Haluan kepri 06jan16

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Rabu, 6 Januari 2016 25 Rabiul Awal 1437 H TERBIT 24 HALAMAN, NO 6/1 TAHUN KE 15

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK & SARAN : 085264088880 INFO BERLANGGANAN : 081261333463

Website: www.haluankepri.com

Mendagri Kembalikan RAPBD Kepri TANJUNGPINANG (HK) — Kementerian Dalam Negeri mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah APBD Kepri 2016 yang sempat disahkan pada 26 Desember 2015 lalu kepada Pemprov Kepri. Kemendagri menilai pengesahan RAPBD tersebut cacat prosedur.

Eva Fransiska Liputan Tanjungpinang Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak kepada seluruh anggota dewan yang hadir pada paripurna pembukaan masa sidang pertama tahun 2016, di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (5/1).

Jumaga mengatakan, dokumen RAPBD Kepri 2016 dan penjabarannya dikembalikan Kemendagri ke DPRD Kepri melalui surat tertanggal 31 Desember 2015.

"Sejak awal kita memang menahan pengesahan RAPBD 2016 karena masih terdapat permasalahan yang belum selesai," ujar Jumaga.

Terkait permasalahan itu, dia meminta kepada seluruh anggota Jumaga DPRD Kepri untuk tidak saling meNadeak nyalahkan. Sebaliknya, DPRD Kepri harus melaksanakan pembahasan hingga persetujuan anggaran sesuai prosedur.

"Sudahlah, untuk saat ini marilah kita semua untuk legowo atas keputusan Kemendagri ini. Siapa pun yang salah, yang terpenting dilakukan sekarang tingkatkan lagi kebersamaan agar ini semua dapat lebih baik dan tidak terulang lagi," katanya.

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Kepri Taba Iskandar, yang juga anggota Badan Anggaran menjelas-

TIM GEGANA POLDA KEPRI PERIKSA KOTAK MISTERIUS

Dicurigai Bom, Ternyata Helm Pink BINTAN (HK) — Tim Gegana Polda Kepri Oleh: Oki Alexander langsung beraksi begitu menerima laporan Asdiman (47), warga Jalan Patin ada temuan benda mencurigakan. Setelah RT 02/RR 03 Kampung Baru Tanjunguban Utara, Kecamatan Bintan Utara, diperiksa, isi kardus yang dicurigai bom itu Kabupaten Bintan, adalah orang yang membuat laporan ke Polres Bintan, ternyata helm Selasa (5/1). Ia melaporkan menemuberwarna kan sebuah kotak dibungkus kertas kado yang dilemerah muda takkan sesealias pink. orang di ba-

halaman rumahnya.

Kotak yang dicurigai Asdiman itu bertuliskan 'INI' di bagian atasnya.

"Saat saya membersihkan pekarangan rumah sekitar jam 6 pagi, saya belum lihat benda itu. Sekitar jam 06.30, saat saya keluar rumah lagi melihat benda terbungkus itu ada di bawah pohon mangga. Saya tanya istri, ia tidak tahu Dicurigai Hal 7 Bom

wah pohon mangga di

DICURIGAI BOM — Kapolres Bintan, AKBP Cornelius Wisnu Adji Pamungkas (pegang tongkat) menunjukkan helm yang sempat dicurigai adalah bom, Selasa (5/1). Pemeriksaan benda diduga bom itu melibatkan tim Gegana Polda Kepri.

Mendagri Kembalikan Hal 7 OKI ALEXANDER/HALUAN KEPRI

EMPOLI VS INTER MILAN Kamis (7/1) Pkl. 00.00 WIB di beIN 1

Dengan Sempurna

EMPOLI (HK) — Inter Milan tentunya akan menemui ujian sulit dalam menjaga peringkat pertama klasemen kala bertemu Empoli pada pekan ke-18. Laga ini akan berlangsung pada hari Kamis (7/1) dinihari WIB. Pada pekan sebelumnya, Inter baru saja menelan kekalahan ketika menghadapi Lazio. Kemudian dalam laga uji coba melawan PSG pada akhir tahun kemarin, Inter kembali menelan kekalahan. Kekalahan beruntun seperti ini, bi-

"JANGAN mencari yang sempurna untuk dicintai, tetapi belajarlah mencintai orang yang tidak sempurna dengan cara sempurna..." (Sam Keen)

Sandra Dewi

Timbun Lemak JAKARTA (HK) — Sederet selebriti Tanah Air memilih untuk menghabiskan liburan akhir tahunnya dengan pergi ke luar negeri. Syahrini, Ivan Gunawan hingga Sandra Dewi memilih untuk menghabiskan pergantian tahun di negara bersalju.

Tak seper ti Syahrini dan Igun, Sandra lebih memilih Jepang sebagai destinasi liburannya. Selain jalan-jalan ke Disneyland, ia mengaku jika lebih suka menimbun lemak ketika sudah berada di Negeri Sakura itu.

"Makan. Aku suka banget masakan Jepang. Di Jepang itu aku bisa naik 3-4 kg dalam seminggu. Aku pengen banget ke pasar ikan Jepang.

Jam 4 pagi gitu buat makan langsung sashimi segar," tuturnya saat ditemui di kediamannya di kawasan Srengseng, Jakarta Barat.

Sandra tak malu-malu mengaku jika liburannya ke Jepang ternyata banyak dapat sponsor. Oleh Timbun Lemak Hal 7

Diunggulkan Menang

Status Tersangka Wardiaman Diuji Sidang Praperadilan Dimulai BATAM (HK) — Keabsahan penetapan tersangka terhadap Wardiaman Zebua (26), pria yang dituduh membunuh siswi SMAN 1 Batam, Dian Milenia Trisna Afiefa dimulai di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (5/1). Sidang praperadilan perdana Wardiaman melawan Polri, diwakili penasehat hukumnya, Wardaniman

Status Tersangka Hal 7

Wardiaman

sa jadi mempengaruhi mental pemain Nerazzurri.

Lalu ketika menghadapi Empoli di Stadio Carlo Castellani nanti, di atas kertas, Inter memang tetap diunggulkan menang. Buktinya, Inter bisa menang lima kali atas Empoli di enam pertemuan terakhir dan sekali imbang.

Tapi di sisi lain, ketika Inter selalu kalah di dua laga terakhir, Empoli justru tengah berada dalam kondisi kepercayaan diri tinggi karena baru saja mencatatkan rekor baru di Serie A untuk pertama kali dengan kemenangan empat kali secara beruntun.

Apalagi dalam laga nanti, Empoli Diunggulkan Menang Hal 7

Pas Pelabuhan Karimun Kembali Rp2.500 KARIMUN (HK) — Bupati Karimun Aunur Rafiq menyatakan tarif masuk atau pas Pelabuhan Domestik Karimun disepakati kembali menjadi Rp2.500. Keputusan itu diambil setelah Pemkab Karimun mengundang berbagai pihak, di antaranya PT Pelindo I Tanjungbalai Karimun dan Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) Karimun.

Rapat membahas tarif pas Pelabuhan Domestik Karimun yang dinaikkan menjadi Rp5 ribu oleh Pelindo sejak 1 Januari lalu, digelar di rumah dinas Bupati Karimun, Selasa (5/1). Rapat tersebut berlang-

CMYK

sung tertutup.

Rapat yang dipimpin langsung Aunur Rafiq itu, dihadiri Manajer Bisnis PT Pelindo I Tanjungbalai Karimun Junaidi, Plt Dirut Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) Karimun Indrawan Susanto, Ketua DPRD Karimun HM Asyura dan sejumlah anggota DPRD Karimun, Sekda Karimun TS Arif Fadillah, Kepala Bappeda Djunaidy, Kepala KSOP Karimun Capt Barlet Silalahi, Kabag Ops Polres Karimu Kompol M Chaidir dan sejumlah kepala dinas Pemkab Karimun.

Pas Pelabuhan Hal 7

Editor: Andi, Layouter: Ricoh Polda, Grafis: Richo

Sambungan

Rabu, 6 Januari 2016

Dugaan Suap Pembentukan Bank Daerah Banten

7 Dari Halaman 1

Pas Pelabuhan

KPK Panggil Rano Karno Pekan Ini JAKARTA (HK) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Gubernur Banten Rano Karno pada pekan ini dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap terkait pembentukkan Bank Daerah Banten.

"Pemeriksaan Kamis (7/1) ini. Kami berharap Rano Karno dapat memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait APBD banten untuk tersangka RT (Ricky Tampinongkol)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (5/1).

Rano seharusnya menjalani pemeriksaan pada 17 Desember lalu, tapi ia berhalangan hadir.

"KPK telah mengirimkan surat panggilan ulang pada Rano Karno pada 29 Desember untuk memeriksa Rano Karno.

Ia sebelumnya dipanggil tanggal 17 Desember, tapi staf minta penjadwalan ulang," tambah Priharsa.

Sementara itu, Gubernur Rano Karno ditemui usai me-

nyerahkan DPA APBD Banten di Pendopo KP3B, di Serang, kemarin, siap memenuhi panggilan KPK. "Insya Allah saya siap diperiksa. Nanti hari Kamis sekitar jam 10-an," katanya.

KPK sudah menetapkan anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Aset DPRD Banten Tri Satriya Santosa dan Wakil Ketua DPRD Banten SM Hartono sebagai tersangka dugaan penerima suap, sedangkan tersangka pemberi suap adalah Direktur Utama PT Banten Global Development Ricky Tampinongkol sejak 2 Desember 2015.

Suap itu terkait pengesahan RAPBD 2016 yang di dalamnya berkaitan dengan pembentukkan Bank Daerah Banten. Alokasi penyertaan modal untuk Bank Banten di APBD Banten adalah sebesar Rp450 miliar menurut mantan pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji.

Sebelumnya Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan Pemprov Banten melalui PT

KCM

RANO Karno saat dilantik menjadi Gubernur Banten di Istana Negara, Jakarta.

Dari Halaman 1

Mendagri Kembalikan kan dokumen Ranperda APBD 2016 dikembalikan karena tidak memenuhi prosedur yang berlaku sehingga DPRD Kepri diminta untuk melengkapi dan menyempurnakannya.

"Jadi berdasarkan surat tersebut Kemendagri belum mengapa-apakan dokumen tersebut, hanya baru melihat prosedur pelaksanaannya. Setelah dilihat tidak sesuai prosedur maka dikembalikan lah dokumen APBD 2016 tersebut," jelas Taba.

Dia mengatakan pihak Kemendagri memberikan waktu kepada Pemprov Kepri untuk dapat memperbaiki prosedurnya dan menyempurnakan APBD 2016 tersebut. Karena itu, pimpinan DPRD Kepri diharapkan segera melakukan beberapa hal terkait dengan APBD 2016 ini, seperti menjelaskan kepada publik terkait dengan kisruh yang terjadi dengan APBD ini.

"Ketua (Jumaga Nadeak) menjelaskan terkait dengan dualisme yang tejadi di pemberitaan selama ini. Katanya ada dewan yang menyetujui anggaran, ada yang tidak. Padahal sebenarnya semua pemberitaan ini tidak seperti yang terjadi di pemberitaan," ungkap Taba.

Lapor Polisi Sementara itu, anggota

Fraksi Partai Golkar, Asmin Patros memastikan fraksinya bakal melaporkan dugaan memanipulasikan dokumen pengesahan APBD Kepri 2016 ke pihak yang berwajib.

Asmin mengatakan, Fraksi Partai Golkar sejak awal telah menyatakan APBD Kepri 2016 yang disahkan pada 26 Desember lalu, bermasalah.

"Ini sepertinya dimanipulasi. Sudah sejak awal Partai Golkar mengambil sikap belum menyetujui, namun di laporan akhir Banggar tertulis bahwa semua fraksi menyetujui," kata Asmin.

Dikatakan Asmin, sebelum melaporkan dokumen tersebut ke pihak kepolisian, ia bersama Fraksi Golkar akan membahas terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD terkait siapa yang akan dilaporkan.

"Tapi yang pasti pimpinan DPRD dan yang ikut dalam rapat tanggal 26 Desember lalu.

Dan apabila memang ini ada unsur kesengajaan bermainmain, Fraksi Golkar akan membawa ke jalur hukum karena fraksi Golkar merasa dimanipulasi mulai dari persetujuannya sampai kepada angka-angka APBD yang disahkan," ungkap Asmin.

Nantinya, lanjut Asmin,

setelah melakukan konsultasi dengan pimpinan DPRD dan disetujui Fraksi Golkar, maka secepatnya ia akan melaporkan dokumentasi pengesahan APBD tersebut.

"Itu pembohongan publik, karena di laporan akhir Banggar pada Paripurna 26 Desember tersebut ditulis setuju, padahal kami belum ada bilang apa-apa. Saya akan secepatnya melaporkan ini ke pihak kepolisian," tegas Asmin.

Asmin menjelaskan, dalam laporan pendapat fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kepri secara keseluruhan tersebut yakni 6 fraksi yang terdiri dari, Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat Plus, Hanura Plus, Fraksi PKS PPP dan Fraksi PKN dinyatakan telah menyatakan sikap yang sama, yakni mendukung dan menyetujui nota keuangan dan Ranperda tahun 2016 untuk ditetapkan menjadi Perda.

"Tapi di bawahnya ditulis, adapun pendapat fraksi-fraksi dapat dirangkum yakni pendapat Fraksi PDIP belum menyampaikan pendapat fraksinya dan Fraksi Golkar juga belum menyampaikan pendapatnya. Jadi dasarnya apa menyatakan setuju, sedangkan kami belum bilang apa-apa. Ini jelas ada manipulasi," lanjut Asmin. ***

Kepri pun sampai di rumah Asdiman. Petugas berpakaian menyerupai robot itu, lalu memeriksa kotak misterius tersebut.

Dengan sangat berhati-hati, tim penjinak bom mulai membuka bungkus kotak. Saat lakban kotak dilepas, barulah tim Gegana Polda Kepri ini 'shock'.

Ternyata, isi kotak tersebut adalah helm berwarna ping merek LTD Sport. Di dalam kotak juga ditemukan sebuah kertas bertuliskan 'To Herlan Happy Birth Day From Herlan Lovers'.

Tahu jika benda yang ditemukan bukan bom, Asdiman dan keluarganya, termasuk polisi baru merasa tenang. Mereka pun lalu saling tersenyum, tersipu malu.

Kapolres Bintan, AKBP Cornelius Wisnu Adji Pamungkas memastikan benda yang mulanya dicurigai sebagai bom itu merupakan kado ulang tahun untuk anak dari Asdiman yang

berulang tahun ke-15 pada Selasa (5/1) kemarin.

"Setelah diperiksa tim Gegana dari Polda Kepri, ternyata benda mencurigakan itu berisi helm berwarna ping sebagai hadiah ulang tahun," ungkap Wisnu.

Dengan adanya kejadian ini, Wisnu mengimbau masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kecemasan di tengahtengah masyarakat. Termasuk dalam merayakan ulang tahun maupun kegiatan lainnya, agar melakukannya dengan cara sewajarnya.

"Kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi, kepada masyarakat kita berharap untuk tidak melakukan kejutan-kejutan dalam merayakan sesuatu secara berlebihan karena ini dapat menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat," serunya. (cw95)

Dari Halaman 1

Dicurigai Bom benda apa itu. Saya langsung lapor polisi," kata Asdiman kepada awak media, di rumahnya.

Mendapat laporan itu, Kapolsek Bintan Utara, Kompol Razali Udin langsung menghubungi Kapolres Bintan, AKBP Cornelius Wisnu Adji Pamungkas. Pejabat teras Polisi Bintan itu punk mendatangi rumah Asdiman. Setibanya dikediaman Asdiman sekitar pukul 07.50 WIB, jajaran Polres Bintan dan Polsek Bintan Utara langsung melihat benda tersebut. Sejurus kemudian, Kapolres Bintan langsung menghubungi Danki Brimob Sub Den 2 A Pelopor Polda Kepri, untuk datang memeriksa benda yang dcurigai bom itu.

Danki Brimob pun tiba. Setelah mengamati kotak misterius tersebut sebentar, kemudian dia mengontak tim Gegana Polda Kepri.

Tak lama berselang, personil tim penjinak bom Polda

Dari Halaman 1

Timbun Lemak karena itu, ia tak terlalu memusingkan budget yang membengkak untuk pergi liburan sekeluarga ke sana.

"Aku dapat banyak sponsor ke sana. Jadi cuma modal untuk makannya aja. Sebenernya,

Banten Global Development (BDG) akan membeli 50 persen lebih saham Bank Pundi.

BGD akan mengeluarkan uang sekitar Rp619,49 miliar sehingga menguasai 20,54 persen saham Bank Pundi sebagai salah satu bank cikal bakal Bank Banten.

APBD Banten yang disahkan pada 30 November 2015 lalu sepakat bahwa PT BGD kembali mendapat suntikan dana sebesar Rp385 miliar.

Dari suntikan dana sebesar Rp385 miliar, sebanyak Rp350 miliar dialokasikan untuk akuisisi (pembelian) bank untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau biasa disebut Bank Banten.

Dengan penganggaran Rp350 miliar tersebut, maka penyertaan modal untuk pembentukan Bank Banten lunas, atau terpenuhi Rp950 miliar, sesuai dengan yang tertuang dalam ketentuan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah).

Gubernur Banten Rano Karno berencana untuk menghidupkan kembali Bank Banten dan telah menyiapkan dana Rp 950 miliar. Dana tersebut diperoleh dengan cara memangkas anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang dianggap berlebih.

Pemberian dana pendirian Bank Banten akan dilakukan secara bertahap hingga 2017.

Dana awal yang dikucurkan adalah sebesar Rp314 miliar pada 2014. lalu pada 2015 akan diberikan lagi sebesar Rp400 miliar, dan sisanya dialirkan pada 2016. (ant)

makan di sana juga murah.

Makanan yang dibeli di mesin koin itu juga murah dan enak.

Nggak harus ke restoran mahal. Bisa juga kok murah," ungkapnya.

Saking sukanya makan

masakan Jepang, Sandra mengaku ogah belanja.

Kenapa? "Aku nggak terlalu suka belanja. Lagian, barang branded di Jepang itu lebih mahal dari di Eropa," tutupnya. (kpl)

ILHAM/HALUAN KEPRI

BUPATI Karimun Aunur Rafiq bersama sejumlah pejabat meninjau Pelabuhan Karimun, Selasa (5/1).

Usai rapat, Aunur Rafiq menjelaskan keputusan yang diambil kepada wartawan.

"Pembahasan rapat tadi cukup panjang. Hasilnya, diputuskan kalau tarif masuk ke Pelabuhan Domestik Tanjungbalai Karimun tetap kembali menjadi Rp2.500. Tarif tersebut akan berlaku hingga enam bulan ke depan. Kenaikan tarif selanjutnya, akan ditinjau kembali," beber Rafiq.

Selama kurun waktu enam bulan tersebut, lanjutnya, PT Pelindo I Tanjungbalai Karimun diminta untuk membenahi semua fasilitas yang ada di pelabuhan. Mulai dari ruang tunggu di Pelabuhan Domestik, ruang tunggu Pelabuhan Internasional, toilet, pendingin ruangan, hingga fasilitas yang ada di ponton.

"Kita tunggu waktu selama enam bulan ke depan, jika PT Pelindo sudah mampu membenahi semua fasilitas yang ada

di Pelabuhan Karimun, maka akan dilakukan rapat lagi untuk membahas tarif. Namun, jika fasilitas tidak kunjung dibenahi, maka kenaikan tarif takkan bisa diberlakukan," jelasnya.

Direktur Bisnis PT Pelindo I Tanjungbalai Karimun Junaidi mengatakan, pihaknya akan mematuhi semua keputusan yang telah disepakati dalam rapat bersama dengan pemerintah daerah tersebut, dengan mengembalikan tarif masuk ke Pelabuhan Domestik Tanjungbalai Karimun menjadi Rp2.500.

"Keputusan ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Sesuai dengan keputusan rapat, maka tarif masuk ke pelabuhan akan kembali menjadi Rp2.500. Tarif tersebut mulai berlaku pada 6 Januari 2016 besok (hari ini, red). Jadi, calon penumpang yang akan memasuki area pelabuhan hanya membayar pas pelabuhan sebe-

Dari Halaman 1

Diunggulkan Menang akan mendapat dukungan dari publik sendiri sebagai penyemangat untuk meredam Inter Milan.

Inter Milan memang masih berada di peringkat pertama hingga paruh musim ini. Tapi posisi tersebut bisa menjadi tekanan tersendiri karena mereka dituntut untuk selalu mendapat kemenangan. Sebab jika tidak, posisi pertama bisa jadi tergusur oleh Fiorentina, Napoli, atau Juventus.

Roberto Mancini bisa menu-

runkan pemain yang ia perlukan dalam strateginya untuk menghadapi Empoli. Hanya satu pemain yang dipastikan absen, yaitu Felipe Melo karena terikat sanksi kartu merah.

Dalam formasi 4-3-3, Mancini diprediksi akan menurunkan tiga penyerang yang akan dihuni oleh Ljajic, Icardi, dan Perisic. Kemudian di tengah akan ada nama Guarin, Medel, dan Brozovic untuk menggantikan posisi Melo.

Murillo dan Miranda yang

menjadi tembok andalan Inter musim ini, diprediksi akan tetap berduet sebagai bek tengah. D'Ambrosio akan berada di sebelah kanan dan Nagatomo di sisi kiri lini belakang.

Handanovic siap 100 persen untuk menjaga gawang Inter.

Sementara itu di kubu Empoli, Marco Giampaolo sebagai juru taktik akan menggunakan pemain seperti biasanya. Hanya saja, Lorenzo Tonelli masih diragukan turun saat menghadapi Inter. (bln)

rokok. Ia mengungkapkan, kliennya sempat dianiaya saat pemeriksaan. Wardaniman menuding, penyidik Polresta Barelang menyundut Wardiaman dengan rokok, agar Wardiaman mengaku.

"Ya, kita ada bukti berupa foto. Klien kita (Wardiaman) mengalami siksaan yang kejam berupa luka bakar di perutnya," ujar Wardaniman Larosa saat memberikan keterangan pers usai sidang.

Wardiaman ditangkap pada Oktober 2015 lalu. Ia diduga sebagai pembunuhan Dian Milenia Trisna Afiefa, siswi SMA Negri 1 Batam. Penangkapan berlangsung di rumahnya di Perumahan Taman Pesonan Indah, Tanjunguncang, Batuaji, Batam.

Menurut Wardaniman, pria 26 tahun itu mengalami penyiksaan fisik. Selain itu ia juga mengalami intimidasi saat diperiksa. “Penyiksaan klien ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 2015 saat ditangkap dan klien kami mengalami intimidasi dan penyiksaan oleh para penyidik,� ujar Wardaniman.

Menurut Wardaniman, pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Presiden Jokowi, Kapolri dan Ombusmand. Wardaniman menambahkan, Wardiaman hingga saat ini tidak pernah mengakui terlibat kasus pembunuhan tersebut.

Polisi juga telah membawa Wardiaman melakukan tes kebohongan dan psikologi ke Jakarta beberapa pekan lalu.

"Jadi semua proses penangkapan Wardiaman yang dipimpin di bawah Polda Kepri hingga sampai ke Polresta Barelang dalam proses penyidikannya hingga korban disiksa dengan cara disundut bakar di perutnya.

Kapolres Barelang Kombes Polisi Asep Syafrudin harus bertanggung kepada klien kami

ini," ujar dia.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi soal tudingan pengacara yang juga kuasa hukum Wardiaman itu.

Tidak sah Dalam kesempatan itu, kuasa hukum tersangka mengatakan, materi pra peradilan yang diangkat mengupas tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Wardiaman Zebua, 21 Oktober 2015 silam.

"Jelas penangkapan dan penetapan sebagai tersangka itu tidak sah, karena tidak disertai surat perintah penangkapan. Kemudian dari pengakuan klien kami, Ia diintimidasi untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya," kata Wardaniman.

