Haluan kepri 07des17

Page 1

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Kamis, 07 Desember 2017 18 Rabiul Awal 1439 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 16 HALAMAN, NO 07 / 12 TAHUN KE 16

HARGA ECERAN Rp2.000 KRITIK&SARAN: 085264088880

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

Huzrin: Pilwagub Kepri Tidak Sah TANJUNGPINANG (HK) — Tokoh masyarakat Kepri Huzrin Hood menilai pemilihan Wakil Gubernur Kepri yang akan digelar Kamis (7/12) ini tidak sah karena melanggar peraturan DPRD Kepri Nomor 2 Tahun 2017 merujuk pada UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. "Jika masih dipaksakan maka pemilihan (wakil gubernur) itu tidak sah karena melanggar peraturan DPRD Kepri Nomor 2 Tahun 2017. Huzrin: Pilwagub ... Hal. 7

HUMAS PEMPROV KEPRI

Serahkan DIPA — Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Istana Bogor, Kota Bogor, Rabu (6/12). DIPA untuk Kepri tahun 2018 sebesar Rp6,997 triliun.

DIPA Kepri 2018 Rp6,997 Triliun

Diserahkan Presiden ke Gubernur BOGOR (HK) — Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan, sesuai pesan Presiden Joko Widodo, bahwa belanja anggaran negara harus fokus dan tidak tersebar menjadi kecil-kecil. Belanja untuk layanan publik harus terus ditingkatkan.

Huzrin Hood

Jago Bersabar “SEORANG pria yang jago bersabar adalah jago segala hal lain.” – George Savile

Kartika Putri

Stres Ditanya Nikah JAKARTA (HK) — Kartika Putri berharap segera mendapatkan jodohnya dan menikah di tahun depan. Ia mengaku sudah mulai stres ditanya keluarga soal pernikahan. "Mudah-mudahan dapat jodoh. Kemarin sempat mama nanyain, keluarga juga nanyain,

Stres Ditanya ... Hal. 7

“Belanja operasional harus efisien dan fokus pada kegiatan inti,” kata Nurdin usai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 yang diserahkan langsung Presiden Jokowi di Istana Bogor, Kota Bogor, Rabu (6/12). DIPA untuk Kepri tahun 2018 sebesar

Mantan Bupati Natuna Belum Juga Ditahan Jadi Tersangka Korupsi Perumahan Dewan TANJUNGPINANG (HK) — Kejati Kepri belum melakukan penahanan terhadap lima tersangka korupsi tunjangan perumahan pimpinan DPRD Natuna tahun 2011-2015 senilai Rp7,7 miliar. Para tersangka tersebut, dua di antaranya adalah mantan Bupati Natuna, Raja Amirullah dan Ilyas Sabli, mantan Ketua DPRD Natuna Hadi Candra, mantan Sekwan Natuna Makmur, dan mantan Sekda Natuna Syamsurizon. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Fery Tass

ma tersangka yakni Raja Amirullah. Sebelumnya Raja Amirullah sudah pernah diperiksa tim peyidik Kejati, baik sebagai saksi terhadap empat tersangka yang lain, termasuk peia sebagai Ilyas Sabli Raja Amirullah meriksaan tersangka bersama SH, MHum, Msi, mengata- mantan Bupati Kabupaten kan penahanan kelima ter- Natuna yang lain, yakni Ilsangka menunggu proses yas Sabli, serta tersangka pemeriksaan selesai. Makmur, Sekretaris Dewan “Saat ini kita juga ma- (Sekwan) Natuna periode sih menyelesaikan tugas- 2009-2012. tugas lain yang takkalah Kemudian tersangka penting. Kita lihat saja nan- Hadi Chandra, mantan Keti bagaimana hasilnya,” tua DPRD Natuna periode kata Fery Tass, kemarin. 2009-2014, serta tersangKemarin, Kejati kem- ka Syamsurizon, mantan bali memanggil dan memerMantan Bupati ... Hal. 7 iksa salah seorang dari keli-

Rp6,997 triliun. Adapun rekapitulasi alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tersebut, masing-masing untuk Pemprov Kepri sebesar Rp2,020 triliun, Kabupaten Natuna Rp657 miliar,

DIPA Kepri... Hal. 7

Pangkostrad Ajukan Pensiun Dini JAKARTA (HK) — Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi mengajukan pensiun dini sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad) kepada Mabes TNI. Surat pengajuan pensiun dini berbarengan saat DPR sedang membahas pergantian Panglima TNI. Pengajuan pensiun dini mantan Dandim Batam ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/ XII/2017, tanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. "Beliau (Letjen Edy Rahmayadi) mengajukan pensiun dini kepada Panglima TNI. Saya tidak tahu Edy Rahmayadi persis apa alasan beliau mengajukan pensiun dini," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen M Sabrar Fadhilah ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (5 /12) malam. Ketika ditanyakan, apakah pensiun dini

Pangkostrad Ajukan

... Hal. 7

Jaksa Bakal Periksa Anggota DPRD Bintan Dugaan Korupsi Kunker ke Jakarta

Ferry Tass

TANJUNGPINANG (HK) — Sejumlah anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bintan bakal dipanggil dan diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri terkait kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta tahun 2015 lalu. Dalam kunker tersebut, para anggota dewan diduga telah menggelembungkan biaya sewa kamar hotel tempat mereka menginap. “Yang jelas, seluruh anggota Komisi III DPRD Bintan yang terkait kasus tersebut akan kita panggil dan periksa semuanya,” kata

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferry Tass SH, MHum, Msi, Rabu (7/12). Selain anggota DPRD Bintan, kata dia, tim penyidik juga akan memanggil dan memeriksa sejumlah pihak terkait lainnya. Ini dimaksudkan untuk memperjelas proses penyelidikan, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. “Biar tidak simpang siur atas informasi dan laporan yang kita terima maka sejumlah pihak yang terkait, termasuk beberapa anggota Komisi III DPRD Bintan di masa itu akan kita

Jaksa Bakal ... Hal. 7

Editor: Syahdan, Layouter: Novrizal

CMYK


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.