Haluan kepri 02 nov 16

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Rabu, 02 November 2016 2 Shafar 1438 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 24 HALAMAN, NO 02 / 11 TAHUN KE 16

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

PK5 Digusur, Ruko di Buffer Zone Dibiarkan BUFFER ZONE- Sejumlah bangunan diduga berada di buffer zone (kawasan penyangga) di Batam Centre.

BATAM (HK) — Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dinilai tebang pilih terkait penertiban bangunan liar yang berada di kawasan Buffer Zone.

Pasalnya, kedai pedagang kaki lima (PK5) digusur, namun bangunan permanen rumah toko (ruko) yang berada di kawasan yang dilarang itu dibiarkan berdiri kokoh.

Habli Liputan Batam

Salah seorang PK5, korban penggusuran di Seraya Atas, Nurjanah mengaku kecewa dengan pemerintah.

Sebab pemerintah dinilainnya hanya mampu bersikap tegas terhadap masyarakat kecil yang berjualan di lahan buffer zone (kawasan

penyangga). Sementara untuk deretan ruko yang berada di depan Edukit hingga traffic light depan Gelael, Batam Centre yang menyalahi aturan dibiarkan tanpa dilakukan tindakan.

"Ya, beginilah bang, nasib kita sebagai orang kecil jualan di sini (buffer zone)

PK5 Digusur ... Hal. 7

BP Batam: Segera Ditertibkan BATAM (HK) — Badan Pengusahaan (BP) Batam berjanji segera menertibkan semua bangunan yang berada di lahan buffer zone, termasuk di sepanjang jalan depan Edukit, Batam Centre.

"Kita segera tertibkan

Sam Segera Jadi Inspektur Jenderal

Kesakitan "Kesakitan membuat Anda berpikir.

Pikiran membuat Anda bijaksana.

Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan dalam hidup..." (John Pattrick)

Zaskia Gotik

Doa Minta Jodoh JAKARTA (HK) — Tak lama lagi pedangdut Zaskia Gotik akan melaksanakan ibadah umrah, tepatnya pada tanggal 9 November 2016. Ini merupakan umrah yang kedua kalinya bagi pencipta goyang itik tersebut.

"Sekalian kerja umrahnya," ujarnya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 1 November 2016.

Pemilik nama lengkap Surkianih itu juga rencananya ingin memanjatkan doa saat umrah agar hubungan asmara dengan kekasihnya, Ryan semakin dilancarkan.

Apalagi kabarnya keduanya akan segera melangsungkan pernikahan.

"Ya neng mah doanya banyak. Kalau buat yang itu kalau memang ini jodoh ya didekatkan, kalau tidak jauhkan, kan gitu," ucap wanita

Doa Minta... Hal. 7

Lanjut Pimpin Polda Kepri BATAM (HK)- Brijadir Jenderal Polisi Drs Sam Budigusdian dipastikan lanjut memimpin Polda Kepri. Dalam hitungan beberapa hari ke depan, Sam akan naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal bersamaan dengan naiknya level Polda Kepri dari Tipe B menjadi Tipe A. Kepastian Polda Kepri naik menjadi Tipe A, dan pengukuhan Sam Budigusdian menjabat sebagai Kapolda Kepri tertuang dalam Surat Tele-

gram Rahasia Mabes Polri nomor ST/2634/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016.

Surat tersebut ditandatangani Wakapolri Komjen Syafruddin.

Haluan Kepri, Selasa (1/11), melihat dan membaca langsung isi Surat Telegram Rahasia Mabes Polri itu. Dalam ST tersebut, tertulis Keputusan Kapolri nomor:Kep/ 1128/X/2016 tanggal 28

semua bangunan di lahan buffer zone. Peruntukan lahan di buffer zone itu untuk penghijauan dan tidak boleh dibagun permanen dan itu jelas melanggar aturan," kata Deputy V Pelayanan Umum BP Batam Gusmardi Bus-

tami, kemarin.

Namun di sisi lain Gusmardi mengakui memang sebelumnya lahan buffer zone itu diizinkan untuk dibangun. Tapi izin setiap tahunnya diperpanjang.

BP Batam: ... Hal. 7

PT Sanyo Batam Tutup Ratusan Karyawan di PHK BATAM (HK)- PT Sanyo Enegry Batam yang beroperasi sejak 1992 di Kawasan Industri Batamindo, Mukakuning, Kota Batam mengumumkan penutupan operasional perusahaan dan merumahkan karyawan hingga seluruh hak dibayarkan pada November 2016. Penutupan perusahaan terhitung Selasa (1/11) kemarin. Hal ini sesuai dengan pengumuman dari pihak perusa-

Lanjut Pimpin ... Hal. 7

haan.

Dalam pengumuman yang beredar di media sosial (medsos) itu juga disampaikan perusahaan akan memberikan hak-hak karyawan permanen sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang Tenaga Kerja.

"Menurut invormasi dari petugas BKPM (Badan Koordiansi Penanaman Modal) di PTSP (Pelayanan

PT Sanyo

... Hal. 7

Direstui MUI untuk Aksi Bela Islam

1.020 Muslim Sumbar Bertolak ke Jakarta PADANG (HK) — Sekitar 1.020 umat muslim yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minangkabau (FMM), Selasa (1/11) berangkat menuju Jakarta. Keberangkatan itu bertujuan mengikuti Aksi Bela Islam yang direncanakan berlangsung besar-besaran di Jakarta, Jumat (4/11) mendatang.

Aksi itu terkait dugaan penghinaan terhadap Al Quran yang dilakukan Basuki Tjahaya Purnama

(Ahok) saat menjadi Gubernur DKI.

1.020 Muslim

... Hal. 7

ILUSTRASI

Editor: M Syahdan dan, Layouter: Novrizal

CMYK

2

ekonomi

Rabu, 02 November 2016

Kartu NPWP Bisa Jadi Kartu Kredit JAKARTA (HK) — Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan satu kartu serba guna untuk masyarakat.

Nantinya kartu tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan.

Namun, kata Ken, kartu serba guna terbuat dasarnya adalah kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Ia menjamin kartu NPWP itu bisa bermanfaat untuk masyarakat.

"Tahun depan, NPWP bisa digunakan untuk apa saja. Tahun depan mudahmudahan," kata Ken saat sosialiasi tax amnesty di ITC Mangga Dua, Jakarta, Selasa (1/11).

Nantinya, lanjut Ken, NPWP tersebut bisa digunakan sebagai kartu kredit, kartu BPJS, kartu tanda penduduk (KTP), hingga surat izin mengemudi (SIM).

Ia mengaku sudah memiliki prototipe kartu NPWP tersebut. Bahkan, tutur Ken, pihaknya sudah melakukan

uji coba terhadap kartu NPWP tersebut.

"Kalau ke rumah sakit 'nih NPWP'. Ke Singapura, naik pesawat juga bisa VIP. Kok bisa? Kan nge-link ke kartu kredit. Jadi, kalau mau main golf, main apa saja, tunjukkan NPWP. Di dalamnya ada kartu kredit, BPJS, asuransi," katanya.

"Sudah saya coba, termasuk KTP. Termasuk SIM, kalau sekarang kan orang lebih takut enggak punya SIM ketimbang enggak punya NPWP. Kalau bawa mobil buka dompet, yang pertama dilihat pasti bawa SIM enggak. Enggak pernah kan buka dompet, punya NPWP enggak. Mudahan punya NPWP yang serba guna," tutupnya.(kom)

KOM

KARTU SERBAGUNA — Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi berfoto bersama para pedagang ITC Mangga Dua, Jakarta, Selasa (2/10)

Cabai, Rokok, Tarif Listrik Sumbang Inflasi 0,26 Persen

TANJUNGPINANG (HK) — Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau (Kepri), Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,26 persen dibandingkan inflasi September yang hanya 0,13 persen.

Pemicu utama laju inflasi Kota Tanjungpinang akibat peningkatan harga diantaranya Cabai, Rokok dan tarif listrik.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar dalam konfrensi persnya di kantor BPS Kepri, Tanjungpinang, Senin (1/11).

Ia mengatakan komoditi dari kelompok bahan makanan yang memberikan sumbangan inflasi cukup besar yaitu cabai merah 0,1691 persen, cabai rawit 0,0441 persen, tongkol 0,0310 persen, kentang 0,0179 persen, dan minyak goreng 0,0098 persen.

Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan deflasi tertinggi untuk kelompok bahan makanan adalah adalah anggur 0,0273 persen, bayam 0,0222 persen, buncis 0,0180 persen, daging ayam ras 0,0180 persen dan kacang panjang 0,0178 persen.

"Dengan kenaikan in-

deks sebesar 0,56 persen pada bulan ini berarti kelompok bahan makanan telah mendorong terjadinya inflasi di Kota Tanjungpinang dengan memberikan andil sebesar 0,14 persen," ujarnya.

Sedangkan komoditi dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, yang memberikan sumbangan inflasi terbesar adalah rokok kretek filter 0,0410 persen, rokok putih 0,0259 persen, pecel 0,0182 persen, rokok kretek 0,0019 persen dan minuman kesegaran 0,0010 persen.

Sedangkan, komoditi yang mengalami deflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau adalah gula pasir 0,0044 persen dan teh 0,0002 persen. Dengan terjadinya kenaikan indeks harga sebesar 0,43 persen berarti kelompok tersebut pada bulan ini telah mendorong terjadinya inflasi sebesar 0,08 persen.

Dilanjutkannya, dikelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar di Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan indeks dan komoditas yang memberikan sumbangan inflasi terbesar adalah tarif listrik 0,0951 pers-

en dan sabun cair/cuci piring 0,0005 persen sedangkan komoditas penyumbang deflasi tertinggi untuk kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar adalah tissue 0,0008 persen.

"Jadi kenaikan indeks sebesar 0,37 persen pada kelompok ini telah mendorong terjadinya inflasi di Kota Tanjungpinang dengan memberi andil sebesar 0,10 persen," ucapnya.

Untuk dikelompok kesehatan, kenaikan tersebut dikarenakan naiknya subkelompok perawatan jasmani dan kosmetik naik sebesar 0,29 persen.

Sedangkan subkelompok jasa kesehatan, sub kelompok jasa perawatan jasmani dan subkelompok obat-obatan tidak mengalami perubahan indeks harga.

"Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi terbesar pada kelompok ini adalah bedak 0,0052 persen, sabun mandi 0,0030 persen, pelembab 0,0006 persenl, obat sakit kepala 0,0001 persen, lipstick 0,0001 persen dan sikat gigi 0,0001 persen," katanya.

Sebaliknya 39 komoditi lainnya justru mengalami penurunan yaitu kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,42 persen dan kelompok sandang 0,09 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga tidak mengalami perubahan indeks.

"Salah satunya penurunan indeks kelompok sandang 0,09 persen berarti kelompok sandang telah menghambat terjadinya inflasi di Kota Tanjungpinang dengan memberikan andil -0,01 persen," pungkasnya. (cw53)

Pengembang Dilarang Bebankan PPh ke Konsumen JAKARTA (HK) — Rencana pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk sektor properti disambut baik oleh para pengembang. Namun, beberapa pengembang masih membebankan hal tersebut kepada konsumen.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku menerima laporan tersebut dari masyarakat. "Hal ini pun tidak boleh dilakukan oleh pengembangan," katanya di ITC Mangga Dua, Jakarta, Selasa (1/11).

Pada kesempatan yang

sama Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengutarakan bahwa konsumen harus tegas terhadap pengembang nakal yang membebankan PPh final kepada konsumen. Bagi pengembang tersebut, maka juga perlu mengikuti tax amnesty.

"Kalau developer beli rumah itu pajaknya developer bukan pajaknya pembeli. Itu dibebani BPHTB. Mestinya konsumen mengerti, Saya enggak bisa dibebankan PPH final developer kepada pembeli,"

tutur Hestu.

Sekadar informasi, Kementerian Koordinator Perekonomian berencana menurunkan PPh final sektor properti dari 5 persen menjadi 2,5 persen. Demikian pula dengan BPHTB yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, diusulkan untuk diturunkan dari 5 persen menjadi 2,5 persen. Dalam pertemuan dengan Kementerian Keuangan, prinsipnya sudah disetujui. Demikian juga draf peraturan pemerintah sebagai payung hukumnya sudah disiapkan.

Rencana penurunan disambut baik oleh pengembang. Diharapkan, rencana kebijakan tersebut terealisasi sehingga dapat menekan harga properti.

"Para pengembang selalu gembira saat mengetahui terjadi penurunan tarif pajak. Terlebih lagi di saat sekarang, kami sedang kesulitan berjualan properti," kata Direktur PT Metropolitan Land Tbk yang juga Ketua DPD Persatuan Perusahaan Real Estat (REI) DKI Jakarta Amran Nukman beberapa hari lalu di Jakarta (okez/kom)

Editor: Indra Kusuma, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

3

Bisnis

Rabu, 02 November 2016

Pemerintah Bangun 270 Pasar Tradisional Telan Dana Sekitar Rp1,35 triliun BOGOR (HK) — Pemerintah berjanji akan membangun 270 pasar tradisional-moderen pada 2017 di seluruh Indonesia.

Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan pasar tersebut mencapai sekitar Rp1,35 triliun dengan berfokus pada pasar tradisonal tipe C. Demikian yang disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita disela-sela membuka Munas Asosiasi Pengelola Pasar Tradisional Indonesia (Asparindo) di Bogor, Senin (1/11). Dia menuturkan anggaran yang akan dikucurkan untuk satu pasar rerata mencapai Rp5 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) dan tugas pembantuan (TP).

"Mulai tahun depan kami bangun pasar tradisional-moderen dengan mengacu pada prototype yang sudah kami buat," ujarnya.

Dia menjelaskan, prototype pasar yang akan dibangun untuk setiap daerah tersebut mengacu pada pasar tradisonal-moderen BSD City Tangerang sebagai percontohan.

Menurutnya, pasar BSD City tersebut dipilih sebagai benchmark, karena dinilai sangat ideal untuk dibangun di berbagai daerah.

"Mengapa kami buat

prototype pasar tersebut karena kami ingin anggaran yang dikucurkan tepat guna, tidak seperti sebelumnya, banyak proposal masuk tapi pengawasan lemah," paparnya.

Dia meyakini dengan keseragaman pembangunan pasar mulai dari desain hingga spek dan bahan yang akan digunakan akan memudahkan para pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga DPRD mudah dalam mengawasi.

Enggartiasto mengatakan, pihaknya memilih fokus pembangunan pasar tipe C sesuai intruksi presiden agar pemerintah hadir dalam membantu pengelolaan pasar tradisional-moderen.

Dia menjelaskan pasar tipe C tersebut berjumlah rarta-rata 200 pedagang yang kondisinya sebagian besar memprihatinkan.

"Jadi biarkan pasar tipe A dan B diurus swasta.

Kami hanya fokus di pasar rakyat," katanya.

Dia menargetkan, pasar tradisional-moderen yang akan dibangun tersebut memiliki lahan khusus untuk

NET BANGUN PASAR — Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sedang bedialog dengan pedagang Lamria Napitupulu mengenai harga beras di salah satu pasar tradisional . mempromosikan kearifan lokal di setiap daerah.

Sebab, sambung dia, ti-

dak menutup kemungkinan pasar tersebut ke depannya akan menjadi wisata alterna-

Makanan Impor Hambat Pertumbuhan Industri JAKARTA (HK) — Indonesia hingga saat ini masih melakukan impor bahan makanan. Hal ini ternyata berdampak pada pertumbuhan industri makanan dalam negeri.

"Salah satunya (bahan

makanan). Namun tidak semuanya. Sebetulnya industri ini kan alurnya itu dari hulu ke hilir pertama ada bahan baku. Ada yang berasal dari dalam negeri, ada yang berasal dari luar negeri. Ketika pasokan dari

luar negeri itu harganya murah, pasti input akan meningkat dan industri akan meningkat," kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS pusat Adi Lumaksono di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (1/11).

OKEZONE

WARGA saat berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan untuk membeli bahan makan yang masih didominasi makanan impor.

Industri makanan adalah salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan, industri ini tergolong dua sektor industri sekaligus, yaitu industri mikro dan industri besar sedang.

Untuk itu, butuh kebijakan dari pemerintah dalam menekan impor. Kebijakan ini perlu dikeluarkan dalam waktu singkat mengingat besarnya kontribusi pada sektor makanan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kalau yang mikro ada industri makanan, pakaian jadi, barang galian bukan logam, kayu-barang dari kayu-anyaman rotan, industri barang logam bukan mesin dan peralatan," tuturnya.

"Kalau besar sedang ada makanan, bahan kimia dan barang dari bahan kimia, pengolahan tembakau (rokok), dan kendaraan bermotor, karet dan barang dari karet," tutupnya.(okez)

Peringkat Kemudahan Berbisnis RI Naik Pemerintah Langsung Pamer ke Investor Korea JAKARTA (HK) — Bank Dunia (World Bank) menaikkan peringkat kemudahan berbisnis atau Ease

CMYK

of Doing Business? (EoDB) Indonesia dari peringkat 106 ke peringkat 91. Atas kenaikan peringkat terse-

but, pemerintah langsung memamerkan hal itu di depan pengusaha asal Korea Selatan dalam acara

World Economic Development Forum.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Lukita Dinarsyah yang dalam hal ini mewakili Menko Perokonomian Darmin Nasution mengaku menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi asing.

"Kita bekerja keras untuk meningkatkan ranking kita. Minggu lalu World Bank merilis ease of doing business Indonesia naik menjadi peringkat 91.? Sekarang sangat mudah untuk membangun bisnis di Indonesia," kata Lukita di Jakarta, Selasa (1/10).

Sebagai negara berkembang, menurut Lukita, untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur Indonesia membutuhkan investasi dari swasta. Ini disebabkan karena kemampuan APBN Indonesia sangat terbatas.

Dengan berbagai kebijakan deregulasi yang sudah dilakukan, bahkan sudah

tif bagi para wisatawan local dan mancanegara.

"Jadi kami serahkan ke

setiap pemerintah daerah untuk mengelola pasarnya dengan baik agar banyak di-

lirik wisatawan dan ibu-ibu jadi betah pergi ke pasar," tutpnya.(tmp)

Pusat Perbelanjaan Dihimbau Beri Ruang bagi UKM dan Industri Kreatif SURABAYA (HK) — Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengimbau pusat perbelanjaan atau mal untuk memberikan ruang pamer bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta ekonomi kreatif. Menurutnya hal itu bisa menjadi salah satu sarana UKM agar bisa tumbuh dan berkembang.

"UKM dan industri kreatif akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan.

Namun, mereka butuh dukungan untuk bisa berkembang,” ujar Menkop dalam keterangan resmi saat acara Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif Universitas Airlangga

dikeluarkan 12 paket kebijakan, menunjukkan komitmen pemerintah untuk lebih ramah terhadap investasi asing. Dari alasan itulah Lukita berharap banyak investasi dari Korea Selatan masuk ke Indonesia.

"Indonesia dengan Korea itu memiliki sejarah hubungan yang panjang.

Korea juga menjadi salah satu dari Top 1?0 Foreign Direct Investment," tegas Lukita.

Tak hanya itu, Lukita juga memaparkan apa saja yang sudah disiapkan pemerintah jika dana asing tersebut masuk ke Indonesia. Salah satu yang ia tawarkan adalah investasi di Kawasan Ekonomi Khusus

(Unair) 2016 di Grand City, Surabaya, Selasa (1/11/2016).

Menurutnya, yang dilakukan Unair dengan menggelar festival budaya dan ekonomi kreatif di mal adalah sebuah terobosan kreativitas.

"Festival ekonomi kreatif dan budaya biasanya hanya digelar di kampus, tetapi sekarang bisa digelar di mal," tambahnya.

Lebih lanjut Menkop meminta kepada para pengelola pusat perbelanjaan untuk memberikan ruang kepada pelaku UKM dan ekonomi kreatif untuk pameran.

"Walaupun kita tahu, mal untuk barang branded. Namun, demi kemi-

traan, mal juga harus menggandeng UKM," katanya.

Selain meminta pengelola pusat perbelanjaan untuk memberikan ruang bagi pelaku UKM, Menkop juga mendorong agar pelaku ekenomi kreatif memanfaatkan teknologi digital agar bisa berkembang secara luas.

Ad a p u n d u k u n g a n pemerintah bagi pelaku UKM dan ekonomi kreatif berupa pemberian insentif dalam bentuk suku bunga pinjaman yang rendah.

"Pada 2017, direncanakan, suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7 persen, dari 9 persen saat ini," ujarnya.(kom)

(KEK).

Di masing-masing KEK ini, Lukita menjelaskan memiliki konsep yang akan dikembangkan berbedabeda. Sebagai negara yang memiliki industri lebih maju daripada Indonesia, Korea Selatan diharapkan berpartisipasi dalam pembangunan industri di KEK tersebut.

Sementara itu, Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, mengatakan, peningkatan peringkat ini tak lepas dari upaya keras pemerintah dalam melakukan perombakan perizinan.

"Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak

hal untuk meningkatkan mutu lingkungan usaha bagi sektor swasta, khususnya dalam tiga tahun terakhir," kata dia dalam keterangan persnya, Rabu (26/10/2016).

Bank Dunia, kata Chaves, menilai bahwa perombakan perizinan yang dilakukan Pemerintah Indonesia mulai dirasakan oleh para pelaku usaha.

Hal ini memberi imbas positif bagi perekonomian Indonesia.

"Komunitas usaha global serta pengusaha lokal akan lebih terdorong dengan semakin mudahnya proses menjalankan usaha di berbagai bidang," tandas dia. (lp6/dtk)

LP6

KAWASAN Industri Khusus (KEK) Sei Mangke, salah satu kawasan industri yang menjanjikan di pulau Sumatera untuk para insvestor.

Editor: Indra Kusuma, Layout: Parlin

4

pendidikan

Rabu, 02 November 2016

NET

BUKU LITERASI — Buku-buku panduan Gerakan Literasi Sekolah yang diterbikan Kemendikbud dibagikan ke sekolah-sekolah. Sayangnya siswa dan guru belum menyadari menfaat dari program Gerakan Literasi Sekolah ini, sehingga tidak berjalan dengan baik.

Siswa dan Guru Kurang Peduli Belum Sadar Gerakan Literasi Sekolah BATAM (HK) — Dosen Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam Darul Aman menilai, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan, masih banyak guru belum sadar pentingnya akan GLS ini. Disamping itu sekolah sendiri belum mengenal strategistrategi yang harus dilakukan agar membaca lebih efektif dikalangan para siswa.

Arment Aditya Liputan Batam Menurutnya, bahwa pemerintah mencanangkan Gerakan Literasi Sekolah atau GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Karena secara umum, kata dia tujuan dari GLS tersebut adalah menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam GLS

agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.

"Ya artinya terobosan GLS ini ingin memberikan efek yang positif terhadap tingkah laku seluruh warga sekolah. Tapi kenapa gak jalan ya, padahal ada beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai percontohan GLS salah satunya SMAN 5 Batam, tapi tak terlihat ada gerakan yang bisa menumbuhkembangkan GLS dikalangan para pelajar ini," ujarnya, menyikapi GLS yang dikaitkan dengan minat baca dan menulis siswa, beberapa hari lalu.

Disarankan Darul, agar program GLS ini bisa dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh ko-

mponen yang ada di sekolah maupun masyarakat diluar sekolah, maka sekolah sendiri harus mampu menggerakan seluruh komponen internal maupun eksternal sekolah. Seiring kemajuan teknologi, lanjut dia, bahwa gerakan literasi ini tidak sekedar kegiatan membaca dan menulis saja, melainkan mencakup kepada kemampuan guru atau siswa mengadopsi informasi dari berbagai sumber baik audio, video, cetak ataupun elektronik dijadikan referensi pembelajaran.

"Bisa saja untuk menggiatkan GLS ini, antar sekolah mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Nah dalam FGD ini, bisa dibahas terkait GLS atau diadakan kegiatan lainnya memicu guru dan siswa menyadarkan akan manfaat dari GLS ini. Karena lewat kegiatan FGD bisa antar kelas atau sekolah, bisa memunculkan tukar pikiran yang teratur dan terarah, yang pada akhirnya mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai mensukseskan GLS ini," ucapnya. ***

Banyak Keahlian Lulusan SMK Tak Sesuai Kebutuhan Industri JAKARTA (HK) — Sekolah seharusnya menjadi salah satu tempat dihasilkannya generasi-generasi muda yang kompeten. Dimana mereka bisa memiliki berbagai keahlian yang dibutuhkan di masyarakat. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Singapore Management University (SMU), yang bekerjasama dengan JP Morgan menemukan fakta bahwa ada kesenjangan mencolok antara keahlian yang diajarkan oleh sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah mengah atas (SMA)

dan keahlian yang dicari oleh industri.

Pemerintah sendiri telah meningkatkan reformasi pendidikan, dengan mendorong lebih banyak pelajar untuk bisa sampai ke jenjang perguruan tinggi. Namun sayangnya, hal tersebut terhalangi dengan infrastruktur yang lemah serta tidak tersedianya tenaga kependidikan yang berkualitas.

Presiden Singapore Management University (SMU), Arnoud De Meyer menuturkan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/11), bahwa Indonesia perlu memafaatkan se-

baik-baiknya angkatan kerja usia muda. "Manfaatkan angkatan kerja yang masih muda ini sebagai keunggulan komparatif dan memprioritaskan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Memastikan bahwa tersedianya tenaga pendidikan berkualitas dengan jumlah yang mencukupi," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu untuk mempertimbangkan literasi hukumhukum dalam perburuhan guna mempermudah perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerjanya dari luar negeri. (oke)

NET

SISWA SMK Jurusan Otomotif sedang praktek membongkar mesin mobil. Saat ini banyak jurusan di buka SMK yang mengaeahkan minat dan bakat siswa.

Prestasi Siswa SMAN 8 Batam Mulai Bermunculan

IST

SISWA dan guru SMAN 8 Batam sedang memilah-milah sampah untuk dijadikan kompas dan daur ulang dijadikan kerajinan tangan. Kegiatan ini dalam upaya mewaujudkan sekolah bersih dan asri dalam menuju adiwiyata.

BATAM (HK) — Dari tahun ke tahun prestasi diraih siswa-siswi SMAN 8 Batam semakin meningkat. Seperti tahun ini prestasi diraih siswa-siswi SMAN Batam mulai bermunculan, seperti barubaru ini dalam lomba debat yang memadukan tuntutan penggunaan kombinasi kemampuan berbahasa Indonesia dan kemampuan be-

rargumen, berhasil meraih juara I tingkat Provinsi Kepri.

Lomba Debat ini cukup ketat persaingannya, semua yang disampaikan peserta harus selalu melalui alasan dan dukungan fakta yang jelas. Dalam lomba Debat ini juga, menuntut siswa tidak hanya mengetahui isu-isu global tetapi juga menganalisisnya. In-

tinya, kegiatan debat mampu menginternalisasikan kemampuan berpikir kritis dalam keterampilan berkomunikasi.

Saat itu dalam lomba Debat SMAN 8 Batam diwakili Megat Juliadi, Shinta Resmi, dan Danny Rizky Ramadhani yang telah mewakili Kepri ketingkat nasional.

Menurut Kepala Se-

kolah SMAN 8 Batam, Mujid SAg, bahwa kegiatan akademik dan non akademik seperti estrakurikuler terus digiatkan dalam mejaring serta mengasah bakat dan minat siswa untuk bisa meraih prestasi. Begitu pula dengan kegaiatan Rohani Islamiah (Rohis) merupakan salah satu organisasi yang bergerak dibidang religius yang dilestarikan dan dikembangkan melalui pembelajaran-pembelajaran yang bersifat keagamaan.

Dinilainya, bahwa kegiatan Rohis ini juga diajadikan wahana yang bergerak dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta sikap penyaringan dari budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan syariat. Sedangkan dalam pembentukan mental, kata Mujid, bahwa Rohani Islam ini cukup berperan penting dalam pemecahan suatu masalah baik dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah, "Intinya bahwa dengan adanya kegiatan Rohis ini, dapat menggerakan para pelajar selalu menjalin Ukhuwah Islamiah untuk menjadi generasi bangsa Indonesia yang kuat dalam pengaruh globalisasi negatif," ucapnya. (men)

Kompetensi Kepala Sekolah Pengaruhi Kinerja Guru JAKARTA (HK) — Kompetensi guru dalam mengajar masih rendah. Berdasarkan hasil uji kompetensi guru (UKG) 2016, ratarata nilai yang diraih masih di bawah standar, yakni 53 dari nilai maksimal 100.

Tak hanya guru, rata-rata hasil nilai uji kompetensi kepala sekolah pun masih di angka 45,92 pada 2015.

Di tahun yang sama, ratarata hasil nilai uji kompetensi pengawas secara nasional, yakni 41,49.p "Ujung-ujungnya berakibat pada rendahnya kapasitas siswa. Sehingga pada akhirnya yang jadi korban selalu siswa dan masa depan bangsa ini," tutur Provincial Coordinator USAID Prioritas Sulawesi Selatan, Jamaruddin, dikutip dari siaran pers, Selasa (1/11).

Rendahnya kinerja guru tersebut kemudian mendorong seorang penga-

was sekolah di Maros, Nurcaya untuk mengorganisasi kepala sekolah supaya mengawasi satu guru pada jadwal yang sudah ditentukan bersama. Sayangnya, upaya tersebut tidak didukung dengan kompetensi kepala sekolah.

"Banyak guru setelah diawasi malah protes dengan nilai yang diberikan.

Hasil penilaian supervisi kepala sekolah sering tidak konsisten. Mereka tidak mengetahui aspek-aspek yang dinilai dalam supervisi, misalnya pada pokok melayani perbedaan individu dan indikator-indikatornya," papar Nurcahya.

Oleh sebab itu, dia kemudian menggagas supervisi kepala sekolah secara berkelompok, yaitu dengan dua sampai tiga orang. Hal ini bertujuan setiap kepala sekolah dapat saling mengisi dalam memahami instrumen-instrumen penga-

NET

GURU Sedang mengajar di dalam kelas. Kemampuan guru dalam mengajar, tergantung dari peran kepala sekolah dalam meningkatkan ilmu mengajar dimiliki guru itu sendiri. wasan.