Selain itu, penggeledahan dan penyitaan beberapa barang milik klien juga tidak disertai dengan izin dari Ketua PN Batam. Katanya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jelas diatur perizinan dari Ketua PN, sebelum melaksanakan penggeledahan dan penyitaan.

"Hal ini juga melanggar KUHAP, jadi sudah jelas tidak sah penggeledahan hingga penyitaan yang dilakukan," katanya lagi.

Dikatakannya juga, bahwa penetapan tersangka juga tidak sah. Hal ini dipertegas dengan status tersangka yang disematkan, sebelum terdakwa ditangkap dan diperiksa. Wardaniman juga mengatakan bahwa sejauh ini, kliennya belum pernah mendapat panggilan resmi dari kepolisian.

"Jadi, sudah jelas bahwa seluruh rangkaian yang dilakukan tidak sah. Untuk itu kami memohon, agar Hakim lebih jeli menilai pokok-pokok perkara dan meminta permohonan ini dapat diterima," pungkasnya. (cw51/btn)

Dari Halaman 1

Status Tersangka Larosa dan Sarumaha.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan permohonan tersebut, tersangka kasus pembunuhan siswi SMAN 1 Batam Dian Milenia Trisna Afiefa itu keberatan atas kinerja Kepolisian dalam proses penangkapan dan penahanan.

"Permohonan sudah ada pada pihak termohon atau Kepolisian," kata Wardaniman Larosa.

Sidang praperadilan tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Syahrial Alamsyah Harahap dengan Panitera Pengganti (PP) Saniem di Pengadilan Negri (PN) Batam. Sementara itu pihak termohon, yakni kepolisian diwakili empat kuasa hukum; Aiptu Sonny Herry Santoso, Bripka Marihut Pakpahan, Bripka Eris Parianto, dan Bripka Ari Antoni. Sedangkan, Kasat Reskrim Kompol M Yoga Buanadipta Ilafi tidak tampak dalam persidangan. Begitu juga Kapolresta Barelang Kombes Asep Safrudin.

Wardiaman juga tidak hadir di persidangan. Ia sidang berada di sel tahanan Polresta Barelang.

Tujuh Hari Hakim tunggal sidang pra peradilan Syahrial Alamsyah mengungkapkan, sidang pra peradilan tersebut akan berlangsung selama tujuh hari.

Dalam tujuh hari ke depan sudah ada putusan dari hakim.

"Diharapkan agar menghargai waktu tujuh hari dalam persidangan pra peradilan ini, supaya bisa cepat selesai dan putus pada hari ketujuh," kata Syahrial.

Setelah itu, persidangan ditutup. “Sidang ditunda, hari Rabu 6 Januari 2015," kata Syahrial sambil mengetuk palu.

Sundut Rokok Usai persidangan, kuasa hukum Wardiaman sempat memperlihatkan foto bekas perut Wardiaman yang disundut

sar Rp2.500," ungkap Junaidi.

Junaidi menyampaikan pihaknya akan menjalankan semua keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat dengan semua unsur pemerintah daerah Karimun tersebut, dengan membenahi semua fasilitas yang ada di Pelabuhan Karimun.

"Kami akan membenahi semua fasilitas yang ada di pelabuhan. Keputusan itu sudah disepakati dalam rapat," terangnya.

Usai rapat, semua pejabat teras di Karimun tersebut meninjau pelabuhan. Mereka mengecek mulai dari pintu masuk ke areal utama pelabuhan, terus menyusuri ruang tunggu Pelabuhan Domestik, ruang tunggu Pelabuhan Internasional dan toilet pelabuhan. Saat itu, Bupati Aunur Rafiq juga berdialog dengan para pedagang, supir taksi, porter, tukang ojek dan petugas di pelabuhan. (ham)

Rabu, 6 Januari 2016

Politik

2

JK Tolak Usulan Ketum Sementara Di Tengah Kisruh Partai Golkar JAKARTA (HK) — Mantan Ketua Umum Partai Golkar, kini menjabat sebagai Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diusulkan untuk menjadi ketua umum transisi Partai Golkar hingga pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar terlaksana. Namun usulan itu ditolak oleh JK.

INT

ORASI POLITIK — Wakil Presiden RI yang juga mantan Ketum Golkar, Jusuf Kalla (JK) saat menyampaikan orasi politiknya di kampanye Pilpres 2014 lalu. Nama JK kembali dihubungkan dengan Ketum Golkar sementara, namun ia menolak dengan alasan tidak mau jadi transisi.

Harlah PPP Momentum Rekonsiliasi JAKARTA (HK) — Juru bicara DPP PPP Arsul Sani mengatakan Hari Lahir PPP pada 5 Januari merupakan momentum mengintensifkan ikhtiar rekonsiliasi antara kubu Muktamar Surabaya dan Jakarta, sehingga bisa dilaksanakan muktamar islah dalam kurun waktu dua hingga empat bulan ke depan.

“Kegiatan harlah ini akan menjadi ajang pemanasan untuk mengintensifkan ikhtiar rekonsiliasi,” katanya saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (5/1).

Dia menjelaskan, selanjutnya momentum ketika Surat

Keputusan Menteti Hukum dan HAM dicabut sehingga kepengurusan PPP akan terlebih dahulu kembali pada hasil Muktamar Bandung.

Menurut dia, melalui dorongan para senior partai, diharapkan PPP Muktamar Bandung dapat menginisiasi langkahlangkah mengadakan muktamar islah dalam dua hingga empat bulan kedepan.

“Dorongan dari para senior PPP seperti Hamzah Haz, Zarkasih Nur, Aisyah Amini, Zen Badjeber, Bachtiar Chamsah maka diharapkan Muktamar Bandung dapat menginisiasi lang-

kah muktamar islah,” ujarnya.

Dia menilai hanya muktamar islah yang paling pas sebagai forum menyatukan kembali PPP. Menurut dia, dalam Muktamar islah itu dirinya mempersilahkan Romahurmuziy maupun Djan Faridz atau kader lain yang memenuhi syarat berkompetisi menjadi Ketua Umum DPP PPP. “Di sana silahkan berkompetisi secara sehat dan maruf (baik) DF (Djan Faridz), Romi (Romahurmuziy) atau siapapun kader yang memenuhi syarat untuk jadi Ketum PPP,” ujarnya. (ant)

“Wah enggak lah. Masa saya sudah pernah jadi ketua, mau lagi, ketua lagi. Enggak lah, enggak lah,” kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).

Sementara itu, mengenai hasil rapat konsolidasi di Bali, yang merekomendasikan agar Partai Golkar berbalik arah menjadi pendukung pemerintah, JK mendukung usulan tersebut.

“Ya bagus lah. Semua yang mendukung pemerintah tentu kita apresiasi. Bagus lah, ya pemerintah ini kan menjalankan program untuk rakyat,” imbuh JK. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Leo Nababan mengatakan, pembentukan kepengurusan transisi Golkar adalah opsi paling realistis yang dapat ditempuh saat ini demi menyelamatkan partai beringin.

“Usulan kepengurusan transisi ini ide brilian saya. Ini paling realistis, dimana Pak

Jusuf Kalla ditunjuk sebagai Ketua Umum transisi, dan Sekretaris Jenderalnya Pak Akbar Tandjung,” kata Leo seperti dikutip dari Antara, Selasa (5/1).

Leo mengatakan, dirinya mengusulkan agar JK dan Akbar Tandjung mengambil alih Golkar guna secepatnya menyelenggarakan munas. Kedua tokoh itu menurut dia, masih dapat diharapkan.

Nantinya, JK dan Akbar dapat menunjuk anggota pengurus partai dari masing-masing kubu baik Agung Laksono dan Aburizal Bakrie secara berimbang.

Di sisi lain, kata dia, Ketua Mahkamah Partai Golkar yakni Muladi dapat segera mengeluarkan surat keputusan yang berisi susunan kepengurusan transisi Golkar, dan menyerahkannya

kepada Menteri Hukum dan HAM. Leo juga mengusulkan agar kepengurusan transisi mempersiapkan penyelenggaraan munas selambatnya dua bulan.

Munas sendiri digelar murni hanya untuk memilih ketua umum Golkar selanjutnya.

“Nanti saat munas, langsung saja habis pembukaan, nyanyi lagu Indonesia Raya, lagu Golkar, lantas pemilihan ketua umum,” kata dia.

Sedangkan untuk calon ketua umum, Leo berpandangan sebaiknya kesempatannya diberikan kepada kader muda seperti Airlangga Hartanto, Tommy Soeharto, Ade Komaruddin atau Agus Gumiwang.

Sementara itu terkait penunjukkan JK sebagai ketua umum dan Akbar Tandjung sebagai sekjen, Leo menyebut hanya Aburizal yang belum sependapat. Dia berharap, Aburizal dapat segera membuka hati demi penyelamatan Golkar.

“Kuncinya itu ketulusan hati ARB. Kalau dia tidak mau setuju artinya tidak mau Golkar selamat. Sebaiknya memang posisi ketua umum itu tidak diberikan ke saudagar karena perhitungannya untung-rugi terus,” ujarnya. (mrd/ant)

Editor: Amir Yunus , Layout: Nazar

CMYK

CMYK

POLITIK

Rabu, 6 Januari 2016

3

Akbar Tanjung Gaet BJ Habibie Selesaikan Kisruh Golkar JAKARTA (HK) — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengatakan akan menggaet Presiden RI Ketiga, BJ Habibie untuk ikut menyelesaikan kisruh Partai Golkar yang belum selesai. Ia mengaku sudah sudah berkomunikasi langsung dengan BJ Habibie.

Dikatakannya, Habibie sepakat untuk bertemu dengan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono untuk mengetahui duduk persoalan Golkar saat ini. Akbar mengatakan Habibie juga berharap Golkar bisa menyelesaikan persoalannya.

"Pak Habibie pingin duduk bersama ketemu bareng antara Ical Agung dan saya. Pak Habibie cukup peduli terhadap Golkar, makanya ia pingin kita duduk bersama," ujar Akbar, Selasa (5/12).

Sebelum berbicara dengan Akbar, memang ada salah satu senior Golkar yang bertemu dengan Habibie dan menceritakan kondisi Golkar saat ini

kepada Habibie. Ajudan Habibie langsung menelpon Akbar dan berkomunikasi langsung dengan Habibie.

Akbar mengatakan siap untuk mengajak Ical dan Agung untuk bertemu dengan Habibie. Namun, hingga tiga jam terakhir Ical belum merespon panggilan telpon Akbar.

Ia berharap dengan adanya dorongan dari berbagai pihak termasuk Habibie, kedua belah pihak bisa saling mengendurkan egoisme pribadi sehingga Golkar kembali bersatu.

Akbar mengaku kecewa dan sedih akibat konflik ini banyak dampak negatif yang ditelan oleh Golkar. Akbar mencontoh-

REPUBLIKA

TURUN GUNUNG — Mantan presiden RI, BJ Habibie disebuah acara internal Partai Golkar beberapa waktu lalu. BJ Habibie dimintai kembali turun gunung untuk menyelesaikan konflik internal partai berlambang pohon beringin tersebut. kan bagaimana menurunnya pemenangan Pilkada. Dari 269 daerah hanya 46 daerah

KPU Daerah Kumpul di Jakarta setiap KPU daerah sudah mempunyai kuasa hukum masing-masing.

JAKARTA (HK) — Komisi Nantinya, kata Hadar, apaPemilihan Umum mengumkah gugatan tersebut memenupulkan seluruh penyelenggara hi syarat formal atau tidak buPilkada di daerah untuk perkanlah kewenangan KPU. siapan menjelang sidang perMenurut dia, hal tersebut meruselisihan hasil pilkada di pakan otoritas dari hakim MK. Mahkamah Konstitusi.

“Untuk menyatakan (gu“Tanggal 5 Januari ini sudah gatan) tidak penuhi syarat itu mulai dalam rangka konsolidabukan otoritas kami, itu otorisi persidangan, sidang pertama tas hakim di MK, bahkan buitu tanggal 7 Januari di MK,” kan otoritas panitia mereka. ujar Anggota Komisioner KPU, Jadi, kan nanti ada sidang Hadar Nafis Gumay, di kantor yang sifatnya dismissal dan KPU, Jalan Imam Bonjol 29 seterusnya, kita tunggu saja,” Jakarta Pusat, Selasa (5/1). ujar Hadar.

Kata Hadar, di pertemuan Bukan soal Hasil Dari 147 gugatan perkara pilkada serentak yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang terkait hasil pilkada hanya 10 persen. Sementara itu, sebagian besar atau 90 persen adalah terkait tahapan dan persoalan teknis di luar tahapan.

“Kami sudah punya datanya yang menyangkut isu lain di luar perselisihan hasil. Ada yang menyangkut tahapan dan menyangkut non tahapan,” kata Ketua KPU Husni INT KETUA KPU Pusat, Husni Kamil Manik bersama sejumlah komisioner KPU dalam Kamil Manik di Swiss-Bel acara internal KPU beberapa waktu lalu. Husni mengumpulkan seluruh KPU Daerah Hotel, Jakarta Pusat, Selasa yang menggelar Pilkada serentak 9 Desember lalu guna menghadapi gugatan di MK. (5/1).(vvn)

Hadapi Sidang MK

tersebut, KPU di tingkat daerah juga akan untuk membuat jawaban dan pembelaan terhadap pokok perkara yang disengketa oleh pemohon.

“Kalau selama ini kan kita hanya memperkirakan apa saja permohonan mereka, tetapi karena sudah ada salinan permohonannya, makanya kita tahu apa saja permohonan mereka, dan kita menyusun jawabannya,” jelas Hadar.

Hadar juga menerangkan bahwa pihaknya hanya mengkoordinir dan memberikan bantuan hukum kepada KPU di tingkat daerah. Alasannya,

Golkar bisa memenangkan Pilkada. Selain itu, Akbar juga menjabarkan bahwa sejak 2014 kemarin elektabilitas politik partai Golkar hanyalah 7-8 persen.

Ical Cs Tolak Munas Secara terpisah, kubu Aburizal Bakrie mengumpulkan pengurus DPD-DPD I seIndonesia di Bali pada Senin (4/1) kemarin. Hasilnya, mereka sepakat menolak Munas 2016.

Agenda pertemuan itu berjudul Konsultasi Nasional dengan DPD I di The Grand Bali Beach Hotel Sanur. Wa-

ketum Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid, menyatakan ada beberapa hasil penting dalam pertemuan itu.

Apa saja?

"Direkomendasikan kepada DPP Partai Golkar untuk melaksanakan hasil Munas Bali," ucap Nurdin saat dikonfirmasi, Selasa (5/1/2015).

"Ketua DPD I se-Indonesia tidak berkehendak melakukan Munas ataupun Munas luar biasa sebelum 2019. Sesuai AD/ ART, Munas baru bisa dilakukan atas persetujuan DPD," lanjutnya.

Hasil kesepakatan ketiga,

menyiapkan kajian secara objektif dan faktual tentang hubungan Golkar dengan Pemerintah. Yaitu kemungkinan sikap Golkar yang oposisi atau mendukung pemerintah.

Kemudian, DPP Golkar perlu melakukan persiapan dan survei dalam rangka menghadapi Pilkada serentak tahap II pada tahun 2017. Pertemuan itu juga menyepakati Rapimnas digelar bulan ini.

"Rapimnas Partai Golkar tahun 2016 dilaksanakan tanggal 23-25 Januari di Provinsi DIY atau alternatif NTB," ucap Nurdin. (rpk/dtc)

Survei: Ridwan Kamil Saingi Ahok Gerindra Tidak Mau Didikte JAKARTA (HK) — Ketua tim penjaringan calon gubernur Partai Gerindra, Syarif, berpendapat, semua kandidat cagub dari Partai Gerindra memiliki peluang yang sama besar dengan Ridwan Kamil.

Dia tetap menghormati lembaga survei yang menyatakan bahwa hanya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang mampu mengalahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Saat ini dalam pandangan kami, semua calon memiliki potensi yang sama untuk ungguli Ahok karena waktunya juga relatif masih lama kan,” kata Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (5/1).

Syarif menegaskan, hasil survei tidak bisa mendikte partainya untuk tidak mencalonkan orang lain selain Ridwan Kamil.

Sebab, pencalonan Ridwan Kamil juga tidak bisa lepas dari kesediaan Ridwan sendiri untuk diusung Partai Gerindra. Jika Ridwan Kamil tidak mau diusung menjadi cagub, partai tidak bisa memaksa.

Meski mengaku tidak mau didikte, Syarif mengatakan, keputusan akhir penjaringan cagub juga akan mempertimbangkan hasil survei.

“Kami hormati semua hasil

survei, tetapi tetap tidak bisa mendikte keputusan politik untuk mengusung calon selain Ridwan Kamil.”

“Toh keputusan terakhir partai kan tidak terburu-buru dan juga tetap akan mempertimbangkan hasil survei juga,” kata dia.

Direktur Cyrus Network Hasan Nasbi berpendapat, hanya satu dari delapan kandidat cagub Partai Gerindra yang bisa menyaingi Ahok pada Pilkada DKI 2017.

Dia adalah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang masuk bursa cagub Partai Gerindra dari pihak eksternal.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Cyrus Network, elektabilitas antara Ahok dan Ridwan Kamil juga tidak terpaut jauh. Ahok didukung 49,9 persen, sedangkan Ridwan Ka-

mil 38,6 persen.

Warga yang belum memutuskan sebanyak 7,8 persen dan yang tidak menjawab 3,7 persen.

Partai Gerindra sudah mulai melakukan penjaringan kandidat calon gubernur untuk diikutsertakan pada Pilkada DKI 2017.

Dari penjaringan tersebut, terkumpul delapan nama kandidat cagub usulan para kader.

Dari kalangan internal, tercatat ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani; Wakil Ketua Dewan Pembina Parta Gerindra Sandiaga Uno; anggota DPR RI Biem Benjamin; serta anggota DPRD DKI, Mohamad Sanusi dan Mohamad Taufik.

Dari kalangan eksternal, ada Sekda DKI Saefullah, ada pula nama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin. (kom)

GUBERNUR DKI Jakarta Ahok dan Walikota Bandung Ridwan Kamil menjadi pembicara di acara Kompasianival 2014 di Gedung Sasono, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, di penghujung tahun lalu.

KOMPAS

Editor: Amir Yunus, Layout: Agung R

CMYK

Pendidikan

Rabu, 6 Januari 2016

4

SMAN 14 Batam Gelar Motivasi Belajar

Siswa Persiapkan UN Lebih Awal BATAM (HK)-Sebanyak 103 siswa-siswi kelas XII di SMAN 14 Batam mempersiapkan diri dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) lebih awal.

Arment Aditiya Liputan Batam

Tahap awal selain mengadakan pemantapan, siswa juga diberikan motivasi belajar dengan mendatangkan motivator Redaktur Pendidikan Haluan Kepri, Arment Aditya, Selasa (5/1).

Motivasi berlangsung hampir 2 jam lebih itu, dihiasi suasana gelak tawa, senyum ceria dan ekpresi sedih menyayat hati menghiasi rona wajah para pelajar ketika itu. Apalagi pada sesi manajemen kalbu, serta doa bersama, para siswa-siswi ini pada menitikan air mata saking terharunya dengan ucapan disampai-

Mujid SAg Kepala Sekolah SMAN 14 Batam

HUMAS SMAN 14 BATAM

MOTIVASI UN — Siswa-siswi SMAN 14 Batam mengikuti kegiatan motivasi UN dibawakan Redakdur Pendidikan Haluan Kepri, Arment Aditya, Selasa (5/1). Sementara foto sebelah kanan Kepala Sekolah SMAN 14 Batam Mujid SAg menutup kegiatan motivasi UN yang digelar di Lab IPA.

kan motivator ketika itu. Acara motivasi belajar ini diakhiri dengan janji UN. Kepala Sekolah SMAN 14 Batam, Mujid SAg mengatakan pihaknya sengaja mengadakan motivasi UN lebih awal agar siswa memiliki persiapan belajar, serta mental dan spritual. Dengan mendatangkan motivator dari Haluan Kepri ini, bertujuan untuk melatih kepercayaan diri siswa dan meningkatkan semangat juang mereka dalam menghadapi

UN nanti. "Kalau motivasi belajar ini oleh guru hampir setiap hari diberikan, namun alangkah baiknya lagi motivasi itu diberikan dari pihak luar supaya nuansanya berbeda," ujar Mujid usai menutup kegiatan motivasi belajar.

Mujid merasa optimis bila perolehan nilai UN tahun ini akan lebih baik lagi dari tahun kemarin, karena jumlah siswanya tidak begitu banyak hanya 103 peserta UN. Dengan demikian guru akan lebih

tercover lagi dalam memantapkan siswa. "Target kita tahun ini bisa meraih nilai terbaik, serta menduduki peringkat 10 besar perolehan nilai UN tertinggi. Karena tahun 2015 lalu, SMAN 14 berada pada peringkat ke 15 perolehan nilai UN ini," ucapnya.

Sementara Waka Kurikulum SMAN 14 Batam Neliarti SPd, juga mengatakan peserta UN tahun ini di sekolahnya sebanyak 103 siswa yang terbagi dalam 4 kelas dengan dua jurusan IPA

dan IPS. Dan tahun ini stategi UN lebih ditingkatkan lagi dengan memberikan pemantapan selama dua jam pada sore hari.

"Paling yang akan kita genjot dan great-nya lebih ditingkatkan lagi untuk pelajaran matematika, karena masih terlihat lemah.

Strategi-strategi lainnya terus menerus kita lakukan, dengan harapan ada peningkatan untuk peringkat kelulusan dari rangking ke 15 menjadi rangking 10 besar perolehan nilai UN se Kota Batam," jelasnya. ***

Dua Siswa Jawara Taekwondo dan Fotografi dari SMPN 4 Batam BATAM (HK) — Kali ini Bintang Sekolah menghadirkan dua siswa berprestasi asal SMPN 4 Batam. Mereka adalah Wahyu Saputra siswa kelas VIII D meraih juara Taekwondo tingkat nasional dan satu lagi Hadian Putra siswa kelas IX G dengan segudang prestasi dibidang fotografi.

Ditemui di sekolahnya Wahyu Saputra menuturkan, bahwa prestasi dibidang olahraga taekwondo ia dapati hingga tingkat nasional, seperti pada kejuaraan taekwondo tingkat Nasional yang diselenggarakan di Pusat Olahraga Persahabatan Korea Indonesia (POPKI) di

Cibubur Jakarta Timur 23 Mei 2015 lalu meraih juara 1 untuk Kelas Under 48.

"Pada Walikota Cup saya meraih juara III Kadet, dan antar Dojang se provinsi Kepri klas under 49 menang melawan Anak Club CTC. Lalu saya ikut di kejuaraan nasional di Jakar-

DIAN/HALUAN KEPRI

DUA siswa SMPN 4 Batam Wahyu Saputra dan Hadian Putra foto didampingi Wali kelas VIII SMPN 4 Batam Suryani dan orang tua murid

ta menang melawan anak Papua," kisah anak sulung dari 4 bersaudara kelahiran Desember 2001 silam ini.

Keinginan menekuni seni bela diri taekwondo berawal dari melihat pelatihnya dari club taekwondonya Kepri Taekwondo Club, Sawung Teguh yang dinilainya sangat mengasyikkan. "Saat SD saya pernah juara catur dan sepak takraw saat ajang O2SN, namun saat saya melihat latihan pak sawung memperagakan taekwondo, saya malah lebih tertarik mempelajari dan sekarang ingin mendalami seni bela diri taekwondo. Saya ikut Club KTC sudah sekitar 5 tahunan, sejak kelas 4 SD itulah saya mulai melirik taekwondo dan tertarik untuk mempelajarinya,"lanjut Wahyu.

