Haluan kepri 02sep15

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Rabu, 2 September 2015 18 Dzulkaidah 1436 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 24 HALAMAN, NO 2/9 TAHUN KE 14

Website:

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK & SARAN : 085264088880 INFO BERLANGGANAN : 085374539090

www.haluankepri.com

AMANKAN WARGA — Polisi mengamankan seorang warga saat terjadinya bentrok yang dipicu oleh aksi pembongkaran rumah di pemukiman liar Baloi Kolam, samping Edukits, Batam Centre, Selasa (1/9).

Wakapolresta Barelang AKBP S Nainggolan tampak menenangkan warga Baloi Kolam (foto bawah).

RUMAH LIAR SAMPING EDUKITS DIBONGKAR

Warga Panah Preman Bayaran

DERMAWAN/HALUAN KEPRI

BATAM (HK) — Pembongkaran rumah liar (rui) di Baloi Kolam, atau persisnya samping Edukits, Batam Centre oleh sekelompok pria, Selasa (1/9) pagi, berujung bentrok.

Warga dan pemilik ruli yang dirobohkan tak terima, lalu menyerang 'preman bayaran' tersebut dengan parang dan panah.

Kesuksesan "KESUKSESAN adalah kumpulan dari semua aktifitas dari dulu sampai sekarang. Jika aktifitasmu tadi bernilai bagus, maka anda sukses.

Jika tidak, berarti anda sedang gagal." (bc)

Ceraikan Suami Masayu Anastasia JAKARTA (HK) — Kabar tak sedap datang dari aktris cantik Masayu Anastasia. Setelah tujuh tahun menjalani bahtera rumah tangga dengan Lembu Wiworo Jati, ia memutuskan untuk menggugat cerai sang suami.

Masayu yang telah memiliki seorang anak dari perkawinannya melayangkan gugatan pada Senin (31/8). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Rusdi Tahir selaku humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

"Iya benar. Masayu sudah mengajukan cerai kemarin, Senin 31 Agustus, dengan nomor perkara 2278/Pdt.G/2015/PA.JS," kata Rusdi saat dihubungi awak media, Selasa (1/9).

Namun sayang, Rusdi menolak memberi keterangan lebih lanjut perihal sebab musabab langkah yang diambil oleh Masayu. Ia hanya membocorkan sudah tidak ada lagi rasa nyaman di antara pasangan tersebut.

"Itu masalah internal Masayu. Yang pasti sudah tidak ada rasa nyaman," tambah Rusdi.

Ceraikan Suami Hal 7

Tim Haluan Kepri Liputan Batam Tidak ada korban jiwa dalam bentrok tersebut. Namun, polisi mengamankan 12 pria yang saat terjadi bentrok membawa parang atau senjata tajam lainnya.

Pantauan di lokasi, puluhan pria mulai merobohkan rumah yang

mengarah ke jalan, sekitar pukul 09.50 WIB. Namun mereka sudah mulai berkumpul sejak pagi. Mereka masuk melalui gerbang di seberang Perumahan Kembang Sari.

Proses pembongkaran ruli tersebut awalnya berjalan lancar dan tidak ada perlawanan dari warga yang tinggal, sehingga massa melanjutkan

Warga Panah Hal 7

Ada Proyek 'Siluman' di Karimun KARIMUN (HK) — Proyek semenisasi dengan panjang sekitar 1 kilometer dan lebar 2,5 meter di RW 02 Kolong, Telagas Mas, Kelurahan Seilakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun bagai proyek siluman. Pasalnya, proyek yang diduga menggunakan anggaran dari Pemprov Kepri tahun anggaran 2015, itu tidak memiliki plang nama.

Soerya: Survei HK jadi Penyemangat

SAH Ingin Menang Cara Ksatria BATAM (HK) — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut 2, Soerya RespationoAnsar Ahmad (SAH) berkomitmen tidak menggunakan cara-cara tidak terpuji, seperti kampanye hitam (black campaign) pada Pilkada Kepri. SAH ingin memenangkan per-

tarungan dengan cara ksatria.

Demikian disampaikan Soerya Respationo saat menyambangi Kantor Haluan Kepri, Batam, Selasa (1/9).

Soerya datang bersama Ansar Ahmad, serta ketua dan pengurus inti partai pendukung. Mereka di antaranya, SAH Ingin Hal 7

Karena tidak dipasangnya plang nama proyek itu, alhasil seluruh warga di sana termasuk ketua RT setempat tidak mengetahui siapa kontraktor pelaksana dan berapa anggaran proyek tersebut. Warga hanya mengetahui, satu-satunya orang yang mengetahui spesifikasi proyek itu adalah Alim, pemasok material proyek.

Sayangnya, Alim yang dicoba dihubungi melalui ponselnya, Selasa (1/9), tidak mengetahui sedikitpun

SOERYA Respationo (dua kiri) bersemangat menjawab pertanyaan saat mengunjungi Haluan Kepri, Selasa (1/9).

DERMAWAN/HALUAN KEPRI

Ada Proyek Hal 7

Bupati Kampar Lepas Kloter 8

3570 JCH Embarkasi Batam Tiba di Tanah Suci

JCH Tpi Diberangkatkan ke Tanah Suci BATAM (HK) — Satu lagi Jamaah Calon Haji (JCH) asal Tanjungpinang atas nama Syamsul Bahri Roza, akhinya diberangkatkan ke Tanah Suci dengan bergabung bersama Kloter 8, Selasa (1/9). Diketahui, Syamsul Bahri Roza merupakan jamaah Kloter 1 yang tertunda berangkat karena terkendala visa.

Kloter 8 merupakan jamaah yang berasal dari Provinsi Riau dan Kepri berjumlah 448 orang

dengan rincian Kampar 209 orang, Kepulauan Meranti 52 orang, Kota Pekanbaru 181 orang, Tanjungpinang 1 orang

IST

BUPATI Kampar, Jefry Noer melepas Kloter 8 di Asrama Haji Batam, Selasa (1/9).

CMYK

dan petugas kloter 5 orang.

Saat pelepasan jamaah di Asrama Haji Batam, Penjabat Bupati Meranti, Edy Kusdarwanto menyampaikan, sebagai duta bangsa, JCH wajib menjaga nama baik bangsa Indonesia.

“Sebagai duta bangsa, jamaah harus mampu menjaga nama baik bangsa Indonesia dan sebagai pribadi memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah,” kata Edy Kusdarwanto.

“Secara pribadi JCH juga sebagai tamu Allah. Sebagai JCH Tpi Hal 7

Editor: Andi, Layouter: Ricoh Polda, Grafis: Richo

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Politik

Rabu, 2 September 2015

2

Bawaslu-KASN Tangani PNS Tidak Netral TANJUNGPINANG (HK) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan menangani PNS yang tidak netral dalam pilkada serentak 9 Desember 2015.

"Kalau ada ditemukan PNS yang tidak netral, kami laporkan ke Bawaslu RI, pemerintah daerah dan Komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan di Tanjungpinang, kemarin.

Menurut dia, sejauh ini belum ada laporan terkait pegawai negeri sipil (PNS) yang berpolitik praktis. Bawaslu Kepri dan jajarannya juga belum menemukan bukti-bukti terkait PNS yang melakukan kegiatan politik untuk mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Kepri.

"Jika ditemukan ada PNS yang tidak netral, laporkan kepada kami. Kami pasti tindaklanjuti sesuai prosedur," ujarnya.

Dia mengemukakan PNS di Kepri mudah dipengaruhi karena figur-figur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dalam Pilkada Kepri 2015 hanya ada dua pasangan calon yakni M Sani-Nurdin Basirun dan Soerya Respationo-Ansar Ahmad.

M Sani dan Soerya meru-

pakan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri periode 2010-2015. Sedangkan Ansar Ahmad telah dua periode menjabat sebagai Bupati Bintan.

Begitu pula Nurdin Basirun selama dua periode berturut-turut menjabat sebagai Bupati Karimun.

"Kami ingatkan petahana tidak mempengaruhi mantan anak buahnya di pemerintahan. Biarkan para PNS netral dalam pilkada," ujarnya.

Indrawan mengimbau PNS tidak terjebak dalam kepentingan politik para kandidat. PNS berhak memilih, berhak menyukai kandidat tertentu, tetapi tidak boleh melakukan kegiatan politik untuk memenangkan kontestan pilkada.

"Gunakan hak pilih pada hari pemungutan suara jika menyukai kandidat tertentu," katanya. (ant)

Pilkada Harus Wujudkan Politik Kebangsaan PADANG (HK) — Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengharapkan Pilkada serentak pada Desember nanti mampu mewujudkan politik berwawasan kebangsaan.

"Pilkada serentak semestinya adalah pertarungan politik yang berwawasan kebangsaan yang menguntungkan rakyat," katanya, pada seminar nasional di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Selasa (1/9).

Seminar bertema "Mewujudkan Partisipasi Politik Kebangsaan dalam Pemilukada Serentak yang Demokratis, Transparan, dan Anti Korupsi" itu rangkaian kegiatan Pekan Politik Kebangsan III yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Dia mengatakan, Politik berwawasan kebangsaan, adalah politik yang mementingkan rakyat, bukan politik yang mementingkan kelompok atau golongan.

"Bukan politik pragmatis dan transaksional," ujarnya.

Menurut dia, untuk mewujudkan pertarungan politik

REPUBLIKA

SIMULASI PENGAMANAN — Simulasi pengamanan Pilkada, berbagai kemungkinan kerusuhan dalam pesta demokrasi dipersiapkan oleh pihak keamanan.

Hampir semua wilayah melakukan simulasi pengamanan, terlebih ada sejumlah wilayah yang disebutkan rawan pelanggaran Pilkada.

Tiga Provinsi Paling Rawan Pelanggaran Pilkada Serentak 2015

Zulkifli Hasan berwawasan kebangsaan itu maka semua perangkat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak bisa berfungsi secara optimal.

"Seperti KPU, Bawaslu, Panwas, maupun pengawas Pemilu independen," katanya.

Namun, Hasan mengakui bukan perkara mudah untuk memaksimalkan perangkat penyelenggara Pilkada.

Dia mencontohkan kasus Pilkada Surabaya. "Tiba-tiba calon wakil walikotanya lari.

KPU memutuskan calon walikota tidsak memenuhi syarat," katanya.

Zulkifli meminta sivitas akademika Universitas Andalas untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak.

Menilik ke belakang, dia mengatakan semua itu terjadi karena tidak lagi mengimplementasikan sila keempat Pancasila. "Sekarang satu orang satu suara. Semua melalui pertarungan dan mengabaikan musyawarah mufakat," katanya.

"Demokrasi semestinya untuk kesejahteraan rakyat.

Tapi faktanya, demokrasi belum mensejahterakan rakyat," katanya.(ant)

PAN-Demokrat Siapkan Opsi Kedua DUA paganan calon walikota Surabaya, Risma-Wisnu (kiri) dan pasangan RasiyoDhimam (kiri) saat keduanya usai deklarasi pilkada damai. Keduanya terancam ikut Pilkada, karena KPU menganulir persyaratan padangan Rasiyo-Dhimam.

IST

Terkait Pilkada Surabaya JAKARTA (HK) — Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat kecewa lantaran pasangan RasiyoDhimam yang dijagokan melawan petahana dalam Pilkada di Kota Surabaya digugurkan KPU. Selain mendaftarkan sengketa ke Panwaslu Kota Surabaya, PAN dan Demokrat juga akan mendaftarkan calon lain di masa perpanjangan pendaftaran.

"Ada opsi kedua buka pendaftaran lagi supaya tetap berlangsung (Pilkada Surabaya), karena di Panwaslu bisa dikabulkan dan tidak dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, akan dibicarakan internal untuk mencari pasangan calon," kata sekjen Demokrat Hinca Panjaitan usai bertemu komisioner KPU di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (1/9).

Hinca mengaku bahwa dua opsi tersebut kini tengah ditempuh secara paralel untuk efisiensi waktu. Menurut dia, begitu keputusan dari Panwaslu keluar, mereka akan menyiapkan langkahlangkah strategis.

"Kalau tidak dikabulkan (gugatan ke Panwaslu) nanti kita bicarakan. Untuk mencari pasangan calon kan tidak mudah. Tetapi ada opsi kedua tadi, sambil paralel berjalan opsi satu itu yang sekaran sedang ditempuh," kata Hinca.

Dirinya juga mengatakan, poin penting dalam diskusi itu juga mengenai formasi bakal pasangan calon yang akan diajukan, apakah tetap pada formasi awal atau berubah. Namun, belum ada keputusan mengenai formasi bakal calon pasangan baru, karena hal tersebut harus

dibicarakan di internal PAN dan Demokrat terlebih dahulu.

"Itu tadi kita juga diskusi.

Apakah pasangan itu, atau yang TMS (tidak memenuhi syarat) saja (yang tak boleh mendaftar)," kata dia.

Di tempat yang sama Sekjen PAN Eddy Soeparno meyakini, PAN dengan PD memiliki semangat yang sama untuk tetap menggelar Pilkada di Surabaya.

"Intinya, spirit kami ingin menyelenggarakan Pilkada di Surabaya tanggal 9 Desember mendatang. Pertemuan tadi diakhiri dengan keputusan yang positif di mana kami akan menindaklanjutinya, agar mitra koalisi bisa menindaklanjuti dan tetap memperjuangkan pasangan calon dalam pilkada di Kota Surabaya," kata Eddy. enurut dia, hasil diskusi yang positif tersebut berupa dua opsi yang sedang dan akan ditempuh demi terlaksananya Pilkada Surabaya.

Opsi pertama yakni pelayangan gugatan sengketa Pilkada ke Panwaslu, sudah dilakukan oleh DPD PAN Surabaya.

Osi kedua, jika gugatan tidak dikabulkan, maka mitra koalisi ini akan menyiapkan pasangan calon baru, agar Pilkada Surabaya tak tertunda. (kmp)

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

JAKARTA (HK) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut ada tiga provinsi yang paling rawan terjadi pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ketiga provinsi tersebut yakni Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Utara dinilai sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan pelanggaran paling tinggi dalam penyelenggaraan Pilkada 2015.

Hal tersebut didapat dari data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang baru dirilis Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) di Hotel Santika Jakarta, Selasa (1/9).

Ketiga provinsi tersebut mendapat bobot angka yang tinggi tingkat kerawanannya dari seluruh provinsi yakni 2,74 yang dikategorikan sebagai daerah cukup rawan "Pembobotan ini meliputi lima aspek yang dianggap paling penting, tentu dengan dukungan sumber data yang memadai," ujar Kepala Bagian Analisis dan Teknis Pengawasan dan Pelanggaran Bawaslu, Faizal Rahman dalam paparannya pada launching dan diskusi Indek Kerawanan Pilkada 2015.

Ia menjelaskan kelima

aspek tersebut yakni meliputi profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses keamanan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah.

Porsi bobot kelima aspek tersebut juga berbeda satu dengan lainnya yakni profesionalitas penyelenggara menempati bobot paling banyak yakni 30 persen, disusul politik dan partisipasi masyarakat 20 persen, kemudian akses pengawasan dan keamanan daerah 15 persen.

Ke seluruh aspek ini kemudian diidentifikasi di daerah-daerah, lalu hasilnya menghasilkan nilai bobot berbeda-beda.

"Kami kategorikan 0-1 sangat aman, 1-2 aman, 2,13 cukup rawan, 3,1-4 rawan, dan 4,1-5 sangat rawan," ujar Faizal.

Sementara provinsi paling aman berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada 2015 yakni Kepulauan Bangka Belitung sdengan bobot angka 1,80 dan Provinsi Bali dengan 1,84.

Berikut daerah yang menempati posisi teratas dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2015: Maluku, Kalut, NTT (2,74), Papua (2,68), Sumatera Utara (2,66), Nusa Tenggara Barat (2,59), dan Sulawesi Selatan (2,54). (rpk)

DPR Dukung KPK Awasi Pelaksanaan Pilkada Serentak JAKARTA (HK) — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi tiap tahapan Pilkada serentak 2015.

"Lebih bagus lagi dengan Operasi Tangkap Tangan karena Pilkada ke depan sangat mungkin terjadi politik uang, KPK harus berani," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (1/9).

Ia pun mendorong KPK untuk menelisik rekening fantastik kepala daerah. Kalau perlu ada pembuktian terbalik dari rekening yang jumlahnya triliunan rupiah.

"Kalau uang (kepala daerah) nilainya hingga puluhan dan ratusan miliar itu tidak masuk akal. Berapa tahun dia menjadi penguasa, dan kalau pengusaha kita memahami," ujarnya.

Sementara anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan mengapresiasi niat KPK tersebut namun harus proporsional. Menurut dia, dana

yang dimiliki calon kepala daerah belum tentu untuk politik uang, melainkan untuk biaya operasional kampanye.

Ia meminta KPK fokus pada kerjanya dan jangan sampai dijadikan alat politik untuk menjegal pasangan tertentu dengan langkah penegakan hukum.

"Kalau KPK tidak hatihati, nanti dikesankan untuk menggugurkan pasangan ca-

lon tertentu," ujarnya.

Sebelumnya, komisioner KPK Adnan Pandu Praja mengatakan pihaknya akan menangkap siapa pun apabila ada transaksi mencurigakan berbau korupai di dalam Pilkada.

"KPK akan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kalau ada transaksi yang masuk kategori di Undang-Undang Tipikor," katanya Senin (31/8).

Adnan mengimbau kepada masyarakat agar langsung melaporkan ke KPK apabila mengetahui informasi mengenai transaksi-transaksi haram di Pilkada.

Dia menekankan bahwa Pilkada memiliki peran penting menentukan wajah daerah agar bisa mampu keluar dari korupsi, karena ada 61 kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. (rpk)

DUA pembicara, (dari kiri) Peneliti LIPI Siti Zuhro dan Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menjadi pembicara saat diskusi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Salah satu point yang mengemukan tentang pengawasan Pilkada, dimana keikut-sertaan KPK sangat dibutuhkan.

REPUBPLIKA

KPU: Mudah Dapat Surat Pindah Pilih TANJUNGPINANG (HK) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan mahasiswa di Tanjungpinang yang berasal dari lima kabupaten dan kota dalam Provinsi Kepulauan Riau dapat dengan mudah mendapatkan surat pindah pilih untuk berperan serta dalam pemilihan gubernur.

"Ada dua cara mengurus surat pindah pilih. Cara-cara ini mudah," kata Komisioner KPU Kepri Marsudi di Tanjungpinang, Senin (1/9).

Dia menjelaskan, mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Lingga, Karimun dan Kota Batam yang tinggal di Tanjungpinang, ibu kota Kepri, dapat mengurus surat pindah pilih di KPU kabupat-

en atau kota sesuai KTP pada H-10 pemungutan suara Pilkada Kepri.

"Jika itu tidak dilakukan, mahasiswa dapat mengurus surat pindah pilih di KPU Tanjungpinang paling lama H-3 pemungutan suara Pilkada Kepri 9 Desember 2015," ujarnya.

Marsudi mengatakan mahasiswa yang kuliah di berbagai kampus di Tanjungpinang perlu memastikan diri terdaftar sebagai pemilih tetap. Penetapan daftar pemilih tetap dilakukan pada Oktober 2015.

"Pada 3 September 2015 ditetapkan daftar pemilih sementara," ucapnya.

Dia mengemukakan warga yang tidak memiliki KTP atau resi pengurusan KTP

tidak memiliki hak untuk memilih, meski sudah menetap di Tanjungpinang atau daerah lainnya selama enam bulan.

"Bagi warga yang tidak

memiliki KTP atau resi, tidak dapat menggunakan hak suaranya, walaupun pada pesta demokrasi sebelumnya memiliki hak pilih," ujarnya. (ant)

DOK KPU KEPRI

JAJARAN KPU Kepri saat melakukan MoU dengan IDI Kepri terkait pemeriksaan kesehatan cagub/cawagub Kepri. Keduanya berkomitmen bekerja profesional tanpa intervensi.

Editor: Amir Yunus , Layout: Mario

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter CMYKon http://www.verydoc.com to remove this watermark.

CMYK

Politik

Rabu, 2 September 2015

3

KPU: Tak Punya KTP, Tak Bisa Milih Hari Ini Plenokan DPS Bintan BINTAN (HK) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan telah menjadwalkan memplenokan hasil rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) setiap kecamatan yang ada di wilayah Bintan pada Rabu (2/9).

Dari data yang diterima pihak KPU Bintan, jumlah pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bintan mengalami penurunan.

Oki Alexander Liputan Bintan

IST

PERTEGAS DUKUNGAN — Jajaran pengurus DPC dan PAC se-Kota Batam menunjukkan jari telunjuk pertanda satu, mempertegas dukungan terhadap pasangan nomor urut satu Ramah. Penegasan tersebut atas arahan ketua DPP yang disampaikan di acara silaturahim pengurus PKB Batam, di Kepri Mall, Batam.

PKB Pertegas Usung Ramah Jeffry: Sanksi Tegas Abaikan Amanat DPP BATAM (HK) — Jajaran DPC dan PAC PKB Kota Batam, kembali mempertegas pilihan politiknya terhadap pasangan calon walikota dan wakil walikota Batam dari nomor urut satu (1) Rudi-Amsakar Achmad (Ramah) di Pilwako Batam.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPC PKB Batam, Jeffry Simanjuntak dan Ketua Dewan Syuro PKB Batam, Mizanul Qowim dalam acara silaturahim jajaran PKB Batam, Selasa (1/9) di Kepri Mall, Batam Centre, atas amanat dari DPP PKB. Dijelaskan Jeffry, bahwa ada kebimbangan dari sebagian pengurus, kader dan simpatisan terkait arah politik PKB di Pilwako. Karenanya, ia mempertegas bahwa PKB merupakan barisan utama pengusung pasangan Ramah, bahkan merupakan partai yang digawangi oleh Muhaimin Iskandar tersebut merupakan partai pertama yang mengeluarkan rekomendasi buat pasangan dengan taglen ‘lanjutkan pembangunan Batam’ tersebut.

“Pertanggal 5 Juli DPP mengeluarkan rekomendasi mendukung pak Rudi dan Amsakar di Pilwako,”

CMYK

tegasnya.

Dan rekomendasi itu dikuti langsung dengan perintah dari DPP agar seluruh pengurus dan kader PKB dari DPC hingga Pengurus Anak Cabang (PAC) dan simpatisan agar mengarahka seluruh komponent partai untuk memenangkan pasangan yang ditetapkan DPP tersebut.

“Ini amanat DPP, saya sebagai pelaksana di daerah tentu berkewajiban meneruskan sekaligus memerintahkan teman-teman agar taat pada amanah DPP,” imbuhnya.

Karenanya, tegas Anggota Komisi III DPRD Batam ini, jika dalam prakteknya ada pengurus atau kader yang membelok atau tidak taat amanat DPP, maka akan ada sanksi tegas dan juga partai akan menarik Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Begitu juga yang duduk di dewan, kita minta sama-sama kita taat amanat DPP,” terangnya.

Dipertegas oleh Mizanul Qowim, bahwa arah politik PKB Batam tidak boleh bertentangan dengan DPP, sehingga ia mengingat pengurus DPC dan PAC harus taat menjalankan amanah DPP yang merekomendasi pasangan nomor urut dua.

“Tidak boleh ada kata

sumbang, karena rekomendasi DPP terhadap pak Rudi dan Amsakar sangat jelas dan tegas,” ujarnya di hadapan seluruh Ketua PAC dan pengurus DPC PKB Batam.

Selaku dewan syuro, lanjutnya, ia punya kewajiban memastikan berjalannya amanat partai, sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama dapat diwujudkan.

Selain penegasan arah politik di Pilwako Batam, dalam pertemuan itu juga dibahas sekilas tentang mekanisme dan strategi pemenangan pasangan yang diusung tersebut.Ditambahkan Sekretaris DPC PKB Batam, Purwantoro, bahwa kedepan mereka akan membentuk tim kecil di semua tingkatan guna memenangkan kandidatnya, karenanya wajib hukumnya PKB Batam solid di Pilwako.

"Dengan penjelasan ketua Tandfis dan Dewan Syuro, saya pikir semua sudah terang benderang," ujarnya singkat menutup pertemuan.Sebagaimana diketahui bersama, dalam Pilwako Batam ada dua pasangan yang akan saling berhadapan, pasangan nomor urut satu Rudi-Amsakar Achmad (Ramah) dan Ria Saptrarika-Sulistiyana (Rialis). Dan saat ini keduanya sedang melakukan kampanye tertutup ke berbagai pelosok Batam. (ays)

“Dari hasil angka (DPS, red) yang kami terima sementara ini, angkanya berkurang.

Besok (Hari ini, red) akan diplenokan untuk didaerah sebelum diserahkan ke KPU Provinsi Kepri,” ungkap Ketua KPU Bintan, Wandra Fa-

dillah di Kantor KPU Bintan, Selasa (1/9).

Apalagi dalam peraturan terbaru di KPU mengenai persyaratan bagi calon pemilih wajib mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli Bintan. Meskipun sudah lama tinggal di Bintan, namun bila tidak mengantongi KTP Bintan, dipastikan hak suara

warga tersebut tidak ada di Pilkada Bintan.

Berbeda pada saat pemilihan Presiden lalu, warga negara yang sudah mengantongi identitas seperti KTP diperkenankan untuk memilih di tempat pemungutan suara (TPS) dimanapun. Namun, pada Pilkada serentak kali ini, memang wajib bagi warga yang berhak menyalurkan hak suaranya harus mempunyai KTP setempat.

Hal ini dilakukan, mengingat angka warga pendatang dari luar daerah Bintan cukup tinggi terutama untuk dikawasan industri seperti di Lobam dan Lagoi. “Warga yang bisa milih, adalah warga yang berdomisili di Bintan dan memiliki KTP Bintan,” tutur Wandra.

Banyaknya pekerja di dua kawasan tersebut, dite-

mukan sebagian besarnya belum memiliki KTP Bintan. Untuk itu, TPS di dua kawasan tersebut sudah pasti akan berkurang pada Pilkada Bintan tahun ini.

Sedangkan bagi warga yang sudah berusia 17 tahun dan belum memiliki KTP, Wandra menjelaskan, masih diperkenankan untuk menyalurkan hak suaranya asalkan bisa menunjukan identitas berupa Kartu Keluarga (KK). “Dalam penyusuan DPS, acuannya adalah KTP,” katanya.

Untuk perbaikan DPS sendiri kata Wandra, akan dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 25 September mendatang. Setelah itu, pada tanggal 12 Oktober 2015, pihak KPU Bintan akan melakukan sidang pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT).***

Tidak Ada Donatur Hamba Allah Sumbangan Dana Pilkada Pasangan Calon RANAI (HK) — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Natuna, Risno menengaskan bahwa nama penyumbang dana untuk pasangan calon harus tercatat secara jelas, sebagai bagian dari pelaporan dana kampanye pasangan calon. Sehingga tidak dikenal adanya istilah donatur hamba Allah atau sebagainya.

Hal ini kata Risno sudah di atur dalam PKPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

"Kalau sekarang aga ketat, semua donatur harus tercatat dan dilaporkan oleh Pasangan Calon. Makanya tidak ada donator hamba Allah atau penyumbang yang tidak mau disebutkan namanya," kata Risno di kantornya, Jalan Pramuka, Ranai Kecamatan Bunguran Timur, Selasa (1/9).

Risno menyebutkan, dalam peraturan di atas ada memngatur terkait kewajiban Paslon melaporkan sumber dana kampanya mereka. Berdasarkan aturan itu juga Paslon diperkenankan mendapatkan anggaran kampanyenya secara umum dari 3 sumber yakni dana mili-

ki mereka sendiri, Parpol dan sumbangan perusahaan swasta, perorangan atau pun kelompok masyarakat.

Tekait dana kampanye, mereka juga memiliki kewajiban untuk melakukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) selambat-lambatnya pada 26 Agustus lalu serta mereka memiliki kewajiban untuk melakukan Laporan Penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) selambat-lambatnya 6 Desember mendatang.

"Dua hari sebelum hari H mereka juga harus menyerahkan LPPDK ke KPU, itu paling lambat jam 4 sore," tegasnya.

Selain itu, dalam aturan di atas Paslon juga dilarang menerima bantuan nagara dan lembaga swasta asing, "Identitas penyumbang harus jelas.

Paslon dilarang menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing, pemerintah, BUMN dan BUMD. Jika diterima, dana tersebut tidak boleh digunakan kampanye,” Terangnya.

Batasan dana kampanye, KPU Natuna telah menyapakati dengan seluruh Paslon dan di tetapkan jumlah maksimal anggaran kampanye bagi masing-masing Paslon sebesar Rp6,8 miliar.

CMYK

DOK

KPU Natuna saat melakukan pengundian nomor urut calon beberapa waktu lalu.

Ada lima pasangan calon yang dipastikan ikut bertarung, dua dari jalur independen dan tiga lainnya dari jalur partai politik.

Dana tersebut harus tersimpan di dalam rekning khusus kampanye mereka sehingga KPU bisa melakukan kontrol terhadap aliran dana mereka.

"Jika uangnya tidak dimasukkan ke dalam rekning maka kontrolonya pada apa

yang terjadi di lapangan, uangnya di rekning cuma sekian tapi apa yang dilakukan di lapangan berlebih maka kalau kasusunya seperti itu bisa-bisa itu menjadi temuan petugas. Saya rasa semua harus taat aturan dan hatihati," pungkasnya. (fat)

Editor: Amir Yunus, Layout: Parlin

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Pendidikan

Rabu, 2 September 2015

4

Alasan Nyamuk Suka Terbang Di Telinga Kita BEBERAPA alasan kenapa nyamuk suka terbang di sekitar kepala atau telinga kita yang membuat kita sangat terganggu akan hal itu. Sebenarnya yang ia suka adalah aroma yang keluar dari kelenjar keringat disekitar kepala.

Nah, aroma dari keringat yang tertahan rambut itu yang disukai oleh nyamuk.

Coba saja kamu tidak

mandi sore, lalu kamu mencari kumpulan nyamuk, pasti kumpulan nyamuk akan berseliweran di sekitar kepala kita. Hal ini jarang kita jumpai kalo yang punya rambut baru saja keramas.

Pasti kita jarang sekali mengeluh nyamuk terbang mendekati telinganya, karena telingan tak punya rambut, sehingga aroma keringat dari

kulit kepalanya agak kecium sama nyamuk.

Sebenarnya pada bagian tubuh manusia, telinga adalah bagian yang memiliki suhu yang mendekati suhu inti tubuh. Artinya suhu di telinga adalah yang paling konstan, dan lebih tinggi dari bagian tubuh manapun.

Alasannya adalah Membran tympani hanya berjarak 3,8

cm dari hipotalamus dan Darah pada arteri karotis internadan eksterna, adalah pembuluh darah yang menyuplai hipotalamus dan membran tympani.