"Setelah pengamatan selesai, kelompok tersebut menganalisis secara bersama hasilnya, dan membuat kesimpulan serta rekomendasi untuk menyusun program perbaikan kualitas pembelajaran berikutnya," ujarnya.

Nurcahya menyebut, hasil analisis dan refleksi kemudian diteruskan kepada guru yang bersangkutan. "Hasil evaluasi menunjukkan mereka sangat puas dengan kegiatan ini, dan lebih bisa meningkatkan kapasitas guru," tukasnya. (dbs)

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081275412761.

Editor : Arment, Layout : Mario

5

opini

Rabu, 02 November 2016

Kepedulian Lingkungan dan Bangunan Liar Sebagai contoh, pembangunan dilakukan di lahan hijau yang sebelumnya merupakan daerah resapan air, hendaknya perusahaan harus membuat strategi agar daerah itu tetap dapat menjalankan fungsi awalnya, misalnya menyiapkan sistem drainase yang baik.

Disamping itu, lahan

TERJADINYA genangan air atau banjir di Batam saat musim hujan, disinyalir akibat tidak diperhatikannya lingkungan saat membangun. Selain itu, kekurangpedulian pengembang dalam membangun sarana pendukung lingkungan, ditengarai juga menyebabkan ketidakseimbangan alam.

yang tengah dibersihkan (land clearing) harus diperhatikan lebih fokus. Salah satunya adalah dengan melakukan penghijauan.

Kalau tidak, dikhawatirkan air akan langsung menyalir membawa tanah yang dapat menyumbat aliran drainase. Inilah yang mengakibatkan meluapn-

ya air sampai ke jalan atau perumahan. Untuk meminimalisir titik genangan air atau bajir di Batam yang saat ini tinggal 30 titik, perlu dukungan dan komitmen bersama. Untuk mencapai hal ini, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Seluruh elemen khususnya pengembang dan

masyarakat hendaknya memberikan perhatian lebih agar bencana seperti banjir dan genangan air dapat diminimalkan saat musim hujan.

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan bangunan yang sudah berada di atas lahan hijau atau di lahan-lahan yang sebenarnya tidak boleh ada bangunan di situ? Ini tentu menjadi tanggungjawab

Bank Syariah, Asosial?

Hemat penulis, pandangan ini mengisyaratkan dua hal. Pertama, kritikan halus dari BI yang melihat perbankan syariah cenderung menitikberatkan sisi komersial, kurang memberikan aksentuasi dalam pengembangan sosial masyarakat. Kedua, ada iktikad dari BI untuk melecut perbankan syariah agar lebih berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, bukan semata memperjuangkan keuntungan pemegang saham saja.

Asosial?

Benarkah bank syariah kurang atau belum berpihak kepada masyarakat (bawah)? Betulkah bank syariah tidak ubahnya bank konvensional yang menempatkan profit sebagai prioritas pertama sehingga urusan pemberdayaan masyarakat (sosial) kurang diperhatikan?

Dengan ungkapan yang agak ekstrem, bank syariah bisa dianggap asosial? Tulisan ini mencoba melihatnya secara proporsional dan menawarkan jalan keluarnya.

Tidak hanya di Indonesia, di belahan dunia yang lain aktivitas perbankan syariah diakui memperlihatkan titik perkembangan yang cukup mengesankan.

Menurut publikasi Islamic Financial Services Board IFSB (2015), total aset perbankan Islam dunia, yang dihimpun dari 31 negara, mencapai 1,49 triliun dolar AS. Jumlah ini mewakili 80 persen dari total aset keuangan Islam global. Kontribusi terbesar didukung dari kawasan GCC (Gulf Cooperation Council) hampir mendekati 600 miliar dolar AS dan kawasan MENA (Middle East and North Africa) mencapai 607,5 miliar dolar AS. Pertumbuhan asetnya, menurut publikasi Earnest Young (2016), masih cukup tinggi, yakni rata-rata 16 persen per tahun dengan potensi market bisa tumbuh enam kali dari yang saat ini sudah digarap.

Namun, sejalan dengan pertumbuhan ini, para peneliti mulai mengkritisi perbankan syariah yang

AJAKAN Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo agar perbankan syariah mulai menguatkan sisi pembiayaan sosial melalui pengelolaan zakat dan wakaf dalam seminar "Integrating Islamic Commercial and Social Finance to Strengthen Financial System Stability" di Surabaya, (27/10), patut diapresiasi.

Oleh: M Luthfi Hamidi Dosen STEI SEBI, Mahasiswa Doktoral, Accounting, Finance, and Economics Department, Griffith University, Australia

Kolom Publik (Bagian Pertama) “KATAKANLAH, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergatung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan.

Dan tidak seorangpun yang setara dengan-Nya”.[QS. Al-Ikhlas : 1-4] Surat al-Ikhlas ini merupakan surat yang sangat mulia, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Nabi Shallallahu ‘alaihiwasallam bahwa surat al-Ikhlas sama dengan sepertiga al-Qur’an karena di dalamnya terdapat penjelasan khusus tentang nama-nama Allah yang maha Mulia dan sifat-sifat-Nya yang maha Agung.

Surat al-Ikhlash ini me-

dianggap belum maksimal dalam konstribusinya mendukung penguatan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat kebanyakan (Asutay, 2007; Mohd Nor, 2016). Sebagian lagi menyoroti perbankan syariah yang lebih mementingkan bungkus "formal" daripada "substansi", sekadar memenuhi kriteria syariah dalam kontrakkontraknya, tapi lupa dengan tujuan yang lebih besar dari syariah, yakni mewujudkan masyarakat yang maju yang berkeadilan dan turut mengurangi kemiskinan (Nienhaus, 2011).

Ekspektasi bahwa bank syariah akan melakukan penguatan pembiayaan yang menyangkut sosial ini lumayan besar. Bisa dimaklumi karena pendirian bank syariah sebagai antitesis dari perbankan konvensional, antara lain untuk menghindarkan eksploitasi ekonomi dari yang kuat kepada yang lemah, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat luas dengan memberikan peluang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang selama ini belum bisa mengakses perbankan. Optimisme perbankan syariah bisa lebih luwes dan berdaya lebih tinggi dalam melayani masyarakat yang masih termarginal (unbankable) karena perbankan syariah memiliki fitur yang unik yang tidak dimiliki bank konvensional. Misalnya, melalui pengelolaan zakat.

Bank syariah juga bisa memainkan peran sosialnya melalui qardhul hasan

(pinjaman kebaikan, di mana bank tidak mengambil keuntungan karena si peminjam hanya mengembalikan dana pokok pinjaman, baik secara sekaligus maupun angsuran).

Pada 2015 besar pembiayaan qardhul hasan di bank syariah nasional mencapai Rp 10,6 triliun atau sekitar 1,85 persen dari total pembiayaan syariah. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya 2014 yang mencapai Rp 11,46 triliun (3,2 persen). Rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir, pembiayaan qardhul hasan pernah mencapai hampir tujuh persen dari total pembiayaan pada 2010.

CSR Dalam perspektif konvensional, minimnya konstribusi sosial perusahaan tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada pebisnis.

Menurut Friedman (2007), tanggung jawab sosial dari entitas bisnis adalah meningkatkan keuntungan (social responsibility of business is merely to increase its profits). Pandangan yang terkesan selfish ini belakangan sudah mulai ditinggalkan. Pengelola bisnis ramai-ramai menjalankan apa yang mereka sebut sebagai corporate social responsibility (CSR) dengan mengalokasikan sebagian dana keuntungan perusahaan untuk kegiatan sosial.

Ide CSR dalam perspektif Islam bukanlah hal baru. Menurut Dusuki (2008), aturan syariah menghendaki entitas bisnis untuk menjadi pelayan (steward) masyarakat karena mereka tidak hanya sekadar sebagai "alat" pemegang sa-

ham, tetapi lebih besar dari itu, mereka juga menjadi wakil Tuhan yang harus mengejar keberkahan-Nya. Namun, meski ada yang sudah menjalankan CSR, tetap saja hasil akhirnya masih dianggap minim. Penelitian terbaru yang dipaparkan Asutay dan Harninngtyas (2015) menyangkut apakah perbankan syariah sudah benar-benar menjalankan kegiatan sesuai tujuan syariah (maqashid syariah)—termasuk cakupan kontribusi sosialnya—mengindikasikan hasil yang belum menggembirakan. Dari 13 bank dan institusi keuangan dari enam negara yang mereka jadikan sampel, yang terbagus baru bisa mewujudkan 60 dari total 283 nilai yang semestinya dicapai atau baru sekitar 21,2 persen. Meskipun masih mengecewakan, yang cukup memberikan harapan, bank syariah yang tertinggi dalam pelaksanaan maqashid syariah dalam penelitian itu berasal dari Indonesia.

What's next ?

Belum ada kriteria yang disepakati memang, berapa persen idealnya pembiayaan untuk kebaikan diperlukan. Katakanlah, idealnya mencapai 10 persen dari total pembiayaan, maka perlu memutar otak bagaimana menutup dana yang diperuntukkan qardhul hasan ini, yang bila mengambil data dari tahun 2014-2015 baru antara 1,85 persen-3,2 persen saja. Kalau semata-mata mengandalkan dari bank, sungguh berat dan sulit diharapkan.

Dalam kapasitas ini, mungkin ada baiknya kita

Menyembah Allah Yang Esa rupakan salah satu bukti tentang keesaan (MahaTunggalnya) Allah SWT.Bahwa segala yang ada di alam semesta ini, baik yang Nampak maupun yang tidak nampak, yakni dari alam ghaib semuanya bermuara kepada-Nya. Dia-lah yang mengatur perjalanan dan kesinambungan satu diantara yang lain dari ciptaannya. Dia-lah adalah Dzat Yang Maha Esa, tidak beranak dan diperanakkan, serta tidak sekutu (dari bangsa manapun). Kekuasaanya bersifat mutlak tanpa batas, dan ketika Dia berkehendak, maka ‘Kun Fayakun’.

Selain surat al-Ikhlas,

ada beberapa ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang keesaan Allah SWT. Diantaranya yaitu; “Dan ilah muadalahilah Yang Maha Esa; tidak ada sesembahan yang berhak di ibadahi melainkan Dia Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang”.

[QS. al-Baqarah:163]. “Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?”.[QS. Yusuf:39]. “Dan sekali-kali tidak ada sesembahan yang berhak di ibadahi selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan”. [QS. Shaad:65].

“Katakanlah, “Allâh adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Rabb Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa”.

[QS. Ar-Ra’d : 16].

Untuk memahami bahwa sanya Allah memiliki sifat tersebut, dan juga sifat-2 yang lain, seperti Maha Kekal, Maha Melihat, Maha Mendengar, maka sifat pertama yang musti di imani oleh kaum muslim ini adalah sifat WUJUDnya Allah SWT. Karena dengan Wujudnya Allah itulah Dia kemudian memiliki sifat-sifat yang lain tersebut, baik sifat wajib maupun sifat mustahil dan jaiz.

Bagaimana kita dapat mengetahui wujud Allah SWT.? Bila Anda melihat mobil bergerak di depan anda

belajar dari Social Bank (ada yang menyebutnya Ethical bank) yang mulai banyak berdiri di Eropa. Bank sosial ini sesuai namanya memang dari awal diset untuk memfasilitasi pembiayaan dari kalangan yang selama ini kurang tersentuh pendanaan dari bank konvensional. Prinsip operasinya memanusiakan manusia (people), menjaga alam dan lingkungan (planet), dan keuntungan yang berkesinambungan (profit). Pembiayaan untuk sosial dan proyek-proyek yang menyangkut komunitas, meskipun terkadang kurang feasible secara ekonomi, bisa dipertimbangkan. Kuncinya terletak di investor yang siap berkorban /(dedicated investor) atau pemegang saham yang dari awal memang tidak terlalu menuntut mendapatkan keuntungan tinggi selama pengucuran pembiayaan dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks bank syariah, mencari dedicated investor tidak mudah. Tetapi, kalau porsi ini diisi dengan dana-dana yang berhasil dihimpun dari zakat dan wakaf, kisahnya bisa lain. Di sinilah ajakan BI menjadi relevan. Dana dari zakat dan wakaf, perlu ditangani secara profesional. Kalau dana itu akan ditujukan untuk pengembangan proyek atau bisnis yang ada di masyarakat, siapa lagi yang memiliki sumber daya yang andal untuk mengelolanya kalau bukan perbankan? Di sini perlu sinergi yang baik antara bank syariah dan pengelola zakat/wakaf. Di samping itu, perlu upaya ekstra dari pihak bank agar program mereka terkait zakat/wakaf ini memang program yang dijalankan dengan sepenuh hati. Di sini BI ataupun OJK bisa turut memprakarsai target apa yang harus dicapai oleh bank syariah terkait pembiayaan sosial. Kalau tidak, program ini hanya akan menjadi semacam "tempelan" yang terus memperpanjang kesan asosial bank syariah. (rpc) Oleh: A. SaifulUlum, S.Sos.I, Sekretaris Forum Asatidz Nurulislam (FANI)

dari jauh, atau menyaksikan pesawat terbang melintas di udara, maka dengan yakin anda mengatakan bahwa pasti ada sopir yang menyetir mobil dan ada pilot yang mengendalikan pesawat meski pun anda tidak melihat mereka berdua. Karena jika yang mengendalikan mobil atau pesawat itu tidak ada, mustahil mobil atau pesawat itu dapat melalui rutenya dengan selamat.

Bagaimana kaitannya dengan wujud Allah? Jawabnya, kita melihat matahari, bulan, bintang dan planet bergerak teratur, malam dan siang berganti dengan keteraturan yang amat detil. ***

instansi terkait. Di satu sisi pengembang dan masyarakat diminta untuk peduli dengan lingkungan saat membangun. Hal yang sama hendaknya juga diberlakukan pada bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disinyalir, banyaknya bangunan yang berada di daerah aliran air, juga membawa dampak terhadap terjadinya genangan air dan banjir.

Jika ini benar adanya, maka bangunan-bangunan tersebut hendaknya juga ditertibkan.

Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, seyogianya terlebih dahulu dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Seperti yang dikatakan di atas, jika ada bangunan ilegal di atas daerah resapan air atau di atas aliran air, segera ditindak. Tujuannya agar yang lain juga tidak melakukan hal yang salah tersebut.

Selama ini terkadang ada kesan, penertiban terhadap sesuatu yang salah, dilakukan secara temporal dan tidak menyeluruh.

Akibatnya, ada semacam kecemburuan di pihak yang ditertibkan. Mereka merasa, mengapa hanya bangunan mereka saja yang ditertibkan, sementara di tempat lain, nyatanyata ada bangunan yang ilegal, dibiarkan berdiri tegak. Hal ini hendaknya menjadi perhatian serius.

Jika hukum dan aturan diterapkan tegas dan tidak pandang bulu, alamat akan ada ketertiban di tengah masyarakat. Yang terakhir inilah yang menjadi idaman kita semua.

Karena itu, kita sangat berharap, keadilan benarbenar tercipta di tengah masyarakat. Jika keadilan terwujud, masyarakat dan seluruh elemen juga akan senang. ***

C akap B ijak "KEMAJUAN merupakan kata yang merdu.

Tetapi perubahanlah penggeraknya dan perubahan mempunyai banyak musuh.

(Robert F. Kennedy, Politikus)

"KITA mengajarkan disiplin untuk giat, untuk bekerja, untuk kebaikan, bukan agar anakanak menjadi loyo, pasif, atau penurut."

(Maria Montessori, Penulis)

Resensi Petualangan di Tengah Rimba Judul: Penculikan Sang Profesor Penulis: Bunda Afifah Afra Penerbit: Lintang Indiva Tahun Terbit: Cetakan Pertama, Mei 2016 Tebal Buku: 144 Halaman NAUFAL senang berada di Solo walau hanya tinggal bersama kakek dan neneknya. Tapi, tidak selamanya hal yang disenangi itu abadi. Suatu hari, Naufal diberitahu oleh neneknya kalau ayahnya akan menjemputnya.

Ayah Naufal bekerja di Kamerun.

Sementara ibu Naufal sudah meninggal sejak Naufal kecil.

Naufal pun akhirnya pindah mengikuti ayahnya. Tinggal dan bersekolah di satu kota di tengah rimba bernama Al Hambra. Naufal senang tinggal di tempat barunya tapi di sekolah ada John yang menyebalkan dan selalu membuat masalah. Naufal bahkan sempat merajuk dan tidak ingin pergi ke sekolah.

Saat Naufal tidak sekolah, ia menemukan sebuah terowongan rahasia. Terowongan yang membuat Naufal memasuki hutan Afrika. Di sana, Naufal juga bertemu dengan seorang gadis cilik yang mengaku tak punya nama.

Sementara itu, John semakin membuat ulah di sekolah. Ia menantang Naufal

untuk melakukan suatu hal.

Awalnya Naufal enggan menurutinya, tapi karena John tidak hanya mengejek Naufal, tapi juga mengejek anak-anak Indonesia membuat keberanian Naufal untuk menjawab tantangan John muncul.

Ternyata John dan kawankawannya mengajak Naufal menuju terowongan rahasia.

Mereka terus berjalan hingga menemukan sebuah rumah dan menantang John untuk masuk ke rumah tersebut. Saat masuk, Naufal kaget karena menemukan sesuatu yang menyeramkan. Naufal, John, dan teman-teman kemudian berlari ke hutan. Di Hutan Naufal mengalami hal yang mengejutkan yang berhubungan dengan ayahnya. Ia pun bertemu lagi dengan gadis cilik yang mengaku tak punya nama.

Novel Penculikan Sang Profesor menawarkan petualangan seru Naufal di salah satu kawasan bernama Al Hambra di benua Afrika. Selain petualangan seru, novel ini juga akan menambah pengetahuan pembacanya dengan beberapa informasi, salah satunya tentang pesawat terbang. Setiap akhir bab juga dibikin menggantung hingga membuat pembaca penasaran apa kelanjutan dari cerita. Sebuah novel anak yang menarik untuk dibaca juga menambah wawasan dan hikmah. (imc)

P P o √ Dugaan Korupsi di UMRAH Dilaporkan j -Sekarang dugaan, besok tunggu saja! o k √ PT Sanyo Batam Tutup

-Pak BP Batam tahu nggak ya?

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

Editor: Fery Heriyanto, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

6

iklan

Rabu, 02 November 2016

Editor: Helmi Rizal

CMYK

7

sambungan

Rabu, 02 November 2016

Dir Pelindo Terima Pungli Rp6 M Operasi Tangkap Tangkap Tangan SURABAYA (HK) — Tim sapu bersih pungutan liar (pungli) Bareskrim Polri menangkap Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis Pelindo III, Rahmat Satria dalam operasi tangkap tangan di ruangan kerjanya, Selasa (1/11) siang.

Dari hasil penggeladahan di ruang kerjanya Tim menyita uang tunai senilai Rp600 juta dan sejumlah dokumen lainnya.

Polisi menduga duit pungli yang diterima Rahmat mencapai Rp5 miliar hingga Rp6 miliar per bulan.

"Ini spektakular. Sebulan bisa Rp5-6 miliar dari hasil pungli," ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Takdir Mattanete kepada wartawan, Selasa (1/11) Diduga duit yang diterima Rahmat berasal dari pungli terhadap pengusaha kontainer impor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pungli diduga dilakukan sejak tahun 2014 dengan pungutan per satu kontainer berkisar Rp500 ribu-Rp2 juta.

Menurut Takdir, penangkapan ini berawal dari operasi tangkap tangan Direktur PT Akara Multi Karya berinisial AH sepekan lalu. AH ditangkap saat sedang meminta pungutan kepada importir. Dari pengembangan pemeriksaan, AH kemudian menyebut nama Rahmat

yang ikut menikmati duit hasil pungli. Informasi ini langsung ditindaklanjuti Tim dengan mendatangi kantor R di lantai 3 Gedung Pelindo III, Surabaya.

Tiba di kantor, Rahmat sangat koperatif. Bahkan dia meminta izin shalat sebelum Tim melakukan penggeledahan.

"Dari situ kami sita Rp600 juta uang cash. Totalnya Rp10 miliar dari kasus ini yang saat ini diamankan tim satgas," kata AKBP Takdir.

Modus Modus yang digunakan Rahmat adalah memungli kontainer impor yang ada di Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS).

"Modusnya tidak memeriksa kontainer yang ada," ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Takdir Mattanete kepada wartawan, Selasa (1/11).

Yang melakukan pemeriksaan kontainer, kata Takdir, adalah PT Akara Multi Karya (AMK) terhadap kontainer yang ditangani Balai Karantina. Namun tidak semua kontainer diperiksa. Yang diperiksa hanya

Lanjut Pimpin.....

Oktober 2016 Tentang Pengukuhan Dalam Jabatan di lingkungan Polri. Selain Polda Kepri, Polda Riau dan Polda Lampung juga naik menjadi Tipe A. Disebutkan, Brigjen Pol Drs Sam Budigusdian, Kapolda Kepri dikukuhkan dalam jabatan sebagai Kapolda Kepri. Kemudian, Kombes Pol Drs Didi Haryono, SH, MH, Wakapolda Kepri dikukuhkan dalam jabatan sebagai wakapolda Kepri.

Selanjutnya, Brigjen Pol Drs Zulkarnain, Kapolda Riau dikukuhkan dalam jabatan sebagai Kapolda Riau. Lalu, Kombes Pol Drs Ermi Widyatno, Wakapolda Riau dikukuhkan dalam jabatan sebagai wakapolda Riau.

Kemudian, Brigjen Pol Drs Sudjarno, Kapolda Lampung dikukuhkan dalam jabatan sebagai Kapolda Lampung dan Kombes Pol Bonifasius Tampoi, Wakapolda Lampung dikukuh-

lah bersaing di pasaran. Sehingga harus menutup perusahaannya di Batam. Penutupan karena tidak ada orderan. Namun kami juga belum menerima surat resmi mengenai penutupan perusahaan tersebut," kata dia.

Purnomo baru mendapat informasi dari orang dalam di kawasan Batamindo mengenai penutupan perusahaan tersebut.

Sementara itu, Pengurus Konsulat Cabang FSPMI Batam, Suprapto mengatakan perusahaan tersebut sebenarnya sudah dibeli oleh Panasonic dan akan beroperasi lagi.

"Panasonic yang mengambil alih perusahaan itu. Makanya sekarang seluruh hak karyawan diselesaikan sebelum Panasonic beroperasi dengan merekrut karyawan baru," katanya.

Untuk diketahui, PT Sanyo sebelumnya memiliki tiga pabrik di Indonesia yakni satu di Batam (tutup terhitung kemarin) dan dua lainnya di Depok sudah tutup keduanya sejak dua tahun lalu.

Aktivitas Meski pengumuman perusahaan tutup, namun hingga kemarin sebagian pekerja masih bekerja. Mobil operasional perusahaan pun masih terlihat lalu lalang. Begitu juga dengan tempat parkir khusus karyawan masih dipenuhi sepeda motor milik karyawan.

Salah satu sekuriti yang ditemui di lokasi membantah jika perusahaan, tempatnya bekerja

tutup. " Kami masih beroperasi, tak benar kalau perusahaan itu tutup" ujar sekuriti yang namanya ditulis, kemarin.

Pernyataan sekurity itu berbeda dengan diungkap karyawan PT tersebut. Karyawan yang enggan menyebutkan namanya mengaku perusahaan itu tutup. Namun demikian sebagian mereka (karyawan) masih bekerja untuk menyelesaikan pesanan, order.

"Iya bang perusahaan itu tutup. Tapi kami harus selesaikan dulu target kami, makanya masih ada yang kerja," katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengaku pihaknya belum menerima surat resmi soal penutupan PT Sanyo. Namun demikian, pihaknya telah mendengar informasi penutupan perusahaan itu.

Rudi menyebut, dari informasi yang didapat, total karyawan yang dirumahkan mulai hari ini (kemarin) sebanyak 684 orang. Dari 684 orang itu, sebanyak 574 orang di antaranya berstatus tenaga kerja kontrak yang masa kontraknya habis pada November ini. Sementara 110 orang lainnya adalah tenaga kerja permanen.

Para karyawan permanen ini sudah dibuat perjanjian kerja bersama. Rudi menyebut semua hak hak pekerja dibayar dan mereka yang dirumahkan juga diberikan hak-haknya.(ant/net)

sambungan Hal. 1 sehingga saat ditertibkan tidak terjadi konflik.

"Intinya ditertibkan dan harus dikembalikan terhadap fungsinya dan dikawasan sepanjang Edukit sudah dua kali kita keluarkan surat peringatan," jelasnya.

Ia memgatakan, tidak hanya kawasan buffer zone yang akan ditertibkan, kawasan rumah liar (ruli) pun ditertibkan. Namun demikian sebelum digusur akan disediakan terlebih dahulu rumah susun (rusun).

"Ada lebih kurang 1.000

Doa Minta..... berusia 26 tersebut.

Dia pun menjelaskan perjalanannya saat umrah mendatang, mulai dari Mekkah. Dia juga akan menginjakkan kaki ke

kan dalam jabatan sebagai Wakapolda Lampung.

Pengukuhan pejabat dimaksud dilaksanakan bersamaan dengan peresmian peningkatan Tipe Polda. Rencananya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir langsung dalam peresmian peningkatan Polda Kepri menjadi Tipe A dan pengukuhan Sam Budigusdian sebagai Kapolda Kepri, pada 10 November 2016 nanti di Mapolda Kepri. (and)

sambungan Hal. 1

BP Batam: .....

Namun bangunan itu tidak boleh secara permanen karena kapan dibutuhkan akan ditarik kembali.

"Perjanjian setahun kalau diperlukan harus pindah," ujarnya.

Kata Gusmardi, untuk kawasan Edukit sudah menyalahi aturan dan sudah kami peringatkan tetapi penertibannya akan dilakukan sesuai prosedur. Karena kalau tidak begitu yang lain akan komplain karena di Batam banyak lahan buffer zone dijadikan tempat usaha

Tiga Jaksa Padang Diperiksa KPK JAKARTA (HK) — Tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para jaksa itu diperiksa komisi anti rasuah itu dalam perkara penjualan gula non SNI. Ketiganya bakal dicecar terkait kasus dugaan suap distribusi gula impor dari Bulog untuk wilayah Sumatera Barat yang menjerat Jaksa Farizal. Ketiga JPU itu yakni, Rusmin, Sofia Elfi dan Ujang Suryana. “Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Farizal,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (1/11).

Selain tiga JPU itu, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Loli Vianda selaku pimpinan Kantor Kas Cabang Veteran.

Loli juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Farizal. “Ada pihak lain yang diperiksa selain ketiga jaksa itu,” terang Priharsa.

Diketahui kasus dugaan suap distribusi gula impor dari Bulog untuk wilayah Sumatera Barat merupakan

pengembangan penyelidikan dari perkara penjualan gula non SNI. Farizal selaku Jaksa diduga menerima uang suap dari Xaveriandy Sutanto selaku terdakwa dalam kasus tesebut. Sutanto merupakan pihak yang diduga menyuap mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman.

Farizal diduga menerima suap sebesar Rp365 juta dari Sutanto dalam empat tahap dengan nominal Rp60 juta.

Tujuannya untuk mengamankan perkara yang menjerat Sutanto di PN Padang. Dalam kasus tersebut, Farizal bertindak seolah-olah sebagai penasihat hukum Sutanto dengan cara membuatkan eksepsi dan mengatur saksisaksi yang menguntungkan terdakwa.

Kasus gula non SNI ini mencuat setelah Polda Sumatera Barat menyita 30 ton gula bermerek Berlian Jaya yang dikemas dalam karung besar dan juga dalam bentuk kemasan 0,5 sampai 1 kilogram. Gula ilegal tersebut memiliki dua tipe yakni tipe Simanis dan tipe Siputih.

Gula non SNI ini ditemukan dalam gudang yang berala-

mat di Kilometer 22, Jalan Bypass, Kota Padang, April 2016 lalu.

Enam hari lalu, jaksa Farizal juga diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus suap tersebut. Atas perbuatannya, Farizal diduga sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau atau Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?.

Sedangkan Sutanto disangkakan melanggar pasal Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (haluan)

sambungan Hal. 1

PT Sanyo .....

Terpadu Satu Pintu) BP Batam mereka tutup karena sepi orderan," kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam Purnomo Andiantono, kemarin.

Perusahaan asal Jepang tersebut awalnya memiliki sebanyak 574 orang karyawan kontrak yang sudah diputus hubungan kerjanya dan diberikan pesangon. Sementara sebanyak 30 orang dari 110 orang karyawan tetap dirumahkan. Sedangkan sisanya 80 karyawan tetap lainnya masih bekerja menyelesaikan pesanan perusahaan yang memproduksi aneka batrei elektronik itu hingga Desember ini.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan, perusahaan tersebut resmi tutup mulai 1 November 2016. Perusahaan ini sudah sejak lama mulai mengurangi karyawan. Dalam pengumuman itu, karyawan tetap dirumahkan terhitung 1 November selama satu bulan penuh. Seluruh gaji pokok dan tunjangan tetap akan dibayarkan penuh.

Perusahaan juga meminta pada karyawan permanan agar datang ke perusahaan pada saat penandatanganan perjanjian bersama pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penyerahan surat pengalaman kerja. Semua hak karyawan berupa gaji terakhir dan uang pesangon akan ditransfer ke rekening masingmasing pada 28 November 2016.

Purnomo mengatakan perusahaan tersebut fokus bergerak di bidang industri baterai. ''Kemungkinan mereka ka-

satu atau dua.

"Yang kontainer lainnya tidak diperiksa namun harus membayar. Satu kontainer Rp500ribu-Rp2 juta per kontainer," kata Takdir. Apakah instansi lain turut terlibat khususnya Balai Karantina? Takdir masih belum mengetahuinya karena kasus ini masih terus didalami dan dikembangkan.

"Untuk instansi yang lain masih didalami oleh Satgas Pungli," tandas Takdir.