Berbeda dengan Hadian Putra yang hobi di dunia fotografi. Bejibun prestasi dalam bidang fotografi sudah ia kantongi. "Saya pernah juara umum fotografi pada ajang Republic of Histeria 3 SMAN 3 Batam tahun 2014 lalu, tema foto yang saya ambil waktu itu adalah becak. Lalu ajang Photo on the Spot di Politeknik Batam, dalam ajang lomba karnaval Nusantara Harmonisasi Dalam Budaya Nusantara dengan tema 'satukan hati, satukan jiwa

berkarya untuk bangsa' pada 9 november 2014 saya juara III dengan tema foto yang saya ambil orang menari,"papar Hadian.

Lanjutnya, pada ajang Mandafest MAN 2 Batam September 2015 lalu, dia meraih juara III dengan tema foto Sunrise. Juara 1 pada ajang Photo On the Spot yang diselenggarakan SMPN 6 Batam 28 Oktober lalu dalam

rangka peringatan hari Sumpah Pemuda. "Pernah dapat sertifikat penghargaan saat mengikuti seminar foto jurnalis di Mega Mall bulan Desember 2015 yang digelar Robinson Opak, salah satu jurnalis dari sebuah media. Lalu saya juga mengikuti ajang Sony World Photographi Award di internet, saya terpilih untuk mewakili Indonesia untuk kate-

gori Youth (remaja) saat ini.

Dan nanti tanggal 9 Januari pengumuman pemenangnya, dan bila saya menang, penga,bilan hadiahnya nanti di bulan April di London Inggris. Saya mengirimkan 60 foto kesitu, temanya berupa lingkungan, budaya, potret dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan saya menang nanti,"harapnya. (cw54)

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081277177598.

Editor : Arment, Layout : Nazar

Opini

Rabu, 6 Januari 2016

Pelayanan Rumah Sakit Karimun KINERJA pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karimun terhadap pasien telah menjadi persoalan. Sayangnya, hal itu seperti menjadi angin lalu bagi instansi-instansi terkait. Padahal, urusan rumah sakit sering kali menjadi sesuatu yang sangat krusial, dengan nyawa menjadi taruhan. Terlambat beberapa menit saja, maka penyesalan bisa jadi seumur hidup.

Perlakuan tidak adil bagi pasien memang banyak yang tidak dilaporkan sehingga tidak muncul ke per-

mukaan. Memang sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa minimnya fasilitas kesehatan, dokter spesialis dan tenaga medis pun terkadang tidak bekerja dengan maksimal.

Padahal penelantaran pasien, bisa berakibat fatal.

Kemarin, sejumlah pasien menunggu selama lebih kurang tiga jam di depan Poliklinik Anak RSUD Kabupaten Karimun. Mereka terpaksa menunggu hampir tiga jam baru dilayani dokter anak.

Berjam-jam lamanya menunggu tentu membuat

beberapa balita kerap menangis, tidak betah berlamalama di ruang antrean yang telah sesak oleh pasien untuk ditangani dokter anak.

Alasan pihak Rumah Sakit karena dokter tengah rapat dan masih belum bisa turun ke lantai I untuk melayani pasien. Bayangkan, berapa banyak anak yang harus berdesak-desakan untuk dilayani dokter anak di RSUD dan terpaksa menunggu berjam-jam lamanya. Belum lagi warga juga antri untuk mendapatkan obat dari resep dokter anak di Apotek RSUD. Un-

tuk mendapatkan obat saja warga juga harus menunggu berjam-jam.

Memang terkadang pihak rumah sakit berkilah, bahwa hal-hal seperti di atas tidak terjadi, kalau fasilitas rumah sakit memadai. Ada seribu satu macam alasan, yang bisa dikemukakan untuk menghindari konsekuensi memberikan perlakuan terhadap pasien.

Kasus seperti ini boleh jadi bukan hanya terjadi RSUD, tapi mungkin jadi di rumah sakit lainnya di Kepri.

Presiden Joko Widodo sering mengatakan akan

menindak tegas, rumah sakit yang menolak atau memperlakukan pasien ataupun lainnya dengan tidak adil.

Sangat disayangkan bahwa masih ada saja rumah sakit, berikut oknum dokter ataupun perawat, dan mungkin oknum dewan direksi rumah sakit yang masih senang bermain "Arisan Nyawa".

Pemerintah sudah seharus mengambil sikap tegas. Jangan lagi melihat alasan yang bisa diciptakan oleh pihak rumah sakit. Sebaliknya, yang harus dilihat adalah fakta bahwa pasien diperlakukan buruk, nyaris kehilangan nyawa, atau juga bahkan tak jarang sampai meninggal dunia karena kebusu-

Memperkuat Komisi Yudisial Sebelum putusan MK itu pada perubahan atas paket UU No 49 Tahun 2009, UU No 50 Tahun 2009, dan UU No 51 Tahun 2009 mengamanatkan agar proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama dilakukan secara "bersama" oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Putusan ini idem ditto dengan putusan No 005/PUUIV/2006 yang menyatakan, pasal-pasal pengawasan Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Meskipun demikian, harus dipahami menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat mengikat, final, dan mengikat, tak dapat dilawan secara hukum.

Namun, putusan MK ini semakin memangkas kewenangan Komisi Yudisial. Eksistensi UU No 18 Tahun 2011 sebagai upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi checks and balances di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia semakin sulit ditegakkan.

Padahal, kehadiran Komisi Yudisial dalam UUD 1945 itu tidak terlepas dari upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Urgensi untuk memperkuat kekuasaan kehakiman itu sebagai konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum (rechstaat) di Indonesia.

Memang masih tersedia tugas dan wewenang bagi Komisi Yudisial. Misalnya, melakukan seleksi pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan ka-

(Bagian Pertama) BERBICARA produktifitas gambaran yang muncul di benak kita pada umumnya adalah usia muda atau dewasa yang biasanya dijiwai dengan semangat yang menggelora, kekuatannya yang dahsyat serta kecepatannya yang melesat. Namun sebaliknya, usia tua disifati sebagai usia tidak produktif atau sering dikatakan sebagai usia pensiun yang waktunya hanya dihabiskan dengan menimang cucu dan menunggu kiriman bulanan.

Produktifitas juga sering dikaitkan pada dunia pekerjaan yang memang tuntutannya pada hasil yang harus dicapai, sehingga hitungan produktifitas seseorang dihitung pada seberapa banyak produk yang dihasilkan persatuan waktu, itulah produktifitas yang biasa dipahami selama ini. Di sisi lain, kita juga sering mengatakan ke-

MAHKAMAH Konstitusi melalui putusannya No 43/PUU-XIII/2015 menyatakan, proses seleksi (rekrutmen) hakim pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan tunggal Mahkamah Agung tanpa harus melibatkan Komisi Yudisial.

Oleh: Farid Wajdi Komisioner Komisi Yudisial pasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkahlangkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi (Bambang Sutiyoso, 2011).

Selain itu, wewenang Komisi Yudisial adalah fungsi pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Agung.

Pengawasan adalah kata kunci yang menjadikan peran Komisi Yudisial amat strategis dalam menyukseskan agenda reformasi peradilan. Ketika Komisi Yudisial mampu melaksanakan hak dan wewenang ini dengan baik, maka kualitas para hakim yang merupakan "wakil Tuhan" untuk memutus suatu perkara benar-benar terjamin (Nur Afilin, 2015).

Prinsip utama pengawasan oleh Komisi Yudisial bertujuan agar semua hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Dengan demikian, hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Soekotjo Soeparto, 2009).

Adanya kehormatan dan keluhuran martabat kekua-

saan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial judiciary) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun etika.

Posisi Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim perlu memperhatikan apakah putusan yang dibuat telah sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Selanjutnya, demi keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai etika profesi dan memperoleh pengakuan masyarakat.

Tujuan lain pengawasan itu, menjaga agar para hakim tetap dalam hakikat kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela.

Karena itu, jika Komisi Yudisial tidak kuat dalam mengawal, bukan mustahil supremasi hukum di Indonesia tak lagi mengenal dan menerapkan prinsip keadilan. Komisi Yudisial diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan para pencari keadilan (Jawahir Th-

Memproduktifkan Usia pada anak-anak yang dipiring makanannya masih ada sisa satu atau dua buah nasi dengan menyebutnya sebagai pemborosan. Tapi kita tidak pernah berpikir betapa banyak waktu dari usia kita ini yang boros dan tidak produktif, sementara sebutir nasi kita persoalkan sebagai pemborosan?

Bagi yang mau merenungi kehidupan ini, tentu dua-duanya harus dipersoalkan!

Dan kita bersyukur, contoh terbaik dalam memproduktifkan usia ini adalah siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW. Baliau adalah nabi yang diutus Allah SAW sebagai manusia terbaik, penerima wahyu (al-qur’an) dimana rentang kehidupan beliau merupakan praktek terbaik produktifitas implementasi al-qur’an dalam kehidupan

ini. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anhu, ketika ditanya oleh sahabat Hisyam bin Amir radhiyallahu ‘anhu tentang bagaimana akhlak Rasulullah, maka ‘Aisyah berkata: “Bukankah engkau sering membaca Al-Qur’an?”, beliau menjawab: “Ya”, ‘Aisyah berkata: “Akhlak Rasulullah adalah AlQur’an”. (HR. Muslim).

Yang menjadikan usia Rasulullah SAW begitu produktif adalah karena keseharian Rasulullah SAW dipandu oleh Al-Qur’an. Bagaimana Rasulullah SAW memulai kegiatannya dari bangun pagi, menapaki siangnya, sore hingga tidur di malam hari, semua dipandu oleh Al-Qur’an. Allah sendiri yang memandunya, sebagaimana disebutkan dalam QS. An Najm ayat 3 - 4 ‘Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut

ontowi, 2011).

Jika merujuk pada UU No 18 Tahun 2011 ada beberapa penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas, di antaranya Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung dari daerah, dan dalam rangka menjaga dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 20 ayat [3]).

Komisi Yudisial dapat melakukan penyadapan jika menemukan indikasi pelanggaran kode etik oleh hakim.

Namun begitu, dalam proses pelaksanaannya, kewenangan penyadapan itu tidak berjalan efektif. Walaupun disebutkan Komisi Yudisial punya wewenang meminta penyadapan terhadap hakim melalui aparat penegak hukum, tetapi aparat penegak, seperti kepolisian, justru punya pandangan berbeda. Komisi Yudisial tidak boleh menyadap karena bukan lembaga pro-justisia.

Intinya, penyadapan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan merekam pembicaraan hakim hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun, penting untuk dicatat Pasal 20 ayat (4) menetapkan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial tersebut.

kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).’ Oleh karena itu, beliaulah contoh terbaik dalam semua hal.

Contoh produktifnya Rasulullah SAW dibandingkan kita hari ini, misalnya Pertama kali Rasulullah SAW memimpin perang bersama tiga ratus sahabat melawan seribu kaum kafir saat itu yang terkenal sebagai perang badar. Perang yang berakhir dengan kemenangan Rasulullah SAW ini terjadi pada tahun kedua hijriah. Berapa usia rasulullah saat itu? 55 tahun. Setelahnya, tercatat sepuluh kali beliau memimpin pasukan melawan kaum kafir, dan dibeberapa peperangan selebihnya belasan kali diserahkan kepada para sahabatnya. Dan bahkan menjelang meninggalnya, beliau masih berkesempatan mempersiapkan pasukan yang dipimpin

Masalah lain yang perlu dituntaskan adalah tafsiran kewenangan pengawasan perilaku hakim (ranah kode etik) yang sering dibenturkan dengan terminologi teknis yudisial/yustisial (ranah teknis peradilan). Apalagi dalam pelbagai kasus, Mahkamah Agung masih banyak memeriksa hakim, padahal Komisi Yudisial sudah lebih dahulu memeriksa dugaan pelanggaran kode etik.

Tanpa ada penyamaan persepsi norma Pasal 20 ayat (3) UU No 18 Tahun 2011, pelaksanaannya tetap akan menjadi polemik yang tak berkesudahan. Rumusan hukum sudah jelas memberi kewenangan Komisi Yudisial melakukan penyadapan.

Bahkan aparat penegak hukum wajib menindaklanjutinya (Pasal 20 ayat [4]).

Mengenai pemaknaan perilaku hakim dibenturkan dengan teknis yudisial sangat mendesak untuk disudahi.

Rekomendasi sanksi masih banyak yang diabaikan Mahkamah Agung. Eksesnya adalah Komisi Yudisial tidak kelihatan giginya. Para pencari keadilan banyak dirugikan akibat penyempitan makna perilaku hakim dibenturkan dengan term teknis yudisial.

Untuk mengatasi beda tafsir batasan "perilaku hakim", Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu duduk bersama untuk mencari titik temu. Titik temu yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat saling menguatkan untuk mewujudkan wibawa peradilan.

Jika kewenangan menyadap terus dipolemikkan, batasan perilaku hakim tetap dipertentangkan dengan konsepsi teknis yudisial atau rekomendasi sanksi lebih banyak diabaikan, niatan memperkuat Komisi Yudisial sepertinya harus melewati jalan terjal. ***

Oleh : Ir. Moch. Arief, Direktur Eksekutif Nurul Islam Group, Batam

anak muda, Usamah bin Hariz untuk melawan pasukan Persia dan Romawi. Pertanyaannya, bagaimana keadaan kita di usia 55 tahun hari ini? Bukankah ini usia yang disebut pensiun hari ini? Kalau Rasulullah memimpin perang di usia tersebut, bukankah kita malah istirahat hari ini?

Kalau Rasulullah SAW masih mempersiapkan perang diakhir usianya, apa yang kita persiapkan di akhir usia kita? Menikmati kehidupan yang hedonis ini?

Inilah cara hidup Rasulullah yang sangat produktif yang dipandu oleh wahyu, sementara kita apa panduannya?

Kita layak bertanya dengan panduan yang mengarahkan hidup kita hari ini!***

5 kan birokrasi oknum-oknum rumah sakit.

Hal-hal semacam ini juga merupakan pekerjaan rumah bagi semua stakehold-

er. Supaya ke depannya, semua masyarakat tidak lagi memperoleh perlakuan tidak pantas dari rumah sakit. Semoga.***

C akap B ijak "MEMBERI separuh hati Anda kepada seseorang yang anda cintai itu lebih berharga ketimbang semua kekayaan di dunia ini..."

(Michael Jackson, Penyanyi)

"HAL-HAL terbaik dan paling indah di dunia ini tidak dapat dilihat atau didengar, tetapi harus dirasakan dengan hati..."

(Helen Keller, Penulis)

P4GN Tugas Kita Bersama Oleh: Dela Sulistiyawan Yunior, S.I.Kom Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Provinsi Kepri

(Bagian Kedua) Peran serta Pemerintah Daerah Tahun 2013, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) no 21 tahun 2013, mengatur tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika oleh pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dalam Peraturan ini cukup jelas, misalnya salah satunya diuraikan dalam Pasal 3 (Permendagri) no 21 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya (ayat 1).

Kemudian, Bupati/walikota melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kabupaten/kota (ayat 2). Dan semua pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD yang terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik (ayat 3). Tujuan dari fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan

narkotika di daerahnya masing-masing.

Selain itu, usaha pemberantasan penyalahgunaan narkoba merupakan strategi / prioritas utama pemerintah dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Di dalam Perpres tersebut jelas-jelas disebutkan keterlibatan lembaga pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Strategi pemerintah diwujudkan dalam BANG WAWAN, Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba, yaitu program pembangunan yang menjamin adanya program, kebijakan, kekuatan dan anggaran pada Kementrian/Lembaga/Daerah yang berorientasi pada pencegahan, rehabilitasi dan penegakan hukum kejahatan narkoba. Mari bersama kita berharap agar seluruh elemen pemerintahan di Provinsi Kepri ini, baik Gubernur ataupun Bupati/Walikota dapat menerapkan/ mengimplementasikan BANG WAWAN di anggaran Tahun 2016 ini, tentunya agar terwujud masyarakat Provinsi Kepri yang sehat dan cerdas tanpa penyalahgunaan narkoba.***

√ Pelayanan RSUD Karimun Lamban - Jangan main "Arisan Nyawa" Pak Dok. √ Sepasang Suami-Istri Belum Ditemukan - Semoga cepat ditemukan REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp. (0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

P o j o k

Editor : Fery Heriyanto, Layout : Ariyandi Restu K.

CMYK

Rabu, 6 Januari 2016

Iklan

6

CMYK

CMYK

ENTERTAIMENT

Rabu, 6 Januari 2016

8

Shireen Sungkar

Hamil Anak Kedua JAKARTA(HK) — Kebahagiaan kembali dirasakan oleh keluarga Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar.

Pasalnya saat ini Shireen tengah hamil anak keduanya dan tengah berjalan 3 bulan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wisnu ketika ditemui di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (04/01).

“Istri kan juga sekarang sedang hamil jadi memang banyak istirahat di rumah.

Kasihan soalnya mual-mual terus sama seperti hamil (anak) yang pertama. Kalau nggak salah (usia kandungannya) 3 bulan, karena belum cek lagi ke dokter,” ujar

Wisnu yang ketika ditemui mengenakan kaos hijau dan celana kain.

Kehamilan Shireen saat ini tidak jauh berbeda dari masa-masa ketika mengandung anak pertamanya, Teuku Adam Al Fatih. Walau begitu sekarang Shireen jauh lebih tangguh ketika menghadapi mual-mual, karena sudah pengalaman dari kehamilan pertama.

“Kayaknya sama saja. Tapi ya menikmati lah sama istri. Alhamdulillah semuanya sudah belajar dari yang pertama. Jadi sekarang lebih tangguh menghadapi mual-mual tersebut,” kata aktor asal Aceh tersebut.

Shireen sendiri baru mendapatkan anak pertamanya pada 4 September 2014 lalu, dan usia Teuku Adam baru satu tahun. Keluarga ini ternyata memang berharap untuk mendapatkan anak sebanyakbanyaknya.

“Pengen anak sebanyak-banyaknya kalau saya. Kalau bisa dikasih sebelas ya sebelas. Belum (ada persiapan), masih tiga bulan belum ketahuan cewek atau cowok,” tutupnya.(kpl)

Perbanyak Ibadah JAKARTA(HK) — Tahun 2015 dijalani dengan cukup berat oleh Angel Karamoy, apalagi rumah tangganya dengan Steven Rumangkang juga tengah berada dalam prahara. Karena masalah di rumahnya, Angel bahkan tidak pulang selama berbulanbulan dan tinggal jauh dari anaknya.

Apalagi beberapa waktu lalu foto ciuman yang disebut sebagai Angel Karamoy dengan Pasha Ungu juga beredar. Menghadapi semua masalah tersebut, Angel mengaku lebih banyak beribadah.

“Salah satunya ibadah aja yang lebih memungkinkan. Yang

Angel Karamoy

ngerti kita kan yang di atas (Tuhan).

Karena mereka (orang-orang) hanya bisa melihat luarnya, tapi tidak tau dalamnya yang saya rasakan,” ucap Angel Karamoy di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (04/01).

Perayaan Natal tahun ini harus dijalani oleh Angel jauh dari suami dan anak-anaknya. Begitu juga di tahun baru, ia mengaku merayakan sendirian. “Tahun baru cuma di rumah aja. Di kamar, ibadah sendiri aja,” ungkapnya.

Walau menghadapi begitu banyak masalah pribadi, Angel Karamoy tidak kehilangan harapan. Di tahun 2016 ini, ia berdoa agar segala masalah yang dihadapinya bisa selesai

dengan baik.

“Saya berharap semoga kejadian di tahun 2015 bisa bawa satu pelajaran. Selesaikan apa yang tidak terselesaikan dengan cara baik-baik.

Menerima segala sesuatu.

Banyak support dari keluarga dan sahabat yang betul-betul mengenal aku dan tau segalanya tentang aku,” tandasnya.(kpl)

Bella Shofie Lebih Sabar dan Ingin Berhijab JAKARTA(HK) — Bella Shofie mendapatkan kesempatan emas untuk terbang ke tanah suci buat menunaikan ibadah umroh. Perjalanannya kali ini juga semakin sempurna karena ditemani oleh keluarga tercinta yaitu ayah, ibu dan adiknya.

Banyak berkah yang didapatkan Bella Shofie selama ibadah di tanah suci. Pelantun lagu Mungkin Dia Lelah itu juga merasa lebih sabar dan dewasa sepulang umroh.

Bukan hanya itu saja, Bella Shofie juga punya satu rencana besar setelah kepulangannya ini. Yap, istri Suryono itu ingin berhijab dalam kesehariannya.

Prilly Latuconsina JAKARTA(HK) — Rencana dan asa telah disusun Prilly Latuconsina dalam menyongsong tahun 2016. Dara cantik keturunan Maluku-Sunda ini ternyata ingin fokus di layar lebar dengan membintangi sebuah film berjudul Surat Untukmu. Bahkan, ia tak tahu menahu

“Sekarang ibadah makin sempurna. Kemarin banyak yang bolong sholatnya.

Sekarang lebih sabar dan dewasa. Aku pengen berhijab juga. Insya Allah. Doain aja. Kemarin (umroh) seharian di Masjid. Istirahat kurang,” ujar Bella Shofie saat ditemui usai mengisi acara Pesbukers kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan pada (4/1).

Banyaknya kegiatan selama di tanah suci ternyata juga membuat Bella Shofie kurang istirahat. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa dirinya terpaksa melewatkan momen pergantian tahun kemarin.

“Balik tanggal 31 (Desember) sore udah sampai sini. Merayakan tahun baru terus tidur.

Karena (masih) jet lag, jadi nggak ada perayaan tahun baru,” pungkas aktris 23 tahun tersebut.(kpl)

Fokus di Layar Lebar bagaimana nasib sinetron yang telah membesarkan namanya, Ganteng-ganteng Serigala (GGS).

“Untuk GGS, aku sama sekali nggak tahu karena aku belum terima kabar itu.

Aku juga sudah terima (tawaran) film, jadi aku mau fokus di film dulu,” ucap Prilly Latuconsina.

Rencananya, proses syuting film yang juga melibatkan aktor kawakan, Tio Pakusadewo, itu akan dimulai pada 20 Januari 2016 mendatang. “Januari aku akan ke

luar kota buat syuting film,” lanjut wanita yang dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan pesinetron Aliando Syarief ini.

Prilly sendiri diplot untuk memerankan tokoh Gendis, sedangkan Tio berperan sebagai Danu, ayah Gendis yang bekerja sebagai wayang orang di Candi Arjuna. Gendis yang lahir dan besar di Dieng, Wonosobo, itu selalu dikirimkan surat oleh ibundanya secara berkala.

Sang ibu memang memil-

ih untuk meninggalkan kampung halaman demi mengadu nasib di Jakarta.

Namun, sejak dua tahun terakhir, surat-surat Gendis tak berbalas dan membuatnya terobsesi mencari sang ibu di ibukota.

Selain Prilly Latuconsina dan Tio Pakusadewo, Surat Untukmu juga dibintangi oleh Arbani Yasiz, Fandy Christian, Ilham SM’SH serta Marcelino Lefrandt.

Film arahan sutradara Harris Nizam ini ditargetkan tayang tahun ini.(btg)

Editor: Edi Supriatna, Layout: Andika Kureniawan

CMYK

Batam

Rabu, 6 Januari 2016

9

Kelurahan Kasu Darurat DBD Iman: Dinkes Harus Turun Tangan BATAM CENTRE (HK) — Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakangpadang darurat penyakit Demam Berdarah Degue (DBD). Tak tanggungtanggung, selama tiga bulan terakhir setidaknya ada 20 anak masuk Rumah Sakit Badan Pengusahaan (dulunya RSOB) Sekupang karena DBD dan bahkan satu orang meninggal dunia.

Amir Yunus Liputan Batam Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Batam, Iman Sutiawan. Menurutnya, ini sudah darurat dan tidak bisa dibiarkan tanpa tindakan kongkrit.

Karenanya, ia meminta Pemko Batam melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk turun langsung ke Pulau Kasu.

"Bukan sekedar masuk ru-

Giliran Warga Taman Lestari Tolak Indomaret

mah sakit, DBD di Kasu sudah menelan korban satu anak meninggal dunia, ini harus menjadi perhatian serius," tegas Iman ke awak media, Selasa (5/1) di kantor DPRD Batam.