Nyamuk mendeteksi panas. Dan ketika mendekati daerah sekitar kepala, dia sangat tertarik pada panas di daerah telinga. Itulah mengapa mereka suka ngider-ngid-

Sekolah Harapan Utama Bertabur Hadiah

er di sekitar telinga. Selain itu nyamuk juga suka ngider di lengan dan kaki. Sebenarnya nyamuk juga membutuhkan ketenangan. Terutama ketenangan ketika sedang menyantap makanan alias mengigit kita. Maka ia akan memastikan dengan ngiderngider di sekitar telinga apakah kita sudah tidur pulas atau belum. (edukasi)

IST

TERIMA REWARD — Kepala sekolah SD, SMP dan SMK Sekolah Harapan Utama (SHU) foto bersama siswa berprestasi usai menerima reward dari pihak sekolah belum lama ini.

Reward ini diberikan upaya memacu motivasi siswa berlombalomba meraih prestasi.

Reward Pacu Prestasi Siswa BATAM (HK) — Dalam peringatan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 70 beberapa hari lalu, Sekolah Harapan Utama (SHU) bertabur hadiah memberikan reward kepada siswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Reward ini diberikan mulai dari juara umum akademik tingkat SD, SMP hingga SMK. Dian Liputan Batam Adapun hadiah yang diberikan berupa pembebasan SPP/iuaran sekolah selama 1 bulan, ditambah piala serta piagam penghargaan yang langsung diberikan oleh owner SHU, Ir Hartono.

Menurut Waka Kesiswaan SHU, Purwadi, kegiatan ini diperlukan agar siswa

siswi semakin terpacu untuk senantiasa meningkatkan prestasi akademiknya, demi masa depan mereka kelak. Reward ini juga untuk meningkatkan motivasi bagi siswa lainnya untuk berlomba-lomba meraih prestasi.

Dijelaskan dia, reward bagi siswa berprestasi tingkat SD diberikan kepada kelas 1.a bernama Valendio Suroso dengan nilai rata-rata 95,91. Siswa kelas 2b bernama Danishagam Cisco, siswa kelas 3e - Albert Gymnastian, kelas 4e - Jolin Limandar, dan kelas 5a - Justin Aprio Chan. Sedangkan tingkat SMP untuk kelas 7b diberikan kepada Enzo Brooklyn dengan nilai rata-rata 94,86, dan kelas 8c diberikan kepada Silvanir dengan nilai ratarata 93,96. Untuk tingkat SMA : kelas 12 IPA - Evie Yulianita dengan nilai ratarata 92,18 dan kelas 11 IPA Liana Febrianti.

Sementara bagi siswa berprestasi tingkat SMK untuk kelas XII jurusan Akutansi diberikan kepada Aldelia Jerri Ko, dan kelas XI jurusan Akutansi diberikan kepada Riandi. Dengan diberikannya reward ini, Purwadi berharap kedepannya prestasi anak didik di SHU lebih meningkat lagi. ***

Siswa Langganan Juara O2SN dan FLS2N O2SN dan FLS2N, yakni juara II Turnamen Futsal BATAM (HK) — SD Negeri tingkat SD di Bengkong Per10 Bengkong siswanya langga- mai pada 2013, dan meraih nan meraih sejumlah prestasi predikat terbaik untuk diajang O2SN dan FLS2N. ajang Pesona Sukacita terSekolah ini sarat debaik Festival Seni ngan prestasi, khuBudaya INLA ansusnya non akadetar sekolah se Kota mik. Dibawah kepeBatam di bulan mimpinan Hj RusNovember 2013. manila SPd, selama Sedangkan pa2 tahun siswanya da tahun 2014 , seberhasil meraih bakolah ini juga menyak prestasi. seperraih juara II di ajati tahun 2013 meraih ng O2SN bidang juara 1 Atletik se KeAtletik Putri se Rusmanila Kecamatan Bengcamatan Bengkong diajang O2SN, juara kong, juara II Atle1 untuk Anyaman di ajang tik Putra se Kecamatan FLS2N, dan juara III Tenis Bengkong, juara II Pidato Meja Putra.

Bahasa Indonesia di ajang Prestasi lainnya di luar FLS2N se Kecamatan Beng-

SDN 010 Bengkong

kong, juara III Kriya Anyaman Nusantara, dan juga juara III untuk Catur Putri di ajang O2SN. Sementara prestasi di tahun 2015 ini, SDN 010 Bengkong, meraih juara II Tari Kreasi O2SN antar K3S se Kecamatan Bengkong, juara II Seni Kriya diajang FLS2N K3S se Kecamatan Bengkong, juara III pidato FLS2N K3S se Kecamatan Bengkong, dan juara juara III untuk lomba yel yel tingkat SD se Kota Batam.

Setiap ajang lomba antar sekolah, sekolah ini juga selalu mengirimkan wakilnya, baik pada lomba olah raga seperti volly, sekolah ini mengirimkan 4 siswanya di ajang O2SN tingkat kecamatan.

IST

KEPALA sekolah SDN 010 Bengkong, Hj Rusmanila SPd, foto bersama siswanya usai menerima piala pada salah satu lomba tingkat Kecamatan Bengkong.

"Kami selalu mengirimkan wakil dari siswa kami untuk ajang olah raga. Tapi sayangnya selalu mengatas-

namakan kecamatan, seperti volly. Baru kalau ajang kesenian mengatasnama sekolah, " ujar Rusmanila. (cw54)

UI Juarai Kompetisi Akuntansi Nasional ANAK Universitas Indonesia (UI) menunjukkan dominasi

mereka dalam bidang akuntansi. Belum lama ini, tim mahasiswa UI menjuarai

OKE

TIM pemenang kompetisi akuntansi nasional besutan CPA Australia foto bersama.

Pada kompetisi itu perwakilan dari UI menjadi jawaranya.

kompetisi akuntansi nasional yang dihelat Badan Akuntansi Internasional, CPA Australia. Setelah UI, posisi kedua ditempati oleh Universitas Pelita Harapan (UPH). Sedangkan peringkat ketiga diraih oleh Universitas Mercu Buana (UMB).

"Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memotivasi dan membantu mempersiapkan calon akuntan Indonesia menjadi akuntan berkualitas handal yang siap berkompetisi dalam pasar global," kata President of The Advisory Committee of CPA Australia, Indonesia Representative Office, Athanasius Tanubrata, seperti

dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (1/9).

Kompetisi berlangsung menggunakan bahasa Inggris untuk seluruh babak. Sebanyak 37 tim, masing-masing terdiri dari tiga mahasiswa jurusan akuntansi yang mewakili universitas negeri dan swasta di wilayah Pulau Jawa berkumpul dan berkompetisi dalam menjawab pertanyaan, studi kasus dan menyelesaikan masalah ekonomi lainnya. "Semua menggunakan standar internasional," tegas pria yang akrab disapa Thano itu.

Dia berharap, kompetisi ini juga mendorong perkembangan profesi akuntan di

Indonesia, sekaligus membudayakan good corporate governance atau penerapan tata kelola yang baik pada perusahaan. Thano mengklaim, memiliki designasi CPA Australia akan meningkatkan posisi akuntan profesional di Indonesia menjadi diakui secara internasional - terutama di Masyarakat Ekonomi ASEAN. "Seiring dengan komitmen CPA Australia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas akuntan profesional di Indonesia, para pemenang dari kompetisi ini akan mendapat beasiswa dari CPA Australia," imbuhnya. (oke)

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081277177598.

Editor:Arment Aditya, Layout: Agung Raharjo

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Opini

Rabu, 2 September 2015

Demo Buruh SELASA 1 September kemarin ribuan buruh di Batam menggelar demonstrasi di Kantor Pemerintahan Kota (Pemko) Batam. Demo itu sebagai bentuk kegalauan para pekerja terhadap ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Buruh juga membawa as-

pirasi bagi pemerintah agar mendorong BPJS Kesehatan untuk bekerja maksimal dalam melayani pesertanya.

Buruh juga meminta Pemko Batam mendaftarkan semua masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan manfaat BPJS. Para pekerja juga menyoroti kelemahan pemerintah dalam mengontrol harga-har-

ga kebutuhan pokok, khususnya di Batam. Harga kebutuhan pokok tidak sesuai dengan standar hidup layak di kota ini. Tidak itu saja, para buruh menuding maraknya PHK di Batam disebabkan tidak becusnya Pemko Batam dalam menggandeng investasi asing, begitu pula soal keamanan yang semakin hari semakin menjadi.

Dari lokasi demo, dilaporkan ribuan buruh tiba di kantor pemerintahan Kota Batam, kawasan Batam Center pada pukul 10.00 WIB menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Akibat aksi ini, ribuan kendaraan di beberapa ruas jalan sama sekali tidak bergerak, terutama dari Arah Muka Kuning menuju Batam Centre.

Bahkan di ruas jalan simpang kabil/Kepri Mall ditutup hanya dilewati massa

aksi demo sehingga banyak kendaraan harus putar arah.

Aksi ini juga membuat aktivitas warga terhambat.

Ratusan penumpang angkutan umum maupun pengendara kendaraan bermotor mengeluh terlambat sampai di tempat tujuan akibat gangguan lalu lintas itu.

Demo adalah hak tiap warga di negara yang demokratis untuk mengekspresikan keinginan dan tuntutan kepada pengusaha ataupun

Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Jika dilihat kecenderungan dari beberapa penyelenggaraan pemilu terakhir, sengketa antarpeserta pemilihan bisa dikatakan nihil terjadi.

Sebaliknya, sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan cukup banyak muncul pada penyelenggaran pemilu ataupun pilkada terakhir.

Hal ini bisa dipahami karena melibatkan dua kepentingan yang berbeda. Pasangan calon kepala daerah mewakili sisi kepentingan kemenangan kontestasi pilkada. Di sisi yang lain, kepentingan KPU sebagai penyelenggara mesti memastikan proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan main dan regulasi yang sudah disusun.

Dalam konteks pilkada, objek penting yang perlu diperhatikan dari sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan adalah penetapan calon kepala daerah. Peserta pemilihan, dalam hal ini bakal calon kepala daerah, diberikan ruang untuk menggugat penetapan KPU dalam hal penetapan calon kepala daerah hasil verifikasi berkas pencalonan.

Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan gugatan bakal calon kepala daerah tersebut adalah pengawas pemilu untuk calon bupati dan wali kota, dan Bawaslu provinsi untuk calon gubernur. Sementara, Bawaslu RI sama sekali tidak diberi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan.

Kemudian, jika dilihat Pasal 144 ayat (1) UU 8/ 2015, putusan pengawas pemilu dan Bawaslu provinsi yang menyelesaikan sengketa pemilihan merupakan keputusan yang terakhir dan mengikat. Artinya, apa pun

K olom Publik SEORANG rekan menjawab pertanyaan tentang rahasia usahanya yang tumbuh sangat pesat: “Sedekah dan sungguh-sungguh”. Rekannya bertanya lagi: “Bagaimana amalan sedekahnya?”. Dia menjawab: “Tunaikan zakat 2.5%, sisihkan sedekah sebanyak yang kita bisa, setiap hari”.

Soal harta dan kebahagiaan, sejak kecil kita diajarkan untuk berfikir linier, kasualitas. Untuk membeli buku, mainan, sepeda atau apa saja, kita diajarkan menabung (menyimpan untuk diri kita). Kita sisihkan dari apa yang kita punya untuk mengejar sesuatu yang kita cari diatas. Tidak ada yang salah dengan pendidikan itu, kecuali bahwa setelah kita dewasa, setelah mengenal Iman dan Islam, ada pendidikan lain yang harus ditanamkan pada diri kita. Yaitu matematika rizki Allah SWT berbeda dengan logika ma-

DI dalam UU 8/2015 sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, sengketa pemilihan dalam pilkada dibagi atas dua bagian. Pertama, sengketa yang terjadi antarpeserta pemilihan. Kedua, sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

Oleh:Fadli Ramadhanil Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) keputusan yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi, maka kedua belah pihak wajib untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Namun, ketentuan ini “diperjelas” oleh Fatwa Mahkamah Agung (MA) No 115/ Tuaka.TUN/V/2015. MA mengatakan, keputusan pengawas pemilu bersifat terakhir dan mengikat, hanya berlaku jika yang dimenangkan di dalam sengketa pemilihan adalah pasangan calon kepala daerah atau peserta pemilihan.

Sebaliknya, jika yang dimenangkan adalah penyelenggara pemilihan atau KPU, maka putusan pengawas pemilu tidak bersifat terakhir dan mengikat. Artinya, jika putusan pengawas pemilu merugikan pasangan calon kepala daerah, maka calon kepala daerah dapat melakukan upaya hukum atas putusan pengawas pemilu ke pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN).

Fatwa MA ini menurut saya sedikit mengusik asas dasar dalam pemberlakuan subjek hukum di dalam suatu sengketa. Tidak hanya dalam sengketa, asas hukum equality before the law menghendaki setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Perlakuan sama di hadapan hukum ini tentu dapat diartikan sebagai bagian dari pemberian kesempatan

dalam melakukan upaya hukum di dalam suatu proses sengketa. Artinya, adanya pembedaan perlakukan dan kesempatan melakukan upaya hukum antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan di dalam sengketa penetapan calon kepala daerah bukanlah suatu desaian ideal di dalam kerangka sengketa hukum.

Apalagi, di dalam proses sengketa administrasi, selain memastikan keadilan formil, jalannya sengketa administrasi tentu saja hendak menyelamatkan keadilan materil.

Bagi pihak penggugat, dalam hal ini pasangan calon kepala daerah, rujukan mereka dalam gugatan akan memastikan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang ada serta tidak melenceng dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam mengeluarkan suatu keputusan.

Artinya, gugatan dari pasangan calon kepala daerah akan menguji hasil kerja KPU di dalam proses verifikasi pasangan calon kepala daerah sampai pada penetapan, apakah sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk hal yang lebih spesifik, proses sengketa pencalonan kepala daerah ini merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan keadilan pemilu. Dalam suatu pemilihan umum, mesti ada mekanisme bagi seo-

rang warga negara untuk mengembalikan haknya untuk dipilih, melalui proses yang free and fair.

Sementara, pada sisi KPU sebagai penyelenggara pemilihan, proses sengketa pencalonan kepala daerah ini akan memastikan KPU sebagai bagian dari negara, telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pilkada. Tahapan tersebut adalah verifikasi dan penetapan pasangan calon kepala daerah.

Proses sengketa penetapan calon kepala daerah ini menjadi penting bagi KPU karena akan menguji kewibawaan KPU sebagai penyelenggara pilkada. Selain itu, KPU mesti mempertanggungjawabkan produk hukum yang telah dikeluarkan se bagai penyelenggara pilkada, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tindakan hukum atas nama negara.

Oleh sebab itu, adanya kesempatan untuk melakukan upaya hukum bagi pasangan calon kepala daerah ke PTTUN, mestinya juga diberikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Jadi, seandainya keputusan pengawas pemilu menguntungkan pasangan calon, KPU semestinya juga diberikan ruang untuk mengajukan upaya hukum ke PTTUN. Ketentuan ini juga semes-

Shodaqah dan Janji Allah SWT tematika kita, definisi ‘tabungan’ Allah SWT berbeda dengan definisi ‘tabungan’ kita.

Logika kita membuat kita berfikir : semakin banyak yang dipegang, semakin kita siap menghadapi resiko yang mungkin akan datang. Logika sedekah Allah SWT memancing kita untuk berfikir : semakin banyak yang dibagi, semakin banyak solusi dari resiko yang akan diujikan kepada diri kita. Logika pertama mengajak kita berfikir ‘kekurangan’, logika kedua berfikir ‘melimpah’. Yang membuat keduanya berbeda adalah Iman, keyakinan.

Seperti juga syahadat yang harus diteruskan dengan penunaian Rukun Islam lainnya, Iman tidak cukup hanya diucapkan atau digetarkan dalam hati. Iman adalah sesuatu yang memerlukan eja-

wantah, penjelasan, pembuktian. Kenikmatan memiliki Iman muncul setiap kali dibenturkan pada ujian.

Tanpa ujian, tanpa benturan, Iman adalah sesuatu yang hambar. Maka kehadiran sesuatu yang menguji keimanan, menguji keyakinan kita, sesungguhnya adalah sebuah kenikmatan, yang akan diikuti oleh deretan kenikmatan lain ketika ujian tersebut berhasil dilampaui.

Iman berseberangan dengan nafsu. Sebuah tindakan yang baik untuk Iman adalah sesuatu yang berat bagi nafsu. Sebaliknya, sesuatu yang menyenangkan pada nafsu adalah sesuatu yang tidak baik untuk iman. Berzakat 2.5% dari pendapatan mungkin bukan hal besar. Sesuatu yang wajib dan secara proporsional sangat kecil.

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Berinfaq 20% dari harta akan menjadi sesuatu yang berat, selain karena tidak wajib, secara proporsional sangat besar. Pada titik itu, ketakutan akan sedikitnya harta, resiko kelaparan/kesulitan tidak punya cukup harta (uang), menjadi dominan. Dominasi pikiran negatif (su’udzon) menutupi kesadaran yang juga sudah dimiliki: Allah SWT akan menjamin hidup seseorang yang berinfaq di jalanNya. Nafsu mendorong kita berfikir kekurangan. Kita bergerak dengan landasan bahwa masalah yang akan dihadapi jauh-jauh-jauh lebih besar dari RizkiNya. Rizki Allah SWT diterjemahkan hanya dalam bentuk uang yang kita miliki. Janji Allah SWT membantu hambaNya tidak cukup nyata dibanding potensi masalah. Jaminan Allah SWT dimana berse-

tinya konsisten dengan apa yang diatur ketika sengketa pencalonan pada Pemilu Legislatif 2014 yang lalu. Pada Pileg 2014, jika terdapat sengketa pemilihan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, maka dapat diajukan sengketa ke Bawaslu. Jika para pihak tidak puas dengan putusan Bawaslu, maka baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, dapat melakukan upaya hukum ke PTTUN, bahkan sampai ke MA. Hal ini mesti menjadi catatan penting. Di atas persamaan perlakuan terhadap setiap subjek hukum, kepastian hukum di dalam suatu proses sengketa juga menjadi hal yang sangat penting. Pengaturan terkait dengan sengketa pilkada ini mestinya konsisten saja dengan apa yang sudah diatur di dalam UU Pilkada. Jika hendak menyederhanakan proses, maka pastikan saja bahwa keputusan pengawas pemilu merupakan putusan yang terakhir dan mengikat, baik bagi bakal calon kepala daerah maupun bagi KPU sebagai penyelenggara pemilihan.

Namun, jika memang ingin bergeser ke arah yang lebih ideal pada suatu penyelesaian sengketa, memang sebaiknya ada upaya hukum yang disediakan di dalam proses sengketa pemilihan ini. Upaya hukum bertujuan untuk memberikan koreksi terhadap keputusan lembaga sebelumnya yang berpotensi mengandung kealfaan dan kekhilafan.

Namun, ruang upaya hukum ini mesti diberikan kepada setiap pihak yang bersengketa. Dalam hal pencalonan kepala daerah, kesempatan untuk melakukan upaya hukum mesti diberikan kepada bakal calon kepala daerah dan juga kepada KPU daerah sebagai penyelenggara pemilihan.*** Oleh: Ir. Bimo T Prasetyo

dekah adalah cara menjadikan harta itu milik kita, tidak ada tempat dilogika kita sedekah berbagi harta adalah mengurangi harta.

Dengan berfikir kekurangan, pikiran kita dipenuhi oleh energi negatif. Sunatullah terkait hal ini adalah: semakin kita kita takut kekurangan, justru kita semakin akan kekurangan.

Dampak paling buruk dari berfikir kekurangan adalah kita kehilangan focus pada peluang. Seseorang rekan yang ingin menjual TV besarnya karena memerlukan uang, tidak sepakat dengan ide infaqkan TV untuk selesaikan kesulitan finansialnya. Fokus rekan saya tersebut pada masalah, bukan pada peluang: Allah SWT akan selesaikan masalah finansialnya dengan caraNya sendiri, seperti janji-janjiNya. ***

5 pemerintah. Kita layak mengkritik dan menuntut, tapi nilai-nilai demokrasi harus tetap dijaga.

Perjuangan para buruh, rasanya sekarang tidak perlu perusahaan ataupun pemerintah alergi.

Kegiatan ini termasuk kategori partisipasi politik warga yang positif. Namun, pengertian partisipasi politik itu sangat luas, dari kegiatan yang damai hingga kekerasan. Tujuan demo biasanya untuk menarik perhatian dan simpati masyarakat, sehingga publik mau mendukung aspirasi pelaku yang ditujukan kepada pemerintah maupun pengusaha.

Jika kemudian sebagian masyarakat justru antipati karena kepentingannya terganggu, maka demo bisa ke-

hilangan tujuannya. Perlu diingat dinamika masyarakat dan perkembangan lalu lintas yang semakin padat, khususnya jalan-jalan raya.

Kepekaan masyarakat di jalan kini semakin tinggi dan pengendara cepat tersinggung oleh sedikit gangguan.

Kekerasan, konflik, dan gangguan bisa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat sendiri. Kita layak mengkritik, tetapi kita juga perlu ingatkan potensi konflik antarsesama warga. Dua-duanya tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi, yang menghargai kebebasan individu tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban.

Kebebasan tidak boleh menabrak kebebasan orang lain.

Semoga ***

C akap B ijak “ANDA menarik pikiranpikiran utama yang anda pelihara di dalam kesadaran kepada diri anda, terlepas dari apakah pikiran-pikiran itu anda sadari atau tidak.

Itulah intinya.”

(Michael Bernard beckwith,

“AKU berfikir terus menerus, berbulan-bulan dan bertahuntahun, Sembilan puluh Sembilan kali dan kesimpulannya salah.

Untuk yang keseratus aku benar.”

(Albert Enstein, Ilmuwan)

Resensi Dosa Besar yang Harus Dijauhi Judul : Dosa Dosa Besar Karya : Imam Adz-Dzahabi Penerbit : Ummul Quro

SETIAP kita pasti punya salah dan khilaf, banyak kesalahankesalahan dalam hidup ini yang sudah kita buat. Hanya satu manusia yang ma’sum (bersih dari dosa) yaitu Nabi Besar Muhammad Saw, manusia yang sudah dijamin masuk syurga dan dosa yang lalu, dan yang akan datang sudah di ampuni oleh Allah Swt. selain beliau tidak ada yang Ma’sum (bersih dari Dosa). jadi tidak ada orang yang bersih dari dosa-dosa, bukan pula para imam, semua pasti telah berbuat dosa dan kesalahan. jadi tidak lah pantas jika kita berlebihan didalam mengagung-agungkan seseorang, kecuali mencintai karena Allah swt.

Dalam buku islami Dosa-dosa besar ini di bahas tentang dosa-dosa yang di lakukan oleh manusia, namun kita tak sadar bahwa kita telah melakukan dosa besar, terlebih dijaman ini, yang semua serba menggampangkan dan menganggap sepele dosa, jangan kan dosa kecil, dosa besar sekalipun dianggap seperti lalat dihidung yang bisa kapan saja di usir dari hidung.

Namun, perlu diperhatikan,

sekalipun kita misal banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa, tetapi perhatikan hal ini, sebaik-baik nya orang yang berbuat dosa adalah mereka yang kemudian sadar telah berbuat dosa dan kemudian mereka bertaubat. dan sebaliknya manusia yang terus menerus berbuat dosa, sangat dikhawatirkan saat ajal menjemput dalam keadaan terbiasa berbuat dosa dan mati dalam keadaaan su’ul khotimah (mati dalam keadaan buruk).

Buku islami Dosa dosa besar ini sangat penting untuk kita baca, agar kita mengetahui segala bentuk dosa dosa besar dan kita bisa menghindari nya. semoga kita terhidar dari segala bentuk dosa dosa besar. (wec)

√ IMF Puji Ekonomi Indonesia - Udah babak belur gini kok masih dipuji!

√ Warga Panah Preman Bayaran - Pemanasan jelang pilkada!

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

P o j o k

Editor : Fery Heriyanto, Layout : Andika Kurniawan

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Rabu, 2 September 2015

Iklan

CMYK

6

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Rabu, 2 September 2015

Sambungan IMF Puji Ekonomi Indonesia

Jimly Gagal Jadi Pimpinan KPK JAKARTA (HK) — Perjuangan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie untuk duduk di pucuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus pupus setelah Pansel capim KPK menyerahkan delapan nama calon yang lolos ke Presiden Joko Widodo. Dari delapan nama yang diserahkan, nama Jimly tidak tercantumr.

Menanggapi hal itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini justru mengucap syukur atas kegagalannya. Jimly mengaku ikhlas jika ternyata ada calon yang lebih baik.

"Alhamdulillah. Kita positif saja, enggak apa-apa tidak dipilih. Kalau dinilai ada yang lebih baik kita mesti ikhlas," kata Jimly saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (1/9).

Jimly menyatakan menerima sepenuhnya keputusan Pansel tidak meloloskan namanya ke tahap seleksi akhir. Bahkan, rasa ikhlas Jimly, diklaim untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Terima (tidak lolos). Sematamata untuk bangsa dan negara saja," tegasnya.

Atas hal itu, Jimly merasa lega.

Bahkan, dia mengatakan untuk saat ini bisa lebih fokus mengurus Pilkada 2015 yang akan diselenggarakan pada Desember mendatang.

"Dengan begitu saya bisa fokus di DKPP untuk sukseskan dulu pilkada 2015. Sama mulianya di mana saja kita mengabdi," pungkasnya.

Presiden Jokowi telah menerima delapan nama calon pimpinan KPK dari tim Pansel KPK. Kedelapan nama itu langsung dibagi ke dalam empat bidang yang ada dalam KPK, yakni pencegahan, penindakan, manajemen, dan supervisi koordinasi monitoring.

Jokowi mengumumkan namanama itu di Istana Merdeka, Selasa (1/9). Dia didampingi oleh 9 anggota pansel.

"Dari tahapan-tahapan seleksi, pendaftaran, makalah, profile assessment, wawancara, tes kesehatan, telah diserahkan pada saya 8 calon," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, delapan nama yang lolos seleksi pansel ini berdasarkan integritas, kompetensi, leadership, independensi dan juga pengalaman yang bersangkutan. Delapan Nama calon pimpinan KPK (lihat tabel) ini dibagi atas 4 pengelompokan atau kategori. Di antaranya yang berkaitan dengan pencegahan, penindakan, management, supervisi dan monitoring.

"Sehingga kita harapkan pimpinan KPK ke depan ada kombinasi dari 4 itu," tegasnya.

Dikritik Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua mengkritik keras keputusan Pansel Calon Pimpinan KPK yang membagi delapan calon pimpinan KPK ke dalam empat bidang. Menurutnya, pembagian itu untuk kepentingan Presiden Jokowi dan pihak-pihak yang tak suka dengan KPK. "Kalau kebutuhan Presiden atau mereka yang tidak suka KPK, mungkin sudah terpenuhi. Tapi bagi orang yang lama di KPK, komposisi di atas lucu," kata Abdullah saat dikonfirmasi.

Abdullah mengatakan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tertulis kalau pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Untuk itu, lanjut dia, setiap komisioner KPK berkewajiban menguasai peta korupsi secara komprehensif serta mampu menetapkan diagnosa yang tepat.

"Sehingga dengan sendirinya terapi pemberantasan korupsi harus juga bersifat komprehensif yang meliputi aspek penindakan dan pencegahan," ujar dia.

Bukan hanya itu, Abdullah juga menyebut pembagian bidang dilakukan Pansel KPK merupakan bentuk realisasi dari sistem jatah bagi instansi tertentu. Pasalnya, bagi setiap kandidat akan tetap lolos sekalipun tidak memenuhi syarat.

"Jadi pengkotakan secara kaku di antara aspek penindakan, pencegahan, korupsi, dan monitoring adalah bahasa lain dari sistem quota atau jatah bagi instansi tertentu. Sehingga sekalipun tidak memenuhi kualifikasi, tapi karena harus ada unsur tertentu, sehingga masuklah unsur tersebut, baik berdasarkan gender maupun profesi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK, Destry Damayanti membenarkan kalau pihaknya melakukan pembagian calon ke dalam empat bidang. Dia berdalih, pembagian itu dilakukan untuk memberi keseimbangan terkait fungsi dan tugas dari pada KPK sendiri.

Meski demikian, Destry tidak bisa berbuat banyak untuk para calon yang dibagi pada empat bagian tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya pemilihan lima pimpinan KPK kepada DPR. "Itu menjadi kewenangan DPR, walaupun kami berharap DPR juga mempunyai kesamaan pandangan dengan kami," kata Destry.

Sesalkan Polri Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa mengkritik Badan Reserse Kriminal Polri karena tak mengumumkan nama calon pimpinan KPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, Ba-

reskrim sudah membuat isu yang meresahkan karena awalnya Bareskrim sendiri yang melempar isu itu ke publik.

"Kalau tidak diumumkan bisa jadi fitnah. Jangan biasa menggunakan kelembagaannya untuk menyebarkan isu tidak jelas. Ini sama saja dengan LSM," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan.

Desmond mengatakan, dalam proses seleksi capim KPK ini, memang banyak yang menyebarkan isu di media massa untuk kepentingan tertentu. Dia mencontohkan Indonesia Corruption Watch yang sempat mengkritik capim KPK dari kepolisian dan kejaksaan tanpa alasan yang jelas.

"Polisi sama saja dengan ICW kalau menyebarkan isu yang tidak konkret begitu," kata dia.

Desmond mendesak Bareskrim untuk segera mengumumkan capim KPK yang jadi tersangka itu. Setidaknya, pengumuman harus dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo menyerahkan kedelapan nama yang sudah terpilih ke DPR. "Kalau tidak dibuka, ini akan menimbulkan isu yang tidak sehat," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso menyebutkan, salah satu capim KPK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Namun, saat dikonfirmasi, Senin (31/8), Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor E Simanjuntak mengatakan, Polri tidak akan mengumumkan nama calon pimpinan KPK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun berdasarkan informasi yang diperoleh Pansel dari Polri, capim KPK tersebut diduga terkait kejahatan keuangan. (mdk/kcm)

ngan mencoba memanipulasi dan menghilangkan identitas proyek," kata Azman, kemarin.

Selain tak ada plang proyek, ironisnya pengerjaan semenisasi itu juga terputus di depan Jalan Perjuangan, tepatnya di lokasi lahan yang kini bermasalah dengan masyarakat setempat.

“Dimana-mana, kalau ada yang bangun jalan pasti dimulai dari depan, kenapa yang dibangun dari belakang. Saya melihat banyak ketidakberesan dalam proyek ini," tutur Azman.

Dengan banyaknya ketidakberesan dalam proyek itu, Azman meminta kepada aparat penegak hukum di Karimun untuk menyelidiki proyek 'siluman' itu, dengan memanggil semua pihak-pihak yang terlibat dan diduga dengan sengaja menghilangkan identitas proyek atau dengan sengaja me-

langgar aturan hukum.

