkan sudah disampaikan ke pemilik suara (voters) maupun tamu undangan yang diharapkan hadir pada kongres pemilihan tersebut.

"Surat pemberitahuan langsung dikirim voters maupun undangan lainnya. Sesuai dengan jadwal, kongres dimulai pukul 09.00 WIB pada 10 November nanti. Peserta kongres akan check out 11 November," katanya.

Editor : Andi, Layout : Mario

23

Selasa, 01 November 2016

iklan

Editor: Helmi Rizal

24

Selasa, 01 November 2016

Tak Mau Dicap Tukang Bikin Onar Nama Nikita Mirzani sudah terlalu lekat dengan sensasi. Salah satu puncaknya adalah saat dirinya harus masuk hotel prodeo ketika dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan pemukulan terhadap Olivia dan Beverly di Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Kali ini, dirinya kembali menjadi pusat perhatian karena dituding memukul asisten Julia Perez.

Jupe pun langsung melontarkan kata-kata yang cukup memerahkan telinga melalui akun Twitter. Hal tersebut membuat Nikita geram dan

sesuatu yang nggak gue lakukan.

Intinya gue nggak mau dibilang sama masyarakat Indonesia kalau gue itu tukang cari ribut atau bikin onar. Sekarang gue nggak mau diam aja, karena gue nggak mau dicap kayak gitu (tukang bikin onar) melainkan gue difitnah (di kejadian kemarin)," paparnya lagi.

Jupe pun sudah meminta maaf kepada Nikita atas tindakannya itu. Namun, laporan Nikita jalan terus.

"Lihat sikap dia aja dulu, dia mau nggak ngakuin kesalahan secara tulus. Kalau dia nggak, ya gue juga nggak mau," terangnya.(dtc)

melaporkan Jupe ke Polda Metro Jaya atas tudingan pencemaran nama baik.

Terlalu banyak sensasi, Niki pun mengatakan dirinya sama sekali tidak mau dianggap sebagai tukang bikin onar.

"Dari waktu gue masuk penjara, gue masuk karena

Angkat Seorang Anak, Denny 'Cagur' Bahagia DENNY 'Cagur' dan Santi Widihastuti, sang istri, sedang dilanda rasa bahagia. Hal ini dikarenakan hadir lagi satu anak laki-laki di dalam keluarga kecil mereka.

Anak laki-laki yang mereka beri nama Arsya tersebut sudah empat bulan tinggal bersama mereka. Arsya merupakan anak yang diangkat pasangan yang telah menikah sejak 15 Januari 2006 itu.

"Pokoknya adeknya Abi (anak pertamanya). Kita juga sayang sama seperti Abi. Abi sayang banget. Bahkan di rumah sering bercanda bareng," ujar Denny saat ditemui di kawasan Kebon

Jeruk, Jakarta Barat, Senin (31/10).

Denny dan Santi mengaku tidak membedakan-bedakan kedua anaknya. Bahkan sebagai orangtua mereka merasakan hal yang jauh lebih menyenangkan dengan kehadiran si kecil.

"Sekarang ke toko mainan, mainannya juga nambah. Karena ini memang dapetnya cowok," papar Santi.

Bagi mereka anak kandung maupun anak angkat sama saja. Yang terpenting mereka telah melakukan yang terbaik dengan mengangkat Arsya sebagai anak.

"Nggak sih nggak buat apaapa. Yang penting anak kan titipan Allah. Jalannya bagaimana kan semuanya adalah kehendak dari Allah," papar pria 39 tahun ini.(dtc)

24

Selasa, 01 November 2016

STAI Tandatangani MoU dengan 4 Lembaga dari 4 Negara NATUNA (HK) — STAI Natuna menandatangani MoU Kebudayaan dengan empat lembaga dari empat negara di Asen di Aula Kampus STAI Natuna, Sabtu (30/ 10). Langkah ini ditempuh sebagai langkah awal memadukan kebudayaan melayu dan menjadikan Tamadun Melayu pada tataran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan negeri-negeri Serantau yang ada di Asean.

Ketua STAI Natuna, Umar Natuna mengatakan, MoU itu merupakan bagian dari upaya untuk memadukan Tamadun Melayu dan membumikannya kembali di bumi Melayu sehingga Tamadun itu bisa menjadi panduan dan dasar dalam bertindak sehari-hari.

"Ya, kita ingin membuka peluang antar negara untuk men-

transformasikan Tamadun Melayu dalam menyambut MEA. Kita ingin Tamadun ini yang jadi salah satu pedoman dalam bertransaksi dan kita ingin keempat nagara ini terbuka dalam bertukar pikiran dan pandangan mengenai Tamadun Melayu," kata Umar.

Pihak -pihak yang menandatangani MoU di antaranya, University Brunae Darussalam, Nusantara Studies Centre Frence of Songla University, Thailand, Gapena Malaysia, Persatuan Penulis Johor, Malayasia dan Pusat Bahasa Melayu Singapura. Acara itu dibarengi dengan acara silaturrahmi dan jamuan makan malam ala Melayu di kampus STAI Natuna.

KETUA STAI Natuna, Umar Natuna dan sejumlah Civitas Akademika menyambut tamu jamuan makan malam.

TETAMU dari empat negara menikmati jamuan makan malam ala Melayu.

Narasi dan Foto: Fathurrahman

TETAMU empat negara mengikuti acara penandatanganan MoU.

NUSANTARA Studies Centre Frence of Songla University, Thailand Tuan Nik Rakib menandatangani MoU.

KATUA Gapena Malaysia, Datuk Zainal Abidin menandatangani MoU Kebudayaan.

PENGARAH Akademi Universitas Berunae Darussalam, Ampuan Bin Hj. Tengah Menandatangani MoU Kebudayaan.

UMAR Natuna memberikan Cindra Mata kepada para tetamu.

FOTO bersama dengan para tamu.

CMYK

Editor: Afrizal, Layout:Parlin