Tidak hanya itu, lanjut putra asli Pulau Kasu ini, bersamaan berita ini dirilis, Ketua DPD Gerindra Kepri ini kembali mendapat laporan dari konstituennya bahwa ada tiga orang Kelurahan Kasu Hal 10

DEDI MANURUNG/HALUAN KEPRI

TOLAK ALFAMART — Warga Taman Lestari memasang spanduk menolak keberadaan Alfamart dan Indomaret di kawasan mereka, Selasa (5/1).

ISTIMEWA

WAKIL Ketua DPRD Batam, Iman Sutiawan saat reses di daerah Hinterland beberapa waktu lalu.

BATUAJI (HK) — Setelah warga Perumahan Bida Asri II, kini giliran warga Perumahan Taman Lestri, Kelurahan Kibing yang menolak kehadiran Alfamart dan Indomaret di lingkungan mereka, Sela-

sa (5/1) Tokoh masyarakat setempat langsung membuat spanduk dan memasangnya di tiang listrik. Isi spanduk tersebut menolak kehadiran Alfamart dan Indomaret. Karena

menerima laporan dari Polisi Di Raja Malaysia (PDRM) kepada Interpol Indonesia, bahwa Asep adanya seorang TKI yang menjadi pelaku pembunuhan di Johor Bahru, yang berhasil melarikan diri ke Batam dengan menggunakan kapal. " Penangkapan kita lakukan, setelah mendapat informasi dan laporan dari pihak interpol. Setelah berkoordinasi Membunuh di Hal 10

rena keberadaanya dapat mematikan usaha mereka.

Apalagi, kata dia, dulunya gerai Alfamart dan Indomaret masih terlihat di Giliran Warga Hal 10

Satukan Empat Kekuatan

Membunuh di Johor, Ditangkap di Batam BALOI (HK) — Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI), Saspek Yuwono alias si Cendol (35), TKI Bunuh n e k a t membuTeman Sendiri n u h rekannya sesama TKI Miswandi (35) di Nusa Jaya Johor Bahru, Malaysia belum lama ini.

Si Cendol berhasil ditangkap petugas Sat Reskrim Polresta Barelang di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, saat baru turun kapal, dari Pelabuhan Situlang Laut, Malaysia.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Asep Safrudin mengatakan penangkapan si Cendol dilakukan setelah pihaknya

jelas-jelas mematikan usaha kecil di lingkup perumahan.

Ibu Nia, pedagang es campur di kawasan Taman Lestari sangat tak setuju hadirnya minimarket Alfamart dan Indomaret di daerahmya. Ka-

Kadin Batam Kunjungi Haluan Kepri

MAMAN/HALUAN KEPRI

KETUA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Jadi Rajagukguk menyerahkan cinderamata kepada Pimpinan Perusahaan Ramli usai mengakhiri kunjungannya ke Haluan Kepri, Selasa (5/1).

BATUAMPAR (HK) — Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Jadi Rajagukguk bersama jajaran pengurus mengunjungi kantor Haluan Kepri di Jalan Yos Sudarso, Batuampar, Selasa (5/1).

Kedatangan Jadi Rajagukguk dan rombongan disambut Pimpinan Perusahaan dan Pemimpin Redaksi serta kru redaksi Haluan Kepri. Pertemuan yang digelar di ruang rapat berlangsung akrab dan penuh keke-

luargaan. " Kunjungan kami ke Haluan Kepri adalah untuk menjalin kerjasama agar dapat membantu program kerja Kadin Batam di 2016," ujar Jadi Rajagukguk memulai pembicaraannya.

Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan itu. Mulai soal somasi yang dilayang para pengusaha sampai laporan KaSatukan Empat Hal 10

Lion Air Mendarat Darurat di Hang Nadim Diduga Ada Kerusakan Enggine NONGSA (HK) — Pesawat Lion Air JT 210 Boing 737900ER asal Bandara SukarnoHatta Jakarta tujuan Pekanbaru mendarat darurat di Bandara Hang Nadim pukul 8.20 WIB, Selasa (5/1).

Pendaratan darurat itu terjadi diduga karena adanya kerusakan ringan di bagian enggine sayap, sehingga menyebabkan lampu indikator Flip bagian kokpit menyala. " Ya benar pesawat Lion tujuan Pekanbaru mendarat darurat di Hang Nadim, dugaan sementara adanya kerusakan bagian sayap dan seluruh penumpang berjumlah 210 orang telah dialihkan dengan pesawat Lion lainnya," kata Kepala Bagian Umum Bandara Hang

Nadim, Suwarso. Selasa (5/1).

Ia menjelaskan, pilot memutuskan untuk melakukan pendaratan di Hang Nadim begitu mengetahui lampu indikator flap yang menyala di samping kokpit. Seluruh penumpang dievakuasi keruang tunggu 4A untuk dialihkan ke pesawat Lion lainnya melanjutkan penerbangan tujuan Pekanbaru. " Seluruh penumpang diberi makan dan diberi uang ganti rugi senilai Rp300 ribu karena terlantar lebih dari empat jam, " ujarnya.

Saat ini, pesawat yang mengalami kerusakan tersebut masih di apron dan segera ditarik ke hanggar Lion untuk diperbaiki.

Salah seorang penumpang

77 CPNS Resmi Diangkat PNS BATAM CENTER (HK) — Sebanyak 77 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari status sebelumnya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam, M Sahir dalam laporannya mengatakan proses pengangkatan CPNS menjadi PNS tersebut mengacu pada Keputusan BKN No. 11 tahun 2002.

Sahir mengatakan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS tersebut diantaranya adalah dari tenaga guru semua golongan sebanyak 9 orang.

Kemudian, tenaga teknis administrasi golongan satu sebanyak 9 orang, golongan dua sebanyak 52 orang dan golongan 3 sebanyak 7 orang. " Jadi, terhitung mulai 1 Januari 2016, resmi menjadi PNS dan akan diambil sumpahnya pada hari ini (kemarin)," kata Sahir, pada acara penyerahan SK Wali Kota Batam tentang pengangkatan PNS dan pengucapan sumpah PNS di lingkungan Pemko Batam, Selasa (5/1).

Asisten administrasi Firmansyah yang mewakili Wali Kota Batam mengatakan bahwa 77 CPNS Hal 10

bernama Hendri sempat protes akibat keterlambatan itu karena ia harus buru-buru sampai di Pekanbaru. Ia akan melakukan perjalanan darat untuk bisa sampai di Bagan Siapi-api. " Kami minta diberangkatkan segera dengan pesawat sesegera mungkin, karena ada keluarga yang men-

inggal, namun pihak managemen tidak bisa mengabulkan itu," ujarnya.

Ia mengaku trauma dengan adanya kejadian ini. Apalagi saat ini sedang berduka dan segera harus tiba di kampung halaman karena salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia. (par)

DELMAWAN/HALUAN KEPRI

PESAWAT Lion Air JT 210 Boing 737-900ER asal Bandara Sukarno-Hatta Jakarta tujuan Pekanbaru mendarat darurat di Bandara Hang Nadim, Batam, Selasa (5/1).

Lelang Mobil Pelangsir Solar Terganjal Aturan NONGSA (HK) — Lelang puluhan mobil pelangsir solar yang ditangkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri tahun 2013 lalu, terganjal aturan.

PN Batam tak bisa mengeluarkan mobil yang disita negara tanpa ada tersangkannya.

Dan itu bertentangan dengan UU. Saat ini, puluhan mobil pelangsir yang menjadi barang bukti itu teronggok dalam kondisi tidak utuh. " Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Batam dan diminta untuk melengkapi administrasi agar bisa dilelang. Namun perkembangan terakhir tidak bisa dilelang karena terganjal UU tidak bisa disita negara," kata Direk-

CMYK

tur Krimsus Polda Kepri Kombes Syahardiantono, beberapa waktu lalu.

Pihak pengadilan, lanjut dia, kemudian mengarahkan dirinya pada kantor pelelangan negara. Saat ini, pihaknya sedang berkoordinasi dengan kantor pelelangan negara. " Saat ini puluhan mobil tersebut disimpan di samping asrama SPN Polda Kepri," Kata Syahardiantono yang sebentar lagi pindah tugas ke Lemdik.

Mobil pelansir solar yang akan dilelang tersebut, BP 1727 UX, BP 1640 ZL, BP 1087 UZ, BP 1050 QZ, BP 1096 UZ, BP 1201 UX, BP 1662 UJ, BP Lelang Mobil Hal 10 Editor: Sofyan, Layouter: Mario

Rabu, 6 Januari 2016

77 CPNS

Metro Batam Dari Halaman 9

SEBANYAK 77 CPNS Pemko Batam dilantik dan diambil sumpahnya saat diangkat menjadi PNS Batam, Selasa (5/1).

DELMAWAN/HALUAN KEPRI

PNS merupakan bagian dari ASN, karena itu setelah diangkat menjadi PNS diha-

rapkan tingkat disiplin dan kinerja harus lebih baik.

"Setelah diangkat menjadi

Lelang Mobil 1294 QX, BP 1727 UZ, BP 1632 UX, BP 1927 UX, BP 1371 QX, BP 1151 UZ, BP 1378 ZH. Kemudian BP 1139 ZH, BP 1707 ZP, BP 1026 ZU, BP 1358 ZU, BP 1368 ZU, BP 1582 QX, BP 1713 LX, BP 1706 UX, BP 1090 UZ, BP 595 ZU, BP 1954

Dari Halaman 9 UZ, BP1642 ZU, BP 9894 DX (bak terbuka, biru) BP 1538 UZ (corola biru), BP 1017 JX, BP 1120 HZ, BP 1196 ZU, BP 1991 ZU, BP 1086 UZ. Serta BP 1365 XY, BP 1273 UZ, BP 1655 XD, BP 1218 ZU, BP 1553 PX, BP 1163 EX, BP

Giliran Warga pinggir jalanan besar. Kini sudah merambah hingga keperumahan masyarakat. Dengan kehadian mereka itu, sangat jelas langsung mengusir secara pelan-pelan, padahal harga sembako yang mereka buat tak begitu murah dengan harga diwarung. " Sudah sangat jelas jika kehadiran Alfamart dan Indomaret mematikan pedagang kecil.

Lagian dulunya mereka masih tampak terlihat dipinggiran jalanan umum. Kok malah

PNS secara otomatis gaji juga akan naik menjadi seratus persen," katanya. (cw51)

1392 ZM (Nissan Urvan). BM 1863 XV, BP 1949 ZU, BP 1518 PZ, BP 1350 XU, BP 1130 XY, BP 1085 QX, BP 1892 ZU, BP 1308 ZU, BP 1536 FZ, BP 1664 ZU, BP 1681 UZ. Corolla putih dan Toyota merah hitam tanpa plat nomor polisi. (par)

Dari Halaman 9 merambah ke perumahan, ada apa ini?," ujarnya, Selasa (5/1) siang.

Ungkapan senada juga disampaikan Hardi. Dia bersama tokoh masyarakat setempat langsung menolak keberadaan Alfamart dan Indomaret.

Memang, kata dia, pihak pengelola Alfamart dan lainnya sudah pernah datang untuk meminta perijinan usaha, tapi ditolak. " Sudah pernah datang mensurvei lokasi ini. Bahkan mere-

ka itu sudah datang meminta perijinan usahanya, tapi saya dan tokoh masyarakat ini langsung menolak dengan alasan mematikan usaha warga setempat," terangnya.

Dia juga mengkritisi sikap pemerintah yang telah memberikan izin masuk ke perumahan warga. Padahal, usaha ini sudah sangat jelas mematikan usaha sejenis yang telah lebih dulu ada. Karena harga yang ditawarkan di Alfamart dan Indomaret lebih murah.

Disisi lain, ada juga beberapa masyarakat yang mengaku tertipu berbelanja di Alfamart dan Indomaret, karena harga yang ditempelkan tak sesuai dengan harga di kasir.

Meri, warga Sagulung mengatakan, pernah berbelanja beberapa kue lapis di gerai Alfamart. Usai mengambil kue lapis serta melihat harga yang tertera, namun setelah di depan kasir malah berubah harganya. (ded)

Satukan Empat din Batam ke polisi terkait Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB).

Jadi meyakini bahwa Kadin Batam tahun ini dapat menyatukan empat kekuatan agar ekonomi Batam lebih maju lagi. Terutama memasuki Masyarakat Ekonomian Asean (MEA).

Empat kekuatan itu adalah pertama politik power, kedua kekuatan pengusaha, ketiga kekuatan masyarakat atau people power dan terakhir media power atau kekuatan media.

Harus diakui dengan adanya campur tangan media maka program kerja Kadin

Dari Halaman 9 Batam dapat dijalankan dengan baik. Melalui media lah organisasi ini mensosialisakan programnya hingga dapat menyentuh semua kalangan masyarakat.

"Dan yang paling penting adalah media power. Karena dengan media maka segala sesuatu perkembangan Batam dapat di ketahui oleh masyarakat,"ulang Jadi.

Ia berharap agar media di Batam dapat membantu dalam menginformasikan serta melakukan investigasi tentang peningkatan maupun penurunan ekonomi yang ada di Kota Batam.

Jadi juga menjelaskan ten-

Membunuh di tentang identitas dan ciri-ciri pelaku, saya lansung minta petugas Reskrim melakukan pengintaian, dan menunggu tersangka di dermaga kedatangan kapal di Pelabuhan Internasional Batam Center.

Nah, ketika si Cendol ini turun dari kapal, petugas langsung menangkapnya," kata Asep, Selasa (5/1) siang.

Kapolresta Barelang menerangkan, ketika ditangkap, tersangka tidak melawan sama sekali. Dengan mudah tersangka digiring ke Polresta. " Saat ditangkap, si cendol tidak melawan sama sekali.

Lalu, dia kita giring ke Mapolresta, untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan," terang Asep Safrudin, yang akan mengakhiri masa tugasnya di Kota Batam ini.

Berdasarkan pengakuan tersangka (si Cendol) dia nekat menganiaya korban, hingga akhirnya tewas itu, lantaran cemburu kepada seorang cewek (TKI), yang juga disukai si korban (Miswandi).

tang jenis keanggotaan di Kadin Batam. Ada Anggota biasa yang terdiri dari usaha yang berbadan Hukum seperti CV, PT dan lainnya.

Kemudian anggota luar biasa yakni asosiasi atau organisasi. Dan fungsi dari Kadin itu sendiri adalah sebagai mediasi, advokasi antar pengusaha dengan pengusaha lainnya, ataupun pengusaha dengan perusahaan luar negeri.

Di akhir pertemuan, Jadi Rajagukguk memberikan cinderamata kepada Haluan Kepri sebagai bentuk akan terjalinnya kerjasama yang baik antara Kadin Batam dan Haluan Kepri. (cw51)

Dari Halaman 9 " Kasus penganiayaan dan pembunuhan korban itu, terjadi di Daerah Nusa Jaya, Johor Bahru, di sebuah parit dengan menggunakan senjata tajam.

Pengakuan tersangka karena cemburu kepada korban yang juga menyukai ceweknya," ujar Asep Safrudin.

Lalu, imbuh Asep, saat korban dalam kondisi kritis, keempat pelaku langsung kabur.

Namun, kejadian tersebut sempat terlihat oleh seorang warga bernama Liu Kiang Seng.

Korban sempat keluar dari dalam parit dan berjalan kaki ke jalanan, terang Asep, namun hanya beberapa langkah setelah keluar dari parit itu korban terjatuh dan meregang nyawa hingga tewas di tempat. Lalu, Liu Kiang Seng melaporkan kejadian itu kepada pihak PDRM. " Berdasarkan pengakuan sementara Saspek Yuwono alias Cendol setelah ditangkap, pembunuhan itu terjadi karena dia cemburu dengan korban. Pasaln-

ya, pelaku dan korban sama-sama menyukai seorang TKI yang bekerja di Malaysia," papar Asep.

Saat ditanya apakah ada penyebab lain dalam kasus pembunuhan itu, Asep menjelaskan, pihaknya masih mengembangkan.

"Itu baru pengakuan sementara pelaku, apakah ada unsur lain, masih kita kembangkan," katanya.

Asep juga mengatakan, korban dan pelaku yang diamankan tersebut sama-sama Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh di negeri Jiran, Malaysia.

Apakah pelaku itu nanti akan di proses hukum di Malaysia atau di Indonesia, pihaknya masih membicarakan dengan pihak PDRM. " Pelaku dan korban ini sama-sama warga Indonesia. Dan masih kita bicarakan dengan pihak PDRM, apakah pelaku akan dipidanakan di Indonesia ataupun dipidanakan Malaysia," pungkasnya. (vnr)

yang terpenting harus ada tindakan kongkrit sebelum jatuh korban selanjutnya.

"Kalau sudah darurat begini, harusnya Dinkes dan Puskesmas setempat turun langsung memberikan pelayanan pencegahan dengan mendatangi rumah warga yang

terindikasi DBD dan juga sekaligus melakukan foging," ujarnya.

Diakui Iman, bahwa pernah ada pengasapan (foging) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, namun demikian pelaksanaan foging tersebut terkesan seadanya, karena tidak semua daerah difoging. Sehingga kondisi di Pulau Kasu masih rawan DBD. Senada juga disampaikan tokoh masyarakat Perum Taman Lestari, Batuaji, Rudi, bahwa sudah saatnya Dinkes waspada penyakit DBD, karena penyebaran penyakit ini tidak hanya di Pulau Kasu, tetapi hampir setiap tempat ditemukan kasus warga terjangkit penyakit DBD. Seperti halnya di RT 1 RW 14 Perum Taman Lestari, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji, pada Selasa (5/1) siang setidaknya ada 4 orang warga yang terjangkit DBD dan dilarikan ke puskesmas setempat.

"Jangankan di hinterland, di meandland saja sekarang marak DBD, ini dibutuhkan perhatian serius dari Dinas Kesehatan," tegasnya singkat. ***

Kelurahan Kasu penderita DBD masuk RSBP Batam di Sekupang.

"Siang ini saja saya menerima tiga laporan lagi, ada tiga anak dirujuk ke RSBP Sekupang karena DBD," terang Iman.

Dengan kondisi saat ini, kata Iman, ia tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tetapi

10

Dari Halaman 9

Editor: Sofyan, Layouter: Mario

Rabu, 6 Januari 2016

Karimun

11

Kas Daerah Kosong Pegawai Belum Gajian KARIMUN (HK) — Memasuki awal tahun anggaran 2016 ini, kas daerah di Pemkab Karimun kosong.

Kekosongan kas tersebut berimbas terhadap penundaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer. Bukan hanya PNS, ternyata para anggota DPRD Karimun juga belum gajian.

Ilham Liputan Karimun

GANI/HALUAN KEPRI

TUNGGU PASIEN — Beberapa pasien tengah menunggu di depan Poliklinik Anak RSUD Kabupaten Karimun. Mereka terpaksa menunggu hampir tiga jam baru dilayani dokter anak, Selasa (5/1).()

Pelayanan RSUD Karimun Lamban KARIMUN (HK) — Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karimun dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. Sebab pasien yang berobat terpaksa menunggu dua sampai tiga jam lamanya baru dilayani.

"Saya sudah menunggu sekitar pukul 09.00 WIB didepan Poliklinik Anak, tapi sampai pukul 11.00 WIB tak juga dipanggil. Setelah suami saya menanyakan kepada resepsionis katanya dokter tengah rapat dan masih belum bisa turun ke lantai I untuk melayani pasien. Bayangkan berapa banyak anak yang harus berdesak-

desakan untuk dilayani dokter anak di RSUD dan terpaksa terlunta-lutan berjam-jam lamanya," ucap Wati, ibu rumah tangga yang mengantarkan anaknya tersebut berobat di RSUD, kemarin.

Berjam-jam lamanya menunggu kata Wati, membuat beberapa balita yang menunggu kerap menangis tidak betah berlama-lama diruang antrian yang telah sesak oleh pasien untuk ditangani dokter anak.

Sekitar pukul 11.55 WIB katanya, barulah asisten dokter memanggilnya untuk melayani keluhan yang dial-

ami anaknya. Namun antrean tidak sampai disitu, harus mengantri obat dari resep dokter anak pada apotek RSUD yang juga berjam-jam lamanya menunggu.

"Kan ada waktu lain untuk rapat, seperti misalnya siang atau sore hari setelah pasien mulai sepi. Katanya sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tapi pelayanan masih bobrok begini," ucapnya.

Hal yang sama pun dikeluhkan ibu rumah tangga lainnya di depan Poliklinik Anak RSUD Karimun. Menurut mereka kalau sekiranya dokter anak tidak ada seharusnya

2 Pegawai di Kundur Sering Bolos KUNDUR (HK) — Kabar bolosnya pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karimun ternyata tidak hanya terjadi di beberapa SKPD yang ada di komplek perkantoran Bupati Karimun. Hal serupa juga terjadi di wilayah hinterland.Seorang PNS di wilayah kerja Kecamatan Kundur Utara berinisial Y kerap tidak masuk kantor dan sering keluar masuk ke negara tetangga Malaysia. Selain itu ada seorang pegawai honor, MA juga jarang masuk kantor dan ternyata ditangkap polisi dalam kasus narkoba.

Informasi tersebut didapati dari salah seorang tokoh masyarakat Kundur, H Arifin.

Ia mengaku heran dengan keberadaan para PNS yang kerap bolos bertahun-tahun lamanya.

"PNS tersebut dinas di wilayah kerja Kecamatan Kundur Utara.Dia ini sering keluar masuk Malaysia dan bekerja di sana. Padahal statusnya sudah PNS, jadi mau bekerja sebagai TKI atau sebagai PNS? Sudahlah RK alias IG dan GT yang tidak masuk bertahun-tahun, ini ada pula anak Kundur Utara yang juga mengikuti jejaknya," kata Arifin, Selasa (5/1).

Arifin pun menyinggung soal jawaban dari Kepala Inspektorat, Dedi Hardiman yang seolah lempar bola dan terkesan tidak tegas terhadap PNS yang sudah bertahun-tahun tidak masuk.

Keberadaan RK alias IG dan GT yang bertahun-tahun tidak masuk sudah seharusnya ditangani langsung oleh Inspektorat dan tidak ada lagi teguran, kare-

CMYK

na sudah bukan rahasia umum sehingga langsung diambil tindakan tegas dengan melakukan pemecatan.

Hal itu kata Arifin, karena mengacu kepada aturan yang berlaku jika seorang PNS tidak masuk selama 46 hari maka diberikan sanksi pemecatan. Sementara RK alias IG dan GT sudah bertahun-tahun tak masuk dan sudah selayaknya dipecat.

Sementara Camat Kundur Utara, M Yunus ketika dikonfirmasi membenarkan keberadaan bawahannya yang kerap tidak masuk kantor bernama Y. Tindakan Y itu telah dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan sambil menunggu proses selanjutnya.

"Sebetulnya sudah beberapa kali diberikan teguran secara lisan, tertulis dan sudah saya laporkan juga kepada BKD, jadi tinggal tunggu tindakan dari atasan langsung," ucapnya.

Hanya saja, keberadaan Y yang jarang masuk tidaklah bertahun-tahun seperti RK alias IG dan GT, melainkan hanya seminggu tidak masuk lalu dinas lagi dan terus diulangi seperti itu. Kemudian diberikan tindakan dengan memberikan peringatan tegas dan terakhir laporannya sudah berada ditangan BKD. Alasan Y sendiri tidak diketahui pasti, namun jika ditelusuri ada permasalahan keluarga yang dihadapinya dan terakhir orang tuanya meninggal belum lama ini.

Namun dalam hal ini ,Yu-

nus pun mengaku tidak hanya Y yang kerap tidak masuk, melainkan seorang pegawai yang berstatus sebagai tenaga honorer bernama MA juga kerap bolos. Setelah ditelusuri ternyata honorer tersebut nyambi sebagai pengedar narkoba dan telah dibekuk aparat kepolisian, sehingga saat ini telah mendekam di Rutan Kelas II Tanjung Balai Karimun.