"Kalau ada dugaan penyelewengan atau tidak adanya transparansi dalam penggunaan anggaran pemerintah, baik itu dalam bentuk proyek fisik maupun kegiatan lainnya, maka sudah saatnya aparat penegak hukum menyelidikinya. Salah satunya, proyek fisik yang diduga didanai melalui anggaran Pemprov Kepri ini," ungkapnya.

Dengan adanya temuan ini, kata Azman, maka muncul berbagai macam spekulasi atau konspirasi yang melibatkan berbagai pihak-pihak untuk merugikan keuangan daerah.

"Kalau plang tak ada, anggaran tak jelas, dan siapa yang mengerjakan juga tidak tahu, maka jelas ini ada unsur kesengajaan untuk merugikan keuangan daerah," pungkasnya. (ham)

1. Saut Situmorang (Staf Ahli KaBIN) 2. Surya Tjandra (Direktur Trade Union Center dan dosen Atma Jaya)

Penindakan: 1. Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor) 2. Brigjen Basaria Panjaitan (Mabes Polri)

Management: 1. Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah) 2. Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama antar Komisi KPK)

Supervisi: 1. Johan Budi SP (Plt pimpinan KPK) 2. Laode Syarif (dosen hukum Universitas Hasanuddin).

JAKARTA (HK) — International Monetary Fund (IMF) menyebut, fondasi ekonomi Indonesia sudah kuat.

Karenanya, IMF yakin Indonesia bisa melewati perlambatan ekonomi yang kini sedang terjadi di dunia.

Managing Director IMF, Christine Lagarde saat jumpa pers bersama Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Selasa (1/9) mengatakan, hadangan perekonomian dunia sat ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti perlambatan ekonomi Cina, penurunan harga komoditas, dan rencana kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral Amerika Serikat (AS), yaitu Federal Reserve (The Fed).

Perekonomian Indonesia, ujar Lagarde, telah teruji dalam menghadapi sejumlah gejolak ekonomi, seperti yang terjadi saat krisis keuangan 2008, dan guncangan ekonomi di 2013 lalu.

"Tapi kami di IMF yakin bahwa Indonesia jauh lebih siap dari yang sebelumnya untuk benar-benar menghadapi angin besar itu. Indonesia sudah memiliki fondasi ekonomi

yang kuat dan ahli dalam mengatasi gejolak keuangan. Dan itu telah terbukti, ketika beberapa waktu lalu terjadi krisis keuangan yang menghancurkan ekonomi banyak negara. Begitu juga ketika terjadi gejolak pada 2013," papar Lagarde.

Dalam kesempatan itu, Lagarde juga memuji sejumlah kebijakan yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Mulai dari pemberantasan korupsi hingga pemanfaatan teknologi.

"Di mana Anda (Jokowi) fokus pada infrastruktur dan pendidikan. Itu akan terbayar nanti, ketika Indonesia menjadi negara kuat dan menjadi terkemuka di antara ekonomi negara di dunia," ujar Lagarde.

Soal kedatangannya, Lagarde mengatakan, tidak ada niat untuk menawarkan pinjaman. Ini sempat disampaikannya dengan nada bercanda di depan Jokowi.

"Dan saya datang hari ini sebenarnya berharap untuk meminjam, tidak untuk meminjamkan, (Jokowi tertawa - sambil saling melihat), meminjam keramahan dari Indone-

Asmin Patros, Abdul Rahman LC, Taba Iskandar, Ari Gudadi, Rizky Faisal, Saproni dan lainnya.

Kunjungan silaturahmi SAH dan pengurus partai pendukung, disambut oleh Wakil Pemimpin Umum Sofialdi, Pemimpin Redaksi Rinaldi Samjaya dan sejumlah awak redaksi.

Soerya mengatakan, komitmen tidak berbuat curang sudah disampaikannya saat deklarasi Pilkada Damai di Hotel Planet Holiday, baru-baru ini. Ia pun sudah mengingatkan mesin politik dan para pendukungnya.

"Kita juga minta tim lawan juga melakukan cara-cara yang satria," ujarnya.

Meski diakui rawan konflik, sebagaimana pernyataan Kapolri beberapa waktu lalu, namun Soerya yakin Pilkada Kepri bisa berjalan damai bila semua pihak punya komitmen yang sama menjaga kondusifitas Kepri sebagai tujuan investasi.

"Konflik bisa dimungkinkan dilakukan pihak ketiga, untuk itu marilah kita sama-sama mewaspadainya," katanya.

Soerya mengaku sudah cukup sering diserang kampanye hitam.

Namun, aksi tak terpuji itu hanya terjadi di media sosial seperti facebook.

"Saat kami mendaftar di KPU pakai baju melayu warna hitam, ju-

ga ada yang ngomongin," ucapnya.

Dalam pertemuan berlangsung santai dan diselingi diskusi itu, Soerya mengapresiasi survei yang dilakukan Haluan Kepri.

"Kami sangat berterima kasih atas survei kepercayaan publik yang dilakukan Haluan Kepri, sedikit banyaknya ini mendongkrak populitaritas SAH dan ini menjadi penyemangat. Saya pikir dengan hasil tersebut, saya optimis menang, sehingga sangat merugikan jika melakukan black campaign dalam Pilkada ini," ucap Ketua DPD PDIP Kepri itu.

Dalam survei yang dilakukan Haluan Kepri di Kecamatan Bengkong, Batam, pasangan SoeryaAnsar berhasil meraih suara 80,5 persen. Sedangkan lawannya, Muhammad Sani-Nurdin Basirun cuma meraih kepercayaan 19,5 persen. Dalam survei ini Haluan Kepri meminta pendapat terhadap sebanyak 200 responden yang memberi pendapatnya tentang siapa Cagub/Cawagub pilihan Anda.

Untuk klasifikasi responden terdiri dari laki-laki, perempuan dan berumur dari 18-40 tahun dan di atas 40 tahun.

Masih dalam pertemuan itu, Soerya juga membeberkan program yang akan menjadi prioritasnya jika pada 9 Desember 2015 nanti, dirinya dan Ansar dinyatakan menang.

ILHAM/HALUAN KEPRI

KETUA DPD LMB Karimun Datuk Panglima Muda Azman Zainal menunjuk proyek semenisasi 'siluman' di RW 02 Kolong, Telaga Mas, Kelurahan Seilakam Barat, Kecamatan Karimun, Selasa (1/9).

Dari Halaman 1 Menurut Aga, ada permasalahan yang tak bisa diungkapkan secara detail di luar persidangan.

Namun masalah utama adalah ketidakcocokkan yang berdampak pada masalah yang lain.

"Sebenarnya memilih untuk pertahankan dulu. Soal ketidakcocokkan, atau kesibukan namanya

pekerja ya. Tapi ada pemicu yang enggak bisa saya ungkapkan," tandasnya.

Masayu dan Lembu menikah di Hotel Dharmawangsa pada 6 Juli 2008 silam. Dari hasil pernikahan tersebut, mereka dihadiahi putri cantik bernama Samara Anaya Amandari. (kpl/mdk)

tamu, harus mampu mengikuti segala aturan tuan rumah. Tuan rumah disana adalah Sang Khalik yang akan memberikan yang terbaik kepada jamaah,” ucapnya lagi.

“Bersihkan hati dan kembali luruskan niat. Carilah ridha Allah SWT," ujarnya.

“Kedepankan kesantunan, kesadaran, penuh keikhlasan dan kesabaran. Jadilah contoh bagi jamaah yang lain," tambahnya lagi.

Di tempat yang sama, Bupati Kampar, Jefry Noer menyerahkan bantuan obat-obatan serta bantuan berupa uang tunai sebanyak Rp25 juta yang diterima Ketua Kloter 8.

“Kami mendoakan jamaah Kloter 8 mendapatkan kemudahan dari Allah SWT," kata Jefry Noer.

Bupati Kampar itu meminta

"Maka kemenangan nanti adalah milik warga Kepri. Kita akan bekerja untuk kesejahteraan warga Kepri," tutur Soerya.

Ansar Ahmad juga menyampaikan apa saja yang menjadi fokusnya jika nanti keluar sebagai pemenang Pilkada Kepri. Katanya, sebagai pelaksana program Gubernur, ia akan memperhatikan semua kabupaten/kota, utamanya dalam hal pengalokasian anggaran.

"Ada kerisauan masyarakat Karimun, kalau kami menang maka Karimun akan ditinggalkan. Itu tidak akan terjadi, jika kami memang menang nanti. Kita akan blocking anggaran di APBD untuk semua daerah," ujar Ansar.

Berbekal pengalaman 10 tahun menjadi Bupati Bintan, Ansar menyatakan ingin membagi ilmunya untuk kemajuan Kepri.

WPU Sofialdi menyambut baik kehadiran Soerya-Ansar. Haluan Kepri, kata dia, siap mensukseskan Pilkada Kepri dan ikut berkontribusi.

"Haluan Kepri selama 14 tahun ini sudah berbuat, dan kami akan terus memberikan kontribusi untuk Kepri," ucap Sofialdi.

Pemred Rinaldi Samjaya tak lupa mengingatkan Soerya-Ansar agar tidak terlena atas raihan suara terbanyak hasil survei Haluan Kepri. "Semoga survei ini bisa menjadi referensi," katanya. (par)

Dari Halaman 1

Warga Panah merobohkan rumah ke atas bukit sambil memegang kayu.

Begitu puluhan pria tiba di atas bukit, salah seorang warga yang tinggal di lokasi tiba-tiba datang dan menyerang salah satu petugas Ditpam BP Batam. Petugas tersebut berusaha kabur dan serangan balasan dari warga dimulai.

Massa kemudian kocar kacir begitu warga mulai menyerang sambil menggunakan panah, sehingga penggusuran terhenti.

Bentrok tersebut berlangsung tidak begitu lama, karena sekelompok pria tadi langsung kabur saat diserang warga. Ditambah aparat kepolisian yang datang langsung mencoba menenangkan suasana di lokasi.

Massa yang berjumlah puluhan tersebut, mengikatkan pita di tubuhnya sebagai tanda pengenal.

Sebagian massa tersebut tampak mengenakan seragam Wanra.

Aksi bentrok dapat diredam begitu puluhan personil Polresta Barelang tiba di lokasi. Wakapolresta Barelang, AKBP S Nainggolan bersikap tegas dan mengingatkan warga ruli agar menahan diri.

"Saya minta bapak dan ibu untuk kembali ke rumah masingmasing serta jangan mudah terprovokasi, kami kepolisian akan menindak lanjuti kasus ini," kata

sia, kekuatan dan keindahan budaya, kekuatan," katanya.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, kunjungan Lagarde menemui dirinya terutama terkait posisi Indonesia yang akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF 2018 di Bali. "Itu saja, nggak ada yang lain," katanya.

Sementara mengenai kebutuhan untuk meningkatkan cadangan devisa melalui aliran modal masuk, Presiden mengatakan hal itu juga tidak dibahas dengan IMF. "Tidak ada, kalau kita ingin capital inflow ya foreign direct investment nggak ada yang lain," katanya.

Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (WB-IMF) pada 2018.

"Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMFWB," kata Jokowi. (dtc/mdk/ant)

Dari Halaman 1

SAH Ingin

Nainggolan meredam amarah warga ruli Baloi Kolam.

Ditpam Tak Tahu Tidak adanya pemberitahuan untuk penggusuran ruli di samping Edukits, dibenarkan Direktur Pengamanan (Dirpam) BP Batam, Cecep Rusmana, yang datang ke lokasi. Ia membantah kalau pihaknya ikut ke lokasi bersama rombongan yang melakukan pengrusakan.

Diakui Cecep, massa yang melakukan pengrusakan adalah orangorang dari pihak perusahaan bernama PT Mega Indah Propertindo.

Pemilik perusahaan ini berada di Jakarta.

"Yang melakukan pengrusakan orang-orang dari perusahaan," kata Cecep.

Ditanya urusan Ditpam datang ke lokasi, Cecep berkilah kalau pihaknya datang untuk melakukan pengawasan dan pencegahan agar tidak ada lagi pembangunan rumah baru. Namun adanya pengrusakan tersebut, ia mengaku di luar tugasnya.

"Kita datang untuk pencegahan dan pengawasan agar tidak ada lagi pembangunan rumah baru.

Tapi kita tidak menyangka akan dilakukan pengrusakan dan ini menjadi masalah," tuturnya.

Ia juga mengakui penggusuran tersebut merupakan swakarsa perusahaan sendiri, dan tidak meli-

batkan tim gabungan baik dari TNI maupun Polri untuk melakukan pengamanan. Sehingga terkesan adanya tindakan premanisme.

"Tidak ada polisi dilibatkan karena ini tindakan dari perusahaan langsung," lanjutnya.

Sementara Ketua RT 08, Anwar, mengaku tidak tahu sama sekali jika akan dilakukan penggusuran. "Yang kami kecewakan, kenapa tiba-tiba ada yang datang dan merusak rumah? Apalagi ini dilakukan oleh preman-preman," ujarnya.

Dewan Prihatin Terkait aksi pembongkaran paksa rumah liar di Baloi Kolam, DPRD Kota Batam menyesalkan hal itu. Anggota Komisi I DPRD Batam, Hamidi berjanji akan memediasi warga.

"Warga dipersilahkan memasukkan surat keberatan ke Komisi I, kita akan agendakan hearing mencari solusi. Aparat diminta netral, lagi pula ini negara hukum," katanya lalu disambut sorakan tanda setuju dari warga.

Hingga pukul 11.35 WIB, ratusan warga mulai terlihat membubarkan diri sedangkan ratusan pasukan kepolisian dari Polda Kepri dan Polresta Barelang masih melakukan penjagaan mengantisipasi terjadinya konflik susulan. (par/btd)

Dari Halaman 1

JCH Tpi

Ceraikan Suami Sementara itu, Aga Khan, kuasa hukum Masayu menjelaskan alasan kenapa kliennya memutuskan mengakhiri hubungan dengan suaminya di meja hijau.

"Ada masalah ketidakcocokkan. Mungkin sudah cari jalan terbaik. Ada masalah yang sudah tidak bisa diselesaikan," ucap Aga.

Pencegahan:

Dari Halaman 1

Ada Proyek tentang proyek tersebut. Dia hanya tahu kalau anggaran proyek itu berasal dari Pemprov Kepri. Namun, siapa kontraktor pelaksana, pengawas dan anggaran proyek dia sama sekali tidak mengetahui.

"Saya tak tahu siapa yang mengerjakan proyek itu. Saya tahunya kalau proyek ini merupakan proyek provinsi. Soal berapa panjang, berapa lebar dan ketebalan termasuk juga anggaran proyek ini saya tidak tahu sama sekali. Kalau pengin lihat plang nama proyek, lihat di basecamp, ada di sana," ungkap Alim terkesan enggan memberikan keterangan.

Atas informasi yang disampaikan Alim, Haluan Kepri mendatangi basecamp yang dimaksudkan itu. Ternyata, di sana tidak ditemukan sedikitpun informasi tentang proyek. Plang nama yang dimaksud tidak ditemukan. Basecamp proyek itu tepat berada di belakang rumah kediaman Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq.

Ketua DPD Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kabupaten Karimun Datuk Panglima Muda Azman Zainal mengendus ada yang tidak beres dalam pengerjaan proyek semenisasi di lingkungan tempat tinggalnya itu. Ketidakberesan yang dia maksud, karena tak satupun dari warga maupun tokoh masyarakat yang mengetahui pihak pelaksana proyek semenisasi itu.

"Banyak kejanggalan dalam proyek ini. Masa proyek fisik yang didanai menggunakan APBD tidak dilengkapi plang nama proyek.

Saya menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menutupi semua hal tentang proyek ini, de-

8 Nama Calon Pimpinan KPK

7

jamaah fokus pada ibadah. "Tinggalkan hal yang bersifat dunia agar tidak merugi. Jangan sia-siakan kesempatan ini,” katanya.

Selain uang tunai dan obatobatan untuk Kloter, Pemda Kampar juga membantu jamaah asal Kampar dalam bentuk uang tunai masing-masing Rp2 juta.

“Dengan bantuan tersebut, kami berharap pekerjaan petugas Kloter bisa lebih ringan. Oleh karena itu, kami berharap agar para petugas dapat melaksanakan kewajiban dengan baik,” ujar Jefry.

Dalam Kloter 8, terdapat tiga jamaah yang dibatalkan keberangkatannya ke Tanah Suci atas nama Zairanis Malik Duoni asal Kampar yang sakit di daerah. Dan dua jamaah mengalami sakit setelah tiba di Embarkasi Batam, yakni

Nursia Pokan Abdullah Binti Pokan asal Kampar, serta Arifin Bin Arif Muhammad asal Pekanbaru.

Kloter 8 take off dari Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 10.30 WIB dan tiba di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz Madinah pada pukul 15.20 WIB. Kloter 8 akan tiba kembali di Tanah Air pada 10 Oktober 2015 pada pukul 12.35 WIB. Selama di Tanah Suci, jamaah Kloter 8 menempati pemondokan di wilayah Misfalah, Maktab 67 no rumah 912. Jamaah tertua Dahlan Jamad Bin Jamad Daud (82) asal Kampar dan yang termuda Ria Rahmawati Edison Binti Edison (31) asal Pekanbaru.

Dengan berangkatnya Kloter 8, dengan demikian sebanyak 3.570 JCH Embarkasi Batam telah berada di Tanah Suci. (fhy)

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

CMYK

Rabu, 2 September 2015

8

Bintan Sukses Gelar Iron Man 70.3 Bintan PRESTASI gemilang yang terus diraih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bintan, dalam menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Bintan, memang tak bisa dipandang sebelah mata.

Berbagai ajang olahraga dengan nuansa pariwisata yang digelar dikawasan Wisata Lagoi oleh Disparbud Bintan selalu sukses terselenggara. Baru-baru ini, ajang sekelas Iron Man juga sukses diselenggarakan di Bintan.

Hasil ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Bintan khususnya bagi Indonesia, pasalnya Iron Man merupakan ajang paling bergengsi dibelahan dunia bagian Asia Pasifik saat ini. Kebanggaan ini semakin membawa nama Indonesia kian memuncak dimata dunia sebagai negara dengan tempat wisata yang menabjubkan.

Meskipun baru pertama kali digelar di Indonesia, Bintan selaku penyelenggara ajang Iron Man 70.3 Bintan, mampu menarik banyak peserta dari berbagai belahan negara yang ada di dunia. Tercatat

dari jumlah peserta 806 yang terdaftar sebagai peserta Iron Man, ada 20 lebih negara diberbagai belahan dunia yang ikut andil dalam Iron Man Bintan.

Kepala Disparbud Bintan, Luki Zairman Prawira mengatakan, kebanyakan peserta Iron Man Bintan ini berasal dari negara Asia, Eropa, Amerika serta daerah Australia termasuk atlet lokal. Dengan terselenggaranya ajang Iron Man pada 23 Agustus lalu, hal ini dinilai mampu menjadikan Bintan kedepannya sebagai tujuan wisata terbesar di Indonesia.

Peserta yang mengikuti ajang perdana di Indonesia kali ini dibagi dalam beberapa kategori diantaranya Ironman 70.3 Bintan, Bintan Blitz dan Iron Kids. Masingmasing peserta kata Luki, menempuh jarak yang telah disesuaikan dengan kategorinya.

Misalnya saja, Ironman 70.3 Bintan akan menempuh jarak berenang sejauh 1,9 kilometer dilanjutkan dengan bersepeda sejauh 90 kilometer dan diakhiri dengan berlari sejauh 21 kilometer untuk

mencapai garis finish.

“Alhamdulillah, meski pertama kali diselenggarakan di Indonesia, antusias peserta cukup tinggi jika dibandingkan dengan pagelaran perdana Ironman di Filiphine yang hanya mencapai angka peserta 400-an lebih,” tutur Luki.

Luki menyatakan, ratusan peserta yang sudah terdaftar merupakan peserta dari belasan kewarganegaraan, seperti Singapura, India, Filiphine, Amerika, Swedia, Belanda, Australia, New Zealand, Norway, Prancis serta negara lainnya.

Untuk rutenya sendiri, lanjut Luki, para peserta diajak mengintari kawasan wisata baru di Lagoi yakni Lagoi Bay. Keindahan alam yang mempesona, memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta.

Berbeda dengan pelaksanaan ajang Metamen, ajang Ironman dikategorikan sebagai ajang yang lebih mendunia terutama untuk kawasan Asia Pasific.

Managing Director Iven Organiser Meta Sport, Nathalie Marquet mengatakan, ajang Ironman

sebagai kiblat dari ajang metamen yang sebelumnya.

Dimana dalam ajang Ironman kali ini, sudah banyak peminatnya yang mengikuti. Meskipun ajang ini baru pertama kali digelar di Indonesia (Lagoi-red), namun ajang ini cukup sukses. “Saat ini pesertanya dari 45 negara. Kalau sebelumnya 35-an negara. Juga pengakuan dunia internasional semakin meningkat, begitu juga dengan kepercayaan mereka,” kata Nathalie.

Sementara itu, Prof Dr I Gde Pitana M.Sc selaku Dirjen Informasi Pariwisata di Kementrian Pariwisata RI mengatakan, pelaksanaan ajang Ironman memang tidak semua peserta bisa mengikutinya. Karena tidak semua atlit mampu melakukan sesi perlombaan dalam ajang Ironman ini.

“Tidak semua atlit bisa ikut dalam ajang world championship seperti ini (Ironman-red), karena Ironman ajang yang lebih berat dan sudah mendunia,” tuturnya.*** Narasi : Oki Alexander Foto : Oney Padli/Humas Pemkab

KEPALA Disparbud Bintan, Luki Zairman Prawira.

PARA peserta Iron Man menuju garis start.

PESERTA Iron Man 70.3 Bintan hendak melakukan start.

PESERTA Bintan Blitz.

AKSI peserta Iron Man saat mulai berenang.

(DARI KANAN) GM PT BRC Lagoi, Abdul Wahab, Kepala Disparbud Bintan, Luki Zairman Prawira, Pj Bupati Bintan, Doli Boniara Siregar, Dirjen Informasi Pariwisata Kemenpar RI, Prof Dr I Gde Pitana saat melepas para peserta Iron Man.

PJ Bupati Bintan, Doli Boniara melepas para peserta Iron Man 70.3 Bintan.

PJ Bupati Bintan, Doli Boniara, Dirjen Informasi Pariwisata Kemenpar RI, Prof Dr I Gde Pitana, Kepala Disparbud Kepri, Guntur Sakti, Kepala Disparbud Bintanh, Luki Zairman Prawira bersama para penyelenggara Iron Man melakukan sesi foto bersama.

KEPALA Disparbud Bintan, Luki Zairman Prawira, Pj Bupati Bintan, Doli Boniara Siregar, Dirjen Informasi Pariwisata Kemenpar RI, Prof Dr I Gde Pitana dan orang dari Kemenpar RI melakukan sesi foto bersama.

KEPALA Disparbud Kepri, Guntur Sakti, Kapolres Bintan, AKBP Cornelius Wisnu Adji Pamungkas melepas para peserta Iron Man Kids.

PJ Bupati Bintan, Doli Boniara bersama Dirjen Informasi Pariwisata Kemenpar RI, Prof Dr I Gde Pitana melepas peserta Iron Man.

AKSI peserta Bintan Blizt.

ATLIT Bintan Blitz memberikan tanda tangan eksklusif kepada peserta Iron Man Kids.

CMYK

Editor: Ika, Layout: Syahril

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

CMYK

Batam

Rabu, 2 September 2015

9

Pembunuh Bos Pertamina Terancam Hukuman Mati

MAMAN/HALUAN KEPRI

TERDAKWA kasus pembunuhan bos Pertamina Batam terancam hukuman mati.

BATAM CENTRE (HK) — Yufrizal dan Irma Rahma, terdakwa kasus pembunuhan bos Pertamina Batam di Hotel Baloi Garden beberapa waktu lalu terancam hukuman mati.

Ancaman hukuman mati tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Johannes Madowally dalam sidang yang digelar di PN Batam, Selasa (1/9). Sidang dipimpin Budiman Sitorus dan

beberapa hakim anggota.

JPU dalam dakwaan menyatakan kedua sejoli itu dijerat dengan pasal 340 jo 55 KUHP. Karena telah sengaja dan terencana menghilangkan nyawa orang lain. Selain membunuh, keduanya juga merampas harta benda korban.

Diceritakan dalam persidangan bahwa Irma bertemu korban di sekitar Hotel Pacifik yang kemudian meluncur ke Hotel Baloi Garden

untuk cek in.

Kemudian ketika korban berada di kamar mandi Irma mengirimkan pesan singkat kepada Yufrizal tentang dimana dan kamar berapa mereka berada.

Yufrizal mendatangi kamar korban kemudian melakukan penusukan ke arah leher 1 kali. Setelah membersihkan darah korban, Irma dan Yufrizal memasukkan mayat korban ke dalam mobil dan kemudian membuangnya ke jembatan III Barelang.

Disebutkan bahwa dari kejahatan tersebut mereka mendapatkan hp, jam tangan, cincin, dan uang 1 juta.

Kemudian uang 1 juta hasil kejahatan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar kos.

Tersangka ditangkap di kos mereka di kawasan Jodoh, pada 15 Mei lalu oleh pihak kepolisian.

Pembunuh Bos Hal 10

Bantah Pernah Jual Lahan ke Hartono Dorkas Dilaporkan ke Polisi BALOI (HK) — Pengacara Dorkas Lomi Nori membantah pernyataan Hartono, pengacara dari Jakarta di media massa lokal Batam beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataannya, kata Dorkas, Hartono menyebutkan bahwa dirinya telah menjual dan mengambil alih atas lahan seluas 1000 meter persegi (m3) di daerah Nongsa, Batam, sejak tahun 2014 silam. " Saya tidak pernah menjual atau pun melakukan penipuan mengenai lahan yang disebutkan Pak Hartono itu. " kata Dorkas yang didampingi Pengacara Dr Zevrijn Boy Kanu SH, dan Ketua Umum Komnas LP-KPK, Amirul S Piola SH saat konperensi pers, di Ruko Central Sukajadi Blok B1 Nomor 10, Selasa (1/9) siang.

Dorkas menyebutkan,lahan yang dimaksud Hartono itu adalah warisan almarhum suaminya. Memang, ujar Dorkas, waktu masih bekerjasama dulu Hartono per-

DERMAWAN/HALUAN KEPRI

BERBURU TANDON — Salah satu toko bangunan di Bengkong menjual tandon air ukuran besar, Selasa (1/9). Warga mulai berburu tandon air menyusul suplai air bergilir oleh PT ATB pada 1 September ini.

Warga Mulai Berburu Tandon Air Antisipasi Suplai Air Bergilir

BATUAJI (HK) — Warga Batuaji mulai sibuk berburu drum dan tandon air untuk mengantisipasi Rationing atau penggiliran suplai air bersih oleh PT Adiya Tirta Batam pada 1 September ini.

DORKAS Lomi Nori, yang didampingi Dr Zevrijn Boy Kanu Sh, Ma dan Amirul S Piola SH, menggelar konferensi pers, di Ruko Central Sukajadi Blok B1 Nomor 10, Selasa (01/9) siang. nah mengirimkan uang kepada dirinya sebanyak Rp50 juta, Rp25 juta, dan seterusnya.

Tapi, itu bukanlah uang untuk jual beli lahan seperti yang dimaksudkan Hartono.

Melainkan uang operasional kantor sebagai bentuk kerjasama dalam menangani masalah klien.

Jadi, apa yang disampaikan Pak Hartono ke media

itu tidak semuanya benar.

Sebab, waktu masih bekerjasama serta satu kantor dengan beliau (pimpinan dan bawahan), Dorkas tidak pernah merasa menjual lahan kepada Hartono. " Awal hubungan kami, Pak Hartono merupakan seorang pengacara senior yang pintar dan memiliki kantor di Bantah Pernah Hal 10

Tim Haluan Kepri Liputan Batam Rationing terpaksa dilakukan akibat kemarau panjang yang terjadi sejak bulan Juli lalu. Kondisi ini menyebabkan debit air di sejumlah waduk di Kota Batam menyusut hingga beberapa meter.

Rusni, ibu rumah tangga yang tinggal di perumahan Taman Carina, Batuaji mengaku kesulitan mencari drum atau tandon air untuk menampung air. Bisanya, drum dan tandon air ini masih banyak

ditemukan di toko-toko bangunan. " Tapi sejak adanya informasi air akan padam bergilir, tandon air dan drum bekas sulit ditemukan. Kalau pun ada yang menjual harganya sudah naik," katanya.

Sebelumnya harga drum bekas masih Rp 120 ribu. Tapi kini naik menjadi Rp165 ribu.

Bahkan, ada yang menjual Rp180 ribu.

Maria, warga perumahan

Marina View, Sekupang terpaksa mengirit air di bak kamar mandinya. Jika sebelumnya, ia mencuci kain membilas dua kali untuk membersihkan, namun kini hanya sekali saja.

Untuk menambah stok air, ia mencoba membeli drum atau tandon air. Tapi tak ada satu pun toko bangunan yang menjualnya. Padahal, ia sudah mencari hingga ke ka-

wasan Sagulung. Namun tetap tak membuahkan hasil.

Sebagai gantinya, ia membeli empat galon air.

Pantauan Haluan Kepri di lapangan, tidak hanya ibu rumah tangga yang sibuk mencari tempat penampungan air, tetapi juga bapak-bapak. Mereka terlihat mondar mandir dan keluar masuk toko ban-

Warga Mulai Hal 10

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau “Menuju Provinsi Kepulauan Riau Bebas Narkoba 2015”

Ribuan Buruh Demo Pemko

Sampaikan Beberapa Tuntutan BATAM CENTRE (HK) — Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Batam melakukan aksi demo di depan Pemerintah Kota Batam, Selasa (1/9) pagi.

Demo tersebut diprakarsai Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Batam (SPSI), SPN dan Frakes Afiliasi KSPI. Pantauan Haluan Kepri di lapangan, tidak ada sweeping ke perusahaan-perusahaan.

Para pendemo berkumpul di titik-titik yang sudah ditentukan. Kemudian berkumpul di depan gedung Pemko Batam.

Setibanya di depan kantor Pemko, para pekerja disambut oleh ratusan aparat bersenjata lengkap dan satuan pasukan anti huru hara.

Sementara pintu gerbang Pemko dan pintu masuk gedung DPRD Kota Batam telah dipasang kawat berduri.

Kabag Ops Polresta Barelang Deden menyampaikan pemberitahuan singkat di depan para pendemo bahwa

DERMAWAN/HALUAN KEPRI

MASSA buruh terhalang kawat berduri yang dipasang di pintu gerbang Pemko dan DPRD Batam, Selasa (1/8). kepolisian hadir untuk melaksanakan tugas dalam hal pengamanan.

" Kami di sini menjalankan tugas sebagai pengamanan. Oleh sebab itu, dalam

menyampaikan aspirasinya diminta melakukannya dengan tertib dan aman. “Ingat keluarga di rumah," pesan Deden.

