Haluan kepri 08 des16

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Kamis, 08 Desember 2016 9 Rabiul Awal 1438 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 24 HALAMAN, NO 08 / 12 TAHUN KE 15

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

Korupsi Pengadaan Alkes RSUD Batam

Fadilla Divonis 3,5 Tahun TANJUNGPINANG (HK) — Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam, drg Fadilla Ratna Dewi Malarangan (57) divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang selama 3 tahun 6 bulan penjara, Rabu (7/12).

Tim Haluan Kepri Liputan Batam Mejelis hakim Tipikor dipimpin Wahyu Prastyo SH MH didampingi Suher-

man SH MH dan Zulfadli SH MH, menyatakan Fadillah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dalam pengadaan alat kesehatan (Alkes) APBN tahun 2011 yang merugikan negara sebesar Rp5,624 miliar.

Selain vonis tersebut, Fadilla juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta. Namun apabila tidak sanggup membayarnya, maka dapat diganti hukuman kurungan selama 1 tahun.

Dalam vonis tersebut,

terdakwa tidak dibebankan uang pengganti karena uang pengganti (UP) kerugian negara Rp5,624 miliar, dibebankan kepada terdakwa Fransiska Ida Sofiya Prayitno (DPO,red) yang juga Direktur PT Masmo Masjaya, pemenang lelang pengadaan Alkes tahun 2011 saat itu.

Berdasarkan dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat 3 UU RI no 31

tahu 1999 tentang tindak pidana kasus korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara untuk barang bukti yang dihadirkan selama persidangan seluruhnya dikembalikan kepada penyidik sebagai alat bukti

Fadilla Divonis .. Hal. 7

ASFANEL

MANTAN Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam, drg Fadilla Ratna Dewi Malarangan (57) usai divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (7/12).

Rudi Upayakan Perumahan Jadi Hak Milik BATAM (HK) — Wasederhana dan likota Batam, Mukavling siap banhammad Rudi mengun dibebaskan gusahakan seluruh dari UWTO, baik warga negara Indoneitu status baru sia mempunyai hak maupun perpanmilik atas rumah, serjangan pengguta terbebas dari kenaan lahan. wajiban membayar Kemudian, rusewa lahan atau uang mah tapak yang Rudi wajib tahunan otorita pemiliknya mem(UWTO) di kawasan per- perpanjang penggunaan lahmukiman. an juga dibebaskan dari uang Walikota di Batam, sewa lahan. Sedangkan ruRabu (7/), menyatakan telah mah tapak yang baru, tetap menandatangani rencana akan dikenakan UWTO, katarif UWTO yang baru dari rena itu merupakan tanggung Dewan Kawasan (DK) Ba- jawab dari perusahaan petam. ngembang.

Dalam surat itu, ia me"Kalau rumah tapak nandatangani poin yang Rudi Upayakan .. Hal. 7 menyatakan rumah susun

Memaafkan "BARANG siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah Subhanahu wata'ala akan memberinya maaf pada hari kesulitan." (HR Ath Thabari)

Katy Perry

Follower Terbanyak JAKARTA - Katy Perry lagi-lagi meraih prestasi. Kali ini, sang musisi terbukti jadi orang yang paling populer di media sosial.

Hal itu ditunjukkan dengan jumlah follower yang dimiliki oleh pelantun hits 'Roar' tersebut. Katy dinyatakan sebagai selebriti dengan jumlah follower terbanyak, yaitu 94,5 juta. Wow!Menyusul di bawah Katy, ada Justin Bieber dan Taylor Swift yang menempati posisi kedua dan ketiga.

Urutan tersebut masih belum berubah sejak tahun lalu.

Sementara itu, One Direction turut mendominasi Twitter dengan kicauan-kicauannya yang paling banyak di-retweet oleh pengguna media sosial. Tweet Louis Tomlinson soal kelahiran anak pertamanya, Freddie, menjadi tweet musisi yang paling banyak di-retweet oleh fans.

"Perkenalkan putraku, Freddie," kicau @Louis_Tomlinson.

"Dengan bahagia, aku mengumumkan kelahiran putra pertamaku kemarin. Ia dalam keadaan sehat dan luar biasa. Aku sangat bahagia," tambahnya. (dtc)

Kepri Terima DIPA Rp7,071 T

IST

JAKARTA (HK) — Gubernur H Nurdin Basirun mengajak jajaran pemerintah di Kepulauan Riau bekerja dengan optimisme yang tinggi sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo. Dengan optimisme yang tinggi, sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin siap menghadapi tantaGubernur Ajak ngan ke depan. dipesan unSemua Bekerja tuk"Kita bersinergi, bahu Optimisme membahu dan bekerja penuh optimisme untuk peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Nurdin usai menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12).

Saat menyerahkan DIPA, Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tahun 2017, Kepri mendapatkan DIPA sebesar Rp7.071.530.229.000 (tujuh triliun tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Jumlah itu bersumber dari beberapa item

GAGAL DISELUNDUPKAN-Sebanyak 37 TKI ilegal yang gagal diselundupakan ke Malaysia dikumpulkan Tim WFQR 4 di Pelabuhan Lantamal, Selasa (7/12). Mereka diwawancarai Danlantamal IV Laksma S Irawan.

Kepri Terima .. Hal. 7

Korban Meninggal TNI AL Gagalkan Sudah 97 Orang Penyeludupan TKI ke Malaysia Gempa Bumi di Aceh BATAM (HK) — Tim Westeren Fleet Quick Response (WFQR) 4 Unit 1 Kejahatan dan Kekerasan di Laut (Jatanrasla) Lantamal IV menggagalkan upaya penyeludupan 37 TKI Ilegal ke Malaysia, Selasa (7/12) sekitar pukul 23.35 WIB. Pelaku ditangkap di perairan Batam.

Lima orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Ahmad Jurari alias Kulup yang merekrut para TKI di Batam, kemudian Musliadi, Hendra, Fadli dan Edi berperan seba-

gai tekong.

Dari tangan pelaku, Tim WFQR 4 menyita 4 speed boad pancung mesin 150 PK dengan jumlah penumpang 40 orang, Sedangkan dua pancung lagi berhasil melarikan diri ke perairan out port limit (OPL).

Sebelumnya mereka berangkat dari pelabuhan tikus Tanjung Uma, Batam. " Mereka (pelaku,red) merupakan sindikat internasional. Rencananya, para TKI tersebut akan dipekerjakan di kapal yang sedang sandar di OPL sebagai tank cleaning, " kata Danlantamal IV Laksma S Irawan di pelabuhan

Lanal Batam, Rabu (6/12).

Irawan menambahkan, modus operandinya pelaku mengantar para TKI ke perbatasan dua negara, lalu disambut sindikat asal Malaysia. Para TKI itu langsung dipekerjakan di kapal yang sudah dipesan. " Mereka hanya dibayar Rp200 per hari dengan resiko pekerjaan sangat tinggi," jelasnya.

Adapun kronologis dan data ke-40 orang tersebut, berawal pemberangkatan 32 orang menggunakan boat pancung ke perairan OPL Timur

TNI AL .. Hal. 7

BANDA ACEH (HK) — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya Puteh Manaf mengatakan, berdasarkan informasi sementara yang dilaporkan kepadanya, jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 97 orang.

Adapun perincian korban jiwa di Kabupaten Pidie Jaya itu adalah dua orang meninggal Kecamatan Lungputu, 23 di Kecamatan Tringgadeng, 29 orang di Kecamatan Meredu, 41 orang di Kecamatan Ukeglee.

Sedangkan di Kabupaten Bireun adalah dua orang di Kecamatan Samalanga.

“Data itu belum lagi final. Hingga menjelang siang ini, masih ada belasan warga yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan,” kata Puteh, Rabu (7/12).

Korban Meninggal

.. Hal. 7

Indonesia Melaju ke Final Piala AFF 2016 HANOI (HK) — Indonesia berhasil melaju ke final Piala AFF 2016 setelah menahan imbang Vietnam 2-2 dalam laga semifinal leg kedua, di Stadion Nasional My Dinh, Rabu (7/12).

Indonesia mencapai final berkat keunggulan agregat 4-3 atas Vietnam.

Tim Garuda meraih skor 21 saat partai leg pertama di Stadion Pakansari, Cibinong, Sabtu (3/12).

Dua gol Indonesia pada laga leg kedua dicetak oleh Stefano Lilipaly dan ekseku- PARA pemain Indonesia merayakn gol Manahati Lestusen ke gawang si penalti Manahati Lestus- Vietnam pada semifinal kedua Piala AFF 2016, Rabu (7/12). en, sedangkan dua gol tuan Sepanjang pertandin- statistik Labbola, Indonerumah dibukukan Vu Van gan, Vietnam tampil lebih sia cuma menorehkan 26 Tanh dan Vu Minh Tuan. mendominasi. Menurut persen penguasaan bola.

Selain itu, Vietnam juga mampu mencatatkan enam tembakan ke gawang dari sembilan percobaan.

Meski demikian, Indonesia justru sukses memecahkan kebuntuan lebih dulu saat babak kedua, tepatnya pada menit ke-54.

Gol pertama Indonesia ini dicetak oleh Lilipaly.

Berawal dari umpan silang Boaz Solossa, kiper Vietnam, Tran Nguyen Manh, dan bek Tran Dinh Dong

Indonesia Melaju

.. Hal. 7

Editor: Sofyan dan, Layouter: Novrizal

CMYK

2

Ekonomi

Kamis, 08 Desember 2016

Ekonomi Indonesia Bisa Lebih Sehat Bila Tak Bergantung pada Dolar AS JAKARTA (HK) — Presiden Joko Widodo (Jokowo) meminta agar dolar AS tidak dijadikan patokan untuk mengukur perekonomian Indonesia.

Untuk melihat ekonomi Indonesia harus juga membandingkan rupiah dengan mata uang negaranegara mitra dagang terbesar Indonesia, seperti Jepang, Tiongkok, Eropa, dan negara lainnya.

Hal ini ditegaskan pula oleh Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati di Jakarta, Rabu (7/12). "Memang betul, dolar AS bukan patokan. Secara riil, ekonomi kita terhadap ekonomi global tidak lebih dari 20 persen, ekspor impor kita cukup kecil, artinya sekalipun dolar AS sampai Rp 14.000, justru ini menjadi momentum melakukan substitusi impor," ujarnya.

Dengan membangun industri substitusi impor di dalam negeri, akan membuat Indonesia semakin sehat karena mampu mengurangi ketergantungan impor. Selanjutnya, tam-

bah dia, produksi di dalam negeri dan di pasar ekspor menjadi kompetitif? karena nilai tukar menurun.

"Kalau saat ekonomi melemah, ketergantungan impor tidak dikurangi, kita bakal babak belur. Di tengah depresiasi rupiah, ekspor komoditas tidak memberi manfaat bagi kita, jadi betul bahwa kurs kita tidak jadi sumber masalah," jelas Enny.

Dia mengatakan, pemerintah harus mampu menyelesaikan masalah struktural di Indonesia, seperti ketergantungan impor, ekspor komoditas. "Setelah selesai masalah ini, baru kita menganggap nilai tukar kita berapa, betapa beruntungnya kita," ujarnya.

Sebelumnya pada 6 Desember 2016, Presiden Jokowi menegaskan bahwa mata uang rupiah dan dolar AS bukanlah tolok ukur

yang tepat untuk mengukur perekonomian Indonesia.

Paling pas, membandingkan rupiah dengan mata uang negara-negara mitra dagang terbesar Indonesia, seperti Jepang, Tiongkok, Eropa, dan negara lainnya.

Jokowi menyoroti kebijakan ekonomi Donald Trump yang lebih bersifat reflasi. Di mana kurs dolar AS akan mencerminkan antisipasi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi AS akan semakin menguat dan inflasi dolar akan melonjak.

"Jadi dolar nanti akan jalan sendiri. Itu artinya kurs rupiah-dolar AS semakin tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia. Karena selama ini selalu melihatnya ke sana terus, padahal bukan cerminan fundamental Indonesia," terangnya.

Menurut Jokowi, ekspor Indonesia ke AS sekitar 9 persen-10 persen dari total ekspor. Dengan prosentase ekspor sebesar itu, lanjutnya, persepsi ekonomi Indonesia selalu dikaitkan atau diukur dengan dolar AS. "Kalau ekonomi kita

hanya diukur pakai dolar AS, nantinya kita akan kelihatan jelek. Padahal ekonomi Indonesia oke-oke saja, tidak ada masalah. Kalau

TEMPO

JAKARTA (HK) — PT Bank CIMB Niaga Tbk secara resmi mengucurkan kredit pembiayaan sindikasi untuk peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Gunung Megang milik Sintesa Group.

“Ini adalah kredit pertama untuk sektor energi,” ucap Chief Corporate Banking CIMB Niaga Rusly Jo-

hannes dalam acara penandatanganan pembiayaan sindikasi antara PT Cimb Niaga dan PT Meppogen, anak perusahaan di bawah Sintesa Group, di Jakarta, (7/12).

PLTGU Gunung Megang sendiri berlokasi di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dan menyalurkan listrik ke se-

jumlah wilayah di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan. PLTGU yang dimiliki PT Meppogen ini mulai beroperasi sejak 10 November 2007 dan sudah mencapai kapasitas 110 megawatt dari sebelumnya hanya 80 MW. Selain CIMB Niaga, yang bertindak sebagai mandated lead arranger adalah PT Sarana Multi

karta, Rabu (7/12).

Tardi merinci beberapa proyek pelabuhan yang mendapat kredit dari Mandiri sepanjang 2016 antara lain, pembangunan Terminal Petikemas Belawan tahap II, dan pembangunan terminal multi-tujuan Kuala Tanjung, serta proyek pembangunan Makassar New Port di wilayah kerja Pelindo IV. Selain itu, emiten bersandi BMRI juga mengucurkan kredit modal kerja kepada BUMN operator

pelabuhan, yakni PT Pelindo II dan pinjaman transaksi khusus kepada PT Pelindo III dan PT Pelindo IV sebagai belanja modal untuk penguatan pelabuhan yang sudah ada, serta pengadaan alat-alat pelabuhan.

Tardi mengatakan Mandiri ingin berpartisipasi lebih besar dalam pembiayaan pelabuhan, yang termasuk program tol laut pemerintah. Peluang menambah pembiayaan masih terbuka, karena untuk pembangunan 24 pelabuhan utama Tol Laut saja, kebutuhan investasinya mencapai Rp70,6 triliun.

Di sisi lain, untuk meningkatkan efisiensi tran-

menyebut, ekspor Indonesia ke China sekitar 15 persen15,5 persen dari total ekspor, ke Eropa 11,4 persen, dan ke Jepang 10,7 persen. (lp6)

LP6

Infrastruktur (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance yang ikut dalam pembiayaan ini. Total dana yang dikucurkan kepada PT Meppogen mencapai US$ 145 juta atau sekitar Rp 1,9 triliun. Kucuran dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas PLTGU Gunung Megang, dari 110 MW menjadi 150 MW. CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, peningkatan kapasitas PLTGU Gunung Megang ini dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan sektor energi ramah lingkungan. Selain itu, menurut dia, investasi ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Dunia Paris (UNFCC COP21) untuk menekan emisi gas rumah kaca.

Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M. Siahaan sendiri berharap, dengan dilakukannya pembiayaan ini, pemenuhan akses listrik bagi masyarakat bisa semakin terpenuhi. “Hal ini tentu akan mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat,” katanya.(tmp)

Mandiri Kucurkan Rp7,84 Triliun Kredit Pelabuhan JAKARTA (HK) — PT Bank Mandiri Persero Tbk mengucurkan kredit Rp7,84 triliun hingga akhir Oktober 2016 untuk pengembangan berbagai pelabuhan di Indonesia, atau meningkat 72% dibanding periode sama 2016.

"Sektor pelabuhan jadi fokus Mandiri, termasuk juga solusi perbankan secara komprehensif seperti sistem pembayarannya, tidak hanya kredit," kata Direktur Perbankan Ritel Bank Mandiri Tardi di Ja-

merupakan mitra dagang utama, seperti Euro, Yuan Renmimbi, Poundsterling, Won, Yen Jepang, maka ekonomi Indonesia lebih bagus. Jokowi

EKONOMI INDONESIA — Presiden Joko Widodo (Jokowo) meminta agar dolar AS tidak dijadikan patokan untuk mengukur perekonomian Indonesia.

CIMB Niaga Kucurkan Kredit Pertama untuk Energi

BANK CIMB Niaga cabang Graha Niaga, Jakarta, Kamis (30/04). RUPST PT Bank CIMB Niaga Tbk. mengumumkan laba bersih selama tahun 2008 adalah Rp 678,2 milliar dimana 45 persen nya akan dibagikan sebagai dividen final untuk para pemegang saham.

kita masih bawa itu, bisa berbahaya," tegas Jokowi.

Dia menilai, jika ekonomi Indonesia diukur dengan mata uang lain yang

saksi, kata Tardi, Mandiri bekerja sama dengan PT Pelindo I hingga PT Pelindo IV untuk menerapkan layanan transaksi perbankan yang terintegrasi agar lebih cepat, mudah dan efisien.

"Layanan yang memanfaatkan jaringan e-channel Bank Mandiri ini telah dapat meningkatkan efisiensi dan percepatan dalam berbagai transaksi pelabuhan," kata dia.

Volume transaksi di pelabuhan di Indonesia pada Januari-Oktober 2016. kata Tardi, sebesar Rp15,7 triliun yang antara lain dilakukan melalui jaringan "e-channel" Bank Mandiri dengan menggunakan berbagai layanan transaksional tersebut.(okez)

OKEZONE

ILUSTRASI Rupiah pecahan Rp 50 Ribu.

BSN Dorong Penerapan SNI Untuk Tingkatkan Daya Saing KARAWANG (HK) — Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendorong pelaku industri di Tanah Air menerapkan Standard Nasional Indonesia (SNI) agar produk yang dihasilkan bisa lebih berdaya saing dan dapat menembus pasar ekspor.

"Dengan menerapkan SNI (Standar Nasional Indonesia) maka akan menambah efisiensi," kata Deputi Penerapan Standard dan Akreditasi BSN Kukuh Saefudin Achmad di sela kunjungannya ke PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills di Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/12).

Selain itu, industri yang menerapkan SNI juga bisa meningkatkan daya saing, memperluas pasar dan memudahkan ekspor sehingga pihaknya mendorong kalangan industri memperhatikan penerapan SNI dalam menghasilkan setiap jenis produknya.

Ia mengatakan saat ini sudah banyak perusahaan atau industri di Tanah Air yang menerapkan SNI. Salah satunya PT Pindo Deli yang merupakan perusahaan Grup Sinarmas.

Menurut dia, perusahaan yang di antaranya memproduksi kertas tersebut kini sudah mampu mengekspor produknya keluar negeri hingga menembus pasar Eropa dan Timur Tengah.

Ditanya tentang tingkat kepatuhan industri

terhadap standard nasional, ia menyebutkan secara umum telah memenuhi SNI. Itu dilihat dari aturan yang harus dipenuhi industri.

"Jadi dilihat dari regulasi yang ada, asumsi saya banyak industri yang telah memenuhi standard nasional," kata dia.

Ia menyatakan tren industri yang menerapkan SNI sudah mulai tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Apalagi jika pemerintah mengumumkan kalau produk tertentu harus berstandar SNI seperti helm.

"Tapi memang industri harus sukarela menerap-

kan SNI untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan," katanya.

Mills Head PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills, Hendri Gunawan mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir hingga kini pihaknya dapat meningkatkan produksinya, salah satunya karena menerapkan SNI. "Kita akan selalu meningkatkan kualitas produksi agar bisa bersaing.

Ya salah satunya dengan selalu menerapkan SNI," katanya.

Dari sejumlah jenis produk yang dihasilkan, ada beberapa jenis produk yang belum berstandar SNI. Tapi itu sedang dalam proses standardisasi.(okez)

OKEZONE

DENGAN menerapkan SNI (Standar Nasional Indonesia) diharapkan akan menambah efisiensi.

Andalan Finance Peroleh Suntikan Dana Rp 100 Miliar untuk Modal Kerja JAKARTA (HK) — PT Andalan Finance Indonesia (AFI) mendapatkan suntikan dana dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp 100 miliar.

Suntikan dana ini merupakan yang pertama kalinya diterima oleh AFI dari Bank Victoria, dan rencananya akan kembali memberikan tambahan fasilitas pada 2017 mendatang.

"Di penghujung tahun ini, kami tengah mempersiapkan pendanaan untuk kebutuhan pembiayaan di tahun 2017 nanti," ucap Presiden Direktur Andalan Finance Sebastianus H Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/12).

Sebastianus menambahkan, rencananya pendanaan yang didapat dari Bank Victoria akan digunakan untuk modal

kerja pembiayaan perseroan pada tahun depan.

Dengan penambahan dana, pihaknya berharap dapat membukukan kinerja positif kedepannya. Mengingat, tahun depan perseroan mematok target pertumbuhan pembiayaan sebesar 15 persen.

Guna pencapaian target tersebut, perseroan telah bekerja sama dengan beberapa mitra perbankan nasional baik dalam bentuk kerjasama bilateral maupun kredit sindikasi.

Tercatat dalam tiga bulan terakhir, AFI telah mendapatkan tambahan fasilitas kredit senilai Rp 1 triliun dari beberapa bank seperti PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 300 miliar dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 250 miliar.

"Dengan dukungan dari

mitra perbankan, target pertumbuhan tersebut sangat mungkin dicapai oleh AFI," kata Sebastianus.

Adapun hingga November 2016, perseroan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 3,2 triliun atau meningkat sebesar 22 persen dari periode yang sama pada tahun lalu.

Penyaluran pembiayaan tersebut telah mencapai 95 persen dari target pembiayaan hingga akhir tahun 2016 sebesar Rp 3,4 triliun dengan komposisi pembiayaan didominasi oleh kendaraan bekas dengan porsi sebesar 75 persen. Sisanya sebesar 25 persen merupakan pembiayaan kendaraan baru.

"Dengan kinerja yang seperti ini, kami berharap di akhir tahun nanti berhasil mencapai target pertumbuhan pembiayaan," pungkasnya.(kom)

Editor: Indra Kusuma, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

3

Bisnis

Kamis, 08 Desember 2016

Ratusan Industri Jamu Gulung Tikar Akibat Perizinan Berbelit BEKASI (HK) — Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional atau GP Jamu Indonesia memprotes pemberlakuan regulasi kepengurusan perizinan oleh Kementerian Kesehatan.