"Kalau MA ini memang sebelum ditangkap sudah jarang masuk, dia ini pindahan dari balai. Tidak tahu kenapa dipindahkan tapi ternyata ketika disini dia berulah.

Kami tinggal menunggu salinan keputusan vonis MA dan sudah saya sampaikan ke BKD agar dia diberhentikan dari honorer," ucap Yunus.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Karimun hingga saat ini belum memberikan sanksi tegas kepada dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Pemkab yang sudah lama tidak masuk kerja alias bolos. Mereka adalah RK alias IG yang berdinas di Bagian Umum dan satu lagi adalah GT yang berdinas di wilayah Kecamatan Meral.

Bupati Karimun Aunur Rafiq saat ditanya terkait sanksi yang akan diberikan kepada PNS bolos tersebut malah mengarahkan ke Sekda Karimun TS Arif Fadillah. Anehnya, Sekda malah menyebut kalau persoalan itu ditangani Inspektorat Pengawasan Kabupaten (Irwaskab) Karimun, dan keputusan tetap ditangan Bupati Karimun. (gan)

diberitahukan kepada pasien agar tidak menunggu lama dan dapat mencari alternatif lain seperti berobat ke rumah sakit milik swasta.

"Kita berlama-lama disini yang tidak sakit pun bisa jadi sakit karena terjangkit virus yang ada di RSUD. Harusnya kalau sudah jadi BLUD itu justru pelayanannya sudah tidak diragukan lagi, tapi makin kesini kok makin jelek ya pelayanannya," kata ibu satu anak ini yang enggan disebutkan namanya dan turut mengantri.

Kabid Pelayanan RSUD Karimun, Suharyanto mengaku dokter anak di RSUD kemarin pagi tengah breafing, sehingga terjadi keterlambatan melayani pasien.

"Iya, dokternya sedang breafing pagi rutin. Sudah saya sampaikan untuk cepat pelayanan. Sabar dulu ya," ucap Suharyanto membalas pesan singkat Haluan Kepri.(gan)

"Anggota dewan sampai saat ini belum gajian. Karena, sampai saat ini kas daerah masih kosong.

Saat kami tanya ke bendahara umum daerah Karimun, ternyata memang belum ada dana. Saya pun sampai harus kewalahan untuk melayani anggota dewan.

Mereka terus menanyakan gaji," ujar pejabat terkait di DPRD Karimun yang enggan menyebutkan namanya.

Kata dia, karena belum gajian, maka beberapa anggota dewan ada yang terpaksa meminjam uang dulu ke bagian bendahara. Namun, karena uang itu tak ada, maka anggota dewan terpaksa gigit jari tak bisa menerima pinjaman. "Ada yang mendesak minta pinjaman dulu.

Mau pinjam pakai apa, uang itu yang tak ada," jelasnya.

Dikatakannya, bukan hanya gaji anggota dewan yang tertunda, kegiatan rutin DPRD Karimun yang memerlukan anggaran juga tak bisa dilaksanakan. Hanya saja, beberapa waktu terakhir ini, anggota DPRD Karimun yang masuk dalam Badan Anggaran masih terus melakukan rapat pembahasan APBD 2016 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Karimun.

Bupati Karimun Aunur Rafiq membenarkan kalau kas daerah Karimun mengalami kekosongan. Rafiq menyebut, kekosongan kas itu sesuatu yang wajar ketika memasuki awal tahun anggaran. "Memang benar, saat ini kas daerah Karimun kosong.

Namun, kondisi ini takkan lama.

Nanti juga akan ada anggaran," kata Rafiq di rumah dinasnya, Selasa (5/1) pagi.

Meski kas daerah kosong, namun Rafiq menyebut keadaan itu

tidak akan mengganggu pembayaran gaji para pegawai. "Memang terjadi kekosongan kas daerah, namun itu merupakan dana transfer untuk kegiatan 2015. Kalau dana transfer untuk kegiatan 2016, tidak ada masalah," jelasnya.

Menurutnya, gaji PNS dan tenaga honor tidak mengalami masalah, karena dana transfer untuk gaji sudah masuk ke SKPD masing-masing. Hanya saja, kata dia, khusus untuk pembayaran gaji pegawai saat ini memang sedang dalam masa proses. "Gaji itu tak ada masalah. Pegawai akan tetap menerima gaji, karena transfer gaji itu sudah ada peruntukkannya," pungkas Rafiq.

Ia juga memastikan kalau separuh APBD Karimun 2016 yang disahkan sebesar Rp1,345 triliun tidak akan habis untuk membayar utang kepada pihak ketiga, dalam hal ini rekanan atau para kontraktor. Namun, Rafiq mengakui, kalau APBD Karimun 2016 ada yang digunakan untuk membayar utang kepada rekanan itu.

"Tidak benar, kalau separuh APBD 2016 dihabiskan untuk membayar kepada pihak ketiga.

Namun, memang ada sebagian dari sisa pembayaran kegiatan proyek fisik yang akan dibayarkan pada tahun ini. Namun, jumlahnya tidak mencapai separuh dari APBD 2016.

Kalau jumlahnya sebanyak itu, manalagi untuk pembangunan," ungkapnya.

Dia menyebut, pembangunan proyek fisik pada 2016 akan tetap berjalan seperti biasa, sesuai dengan rencana kerja dan sasaran pembangunan yang telah dibahas antara Pemkab dan DPRD Karimun. "Pembangunan akan tetap berjalan, semua sudah ada mapping anggarannya, semua akan berjalan sesuai rencana," pungkasnya. ***

Editor: Syahdan, Layouter : Nazar

Rabu, 6 Januari 2016

Anambas

12

KKA Masih Bebas DBD ANAMBAS (HK) — Kabupaten Kepulauan Anambas hingga saat ini masih bebas dari serangan penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Yudi Liputan Anambas Pasalnya dari data yang di update 24 jam dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten termuda di Provinsi Kepri itu tidak ditemukan adanya warga yang terserang penyakit berbahaya tersebut. Padahal di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Penyakit tersebut telah menjadi perhatian.

"Sejauh ini belum ada warga Anambas yang terjangkit penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegypti itu," kata Islam Malik, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Selasa (5/1).

Malik mengakui kalau tahun 2014 memang ada laporan lima orang yang terserang penyakit tersebut. Tiga diantara penderita tersebut merupakan warga Palmatak, serta sisanya masing-masing satu orang merupakan warga Tarempa dan Jemaja.

Kendati demikian lanjut Malik, penyakit demam berdarah ini masuk dalam kejadian luar biasa (KLB) apabila ditemukan satu orang. Langkah antisipasi berupa foging, menurutnya langsung dilakukan apabila terdapat pasien yang terjangkit itu.

"Harus segera diambil tindakan kalau satu saja ditemukan. Salah satunya foging. Karena yang orang yang sudah terkena gigitan nyamuk itu sudah terinfeksi. Biasanya, untuk fogging dilakukan dengan radius antara 100-200 meter. Kalau di Palmatak, radiusnya lebih di-

perluas biasanya," terangnya.

Meski bukan termasuk daerah endemis lanjut Malik, namun pola penyebaran gigitan nyamuk ke orang yang telah terinfeksi menurut Ismail perlu diwaspadai. Faktor lain yang perlu diperhatikan yakni letak geografis yang berdekatan sehingga menjadi akses keluar masuk dengan daerah endemis.

"Bibitnya bisa saja dari sana. Saat orang yang sudah terinfeksi tersebut sudah menimbulkan gejala seperti demam, dia berada di Anambas sehingga tertular," bebernya.

Malik menjelaskan, pola penyebarannya gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi. Daerah bukan endemis, tapi keluar masuk dan berdekatan dengan daerah endemis.

Dalam penelitian yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, nyamuk Aedes Aegypti ini ditemukan di hampir setiap kecamatan yang ada di Anambas. Pola hidup bersih masyarakat, menurutnya juga menjadi poin penting, selain langkah antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan.

"Pola hidup bersih masyarakat yang juga menjadi poin penting. Seperti musim kemarau dimana masyarakat mulai menampung air, kami sudah menyebarkan bubuk abate kepada masyarakat. Selain itu, dengan menyebarkan kelambu khusus yang mengandung insektisida yang bisa digunakan pada malam hari untuk terhindar dari penyakit Malaria. Serta menyebarkan briket (obat model arang yang dikeraskan) untuk membunuh jentik malaria," pungkasnya.***

RUMAH SAKIT — Ini adalah Rumah Sakit Lapangan Palmatak di Kabupaten Kepulauan Anambas yang melayani kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Hingga saat ini belum ada warga yang terserang DBD dan dirawat di rumah sakit ini.

YUDI/HALUAN KEPRI

Banyak Pejabat Tidak Hadiri Apel Pagi ANAMBAS (HK) — Banyak pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak menghadiri apel pagi, Senin (4/1).

Pantauan di lapangan, pada apel pagi itu sejumlah pimpinan seperti Kepala Bagian, Asisten, kepala SKPD, hingga Sekretaris Daerah tidak hadir dalam apel perdana di awal tahun 2016 itu.

Kondisi ini pun, menjadi keprihatinan tersendiri bagi

Yunizar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas itu. Pejabat yang mendapat kepercayaan memberikan amanat dalam setiap apel pagi itu mengajak kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir dalam apel pagi itu, untuk mendoakan kepada mereka yang tidak menghadiri apel pagi agar dibukakan pintu hatinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

"Seperti tidak ada etika.

Seperti tidak ada panutan lagi.

Seharusnya, orangtua memberikan contoh yang betul kepada yang muda. Tapi, faktanya bisa dilihat seperti sekarang ini.

Map yang dipegang itu, tolong kasih BKD. Terserah, nak dibuat ape," tegasnya.

Ia menambahkan, meski banyak Undang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah yang mengatur tentang disiplin khususnya untuk pegawai, nyatanya tidak menjamin membuat pegawai tersebut mematuhi undang-undang tersebut, meski sudah terdapat sanksi tegas yang mengaturnya.

"Bisa dilihat seperti sekarang, ini fakta. Bahkan yang mengurus daerah pun tidak disiplin," terangnya.

Ia pun semakin prihatin, ketika melihat etika sejumlah pegawai yang mulai luntur. Ini tampak ketika sejumlah pe-

gawai yang langsung berangkat tanpa berkoordinasi dengan pimpinannya.

Ia lalu menyuruh setiap pegawai yang memegang map absen untuk memberikannya kepada Badan Kepegawaian Daerah.

Sejumlah pegawai, bahkan pada level pimpinan sebelumnya telah lebih awal meninggalkan Anambas. Beberapa pimpinan, bahkan ada yang menumpang menggunakan pesawat sebelum malam pergantian tahun.

Amanat yang disampaikan pada apel pagi itu, sontak mendapat apresiasi dari pegawai yang hadir dalam apel pagi itu.

Selesai berdoa untuk mengawal aktifitas pagi, pegawai yang membubarkan diri itu, sontak bertepuk tangan.

"Semoga kawan-kawan, abang, adik kita yang tidak masuk apel, dibukakan pintu hatinya oleh Allah SWT," pungkasnya. (yud)

Editor: Nico, Layouter: Agung R

Rabu, 6 Januari 2016

Natuna

13

Obat-obatan Mengendap Digudang Gara-gara Tersangkut Utang RANAI (HK) — Rombongan Komisi I DPRD Natuna tercengang saat menggelar Sidak ke gudang Obat Dinkes Kabupaten Natuna di Jalan Pring, Kelurahan Bandarsyah, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Selasa (5/1). Dimana mereka menemukan obat-obatan di gudang tersebut lengkap adanya, hanya saja belum bisa disalurkan ke Puskesmas karena masih tersangkut utang.

Faturahman

Liputan Natuna

Kedatanganya ke gudang obat tersebut disambut langsung oleh kepala UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Natuna, RG Pincha Anda.

Rombongan anggota dewan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I bidang Kesra, Raja Marzuni itu langsung mengecek keberadaan obat-obatan sebelum melakukan tanya jawab singkat dengan Pihak UPT. "Kami datang kemari karena ada laporan kalau di Puskesmas udah mulai kosong obat, makanya kami cek ke sini," kata Raja membuka tanya jawab.

Rombongan anggota Dewan yang terdiri dari dua orang, yakni Raja Marzuni dan Eri Marka yang didampingi oleh Kabag

Protokol dan Persidangan Sekwan DPRD Natuna beserta staf dewan lainnya secara silih berganti menyampaikan sejumlah pertanyaan kepda UPT. Pertanyaan pertama dimulai dari ketersediaan obat-obatan dan penyebab tidak disalurkannya hingga kendala pengadaan obat, "Kita inging tahu ketersediaan obat di gudang ini dan bagaimana ceritanya sehingga tidak disalurkan ke Puskesmas. Kalau kami tahu apa yang sebenarnya terjadi kami bisa mengambil langkah legislasi yang lebih dari sekedar Sidak," sambung Raja. kepala UPT Instalasi Farmasi Dinkes Kabupaten Natuna, RG Pincha Anda menjelaskan obat yang ada di gudang itu datang pada pertengahan Desember lalu, hanya saja obat tersebut belum

bisa dikeluarkan dari gudang karena masih tersangkut utang pembayarannya kepada pihak ketiga .

Jika utang tersebut sudah bisa dilunasi oleh pemerintah, maka ia pun berjanji akan langsung menyalurkannya obat tersebut ke Puskesmas.

"Sebetulnya tidak ada kendala penyaluran, hanya saja obat ini tidak bisa dikeluarkan dari gudang sebelum dibayar oleh pemerintah. Jadi barang ini masih dalam kewenangan pihak ketiga juga karena kita belum bisa bayar. Dan obat ini masuk sekita tanggal 11 Desember kemarin," jawab Pincha.

Ditanya berapa total anggaran yang mesti dibayarkan untuk obat tersebut? Pincha menjelaskan, obat-obatan yang ada di gudang tersebut terdiri dari obat-obatan yang dibayarkan dengan anggaran DAK dan anggaran dari APBD Natuna.

"Bayarnya lumayan besar juga pak, yang dari DAK sekitar Rp597 juta, sedangkan yang dari APBD sekitar Rp999 juta lebih ditambah lagi dengan bayar Bahan Habis Pakai (BHP) sekitar Rp953 juta lebih. Cukup besar lah. Kendala di situ aja sebenarnya pak," terangnya.

Mendengan penjelasan itu, Komisi I DPRD itu berjanji akan memanggil kepala Dinas Kesehatan dr. Syamsul Rizal guna mempertanyakan lebih jauh pembaya-

FATURAHMAN/HALUAN KEPRI

SIDAK OBAT — Ketua Komisi I DPRD Natuna, Raja Marzuni (peci hitam) mempertanyakan ketersedian obat pada petugas gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna saat Sidak. Komisi I menemukan stok obat yang tersimpan secara baik di gudang, namun tidak bisa digunakan karena masih tersangkut utang ke pihak ketiga. ran obat-obatan tersebut.

"Selepas dari Sidak ini kami

langsung tindak lanjuti, kami akan panggil kepala Dinasnya nanti

agar obat bisa segera disalurkan ke Puskesmas," pungkasnya. ***

Editor : Amir Yunus, Layout : Nazar

CMYK

Rabu, 6 Januari 2016

Lingga

14

NOFRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

JALAN LONGSOR — Sebagian ruas jalan Sei Tenam ambruk akibat longsor, Selasa (5/1). Akibat kejadian ini, sebagian ruas jalan terancam putus dan perlu perbaikan segera dari instansi terkait.

Longsor, Jalan Sei Tenam Terancam Putus LINGGA(HK) — Hujan deras beberapa hari belakangan, jalan Sei Tenam dilanda longsor. Akibatnya sebagian ruas jalan terancam putus.

Pantauan di lapangan, ruas jalan yang berada di pinggir jurang yang memiliki penahan atau batu miring ambruk di bawa arus air. Sehingga sebagian ruas jalan juga ambruk. Bagi pengguna jalan juga harus hati

hati melintas di bagian ruas yang tidak jauh dari pelabuhan ini.

Bukan itu saja, plang pembatas jalan yang persis berada dipinggir jalan juga lepas terbawa ambrukan tanah yang longsor. Serta belum ada tanda rambu bahaya di jalan ini.

Salah satu warga yang melintas di jalan ini, Surya mengatakan longsor ini sudah terjadi se-

hari belakangan. "Longsor pak.

Sebagian ruas jalan ambruk," ujarnya Selasa (5/1) Dikatakan, longsor ini mungkin terjadi akibat hujan deras, sehingga tebing-tebingnya tergerus oleh resapan air.

Sementara itu, di tempat berbeda Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga, Indra Asmara, mengatakan pihaknya lang-

sung berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi secara lisan. Karena jalan tersebut merupakan jalan nasional sepanjang lebih kurang 35 km hingga ke Daik Lingga.

"Jalan ini jalan nasional.

Kita harus melihat ke lapangan, dan kita sudah konfirmasi ke pihak provinsi,"ujarnya.

Dijelaskan Indra, inisiatif dari Dinas PU akan segera menduduk-

kan dengan kepala dinasnya.

Karena dlm beberapa hari ini Dinas belum melakukan kegiatan apa pun seiring belum adanya pengesahan APBD tahun 2016.

Dari koordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Indra mengatakan dalam waktu dekat provinsi akan turun meninjau langsung kondisi jalan tersebut.

"Mungkin akan turun men-

injau kondisi riil. Anggota kita juga diturunkan. Kondisinya sangat ekstrem. Secepat mungkin. Akan kita dudukkan dengan Kadis,"ujarnya.

Dikatakan Indra, memperbaiki jalan yang longsor dipinggir jalan ini tidak semudah membalik telapak tangan, sehingga perlu didudukkan segera dengan pimpinan Dinasnya.

"Ya kita dudukkan dulu dengan Kepala Dinas. Dan menunggu hasil koordinasi dari Dinas PU Provinsi,"terangnya.(put)

Kasus Kekerasan Anak Naik Catatan KPPAD LINGGA (HK) — Dalam catatan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Lingga kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disepanjang tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya.

Nofriadi Putra & Jefriadi Liputan Lingga Juru bicara KPPAD Lingga, Fitri Darmadi mengatakan, angka tersebut naik sebanyak 15 kasus, jika dibandingkan dengan kasus yang sama terjadi pada tahun 2014. Dengan jumlah total penangana sepanjang tahun 2015, sebanyak 36 kasus.

"Dari total 36 kasus yang di tangani KPPAD sepanjang 2015, terjadi peningkatan pada jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 15 kasus, dibanding tahun 2014," ujarnya Selasa (5/1) Dijelaskan, dari 36 kasus, hanya tinggal satu kasus saja yang belum di sidangkan. Memang berkas P21-nya sudah selesai, namun menunggu jadwal sidang saja.

Untuk menekan angka kasus terhadap anak di Kabupaten Lingga, Fitri Darmadi mengatakan dengan lebih gencar mensosialisasikannya ke masyarakat. Beberapa pos pengaduan seperti di Kecamatan Singkep juga telah disiapkan.

Serta KPPAD juga terus meningkatkan kerjasama dengan

pihak-pihak terkait yang ikut menangani kasus terhadap anak tersebut, seperti Kepolisian, P2TP2A, instansi pemerintahan dan sebaagainya.

Fitri berharap, usaha tersebut dapat didukung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lingga, dengan lebih peduli dan proaktif dalam melindungi hakhak anak.

Selain itu, mengajak masyarakat Lingga mampu membentuk LSM peduli anak, target untuk menekan angka kekerasan terhadap anak itu akan mudah terealisasi.

"KPPAD akan sulit melakukan pengawasan tanpa kerjasama yang baik dengan masyarakat. Diharapkan lembagalembaga teknis bersama-sama menargetkan hal serupa, dengan lebih mendukung dan menjalankan fungsi-fungsinya.karena KPPAD tidak bisa bekerja sendiri. Banyak kekurangan yang dimiliki lembanga pengawas hak anak ini. Terutama kendala rentang kendali antar wilayah di dalam Kabu-

paten Lingga yang saling berjauhan letaknya," ujarnya.

Dituturkan Fitri, staf di KPPAD juga masih sangat minim, saat ini ada satu tenaga honor yang saat ini membantu pekerjaan pihaknya.

Serta Fitri Darmadi juga berharap struktur organisasi tata kerja (SOTK) di KPPAD bisa tersendiri. Karena Selama ini, kita masih dititipkan anggaran di bawah BP3AKB. Sejauh ini, Fitri menjelaskan peraturan Bupati (Perbup) juga belum ada. "Kita berharap awal tahun perbupnya bisa selesai," ujarnya.

Selain membentuk beberapa pos pengaduan, KPPAD Kabupaten Lingga juga telah bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Kepolisian, P2TP2A, Instansi Pemerintah, dan lembaga-lembaga lain. " Kita akan upayakan agar kasus kekerasan ini ditahun yang akan datang dapat ditekan," ungkapnya.

KPPAD Kabupaten Lingga berharap masyarakat kabupaten Lingga yang peduli terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia dini ini, serta kekerasan terhadap anak ini dapat membentuk LSM Peduli anak. Sehingga hal ingin akan semakin mempermudah kinerja dari KPPAD. " Kalau ada LSM akan lebih baik lagi, tapi kita juga berharap agar tahun depan KPPAD menjadi badan yang mandiri, tidak menumpang di BP3AKB," Ungkapnya.***

ASDP Ubah Jadwal Jagoh-Batam Subsidi Berakhir LINGGA (HK) — Berakhirnya subsidi dari pemerintah tahun 2015, pihak Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) kapal Roll on Roll (Roro) ubah jadwal keberangkatan rute Dabo Singkep-Batam, dalam satu minggu. Sedangkan rute Jagoh-Pinang tidak mengalami perubahan.

Staf Dishubkominfo Lingga, Koorlap di pelabuhan Roro ASDP Jagoh, Misto mengatakan, pihaknya telah menerima jadwal terbaru dari ASDP. Informasi dari pihak ASDP, jadwal perjalanan roro Singkep-Batam mengalami perubahan, karena subsidi tahun 2015 sudah berakhir.

"Rute itu berubah, dari dua kali seminggu yakni, Selasa malam dan Kamis malam, menjadi satu kali seminggu, yakni berangkat pada Selasa malam saja, "ujarnya Senin (4/1) Sedangkan, untuk rute dari Batam ke Dabo Singkep, kata Misto pada Sabtu malam. Hanya saja rute Dabo Singkep ke Tanjungpinang tidak mengalami perubahan, seperti biasanya kapal Roro berangkat dari Singkep pada hari Minggu dan kembali dari Tanjungpinang, hari Senin.

Berkurangnya jadwal perjalanan Roro ke Batam, secara tidak langsung akan sedikit berdampak terhadap arus angkutan penyeberangan serta distribusi barang dari kedua daerah.

Misto, tidak menampik

akan dampak tersebut, karena menurutnya akan berdampak pada distribusi masuk barang, seperti sembako hingga produk UMKM dari Dabo Singkep yang pemasarannya menggunakan akses kapal Roro ini.

"Roro sudah menjadi transportasi favorit masyarakat. Biayanya jauh lebih murah dari Kapal fery regular ke Batam," tuturnya.

Dikatakan Misto,angjutan penyeberangan Roro, cukup menjadi pikihan penumpang tujuan ke Batam, hal ini mungkin dikarenakan ongkosnya yang murah, serta dapat menyeberangkan angkutan darat serupa mobil, kendaraan roda dua maupun penumpang sendiri.

"Pada hari libur menjelang pergantian tahun baru 20152016, jumlah penumpang kapal Roro meningkat hingga dua kali lipat dari hari biasanya. Meski waktu perjalanannya lebih lama, dibanding kapal regular, namun harganya jauh lebih murah,"ujarnya.

Pemberlakuan jadwal baru ini, Misto menjelaskan diberlakukan pada awal Januari 2016.

"Minggu pertama awal Januari ini sudah diber lak u kan,"ujarnya.