Dalam orasinya, pekerja meneriakkan beberapa tuntutannya terhadap pemerintah. Dari FSPMI menuntut, Jalankan jaminan pensiun dengan azas manfaat 60 persen-70 persen dari gaji terakhir, Jalankan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat, Revisi total UU mengenai PPHI, Tolak upah murah (KHL 84 item & UMK/ UMP naik 30 persen, Tolak upah murah Honorer, PerbaiSampaikan Beberapa Hal 10

IST

BNNP Kepri tengah mengambil sample urine.

Mahasiswa Baru di Tes Urin “BAHAYA dan resiko penyalahgunaan narkoba harus diketahui semua orang. Barang haram itu telah menjadi ancaman, baik skala nasional maupun internasional. Dan untuk dapat menjadi generasi emas di masa depan, maka harus mampu menolak narkoba serta mampu menciptakan lingkungan bersih dari narkoba. Selain itu pemerintah juga telah melakukan Mahasiswa Baru Hal 10

CMYK

Editor: Sofyan, Layouter: Novrizal

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Rabu, 2 September 2015

Metro Batam

10

Warga Keluhkan Kondisi Jalan Ruas Jalan Batuampar-Jodoh BATAM (HK) — Kondisi ruas jalan di kawasan Batuampar mendapat perhatian warga sekitar. Pasalnya, ruas jalan tersebut selalu mengalami kerusakan. Padahal telah berkali-kali pula dilakukan perbaikan. " Bagaimana tidak meresahkan warga sekitar sini dan masyarakat yang lalu lalang dari jodoh menuju Batuampar. Jalan ini terusterusan rusak dan berdebu.

Hampir setiap tahun diperbaiki oleh pemerintah dengan

menggunakan dana dari APBD. Namun, jalan ini selalu rusak dan berdebu setiap hari. Ini karena pembuatan drainasenya asal-asalan," ucap Dino, salah seorang warga saat berbincang dengan Haluan Kepri, Senin (31/8).

Menurutnya, salah satu penyeban selalu rusaknya ruas jalan mulai dari Simpang Polsek Batuampar hingga Jodoh itu lebih dikarenakan drainase yang tida baik. "Jika drainasenya saja tidak benar dan dibuat asal-

asalan, itu sama saja dengan menghabiskan dana dari APBD," ucapnya lagi.

Dikatakannya, sejak dia tinggal di sekitar kawasan itu pada 1993 hingga kini, jalan di wilayah itu tidak pernah bagus.

"Apakah ini dijadikan proyek abadi?” ucapnya lagi bertanya.

Sementara, warga lainnya juga menyampaikan keluhan yang sama. "Kasihan anak-anak sekolah yang bersekolah di sini.

Hampir setiap hari harus menghirup debu dari jalanan tersebut. Kondisi ini juga sangat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas," ujarnya.

Dari pantauan Haluan Kepri, mulai dari kawasan Batuampar sampai bundaran hotel Novotel, sejumlah ruas jalan itu berlubang dengan diameter 4-6 cm. Berdasarkan keterangan warga setempat, hampir setiap tahun ruas jalan itu diperbaiki, tapi, masih saja mengalami kerusakan yang cukup serius.

Rusaknya ruas jalan itu dinilai karena drainase untuk penampungan air dari jalan tersebut kurang memadai. Apalagi ruas jalan itu setiap hari dilalu kendaraan berat seperi truk, lori, dan kontainer. (cw52)

Pembunuh Bos

KP2K Gagalkan Pembalakan Liar

Usai mendengarkan dakwaan JPU, Hakim memberitahukan 2 terdakwa tersebut harus ditemani oleh pengac-

33 Batang Kayu Disita SEKUPANG (HK) — Polisi Kehutanan Dinas KP2K berhasil menggagalkan aksi pembalakan liar yang diduga dilakukan warga di hutan lindung Sei Harapan, Selasa (1/9) sekitar pukul 10.00 Wib. Pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang itu berhasil lolos dari sergapan petugas setelah melarikan diri ke hutan. Sebanyak 33 batang kayu hasil pembalakan liar pun disita pihak KP2K. Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Perlindungan Hutan KP2K, Burhan Pasaribu mengatakan penyergapan itu berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya kegiatan pembalakan liar di hutan lindung Sei Harapan. " Kami dapat info dari masyarakat yang mengatakan ada sekelompok orang yang menebang kayu di hutan lindung dekat pembibitan Otorita Batam," kata Burhan.

Setelah menerima laporan itu, pihaknya langsung turun ke lokasi yang jadikan tempat pembalakan liar. Pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang itu langsung melarikan diri ke hutan begitu mengetahui ada polisi kehutanan datang.

AIDIL/HALUAN KEPRI

SEORANG anggota polisi kehutanan menghitung kayu tangkapan hasil pembalakan liar, Selasa (1/9).

Sebanyak 33 batang kayu hasil pembalakan liar disita petugas. " Begitu melihat petugas, ketiga pelaku langsung melarikan diri ke dalam hutan.

Kami sempat mengejarnya, namun tak membuahkan hasil, " katanya.

Selain menyita kayu hasil jarahan pelaku, petugas juga menyita dua sepeda motor

jenis metic milik pelaku. Kedua sepeda motor tersebut masing-masing merek Mio BP 4043 ME dan Beat warna putih BP 3858 WA. Kemudian, rantai chain saw dan jerigen minyak milik pelaku. " Sepertinya pelaku sudah sering melakukan aksi pembalakan di hutan lindung Sei Harapan, karena bekas pembalakan luas sekali yakni

hampir satu hektar," katanya.

Burhan menjelaskan, selama Januari hingga Agustus, sudah ada enam kali kasus pembalakan liar. Dengan rincian dua kali ditemuan di hutan lindung Pungur satu kali di hutan lindung Tembesi, Bukit Dangas, satu kali di Duri Angkang dan dua kali di hutan lindung Sei Harapan. (cw94)

Dari Halaman 9 sakan tatanan persatuan SP/ SB Indonesia., Tolak kebijakan upah murah, urunkan harga sembako, Buat kebijakan yg melindungi industri nasional agar menghindari PHK masal, Naikan upah minimum di seluruh Indonesia rata-rata 35,2 persen, Hapuskan Out Sourchin, Revitalisasi pengawasan.

Anto salah seorang pekerja di perusahaan shipyard Tanjung Uncang yang ikut dalam rombongan pendemo mengatakan bahwa ini untuk kesejahteraan semua pekerja. " Kami tidak ingin dibodoh-bodohi oleh pemerintah,

sekarang bukan kesalahan dari pekerja ataupun pengusaha. Pemerintah yang tidak pandai dalam membuat kebijakan. Contohnya BPJS yang menyisakan banyak masalah, orang sakit kok dipersulit, "ucap Anto.

Sebelum bergerak ke Pemko Batam, para buruh berkumpul di Simpang Polsek Batuaji dan Simpang Panbil, Mukakuning.

Ribuan buruh tersebut dikawal ketat petugas Polsek Batuaji yang sudah bersiapsiap. Polisi pun sedang menunggu buruh lain yang akan bergabung dalam aksi tersebut.

Mahasiswa Baru

Para buruh masih berdatangan dan berkumpul. Rombongan sepeda motor buruh datang secara bergantian.

Para buruh yang baru hadir pun langsung bergabung dengan buruh lain.

Namun, beberapa anggota polisi sibuk mengatur lalu lintas yang sempat macet akibat banyaknya massa buruh yang berkumpul di sepanjang ruas Jl. Brigjen Katamso Batuaji dan Mukakuning.

Pihak kepolisian pun langsung melakukan satu jalur untuk buruh. Sementara jalur lainnya hanya untuk pengendara. (ded/cw51)

Dari Halaman 9

upaya-upaya meng-counter narkoba mulai dari UndangUndang No 35 thn 2009, Inpres No 11 thn 2012, Perpres No 23 thn 2010 hingga Peraturan Menteri. Hal ini menunjukkan semua instansi dan lapisan masyarakat harus bersatu untuk mensukseskan P4GN.” Demikian ditegaskan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri, Drs. Benny

Dari Halaman 9 ara mengingat pasal yang dikenakan termasuk berat. " Minggu depan Anda akan didampingi oleh pengac-

Bantah Pernah

Sampaikan Beberapa ki aturan mengenai K3, Tolak kenaikan gas elpiji untuk daerah Batam.

Kemudian SPSI menuntut, Batalkan masyarakat Ekonomi Asean (MEA) beserta peraturan turunannya, Segera revisi PP N.46 Tahun 2015 Tentang JHT, Tolak isi PP No.45 Tahun 2015 Tentang jaminan pensiun, agar manfaat pensiun yang dimulai pada tahun 2030, Segera perbaiki pelayanan BPJS kesehatan, Cabut SK Dirjen PHI No.204/PHI JSK/VIII/ 2015 Tgl 30 Mei 2015 Tentang penjelasan penggunaan AD/ART anggota Federasi & Konfederasi SP/SB yg meru-

BOY/HALUANKEPRI

LUBANG yang menganga di salah satu ruas jalan Batuampar-Jodoh dikhawatirkan memberikan efek negatif bagi pengguna jalan.

Setiawan, MH saat kuliah umum di Kampus Ibnu Sina, Senin (31/8). Acara yang dihadiri 400 mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ibnu Sina mengambil tema “Generasi Emas, Generasi Tanpa Narkoba." Turut hadir dalam acara, Ketua STIE Ibnu Sina, Mustaqim Syuaib, para dosen dan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Ibnu

PENGUMUMAN LELANG Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) barang sitaan berdasarkan Pasal 45 KUHAP, berupa : Kayu Olahan jenis Meranti sebanyak 335 batang sama dengan 14,8320 M3.

Harga Limit Rp 20.200.000,- Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp 10.000.000,Pelaksanaan Lelang akan diselenggarakan pada : Hari / tanggal : Selasa / 8 September 2015 Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai Tempat Lelang: Mako Ditpolair Polda Kepri Jalan RE. Marthadinata No.01 Sekupang, Batam Syarat-syarat Lelang : 1. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sebesar tersebut diatas kepada Pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksaan lelang.

2. Peserta Lelang wajib membawa fotocopy identitas diri (KTP/SIM) dan fotocopy NPWP. 3. Pemenang Lelang harus menyelesaikan pelunasan pembayaran harga lelang berikut bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang.

4. Harga lelang belum termasuk biaya pengganti, PSDH dan DR. 5. Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan apapun.

6. Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya.

7. Barang yang dilelang dapat dilihat di Mako Ditpolair Polda Kepri, Jl. RE. Marthadinata No.1 Sekupang, Batam.

8. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ditpolair Polda Kepri atau KPKNL Batam.

Batam, 2 September 2015 Direkorat Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau

RALAT PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada surat kabar harian Haluan Kepri tanggal 28 Agustus 2015, terdapat kesalahan penulisan sebagai berikut: Tertulis : Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Tanjungpinang akan mengadakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam berupa : Seharusnya : Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk akan mengadakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam berupa : Batam, 2 September 2015 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Sina.

Pada hari yang sama tepatnya setelah acara, BNNP Kepri mengambil 50 orang mahasiswa untuk dilakukan tes urin yang dilakukan di tiga tempat yang berbeda.

Program yang sifatnya mendadak itu merupakan salah satu rencana BNNP Kepri untuk mengetahui sejauh mana pengaruh P4GN di dalam kampus Ibnu Sina.

“Saya ingin tahu dari sekian banyak mahasiswa yang ada di kampus adakah yang positif menyalahgunakan narkoba. Harapan saya ten-

tunya tidak ada sama sekali dengan begitu tidak sia-sia upaya kami selama ini. Dan seberapa besar peran serta kampus juga akan terlihat dalam melaksanakan Si Jaling Benar,” ujar Benny.

Dari hasil terakhir yang diperoleh, terbukti bahwa tidak satupun mahasiswa kampus STIE Ibnu Sina yang di tes urin positif menyalahgunakan narkoba. Dan hal ini merupakan hasil yang baik dan harap di pertahankan di kemudian hari begitu juga Sekolah Tinggi lainnya yang ada di Kampus Ibnu Sina. (r)

Jakarta. Karena, ada sebuah kerjasama, maka ruko milik saya ini dijadikan sebagai kantor cabang dari usaha beliau itu. Lalu, saya ditunjuk sebagai kepala cabangnya.

Wajar dong, sebagai anak buahnya Pak Hartono mengirimkan uang untuk kami, sebagai biaya operasional kantor dan gaji para staf.

Sebab, di Kota Batam ini kami juga banyak menangani kasus yang menghasilkan fee, dari klien," papar Dorkas.

Dorkas mengakui kalau Hartono pernah mengajak dia untuk membuat hotel di tanah warisan milik almarhum suaminya itu. Tapi, hingga kini belum ada persetujuan dan realisasinya rencana itu, lantaran keduanya pecah kongsi. " Bu Dorkas, tanah milik almarhum suami kamu ini cukup bagus dan strategis, bagaimana kalau kita bikin hotel. Kamu punya lahan dan saya punya modal," ujar Dorkas menirukan ucapan Hartono waktu itu.

Karena ide tersebut cukup bagus dan menarik, ia pun menyetujui. Tapi harus minta izin dulu kepada anakanaknya. Sebab bagaimana pun lahan itu milik almarhum ayah mereka. " Namun, setelah itu terjadi pemutusan kerjasama dengan alasan internal keluarga, dan saya tidak tahu persis apa alasannya. Lalu, pihak keluarga Pak Hartono ini, meminta saya untuk memutuskan hubungan kerjasama bisnis lawyer ini. Bahkan, saya diminta keluarga Pak Hartono untuk mencabut plang kantor dan menutup kantor ini," ungkap Dorkas.

Dengan terpaksa, ucap Dorkas, usulan pemutusan kerjasama dan pencabutan plang kantor ini ia setujui.

Dari Halaman 9 Tapi, untuk penutupan kantor ini tentu tidak bisa, karena kantor ini miliknya dan bukan milik Pak Hartono. " Terkait Pak Hartono melaporkan saya ke polisi, apa alasannya. Apa buktinya kalau saya ada menjual tanah ke beliau. Sebab, hingga saat ini saya masih sangat menghargai beliau. Jika Pak Hartono memang merasa ada miliknya sama saya, kenapa dia tidak datang ke kantor. Dia kan tahu kantor saya. Bahkan, saya sudah telepon Pak Hartono berkali-kali, tapi tidak ada respon," ujar Dorkas lagi.

Menurut dia, awal permasalahan bukanlah masalah tanah ataupun utang piutang. Dorkas merasa ada ketidakpuasan yang dirasakan Hartono terhadapnya, saat mereka masih bekerjasama dulu.

Diakui Dorkas, saat bekerjasama dengan dirinya pernah menerima bantuan dari Hartono. Namun bantuan itu juga pernah dibalasnya pula, pada masa Hartono terpuruk, bahkan kalau dihitung-hitung jumlahnya melebihi dari bantuan yang pernah diterimanya.

"Sebetulnya saya malu untuk mengungkapkan hal yang privasi sifatnya, kok hitung-hitungan jadinya. Saya menghormati Pak Hartono, beliau itu pintar dan baik.

Tapi, karena beliau sudah bertindak lain, maka saya tidak takut, karena saya punya bukti. Pak Hartono itu selaku doctor di bidang hukum, harusnya dia itu lebih paham dan mengerti. Tapi, kali ini beliau membuat laporan ke polisi dengan tidak memiliki bukti yang kuat," ungkap Dorkas.

Hingga saat ini Dorkas mengaku belum pernah di-

Warga Mulai gunan mencari tandon air dan drum.

Jika di Batuaji, warga kesulitan mendapatkan drum dan tandon air, sementara di Sekupang terjadi sebaliknya.

Pengumuman penggiliran suplai air bersih oleh PT Adiya Tirta Batam pada 1 September ini belum berdampak terhadap penjualan tandon air di sejumlah toko bangunan. " Belum ada pengaruhnya.

Penjualan tandon air masih seperti biasa. Bulan ini hanya 2 atau 3 orang saja yang membeli tandon air ukuran besar.

Tandon air kapasitas 550 liter dijual dengan harga Rp980 ribu," kata Aini.

Penyebab 5 Waduk Menyusut Penyusutan air di sejumlah waduk di Batam karena dampak elnino (kekeringan) atau curah hujan tidak turun secara normal.

Dampak elnino bisa terjadi hingga bulan Februari hingga Maret 2016. Selain dampak elnino, faktor yang sangat mempengaruhi kering dam yakni kurangnya perawatan.

"Selain Elnino, keringnya dam dipengaruhi faktor perawatan, karena dam-dam yang ada di Batam tidak dirawat oleh pemerintah Batam," ujar Denni Adrianto Wakil Presiden Direktur ATB Batam, saat jumpa pers beberapa waktu lalu.

Sambungnya, perawatan yang dimaksud yakni sedimenisasi dan pengerukan.

"Semua hal tersebut sudah kita sampaikan pada pihak yang berwenang, karena hal tersebut bukan wewenang ATB Batam. ATB dilarang

ara yang dibayar oleh negara dan sidang dilanjutkan 1 minggu lagi, Selasa (2/9), "ucap Budiman Sitorus. (cw51)

panggil polisi. Tapi, Dorkas tidak pula menyatakan dirinya siap dipanggil kepolisian atas laporan yang dilayangkan Hartono tersebut.

Bahkan jika terpaksa, Dorkas membuat laporan balik atas fitnah dan pencemaran nama baiknya. "Saya akan melaporan balik, jika sudah sangat terpaksa. Sebab, jalan penyelesaian secara kekeluargaan masih terbuka. Tapi, kalau Pak Hartono tidak mau, apa boleh buat, ya terpaksa saya lakukan. Karena saya punya semua bukti-buktinya, bahwa saya tidak bersalah. Saya tidak takut," tegasnya.

Namun ia mengharapkan agar Hartono dapat mendatanginya dan menyelesaikan permasaalahan secara kekeluargaan. Pasalnya, sebelum permasaalahan ini muncul, Hartono dan Dorkas merupakan patner kerja. Hartono sendiri adalah kepala kantor Lawyer di Jakarta sementara Dorkas merupakan kepala cabang di Batam.

Sementara, Pengacara Dr Zevrijn Boy Kanu Sh, Ma dan Ketua Umum Komnas LPKPK, Amirul S Piola SH, menyayangkan sikap dan tindakan yang dilakukan Hartono tersebut, karena dia tidak memiliki alasan yang kuat serta dokumen yang lengkap.

"Kalau bisa, hal ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sebab, jalan perdamaian dan penyelesaian masih terbuka lebar. Ini masalah perdata untuk apa dibawa ke ranah pidana. Ini masalah internal semua masih bisa diselesaikan secara baik, dan tidak harus melalui jalur kepolisian. Dengan harapan, jangan sampai menjadi penyelesalan nantinya," kata Dr Zevrijn Boy Kanu Sh.(vnr)

Dari Halaman 9 mengurusi ketersediaan air baku, karena hal tersebut wewenang pemerintah," ujar Denni.

Saat disinggung tentang pengaruh kekeringan selain elnino, Denni mengatakan, banyaknya alih fungsi hutan, sehingga penampungan air hujan tidak maksimal dan air hujan jatuh ke laut.

Hal tersebut memang terjadi di sekitar Dam Sei Harapan, Sekupang. Hutan di sekitar dam tersebut sudah nampak gundul dan kering.

Sementara itu, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) memastikan pasokan air di kota itu cukup hingga Mei 2016, meskipun hujan diperkirakan tidak akan turun dalam waktu dekat. " Secara total aman, tapi lihat dari distribusi tidak semudah itu," kata Direktur Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Tato Wahyu usai mengikuti rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam di Batam, Senin.

Tato mengaku kecewa dengan perusahaan air PT Adhya Tirta Batam (ATB) yang memutuskan melakukan distribusi air bergilir untuk warga kota. Karena, menurut dia, pasokan air masih cukup.

Menurut dia, seharusnya ATB tidak melakukan distribusi air bergilir, melainkan hanya penghematan air saja.

"Lebih tepat jangan mengurangi, tapi menghemat dulu. Jangan sampai masyarakat tidak bisa menikmati air," kata dia.

Ia mengatakan, pasokan

air di Dam Duriangkang masih banyak. Begitu pula di waduk lainnya, relatif masih bisa memasok air untuk warga, kecuali Waduk Sei Harapan.

Berdasarkan data BP Batam, waduk Duriangkang masih bisa memasok air 2.000 liter per detik setiap harinya.

Menurut dia, itu cukup, meski turun dari penyaluran biasanya yang mencapai 3.000 liter per detik setiap hari.

"Itu pun sudah perhitungan ekstrim tidak akan ada hujan sampai Mei," kata dia.

Tato memastikan BP Batam sudah melakukan banyak persiapan untuk memastikan ketersediaan air, hanya saja pengelolaannya sulit.

"Persepsinya beda. Kalau kami 'well prepare', hanya dalam pengelolaan tidak gampang, pengambilan tidak seimbang setiap waduk," katanya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyatakan ATB sebagai pemegang konsesi pengelolaan air di Batam harus melayani masyarakat sebaik mungkin.

"Kami harap ATB melayani masyarakat sebaik-baiknya. ATB harus informasikan kalau ada penggiliran distribusi," kata dia.

Selain itu, Wali Kota juga mengimbau masyarakat agar hemat dalam pemakaian air.

"Karena di Batam tidak ada mata air, semuanya tadah hujan. Dan kemarau terpanjang adalah tahun ini sehingga penyaluran air tidak optimal," katanya. (ant/***)

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

CMYK

Karimun

Rabu, 2 September 2015

11

KPU Siapkan 450 TPS Pilkada Karimun KARIMUN (HK) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun menetapkan sebanyak 450 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kabupaten Karimun pada Pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang.

Gani Liputan Karimun

Ketua KPU Kabupaten Karimun, Ahmad Sulthon menjelaskan, dari 450 TPS tidak ada lagi yang namanya TPS khusus seperti pada Pilkada sebelumnya. Hal ini sehingga bagi masyarakat yang berada di RSUD yang tidak sempat pulang untuk menggunakan hak pilihnya, maka dipersilahkan mencari TPS terdekat dengan RSUD. "Termasuk juga di rumah tahanan, tidak ada TPS khusus disana yang ada hanya TPS rutan. Kalau nanti di suatu TPS ada yang pemilihnya sangat sedikit maka akan kita gabungkan jadi satu biar lebih efektif," kata Sulthon, Selasa (1/9) di ruang kerjanya.

Mengenai jumlah Daf-

tar Pemilih Sementara (DPS), Sulthon mengaku belum dapat menetapkan karena baru akan dibahas hari ini bersama semua pihak terkait termasuk mengundang tim dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur.

Namun untuk dasar dari angka DPS menurutnya, sementara masih mengacu dari DP4 pada pemeilihan legislatif (Pileg) 2014 lalu sebanyak 178.701 pemilih.

Dan itu akan digodok lagi karena akan ada pemilih pemula yang sudah dapat menggunakan hak pilihnya karena telah menginjak usia 17 tahun pada Pilkada Karimun.

Untuk itu kata Sulthon, KPU Kabupaten Karimun akan melaksanakan dua program utama dalam pelaksanaan Pilkada seren-

tak di Kabupaten Karimun, yakni sosialisasi di setiap Kecamatan dan sosialisasi terhadap pemilih pemula.

Hal ini akan dilaksanakan menunggu alat peraga tiba di KPU, sehingga dapat dipakai untuk sosialisasi termasuk menunggu sampel surat suara untuk dicontohkan kepada masyrakat dan pemilih pemula mengenai tatacara mencoblos.

Terkait kampanye terbuka kata Sulthon, para pasangan calon belum memutuskan kapan akan melaksanakan kampanye. Sementara batas yang diberikan sampai 3 September (besok-red). Sedangkan kegiatan kampanye untuk masing-masing pasangan calon hanya diberikan satu kali kesempatan saja dan mereka yang akan menentukan kapal akan dilaksanakan serta dimana lokasinya.

"Kalau masa kampanye sudah kita tetapkans ejak 27 Agustus sampai 5 Desember. Jadi dari tanggal yang telah ditetapkan itu para pasangan calon harus menentukan kapan waktu dan dimana lokasi mereka untuk kampanye.

Memang ditentukan hanya sekali saja," katanya.***

Pekerja PT Timah Dibawa ke Jakarta KARIMUN (HK) — Manajemen PT Timah Unit Kundur akan membawa perwakilan beberapa pekerjanya untuk diberangkatkan ke Jakarta membahas persoalan tuntutan para pekerja tersebut saat demo pada Senin (31/8) lalu di Kantor PT Timah Unit Kundur.

“General Manager PT Timah, Dani akan menggelar rapat dengan Bort Of Direc (BOD) atau Direksi PT Timah yang ada di Jakarta.

Untuk meyakinkan karyawannya itu maka mereka akan mengajak perwakilan dari pekerja agar ikut bersama-sama ke sana (Jakarta),” ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karimun, Ruffindy Alamsjah Ruffindy, Selasa (1/9) di Kantor Bupati.\ Apakah ada upaya dari manajemen untuk menjadikan karyawan tetap seperti tuntutan para pekerja timah kemarin, Ruffindy menilai

masih menunggu seperti apa hasil pembahasan bersama BOD. “Mudah-mudahan ada kabar baik lah untuk pekerja. Karena persoalannya mereka itu (pekerja PT Timah) kan ternyata bukan karyawan PT Timah, tapi karyawan sub kontraktor dari PT Timah. Kemudian masalah lainnya bukan di PHK tapi kontraknya memang telah berakhir.

Hanya saja yang pekerja persoalkan juga adalah, mereka dikasi baju sama seperti pekerja dari perusahaan induk (PT Timah),” jelas Ruffindy.

Disinggung ditemukan pelanggaran terhadap perusahaan tersebut, Ruffindy mengaku sudah melakukan pengawasan dan yang menyalahi aturan telah diberikan sanksi teguran. Mengenai hasil pengawasan ia belum tahu pasti dan mengarahkan kepada Bidang

Pengawasan.

Sementara, Kepala Bidang Pengawasan Disnaker Kabupaten Karimun, Mujarab mengatakan, ada empat sub kontraktor sebagai rekanan PT Timah Unit Kundur, dua diantaranya bermasalah dan telah diberikan teguran. “Masalah yang dimaksud tidak melapor ke Disnaker, sehingga diwajibkan lapor. Sebelumnya kan tidak ada jadi sekarang wajib lapor, sudah kita tegur,” singkatnya.

Seperti diberitakan, ratusan pekerja kontrak PT Tambang Timah Unit Kundur kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut hak mereka kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, Senin (31/ 8) pagi. Aksi itu dilakukan setelah permintaan mereka ketika menggelar aksi serupa di gedung DPRD Karimun, Senin (3/8) lalu tak membuahkan hasil. (gan)

CMYK

GANI HALUAN / KEPRI

DEMO BURUH —Ratusan buruh yang tergabung dalam FSPMI Kabupaten Karimun menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Karimun, Selasa (1/9).

Buruh Sampaikan Tujuh Tuntutan KARIMUN (HK) — Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Karimun menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati, Selasa (1/9). Mereka membawa tujuh tuntutan yang kemudian diserahkan kepada pemerintah yang diwakili Disnaker Kabupaten Karimun.

Tujuh tuntutan itu adalah agar menjalankan jaminan pensiun dengan merevisi PP nomor 45 tahun 2015 tentang jaminan pensiun, yaitu iuran sebesar 3% dan manfaat pensiun setelah 15 tahun yang hanya sebesar Rp300 ribu/bulan diubah setidaknya sama dengan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sebesar 65% dari gaji terakhir. Selanjutnya merevisi PP nomor 46 tahun 2015 tentang jaminan hari tua (JHT) yaitu dapat diambil kapan saja sebesar 100%.

Para buruh juga meminta agar dibubarkan Pengadilan Hubungan Industrial (PIH) dan diganti menjadi Badan Penyelesaian Perburuhan yang murah, cepat dan adil. Dengan cara merevisi undang-undang no-

mor 2 tahun 2004 tentang PPHI tahun ini juga.

“Kita menolak upah murah yang dalam hal ini naikkan upah minimum tahun 2016 sebesar 25%. Karena kita lihat pada penetapan UMK tahun lalu hanya naik sedikit sementara kebutuhan pokok semakin mahal dan naik berkali lipat. Artinya yang kita perjuangkan tahun lalu ternyata tidak ada artinya dan sangat menyengsarakan pekerja,” ucap Ketua Umum FSPMI Cabang Karimun, M Fajar saat orasi.

Dia pun mendesak pemerintah untuk mengubah komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 menjadi 84 item.

Poin lain kata Fajar, outsourching dihapus dan mengangkat seluruh pekerja outsourcing BUMN termasuk di PLN menjadi pekerja tetap dan laksanakan K3 sesuai ketentuan.

“Yang tak kalah pentingnya adalah pemerintah Kabupaten Karimun wajib membuat Perda tentang ketenagakerjaan. Ini harus segera dibuat karena belum lagi ditetapkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tapi pekerja asing sudah

berbondong-bondong masuk ke Kabupaten Karimun, sementara pekerja lokal atau anak tempatan tersingkirkan dan kehilangan kesempatan kerja,” katanya.

Ia kembali mendesak pemerintah daerah untuk segera membuat Balai Latihan Kerja (BLK) yang diperuntukkan bagi putra daerah. Sehingga memiliki skill untuk dapat bersaing dalam mencari kerja.

Informasi yang didapat kata Fajar lagi, pekerja asing yang masuk ke Karimun juga ternyata banyak yang tidak memiliki skill.

Setelah sampai di Kabupaten Karimun malam mereka diberikan pembekalan atau pelatihan. Ternyata hal itu sama saja dengan mengambil tenaga kerja lokal yang tidak punya kemampuan sama sekali lalu dilatih oleh perusahaan.

Usai menyampaikan orasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karimun, Ruffindy Alam sjah langsung menanggapi semua poin tuntutan para pekerja. Pihak pemerintah siap membawa semua tuntutan kepada pemerintah pusat yang memiliki kewenangan.

“Kita juga tidak mau membiarkan tenaga kerja lokal terabaikan. Apa lagi kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing itu sudah dihapus dan saya pun tidak setuju, sama seperti para pekerja ini. Poin-poin yang anda sampaikan akan saya tampung dan saya sampaikan kepada pihak yang memiliki wewenang. Mohon ber-

sabar,” ucap Ruffindy.

Massa kemudian menyerahkan draft tujuh tuntutan yang dalam hal ini diserahkan langsug Ketua FSPMI Kabupaten Karimun M Fajar kepada Kepala Disnaker, Ruffindy.

Setelahnya para demonstran pun membubarkan diri dengan tertib.

Fajar dalam kesempatan itu mengatakan, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini mulai banyak pekerja asing yang masuk ke Kabupaten Karimun, dengan jumlah yang belum dikethaui pasti. Namun ini akan menjadi ancaman bagi para pekerja lokal sehingga kesempatan bekerja akan semakin sedikit.