Sebab, pengurusan izin industri jamu disamakan dengan farmasi."Penyamaan regulasi serta birokrasi itu cukup memberatkan bagi pengusaha jamu tradisional," ujar Ketua Umum GP Jamu Indonesia, Dwi Ranny Pertiwi Zarman di Bekasi, Rabu (7/12).

Dia mengatakan, dampak dari sulitnya kepengurusan perizinan tersebut membuat ratusan industri jamu kecil harus gulung tikar. Sebab, biaya yang harus dikeluarkan lebih tinggi ketimbang pendapatan mereka.

"Biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti regulasi pemerintah menjadi masalah pokok bagi pengusaha jamu kecil," katanya.

Akibat regulasi yang diterapkan tersebut, pihaknya khawatir dampak yang terjadi tidak hanya

pelaku usaha jamu yang gulung tikar, namun memburuknya perekonomian masyarakat kecil di tengah lesunya ekonomi Indonesia belakangan ini.

"Sebetulnya, kami sebagai pelaku industri jamu tidak keberatan jika pemerintah memberlakukan regulasi, tapi harus ada klasifikasi terhadap pelaku usahanya," kata Ranny.

Dia meminta agar pemerintah tak menyamaratakan proses regulasi. Soalnya, tiap-tiap pelaku usaha memiliki kemampuan modal yang berbeda. Ranny mencontohkan, beberapa kasus yang melibatkan industri jamu kerap terkendala dalam urusan birokrasi.

"Segala kepengurusan untuk

industri jamu masih harus melalui kebijakan pusat. Padahal, banyak sekali pelaku usaha jamu berasal dari daerah di luar Jakarta, untuk ke Jakarta membutuh-

kan biaya cukup besar," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, industri jamu sulit bersaing dengan jamu tradisional dari luar negeri. Sebab, biaya ek-

spor lebih mahal mencapai Rp 30 juta ketimbang biaya impor yang hanya Rp 5 juta.

"Saya sudah menyampaikan hal ini DPR RI, dan men-

dapatkan tanggapan positif.

Kami berharap pemerintah memberikan perhatian khusus bagi kami pelaku industri jamu," pungkasnya.(mc)

NET

INDUDTRI JAMU — Penyamaan regulasi serta birokrasi itu cukup memberatkan bagi pengusaha jamu tradisional.

Kamis, 08 Desember 2016

3

Bupati Karimun Pimpin Upacara Hari Guru Nasional KARIMUN (HK) — Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT ) ke-71 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diperingati serentak di Tanah Air, Jumat (25/11/2016). Bupati Karimun H Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si mengucapkan selamat kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang ada di daerah ini. ''Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Karimun, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, komitmen dan segala ikhtiar yang telah dilakukan para guru, pamong dan tenaga kependidikan dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa, khususnya di daerah ini,'' jelas Aunur Rafiq dalam sambutannya saat memimpin upacara yang digelar di lapangan Coastal Area Karimun.

Dikatakan Aunur Rafiq, guru memiliki peran yang amat mulia dan amat strategis. Karena itu, seorang guru di daerah ini juga harus bangga dengan profesi tersebut. Sebab di tangan para guru, pamong, dan tenaga kependidikan, masa depan daerah ini menjadi taruhan.

Ditambahkannya, melalui anakanak peserta didik di sekolah, di sanggar-sanggar belajar, masa depan daerah ini ditentukan. ''Tidak ada sosok sukses yang tidak melewati sentuhan seorang guru. Kita bisa berdiri tegak saat ini juga karena pernah ditempa oleh para guru,'' jelas Aunur Rafiq seraya mengajak seluruh peserta didik dan masyarakat di daerah ini menghormati, mencintai dan menyayangi para guru.

Aunur Rafiq mengajak seluruh guru dan seluruh pemangku kepentingan di daerah ini, senantiasa meningkatkan kesadaran dan komitmen budaya mutu da-

lam mencerdaskan kehidupan bangsa akan pentingnya pendidikan yang berkualitas. Kemudian, imbuhnya, meneladani semangat dan dedikasi guru sebagai pendidik profesional dan bermartabat bagi semua anak bangsa di daerah ini, dalam peningkatan sumber daya manusia yang bermutu.

Selanjutnya, sambungnya lagi, membangun dan memperkokoh solidaritas dan kesetiakawanan anggota PGRI serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan anggota kepada PGRI di daerah ini, sebagai organisasi profesi guru di kabupaten berjuluk Negeri Bumi Berazam ini. ''Kemudian dan sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun, kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat di daerah ini untuk meningkatkan kepedulian akan pentingnya kedudukan dan peran strategis guru di daerah ini dalam membangun pendidikan karakter bangsa yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat,'' ajak Aunur Rafiq.

Di bagian lain, Aunur Rafiq juga mengajak seluruh guru di daerah ini, senantiasa berupaya dan memiliki keinginan keras untuk meningkatkan profesionalisme diri. Menjadi guru yang berkemajuan, kreatif dan inovatif. ''Pemerintah selama ini telah mengupayakan banyak hal agar para guru semakin profesional.

Namun upaya itu akan sia-sia belaka tanpa keinginan keras dari pihak guru itu sendiri,'' ujarnya mengingatkan, seraya mengajak seluruh guru dan tenaga kependidikan di daerah ini terus berkarya dan berkarya serta memberikan karya yang mulia ***

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim foto bersama siswa SD asal Pulau Karimun.

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq menyalami salah satu siswa berprestasi di Kabupaten Karimun

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun DR Sudarmadi bersama pengurus PGRI Kabupaten Karimun foto bersama

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim foto bersama usai upacara

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim foto bersama Keluarga Besar Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq menyalami Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim usai upacara.

Narasi: Hengki Haipon Foto: Dok Dinas Pendidikan Karimun

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq menyalami inspektur upacara.

Editor: Indra Kusuma, Layout: Parlin

4

Pendidikan

Kamis, 08 Desember 2016

SMPN 26 Batam Berbenah Raih Adiwiyata

Target Bisa Wakili Provinsi di Adiwiyata Nasional BATAM (HK) — Kepala Sekolah SMPN 26 Batam, Rafiah SPd menargetkan sekolahnya bisa mewakili provinsi Kepri pada ajang Adiwiyata ditingkat nasional. Target ini optimis bisa tercapai, karena sebelumnya SMPN 26 Batam telah berhasil meraih peringkat ke 8 sebagai Sekolah Sehat ditingkat nasional dari 27 provinsi yang disertakan. berdasarkan hasil monitoring Tim Adiwiya baru-baru ini, SMPN 26 Batam layak mewakili Kota Batam ditingkat Provinsi Kepri, karena segala komponen yang disaratkan Tim Adiwiyata telah terpenuhui. "Kata Tim Adiwiyata dari hasil monitoring kalau persyaratan telah terpenuhi, kita layak mewakili kota Batam," ujar Rafiah kepada Haluan Kepri, Rabu (7/12).

Dalam persiapan verifikasi lapangan calon sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Kepri, SMPN 26 Batam sudah mempersiapkan secara maksimal.

"Masing-masing Pokja Lingkungan telah kita bentuk melibatkan guru, siswa dan orang tua keluarga kelas. Saat ini kita sedang menggesa pem-

buatan tanaman hidropinik. Malah untuk pengomposan sampah kita telah bekerjasama dengan Dinas Pertamanan, hasil pengomposan kita pakai sendiri belum bisa kita jual karena jumlahnya terbatas," katanya.

Untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, lanjut Rafiah, sekolah telah mencanangkan Sekolah Bersih setiap hari Jumat dan setiap bulan tanggal 19 dicangkan juga Sekolah Bebas Sampah. Begitu pula, siswa telah dilibatkan bersama aktivits lingkungan diluar sekolah. Bahkan sekolah yang terletak di kawasan Aviari ini, telah memiliki apotik hidup, dan green house, meski ukuran kecil karena keterbatasan lahan, namun mampu dijadikan mediasi pembelajaran siswa.

Sejumlah tanaman di sekolah ini juga tertata rapi, bahkan halaman depan juga ditanami dengan berbagai tanaman yang membuat sekolah ini terlihat asri. Begitu pula dengan sistem sanitasi cukup tertata rapi. Dalam menata lingkungan, sekolah tidak hanya bekerja sendiri, melainkan melibatkan

HUMAS SMPN 26 BATAM

MAJALAH DINDING — Kepala Sekolah SMPN 26 Rafiah bersama siswa-siswi memperlihatkan majalah dinding (mading) hasil karya siswa yang turut serta di pamerkan pada HUT SMPN 26 Batam tahun lalu. Cukup banyak karya siswa, terutama yang terbuat dari sampah plastik dijadikan handycraft. guru, siswa, komite sekolah, dan orang tua yang tergabung dalam keluarga kelas. Dan sekolah ini

juga telah menggandeng instansi lain seperti Dinas Pertamanan, Dinas Kesehatan, dan aktivis Ling-

kungan Hidup.

"Sesuai target sekolah, bisa mewakili Provinsi Kepri pada lomba Adi-

wiyata tingkat nasional.

Karena ketika lomba Sekolah Sehat tingkat nasional, SMPN 26 Batam

meraih peringkat ke 8 dari 27 provinsi yang ikut lomba," ucapnya penuh optimis. (arment)

Jika UN Benar-benar di Hapus Kemendikbud

Daerah Perlu Miliki Standar Kelulusan BATAM (HK) — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam mengaku tak masalah jika ujian nasional (UN) di hapus. Namun daerah perlu memiliki standar keberhasilan pendidikan untuk meluluskan siswa melalui ujian akhir.

Arment Aditya Liputan Batam

Rustam Efendi SE MSi Kabid Dikdas Disdik Batam

Bisa saja kriteria kelulusan tersebut bertolak ukur pada budi pekerti siswa, sesuai dengan program dari Kemendikbud baru-baru ini yakni Penguatan Pendidikan karakter (PPK).

Demikian dikatakan Kabid Dikdas Disdik Kota Batam, Rustam Efendi SE MSi, disela-sela persiapan nonton bareng pertandingan sepak

bola bersama PSSI Kota Batam, Rabu (7/12) "Intinya kita setuju saja, karena merupakan kebijakan pemerintah. Tapi bagaimanapun juga kita di daerah tentunya harus memiliki standar kelulusan.

Bisa juga standar kelulusan itu ditentukan oleh masing-masing sekolah, seperti Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) itu yang sejauh ini telah diberlakukan dimasing-masing sekolah, atau melihat dari karakter siswa itu sendiri" ujar Rustam.

Meski demikian, kata Rustam, Disdik sejauh ini masih menunggu surat keputusan (SK) dari Kemendikbud terkait juklak dan juklis pengganti dari penghapusan UN ini. Diakui Rustam, sejauh ini pihak Disdik belum menerima intruksi apapun dari Ke-

mendikbud terkait penghapusan UN ini, pihaknya hanya tahu melalui surat kabar dan televisi saja.

"Dihapuskan ataupun tidak, kita siap jalankan kebijakan Kemendikbud.

Kalau sejauh ini kita belum bisa berbuat apa-apa, lain ketika juknisnya sudah ada baru bisa berbuat banyak menentukan langkah selanjutnya," katanya.

Dari pandangan Rustam, bagaimanapun juga Batam harus memiliki standar keluluskan bagi siswa sebagai tolak ukur guna melanjutkan pada jenjang pendidikan berikutnya. Dicontohkannya, bisa saja melalui standar kelulusan dari Ujian Akhir Sekolah Daerah (UASDA) yang ditentukan Disdik Kota Batam atau Disdik Provinsi Kepri. Sedangkan untuk soal dari UASDA sendiri, bisa dibuat oleh Disdik Kota Ba-

tam, atau Disdik Provinsi Kepri. "Bagi Kota Batam tidak sulit membuat soal UASDA, karena sejauh ini banyak guru yang terlibat dalam pembuatan soal UAS di Disdik Provinsi Kepri," jelasnya.

Meski UN berencana di hapus, Rustam menegaskan kepada sekolah agar tetap melakukan persiapan UN pada siswa, karena belum ada keputusan resmi dari Kemendikbud.

Dengan demikian jika UN tidak jadi dihapus, maka siswa sudah siap menghadapi UN seperti dilakukan sebelumnya. "Dihapus atau tidaknya UN itu, persiapan terhadap siswa itu penting dilakukan, karena ada atau tidaknya UN siswa tetap harus menempuh ujian apa itu bentuknya UASDA atau ujian dilakukan masing-masing

sekolah. Karena ujian ini merupakan faktor utama melihat dari keberhasilan siswa semua proses pembelajaran selama 6 untuk SD, dan 3 tahun belajar untuk SMP dan SMA/ SMK," ucapnya.

Ia menilai bahwa sejauh ini ujian nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan. Jika benar-benar dihilangkan tidak ada bermasalah bagi sekolah, dan sekolah menjalani ujian tidak dua kali hanya cukup satu kali ujian sekolah saja.

Begitu juga dengan soal ujian yang rencananya akan ditanggani oleh Provinsi, menurutnya itu sah-sah saja bila memang provinsi siap.

Asalkan yang penting tidak lari dari rambu-rambu standar nasional.

UN Masih Perlu Tak dipungkiri Rustam, bila UN itu masih perlu di-

lakukan guna melakukan pemetaan standar secara nasional, meski bukan menjadi patokan kelulusan. Sehingga dengan adanya ujian berstandar nasional tersebut, kata dia, bisa diketahui bagaimana kualitas dari tiap-tiap sekolah, baik itu sekolah di mainland atau hiterland.

"Nanti mungkin kalau UN di hapus, mekanisme kelulusan itu akan bersifat desentralisasi. Bisa saja untuk SD dan SMP akan menjadi tanggung jawab Disdik Kota Batam, dan SMA/SMK menjadi tanggung jawab Disdik Provinsi Kepri. Tentunya harus dibarengi dengan payung hukum berupa instruksi presiden atau SK Kemendikbud. Dan nantinya namanya ujian bersama yang bersifat kedaerahan,"jelas Rustam lagi panjang lebar. ***

SDN 02 Nongsa Ditunjuk Jadi Sekolah Model

IST

GEDUNG utama SDN 02 Nongsa nampak terlihat asri. Sekolah ini sedang menata sarana dan prasarana yang kurang setelah ditunjuk LPMP dijadikan Sekolah Model untuk rujukan 5 sekolah lainnya.

BATAM (HK) — Meski berada di pinggir Batam, SD Negeri 02 Kecamatan Nongsa ditunjuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepri, sebagai Sekolah Model. Sekolah ini mulai menerapkan menjadi Sekolah Model sejak Nopember 2016 lalu, dan telah

melakukan berbagai pembenahan dalam melengkapi 8 standar pendidikan di sekolah.

Di Provinsi Kepri sendiri sebanyak 42 sekolah ya-

ng ditunjuk, 6 diantaranya di Batam yakni SDN 06 Sagulung, SDN 02 Nongsa, SMPN 31 Batam, SMPN 36 Batam, SMAN 05 Batam, dan SMKN 05 Batam.

Sekolah Model ini ditugaskan bisa melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), disamping memenuhi 8 standar pendidikan nasional.

Untuk menguatkan pemahaman Sekolah Model ini, Kepala Sekolah SDN 02 Nongsa, Supriati SPd pada awal Desember kemarin, telah mengikuti pelatihan serta mempersentasikan upaya dilakukan sekolah selama ini. Serta sekolahnya dijadikan imbahasan/rujukan bagi 5 SD di wilayah Nongsa, diantaranya SDN 06 Nongsa, SDN 08 Nongsa, SDN 10 Nongsa, SD Thabita, dan SD Permata Nusantara.

"Ke 5 sekolah SD tadi itu nanti akan mencontoh pola-

pola yang diterapkan di SDN 02 Nongsa sebagai Sekolah Model. Bahkan selanjutnya kita juga akan memberikan pelatihan mendatangkan nara sumber minimal Pengawas dari Disdik," ujar Supriati kepada Haluan Kepri, Rabu (7/12). ementara dalam mensukses Sekolah Model ini, Supriati telah membentuk Tim dalam membina sekolah yang menjadi imbasan dari Sekolah Model ini.

"Sejauh ini pemenuhan 8 standar pendidikan telah kita penuhi, hanya saja referensi dari LPMP minta dipertajam lagi, terutama dalam proses dan pengelolaannya harus ada pembenahan lebih bagus lagi," katanya.

Supriati juga mengakui, untuk memenuhi standar dari Sekolah Model ini masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi. Dari

hasil monitoring LPMP Nopember 2016 lalu, diantaranya terkait kekurangan Ruang Kelas Baru (RKB), buku literasi, dan taman inspirasi yang saat sedang dibangun. "Kalau melihat presentase sekolah lain, ada sekolah sebelum jam pelajaran selama 15 menit anak membaca bahkan dilombakan. Itu saya salut dengan waktu yang singkat itu bisa diterapkan di sekolah kita, apalagi sampai dilombakan," katanya.

Dari Sekolah Model ini, Supriati berharap 8 standar pendidikan benar-benar terpenuhi secara baik sesuai harapan dari Sekolah Model itu sendiri.

Maka dari itu setiap bulan Supriati memiliki target 2 standar bisa terlengkapi dengan baik. "Berat memang kita jalani, tapi karena kerja bersama jadi rian-

gan. Bayangkan saja dalam tahun ini kita telah menyelesaikan akreditasi alhamdulilah dapat nilai A, kita juga menyelesaikan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan ditunjuk jadi Sekolah Model," ucapnya. (men)

Supriati SPd Kepsek SDN 02 Nongsa

Kenapa Kelelawar Tidurnya Terbalik?

APAKAH kamu pernah melihat posisi tidur kelelawar? Yaps, terbalik. Hewan nocturnal ini memang memiliki posisi tidur unik dari hewan lainnya. Mereka selalu tidur dalam keadaan menggantung, baik di langit-langit dinding ataupun di ranting pohon. Namun tahukah kamu bahwa posi-

si tidur terbalik ini memiliki beberapa alasan dan tujuan?

Yakni, alasan dan tujuan pertama kelelawar memilih posisi tidur terbalik adalah untuk menghindari serangan dari predator. Seperti diketahui, kelelawar tidur di siang hari, sedangkan waktu ini meru-

pakan waktunya predator mencari mangsa. Disamping itu memudahkan penerbangan Kelelawar merupakan hewan nocturnal yang memiliki bentuk sayap yang khas.

Mereka selalu menggunakan sayapnya untuk memulai aktivitas mereka dalam mencari makan. Nah, den-

gan posisi tidur terbalik seperti itu, maka dengan mudahnya kelelawar memulai penerbangan. Serta dapat menghemat Energi, mereka hanya perlu terbang ke posisi bertengger yang diinginkan, kemudian membuka cakarnya dan menemukan permukaan yang dapat digenggam.

Berat tubuh bagian atas akan menarik tendon yang terhubung dengan cakar ke bawah, dan menyebabkan cakar mengepal serta menggenggam tempatnya bertengger. Jadi otomatis dengan posisi itu, kelelawar tidak perlu melakukan usaha apa pun untuk tergantung terbalik. (edukasi)

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment Aditya, melalui 081275412761.

Editor : Arment Aditya, Layout : Mario

5

opini

Kamis, 08 Desember 2016

Gempa Aceh 489 orang luka ringan. Sudah lebih dari 12 tahun sejak dilanda Gempa dan Tsunami pada 26 Desember 2004 lalu, Aceh jarang diganggu gempa. Kondisi itukah yang menyebabkan keminiman antisipasi?

Atau kalaupun ada kesiapan melalui sistem peringatan dini dengan melihat jejak gempa puluhan tahun

MATA masyarakat dunia kini kembali menatap ke Aceh. Gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter meluluhlantakkan Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen. Rumah-rumah warga dan sekolah serta tempat ibadah hancur.

Musibah ini mengakibatkan ratusan orang tewas, 128 orang luka berat,

sebelumnya.

Terlepas dari itu semua, kini reaksi penyelamatanlah yang harus mampu untuk menekan resiko susulan, dengan tindakantindakan primer yang tentu bersifat darurat.

Aceh, sering disebut Serambi Makkah, salah satu destinasi wisata religius.

Terutama Masjid Baiturrahim. Masjid ini terletak di radius 300 km dari pusat gempa Banda Aceh. Lokasi

berdirinya masjid Baiturrahim merupakan lokasi pertama dan terdahsyat yang terkena dampak tsunami. Seluruh bangunan di sekitar masjid hancur lebur menjadi puing-puing, tapi Masjid Baiturrahim sama sekali tak tersentuh. Ia tetap kokoh dan menjadi saksi kedahsyatan tsunami di Aceh.

Kenyataan sejak gempa pada 2004 lalu, tidak pernah mengurangi daya tarik wi-

satawan ke sana. Bagaimana dengan bencana gempa kemarin, yang meluluhlantakkan negeri itu?.

Musibah gempa seolaholah menyampaikan pesan, tak ada yang pernah bisa menerka apa yang akan terjadi dengan alam di sekeliling kita. Ilmu pengetahuan terus berkembang untuk mendeteksi, memahami, lalu mencari respons yang efektif untuk membantu manusia mengenali lingkungan

dan karakternya.

Gempa bumi misalnya, memetakan kawasan rawan dan aman.Namun peristiwa dan eskalasinya seringkali tetap menerbitkan misteri bagi manusia. Yang utama saat ini adalah bagaimana masyarakat Indonesia bergerak dengan sepenuh empati membantu.

Mulai dari tindakan darurat dasar evakuasi,

C akap B ijak

Selamatkan Pecandu Narkoba dengan Rehabilitasi Mereka merasa dapat mengatasi masalah untuk berhenti dengan sendirinya. Namun, kenyataannya sampai saat ini mereka masih mengonsumsi barang atau zat terlarang itu.

Inilah kenyataan yang masih terjadi didalam masyarakat. Masyarakat masih mempunyai pikiran bahwa seorang penyalahguna narkoba jika ketahuan atau tertangkap polisi akan dipenjarakan. Oleh karena itu, penyalahguna narkoba sangat takut jika keberadaannya diketahui orang lain apalagi jika harus melaporkan dirinya sendiri. Masyarakat juga terkesan menutupi jika terdapat teman, kerabat, atau keluarga yang menjadi penyalahguna narkoba.