Hingga saat ini, Direktur Operasional Pelindo III masih dalam proses pemeriksaan. Beberapa penyidik berkemeja putih tampak membawa sejumlah alat bukti hasil penggeledahan di kantor pusat Pelindo III, seperti layar komputer berukuran 24 inch.

Manajer Legal dan Komunikasi PT TPS, Erika A Palupi, serta Kepala Humas PT Pelindo III, Edi Priyanto juga masih menjalani pemeriksaan.

"Maaf saya belum bisa angkat telepon karena masih dalam proses pemeriksaan kepolisian. Kami menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan, namun apabila diperlukan perusahaan akan mendampingi yang bersangkutan sesuai ketentuan perusahaan terkait pendampingan hukum," kata Edi melalui pesan singkat. (dtc/kcm/net)

Kavling Siap Bangun (KSB) dibagikan terhadap masyarakat dan lahan tinggal sedikit makanya dibagun rusun barulah digusur," katanya.

Disebutkannya lahan di Batam saat ini hanya tinggal 2.000 hektar dari 45 ribu hektar sebelumnya dan lebih kurang 33 persen sudah dialokasikan oleh pejabat BP Batam sebelumnya. Maka itu, pihaknya kembali membenahi agar Batam kembali menarik bagi investor untuk menanam modalnya, baik lokal maupun luar," pungkasnya.(par)

sambungan Hal. 1 Turki.

Namun, Zaskia tidak banyak menggubris ketika ditanya soal persiapan pernikahan.

Meski begitu, ia tetap minta

didoakan.

"Doain saja. Doain ya. Kalau ada jodoh didekatkan, kalau enggak ya sudah," ucapnya santai.(dtc)

1.020 Muslim .....

Korlap Wilayah Sumbar, Irfianda Abidin yang ditemui Haluan saat melepas rombongan wilayah Padang di kawasan Veteran mengatakan, sebanyak 17 bus dan 24 unit mobil pribadi diberangkatkan untuk membawa rombongan.

"Yang telah terdata dengan kami, total ada 1.020 orang yang berangkat. Jumlah itu tersebar hampir di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat, kecuali Mentawai dan Pesisir Selatan. Masing-masing rombongan akan dipimpin Korlap wilayah, titik kumpul pertama di Gedung Dewan Dakwah di Jalan Kramat Raya Jakarta," jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa nantinya rombongan akan dibantu oleh para perantau Minang yang ada di Jakarta.

"Kita sudah koordinasi dengan para perantau dan mereka juga akan ikut serta dalam aksi ini. Selain itu, mereka juga bersedia untuk membantu rombongan dari Sumatera Barat selama berada di Jakarta," jelasnya.

Sementara itu, Korlap Padang Imam Abu Qoila mengatakan, jumlah rombongan yang berangkat dari Kota Padang, terdata sebanyak 114. "Hari ini (kemarin, red), 93 orang berangkat dengan bus dan 21 lainnya menyusul dengan pesawat,"

sambungan Hal. 1 jelasnya.

Ketua MUI Sumatera Barat, Gusrizal Gazahar mengungkapkan, MUI merestui keberangkatan rombongan tersebut. "MUI Pusat telah menyatakan sikap, kita di sini tentu akan ikut mendukung dan keberangkatan ini adalah bentuk penegasan terhadap dukungan tersebut," jelasnya.

Gusrizal menengaskan, bahwa aksi pada Jumat mendatang bukanlah terkait masalah politik atau pilkada. "Seluruh orang mukmin pasti akan tersinggung dengan apa yang telah dikatakan Ahok. Jika dalam hukum Islam, Ahok sudah pasti dihukum mati. Namun karena umat Islam masih mengikuti hukum yang berlaku, maka kami minta agar kasus ini segera diproses, jangan permainkan rasa keadilan," tegasnya.

Sementara itu, Yasin (22) salah seorang peserta rombongan mengungkapkan keikutsertaan dirinya sebagai bentuk rasa solidaritas sesama umat Muslim. "Prihatin dan merasa tersinggung dengan apa yang telah dilakukan Gubernur Jakarta tersebut," ungkapnya.

Personil Menyikapi aksi demo Ahok ke Jakarta oleh sejumlah ormas Sumbar, yang akan digelar Jumat (4/11) mendatang, pihak Polda Sumbar tetap akan meny-

PK5 Digusur ...... digusur. Padahal hasil jualan itu hanya untuk mencukupi kebutuhan makan anak-anak di rumah," ujarnya saat ditemui di Seraya Atas, kemarin.

Diakuinya, memang lahan yang dipergunakan untuk jualan tersebut adalah buffer zone, tetapi harus bagaimana lagi namanya kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi, karena tidak mungkin anak tidak sekolah.

"Kita sering diperingatkan, dibilangnya menyalahi aturan, ya sudah kita pindah secara baik-baik, kalau memang begitu aturannya. Tapi bangunan lainnya yang ada di lahan buffer zone itu juga harus digusur," katanya.

Di tempat terpisah, PK5 lainnya yang juga korban penggusuran di Punggur, Lubis merasa ada ketidakadilan Pemko dan BP Batam dalam menjalankan peraturan untuk penertiban. Seharusnya kata Lubis semua bangunan yang berada di buffer zone ditertibkan.

"Kalau penggusuran bangunan kita (PK5) dilakukan secara cepat. Tapi kalau pengusaha yang bangunannya berada di Buffer Zone dibiarkan saja. Kita kan bisa lihat dari media sosial (medsos), ada hotel dan ruko yang bangunannya menyalahi

iagakan personel di daerah.

"Sampai sekarang belum ada info akan ada demo juga di Sumbar. Status kita tak siaga.

Namun demikian personel tetap disiapkan," kata Wakapolda Sumbar, Nur Afiah usai Hearing dengan Komisi I DPRD Sumbar, Selasa (1/11).

Nur menyampaikan memang ada info sejumlah masyarakat Sumbar berangkat melakukan aksi demo ke Jakarta.

Namun sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi apakah masyarakat itu jadi berangkat atau tidak. Sedangkan untuk aksi di Sumbar masih belum ada info.

Dalam hal ini, lanjut dia, pihak kepolisian telah menyebar intel. "Tak ada yang menjadi perhatian khusus. Kita standby saja dulu," ujarnya.

Baginya tak ada persoalan jika akan ada aksi juga di Sumbar. Namun dia meminta tak ada yang anarkis. Apalagi yang sampai melanggar hukum.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar bidang pemerintahan, Aristo Munandar menuturkan, belum mendapatkan informasi kalau akan ada aksi di Sumbar. Dia tak melarang jika memang ada aksi.

"Itu kebebasan menyampaikan pendapat. Yang penting tetap jaga keamanan," pungkas Aristo.(haluan)

sambungan Hal. 1 aturan, namun sampai sekarang bagaimana, tidak pernah ada tindakan dari tim terpadu," paparnya.

Senada dengan itu PK5 lainnya yang ada di Batuaji, Rahmi mengungkapkan kekesalannya.

Dia mengatakan penegakan hukum hanya berlaku terhadap masyarakat miskin namun sangat berbeda kepada pengusaha berdasi.

"Hukum tajamnya ke pedagang kecil, sedangkan pedagang besar hukum tumpul," tandasnya.

Ketua Kelompok Diskusi Anti 86, Tain Komari mengatakan bangunan di row jalan dan buffer zone tidak hanya kios tetapi juga ada yang sudah berbentuk ruko.

Salah satunya adalah ruko di kawasan Green Land, perumahan Citra Batam, dan di sepanjang jalan depan Edukit, Batam Centre. Kawasan ini sebelumnya merupakan kawasan buffer zone.

Namun kemudian diubah peruntukannya menjadi ruko.

Anggota Komisi III DPRD Kota, Batam Jurado Siburian melihat hampir semua kawasan penyanggah atau buffer zone di Batam bermasalah. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait.

"Saya melihat semua buffer zone yang ada di Batam rata

rata bermasalah, kenapa, karena pengawasan dari BP Batam tidak ada. Meskipun izin pengelolaan buffer zone itu dibolehkan, tapi ada aturannya yakni hanya khusus pengelolaan taman,"ujar Jurado beberapa waktu lalu.

Kata Jurado, setiap lahan buffer zone itu sudah jelas ada larangan keras karena di lahan tersebut sudah ada item mengatakan dilarang keras mendirikan bangunan permanen.

"Di seluruh buffer zone di Kota Batam yang dibangun secara permanen merupakan kesalahan dari mereka karena kurang pengawasan, baik itu yang sudah jadi maupun yang mau dibangun," ucapnya.

Jurado berharap semua bangunan yang ada di buffer zone dan row jalan yang dibangun agar segera dibongkar, namun karena DPRD tidak memiliki tupoksi dalam penindakan, ia berharap BP Batam dan Pemko Batam segera mengambil langkah.

"Kalau saya pribadi selaku Dewan, kalau ada tupoksi dalam penindakan sudah kita tindak semua, jadi yang kita harapkan hanya kepada instansi yang ada untuk memusnahkan bangunan yang ada di row jalan dan buffer zone," katanya. ***

CMYK

::

8

P A R L E M E N TA R I A

Rabu, 02 November 2016q

TANGGAPAN DEWAN

Apa Keuntungan Ikut BPJS-TK? Pertanyaan Dewan Batam Yth. Saya bingung, kenapa jaminan sosial seperti BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan dibedakan? Terima kasih.

Ruma Susilo Warga Tiban Jawaban Ini sebenarnya yang menjadi kerancuan ditengah masyarakat.

Perlu peran aktif BPJS Tenaga Kerja dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta harus memberikan kepercayaan dengan cara membenahi sistem pelayanan di rumah sakit, karena banyak keluhan akan ditolaknya pasien dengan menggunakan kartu BPJS Tenaga Kerja.

DERMAWAN/HALUANKEPRI

DPRD Batam melaksanakkan Dzikir Akbar dan Doa Bersama pengajian Al-Khidmah yang bersempena dengan HUT ke-16 DPRD Batam, Senin (31/10).

Parkir Online Solusi Menekan Kebocoran Dandis Rajagukguk Anggota DPRD Batam

Sumbangan Rp200 ribu untuk HUT PGRI Pertanyaan Yth Dewan Batam Bagaimana tanggapannya soal adanya iuran Rp200 yang diberikan oleh kalangan guru saat HUT PGRI? Terima kasih.

Masril Warga Bengkong Jawaban Pemko Batam diharapkan memberikan klarifikasi terkait isu tersebut, apabila memang ada pembayaran sebesar itu berarti telah menyalahi aturan, karena dalam APBD Kota Batam juga telah dianggarkan untuk PGRI.

BATAM (HK)— Anggota DPRD Kota Batam Komisi I, Harmidi Umar Husein menilai, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam belum maksimal dalam pengelolaan parkir di Kota Batam. Hal ini ditandai dengan tidak maksimalnya pendapatan daerah dari sektor tersebut. Hal itu, lanjutnya, diperparah oleh adanya parkir ilegal yang beroperasi di sejumlah titik keramaian jalan yang dibiarkan tanpa ada sebuah tindakan.

"Ini harus menjadi fokus kita bersama. Pengelolaan parkir meski berjalan maksimal, karena sektor ini diharapkan bisa menambah PAD Kota Batam. Jangan ada uang parkir yang masuk ke pihak lain dengan jalan kongkalikong dengan oknum," ujar Harmidi saat dijumpai di ruangan Komisi I DPRD Batam, Senin (31/ 10).

Dikatakan dia, hal tersebut terungkap setelah Komisi I meminta data kepada Dishub, tentang rekomendasi titik mana saja di Kota Batam yang telah resmi memungut uang retribusi parkir di bahu

jalan. Soalnya, ucapnya lagi, hampir setiap bahu jalan selalu ada tukang parkir yang meminta uang.

"Ini kan potensinya besar.

Jika satu titik bisa masuk motor sehari 50 unit dikalikan 1.000, maka ada Rp50 ribu. Belum lagi mobil.

Kalau kita kalkulasikan dalam sebulan bisa mencapai miliaran dengan adanya ratusan titik," papar dia.

Dilanjutkannya, seharusnya dana itu bisa masuk ke kas daerah.

Namun, selama ini hanya masuk kantong pihak lain dan oknum Dishub yang bermain. Seharusnya kalau

Dishub tidak bisa bertindak, buktikan dengan bentukan tim berantas pungli Pemko Batam.

"Mari jika Pemko Batam ingin serius memberantas pungli, ayo buktikan dengan yang kecil dulu, karena parkir ilegal ini bukan lagi menjadi rahasia umum," tegas Politisi Gerindra ini.

Harmidi juga mengungkapkan bahwa Komisi I telah mendapatkan informasi langsung dari warga serta terjun ke lapangan, tentang titik parkir ilegal dengan dilengkapi atribut resmi dari Dishub.

"Seperti di Batam Centre ini saja. Saya mendapat laporan dan juga mengalami sendiri ada tukang parkir meminta uang dengan atribut resmi, setelah saya periksa data titik mana saja yang telah direkomendasikan Dishub, ternyata itu tidak termasuk," jelasnya.

Berarti, sambungnya lagi, uang yang dipungut tersebut tidak masuk kas daerah, melainkan ada indikasi permainan. "Karena tidak mungkin tukang parkir mendapatkan atribut resmi

secara sembarangan dan juga hanya dibiarkan begitu saja."

"Saya bersama Komisi I sudah panggil Kabidnya, selaku penanggung jawab, tetapi tidak pernah diindahkan, padahal itu merupakan fungsi dari legislatif untuk pengawasan dan menyampaikan keluhan masyarakat," papar dia.

Untuk solusinya sendiri, Harmidi sangat mendukung secara penuh dengan dibuatnya sistem parkir online untuk menekan angka kebocoran serta membayar sekali setahun. Selain itu, warga tidak diberatkan serta bisa menggenjot PAD yang berimbas terhadap pembangunan infrastruktur Kota Batam.

Ditambahkannya, melihat hal itu, bisa dikatakan jika kinerja Dishub belum maksimal, sehingga dia menyampaikan kepada Walikota Kota Batam untuk segera mencarikan pengganti yang mempunyai kemampuan dan keberanian untuk bisa

DPRD Batam Dorong THL Menjadi Peserta BPJS-TK

Uba Ingan Sigalingging Komisi IV DPRD Batam

Pembaca yang terhormat.

Jika anda ingin menyampaikan aspirasi keluhan, dan masukan kepada Anggota DPRD Kota Batam, Kirimkan ke email: skpd.batamkota.go.id/setdprdbatam

::

CAKAP DEWAN

"Jangan sampai dengan tarif UWTO yang tinggi itu, jadi penghalang investor mau menanamkan investasinya di Batam...dengan kekhususan daerah Batam, semestinya ada yang diistimewakan dari Batam. Jika perekonomian Batam baik, hal ini juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara nasional..."

Muhammad Musofa Anggota Komisi I DPRD Kota Batam

BATAM (HK) — DPRD Batam berupaya mendorong Tenaga Harian Lepas (THL) di jajaran Pemerintah Kota Batam untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS). Selain mendapatkan perlindungan keselamatan kerja juga berkaitan dengan mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut menjadi kepesertaan pada 1 Juli 2016.

Hal tersebut merupakan pembahasan DPRD Batam dengan Kepala Cabang Batam BPJS-TK di ruangan serba guna DPRD Batam, Selasa (1/11).

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ricky Indrakari mengatakan bahwa kegiatan kali ini merupakan kunjungan BPJS-TK untuk mensosialisasikan tentang pentingnya menjadi peserta baik untuk DPRD Batam sendiri maupun THL. "Kita dalam melaksanakan aktifitas kerja bisa dikatakan sangat tinggi, baik itu dijalan raya maupun bepergian.

Namun, selama ini tidak ada yang meng-handle soal keselamatan itu, selain itu juga bagi para THL juga harus ada yang meng-covernya," ujar Ricky.

Maka dari itu, BPJS-TK dihadirkan untuk membuka wawasan DPRD Kota Batam, sejauh mana manfaatnya bagi para peserta, serta program apa saja yang memberikan manfaat bagi para THL dijajaran DPRD maupun Pemko Batam, sehingga bisa mengetahui secara mendalam.

Ditempat sama, anggota

Harmidi menjabat Kepala Dishub.

"Meskipun itu hak preogratif Walikota, tetapi saya cuma mengingatkan agar dilakukan pembersihan dalam tubuh Dishub, supaya pengelolaan perhubungan di Kota Batam bisa tertangani," tandas Harmidi. (cw56)

Sumali: Tidak Ada Alasan Menunda Pemindahan Imigran dari Taman Aspirasi

HABLI/HALUANKEPRI

KOMISI IV DPRD Batam saat rapat dengan managemen BPJS TK di Gedung DPRD Batam, Selasa (1/11).

DPRD Kota Batam Komisi I, Musofa mengatakan, sosialisasi itu memberikan wawasan baru.

"Sebenarnya kita lebih berminat terhadap asuransi, karena pelayanan yang diberikan sangat baik, lain dengan BPJS selalu dinomor terakhirkan, serta prosesnya sangat rumit," ujar dia.

Namun, melewati sosialisasi itu, lanjut Musofa, pihaknya minta BPJS-TK memberikan sosialisasi kepada masyarakat Batam, serta juga harus membedakan namanya seperti Jamsostek terdahulu agar masyarakat tidak bingung.

Sementara Kepala BPJSTK cabang Batam, Achmad Fathoni menjelaskan selama ini di lapangan, tenaga kerja merupakan tulang punggung keluarga.

CMYK

"Dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi risiko bisa terbantu minimal keluarga tidak terbebani, termasuk juga DPRD Kota Batam," kata dia.

Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi agar BPJS Ketenagakerjaan ini bisa dikenal dan tidak rancu dengan BPJS Kesehatan. BPJS TK sejatinya masih seperti Jamsostek sebelumnya, namun tanpa program Jaminan Kesehatan (JPK). Layanan yang lainnya masih tetap sama yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua (JHT).

"Sedangkan untuk namanya sendiri, rencananya akan berubah pada Desember nanti menjadi BP Ketenagakerjaan," tutup dia. (cw56)

BATAM (HK) — dimana keAnggota Komisi I beradaan DPRD Batam, puluhan Sumali, menyeimigran ini butkan tidak sangat mengada alasan ganggu pemanuntuk menunda dangan karena memindahkan berada di puluhan imigran tengah-tengah dari Taman kota yang nota Aspirasi Batam bene berdampCentre ke ingan dengan Sumali Rudenim kantor DPRD Tanjungpinang.

Batam. Terlebih Pasalnya, dua pihak yang ketika malam hari, para paling berkompeten, yakni imigran menggelar tikar di The International Organiloby kantor DPRD Batam. zation for Migration (IOM) "Merusak estetika dan Imigrasi sudah kota, karena berada di menyepakati kepindahan tengah-tengah perkotaan," tersebut. katanya.

Apalagi menurutnya, Sementara dari sisi kesepakatan pemindahan kemanusiaan, lanjutnya, itu, merupakan keputusan mereka berada di ruang bersama yang dilahirkan terbuka, sedangkan kita dari proses Rapat Dengar tahu bersama sebagian Pendapat (RDP) antara dari imigran ini adalah para pihak di Komisi anak dibawah umur dan DPRD Batam, baru-baru kaum hawa. ini.

"Alasan lainnya, "Kita minta kedengan pemindahan yang beradaan imigran di berlarut-larut, jumlah Taman Aspirasi segera mereka malah semakin dipindah ke Rudenim bertambah dan bisa Tanjungpinang, tidak ada memunculkan berbagai alasan memperlambat persoalan baru," katanya perpindahan itu," ungkap lagi. Dalam RDP beberaPolitisi Demokrat ini ke pa waktu lalu, salah satu awak media, Selasa (1/11) poin kesepakatan adalah di Kantor DPRD Batam. memindahkan keAda dua alasan beradaan imigran menurutnya yang mentersebut ke Rudenim dasari segera dilakukanTanjungpinang. Bahkan nya pemindahan tersebut, juga disepakati seluruh yakni alasan estetika kota pembiayaan pemindahan dan alasan kemanusiaan. akan ditanggung oleh Alasan estetika, IOM. (ays)

Editor: Ferry Herianto, Layouter : Mario

CMYK

9

Rabu, 02 November 2016

Eks Kios PKL Jadi Tempat Sampah PKL: Pemko Tidak Punya Konsep BATAM (HK) — Penggusuran 74 Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Tropicana, Pasir Putih, Batam Centre pada akhir April 2016 lalu, menyisahkan sejumlah persoalan baru. Pasalnya, wilayah yang dulunya tertata rapi oleh kios PKL, kini berubah jadi tempat pembuangan sampah. an bagi pengguna jalan," Amir Yunus Liputan Batam Tidak hanya itu, wilayah yang terbilang sangat aman bagi pengguna kendaraan roda dua dan pejalan kaki, kini sudah berubah menjadi jalan yang menakutkan karena selalu sepi, terlebih bila dilintasi pada pukul 20.00 WIB ke atas.

"Sangat disayangkan, tempat yang dulunya ramai dan tertata rapi, kini sudah menjadi tempat pembuangan sampah, terlebih kalau malam hari menjadi tempat yang raw-

sesal Busnul M, salah satu pemilik kios PKL yang menjadi korban penggusuran.

Ditemui dilokasi penggusuran, Selasa (1/11), Ketua Forum Komunikasi RT/RW Kelurahan Bengkong Sadai ini, mengaku sangat menyesalkan kebijakan yang dijalankan Pemko Batam. Sebab tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Dulu kami rela digusur

ISTIMEWA

... Hal. 10

TEMPAT SAMPAH — Anggota Komisi I DPRD Batam, Harmidi Umar Husen (kiri) didampingi dua eks PKL Tropicana saat meninjau langsung eks lokasi kios PKL Tropicana, Selasa (1/11).

Lokasi yang dulunya tertata rapi berubah jadi tempat pembungan sampah.

Eks Kios

Jadikan Prajurit Marinir Petarung Laut Handal Danbrigif 3 Pimpin Sertijab Komandan Yonif Mar 10 SBY SETOKOK (HK) — Komandan Brigade Infanteri (Brigif) 3 Marinir, Kolonel Hermanto memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab), Komandan Bataliyon Infanteri (Yonif) Marinir 10 Satria Bumi Yudha (SBY), Setokok, dari Letkol Mar Anjas Wicaksono Putro MT. Opsla kepa-

da Letkol Mar Carles Arianto Lumban Gaol, Selasa (1/11) kemarin, di Lapangan Apel Yonif 10 Mar SBY, Setokok.

Dalam kesempatan tersebut, Kolonel Hermanto mengatakan bahwa sertijab Komandan Korps Marinir merupakan proses kaderisasi kepemimpinan,

sehingga diharapkan dapat membawa energi baru dengan munculnya kreativitas dan inovasi cemerlang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan bisa dicintai warga Batam.

"Ini kaderisasi, karenanya semangat menjadikan

Jadikan Prajurit ... Hal. 10

LPM Sei Pelunggut Jembatani Pembangunan SMK Kesehatan SAGULUNG (HK) — Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung melaksanakan rapat bersama seluruh perangkat RT dan RW serta menghadirkan Anggota DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah.

Rapat yang digelar kantor lurah setempat, Minggu (30/10) lalu, dirumuskan secara bersamasama pembangunan SMK Kesahatan di lahan hibah PT Rexvin seluas satu hektar.

Anggota DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah menyambut baik aspirasi warga Kelurahan Sei Pelunggut untuk mendirikan se-

HABLI/HALUANKEPRI

SUASANA rapat LPM dengan tokoh masyarakat setempat dan Anggota DPRD Kepri Irwansyah, Minggu (30/10) lalu.

buah sekolah diatas lahan hibah, karena bisa memberikan kontribusi positif

terhadap dunia Pendidikan di Batam.

"Para tokoh masyara-

kat sudah sepakat untuk membangun sekolah di atas lahan yang sudah ada, yaitu fasum dengan luas satu hektar," ujar dia ketika diwawancarai usai rapat.

Dikatakannya, aspirasi masyarakat tersebut akan segera diproses secepatnya, untuk bisa direalisasikan karena ini sudah bersinggunggan dengan dunia pendidikan, meskipun APBD Provinsi Kepri sedang defisit namun tetap akan diusahakan.

"Saya akan perjuangkan nanti di banggar," tegas politisi PPP ini.

Sementara itu, Ketua

LPM Sei ... Hal. 10

Pagelaran Kuda Lumping Ramaikan Demonstrasi NOV IWANDRA/HALUAN KIRI

DANBRIGIF 3 Mar, Kolonel Hermanto (tengah) salam komando bersama Letkol Mar Carles Arianto Lumban Gaol (kanan), dan Letkol Mar Anjas Wicaksono Putro (kiri), disela setijab Danyonif Mar 10 SBY, Selasa (01/11) kemarin, di Lapangan Apel Yonif 10 Mar SBY, Setokok.

Gubernur Panggil Perwakilan Masyarakat Terkait UWTO BATAM CENTRE (HK) — Gubernur Kepri, Nurdin Basirun akan memanggil perwakilan pengusaha dan masyarakat Kota Batam yang menolak penerapan biaya sewa lahan atau uang wajib tahunan otorita (UWTO).

"Kami akan panggil pengusaha dan masyarakat.

Karena ini bukan hanya persoalan pengusaha dan masyarakat, tapi persoalan bersama," kata Gubernur Nurdin Basirun seusai rapat Forum Komunikasi Pimpi-

nan Daerah Kepri di Batam, Selasa (1/11).

Penolakan terhadap UWTO bermula dari kebijakan pemerintah pusat dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang menaikkan tarif UWTO. Masyarakat dan pengusaha kemudian tidak hanya menolak kenaikan, melainkan menolak seutuhnya kebijakan UWTO yang sudah berlangsung puluhan tahun di pulau utama, dan pulau penyangga yang masuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam.

Gubernur memastikan

Gubernur Panggil ... Hal. 10

Masyarakat Tuntut Penghapusan UWTO BATAM CENTRE (HK) — Ratusan warga masyarakat Batam yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Batam, melakukan unjuk rasa di Kantor BP Batam, Batam Centre, Selasa (1/11). Mereka menuntut Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang dinilai memberatkan masyarakat, dihapus.

Satu hal yang berbeda dari demo kali ini, yakni penampilan antraksi kuda lumping, kesenian daerah guna menghibur demonstran.

Tak ayal lagi, pagelaran kuda lumping ini mengundang perhatian masyarakat yang melintas di depan kantor BP Batam. Dan tak sedikit diantaranya memilih berhenti untuk menikmati pagelaran ini.

Tidak hanya pagelaran kuda lumping, aksi

kali ini juga diwarnai dengan "jahit mulut" dari sejumlah peserta, sebagai bentuk protes atas kebijakan BP Batam yang menyengsarakan mereka.

Pantauan di lapangan, ratusan warga yang melakukan aksi damai di depan BP Batam ini, merupakan warga Batam Centre yang didominasi ibu-ibu rumah tangga, dan tak sedikit diantaranya

membawa serta anakanaknya di tengah-tengah orasi yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian Polsek Batam Kota, Polresta Barelang dan Polda

Pagelaran Kuda ... Hal. 10

DERMAWAN/HALUAN KEPRI

PAGELARAN kuda lumping meramaikan aksi demonstrasi di depan Kantor BP Batam, Selasa (1/11) dengan agenda penolakan UWTO.

CMYK

Editor: Amir, Layouter: Mario

10

batam

Rabu, 02 November 2016

Maling Tas Babak Belur Dihajar Warga Kepergok Pemilik Rumah Makan BATAM CENTRE (HK) — Zulkifli (28), seorang warga Ruli Baloi Kolam, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, babak belur dihajar warga, saat kepergok sedang mengambil tas selempang milik Rusli, si pengusaha Rumah Makan Jogja, Selasa (1/11) sekira pukul 09.10 WIB, di Komplek Ruko Taras Blok B-3 Nomor 06, Batam Centre.

Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti satu buah tas selempang berwarna coklat dan satu unit sepeda motor merk Honda Beat, dengan Nomor Polisi BP 3127 GH. Kapolsek Batam Kota, Kompol Arwin SH mengatakan, penangkapan pelaku pencurian itu berdasarkan laporan korbannya yang datang melapor ke polisi. Kemudian, polisi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), dan mendapati pelaku sudah babak belur di hajar massa. Sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

"Untung polisi cepat datang ke TKP, kalau tidak

pelaku bisa bahaya di tangan warga yang sudah marah dan beringgas itu," kata Kompol Arwin SH, kemarin.

Terang Arwin, berdasarkan pengakuan pihak korban kejadian itu diketahuinya ketika ia sedang membuat sekatan kamar di lantai II, dan ketika hendak turun ke lantai dasar untuk mengambil palu melihat seseorang yang tak dikenalnya.

"Woiii ngapain kau, mau maling ya. Jawab pelaku, mau ambil tas. Mendengar jawaban itu korban langsung mengejar si pelaku sambil berteriak ada maling.. maling.. maling..," terang Kapolsek, dan pelaku pun keluar dari dalam ruko.

Kata Arwin, pelaku masuk ke dalam ruko yang terbuka dan sepi, kemudian si pelaku memegang dan mengambil tas sandang milik pelapor yang berada di atas meja kasir. Kemudian saat diteriakin pelaku kabur dengan bawa tas itu.

"Kepergok, si pelaku berusaha kabur. Dan diluar ruko sudah ada teman yang sedang menunggu dengan menggunakan sepeda motor. Lalu, membonceng pel-

Jadikan Prajurit ..... prajurit Marinir sebagai petarung laut harus terus terjaga," ungkapnya.

Menurutnya, Korps Marinir ini mempunyai tugas pokok sebagai pasukan pendarat amfibi TNI Angkatan Laut, dalam rangka proyeksi kekuatan dari laut ke darat dan melaksanakan tugastugas operasi militer selain perang sesuai perintah Panglima TNI. "Jadi, jabatan Komandan Korps Marinir merupakan salah satu jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut. Komandan Korps Marinir juga sebagai "Chief Corps" yang bertanggung jawab membina nilainilai luhur pembentukan karakter prajurit Korps Marinir," katanya.