“Paling banyak pekerja dari Filiphina dan sebagian ada juga dari India, padahal mereka ini skilnya pun tidak ada ketika baru datang ke Karimun. Kemudian setelah sampai mereka diberikan pelatihan skill beberapa bulan. Artinya sama saja kan kalau anak tempatan yang kita latih lalu dipekerjakan, untuk apa jauh-jauh rekrut tenaga kerja asing,” ucap Fajar usai menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Karimun, kemarin. Ia menilai pemerintah dalam hal ini harus tegas terhadap semua perusahaan untuk lebih selektif dan harus mengutamakan pekerja lokal. Sehingga untuk mengatasinya maka diperlukan perda ketenagakerjaan yang dinilai sangat mendesak dan perlu sesegera mungkin dibuat untuk disahkan.(gan)

Editor: Andi, Layouter : Andika Kurniawan

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Anambas

Rabu, 2 September 2015

12

Investor Penerbangan Harus Bayar Goodwil ANAMBAS (HK) — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Yunizar menyayangkan upaya memasukan maskapai penerbangan melayani rute ke Anambas harus membayar sejumlah uang.

Yudi Liputan Anambas

YUDI/HALUAN KEPRI

POMPONG NELAYAN — Inilah pompong nelayan di Kecamatan Siantan Tengah yang digunakan para nelayan sebagai sarana angkutan menuju bagan ikan yang letaknya tidak jauh dari tepi pantai.

"Ada tekanan dari Perusda Anambas dan harus membayar sejumlah dana baru bisa masuk ke Anambas," kata Yunizar selasa (1/9) Yunizar menyampaikan persoalan ini diketahuinya melalui cerita Ketua Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Indonesia yang menanyakan hal tersebut kepadanya saat itu.

"Orang tersebut kebingungan kok jika maskapai penerbangan lain masuk ke Anambas harus membayar sejumlah dana, sekitar Rp5 miliar ke perusahaan daerah," ujarnya.

Hal ini menyebabkan ada ketakutan investor yang ingin berinvestasi di bidang penerbangan di daerah ini.

Di Pulau Dewata Yunizar mendampingi Pjs Bupati KKA Eko Sumbaryadi yang datang pada acar forum temu bisnis untuk menawarkan prospek investasi pulau-pulau kecil, Anambas menjadi salah satu tujuan investasi pariwista pulau-pulau kecil tersebut.

"Untuk wilayah barat Anambas menjadi salah satunya bersama Sabang dan Pariaman,"ungkapnya.

Semuanya menawarkan investasi ungkap Yunizar, diskusi yang paling dibahas untuk investasi menyangkut transportasi, komunikasi, konektivitas, itu yang membuat investasi di Anambas menjadi

mahal.

Di tempat lain Direktur Keuangan Perusahaan Daerah, M Nasrul Arsyad ketika di Konfirmasi terkait hal itu mengatakan, pihaknya membuka pasar hampir satu tahun dan membuka tidak gampang, setelah tahu kapan rugi maupun untung, ketika mulai memahami hal itu dengan keterbatasan dana modal habis.

"Siapapun dia bisa menjalankan pesawat itu, siapapun dia tapi perlu diingat perusahaan daerah punya kewajiban, kewajiban itu muncul saat menjalankan ini sebelumnya kalau ada yang mau masuk silahkan tapi selesaikan kewajiban kami,"jelasnya.

Menjalankan bisnis ini sebut Nasrul ada namanyanya good wil, good wil ini yang tidak dapat dinilai berapa harganya, perusda yang miliki di Anambas, Perusda merupakan milik Pemerintah."Untuk dapat Izin itu tidak gampang, bukan karena Jihad Bukan karena Nasrul tapi karena daerah ini dapatlah izin itu," jelasnya.

Perusda sudah tawarkan izin tersebut namun perusahaan daerah yang miliki izin tersebut dapat apa, Perlu diketahui rute Anambas tersebut merupakan rute yang potensial mendapatkan keuntungan,"Silahkan perusahaan apa yang mau masuk namun bayarkan lebih dahulu hutang perusahaan daerah yang telah merintis izin ini.***

Daftar Pemilih Sementara Sebanyak 30.045

YUDI/HALUAN KEPRI

ANGGOTA KPUD dan PPK Kabupaten Kepulauan Anambas usai mengikuti Rapat Pleno Penetapan DPS, Selasa (1/9).

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

ANAMBAS (HK) — Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sebanyak 30.045 pemilih. Angka ini terdiri dari jumlah pemilih laki-laki pada tujuh kecamatan sebanyak 15.623 pemilih, dan total pemilih perempuan sebanyak 14.422 pemilih.

"Total DPS merupakan keseluruhan dari 54 desa/ kelurahan yang ada di Anambas dengan jumlah 105 TPS," Kata Ketua KPUD KKA, Syukrillah,SE. Usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS, Selasa (1/9).

Kecamatan Siantan menjadi daerah yang paling banyak pemilih sebut Syukrillah yakni jumlah desa/ kel 7 (satu kelurahan, enam desa), jumlah TPS 27, jumlah pemilih total 7990 se-

dangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Siantan Tengah.

"Kecamatan Siantan Tengah Jumlah desa 6, jumlah tps 9, total pemilih 2279 (laki-laki 1171, perempuan 1108)," ungkapnya.

Proses ini lanjut Syukrillah, nantinya akan dimasukkan dalam DPS perbaikan sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dijadwalkan akan dilakukan pada awal bulan Oktober 2015 mendatang.

"Setelah DPS ini disahkan, nantinya kan ditempel ke tiap dan desa kelurahan.

Nah, disitu nanti bisa disampaikan kalau ada sanggahan dari masyarakat termasuk perbaikan mengenai daftar pemilih tadi ke PPS.

Prosesnya lebih kurang satu bulan. Dari PPS, selanjutnya disampaikan ke PPK, dari PPK baru ke KPU," bebernya.

Dalam rapat pleno itu, selain dihadiri oleh komisioner KPU, juga dihadiri oleh komisioner Panwaslu, perwakilan PPK dari masing-masing kecamatan, dan perwakilan tim dari pasangan calon.

Ditempat terpisah Novelino anggoat KPUD KKA mengatakan Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari luar Anambas namun masih dalam Provinsi Kepri, tidak perlu ragu tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Masyarakat khususnya yang memiliki KTP di luar Anambas, dapat menggunakan hak pilihnya khusus-

nya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepri.

Mekanisme serta persyaratannya pun, ungkap Novelino telah diatur, salah satunya memiliki pindah memilih dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) tempat asal.

"Bagi pemilik KTP luar Anambas, untuk Pilgub bisa memilih. Syaratnya punya pindah memilih dari PPS," jelasnya.

Ditemui usai rapat pleno terbuka ?penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Novelino menambahkan, masyarakat yang mengajukan pindah memilih dari PPS, selanjutnya tinggal menyesuaikan dimana tempat ia akan memilih. (yud)

Editor: Nikolas Ngao, Layouter: Mario

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Natuna

Rabu, 2 September 2015

13

Warga Buang Sampah ke Laut Karena Tak Punya Tempat Sampah RANAI (HK) — Warga Keluarahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Ranai mengaku bingung karena tidak memiliki tempat pembuangan sampah sebagai mana mestinya, akibatnya tumpukan sampah tak terhindari dan dan dibuang ke laut.

Fatturahman Liputan Natuna Pemukiman di Sedanau hampir semunya di atas laut, warga sebagian besar membangun rumah panggung di kawasan pesisir laut, hanya sebagian kecil diantaranya yang membangun rumah di darat dengan pertimbangan pulau tersebut tidak cukup luas untuk mendirikan bangunan. Bah-

kan dengan ini, Keluarahan Sedanau selaku ibu kota Kecamatan Bunguran Barat dikenal juga dengan sebutan “kota terapung,” saking banyak bangunan rumah warga di laut.

Dalam kondisi seperti ini, persoalan sampah menjadi masalah tersendiri bagi warga. Tidak jarang diantara mereka yang mengeluhkan bau tidak sedap di tengah-tengah pemuikiman,

apalagi hingga saat ini urusan sampah dinilai tidak terkelola dengan baik di kota yang dulu menjadi primadona masyarakat Natuna itu.

“Tong sampah tidak ada, jadi mau tidak mau kami buang sampah di laut,” kata Zubaidah (45) warga Kampung Air Batu, Kelurahan Sedanau, Minggu (30/8) lalu.

Menurutnya, sampah menjadi persoalan masyarakat yang harus segera dicarikan solusi agar Sedanau tidak disebut kota jorok, karena banyak sampah menumpuk di setiap sudut pemukiman warga. “Kami tidak mungkin buang sampah ke darat, sementara jarak rumah kami ke darat cukup jauh,” sebutnya.

Jalan satu-satunya kata Zubaidah, pemerintah harus menyediakan tong sampah sekaligus menugaskan petugas untuk mengangkut sampah dan dibuang di suatu tempat khusus. “Saya kurang tau juga dimana TPA di Sedanau ini bang, selama ini kami buang sampah di laut saja,” katanya.

Anggota DPRD Natuna, Abil Hanafi mengatakan, dulu sudah pernah disediakan tong sampah di setiap gang pelantar Sedanau, namun warga masih saja membuang sampah di laut.

“Dulu pernah ada ditempatkan tong sampah, tapi kondisinya saat ini masih saja warga buang sampah di laut.

Kita perlu sosialisasikan ini secara terus-menerus agar warga tidak buang sampah di laut,” ucapnya singkat. ***

FATURRAHMAN HALUAN/KEPRI

TERCEMAR SAMPAH — Air laut di pinggir rumah masyarakat di Sedanau terlihat menghitam warnanya. Diduga kuat disebabkan limbah dari rumah tangga yang dibuang bebas ke laut, karena Warga tidak memiliki tempat pembuangan sampah.

Siap Mengabdi untuk Masyarakat Natuna Calon Bupati Natuna, Dedi Yanto RANAI (HK) — Calon Bupati Natuna, Dedi Yanto mengaku maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) Natuna, karena rasa tanggungjawabnya selaku putra daerah yang siap mengabdi untuk masyarakat Natuna. Sehingga bisa berbuat yang lebih nyata, terutama dalam membangunan infrastruktur dan perekonomian ma-

syarakat Natuna.

“Saya ingin melakukan sesuatu yang lebih nyata, salah satunya meluncurkan ekonomi kerakyatan, semata-mata untuk membantu masyarakat. Selain itu pula kita tidak akan melupakan pembangunan infrastruktur, itu tetap kita laksanakan,” kata Dedi yang biasa di sapa Atet ini ke awak media, kemarin.

Menjadi kepala daerah, lanjut Atet yang maju melalu jalur independen, merupakan proses politik dan memperkuat demokrasi. Dengan jalur independen ia mengaku bisa mengambil kebijakan ekonomi secara otonom. “Sebagai konseptor otonomi daerah, saya ingin

memastikan konsep ini jalan di tataran eksekutor,” ujarnya.

Masalah agama, Dedi berharap tidak perlu dipermasalah, karena yang terpenting bagaimana kita mencari pemimpin agar bisa membangun daerah dan mensejahtrakan masyarakat.

“Masalah agama tidak perlu dikhawatirkan. Karena tujuan saya hanya untuk membangun. Saya juga akan menghormati agama lain, khususnya agama Islam yang menjadi mayoritas di Natuna,” terangnya.

Dedi mengaku senang bisa turun langsung ke masyarakat, selain bisa bersilaturrahmi dan bisa mendengarkan secara langsung keluhan dari masyarakat.

“Setelah saya turun ke masyarakat ternyata hal itu sangat menyenangkan, selain saya bisa bersilaturrahmi dengan masyarakat, saya juga bisa melihat dan mendengar secara langsung keluhan masyarakat. Ini menjadi motivasi saya untuk tetap maju, disamping itu sebagai pengalaman berharga buat saya. Karena disitu tumbuh rasa kekeluargaan kita. Tanggapan masyarakat luar biasa,” ujar Dedi.

Dedi menjelaskan jika dia di izinkan tuhan untuk memimpin Natuna, dia terus akan meningkatkan perekonomian masyarakat, menciptkan lapangan kerja dengan mendatangkan investor, memperhatikan pendidikan, serta memberikan

pelatihan untuk PNS dan PTT dari nelayan sampai petani.

“Semua program saya telah dirancang dan direncana terlebih dahulu. Setiap PNS dan PTT akan saya libatkan untuk menunjang program yang telah terencanakan agar program tersebut bisa tercapai. Bagi PNS akan kita kasih reward dan PTT akan kita buat pelatihan untuk melakukan trobosan.

Bukan hanya PNS dan PTT saja yang kita kasih pelatihan masyarakat juga akan kita buat pelatihan dari nelayan sampai petani,” jelas Dedi.

Selain itu, Dedi berjanji akan memberikan perhatian serius terhadap pendidikan baik wajib belajar 9 tahun maupun perguruan tinggi.

Karena mereka semua adalah tombak untuk mencapai tujuan program kemajuan daerah. Dan tidak ada pemangkasan untuk PTT bahkan kalau perlu nanti akan kita tambah.

Dedi bahkan berniat setiap uang gajinya sebagai bupati akan disumbangkan untuk membantu masyarakat. Pasalnya, apa yang dilakukan merupakan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Setelah saya terpilih uang gaji saya sebagai bupati akan saya sumbangkan buat masyarakat yang membutuhkan. Misalkan membantu anak yatim-piatu, janda miskin, pembangunan tempat ibadah, dan membantu kegiatan-kegiatan masyarakat. Jika saya senang masyarakat saya juga harus ikut senang,” Janji Dedi dihadapan masyarakatnya.

Dedi Yanto Dedi berharap semua programnya bisa didukung oleh masyarakat. Sebagai putra daerah Dedi siap untuk mengabdi kepada masyarakat Natuna. Dan yang terpenting, ia siap mengundurkan diri jika ternyata programnya tidak berjalan dan terindikasi korupsi. (mam)

Editor : Amir Yunus, Layout : Andika Kurniawan

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

CMYK

Lingga

Rabu, 2 September 2015

14

Polres Lidik Kasus RTLH Bermasalah LINGGA (HK) — Kepolisian Resort (Polres) Lingga melakukan lidik kasus sebanyak 14 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang bermasalah di Desa Tanjung Irat dan Desa Langkap. Angaran yang dikucurkan dalam program ini sudah hampir Rp200 juta.

Jefriadi Liputan Dabo Kapolres Lingga AKBP Surisman melalui Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Effendri Ali mengatakan untuk memulai penyidikan kasus ini, Polres Lingga akan meminta klarifikasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lingga.

Data ini dibutuhkan sebagai SKPD yang menangani bantuan RTLH itu sendiri. Setelah itu pihaknya akan terus memanggil beberapa saksi terkait hal ini untuk guna dilakukan penyidikan.

"Besok kita jadwalkan untuk mengundang Kepala Dinsosnakertrans Muslim, untuk mengklarifikasi prosedur pelaksanaan RTLH ini, sebagai SKPD yang menangani program RTLH ini," kata Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Effendri Ali, Selasa (1/9).

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Pemkab Lingga, Muslim mengatakan,

khusus untuk RTLH di dua desa ini, pihaknya sudah beberapa kali memberikan peringatan agar segera menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Bahkan pihak UPK sepakat akan menyelesaikan pembangunan RTLH tersebut sebelum bulan Ramadahan yang lalu, dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani semua pihak.

Namun hingga saat ini, rumah tersebut tidak juga diselesaikan, bahkan hingga berakhirnya tahun 2015 ini.

"Dampak dari belum selesainya pembangunan RTLH tersebut, masyarakat di dua desa tahun ini tidak lagi mendapatkan bantuan rumah untuk tahun ini. Padahal kedua desa ini masuk dalam wilayah pesisir," kata Muslim.

Muslim menjelaskan prosedur pencairan dana RTLH ini, setiap desa penerima RTLH sebelum mendapatkan bantuannya, Dinsos Lingga menggelar beberapa kali sosialisasi tentang petunjuk teknis pelaksanaan RTLH. Hal

ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses pencairan. Setelah dilakukan sosialisasi, dan melengkapi beberapa persyaratan dan prosedur dalam pelaksanaan RTLH, dan prosedur dalam pelaksanaan RTLH, dana tersebut langsung dicairkan melalui rekening kelompok masing-masing.

"Untuk kasus RTLH di Desa Tanjung Irat dan Desa langkap ini, uang yang sudah diterima kelompok tersebut diserahkan kembali ke UPK karna UPK yang bersedia membangun. Itu teknis di desa masing-masing bukan petunjuk dari kita. Karena kalau dari kita dana tersebut dikerjakan oleh kelompok masing-masing penerima dan fungsi UPK hanya mengawasi, dan itupun sudah ada operasionalnya, karena uang itu langsung diterima oleh rekening kelompok," kata Muslim.

Dana yang diterima oleh setiap Kepala Keluarga untuk satu rumah tersebut sebesar Rp18 juta per rumah dan uang tersebut diserahkan secara bertahap sebanyak dua kali. Namun Dinsosnakertrans hanya menyiapkan administrasi dan memantau kegiatan. Untuk dananya diterima langsung oleh Kelompok dan dibantu pengawasannya di lapangan di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di masing-masing desa.***

Kurikulum Baru, Siswa Tak Punya Rapor LINGGA (HK) — Akibat perubahan kurikulum pendidikan yang diberlakukan pemerintah, seluruh siswa kelas II sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah pertama (SMP) se Kabupaten Lingga, tidak miliki buku rapor. Mengetahui hasil belajar siswa hanya terima print out A4 yang dicetak sekolah.

Kepala sekolah SMAN 1 Lingga Fezi Karyadi S.Pd M.Pd, membenarkan hal ini.

Akibat perubahan kurikulum yang diterapkan di sekolah yang dipimpinnya, seluruh siswa-siswi kelas II SMA N 1 Lingga, hanya menerima laporan nilai atau buku rapor berupa print an kertas A4 yang dicetak sekolah.

"Jadi format buku rapor siswa kita sekolah yang cetak.

Ini karena perubahan kurikulum. Semester pertama kemarin, kita gunakan kurukilum 2013 dengan format nilai rapor nya adalah huruf," ujarnya Selasa (1/9) Dikatakan Fezi, berdasarkan surat edaran Menteri

NOFRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

RAKIT PERAHU — Sejumlah warga di Desa Panggak Laut bergotong royong merakit perahu, Selasa (1/9). Perahu merupakan salah satu alat transportasi penting bagi warga dan nelayan di wilayah pesisir.

Diduga Oknum Perangkat Desa Langgar Kesepakatan Terkait Pengadaan Mesin Diesel Pena'ah

NOFRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

Akibat adanya perubahan kurikulum, siswa SMA N 1 Lingga yang berada di Jalan Istana Robat Daik Lingga tidak terima lapor. Siswa hanya terima bukti hasil belajar berbentuk foam lembaran print out A4, Selasa (1/9).

Pendidikan, kita kembali lagi ke kurikulum 2006, yang format rapornya angka. Sehingga ada dua jenis rapor yang harus dikonfersi lagi. Sehingga untuk semester kemarin, anak-anak yang naik kelas II, sekolah membuat printan rapor untuk siswa.

Format rapor untuk siswa kelas I, yang saat ini duduk di bangku kelas II, kata Fezi, pihaknya membuat sendiri bu-

ku rapor, yakni kertas A4 yang dicetak mulai dari biodata siswa sampai nilai hasil ujian siswa.

"Jadi kita cetak sebagus mungkin," imbuhnya.

Perubahan bentuk hasil bukti hasil belajar siswa bukan hanya terjadi di SMA N 1 Lingga. Namun seluruh sekolah di kabupaten Lingga, yang kembali menerapkan kurikulum 2006 juga mengalami hal yang sama.

"Sampai hari ini semua sekolah mencetak sendiri.

Sampai saat ini, kita belum dapat pengadaan rapor baru," ungkap Fezi.

Ditempat berbeda, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lingga, Sui Hiok mengaku belum tau secara pasti persoalan perubahan kurikulum ini. "Saya baru dengar hal ini.

Nanti saya cek lagi. Biasanya setiap tahun, ada anggaran dari APBD untuk pengadaan rapor," ungkapnya Ketika di singgung, apakah pengadaan rapor tertunda akibat defisit yang terjadi, Sui Hiok tidak berkomentar banyak.

"Nanti saya cek dulu," jawabnya.

Hingga berita ini ditulis, Disdikpora Lingga belum memberikan keterangan terkait bentuk bukti hasil belajar siswa tersebut. Yang diubah dari rapor ke bentuk A4. (put)

Please purchase VeryDOCCMYK PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

LINGGA (HK) — Terkait pengadaan mesin diesel untuk listrik Desa Penaah, diduga oknum Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Penaah langgar kesepakatan dengan warga.

Pasalnya, sebelum mesin didatangkan, warga dan desa sepakat membeli mesin listrik dengan spek mesin Isuzu 4D berkapasitas 45 KPA. Salah seorang warga Penaah yang tidak bersedia namanya dikornkan menuturkan setelah warga dan perangkat desa sepakat dibuat berita acara. Sehingga yang berangkat ke Batam untuk beli barang tersebut adalah Kades, BPD serta Sekdes.

"Tau-taunya mesin yang

didatangkan tidak sesuai dengan yang disepakati dengan warga. Ya jelas melanggar kesepakatan," ujarnya, Selasa (1/9).

Dituturkannya, apakah terkait mendatangkan mesin untuk penerangan di Desa Penaah tersebut diindikasikan ada dugaan korupsinya, sumber tadi menyebutkan bahwa persoalan tersebut belum sampai tahap itu.

"Yang jelas, awalnya warga komplain kenapa tidak disepakati lagi untuk mendatangkan barang yang baru.

Warga butuh keterangan pasti. Dan parahnya mesin yang didatangkan adalah tidak punya garansi," imbuhnya.

Selaku warga, ia minta klarifikasi jelas dari pihak

yang mendatangkan mesin.

Terutama terkait melanggar kesepakatan dengan warga tersebut.

Diduga tidak penuhi spek, pengadaan mesin listrik Desa Penaah, Kecamatan Senayang bermasalah. Pasalnya mesin yang dibeli dengan anggaran Rp170 Juta tersebut diduga adalah mesin bekas yang tidak memiliki garansi.

Informasi di lapangan, mesin yang dibeli melalui Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut sebelumnnya warga diajak bermusyawarah. Hasilnya, warga dan desa sepakat membeli mesin listrik dengan spek mesin Isuzu 4D berkapasitas 45 KPA. Sedangkan, diketahui warga, bodi luar mesin merk Hafes berkapasitas 40 KPA.

Dan dinamonya cuma 32 KPA dan harganya Rp 171 juta dan tidak memiliki garansi.

Sebelumnya, Kades Penaah Abang Marwan yang dikonfirmasi terkait dugaan mesin bekas berdalih jika mesin yang ia beli adalah mesin baru. Serta diakuinya, mesin tersebut sudah tidak memiliki garansi.

"Saya beli mesinnya di Batam. Memang sudah tida ada garansi, sebab mesin itu tersimpan lama di gudang," ujarnya.

Namun, sampai beriti ini ditulis, terkait kenapa pihak desa yang berangkat ke Batam tidak membeli barang yang telah disepakati dengan warga, pihak oknum Kades, maupun Sekdes, dan oknum BPD Desa Penaah belum memberikan keterangan resmi. (put)

BLH Segera Turun ke Tambang Pasir Ilegal LINGGA (HK) — Badan Lingkungan Hidup (BLH) segera melakukan peinjauan terhadap dugaan kerusakan hutan Malar akibat segilintir oknum yang melakukan aktivitas penambangan pasir ilegal. Diduga galian pasir tersebut untuk kepentingan proyek pribadi milik pengusaha bernama Acai.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga Djunaidi Adjam, mengaku terkejut mengetahui adanya galian pasir yang diduga ilegal tersebut. Bahkan ia baru tahu setelah adanya pemberitaan.

Bahkan, Djunaidi mengaku penggalian pasir tersebut tidak terdaftar di meja BLH. "Itu atas nama apa?" ujar Djunaidi

NOFRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

GALIAN pasir yang diduga milik pengusaha Lingga Bernama Acai ini tidak mengantongi izin dari instansi terkait. Terlihat akibat galian air menggenang di bekas galian, Senin (31/8).

ketika mengetahui penggalian pasir tersebut, Selasa (1/9).

Menanggapi hal ini, Djunaidi mengatakan pihaknya segera turun memantau penggalian pasir tersebut. "Kami segera turun ke lapangan. Iya nanti lah tunggu km ke lapangan baru bisa konfirmasi," ujarnya.

Sebelumnya akibat ulah pengusaha Lingga bernama Acai yang menggunakan pasir sebagai bahan proyek bangunan, hutan Desa Malar rusak akibat penggalian pasir yang diduga ilegal.

Pantauan di lapangan, galian pasir yang terdapat tidak jauh dari dusun Malar ini sebelumnya pernah ditutup akibat teguran instansi terkait.

Namun, baru-baru ini, aktivitas galian pasir yang di duga illegal ini kembali beroperasi.

Parahnya, galian pasir ini menyisakan lubang dalam yang diisi air. Sekitar galian sejumlah kayu-kayu hutan

terlihat ditebang hanya akibat kepentingan segelitir oknum yang mengatasnamakan proyek pembangunan.

Galian pasir yang diduga illegal ini juga tidak mengantongi izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan serta luput dari perhatian instansi terkait.

Salah satu nara sumber koran ini, yang tidak mau namanya disebutkan, menuturkan galian pasir di titik wilayah Malar tersebut dulunya memang sudah di stop.

"Tapi baru-baru ini nampak di gali lagi,"ujarnya.

Beberapa waktu lalu, kata sumber tadi pernah alat berat kobe masuk di sana.

Namun saat ini memang sudah tidak ada lagi.

"Jalan masuk ke sana sudah ditutup pake kayu. Tapi sayang, galiannya cukup dalam dan sudah membentuk lubang dalam yang menahan resapan air,"tuturnya. (put)

Editor: Eddy Supriatna, Layouter :Mario

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

DUNIA

Rabu, 2 September 2015

15

Bayi Ajaib Lahir Dari Ibu Yang Sudah Meninggal 2 Hari Seorang bayi sehat lahir dari mayat seorang wanita yang sudah meninggal 2 hari.

Bayi Ajaib itu Lahir dengan selamat padahal Wanita itu sudah Tewas 2 Hari Lalu.

Kelahiran bayi mungil tersebut membuat mata semua orang terpana dan terkejut.

Seorang bayi sehat lahir dari mayat seorang wanita yang sudah meninggal 2 hari.

Bayi Ajaib itu Lahir dengan selamat padahal Wanita itu

sudah Tewas 2 Hari Lalu.

Kelahiran bayi mungil tersebut membuat mata semua orang terpana dan terkejut.

Mahmoud Soliman, ayah

biologis dari sang bayi, menuturkan perasaannya begitu sangat bercampur aduk menerima Keajaiban Dunia ini.

Ia tak pernah membayangkan istri tercinta masih memberikan cintanya bahkan saat tubuhnya terbujur kaku di kamar mayat. Hal itu bahkan membuat Mahmoud sangat terharu dan bahagia.

Bayi berjenis perempuan tersebut begitu mungil, cantik, dan sempurna. Aya itulah nama panggilan yang diberi-

kan Mahmoud kepada putri kecilnya. Untungnya berkat bantuan medis, Aya dapat terlahir selamat ke dunia ini.

Didalam masa kehamilannya, sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, namun ketika usia kehamilannya mencapai 25 minggu, ia sakit kepala dan akhirnya jatuh pingsan. Segera Mahmoud Soliman melarikannya ke rumah sakit john radcliffe hospital oxford. Setelah dua jam di rumah sakit, Jayne

istrinyapun dinyatakan meninggal dunia.

Tim dokter mengupayakan berbagai cara dan dengan berbagai alat agar jantung jayne tetap bisa berdenyut. Usaha ini dilakukan agar bayi yang ada di dalam rahimnya bisa tertolong.

Dokter memberikan dua dosis besar steroid sehingga jantung bayinya bisa berkembang. dan setelah dua hari tim dokter bekerja keras akhirnya Aya bisa diangkat keluar melalui operasi cesar. (net)

NET

BAYI ajaib Lahir dengan selamat padahal wanita yang sudah tewas 2 hari lalu.

Tentara Israel Curi Perhiasan Juga Uang Warga Palestina ISRAEL (HK) — Tentara Israel mencuri uang dan perhiasan saat melakukan penggeledahan ke rumah warga Palestina. Hal itu disampaikan seorang warga Palestina yang putranya ditahan Israel saat penggeledahan belum lama ini pada dini hari di utara Tepi Barat. Warga itu diketahui bernama Nasim Hilmi Karaki yang juga berpangkat letnan kolonel di pasukan keamanan nasional Palestina.

Ia mengatakan kepada Maan, pasukan Israel menggeruduk rumahnya sekitar pukul 01.00 setelah meledakkan pintu utama.

Personel Israel menggeledah rumah, dan dengan leluasa memasuki ruangan demi ruangan. Mereka menggunakan pendeteksi

metal, maupun anjing pelacak. Pasukan Israel menghancurkan tiga pintu di dalam rumah. "Operasi ini berakhir hingga pukul 05.00," ujarnya.

Saat operasi berlangsung, ia diborgol dan dipaksa bersama keluarganya diam di satu ruangan. Petugas kemudian membawa anaknya yang berusia 18 tahun, Hilmi. Karaki menambahkan, pasukan Israel mencoba mencari senjata api tetapi tidak menemukan. Setelah penggeladahan berlangsung ia baru sadar jika tentara Israel mencuri 21 ribu shekel dan perhiasan istrinya, serta uang sekitar 2.000 dinar Yordania. (rpk)

PBB Geram Kuil Kuno Dihancurkan ISIS AFP

TANGKAP PEMUDA — Tentara Israel menangkap pemuda Palestina selama protes untuk medukungan para tahanan Palestina di utara kota Tepi Barat, beberapa waktu lalu. Selain itu entara Israel juga mencuri uang dan perhiasan saat melakukan penggeledahan ke rumah warga Palestina.

Penjara Venezuela Kebakaran, 17 tewas

PALMYRA situs bersejarah terpenting di kota kuno Palmyra, Suriah dihancurkan tentara ISIS. Hal ini membuat PBB Geram dan mengutuk perbuatan ISIS ini. net BEIRUT (HK) — Kuil terkenal di kota kuno Palmyra di Suriah telah diledakkan, kata PBB. Peledakkan itu bahkan terlihat jelas dari citra satelit ketika ISIS meledakkan situs warisan dunia yang amat berharga itu. Sebuah ledakan besar terdengar di kota kuno itu dan membangkitkan kekhawatiran bahwa ISIS berusaha membersihkan Suriah dari artefak-artefak yang mereka nilai tidak islami, setelah mereka menghancurkan kuil Baal Shamin pekan lalu.

“Kami dapat mengonfirmasi kehancuran bangunan utama Kuil Bel selain kolom

pilar,” kata badamn pelatihan dan riset PBB, UNITAR, dengan menunjukkan foto-foto sebelum dan sesudah ledakan itu terjadi Minggu waktu setempat.