Pengaruh Roro Pengurangan rute kapal Rol on rol (Roro) oleh ASDP dan Pemprov Kepri membuat beberapa pengusaha kecil di Lingga mengeluh. Pasalnya dengan berkurangnya beroperasinya kapal roro omset udaha mereka

juga menjadi berkurang.

"Tentu saja ada pengaruhnya, kemarin kami sering membawa beberapa barang dagangan melalui roro dengan begitu meskipun kita krisis di lingga tapi dengan adanya roro agak sedikit lumayan lah pendapatan kita, tapi kalau roro sudah tidak jalan lagi otomatis kami juga bisa gulung tikar," kata Ramlan salah satu pengusaha kecil yang rutin menggunakan kapal roro, Selasa (5/01).

Sementara itu, Kabid Darat Dishub Kominfo Lingga Muhammad Rahadi mengatakan pengurangan rute ini, sudah sesuai dengan kesepakatan dari Provinsi Kepri dan Pemkab Lingga, selama ini pengoperasian roro di subsidi oleh Pemprov Kepri, karna tahun 2016 ini subsidi tersebut dikurangi maka pengoperasian kapal terpaksa dikurangi. " Subsidi dari provinsi dikurangi, sehingga jadwalnya jadi berubah sekarang jadi 1 kali seminggu yaitu hari Selasa dari Jagoh - Batam dan untuk rute tanjung pinang tetap," jelasnya.

Mengenai kemungkinan kapal roro akan kembali beroperasi normal Rahadi mengatakan, hal itu mungkin saja terjadi termasuk penambahan jadwal keberangkatan namun semua itu tergantung kepada pemerintahan yang akan datang baik gubernur maupun bupati.

"Mungkin saja, tergantung kebijakan bupati dan gubernur baru," ungkapnya.(put/jfr)

Sanksi Keterlambatan APBD Perlu Dipertimbangkan LINGGA (HK) — Pimpinan DPRD Lingga sementara Kamarudin Ali mengatakan terkait keterlambatan pengesahan APBD Tahun 2016 Kabupaten Lingga segera dilakukan pengesahan.

Begitu juga terkait ancaman sanksi keterlambatan pengesahan perlu dipertimbangkan pusat.

Dikatakan Kamaruddin Ali yang merupakan politisi partai Golkar dan akrab disapa Wak Din, mengatakan DPRD segera menggelar rapat paripurna

pengesahan APBD tahun 2016 Kabupaten Lingga dalam minggu ini.

"Minggu ini, kita akan menjadwalkan kembali paripurnanya. Secepatnya APBD 2016 itu akan disahkan. Ada kekeliruan tetang jadwalnya kemarin," ujarnya Selasa (5/1) sore.

Menurutnya, kemungkinan adanya ancaman sanksi keterlambatan pengesahan APBD 2016 tersebut, meminta pemerintah pusat mempertimbang-

CMYK

kan kembali hal tersebut.

Kalau dirunut persoalannya, kata Wak Din, penyebab awal keterlambatan pengesahan APBD Lingga juga karena kesalahan pihak pusat, yang tidak mengeluarkan PMK tepat waktu. Sehingga membuat daerah menunggu untuk menjalankan agenda-agenda pembahasan APBD 2016 tersebut.

"Kalau mau di runtut, pusat juga salah dalam hal ini. Makanya kita akan minta pusat mem-

pertimbangkan kembali untuk memberikan sanksi," ujarnya.

Wak Din menjelaskan, sejauh ini pihak DPRD telah mencoba menggesa pengesahan APBD 2016 Lingga sesuai aturan dan batas waktu yang telah tertuang dalam aturan perundang-undangan. Namun, apabila syarat untuk mengesahkan APBD tidak terpenuhi, DPRD tidak bisa mengesahkan hal tersebut.

"Kalau sesuai aturan, kita sudah terlambat sejak sebulan

yang lalu. Karena aturan menuntut kita mengesahkan APBD itu paling lama penghujung November lalu. Kita tidak bisa asal mengesahkan, harus ada landasan dan aturan yang menaungi APBD itu dulu, seperti adanya Peraturan Mentri Keuangan (PMK), baru dapat kita sahkan," terangnya.

Begitu juga ancaman sanksi yang akan dijatuhkan kepada Eksekutif dan Legislatif Lingga, hal itu, kata Wak Din perlu di

pertimbangkan kembali oleh pemerintah pusat. Pasalnya, keterlembatan pengesahan APBD 2016 Lingga, bukan murni kesalahan pemerintah daerah saja.

"Kita minta pusat mempertimbangkan kembali, kalau ingin memberi sanksi. Keterlambatan ini bukan semata-mata kesalahan Pemda. Pemerintah pusat juga ikut menanggung salahnya," tukas Wak Din.(put)

Editor: Eddy Supriatna, Layouter: Ariyandi Restu K.

Rabu, 6 Januari 2016

Iklan

15

CMYK

Rabu, 6 Januari 2016

16

Rangkaian Kegiatan Bupati Karimun EBAGAI daerah perbatasan di wilayah NKRI, Kabupaten Karimun terus bergerak menuju perubahan yang signifikan.

Berkat kepala daerah yang tidak ada batasan terhadap masya-

S

rakat dan siap berbaur kapan saja, membuat wilayah yang juga dikenal dengan nama Bumi Berazam ini tetap kondusif.

Berbagai kegiatan pun dihadiri oleh kepala daerah Kabupaten Karimun, mulai dari Bupati Karimun H.Aunur Rafiq dan Sekda Karimun H.TS.Arif Fadillah. Yang tentunya untuk

kepentingan masyarakat di Kabupaten Karimun. Sehingga kemajuan didaerah akan dapat dipantau dan dilakukan peningkatan mutu dari segala aspek.*** Narasi Foto

: Gani : Humas dan Protokoler Pemkab

BUPATI Karimun Aunur Rafiq membuka kegiatan seminar AIDS di rumah dinas Bupati BUPATI Karimun Aunur Rafiq membacakan teks pancasila pada upacara peringatan hari ibu di halaman Kantor Bupati

BUPATI Karimun Aunur Rafiq ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam acara seminar AIDS

BUPATI Karimun Aunur Rafiq bertindak sebagai inspektur upacara pada apel gelar pasukan operasi lilin 2015

SEKDA Karimun TS Arif Fadillah menyampaikan sambutan pada acara wirid yasinan Jum'at di rumah dinas Bupati

JAMAAH mendengarkan pemaparan Bupati Karimun Aunur Rafiq pada acara wirid yasinan Jum'at di rumah dinas Bupati

BUPATI Karimun Aunur Rafiq menyampaikan sambutan pada acara wirid yasinan Jum'at di rumah dinas Bupati

PARA kepala FKPD beserta istri foto dengan Bupati Karimun Aunur Rafiq di depan Kantor Bupati usai puacara peringatan hari ibu

BUPATI Karimun Aunur Rafiq menyematkan pita kepada peserta apel gelar pasukan operasi lilin 2015

BUPATI Karimun Aunur Rafiq meninjau kesiapan peserta upacara pada apel gelar pasukan operasi lilin 2015

IBU-IBU dari gabungan berbagai organisasi foto bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karimun, Raja Asmah Rafiq usai upacara peringatan hari ibu

CMYK

FOTO bersama pada acara seminar AIDS Editor: Ika, Layout: Mario

CMYK

Kepri Raya

Rabu, 6 Januari 2016

17

Proyek Taman Tepi Laut

BPK Temukan Kerugian Rp226 Juta Mengenang Jasa Raja dan Sultan TANJUNGPINANG (HK) — Jelang Hari J--a hari ini, Rabu (6/1), Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melaksanakan Ziarah ke Makam Raja dan Sultan para pendiri dan pejuang Tanjungpinang.

Kegiatan Ziarah Makam ini dimulai dari Makam Sultan Sulaiman di Km 6, Kampung Melayu.

Dilanjutkan ke Makam Sultan Ibrahim, Makam Daeng Marewa, Makam Daeng Celak, yang berada di Hulu Sungai Carang.

Kemudian dilanjutkan ziarah Makam Raja Haji Fisabillilah, Engku Putri Raja Hamidah, Raja Ali Haji di Pulau Penyengat Indrasakti.

Ziarah Makam yang berMengenang Jasa Hal 18

TANJUNGPINANG (HK) — Dari informasi yang diterima, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kepri telah menemukan kerugian negara sekitar Rp226 juta pada pembangunan tahap kedua proyek Taman Tepi Laut, Tanjungpinang.

Lis-Syahrul Berziarah Ungkapkan Rasa Syukur

Reza

HUMAS PEMKO TPI

ZIARAH MAKAM — Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul melaksanakan Ziarah ke Makam Raja dan Sultan para pendiri dan pejuang Tanjungpinang, Selasa (5/1).

Kelanjutan Pembangunan Jembatan I Dompak

Liputan Tanjungpinang Temuan BPK ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap proyek pembangunan Taman Tepi Laut pada tahun 2010/2011 di masa kepemimpinan Walikota Tanjungpinang sebelumnya, Suryatati A Manan.

LHP ini terus muncul sejak tahun 2012 dan sampai dengan tahun kemarin dimana telah disampaikan dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp226 juta.

Temuan BPK tersebut dihitung berdasarkan volume pekerjaan penimbunan tanah, bahwa volume yang dihitung tidak sesuai dengan spesifikasi. Sehingga terindikasi terdapat kerugian negara yang telah di audit dan dihitung sekitar Rp226 juta.

Proyek pembangunan penimbunan Taman Tepi Laut tersebut dalam pelaksanaannya tidak selesai di lapangan.

Namun, anehnya sampai sekarang pemerintah tetap menganggarkan untuk melanjutkan proyek tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani proyek tersebut, Hendri dikonfirmasi baru-baru ini mengatakan bahwa kalau proyek pembangunan Taman Tepi Laut tersebut sudah selesai dikerjakan.

Hendri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan Setdako Tanjungpinang menjelaskan bahwa proyek tersebut sudah selesai dan tidak ada masalah.

“Proyek tersebut setahu saya sudah diselesaikan melaBPK Temukan Hal 18

Tersangka Kasus Pemalsuan Surat Tanah

Dewan Belum Terima Adendum Kontrak Jaksa Terima Limpahan Berkas Djodi TANJUNGPINANG Kantor DPRD Dom(HK) — Komisi II Dewpak, Selasa (5/1). an Perwakilan Rakyat “Jembatan I DomDaerah (DPRD) Propak tetap dilanjutkan vinsi Kepri menyatadengan pemberian kan hingga saat ini tambahan waktu. Dan masih belum menerisaya lihat dianggarkan ma adendum kontrak dalam APBD 2016 unataupun Mou terkait tuk membayar sisa kelanjutan pembananggaran yang wajib gunan poroyek Jemdibayar pemerintah,” Reza batan I Dompak. ujar Irwansyah.

Meskipun Pemerintah ProMenurut Irwansyah, proyek vinsi (Pempro) Kepri telah men- Jembatan I tersebut terus diyatakan pembangunan proyek lanjutkan dengan berdasarkan Jembatan I Dompak terus di- Mou yang baru sebagai adenlanjutkan dengan pemberian dum kontrak yang nantinya patambahan waktu kepada PT da mou tersebut terdapat atuWijaya Karya (WIKA) serta ran-aturan khusus yang menjatambahan Adendum Kontrak di payung hukum dalam kelansebagai Mou kelanjutan proyek jutan pembangunan jembatan ini, namun Komisi II sampai tersebut. saat ini belum menerima aden“Pemerintah yang memdum tersebut. buat adendum kontrak terseHal ini dikatakan anggota but. Dewan hanya bertugas seKomisi III DPRD Provinsi Kepri bagai pengawasan, penganggaIrwansyah kepada wartawan di ran dan legislasi membuat kebi-

jakan-kebijakan,” kata politisi Partai PPP ini.

Irwansyah menyebutkan, draft adendum kontraknya sepertinya sudah ada dari pj Gubernur, tapi sejauh ini belum sampai ke dewan.

Irwansyah juga membenarkan, terkait dengan pemberitaan yang mengatakan persoalan kelanjutan jembatan I ini juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan Komisi III lambat menyetujui berita acara APBD 2016 beberapa waktu lalu.

“Ya, salah satunya karena kejelasan kelanjutan pembangunan jembatan ini, Kami harus mengetahui secara mendetail terkait kelanjutannya sehingga itu menjadi pertimbangan akan proyek Jembatan I Dompak ini.

Dan beberapa hal lainnya yang membuat berita acara tersebut lambat selesai kami tanda tangani untuk disetujui,” tegas Irwansyah.(cw99)

TKI-B Terancam Tak Bisa Dipulangkan Pemko Keluhkan Penanganan Pemerintah Pusat TANJUNGPINANG (HK) — Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang mengeluhkan penanganan Kementrian Sosial (Kemensos) RI terkait pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) dari Kota Tanjungpinang ke Jakarta melalui Pelabuhan

Tanjungpriok.

Kepala Dinsosnaker Kota Tanjungpinang, Surjadi mengatakan belum ada kejelasan mengenai hal tersebut sejak masuk tahun 2016 ini. Hal tersebut sebagai dampak dari perubahan Setruktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Ke-

mensos RI. Dengan demikian, lanjut Surjadi, Dinsosnaker Kota Tanjungpinang bisa saja memberangkatkan para ratusan TKI-B ke Tanjungpriok untuk dipulangkan ke daerah asalnya.

Namun ketika di Tanjungpriok Jakarta tidak ada yang menangani TKIB tersebut, yang sebelumnya didatangani pihak Kemensos RI. “Jadi hari ini, kita surati Kemensos RI untuk meminta kejelasan terkait hal ini. Dan kami meminta sebelum tanggal 8 nanti sudah ada jawaban.

Karena pada tanggal tersebut, TKIB dari Malaysia kembali di deportasi ke Tanjungpinang,” jelas Surjadi dijumpai di Pulau Penyengat, Selasa (5/1).

Dijelaskan Surjadi, apabila tidak ada tanggapan juga, tentu TKI-B yang saat ini berada di penampungan berjumlah 200 lebih tidak bisa dipulangkan.

Sehingga dikhawatirkan terja-

DOK

RARTUSAN TKI dari Malaysia saat di deportasi melewati Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpingng.

CMYK

TKI-B Terancam Hal 18

TANJUNGPINANG (HK) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang menerima limpahan berkas tahap satu dari Polres Tanjungpinang terhadap tersangka Djodi Wirahadikusuma, dugaan kasus pemalsuan surat tanah di Sungai Carang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Senin (4/1).

Bersamaan berkas tersebut, Kejari Tanjungpinang juga menerima berkas atas nama tersangka Diana Sulastri, sebagai pihak yang diduga ikut terlibat dan betanggung jawab atas perkara tersebut.

“Limpah berkas tahap satu atas nama tersangka Djodi Wirahadikusuma dan Diana Sulastri tersebut sudah kita terima dari penyidik Satreskrim Polres Tanjungpinang kemaren untuk kita teliti

lebih dulu,” ucap Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Tanjungpinang, Ricky Setiawan Anas SH MH, Selasa (5/1).

Ricky menjelaskan, dengan limpahan berkas tersebut, pihaknya masih mempunyai waktu selama 14 hari untuk melakukan penelitian sebelum diserahkan kembali ke pihak penyidik Satreskrim Polres Tanjungpinang.

“Kita belum tahu, apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum. Makanya kita teliti dulu,” kata Ricky.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Reza Morandi Tarigan, melalui Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim, Iptu Efendi membenarkan atas pelimpahan berkas atas nama dua tersangka

dugaan kasus pemalsuan surat tanaha tersebut ke Kejari Tanjungpinang.

“Sejauh kini kita masih menunggu apakah ada petunjuk dari pihak Kejari Tanjungpinang atas pelimpahan berkas dua tersangka tersebut,” ucap Efendi.

Sebagaimana diketahui, meskipun telah ditetapkan tersangka, namun hingga kini, Djodi masih bisa bebas berkeliaran, karena tidak dilakukan penahanan. Yang bersangkutan hanya dikenakan wajib lapor ke Polres Tanjungpinang seminggu dua kali, setiap Selasa dan Jumat.

Sebelumnya, Djodi sempat mangkir selama 6 bulan setelah dua kali mangambaikan Jaksa Terima Hal 18

Pemko Lanjutkan Proyek Gedung 5 Lantai Optimis Selesai, 2017 Mulai Ditempatkan TANJUNGPINANG (HK) — Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) memastikan bahwa satu proyek multiyears yang belum siap 100 persen di era eks Walikota Suryatati A Manan dilanjutkan tahun ini.

Pembangunan gedung yang dimaksud yakni, proyek Ge-

dung 5 lantai yang diperuntukkan sebagai kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kucuran anggaran Rp6 miliar dari APBD murni 2016 Pemko Tanjungpinang.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Kota Tanjungpinang Amrialis. Ia mengatakan, un-

tuk di tahun 2016, pihaknya telah menganggarkan untuk melanjutkan pembangunan Gedung 5 lantai yang mangkrak tersebut.

“Kita anggarkan Rp6 miliar khusus untuk menyelesaikan pembangunan gedung B,” ungkap Amrialis, Selasa (5/1).

Diketahui, proyek Gedung 5 lantai ini terdiri tiga gedung Pemko Lanjutkan Hal 18

M Zen-Rizaldi Dituntut 20 Bulan Koruptor Proyek KKP Karimun TANJUNGPINANG (HK) — Dua terdakwa dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Poros, di Tanjung Balai Karimun, APBD tahun 2013 senilai Rp3,4 miliar dituntut masing-masing selama 1 tahun 8 bulan (20 bulan) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Selasa (5/1).

Kedua terwdakwa masingmasing Muhammad Zen (49) mantan kepala KKP dan juga Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizaldi (51) selaku Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA).

Selain tuntutan tersebut, dua JPU, Rihesti SH dan Amelia Sari SH juga menjatuhkan denda kepada masingmasing terdakwa sebesar Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan, tanpa uang pengganti kerugian negara, karena sudah dikembalikan terdakwa seluruhnya sebesar Rp 1,7 miliar dari Rp3,4 miliar anggaran kegiatan proyek yang disediakan.

Dalam sidang dipimpin Ketua majelis hakim Elyta Ras Ginting, kedua terdakwa

diyakini oleh JPU terbukti bersalah melakukan tindak pudana korupsi, sebagaimana dakwaan subsider melanggar Pasal 3 ayat (1) junto Pasal 4 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Dalam sidang terungkap, perbuatan terdakwa dalam proyek pembangunan gedung kantor induk KKP tersebut dengan modus melakukan M Zen-Rizaldi Hal 18

Editor: Afrizal, Layouter: Andika Kurniawan

Tanjungpinang 18 13 Paket Proyek Jalan Rp57 Miliar Rabu, 6 Januari 2016

2016 Selesai Dikerjakan TANJUNGPINANG (HK) — Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungpinang tahun ini akan mengerjakan 13 paket proyek jalan dengan total anggaran mencapai Rp57 miliar.

Rico Barino Liputan Tanjungpinang

Plt Kepala Dinas PU Kota Tanjungpinang, Amrialis mengatakan, Pemko Tanjungpinang me-

Dari Halaman 17

Pemko Lanjutkan yang membentuk huruf U. Tiap gedung diberi kode A, B dan C. Gedung A dan C sudah selesai secara fisiknya, namun infrastruktur perlengkapan gedung belum selesai. Sedangkan Gedung B, secara fisiknya belum selesai 100 persen.

“Dengan demikian saya optimis untuk Gedung B selesai tahun ini, dan dilanjutkan dengan infrastruktur perlengkapan gedung untuk tiga gedung. Jadi

kita harapkan pada tahun 2017 gedung sudah bisa digunakan,” harap Amrialis.

Dikatakannya, bahwa saat ini pihaknya telah mempersiapkan pelelangan proyek pembangunan kelanjutan Gedung 5 lantai tersebut.

“Kita targetkan pertengahan Januari ini harus lelang.

Mulai dikerjakan setelah selesai pelelangan. Target 45 hari lelang dan paling tidak awal

Maret sudah mulai dikerjakan,” pungkas Amrialis.

Perlu diketahui, enam proyek multiyears Pemko Tanjungpinang melalui Perda nomor 1 tahun 2010 tentang pelaksanaan pembangunan dengan total dana Rp192 miliar dari APBD Kota Tanjungpinang tahun 2010-2012 yang salah satunya adalah Proyek Pembangunan Kantor SKPD 5 Lantai di Senggarang. (cw53)

Dari Halaman 17

Jaksa Terima surat panggilan yang dilayangka tim penyidik Polres Tanjungpinang.

Dugaan kasus tersebut berawal laporan serta hasil penyelidikan Satreskrim Polres Tanjungpinang, didapati bahwa luas lahan yang dimiliki Djodi di kawasan tersebut seluas tanah menjadi 19.962 meter persegi dari luas lahan yang sedianya hanya sekitar 9.000 meter persegi.

Berdasarkan hal tersebut, kuat dugaan tim penyidik bahwa surat tanah yang dimiliki Djodi Wirahadikusuma, diduga palsu atau menggunakan surat

nerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 dan dana itu, sebagian besar akan dialokasikan untuk perbaikan atau pembangunan infrastruktur jalan.

“13 paket proyek jalan itu tidak semuanya dari DAK. 2 diantaranya dari APBD murni 2016 dan 11 akan didanai dengan DAK ini,” ungkap Amrialis, Selasa (5/1).

Amrialis menjelaskan, belasan paket proyek yang akan dikerjakan mulai awal tahun ini diantaranya, Jalan Hutan Lindung.

Dikatakannya, jalan yang buntu

palsu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (2) KUHP pidana.

Hal lebih terungkap, setelah tim penyidik mendapatkan beberapa bukti dan keterangan saksi, termasuk saksi pemilik asal tanah milik Djodi tersebut, yakni Abdul Latif yang mengaku menjual kepada Djodi hanya seluas 9.000 meter persegi beberapa tahun lalu.

“Artinya, Djodi telah mengusai kelebihan sisa tanah sekitar satu hektar (10.000 meter persegi) dari luas lahan yang ia masukan ke dalam sertifikat

seluas 19.962 meter persegi,” terang Efendi saat itu.

Dari keterangan serta data yang didapati tim penyidik Satreskrim Polres Tanjungpinang, kelebihan lahan seluas satu hektar dalam sertifikat Djodi tersebut, mengaku adanya perubahan luas lahan tanah (renvoi-red) di pihak kelurahan setempat.

Dalam perkara ini, polisi juga telah menyita sejumlah dokumen penggunan surat palsu tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait lainnya.(nel)

di Hutan Lindung ini akan bangun menembus Jalan Ir Sutami.

“Mengenai kawasan Hutan Lindung ini, kita sedang berkoordinasi dengan dinas terkait seperti KP2KE dan BLH. Untuk mengetahui bagaimana aturan-aturan yang harus dilalui,” katanya.

Masih dikatakan Amrialis, anggaran dari pusat ini memang digenjot untuk perbaikan infrastruktur publik. Dan dipastikan 13 paket proyek jalan ini, mudahmudahan selesai di tahun 2016.

Sebelum pengerjaan paketpaket kegiatan, pihak Dinas PU

Kota Tanjungpinang juga akan melakukan penataan terhadap drainase di pinggir jalan. Diprioritaskan drainase jalan yang mengalami pendangkalan dan terdapat kabel Telkom dan juga pipa air bersih, seperti di Jalan Senayang.***

en. Surat itu untuk syarat pencairan termin terakhir sebesar 100 persen,” ucap JPU. Hal itu dilakukan terdakwa dengan maskud untuk menguasai atau memiliki dana pada termin terakhir sekitar Rp1,7 miliar. Padahal saat itu realisasi atau prestasi pekerjaan baru mencapai 32,76 persen.

JPU menerangkan para terdakwa tidak pernah menerapkan beban denda kepada pihak rekanan selaku penyedia barang dan jasa atas keterlambatan pekerjaan dalam proyek itu.