Padahal “kesukarelaan” untuk melapor dan meminta rehabilitasi ini mendapat perlindungan hukum. Seperti yang termaktub di dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bakan BNN telah menggaungkan hal inisejak 2015, dengan program bertajuk rehabilitasi bagi 100.000 penyalahguna narkoba di seluruh Indonesia.

Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam program ini, jangan ada lagi rasa takut untuk melaporkan dirinya atau orang lain yang menjadi pecandu narkoba ke BNN, Balai Rehabilitasi, atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) lainnya.

Masyarakakat bisa melaporkan dirinya di seluruh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia dan di Kota Tanjungpinang bisa melaporkan diri ke BNN Kota Tanjungpinang, RSAL Dr Midiyato, RSU ProvinsiBatu 8 dan Klinik Ananda, atau bagi warga Bintan dapat melaporkan diri ke RSUD Kabupaten Bintan, RSU Pro-

BERBICARA tentang rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba (pecandu narkoba), saya jadi teringat dengan kisah sahabat lama saya. Sahabat saya itu memiliki dua orang adik yang kini terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Tapi, mereka menolak ketika akan dibawa untuk berobat atau mendapatkan upaya penyembuhan.

Oleh: Sri Murdiningsih, A.mk Kasi Rehabilitasi BNNK Tanjungpinang

Kolom Publik (Bagian Keempat) KEENAM. Memberikan rezeki yang halal dan baik.

Adalah kewajiban setiap orang tua untuk mencari rezeki yang halal dan didapat dengan cara-cara yang baik.Rezeki yang haram selain berdosa dan membawa ke neraka, juga menjadi penyebab penyakit dan ketidakharmonisan dikehidupan keluarga dan anak-anak.Rasulullah bersabda,”Tidak akan masuk ke dalam surga sebuah jasad yang diberi makan dengan yang haram.”(HR. Abu Ya’la, Al-Bazzar). Juga dihadist yang lain, “Empat perkara bila keempatnya ada padamu maka tidak

vinsi Tanjung Uban dan Puskesmas Toapaya.

Program ini adalah angin segar bagi penyalahguna narkoba, demi menyelamatkan generasi bangsa dari barang perusak masa depan ini. Meski di tahun 2016 ini program rehabilitasi bagi 100.000 penyalahguna narkoba telah berakhir, namun program rehabilitasi secara umum masih tetap berjalan.

Manfaatkan sebaik-baiknya program ini untuk menyelamatkan diri sendiri dan teman, kerabat, atau keluarga yang sedang sakit karena penyalahgunaan narkoba, secara gratis semua biaya rehabilitasi ditanggung pemerintah. Perlu diketahui, biaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba rawat inap rata-rata Rp3,5 juta per bulan, jika butuh waktu 6 bulan proses rehabilitasi, atau 1 tahun bahkan ada yang 2 tahun tergantung tingkat kecanduannya.

Bayangkan jika anda harus membayar biaya rehabilitasi dengan uang pribadi?

Mungkin setelah penjelasan diatas, akan muncul pertanyaan-pertanyaan ini di benak para pembaca sekalian. Mengapa Pemerintah rela mengeluarkan dana yang begitu besar untuk para penyalahguna narkoba? Mengapa tidak dipenjara saja biar jera dan jelas tidak keluar banyak biaya?

Baiklah, mari kita bahas satu persatu, melalui data-data yang dimiliki oleh BNN. Berdasarkan hasil penelitian BNN, Tahun 2008 jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebanyak 3,3 juta jiwa, dan Tahun

2011 meningkat menjadi 4 juta jiwa, sementara pada 2015 diproyeksikan meningkat menjadi 5,2 juta jiwa. Selama menggunakan paradigma yang lama penyalahguna narkoba selalu dimasukan ke penjara, terjadi peningkatan yang signifikan dari penyalahgunaan narkoba.

Mulai tahun 2015, paradigma tersebut diubah menjadi penyalahguna narkoba lebih baik di rehabilitasi daripada dipenjara. Indonesia memiliki harapan dengan paradigma baru tersebut serta didukung dengan program rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba dari BNN, paling tidak dapat menahan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba di negara kita ini.

Jika para penyalahguna narkoba ini dimasukkan ke penjara maka mereka akan berkumpul dengan kurir, pengedar, bandar, atau produsen narkoba. Setelah keluar dari penjara, bukannya pulih dari kecanduan malah semakin parah dan bisa masuk jaringan karena adanya transformasi ilmu di sel penjara.

Yang tadinya hanya sebatas memakai narkoba, bisa jadi saat keluar sudah menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba. Apakah kita mau jika mantan napi penyalahguna narkoba naik kasta menjadi pengedar narkoba setelah keluar dari penjara? Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi.

Lebih memilukan lagi di dalam jeruji penjara para pengedar narkoba bukannya malah jera, bukan

lagi rahasia umum bahwa mereka mengendalikan dan mengedarkan narkoba dari dalam lapas.

Menurut penelitian BNN, sekitar 75% peredaran narkoba dikendalikan dari dalam lapas. Mengagetkan bukan? Jadi jangan heran, jika hukuman seumur hidup masih belum mempan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi sangat tegas untuk menerapkan hukuman maksimal (hukuman mati) untuk para pengedar narkoba kelas kakap di Indonesia.

Masih berpikir bahwa penjara akan membuat pecandu dan penyalahguna narkoba jera? Saya yakin para pembaca sudah dapat menjawabnya sendiri setelah penjelasan diatas. Pecandu dan penyalahguna narkoba lebih baik dan memang seharusnya direhabilitasi.

Beberapa alasan mengapa pecandu dan penyalahguna narkoba sebaiknya direhabilitasi; jika kita mengatakan bahwa penyalah guna dan pecandu adalah pelanggar hukum, itu benar tapi mereka bukanlah penjahat, mereka hanyalah korban dari bujuk rayu para pengedar dan bandar. Sifat adiktif yang terkandung didalam narkoba, membuat para penyalah guna dan pecandu ketergantungan untuk mengkonsumsi narkoba.

Penggunaan narkoba yang terus-menerus akan berdampak pada kerusakan fisik seseorang, mudah terserang penyakit dan bisa merusak system saraf pusat sehingga membuat mereka menjadi gila atau keterbelakangan mental bahkan me-

Menggapai Keberhasilan Anak mengapa apa yang terlewatkanmu dari perkara duniawi: menjaga amanah, ucapan yang jujur, akhlak yang baik, dan menjaga (kehalalan) makanan.” (Shahih, HR. Ahmad dan AthThabarani).

Ketujuh, Berdoa dan ridho dengan kondisi anak.

Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW. bersabda: “Keridhoan Rabb (Allah) ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Rabb (Allah) ada pada kemurkaan orang tua” (HR. Tirmidzi). Ketika orang tua

ridho kepada anak, maka Allohpun ridho kepadanya.

Dan sebaliknya, ketika orang tua tidak ridho, maka Allohpun akan murka. Inilah yang menjadi penyebab kenapa seorang anak kemudian menjadi gagal atau berhasil, akan sangat bergantung pada keridhoan orang tuanya. Demikian juga dengan panjatan doa orang tua kepada anak-anaknya, akan sangat didengar oleh Alloh dan akan menjadi penyebab keberhasilan dari anak-anaknya. “Tiga doa yang tidak tertolak yaitu

doa orang tua, doa orang yang berpuasa dan doa seorang musafir.” (HR. Al Baihaqi). Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadits yang sudah ma’ruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah.Beliau buta sewaktu kecil lalu ibunya seringkali berdoa agar Allah SWT.memulihkan penglihatan beliau. Suatu malam di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah, al-Khalil, Ibrahim, AS yang berkata kepadanya, ‘Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa.”-

nimbulkan kematian.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa penyalahguna dan pecandu narkoba merupakan orang sakit yang harus kita tolong dan disembuhkan dari ketergantungannya sebelum efek narkoba mematikan fungsi otaknya.

Berbicara tentang narkoba, berarti berbicara tentang supply and demand.

Semakin banyak permintaan (demand), berarti pasokan (supply) narkoba akan terus ada atau bertambah.

Merehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba hingga pulih adalah suatu langkah untuk menekan permintaan. Idealnyajika sudah tidak ada permintaan dari konsumennya, pengedar dan bandar akan gulung tikar dengan sendirinya.

Berdasarkan penelitian BNN RI, setiap harinya 4050 generasi bangsa Indonesia meninggal dunia karena narkoba. 1,2 juta jiwa sudah tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya yang terlalu parah. Langkah merehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkoba adalah salah satu langkah agar bangsa Indonesia tidak kehilangan generasinya kembali.

Rehabilitasi merupakan keputusan yang arif dan bijak dari pemerintah serta jalan terbaik bagi penyalahguna narkoba agar tidak semakin terjerembab dalam ke jurang pesakitan.

Saya yakin, masyarakat akan mendukung program pemerintah dengan tidak memenjarakan para penyalahguna ini melainkan direhabilitasi agar pulih. Hal ini tidak akan bisa terjadi, tanpa dukungan dari masyarakat untuk pro aktif melapor ke BNN, Balai Rehabilitasi atau rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya yang telah bekerjasama dengan BNN. Ayo dukung "gerakan stop cuek". Generasi bangsa harus bergegas untuk diselamatkan. Laporkan segera. BNN merehabilitasi bukan memenjarakan.

Salam Anti Narkoba.*

Oleh: Ir. Moch. Arief, Senior Amil, Direktur Eksekutif Nurul Islam Batam Pada pagi harinya, ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya.Hal di atas menunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW akan manjurnya do’a orang tua pada anaknya.

Berikut contoh doa yang dipraktekkan oleh Addabus, Psikolog asal Kuwait untuk keberhasilan putra putri kita semua :"Allahumma innii usyhiduka annii roodhiyah 'an ibnii/ibnatii (sebut namanya satu persatu) tamaamarridho wa kamaalarridho wa muntahayirridho.***

penyelamatan jiwa yang masih memungkinkan untuk ditangani, ketersediaan obat-obatan, bahan makanan, dan semua kebutuhan dasar. Kematian ratusan orang itu jelas merupakan musibah besar kemanusiaan yang memerlukan uluran tangan kepedulian. Masyarakat Aceh butuh pemulihan fisik dan psikis. ***

"KITA tidak tahu bagaimana hari esok, yang bisa kita lakukan adalah berbuat sebaikbaiknya dan berbahagia hari ini" (Samuel Taylor Colleridge, Penulis)

"KEBANYAKAN dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai" (Schopenhauer, Penulis)

Resensi Mematahkan Mitos 350 Tahun Penjajahan Judul Buku: Bukan 350 Tahun Dijajah Penulis : G.J. Resink Penerbit: Komunitas Bambu Terbit: Maret 2012 Tebal : xxxiv + 366 halaman

SIAPA bilang Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun?

Itu hanya mitos yang dibesarbesarkan politisi kolonial dan kemudian dilanggengkan pemerintah lewat buku pelajaran sekolah. Belanda, negeri kecil di Benua Eropa itu paling banter hanya menjajah wilayah Indonesia tak lebih dari 40 tahun. Itu pun dengan catatan luas wilayah Indonesia yang berbeda dari sekarang.

Dalam buku ini, G.J Resink ahli hukum keturunan JawaBelanda mengkaji kembali fakta historis kedudukan Hindia Belanda di Indonesia pada kurun abad ke-19 hingga ke-20.

Lewat berbagai bukti, Resink secara gamblang menelanjangi kesalahpahaman yang kerap dikemukakan orang tentang masa kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia.

Menurut Resink, berlarutlarutnya mitos penjajahan selama 350 tahun karena 'kemalasan' para peneliti mencari sumber-sumber sejarah baru.

Kebanyakan peneliti sejarah hanya mengofirmasi tulisan pada buku sejarah yang terbit di zaman kolonial. Padahal, tulisan sejarah kala itu dibuat untuk kepentingan pemerintah kolonial. Resink menganjurkan pembaca lebih kritis membaca mitos penjajahan selama 350 tahun. Sebab kerajaan-kerajaan yang ada di kepulauan Nusantara sangat banyak jumlahnya. Dimana masing-masing kerajaan, memiliki hubungan politik dan hukum yang berbeda dengan penguasa kolonial Hindia Belanda.

Dalam tulisan berjudul

'Pernyataan-pernyataan yang Diabaikan' misalnya, Resink mengemukakan pemerintah tertinggi di Belanda (Mahkota Kerajaan Bersama Parlemen) dalam regeeringsreglement (Peraturan Tata Pemerintahan) Pasal 44 tahun 1854, memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, serta membuat perjanjian dengan raja-raja dan bangsa-bangsa di Kepulauan Nusantara. Bagi Resink peraturan itu merupakan bukti adanya pengakuan pemerintah kolonial terhadap negeri-negeri di Nusantara yang masih merdeka. “Mengenai pasal tersebut parlemen Belanda menyimpulkan adanya raja-raja yang merdeka di Hindia Belanda,” tulis Resink di halaman 64.

Bukti masih adanya negeri merdeka juga diperlihatkan Resink ketika Pengadilan Hindia Belanda di Surabaya tidak bisa mengadili kasus hukum seorang warga Kutai pada 1904. Hal ini, kata Resink terjadi lantaran Kutai merupakan kerajaan dengan daulat hukum sendiri. Contoh lain adalah Atlas resmi yang dikeluarkan Kementerian Urusan Tanah Jajahan pada 1887–1907.

Atlas tersebut mencantumkan masih adanya negeri merdeka di Sumatera seperti Kerinci, Daludalu, Rokan, dan Tanah Batak.

Buku ini memuat 14 tulisan Resink yang berisi catatan kritis mengenai sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam setiap argumentasinya, Resink menyiapkan segudang sumber, terutama arsip-arsip hukum kolonial. Sumber-sumber ini membuat simpulan yang diciptakan Resink bukan saja fokus dan kokoh, tetapi juga penuh vitalitas dalam memperlihatkan wilayah-wilayah Indonesia yang berdaulat selama kekuatan kolonial bercokol.(rpc)

P P o √ Kabinet Kerja Ramah Kembali Dirombak j -Asal jangan ada titipan Pak Cik o k √ Fadilla Divonis 3,5 Tahun Penjara -Kalau begini baru tak enak jadi pejabat

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

Editor: Fery Heriyanto, Layout: Hestu Purwanto

7

sambungan

Kamis, 08 Desember 2016

Fadilla Divonis ..... untuk terdakwa Fransiska Ida Sofiya Prayitno. Untuk barang bukti uang tunai senilai Rp100 juta, Rp18 juta, Rp 20 juta dan Rp 60 juta disita untuk negara.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa 5 tahun, ditambah denda Rp250 juta, subsider 1 tahun penjara.

Terhadap vonis tersebut, terdakwa Fadillah setelah melakukan konsultasi dengan penasehat hukumnya, menyatakan pikir-pikir selama 7 hari, batas waktu yang diberikan majelis hakim. Hal sama juga disampaikan JPU. "Saya pikir-pikir dulu pak hakim," ucap Fadilla menjawab pertanyaan majelis hakim.

Dalam perkara tersebut terungkap, drg Fadilla Ratna Dewi Malarangan selaku Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam, bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mendapatkan anggaran kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang bersal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) senilai Rp20 miliyar pada tahun 2011 silam Selain Fadillah, dalam perkara tersebut juga melibatkan terdakwa Fransiska Ida Sofiya Prayitno (DPO), kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut.

Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan adanya kerugian negara sekitar Rp5.604.815.696.

Sebagai PPK, Fadilla hanya mengikuti tawaran harga dari distributor, tanpa mengecek harga pasaran peralatan yang akan dilelang.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 66 ayat 7 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam sidang pembelaan sebelumnya, Fadilla sempat meneteskan air mata saat membacakan nota pembelaan (Pledoi) terhadap kasus korupsi yang menjeratnya saat ini.

Menurut Fadilla, tuduhan pidana korupsi yang diberikan JPU terhadap dirinya atas perkara ini, merupakan pristiwa sama sekali tidak ia duga. Namun seberat apapun sakit dan beban persaan yang ia rasakan,

sambungan Hal. 1 termasuk pihak keluarganya, tapi ia tetap memiliki keyakinan bahwa keadilan pasti akan ia terima dalam persidangan ini.

"Melalui majelis hakim yang mulia, saya selalu berusaha tabah dan ikhlas, terlebih lagi saya telah dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp250 juta subsider 1 tahun kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Demikian lamannya JPU menghendaki saya mendekam dalam penjara, dan demikian tigginya hukuman yang diinginkan JPU untuk saya jalani," ucap Fadilla sembari berurai air mata dihadapan majelis hakim.

Dikatakan dia, sebagai pejabat yang baru diangkat sebagai Direktur RSUD Embung Fatimah, yang mungkin dalam ia menjalankan tugas dan kewajibannya, ada hal-hal yang tidak ia mengerti, sehingga dengan tidak sengaja dan tanpa disadari, ada kekeliruan yang dilakukan sebagai pemimpin, sebagai manusia biasa.

Dalam esensi pembelaannya, Fadillah juga menyebutkan, sebagai Kuasa Pengguna Angaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan tersebut, ia telah mengarahkan pada merk dan produk tertentu dalam pengadaan Alkes, sehingga berdampak pada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sama dengan angka pada RAB. Menurut dia, apa yang dituduhkan JPU dalam tuntutannya, bukanlah atas inisiatif dirinya sebagai pejabat baru Direktur di RSUD Embung Fatimah, Batam, melainkan hanya melanjutkan program dari direktur yang lama, yakni Asmoji yang kemudian digantikan oleh Buralimar, dimana progam pengadaan Alkes, kedokteran dan KB sudah dicanangkan sebelumnya.

"Tugas saya sebagai pejabat baru hanya melakukan revisi terhadap spesifikasi teknis yang telah disusun sebelumnya, serta evaluasi terhadap kebutuhan peralatan kesehatan yang memang diperlukan oleh RSUD Embung Fatimah, denngan memulai kembali memeriksa dari brosur-brosur, menghindari ekspo alat kesehatan sebagai upaya untuk melakukan survey pasar sebagaimana diamanatkan Perpres 54 tahun 2010k, serta

TNI AL.....

Malaysia, tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Pertama, Selasa 6 Desember 2016, sekira pukul 20.00 WIB, 32 orang penumpang boat pancung berkumpul di rumah Zulkifli, dengan alamat RT 02 RW 08 Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja Batam.

Ke-32 orang tersebut dikoordinir oleh Nadi dan Kulup, warga Tanjung Balai Karimun (TBK). Selanjutnya, Nadi dan Kulup menyiapkan 5 boat pancung mesin 75 PK Yamaha untuk mengangkut 50 orang.

Dengan motoris atau tekong, Fadli.

Motoris boat pancung mesin 75 PK merk Yamaha tanpa ABK membawa penumpang 10 Orang. Kemudian, Edi Hariyanto, selaku tekong boat pancung bersama 1 orang ABK atas nama Natar, membawa 11 orang.

Setelah itu, Mas Mulyadi, selaku tekong boat pancung lain membawa 1 orang ABK atas nama Heri Putra yang membawa 10 orang. Yanto, motoris boat pancung yang membawa 1 ABK atas nama Putra membawa 10 orang penumpang.

Hendra, motoris Boat Pancung Mesin 40 PK Merk Yamaha ABK 1 Orang atas nama Fendi membawa 8 orang.

Pada pukul 23.00 WIB, sebanyak 5 boat pancung membawa 50 orang penumpang berangkat dari Dermaga Beton Tanjung Uma Batam.

Kemudian pukul 23.15 WIB, 3 Boat Pancung dengan penumpang 32 Orang, 3 Motoris, dan 2 ABK diamankan oleh Patroli Tim WFQR IV/ Unit 1 Jatanrasla.

Dilaksanakan, pengejaran dan pengehentian 3 boat pancung tersebut. Sedangkan 2 boat pancung lainnya melarikan diri ke arah perairan OPL Timur Malaysia.

Pukul 00.50 WIB, sebanyak 3 Boat Pancung beserta 32 orang penumpang. 3 Motoris, dan 2 ABK tersebut diamankan di Dermaga Lanal Batam.

Hasil pendalaman kegiatan tersebut, dari keterangan dari Motoris, ABK, dan 32 pekerja mengakui bahwa keseluruhannya berangkat ke Perairan OPL Timur Malaysia untuk bekerja pada Kapal Tanker yang melaksanakan Clearing Tank (Pem-

peraturan lainnya yang berkaitan," ungkap Fadilla dengan bahasa sendu.

Menyangkut persengkokolan yang dituduhkan JPU terhadap dirinya sebagai PPK dengan PT Masmo Masjaya yang dalam hal ini diwakili oleh Fransisca.

Namun dalam fakta persidangan, tidak ada terucap dari seorang saksi pun yang dapat membuktikannya.

"Itulah faktanya, sebagai PPK saya tidak pernah berhubungan dengan Fransisca Ida Sofia Prayitno, apalagi membicarakan tentang pelaksanaan kontrak pengadaan Alkes untuk RSUD Embung Fatimah," ungkap Fadillah Disamping itu, lanjut dia, dalam keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga secara jelas, tidak ada menyebutkan bahwa persekongkolan terjadi dengan pihak RSUD Embung Fatimah.Menyakut dugaan rekayasa kontrak dengan pemenang lelang sebagaimana tuduhan JPU, yakni PT Masmo Nasjaya, ia menilai tidak benar, karena disitu ada dua nomor kontrakm 1478b dan 1515b.

Fadillah sendiri pada saat itu mengaku adanya keanehan ketika kontrak 1478b ini muncul, dan lebih aneh lagi ketika saksi M Yusuf menggunakan kontrak tersebut sebagai dokumen pencairan dana.

"Pada hal faktanya, kontrak tersebut hanya foto copy dari Faximil. Mohon maaf bukan maksud menggurui JPU. Sebenarnya ini adalah peluang bagi JPU untuk membuka perkara ini lebih terang lagi. Kenapa hal ini bisa terjadi? ada apa sebenarnya dengan dokumen seperti itu dana bisa cair dalam waktu dua hari keja saja?," ungkap Fadilla.