Kuil Bel yang berusia 2.000 tahun itu adalah pusat reruntuhan kuno kota Palmyra dan salah satu peninggalan paling penting dari situs warisan dunia yang dilukiskan UNESCO sebagai “nilai universal yang luar biasa.” ISIS menduduki kota itu Mei lalu dan sejak itu mereka merusak situs-situs kuno bersejarah di kota itu karena dianggap musyrik. Bahkan pertengahan Agustus lalu

mereka memenggal arkeolog tua renta bersuai 82 tahun di Palmyra.

Observatorium HAM Suriah menyatakan Minggu malam lalu ISIS meletakkan kotak-kotak dan drum-drum berisi bahan peledak di dalam kuil berumur 2.000 tahun itu dan menghancurkan bagian dalam gedung kuno itu. “Ini adalah kuil paling penting bagi wisatawan dan penduduk kota Palmyra. Mereka menggunakannya untuk menggelar festival-festival di sana,” kata Mohammad Hassan al-Homsi, seorang aktivis dari Palmyra seperti dikutip AFP. (ant)

CARACAS (HK) — Kebakaran di penjara Tocuyito, Venezuela, menewaskan 17 orang dan melukai 11 lainnya pada Senin (31/8) pagi waktu setempat, demikian pernyataan jaksa negara itu. Delapan perempuan dan sembilan lakilaki tewas akibat kebakaran di penjara yang berlokasi di negara bagian Carabobo tersebut menurut pernyataan jaksa.

Penyebab kebakaran sedang diselidiki tetapi tidak ada indikasi segera mengenai bagaimana kebakaran itu bermula, kata jaksa. Carlos Nieto, direktur kelompok hak asasi penjara Window To Freedom, mengatakan bah-

wa narapidana memberitahu dia bahwa kebakaran terjadi karena masalah listrik.

“Karena kelalaian pihak berwenang kondisi penjara tidak memadai,” kata Nieto seperti dilansir kantor berita Reuters.

Otoritas penjara tidak merespons permintaan tanggapan.

Penjara-penjara di Venezuela sangat penuh sesak, menampung 55.000 narapidana walaupun dirancang dengan kapasitas sekitar sepertiga dari jumlah tersebut menurut Nieto. Kerusuhan, pelarian, dan kematian menjadi hal yang umum di sana. Penjara sering dikuasai oleh narapidana bersenjata yang dengan mudah mengakses narkoba dan telepon genggam. Oktober tahun

NET

ESTELA de Carlotto, anggota kelompok Abuelas de Plaza de Mayotu adalah seorang bayi aktivis komunis ke-117 korban penculikan tentara yang sudah ditemukan.

ARGENTINA (HK) — Para aktivis berhasil mengidentifikasi seorang lagi “bayi” Argentina yang diculik dari para tahanan politik sayap kiri saat kekuasaan junta militer antara 1976 dan 1983. Kelompok Abuelas de Plaza de Mayo atau "Para Nenek Plaza de Mayo" mengatakan, tes DNA

membuktikan bahwa seorang perempuan yang kini berusia 30-an tahun, adalah anak dari seorang aktivis komunis yang diculik tahun 1977.

Menurut Estela de Carlotto, anggota kelompok tersebut, perempuan itu adalah seorang bayi aktivis komunis ke-117 korban penculikan

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

lalu, pemerintah merelokasi lebih dari setengah tahanan di

Tocuyito atau hanya sekitar 2.000 narapidana. (ant)

20 Ribu Warga Austria Protes Perlakuan terhadap Imigran

Bayi Ke-117 Korban Penculikan Militer Argentina Ditemukan tentara yang sudah ditemukan. Ibu perempuan itu melahirkannya di penjara, dan kedua orang tua kandungnya tak pernah lagi terlihat.

Kelompok itu menyatakan, masih ada lebih dari 400 lagi anak para aktivis kiri yang diculik militer yang belum ditemukan. Organisasi-organisasi HAM menyebut, penculikan bayi-bayi itu merupakan bagian dari agenda sistematik pemerintahan militer waktu itu.

Militer menempatkan anak-anak dari keluarga yang dituding subversif itu untuk dibesarkan di tengah keluarga militer dan pendukungnya, untuk mencegah tumbuhnya lagi suatu generasi berhaluan kiri radikal. Perempuan yang baru ditemukan sekarang ini adalah anak dari Walter Dominguez dan Gladys Castro, anggota partai Komunis Marxis Leninis Argentina. (oke)

NET

PEMADAM kebakaran sedang menghentikan api yang membakar penjara Tocuyito, Venezuela menewaskan 17 orang dan melukai 11 lainnya pada Senin (31/ 8) pagi waktu setempat.

NET

DEMONSTRAN di Wina, Austria membawa spanduk yang menyuarakan dukungan dan solidaritas bagi pengungsi yang tewas di dalam truk, beberapa hari lalu.

WINA (HK) — Pada pekan lalu, sebanyak 71 mayat pengungsi ditemukan di sebuah truk yang ditinggalkan pekan lalu. Sebanyak 20 ribu orang turun ke jalan-jalan di Kota Wina, Austria, untuk mem-

protes perlakuan buruk terhadap para imigran tersebut.

Memegang spanduk besar bertuliskan “Menyambut pengungsi” dan “Saya tidak ingin Eropa menjadi kuburan massal", demonstran dari se-

gala usia berkumpul di stasiun kereta api Kota Westbahnhof sebelum menuju ke jalan raya pusat perbelanjaan. Sebagian besar jalanan di pusat kota telah ditutup untuk pawai itu.

Saat mereka berjalan perlahan-lahan melewati ibu kota, para pengunjuk rasa menyanyikan lagu-lagu pop Austria tentang cinta dan solidaritas, kemudian mereka mendapat tepuk tangan spontan dari warga yang menonton.

Di antara mereka yang ikut aksi protes itu adalah para orangtua yang memanggul anaknya di bahu. Sementara polisi menonton dari pinggir jalan dengan mengapit helm di bawah lengan. Para demonstran yang banyak berpakaian putih itu berkumpul di depan gedung parlemen. Mereka menyalakan lautan lilin.

Mereka menyampaikan pidato di depan kerumunan massa, penyelanggara protes tersebut Nadia Rida menuduh Eropa dengan tudingan melakukan "kesalahan politik" dan "perlakuan tidak manusiawi" terhadap pengungsi. "Lihat berapa banyak kita, kita juga dapat bergerak untuk hal tersebut," katanya dalam sebuah pidato yang emosional, seperti diberitakan AFP, Selasa (1/9).

Pihak berwenang memuji sifat tenang para demonstran setelah selesai melakukan aksinya pada pukul 19.30 GMT. "Tidak ada insiden apa pun ," kata Juru Bicara Kepolisian Wina Patrick Maierhofer. Pawai tersebut berlangsung bersamaan dengan diadakannya upacara kematian di Katedral Saint Stephen. (oke)

ISIS Bakar Hidup-hidup 4 Pejuang Syiah BAGHDAD (HK) — Kelompok militan Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS kembali mengunggah sebuah video pembunuhan keji ke internet. Video itu menayangkan empat orang pejuang Syiah dibakar hidup-hidup dengan cara dipanggang.

Dikutip AFP, tangan dan ka-

ki para korban. diidentifikasi sebagai pejuang pro-pemerintah Popular Mobilisation dari Irak bagian selatan, mereka diikat memakai rantai, lalu digantung di sebuah tiang mirip jemuran. Setelah itu mereka dibakar hidup-hidup.

Dalam video itu, seorang militan ISIS menyatakan

bahwa eksekusi mati 4 pejuang Syiah dengan cara dibakar sebagai aksi balas dendam.

“Sekarang balas dendam telah tiba. Sebab, hari ini kami akan menyerang mereka sebagaimana mereka menyerang kami, dan menghukum mereka sebagaimana mereka menghukum kami,” ucap mil-

itan ISIS yang bertopeng dalam video tersebut.

Namun, video tersebut tidak mencantumkan tanggal dan tempat eksekusi mati itu dilakukan. Namun, dilihat dari tag-nya, video itu dibuat oleh unit media ISIS yang bertanggung jawab untuk Provinsi Anbar di Irak. (kcm)

Editor: Arment Aditya, Layouter : Parlin

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

CMYK

Rabu, 2 September 2015

16

Pegawai Harus Profesional

FOTO bersama Para PNS tamatan STPDN seusai pengambilan sumpah setelah pengangkatan menjadi pegawai golongan III di Lingkungan Pemprov Kepri.

Pengambilan Sumpah 31 PNS TANJUNGPINANG (HK) — Aparat Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepri diharapkan agar terus meningkatkan keprofesionalannya dalam bekerja. Hal ini dikatakan Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri saat menghadiri pengambilan sumpah jabatan 31 Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan I,II dan III di Lingkungan Provinsi Kepri di Aula

Kantor Gubernur Dompak Tanjungpinang, Senin (31/8).

“Sudah seharuslah kita semua tingkatkan keprofesionalismean dalam bekerja. Bekerjalah dengan kemampuan diri sendiri, yakinlah,” pesan Robert.

Robert juga mengatakan, pegawai haruslah selalu tahan menghadapi ujian serta apa yang ditugaskan kepadanya apa, dimana dan kapanpun apa yang diperin-

tahkan atasannya.

Sebanyak 31 orang PNS yang mengambil sumpah jabatan tersebut, terdiri darii 29 orang golongan III tamatan STPDN dan dua orang lainnya golongan I dan II dari pengangkatan K1 yang belum sempat diambil sumpahnya beberapa waktu lalu.

“Kepada yang tamatan STPDN, saya minta untuk selalu menjaga nama baik almamaternya, sedangkan untuk yang golongan I dan II diharapkan tidak berkecil

hati dengan golongannya,” ucap Robert Karena sambung Robert, seorang pegawai bukan dinilai dari golongannya, namun lebih-lebih dari kinerja serta terobosannya.

Sehingga tidak menutup kemungkinan seorang pegawai golongan I pun bisa mendapatkan kenaikan pangkat istimewa kaena kinerjanya.*** Narasi : Eva Fransiska Foto : Mazpram/Humas

PEMBACAAN Sumpah Jabatan PNS golongan I,II dan III oleh salah seorang PNS

PENYERAHAN SK Sumpah Jabatan kepada PNS golongan I,II dan III di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepri.

PENANDATANGAN SK PNS Golongan I,II dan III secara simbolis oleh Sekda Prov Kepri, Robert Iwan Lorioux.

SEKERTARIS Daerah Provinsi Kepri Robert Iwan Lorioux saat memimpin pengambilan sumpah jabatan 39 PNS untuk golongan I,II dan III.

SEKDA Provinsi Kepri Robert Iwan Lorioux saat mengucapkan selamat kepada salah satu PNS Penerima Sumpah pengangkatan gilongan I,II dan III di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepri.

39 PNS saat pengambilan sumpah jabatan sebagai pegawai golongan I,I dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

MASING-MASING PNS yang diambil sumpah jabatannya dengan khidmat.

SAMBUTAN Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Robert Iwan Lorioux saat menyampaikan pesan-pesan kepada 39 PNS golongan I,II, dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

ROBERT menyampaikan beberapa Pesan-Pesan Kepada penerima sumpah jabatan PNS golongan I,II dan III Pemerintah Provinsi Kepri.

PEMBACAAN Nama-nama para pengambilan sumpah jabatan pegawai golongan I,II danIII di Lingkungan Pemprov Kepri.

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove thisCMYK watermark.

Editor: Ika, Layouter: Syahril

CMYK

Kepri Raya

Rabu, 2 September 2015

17

Potensi PAD Tpi Banyak Raib Kementerian PU Bantu Dinsos Bintan Rp3 Miliar BINTAN (HK) — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia memberikan bantuan dana stimulan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bintan sebesar Rp3 miliar.

Dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai pelaksanaan pembangunan rumah baru dan rehabilitasi rumah di wilayah Bintan.

K a b a r gembira ini diterima

Ismail Kepala Dinsos Bintan

Haluan Kepri melalui sambungan telpon dari Kepala Dinsos Bintan, Ismail saat berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (1/9).

Ismail mengungkapkan, dana sebesar Rp3 miliar dari Pusat itu akan digunakan untuk melakukan rehab rumah di Kecamatan Teluk Bintan dengan total rumah mencapai 276 rumah.

Dalam merealisasikan dana kucuran dari Pusat itu, kata Ismail, pihaknya akan mensinergiskan dengan pihak PU Bintan.

"Untuk pelaksanaannya akan dikerjakan Dinas PU. Sedangkan pihaknya yang menentukan siapa saja warga yang berhak mendapatkan bantuan tersebut," terang Ismail.

Ismail juga mengungkapkan, bantuan yang ditujukan kepada 276 rumah nantinya akan dibagi dalam dua kategori, yakni penerima bantuan pembuatan

TANJUNGPINANG (HK) — Potensi pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Tanjungpinang sebenarnya cukup besar. Namun dalam pengelolaannya belum tergarap maksimal.

Rico Barino Liputan Tanjungpinang Kedepan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang perlu meningkatkannya lagi, mengingat pendapatan dari sektor dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) cenderung menurun setiap tahunnya.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik yang merupakan Dosen FISIP UMRAH, Suradji kepada Haluan Kepri, Selasa (1/9).

Menanggapi kebocoran PAD Tanjungpinang, ia menilai secara umum sudah tiga tahun berjalan pemerintahan yang dipimpin Lis-Syahrul masih jauh dari harapan.

"Potensi PAD yang seharusnya masuk ke kas daerah

masak iya telah hilang. Lalu hilang kemana? beralih masuk ke kantong siapa?," tanya Suradji.

Menurut Suradji, para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Tanjungpinang belum terlihat bekerja dengan baik dalam meingkatkan PAD. Dalam kajiannya, masih banyak potensi-potensi keuntungan bagi daerah yang belum tergarap sama sekali.

Adapun yang sudah tergarap, namun belum maksimal dengan baik, sehingga terjadi kebocoran.

"Lebih keras lagi lah bekerja. Jangan bermalas-malasan. Berpikir dalam membuat suatu rancangan Peraturan

Potensi PAD Hal 18

Saksi Sidang Kasus Korupsi PPID Anambas

Radja Tjelak Klaim Ada SSBP Palsu

Kementerian PU Hal 18

Jadi Irup di SMKN 1 Batam

Soerya Inspirasi Pelajar Cintai Laut BATAM (HK) — Provinsi Kepri memiliki sarat kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Kekayaan inilah yang akan diwarisi oleh anak-anak Kepri nantinya.

"Di pundak adek-adek, kekayaan kita harus dimasikmalkan untuk kesejahteraan kita juga. Mulai sekarang, kita harus mulai memikirkan dan mencintai laut. Cinta kemaritiman," kata Calon Gubernur Kepri Soerya Respationo memberikan inspirasi kepada siswa-

Pemko Diminta Bekerja Lebih Maksimal

siswi SMK Negeri 1 Batam saat memimpin apel pagi, Senin (31/8) lalu.

Selama ini, fokus pembangunan masih berorientasi kepada wilayah daratan.

Padahal dengan luas daratan yang hanya empat persen, memiliki keterbatasan.

"Jika selama ini fokus ke wilayah daratan, kedepan kita harus balik kanan, menghadap kelautan. Karena di laut kita punya kekayaan terSoerya Inspirasi Hal 18

TANJUNGPINANG (HK) — Sidang kasus korupsi penyelewengan sisa dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Kabupaten Anambas Rp4,87 miliar kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Selasa (1/9).

Dalam perkara ini telah melibatkan 4 orang sebagai terdakwa, yakni, Surya Dharma Putra, mantan Staf Keuangan Pemkab Anambas, kemudian dua pejabat di Pemkab Anambas, Efian dan Welly Indra, sebagai pihak yang ikut menikmati sisa dana korupsi uang miliaran rupiah tersebut, termasuk Handa Rizky, mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Nasional Indonesia (BNI 46) Tarempa, Anambas.

Jalannya sidang perkara terhadap 4 terdakwa ini dilakukan secara terpisah, dengan majelis hakim yang sama.

Namun sidang kali ini, dilakukan terhadap terdakwa Handa Rizky, den-

DOK

PARKIR SEMBARANGAN — Petugas Dishub Kota Tanjungpinang mengawasi kendaraan agar tidak parkir secara sembarangan di Jalan Merdeka depan pintu keluar Pelabuhan Sri Bintan.

gan menghadirkan lima orang saksi, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Anambas, Radja Tjelak Nurdjalal, dan empat staf BNI 46 cabang Tarempa, Rico Saputra, Nadia Sartika Desi, Indah Hambar Wati, dan Amriara.

Dalam salah satu keterangan saksi Radja Tjelak Nurdjalal menyebutkan, adanya dugaan pemalsuan pembuatan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang Radja Tjelak Hal 18

ASFANEL/HALUAN KEPRI

SEKDA Kabupaten Anambas, Radja Tjelak menjalani sidang sebagai saksi dalam kasus korupsi penyelewengan sisa dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Kabupaten Anambas Rp4,87 miliar.

Terindikasi Dugaan Korupsi

Kejari Bidik Proyek Gedung 5 Lantai TANJUNGPINANG (HK) ik telah mulakukan pengum— Kejaksaan Negeri (Kejari) pulan sejumlah data serta Tanjungpinang, secara diam- keterangan sejumlah saksi diam, dikabarkan tengah yang diduga ikut terlibat melakukan penandalam pelaksanaan gan dugaan kasus proyek yang telah korupsi atas pelakmenghabiskan dana sanaan proyek mulAPBD Pemko Tantiyears gedung perjungpinang melalui kantoran lima landi Dinas Pekerjaan tai yang diperuntukUmum senilai miliakan sebagai kantor ran rupiah tersebut.

Satuan Kerja PerNamun hingga angkat Daerah saat ini belum diket(SKPD) di Senggaahui, sejauh mana Lukas rang Kota Tanjungpenenganan perkara pinang. yang dilakukan oleh Informasi yang layak di- penyidik tindak pidana percaya di Kejari TanjungpiKejari Bidik Hal 18 nang, didapati pihak penyid-

Kepri Berpotensi Jadi Daerah Transit TANJUNGPINANG (HK) — Penjabat Gubernur Provinsi Kepri Agung Mulyana mengatakan Kepri sangat berpotensi menjadi daerah transit kapal-kapal asing.

“Satu hari saja ada sekitar 150 hingga 200 kapal yang melintas di Kepri. Mulai dari utara ke selatan, dari Shanghai (China), dari Bushan (Korea), Osaka (Jepang hingga negara eropa yang menuju Timur tengah. Mereka selalu melewati daerah kita,” jelas Agung kemarin.

Menurutnya, dengan kondisi perairan Kepri yang sangat luar biasa dengan Jalur masuknya perdagangan Internasional, akan mempermudah menambah pendapatan dari sektor kemaritiman.

Selama ini, kata Agung, kapal-kapal yang melintasi Kepri Berpotensi Hal 18

CMYK

Editor: Afrizal, Layouter: Agung Raharjo

Tanjungpinang

Rabu, 2 September 2015

18

Disdukcapil Hentikan Pencetakan e-KTP Server sofware online di Pusat Rusak TANJUNGPINANG (HK) — Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang menghentikan sementara pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau sebelumnya e-KTP. Rico Barino Liputan Tanjungpinang "Untuk sementara, pemohon KTP-el diberikan surat keterangan sementara sebagai pengganti lembar KTP karena ada kerusakan dari Pusat yang tidak bisa menerima kiriman data yang telah direkam oleh daerah," kata Kepala Disdukcapil Eka Hanasarianto kepada Haluan Kepri, di ruangannya, Selasa (1/9).

Dijelaskannya, saat ini Disdukcapil belum bisa menerima pencetakan KTP elektronik dikarenakan server

Eka Hanasarianto

sofware online di Pusat mengalami ganguan.

Kerusakan tersebut bukan di daerah, melainkan di Pusat. Namun, masyarakat yang membuat KTP-el tetap akan direkam.

"Kita diberitaukan melalui kiriman email oleh Pemerintah Pusat mengenai kerusakan tersebut untuk sementara. Dan saat ini sedang dalam perbaikan. Saat ini, masyarakat hanya bisa melakukan perekaman data untuk KTP-el di kecamatan dan bisa langsung di Kantor Disdukcapil," ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya memberikan lembaran keterangan KTP sedang dalam pengurusan. Namun, sambung Eka, apabila masyarakat yang mendesak membutuhkan KTP, akan dibuatkan KTP siak.

"Rusaknya itu karena server KTP-el di Pusat sedang mengalami gangguan, sehingga tidak bisa dilakukan percetakan. Tapi kalau masyarakat membutuhkan cepat kita buatkan untuk se-

Dari Halaman 17

Soerya Inspirasi batas," pintanya.

Mantan Wagub Kepri ini menambahkan, bahwa laut Kepri memiliki cadangan gas terbesar di dunia. Tak hanya itu, potensi wisata bahari, perikanan, pertambangan yang sangat besar juga bisa dikembangkan.

"Karena itu, semuanya di pundak adek-adek. Mari kita

manfaatkan semuanya," ajak Soerya.

Usai memimpin apel, Soerya menyempatkan diri beramah tamah dengan para guru SMK Negeri 1 didampingi kepala sekolahnya Lea Lindrawijaya.

Kesempatan itu dimanfaatkan betul oleh para pengajar berdiskusi mulai dari

yang ditangani pihak penyidik Kejari Tanjungpinang saat ini, dalam menangani proses perkara dugaan korupsi proyek pembangunan gedung lima lantai tersebut.

"Kita sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pihak Kejari Tanjungpinang saat ini. Jika diperlukan, kita siap memberikan data tambahan yang diperlukan," ucap Kuncus.

Lebih lanjut, Kuncus menyebutkan, bahwa sejak awal pelaksanaan lelang proyek tersebut, pihaknya sudah mencurigai adanya ketidak beresan untuk menyelesaikan proyek tersebut hingga tuntas sesuai peruntukannya.

"Kita memiliki dugaan cukup kuat, bahwa sejak awal pelaksanaan proyek itu, syarat adanya unsur korupsi kolu-

si dan nepotisme (KKN). Kenyataannya, hal itu benar, dan hingga saat ini setelah empat tahun berjalan penganggarannya, belum juga terselesaikan dengan baik," ucap Kuncus.

Disamping itu, Kuncus juga menyatakan, bahwa pada era pelaksanaan tahun anggaran lalu, banyak kegiatan proyek yang bersifat multiyears, namun hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya dengan sempurna sesuai peruntukannya.

"Banyak proyek multiyears lain, dan sampai saat bisa kita lihat belum ada yang bisa dimanfaatkan lagi oleh pihak Pemko Tanjungpinang, sesuai peruntukannya semula. Kita berharap hal itu bisa ditangani serius oleh aparat penegak hukum di wilayah ini," ungkap Kuncus. (nel)

Seperti warga penerima bantuan wajib memiliki tanah atau lahan sendiri dengan mengantongi dokumen resmi minimal yang diterbitkan oleh desa, kelurahan dan kecamatan (Alhasak).

Selain itu, warga penerima bantuan wajib membuat surat pernyataan untuk bersedia menempati rumah baik yang baru dibangun maupun direhabilitasi setelah selesai

dan tidak diperkenankan untuk mengajukan komplain dari bantuan Pusat tersebut bila sudah terealisasi.

"Untuk persyaratan penerima sudah diatur, dari 276 KK yang ada di Teluk Bintan sebanyak 40 persen adalah warga penerima bantuan kategori rehabilitasi rumah. Sedangkan sisanya warga penerima bantuan pembuatan rumah baru," kata Ismail. (cw95)

Dari Halaman 17

Kementerian PU rumah serta rehabilitasi rumah.

Untuk pembuatan rumah baru akan diberikan bantuan sebesar Rp20-25 juta, sedangkan untuk rehabilitasi rumah akan diberikan dana sebesar Rp18-20 juta.

Mengenai siapa saja warga yang menerima bantuan dari Pusat itu, sebut Ismail, sudah melalui mekanisme prosedur yang diterapkan Kementerian PU.

kebutuhan jembatan penyeberangan, hingga mesin daur ulang plastik.

Menyikapi hal ini Soerya berjanji untuk meneruskan kepada DPRD Kepri.

"Saya ini pensiunan Wagub. Tapi masih ketua partai.

Nanti saya teruskan kepada anggota partai saya yang duduk di dewan," jelasnya.(r/afr)

Dari Halaman 17

Kejari Bidik khusus (Pidsus) Kejari Tanjungpinang tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Heri Ahamad Pribadi SH melalui Kasi Pidsus, Lukas Alexander Sinuraya SH, meskipun tidak menepis tentang kondisi tersebut, namun secara pasti belum bisa memberikan komentar secara panjang lebar.

"Kita belum bisa memberikan komentar terhadap hal tersebut. Nanti saja kita lihat bagaimana hasilnya," ucap Lukas singkat pada Haluan Kepri, Selasa (1/9).

Terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Investigation Coruuption Transparan Independen Non Government Orzanitation (LSM ICTI-Ngo), Provinnsi Kepri, Kuncus menyatakan dukungan atas apa

mentara KTP Siak. Memang benar KTP Siak tidak diperbolehkan lagi, tetapi itu yang kita bisa lakukan saat ini," ucapnya.

Dengan adanya kerusakn tersebut, semakin panjang daftar tunggu masyarakat untuk mendapatkan KTP-el tersebut.

Pasalnya beberapa bulan lalu Disdukcapil Tanjungpinang juga tidak bisa melakukan pencetakan dikarenakan lembaran blangko KTP-el habis.

"Baru seminggu lembar blangko KTP-el ini tiba, sebanyak 2.700 blangko. Sebelumnya sempat habis. Sekarang ada masalah kerusakan. Dengan keadaan saat ini, kami belum bisa pastikan hingga kapan KTP-el bisa dicetak kembali. Yang pasti kerusakan di Pusat itu sudah dalam perbaikan," katanya.

Saat ini dijelaskannya, dari Januari hingga saat ini sudah sebanyak 116.386 jiwa yang melakukan perekaman data KTP-el.

Eka mengklaim, dari total wajib KTP saat ini, sekitar 50 ribuan yang belum mendaftarkan pembuatan KTP. "Kalau data lengkap, saya harus melihat lagi secara rinci. Tetapi saat ini sudah sekitar 80 persen lah yang telah mendaftar pembuatan KTP bagi wajib KTP. Sekitar 50 ribuan yang belum mendaftar," pungkasnya. ***

Dari Halaman 17

Radja Tjelak dikeluarkan, sehingga mengakibatkan sisa dana PPID tersebut dapat dicairkan dalam rekening simpanan sementara (Simsem) di BNI 46 cabang Tarempa.

"Jika saya lihat dari barang bukti (BB) SSBP tersebut, tidak sesuai sebagaimana layaknya (alias Palsu)," kata Radja Tjelak, menjawab pertanyaan majelis hakim saat melihat barang bukti SSBP yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Nopriandi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor.

Di antara kejanggalan yang terdapat pada SSBP yang tertera adanya tanda tangan menyerupai tanda tangan Salmiah, selaku Kuasa Bendahara Umum (BUD) Anambas ketika itu, tentang tidak adanya paraf dari pihak yang bersangkutan, termasuk dari jenis rulisan yang terdapat di dalamnya.

Sekda Kabupaten Anambas tersebut juga menyebutkan, tentang ketidak laziman bahwa dana yang terdapat di Simsem tersebut, bisa dicairkan melalui pengambilan dari rekening yang sudah tersimpan pada Bank yang ditunjuk Pemkab Anambas selama ini.

"Lazimnya, dana Simsem tersebut hanya bisa diambil dan dicairkan oleh pihak yang dituju. Jadi, tidak sembarangan orang bisa mengambil dana Simsem itu," ungkapnya.

Disampaikan, asal dana PPID tersebut bersumber dari APBN Pusat untuk Pemkab Anambas tahun 2011 lalu sebesar Rp13,5 miliar.

Kemudian anggaran PPID tersebut diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan di dua Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Anambas, yakni Dinas Kesehatan Rp4,5 juta, serta untuk kegitan di Dinas Pekerjaan Umum Rp9,5 miliar.

"Dalam pelaksanaannya, ternyata dana yang diperuntukan bagi Dinas PU sebesar Rp9

miliar masih tersisa Rp4,8 miliar yang tidak bisa terserap sebagaimana layaknya. Sedangkan dari kegiatan Dinkes Anambas hanya tersisa sekitar Rp15 juta saja," kata Redja Tjelak.

Terhadap kondisi tersebut, katanya, maka sisa dana PPID tersebut wajib hukumnya, sesuai peraturan yang berlaku untuk disetorkan kembali ke kas negara.

"Kenyataanya, saya dan Pak Bupati sempat kaget, karena sisa dana PPID tersebut setelah dicek dan diteliti, tidak sampai ke kas negara," ucapnya.

Terhadap kondisi tersebut, lanjut Radja Tjelak, akhirnya Bupati memanggil Surya Dharma Putra, termasuk Ipan selaku kuas BUD, Handa Rizki selaku pimpinan cabang BNI 46 di Tarempa, serta Salmiah yang juga selaku kuasa BUD untuk mempertanyakan tentang kemana sisa dana PPID senilai Rp4,8 miliar tersebut.

"Ketika ditanyakan, ternyata sisa dana PPID tersebut diambil oleh Surya Dharma Putra untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk kegiatan Pemilu Presiden Jokowi kala itu," kata Radja Tjelak.

Menjawab pertanyaan majelis hakim, tentang adanya penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Radja Tjelak, selaku Kuasa Pengguna Aggaran (KPA) terhadap dana PPID tersebut, Ia menjawab, bahwa hal itu didasari adanya surat masuk dari Kuasa BUD untuk pencairan sisa dana PPID melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan saat itu.

"Karena adanya bukti SSBP yang saya terima, sehingga saya pada saat itu tidak curiga, bahwa ternyata sisa dana PPID tidak masuk ke kas negara. Disamping itu, juga tidak ada pemberitahuan dari pihak bank bersangkutan sebagaimana lay-

aknya," ungkapnya.

Ditanyakan oleh majelis hakim, apakah dalam proses persoalan tersebut, adanya unsur kelalaian ia selaku Sekda, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Hal itu dijawab, bahwa tindakan itu dilakukan oleh pihak yang bersangkutan sesuai tupoksinya masing-masing.

"Hal itu dilihat dari tupoksi tugas masing-masing," kilah Radja Tjelak.

Hal lain, Sekda Pemkab Anambas tersebut juga menyebutkan, bahwa timbulnya persolan PPID tersebut, bukan temuan dari pihak Inspektorat, maupun BPK, melainkan adanya laporan dari Pusat, bahwa sisa dana PPID yang diperuntukan tahun 2011 lalu senilai Rp4,8 miliar itu harus disetorkan kembali ke kas negara.

"Saya juga tidak tahu, bahwa ternyata sisa dana PPID Rp4,8 miliar itu masuk ke rekening PT Samara Tungga, dengan direktur Marzuki. Tahunya hal itu, setelah adanya proses hukum penyelidikan dari pihak Kejaksaan Tinggi Kepri," kilah Radja Tjelak lagi.