“Penyedia barang dan jasa harusnya dikenakan denda keterlamabatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlamabatan, namun terdakwa tidak pernah menetapkan denda keterlambatan itu,” kata JPU Amalia.

Menanggapi tuntutan JPU itu, Wiryanto selaku kuasa hukum kedua terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan (Eksepsi) yang akan disampaikan pada sidang berikutnya.(nel)

Dari Halaman 17

M Zen-Rizaldi pencairan pembayaran 100 persen kepada rekanan pemenang tender meski pekerjaan belum rampung hingga berakhirnya masa kontrak yang mengakibatkan munculnya kerugian negara sebesar Rp 1,7 miliar.

“Rizaldi selaku KPA dan Muhamad Zen selaku PPK bersama-sama dengan saksi P Sitompul selaku Direktur PT Sinar Terang Surya Abadi telah menandatangani surat BAP Penyelesaian pekerjaan yang menerangkan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 pers-

Dari Halaman 17

TKI-B Terancam di penumpukan di Tanjungpinang setelah di deportasi lagi oleh negara Malaysia.

“Masalah ini seperti ini baru kali ini terjadi. Sebelumnya tidak ada masalah mengenai penanganan TKI-B ini.

Pemulangan ke daerah asal dari Tanjungpinang melalui Tanjungpriok Jakarta berjalan lancar-lancar saja,” keluhnya.

Menurutnya, karena adanya perubahan SOTK tersebut, kewenangan penanganan TKI-B ini masih menjadi masalah di Kemensos RI. Dalam penanganan TKI-B ini, kata SUrjadi, apakah masih di Kemensos atau tidak.

“Selain itu, kita juga nanti beri tahu Konsulat Jendral di Johor. Biar mereka yang koordi-

nasi langsung ke Kemensos.

Karena kewenangan menyetop pemulangan dari Malaysia bukan kewenangan kita di daerah. Itu masalah hubungan antar negara,” jelasnya.

Sementara itu, Surjadi juga menyampaikan pada tahun 2015 lalu, tercatat sebanyak 15.422 TKI-B yang dideportasi dari negara Malaysia. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan 2014 yaitu sekitar 20 ribu-an TKI-B yang dideportasi.

“Pemulangan TKI-B ini tergantung pada Malaysia. Karena yang memulangkan itu negara bersangkutan. Setelah sampai di Pelabugan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang baru kita tangani,” jelasnya.

Dari Halaman 17

Mengenang Jasa langsung khidmat itu ditandai dengan penaburan bunga rampai, siraman serta pemasangan kain kuning penutup nisan oleh Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul dan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno serta Ketua LAM, Wan Rumadi.

Kegiatan ziarah makam tersebut, dihadiri Kapolres Tanjungpinang AKBP Siagian, serta unsur Pimpinan FKPD, jajaran Kepala SKPD, Camat, serta Lurah.

Dalam ziarah makam itu, dilakukan terlebih dahulu pembacaan tahlil/doa, selanjutnya dibacakan riwayat singkat Raja dan Sultan, pembacaan sejarah singkat itu, dibacakan oleh Raja Al-hafiz, Kepala Kemenang Kota Tanjungpinang.

Dengan menggunakan becak motor (kendaraan khas Pulau Penyengat), Lis-Syahrul, beser-

ta rombongan mengunjungi satu-per satu makam para pejuang bahari Tanjungpinang.

Usai mengunjungi makam, Lis-Syahrul melaksanakan Sholat Zuhur berjamaah di Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama.

Usai dalam rangkaian ziarah makam tesebut, Lis mengatakan kegiatan ini sudah sejak lama telah dilakukan. Yakni sejak berdirinya Kota Tanjungpinang.

Dan hal ini merupakan bentuk rasa peduli dan terima kasih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata terhadap para pejuang yang memperjuangkan Kota Tanjungpinang.

“Dalam rangka peringatan hari jadi ke 232 ini, ziarah ke Makam Raja dan Sultan. Karena mereka merupakan bagian dari sejarah di Tanjungpinang, dan jasa-jasa mereka harus

kita kenang dan dihargai,” ungkap Lis didampingi Syahrul, Selasa (5/1).

Dikatakan Lis, kedepan dalam peringatan Hari Jadi Kota Tanjungpinang ini akan melibatkan siswa sekolah-sekolah, supaya anak didik tersebut nantinya benarbenar memahami historis sejarah yang ada di Kota Tanjungpinang.

“Saya mau peserta didik memahami tentang sejarah kita. Jadi mereka tidak lupa akan sejarah yang pernah terjadi di Kota Tanjungpinang yang kita cintai ini,” ujarnya.

Puncak peringatan Hari Jadi Ke-232 Tanjungpinang, akan digelar besok 6 Januari 2016 di Lapangan Pameran A Yani, Tanjungpinang.

Acara yang akan dikemas dengan rangkaian acara hiburan dan menampilkan kilas balik tentang sejarah Kota Tanjungpinang.(cw53)

ua LSM National Corruption Watch (NCW) Kepri Mulkansyah menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan dan mempertanyakan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang tentang proyek tersebut.

“Kita sudah pertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi proyek Taman Tepi Laut Tanjungpinang kepada pihak Kejari Tanjungpinang kemarin.

Jawaban pihak Kejaksaan menyatakan bahwa proyek tersebut masih dalam proses penyelidikan.

“Di sini kita memperkirakan bahwa pihak Kejari Tanjungpinang sudah ‘masuk angin’, karena tidak berani dan

tidak memiliki itikad baik mengusut tuntas dugaan kasus korupsi tersebut,” ungkap Mulkan, Selasa (5/1).

Untuk itu, NCW kata Mulkan, secepatnya akan melaporkan kinerja Kejari Tanjungpinang ke Jaksa Muda Pengawas (Jamwas) Kejagung. Karena bisa ditafsirkan kasus ini tidak bakal berjalan.

Mulkan juga mensinyalir ada oknum yang sengaja memback up proyek Taman Tepi Laut agar kasus ini didiamkan dan tidak diusut.

“Jadi kalau dihitung, anggaran yang habis terpakai dengan total Rp60 miliar untuk membangun Taman Tepi Laut tersebut tidak jelas,” imbuhnya.***

Dari Halaman 17

BPK Temukan lui BPKP dan tidak ada masalah lagi,” kata Hendri.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungpinang yang saat itu dijabat Adnan dikonfirmasi menyebutkan bahwa proyek Taman Tepi Laut tersebut sudah selesai dan tidak ada masalah.

Ditanya terkait dengan temuan BPK, Adnan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang kurang mengetahui akan hal itu.

“Saya kurang tahu terkait dengan temuan BPK tersebut dan seingat saya sudah selesai,” ujarnya dihubungi beberapa waktu lalu.

Terkait dengan hal itu, Ket-

Masih dikatakan Surjadi, sekitar 60 persen lebih, TKI-B yang dideportasi adalah lelaki, dan sisanya perempuan. Permasalahan yang ada sama seperti sebelum-sebelumnya, karena ada yang menggunakan paspor wisata, tapi di Malaysia digunakan untuk bekerja dan ada yang melakukan tindak kriminal serta ada juga sebagian masuk ke Malaysia secara ilegal.

“Para TKI bermasalah ini di sana juga menjalani masa hukuman Keimigrasian dari negara Malaysia. Setelah masa hukumannya selesai, baru di deportasi. Sama untuk yang melakukan tindak kriminal, selesai masa hukumannya baru dipulangkan,” tutupnya.(cw53)

Editor: Afrizal, Layouter: Andika Kurniawan

CMYK

Bintan

Rabu, 6 Januari 2016

19

Dana Rp10,8 M Sudah Terealisasi 36 Desa Bakal Terima Rp24 Miliar Lebih BINTAN (HK) — Sebanyak Rp24 miliar lebih bakal dikucurkan Pemerintah Pusat untuk disalurkan ke 36 desa yang ada di Kabupaten Bintan.

Oki Alexander

Liputan Bintan

Adi Prihantara Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Bintan, Adi Prihantara di Kijang, Senin (4/1).

Menurut Adi, dana desa yang sebelumnya ditransfer ke kas daerah pada tahun 2015 lalu sebesar Rp10,8 miliar telah sepenuhnya disalurkan ke 36 desa yang ada di Bintan.

Hanya saja, besaran dana desa yang diberikan ke setiap desa yang ada di Bintan berbeda sesuai indikatornya.

"Untuk dana yang Rp10 miliar lebih itu sudah kita salurkan semua ke setiap desa. Dan tahun ini akan kita realisasikan jika telah ditransfer dari Pusat," kata Adi di Kijang, Selasa (5/ 1).

Adi belum bisa memastikan kapan dana desa tersebut akan ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Menurutnya sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan kapan dana sebesar Rp24 miliar lebih itu akan dikirim.

Namun yang jelas, lanjut Adi, bila dana tersebut sudah diberikan kepada pihaknya, dalam kurun waktu sepekan akan disalurkan kepada pemerintah desa yang ada di Bintan.

"Kita belum tahu, tapi yang jelas kalau sudah ditransfer paling lama kita salurkan ke setiap desa itu seminggu lah," ujarnya.

Dana yang sengaja diwacanakan pemerintahan Joko Widodo ini dimaksudkan agar bisa dikelola oleh setiap pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat yang ada di desa.

Meski demikian, kebanyakan para pengguna dana desa di wilayah Kabupaten Bintan masih mampu dalam memanfaatkan dana tersebut.

Selain masalah dana desa, Adi juga menyinggung soal keuangan daerah yang menurutnya Pemkab Bintan tidak mengalami defisit. Hal ini dibuktikan dengan semua kegiatan yang dilaksanakan terbayar lunas.

"Realisasi keuangan kita tidak mengalami defisit, semuanya terbayar.

Yang tidak terbayar hanya kegiatan yang persyaratannya tidak lengkap saja saat pengajuan," terang Adi.***

Polisi Terus Periksa Supir Lori Terkait Kecelakaan Maut di Trikora BINTAN (HK) — Polisi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bintan, hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan intens terhadap sopir lori bernama Ahmad alias Madek (46) yang mengemudikan truk Mitsubishi warna kuning BP 9420 TU. Pemeriksaan yang dilakukan terkait kecelakaan maut yang menewaskan seorang perempuan bernama Maria Penga (34) warga Kampung Teluk Dalam, Kecamatan Gunung Kijang, Senin (4/1).

Kasat Lantas Polres Bintan, AKP Yunita Stevani mengaku, supir lori (Ahmad-red) saat ini masih berada di Mapolres Bintan guna menjalani pemeriksaan terkait kecelakaan maut di Trikora yang menewaskan seorang perempuan.

"Tersangkan-

ya kini sudah di Polres dan sudah kita periksa," kata Yunita ketika dikonfirmasi, Selasa (5/1).

Yunita menceritakan kejadian bermula ketika Maria (korban-red) saat itu hendak menyebrang dari rumahnya menuju Kawal menggunakan sepeda motor Honda Supra BP 5488 BY. Namun, tiba-tiba saja datang lori Mitsubishi yang dikemudikan Ahmad alias Madekdari dari arah Kawal menuju kawasan Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, dengan kecepatan tinggi.

"Karena nampak ada pengendara motor yang melintas, Ahmad pun hilang kendali dan langsung mengambil kanan jalan hingga men a b r a k bagian motor yang

Yunita Stevani

dikendarai Maria," kata Yunita.

Tak cukup sampai di situ. Korban yang tertabrak bahkan terseret sejauh 12 meter dari lokasi tabrakan hingga menyebabkan beberapa bagian tubuhnya mengalami patah-patah.

"Akibat tabrakan tersebut, korban Maria mengalami patah tulang kaki kanan dan kaki kiri akibat terjepit ban belakang mobil truk yang dikendarai Ahmad," terangnya.

Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Tanjungpinang untuk mendapatkan prtolongan medis. Namun setelah mendapatkan pertolongan medis, nyawa Maria tak tertolong dan menghembuskan nafas terakhirnya di RSUP. "Korban meninggal dunia di rumah sakit saat mendapatkan pertolongan medis," tambahnya.

Selain mengamankan supir truk bernama Ahmad alias Madek, Satlantas Polres Bintan juga mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil truk Mitsubishi, satu unit sepeda motor merk Honda Supra yang kini berada di Pos Lantas Gesek.(cw95)

OKI ALEXANDER/HALUAN KEPRI

SUDAH RUSAK — Salah satu permainan anak yang ada di Taman KCW Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, yang kondisnya sudah rusak sebelum diresmikan. foto Selasa (5/1).

KCW Tak Terawat, Camat Bintim Meradang BINTAN (HK) — Kijang City Walk (KCW) yang dibangun di Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur oleh Pemkab Bintan saat ini kondisinya sudah tak terawat lagi.

Beberapa wahana permainan anak-anak yang sengaja disiapkan di kawasan KCW tersebut sudah banyak yang rusak sebelum diresmikan. Hal inilah yang membuat Camat Bintan Timur, Hasan meradang.

Pasalnya, pihak kecamatan telah memberitahukan sejak jauh hari kepada instansi yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bintan.

Menurut Hasan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas PU Bintan yang menjadi penanggung jawab pengerjaan kawasan KCW itu telah diberitahukan sebelumnya.

"Saya sudah ingatkan, taman yang dibangun dan belum siap itu untuk ditutup agar tidak ada warga yang masuk dulu karena memang pembangunannya belum siap.

Karena itu, sekarang sampah dimana-mana dan kondisi beberapa fasilitasnya juga sudah rusak," kata Hasan, kemarin.

Hasan menyebutkan, pembangunan tahap awal untuk taman hijau di wilayahnya telah menghabiskan Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp5 miliar.

Kemudian direncanakan akan dianggarkan kembali untuk melanjutkan pembangunan yang sejatinya belum 100 persen rampung. Hasan tak memungkiri jika akses pintu masuk ke kawasan tersebut telah ditutup kayu.

Akan tetapi hal itu tidak sepenuhnya menghalangi masyarakat untuk dapat masuk kelokasi tersebut, sehingga wajar saja jika beberapa fasilitas yang ada rusak karena memang belum optimal difungsikan.

Selain itu, sampahsampah yang berserakan memang tidak bisa terelakkan lantaran pada hari-hari tertentu terutama sore hari banyak warga Kijang yang mengunjungi kawasan Taman KCW tersebut.

Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat khususnya, agar samasama menjaga taman tersebut, dengan cara tidak menggunakan fasilitas yang disediakan untuk anak-anak, tetapi justru dipakai oleh para remaja.

Selain itu, kepada warga yang ingin menikmati taman tersebut agar

kiranya dapat bersabar, karena memang pembangunannya belum selesai terbangun semuanya.

"Saya berharap yang bertanggung jawab untuk proyek ini agar serius menutupnya. Bukan sekedar tutup dengan kayu melintang, tetapi benarbenar bisa menghalangi sepeda motor masuk," tegas Hasan.

Pantauan di lapangan, taman yang dibuat di lokasi kawasan bebas polusi udara di kawasan Kijang itu saat ini keadaan sangat kumuh, sampah-sampah bekas makanan snack dan bekas botol minuman mineral terlihat berserakan hampir di setiap sudut taman.

Bahkan, beberapa fasilitas permainan anak yang sengaja diadakan di taman tersebut terlihat sudah banyak yang rusak.(cw95)

Remaja Bisu Dicabuli di Wisma TANJUNGPINANG (HK) — Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polsek Tanjungpinang Barat menangkap Randy Arta Wijaya (23) karena diduga melakukan pencabulan terhadap Bunga (bukan nama sebenarnya-red) remaja putri tuna wicara (Bisu) di salah satu Wisma di Jalan Tambak, Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

"Kejadian tersebut telah dilaporkan korban kepada kita. Hasil penyelidikan, pelaku berhasil kita tangkap disalah satu Warnet di Jalan Pramuka, Minggu (3/1)," kata Kapolsek Tanjungpinang Barat, AKP Paten Tarigan, Selasa (5/1).

Tarigan menjelaskan, modus yang dilakukan pelaku, dengan cara memberikan korban minuman mengandung alkohol yang dimasukan dalam kemasan minuman ringan.

"Setelah korban merasa pusing, pelaku kemudian mencabuli bersama temanya berinisial DO yang saat ini masih buron," ungkap P Tarigan.

Diterangkan, antara korban dan pelaku sudah saling kenal hampir setahun. Namun pencabulan terjadi pada Kamis (17/12) lalu di sebuah wisma di wilayah hukum Polsek Tanjungpinang Barat.

Korban kemudian melapor ke Mapolsek Tanjungpinang Barat, Senin

OKI ALEXANDER/HALUAN KEPRI

RANDY Arta Wijaya (23) pelaku cabul terhadap seorang remaja putri tuna wicara (Bisu), ditangkap aparat kepolisian Tanjungpinang. Pelaku saat ini ditahan di Mapolsek Tanjungpinang Barat, Selasa (5/1).

(21/12). Usai menerima laporan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk melakukan visum et repertum terhadap korban.

"Atas perbuatanya, tersangka dijerat melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun kurungan," pungkas Tarigan.(nel)

3 Spesialis Pembobol Rumah Kosong Dibekuk TANJUNGPINANG (HK) — Tiga pelaku pencurian spesialis rumah kosong, asal Jambi masingmasing berinisial Rm (39), Lk (24) dan As (28) berhasil dibekuk jajaran Polsek Tanjungpinang Barat, Minggu (27/12) lalu.

Dalam aksinya, pelaku telah beraski di 10 Tempat Kejadian Perkara (TKP) di wilayah kota Tanjungpinang.

"Ketiga pelaku kita tang-

kap di sebuah hotel tempat mereka menginap. Saat itu kita sudah melakukan penyelidikan atas adanya laporan polisi dari korban yang mengaku kehilangan barang dari rumah yang saat itu ditinggal pergi," ucap Kapolsek Tanjungpinang Barat, AKP Paten Tarigan saat menggelar ekspose di kantornta, Selasa (5/1).

Diterangkan, hasil pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik, para pelaku

pencurian yang merupakan asli pendatang dari kota Jambi ini yang telah beraksi hampir selama dua bulan di kota Tanjungpinang. Dari pemeriksaan itu pula dari pengakuan para pelaku, ada sedikitnya 10 TKP lokasi pencurian yang dilakukan.

"Mereka spesialis rumah dan Ruko kosong yang ditinggal penghuninya dengan cara membobol pintu dan jendela. Ada 8 TKP di wilayah Polsek Barat, dan 2

TKP di wilayah Polsek Kota.

Untuk pengembangan di wilayah TKP Polsek Kota nanti kami akan koordinasikan," ucap Tarigan.

Disampaikan, dari penangkapan itu, pihak petugas hanya berhasil mengamankan sisa barang curian dari 10 TKP yang mereka lakukan. Di antaranya, 1 unit Laptop Merk Tosiba warna Coklat, 1 buah Charger Laptop dan satu buah tas laptop warna hitam..(nel)

Editor : Afrizal, Layout : Ariyandi Restu K.

CMYK

Rabu, 6 Januari 2016

Hukum & Kriminal

20

Gelper Botania Dilimpah ke Kejati BATAM (HK) — Subdit II Ditreskrimum Polda Kepri melimpahkan enam tersangka dan satu alat bukti kasus gelanggang permainan elektronik di Botania ke Kejati melalui Kejari Batam, Selasa (5/1).

Pariadi Liputan Nongsa

Keenam tersangka yang dilimpahkan tersebut berinisial AP, SU, OS, AL, DO dan KI. Selain enam tersangka, penyidik kepolisian juga menyerahkan barang bukti mesin jenis ikan ke kejaksaan.

"Siang ini dilimpahkan tersangka dan barang bukti melalui Kejari Batam," kata Kasubdit II Ditreskrimum Polda Kepri AKBP Feby Depot Parlindungan Hutagalung di Aula Mapolda, Selasa(5/1).

Ia mengatakan, kasus perjudian ini tinggal menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negri (PN) Batam. Sebelumnya, Ditreskrimum terhambat dalam menangani kasus perjudian jenis gelper di Botania.

Dimana gelper ini memiliki izin dari Pemko Batam dan modus perjudian yang digunakan secara sembunyi. Feby mengatakan berkas kasus ini masih di tangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) atau berstatus tahap 1. Namun,

dalam penanganan kasus ini pihaknya memiliki hambatan.

"Gelper di sini (Batam) memang memiliki izin. Apalagi modusnya koin ditukarkan dulu dengan hadiah, baru dengan uang," ujarnya.

Ia menjelaskan pembuktian perjudian di arena gelper tersebut juga menjadi hambatan.

Dimana aturan pidana hukum, unsur judi dilakukan langsung menukarkan koin dengan uang.

"Jadi kita susah untuk meyakinkan jaksanya kalo beda persepsi," ujarnya.

Feby menambahkan saat ini arena gelper yang beroperasi mempunyai modus menggunakan mesin permainan anak. Sehingga, arena itu disalah gunakan dengan pengoperasian mesin jacpot dan dimainkan orang dewasa.

"Nah, ini yang menyebabkan susah mengusutnya. Sampai dulu kasus gelper yang ditangani Mabes Polri jadi bebas," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, gelper di lantai 2 Botania, Batam Centre tetap beroperasi

setelah lokasi tersebut digerebek Ditreskrimum Polda Kepri.

Padahal, proses hukum terhadap lokasi yang diduga milik pengusaha berinisial Akh men-

jalani proses hukum dan memasuki tahap 1 di Kejati Kepri.

Informasi di lapangan, proses hukum lokasi gelper ini sudah memasuki tahap 1 di

Kejati Kepri sejak dua minggu lalu. Dalam berkas perkaranya, penyidik menetapkan 6 tersangka yakni AP, SU, OS, AL, DO dan KI dimana salah satun-

ya merupakan PNS yang bertugas di BP Batam. Namun pihak Dinas PTSP Pemko Batam diduga belum mencabut izin yang diberikan.***

KORBAN BEGAL — Margono, pembantu penjaga makam pahlawan, Batuaji terbaring lemas di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatima, Selasa (5/ 1). Ia menjadi korban begal sekelompok pemuda yang bertindak brutal di Batuaji.

DEDY MANURUNG/HALUAN KEPRI

Penjaga Makam Pahlawan Dibegal Korban Kritis di Ruang ICU RSUDEF Batam BATAM (HK) — Margono (32), salah seorang pembantu penjaga Makam Pahlawan, Batuaji menjadi sasaran pelaku begal atau geng motor saat melerai pemalakan terhadap sepasang kekasih, di kawasan makam Pahlawan, Jumat (1/ 1) sekitar pukul 22.00 WIB lalu.

Dalam kejadian pembegalan itu, Margono yang disapa dengan Margun itu mengalami pendarahan hebat dan kritis, dengan luka tusukan di daerah pinggang bagian kiri menembus perut sehingga menciderai usus besar dan kecil.

Tak cuma itu, jari kelingking dan urat jari manisnya putus. Kini pun, tangan kiri korban ditompang spalak (alat penyangga). Kemudian pernafasannya juga sesak hingga harus dibantu dengan oksigen.

Hingga korban terbaring lemah di ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah (RSUDEF) Batam.

Informasi di lapangan, pengeroyokan yang berujung penusukan bermula berawal dari aksi heroiknya yang ingin menyelamatkan orang lain dari pemalakan yang dilakukan oleh para pelaku begal saat di kawasan makam tersebut.

Saat kejadian itu, korban sedang berkeliling di makam pahlawan ini melihat segerombolan pemuda datang dan melakukan pemalakan di makam pahlawan yang terletak di samping kampus Universitas Riau Kepulauan (Unrika).

"Mereka (pelaku) lagi memalak orang. Kemudian, saya tegur, tapi mereka malah keroyok saya pakai samurai dan kayu," tutur Margono.

Sesaat dirinya keroyok, tak ada satu warga yang melerai. Dia pun jatuh tersungkur. Melihat korban sudah bersimbah darah dan tidak berdaya melakukan perlawanan, gerombolan pelaku pun kabur dengan sepeda motornya. " Iya, korban kena serang dari salah satu pelaku anak muda.

