CMYK
Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA
Jumat, 02 Desember 2016
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat
03 Rabiul Awal 1438 H
Interpelasi Bukan untuk Nego
TERBIT 16 HALAMAN, NO 02 / 12 TAHUN KE 15
HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000
Website: www.haluankepri.com
INFO BERLANGGANAN : 082382119999
TANJUNGPINANG (HK) — Penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun bukan untuk negosiasi, melainkan perbaikan kinerja pemerintahan. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sahat Sianturi, Kamis (1/12). "Saya pribadi tidak memiliki kepentingan dalam mutasi pejabat eselon IIIV, kecuali mendorong agar pemerintah memperbaiki kinerjanya," tambah Sahat yang juga inisiator hak interpelasi ini. Dia mengatakan seluruh inisiator hak interpelasi memiliki komitmen yang sama. Mereka tidak memi-
liki kepentingan dibalik pengajuan hak interpelasi. "Kalau yang lain saya tidak tahu, tetapi ini harus dikawal bersama untuk kebaikan Kepri," ujarnya. Sahat yang juga anggota Komisi II DPRD Kepri menegaskan mutasi pejabat eselon II-IV yang dilaksanakan baru-baru ini menabrak sejumlah peraturan, sebagaimana yang telah disampaikan Taba Iskandar, salah seorang ini
Kepri Berpotensi Tempat Transit Teroris
Interpelasi Bukan... Hal. 7
Harmonisasi Lintas Sektoral Diperlukan
NET
Penegakan Hukum Tak Membuat Koruptor Jera
PEMBERANTASAN KORUPSI-Presiden Joko Widodo berpidato saat pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) tahun 2016, Jakarta, Kamis (1/12). Presiden menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, salah satunya dengan peningkatan pelayanan publik di Indonesia.
JAKARTA (HK) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi selama ini belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor.
"Dari fakta-fakta ini, membuat saya sering bertanya-tanya mengapa walaupun jumlah koruptor yang dipenjara sudah banyak dan yang ditangkap tangan juga sudah banyak, namun praktik korupsi dan perilaku
korupsi masih terus terjadi dan terus berlanjut," kata Presiden Jokowi saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 di Balai Kartini Jakarta, Kamis (1/12). Presiden menyatakan setuju
dengan pendapat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa yang sangat diperlukan saat ini adalah penegak hukum yang berintegritas.
Dituduh Terima Gartifikasi
Mencintai "CINTAILAH kekasihmu seperti dia mencintai mu dulu, seperti dia mencintai dengan tulus. Seseorang akan setia pada pasangannya karena cinta suami yang begitu besar pada ibu dan kalian berdua..." (bc)
Asty Ananta
Merasa Bahagia
JAKARTA (HK) — Meski dirundung berita miring karena tidak mendapat restu dari orangtua, Asty Ananta menegaskan bahwa pernikahan telah membuatnya bahagia. Sebagai suami, Hendra Suyanto dikatakannya bukan tipe pasangan yang ribet. "Alhamdulillah aku bahagia," kata Asty ditemui di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (1/12). Di usia dua bulan pernikahan, Asty mengaku masih suka merasa kaget ketika melihat sang suami tidur di sampingnya. Dirinya pun bersyukur mendapat suami yang bisa menerima dirinya apa adanya. "Saya bersyukur suami membuat semua lebih menyenangkan. Kadang memang ada (kelakuan) yang nggak cocok, bisa dijadikan alasan ribut, tapi dia nggak. Misal aku syuting molor, dia nggak jadiin sebuah masalah. Kalau bisa santai kenapa dibawa ribet gitu. Kalau bisa mudah kenapa dibikin sulit. Itu penting ya," cerita Asty.
Merasa Bahagia
... Hal. 7
Eks Bupati Anambas Minta Bukti
ngku menantang TANJUNGPIorang yang menuNANG (HK) — duhnya itu memMantan Bupati buktikan tuduKabupaten Kepuhannya. Namun lauan Anambas ketika diwawan(KKA) Drs Tengku carai lebih lanMuchtarudin jut, Tengku engmembantah pergan menjelaskan nah menerima panjang lebar. gratifikasi mobil "Boleh-boleh Fortuner dari Mukhtaruddin saja dia mengaBank Syariah Mandiri, ter- takan begitu. Tapi mana kait deposito in- buktinya barang (Mobil vestasi jangka Fortuner-red) itu. Sudah pendek yang di- ya... " ucap Tengku saat dilakukan Pemkab temui usai hadir sebagai Anambas di saksi dugaan kasus korupbank tersebut. Eks Bupati ... Hal. 7 Bahkan Te-
Penegakan Hukum... Hal. 7
BATAM (HK) — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius mengatakan, kondisi geografis Kepri sangat mendukung sebagai tempat transit para teroris. Untuk meminimalisir resiko di beberapa objek vital diperlukan harmonisasi lintas sektoral. " Semua pihak perlu bersinergi untuk meminimalisir tingkat resiko," ujarnya usai memberi sambutan Sosialisasi Operasional Prosedur (SOP) penanga-
nan terorisme di objek vital nasional sektor ketenagalistrikan di hotel Alium, Nagoya, Rabu (30/11). Dikatakan dia, kedatangan teroris ke Kepri sangatlah mudah karena banyak ruang bagi mereka untuk menuju pulau-pulau di sini yang jumlahnya 17.450 pulau. Untuk itu, diperlukan pengawasan secara ketat. " Sehingga perlu dukungan lintas sektor, dengan
Ahok Tetap Tak Ditahan
Kepri Berpotensi ... Hal. 7
Perkara Dilimpahkan ke Kejagung
CALON gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/12). Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama, dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
JAKARTA (HK) — Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menyerahkan Ahok sebagai tersangka beserta 51 barang bukti kepada Kejaksaan Agung sebagai proses tahap dua, Kamis (1/12). Namun kejagung tidak
melakukan penahanan terhadap Gubernur DKI non aktif tersebut. Alasanya, selama proses penyelidikan dan penyidikan Ahok selalu kooperatif. Hal itu juga terjadi saat kasus tersebut ditangani kepolisian. Atas perlakuan terse-
but, Tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI mendatangi gedung Kejaksaan Agung. "Kedatangan kami ke Kejaksaan Agung ini untuk bertemu dengan jaksa agung muda tindak pidana umum dalam kaitannya mempertanyakan kenapa Ahok tidak ditahan," kata Kapitra Ampera, anggota tim advokasi GNPF MUI, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/12). Menurut Kapitra, pihaknya akan meminta dialog secara langsung dengan Jampidum selaku yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Pasalnya, dia
Ahok Tetap... Hal. 7
Aksi 2 Desember, Murni Tuntut Keadilan
JAKARTA (HK) — Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan, aksi damai yang rencananya digelar Jumat (2/12) ini murni menuntut keadilan atas kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bukan kebencian terhadap perbedaan suku dan ras, apalagi Agama.
"MPR memandang bahwa aksi damai 2 Desember adalah murni aksi untuk menuntut keadilan atas kasus penistaan agama, bukan kebencian terhadap perbedaan suku, ras, apalagi agama," kata Zulkifli Hasan menyikapi rencana aksi damai 2 Desember 2016, Kamis (1/12). “ Didamping Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang dan Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan
Aksi 2
... Hal. 7
NET
MASSA membawa perbekalan logistik yang didapatkan dari sumbangan masyakarat sepanjang perjalanan menuju Jakarta untuk menghadiri Aksi Bela Islam III, saat melintas Jalan Raya Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/12).
Editor: Sofyan dan, Layouter: Novrizal
CMYK