Sebelum menjadi orang nomor satu di Korps Baret Ungu, Letkol Charles Arianto Lumban Gaol pernah menjabat sebagai Komandan Amfibi 1 Marinir.

Sedangkan, Letkol Anjas

sambungan Hal. 9 Wicaksono Putro dipromosikan sebagai menjabat Paban Slog Markas Marinir di Jakarta.

Lebih jauh disampaikan, perwira yang diberikan kepercayaan sebagai Komandan Korps Marinir haruslah memiliki kompetensi terbaik dan telah teruji integritasnya.

Diakhir amanatnya, Hermanto juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pengabdian serta dedikasi Letkol Anjas yang telah melaksanakan tugas sebagai Komandan Korps Marinir SBY dengan baik.

Sementara, Letkol Charles Arianto Lumban Gaol dalam sambutan pertamanya berjanji untuk meneruskan program kinerja dari komandan lama. Serta memberi kekuatan tugas pokok sebagai pendarat koprs Marinir.

Tak itu saja, Charles juga akan melaksanakan

LPM Sei .....

LPM Sei Pelunggut, Saptono menyampaikan pada prinsipnya LPM sangat menyambut baik akan penghibahan lahan seluas satu hektar tersebut begitu juga seluruh Rt/Rw, dimana bisa difungsikan untuk dibuat sekolah.

"Rencananya setelah kita rapatkan semua setuju dibangun SMK Kesehatan, dan itu kita akan per-

tugas pokok antisipasi ancaman terhadap pembajakan traficking dan tugas lainnya seperti menjaga NKRI salah satunya perairan selat Malaka.

"Program saya kedepannya untuk meningkatkan profesional prajurit untuk menjaga NKRI dan melakukan program lama yang belum selesai, dan berjuang melaksanakan membentuk prajurit petarung laut," tegasnya kepada para awak media.

Upacara sertijab digelar dengan melibatkan ratusan personel Marinir dengan latar belakang berbagai macam dan jenis material tempur yang dimiliki Korps Marinir.

Selesai Upacara Militer, digelar Demonstrasi Teatrikal, Defile Pasukan dan kendaraan tempur serta meresmikan mounteriing tower oleh komandan Brigif 3 Marinir, yang disaksikan para prajurit. (ded/vnr)

Pemprov Kepri dan Pemkot Batam hadir di tengah masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi.

Selain memanggil perwakilan masyarakat dan pengusaha, Pemprov juga akan menyampaikan penolakan masyarakat itu ke pemerintah pusat.

"Surat akan dilayangkan untuk menjelaskan keadaan kondisi yang terjadi. Juga meminta pengarahan dari pemerintah pusat langkah apa yang harus dilakukan di provinsi dan Kota Batam," kata Gubernur Nurdin.

Di tempat yang sama, Kapolda Kepri Brigjen

Pol Sam Budigusdian mengatakan siap mendukung semua kebijakan pemerintah dalam membantu menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat.

"Seluruh FKPD, TNI dan Polri mendukung kebijakan Gubernur untuk membantu penyelesaian warga, kami bersama ingin menjembatani persoalan yang sedang dihadapi masyarakat," kata dia.

Ia menegaskan FKPD tidak dalam posisi menolak atau menerima kebijakan terbaru, melainkan melihat persoalan yang terjadi.

Rapat FKPD yang dige-

sambungan Hal. 9 lar Selasa sengaja membahas masalah pengamanan setelah masyarakat menyatakan menolak UWTO dan memasang ratusan spanduk penolakan di penjuru kota.

Kapolda mengatakan Gubernur menerima semua masukan dari Kabinda, Ketua DPRD dan Polri untuk mengambil langkah tegas, agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah.

Sementara itu, ratusan orang berunjuk rasa menolak kenaikan UWTO yang sudah berlaku di Batam, mulai 18 Oktober sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/ 2016 tanggal 30 Septem-

Pagelaran Kuda .....

Kepri dengan menerjunkan dua unit mobil water canon.

Yon, salah seorang anggota Aliansi Rakyat Batam dilokasi mengatakan, mereka datang untuk meminta BP Batam membatalkan kenaikan UWTO. Sebab menurutnya kenaikan tersebut sangat membebani mereka sebagai rakyat Batam.

Terlebih menurutnya, kebijakan BP Batam menaikkan UWTO merupakan kebijakan sepihak, yang tidak disertai oleh sosialisasi sehingga berkembang kerancuan, terutama besarnya tarif baru bagi kami.

"Kami bingung tibatiba UWTO naik tanpa sosialisasi, sedangkan pemilik kavling tidak seluruhnya berduit," kata Yon sembari memperlihatkan tuntutan mereka yang disampaikan melalui orasi dan poster.

Kata Dia, dampak jelas kami dikalangan bawah, mana mikir hidup susah, perekonomian sulit dan pekerjaan susah dan tibatiba UWTO naik tampa

ber 2016.

Aksi tersebut sempat memanas setelah massa ingin masuk dan menemui Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dengan cara mendorong pagar kantor.

Petugas dari Kepolisian yang sudah berjaga-jaga sejak pagi langsung membentuk barikade untuk menghalang-halangi massa masuk ke halaman BP Batam.

Massa bertahan di depan Kantor BP Batam.

Di antara massa nampak juga sejumlah anak punk turut berunjuk rasa. Beberapa di antara mereka menjahit mulut mereka dengan benang. (ant)

sambungan Hal. 9 sosialisasi.

Parahnya, pimpinan BP Batam tidak memahami itu sehingga kami berpendapat mending mereka dicopot dan angkat kaki dari Batam," ujarnya kesal.

Menanggapi demonstrasi tersebut, Deputy 5 Bidang pelayanan masyarakat BP Batam, Gusmardi Bustami yang dijumpai di gedung marketin centre mengatakan aksi demo warga ini merupakan hal biasa, namun diharapkannya saat berdemo sesuai aturan.

"Masyarakat punya hak menyampaikan pendapat, namun kami berharap sesuai aturan dan bagi kami itu biasa," kata Dia. Kata Dia, mereka berharap masyarakat dalam aksi demo tidak memaksakan kehendak dan sesuai dengan cara-cara aturan karena itu merupakan hak mereka tetapi kami sebelum menaikkan sudah mendengar dan melakukan pengkajian adanya kenaikan UWTO ini.

Karena tidak seluruh masyarakat mengetahui atau memahami adanya kenaikan tarif baru ini, bahkan yang tertuang dalam Perka BP Batam terbit 10 agustus lalu sangat jauh berkurangnya dari PMK menteri.

Artinya kenaikan tarif UWTO bagi masyarakat tidaklah besar seperti yang berkembang bahkan ada sebagain wilayah yang turun dari Rp17 ribu permeter menjadi Rp15 ribu permeter. Bagi masyarakat punya tanah 72 meter persegi.

"Kecuali daerah Batam Centre memang tinggi, karena disana daerah bisnis," jelasnya.

Ia mengatakan, kenaikan tarif tersebut sudah melalui pertimbangan, masukan dari masyarakat dan lainnya, semuaya kami dengarkan sehingga kenaikan tarif menurutnya sudah sesuai untuk 30 tahun kedepan.

Sedangkan bagi lahan lainnya untuk industri, real estet dan lainnya memang perlu dilakukan pembenahan penyesuain

tarif kembali, apalagi masih banyak lahan tidur yang belum dibangun.

Dan kalau mereka masih kurang puas termasuk masyarakat silahkan melakukan melaui jalur hukum terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan BP Batam karena seluruh merupakan kebijakan pusat dan kementrian keuangan?.

"Dulu banyak tanah yang terlantar sehingga investor tidak bisa masuk, kenapa tidak ribut, kenapa sekarang ribut saat dibenahi," jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya sedang membenahi lahan tidur agar investor kembali bisa masuk dan kalau sudah dialihkan tidak dibangun selama 9 bulan kami tarik kembali.

Sekarang silahkan menilai sendirilah siapa dibalik ini karena kami tidak memberatkan masyarakat dan hanya membenahi lahan yang selama ini terlantar agar kembali bisa dimanfaatkan untuk kemajuan Batam," pungkasnya. (par)

sambungan Hal. 9 juangkan serta juga mengharapkan bantuan dari anggota dewan," kata dia.

Untuk prosesnya sendiri, lanjutnya lahan tersebut dalam proses di Pemko Batam, untuk penghibahannya dan pecah PL, nanti setelah itu selesai maka akan disampaikan tujuan dari masyarakat Kelurahan Sei Pelunggut untuk dibangun SMK Kesehatan.

Eks Kios ..... karena hendak digunakan oleh Pemko untuk penghijauan. Tapi nyatanya hanya jadi tempat pembungan sampah. Pemko tidak punya konsep," tegasnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Agung, eks PKL Tropicana, ia mengaku sangat kecewa dengan realitas sekarang. Apalagi menurutnya, hingga saat ini belum satupun janji dari Pemko Batam yang dijalankan.

"Dulu dijanjikan akan dicarikan solusi, PKL akan diajak bicara lagi, tapi nyatanya kurang lebih 7 bulan berlalu janji hanya tinggal janji," ujar Agung.

Padahal menurutnya, mereka sebagai PKL telah mengeluarkan banyak uang agar dapat memiliki kios di tempat tersebut.

Diantaranya uang senilai Rp49 juta bagi setiap pemilik kios yang dikutip oleh oknum Satpol PP dan oknum BP Batam.

"Untuk memiliki 1 unit kios kami harus mengeluarkan puluhan juta rupiah, saya sendiri habis sekitar Rp70 juta, lalu sekarang siapa yang bertanggungjawab," kesalnya.

aku untuk melarikan diri.

Namun, berhasil di hadang warga dan korbannya, lalu di keroyok beramai-ramai.

Setelah itu korban membuat laporan ke polisi," terangnya.

Terang Arwin, penangkapan terhadap tersangka dan mengamankan barang bukti tersebut dilakukan polisi menerima pelaporan dari korban. Kemudian, si pelaku di giring ke Mapolsek Batam Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Terlebih dahulu pelaku kita rawat di rumah sakit, untuk cek dan pemeriksaan kesehatannya. Kemudian barulah si pelaku di giring ke Mapolsek Batam Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga sekarang kita masih melakukan pemeriksaan tersangka lebih lanjut," sebut Arwin.

Atas perbuatan tersangka itu akan dijerat dengan pasal 362 KHUP, tentang pencurian. Barang siapa yang mengambil suatu benda dengan seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dan melawan hukum, akan diancam dengan pidana paling lama 5 tahun kurungan penjara. (vnr)

Gubernur Panggil .....

"Kita bersama berunding, pemilihan SMK Kesehatan dikarenakan belum ada sekolah yang menampung siswa dalam bidang khusus kesehatan, sehingga kehadirannya nanti bisa menjadi sarana penyaluran para siswa," tandas pria yang juga sebagai Presiden Komunitas Sepeda Onthel Batam ini. (cw56)

sambungan Hal. 9 "Kami lebih kecewa lagi, banyak penggunaan buffer zone yang benar-benar mengganggu arus lalulintas, tapi tidak diambil tindakan. Seperti halnya keberadaan PKL Maymart, penggunaan bangunan di depan Edukit," sebutnya lagi.

Kekecewaan mendalam juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Batam, Harmidi Umar Husen. Menurutnya, kebijakan Pemko Batam sangat tidak berpihak pada rakyat kecil, faktanya keberadaan PKL Tropicana yang nyata-nyata tidak mengganggu akses lalulintas justeru dibongkar, tapi banyak tempat justru dibiarkan tumbuh subur.

"Lihat sekarang, tempat ini sudah menjadi tempat pembungan sampah, lalu siapa yang harus bertanggungjawab," tegasnya, saat meninjau langsung lokasi eks kios PKL Tropicana.

Tidak hanya itu, berdasarkan hitungan sederhana, lanjut politisi Gerindra ini, kerugian material akibat penggusuran di tempat tersebut diperkirakan mencapai Rp2,2 mil-

iar. Dimana ada 74 kios dengan kisaran harga setiap kiosnya Rp30 juta, jika ditotal angka mate-matikanya Rp2.220.000.000.

"Kerugian mencapai angka Rp2,2 miliar, belum lagi banyak pengangguran akibat penggusuran yang tidak punya konsep itu," pungkasnya. ***

Editor: Amir Layouter: Mario

CMYK

11

karimun

Rabu, 02 November 2016

ILHAM/HALUAN KEPRI

TABRAKAN MAUT- Korban dan sepeda motor yang terlibat tabrakan maut. Anggota Satlantas Polres Karimun melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), Selasa (1/11).

Penjual Bandrek Tewas KARIMUN (HK) — Kecelakaan maut kembali terjadi di Karimun. Setelah dua pekerja PT Saipem tewas dalam kecelakaan tunggal pada akhir pekan lalu, kini Khalidin (39) yang tewas secara mengenaskan dalam kecelakaan lalulintas (lakalantas) di Jalan A Yani atau tak jauh dari dealer Mino Perkasa Motor, Selasa (1/11) sekitar pukul 02.00 WIB. Ilham Liputan Karimun

Penjual bandrek asal Aceh itu diduga tewas di lokasi kejadian atau dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani.

Pria berperawakan sedang itu mengalami pendarahan hebat di kepala. Darah segar bercampur dengan air memenuhi badan jalan.

Saat kejadian, Karimun baru saja diguyur hujan.

Informasinya, Khalidin yang mengendarai sepeda motor Honda Grand BP 3129 KK datang dari arah Seilakam menuju Balai. Sementara, dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai Anggi Ryu Luwindra (17) berboncengan dengan Nureda (16) yang mengendarai sepeda motor Honda Revo BP 3941 KI. Ketika berada di depan Salon Rudi yang tak jauh dari dealer Mino Perkasa, kedua sepeda motor yang diduga melaju kencang ter-

sebut berlaga kambing. Ketiga pengendara sepeda motor itu terpental ke aspal. Tak berapa lama, Anggi masih bisa duduk begitu juga Nureda langsung berdiri. Naasnya Khalidin tak bergerak sama sekali.

Meri Sabrina, saksi mata yang ditemui di lokasi kejadian mengatakan, dia terkejut begitu mendengar suara hantaman benda keras di jalan. Dia yang saat itu persis berada dekat lokasi melihat dua sepeda motor yang lengket di jalan.

Sementara, di dekat sepeda motor tergeletak tiga orang.

Dua pria dan seorang wanita.

"Saya terkejut begitu mendengar suara keras tak jauh dari tempat saya duduk. Ternyata suara itu berasal dari tabrakan dua sepeda motor. Motornya nampak lengket. Di dekat motor itu ada tiga orang yang tergeletak. Dua lakilaki dan seorang perem-

puan. Perempuan itu langsung berdiri, yang lakilaki sempat duduk. Satunya lagi tak bergerak lagi," tuturnya.

Meski kejadian lakalantas di Jalan A yani itu terjadi pada sudah dini hari, dan ditambah lagi saat itu hujan gerimis, namun suara hantaman itu sempat mengejutkan warga sekitar.

Beberapa warga Karimun mendatangi lokasi kejadian.

Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan.

Warga hanya menyaksikan kejadian sembari menunggu datangnya polisi.

Kata warga yang tidak mau disebutkan namanya, di lokasi kejadian dia melihat dua kaleng minuman beralkohol merk Carlsberg dan Tiger yang dibungkus dalam kantong plastik. Dua kaleng minuman itu masih belum dibuka. Warga menduga, minuman tersebut dibawa salah seorang pengendara sepeda motor tersebut.

"Saat kejadian, saya tengah berada disana. Saya melihat ada dua kaleng minuman beralkohol di dekat sepeda motor itu. Satu kaleng merk Carlsberg dan satunya lagi merk Tiger. Kedua minuman itu masih belum dibuka. Minuman itu dibungkus dalam kantong platik," ungkap warga yang namanya diwanti-wanti jangan ditulis.

Menurut dia, sepeda motor merk Honda Revo yang dikendarai oleh lakilaki dan perempuan itu, sebenarnya dikendarai pe-

rempuan. Sementara, lakilaki yang saat itu tidak mengenakan baju hanya berboncengan. Sedangkan, versi lain menyebut kalau sepeda motor merk Honda Revo itu dikendarai Anggi, sementara Nureda hanya berboncengan.

Kepala Satuan Lalulintas Polres Karimun AKP Syamsurizal melalui Kepala Unit Lakalantas Ipda Bakri di lokasi kejadian mengatakan, dalam kasus lakalantas itu, satu pengendara meninggal dunia atas nama Khalidin, satu pengendara masih dirawat di RSUD Muhammad Sani dan satunya lagi hanya rawat jalan.

"Pengendara atas nama Khalidin meninggal dunia.

Diduga meninggal di TKP atau dalam perjalanan ke RSUD. Sedangkan, Anggi mengalami luka robek yang cukup lebar di bagian paha sebelah kiri, luka di betis sebelah kiri dan luka lecet bahu sebelah kiri. Saat ini masih dirawat di RSUD. Sedangkan Nureda mengalami lecet kaki sebelah kiri dan tidak sampai di rawat," kata Bakri.

Menurut dia, saat ini pihaknya masih mencari penyebab tabrakan maut tersebut. Pihaknya juga sudah melakukan olah TKP, petugas unit Laka Satlantas Polres Karimun melakukan pemeriksaan terhadap para saksi mata.

Setidaknya, ada 4 orang saksi yang diperiksa terkait kasus lakalantas maut tersebut. ***

Sekwan Larang Asyura Masuk Kantor KARIMUN (HK) — Ketua DPRD Karimun HM Asyura merasa kesal dengan ulah Sekretaris Dewan (Sekwan) Karimun Ahmad. Pasalnya, Asyura tidak diperkenankan masuk ke ruangan kerjanya sendiri oleh Sekwan, Senin (31/10). Sekwan tidak mau memberikan kunci pintu ruangan Ketua DPRD kepada Asyura.

"Saya hendak masuk ke ruangan Ketua DPRD kemarin, namun ruangan itu masih terkunci. Ketika saya minta kunci kepada Sekwan, dia tidak mau memberikan kunci tersebut. Dia berasalan menjalankan perintah pimpinan di DPRD Karimun," ungkap HM Asyura kepada Haluan Kepri di Tanjungbalai Karimun, Selasa (1/11).

Asyura kemudian mempertanyakan siapa pimpinan DPRD Karimun yang dimaksud Sekwan tersebut. Sebab, dirinya menyebut pimpinan di DPRD Karimun adalah dirinya sebagai ketua. Hanya saja, ketika ditanya hal itu, Sekwan tak mau menjawab. Dia hanya tetap bersikeras untuk tidak memberikan

kunci ruangan kerjanya.

"Saya takkan mau membuka pintu ruangan itu secara paksa. Saya tetap akan meminta secara baik-baik. Namun, kalau Sekwan tetap tak mau memberikan kunci pintu ruangan kerja saya, maka terpaksa saya akan membawa polisi untuk membukakan pintu itu.

Karena, bagi saya sikap Sekwan itu jelas melanggar etika," tutur Asyura.

Politisi Partai Golkar tersebut mengaku, tidak akan gegabah dalam mengambil tindakan. Dia menyebut, selama 8 bulan ini dia sudah cukup bersabar dalam menjalani proses hukum hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang, Batam memenangkan gugatannya.

"Saya tidak mau gegabah dalam menghadapi masalah ini. Saya akan lihat dulu dalam beberapa hari ini. Jika Sekwan tetap tak mau membukakan pintu ruangan kerja saya, maka terpaksa saya akan meminta bantuan polisi untuk membukakan pintu itu. Karena, sesuai hukum saya berhak masuk dan bekerja di ru-

angan itu," jelasnya.

Menurut Asyura, dia pernah bertemu dengan Ketua DPD II Partai Golkar Karimun Aunur Rafiq. Saat pertemuan itu, Aunur Rafiq menghormati hasil putusan PTUN Batam yang memenangkan gugatan Asyura terkait Surat Keputusan Gubernur Kepri tentang pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPRD Karimun.

"Saya sudah bertemu dengan Pak Rafiq, Ketua DPD II Partai Golkar Karimun. Beliau bilang, dia menghormati hasil putusan PTUN. Kalau soal banding atau tidaknya itu urusan nanti. Yang jelas, sekarang sudah ada putusan dari lembaga hukum yakni PTUN. Jadi , itu harus dijalankan dulu," ulasnya.

Untuk itu, Asyura juga meminta kepada semua pihak untuk samasama menghormati hasil putusan dari PTUN Tanjungpinang di Sekupang, Batam yang memenangkan gugatannya. Dia menyebut, semua pihak harus bersikap bijak dan taat dengan hasil putusan lembaga peradilan di Indonesia itu. (ham)

Pelindo Belum Ikut Terlibat -Pembangunan Pelabuhan Kelas Dunia KARIMUN (HK) — Rencana pemindahan pelabuhan internasional, domestik dan kapal Pelni dari kawasan Taman Bunga ke Ranggam, Kecamatan

Tebing mendapat dukungan dari PT Pelindo I Cabang Tanjungbalai Karimun. Pelindo akan bersinergi dengan Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun

soal pembangunan pelabuhan itu.

Manejer Umum PT Pelindo I Cabang Tanjungbalai Karimun Syahri Rahmadana mengatakan, pada dasarnya PT Pelindo mendukung dan akan bersinergi dengan Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun dalam menunjang pembangunan di daerah.

Namun, PT Pelindo tidak bisa terlibat tanpa dasar hukum.

"Kami sangat mendukung rencana pembangunan pelabuhan itu. Namun, keterlibatan Pelindo harus ada dasar hukumnya. Selain itu, kami juga harus melakukan kajian dulu apa-

kah pembangunan pelabuhan itu sesuai dengan aturan yang ada di Pelindo atau tidak," ungkap Syahri Rahmadana di ruang kerjanya, Selasa (1/11).

Kata Syahri, hingga saat ini pihaknya belum menerima kelanjutan mengenai rencana relokasi pelabuhan itu. Menurut dia, rapat pertama antara Gubernur Kepri dan Pelindo I beberapa waktu lalu baru mengenai wacana pemindahan pelabuhan penumpang serta pembentukan tim dari instansi terkait.

"Sampai sekarang kami belum menerima informasi soal kelanjutan pembangunan pelabuhan

CMYK

itu dari Pak Gubernur, mungkin Pak Gubernur sibuk.

Kami masih menunggu dari beliau dan siap menjalankan apa kata Gubernur.

Sampai belum adanya keputusan dari Pemprov Kepri, tim kami juga belum bekerja," tuturnya.

Syahri mengaku, pihaknya pernah mendengar informasi kalau Gubernur Kepri sudah menggandeng pengusaha asal Batam untuk membangun pelabuhan di Ranggam, Tebing tersebut. Dia juga mendapat informasi kalau Pelindo bisa bersinergi dengan pengusaha tersebut dalam pembangunan pelabuhan.

Sementara, Gubernur Kepri Nurdin Basirun kepada Haluan Kepri dalam perjalanan dari Pelabuhan Malarko ke Coastal Area mengatakan, untuk pembangunan pelabuhan kelas dunia di Ranggam, Kecamatan Tebing, pihaknya sudah menggandeng pengusaha asal Batam, Johanes Kennedy, bosnya Panbil Grup.

"Sudah ada pengusaha yang akan membangun pelabuhan itu, Panbil Grup yang ada di Batam.

Perusahaan itu juga akan membangun mall dan hotel di Coastal Area. Ke depan, kawasan Coastal Area bakal menjadi ka-

wasan Water Front City atau kawasan kota baru di Karimun. Pengerjaannya akan dimulai pada tahun 2017 nanti," ungkap Nurdin.

Sebelumnya, Gubernur Nurdin dan PT Pelindo I Cabang Tanjungbalai Karimun sudah membahas rencana pemindahan pelabuhan internasional, domestik dan kapal Pelni dari kawasan Taman Bunga ke Ranggam, Kecamatan Tebing. Pembahasan secara serius dengan jajaran PT Pelindo dilakukan di Kantor PT Pelindo I Cabang Tanjungbalai Karimun, Kamis (25/8) malam. (ham)

Editor: Syahdan, Layout: Hestu Purwanto

12

anambas

Rabu, 02 November 2016

Produksi Es Tidak Cukup

YUDI/HALUAN KEPRI

TAWARKAN IKAN — Seorang nelayan menawarkan ikan selar kepada pembeli yang sedang mengamati beberapa jenis ikan. Para nelayan belakangan mengeluh minimnya stok es menyusul pabrik es antang jarang berproduksi.

ANAMBAS (HK) — Produksi es di pabrik es Antang tidak mencukupi kebutuhan es nelayan, bahkan pabrik jarang berproduksi sehingga berharap pada industri rumah tangga.

Yudi Liputan Anambas "Keluhan nelayan kita akan minimnya es ini sudah santer terdengar, dan ini mesti segera ditanggulangi," demikian disampaikan Anggota Komisi III DPRD KKA, Raja Bayu Febri Gunadian,SE, Selasa (1/11).

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mempertanyakan kemampuan pengelola pabrik es tersebut, kenapa sering tidak produksi, padahal kebutuhan nelayan akan es sangat tinggi. Tak dapat dipungkiri dampaknya akan sangat besar dan mempengaruhi perekonomian nelayan.

"Perlu kita ingat sumber pendapatan masyarakat Anambas itu dari menangkap ikan tentu kalau pasokan es kurang, masyarakatlah yang a-

kan sulit untuk melaut," sesalnya.

Lebih jauh Bayu menegaskan, apabila provinsi yang menaungi pabrik es antang tidak mampu dalam melakukan pengelolaannya terutama penyediaan bahan bakar minyak (BBM) kenapa pengelolaanya tidak diserahkan saja kepada pemerintah daerah Kabupaten.

"Kalau tak mampu ya serahkan ke pemda pengelolaanya, jangan dibiarkan seperti ini, dampaknya merugikan masyarakat," tukasnya.

Pihak provinsi sebenarnya mesti bijak dalam hal ini. Anambas itu berada di posisi terdepan Provinsi Kepri maupun Indonesia. belum lagi rentang kendali yang harus menyebrang laut, apakah tidak buruk perekonomian jika pendapatan nelayan turun akibat es yang tidak ada.

"Pandanglah juga Anambas ini jangan dibiarkan berlarut-larut, kami juga orang Kepri, dan bagian negara Indonesia," ungkapnya.

Wakil Ketua Koperasi Nelayan KKA, Muslim membenarkan minimnya pasokan es dari pabrik es Antang, hal ini tak dapat dipungkiri merugikan nelayan Anambas.

"Kita mintalah perhatian pemerintah agar ini bisa diselesaikan," bebernya.

Muslim menjelaskan, pabrik es Antang dapat memproduksi es dalam sehari 20 ton harga perton itu Rp500.ribu, namun yang disayankan itu adalah pabrik es ini jarang produksi. sehingga nelayan mencari kesulitan memenuhi kebutuhannya.

"Nelayan itu hanya butuh tiga item penting saja untuk memenuhi kebutuhannya diantaranya yakni, Minyak yang cukup, Es yang cukup, lalu Laut yang aman. Ini laut sudah aman, Minyak mencukupi, es pula yang susah. Ada minyak es tak ada sama bohong begitupula sebaliknya es ada minyak takda sama juga bohong," tutupnya.***

98 Pejabat Akan Ikuti Uji Kompetensi ANAMBAS (HK) — Sebanyak 98 orang pejabat akan diundang untuk mengikuti asessement (uji kompetensi-red) yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-4 November mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas Linda Maryati, mengatakan BKD akan menggandeng Balai Pengembangan Inovasi dan Psikologi akan melaksanakan kegiatan uji kompetensi terhadap sejumlah penjabat tersebut.

"Insya Allah Besok dimulai kegiatan tentang assessment terhadap sejumlah pejabat di anambas.

Nanti bisa dilihat kemampuan dan kelemahan setelah mengikuti assessment tersebut," demikian disampaikan Linda, Selasa (1/11).

Menurut Linda, assessmet merupakan proses

pengujian untuk mengetahui kemampuan, kelamahan seseorang terhadap suatu kompetensi berdasarkan bukti-bukti atau metode yang ada. Metode yang dimaksud dapat melalui observasi, wawancara, hasil kerja secara tertulis.

Hal itu guna bagi pemimpin untuk melihat kemampuan seseorang yang akan diperkerjakan, artinya tidak bersusah payah menelusuri kemampuan orang lain.

Lebih jauh mantan Kepala Dinas Perindagkop KKA itu mengungungkapkan jumlah pejabat yang akan mengikuti assessment sebanyak 98 orang, terdiri dari eselon II berjumlah 20 orang, eselon IIIa 20 orang sedangkan eselon IIIb paling banyak yakni 58 orang.

Masih kata Linda, Bagi

pejabat yang telah mengikuti assessment di kota Bogor beberapa waktu yang lalu, tidak dapat undangan di kegiatan yang akan datang. Jumlah pejabat yang mengikuti assessment di kota Bogor kemarin berjumlah 30 orang, hasil nilainya belum diketahui hingga saat ini.

"Beberapa bulan yang lalu sejumlah pejabat anambas mengikuti assessment di kota Bogor, hasil nilainya belum kami terima," tukasnya.

Linda menjelaskan, kegiatan ini tidak menentukan lulus atau menggagalkan seseorang dan dapat juga melihat kemampuan dan kelemahan seseorang, hasil dari itu bisa mempermudah bagi pemimpin dalam menentukan posisi jabatan yang diamanahkan. (yud)

BTD

PELAKSANA Tugas Kepala Disdik Kabupaten Kepulauan Anambas, Rio Rizal saat memberi keterangan kepada wartawan.

Romahurmuziy Buka Muscab II PPP ANAMBAS (HK) — Luar biasa Muscab II Partai Persatuan Pembangunan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Anambas dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Berlambang Ka'bah Romahurmuziy.

Usai membuka Muscab Romy panggilan akrab Romahurmuziy bersama rombongan kembali ke Jakarta dengan menumpang pesawat perusahaan dari Matak.

Sebelumnya Romy datang menggunakan pesawat komersil, Senin (31/ 10) sore. Bahkan Pada pagi harinya sempat berkeliling kota Tarempa dengan menggunakan sepeda motor.