Bahkan korban kena benturan keras di daerah dada membuat udara terperangkap atau terkurung di rongga dada kanan. Bahasa medisnya, Pneumo Phorax.

Korban sudah menjalani operasi.

Hingga kini kita masih mengontrol ketat," ujarnya Nur Aini, selaku Humas RSUDEF Batam, Selasa (5/1) siang.

Masih kata Nur Aini, setelah korban masuk kerumah sakit,

keluarga korban belum ada yang datang untuk menjenguk. Memang katanya keluarganya tidak ada di Batam. Maka untuk izin operasi ditanda tangani oleh pihak manajemen.

"Kita tidak pernah mempedulikan status pasien, apakah dia mampu bayar atau tidak. Prioritas kita adalah keselamatan dan kesehatan pasien, yang penting pasien sembuh," tegasnya.

Sementara, Kapolsek Batuaji, Kompol Andy Rahmansyah mengatakan, diperkirakan pelakunya ada enam orang segerombolan pemuda yang saat itu laluilalang diseputaran makam pahlawan tersebut.

Dikatakan Andy, kejadiannya itu bermula, para pelaku melihat ada sepasang kekasih sedang nongkrong di makam tersebut, sehingga pelaku sengaja berupaya untuk memalak.

Namun karena diketahui oleh korban (Margono, red), akhirnya korban membubarkan pelaku. Disaat pelaku dan sepasang kekasih itu bubar, kemudian pelaku datang dan membawa parah dan beberapa kayu.

Mengetahui kejadian sadis itu, pihak kepolisian langsung bergerak menuju lokasi. Sementara para pelaku berhasil

kabur. Sedangkan korban sudah tergeletak dengan bersimbah darah.

Kemudian, setelah korban dievakuasi ke rumah sakit umum daerah (RSUd) Embung Fatimah, Batuaji, pihak kepolisian mendapati sarung samurai dan beberapa kayu tersebut.

Akan tetapi untuk melacak keberadaan para pelaku itu, pihak kepolisian masih kesulitan dan terkendala lantaran saksisaksi dilokasi tak ada. Namun demikian, pihak kepolisian tetap melakukan tindak lanjuti untuk mencari para pelakunya. " Laporannya itu, sudah kita proses, akan tetapi untuk mencari saksi-saksi dilokasi untuk kejadian itu tak ada. Bahkan kita hanya menemukan sarung samurai dan beberapa kayu dilokasi kejadian.

Kita pun berusaha mencari para pelakunya," terangnya Andy diruang kerjanya.

Maka untuk itu, Andy juga menghimbau kepada kaum muda didaerah Batuaji, diupayakan jangan nongkorng ditempat-tempat sepi hingga mengundang perhatian para pelaku dan kita pun tetap melakukan patroli. (ded)

Editor: Eddy Supriatna, Layouter : Nazar

Rabu, 6 Januari 2016

21

Sevilla Enggan Lepas Immobile PRESIDEN Sevilla, Jose Castro menegaskan tak akan melepas Ciro Immobile kendati ada sejumlah ketertarikan dari beberapa klub Italia.

Immobile bergabung dengan Sevilla musim panas kemarin dari Borussia Dortmund, namun sejauh ini baru mampu mengemas dua gol sejak kedatangannya di Ramos Sanchez Pizjuan.

"Tidak ada rencana untuk menjual pemain depan," tutur Castro kepada EstadioDeportivo.

"Kami memang menerima sejumlah tawaran dari Italia untuk Immobile, tapi kami tidak memiliki rencana untuk membuat dirinya meninggalkan Sevilla." (glc)

Immobile

EVERTON VS MANCHESTER CITY Kamis (7/1) Pkl. 03:00 WIB di Bein 1

LIVERPOOL (HK) — Mimpi Everton untuk melaju ke babak final Capital One Cup mendapat ujian yang sulit. Pada Kamis (7/1) dinihari WIB mereka harus menjamu salah satu tim papan atas Premier League, Manchester City dalam leg pertama babak semifinal Capital One Cup di kandang mereka Goodison Park.

Semenjak klub didirikan pada tahun 1878, belum pernah sekalipun tim besutan Roberto Martinez ini mengangkat trofi League Cup (Sekarang Capital One Cup).

Prestasi terbaik mereka hanyalah menjadi runner up pada tahun 1977 dan 1984.

Demi setidaknya mengulangi prestasi mereka 31 tahun yang lalu, mereka harus memenangkan laga ini untuk mempermudah langkah mereka di leg kedua.

Manchester City sendiri juga punya kenangan manis dalam Capital One Cup. Trofi tersebut menjadi trofi pertama yang diangkat Manuel Pellegrini saat ia ditunjuk menjadi pelatih Manchester City di musim 2013/2014 silam. Oleh karena itu, Pellegrini akan menurunkan kekuatan terbaiknya demi mengulangi sukses mereka dua tahun yang lalu.

Nama James McCarthy

Handanovic Perpanjang Kontrak MILAN (HK) — Gawang Inter Milan masih akan dikawal

oleh Samir Handanovic dalam beberapa tahun ke depan.

Nerazzurri telah resmi memperpanjang kontrak kiper asal Slovenia itu sampai 2019.

Dalam beberapa waktu terakhir, masa depan Handanovic seringkali dispekulasikan. Kontrak yang akan habis pada akhir musim ini adalah penyebabnya.

Akan tetapi, Inter dan Handanovic akhirnya mencapai kesepakatan untuk memperpanjang durasi kontrak hingga 2019. Kesepakatan tersebut diumumkan oleh Inter pada Selasa (5/1).

"Sudah resmi! Samir

Handanovic akan menjadi pemain Inter sampai 2019! #ForzaInter #FCIM," tulis Inter di akun Twitter resminya.

Handanovic direkrut Inter dari Udinese pada 2012 lalu.

Selama berkostum Inter, penjaga gawang yang kini berusia 31 tahun itu telah tampil pada 142 pertandingan.

Handanovic tampil oke pada musim ini dengan mencatat 11 clean sheet dalam 17 laga Serie A. Dia ikut membantu Inter memuncaki klasemen sementara. (dtc)

menjadi nama terakhir yang masuk kedalam ruang perawatan Everton setelah yang bersangkutan harus ditarik keluar pada saat laga melawan Stoke City beberapa saat yang lalu. McCarthy menyusul Tyias Browning, Bryan Oviedo, Tony Hibbert dan Steven Pienaar yang sudah terlebih dahulu berkutat dengan masalah cedera sebelumnya.

Dengan menggunakan skema 4-3-3, Roberto Martinez akan cobna untuk mendulang poin penuh pada saat Manchester CIty bertandang ke Goodison Park pada tengah pekan nanti. Romelu Lukaku akan menjadi ujung tombak Everton, dimana Striker Timnas Belgia tersebut sudah mencetak 15 gol di Premier League musim ini.

Nantinya Lukaku akan dibantu oleh Arouna Kone dan Gerard Deulofeu di sisi kiri dan kanan serangan The Toffees.

Tim tamu sendiri datang ke Goodison Park dengan kepercayaan diri yang tinggi. Pada akhir pekan lalu mereka sukses mengalahkan salah satu tim kuda hitam Premier League musim ini, Watford dengan skor tipis 2-1. Untuk itu Yaya Toure dkk akan mengincar kemenangan kedua mereka di tahun 2016 ini saat bertandang ke markas Everton.

Dari segi persiapan sendiri, kubu Manuel Pellegrini berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Everton. Tercatat hanya sang kapten, Vincent Kompany dan Samir Nasri yang mengalami cedera.

Selebihnya seluruh punggawa The Citizen siap ambil bagian pada pertandingan leg pertama Capital One Cup ini.

Mengingat padatnya jadwal yang menanti The Citizens, Manuel Pellegrini nampaknya akan mengistirahatkan beberapa pemain inti mereka.

Nama-nama seperti Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, Yaya Toure, dan Eliaquim Mangala nampaknya akan mendapatkan libur pada pertandingan ini.

Sebagai gantinya Wilfried Bony, Jesus Navas, Fernando dan Martin Demichelis akan masuk sebagai pengganti nama-nama tersebut. (bln)

Zidane 'Naik Pangkat'

Zidane

MADRID (HK) — Real Madrid memecat Rafael Benitez dari jabatan pelatih. Sebagai suksesor, mereka menunjuk Zinedine Zidane yang sebelumnya merupakan pelatih Real Madrid B. Pergantian pelatih diumumkan langsung oleh Presiden Florentino Perez pada konferensi pers, Senin (4/12) kemarin. Dalam momen tersebut, Zidane turut hadir.

"Saya hari ini mengundang untuk mengumumkan, kami telah memutus kontrak Rafa Benitez. Dia adalah sosok profesional hebat," kata Perez.

"Zidane, sejak saat ini, Anda adalah pelatih Real Madrid," tutur Perez.

Dengan begitu, masa jabatan Benitez hanya berlangsung selama 188 hari.

Pemecatan Benitez dilatari oleh hasil imbang 2-2 melawan Valencia pada lanjutan La Liga di Stadion Mestalla, Minggu (3/1).

Kini, Madrid tertinggal empat poin dari Atletico Madrid selaku pemuncak klasemen dan dua poin dari Barcelona sebagai peringkat kedua.

Namun Barcelona masih menyisakan satu pertandingan karena keikutsertaan di Piala Dunia Antarklub. (kcm)

Editor: Ricoh, Layouter: Mario S, Grafis: Richo Ray

CMYK

Bisnis

Rabu, 6 Januari 2016

22

Alokasi Gas Dalam Negeri Besar Tapi Tak Terserap JAKARTA (HK) — Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Amien Sunaryadi mencatat, Indonesia telah mengekspor gas sebanyak 3.063 british thermal unit per day (BBTUD) atau 47 dari total produksi gas sepanjang tahun lalu. Sebesar 3.848 bbtud atau 53 persen diperuntukkan untuk kebutuhan domestik.

Hal ini tentu bukan suatu keuntungan, mengingat Indonesia merupakan penghasil gas terbesar di dunia.

"Banyak pihak komplain ke SKK Migas gas kebutuhan domestik kurang tapi selalu di ekspor. Kita sudah alokasikan lebih besar dari pada buat ekspor, tapi itu tidak terserap," ujar Amien saat konferensi pers

Amien Sunaryadi

di kantor SKK Migas, Menara Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (5/1).

Dia melanjutkan, setiap tahun, pihaknya selalu menambah alokasi gas untuk domestik, namun alokasi yang tersedia tidak dimanfaatkan oleh konsumen di dalam negeri.

Melihat fakta ini, Amien mempertanyakan pihak yang menyudutkan SKK Migas karena dianggap lebih memilih mengekspor gas ketimbang mengalokasikan ke pasar domestik.

Pada 2016, alokasi gas untuk domestik bahkan mencapai 4.144 bbtud atau 61 persen, sisanya sebanyak 2.561 bbtud dipasok untuk kebutuhan ekspor.

"Banyak yang komplain

alokasi gas buat ekspor. Tapi realisasi (domestik) selalu lebih rendah dari alokasi yang diberikan. Giliran sudah dialokasikan, enggak diambil juga, listrik realisasi lebih rendah, pupuk juga sama," jelasnya.

Menurut Amien, rendahnya realisasi gas yang sudah dialokasikan SKK Migas terjadi karena infrastruktur gas yang belum memadai. "Infrastruktur buat terima langsung gas belum ada, jadi yah seperti itu terus," katanya.

Amien mencontohkan, tahun 2015 untuk sektor listrik telah diberikan alokasikan gas sebesar 1.273,23 bbtud, namun hanya dipakai sebesar 939.11 bbtud. Industri dengan alokasi 1.560,91 bbtud hanya dipakai

1.263,17 bbtud. Sementara pupuk yang diberikan jatah 796,96 bbtud hanya dimanfaatkan sebanyak 737,46 bbtud.

Dari sisi pemanfaatan terbanyak, LNG ekspor sebesar 32,1 persen, industri 18,56 persen, kelistrikan 13,86 persen, ekspor gas pipa 12,89 persen, pupuk 10,89 persen, LNG domestik 4,41 persen, lifting minyak 3,99 persen, LPG domestik 3,12 persen, dan gas kota 0,03 persen.

"Pasokan gas domestik harus terus ditingkatkan. Framenya juga penggunaan gas domestik meningkat, makanya 2016 kita tambah alokasinya, sekarang bagaimana infrastruktur gas juga bisa terbangun," tutupnya.(mrd)

Ada Dualisme di FTZ Batam Istana Gelar Rapat JAKARTA (HK) — Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam terjadi dualisme, yaitu antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Hal ini justru membuat repot kalangan investor yang ingin menanamkan modalnya di dalam negeri, termasuk juga yang ingin melakukan ekspansi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menceritakan, munculnya dualisme sebenarnya berawal dari adanya sistem otonomi daerah. Sehingga BP Batam yang sudah ada lebih dulu, harus menyesuaikan.

"Karena Batam itu terlalu besar dan didesain khusus pada waktu itu untuk Free Trade Zone, kemudian ada otonomi daerah kemudian ada dua pengelolaan itu," ungkap Franky di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1) Free Trade Zone Batam (FTZ Batam), mengacu pada UU No 36 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan kemudian dirubah beberapa kali melalui PERPU, sehingga di undangkan menjadi UU no 44 tahun 2007.

Ini juga bersamaan dengan kawasan Bintan, dan Karimun.

Dalam susunan BP Batam, kata Franky sebenarnya juga melibatkan unsur pemerintah.

Posisi yang ditempati juga adalah Dewan Penasehat. Namun yang menjadi permasalahan adalah pada tataran yang lebih teknis yang ternyata tidak sesuai yang diharapkan.

Misalnya untuk mengurus perizinan, maka investor harus melalui Pemkot Batam dan juga BP Batam. Padahal seharusnya perizinan cukup dilakukan hanya lewat satu pintu.

"Iya, faktanya begitu. Ini kan masalah fakta di lapangan bah-

wa ternyata tidak berjalan seperti apa semua yang ada di tadi itu," tegas Franky.

Pemerintah masih berupaya untuk mencari solusi. Opsi yang ada adalah dengan memberikan kepada satu pengelola atau tetap mempertahankan kedua pihak, namun memperjelas kewenangan dan skema tugas dan fungsi.

"Intinya bagaimana meningkatkan Batam lebih optimal dari segi potensi investasi termasuk juga mengatasi masalah-masalah yang ada, kedua menghilangkan dualisme," tukasnya.

Franky mencontohkan skema yang diberlakukan di Hong Kong.

Tetap ada dua pihak, namun pengelolaannya dipertegas. Untuk itu perlu dikaji kembali dan disesuaikan Batam dengan negaranegara di kawasan.

"Hong Kong bisa. Ada istilahnya kepala pemerintahn tapi ada istilahnya chief eksekutif untuk segala urusan adiministrasi negara. tentu apakah itu bisa diterapkan di Batam atau yang nanti akan dihasilkan, tentu akan dilihat secara UU karena banyak UU yang melingkupi Batam dan Batam sendiri," kata Franky.

Rapat di Istana Persoalan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam akhirnya dibawa ke rapat kabinet terbatas (ratas) di kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memimpin rapat sore ini dan dihadiri oleh para menteri terkait.

NET

DUA KANTOR — Inilah dua kantor pemerintah di Batam yang selama ini mengelola pembangunan di Pulau Batam dan sekitarnya, masing-masing Kantor Pemerintah Kota Batam (kiri) dan Badan Pengusahaan Batam (kanan).

Sebelumnya, pagi tadi, persoalan yang sama juga di bahas di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution. Namun belum membuahkan hasil dan harus dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Jokowi.

"Ratas kali ini adalah membahas masalah kawasan perdagangan bebas FTZ Batam," kata Jokowi saat membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/1).

Jokowi kembali mengungkapkan? beberapa masalah yang terjadi di Batam. Pertama, adalah peraturan perundangan mengenai kawasan perdagangan bebas. Kedua, adalah tumpang tindih dari aturan kewenangan daerah setempat dengan otoritas Badan Pengusahaan Batam.

"Dampak dari dualisme ini adalah adanya dualisme kewenangan dalam pengaturan pertanahan dan fungsi kewenangan lainnya, yaitu antar

Daging Ilegal Asal India Banjiri Pasar Tradisional JAKARTA (HK) — Permasalahan daging sapi dalam negeri tak kunjung usai. Selain tingginya ongkos angkut atau biaya logistik, persoalan lain yang membebani peternak yakni masih ditemukannya daging impor untuk industri merembes ke pasar tradisional. Akibatnya serapan sapi lokal menjadi terhambat akibat murahnya harga daging impor yang mereka tawarkan.

Ketua Umum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh

Boediyana mengatakan, membanjirnya produk sapi impor di pasar becek ikut memukul kesejahteraan peternak, padahal dalam aturannya hal tersebut dilarang pemerintah.

"Permendag No.46/2013 pasal 17 menyatakan karkas, daging dan jeroan impor hanya untuk kebutuhan industri, hotel, catering dan restoran, namun saat ini sudah banyak di antara kita karkas beredar di pasar tradisional, tentu ini akan mendistorsi pasar," katanya di Jakarta, Selasa (5/1)

Dalam investigasi lapangan yang dilakukan PPSKI, ditemukan banyak daging ilegal asal India yang masuk ke pasar tradisional sekitar Jakarta. Daging karton seperti jenis, brisket bone, boneless beff, beef heart, trimmings 95 CL, lidah dan lainnya sudah menyebar di pasar rakyat yang diduga masuk melalui Batam, Singapura dan Malaysia.

"Memang pemerintah India secara legal menyatakan ada daging kerbau mereka yang diekspor ke Indonesia," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/1).

MRD

INILAH daging ilegal asal India yang saat ini beredar di pasar tradisional sehingga serapan daging sapi lokal menjadi terhambat karena harga daging ilegal sangat murah.

CMYK

pemkot batam dan BP Batam, Badan Otorita Batam, dimana keduanya menggunakan peraturan undang-undang masingmasing, sehingga dualisme ini akhirnya menimbulkan keraguan investasi, keraguan investor untuk melakukan penanaman modal di kawasan tersebut," paparnya.

Persoalan ketiga adalah terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Untuk itu, Jokowi ingin mendengarkan laporan langsung dari Menko Perekonomian Darmin Nasution yang sudah menggelar rapat tadi pagi.

"Untuk itu saya ingin mendengar dari mendagri, menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) dalam upaya menyelesaikan dualisme kewenangan ini dari aspek legal saya minta ada harmonisasi UU yang tegas dan jelas, dan saya minta ada percepatan review untuk kebijakan tata ruang yang berdasarkan one map policy," tegas Jokowi.(dtk)

Menurut Teguh, masuknya daging India bukan perkara baru. Dalam investigasi serupa yang dilakukan lembaganya 2004 lalu, ditemukan daging asal India yang merupakan daging kerbau itu beredar di pasar rakyat, namun anehnya hingga kini pemerintah enggan menindaknya.

"Saya yakin jika dibiarkan program swasembada pak Amran (Menteri Pertanian) juga akan gagal," ujarnya.

Direktur Utama PD. Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati menyatakan akibat maraknya daging ilegal asal India, banyak produk yang dimiliki perusahaan plat merah milik DKI Jakarta itu tidak laku di pasaran akibat harga murah yang mereka tawarkan.

"Mereka menjual dengan harga Rp 5.000-10.000 di bawah harga PD. Dharma Jaya, tentu kita kalah," ujarnya.

Akademisi Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf menambahkan, masuknya daging India yang belum bebas predikat penyakit mulut kuku (PMK) dikhawatirkan memberikan mimpi buruk bagi industri peternakan nasional. Dia mencontohkan kasus PMK yang terjadi di Inggris 2001 telah meluluhlantahkan perekonomian negara ratu Elisabeth dengan kerugian mencapai 3 miliar poundsterling.

"Kerugian bukan hanya di sektor peternakan, tetapi mencapai 120 sektor lainnya," tutupnya.(mrd)

Ekonomi Indonesia Tahun Ini Lebih Baik DPR Optimis JAKARTA (HK) — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) optimis perekonomian Indonesia tahun ini akan lebih baik dibanding 2015. Sikap optimis ini bukan tanpa sebab, kinerja Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dinilai mampu menggali strategi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

“Capaian kondisi ekonomi nasionalnya bagus karena Presiden Jokowi mempunyai Menteri Keuangan Bambang Brodjenegoro yang mau bekerja keras untuk menjalankan setiap detail perintah presiden dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun di Jakarta, Selasa (5/1).

Untuk itu, dia yakin perekonomian Indonesia pada 2016 akan lebih stabil karena sudah terjadi stabilisasi ekonomi nasional setelah terkena imbas perlambatan ekonomi global dan regional. Bahkan, dia optimis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa dicapai sebesar 5 hingga 5,5 persen.

“Ini justru setara dengan pertumbuhan sebesar tujuh persen karena pertumbuhan yang dicapai di 2015 tidak digerus oleh besaran laju inflasi.

Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang mencapai lima persen tetapi laju inflasinya sebesar 8,8 persen. Akibatnya inflasi 2014 menggerogoti laju pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan nilai tukar Rupiah tahun ini tak akan terlalu bergejolak setelah ada kepastian kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Dengan demikian, lanjutnya, kondisi perekonomian secara global bisa memberikan ketenangan pada gejolak di pasar uang dan pasar modal.

“Sehingga volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap USD lebih bisa dijaga pada kisaran yang direncanakan di APBN 2016 sebesar Rp 13.900 per USD,” Namun, kendala yang masih dihadapi pemerintah pada tahun ini adalah menurunnya

nilai ekspor Indonesia baik dari komoditas, mineral ataupun migas. Selain itu, harga komoditas minyak sawit dan karet yang jatuh masih menjadi masalah sehingga mempengaruhi nilai ekspor dan jumlah cadangan devisa kita.

“Hal yang sama terjadi pada ekspor hasil mineral kita karena pembangunan smelter belum memberikan dampak signifikan pada sumbangan nilai ekspor karena masih dalam proses pembangunan,” tegas Misbakhun.

Kendati demikian, politisi Golkar ini yakin pemerintah bisa mengatasinya dengan memperkuat perekonomian domestik. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mencapai 255 juta jiwa memiliki potensi besar dari sisi daya beli dan konsumsi.

“Potensi ini harus bisa dikelola dengan baik. Kemudahan investasi baru harus dipermudah sehingga banyak tercipta lapangan kerja baru,” kata dia. Selain itu, sinkronisasi kebijakan sektor fiskal dan moneter dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan sektor riil. Caranya, kata Misbakhun, pemerintah bisa mendorongnya melalui realisasi pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok penjuruh tanah air.

Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis data realisasi atas sejumlah proyeksi dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015. Berdasarkan keterangan tertulis Kemenkeu, pertumbuhan ekonomi 2015 diperkirakan mencapai 4,73 persen, atau lebih rendah dari asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBNP 2015 sebesar 5,7 persen.

Sedangkan tingkat inflasi diperkirakan hanya 3,1 persen atau lebih rendah dari asumsi inflasi yang digunakan dalam APBNP tahun 2015 sebesar 5,0 persen. Rendahnya laju inflasi terutama disebabkan terjaganya pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat seiring peningkatan produksi pangan dan jalur distribusi, ekspektasi inflasi yang menurun, serta perubahan skema subsidi energi.(mrd)

Editor: Nikolas Ngao, Layouter: Agung R

Rabu, 6 Januari 2016

Iklan

DIBUTUHKAN SEGERA !

Sekolah SALMAN AL FARIZI BATAM 1. Tamatan Pondok Pesantren Modern GONTOR 2. LPGTK 3. Tenaga Administrasi 4. Tenaga Pendidik Strata 1 Diutamakan : 1. Mampu berbahasa Inggris 2. Mampu mengoperasikan komputer Lamaran ditujukan / Menghubungi : Alamat : Kampung Odesa Blok A 16 No. 7 - 8 Batam Centre.

Depan Bandara Hang Nadim) Contact Person : 0813 7219 7046 - 0812 6627 3743

23