Ia juga menyebutkan, bahwa dalam kontrak nomor 1478b, tandatangannya telah dipalsukan, dan hal itu telah ia laporkan ke Polda Kepri dengan tanda bukti lapor : TPL/52/VI/2015/ SPKT-Kepri untuk mengungkapkan kebenaran materiil terhadap kontrak tersebut.

Pada kesempatan tersebut Fadillah juga berharap agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan berdasarkan hati nurani, sehingga keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ia rasakan. (nel)

sambungan Hal. 1 bersihan Tangki) tanpa memiliki/dilengkapi Dokumen Paspor.

Modus Operandi kegiatan tersebut tenaga kerja illegal dengan pengiriman ke Perairan perbatasan Indonesia - Malaysia (cangi) kemudian dijemput dengan Crewboat dari Singapura. Rencana kerja di Kapal Tanker dengan waktu yang tidak ditentukan.

Koordinator lapangan dalam perekrutan pekerja 32 orang tersebut yang dari Batam yaitu, Nadi dan Kulup sebagai orang kepercayaan WN Singapura.

Pengakuan 32 Orang pekerja Illegal di Kapal Tanker, perairan Malaysia akan dijanjikan Rp 150.000 per hari. Kemudian, Rabu 7 Desember 2016, sekitar pukul 03.00 WIB pengurus dari ke 32 orang pekerja tank cleaning di perairan OPL Timur, atas nama Ahmad Jurari asal Jambi datang ke dermaga Lanal Batam, karena dipanggil temannya yang diantara penumpang boat pancung atas nama Budi.

Yang bersangkutan menerangkan bahwa ke 32 org asal Batam tersebut akan dipekerjakan pada kapal tanker dgn MT IMPROS MONROVIA, untuk kegiatan tank cleaning atas order dari Mr Haru WNA Singapura.

Pengakuan Ahmad Jurari alias Kulup sudah menjalani pekerjaan perekrutan tenaga kerja secara ilegal sejak 3 tahun lalu dengan memberangkatan warga Batam dan sekitarnya sebagai tenaga pembersih tanki kapal tanker yg akan naik dock di negara Singapura.

Terkait keterangan Ahmad Jurari alias Kulup, yang bersangkutan sementara diamankan utk mengungkap jaringan pelaku perekrutan tenaga kerja diperairan Malaysia secara ilegal dan modus operandinya.

Ahmad Jurari membawa tekong/juru mudi boat pancung atas nama Indra dan abk atas nama Pendi merupakan salah satu dari boat pancung yg melarikan diri pada saat patroli sea rider tim WFQR 4/Unit 1 Jatanrasla melaksanakan pengejaran dan penghentian terhadap boat pancung berpenumpang tenaga

kerja ilegal ke perairan OPL Timur Malaysia.

Data tekong (Jurumudi) dan ABK termasuk penumpang boat pancung serta pengurus pekerja ilegal dari Batam ke perairan OPL timur Malaysia yang diamankan tim WFQR 4/Unit 1 Jatanrasla sejumlah 40 orang tersebut Boat pancung 1: Musliyadi (38), alamat Tanjung Uma Batam (Tekong) bersama Heri Putra (18), alamat Tanjung Uma Batam (ABK boat pancung) dengan masing-masing penumpang Izwan Pazena (30), alamat Tanjung Balai Karimun, Ragel (25), alamat Batu Aji, Ucok (27), alamat Jodoh, Mikael (18), alamat Batu Aji, Safrizal (25) alamat Tanjung Balai Karimun, Ilham (16), alamat Winsor Nagoya, Tobi (22), alamat Penuin, Isman Pazena (30), alamat Karimun, Kevin (31), Alamat Batu Aji, Robert Panjatkan (30), alamat Batu Aji, Budi Laksana (21), Alamat Jodoh.

Boat pancung 2 : Edi Harianto (27), alamat Tanjung Uma Batam (Tekong), Natar (28), alamat Tanjung Uma Batam (ABK), dengan penumpang, Sabarudin (24), alamat Belawan Medan, Roha (30), alamat Jodoh, Doni (24), alamat Jodoh, Arif (23) alamat Batu Aji, Wahyu (26), alamat Jodoh Abu (23), alamat Jodoh, Samsul (20) alamat Karimun, Dwi Kristianto (22), alamat Jodoh, Tahat (22) alamat Jodoh, Ahmad (24), alamat Jodoh, Syaiful (23), alamat Winsor Nagoya, Boat pancung 3 : Fadli (30) alamat Tanjung Uma Batam (Tekong) dengan penumpang Martua (26), alamat Jodoh, Supendi (52) Karimun, Ryan (18), alamat Karimun, Yogi (25) alamat Jodoh, Adoy (26), alamat Karimun, Rio (28), alamat Karimun, Jimy (25) alamat Jodoh, Rizki (19), alamat Jodoh, Tando (20), alamat Jodoh, Arifin (21) Alamat Batam Center, Pengurus dan tekong serta ABK yang menyerahkan diri ke Dermaga Lanal Batam : yakni Ahmad Jurari (pengurus), Indra sebagai tekong (jurumudi), Pendi sebagai ABK boat pancung. (nel/par)

Rudi Upayakan..... baru, itu developer. Tarifnya naik 100 persen, kami 'monggo' saja," kata Walikota.

Walikota juga menandatangani poin yang menyatakan lahan kantor pemerintah juga dibebaskan dari kewajiban membayar UWTO. Ia mengatakan, bila seluruh anggota Dewan Kawasan Batam menyetujui rancangan itu, maka warga Batam dapat memiliki hak milik atas rumah.

Walikota optimistis, anggota Dewan kawasan lainnya yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Kepri dan anggota DK lainnya akan menyepakati rancangan itu.

Mengenai rancangan tarif UWTO untuk kawasan lainnya, ia menjawab, "Paling tinggi tarifnya naik 150 persen.".

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan, Rudi menegaskan

sambungan Hal. 1 pemukiman yang berdiri di luar Kawasan Ekonomi Khusus dibebaskan dari UWTO. "Itu merupakan komitmen Menteri Agraria dan Tata Ruang saat rapat di Batam, bahwa daerah di luar KEK akan bebas UWTO," kata Rudi menanggapi kenaikan tarif UWTO yang diterapkan sepihak oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam (dulu bernama Otorita Batam).

Ia meminta masyarakat untuk tidak resah terhadap kebijakan yang ditetapkan BP Kawasan Batam.

Sesuai dengan rapat Menko Perekonomian dan sejumlah Menteri terkait di Batam, 14 Maret 2016, maka status Batam akan diubah dari Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Saat ini status Batam masih dalam peralihan,

Indonesia Melaju .... gagal mengantisipasi bola.

Kemudian, Lilipaly pun langsung menyambar bola ke dalam gawang Vietnam.

Pada menit ke-76, Indonesia berada di atas angin lantaran kiper Vietnam, Tran Nguyen Manh, mendapatkan kartu merah. Ia diusir karena menendang Bayu Pradana setelah terjadi kemelut di depan kotak penalti.

Akan tetapi, hal itu justru tidak menyurutkan semangat Vietnam. Buktinya, dengan 10 pemain, mereka bisa menyamakan kedudukan lewat Vu Van Tanh pada menit ke-82.Gol berawal dari tendangan bebas dan kemudian disambar Vu Van Tanh lewat tendangan keras.

Gol itu tentu melecut semangat tuan rumah. Memasuki masa injury time, Vietnam berbalik unggul 2-1 berkat sepakan keras Vu Minh Tuan.

Mendapatkan sodoran dari rekannya, Vu Minh Tuan lebih dulu memperdaya dua pemain belakang Indonesia, sebelum melepaskan tembakan keras ke sisi kanan gawang Kurnia Meiga Agregat pun menjadi imbang

sambungan Hal. 1 3-3 dan bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Laga pun terpaksa dilanjutkan ke babak tambahan.

Pada fase babak tambahan, Indonesia mendapatkan penalti dari wasit setelah kiper pengganti Vietnam, Que Ngoc Hai, melanggar Ferdinand Sinaga di kotak terlarang.

Kesempatan ini tak disiasiakan Indonesia. Manahati Lestusen yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil melaksanakan tugasnya.

Bola sepakan Manahati mengarah ke tengah gawang Vietnam. Gol ini tercipta pada menit ke-96.

Pada sisa waktu laga, Vietnam terus menyerang Indonesia.

Namun, hingga laga berakhir, kedudukan 2-2 tak berubah.

Indonesia pun lolos ke babak final dengan keunggulan agregat 4-3 atas Vietnam. Terakhir kali Indonesia mencapai partai puncak turnamen ini pada tahun 2010.

Kini, Indonesia pun tinggal menunggu pemenang laga semifinal lainnya, yakni antara Thai-

Korban Meninggal ....

Selain korban meninggal dunia, sejumlah bangunan dilaporkan runtuh, di antaranya sepuluh unit ruko beserta beberapa tiang listrik. Jalan desa dilaporkan rusak. Empat rumah semipermanen juga dilaporkan roboh. Sedangkan di Kabupaten Bireuen, dua unit rumah serta satu masjid roboh.

Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) maupun BPBD Pidie Jaya belum melansir namanama korban meninggal dunia.

Adapun pelaksana tugas Gubernur Aceh, Soedarmo, hari ini (kemarin) menetapkan musibah gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, itu berstatus darurat provinsi. “Penetapan status darurat provinsi karena penanganannya harus segera dilakukan,” ujarnya.

Soedarmo akan langsung ke lokasi gempa yang terletak 170 kilometer dari Banda Aceh. Dia meminta masyarakat tidak panik, tapi tetap waspada pada potensi gempa susulan.

“Semua instansi harap segera tangani para korban. Obati yang luka dan tangani semua kerusakan di lapangan,” ucapnya.

Soedarmo juga meminta Di-

land dan Myanmar.

Pertandingan final akan digelar dua kali. Final leg pertama akan digelar pada 14 Desember dan leg kedua pada 17 Desember 2016.

Vietnam 2-2 Indonesia (Vu Van Tanh 82', Vu Minh Tuan 90'; Stefano Lilipaly 54', Manahati Lestusen 96') (agrergat 3-4) Vietnam (4-3-3): Tran Nguyen Manh; Truong Dinh Luat, Tran Dinh Dong, Que Ngoc Hai, Vu Van Thanh; Nguyen Trong Hoang, Luiong Xuan Truong, Dinh Thanh Trung (Pham Thanh Luong 74'); Nguyen Van Toan (Vu Van Toan 57'), Vu Minh Tuan, Le Cong Vinh, Nguyen Van Quyet (Nguyen Cong Phuong 69') Pelatih: Nguyen Huu Tang Indonesia (4-2-3-1): Kurnia Meiga; Beny Wahyudi, Hansamu Yama, Fachruddin, Abduh Lestaluhu; Manahati Lestusen, Bayu Pradana; Andik Vermansah (Dedi Kusnandar 88'), Rizky Pora, Stefano Lilipaly (Zulham Zamrun 85'); Boaz Solossa (Ferdinand Sinaga 72')Pelatih: Alfred Riedl. (kcm)

sambungan Hal. 1 nas Cipta Karya, Bina Marga, BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya untuk segera mengirimkan timnya dan mendata semua kerusakan serta kebutuhan para korban, sehingga penanganan bisa segera dilakukan.

Soedarmo pun memerintahkan jajarannya untuk melakukan evakuasi semua korban dan penyaluran bantuan. Juga mendirikan posko-posko pendataan dan penampungan sementara yang lengkap dengan fasilitas dapur umum.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Penanggulangan Bencana Kementerian Sosial Adi Karyono mengatakan, dalam kondisi darurat, bupati/wali kota dapat mengeluarkan surat keputusan kondisi darurat sehingga dapat mengeluarkan cadangan beras pemerintah hingga 100 ton.

Gubernur juga dapat mengeluarkan penetapan status darurat provinsi. Dengan begitu, gubernur dapat mengeluarkan cadangan beras pemerintah hingga 200 ton. Jika cadangan beras pemerintah tersebut telah habis digunakan, Kementerian Sosial dapat mengeluarkan cadangan beras di atas 200 ton.

Kerahkan Satgas

Kepri Terima.... seperti dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus nonfisik, dana desa dan dana insentif daerah yang hanya diterima Kabupaten Bintan.

Sementara, untuk Kota Batam dan Tanjungpinang, tidak mendapatkan alokasi dana desa.

Adapun rincian alokasi dana transfer tersebut yaitu, untuk Provinsi Kepri sebesar Rp2.039.202.234.000, Kabupaten Natuna Rp722.412.204.000, Kabupaten Kepulauan Anambas Rp627.693.152.000, Kabupaten Karimun Rp679.798.123.000, Kota Batam Rp963.792.007.000, Kota Tanjungpinang Rp634.967.698.000, Kabupaten Lingga Rp673.828.938.000, dan Kabupaten Bintan Rp729.865.873.000.

Menurut Gubernur, pemerintah ingin dana yang ditransfer ke daerah ini bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dengan pemanfaatan APBD, juga harus

menunggu keputusan lebih lanjut.

Sesuai dengan janji Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, kata dia, maka daerah KEK nantinya akan dipisahkan dari wilayah pemukiman, sehingga masyarakat tidak perlu membayar UWTO. "KEK diserahkan ke BP Kawasan. Di luar itu menjadi kewenangan Pemko," katanya.Walikota juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menagih janji Menko Perekonomian dan Menteri ATR terkait rencana penetapan KEK Batam.

"Kita tagih bersama-sama, KEK berapa jadi titik, 26 titik atau 40 titik, boleh," kata dia.

Selain upaya itu, ia mengatakan tidak bisa berbuat banyak menanggapi kenaikan UWTO. Karena seluruhnya merupakan wewenang dari BP Kawasan Batam. (ant)

Sementara itu, TNI mengirim Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan sebanyak 218 personil untuk membantu korban gempa bumi berkekuatan 6,4 Skala Richter yang mengguncang di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada Rabu.

"Tugas Satgas Kesehatan TNI adalah membantu korban akibat gempa bumi. Ini merupakan pengabdian TNI kepada masyarakat," kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat melepas keberangkatan personel TNI yang tergabung dalam Satgas Kesehatan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

Mereka diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta ke Provinsi NAD dengan menggunakan pesawat Hercules C 130 TNI AU. Panglima TNI menegaskan bahwa, dalam kondisi sulit apapun, prajurit TNI selalu melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan senang hati.

"Kalau ada pasien-pasien yang dirawat di lapangan terbuka, setelah tenda rumah sakit lapangan Satgas Kesehatan TNI tergelar langsung bisa dioperasionalkan untuk merawat korban," jelasnya.( ant/tmp)

sambungan Hal. 1 bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah."Makanya kita ingin pemanfaatan ya secepat mungkin. Biar sejak awal tahun masyarakat sudah merasakannya," kata Nurdin.

Apalagi, kata Nurdin, Presiden menginginkan agar semuanya bergerak lebih cepat. Pihaknya pun pekan depan akan menyampaikan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah masingmasing, dan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal serta dengan Bupati dan Walikota.

"Supaya pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran," kata Nurdin.

Sehari sebelum menerima DIPA, Nurdin mengumpulkan seluruh Kepala SKPD Pemprov Kepri untuk memberi penekanan tentang program pembangunan pada tahun anggaran 2017. Karena Nurdin ingin Program-program itu harus sesuai dengan visi gubernur dan RPJMD yang telah ditetapkan.

"Skala prioritas pembangunannya harus jelas. Semuanya harus untuk kebaikan masya-

rakat. Terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Nurdin.

Gubernur juga berpesan agar kepala SKPD untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. "Yang paling penting programnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tegas Nurdin.

Dalam kesempatan itu, kata Nurdin, Presiden menekankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kehadiran investasi, dibutuhkan keterlibatan swasta untuk menggerakkan roda ekonomi nasional maupun ekonomi di daerah."Kita di Kepri juga perlu peran swasta yang bisa membuat nilai tambah, serta menciptakan lapangan kerja,” kata Nurdin.

Karena uang negara, APBN dan APBD cuma berperan 20 persen untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sementara swasta berperan 80 persen.

"Kita dukung peran swasta dengan selalu menjadikan Kepri daerah yang damai dan nyaman," kata Nurdin. (r)

CMYK

6

iklan

Kamis, 08 Desember 2016

Editor : Helmi Rizal

CMYK

CMYK

P A R L E M E N TA R I A

Kamis, 08 Desember 2016

8

Fungsi DPRD Perlu Dioptimalkan ::

TANGGAPAN DEWAN

Pembahasan KUA PPAS Pertanyaan Yth Dewan Batam. Kenapa Pembahasan KUA-PPAS terlambat dibahas? Terima kasih.

John Kristian Warga Tiban Jawaban Untuk pembahasan KUA-PPAS kemarin dilakukan kembali pembahasan dikomisi II, terkait jumlah pendapatan asli daerah dimana estimasi awal tidak sesuai dengan realisasinya, sehingga kita takutkan akan menjadi kendala kedepannya, misal untuk PPJU dimana pengajuan Pemko bertentangan dengan Perda, selain itu juga masalah parkir berlangganan.

Perubahan Tatib Sekaligus Pembentukan Pokja BATAM (HK) — Pada Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kota Batam masa persidangan 1 tahun 2016, didapatlah persetujuan bersama untuk melakukan perubahan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib sekaligus pembentukan kelompok kerja.

Anggota DPRD Kota Batam, Ricky Indrakari, mengatakan, melihat kebutuhan dan tuntunan masyarakat sekarang, perlu dilakukan perubahan Tata Tertib (Tatib) DPRD agar dalam melaksanakan fungsinya lebih efektif dan efesien.

Perubahan tersebut,

lanjutnya, meliputi hak anggota DPRD Kota Batam, yakni Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat, dimana belum terlalu maksimal penerapannya.

"Dalam perubahan tatib ini, ada fungsi DPRD yang

belum diatur pada Tatib lama, yaitu pembentukan kelompok kerja (Pokja)," ujar inisiator perubahan tatib ini.

Padahal, lanjutnya, keberadaan Pokja sangat diperlukan agar fungsi pengawasan legislatif kepada eksekutif dapat dimasimalkan, dimana telah diterapkan di senayan dan beberapa daerah di Indonesia.

"Tugas Pokja sendiri bisa menindak lanjuti hasil pembahasan pada setiap Komisi dimana dianggap penting, selain itu juga bisa melakukan evaluasi kinerja

Pemerintah secara berkala," paparnya.

Dikatakannya, berdasarkan pembahasan tersebut maka hasilnya akan menjadi pandangan maupun catatan strategis pansus saat pembahasan LKPJ APBD. "Sebelumnya semua bermuara di Pansus sekarang akan kita bedah dalam Pokja ini, agar dalam pembahasan Pansus lebih maksimal," Jelasnya.

Sementara itu, setelah usulan perubahan Tatib disetuji dalam sidang paripurna, dalam kesempatan yang sama DPRD Batam membentuk Panitia Kerja (Panja). Panja yang diketuai Riki Indrakary akan bekerja selama 30 hari menggodok Tatib baru.

"Untuk anggotanya sendiri merupakan utusan

per fraksi DPRD Kota Batam," tutupnya. (cw56)

Susunan Panitia Kerja 1. Nuryanto (Penanggung Jawab) 2. Zainal Abidin (Penanggung Jawab) 3. Iman Sutiawan (Penanggung Jawab) 4. Teuku Hamzah Husen (Penanggung Jawab) 5. Ricky Indrakari (Ketua) 6. Bustamin (Wakil Ketua) 7. Nyanyang Haris Pratamura (Sekretaris) 8. Tumbur M Sihaloho (Anggota) 9. Hendra Asman (Anggota) 10. Muhammad Yunus (Anggota) 11. Nono Hadisiswanto (Anggota) 12. Suardi Tahirek (Anggota) 13. Eki Kurniawan (Anggota)

Aman, SPd Komisi II DPRD Batam

PAD dari Reklamasi Pertanyaan Dewan Batam Yth. Bagaimana pendapatan asli daerah dari sektor reklamasi? Terima kasih.

Agus Triantmo Warga Sei Panas

DOK

KANTOR DPRD Batam di Batam Centre.

Pembahasan Ranperda Penanaman Modal Dilanjutkan BATAM (HK) — Panitia Khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (ranperda) Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Batam,

Jawaban Menurut tim 9 setelah dilakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan reklamasi potensi PAD kita dari hasil pertambangan bukan mineral sekitar Rp20 miliar, namun, karena diperlakukan kelengkapan perizinan sehingga belum bisa masuk APBD Kota Batam tahun 2017 ini.

Fauzan

Sallon Simatupang Komisi II DPRD Batam

Pembaca yang terhormat.

Jika anda ingin menyampaikan aspirasi keluhan, dan masukan kepada Anggota DPRD Kota Batam, Kirimkan ke email: skpd.batamkota.go.id/setdprdbatam

::

CAKAP DEWAN

"Ke depan, Dispora Batam harus fokus meningkatkan olahraga di Batam. Untuk itu, dispora harus membuat program RKA yang terukur dan merata.

Sehingga pencapaian RPJMD Walikota Batam bisa dilaksanakan.

Realisasi anggaran yang telah dikucurkan kepada Dispora, juga harus merata. Sehingga mampu menggali potensi yang selama ini belum tersentuh."

Suardi Tahirek Komisi IV DPRD Batam

kembali menggelar rapat lanjutan dengan Pemko Batam, di ruangan Komisi II DPRD Kota Batam, Rabu (7/ 12).

Ketua Pansus, Fauzan, mengatakan, rapat itu untuk memantapkan materi yang akan ditetapkan nanti.

Sehingga pasal yang dimasukan dalam ranperda inisiatif Komisi IV ini betul-betul mengakomodir kebutuhan daerah.

“Hari ini (kemarin, red) kita lanjutkan pembahasan.

Ada beberapa tim dari Pemko Batam yang hadir, yakni dari dinas ketenagakerjaan,” kata Fauzan.

Dikatakannya, adapun tujuan dari ranperda ini ialah untuk memberikan

kemudahan penanaman modal merupakan bentuk jaminan kepastian hukum bagi investor. Yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, dan ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat.

“Ranperda ini juga diharapkan menjadi solusi keberlangsungan investasi di Batam,” sambungnya.

Dilihat saat ini, banyak laporan pekerja yang masuk ke Komisi IV terkait pengurangan karyawan, PHK hingga penutupan usaha. Tidak sedikit juga, perusahaan asing hengkang, dikarenakan permasalahan penyelesaian hubungan industrial tenaga kerja yang

hingga saat ini belum optimal.