Sejumlah wejangan diberikan Romy kepada seluruh Kader PPP di Kabupaten Kepulauan Anambas, salah satunya agar mau berkerja keras membangun daerah dan membesarkan Partai.

"Kepada kader Partai mari bersama membangun daerah ini,"Demikian disampaikan Romi di Aula Gedung BPMS, Selasa (1/11).

Bukan hanya itu saja Romy menegaskan kepada Kepala Daerah Anambas (Bupati KKKA Abdul Haris,SH-red) untuk lebih giat dalam menjemput peluang. Apalagi potensi pariwisata yang menjadi unggulan bisa menjadi pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditengah ketergantungan dana transfer pusat ke daerah.

"Harus jemput bola.

Jemput investor datang ke Anambas. Mungkin bisa

diprioritaskan dulu pada pelaku di dalam negeri.

Roadshow ke tour and travel. Apa yang bisa dikembangkan di Anambas. Jangan menunggu mereka datang. Lebih baik membuat profil yang bisa dipaparkan kepada pelaku pariwisata," tegasnya.

Romy mengungkapkan, potensi pariwisata yang ada mesti didukung dengan peningkatan infrastruktur seperti jalan, bandara hingga transportasi.

"Keindahan pariwisata di Anambas tidak kalah dengan Bali dan Maldives dan saya sudah melihat langsung walaupun tidak sempat melihat semuanya," ujarnya seraya berjanji akan kembali datang ke Anambas.

Romy menambahkan, sarana infrastruktur juga menjadi hal penting. Seperti bandara di Jemaja yang sudah dibangun.

"Untuk Bandara ini, Kita sangat mengharapkan bapak Presiden Jokowidodo, dapat meresmikan bandara tersebut," bebernya.

Kendati demikian Ro-

my menegaskan, agar pemerintah daerah lebih sigap dalam mebaca peluang. serta mampu memanfaatkan potensi untuk menambah PAD sangat besar.

"Pemerintah daerah itu dituntut untuk kreatif dalam memanfaatkan peluang, dan kami siap menyokong dipusat," katanya.

Bukan hanya itu saja, sebagai salah satu Partai pendukung pemerintah lanjut Romy, pihaknya akan memperjuangkan agar Anambas mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat. Bentuk komitmen tersebut salahsatunya mengenai hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Anambas pada tahun 2015 yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Partai akan memperjuangkan untuk mendapat skema alokasi khusus yang memang diperuntukkan bagi daerah-daerah yang mendapatkan hasil audit WTP," jelasnya.

Bahkan Romy didepan khalayak juga menyampaikan akan membantu

Pemerintah KKA untuk menyampaikan ke Kementrian Keuangan agar Anambas mendapatkan perhatian. Dan ini terlepas dari DBH yang turun.

Pada kesempatan itu Romy juga menyampaikan, untuk Pemerintah Pusat juga Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra.

Dalam sambutannya ia pun menitip pasan kepada Ketua DPP PPP tersebut, agar sekembalinya ke Jakarta untuk bisa memperhatikan daerah kepulauan dan perbatasan seperti Anambas.

"Sekembalinya ke Jakarta nanti, kiranya sudi untuk berbisik-bisik dengan Pak Jokowi, koalisi Indonesia Hebat, dan kaderkader PPP untuk memperhatikan Anambas. Hari ini kami sedang berusaha keras dengan segala keterbatasan anggaran yang ada untuk menyelesaikan beberapa persoalan dasar rakyat. Mulai dari air bersih, pembangunan jaringan transmisi listrik dan hal-hal lainnya," ujarnya.(yud)

YUDI/HALUAN KEPRI

KETUA Umum PPP, Romahurmuziy didampingi Bupati Abdul Haris dan Wakil Bupati, Wan Zuhendra saat membuka Muscab II DPC PPP Anambas Selasa (1/11) Aula Gedung BPMS.

Kualitas Pendidikan Masih Rendah TAREMPA (HK) — Kualitas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih di bawah rata-rata. Pasalnya, kualitas dan kekurangan tenaga pengajar menjadi faktor utama.

Camat Siantan Tengah, Herry Fahkrizal mengatakan, delapan sekolah yang berada di Kecamatan Siantan Tengah kekurangan tenaga pengajar. Dia juga mengkhawatirkan kualitas pendidikan para generasi penerus,yang tak mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota lain.

"Sekolah Dasar ada 5, Sekolah Menengah Pertama 1 dan SMK ada 2, semua itu kekurangan tenaga pengajar. Bahkan, ada beberapa penjaga sekolah ikut membantu proses ajar mengajar. Ini yang kami khawatirkan,bagaimana nanti pengetahuan generasi penerus Anambas," ujarnya, Selasa (1/11).

Herry mengakui, pihaknya telah menyampaikan ke Dinas Pendidikan Anambas,agar melakukan pemerataan tenaga pengajar baik Pegawai Negeri Sipil maupun Honorer. Namun,dengan adanya proga-

ram SM3T yang masuk ke Anambas, sangat membantu dan membawa suasana baru disekolah.

"Kami sudah pernah meminta Dinas Pendidikan agar menambah tenaga pengajar di Kecamatan Siantan Tengah, tetapi tidak digubris. Adanya kehadiran SM3T di Anambas akan membawa suasana baru, karena kita mengetahui tenaga pengajar yang muda pasti lebih kreatif, dan cara mengajarnya pasti berbeda dari tenaga pengajar yang sudah lama berdiam diri Anambas," tegasnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas,Rio Rizal mengakui, pihaknya memang kekurangan tenaga pengajar. Standart ideal tenaga pengajar di Anambas berkisar 1518 berstatus PNS, sementara jumlah tenaga pengajar yang ada hanya 496.

"Kita memang banyak kekurangan guru, kita butuh berkisar 1000 tenaga pengajar lagi,agar kualitas pendidikan bisa meningkat. Kami juga terkendala untuk mengirim tenaga pe-

ngajar kepulau-pulau,karena yang bersangkutan banyak alasan, yang utama faktor keluarga," tegasnya.

Dia menambahkan,moratorium dan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,menjadi penghambat Pemerintah Daerah untuk merekrut tenaga pengajar berstatus Pegawai Negeri Sipil, serta minimnya anggaran daerah menjadi kendala perekrutan honorer.

"Sejak 2014 lalu, perekrutan honorer tidak ada lagi,sehingga tidak ada penambahan tenaga pengajar.? Sementara penambahan tenaga pengajar berstatus PNS dihambat oleh Pemerintah Pusat. Adanya tambahan 40 Guru Garis Depan (GGD) dari Kementrian,hanya menutup sedikit lubang yang ada, sementara lubang yang ingin ditutup masih lebar," tegasnya.

Terkait meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan,lanjut Rio,pihaknya telah menganjurkan tenaga pengajar agar mengikuti pelatihan, serta honorer mengikuti Universitas Terbuka(UT).

"Program pelatihan te-

naga pengajar dari Disdik belum ada,karena terkendala anggaran juga. Sehingga kami menganjurkan inisiatif dari tenaga pengajar itu sendiri untuk mengikuti pelatihan, sedangkan honorer kita anjurkan untuk mengikuti UT," terangnya.

Dia berharap, dengan ada kewenangan baru yakni penarikan guru SMA/ SMK ke Provinsi,dapat menambah tenaga pengajar ke di daerah.

"Kita berharap, mudah-mudahan dengan pindahnya kewenangan penarikan guru SMA/SMK, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pemerataan kedaerah kita ini. Itu menjadi angin segar untuk daerah,ditingkat SMA/SMK. Untuk SD maupun SMP kami akan berupaya memenuhi kebutuhan," ujarnya.

Kekurangan tenaga pegajar ini pun sempat dikeluhkan oleh masyarakat kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas pada kunjungan Reses ke Dearah Pemilihan anggota DPRD tersebut.(btd)

Editor: Nico, Layout: Hestu Purwanto

13

natuna

Rabu, 02 November 2016

Alur Pelabuhan Penagi Sudah Waktunya Dikeruk NATUNA (HK) — Sekretaris Dishubkominfo Kabupaten Natuna, Amin menegaskan, sudah waktunya alur Pelabuhan Penagi dikeruk. Soalnya, kondisi alur pelabuhan tidak sebanding dengan kapasitas pelabuhan.

Amin berkata, belakangan ini kesibukan pelabuhan penagi semakin meningkat seiring dengan pergerakan barang dan orang dari dan ke Natuna yang semakin ramai.

Selain itu, pelabuhan Penagi juga semakin ber-

tambah kapasitasnya di mana pelabuhan Roro berdampingan dan satu alur dengan pelabuhan konvensional.

“Pelabuhan kita semakin lebar dan ramai, tinggal alurnya aja yang belum dikruk. Semsetinya tahun ini sudah dikruk

cuma karena kemampuan anggaran gak memungkinkan,” kata Amin, di Gedung Sri Srindit Ranai, Selasa (1/11).

Amin menyebutkan, kondisi alur pelabuhan saat ini mulai dangkal dan menyempit gara-gara

pasang-surut air.

Titik alur terdangkal diperkirakan sepanjang 2 mil, persisnya dari pelabuhan sampai pal nomor 1 atau pal paling ujung. Kedalaman dititik ini diperkirakan berada pada kisaran 4 sampai 6 meter.

“Idealnya kedalaman alur 8 meter. Kita perlu pengerukan sekitar 2 mil agar kapal-kapal berbobot agak besar bisa leluasa berpapasan dan memutar di sekitar sana. Apalagi sekarang aktifitas pelabuhan kita semakin ramai,” ungkapnya.

Tahun ini Dishubkominfo kembali mengusulkan pengerukan alur itu kepada Kemenhub dengan anggaran sekitar Rp. 200 miliar.

“Kita berharap ini bisa terealisasi, karena pelabuhan Roro juga akan segera beroperasi,” pungkasnya. (fat)

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

ALUR PELABUHAN — Aktifitas di Pelabuhan Penagi ini kian hari semakin ramai. Namun alurnya masih terbilang dangkal dan sempit.

Natuna Harus Bersih dari Pungli DPRD Tekan Pemerintah Keluarkan Surat Edaran NATUNA (HK) — Anggota Komisi II DPRD Natuna, H. Pang Ali menekankan agar Natuna bersih dari pungutan liar (pungli) karena tindakan itu bisa merugikan masyarakat.

Faturrahman Liputan Ranai Pang Ali berkata, Natuna harus bersih dari praktek-praktek pungli. Soalnya, banyak warga yang meski menempuh laut dengan jarak yang lebar sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

"Di sistem pelayanan kita minta agar Natuna bersih dari praktek pungli.

Kasian masyarakat yang sudah jauh-jauh datang dengan waktu, tenaga dan ongkos yang besar tiba-tiba dipungutin di luar kewajibannya untuk membayar," kata Pang Ali di kantornya, kemarin.

Sejauh ini sambung Pang Ali, belum ada diketahui secara pasti mengenai pungutan liar itu ada di Natuna, hanya saja untuk mengantisipasinya harus ada tinda-

kan nyata dari pemerintah.

"Kita belum pernah mendengar secara pasti mengenai Pungli di Natuna, cuma ini harus dijaga ketat oleh pemerintah.

Maka kita tekankan kepada pemerintah agar mengeluarkan edaran kepada seluruh instansi mengenai pungli ini, agar tidak ada yang berani coba-coba," ungkapnya.

Langkah ini juga bisa menjadi pendukung program pemerintah pusat yang intens membrantas Pungli dari negeri ini. "Kami DPRD sangat mendukung program pembrantasan Pungli yang dilakukan Pak Presiden, maka sekarang kita minta komitmen pemerintah juga dalam mendukung program itu," pungkasnya.***

WN Australia Dituntut 5 Tahun Penjara

PLN Semestinya Bangun Jaringan Kabel Bawah Tanah NATUNA (HK) — Anggota Komisi III DPRD Natuna, Hendri FN mengatakan PLN semestinya dapat mempertimbangkan penggunaan jaringan kabel bawah tanah agar dapat mengurangi potensi gangguan alam.

Hendri berkata, selama ini gangguan alam di Natuna menjadi penyebab klasik terjadinya gangguan listrik.

“Ya, kita bisa menerima alasan PLN bila alasannya kondisi alam sehingga terjadi gangguan.

Cuma menurut saya gangguan itu bisa dikurangi bila PLN mau menanam kabelnya, agar tidak terganggu angin kencang, hujan, petir dan lain sebagainya,” kata Hendri di kantornya, Selasa (1/11).

Selain itu sambung Hendri, alasan jaringan listrik terganggu dengan dedaunan dan pepohonan juga bisa terelakkan bila jaringan kabel PLN melaKepala Seksi Pidana Umun Kejaksaan Negeri Natuna, Waher Tarihoran menyebutkan, dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU, Kamis pekan lalu, terdakwa Paul didampingi pengacaranya, Anwar.

“Sidang dakwaan sudah dilaksanakan tanggal 27

lui alur bawah tanah.

“Kalau udah di bawah tanah kabelnya saya rasa tidak bakal terganggu pepohonan juga. Saya rasa itu lebih mantap,” ujarnya.

Dengan ini ia meminta agar PLN bisa mempertimbangan perubahan alur sistem jaringannya.

“Kira-kira bisa gak dipertimbangkan dan dilaksanakan perubahan alur jaringan ini. Kalau ini bisa, saya yakin akan lebih aman jaringan listrik kita,” tutupnya.

Menejer PLN Rayon Natuna, Hasdedi mengaku hal itu sangat mungkin di lakukan. Ia pun tidak memungkiri kabel bawah tanah lebih aman ketimbang alur konvensional.

“Ya sangat memungkinkan. Saran ini akan kita sampaikan ke pusat melalui wilayah. Semoga saja bisa diterima, agar listrik kita lebih aman dari gangguan,” pungkasnya. (fat) Oktober kemarin. Sidang lanjutannya tanggal 10 November nanti dengan agenda eksepsi,” kata Jaksa Waher dikantornya, Selasa (1/11).

Jaksa Waher berkata, terdakwa dikenakan pasal 87 ayat 1, undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013, tentang tindak pidana pencegahan

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

MENER PLN Rayon Natuna, Hasdedi berjanji akan mengusulkan sistem jaringan kabel bawah tanah ke PLN pusat. pemberantasan kerusakan hutan atau illegal loging.

“Paul didakwa telah membeli kayu hasil pembalakan. Dan untuk mengetahui sejak kapan aktifitas jual beli ini berlangsung kita tunggu sidang selanjutnya, semuanya akan terungkap pada pemeriksaan saksi-

saksi,” ungkapnya.

Waher berharap, persoalan ilegal loging terutama dalam kasus yang sedang berlangsung saat ini bisa terungkap siapa saja yang terlibat. “Kita ikuti saja proses persidangan, nanti akan terungkap dari mana Paul memperoleh kayu tersebut,” tutupnya. (fat)

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

KASIPIDUM Kejari Natuna Waher Tarehoran mengaku terdakwa Paul didakwa 5 tahun penjara.

NATUNA (HK) — Paul Stephen Dormer warga negara Australia terdakwa kasus illegal loging pe-

ngembangan resort pulau Bawah Kabupaten Kepulauan Anambas didakwa 5 tahun penjara dan denda

paling sedikit Rp 500 juta dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Natuna, Kamis. (27/10) lalu.

Editor: Edy Supriatna,Layout:Parlin

CMYK

14

lingga

Rabu, 02 November 2016

SMRS Miliki Strategi Gerilya Laut Bakal Dinobatkan Jadi Pahlawan Nasional

LINGGA (HK) — Salah satu tim perumus Sultan Mahmut Riayat Syah (SMRS) Pahlawan Nasional Abdul Malik mengatakan gebrakan yang menonjol dari Sultan Mahud Riayat Syah adalah strategi gerilya laut-nya.

Novriadi Putra Liputan Lingga

DOK

PERCETAKAN SAWAH — Lahan percetakan sawah di Desa Resang, Kecamatan Singkep Selatan masih terdapat sampah akar pepohonan kayu besar. Hal ini sedikit menyulitkan apabila jumlah alat berat yang digunakan minim.

40 Ha Lahan Sawah Desa Resang Telah Terbuka Baru 2 Minggu Dikerjakan LINGGA (HK) — Lebih kurang baru berjalan sekitar dua minggu, lahan percetakan sawah di Desa Resang, Kecamatan Singkep Selatan telah terbuka lebih kurang seluas 40 hektar (Ha) dari luas 254 Ha lahan yang direncanakan.

Proses pembukaan lahan yang tercetak di pinggir jalan tersebut saat ini terus dikerjakan. Walaupun lahan sudah terbuka, akan tetapi masih belum dilakukan penanaman.

Pasalnya, potongan-potongan kayu serta bekas-bekas akar pohon masih terlihat berserakan, sehingga perlu dilakukan pembersihan dahulu.

"Sudah sekitar 40 Ha lebih dalam target kita 200 Ha lebih di Desa Resang ini. Di sebelah itu ada lagi Desa Marok Kecil yang juga akan kita buka.

Sampai Desember ini harus tuntas," kata Bupati Lingga, Alias Wello usai pelaksanaan upacara Hari Sumpah Pemuda

ke-88, baru-baru ini.

Selain Desa Resang, di Kecamatan Singkep Selatan itu juga akan dibuka lahan percetakan sawah yakni di Desa Marok Kecil seluas 478 Ha. "Kendalanya ini, karena lahan baru, betul-betul kawasan yang kayunya masih besar. Ini benar-benar menjadi kendala. Ke depannya kita juga akan memperbanyak alat berat untuk mengejar target," kata Wello.

Saat ini, dari 6 desa yang dicanangkan untuk sukses di-

buka lahan persawahan, baru dua desa yang dilakukan pembukaan. Yakni, Desa Bukit Langkap, Kecamatan Lingga Timur yang mana saat ini juga telah dilakukan penanaman, dan Desa Resang sendiri yang saat ini dalam proses pembukaan dan pembersihan lahan.

Sementara itu, untuk 4 desa lainnya yakni Desa Marok Kecil serta 3 desa di Kecamatan Lingga yakni, Desa Panggak Darat, Panggak Laut dan Nerekeh masih belum dilakukan pembukaan lahan.(put)

BPKP Sarankan Pemkab Lingga Bentuk Pokja Aset LINGGA (HK) — Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kepri (BPKP) menyarankan Pemkab Lingga membentuk kelompok kerja (pokja) aset. Hal ini bertujuan untuk pembenahan aset yang lebih serius untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan hal itu, keinginan Bupati Lingga, Alias Wello untuk memproleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK akan terwujud apabila pengecualian yang dikecualikan oleh BPK tersebut bisa dibenahi.

Kepala BPK Perwakilan Kepri, Isman Rudy mengatakan, BPK melalui BPKP Kepri be-

berapa waktu lalu sudah memberikan masukan kepada Pemkab Lingga agar pembanahan aset tersebut kedepannya bisa diperbaiki, dengan segera membentuk kelompok kerja (pokja) pendataan aset yang dimiliki Pemkab Lingga.

"Kita meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lingga untuk segera bekerja lebih serius dan juga hasil atas kerja dari pokja-pokja aset tersebut dalam waktu yang tersisa 5 bulan, agar keinginan dan cita-cita pemda meraih WTP bisa terwujud di tahun 2017 mendatang," ujar Isman, di sela-sela Seminar Efektivitas Tindak Lanjut dari Hasil

Reviu Inspektorat dan Pengaruhnya Pada Opini di Aula Kantor Bupati, Selasa (1/11).

Dikatakan, dalam pertemuan yang kesekian kalinya ini, kata Isman, secepatnya progres kerja pokja-pokja tersebut harus segera membentuk tim Appraisal (penilaian-red), mengingat sistem penghitungan akutansinya berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kepmendagri No. 29/2002.

"Pengecualian itu salah satunya yakni masalah aset yang selalu terbawa terus menerus.

Dan pengecualian tersebut tidak pernah bergerak secara signifikan di dalam setiap pemeriksaan. Kalau tidak kita melakukan pengecualian, akan jadi masalah nantinya," ujarnya.

Menurut Isman, opini untuk Pemerintah Kabupaten Lingga sampai saat ini yang terbaik itu hanyalah WDP. Namun secara umum laporan keuangan yang diperoleh Lingga itu wajar, karena sudah sesuai standar akuntansi pemerintahan kecuali atas yang dikecualikan.

"Itu wajar, karna sudah sesuai dengan standarnya akuntansi pemerintahan. Kecuali memang atas yang dikecualikan," ujar Isman.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Lingga M Nizar S.Sos menyambut baik pertemuan yang digelar BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan BPK untuk memproleh opini yang lebih baik.

"Ya kita sambut itikad baik bapak Isman Rudy yang merupakan perwakilan BPKP Kepri.

Dengan ini beliau sudah 4 kali datang ke sini (Lingga-red). Kita akui memang APBD kita sampai hari ini masih minim sekali.

Paling tidak mudah-mudahan tahun depan mendapat opini WTP dari BPK," sebut Nizar.

Menurut Nizar, dengan opini WTP dari BPK, akan sangat baik sekali dalam membantu keuangan Lingga yang sangat kecil.

Untuk itu diharapkan komitmen bersama agar dapat memberikan jaminan kepada BPK Provinsi untuk lebih serius bekerja dengan pokja-pokja aset yakni Bupati bersama setiap SKPD untuk bekerja lebih keras lagi dalam mengawal pokja-pokja aset tersebut.(put)

Syarat Lengkap, Urus Paspor Cuma 3 Hari LINGGA (HK) — Pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Dabo Singkep tidak memakan waktu lama. Jika seluruh syarat dipenuhi, paspor bisa diselesaikan dalam jangka waktu tiga hari.

Hal ini dikatakan Kepala Kantor Imigrasi Dabo Singkep, Bugie Kurniawan kepada Haluan Kepri di sela-sela peringatan Hari Darma Karya Dhika tahun 2016 baru-baru ini.

"Kalau di Kantor Imigrasi Dabo, urus paspor hanya tiga hari saja jika syarat-syaratnya lengkap dan dipermudah," kata Bugie.

Adapaun syarat yang dimak-

CMYK

Menurut Abdul Malik, pengusulan SMRS yang sebelumnya diajukan ke Kemensos yang dikembalikan ke kabupaten bukan ditolak oleh Pusat, tapi untuk disempurnakan.

"Saat ini tidak ada masalah lagi. Karena untuk persyaratan, maka diseminarkan. Ini sudah kita penuhi. Usulan tahun 2013 itu dikembalikan untuk disempurnakan," ujar pakar sejarah di Kepri ini.

Dikatakan Malik, sosok kepahlawanan SMRS yang menonjol adalah sosok pahlawan dalam strategi laut. Sebanyak 534 pulau di Lingga ini, ia bisa mengatur strategi di laut, sehingga, SMRS berhasil melawan penjajahan Belanda.

Dari usulan tahun 2013 lali, kata Malik, banyak aspek yang diusulkan. Maka tim bersama Pemkab Lingga sepakat untuk mengusulkan SMRS sebagai

Pahlawan Nasional.

"Usulan dari 2013 itu banyak aspek. Makanya kita sepakat untuk pemgusulan nama SMRS satu fokus, yaitu Pahlawan Strategi Laut," ujarnya.

Karena strategi lautnya, kata Malik, SMRS berhasil mengusir Belanda. Sehingga Belanda mengalami kerugian dalam perdagangan.

Peran SMRS dalam strategi laut, maka peran orang laut di masa dia (SMRS-red) cukup berperan yang sebagian disebut lanun.

"Namun yang menyebut lanun penjahat itu Belanda. Lanun pada masa itu merompak hasil jarahan Belanda. Dan tidak ada merompak pribumi," ujarnya.

Dengan adanya tim, pakar sejarah, ahli sejarah, bahkan masyarakat Lingga khususnya, besar kemungkinan SMSR dinobatkan sebagai Pahlawan Strategi Laut yang pertama diusulkan oleh Provinsi Kepri yang dimotori oleh Pemkab Lingga.***

NOVRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

DARI Kiri, foto tokoh SMRS sebagai Pahlawan Nasional berderet sama dengan dua tokoh Pahlawan Nasional Raja Ali Haji dan Raja Haji Fisabilillah yang ditampilkan pada seminar SMRS di Hotel Comfort, baru-baru ini.

Masyarakat Lingga Jangan Turun ke jakarta Mengikuti Demo 4 November LINGGA (HK) — Isu demonMereka akan mendesak kestrasi 4 November yang akan polisian memeriksa Ahok yang dilakukan ribuan umat Mus- diduga telah melakukan penilim dari berbagai daerah me- staan terhadap agama Islam. nuntut Gubernur DKI Jakarta “Mari sama-sama kita meBasuki Tjahja Purnama di- njaga wilayah kita dari pihak yang proses secara hukum atas menghendaki terjadinya anarki dugaan penistaan agama, di- antara masyarakat dan aparat tanggapi serius Kapolres Ling- agar tetap solid menjaga Kamtibga AKBP Mudji Supriadi. mas yang kondusif,” harapnya.

Ia mengimbau agar masyaPantauan di lapangan, rakat Lingga tidak ikut dalam aksi hingga saat ini khususnya di besar-besaran di Jakarta tersebut. ibu kota Kabupaten Lingga “Diimbau kepada seluruh sendiri, tidak terlihat bahkan masyarakat Kabupaten Literdengar ngga agar tidak berangkat adanya isu ke Jakarta dan cukup hanmasyarakat Lingga yang ya dengan menonton di akan ikut media TV saja,” kata Muandil dji, Selasa (1/11). melakukan Sebagaimana diketdemonstraahui, ribuan orang yang si ke tergabung dalam GeraJakarta kan Nasional Pendunanti.(net) kung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) rencananya akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara pada 4 NovemMudji Supriadi. ber 2016.

sud Bugie, meliputi data administrasi kependudukan, pemohon harus lengkap yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir/ Ijazah/Buku Nikah.

"Serta melampirkan paspor Lama jika sebelumnya pernah membuat paspor," tambah Bugie.

Paspor Republik Indonesia adalah, Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI untuk mempermudah melakukan perjalanan antarnegara.

Di dalamnya memuat identitas pemegang paspor dan berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.(Jfr) Editor : Afrizal, Layout :Parlin

15

Dunia

Rabu, 02 November 2016

MOSKOW (HK) — Adam Aliev, seorang transgender muslim asal Moskow, Rusia, dibunuh dan dipotong-potong tubuhnya usai menikah dengan pria bernama Viktor.

Pembunuhan ini dilakukan menyusul permohonan ayah Adam, Alimshaikh Aliev kepada stasiun TV lokal agar anaknya dibunuh.

"Biarkan dia dibunuh.

Saya tidak ingin melihat dia.

Bawa dia ke sini dan bunuh di depan mata saya," kata Alimshaikh penuh kebencian.

Dilansir dari laman Daily Mail, Selasa (1/11), Adam yang mengubah namanya menjadi Raina, sebelumnya telah melaporkan ancaman yang kerap diterima setelah

mengubah orientasi seksual kepada polisi untuk meminta perlindungan.

Namun, takdir berkata lain. Adam dibunuh orang tak dikenal dan tubuhnya dicacah menjadi beberapa bagian hingga sulit dikenali selang beberapa hari setelah dirinya mengikat janji dengan suami.

Pelaku dan motif pembunuhan hingga kini belum diketahui. Diduga Adam mengundang kebencian dari penduduk Dagestan, wilayah muslim antara Laut Kaspia

dan Chechnya di Rusia setalah melakukan operasi ganti kelamin.

Seorang tetangga mengatakan, "Ayah korban sangat terpukul ketika mengetahui anaknya jadi transgender dan menikah dengan seorang pria. Dia mengundang orang untuk membunuh Adam (Raina)."

"Sekarang semua orang tahu (tentang perubahan) Adam. Ibunya mengatakan, 'saya melahirkan anak lakilaki. Ini benar-benar membawa aib bagi keluarga.'"

Sementara itu, Mufti Dagestan setempat mengatakan, "Mengubah orientasi seksual benar-benar dilarang dalam agama Islam. Ini adalah bentuk protes terhadap Allah."

"Operasi seperti itu hanya

Transgender Dimutilasi Usai Menikahi Seorang Pria

MRD

ADAM Aliev, seorang transgender muslim asal Moskow, Rusia, dibunuh dan dipotong-potong tubuhnya usai menikah dengan pria bernama Viktor.

dilakukan karena satu alasan, ketika seseorang dilahirkan sebagai hermaphrodite dan harus memutuskan apa jenis kelamin ingin dia miliki. Jika seseorang mengubah orientasi seksual

karena alasan lain, dia dan ahli bedah yang melakukan itu terkutuk," tambahnya.

Sebelum dibunuh, Adam sempat menulis pesan kepada temannya dan mengatakan bahwa dia

marah pada keluarganya.

"Ketika mereka meminta bantuan, saya mengirim uang kepada mereka. Tetapi mereka mengkhianati saya ketika tahu soal operasi," begitu isi pesannya.(mrd)

ekjen OKI Mengundurkan Diri Usai Hina Preside Mesir RIYADH (HK) — Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC) mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri ini diumumkan setelah ketua organisasi pan-Islam terbesar di dunia itu memancing kemarahan Mesir, dengan melontarkan pernyataan yang dianggap menghina Presiden Abdel Fattah al-Sisi.

Disampaikan OKI yang berbasis di Jeddah, Arab Saudi seperti dilansir AFP, Selasa (1/ 11), Sekjen OKI Iyad Madani mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Namun tidak dijelaskan lebih rinci kondisi kesehatan Madani dalam pernyataann itu.

"Sekretaris Jenderal OKI menyampaikan apresiasi dan penghormatan sebesar-besarnya untuk seluruh negara anggota," demikian pernyataan OKI, merujuk pada 57 negara anggota organisasi internasional itu.

Pengunduran diri ini diumumkan dua hari setelah komentar yang dilontarkan Madani dalam konferensi pers memicu kemarahan dan kecaman Mesir. Madani yang mantan menteri Arab Saudi itu, mencampur nama Presiden al-Sisi

dengan nama Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi.

"Presiden Beji Caid al-Sisi.