Buka Peranan Handa Rizky Dalam sidang yang sama, saksi Riko Saputra, staf di BNI 46 cabang Terempa mengaku, bahwa ia hanya disuruh untuk membuka rekening baru atas nama PT Samara Tungga oleh pimpinannya saat itu, yakni Handa Rizky selaku Kepala Cabang BNI 46 di Tarempa.

"Setelah semua persyaratan pembuatan rekening milik PT Samara Tungga tersebut lengkap, selanjutnya buku rekeningnya dipegang oleh Handa Rizky," kata Riko.

Hal mengejutkan, atas pengakuan Riko, bahwa pembukaan rekenin atas nama PT Samara Tungga milik Marzuki selaku direktur itu untuk

Dari Halaman 17

Kepri Berpotensi perairan Kepri hanya sebatas lewat tanpa memberikan kontribusi apa-apa terhadap daerah.

Kedepannya hal tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk berani mengusulkan ke Pusat agar dibuatkan regulasinya.

“Mungkin kita harus juga usulkan kepada Bapak Presiden. Kapal asing yang lewat di belakang rumah kita tanpa ada kontribusi, kan itu dapat

merugikan kita sendiri,” ujar Agung.

Jika konsep seperti itu diterapkan, lanjut Agung, hal itu bisa dijadikan potensi pemasukan seperti tol laut yang sering digaungkan Presiden Joko Widodo.

“Ya, seperti jalan tol laut rest area. Kendaraan yang lewat diarahkan untuk sekedar beli minuman ringan. Bayangkan jika 1 hari ada 200 kapal yang singgah, berapa yang kita

dapatkan,” ucapnya.

Agung berkeyakinan apabila usulan tersebut disampaikan ke Presiden, tentunya akan mendapat respon positif. Apalagi, pemerintah di era Presiden Joko Widodo tengah menggalakkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Jika usulan tersebut sudah mendapat restu dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kepri, siapa pun gubernur

dan wakil gubernur hasil Pilkada serentak nantinya, tinggal menindaklanjutinya.

“Yang terpenting, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber PAD. Dengan begitu APBD Kepri tidak lagi harus sepenuhnya bergantung pada Pemerintah Pusat. Sehingga diyakini kondisi defisit anggaran mencapai Rp800 miliar seperti yang dialami Kepri sekarang mampu diatasi.(cw99)

padahal parkirnya berharihari," jelasnya.

Lebih jauh Suradji menjelaskan, sebenarnya itu potensi, mengingat kerja sama atau MoU Pemko Tanjungpinang dengan pihak Pelindo Tanjungpinang sudah berakhir di masa kepemimpinan yang lama. Sebaiknya Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah bisa melakukan kembali kerja sama tersebut kembali.

Selain itu, juga mengenai retribusi parkir yang kerap tak menggunakan karcis.

Persoalan retribusi parkir tidak dapat dianggap ringan, sebab bisa merugikan daerah dan ini bisa menguntungkan pihak tertentu yang mengatasnamakan pemerintah daerah. Karena itulah pengaturan karcis parkir harus ditata ul-

ang dan diperjelas.

"Sebenarnya kami tidak peduli apakah pakai karcis atau tidak, asalkan duitnya masuk ke kas daerah. Namun kalau tidak diberi karcis, besar kemungkinan petugas seenaknya saja melakukan pemotongan, itu pun kalau sebagian duitnya disetorkan ke kas daerah. Kalaupun dia tidak menyetorkan duit parkir yang sudah dipungutnya, itu pun bisa terjadi, kan tidak ada karcisnya," jelasnya kembali.

Selain itu, kurang tegasnya mengenai pemotongan bukit dan penimbunan (Cut and Fill) ditambah reklamasi yang tidak jelas, mengakibatkan lingkungan menjadi rusak parah. Kerusakan ini sudah sejak lama, sejak penambangan bauksit di Tanjungpinang.

"Jadi bukan hanya PAD saja yang bocor, tetapi mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Selain itu juga berdampak pada banjir dimana-mana ketika hujan dan krisis air bersih ketika kemarau," tegas Suradji.

Ia berharap pemerintah bisa cepat mengatasi hal ini, karena kembali lagi bisa membuat kerugian langsung kepada masyarakat.

Suradji juga sangart menyayangkan pemerintah saat ini tidak melibatkan pihakpihak lain untuk mengikutkan pembangunan Kota Tanjungpinang.

"Pemko terkesan ingin bekerja sendiri, dan tidak melibatkan pihak-pihak lain.

Mungkin melibatkan akademisi, seperti UMRAH yang mempunyai Fakultas Ekonomi. Dari sana bisa dilakukan penelitian, potensi-potensi PAD yang belum tergarap.

Jadi bersama-sama membangun Kota Tanjungpinang, agar bisa disetarakan dengan kota-kota lain yang menjadi ibukota provinsi," ujarnya.

Sebenarnya, banyak potensi-potensi yang bisa digarap apabila intansi terkait benar-benar bekerja. Seperti, di Dishub mengatur masuknya kendaraan atau alat berat ke jalan umum. Lain lagi, PKL tetapi tidak memberatkan masyarakat kecil, dan masih banyak lagi.

"Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa cepat untuk mempertegas masalah ini agar tidak terjadi kebocoran yang seharusnya masuk ke kas daerah. Dan Pemko jangan alergi untuk dikritik.

Jadikan keritikan itu sebagai semangat untuk maju," ujarnya mengakhiri. ***

Dari Halaman 17

Potensi PAD Daerah (Perda) untuk pemasukan untuk daerah. Jangan hanya membuat Perda menghabiskan anggaran. Karena saat ini berkurangnya pendapatan dari DBH Migas dari Pusat," kritik Suradji.

Ia mengatakan, telah hilangnya potensi PAD senilai miliaran rupiah dari sektor retribusi ini, jumlahnya akan semakin bengkak jika diakumulasi bertahun-tahun.

Bahkan pihaknya mengklaim telah melakukan penelitian terkait pungutan parkir di Pelabuhan SBP Tanjungpinang yang tidak maksimal.

"Kendaraan yang baru masuk atau yang lama di pelabuhan, pungutannya sama.

Seharusnya ini bisa dimaksimalkan sesuai lamanya parkir. Ada juga beberapa pihak yang tidak membayar parkir,

mengosongkan rekening SKPD di Anambas, termasuk sisa dana PPID sebesar Rp4,8 miliar saat itu.

"Apa yang saya lakukan, hanya didasari perintah pimpinan saya saat itu," ucap Riko.

Sementara saksi Nadia Sartika Desi, kasir di BNI 46 cabang Terempa saat itu, juga menyampaikan tentang peranan terdakwa Handa Rizky selaku pimpinanya saat itu, dalam proses pencairan sisa dana yang masuk dalam Simsem.

"Dari jumlah dana yang terdapat di dalam Simsem tersebut, terdapat lima kali penarikan Siti Hasanah sebanyak dua kali penarikan, yakni Rp299,71 juta dan Rp200 juta. Kemudian atas nama Khaironi (PTT dan staf di bendahara di Pemkab Anambas-red) sebesar Rp88 juta. Penarikan juga dilakukan atas nama Hendriadi sebesar Rp400 juta.

Namun dari jumlah penarikan dana tersebut, lanjut saksi Nadia, ia mendapati adanya pengambilan dana diluar prosedur yang berlaku, karena tidak dilengkapi sebagaimana persyaratan atas nasabah bank yang akan mencairkan dana di dalam rekening yang sudah disimpan selama ini.

"Namun adanya permintaan dari Handa Rizky, selaku pimpinanan saya secara lisan saat itu, maka dana Rp400 juta yang diambil oleh Hendriadi tersebut, akhirya juga dicairkan," ungkap wanita staf di BNI 46 Tarempa tersebut.

Jalanya sidang yang dimpin majelis hakim Jupriyadi SH MH, didampingi Linda Wati SH MH dan Patan Riadi SH MH, kali ini cukup berlangsong alot sekitar 5 jam. Namun kondisisnya tidak setegang pada persidangan keterangan saksi Salmiah, dan Ipan selaku kuas BUD Anambas sebelumnya.(nel)

Editor: Afrizal, Layouter: Agung Raharjo

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

CMYK

Bintan

Rabu, 2 September 2015

19

PNS Bintan Diingatkan Peduli Raisa Sumbangan Mulai Mengalir BINTAN (HK) — Penjabat Bupati Bintan, Doli Boniara Siregar mengajak seluruh pegawai di Pemerintahan Kabupaten Bintan ikut peduli memberikan bantuan kepada Raisa Putri Riona, bayi pengidap atresia bilier yang kini membutuhkan biaya Rp1,2 miliar untuk operasi.

Oki Alexander Liputan Bintan Hal ini disampaikan Doli ketika menjenguk langsung bayi mungil itu di kediamannya di Jalan Wakatobi RT 1Rw II Kampung Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Selasa (1/9).

"Ya kita mintalah tidak hanya kepada para pegawai saja, masyarakat juga ikut membantu agar si Raisa bisa segera mendapatkan biaya untuk operasinya," tutur Doli.

Di tengah kesibukan sebagai pemimpin Bintan sementara saat ini, Doli menyempatkan dirinya untuk melihat lebih jelas kondisi Raisa. Dijelasksan, Pemkab Bintan tetap memberikan perhatian kepada Raisa.

Saat ini laporan yang diterimanya, mulai dari biaya susu, perawatan hari-hari

serta perawatan selama 6 bulan yang sempat dijalani Raisa itu bantuan dari Pemkab Bintan.

Akan tetapi, bantuan juga mesti ditunjukkan oleh para masyarakat, mengingat biaya yang dibutuhkan untuk operasi bocah malang itu tidak sedikit.

"Artinya, selama ini kita sudah memberikan bantuan kepada Raisa. Mulai dari susu dan perawatan seperti mengganti selang untuk makanan Raisa itu ditanggung pemerintah," ungkapnya.

Memang sembari menunggu biaya terkumpul saat ini, pihak keluarga kerap menggunakan uang sumbangan dari para donatur untuk membeli susu yang harganya cukup mahal.

Karena ada kelainan pada tubuh Raisa, sehingga pihak keluarga juga mesti mem-

berikan formula khusus untuk dikonsumsi Raisa.

Dalam kurun waktu satu bulan, pihak keluarga mesti mengeluarkan biaya sekitar Rp3 juta untuk pembelian susu khusus untuk Raisa.

Kendati demikian, kabar gembira untuk pihak keluarga, setiap pembelian susu serta perawatan seari-hari, Pemkab Bintan siap menanggung sepenuhnya.

Kepala Puskesmas Gunung Kijang, Dr Bambang Utoyo mengungkapkan, setiap pembelian susu Raisa bisa diklaim pihak keluarga kepada pihak Dinas Kesehatan, untuk diganti.

Sehingga uang yang terkumpul dari hasil para donatur tidak terpakai untuk pembelian serta perawatan Raisa sehari-hari.

"Biaya susu dan perawatan Raisa memang kita tanggung, dan kita selalu memantau perkembangan kesehatan Raisa setiap minggunya," ungkap Bambang.

Dengan kedatangan orang nomor 1 di Bintan saat ini bersama jajarannya ke rumah Raisa, memang sudah memberikan nilai tersendiri.

Sehingga diharapkan, bantuan untuk Raisa bisa terus mengalir dan tercapai nominal yang dibutuhkan agar

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

ia bisa segera menjalani operasi tranplantasi hati.

Raisa merupaka anak pertama dari pasangan Rio (22) dan Siti Nurcahyani (19). Sejak umur 2 bulan, Raisa mulai mengalami kelainan pada pertumbuhannya. Pada saat itu, Raisa sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Tanjungpinang.

Karena keterbatasan peralatan medis yang dimiliki di RSUP Tanjungpinang, akhirnya Raisa dirujuk untuk dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta. Raisa sempat dirawat selama enam bulan di RSCM. Karena dari hasil diagnosa dokter, Raisa mengalami penyempitan pada bagian empedu, sehingga Raisa mesti menjalani operasi untuk transplantasi hati. Hanya saja, untuk biaya tranplantasi hati, pihak keluarga Raisa mesti menyiapkan dana sebesar Rp1,2 miliar.

Dengan alasan nominal yang mesti dikumpulkan itulah, akhirnya Raisa dibawa pulang untuk dirawat di rumahnya dengan pengawasan pihak Puskesmas.

Sejauh ini, sumbangan dari para donatur yang terus mengalir sudah mencapai angka Rp48 juta.***

OKI ALEXANDER/HALUAN KEPRI

SAMBANGI KEDIAMAN — Pj Bupati Bintan, Doli Boniara Siregar saat menyambangi kediaman Raisa Putri Riona di Jalan Wakatobi RT 1 Rw II Kampung Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Selasa (1/9).

Kapolres Ingatkan Jajarannya

BINTAN (HK) — Kapolres Bintan, AKBP Cornelius Wisnu Adji Pamungkas menegaskan kepada seluruh jajarannya hingga ke tingkat paling bawah, agar kiranya dapat mempertanggung jawabkan setiap foto dokumentasi kegiatannya agar tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu.

"Hal itu untuk menghindari persepsi negatif terhadap jajaran di instansi Polres Bintan," kata Cornelius, Selasa (1/9).

Mengingat, selama musim Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) saat ini, ada saja oknum yang kerap memplesetkan bahasa bahkan gambar. Sehingga terkesan ada keberpihakan suatu lembaga khususnya Polri terhadap salah satu pasangan calon peserta Pilkada di Bintan.

"Kita sudah minta kepada

CMYK

seluruh jajaran agar bisa mempertanggung jawabkan setiap dokumentasi kegiatannya agar tidak disalah gunakan nantinya," tegas Wisnu.

Hal ini memang dinilai penting, karena jajaran Polri, TNI serta aparatur negeri sipil tidak diperkenankan terlibat politik praktis selama penyelenggaraan Pilkada berlangsung.

Untuk itu, ia mengingatkan perlu dicegah tindakantindakan dari para oknum tak bertanggung jawab yang kerap memplesetkan bahasa dan foto di jejaring sosial seperti facebook.

Apalagi saat ini, media sosial seperti facebook memang dijadikan senjata paling ampuh untuk mempromosikan jagoannya dalam Pilkada agar bisa menarik sebanyak mungkin simpatik masyarakat.

Hanya saja, perkembangannya yang begitu cepat, sehingga sulit untuk diawasi dan tak jarang terlihat foto-foto dengan caption (tulisan-red) foto yang mudah untuk diplesetkan.

Belum lama ini, foto polisi berseragam lengkap yang tengah memberikan surat imbauan kampanye tertib kepada masyarakat pendukung pasanga calon peserta Pilkada Bintan dituliskan teks fotonya yang mengarah kepada salah satu pasangan calon di Bintan. Sehingga terkesan pihak kepolisian berpihak kepada pasangan calon tersebut.

Meski belum banyak respon dari kalangan masyarakat, memang hal seperti ini mesti dicegah agar tidak terjadi pesepsi negatif ditengah masyarakat. Karena perkembangan teknologi saat ini sulit diawasi dan siapa saja bisa mengakses media sosial.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri, Azuardi juga mengakui sulitnya mengawasi perkembangan media sosial saat ini. Meski dalam peraturan KPU sudah diatur mengenai media sosial masing-masing pasangan calon.

Tetap saja, ada akun media sosial yang tumbuh dengan melakukan halhal yang dapat mempengaruhi para pembaca walaupun kebenarannya masih diragukan.

Kendati demikian, pihaknya lanjut Azuardi, mengimbau kepada masyarakat agar dapat menggunakan akun media sosial sebagai wadah untuk kebaikan.

"Walaupun ini bukan ranah kita, kiranya ini harus menjadi perhatian kita bersama dalam mengawasi perkembangan media sosial saat ini. Karena pertumbuhan akun media sosial sulit untuk diawasi.

Untuk itu masyarakat mesti cerdas menggunakan media sosial sebagai pemanfaatan yang bernilai positif," kata Azwardi.(cw95)

Editor: Afrizal, Layout: Parlin

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Rabu, 2 September 2015

Hukum & Kriminal

20

Polda Tahan Stempel Milik RW Terkait Sengketa Lahan di Tiangwangkang BATAM (HK) — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri menahan stempel milik Rukun Warga (RW) 01, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung. Hal ini terungkap dalam persidangan sengketa lahan di Tiangwangkang di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (1/9).

Eddy Supriatna Liputan Batam Centre “Stempel saya diambil sama penyidik Polda. Saya tidak tahu alasannya,” ujar Manaf Ismail, Ketua Rukun Warga (RW) 01, Kelurahan Tembesi, Sagulung ketika menjadi saksi sengketa lahan di hadapan majelis hakim yang dipimpin Sarah di PN Batam.

Dalam persidangan, Ma-

naf menjelaskan bahwa lahan yang saat ini bersengketa milik Kemat, warga Pulau Panjang, Tiangwangkang.

Kepemilikan lahan ini sesuai dengan surat tebas yang dikantongi Kemat. Lalu, Kemat mengurus surat tebas itu dengan meningkatkan status lahannya dengan surat alas hak.

“Sepengetahuan saya, tanah itu memang milik Kemat,” ujarnya dihadapan si-

EDDY SUPRIATNA/HALUAN KEPRI

KUASA Hukum, Anton Al Pena, Roy menyerahkan bukti tambahan dalam sidang sengketa lahan di Tiangwangkang, Tembesi, Sagulung di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (1/9).

dang dengan Ketua majelis hakim Sarah dengan anggota Syahrial dan Juli.

Ia mengaku bingung dengan sengketa lahan ini. Tidak hanya di PN Batam, katanya, kasus ini juga dilaporkan ke Polda Kepri. Dan ia tidak mengetahui secara persis laporan PT Franindo Internasional (FI).

“Saya beberapa kali dipanggil di Polda Kepri. Tetapi saya tidak tahu apa laporannya,” katanya.

Erdinus, saksi lainnya mengatakan ia hanya mengetahui bahwa ada upaya PT FI untuk menguasai lahan. Sebelum kasus ini masuk ke ranah hukum, katanya, ia sempat melihat sejumlah orang suruhan dari PT FI untuk menutup akses jalan ke lokasi milik Anton Al Pena, sebagai penggugat. Tidak hanya menutup jalan, katanya, orang itu juga meminta aktivitas di lokasi untuk dihentikan.

“Ada sejumlah preman yang datang. Mereka menutup dan menyuruh seluruh pekerja untuk berhenti bekerja,” ujarnya.

Untuk diketahui, laporan PT FI ke Polda Kepri terkait dugaan pengrusakan dan penyerobotan dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, hak atas kepemilikan terhadap lahan itu belum ada kepastian.

“Seharusnya dipastikan mengenai kepemilikannya.

Dan lembaga yang berwenang untuk itu adalah Badan Pengusahaan (BP) Batam,” ujar Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

Menurutnya, tuduhan atas penyerobotan dan pengrusakan itu hal terpenting adalah memastikan kepemi-

likan. Jika belum ada kepastian secara hukum mengenai kepemilikan lahan tersebut, katanya, laporan itu tidak bisa dilanjutkan.

Dia mengatakan jika memang PT FI yang dialokasikan lahan tersebut, harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum memilikinya.

Dan untuk menyatakan kepemilikan, katanya, sudah

diatur dalam aturan yang ada di BP Batam.

“Biapun sudah dialokasikan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Salah satunya, bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di dalam lokasi itu,” katanya menegaskan.

Lebih jauh dikatakannya, jika dalam batas waktu tertentu, pihak penerima alokasi

tidak bisa memenuhi persyaratan, maka BP Batam wajib menevaluasi kembali pengalokasian itu sendiri. Bahkan, bisa saja alokasi lahan itu dicabut dan diberikan ke investor lain yang lebih serius akan mengelola lahan itu.

“Tanpa memenuhi persyaratan, merupakan wan prestasi. Bisa dicabut alokasi lahannya,” ujarnya.***

DEDI MANURUNG/HALUAN KEPRI

Besok, Warga Jabi Demo BP Terkait Penggusuran BATAM (HK) — Besok, Kamis (3/9), warga Kampung Jabi akan menggelar unjuk rasa ke Badan Pengusahaan (BP) Batam. Aksi ini dilakukan untuk meminta penjelasan dari pejabat di BP Batam yang akan melakukan penggusuran pertengahan September mendatang.

“Kita sudah masukkan surat pemberitahuan ke Polresta Barelang,” ujar Amiluddin, Ketua RW 04, Kampung Jabi, Kelurahan Batubesar, Nongsa, Selasa (1/9).

Ami, sapaan akrab Amiluddin ini mengatakan mendatangi BP Batam ini sudah kesepakatan warga. Dimana warga resah dengan adanya pernyataan dari penggusuran dari Nur Safriadi, sebagai Deputi IV, Pengusaha Sarana lainnya, menyatakan Kampung Jabi yang merupakan prioritas penggusuran di Batam.

Menurutnya, sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) dengan hampir seriuan penduduk di Kampung Jabi akan meminta penjelasan secara

resmi mengenai pernyataan itu. Pasalnya, warga akan tetap mempertahankan keberadaan Kampung Jabi sampai kapan pun.

“Kita akan tetap mempertahankan kampung ini.

Dan Kampung Jabi adalah harga mati,” ujar Ami yang diaminkan ratusan warga Kampung Jabi yang resah.

Kadir, warga Kampung Jabi sangat menyayangkan pernyataan pejabat BP Batam. Dimana, ucapan yang dikutip media itu sangat menyakitkan seluruh warga.

Pasalnya, surat pemberitahuan belum ada, tiba-tiba sudah mau menggusur.

“Saya yakin ini hanya pandai-pandai dia (Nur Syafriadi). Pak Mus (Ketua BP Batam) tidak mengetahui hal ini,” ujar pengacara ternama di Batam.

Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Yunus.

Sebagai anggot DPRD Batam tidak mengatahui agenda dari BP Batam ini. Bahkan, agenda ini belum ada pembicaraan di DPRD, Pemko

dan BP Kawasan.

“Tidak ada pembicaraan terkait masalah penggusuran Kampung Jabi,” ujarnya.

Sebelumnya, warga Kampung Jabi mengaku belum menerima sosialisasi dalam bentuk apapun dari Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait isu penggusuran yang direncanakan pertengahan September mendatang.

“Tak ada angin, tak ada badai. Tiba-tiba mau ada berita akan dilakukan penggusuran. Ada apa ini?,” ujar Aminuddin.

Menurut Ami, ketika Kampung Jabi sudah dijadikan prioritas, tentu sudah ada prosedur yang dilalui.

Semisalnya, ada surat peringatan dan sosialisasi dan sebagainya, sebelum dilakukan penggusuran itu sendiri.

Disebutkannya, selama ini tidak ada selembar kertas pemberitahuan mengenai penggusuran ini. Makanya warga kaget, katanya, mengetahui BP Batam sudah mengeluarkan surat peringatan.

Jadi pernyataan pejabat BP Batam di media, katanya, suatu bentuk kesalahan.(doz)

DUA remaja anggota geng motor Vikam ini ditangkap karena dituduh melakukan pencurian sepeda motor, Selasa (1/9).

Dua Anngota Geng Motor Vifam Dibekuk BATAM (HK) — Dua remaja putus sekolah, TT (18) dan HPT (17), anggota geng motor Vegal Family (Vifam) dibekuk Polsek Batuaji, Kamis (27/8) sekitar pukul 02.00 WIB. Kedua pelaku pencurian sepeda motor itu ditangkap dari Kavling Nato, Sagulung, tepatnya di rumahnya TT sendiri pada saat bermain pada malam hari.

Kapolsek Batuaji, Kompol Andy Rahmansyah menceritakan, awal penangkapan kedua pelaku ini atas laporan Rizal Rafino, yang tinggal didekat Pos Damri Tanjung uncang, Batuaji bahwa sepeda motor Honda Beatnya hilang.

Setelah dikembangkan yang juga menjadi atensi untuk pengungkapan curanmor, kata Andy, anggotanya pun langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku

tersebut. Namun, disisi lain juga, pihaknya tetap memburu berinisal S, pelaku pengeroyokan tepatnya di Pemda II Batuaji. Pelaku S itupun sempat memakai motor curian dari TT untuk kumpul bersama rekan-rekannya.

"Korban itu melapor pada Kamis (13/8) lalu. Kemudian, kita melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap dua pelaku tersebut. Namun, sebelumnya S itu berhasil ditangkap anggota beserta barang buktinya sepeda motor tersebut.

Dari pemeriksaan, motor itu didapat dari pelaku TT tersebut," ujar Andy, Selasa (1/ 9)siang kemarin.

Masih kata Andy, kedua pelaku ini masih terus dikembangkan. Bisa juga diketahu, TT bersama HPT pemain lama untuk curanmor. Pada saat penangka-

pan, kedua pelaku pun tak bisa mengelak, karena sebelumnya S mengaku mendapat motor curian ini dari TT sendiri.

TT tersebut juga sering melakukan pencurian sepeda motor, makanya kasus ini akan kita lanjutkan hingga ke pengadilan negeri (PN).

"Sepeda motor yang dipakai berinisial S itu, didapat dari TT sendiri, kerika berkumpul di perumahan Pemda II, Batuaji," kata Andy.

Maka dari itu, pepada kedua pelaku ini dikenakan pasal 363 ayat 1, pencurian dengan pemberatan KHUPidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.

Sementara, TT salah satu pelaku curanmor mengatakan, ia nekat melakukan pencurian sepeda motor dengan membongkar gudang

menggunakan obeng bunga, yang berdekatan dengan pos Damri, Tanjung uncang Batuaji.

Ia juga menuturkan, hasil sepeda motor yang dicurinya itu hanya untuk dipakai main-main pada saat kumpul dengan geng motor tersebut. "Kami bongkar gudang dengan pos Damri, Tanjung uncang itu. Setelah itu kami bawa kabur, tak lama kemudian S meminjam untuk dipakainya," ujar TT, yang tinggal di Kavling Nato, Sagulung kepada wartawan.

Masih kata TT, S sendiri masih abangnya. Mereka juga membentuk geng motor bernama vegas family sudah lama. "S itu abang saya.

Jadi kalau ada motor saya curi, pasti saya sama dia itu," ujar TT dengan polosnya di Polsek Batuaji ketika di espos. (ded)

Editor: Eddy Supriatna, Layouter : Andika Kurniawan

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Rabu, 2 September 2015

21

Blaszczykowski Berlabuh di Fiorentina KAPTEN Borussia Dortmund dalam lima musim terakhir, Jakub Blaszczykowski, akhirnya resmi hengkang ke klub elit Serie A Italia, Fiorentina.

Kepastian transfer itu dikonfirmasi langsung melalui laman resmi Dortmund. Kapten timnas Polandia tersebut akan menjalani masa peminjaman selama semusim di Artemio Franchi lewat banderol •1 juta. La Viola memiliki opsi untuk mempermanenkannya di akhir musim ini, melalui biaya •6 juta.

Kepergian pemain yang akrab disapa Kuba itu sejatinya tidak mengejutkan. Meski jadi idola utama di Westfalenstadion, sosok berusia 29 tahun itu sudah kehilangan pos di tempat reguler sebagai winger. Cedera panjang jadi halangan utamanya.(glc)

De Gea Batal ke Madrid MADRID (HK) — Setelah sepanjang musim panas menanti, Real Madrid nyaris mendapatkan David De Gea. Kontrak dan nilai transfer pun sudah disepakati, sampai kemudian dokumen kontrak si pemain terlambat satu menit.

Berbeda dengan Inggris, bursa transfer musim panas di Spanyol tutup pada tanggal 31 Agustus 2015. Menjelang ditutupnya bursa transfer tersebut, Madrid dan klub asal De Gea, Manchester United, me-

lakukan negosiasi serius.

Beberapa jam sebelum deadline, Madrid dan United dikabarkan telah menyepakati nilai transfer sebesar 29 juta euro. Deal tersebut juga melibatkan kiper Madrid saat ini, Keylor Navas.

De Gea dan Navas dikabarkan sama-sama setuju untuk berpindah klub, dan tinggallah kelengkapan dokumen dikirim untuk merampungkan transfer.

Seperti dikabarkan oleh media Spanyol, AS, kontrak yang sudah ditandatangani De Gea gagal sampai tepat waktu ke tangan federasi sepakbola Spanyol. Dokumen

tersebut dikabarkan sampai pada pukul 00.01 dinihari alias terlambat satu menit dari deadline.

AS menyebutkan kalau De Gea kecewa karena deal tersebut batal.

Sampai berita ini diturunkan, De Gea masih berstatus pemain United.

Namun, kontraknya dengan klub yang bermarkas di Old Trafford itu tinggal tersisa semusim.

Klaim Dokumen On Time Beberapa media Spanyol, menyebut bahwa Real Madrid mengklaim dokumen transfer David De Gea tepat waktu.

Oleh karenanya, Madrid akan berusaha agar kepindahan De Gea tetap terlaksana.

Seperti dikabarkan sebelumnya, dokumen transfer De Gea ke Madrid dikabarkan telat satu menit. Bursa transfer di Spanyol tutup pada 31 Agustus 2015 tengah malam. Namun, dokumen yang

berisikan kontrak De Gea tiba di tangan federasi Spanyol ketika deadline sudah lewat.

Kubu Madrid dan Manchester United mengklaim, tidak ada yang salah dengan dokumen mereka. Kedua klub mengklaim kalau mereka telah merampungkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan mengirimkannya tepat waktu.

Namun, federasi sepakbola Spanyol bersikukuh bahwa dokumen tersebut terlambat tiba ke tangan mereka.

Kabar lain menyebutkan, dokumen (dalam bentuk file digital) yang dikirimkan Madrid ke markas federasi Spanyol tidak bisa dibuka.

Madrid disebut punya bukti kalau dokumen tersebut sampai tepat waktu. Oleh karenanya akan mengusahakan transfer tersebut tetap terlaksana dengan mengajukan permohonan ke UEFA. (dtc)

Tak Jadi ke Juventus, Draxler Pilih Wolfsburg

WOLFSBURG (HK) — VfL Wolfsburg tidak butuh waktu lama untuk bisa mendapatkan pengganti Ivan Perisic dan

Kevin De Bruyne. Wolfsburg mendatangkan Julian Draxler dari Schalke 04 dengan ikatan kontrak lima tahun.

Ini merupakan kali perta-

ma bagi Draxler berganti klub setelah 14 tahun mengabdi untuk Schalke 04. Draxler merupakan talenta muda yang memainkan debut bersama Schalke pada 2011 saat masih berusia 17 tahun. Sebelum pindah, pemain berusia 21 tahun ini sudah mengoleksi 119 penampilan dan mencetak 18 gol untuk Schalke.

Sebelumnya, Wolfsburg kehilangan dua pemain penting saat menjual De Bruyne ke Manchester City dengan biaya transfer menembus 54,5 juta poundsterling dan Ivan Perisic ke Internazionale Milan. Selain berhasil mendatangkan Draxler, Wolfsburg juga sudah merekrut bek tengah dari Bayern Muenchen, Dante, guna mempersiapkan diri menghadapi babak penyisihan grup Liga Champions.