“Inilah sasaran kita bagaimana meningkatkan daya saing daerah, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mengubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi,” paparnya.

Kota Batam sebagai salah satu pelaksana dari proses desentralisasi dan otonomi dengan bonus demografinya, diyakini mampu menarik perhatian dunia.

“Untuk itulah perlunya suatu perda yang mengatur penanaman modal bagi investor dan perlindungan tenaga kerja bagi pekerja yang ada di Batam,” pungkasnya.(cw56)

Pengusaha Harus Tertib Hukum BATAM (HK) — Anggota DPRD Komisi I Kota Batam, Sumali, meminta seluruh pengusaha perhotelan di Kota Batam harus tertib terhadap aturan perizinan yang berlaku. Apabila ada pelanggaran maka Pemko Batam harus mengambil tindakan.

"Kita buat aturan untuk ditegakkan, jika para pengusaha hotel ingin melakukan pembangunan tentu akan kita dukung karena bisa memberikan kontribusi PAD ke Pemerintah," ujarnya ketika diwawancarai diruangan Komisi I, Senin (5/12).

Namun, dalam perjalanan masih ada penyalahan perizinan, dimana sebelumnya IMB diterbitkan oleh Pemerintah untuk pembangunan ruko, tetapi dalam prakteknya telah disulap menjadi hotel kelas melati.

"Sebenarnya ini tidaklah menjadi masalah, asalkan pihak pengusaha kembali mengurus perizinanya untuk peruntukkan hotel," terang politisi Demokrat ini.

Pasalnya, sebelum

mengeluarkan perizinan Pemko Batam harus melakukan survei kelapangan, untuk melihat apakah layak dilakukan pembangunan hotel disana, karena harus melihat dari segala aspek, mulai keselamatan dan dampak yang ditimbulkan.

"Kalau diubah begitu saja, tentu sudah melanggar, dimana safety keselamatan para pengunjung belum bisa dikatakan terjamin karena tidak melewati sebuah kajian," ucapnya.

Maka dari itu, dia meminta agar Pemko Batam dalam hal ini BPM-PTSP segera melakukan evaluasi kelapangan, dengan disertai memberikan sosialisasi kepada pengusaha untuk lebih tertib aturan.

"Kalau terus dibiarkan begitu saja, tentu masyarakat nanti akan mudah saja melanggar peraturan karena tidak ditegakkan," tukasnya.

CMYK

Ditambahkan Sumali, selaku wakil rakyat tentu kita akan terus mendorong peningkatan ekonomi Kota Batam, dari sektor pajak yang didapatkan, tetapi lebih baiknya ikuti aturan berlaku. (cw 56)

Sumali

Editor: Ferry Heriyanto, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

9

Kamis, 08 Desember 2016

Wabah DBD Masih Jadi Ancaman Pelajar SMP Terpaksa Ujian Susulan SAGULUNG (HK) — Penyakit Demam Berdarah Danque (DBD) masih menjadi ancaman serius warga Sagulung, terakhir Bagas Setiawan (14), bocah yang tinggal di Kavling Baru Blok A6, Sagulung, Batam hanya bisa pasrah saat menjalani perawatan selama enam hari di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatima (RSUD EF) karena terserang DBD.

Dedi Manurung Liputan Batam "Sudah bosan saya di rumah sakit ini, soalnya saya mau sekolah lagi, apalagi ini masih ujian di sekolah," kata pelajar SMPN 21 Batam ini dijumpai terbaring di RSUD EF, Ra-

bu (7/12) siang.

Akibat terkena DBD, Bagas pun harus mengikuti ujian susulan nantinya, setelah sembuh dari sakit yang dideritanya.

"Teman-teman saya sedang ujian, saya tidak bisa ikut karena sakit," katanya luruh.

NOV IWANDRA/HALUAN KEPRI

BAGAS Setiawan (14), pelajar SMPN 21 Batam saat terbaring sakit di RSUD Batam, pelajar ini terpaksa gagal ikut ujian karena DPD.

Di rumah sakit, Siti, ibunda Bagas menuturkan, awalnya hanya panas demam saja. Dan baru pertama ini anaknya terserang penyakit deman berdarah setelah sebelumnya di komplek mereka ada beberapa orang yang terserang DBD. "Sebelumnya di tempat kami ada 10 orang yang terkena DBD. Setelah ketahuan pihak kelurahan langsung dilakukan fogging," terangnya.

Dia juga menjelaskan, setelah dilakukan fogging beberapa hari kemudian anaknya terserang DBD. "Komplek kami memang termasuk padat penduduk, kalau kebersihan memang bersih, namun kondisi komplek yang padat mungkin membuat saluran air terus tergenang," ujarnya sambil menemani putranya.

Dilanjutkan Siti, selain anaknya terserang DBD, tetanggaya juga masih ada yang terserang DBD. "Kemarin informasi dari teman-teman di komplek ada juga yang sudah terserang DBD, tetapi dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda dan RS Elisabet," kata Siti.

Wabah DBD

... Hal. 10

Supir Mabuk Tabrak Sepeda Motor Korban Boy Sunaryo Tewas Ditempat BATAM (HK) — Diduga mabuk berat, Zul Fahmi (37), pengendara mini bus Toyota Rush dengan BP 1195 FG, warna hitam, menabrak sepeda motor Honda Blade BP 2561 GD warna orange yang dikendarai Boy Sunaryo yang melaju searah di Jalan Raya Jendral Sudirman, di depan Perumahan Legenda Malaka, Rabu (7/12) sekitar pukul 04.15 WIB. Akibatnya, Boy Sunaryo (korban) tewas mengenaskan di jalan raya tersebut dengan kondisi kepala yang pecah akibat terbanting ke aspal dan berlumuran darah di sekujur badan. Ironisnya sang supir mabuk itu bukannya berhenti, tetapi dia malah tancap gas. Sehingga motor

yang dikendarai korban itu terseret hingga ke perumahan Taman Mediterania, tempat pelaku tinggal.

Kanit Lantas Polresta Barelang, Iptu Efendi M

Supir Mabuk

... Hal. 10

Pernak-pernik

Rudi Lantik 6 Kadis 9 Camat BATAM (HK) — Walikota Batam, Muhammad Rudi kembali melantik 44 pejabat di lingkungan Pemko Batam, untuk mengisi jabatan diantaranya enam Kepala Dinas (Kadis), dua Staf Ahli, empat Sekretaris Dinas, sembilan Camat, sepuluh setingkat Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Bagian (Kabag), sepuluh Sekretaris Camat (Sekcam) dan Dua Lurah serta satu Kasi Pembinaan.

"Saya ingin pada pejabat baru ini bisa mengemban tugas dengan penuh tanggungjawab, tidak lagi memperhitungkan waktu Kerja," ujar Rudi ketika diwawancarai setelah pelantikan selesai di Lantai IV Gedung Pemko Batam, Rabu (7/12).

DERMAWAN/HALUAN KEPRI

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memandu pembacaan sumpah pelantikan kepada 44 pejabat baru di Lantai IV Pemko Batam, Rabu (7/12).

Disampaikan, enam dari pejabat yang telah dilantik tersebut merupakan hasil dari Panitia Seleksi

(Pansel) melalui Baperjakat, dimana sudah berlangsung selama dua bulan dengan berbagai test kelay-

akan terhadap kandidat.

"Enam posisi merupa-

Rudi Lantik

... Hal. 10

Mencari Besaran yang Realistis Rencana Penyesuaian Tarif Listrik Batam

NOV IWANDRA/HALUAN KEPRI

MOBIL Toyota Rush yang dipakai pelaku saat menabrak korban Zul Fahmi.

BC Batam Musnahkan Produk Ilegal Senilai Rp548 Juta BATAM (HK) — Pegawai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (BC) Tipe B Batam memusnahkan barang sitan hasil tegahan senilai Rp 548.020.000 di PT Desa Air Kargo, Kawasan Pengelolaan Limbah Industrial (KPLI) Kabil, Kecamatan Nongsa, Rabu (7/12).

"Barang sitaan hasil tegahan yang kita musnahkan kali ini terdiri dari minuman mengandung Etil Alkohol berbagai merek,

DERMAWAN/HALUAN KEPRI

POLISI CILIK — Sepasang polisi cilik menyambut kedatangan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, Rabu (7/12) di VIP Bandara Hang Nadim Batam.

Dalam lawatannya ke Kepri, Kapolri akan melakukan sejumlah agenda penting dan juga ke Kabupaten Lingga untuk melihat langsung lokasi jatuh pesawat latih polisi.

tembakau berbagai merek makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa," kata Plh Kepala BC Batam, Purnomo di lokasi pemusnahan.

Ia mengatakan, barang hasil penindakan dari aksi penyeludupan yang dimusnakan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 356 Botol berisi 271 liter dan 18.960 kaleng berisikan 783 liter.

"Dan barang kena cukai berupa tembakau rokok

berbagai merek sebanyak 157.488.000 batang, makanan dan minuman ringan yang sudah expired sebanyak 2181 Kilogram dengan perkiraan kerugian keuangan negara sebesar Rp548.020.000," terangnya.

Purnomo menjelaskan, barang-barang yang di musnahan merupakan basil pencegahan dan pendidikan sepanjang tahun 2016.

BC Batam

... Hal. 10

... Hal. 10

DUA petinggi BC Batam menunjukkan barang hasil tenggakan saat pemusnahan berlangsung di PT Desa Air Kargo, Kabil, Rabu (7/12).

DERMAWAN/HALUAN KEPRI

BATAM (HK) — Komisi III dan II DPRD Kepri kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran b'right PLN Batam, Rabu (7/12) di lantai lima Gedung Graha Kepri, Batam Centre.

Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah yang hadir dalam RDP tersebut mengatakan bahwa belum ada kata final, tentang berapa besaran penyesuaian tarif listrik Batam, tetapi ia menggambarkan bahwa rapat yang keenam kalinya tersebut sudah membahas besaran yang realistis.

"Kita masih membahas besaran yang realistis, karena kita harus memahami kondisi yang tepat, bagaiman semua bisa jalan," ujar politisi PPP ini.

Meski belum final, tetapi Irwansyah memberikan sinyal bahwa pelanggan 1.300 VA hingga 2.200 VA atau pelanggan rumah tangga perlu dipertimbangankan naik, sebab jumlah pelanggan terus meningkat sehingga PLN perlu melakukan investasi untuk memenuhi kebu-

Mencari Besaran

Irwansyah

... Hal. 10

Pemko Hentikan Pengerjaan Proyek Penyebab Banjir BATAM (HK) — Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menghentikan tiga proyek pembangunan oleh pihak swasta yang dianggap berpotensi menyebabkan banjir, setelah serangkaian evaluasi yang dilakukan tim khusus.

Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah, Dendi Purnomo di Batam, Rabu, menyatakan pengerjaan Pollux Habibie di Batam Kota, pembangunan di Marina City Tanjung Uncang dan di Tanjungriau dihentikan sementara sampai pengembang menyelesaikan syarat yang diajukan.

Untuk pengerjaan Pollux Habibie, Pemkot mem-

berikan syarat pengembang harus membangun kolam penampung lintasan banjir, sebelum pe-

ngerjaan bangunan gedungnya dilanjutkan.

"Prinsipnya, boleh jalan asal diselesaikan dulu ko-

DOK HALUAN KEPRI

KEPALA Bapedalda Batam, Dendi Purnomo memberikan penjelasan kepada sejumlah awak media, baru-baru ini.

CMYK

lam penampung lintasan banjir. Selesaikan kolam pengendapannya sampai beres," kata dia.

Pemkot sudah memperhitungkan debit kolam yang dibutuhkan agar daerah itu terhindar dari banjir.

Menurut Dendi, Pollux Habibie tengah mengerjakan kolam itu.

Kemudian, untuk proyek di Marina City, pemerintah memberi syarat pengerjaan dapat dilakukan bila saluran air telah diselesaikan. pemerintah memberikan waktu tiga bulan kepada perusahaan untuk menyelesaikannya.

Pemko Hentikan

... Hal. 10

Editor: Amir, Layouter: Mario

10

batam

Kamis, 08 Desember 2016

Reboisasi Lahan Hutan, Beralih ke Pohon Berbuah BATAM (HK) — Beberapa kawasan hutan di Provinsi Kepri yang rusak terus diperbaiki oleh instansi terkait, baik dinas maupun pihak kementerian.

Upaya reboisasi terus dilakukan namun lahan yang ada diupayakan untuk tanaman buah.

Kasi Rehabilitasi Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Kepri, Suroso menuturkan, upaya rehabilitasi hutan kini tidak hanya menanam pohon kayu semata yang tidak berbuah. Khususnya di Kepri, beberapa kawasan sudah mulai digerakkan menanam pohon buah seperti, petai, cempedak, nangka, matoa, jengkol dan lain sebagaiya.

“Kalau masyarakat masuk tidak mengambil buahnya kan

tapi mengambil kayu, ini dirubah. Jadi konsepnya kedepan harus (Pohon Buah) seperti itu.

Karena hutan kita tidak seperti di sumatera orang yang tidak bisa masuk. Hutan kita orangorang bisa masuk kemana-mana kalau ada pohon berbuah kan tidak kemana-mana, ada petai, ada nangka, cempadak, matoa, jengkol. Dan lain sebagianya,”terang Suroso, Rabu (7/12).

Didalam aturan sendiri sudah dijelaskan porsi pohon buah di dalam kawasan hutan, yakni maksimal 40 persen dan 60 persen pohon kayu-kayuan. Namun demikian, praktek yang mereka lakukan di Sungai Pulai di Kabupaten Bintan, itu porsinya mencapai 70 persen pohon buah.

“Ini karena mengingat hu-

Mencari Besaran .... tuhan listrik Batam.

"Terlebih lagi kita tau subsidi silang dari indutri yang dulunya 32 persen kini turun menjadi 25 persen, namun kita masih mencari besaran yang tepat," ungkapnya lagi.

Namun demikian, lanjutnya, meski terjadi penyesuai TDL Batam, namun besaran tersebut tidak melebih besaran TDU pusat, dimana per satu wattnya dimintakan Rp1.300 per kwh sementara TDU pusat PLN sebesar Rp1.400an per kwh.

Senada disampaikan oleh

sambungan Hal. 9 Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah, bahwa penyesuaian tidak bisa dihindari, hanya saja menurutnya perlu dirumuskan berapa besarannya.

"Demi masyarakat dan PLN itu sendiri, kita ingin keduanya hidup," terangnya.

Kalau melihat berbagai pertimbangan, lanjut politisi PKS ini, diperkirakan kenaikan besaran yang harus dibayar oleh pelanggan rumah tangga setiap bulannya sekitar Rp50 ribu hingga Rp70 ribu.

"Apalagi kita tau sejak ta-

Rudi Lantik .....

hun 2012 lalu belum pernah dilakukan penyesuaian untuk pelanggan rumah tangga," katanya.

Sementara itu, Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha bright PLN Batam, Khusnul Mubien mengatakan bahwa pembahasan masih terus dilakukan dan ditargetkan rampung pada pertemuan selanjutnya, yakni Jumat (9/9) ditempat yang sama.

"Belum final, kita masih lakukan pembahasan, targetnya Jumat ini," ujarnya singkat. (ays)

sambungan Hal. 9

kan hasil seleksi terbuka atau lelang jabatan, yakni posisinya Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Investasi, Kepala Dispenda, Kepala Distako, Kepala BPPPAKB, Kepala Dinas KP2K, dan Kepala Satpol PP," ungkapnya.

Menurutnya, pelantikan tersebut dalam rangka penyegaran. Pertimbangannya tidak semata-mata dari sumber daya manusianya, tapi juga dari pen-

galamannya bekerja.

Diharapkannya, dengan pergantian orang baru ini, bisa fokus bekerja sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Walikota, dalam hal ini terkhusus mengentaskan tiga permasalahan besar di Kota Batam.

"Masalah sperti kemacetan, banjir dan kebersihan bisa menjadi perhatian penuh bagi kita semua," terang Rudi.

Data 44 Pejabat yang dilantik :

- Ashraf Ali dari Camat Galang menjadi Camat Batam Kota.

- Fridkalter Parulian dari Sekcam Batuaji menjadi camat Batuaji.

- Nasrun dari Camat Belakang Padang menjadi Camat Bulang.

- Sadiman dari Sekcam Belakang Padang menjadi Camat Belakang Padang - Amri Amis dari Sekcam Bulang menjadi Camat Galang - Leo Putra dari Camat Batu Ampar menjadi Sekretaris Badan Penanaman Modal.

- Rinaldi M Pane dari Camat Batuaji menjadi Sekretaris KP2K. - Aditya Guntur Nugraha dari Lurah Belian menjadi Kabid Pengadaan dan Kepangkatan BKD. - Usmar dari Kabid Pengadaan dan Kepangkatan BKD menjadi Kabid bidang pengeloaan batas negara.

- Faizal Riza dari Kabid Lalin menjadi Kabag Bina Program Sekretariat Daerah.

- Zurniati dari Camat Sekupang menjadi Kabag Perekonomian Sekretaria Daerah.

- Ridwan Afandi dari Camat Batam Kota menjadi Sekretaris Sapol PP Kota Batam.

- Zulkarnaen dari Sekretaris Badan Penanaman Modal menjadi Kabag Protokol Sekdako.

- Soemarlan dari Sekretaris KP2K menjadi Inspektur pembantu Bidang Aparatur Inspektorat.

- Syafrul Bahri dari Kabid Ketertiban Satpol PP menjadi Kabid Lalin.

- Zarefriadi staf ahli bidang perdagangan dan tata niaga Kota Batam menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. - Raja Azmansyah dari Kabag Bina Program Sekdako menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- Suhar dari Sekretaris Dinas Tata Kota Batam menjadi Kepala Dinas Tata Kota.

- Nurzalie dari Sekretaris Satpol PP menjadi Kepala Satpol PP. - Husnaini dari Kepala Bidang Program Dinas KP2K menjadi Kepala Dinas KP2K - Umiyati dari Camat Bengkong, menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. - Ibnu Maja dari staf ahli bidang pembangunan dan investasi, menjadi staf ahli bidang perdagangan dan tata niaga.

- Abidun Pasaribu dari Kabag Perekonmian Sekretaris daerah, menjadi staf ahli bidang ekonomi dan investasi.

- Arman dari Sekcam Sekupang menjadi Camat Sekupang.

- Yudi Admajianto dari Sekcam Batam Kota menjadi Camat Bengkong.

- Tukijan Sekcam Batu Ampar menjadi Camat Batu Ampar.

- Novi Harmadyastuti dari Sekcam Sei Beduk menjadi Camat Lubuk Baja.

- Herman Rozie dari Camat Lubukbaja menjadi Sekretaris Distako.

tannya dikuasai masyarakat, makanya sebanyak itu. Hanya kita kumpulkan masyarakat kita kasih pengertian. Ini namanya hutan kemasyarakatan, dengan artian, masyarakat dapat mengelola hutan itu dengan catatan ada yang menghasilkan apakah itu buah, daunan, madu dan lain sebagainya,”terangnya.

Bila memang menghasilkan, maka dalam pemanfaatanya akan dibentuk kelompok masyarakat yang akan mengelola.

Kelompok tersebut diberikan konsesi selama 35 tahun untuk memetik hasilnya.

Selain Sungai Pulai, salah satu kelompok yang merasakan manfaat hutan, berada dikawasan Jembatan Busung-Bin-

Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada seluruh Dinas dibawah jajarannya agar bisa mengerti itu, pasalnya semua kegiatan tersebut mayoritas dibawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (PU).

"Sehingga jangan ada yang merasa sakit hati jika anggaran PU saya naikkan supaya mengatasi tiga masalah tersebut," tandas Sekretaris DPW Nasdem Kepri ini. (cw56/mc)

- Imam Tohari dari Lurah Sei Jodoh menjadi Kabid Ketertiban Satpol PP. - Anisah dari Kasi Pembinaan TK menjadi Kabid luar Sekolah Disdik.

- Tongam Reigianto Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang sekdako menjadi Kepala UPT Dishub.

- Vadilla dari Kepsek SMP 3 menjadi Kasi Pembinaan TK. - Elfitri Gustati dari Lurah Batu Merah menjadi Selcam Batu Ampar.

- Wagiman dari Lurah Tanjung Sari menjadi Sekcam Belakang Padang.

- Rafeah dari Sekcam Galang menjadi Sekcam Galang.

- Ida Yusdianasari dari Sekcam Lubuk Baja menjadi Sekcam Galang Kota Batam - Sutikno dari Lurah Tanjung Uncang menjadi Sekcam Batuaji.

- Hardianus dari Lurah Sei Langkai menjadi Sekcam Sagulung.

- Ute Rambe dari Lurah Karas menjadi Sekcam Sekupang.

- Syarifah Lily Anggiani Kepala Sub tata laksana Setdako menjadi Sekcam Batam Kota.

- Dian Hari Susanto Kepala Sub Bagian Analisis formasi Setdako menjadi Sekcam Lubuk Baja.

- Ghufron dari Lurah Duriangkang menjadi Sekcam Sei Beduk.

- Muhammad Hafiz dari Kasi lurah sei Lekop menjadi Lurah Tembesi.

- Candra Hermawan dari Seklur Tembesi menjadi Lurah Sei Langkai.

tan. Kelompok masyarkat tersebut memanfaatkan hutan mangrove sebagai kawasan wisata.

Masyarakat datang bisa menikmati bakau dengan menyewa kapal kecil milik kelompok setempat.

Hal ini juga akan diterapkan di Kota Batam. Seperti halnya penggalakan penanaman pohon dalam hutan lindung Duriangkang.

Tahun ini, beberapa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sudah dilakukan seperti, rehabilitasi hutan dan reboisasi lahan 24.263 batang, rehabilitasi hutan lindung Gunung Lengkuas 100 Ha, rehabilitasi hutan lindung Sungai Puali, 200 Ha, rehabilitasi hutan lindung Duriangkang 200 Ha,

INT

RATUSAN pohon buah siap ditanam ke lahan kosong untuk reboisasi. Gerakan menanam pohon beralih dari lahan hutan ke pohon berbuah. pembuatan tanaman hutan kota di Bintan 5 Ha, rehabilitasi hutan produksi KPHL di Ka-

Pemko Hentikan ....