Maaf, Essebsi. Ini kesalahan besar. Saya yakin kulkas Anda berisi lebih banyak daripada air, Yang Mulia," tutur Madani kepada Presiden Tunisia dalam konferensi pers itu. Madani merujuk pada komentar yang disampaikan al-Sisi pada awal pekan ini, bahwa isi kulkasnya hanyalah air minum selama satu dekade terakhir. Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menyebut pernyataan Madani itu jelas melanggar batas.

Pernyataan semacam itu tidak cocok dengan tanggung jawab dan tugas yang diemban posisi Sekretaris Jenderal OKI, dan pada dasarnya mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan tugasnya," sebut Shoukry dalam pernyataannya.

Madani yang memimpin OKI sejak tahun 2014 telah meminta maaf dan menyatakan dirinya tidak berniat menghina pemimpin Mesir.

Dalam pernyataannya, OKI menyebut Arab Saudi menominasikan mantan Menteri Uru-

san Sosial Youssef al-Utaymeen untuk menggantikan Madani.

Menanggapi penggantian ini,

Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan dukungannya.

"Mengapresiasi peran pent-

ing yang dilakukan Saudi dalam mendukung aktivitas dan tujuan OKI. Mesir mengharapkan untuk

melanjutkan kerja sama kuat dengan Sekjen OKI dan sekretariatnya," imbuhnya.(dtk)

DTK

MENGUNDURKAN DIRI - Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC), Iyad Madani mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri setelah ia menghina Presiden Mesir.

AS-Rusia Siap Kerja Sama Hadapi Alien

NET

ILUSTRASI Alien

MOSKOW (HK) — Amerika Serikat dan Rusia boleh saja tengah berseteru dalam konflik Suriah yang disebut-sebut bakal memicu Perang Dunia Ketiga. Tapi kabar teranyar dari situs berbagi video YouTube menyebutkan kedua negara kuat dunia itu akan bekerja sama untuk bersiap menghadapi serangan alien.

Seperti dikutip dari the Daily Star dan Inquistr, Ahad (30/10), dalam video yang muncul pertama kali Kamis lalu itu disebutkan Presiden Rusia Vladimir Putin belum lama ini mengadakan pertemuan rahasia dengan

Wakil Presiden AS Joe Biden. Pada kesempatan itu Biden menyampaikan pesan Presiden AS Barack Hussein Obama yang mengajak Rusia untuk bekerja sama membuat sistem pertahanan yang mampu melindungi seluruh planet bumi dari serangan alien.

Menurut video itu, Badan Antarika Nasional AS (NASA) mendeteksi pergerakan pesawat alien tengah mendekati planet Bumi dan akan tiba pada September 2017.

Pada pertemuan tersebut Putin juga menyatakan kedatangan pesawat alien itu seperti peristiwa pada 4 April 1561 ketika laporan menyebutkan ada ratusan pesawat tak dikenal (UFO)

beterbangan di langit Nuremberg, Jerman.

Video klip berdurasi enam menit yang berjudul 'AS peringatkan Rusia 'Alien sedang dalam perjalanan, Akan Tiba 2017' itu diunggah oleh akun dengan nama UFOmania. Menurut narator di video itu Putin percaya dengan kebenaran kabar tersebut.

Sang narator dalam video mengutip pernyataan mantan Presiden AS Ronald Reagen kepada Perserikatan BangsaBangsa yang menuturkan dunia akan bersatu jika dan hanya jika ada serangan alien. Pernyataan itu tampaknya sesuai dengan konteks geopolitik saat ini yang tengah panas akibat perseteruan AS dan Rusia dalam konflik Suriah.(mrd)

Otoritas Gereja Katolik Filipina "Melawan" Duterte MANILA (HK) — Para pemimpin gereja di Filipina kembali mengeluarkan seruan agar aksi pembunuhan terkait dengan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte dalam pemberantasan narkoba segera dihentikan.

Seruan ini dikumandangkan, Selasa (1/11), bersamaan dengan tradisi jutaan orang di Filipina dalam ritual tradisional tradisional memperingati mereka yang telah meninggal dunia.

"Kampanye berdarah" Duterte untuk membersihkan negara dari penjahat narkoba menjadi agenda dalam tradisi "All Saints' Day" tahun ini.

Keluarga Katolik di Filipina setiap tanggal 1 November memiliki tradisi mengunjungi makam orang-orang yang mereka kasihi, menyalakan lilin, dan berdoa untuk jiwa mereka.

Banyak orang menggunakan peringatan tahunan ini untuk mempertanyakan dan bahkan mengolok-olok kebijakan brutal mantan Wali Kota Davao tersebut.

Melalui sebuah pernyataan resmi, otoritas Gereja Katolik di Filipina kini kembali menyerukan upaya pemberantasan narkoba melalui jalan yang benar dan langkah yang sesuai.

"Kami mendukung dengan iman melalui doa bagi mereka yang tewas karena pembunuhan ekstra yudisial ini," ungkap Pastor Jerome Secillano.

Secillano menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif di kantor Humas otoritas Gereja Katolik di Filipina.

"Kami terus melanjutkan seruan kami agar aksi pembunuhan dihentikan dan mencari pelaku dengan langkah yang sesuai," kata Secillano.

Sementara itu, pastor lainnya, Angel Lagdameo dari Provinsi Iloilo juga mengeluarkan pernyataan tertulis Minggu kemarin.

Dia menegaskan, gereja tak bisa menerima pembunuhan ekstra yudisial yang telah melukai nurani sebagai manusia.

"Setiap kali ada orang tewas dibunuh tanpa melalui

proses hukum, sebagian dari jiwa kita pun mati," kata dia.

"Kemanusiaan kita lenyap dan kebanggaan kita kian menyusut akibat kondisi ini," sambung Lagdameo.

Terinspirasi Terlepas dari persoalan itu, kini di Filipina muncul promosi produk sanitasi tangan yang terinspirasi dari kebijakan Duterte.

Para pengecer produk itu menggunakan mayat palsu untuk mempromosikan produk mereka.

Kampanye lain pun muncul di sebuah rumah di Manila.

Di depan tempat itu terpasang replika mayat yang dibungkus dengan plastik kantong sampah dan plakban. Di dekat bungkusan itu, terlihat tulisan, "jangan mengikuti mereka".

Model pembungkusan mayat itu meniru gaya pembungkusan mayat terhadap para korban pembunuhan terkait narkoba.

Hingga saat ini, Duterte telah membunuh sekitar 4.000 orang di Filipina yang diduga terkait dengan kejahatan narkoba. Na-

mun banyak pihak mengecam kebijakan sang Presiden.

Bahkan, dunia internasion-

al telah lebih dulu mengeluarkan kritik dan kecaman atas kebijakan yang disebut se-

bagai aksi pembunuhan ekstra yudisial, dan pelanggaran hak asasi manusia.(kom)

NET

PARA pemimpin gereja di Filipina kembali mengeluarkan seruan agar aksi pembunuhan terkait dengan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte dalam pemberantasan narkoba segera dihentikan.

Editor: Nikolas Ngao , Layout: Parlin

CMYK

Rabu, 02 November 2016

16

Konsolidasi PPP Pusat ke DPC PPP Tanjungpinang TANJUNGPINANG (HK) — Ketua Umum PPP Ir H M Romahurmuziy MT mengunjungi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Tanjungpinang, Senin (31/10). Kehadiran Ketua Umum PPP tersebut dalam rangka mengkonsolidasikan semua program partai mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah dalam rangka menjadikan PPP

sebagai pemenang pemilu dengan target tiga besar pada pemilu 2019 mendatang.

Romahurmuziy sebelumnya hadir dalam agenda musyawarah cabang (Muscab) DPC PPP se-Kepri dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kepri. Ketua DPC PPP Tanjungpinang, Hasan

menyambut langsung kedatangan Ketua Umum PPP tersebut. Seluruh pengurus DPC PPP Tanjungpinang merasa sangat bangga dapat di kunjungi oleh Ketua Umum PPP. Dalam sambutannya, Romahurmuziy berharap dengan kepengurusan yang baru terbentuk ini lebih solid untuk melaksanakan

apa yang telah diprogramkan dari DPP maupun agenda kerja DPC Kota Tanjungpinang utk mensejahterakan masyarakat.

Harapan Ketua Umum PPP ini disambut dengan semangat oleh kader PPP se-Kota Tanjungpinang.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPW PPP Provinsi Kepri, H. Sarafuddin Aluan SH MH.

KETUA DPC PPP Tanjungpinang, Hasan menyambut Ketua PENGALUNGAN bunga oleh pengurus DPC PPP Tanjungpinang Umum PPP. kepada Ketua Umum PPP.

Ketua DPC PPP Tanjungpinang, Hasan mengatakan hadirnya Ketua Umum di Tanjungpinang membawa semangat bagi pengurus DPC, PAC, WPP dan GPK untuk bergerak berjuang bersama sama rakyat.

Ia berharap Semoga ke depannya PPP akan maju dan merebut tiga besar di 2019 nanti sesuai dengan

prinsip perjuangan PPP yakni ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, kebenaran, kejujuran dan keadilan, musyawarah, persamaan kebersamaan, persatuan serta istiqomah.

Dengan semua prinsip perjuangan PPP ini bertujuan mewujudkan masyarakat yg bertaqwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil, mak-

SAMBUTAN dari Ketua DPC PPP Tanjungpinang, Hasan.

PPP Bergerak Bersama Rakyat.

Lima Negara Asean Seminar di Natuna

STAI Natuna.

Kelima negara itu meliputi, Thailand, malaysia, Singapura, Indonesia dan Berunae Darussalam. Acara ini dibuka oleh Bupati Natuna, Hamid Rizal dan dihadiri oleh seluruh FKPD dan SKPD Natuna dan tokoh masyarakat

Natuna.

Tampil sebagai pembicara pada acara itu, Datuk Zainal Abidin dari Gapena Malaysia, Tuan Nik Rakib Bin Hassan dari Thailand, Amupan H. Tengah dari Brunae Darussalam dan Encih Mohemmed Noh Daipi dari Singapura serta

Narasi dan Foto : Taufik

MUSYAWARAH untuk agenda pemenangan pemilu dengan target 3 besar.

KETUA DPC PPP Tanjungpinang, Hasan bersama Ketua FOTO bersama Ketua Umum dengan Ketua dan Sekretaris DPC KETUA Umum foto bersama pengurus DPC dan PAC PPP Umum PPP, HM Romahurmuziy.

PPP Tanjungpinang.

Tanjungpinang.

AKADEMISI dan aktivis dari lima negara mengikuti seminar Internasional Tamadun Melayu dan Transformasi Masyarakat Ekonomi Asean Perspektif Natuna Cerdas, Mandiri dan Berkeadaban. Kegiatan ini digelar di Asrama Haji Natuna, Ahad (30/10).

Acara ini digagas oleh

mur, sejahtera, bermoral dan demokratis. Serta tegaknya supremasi hukum, penghormatan kepada Hak Asasi Manusia serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan.

Datuk Ahmad Dahlan dari Indonesia dan Ketua STAI Natuna, Umar Natuna.

Pada seminar itu, masing-masing negara memaparkan prihal budaya Melayu di negerinya masing-masing. Di negara-negara yang menganut sistem kerajaan, perkembangan

kebudayaan Melayu Cendrung lebih terjamin bila dibandingkan dengan negara yang menganut sistem non kerajaan.

Beda halnya dengan Di Thailand. Meski negeri itu menganut sistem kerajaan, namun perkembangan kebu dayaan Melayu di Thailand tidak se

leluasa pekermbangannya di Malaysia dan Berunae Darussalam.Sedangkan di Indonesia dan Singapura yang notabene menganut sistem republik, kebudayaan melayu tidak leluasa berkembang.

Merakapun sepakat untuk saling bertukar pengalaman dalam

mempertahankan kebudayaan Melayu di Negara masing-masing dan saling kunjungi dalam rangka kerjasama kebudayaan negara-negara Serantau.

Acara Seminar sehari itu diikuti oleh 150 orang peserta yang berasal dari 4 Negara yang ada di Asean.

KETUA STAI Natuna, Umar Natuna memberi kata sambutan pada acara Seminar International PARA tamu undangan sedang mengikuti acara Seminar International BUPATI Natuna, Drs. H. Hamid Rizal memeberi kata sambutan SESI pemaparan dari Malysia, Thailand dan Indonesia

KETUA STAI Natuna,Umar Natuna sedang membeli produk KETUA STAI memberikan cindera mata kepada Ketua DPRD pameran STAI Natuna yang di pajang di Seminar International. SESI pemparan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia Natuna, Yusripandi.

Peserta beramah tamah usai acara pembukaan

CMYK

Editor: Afrizal Layout : Mario

CMYK

17

Rabu, 02 November 2016

Dugaan Korupsi di UMRAH Dilaporkan Sumber Dana dari APBN 2015 TANJUNGPINANG (HK) — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Provinsi Kepri melaporkan dugaan korupsi tiga paket proyek senilai Rp100 miliar di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.

Reza Liputan Tanjungpinang Dana ketiga paket proyek bersumber dari APBN Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Diduga proyek tersebut sarat KKN Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ketiga paket proyek pe-

lelangan tersebut yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Studi Energi Alternatif dengan pagu anggaran harga perkiraan sendiri (HPS) Rp29.936.976 miliar yang dilelang pada 3 September 2015.

Selanjutnya, Pengadaan Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi senilai Rp29.999.856 miliar

(HPS) yang dilelang pada 21 Agustus 2015 dan Pengadaan Sarana Prasarana untuk Studi Kemaritiman senilai Rp39.896.142 miliar (HPS) yang dilelang pada 18 September 2015.

"Kami mensinyalir ketiga paket proyek APBN ini sarat KKN dan sudah di-

Dugaan Korupsi... Hal. 18

DPRD Setuju Pilwagub Kepri Diawasi KPK TANJUNGPINANG (HK) — DPRD setuju jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) Provinsi Kepri. Hal itu dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan integritas DPRD Provinsi Kepri dalam proses tersebut.

"Saya sangat setuju jika adanya dampingan KPK dalam pemilihan nanti, karena hal ini membuat pemilihan lebih terbuka dan jujur," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri Hotman Hutapea, kemarin.

Tak hanya itu, Hotman juga menuturkan adanya fungsi pengawasan KPK ini juga akan membuat ruang gerak lobi-lobi politik dan praktik mahar kian

DPRD Setuju

... Hal. 18

Pemko Berharap Perda SOTK Cepat Disahkan TANJUNGPINANG (HK) — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) Kota Tanjungpinang belum juga disahkan DPRD Kota Tanjungpinang. Perbedaan pendapat dalam pembahasan masih berjalan alot.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Riono berharap agar Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cepat selesai dan bisa segera mengesahkan Ranperda tersebut. Sehingga Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (P-

PAS) Kota Tanjungpinang 2017 bisa segera dimasukkan ke DPRD. "Kita sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait Ranperda tersebut, sebelum diserahkan DPRD. Jadi kami harap, minggu ini bisa diketok," ungkap RIono, Selasa (1/11).

Dikatakan Riono, dalam menyusun Ranperda OPD juga sudah mengedepankan asas efektifitas dan perampingan untuk menghindari pembengkakan pembiayayan. Terlebih bila harus menambahkan SKPD baru yakni Dinas Pemadam Kebakaran,

Pemko Berharap

... Hal. 18

Pejabat SKPD Harus Saling Berkompetisi

ASFANEL/HALUAN KEPRI

DIVONIS HAKIM — Terdakwa calo pegiriman TKI secara ilegal ke Malaysia, Hamsinah dan Minisvary Veliappan alias Alenti usai divonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim PN Tanjungpinang, Senin (1/11). Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Danang Prastyoa SH yang menutut 1 tahun 6 bulan dan denda Rp3 miliar subsider 4 bulan penjara.

Dua Calo TKI Divonis 1 Tahun Penjara TANJUNGPINANG (HK) — Dua calo pegiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal ke Malaysia, Hamsinah dan Minisvary Veliappan alias Alenti divonis majelis ha-

kim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang selama 1 tahun penjara dan denda Rp2 miliar subsider 2 bulan penjara, Senin (1/11).

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa

Penuntut Umum (JPU) Danang Prastyoa SH yang menutut 1 tahun 6 bulan dan denda Rp3 miliar subsider 4 bulan penjara. Kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tin-

Pertanyakan Kasus Pencemaran Lingkungan di SPBU

Pengacara H Badri Surati Kapolres TANJUNGPINANG (HK) — Tim Kuasa Hukum Haji Badri, warga Jalan Raya Tanjung Uban, KM 10 Tanjungpinang kembali mempertanyakan lanjutan

kasus pencemaran lingkungan yang dialami klienya.

Pencemaran itu terjadi akibat bocornya tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bah-

ASFANEL/HALUAN KEPRI

DICKY Eldina Oktaf SH , Tim Kuasa Hukum Haji Badri, menunjukan bukti penerimaan pengiriman surat ke Mapolres Tanjungpinang, kasus pencemaran SBPU KM 10 Tanjungpinang, Selasa (1/11).

CMYK

an Bakar Umum (SPBU) milik PT Bumi Citra Lestari dengan Nomor: 14.291.717.

Kasus ini ditangani penyidik Reskrim Polres Tanjungpinang sejak Oktober 2015 lalu.

Namun sampai saat ini belum ada kejelasan dari proses hukum tersebut.

“Akibat kebocoran pada tanki (Bunker) tempat penyimpanan BBM jenis Solar dan Premium, sumur warga di sekitar termasuk sumur H Badri tidak bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya.

"Kita sudah antarkan langsung surat ke Kapolres Tanjungpinang, guna mempertanyakan tentang kelanjutan kasus pencemaran lingkungan yang dialami klien kita (H Badri) akibat kebocoran tangki BBM di SPBU Batu 10. Kasus tersebut sudah pernah dilaporkan ke Mapolres Tanjungpinang sejak Oktober

Pengacara H

... Hal. 18

dak pidana penempatan TKI secara ilegal.

"Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 102 ayat (1) huruf (a) UU

RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dua Calo ... Hal. 18

TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H Nurdin Basirun meminta kepada seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Provinsi Kepri untuk dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan jabatan.

Dengan kompetisi ini, untuk terus meningkatkan kinerja dan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Karena, saat ini Pemerintah Provinsi Kepri sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya.

"Saat ini bukan lagi zamannya jabatan diberikan berasaskan pertemanan

atau kedekatan saja, namun semuanya harus sesuai aturan dan kemampuan yang ada," tegas Nurdin di Tanjungpinang barubaru ini.

Ditambahkan Nurdin, karena setiap pejabat SKPD haruslah memiliki kemampuan dan kepahaman yang terhadap bidang tugas yang dikerjakannya, sehingga akan mampu menghasilkan kinerja yang baik pula.

"Untuk itu, saya sarankan berkompetisilah untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik.

Dan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan di Provinsi Ke-

Pejabat SKPD

... Hal. 18

Kepri Harus Tetap Aman dan Kondusif

IST

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak saat melaksanakan pertemuan dengan FKPD di Gedung Graha Kepri, Selasa (1/11).

TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepulauan Riau H Nurdin Basirun meminta masyara-

kat untuk bersama-sama menjaga Kepri agar tetap aman dan kondusif.

Terkait isu unjuk rasa

besar-besaran yang dilakukan pada tanggal 4 November nanti, Nurdin meminta masyarakat Kepri tidak

mudah terprovokasi dengan isu tersebut. Dan lakukanlah demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah dengan aman dan tertib.

"Demonstrasi atau unjuk rasa itu boleh-boleh saja karena merupakan hak setiap warga. Tetapi harus dilakukan secara damai tidak merusak aset dan menganggu situasi keamanan dan ketertiban.

Masyarakat harus memikirkan akibat jauh kedepan yang ditimbulkan bila sampai anarkis," ungkap Nurdin usai melaksanakan pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), di Gedung Graha Kepri, Selasa (1/11) Tak hanya itu, Nurdin menuturkan bahwa Pemerintah Kepri akan hadir menjembatani berbagai keinginan masyarakat.

Nurdin meminta masyarakat mempercayakan kepada pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.

Kepri Harus ... Hal. 18

Editor: Sofyan, Layout: Hestu Purwanto

18

tanjungpinang

Rabu, 02 November 2016

Pengacara H .....

2015 lalu, namun sampai saat ini belum jelas tindak lanjutnya," ucap Dicky Eldina Oktaf SH didampingi rekannya, Rusmadi SH dan Iwan Kurniawan SH MH Msi, Selasa (1/11).

Disampaikan, selain ke Kapolres Tanjungpinang, pihaknya juga telah melayangkan surat tembusan ke Kapolda Kepri di Batam, termasuk ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang. Hal dimaksud untuk mengetahui serta lebih mempertegas proses penanganan kasus pencemaran lingkungan yang dialami kliennya sejak beberapa tahun silam.

"Nantinya kita juga akan mengirimkan surat ke Kapolri di Jakarta, termasuk Direskrimsus dan Direskrimum, bahkan ke Dirpropam Mabes Polri di Jakarta. Kita hanya ingin kejelasan sejauh mana proses penanganan kasus tersebut dan siapa tersangkanya," ungkap Iwan Kurniawan SH MH Msi menambahkan.

Iwan berharap, proses penan-

sambungan Hal. 17 ganan kasus pencemaran lingkungan di SPBU Batu 10 tersebut, dapat menjadi pelajaran bagi sejumlah pengusaha lain dalam usaha yang sama, agar dapat lebih memperhatikan kondisi lingkungan dalam pembuatan tanki BBM, supaya tidak terjadi kebocaran yang dapat merugikan masyarakat sekitarnya.

"Hal ini sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74," ucap Iwan.

Diterangkan, dalam Pasal 74 tersebut disebutkan tentang Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hal ini merupakan kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

"Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

Pemko Berharap ..... sebagaimana permintaan Pansus dalam pembahasan.

"Bisa kita tambahakan Damkar dinas sendiri. Karena dalam PP itu boleh 41 SKPD. Tapikan, ini kita melakukan perampingan. Jadi kita harap itu disetujui dulu," jelasnya.

Dengan demikian, kata Riono, lambatnya pengesahan Perda SOTK tersebut akan berdampak pada molornya pembahasan Rancangan APBD 2017. Padahal seharusnya APBD 2017 sudah disahkan sebelum Desember.

"Kita baru masukkan KUA PPAS 2017 setelah ini (Ranperda OPD) disahkan. Karena itu acuan kita," ujarnya.

Barulan nantinya, bila KUA PPAS sudah disetujui, akan dilakukan pembahasan APBD 2017. Sementara saat ini sudah memasuki bulan November yang artinya waktu yang tersisa untuk pengesahan APBD 2017 tinggal sebulan.

Bila dibulan November A-

sambungan Hal. 17 PBD 2017 Kota Tanjungpinang tidak disahkan, maka konsekuensi yang harus diterima Pemko Tanjungpinang adalah pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut tentu tidak diharapkan terjadi.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu yang juga sebagai Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang SOTK DPRD Tanjungpinang, mengatakan pembahasan Ranperda tersebut bukan hanya sekedar Damkar.

Namun, lanjutnya, ada beberapa usulan dari Pemko Tanjungpinang terkait Ranperda tersebut, bukan hanya tentang usulan Damkar dijadikan sebagai Dinas tipe C. Tapi juga terkait Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang diusulkan oleh Pemko Tanjungpinang untuk dijadikan Dinas tipe A. Kominfo yang selama ini adalah hanya bidang di Dinas Per-

Dugaan Korupsi.... kondisikan pemenangnya oleh PPK, PPTK bersama dengan panitia lelang. Apalagi dari hasil investigasi kita di lapangan proyek tersebut terbengkalai, maka hari Kamis besok kita akan melaporkannya ke Polda Kepri," kata Ketua LSM Getuk Kepri Jusri Sabri, Selasa (1/11).

Lebih lanjut Jusri mengungkapkan, sesuai dengan hasil investigasi di lapangan, seperti pada proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Studi Energi Alternatif yang dilaksanakan di kampus UMRAH Dompak dan Senggarang.

Dimana mesin set generator 135 KVA di kampus Senggarang harusnya didatangkan dua unit sesuai dengan spek, akan tetapi didatangkan hanya satu unit. Begitu juga dengan profeler (alat untuk pemutar kincir pengantar arus tenaga alternatif) yang dipasang di kampus UMRAH, Dompak, tidak sesuai dengan spek.

Alat tersebut patah, akibat tidak kuat menahan angin karena proyek tersebut terlalu diburu karena keterlambatan waktu. Pada tanggal 13 Januari 2016 barang tersebut baru didatangkan dari Bandung yang saat itu diterima oleh bagian Umum di UMRAH. Kemudian, pada bulan Maret 2016 tenaga teknis didatangkan dari Jawa untuk memasang tenaga alternatif di kampus UMRAH Dompak.

"Akibat sebagian alat tersebut yang tidak sesuai spek sehingga tidak bisa difungsikan sampai sekarang. Kami menduga ada kongkalikong antara Hery Suryadi Pembantu Rektor II UMRAH sebagai PPK yang juga merangkap PPTK dengan pokja, sehingga sudah diset untuk dimenangkan salah satu perusahaan yang berada di Jakarta," kata Jusri.

Hal senada ditambahkan Sekretaris LSM Getuk Kepri Tengku Azhar, bahwa pihak panitia bersama dengan PPK sempat mengajukan addendum terkait dengan keterlambatan paket pengiriman barang tersebut.

Karena tenaga alternatif yang dipasang di kampus UMRAH, Dompak belum bisa memenuhi sesuai dengan berita acara penandatanganan kontrak. Hal ini juga disebabkan karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan PPTK, PPK untuk menjual nama Kejati Kepri.

"Keterlambatan paket pen-

(1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Dalam Undang-Undang ini juga ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) serta harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

"Karena SPBU tersebut didirikan dalam bentuk Bandan Usaha Perseroan Terbatas (PT), maka segala ketentuan perundangan tersebut, harus diperhartikan," ungkpanya.

Iwan menjelaskan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-B/ 526/X/2-15/Kepri SPK-Res Tpi tanggal 20 Oktober 2015 yang dilakukan oleh kliennya (Badri), tentang tindak pidana yang dilakukan pihak SPBU, sebagaimana diatur dalam pasal 99 UU RI Nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pen-

hubungan (Dishub), beban kerjanya sangat ringan, bahkan hampir tidak berfungsi.

"Di Ranperda tersebut, Pemko jadikan Kominfo Dinas dengan tipe A. Dan Ketenaga Kerjaan nanti akan jadi dinas sendiri. Belum lagi badan pemberdayaan perempuan yang akan jadi dinas tipe A, Dispora juga akan jadi tipe A. Ini membuat formasi menjadi gemuk, sehingga bertambah dari SOTK yang formasinya terisi sebelumnya yaitu 51 formasi. Jadi tidak sesuai dengan amanah PP 18 itu," terang Maskur.

Terkait Damkar, jelas Maskur, berupa usulan dewan dalam rangka lebih berfungsi serta dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat Kota Tanjungpinang.

"Nantinya juga bisa meraup PAD dari sini, dan sebenarnya semua dewan setuju, sementara Kominfo itu malah semua Dewan tidak setuju," pungkasnya. (cw53)

sambungan Hal. 17 giriman barang tersebut dibawah pengawasan Kejati," ujar Tengku meniru ucapan yang saat itu disampaikan Humas UMRAH Roni.

Selain itu lanjut dia, pada pelelangan Pengadaan Sarana Prasarana untuk Studi Kemaritiman yang harusnya di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, setelah dicek di kampus UMRAH Senggarang tidak ada semua.

Begitu juga dengan Pengadaan Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi, data box di dalam tidak dilengkapi. "Data yang tidak lengkap ini berasal dari keterangan salah satu dosen UMRAH yang tidak mau disebutkan namanya ketika kita mengeceknya di kampus UMRA Senggarang," ujar Tengku.

Untuk itu, kata Tengku, pihaknya sudah mengumpulkan data dan keterangan lengkap dilapangan dan pada Kamis besok melaporkan kasus dugaan korupsi proyek APBN tahun 2015 di UMRAH tersebut ke Polda Kepri di Batam.

Jusri Sabri juga mengatakan bahwa seminggu lalu, ia pernah bertemu dengan Hery Suryadi di Batam dan sempat meminta klarifikasi terkait de-

ngan dugaan korupsi proyek APBN tersebut.

"Hery mengatakan proyek tersebut tidak ada masalah dan ia mengakui alat itu tidak berfungsi dan nanti akan diperbaiki," ucap Jusri meniru penjelasan Hery.

Namun lanjut Jusri, masa pemeliharaan proyek tersebut sudah lewat, karena serah terima barang seharusnya pada 31 Desember 2015 lalu. Apalagi imbuh dia, dana proyek sudah dicairkan 100 persen dan begitu juga dengan jaminan pelaksanaan sudah tidak ada lagi.

"Kalau melebihi pekerjaan yang sudah ditentukan sesuai lelang, maka ada penalty yang harus dibayar dan sampai dengan sekarang belum juga jelas.

Untuk itu dengan laporan ini nantinya maka pihak Polda segera menindaklanjuti dan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Sementara itu Pembantu Rektor II UMRAH yang juga sebagai PPK proyek APBN 2015 Hery Suryadi saat dikonfirmasi melalu telepon selulernya tidak aktif.

Begitu juga dengan pesan singkat (SMS) yang dikirim melalui ponselnya sampai berita ini dimuat belum ada jawaban. ***

gelolaan lingkungan hidup.

"Dalam pasal tersebut, setiap orang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, ambient, baku mutu air, baku mutu air laut atau kroteria baku kerusakan lingkungan hidup, dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling banya 3 tahun, atau denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp3 miliar," ucap Iwan Menurutnya, pencemaran itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, sebelum melaporkan hal itu ke Polisi, keluhan pencemaran minyak yang dialami kliennya bersama sejumlah warga lainnya sudah disampaikan secara baikbaik kepada manajemen PT Bumi Citra Lestari.

"Tapi keluhan warga tersebut tidak pernah ditanggapi

pengelola SPBU, dan tidak ada itikad baik dari mereka untuk menyelesaikan persoalan ini," sebutnya Diantara dampak pencemaran air akibat keberadaan SPBU KM 10 tersebut, mengakibatkan warga yang menggunakannya terkena gatal-gatal, juga sudah pernah dilaporkan dan ditindak lanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang.