“Ada dua alasan mengapa kami menyetujui kesepakatan ini. Kami tidak akan berbicara mengenai detail transfer,” ujar Direktur Olahraga Schalke, Horst Heldt.

“Akan tetapi, dapat kami katakan ini adalah transfer dengan pemasukan tertinggi yang bisa dihasilkan dalam sejarah klub kami. Kami juga mengetahui adanya keinginan dari Julian Draxler untuk berganti klub,” kata dia.

Transfer ini terbilang mengejutkan mengingat sebelumnya Juventus diyakini merupakan klub terdepan yang berpeluang mendapatkan jasa Draxler. Meski tidak dikonfirmasi, dipercaya transfer Draxler memakan biaya sebesar 15,4 juta poundsterling atau lebih dari 333 miliar rupiah. (kcm)

Dani Ceballos Tolak Real Madrid SEVILLA (HK) — Tidak seperti kebanyakan pemain yang selalu antusias ketika klub sebesar Real Madrid diberitakan tertarik untuk memakai jasanya, Dani Ceballos justru sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan El Real.

Dani Ceballos, 19 tahun, lebih memilih untuk bertahan di Real Betis dan berusaha memberikan yang terbaik bagi fans Betis ketimbang gelontoran uang

yang ditawarkan oleh Madrid.

Senada dengan Ceballos, Betis sendiri sebelumnya juga mengatakan jika mereka tidak akan melepas pilar penting mereka tersebut.

“Itu hanya rumor, apa yang saya inginkan hanya bertahan di Betis,” tegas Ceballos pada AS. “Saya ingin terus di Betis dan menikmati dukungan fans selama bertahun-tahun.

Mereka percaya pada saya karena saya tak pernah mengecewakan mereka,” lanjutnya.

“Saya selalu akan memberikan segalanya untuk kostum ini dan saya hanya berpikir untuk membalas semua dukungan yang telah diberikan oleh para Beticos,” tukas eks pemain timnas U19 Spanyol ini. (bln)

Milan Pinjamkan Matri ke Lazio MILAN (HK) — Tak ada tempat untuk Alessandro Matri di AC Milan pada m u s i m i n i . M i l a n t e l a h m e m i njamkan striker berusia 31 tahun itu ke Lazio.

Milan membeli Matri dari Juventus pada musim panas 2013.

Namun, Matri gagal bersinar dan langsung dipinjamkan ke Fiorentina di bursa transfer musim dingin 2014.

Pada musim lalu, Matri dipinjamkan ke Genoa dan Juventus. Dia menjadi penentu kemenangan Juve atas Lazio di final Coppa Italia.

Untuk musim ini, Matri akan m e n j a l a n i m a s a p e m i n j a m a n d i L a z i o . D i a t e rpinggirkan di Milan menyusul kedatangan Luiz Adriano, Carlos Bacca, dan Mario Balotelli.

Selain meminjamkan Matri ke Lazio, Milan juga melepas Cristian Zaccardo. Pemain berposisi bek itu telah bergabung dengan tim promosi Carpi dan dikontrak selama dua tahun. (dtc)

Bendol: Sriwijaya Masih Banyak Kekurangan MALANG (HK) — Sukses anak asuhnya mengalahkan PSGC Ciamis disambut rasa syukur Benny Dollo. Namun, pelatih Sriwijaya FC ini mengakui

masih banyak kekurangan pada penampilan Titus Bonai dan kawan-kawan.

“Kita bersyukur dengan kemenangan ini. Tapi harus kita akui banyak kekurangan pada pertandingan ini,” ujar Bendol, sapaan karib Benny.

“Kekurangan ini karena

persiapan kita terbatas dalam mempersiapkan pertandingan ini,” sambungnya.

Sebelumnya, pada laga perdana Grup B Piala Presiden, Sriwijaya FC sukses mengalahkan PSGC dengan skor 1-0. Gol semata wayang pada laga yang

dihelat di Stadion Kanjuruhan Malang, Selasa (1/9) ini dicetak Syakir Sulaiman pada menit 24.

Lebih lanjut, Bendol membeber kelemahan yang masih menghantui timnya pada laga ini. Menurutnya, meski mendapatkan banyak peluang, hanya satu gol

yang bisa disarangkan anak asuhnya.

“Inilah salah satu kekurangan yang saya bilang. Ini karena persiapan kita tidak bisa total. Pemain datang bertahap. Hasilnya, masih ada kesenjangan,” tandasnya. (bln)

Editor: Ricoh P, Layouter: Syahril, Grafis: Richo Ray

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

/

13,376.00 13,242.00

/

14,894.18 14,740.99 1 0 , 9 1 6 . 5 1 10,802.74

9,899.35

9,794.38

/

/

3,522.32

3,484.28

/

/

393.76

389.70

2,188.02

CMYK

Bisnis

Rabu, 2 September 2015

2,166.10

22

Sumber: Bank Indonesia

Menkeu dan Menteri ESDM Tak Kompak Soal Harga BBM JAKARTA (HK) - Pemerintah tengah mencari celah membuat kebijakan yang bisa menstimulus roda perekonomian nasional di tengah belum pulihnya kondisi ekonomi dunia.

Beberapa kebijakan sudah dikeluarkan, salah satunya pemberian fasilitas fiskal berupa keringanan pajak atau istilahnya tax holiday.

Jurus lain yang diambil pemerintah, menurunkan tarif listrik yang berlaku pada bulan ini, September 2016. Langkah ini diyakini semakin memperkuat daya beli masyarakat di saat ekonomi tak menentu.

Kebijakan lain yang tengah dipertimbangkan adalah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diyakini dapat menjaga daya beli masyarakat dan menurunkan ongkos distribusi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui, pihaknya tengah melakukan kajian mengenai penetapan harga BBM. "Pokoknya lagi dipersiap-

kan," singkat menkeu usai melakukan rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (1/9).

Pemerintah beralasan, harga BBM atau tarif listrik perlu direvisi mengingat rendahnya inflasi dan harga-harga yang sudah kembali normal setelah Lebaran.

Pandangan berbeda justru disampaikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Menteri Sudirman menegaskan, harga BBM belum akan mengalami perubahan. Salah satu alasannya, pemerintah harus membayar utang kepada PT Pertamina.

"Sekarang kita punya utang kepada Pertamina dan itu mesti dibayar, karena itu korporasi," tutupnya.

Menteri Sudirman mengaku belum mengetahui total kerugian Pertamina ketika menjual harga BBM di bawah harga keekonomian.

"Kalau ada kelebihan selisih harga keekonomian dengan harga jual sekarang, maka pertama-pertama kita punya utang kepada Pertamina untuk dibayar, mereka pernah menjual harga BBM lebih rendah daripada harga keekonomian," kata Menteri ESDM Sudirman Said dalam diskusi 'Energi kita' yang digelar merdeka.com, RRI, IKN, IJTI dan Sewatama di Gedung Dewan Pers, Jakarta, belum lama ini.

Selain membayar utang, kelebihan selisih ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi. Antara lain untuk membangun listrik di daerah terpencil, membangun storage atau penyimpanan BBM di daerah pelosok.

Menteri Sudirman Said mengakui saat ini ada selisih keuntungan dari harga jual BBM jenis Premium. Namun diakuinya belum dapat menutup kerugian yang ditanggung Pertamina sebelumnya.

"Harga jualnya iya sedikit, tidak sampai Rp 500 per

I Hotel Suguhkan Paket Arisan BATAM(HK) — I Hotel Baloi yang belum lama ini dipilih menjadi akomodasi kru Saudi Arabia Airline, kini menyediakan paket arisan bagi masyarakat yang ingin membuat acara arisan di Hotel dan dengan harga yang sangat terjangkau.

Hal tersebut disampaikan Dita Sales Manager Hotel Baloi saat dijumpai di Nudmeg Cafe lt2 I Hotel Baloi, Sabtu(29/8) pagi.

"Paket ini sangat terjangkau oleh para executive muda, ibu-ibu ataupun masyarakat yang ingin acara arisannya dilakukan di hotel. Kita akan start di Bulan September ini," kata Dita, Sales Manager I Hotel Baloi saat dijumpai di Nudmeg Cafe lt2, belum lama ini.

Ia menjelaskan, paket arisan hanya seharga Rp75.000 nett/pax minimal pemesanan untuk 10 orang, sudah include 1x Canape di Nudmeg Cafe VIP Room.

Ada 2 menu pilihan untuk paket arisan lanjut Dita yakni menu 1 terdiri dari chicken drumstick, mini pizza, brownies kukus, pudding in glass, dan coffee/Tea. Menu 2 terdiri dari chicken nugget, bihun goreng, fruit tartlet, chocolate ganas cake, dan coffee/Tea. "Pokoknya dari segi harga sangat terjangkau untuk semua kalangan dan rasanya sangat lezat.

Apalagi acara arisan diadakan di hotel pasti dapat menimbulkan suasana yang lebih akrab dan menyenangkan. Ditambah lagi dengan paket arisan

dari kita pasti acara arisannya tambah seru," paparnya.

"Makanan di sini di masak oleh chieff yang sudah sangat berpengalaman dibidang masak-memasak," jelasnya.

"Pokok nya tinggal reservasi dan paket arisan sudah kami siapkan, apalagi zaman sekarang melihat kesibukan kerja yang ada, rasanya lebih efektif dan mudah kalau acara arisan dilakukan di Hotel," jelasnya kembali.

Bagi executive muda ataupun masyarakat yang ingin mencoba paket arisan tersebut dapat datang ke I Hotel Baloi yang beralamat di Komplek Baloi Kusuma Indah No 7 atau dapat menghubungi ke 0778421168.(cw51)

DOK

INILAH paket arisan yang ditawarkan I Hotel Baloi bagi kelompok arisan dengan harga yang sangat terjangkau.

Rupiah Dekati Level 14.100 JAKARTA (HK) — Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada awal perdagangan di pasar spot kembali terpuruk hingga mendekati level 14.100.

Data Bloomberg pukul 09.00 WIB menunjukkan, rupiah berada di posisi Rp 14.085 per dollar AS, melemah dibandingkan penutupan kemarin pada 14.067.

Hari ini rupiah bakal kembali diuji kekuatannya. Turunnya indeks dollar AS berpeluang mendorong kenaikan rupiah meskipun data inflasi terbaru akan mengonfirmasi sentimen itu. Pasca-mengalami kenaikan, laju rupiah pada

awal pekan berbalik melemah tipis. Kekhawatiran terhadap laju rupiah yang tidak mampu bertahan di zona positif kembali terjadi.

Padahal, menurut riset NH Korindo Securities Indonesia, laju dollar AS di pasar spot global sedang mengalami pelemahan terhadap laju yen. Antisipasi akan pelemahan data-data manufaktur global yang akan dirilis pada awal minggu ini yang merupakan awal September memberikan tekanan pada mayoritas mata uang sehingga pelaku pasar berbalik beralih pada mata

uang yang dinilai safe-haven, yakni yen.

Dari dalam negeri, pelaku pasar bersikap menunggu rilis data inflasi yang akan dirilis sehingga membuat laju rupiah tertahan kenaikannya. "Semoga penguatan dapat kembali terjadi dan tidak dimanfaatkan untuk profit taking. Tetap waspadai berbagai sentimen. Laju rupiah berada di atas target resisten Rp 14.035 per dollar AS," katanya.

Hari ini mata uang garuda diproyeksikan berada di level Rp 14.036-14.019 per dollar AS (kurs tengah BI). (kom)

NET

ISI BBM —M ahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) antri mengisi BBM premium di sebuah SPBU di Jakarta. Menyusul melemahnya rupiah terhadap dolar AS maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan diantaranya menurunkan harga BBM namun masih terdapat perbedaan pendapat antara Meneku dan Menteri ESDM. liter," jelas dia.

Dengan dalih menjaga kestabilan perekonomian nasional dan untuk menjamin penyediaan BBM nasional,

pemerintah memutuskan harga BBM jenis Premium RON 88 di wilayah penguasaan luar Jawa-Madura-Bali tetap Rp 7.300 per liter dan jenis Solar

tetap Rp 6.9000 per liter.

"Harga BBM itu mesti dijaga stabilitasnya kemudian kita punya program bagaimana caranya mempercepat program

energi kita, bahkan anggota DPR mempertanyakan, apakah kita masih perlu subsidi, memang sebaiknya kita menjaga itu," ungkapnya.(mrd)

Nite And Day Hotel Tawarkan Nuansa Berbeda BATAM (HK) — Nite And Day Hotel kini telah hadir di Batam, tepatnya di Jodoh Square, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dengan menawarkan nuansa berbeda di tengah persaingan cukup ketat.

Mengusung konsep"Goodnight, sweet dreams with Nite & Day Hotel, akan memberikan akomodasi terbaik untuk memenuhi kebutuhan para bisnis dan wisatawan yang akan berkunjung ke Batam dan Nagoya khusunya.

Jumadi, Manager Nite & Day Hotel mengatakan, saat ini Nagoya adalah tempat tujuan wisata bagi orang yang datang ke Batam. Sehingga tidak mengherankan bila hotel-hotel di wilayah ini bersaing ketat. Oleh karena itu Nite & Day Hotel membawa konsep hotel yang sangat familiar.

"Dengan hadirnya Nite & Day Hotel akan menjadi pilihan menarik buat wisatawan yang datang ke Batam. Kami menyediakan konsep yang berbeda dari yang lain, contohnya setiap kamar kami kasihkan backround dindingnya dengan gambar yang funny & fress," kata Jumadi di Resto Pojok Penyet, Nite & Day Hotel, Selasa (1/9).

Nite & Day Hotel dalam menyambut bulan September juga mengadakan promo

NITE And Day Hotel kini telah hadir di Jodoh Square, Batam, dengan menawarkan nuansa berbeda bagi para tamu.

NET

spesial yaitu "Hello September", yang akan memberikan harga spesial Weekday dan Weekend.

"Dalam menyambut bulan September ini kami berikan promo spesial Rp390 ribu untuk weekday yang didalamnya akan disediakan romantic dinner untuk dua orang. Untuk weekend akan kami berikan gratis jemput untuk Hangnadim Airport dan semua fery terminal di Batam dengam harga Rp450 ribu," ujar Jumadi.

Ia mengatakan, Nite &

Day Hotel memiliki 52 kamar yang terdiri dari tiga tipe kamar yaitu sunny day, sun shine day, dan happy day. Setiap kamar dirancang minimalis modern dan lengkap.

Dihadirkan juga restauran yang dapat menampung 100 tamu. Restauran tersebut menawarkan menu internasional dan kontinental untuk sarapan pagi. Pilihan menu yang ditawarkan cukup beragam dan akan memanjakan selera tamu.

"Kami memberikan pel-

ayanan 24 jam room services, tujuan adalah buat kepuasan buat pengunjung selain iyu kami juga menyediakan fasilitas laundry dan gratis wifi di seluruh lokasi hotel," paparnya.

Jika anda tertarik Nite & Day Hotel berlokasi di Komplek Jodoh Square Blok E No.53- 56,Sei Jodoh Batam .Atau dapat menghubungi nomor telpon 0778 426826 atau 081378088598 dan bisa juga mengunjungi website www.niteanddayhotels.com.(cw93/victor)

DKI Tour & Travel Tawarkan Paket Umroh Dan Paket Umroh Plus BATAM (HK) — DKI Tour & Travel di bawah bendera PT Duta Karya Indo Perkasa merupakan perusahaan tour & travel khusus umroh, akan kembali menawarkan promo menarik yaitu dua paket tour umroh dengan konsep kenyamanan dan ketenangan dalam beribadah.

Herlando, Direktur DKI Tour & Travel mengatakan, demi memuaskan pelanggan terutama yang ingin umroh ke tanah suci, pada akhir tahun 2015 DKI Tour & Travel akan memperlakukan dua paket sekaligus, yaitu paket umroh 10 hari dan paket umroh plus Turki selama 12 hari. Kedua paket akan diberangkatkan pada Desember 2015 dan Januari 2016 mendatang.

"Dengan paket Rp22 juta,

umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah umrah sudah bisa melakukan ibadah umrah selama 10 hari dan atau Rp35 juta untuk paket umroh plus Turki selama 12 hari yang diberangkatkan pada desember 2015-Januari 2016 mendatang." kata Herlando di sela-sela peresmian Boutique DKI Travel yang di-

laksanakan.Sabtu (29/8), di Komplek TIban Mas No 12 Sekupang, Batam.

DKI tour & travel khusus umroh menargetkan kuota umroh pada Desember mencapai 200 jamah.

"Disamping peresmian boutique, hari ini juga kami meresmikan pemakaian sarana areal latihan manasik yang

kami siapkan buat jamaat yang ingin menunaikan ibadah umrah," lanjut herlando Bagi umat Islam yang ingin mendaftar atau ingin mendapatkan informasi lebit lanjut , silahkan datangi Kantor DKI Tour & Travel, komp. Tiban mas no. 12 B, Tiban Mas Batam. Telp 0778 322854, 322855.(cw93)

VIKTOR/HALUAN KEPRI

BOUTIQUE DKI Travel diresmikan Sabtu (29/8), di Komplek TIban Mas No 12 Sekupang, Batam ditandai pemotongan pita oleh pemilik boutique.

CMYK

Editor: Nikolas Ngao, Layouter: Mario

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Rabu, 2 September 2015

Iklan

23

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

CMYK

W A K I L R A K YAT

Rabu, 2 September 2015

TANGGAPAN DEWAN

Tindakan Cepat Atasi Krisis Air Pertanyaan Dewan Batam yang Yth. Batam tengah mengalami krisis air. Ini menjadi persoalan besar. Perlu ada solusi cepat mengatasi masalah ini. Apa langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi hal itu? Terima kasih.

Ibu Ikmal Hendra Warga Sekupang Jawaban Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Setidaknya ada dua hal yang mendesak untuk dilakukan, pertama normalisasi waduk dengan membersihkan keberadaan eceng gondok yang diduga kuat menyebabkan terjadinya pendangkalan.

Kedua, sumber air baku alternatif harus sudah disiapkan, sambil gencar sosialisasi pengiritan air dan pengawasan tempat-tempat yang diduga terjadi gangguan distribusi air, terutama keberadaan pipa yang sudah tua. Semoga persoalan ini bisa segera teratasi.

Bustamin Hasibuan SE Anggota Komisi III DPRD Batam

Peredaran Narkoba yang Merajalela Pertanyaan Yth Dewan Batam. Peredaran narkoba di Batam dinilai makin merajalela. Hal ini dapat dilihat dari makin banyak para pelaku yang ditangkap pihak berwajib. Hal ini cukup memprihatinkan, sebab, makin banyak generasi penerus bangsa yang menjadi korban. Bagaimana solusinya?

Gunawan Warga Melcem Jawaban Terima kasih atas pertanyaan. Peredaran narkoba di Batam sudah sangat mengkhawatirkan, dan sudah seharusnya menjadi perhatian bersama semua pihak. Dua hal, pertama dibutuhkan tindakan tegas dari aparat kepolisian terhadap bandar dan penyalahguna narkoba, terutama kepada pengedar yang sudah merusak generasi muda.

Kedua, tingkatkan sosialisasi bahaya narkoba di semua kalangan, terutama kepada kalangan generasi muda, pelajar dan mahasiswa. Karena kebanyak penggunaan narkoba disebabkan cobacoba yang akhirnya berkelanjutan.

M Yunus SPi Wakil Ketua IV DPRD Batam

Pembaca yang terhormat.

Jika anda ingin menyampaikan aspirasi keluhan, dan masukan kepada Anggota DPRD Kota Batam, Kirimkan ke email: skpd.batamkota.go.id/setdprdbatam

::

24

Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015 i. KEPUTUSAN BERSAMA DPRD (Lanjutan) : 1) Nomor : 02/KPTS.B/170/V/2015 dan Nomor : Kpts.2/SKB/HK/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam terhadap Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam; 2) Nomor : 03/KPTS.B/170/VIII/2015 dan Nomor : Kpts.3/SKB/HK/VIII/2015 tanggal 13 Agutus 2015 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2014; 3) Nomor : 04/KPTS.B/170/VIII/2015 dan Nomor : Kpts.4/SKB/HK/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. j.RESES (Lanjutan); 1) Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015 dilaksanakan pada tanggal 10 - 16 Juni 2015; 2) Laporan hasil Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015 disampaikan pada Rapat Paripurna ke- 7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015 tanggal 31 Juli 2015; 3)Hasil Reses diserahkan kepada Walikota Batam pada tanggal 03 Agustus 2015 melalui surat Ketua DPRD Kota Batam Nomor : 136/170/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RAPBD Kota Batam. k. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN SARANG BURUNG WALET (Lanjutan) : 1)April s/d Desember 2015 Pelaksanaan Penertiban oleh Tim Pemerintah Kota Batam; 2) Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor : 123/170/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 hal Penertiban Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet; 3) Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi terkait. l.PENERTIBAN DAN PENATAAN PK5 DAN BANGUNAN DIATAS BUFFER ZONE (lanjutan) : 4) Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Ketua Komisi I dan III DPRD Nomor : 88/170/ V/2015 tanggal 06 Mei 2015 hal Pelaksanaan RDP/RDPU Penertiban dan Penataan Banguanan diatas Buffer Zone; 5)Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi terkait. m.PENERAPAN PAJAK ONLINE (Lanjutan) : 1)Rencana penerapan Pajak Online Tahun Anggaran 2016 menjadi perhatian khusus DPRD Kota Batam, Pemerintah Kota Batam diharapkan segera menyampaikan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai dasar hukum penerapan Pajak Online di Kota Batam (Triwulan III Tahun Anggaran 2015); 2)Rekomendasi Pansus Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2014 (Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015 tanggal 13 Agustus 2015); 3)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait. n.FASILITASI PERMASALAHAN HONORER K2 : 1)Rapat Gabungan Komisi tentang Permasalahan Tenaga Honorer K2 tanggal 15 Mei 2015, salah satu kesimpulannya melakukan konsultasi bersama ke Kanreg XII BKN Pekanbaru; 2)Rapat Kerja DPRD dengan Pemerintah Kota Batam tanggal 03 Juni 2015 (ditunda); 3)Rapat Kerja DPRD dengan Pemerintah Kota Batam tanggal 04 Juni 2015, salah satu kesimpulannya melaporkan dan meminta

waktu konsultasi bersama ke Kementerian PAN dan RB di Jakarta; 4)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Menpan dan RB Nomor : 109/170/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 hal Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Honorer K2; 5)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait. o.FASILITASI PERMASALAHAN KAMPUNG TUA (lanjutan) : 1)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Ketua Komisi I DPRD Nomor : 132/170/HK/VII/ 2015 tanggal 08 Juli 2015 hal Rekomendasi Komisi I sebagai Bahan Pertimbangan Rekomendasi DPRD terhadap Kampung Tua Teluk Bakau dan Jabi Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa; 2)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor : 147/170/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Aspirasi Warga Kampung Tua Jabi dan Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa; 3)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait. p.PENGAWASAN JALUR TRANSPORTASI LAUT WILAYAH HINTERLAND (lanjutan) : 1)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait (tidak ada progress/stagnan). q.PENANGANAN INDONESIA DARURAT NARKOBA (lanjutan) : 1)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait (tidak ada progress/stagnan). r.PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA/GANTI RUGI : 1)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor : 51/170/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 hal Penyelesaian Permasalahan Lahan PT. Golden Gate Nusa Persada; 2)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor : 91/170/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 hal Penyelesaian Permasalahan PT. Dhiva Sarana Metal; 3)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor : 98/170/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 hal Penyelesaian Permasalahan PHK PT.Surya Prima Bahtera; 4)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Ketua BP Batam Nomor : 121/170/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 hal Penundaan Penertiban PT. Jaya Mantap Persada; 5)Surat Direktur Pengamanan BP Batam Nomor : B/126/A5.4/PG.00.05/7/2015 tanggal 03 Juli 2015 hal Tanggapan Pembebasan Lahan PT. Jaya Mantap Sejahtera; 6)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Nomor : 131/170/HK/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 hal Penundaan Penertiban Lokasi PT. Jaya Mantap Sejahtera; 7)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait. s.RANPERDA RT/RW KOTA BATAM 2008 – 2028 : 1)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor : 115/170/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 hal Rapat Kerja Tindaklanjut Ranperda RT/RW Kota Batam 2008 – 2028; 2)Rapat Kerja DPRD dan Walikota Batam tanggal 07 Juli 2015, kesimpulannya antara lain : pembangunan Batam mempedomani Perpres 87/2011, pengesahan Ranperda RT/ RW Kota Batam menunggu disahkannya Ranperda RT/RW Prov. Kepri, Komisi terkait melakukan koordinasi/konsultasi/audiensi dengan Gubernur Kepri/Kementerian Ekuin dan membahas kembali materi/substansi Ranperda untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan; 3)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Ketua Komisi I dan III Nomor : 130/170/HK/ VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 hal Tindaklanjut Rapat Kerja RT/RW Kota Batam 2008 – 2028; 4)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait. t.ROADMAP PEMBANGUNAN EKONOMI BATAM BERBASIS INOVASI 1)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada

Batam, 31 Agustus 2015 1.Nuryanto, SH.,MH Ketua DPRD Kota Batam

(

)

2.H. Zainal Abidin, SE.,MM Wakil Ketua I DPRD Kota Batam

(

)

3.Iman Sutiawan, SE Wakil Ketua II DPRD Kota Batam

(

)

Walikota Batam Nomor : 120/170/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 hal Roadmap Pembangunan Pemuda; 2)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait. u.MoU PEMKO BATAM DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN JERMAN 1)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor : 99/170/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 hal Tindaklanjut Kunjungan Kerja ke Jerman; 2)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor : 122/170/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 hal Persiapan Penandatangan MoU; 3) Rapat Kerja DPRD dan Walikota Batam tanggal 05 Agustus 2015, kesimpulannya antara lain perlu dilakukan konsultasi bersama ke Gubernur dan Kementerian terkait, karena kewenangan bidang pendidikan menjadi kewenangan Provinsi sesuai ketentuan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Ketua Komisi IV, Ketua Bapperda dan Walikota Batam Nomor : 140/170/HK/VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015 hal Tindaklanjut Rapat Kerja tentang MoU Pemko – Jerman (Konsultasi bersama ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait di Jakarta); 5)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait. v. REKOMENDASI STATUTA PERGURUAN TINGGI : 1)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Nomor : 119/170/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 hal Permohonan Rekomendasi STIT Hidayatullah; 2)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait. w.TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD : 1) Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor : 129/170/VII/ 2015 tanggal 06 Juli 2015 hal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam; 2)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait. x.

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH : 1)Rapat Kerja DPRD dan Walikota Batam tanggal 05 Agustus 2015, kesimpulannya antara lain pembentukan BPKAD dinilai penting dan strategis serta tidak berkaitan dengan kewenangan bidang konkuren, oleh karena itu perlu segera dilakukan konsultasi bersama ke Kementerian Dalam Negeri; 2)Surat Ketua DPRD Kota Batam Ketua Bapperda dan Walikota Batam Nomor : 140/ 170/HK/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 hal Tindaklanjut Rapat Kerja tentang Pembentukan SKPD BPKAD; 3)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor : 143/170/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 hal Konsultasi Pembentukan SKPD BPKAD. y.LKPJ AKHIR MASA JABATAN WALIKOTA BATAM 2011 – 2016 : 1)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor : 90/170/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 hal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Walikota Batam; 2)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Ketua Komisi I, II, III dan IV DPRD Kota Batam Nomor : 95/170/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 hal Evaluasi Pelaksanaan Perda;

3)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Ketua KPU Kota Batam Nomor : 105/170/VI/ 2015 tanggal 03 Juni 2015 hal Laporan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam; 4)Surat Walikota Batam kepada Ketua DPRD Kota Batam Nomor : 155/KEU/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 hal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Walikota TA 2011 – 2016; 5)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Nomor : 139/170/VIII/2015 tanggal 10 Agutus 2015 hal Evaluasi Perda-perda yang tidak Efektif; 6)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait. z.PELEBARAN DAN PEMBUKAAN JL. SRIWIJAYA DAN TEUKU UMAR : 1)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor : 142/170/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 hal Rekomendasi Pelebaran dan Pembukaan Jalan; 2)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait. aa. PENYELESAIAN PERMASALAHAN TAXI BANDARA HANG NADIM : 1)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam Nomor : 148/170/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 hal Penyelesaian Permasalahan Taxi Bandara Hang Nadim; 2)Monitoring dan Evaluasi Komisi terkait. bb.EVALUASI PERDA-PERDA YANG TIDAK EFEKTIF; 1)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Ketua Komisi I, II, III dan IV DPRD Kota Batam Nomor : 95/170/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 hal Evaluasi Pelaksanaan Perda; 2)Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Nomor : 139/170/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 hal Evaluasi Perda-perda yang tidak efektif; E.KESIMPULAN a)Fungsi koordinasi tidak semata – mata menjadi bagian dari mekanisme birokrasi pemerintahan, tetapi juga harus dijalankan oleh DPRD, baik untuk meningkatkan kinerja internal dewan maupun fungsi yang harus didorong untuk meningkatkan kinerja lembaga eksekutif sebagai lembaga yang melaksanakan agenda publik; b)DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap : -Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perundang – undangan lain; -Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah; -Pelaksanaan APBD; -Kebijakan Pemerintah Daerah; -Pelaksanaan Kerjasama Daerah. c)Fungsi Pengawasan DPRD dilakukan atas dasar : -DPRD merupakan representasi rakyat; -Aktualisasi etika pemerintahan yang baik dan demokratis; -Meminimalisir penyakit KKN dikalangan Lembaga Pemerintahan; -Terbangunnya hubungan timbal balik antara legislatif, eksekutif dan masyarakat.

F.SARAN Laporan Kinerja DPRD ini merupakan bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Batam sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya; G.P E N U T U P Demikian Laporan Kinerja DPRD Kota Batam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ***

DAFTAR PUSTAKA 1.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. 2.Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib .

3.Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

4.Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan .

5.Putra, I Ketut Erawan; Menentukan dan Menyepakati Lingkup Kerja Pengawasan DPRD. 6.Djoyosoekarto, Agung; Langkah-langkah Utama Pengawasan oleh DPRD. 7.Djoyosoekarto, Agung; Peran dan Kapasitas DPRD dalam Memberantas Praktek KKN di Daerah.

CAKAP DEWAN

"Pengelolaan bersama lahan di Relang juga erat kaitannya dengan masyarakat. Jika tidak ada kesepakatan untuk pengelolaan bersama, maka masyarakat akan dirugikan, termasuk dari sisi finansial. Pasalnya, baik Pemko dan BP Batam sama-sama memungut tagihan atas tanah yang ditempati warga."

4.H. Teuku Hamzah Husen, SE.,MM ( Wakil Ketua III DPRD Kota Batam

)

Ricky Indrakari Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

:: CMYK

Editor: Fery Heryanto, Layouter : Novrizal Jambak