"Karena yang ditimbun rawa dengan elevasi rendah. Semua izin penimbunan bakau dihentikan dulu, sampai perencanaan drainase selesai," kata dia.

Pemerintah akan memfasilitasi agar Badan Pengusahaan Batam sebagai pemegang hak alokasi lahan di kawasan itu menyiapkan ruang untuk pembangunan drainase.

Sedangkan pembangunan drainase akan dibicarakan selanjutnya, apakah menjadi tanggung jawab pemerintah atau swasta.

Sama dengan di Marina City Tanjunguncang, pemerintah

sambungan Hal. 9 juga meminta pembangunan di Tanjungriau dihentikan sampai ada drainase demi menghindari banjir.

"Di daerah di Tanjungriau meski PL sudah ada karena penyempitan maka pembangunan dihentikan sampai masalah drainase selesai, juga termasuk dimensi daya dukung daerah serapan air," kata Dendi.

Sebelumnya, Pemkot Batam menghentikan 12 pengerjaan pemotongan lahan karena dianggap mengganggu lingkungan dan berpotensi menyebabkan banjir.

Sebanyak 12 kegiatan pemotongan lahan yang dihentikan

BC Batam .....

Untuk itu, tambahnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan, statusnya menjadi Barang Milik Negara ( BMN).

Barang sitaan itu secara administrasi dan pengelolaannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Selanjutnya atas barangbarang BMN tersebut sesuai persyaratan-persyaratan tertentu pemanfaatannya bisa dilelang, ditetapkan status peng-

gunaan, dihibahkan, atau dimusnahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

"Untuk barang-barang hasil penindakan yang disetujui peruntukannya untuk dimusnahkan, pelaksanaan pemusnahan sesuai ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup tidak boleh menyebabkan atau berdampak pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya," terangnya.

Pemusnahan yang dilakukan pada Rabu ini, merupakan

yang ke tiga kali tahun ini dan sebelumnya BC Batam juga menghibahkan bawang, beras dan gula kepada masyarakat di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Kepri.

"Untuk itu pelaksanaan pemusnahan dilakukan bekerja sama dengan PT Desa Air Cargo yang merupakan perusahaan yang profesional dan memiliki perlengkapan yang memadai dalam hal pemusnahan barang-barang tersebut," terangnya. (btd)

sambungan Hal. 9 kan polisi dalam proses penyidikan Lakalantas yang mengakibatkan adanya korban tewas.

Sehingga, si pelaku tidak kabur dan bertanggungjawab.

"Motor korban ditemukan di pos sekurity perumahan pelaku, dalam keadaan hancur dan remuk, karena terseret mobil pelaku hingga dua kilo meter. Untuk korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Kini, kita tinggal proses atas lakalantas maut ini hingga menuntaskan hukuman pelaku ke pengadilan," ujar Kanit Lantas itu.

Terkait kasus Lakalantas tersebut, polisi tidak akan menahan pelaku karena ada pihak

Wabah DBD .....

Wabah DBD masih menjadi ancaan bagi warga Sagulung, sebelumnya 24 orang terserang DBD yang tersebar di komplek RW 2 dan RW3, Kelurahan Sungai Langkai, Sagulung.

Atas kondisi ini, warga meminta pemerintah kota turun tan-

yaitu yang dikerjakan oleh PT City Property di Tanjungpinggir Sekupang, PT Menara Anugrah Aditama di Telaga Punggur, PT Darma Tunggal Usaha, PT Maulana Putra Catur di Patam dan PT Batam Steel di Tanjunguncang.

Kemudian Lindung Alam Batam di Sagulung, PT Jutam Ready Mix di Bengkong, PT Pendawa Sukses di Tanjungpiayu, PT MUlya Realty Batindo di Batu Besar, PT Kopkar di Glory Point Tiban, PT Sijorat Arta Sukses di Tiban dan PT Silma Suntur Agung di Nagoya Hill. (ant)

sambungan Hal. 9

Supir Mabuk ..... mengatakan, terkait laklantas dijalan umum tersebut pihaknya telah mengamankan pelaku (supir maut) dan barang bukti berupa mobil dan sepeda motor.

"Kita sudah mengamankan pelaku (Zul Fahmi), dan barang bukti di rumahnya. Pelaku kita tangkap ketika sedang tidur. Sedangkan mobil yang digunakan itu terparkir dalam garasi rumah yang beralamat di Taman Mediterania blok HH3 No 1, Batam Centre itu," kata Iptu Efendi M, Rabu (7/12), siang.

Diterangkan Efendi, pengamanan pelaku dan barang bukti itu dilakukan untuk memudah-

rimun 58 Ha dan pembuatan tanaman hutan kota di Tanjungpinang seluas 10 Ha. (mc)

yang menjamin pelaku. Namun, jika tidak sesuai perjanjian pelaku tentu harus ditahan sebagaimana mestinya.

"Saya sanggup menjamin Zul Fahmi sebagai teman, agar tidak melarikan diri atas kasus yang dialaminya. Bahwa pelaku bertanggungjawan dan tidak akan melarikan diri ke luar Batam. Jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan melanggar perjanjian, saya bersedia untuk memberikan jaminan Rp300 juta, yang akan saya serahkan ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri Batam," ucap Isak Makapuan, selaku pihak penjamin. (vnr)

sambungan Hal. 9 gan dan menjadikan kondisi tersebut sebagai atensi. Terlebih musim pancaroba atau musim yang kerap berubahubah sewaktu-waktu, membuat Kelurahan Sei Langkai, Sagulung menjadi zona merah terhadap Deman berdarah Denque (DBB).

Ketua RW 2 Kavling Nato, Sagulung, Parlaugan Siregar mengatakan, dalam sebulan terakhir ini hujan sering turun, yang membuat penderita DBD

semakin meningkat di Sei langkai. Bahkan, kasus dalam DBD ini telah merenggut satu korban meninggal dunia karena terlambat penanganan.

"Memang didaerah ini sangat rawan dan darurat penderita DBD ini. Apalagi saat ini hujan, panas terus membuat nyamuk jentik leluasa. Jadi, saya harapkan pemerintah harus sigap dan tanggap untuk menangani hal ini," imbaunya kepada pemerintah terkait.***

Editor: Amir Layouter: Mario

CMYK

11

karimun

Kamis, 8 Desember 2016

Proyek Siluman Diduga Milik Dewan KUNDUR (HK)—Warga Desa Sei Sebesi, Kecamatan Kundur meradang ketika sejumlah proyek semenisasi dan drainase di desa mereka tidak dipasang plang nama alias proyek siluman. Mereka mendatangi kantor desa guna meminta penjelasan soal proyek itu. Warga mencurigai proyek tersebut milik oknum anggota dewan.

Ilham Liputan Karimun

Kepala Desa Sei Sebesi Nazaruddin ketika dikonfirmasi Rabu (7/12) mengatakan, sebagai kepala desa dirinya memang tidak mengetahui soal pengerjaan proyek itu. Dia sangat

menyayangkan pihak kontraktor pelaksana tidak pernah berkoordinasi terkait proyek kepada dirinya.

Ternyata, proyek sudah mulai berjalan.

"Terus terang, saya sa-

ngat setuju ada pembangunan di desa kami. Namun, kalau proses pengerjaan proyek itu tanpa adanya komunikasi dengan kami, tentu kami merasa kecewa juga. Kalaupun kami tidak diajak duduk, minimal berikan selebaran kalau mereka mengerjakan proyek, biar kami tahu juga," ungkap Nazaruddin.

Nazar menduga ada indikasi kalau proyek itu milik oknum anggota dewan. Pasalnya, proyek semenisasi dan drainase kebanyakan dengan sistem penunjukkan langsung (PL) biasanya milik anggota dewan. Hanya saja, dia tidak berani menyebut oknum anggota dewan mana yang memiliki proyek itu.

"Sampai sekarang saya

ILHAM/HALUAN KEPRI

SALAH satu proyek drainase di Parit Seratus Desa Sei Sebesi. Proyek ini tidak dipasang plang nama.

memang belum mengetahui proyek itu punya siapa, berapa anggaran, siapa kontarktor maupun pengawasnya. Namun, jika dilihat dari sistem proyek ini,

bisa jadi proyek ini milik oknum anggota dewan. Namun, kami tidak bisa menyebut oknum dewan yang mana punya proyek ini," jelasnya.

Nazaruddin juga menemukan kejanggalan lain soal proyek itu. Kejanggalan yang dimaksud ketika Konsultan Pengawas atas nama Dedy dengan berani menyebut kalau pengerjaan proyek itu sepengetahuan pihak Kejari Karimun, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karimun, LSM dan media di Karimun.

"Saya sudah bertemu dengan konsultan yang bernama Dedy di lokasi proyek. Disana ada juga Ketua dan Bendahara BPD. Saat itu, Dedy menyebut kalau proyek itu telah didudukkan dengan Kejaksaan Karimun, PU, LSM dan teman-teman wartawan. Saya tidak mengerti apa maksud dari ucapannya itu," jelas Nazar.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Desa Sei Sebesi, Kecamatan Kundur menemukan 4 proyek fisik tanpa plang nama di daerah mereka. Bukan hanya warga, Kepala desa dan kepala BPD setempat juga tidak pernah tahu soal 'proyek siluman' di daerah mereka. Perangkat desa itu mengaku kalau pelaksana proyek tidak pernah berkoordinasi.

Empat 'proyek siluman' di Desa Sei Sebesi Kecamatan Kundur itu diantaranya, proyek semenisasi di depan Kantor Desa Sei Sebesi, proyek air bersih berupa pipanisasi di Parit Tegak, proyek drainase di Parit Seratus dan Proyek peningkatan jalan serta penggalian parit di Parit Seratus.(ham)

BNI Ganti Uang Nasabah

ILHAM/HALUAN KEPRI

ATM BNI samping swalayan Padi Mas, Karimun ini diduga pelaku cyber crime menyimpan data nasabah.

KARIMUN (HK) — Nasabah BNI Cabang Tanjungbalai Karimun kembali bernafas lega. Pasalnya, BNI telah mengganti seluruh uang yang hilang dalam rekening milik 70 nasabah di bank tersebut. Total keseluruhan uang yang diganti sebanyak Rp400 juta. Selain itu, kartu ATM mereka juga telah diganti.

"Kami telah mengganti seluruh dana milik nasabah yang dicairkan secara ilegal oleh orang tak dikenal. Total kerugian yang kami ganti sebesar Rp400 juta dari 70 orang nasabah.

Kami menjamin, setiap dana nasabah yang disimpan di bank akan aman," ungkap Kepala BNI Cabang Tanjungbalai Karimun Joko Teguh Sembodo via ponselnya, Rabu (7/12).

Kata Joko, pihaknya tidak perlu menunggu waktu lama untuk mengganti kerugian seluruh nasabah BNI di Karimun. Jika dalam ketentuan proses pengantian itu memerlukan waktu sampai 70 hari. Namun, pihaknya tak ingin mengecewakan dengan secepatnya mengganti uang nasabah dalam tempo satu hari.

Joko menyebut, selain dari 70 nasabah tersebut, sebenarnya masih ada nasabah lainnya yang belum melaporkan kerugian yang dialami ke Kantor Cabang

BNI Tanjungbalai Karimun. Jumlah keseluruhan nasabah tersebut sekitar 100 orang. Pihaknya, masih menunggu nasabah tersebut membuat laporan langsung ke kantor BNI. "Selain dari 70 orang nasabah yang sudah kami selesaikan. Masih ada beberapa nasabah lainnya yang sempat menghubungi kami melalui laporang lisan. Jumlah pastinya saya belum bisa pastikan, karena masih direkap oleh petugas kami. Mungkin saja jumlah keseluruhan dari yang sudah kami selesaikan sekitar 100 orang lebih," tuturnya.

Informasi yang diperoleh Haluan Kepri, sindikat cyber crime melakukan penyimpanan data nasabah BNI di ATM samping swalayan Padi Mas Tanjungbalai Karimun. Pelaku memasang skimmer di mulut ATM dan kamera ditempelkan di panel atas mesin ATM. Pemasangan tidak lebih dari 3 detik. Jumlah pelaku antara 2-3 orang.

Kartu debit palsu yang digunakan pelaku mereka curi dari Bandung. Pemasang skimmer dengan pengguna kartu tidak pernah saling kenal. Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu korban menggunakan metode sederhana sep-

erti hanya fotokopi, atau metode yang lebih canggih seperti perangkat kecil untuk menggesek kartu, kemudian menyimpa ratusan kartu kredit korban.

Joko tidak menampik kalau ATM yang digunakan pelaku untuk menyimpan nasabah BNI Karimun berada di samping swalayan Padi Mas. Hanya saja, dia juga tidak bisa memastikan lokasi tersebut digunakan pelaku. Dia hanya menyebut yang lebih mengetahui dimana lokasi pelaku memasang kartu skimming adalah BNI Pusat.

"Bisa jadi pelaku memasang alat skimmer itu di ATM samping swalayan Padi Mas, namun saya tidak bisa memastikan hal itu.

Karena, yang bisa memastikan adalah BNI Pusat. Seperti hanya informasi awal yang menyebut ada penarikan ilegal milik nasabah BNI Cabang Karimun juga BNI pusat," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sistem pengamanan di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik BNI Cabang Tanjungbalai Karimun diduga dibobol sindikat cyber crime internasional. Akibatnya, sebanyak Rp400 juta uang milik 70 nasabah raib. Pelaku diduga menarik uang nasabah BNI dari mesin ATM di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (3/12) lalu.

Bukan hanya di Karimun, pada hari yang sama, tiga kota besar lainnya di Indonesia yakni, Pontianak, Bali dan Medan juga mengalami hal yang sama. Sebanyak 1.200 nasabah BNI telah menjadi korban kejahatan cyber crime internasional tersebut. BNI pusat telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk mengungkap kasus itu. (ham)

ILHAM/HALUAN KEPRI

BANTUAN KENDARAANL-Bupati Karimun Aunur Rafiq mengecek kendaraan operasional kebersihan bantuan dari PT Tambang Timah di rumah dinasnya, Rabu (7/12).

PT Timah Serahkan 2 Tossa KARIMUN (HK) — Jajaran PT Tambang Timah Unit Prayun Kundur memberikan bantuan dua unit kendaraan roda tiga merk viar sebagai kendaraan operasional kebersihan Pemkab Karimun. Bantuan tersebut diserahkan Manejer Umum PT Tambang Timah Dani Firsal kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq di rumah dinas bupati, Rabu (7/12) siang.

Dani Firsal kepada sejumlah awak media mengatakan, bantuan kendaraan roda tiga tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan setiap tahun.

Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan program dari Pemerintah Kabupaten Karimun.

Selain bantuan kendaraan kebersihan itu, program CSR PT Tambang Timah lainnya adalah penanaman pohon, pembinaan usaha kecil dan menengah (UKM), pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan PT Tambang Timah di Desa Prayun, Kecamatan Kundur Barat.

"Kami telah memberikan keterampilan kepada suku asli yang banyak tinggal di lokasi tambang. Mereka terus kami berdayakan, yang sebelumnya tidak punya keterampilan, lalu kami beri pengajaran sesuai dengan bakat mereka. Hanya saja, keterampilan yang diberikan itu ada yang berhasil namun ada juga yang tidak berhasil," tuturnya.

Bupati Karimun Aunur

Rafiq mengucapkan terima kasih kepada PT Tambang Timah yang memberikan bantuan kendaraan operasional kebersihan melalui program CSR yang ada di perusahaan itu. Perhatian perusahaan pengekspolitasi bijih timah tersebut dilakukan secara instens dan kontiniu kepada Pemkab Karimun.

"Bantuan yang diberikan PT Tambang Timah tidak hanya diberikan di Pulau Karimun, namun juga di Pulau Kundur tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kami juga berharap, perusahaan lain juga mengikuti apa yang telah dilakukan PT Tambang Timah ini. Apalagi, Perda Kepedulian Sosial telah disahkan di DPRD Karimun.

Rafiq menyebut, hingga saat ini PT Tambang

Timah telah menyalurkan sebanyak 22 kendaraan operasional kepada Pemkab Karimun. Dengan rincian, 17 kendaraan roda tiga, dan 5 kendaraan roda empat jenis pick up. Semua kendaraan itu sudah digunakan sebagai kendaraan kebersihan di Badan Kebersihan dan Pertamanan Karimun.

"Saat ini baru ada 22 kendaraan operasional kebersihan. Mudah-mudahan, selama tiga tahun ke depan kami bisa menyediakan 71 kendaraan operasional yang akan diperuntukkan bagi seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Karimun. Sehingga, program peningkatan kebersihan bisa menyeluruh dan tidak terkonsentrasi di Pulau Karimun semata," pungkasnya. (ham)

Rafiq Pantau Pemangkasan Hutan Kota KARIMUN (HK) — Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Kepala Badan Kebersihan dan Pertamanan Karimun Rosmawati memantau pemangkasan hutan kota di pinggir Jalan Teuku Umar, Tanjungbalai Karimun yang mengalami longsor beberapa hari lalu.

Bupati Rafiq meminta kepada petugas agar jangan menebang semua pohon,

melainkan hanya memangkas sebagian dahan saja.

"Jangan dipangkas semua. Pohon-pohon ini fungsinya untuk menahan longsor. Kalau dihabiskan tak ada lagi yang akan menahan. Jika nanti datang lagi hujan maka tanah diatas tebing akan dengan mudah turun. Pangkas saja bagian dahan yang akan mengganggu dan mencela-

kai orang," kata Rafiq.

Kata Rafiq, pohon hutan kota yang telah berusia puluhan tahun itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan dan dijaga. Ia juga menyebutkan jika pemerintah juga tidak akan melakukan peremajaan pohon di lokasi. Untuk mengantisipasi terjadinya longsor kembali, pemerintah daerah di tahun 2017 akan dibangun turap di be-

berapa bagian tebing.

Selain itu pemerintah daerah Karimun akan menambah hutan kota baru di enam titik di sekitaran danau bekas galian tambang timah. Lokasi yang akan dijadikan hutan kota tersebut antara lain, wilayah danau Pongkar, Sei Bati, Sentani, danau belakang Makodim 0317/TBK, Dang Merdu dan wilayah

CMYK

pesantren Ar-Raudah.

Menurut dia, tujuan dibuatnya hutan kota di lokasi danau adalah sebagai hutan serapan air.

Dengan begitu, maka dapat diperkirakan stok air bersih bagi masyarakat Karimun tak akan berkurang hingga puluhan tahun. Selain itu, luas hutan di Karimun juga akan bertambah untuk paru-paru kota.

Saat kunjungan Bupati Rafiq, petugas Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun tengah menebang pohonpohon yang berukuran besar dan tumbuh di tebing Jalan Teuku Umar. Pohonpohon besar tersebut berpotensi tumbang sehingga bisa terjadinya longsor susulan di daerah itu.

Kepala Badan Keber-

sihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun, Rosmawati mengatakan pemangkasan ini dilakukan pasca terjadinya longsor di kawasan tebing Jalan Teuku Umar. Dia menyebut, proses pemangkasan pohon-pohon ukuran besar itu mulai dilakukan sejak longsor hingga sampai dahan di pohon besar itu benarbenar aman. (ham)

Editor: Andi, Layout: Novrizal

12

anambas

Kamis, 08 Desember 2016

KPK Terima Verifikasi Proyek SPAM ANAMBAS (HK) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima hasil verifikasi Inspektorat pembangunan proyek Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM).

Yudi Liputan Anambas "Baru-baru ini hasil verifikasi Tim Inspektorat telah disampaikan ke KPK,"demikian disampaikan Ody Karyadi Inspektur KKA, Rabu (7/12).

Laporan tersebut ungkap Ody sudah di terima oleh KPK, namun belum ada balasan karena apa yang disampaikan itu masih dalam bentuk informasi, sesuai dengan permintaan Komisi Anti Rasua itu."walaupun sudah kami serahkan ke KPK namun hal ini belum dilaporkan ke Bupati karena beliau masih diluar,"tuturnya.

Lebih jauh Mantan Kepala Dinas Kominfo Anambas itu menegaskan, ada tidaknya unsur pidana pada Proyek SPAM merupakan rana KPK, karena apa yang disampaikan oleh pihaknya masih dalam bentuk informasi.

"Ada tidak unsur pidana pada proyek ini, itu rana KPK, jika dalam pengembangan oleh KPK ditemukan pidana ya silahkan, karena memang proyek SPAM itu ada dilaksanakan, karena ada bukti fisik di lapangan dan tidak fiktif," bebernya.

Disingggung ada tidaknya perbedaan antara do-

kumen dan bukti phisik dilapangan, Ody menjelaskan untuk persoalan itu, harus tim ahli yang mengkaji, dan turun tidaknya tim ahli itu ke Anambas untuk mengecek proyek SPAM tergantung dengan KPK. "Kalau KPK melihat ada kesalahan tentu mereka akan menurunkan tim ke Anambas," jelasnya.

Ody juga mengakui kalau saat ini dinas PU berupaya untuk memperbaiki sejumlah kekurangan agar air dapat berjalan dan dinikmati masyarakat. Bahkan tambah Ody pihaknya juga menyarakan agar PU dapat melakukan perbaikan kekurangan yang ada.

"Saya sarakan ke PU untuk melakukan perbaikan, apalagi sebenarnya Kontraktor punya tanggung jawab hingga 10 tahun, dengan biaya yang ditanggung kontraktor itu sendiri, memang hal ini tidak disebutkan dalam kontrak namun itu terdapat dalam undang-undang konstruksi, selain kontraktor pengawas juga mesti bertanggung jawab," terangnya.

Ody juga menyampaikan sejumlah pihak juga sangat kooperatif dalam membantu tim untuk menyelesaikan ini hingga diserahkan ke KPK.***

DPRD Pecah Suara Soal Anggaran Masjid Agung TAREMPA (HK) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas pecah suara dalam penentuan sistem penggangaran pembangunan Masjid Agung dan persetujuan pinjaman daerah Rp20 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Fraksi Amanat Karya Indonesia Raya (Akir), Muhammad Dai, mengatakan,? pemerintah menginginkan pembangunan Mesjid Agung di-multiyears-kan. Dalam pembahasan tersebut, Fraksi Akir menyarankan agar penganggaran Mesjid Agung dilakukan tahun tunggal, namun dari Fraksi PPP Plus dan PDIP Plus menginginkan tetap di-multiyears-kan.