"Hal yang paling merugikan bagi klien kita, sebanyak 4 buah Ruko yang dimiliki klien kita, sulit untuk disewa oleh orang lain, meskipun dengan harga sewa paling rendah, karena di dalam ruko tersebut sangat jelas terciun aroma bahan bakar minyak," ungkap Iwan.

Menyangkut tentang lapo-

Kepri Harus .....

"Percayakan kepada kami sebagai pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Beri kami waktu.

Kita sama-sama cinta negeri ini, maka keamanan dan ketenangannya mari kita jaga bersamasama," pinta Nurdin.

Tak hanya itu saja, Nurdin juga meminta kepada seluruh aparat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Saya juga sudah terima laporan dari Kapolda Kepri tentang situasi keamanan Kepri secara menyeluruh. Saya minta seluruh aparat keamanan untuk bersiaga dan menjaga serta melakukan tugasnya dengan profesional,� tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolda Kepri, Brigjend Pol.Sam Budigusdian. Sejauh ini, menurut Kapolda situasi Batam dan Kepri secara umum

sambungan Hal. 17 masih aman dan kondusif. Masyarakat tidak perlu takut dalam beraktifitas. Begitu juga dengan dunia usaha.

"Kami dari aparat keamanan sudah melakukan koordinasi intensif dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada," tegas Sam Budigusdian.

Sementara Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mendukung penuh berbagai usaha Gubernur dan aparat keamanan dalam rangka memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat.

Jumaga juga mengingatkan agar Gubernur terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan berbagai masalah di Provinsi Kepri.

"Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daer-

Pejabat SKPD..... pri," ujar Nurdin lagi.

Karena kemajuan dan perkembangan Provinsi Kepri ini, tak hanya ada di tangan Guber-

nur, namun semua pihak, begitupula SKPD dan FKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Sehingga ketersediaan pejabat yang berkompeten adalah salah satu upaya membangun Kepri ini lebih baik lagi. (cw99)

sambungan Hal. 17 Kemudian setelah mendapatkan orang, terdakwa Hamsinah dan Minisvary Veliappan secara bersama-sama dan berlanjut menempatkan orang tersebut untuk bekerja di Malaysia, yakni Sunarsih dan Syahril Tabrani dari pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang ke Malaysia Sebelum diberangkatkan kedua TKI tersebut datang kerumah terdakwa Samsinah di Perum Kenangan Jaya I Alam Gas Km 12 Kelurahan Pinang Kencana Kota Tanjungpinang.

Di rumah tersebut terjadi pembicaraan terdakwa dengan kedua TKI tersebut yang janjin-

DPRD Setuju ..... sempit dilakukan. Sementara untuk, Demokrat selaku partai pengusung-pun dengan tegas tidak akan melakukan lobi-lobi politik atau mahar-mahar.

"Kami jamin tidak ada lobilobi di zaman sekarang ini," tegas bendahara DPD Partai Demokrat Provinsi Kepri ini.

Karena, lanjut Hotman, adanya praktik lobi-lobi dan pemberian mahar tersebut tidak berpengaruh terhadap keputusan, karena nama-nama tersebut akan ditentukan melalui sidang paripurna pemilihan Wakil Gubernur Kepri yang diajukan Gubernur Kepri.

"Nantinya satu dari dua nama yang mendapatkan dua per tiga total suara di DPRD Kepri

ah, Gubernur harus cepat tanggap dalam merespon berbagai reaksi yang terjadi di tengah masyarakat. Dan terus dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat setiap penanganan masalah tersebut," saran Jumaga.

Tampak hadir dalam rapat itu Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kapolda Kepri Brigjen Pol. Sam Budigusdian, Kabinda Kepri Brigjen TNI Yulius Selvanus, Kepala Kantor Pertahanan Prov. Kepri R. Gatot Suprapto, Asisten Ekonomi Pembangunan Prov Kepri Syamsul Bahrum, Kepala Badan Kesbangpol Prov Kepri Syafri Salisman dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad. Sementara Danguskamla Armabar, Danrem 033/WP, Danlantamal IV Tanjungpinang, Ka. Bakamla, Danlanud diwakilkan kehadirannya. (cw99)

sambungan Hal. 17

Dua Calo.... jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ucap majelis hakim.

Jalannya sidang vonis kedua terdakwa tersebut dilakukan terpisah dalam ruangan sidang dan majelis hakim yang sama dipimpin Purwaningsih SH didampingi Guntur Kurniawan SH dan Santonius SH. Sedangkan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Jefrianto SH. Dalam sidang terungkap, awalnya terdakwa Hamsinah kenal dengan Minisvary Veliappan alias Alenti dari temannya yang berada di Malaysia, menyuruh mencari orang untuk dipekerjakan di Malaysia.

ran tindak pidana pencemaran lingkungan yang disampaikan kliennya ke Mapolres Tanjungpinang sejak Oktober 2015 lalu, pihaknya mendapati adanya penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Surat Perintah Penyidikan oleh Reskrim Polres Tanjungpinang sejak 25 April 2016 lalu.

"Bahkan proses peningkatan ketahap penyidikan tersebut, telah dilakukan gelar perkara oleh Reskrim Polres Tanjungpinang pada 23 April 2016," ucap Iwan Hal yang perlu dipertanyakan, lanjut Iwan, hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui, siapa orang atau pihak yang dijadikan tersangka dalam kasus pencemaran lingkungan tersebut oleh penyidik Polres Tanjungpinang. (nel)

ya akan dipekerjakan secara resmi, dengan gaji berkisar 1500 Ringgit sampai 1800 Ringgit.

Kemudian dua TKI itu juga dijanjikan terdakwa bahwa uang tiket keberangkatnya ditanggung, termasuk biaya pembuatan Paspornya diganti, serta bisa pulang setiap bulan dan diberikan cuti 3 (tiga) hari.

Namun sesampai di Malaysia, kedua TKI tersebut dipekerjakan tidak sesuai dengan janji kedua terdakwa sebelumnya, termasuk terhadap sejumlah TKI lainnya yang sudah diberangkatkan terdakwa secara Ilegal ke Malaysia. (nel)

sambungan Hal. 17 berhak terpilih sebagai Wakil Gubernur," katanya.

Hotman juga menggesa unsur pimpinan DPRD Kepri segera membentuk panitia khusus untuk pemilihan Wakil Gubernur. Karena tidak ada PP yang mengatur kapan panitia pemilihan ini harus terbentuk.

Dan pembentukan panitia ini pun tak harus menanti pemberian nama cawagub oleh Gubernur ke DPRD, sebagaimana yang disampaikan Ketua DPRD Kepri.

Hotman bahkan tak menampik, bahwa pembentukan pansus menjadi salah satu upaya menggesa agar Gubernur Kepri dapat mempercepat penentuan nama calon Wakil Gubernur yang akan diserahkan ke DPRD Kepri.

"Melihat kondisi saat ini, siapa yang tidak mau adanya Wagub, karena adanya Wagub dapat mempercepat gerak dan kerja di Pemerintah Provinsi saat ini," ujar Hotman lagi.(cw99)

Editor: Sofyan, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

19

bintan

Rabu, 02 November 2016

Buruh Minta UMK Diatas Rp3 Juta GM PT Singatac Diperiksa Imigrasi Terkait Tertangkapnya Dua TKA India

DOK

HARI BURUH — FSPMI Bintan melakukan aksi demo dalam rangka memperingati hari buruh, di Sinpang Lagoi, beberapa waktu lalu. FSPMI mengancam bila kenaikan UMK tahun 20017 mendatang tidak diatas Rp3 juta, mereka akan melakukan aksi demo besar-besaran.

Hari Ini DPK Gelar Rapat UMK Bintan BINTAN (HK) — Serikat buruh yang bernaung di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bintan mengklaim upah layak bagi buruh pada tahun 2017 mendatang harus diatas Rp3 juta lebih. Kenaikan yang menjadi tuntutan buruh ini, lebih besar tiga kali lipat atau sebesar 25 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) dari Menteri Ketenagakerjaan yang hanya sebesar 8,25 persen.

Oki Alexander Liputan Bintan Ketua Cabang FSPMI Bintan Andi Sihaloho menilai, bahwa kenaikan sebesar 8,25 persen atau hanya naik sekitar Rp 200 ribu lebih dari UMK saat ini tidak akan cukup bagi para buruh. Apalagi sejumlah subsidi sudah ditarik pemerintah yang mengakibatkan kebutuhan buruh menjadi lebih be-

sar setiap bulannya. "Untuk kebutuhan listrik saja yang ada subsidinya dibawah 900 watt, sedangkan rata-rata daya listrik kita sudah diatas 900 watt.

Jadi upah untuk 2017 bagi buruh di Bintan yang layak itu diatas Rp 3 juta lebih," tutur Andi, Selasa (1/11).

Menurutnya, angka kenaikan UMK sebesar 8,25 persen cukup dijadikan patokan minimum untuk penentuan kenaikan UMK

Bintan. Sehingga saat pembahasan UMK Bintan yang rencananya akan dimulai besok (Hari Ini-red) di Kantor Bupati Bintan tidak mesti mengikut peraturan tersebut. Andi pun menganggap kenaikan yang akan menjadi tuntutan pihaknya sangat wajar.

"Itu (8,25 Persen) kan hanya acuan minimum artinya batas minimum kenaikan UMK bukan batas maksimal, jadi kita minta supaya kenaikan UMK Bintan naik sekitar 25 persen supaya buruh sejahtera," kata Andi menambah.

Secara tegas FSPMI Bintan pun menolak dan mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa jika kenaikan UMK Bintan tahun 2017 nanti hanya berkisar 8,25 persen. Sebab, jika kenaikan sebesar Rp 200 ribu lebih dari UMK sebelumnya, UMK Bintan hanya sebesar Rp 2.863.230.

"Kita tetap pada tuntutan kita untuk memperjuangkan hak buruh yang layak disaat kebutuhan

begitu besar saat ini. Kita pun siap melakukan aksi unjuk rasa kalau kenaikan UMK tak sesuai nanti," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bintan, Hasfarizal Handra mengatakan kenaikan UMK Bintan tahun 2018 diprediksi bakal lebih tinggi dari 8,25 persen. Namun besaran pasti kenaikan UMK belum bisa ditentukan karena Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Bintan baru akan memulai rapat pembahasan UMK besok pagi (hari Ini,red).

"Besok (hari Ini) rapat perdana pembahasan UMK 2017 bersama DPK. Ketetapan dari Kemenaker memang naik 8,25 persen. Bisa saja lebih dari itu," kata Hasfarizal dikantornya.

Dalam rapat nanti lanjutnya akan dibahas mengenai tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Bintan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung kenaikan UMK Bintan 2017.***

Jalan Banjir Tertimbun Lahan Akibat Tanah Timbunan Rawa Tutupi Parit BINTAN (HK) — Akibat ulah warga Tanjungpinang, Rofik Ahmadi yang menimbun lahan rawa di Kampung Simpangan Rt 007/Rw 002, Desa Toapaya Selatan, membuat ruas jalan lintas barat banjir. Sebelumnya, ruas jalan nasional itu tak pernah banjir, namun karena penimbunan lahan yang menutupi seluruh parit dipinggir jalan mengakibatkan aliran air tertutup dan meluap hingga menggenangi badan jalan.

Kecerobohan ini langsung

direspon pihak kecamatan dan pemerintah desa setempat, Kepala Desa Toapaya Selatan, Suhenda mendengar informasi ruas jalan Lintas Barat banjir langsung mendatangi lokasi penimbunan. Disana Ia tak melihat ada aktifitas penimbunan, alat berat jenis buuldozer masih terparkir. "Kita sudah hubungi yang bersangkutan. Dan siang ini akan dibuatkan lagi parit jalan airnya supaya tidak banjir seperti sekarang ini," ucap Suhenda di lokasi, Selasa (1/11).

Aktifitas yang membuat jalan Lintas Barat menjadi banjir

OKI ALEXANDER/HALUAN KEPRI

AKTIFITAS penimbunan yang dilakukan Rofik Ahmadi di Kampung Simpangan Km 16 Rt 007 Rw 002 Desa Toapaya Selatan yang menyebabkan ruas jalan Lintas Barat menjadi banjir, Selasa (1/11).

itu kata Suhenda secara legalitas tak menyalahi aturan. Sebab kata dia, pemilik lahan yang membeli beberapa tahun itu sudah mendapatkan izin dan membayarkan kewajiban seperti membayar penimbunan dengan galian C kepada Dinas Pendapatan, Pembiayaan Kekayaan Daerah (DPPKD) Bintan.

"Izinnya lengkap, cuman ya itu dia kerjanya sedikit ceroboh karena jalan air ditutupi untuk jalan lori masuk ke lokasi. Tapi sore ini mau diperbaiki supaya kalau hujan tidak banjir lagi," tuturnya.

Penimbunan asal jadi dan menutup parit itu sempat membuat Kasi Trantib Kecamatan Toapaya, Fredi kebingunan..

Soalnya sejak awal Ia melihat ada beberapa drum untuk menjadi alternatif aliran air saat aktifitas penimbunan berlangsung. Namun ternyata, belasan drum yang ada sebelumnya tak dipasang dan pihak penimbun mengambil cara menutup parit agar aktifitas itu lebih cepat

BINTAN (HK) — Pihak Imigrasi Klas IIA Tanjunguban memanggil General Manager (GM) PT Singatac, Chandran tealah dimintai keterangan menyusul tertangkapnya dua Tenaga Kerja Asing (TKA) asal India oleh pihak Imigrasi kemarin. Humas Imigrasi M Noor menuturkan, pemeriksaan terhadap GM PT Singatac untuk meminta keterangan terkait dua warga India yakni Gopal dan Amratnesh yang ditangkap lantaran hanya menggunakan visa pelancong saat bekerja sebagai teknisi di RIg SKD Alliance dikawasan PT Singatac.

"Tadi sore baru selesai (Pemeriksaan), sekarang kita sedang membuat BAP-nya.

Pada intinya mereka salah dalam aturan," tutur Noor, Selasa (1/11).

Namun nasib kedua TKA India itu kini belum jelas, pihak Imigrasi sendiri masih menunggu keputusan Kepala Kantor Imigrasi, Suhendra untuk memutuskan langkah kebijakan selanjutnya. "Setelah BAP selesai, kita tunggu keputusan kepala kantor," tambahnya.

Sebelumnya, Gopal dan Amratnesh, dua warga negara (WN) India diamankan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Imigrasi Klas IIA Tanjunguban disebuah RIg SKD Alliance dekat perairan pelabuhan PT Singatac Kawasan Industri Lobam, Kamis (27/10) kemarin.

Keduanya bekerja sebagai teknisi Ac di RIG tersebut, namun setelah digeledah petugas, ternyata keduanya hanya memiliki Visa On Arrival/ Visa Pelancong. Penangkapan keduanya dilakukan berdasarkan laporan mengenai kediselesaikan.

"Dari kemarin saya sudah lihat ada drum ini mungkin sebelum ditimbun untuk dijadikan saluran air, tapi malah dipampang (Dipajang) saja tidak dipasang untuk saluran airnya," ungkap Frengki kebingungan.

Selain membuat ruas jalan Lintas Barat banjir, penimbunan yang dilakukan warga Tanjungpinang di lokasi itu juga membuat rumah warga sekitar terkena imbasnya. Sebab, sebelum adanya penimbunan itu rumah Umar dan Ria tak pernah banjir. "Biasanya gak pernah banjir sih. Ya banjirnya gak sampai kerumah cuman pekarangan rumah saja sih," tutur Ria sambil menunjukkan pekarangan rumah yang digenangi air.

Perempuan yang sudah memiliki empat orang anak itu juga

M Noor. beradaan orang asing di RIg SKD Alliance, petugas Timpora langsung terjun kelokasi.

Ternyata memang betul, setibanya dibangunan menyerupai kilang minyak ditengah laut itu petugas menemukan Gopal dan Amratnesh yang bekerja sebagai teknisi Ac. "Setelah kita melakukan pemeriksaan kita menemukan dua warga negara India dengan menggunakan Visa On Arrival yakni Gopal dan Amretnesh bekerja sebagai teknisi Ac di RIG tersebut," tutur Noor.

Selanjutnya, atas dugaan pelanggaran tentang keimigrasian tersebut, Timpora langsung menggiring keduanya ke Kantor Imigrasi Tanjunguban untuk dilakukan pemeriksaan lebih mengenai pelanggaran yang dilanggar keduannya oleh penyidik Imigrasi. Bila terbukti menyalahi aturan keimigrasian kata Noor, pihaknya akan mendeportasi keduannya ke negara asal.

"Masih diperiksa di kantor, kalau memang melanggar pasti kita deportasi," tegasnya. (cw95) menuturkan, sebelum dimulai penimbunan sang pemilik lahan menjanjikan akan membuat saluran parit supaya saat musim hujan air tak membanjiri pekarangan rumahnya. "Awalnya mau buatkan parit disini, supaya kalau hujan tak sampai banjir seperti ini," tuturnya.

Pantauan dilapangan, penimbunan yang dilakukan sejak sepekan terakhir untuk menutup lahan rawa seluas 400 meter persegi dengan menggunakan tanah kuning. Belasan drum yang semula untuk alternatif saluran air hanya dipajang dipinggir jalan dan tak digunakan, sehingga jalan air yang ditimbun membuat air hujan dari lokasi yang lebih tinggi tak tertampung dan mengakibatkan air meluap hingga menggenangi ruas jalan. (cw95)

Redaktur : Arment Aditya Layout : Parlin

20

Hukum&Kriminal

Rabu, 02 November 2016

PSK Terjaring Razia saat Indehoi Kondom Ditemukan Dikamar BATAM (HK) — Seorang pekerja seks komersial (PSK) bersama tamunya tertangkap basah berduaan di kamar saat razia Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batam, di komplek Lancang Kuning Basecamp, Kelurahan Sagulung Kota, Sagulung, Selasa (1/11) sekitar pukul 15.00.

Dedi Manurung Liputan Batuaji Kedua sejoli yang sempat bermesraan itupun tak bisa ngelak lagi, ketika tiba-tiba tim terpadu yang dibantu oleh pihak Kecamatan Sagulung merazia masuk kekamar panti pijat tersebut.

Keduanya pun langsung dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa ke kantor BPM kota Batam, guna diproses tindak lanjutnya.

Operasi razia tersebut dilibatkan Kepala BPM kota Batam, Gustian Riau, Camat Sagulung, Reza Khadafy dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan anggota Satpol PP Batam.

Gustian Riau, Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kota Batam, hal ini untuk menindak lanjuti laporan masyarakat, dimana selama ini masyarakat Sagulung sudah sangat resah keberadaan panti pijat atau massage ini.

Gustian Riau juga mengatakan, dalam operasi ini terbukti jika sepasang sejoli yang sempat bermesraan kena razia. Bahkan, pada saat dilakukan razia, anggota kita menemukan be-

berapa bungkus kondom dan minyak wangi untuk pelembut badan.

Oleh karena itu, tegasnya Gustian Riau lagi, sangat jelas jika tempat ini tak layak, dan perijinannya pun tak ada sama sekali, apalagi ijin penambahan usahanya. Bahkan, semua aspeknya tak mendukung sama sekali. Jadi, yang layak dijadikan tempat massage itu adalah bangunanya itu harus memiliki IMB, dan harus ada ijin dari dinas Kesehatan kota Batam. " Sepasang sejoli ini langsung kita bawa kekantor untuk diperiksa untuk BAP dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagai barang bukti. Saya lihat tempat ini sangat tak cocok, bahkan perijinannya pun sama sekali tak ada. Dan inilah tindaklanjut dari laporan masyarakat ini," kata Gustian Riau kepada wartawan Haluankepri.

Masih lanjutnya Gustian Riau, tempat massage atau panti pijat yang ada didaerah Sagulung ini adalah ilegal. Tak ada sama sekali perijinannya itu.

Pengelolanya pun akan kita panggil. Apabila pen-

DEDI MANURUNG/HALUAN KEPRI

TERJARING RAZIA— Petugas dari Badan Penanaman Modal (BPM) Pemerintah Kota (Pemko Batam melakukan razia di komplek Lancang Kuning Basecamp, Sagulung, Selasa (1/11). Dalam razia ini, seorang PSK tertangkap basah ketika melayani tamunya. gelola tetap bandel, akan diberikan sangsi hukumnya. Kita juga sudah punya data bahwa semua massage didaerah Sagulung ini ada sebanyak 34 titik. " Semua massage yang ada didaerah Sagulung ini merupakan tempat ilegal dan pasti ada sangsi hukumnya. Bahkan, kita sudah pegang datanya ada seban-

yak 34 titik. Semuanya ini akan kita tutup total dan sudah disegel," ujar dia lagi.

Namun, sebelum kita turun langsung kelapangan, pihaknya sudah memberikan surat peringatan (SP) 1,2 dan ke 3 serta surat pemberitahuan kepada pemilik massage ini. Akan tetapi masih ada yang bandel dan ada yang masih ku-

Akhirnya, TKI Asal NTB Meninggal Dunia

PETUGAS menunjukkan Sabri, warga Desa Aik Dewa Selatan, Kecamatan Pringga Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggal dunia, setelah sempat dirawat dirumah sakit umum daerah (RSUD) Embung Fatimah.

DEDI MANURUNG/HALUAN KEPRI

mayamkan. “ Jenazah ini akan diterbangkan pada Rabu (2/ 11) pagi, ke kampung halamannya, Lombok. Dan permintaan keluarganya akan disana disemayamkan,” terangnya Umar lagi.

Pemberitaan sebelumnya, Sabri (32), warga Desa Aik Dewa Selatan, Kecamatan Pringga Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), hanya bisa terbaring di bangsal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, pada Jumat (28/10) siang.

Sabri, pasien yang tak ada keluarga di Batam serta tak memiliki biaya itu, kritis seusai pulang kerja jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Ia diantar ke RSUD oleh Azhar, teman sekampungnya dan rekan kerjanya.

Informasi di RSUD EF Batam, awalnya Sabri ha-

nya mengalami panas deman, yang selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Elisabeth Batam Centre, tetapi saat diperiksa penyakitnya sudah parah. Tak berpikir panjang ditambah biaya tak ada, Azhar pun langsung membawa temannya ke RSUDEF untuk secepatnya ditangani.

Azhar juga menuturkan, pada Kamis (17/10) lalu, dirinya membawa Sabri ke RSUD EF sepulang dari negeri Jiran, Malaysia, dan korban pun langsung ditangani. Dan saat ini kondisinya malah makin parah. “ Memang setiba di RSUD EF sekitar pukul 14.00WIB, Sabri langsung ditangani, tetapi sekarang kondisinya semakin memburuk,” kata Azhar.

“Awalnya kami satu kerja di Malaysia, sampai disana, dia mengalami panas makanya pulang ke

mengatakan, kegiatan ini untuk menyikapi laporan dari masyarakat Sagulung ini. Karena diketahui, meskipun dilakukan penyegelan, namun masih ada beberapa pemilik massage yang bandel. Jadi, kali ini tak ada ampunan lagi kepada pengelola massage ilegal.

Dari data sebanyak 34

titik massage ini, kata Reza, sudah tutup semuanya tanpa ada batas. Kita juga tetap memantau sebagian dari penyakit masyarakat ini. " Semuanya sudah kita segel. Akan tetapi masih ada beberapa pengelola yang tetap bandel. Maka dari itu, kita tetap awasi pergerakan mereka," tegas Reza menuturkan.***

Terdakwa Hukuman Mati Harus Ada PH

Sempat Dirawat di RSUDEF BATAM (HK) — Akhirnya, Sabri (32), warga Desa Aik Dewa Selatan, Kecamatan Pringga Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggal dunia, setelah sempat dirawat dirumah sakit umum daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batam, Batuaji, Senin (31/10) sekitar pukul 20.00 WIB. Bahkan, sebelum Sabri itu meninggal dunia, sempat dijenguk rekan-rekan sekampungnya dan juga ketua Paguyuban Lombok.

Mereka pun mengetahui bahwa Sabri masuk rumah sakit setelah pemberitahuan dari media harian HaluanKepri.

Umar, petugas ruang jenazah RSUD EF Batam mengatakan, jika korban ini meninggal dunia, pada malam kemarin. Memang, Sabri ini sempat dirawat inap. Setelah korban (Sabri, red) meninggal dunia sudah langsung dimandikan yang diketahui oleh ketua Paguyuban Lombok, sebagai perwakilan korban tersebut. “ Korban (Sabri, red) meninggal dunia kemarin malam. Dan langsung dibawa keruang jenazah. Korban pun sudah dimandikan yang diketahui ketua Paguyuban Lombok,” ujar Umar, Selasa (1/11) sore kemarin.

Umar juga mengatakan, kalau jenazah Sabri ini akan diterbangkan Rabu (2/11) pagi, ke kampung halamannya, Lombok. Dan permintaan keluarganya disana akan dise-

cing-kucingan.

Pihaknya juga menegaskan, akan tetap memantau pergerakan pemilik massage ini, bila kala mereka tetap bandel. Bukan hanya didaerah Sagulung ini, pihaknya juga akan merazia ke daerah Nagoya, Batuampar.

Sementara itu, Camat Sagulung, Reza Khadafy

Batam, sampai di Batam kondisinya semakin menurun. Saya pun jadi bingung soalnya biayanya tidak ada,” ujarnya Azhar lagi.

Sewaktu di Malaysia, Sabri ini bekerja sebagai tukang kebun. Tetapi karena korban sakit, akhirnya dipulangkan majikan.

Kata Azhar, korban pun sempat periksa di Malaysia, tetapi kata pihak rumah sakitnya hanya penyakit biasa.

Dia juga menjelaskan, Sabri tak memiliki BPJS dan keluarganya tidak ada di Batam. “Saya bingung nanti biayanya seperti apa.

Apalagi, kondisinya semakin kritis, saat ini Sabri masih di IGD RSUD EF, dia sudah dipasang alat bantu pernapasan dan alat detak jantung. Saya tidak tahu berapa nanti biaya yang harus dikeluarkan, sementara saya sendiri tak ada biaya,” kata Azhar. (ded)

BATAM (HK) — Syahrial Harahap, Hakim Ketua dalam persidangan dengan terdakwa Alek Rahman Nasution mengatakan bahwa ancaman yang diberikan JPU adalah hukuman mati atau seumur hidup maka harus didampingi Penasehat Hukum (PH).

“Karena ancaman hukuman kepada terdakwa berat yakni hukuman mati atau seumur hidup, maka harus di dampingi oleh Penasehat Hukum,” kata Syahrial kepada terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Selasa (1/11).Terdakwa dijerat Andi Akbar sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, dan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Diketahui berdasarkan dakwaan bahwa terdakwa Alek Rahman pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Jembatan Kavling Baru Sagulung menerima 1 (satu) bungkus daun kering jenis ganja dibalut lakban warna coklat dari saksi Anlida Progda (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dijual kepada Lubis (DPO) seharga Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah), Dengan upah Rp100 ribu.

Saat terdakwa di tangkap Sat Resnarkoba Polresta Barelang di temukan 1 (satu) bungkus daun kering jenis ganja dari saku

depan sebelah kanan dari celana yang terdakwa gunakan saat itu. Dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut merupakan milik saksi Anlida Progda.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:255/ 02400/2016 tanggal 02 Agustus 2016 menyebutkan bahwa 1 (satu) bungkus daun kering jenis ganja diduga Narkotika dibalut dengan lakban coklat ialah seberat 100 (seratus) gram Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 8973/NNF/2016 pada tanggal 09 Agustus 2016 bahwa barang bukti adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.(cw51)

Perbaikan Berkas Oknum DPRD Natuna Dikirim BATAM (HK) — Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri mengirimkan perbaikan berkas kasus dugaan asusila dengan tersangka seorang oknum Anggota DPRD Natuna, AH, ke Kejati Kepri.

“Perbaikan sesuai dengan petunjuk Kejaksaan sudah kami lengkapi. Berkasnya juga sudah kami kirimkan kembal. Tinggal nunggu P-21 saja,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Pol Eko Puji Nugroho di Batam.

Ia mengatakan, meskipun lama namun kasus tersebut terus diproses oleh Subdit IV (Perlindungan

Perempuan dan Anak) Ditreskrimsus Polda Kepri.

“Kasusnya terus (kami tangani). Sekarang tinggal tunggu keputusan dari Kejaksaan Tinggi saja. Kalau sudah P-21 tinggal serahkan barang bukti dan tersangkanya,” kata dia.

Meskipun sejak pertengahan Juni 2016, AH sudah ditetapkan sebagai tersangka namun sampai saat ini masih aktif sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Natuna.

Polda Kepri juga tidak melakukan penahanan terhadap AH karena dinilai kooperatif selama menjalani pemeriksaan atas

kasus tersebut di Polda Kepri, Batam.

Kasus dugaan pencabulan tersebut sudah terjadi beberapa bulan. Berawal saat orang tua korban melaporkan anaknya tidak pulang ke rumah ke Polres Natuna. Saat ini anak itu masih siswa SMA di Natuna.

Setelah ditelusuri ternyata anak tersebut pergi ke Batam difasilitasi oknum anggota dewan tersebut diduga untuk melakukan aborsi. Berdasarkan rekaman yang dimiliki Polda Kepri, anak tersebut sempat dibawa menginap pada sebuah hotel berbintang di Nagoya, Batam.(ant)

Polda Kirim Berkas Bos Judi Karimun BATAM (HK) — Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau mengirimkan ke Kejaksaan Tinggi Kepri berkas kasus judi “online” jenis sie jie dengan tersangka Ak, yang sempat buron sejak April 2016.

“Berkas hasil pemeriksaan sudah saya tandatangani dan dikirimkan ke Ke-

jaksaan Tinggi Kepri untuk tahap satu,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Pol Eko Puji Nugroho di Batam, Minggu.

Ia mengatakan, belum mendapat balasan dari Kejaksaan Tinggi Kepri atas kelengkapan berkas yang sudah dikirimkan tersebut.