Dalam pembahasan sistem penggangaran sempat ada perbedaan pendapat antar fraksi, sehingga dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah juga tidak mendapat kesepakatan, sehingga dilakukan voting.

"Dalam voting kami dari Fraksi Akir, PBB dan Demokrat, walk out, sehingga tinggal tujuh orang saja yang melakukan paripurna. Namun oleh Pak Ketua, kesepakatan yang dilakukan oleh tujuh orang tersebut sah.

Padahal dalam tatib DPRD, pengambilan kesepakatan harus 50+1 (11 orang), nyatanya tatib itu dilanggar," kata Dai, Selasa (6/12/2016).

Dia menambahkan, pihaknya masih menunggu paripurna pemandangan umum dari fraksi agar pemerintah segera mengakomodir saran dari DPRD. "Bila pada pemandangan umum nanti, saran kami tidak diakomodir, maka kami siap walk out untuk yang kedua kalinya," tegasnya.

Dai menjelaskan, adanya perbedaan pendapat dalam paripurna tersebut, bukan berarti tidak menyetujui pembangunan Mesjid Agung, namun memandang kemampuan APBD pada tahun yang akan datang.

"Progres pembangunan Mesjid Agung semua di tahun 2017. Pematangan lahan berkisar Rp 8,5 miliar dianggarkan pada tahun 2017, UPL UKL juga ditahun 2017, pemerintah eksekutif juga ngotot pembangunan fisik Rp 10,2 miliar dilakukan pada tahun 2017. Fraksi Akir khawat-

ir ini tidak bisa berjalan sekaligus, sehingga ujungujungnya anggaran tidak terserap.? Oleh karena itu kami meminta pemerintah eksekutif menganggarkan pembangunan fisik pada tahun 2018," paparnya.

Dai merincikan, bila pembangunan fisik dianggarkan pada APBD 2018, maka kebutuhan untuk embung Rp 20 miliar dapat terakomodir tanpa meminjam ke PT SMI. Menurut Dai, bila peminjaman dilakukan,maka APBD Anambas akan tersandera(terikat) hingga 2019 mendatang.

"Kami meminta penganggaran Rp 10,2 miliar pembangunan fisik 2017 dialihkan untuk embung, sehingga 2018 embung sudah lunas. Kalau kita meminjam Rp 20 Miliar pembangunan embung,maka pada tahun 2017 kita harus menganggarkan Rp 1,7 Miliar Bunga dan Rp 300 Juta administrasi, kemudian 2018 pokok harus dibayarkan Rp 10 Miliar kemudian bunga Rp 1,7 Miliar dan tahun 2019 pokok harus dibayarkan Rp 10 Miliar dan bunga Rp 1,7 Miliar. Artinya kita akan mengembalikan Rp 25,4 Miliar,disini kita udah terlalu boros,sementara APBD kita belum menentu," paparnya.

Dia juga menyinggung, sesuai aturan di DPRD,penentuan sistem penganggaran pembangunan harus disampaikan sebelum KUAPPAS masuk.

"Tetapi ini sifatnya mendadak, sesuai aturan DPRD,harus masuk sebelum KUAPPAS disampaikan kepada DPRD. Mirisnya lagi, semenjak dilantik, sampai sekarang ini, Kepala Daerah belum pernah berdialog kepada kawankawan DPRD. Kalau begitu terus, bagaimana kita mau bersinergi membangun Anambas ini," jelasnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Akir Lainnya,Rocky H Sinaga juga mengemukakan hal yang sama dengan Dai. Namun dia meminta, agar pemerintah memperhatikan prinsip penganggaran berbasis kinerja,memperhatikan penyusunan perencanaan dan penganggaran.(btd)

YUDI/HALUAN KEPRI

PENANDATANGANAN PERDA — Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran menandatangani Perda SOTK disaksikan Wakil Bupati Wan Zuhendra dan para wakil ketua.

SOTK Anambas Disahkan ANAMBAS (HK) — Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Persetujuan Tengan Ranperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah KKA, di ruang Rapat DPRD, Rabu (7/12).

Dari Perda yang disahkan itu terdapat jumlah dinas daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas kini tinggal berjumlah 11 dinas dari 15 dinas yang ada sebelumnya.

Muhammad Da'i, Ketua Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Anambas mengatakan.

"Jumlah 11 dinas ini, merupakan hasil finalisasi antara Pemerintah

Daerah dengan Pansus DPRD pada tanggal 24 November 2016," demikian disampaikan Muhammad Dai, Ketua Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah saat menyampaikan Laporannya, Rabu (7/12).

Politisi Partao Amanat Nasional itu mengungkapkan, Komposisi perangkat daerah yang diajukan pemerintah daerah sebanyak 15 dinas daerah.

Namun, setelah melalui rangkaian proses pembahasan termasuk konsultasi dan koordinasi ke Kemendagri, biro hukum Provinsi Kepri termasuk studi banding ke Cimahi, Jawa Barat, disepakati komposisi dinas daerah sebanyak 11 dinas.

Bukan hanya itu lanjut Ketua DPD PAN Anambas itu, selain sebelas dinas daerah, terdapat dua sekretariat masingmasing sekretariat daerah dan sekretariat DPRD

serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran. Tidak hanya itu, terdapat tiga badan yakni Badan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta Badan penelitian, pengembangan dan perencanaan daerah. Termasuk tujuh kecamatan yang ada di Anambas.

"Dari tujuh kecamatan yang ada, tiga kecamatan yakni Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak dan Jemaja bertipe A, sementara empat kecamatan lainnya memiliki tipe B," bebernya.

Kendati demikian terdapat Sejumlah fraksi dalam pandangannya memberikan saran kepada pemerintah daerah dalam pembentukan susunan perangkat daerah ini. Salah satu contoh Fraksi PDI Plus yang dalam pemaparan yang disampai-

kan bahwa fraksi PDI P Plus meminta kepada Pemerintah harus memporsikan pegawai ketika perangkat daerah baru sudah dirampingkan yang berkemungkinan akan terjadi penumpukan pegawai dan harus disesuaikan dengan beban kerja yang ada.

"Fraksi PDI P Plus memandang, jangan sampai ada timbul kesan bahwa pegawai hanya duduk-duduk saja dan pergi ke kantor tidak ada yang dikerjakan. Jangan sampai hal tersebut terjadi," bebernya.

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra yang hadir dalam pengesahan itu dikarenakan Bupati KKA Abdul Haris, SH sedang melakukan rapat di Kemenko Maritim sangat mengapresiasi pembentukan susunan perangkat daerah yang sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah. Menurutnya, revi-

si mengenai perangkat daerah berlaku di Indonesia dikarenakan ada perubahan dari UU tahun 32 tahun 2014 ke UU nomor 23 tahun 2014.

"Perubahan Undangundang ini berdampak pada perubahan kewenangan yang sebelumnya berada di daerah kabupaten/kota, ke provinsi bahkan ke pusat. Seperti kewenangan ESDM, kehutanan dan lainnya," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua I DPRD KKA itu juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi namun tetap mengacu pada azas proporsional, rasionalitas dan efisiensi.

"Kami berharap, dengan ada organisasi perangkat daerah yang baru ini, dapat meningkatkan daya saing guna mendukung percepatan pembangunan," tandasnya.(yud)

Tiket Susi Air Penuh Hingga 30 Desember ANAMBAS (HK) — Bandara Letung sudah mulai beraktifitas.Walaupun saat ini jadwal penerbangan baru sekali dalam seminggu, yakni pada hari Jumat Namun Pesawat tersebut sudah dipenuhi Penumpang.

Kasatpel Badara Letung Ariadi mengakui kalasat sampai saat ini pihaknya masih belum mengetahui secara pasti jumlahwaiting list calon penumpang, tapi dapat memastikan tiket penerbangan tersebut telah penuh.

"Hingga tanggal 30 Desember mendatang Tiket Sudah terjual habis,"demikian disampaikan Ariadi, Rabu (7/12).

Murahnya tiket sebut Ariadi yang hanya Rp190 ribu menjadi daya tarik

sendiri bagi penumpang.

Selain itu penyebab lain dengan minimnya penumpang yang hanya 15 orang dan dipakai 12 seat membuat penumpang selalu penuh.

Kendati demikian lanjut Ariadi, ke depan pihaknya akan menambah jadwal penerbangan yakni dengan menggandeng maskapai lain seperti Express Air yang dapat memuat kurang lebih 30 penumpang. Namun sayangnya express air belum memiliki izin rute.

"Express air juga belum memiliki bisnis plan ke bandara Letung, sekarang ini lagi kita bicarakan baik itu dengan pihak pemda maupun dari pihak manajemen penerbangan express air," tukasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Perhubungan RI bersama sejumlah instansi mulai dari perwakilan kejaksaan sahbandar dan dari pihak Pemerintah kabupaten kepulauan Anambas mengadakan acara syukuran dalam rangka peresmian operasional Bandara Letung, Kecamatan Jemaja, Jumat (2/12) silam.

"Direncanakan peresmiannya nanti akan dilakukan ole Presiden RI Jokowidodo," kata Masykur Kepala Dinas Perhubungan Anambas.

Masykur menyampaikan, setelah dilakukan syukuran ini diketahui jadwal penerbangan dari Letung-Tanjungpinang PP dilaksanakan satu kali dalam satu minggu yakni

pada hari Jumat saja. Mengenai jadwal penerbangannya masih belum fix karena jamnya akan disesuaikan dengan pihak manajemen penerbangan Susi Air. Untuk pembelian tiket bisa dilakukan di terminal bandara.

"Jam penerbangan masih akan disesuaikan dengan manajemen susi air, yang jelas perjalanan dari Tanjungpinang ke Letung dan sebaliknya memakan waktu kurang lebih satu jam, ini sudah termasuk cepat," pungkasnya.(yud)

YUDI/HALUAN KEPRI

PESAWAT Susi Air ketika mendarat di Bandara Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Editor: Nicolaus Ngao, Layout: Hestu Purwanto

13

natuna

Kamis, 08 Desember 2016

Tak Asli, Tugu Padamu Negeri Diroboh NATUNA (HK) — Tugu Padamu Negeri yang berdiri tegak di simpang Jalan Soekarno Hatta - Hang Tuah, Ranai dirubuhkan.

Soalnya, tugu ini dinyatakan tidak asli.

Faturrahman Liputan Ranai Bupati Natuna, Hamid Rizal menegaskan kebijakan itu diambil untuk melakukan originalisasi tugu yang syarat dengan sejarah itu.

"Tugu apa namanya ini, kalau Padamu Negeri itu tidak macam itu, kalau tuga yang selama ini kita lihat, itu palsu," tegas Bupati Hamid di kantor DPRD Natuna, Rabu (7/12).

Ia menjelaskan, Tugu Padamu Negeri yang sebenarnya itu posisinya bukan di persimpangan jalan Soetta - Hang Tuah melainkan di samping jembatan Jalan Soetta.

Begitu juga dengan bentuk dan tandanya, di mana pada tugu yang asli terdapat prasasti yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakilnya Muhammad Hatta.

"Saya tahu persis tugu ini. Dulu waktu saya jadi Camat, tugu itu ada di pinggir laut dan bentuknya

tidak macam ini, kalau yang asli lengkap dengan prasasti," ungkapnya.

Ia mengaku tidak mengetahui sejak kapan tugu yang asli itu hilang dan menjelma seperti tugu yang selama ini berdiri di persimpangan jalan itu. "Saya tidak tahu kenapa berubah jadi kayak gini. Entah siapa yang mencuri aslinya" sambungnya.

Ia mengaku, atas dasar alasan diatas pemerintah mengambil kebijakan untuk menggantinya dengan yang asli, "Maka itu, baiknya dirobohkan saja yang ini," tegasnya.

Ia pun berjanji akan mendirikan lagi tugu tersebut meski pihaknya belum bisa menentukan waktu dan lokasi pembangunannya.

"Tidak ada istilah change lokasi, kita akan kembalikan aslinya dulu. Kami sudah mencari-cari yang asli tapi belum dapat. Nanti kalau sudah ketemu, kita akan langsung bangun," tegasnya mengakhiri.*** FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

TUTUP THM — Bupati Natuna, Hamid Rizal berjanji akan menutup seluruh tempat hiburan malam (THM) yang berbau mesum dalam waktu satu bulan.

DPRD Panggil Bupati Terkait THM Berbau Mesum

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

TUGU Padamu Negeri dirobohkan karena dinyatakan tidak asli.

Bapak-Bapak Harus Bawa Istrinya ke Tempat Tugas NATUNA (HK) — Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti menekankan kepada pegawai agar membawa istrinya ke tempat tugasnya karena ibu-ibu juga sangat berperan dalam kinerja pembangunan.

Wabup Ngesti berkata, peranan kaum hawa dalam pembangunan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Jasa kaum ibu tidak bisa lepas dari gerakan pembangunan yang digalakkan pemerintah.

“Pertama sekali saya ingin tekankan kepada bapak-bapak bahwasanya perempuan itu sebagai tiang negara karenanya peranannya dalam pembangunan sangat besar. Maka bapa-bapak tidak boleh melupakan kaum hawa,” kata Wabup Ngesti pada Peringatan HUT Darma Wanita Persatuna (DWP) Kabupaten Natuna ke 17 di Sisi Basisir, Rabu (7/12).

Ia melanjutkan, bagi bapak-bapak terutama sekali pejabat dan pegawai Pemkab Natuna hendaknya senantiasa membawa istrinya ke tempat di mana mereka ditugaskan karena alasan di atas.

“Makanya kalau bapak-bapak ditugaskan di luar kota jangan pula ibunya tidak dibawa. Bapakbapak akan sangat terbantu dengan keberadaan istri bapak. Ibu-ibu juga memiliki kemampuan dan peranan,” tegasnya.

Menurutnya, kaum ibu bukan hanya berperan sebagai pendamping suaminya melainkan juga ibu-ibu berpernan penting sebagai fatner suaminya dalam bekerja dan berkegiatan.

“Minimal bapak-bapak bisa mendapatkan pertimbangan dari istri bapak karena peranan ibu-ibu juga sebagai fatner kerja,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, sebagai anggota Darma Wanit ini saja ibu-ibu sangat berperan dalam gerakan pembangunan.

“Bapak-bapak bisa bayangkan apa jadinya pembangunan di tempat bapak bila tidak didukung ibu-ibu Darma Wanita Dari situ saja peranan ibu-ibu terlihat dengan jelas. Makanya suami - istri harus saling bahu membahu dalam membangun,” pesannya mengakhiri. (fat)

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

WAKIL Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti pada Acara HUT Darma Wanita ke 17 di Sisi Basisir. Ia mengeagaskan perempuan berperan penting dalam pembangunan.

NATUNA (HK) — DPRD Natuna menggelar rapat hearing dengan Bupati dan warga Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur di ruang Paripurna, Rabu (7/12). Rapat ini membahas penutupan Tempat Hiburan Malam (THM) berbau mesum yang ada di Natuna.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi mengatakan, rapat ini digelar karena desakan dari masyarakat untuk menutup seluruh

THM yang ada di Natuna.

Menurut warga, kata Yusri, keberadaan kafe itu berpotensi meresahkan dan mengganggu ketenteraman warga.

“Sengaja kami panggil Pak Bupati dan Warga.

Kita membahas dan menekankan kepada pemerintah agar menutup THM itu seperti yang diinginkan masyarakat secara umum,” kata Yusri.

Pada rapat itu, dewan juga membuka sesi dialog

antara perwakilan masyarakat dan pemerintah.

“Kita sudah sepakat bahwa dalam batas waktu satu bulan ini, tempattempat itu harus ditutup,” tegas Yusri.

Bupati Natuna, Hamid Rizal mengaku setuju sekali dengan keinginan warga, karena THM itu dapat merusak tatanan moral dan kehidupan masyarakat.

“Saya minta waktu 1 bulan kepada masyarakat. Saya akan tutup se-

mua kafe-kafe itu baik yang ada di Ranai ini maupun yang ada di luar Ranai. Keberadaanya membahayakan tatanan bermasyarakat,” tegasnya.

Hanya saja, ia mengaku ada pengecualian bagi kafe-kafe yang tidak menyediakan layanan-layanan yang berbau sensual dan tidak merusak tatanan moral.

“Yang berbau mesum saja kita sikat, apalagi yang memang tempat mesum,”

tegasnya mengakhiri.

Ketua Perwakilan Warga, Wan Sanusi mengku warganya bangga dengan semangat pemerintah itu, hanya saja ia mengaku janji pemerintah perlu dikawal.

“Kita senang sekali pemerintah juga memiliki keinginan dan semangat yang sama dengan masyarakat.

Tapi kami belum puas selama kafe-kafe itu belum ditutup, maka kita akan ikuti terus perkembangannya,” ujarnya. (fat)

Wiwin Dibunuh Pakai Parang dan Broti NATUNA (HK) — Wakapolres Natuna, Kompol Joko Priyanto menyatakan korban Wiwin yang meninggal beberapa waktu lalu dibunuh menggunakan parang dan broti.

Pernyataan ini disampaikan kompol Joko di hadapan sejumlah wartawan saat menggelar konfrensi pers di kantornya, Rabu (7/12).

Kompol Joko menuturkan, kronologis pristiwa itu bermula dari pertengkaran antara KH dan Wiwin. Pada saat itu KH tidak bisa menerima ucapan Wiwin dan akhirnya kalap dan membacoknya menggunakan pisau lipat.

Kala itu, korban Wiwin sempat melarikan diri, namun dalam kondisi berlumuran darah dengan sejumlah luka bacok di bagian dada, dengan gampang KH mengejarnya.

“Setelah dibacok korban dipukul menggunakan broti di bagian kepala sebanyak satu kali. Korban langsung tumbang,” tutur Kompol Joko.

Setelah korban tumbang, KH langsung berlari mengambil parang tetangga yang ada di luar rumah, kemudian membacok pinggang bagian belakang dan memenggal lehernya hingga meninggal.

“Abis tumbang itu baru dibacok dari belakang dan

memenggal leher korban untuk memastikan kematian korban,” sambungnya.

Mengenai motifnya, Kompol Joko berkata, berdasarkan pengakuan tersangka, ia nekad menghabisi nyawa istrinya karena sakit hati.

“Motifnya sakit hati, suaminya tidak tahan dibilang laki-laki miskin, korban tidak mau diajak nikah secara sah dan prilaku-prilaku korban lainnya,” paparnya.

Kasat Reskrim Polres Natuna, AKP Komarudin mengaku, proses perkara itu

sedang berlangsung intens.

“Kita masih melakukan pemeriksaan saksi. Delapan saksi sudah kita periksa. Setelah pemeriksaan saksi tuntas, kita akan segera menggelar rekonstruksi,” ujar AKPB Komar.

Atas perbuatannya,

tersangka dijerat dengan pasal 338 dan 340 Undang - Undang KUHP dengan hukuman maksimal hukuman mati.

“Kita menggunakan dua pasal. Ancaman maksimalnya hukuman mati,” pungkasnya. (fat)

FATURRRAHMAN/HALUAN KEPRI

WAKAPOLRES Natuna, Joko Prayitno saat pers rilis mengenai kasus pembunuhan di Ranai beberapa waktu lalu.

Editor: Edy Supriatna,Layout:Parlin

CMYK

14

lingga

Kamis, 08 Desember 2016

Masyarakat Senayang Gelar Tahlilan, Panjatkan Doa untuk Korban Pesawat Polri

DOK

DOA BERSAMA — Tim dari Kepolisian Daerah (Polda) Kepri melakukan doa bersama sebelum melaukan pencarian pesawat yang jatuh di perairan Lingga, belum lama ini.

LINGGA (HK) — Warga Kelurahan Senayang menggelar tahlilan untuk korban pesawat Polri Skytruck M 28 yang jatuh Sabtu (3/ 12) kemarin.

Sejak dua malam terakhir, bersama warga dan pejabat Kelurahan,

MUI, tokoh agama memanjatkan doa agar seluruh korban dapat segera ditemukan.

Ketua MUI Senayang, H Johari mengatakan kegiatan doa bersama dan tahlilan warga untuk mendoakan para korban pesawat M-28 Sky Truck milik

Polri yang jatuh dekat perairan Pulau Sebangka dan Kentar Kabupaten Lingga.

Doa bersama ini sebagai bentuk dukungan moril warga setempat atas peristiwa naas yang menelan 13 korban jiwa tersebut.

“Doa bersama dan tah-

lilan ini kami adakan selama 3 hari. Mulai Senin (5/12) kemarin. Malam ini terakhir. Kami bersama masyarakat dan tokoh agama di Senayang berharap musibah ini memberikan kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan,” ungkap-

nya, Rabu (7/12).

Dikatakan Johari, kegiatan tahlilan digelar di Masjid Jami’At Taubah Kecamatan Senayang mendapat respon positif warga.

Usai sholat Magrib berjamaah, warga panjatkan doa untuk keselamatan.

“Kita berserah kepa-

da Tuhan. Semoga korban cepat ditemukan begitu juga proses eva kuasi berjalan lancar.

Kami juga memanjatkan doa agar proses evakuasi dan para tim yang melakukan proses pencarian diberikan kemudahan,” tambahnya.

Sebagaimana proses pencarian bangkai pesawat termasuk korban naas pesawat Polri Type Skytruck M 28 terus dilakukan di bawah kendali Basarnas. Bahkan pencarian dilakukan perluasan dari titik koordinat jatuhnya pesawat tersebut.(put)

Kejari Gandeng Ormas dan OKP Peringati Hari Anti Korupsi LINGGA (HK) — Kejaksaan Negeri Lingga akan memperingati Hari Anti Korupsi Internasional pada tanggal 9 Desember mendatang.

Jefriadi Liputan Lingga Dalam kesempatan ini, Kejaksaan Negeri Lingga mengikut sertakan generasi muda/Ormas dan OKP dalam serangkaian kegiatan yang berlangsung seharian tersebut.

"Iya nanti tanggal 9 lusa, kita bersama ormas dan OKP yang bernaung di bawah KNPI Kabupaten Lingga akan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Kantor Kejari Lingga," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lingga, Efan Epturedi, Rabu (7/12).