“Belum ada balasan dari

Kejati Kepri apakah sudah lengkap sehingga langsung P-21, atau ada petunjuk untuk perbaikan dan kelengkapan berkas. Kalau nanti ada petunjuk untuk perbaikan, segera akan kami lengkapi,” kata dia.

Ak yang merupakan bos perjudian “online” jenis sie jie di Kabupaten Karimun dan ditangkap di Pelabu-

han Tanjung Balai Karimun saat hendak kabur ke Singapura, Sabtu 24 Septemeber 2016. Dalam penggerebekan awal, Ak sempat kabur ke luar negeri.

Berdasarkan informasi, perjudian tersebut sudah dijalankan oleh tersangka sejak 2011 dengan omzet mencapai sekitar Rp300

juta per pekan.

Ketika digerebek oleh anggota Ditreskrimum Polda Kepri pertama kali pada April 2016, lokasi perjudian “online” tersebut berkedok toko perlengkapan olahraga.

“Saat penggerebekan kami tetapkan tiga orang sebagai tersangka. Nah si AK kabur, untuk dua ter-

sangka lainnya sudah divonis di pengadilan,” kata dia.

Dia dinyatakan sebagai DPO berdasarkan pengembangan penyidikan terhadap dua tersangka Ab dan As alias Sup yang juga adik tersangka.

Keduanya ditangkap dalam waktu hampir bersamaan pada April 2016 di dua lokasi di sebuah rumah

di kawasan Puakang dan ruko di Kolong, Tanjung Balai Karimun.

Selain kasus tersebut, Ditreskrimum Polda Kepri masih menangani kasus perjudian berkedok gelanggang permainan di Batuaji Batam dan sie jie di Sagulung yang digerebek beberapa waktu lalu. (ant)

Editor: Eddy Supriatna, Layout: Novrizal

21

politik

Rabu, 02 November 2016

Pemilu Terbuka Hasilkan DPRD Berkualitas Rendah JAKARTA (HK) — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya sedang mengkaji pasal demi pasal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebelum dibahas Pansus.

"Kami akan mengumumkan pikiran-pikiran kami karena belum membaca secara detail RUU Pemilu termasuk mengkaji pemikiran pemerintah," katanya kepada seusai memberikan pembekalan kepada kader Gerindra se-Nusa Tenggara Timur (NTT ) di Kupang, Senin (31/10) malam.

Namun bagi Muzani, sistem pemilu terbuka atau suara terbanyak seperti yang berlaku di Pemilu sebelumnya menimbulkan biaya tinggi, serta menyebabkan kualitas anggota DPRD yang rendah.

Pasalnya, orang-orang yang terpilih menjadi anggota DPRD tersebut hanya yang memiliki kemampuan finansial. Akibatnya, partai tidak bisa menggapai anggota DPRD yang terpilih tersebut.

"Kualtas anggota DPRD akan berpengaruh kepada kualitas undangundang dan pengawasan," ujarnya.

Dia mengatakan Undang-Undang Pemilu harus menjadi landasan bersama bagi setiap Parpol untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan berkualitas.

Pada November 2008, UU Pemilu dengan sistem tertutup digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga diubah menjadi sistem terbuka pada Pemilu 2009. Sistem itu tetap digunakan pada Pemilu 2014 "Tahun lalu, kita konsisten dengan suara terbanyak. Akibat dari itu, ketua umum kami (Gerindra) tidak terpilih, tetapi sekjen terpilih kan, tentu kami harus mengkaji termasuk penjelasan

dari pemerintah," ujarnya.

Kegiatan yang juga dihadiri anggota DPR asal Partai Gerindra Fary Djemy Fancis dan Pius Lustrilanang tersebut juga membahas isu krusial lainnya yang terdapat dalam RUU Pemilu, di antaranya ambang batas perwakilan (Parliamentary threshold/PT) 3,5 persen untuk DPR. Menurut Muzani, RUU Pemilu menyebut PT 5 persen. Di sisi lain Partai NasDem menginginkan PT sebesar 7 persen dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut 9 persen.

"Kalau Gerindra mau tambah naik (PT ) lebih bagus," katanya.

Adapun daerah pemilihan (Dapil) dalam RUU Pemilu berpotensi ditambah. Muzani mencontohkan untuk DPR, NTT memiliki dua dapil sangat luas.

"Mungkin dapil di NTT harus diperkecil," katanya.

Pada pemilu sebelumnya, setiap dapil minimal antara 3-12 orang, jika jumlah dapil bertambah, anggota dewan juga akan bertambah. Sedangkan setiap dapil akan terdiri dari 3-8 orang.

Namun, ia mengingkatkan menaikan jumlah anggota dewan atau dua kursi saja, membutuhkan biaya besar, ruwet, dan berat.

"Kita berpikir lebih baik mengadakan anggota DPR dalam dapil yang belum ada kursinya karena itu sedang dipikirkan bagaimana caranya jumlah kursi diperbanyak dan jumlah dapil diperbanyak," ujarnya. (mi)

Muzan

PBNU: ISIS Diduga Tunggangi Pilkada DKI J A K A RTA ( H K ) — R a i s Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Ishomuddin menduga kuat pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta didomplengi kelompok radikal ISIS. “Sangat mungkin ISIS menunggangi pilkada yang seharusnya damai,” katanya di Jakarta, Selasa (1/11).

Menurut Ahmad, kekhawatiran tersebut muncul lantaran ada sekitar 50 warga negara Indonesia simpatisan ISIS yang kembali dari Suriah ke Indonesia.

Kembalinya mereka pun diduga untuk bergabung dalam unjuk rasa 4 November 2016.

Sedangkan unjuk rasa tersebut berkaitan erat dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ahmad mengatakan aparat penegak hukum harus menindak tegas apabila puluhan simpatisan ISIS tersebut menumpang dalam demo Jumat pekan ini.

Sebab, gerakan itu tak hanya akan terjadi di Jakarta, tapi juga berlangsung di daerah.

“Saya kira ini ada pihak yang saya tidak tahu siapa, yang ingin mengacaukan keutuhan NKRI,” ujarnya.

Meski begitu, Ahmad menuturkan bahwa pihaknya bersama Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia telah sepakat bahwa umat Islam dianjurkan untuk tidak ikut berunjuk rasa.

Alasannya demi

menjauhkan dari kerusakan yang lebih besar.

Jangan sampai terjadi perpecahan di Indonesia hanya karena demonstrasi.

Ahmad menyadari bahwa demonstrasi tak bisa dipisahkan dari demokrasi. Ia mengimbau agar umat Islam yang berdemo berjalan tanpa menimbulkan korban dan mempercayai pemerintah agar memproses Ahok yang dianggap menistakan agama Islam.

“Sehingga tidak ada pemaksaan kehendak.”

Menurut Ahmad, persoalan utama saat ini adalah masih banyak yang menginginkan berdirinya sistem khilafah.

Ia menilai para simpatisan demonstran belum memahami hubungan antara agama dan negara. Namun, bagi NU, kata dia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati dan tidak perlu diganti dengan sistem khilafah.

Ahmad mengatakan NKRI sudah mengatur dua hal, yaitu urusan dunia dan upaya negara untuk menjaga agama serta perbedaan agama tidak berujung pada upaya saling memaksakan kebenaran masing-masing.

Menurut dia, musuh umat Islam bukanlah non-muslim dalam konteks berbangsa dan bernegara. Namun musuh yang sebenarnya adalah kezaliman, setan, dan dorongan hawa nafsu berbahaya. (tmp)

Pemerintah dan Ulama Sepakat Utamakan NKRI

NET

GALANG DANA — Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menyampaikan strategi yang akan dilakukannya dalam menggalang dana kampanye, kemarin.

JAKARTA (HK) — Pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam dan Presiden Joko Widodo selesai menjalankan pertemuan. Para ulama dan Pemerintah menyatakan akan mengutamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita memang bersiap untuk membela negara dan, bagi kami, NKRI adalah final dan kita tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa saja yang akan memecah belah bangsa ini," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin di Kompleks Istana, Selasa (1/11).

Menurut dia, dalam pertemuan itu, Presiden menjelaskan upaya Pemerintah membangun hukum,

perekonomian, kultur politik, dan sosial budaya. Presiden juga menjelaskan pembangunan nasional termasuk konektivitas antar daerah.

Sementara itu, para ulama menyampaikan isu dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Kasus itu bergejolak sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Karena itu semua kita

sepakat bahwa supaya ini diproses secara terhormat secara proporsional melalui proses hukum," imbuh Ma'ruf Presiden, lanjut dia, sudah memerintahkan kasus ini diproses. Jokowi juga menegaskan tidak akan mengintervensi masalah ini. Presiden pun tidak akan melarang aksi demonstrasi pada Jumat (4/11) yang menyuarakan kasus ini.

"Oleh karena itu, kami menyeru kepada kemungkinan terjadi saat itu untuk mengikuti berdasar kepada peraturan. Dilakukan secara santun, damai, dan tidak anarkis, yang menimbulkan kerusakan dan juga jangan terprovokasi," pungkas dia.

Presiden Joko Widodo mengundang pertinggi tiga organisasi masyarakat (ormas) Islam ke Istana Merdeka. Dia ingin memdengarkan masukan dari pada ulama tentang berbagai hal.

"Nasihat yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian sekarang ini sangat dinanti-nanti dari para ulama oleh umat," kata Presiden dalam pertemuan di Istana Merdeka, Selasa (1/11).

Jokowi percaya para ulama sebagai penerus tugas para nabi akan membawa kabar baik bagi umat. Mereka bisa menjaga, memberikan peringatan, serta tuntunan kepada umat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta pun menegaskan, semua pihak termasuk ul-

ama harus terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri kokoh menjadi bangsa yang maju. Terlebih, bangsa lain telah mengakui kerukunan beragama Indonesia.

"Karena dari beberapa pertemuan kami dengan kepala negara, terutama anggota OKI, mereka menyampaikan sangat menghargai Indonesia baik mengenai kerukunan hubungan antara ulama dan umat serta kehidupan keagamaan sehari-sehari kita," jelas dia.

Diketahui, tiga ormas diundang ke Istana. Mereka adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. (mi)

Ini Cara Ahok-Djarot Galang Dana Kampanye JAKARTA (HK) — Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memiliki cara tersendiri untuk menggalang dana bagi kesuksesan kampanyenya bersama Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Wakil Bendahara Tim Pemenangan Basuki-Djarot (BADJA) Joice Triatman, cara-cara penggalangan dilakukan antara lain dengan donasi, kampanye rakyat, sukarelawan, dan temu kandidat.

Sistem donasi, Joice menjelaskan, adalah memberikan donasi dengan cara digital atau dengan tunai.

Cara digital dilakukan dengan cara transfer melalui ATM, mobile atau internet banking. Sementara cara tunai dilakukan di cabangcabang BCA. Baik cara digital maupun tunai, dua-duanya ha-

rus disertai dengan mengisi dan menandatangani formulir registrasi. “Yang digital ada di website ahokdjarot.id dan yang tunai ada di teller-teller BCA. Sebab semua donasi ini harus kita laporkan ke KPU,” jelas Joice, di Menteng, Jakarta, Selasa (1/11) Agar bisa menjaring partisipasi publik yang cukup besar, akan dilakukan kampanye rakyat. Cara ini dilakukan dengan maksud menyosialisasikan pengumpulan dana Ahok-Djarot di Pilgub 2017 yang bertanggung jawab, transparan, dan profesional.

“Ini penting agar kita bisa meraih trust dari warga yang ingin berpartisipasi,” tambah Joice.

Runner Up I Miss Indonesia tahun 2005 ini melanjutkan, untuk menunjang hal tersebut, akan di-

buka kesempatan bagi mereka yang ingin menjadi relawan. Relawan-relawan ini akan memberikan kontribusinya, baik dalam soal waktu dan keahlian, dalam rangka penggalangan ini.

Ada tiga kategori relawan dalam hal ini. “Pertama adalah relawan berbasis administratif. Mereka ini akan membantu mengoperasikan call center dan commnity organizers,” jelas Joice.

Adapun kategori kedua adalah relawan acara. Para relawan ini akan membantu mengoperasikan on-site donation support. Relawan kategori ketiga, sambungnya, adalah penyelenggara kampanye rakyat. Mereka akan membantu, merancang dan mengoperasikan kampanye rakyat.

“Untuk temu kandidat, ini adalah acara yang mem-

pertemukan antara kandidat, baik Pak Ahok maupun Pak Djarot dengan berbagai kalangan masyarakat. Tujuannya juga untuk penggalangan dana,” kata Joice.

Semua itu, menurutnya, merupakan wajah demokrasi modern yang menge-

depankan transparansi dalam hal pendanaan. Dalam hal ini, warga diberi kesempatan luas untuk "menitipkan" aspirasi melalui donasi yang mereka sumbangkan. "Jadi cara ini akan sangat terukur," ucapnya mengakhiri. (mi)

NET

PRESIDEN Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin (kedua kiri) dan sejumlah undangan lainnya sebelum melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11).

Survei Kedai KOPI Dituding Bohongi Publik

NET

PERTANYAAN yang diajukan lembaga survei kedai Kopi banyak yang meniru lembaga survei yang ada. Kemudian jawabannya banyak yang tidak benar.

JAKARTA (HK) — Sekretariat Bersama Rakyat (Sekber) melaporkan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) kepada Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Lembaga -tersebut diduga mema-

nipulasi data survei elektabilitas pasangan calon pilgub DKI -Jakarta yang dirilis pada Minggu (30/10).

Akibat manipulasi data tersebut, publik telah dibohongi hasil survei Kedai Kopi. Demikian dikemuka-

kan Ketua Umum Sekber Mixil Mina Munir di Kantor KPU DKI Jakarta, kemarin.

“Dari 85 pertanyaan, ada 20 pertanyaan yang dimanipulasi hasilnya. Angkanya diotak-atik. Saya menduga ini tidak dilakukan survei,” jelas Mixil.

Mixil mencontohkan ketika responden -ditanya mengenai suku, jumlah totalnya sebesar 89,10 persen, jauh di bawah 100 persen.

Angka tersebut tidak bisa ditoleransi dalam kode etik lembaga survei.

Survei terbaru Kedai KOPI menunjukkan -persaingan ketat elektabilitas tiga pasangan calon. Pasangan Ahok-Djarot masih meng-ungguli dua kandidat lainnya dengan angka 27,5 persen.

Duet Anies-Sandiaga menempel ketat di -posisi kedua dengan tingkat ket-

erpilihan 23,9 persen. -AgusSylviana menempati urutan ketiga dengan elektabilitas 21 persen.

Pengumpulan data survei dilakukan dengan metode wawancara terhadap 694 responden dengan hak pilih di DKI Jakarta. Hasil survei itu disebut Kedai Kopi memiliki margin of error 4% dengan tingkat kepercayaan 96 persen.

Komisioner KPU DKI Jakarta Muhamad -Fadilah mengatakan pengaduan Sekber nantinya akan diteruskan ke asosiasi lembaga survei. Hal itu disebabkan Kedai KOPI belum terdaftar di KPU DKI. Berdasarkan laman Kpujakarta.go.id, ada enam lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU DKI, yakni Lembaga Survei -Indonesia (LSI), Jaringan Isu Publik, PT Sands -Analitik -Indonesia,

Lembaga Konsultasi Politik -Indonesia (LKPI), PT Cyrus Nusantara, dan Poltracking Indonesia.

Ketika ditelusuri lebih lanjut, baik -Perhimpunan Survei Opini Publik -Indonesia (Persepi) maupun Asosiasi Riset dan Opini -Publik Indonesia (AROPI) mengungkapkan -Kedai KOPI tidak masuk keanggotaan -mereka.

“Kalau bukan anggota, tidak bisa (di-tindaklanjuti) karena tidak punya kekuatan hukum,” ujar anggota Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk kepada Media Indonesia.

Sekjen AROPI Umar S Bakri mengakui -masih banyak lembaga survei yang tidak masuk -dalam keanggotaan AROPI dan Persepi.

-Asosiasi pun tidak bisa mengambil tindakan terhadap nonanggota. (mi) Editor: Sofyan, Layout: Mario

CMYK

22

Rabu, 02 November 2016

Bale Ingin Pensiun di Real Madrid

OKEZONE.COM

PARA atlet Indonesia berprestasi.

29 Atlet Atletik Tatap SEA Games JAKARTA (HK) — Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) menyiapkan 29 atlet atletik untuk mengikuti pemusatan pelatihan nasional jelang Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) 2017.

"Kami masih fokus pada atletatlet senior berusia di atas 20 tahun. Ada 18 atlet yang menjadi prioritas utama kami. Tapi, kami punya 11 atlet lagi yang masuk lapis kedua," kata Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PASI Nanang Kusuma di Jakarta, Selasa (1/11).

PASI, lanjut Nanang, menyeleksi atlet-atlet yang diajukan ke Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) untuk SEA Games yang berlangsung di Malaysia melalui hasil PON XIX 2016 di Jawa Barat

serta hasil SEA Games 2015 di Singapura.

"Kami punya catatan perolehan waktu para atlet dan beberapa atlet telah menyamai hasil SEA Games 2015. Tapi, ada beberapa atlet yang sekedar mendekati hasil SEA Games di Singapura," katanya.

Pelatnas atletik akan mendatangkan pelatih dari luar negeri untuk mendampingi atlet-atlet potensial yang diproyeksikan meraih medali di Malaysia.

"Kami memang belum dapat memastikan hasil mereka.

Setidaknya, kami punya awalan yang bagus dan atlet-atlet itu perlu latihan yang teratur," kata Nanang.

Sejumlah nama yang masuk dalam daftar Bidang Pembinaan dan Prestasi PB PASI antara lain Hendro pada nomor jalan cepat 10.000 meter dan 20.000 meter, atlet sapta lomba Emilia Nova, atlet lari gawang Atjong Tio dan Rini Budiarti, atlet lari maraton Agus Prayogo, dan atlet tolak peluru putri Eki Febri Ekawati.

Kemudian, atlet lompat jauh Maria Londa, atlet lompat tinggi Nadia Anggraini, atlet lari 100 meter Sudirman Hadi, serta tim estafet 4x100 meter putra yaitu Yaspi Boby, Iswandi, Fadlin, Yudi Nugroho, dan Rio Maholtra.

"Dari hasil PON 2016, kami membidik Budiman Hole dari Banten yang untuk nomor lari 800

meter dan 1.500 meter. Lalu, atlet Bangka Belitung Suwandi pada nomor lompat jauh," kata Nanang.

PB PASI masih menunggu surat keputusan dari Satlak Prima tentang atlet-atlet atletik yang masuk dalam pelatnas jelang SEA Games 2017.

"Para atlet sekarang kembali ke daerah masingmasing karena mereka belum menerima surat keputusan dari Satlak Prima," kata Nanang.

PB PASI mempunyai tiga lokasi pelatnas di Jakarta dan Jawa Barat. Tiga lokasi itu adalah Cibinong, Stadion Rawamangun, dan Pangalengan. (ant)

MADRID (HK) — Gareth Bale berencana menghabiskan kariernya di dunia sepak bola bersama Real Madrid. Pemain asal Wales ini menyatakan hal tersebut usai menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di Real Madrid hingga 30 Juni 2022.

"Ya tentu (pensiun di Madrid). Alasan saya menandatangani kontrak dengan durasi panjang karena saya sangat bahagia di sini," kata Bale.

"Saya merasa lebih nyaman pada setiap tahun. Kemampuan saya berbahasa Spanyol berkembang dan keluarga saya nyaman.

Saya ingin menghabiskan kontrak saya di sini," tutur Bale.

Bale didatangkan Real Madrid dari Tottenham Hotspur pada 1 September 2013.

Saat itu, Bale berlabel pemain termahal dengan nilai transfer mencapai 100 juta euro.

Selama 3 musim di Santiago Bernabeu, Bale mengecap 2 gelar Liga Champions dan masing-masing satu gelar untuk trofi Copa del Real, Piala Dunia Antarklub, dan Piala Super UEFA. Dalam beberapa musim terakhir, Bale diisukan bakal kembali ke Premier League.

Manchester United disebut sebagai peminat utama jasa Bale.

"Saya tidak bisa memberitahu Anda jika ada klub yang terbaik.

Sejak berada di sini, saya sepenuhnya berkonsentrasi bermain untuk Madrid," ujar Bale. (kcm)

Gareth Bale

Klose Gantung Sepatu

BOLA.NET

PEMAIN Timnas Indonesia menjalani sesi latihan.

Taktik Pemain Timnas Meningkat TANGERANG (HK) — Selain berlatih taktik dan strategi menjelang Piala AFF 2016, pelatih timnas Alfred Riedl juga menggeber fisik para pemain timnas. Setelah latihan beberapa hari, Riedl menyebut kondisi fisik pemainnya mengalami kemajuan.

Timnas Indonesia telah menjalani pemusatan latihan di Lapangan UPH, Karawaci, Tangerang sejak 29 November kemarin. Total ada 24 pemain yang dipanggil.

Sebelumnya, Riedl sempat mengeluhkan kondisi fisik para pemainnya saat latihan

Frank de Boer

di Sleman Yogyakarta. Pelatih asal Austria itu bahkan sampai mengetes VO2 Max para pemain dan hasilnya kurang memuaskan.

Tapi kini kondisi fisik dan stamina pemain kini disebutnya sudah membaik.

"Untuk fisik sudah ada peningkatan, lebih bagus dari awal. Kami tekan keras fisik para pemain untuk dua pertandingan ujicoba besok, karena itu penting untuk pertandingan," ujar Riedl usai latihan.

Riedl pun mengaku cukup senang dengan skuatnya saat ini. Sebab secara keseluruhan

timnya saat ini lebih baik dibandingkan 2014 lalu.

"Kami melihat tim ini mengalami kemajuan, teknik, fisik, taktik, tim ini ada kemajuan. Kami senang, tapi tetap persiapan. Tim ini jauh lebih baik dari 2014. Hanya satu (masalah), kami hanya bisa memilih dua pemain dari satu klub," lanjut dia.

Pada latihan tadi pagi Boaz Salossa tak terlihat ikut berlatih bersama rekanrekannya. Pemain Persipura Jayapura tersebut telah meminta izin pulang ke kampung halamannya karena ada acara keluarga.(dtc)

Klose mengatakan, membaca permainan, mempersiapkan segalanya dengan detil, mengembangkan strategi dan taktik selalu memmbuat penasaran serta menarik perhatian semasa jadi pemain.

"Saya merasa sangat berterima kasih kepada Jogi Loew dan (asisten pelatih) Hansi Flick untuk kesempatan menumpahkan ide-ide saya dalam sesi latihan," ucapnya.

Klose pensiun sebagai top skorer sepanjang masa Jerman dengan 71 gol dari 137 penampilan dan berhasil membawa negaranya jadi juara Piala Dunia 2014. Dia juga jadi pemain dengan gol terbanyak sepanjang Piala Dunia dengan total 16 gol.

Selama kariernya di level klub, Klose memperkuat beberapa tim seperti Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern Munich, dan Lazio. (dtc)

Miroslav Klose

Inter Pecat Frank de Boer ITALIA (HK) — Rumor masa depan Frank de Boer bersama Inter Milan akhirnya menemui kepastian. Pihak Inter secara resmi telah memberhentikan kerjasama dengan pelatih asal Belanda tersebut, Selasa (1/11) kemarin.

Keputusan ini sejatinya sudah beredar kencang sejak beberapa pekan lalu. Kemenangan atas Torino

CMYK

BERLIN (HK) — Miroslav Klose menyudahi karier panjangnya sebagai pesepakbola. Setelah itu Klose akan menggeluti dunia kepelatihan sebagai staf kepelatihan Timnas Jerman.

Klose sampai musim 2016/ 2017 berjalan tiga bulan tidak punya klub setelah kontraknya bersama Lazio habis tengah tahun ini. Setelah pensiun ini dia akan bergabung dengan tim kepelatihan Joachim Loew untuk laga Kualifikasi Piala Dunia 2018 kontra San Marino dan friendly lawan Italia bulan ini.

Sambil jalan, Klose juga akan mengambil kursus kepelatihan demi mendapatkan badge pelatih untuk kariernya ke depan.

"Saya merayakan kesuksesan besar bersama tim nasional dan akan tetap jadi masa-masa indah yang tak terlupakan," ujar Klose seperti dikutip Eurosport.

"Inilah mengapa saya sangat senang kembali ke DFB (Federasi Sepakbola Jerman). Dalam beberapa bulan terakhir, saya banyak berpikir untuk tetap lanjut bermain, atau mencari tantangan baru, menjadi pelatih," sambungnya.

sempat membuat situasi mereda. Namun, kekalahan dari Sampdoria pada akhir pekan lalu membuat masa depan De Boer semakin suram.

Dan, puncaknya adalah pengumuman yang disampaikan langsung di laman resmi klub.

FC Internazionale Milano mengumumkan bahwa telah menghentikan kontrak

pelatih Frank de Boer pada hari ini. Pelatih tim utama untuk sementara akan dipercayakan kepada pelatih Primavera Stefano Vecchi, yang akan berada di bangku cadangan Inter untuk pertandingan melawan Southampton di Liga Europa.

Inter Milan ingin mengucapkan terimakasih kepada Frank de Boer da staffnya untuk pekerjaan yang sudah

dilakukan untuk klub. Kami juga berharap yang terbaik untuk mereka di masa depan.

De Boer baru bergabung dengan Inter pada awal musim ini. Mantan pelatih Ajax ini menjadi pelatih menggantikan posisi Roberto Mancini. Namun, perjalanan De Boer tidak mulus. Saat ia pergi, Inter berada di posisi ke-12 klasemen Serie A. (mdk/bln) Editor : Andi, Layout : Mario

23

Rabu, 02 November 2016

iklan

Editor: Helmi Rizal

24

Rabu, 02 November 2016

Susan Bachtiar Lari sampai Chicago MODEL Susan Bachtiar berlari demi anak-anak penderita kanker. Tidak tanggung-tanggung, ia berlari sampai ke Chicago, Amerika Serikat.

Susan bercerita, Chicago Marathon 9 Oktober lalu adalah maraton kedua yang dia ikuti. Ia lari demi mencari dana untuk membuat rumah singgah bagi keluarga anak-anak penderita kanker yang berobat di Jakarta.

Orang-orang yang mendukungnya bisa menyumbang dana lewat

Yayasan Ronald McDonald House Charities (rmhc.or.id).

"Menurut rencana rumah kedua ini akan dibangun di dalam RSCM, Jakarta. Jadi, orang-orang yang tinggalnya jauh dan tidak mampu bisa tinggal di sini selama (anak mereka menjalani) perawatan," cerita Susan.

Ia dengan antusias bercerita, walaupun persiapannya tidak maksimal, ia bisa menyelesaikan lari 42,195 kilometer itu dengan catatan waktu lumayan.

"Waktu Jakarta Marathon tahun sebelumnya, waktuku 6 jam 40 menit. Yang di Chicago bisa 5 jam, 21 menit, 4 detik," katanya, di Jakarta, baru-baru ini.

Susan bahkan bercerita, ia tidak mengalami hit the wall, di mana pelari merasa sangat lelah dan ingin menyerah di tengah maraton.

Pertama, menurut dia, karena cuaca Chicago yang lembab dan tidak panas. Selain itu, orang-orang yang berdiri di sepanjang jalan juga dengan sukacita memberikan semangat.

"Banyak yang nyiapin banner dan kasih minuman.

Aku jadi semangat banget, juga karena aku ngerasa lari ini untuk sesuatu yang baik di luar diri aku kali, ya," kata Susan lagi. (EDN).(kcm)

ACHA Septriasa

Masih Rahasiakan Hari Pernikahan ACHA Septriasa sempat mengunggah sebuah foto di Instagram, di mana dirinya sedang duduk di dalam pesawat bersama kekasihnya, Vicky Kharisma.

Dalam foto tersebut, Acha memamerkan sebuah cincin yang melingkar di jari manisnya yang membuat netizen menduga keduanya telah bertunangan.

Acha pun akhirnya buka suara tentang kabar pertunangan dirinya dan Vicky. Ia menegaskan bahwa pertunangan tersebut tidak terjadi di pesawat seperti yang para netizen pikirkan.

"Enggak di pesawat, cuma emang on the way aja.

Sampai lokasinya baru

Aura Kasih Gandeng Sandy Thema, Pacaran?

USAI hubungan asmaranya dengan Glenn Fredly kandas, Aura Kasih tadi malam terlihat menggandeng seorang pria.

Dia adalah penyanyi Sandy Thema. Pacaran?

"Kita temenan ajah kok, kebetulan kenalnya sudah lama," kata Sandy yang diamini Aura saat ditemui di kawasan

Susan Bachtiar

terjadi lamaran tersebut," paparnya ketika ditemui di Epicentrum, Jakarta Selatan, Selasa (1/11).

Ia pun langsung diberondong pertanyaan mengenai langkah selanjutnya, yakni pernikahan.

Namun sayangnya, Acha masih merahasiakan tentang hal itu dan berjanji akan memberi kabar jika memang terealisasikan.

"Kalau sudah ada tanggal pastinya, Insya Allah kita kabarin," jawab Acha.

Pemain film Shy Shy Cat tersebut lantas menjawab singkat pertanyaan apakah pernikahan itu akan berlangsung di tahun 2016 atau tidak. "Insya Allah secepatnya. Makasih ya," pungkasnya.(oke)

Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Membantah memiliki hubungan khusus, Aura menambahkan dirinya dan Sandy kini juga tengah mengerjakan satu proyek bersama.

"Iya memang lagi ada proyek bareng dan kita memang sudah dekat lama banget. Dia (Sandy) kan penyanyi juga jadi saling bantu satu sama lain aja," tambah Aura.

Menurut Sandy, selain cantik Aura memiliki pengetahuan tentang musik yang bagus. Ia pun mengaku banyak belajar dari mantan kekasih Glenn tersebut.

"Kita seru-seruan bareng aja sih nggak ada masalah juga. Dia juga belum terlalu tahu pasar musik Indonesia jadi ya banyak ngobrol," ujar Aura.(dtc)

Aura Kasih

CMYK

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Editor: Afrizal, Layout:Parlin