Keikutserataan KNPI dan ormas serta OKP ini

Dimaksudkan agar generasi muda nantinya mengerti apa itu korupsi dan dampak yang ditimbulkan dari korupsi itu sendiri.

"Ini pembelajaran buat generasi muda Lingga sempena peringatan Hari Anti Korupsi. Dalam kegiatanya nanti, kita peringati bersama dengan menggelar upacara di halaman Kantor Kejari Lingga. Setelah itu juga kita bersamasama membagikan setiker anti korupsi di jalan kepada pengendara motor yang lewat," katanya lagi.

Untuk kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, rencananya dipimpin langsung oleh

Kasintel Kejari Lingga mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Lingga.

"Yang pimpin upacara dan kegiatan rencananya saja karena Kajari juga mengikuti kegiatan serupa di Kajati Kepri. Jadi momen ini memang diperingati di seluruh daerah," tambahnya lagi.

Bukan sebuah rahasia lagi kalau kasus korupsi masih menjadi penyakit di sistem Pemerintahan Pusat sampai ke daerah.

Saat ini saja beberapa kasus yang terindikasi ada unsur korupsi yang sedang ditangai Kejaksaan Negeri Lingga. Di antaranya, kasus Dana Penyertaaan Modal BUMD. Kasus Perjalanan Dinas Fiktif anggota DPRD Lingga, kasus Dana Hibah KONI dan beberapa kasus penggunaan anggaran dana desa yang ada di wilayah ini.***

KUA PPAS RAPBD 2017 Tahap Verifikasi LINGGA (HK) — KUA PPAS RAPBD 2017 Kabupaten Lingga masih dalam tahap vrifikasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lingga, Said Parman.

Katua TAPD Kab Lingga, melalui Kepala Bappeda Kabupaten Lingga, Ir H M Ishak MM mengatakan saat ini TAPD terus bekerja dan menargetkan pada hari Selasa depan KUA PPAS telah disampaikan kepada DPRD.

“Saat ini masih berlangsung kegiatan vrifikasi oleh tim Pokja (kelompok kerja) TAPD. Sejak Senin (5/12) lalu, terus digesa siang dan malam untuk mengejar target Selasa (13/12) supaya KUA PPAS dapat disampakan kepada DPRD,” ungkap Ishak Rabu (7/12).

Dikatakan, proses vrifikasi sendiri disampaikan Ishak rencana kegiatan dan anggaran (RKA) setiap SKPD yang telah disusun berdasarkan SOTK yang baru.

Bahkan proses verifikasi oleh Pokja TAPD, kata Ishak, dalam hal ini melakukan verifikasi apakah RKA yang telah disusun tersebut telah sesuai Renstra, RPJMD dan Permendagri terkait pedoman penyusunan APBD 2017.

“Termasuk standar analisis biaya, standar satuan harga, format RKA dan sebagainya,” ujar Ishak.

Mengenai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru sesuai SOTK baru Kabupaten Lingga sep-

erti Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendapatan, dijelaskan Ishak, Bupati Lingga telah menunjuk SKPD terkait untuk menyususn RKA dan membahasnya dengan legislatif.

“Untuk Dinas Kebudayaan yang menyusun RKAnya adalah Bappeda dan Disbudpar Lingga. Sedangkan Dinas Pendapatan yang menyusun nanti DP2KA dan Bappeda. RKA-nya tentu disusun tidak terlepas dari Perda RPJMD 2016-2021 dan rentra Disbudpar dan DP2KA,” ujarnya.(put)

Dua Nakhoda Kapal Divonis 4 Bulan LINGGA (HK) — Dua nakhoda kapal yakni Budi Reno nakhoda TB Cavalo dan Abdul Samad nakhoda KM Riau Jaya divonis 4 bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang bersidang di Dabo Singkep, Senin (4/ 12) malam.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lingga, yang sbelumnya menuntut 6

bulan kurungan terhadap kedua terdakwa.

Kedua nakhoda kapal tersebut, dihukum karena telah mentransfer BBM jenis solar tanpa Dilengkapi dokumen yang syah di perairan Alang Tiga, Kabupaten Lingga beberapa waktu lalu.

Saat beroperasi sebelum ditangkap, terdakwa mentranfer BBM ilegal menggunakan selang dari TK Metro GT 2085, Ship to Ship (STS) ke kapal

yang satunya lagi.

Kegiatan transfer BBM ilegal ini berhasil igagalkan oleh Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) 4 Lanal Dabo Singkep, Selasa (13/ 9) pukul 22.30 WIB lalu.

Dari hasil pemeriksaan diketahui KM Riau Jaya GT 17, TB Cavalo GT 185 kemudian TK Metro GT 2085 terlibat kegiatan transfer BBM ship to ship (STS).

Dari pengakuan nahko-

da TB Cavalo (Budi Reno), mereka berlayar dari Dumai tujuan Jakarta membawa 4.000 ton CPO. TB Cavalo rencananya melakukan transfer BBM illegal sebanyak 10 ton ke KM Riau Jaya GT 17 yang dinahkodai Abdul Samad baru terlaksana 3 ton. Naasnya mereka sudah tertangkap tangan saat patroli TNI Angkatan Laut mendapati kegiatan ilegal tersebut.(jfr) Editor : Afrizal, Layout :Parlin

15

Dunia

Kamis, 08 Desember 2016

Mantan Satpam di London Jadi Presiden Gambia LONDON (HK)— Adama Barrow, mantan anggota satuan pengamanan (satpam) Argos, jaringan toko perlengkapan rumah tangga di Inggris, terpilih menjadi Presiden Gambia, sebuah negara di Afrika.

Komisi pemilihan umum di Gambia mengumumkan bahwa Adama Barrow meraih 263.515 suara. Sementara itu, Presiden petahana Yahya Jammeh mendapatkan 212.099 suara. Lalu, posisi ketiga diraih oleh Mama Kandeh, dengan 102.969 suara.

Lahir di satu desa di tepi sungai di Gambia, Barrow bekerja sebagai manajer di perusahaan gas sebelum memutuskan untuk belajar di London.

Di sela-sela studi inilah ia bekerja untuk mencari tambahan penghasilan karena ia ingin menabung untuk mendi-

rikan perusahaan sendiri.

Barrow mengaku tidak malu dengan masa lalu sebagai petugas satpam di ibu kota Inggris itu.

"Hidup adalah proses. Kehidupan di Inggris membantu membentuk kepribadian saya," kata Barrow dalam wawancara dengan surat kabar Perancis, Le Monde.

Sebagai petugas satpam Argos, Barrow bekerja selama 15 jam setiap hari.

Pria berusia 51 tahun yang sekarang menjadi pengusaha properti tersebut mengatakan, dirinya masih bekerja 12 hingga 14 jam per hari dan men-

gaku memang "gila kerja".

Selama kampanye pilpres, Barrow berjanji untuk membuka lembaran baru bagi rakyat Gambia, negara yang dikenal sebagai salah satu negara termiskin di Afrika.

Latar belakangnya sebagai warga biasa dan pengusaha swasta yang tak mempunyai masalah politik di masa lalu membuat rakyat Gambia memercayainya sebagai presiden setelah mengalahkan petahana yang berkuasa sejak 1990-an.

Barrow menjanjikan akan menerapkan sejumlah reformasi begitu resmi diambil sumpah sebagai presiden.

Ia dikenal sebagai Muslim yang taat. Dia mengatakan bahwa agama yang dianut ini akan digunakan sebagai panduan hidup.

"Jika Anda orang yang berag-

ama, maka agama ini akan selalu memberikan pengaruh dalam kehidupan Anda," kata dia.

Gambia, salah satu negara

di Afrika barat, merdeka pada 1965, dan sejak itu hanya punya dua presiden.

Barrow mengaku hanya akan

berkuasa selama tiga tahun, untuk memberi kesempatan kepada tokoh lain menjadi orang nomor satu di Gambia.(kom)

KOM

WARGA negara Gambia bersorak gembira merayakan terpilihnya Adama Barrow menjadi Presiden Gambia.

Myanmar Boikot Malaysia

Warga Melihat Pesawat Terbakar Saat Jatuh

KOM

PESAWAT ATR milik maskapai PIA Pakistan yang membawa 47 orang terbakar saat jatuh pada Rabu (7/12).

KOM

SAMPAIKAN PIDATO — PM Malaysia Najib Razak berpidato di depan pengungsi Muslim Rohingya di Kuala Lumpur dan menuding Myanmar telah melakukan pembersihan etnis atas kelompok minoritas Rohingya.

Stop Kirim Tenaga Kerja YANGON (HK) — Myanmar telah menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia di tengah kian keruhnya hubungan kedua negara terkait kekerasan atas etnis Rohingya.

Kantor berita Agence FrancePresse, Rabu (7/12), keputusan Myanmar untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja itu terjadi setelah PM Malaysia, Najib Razak, mengecam pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, karena membiarkan terjadinya kekerasan mematikan atas Rohingya.

Najib sebelumnya bergabung dalam aksi protes damai di Kuala Lumpur untuk memprotes atas sikap diam pemerintah Myanmar dalam menanggapi kekerasan mematikan atas minoritas Rohingya.

Kekerasan berupa pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran kamp pengungsi Myanmar terjadi setelah serangan berdarah ke pos mi-

liter Myanmar sehingga sembilan tentara tewas, 9 Oktober lalu.

Sembilan tentara tewas akibat diserang oleh sekelompok pemberontak. Operasi bersar untuk memburu pemberontak dilaporkan telah merambat hingga kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Aparat Myanmar menyangkal tudingan mereka terlibat kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran kamp. Militer balik menuding pemberontak sebagai pelaku kekerasan.

Namun, kekerasan itu telah menyebabkan lebih dari 20.000 warga Muslim Rohingya melarikan diri ke Banglades. Sebagian di antaranya tewas tenggelam di sungai Naf, per-

batasan kedua negara.

Warga yang selama dari kekerasan di Myanmar mengatakan, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan telah dilakukan pasukan keamanan Myanmar.

Kekerasan itu telah memicu aksi gelombang protes di berbagai negara, termasuk Malaysia dan Indonesia. Najib bahkan bergabung dengan massa di Kuala Lumpur memprotes Myanmar.

"Kami ingin memberitahu Aung San Suu Kyi, sudah cukup ...

Kita harus dan kita akan membela Muslim dan Islam," kata Najib di tengah aksi protes yang diikuti 5.000 orang, Minggu.

Seorang menteri Malaysia juga menyerukan peninjauan keanggotaan Myanmar dari blok negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

Pejabat Myanmar telah menolak dituduh sebagai pelaku kekerasan terhadap etnis minoritas Myanmar dan sikap diam Suu Kyi terkait kekerasan itu.

Selasa (6/12) malam, Kementerian Imigrasi Myanmar mengatakan, pihaknya telah mengentikan penerbitan visa atau surat inzin untuk bekerja di Malaysia.

“Myanmar telah menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia sejak 6 Desember ini karena situasi di Malaysia," kata kementerian di Naypyidaw, ibu kota baru Myanmar.

Myanmar juga telah memanggil Duta Besar Malaysia untuk negara itu terkait aksi protes yang melibatkan Najib, yang menuduh pemerintahan Suu Kyi melakukan pembersihan etnis.

"Pernyataan tidak bertanggung jawab seperti itu dapat memperburuk dan memperdalam polarisasi antara kedua komunitas dan kekerasan ekstrem," kata kementerian luar negeri Myanmar, Rabu.

Menurut Kuala Lumpur, sekitar 56.000 warga Rohingya telah tiba di pesisir Malaysia yang lari dari kekerasan di Myanmar.(kom)

Survei Global PISA: Pendidikan Singapura Teratas JAKARTA (HK) — Singapura menempati urutan teratas dalam survei pendidikan di 72 negara yang dilakukan Program Penilaian Siswa Internasional (PISA), yang hasilnya diumumkan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Survei PISA yang sangat bergengsi ini menguji kemampuan siswa usia 15 tahun di bidang sains, matematika, dan membaca. Jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti survei ini mencapai lebih dari setengah juta orang.

Secara rata-rata, satu dari empat siswa di Singapura mencatat skor tertinggi di bidang sains.

Dari survei ini terlihat bahwa siswa-siswa Singapura memperoleh nilai tertinggi, disusul oleh siswa di Jepang, Estonia, Taiwan, Finlandia, Macao, Kanada, Vietnam, Hong Kong, China, dan Korea Selatan.

Negara-negara Eropa barat seperti Inggris, Jerman, Belanda, dan Swiss masing-masing berada di urutan 15, 16, 17, dan 18.

Keberhasilan Singapura menempati peringkat teratas tak lepas dari tingginya standar pengajaran di

DTK

(NTU Singapore) Prestasi siswa di Singapura jauh mengungguli rekan-rekan mereka di sejumlah negara maju di Eropa barat.

negara tersebut, kata Sing Kong Lee, guru besar dan wakil presiden di Nanyang Technological University.

"Singapura banyak melakukan investasi untuk meningkatkan kualitas guru... ini untuk menaikkan prestise dan status sebagai guru," kata Profesor Lee. Dengan begitu para lu-

lusan terbaik universitas tak malu untuk menjadi tenaga pengajar.

Perkembangan 'paling pesat' Pendidikan di Singapura (NTUSingapore) Salah satu kunci keberhasilan Singapura di bidang pendidikan adalah tingginya standar pengajaran oleh para guru.

Semua guru di Singapura mendaparkan pendidikan dan pelatihan di Institut Nasional Pendidikan, yang dikelola oleh Nanyang Technological University.

Ini untuk memastikan kualitas dan menjamin bahwa semua guru mendapatkan standar pendidikan yang sama sebelum menjadi tenaga pengajar.

Indonesia berada di papan bawah, di atas Brasil, Peru, Lebanon, Tunisia, Kosovo, Aljazair, dan Republik Dominika.

Keterangan yang dikeluarkan OECD dan PISA hari Selasa (06/12) menyebutkan bahwa sejak ambil bagian dalam survei tahun 2000, Indonesia telah mengalami kemajuan 'yang sangat luar biasa'.

"Pada periode 2012-2015, hasil tes untuk sains di kalangan siswa usia 15 tahun naik 21 poin. Ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan perkembangan paling pesat."

Jika laju ini dipertahankan, kemampuan siswa-siswa di Indonesia di bidang sains akan menyamai kemampuan siswa-siwa di negaranegara maju pada 2030.(dtk)

ISLAMABAD (HK) — Sebuah pesawat Pakistan yang membawa 47 orang jatuh pada penerbangan domestik dari kota Chitral ke Islamabad, Rabu (7/12).

Otoritas penerbangan sipil Pakistan mengatakan, pesawat Pakistan International Airlines (PIA) dengan nomor penerbangan PK661 jatuh di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa.

Dalam sebuah pernyataan PIA sebelumnya disebutkan, pesawat turboprop ATR-42 telah kehilangan kontak dalam perjalanan dari Chitral, kota di wilayah pegunungan di Pakistan utara.

"Sebuah pesawat telah jatuh dan penduduk setempat mengatakan kepada kami bahwa pesawat itu terbakar," kata Saeed Wazir, seorang perwira senior polisi setempat, seperti dilaporkan Agence France-Presse.

"Pejabat polisi dan regu penyelamat sudah berada dalam perjalanan, namun belum mencapai tempat kejadian perkara,” kata Wazir.

Pesawat itu jatuh di dekat kota Havelian, Distrik Abbottabad, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa Kecelakaan penerbangan terakhir di Pakistan terjadi pada tahun 2015 ketika sebuah helikopter militer Pakistan jatuh di sebuah lembah terpencil di bagian utara negara itu.

Akibat musibah itu menewaskan delapan orang termasuk diplomat Norwegia, Filipina, dan Indonesia dan istri dari diplomat Malaysia dan Indonesia.

Kecelakaan mematikan juga terjadi pada tahun 2010, yang menewaskan 152 penumpang dan kru pesawat.

Saat itu sebuah Airbus 321 yang dioperasikan maskapai penerbangan swasta Airblue terbang dari Karachi menabrak bukit di luar Islamabad.(kom)

Mahathir Sebut PM Najib Penghancur Negara KUALA LUMPUR (HK) — Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad menuding PM Najib Razak menghancurkan negaranya sendiri, karena tetap bersikeras menjabat di tengah skandal korupsi. Mahathir juga menyebut Mahatir PM Najib telah memicu ketegangan ras di Malaysia.

Dalam wawancara dengan AFP, seperti dilansir AFP, Rabu (7/12), tokoh politik senior berusia 91 tahun itu kembali mengkritik PM Najib terkait skandal korupsi perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Mahathir yang menjabat PM Malaysia tahun 1981-2003, berjuang keras menindas oposisi saat itu. Namun kini, Mahathir mengaku bersedia bekerja sama dengan mantan rival politiknya untuk melengserkan PM Najib.

"Dia (Najib) menghancurkan negara ini... dia memicu rasisme... kejahatan yang sangat, sangat serius telah terjadi," ucap Mahathir saat berbicara di kantornya di Putrajaya pada Selasa (6/12) waktu setempat.

Mahathir yang pernah menjadi mentor politik bagi PM Najib, kini banyak melontarkan kritikan bernada menyerang. Bahkan Mahathir mendirikan partai politik baru dengan harapan melengserkan partai berkuasa, United Malays National Organisation (UMNO), yang juga pernah menaunginya.

"Bagi saya, melengserkan Najib jauh lebih penting dari perasaan personal apapun yang pernah saya miliki untuk hal lainnya," ucap Mahathir, merujuk pada hubungannya dengan kelompok oposisi dan mantan rival politiknya, termasuk mantan Wakil PM Anwar Ibrahim.

Anwar dicopot dari posisi Wakil PM pada tahun 1998 karena perbedaan politik dengan Mahathir.

Anwar kemudian diadili atas kasus sodomi dan kini mendekam di penjara. Namun untuk urusan skandal 1MDB dan PM Najib, keduanya sepakat satu posisi.

Lebih lanjut, Mahathir mengingatkan jika PM Najib tidak dilengserkan, maka warga Malaysia akan semakin mengalami masa-masa sulit di tengah naiknya harga barang kebutuhan seharihari dan melambatnya perekonomian. "Jika dia (Najib) tidak digantikan, hal-hal akan semakin memburuk," ucapnya.(mrd) Editor: Nicolaus Ngao, Layout: Parlin

CMYK

Kamis, 08 Desember 2016

16

DPRD Karimun Sahkan Perda Tanggungjawab Sosial Perusahaan KARIMUN (HK) — Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, rancangan peraturan daerah (ranperda) inisatif dewan tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TjSP) di Kabupaten Karimun akhirnya disahkan sebagai peraturan daerah (Perda).

Pengasahan digelar melalui rapat paripurna di kantor DPRD Karimun dan dihadiri Wakil Bupati Karimun, H Anwar Hasyim, S.Sos, M.Si, Senin (5/12/2016).

Sidang Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Karimun di ruang paripurna dan telah memenuhi kuorum sebanyak 21 anggota DPRD yang hadir.

Setelah sebelumnya, agenda yang telah direncanakan pada tertunda dan batal disahkan karena tidak memenuhi kuorum dua pertiga dari 30 anggota DP-

RD Kabupaten Karimun beberapa hari kemarin. Atau hanya dihadiri oleh 16 orang dan 14 anggota DPRD lainnya membolos, sehingga tidak mampu mencapai kuorum batas minimal 20 orang.

Seluruh Fraksi DPRD Karimun yang berjumlah sebanyak delapan fraksi bisa menerima Ranperda TjSP tersebut menjadi Perda TjSP Kabupaten Karimun. Mulai dari pandangan fraksi partai Golkar yang berpandangan agar rancangan yang sudah teruji diberlakukan pengajuan menyeluruh. Selanjutnya Fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, fraksi PDI -P plus, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi Amanat Pembangunan bersepakat agar Perda ini nantinya harus bisa memberikan bentuk tanggung

WAKIL Ketua I DPRD Azmi menyerahkan draff Perda Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TjSP) kepada Wakil Bupati H Anwar Hasyim S.Sos, M.Si.

ANGGOTA DPRD dari Partai Hanura Rodiansyah

jawab perusahaan agar perusahaan dapat menjunjung tinggi lingkungan masyarakat.

Ketua Pansus TJSP Sulfanow Putra mengatakan, Perda TJSP adalah payung hukum bagi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat sekitarnya, dengan maksud adalah sebagai bentuk perhatian dari perusahaan. Sehingga perusahaan memiliki komitmen berperanserta dalam pembangunan ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan disahkannya ranperda tersebut menjadi perda lanjut Putra, maka seluruh perusahaan di Kabupaten baik swasta maupun milik pemerintah telah memiliki payung hukum dalam penyaluran CSR, yang nantinya bisa dalam ber-

bentuk fisik atau yang lainnya dan tidak bercampur dengan APBD Kabupaten Karimun.

Namun dalam perda tersebut tidak disebutkan besaran atau presentarse bagi setiap perusahaan dalam merealisasikan TJSP. Dengan kata lain diharapkan adanya kesaraan perusahaan dalam memberikan CSR kepada masyarakat.

“Kalau sanksi nanti akan diberikan berupa administrasi.

Tapi bisa saja izinnya dibekukan oleh Pemkab Karimun. Namun tidak mungkin ini terjadi, karena perusahaan sudah banyak menghadilkan keuntungan,” kata Putra.

Putra mengaku perda TJSP tersebut bisa dikatakan sebagai kado tahun baru bagi masyarakat Kabupaten Karimun.

Karena penerapannya akan di-

SULFANOW Putra , Ketua Pansus Perda TJSP

ANGGOTA DPRD dari PDIP Rasno

laksanakan per Januari 2017 mendatang.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim mengaku akan menjalankan perda TJSP. Apa lagi perda tersebut adalah erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat banyak. Sehingga sangat sayang kalau diabaikan.

“Dengan bersinerginya antara masyarakat, pemerintah dan swasta akan menjadi penyandang keberhasilan pembangunan. Sehingga dengan lahirnya Perda TJSP ini merupakan bentuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim yang hadir dalam sidang paripurna tersebut, mengaku bersyukur akhirnya Perda TjSP Kabupaten Karimun dapat disahkan menjadi sebuah produk hukum berupa Peraturan

Daerah (Perda) Kabupaten Karimun.

“Terima kasih kepada semua kawan-kawan di DPRD Karimun, semua fraksi yang dapat menyetujui Ranperda TjSP menjadi Perda TjSP. Semoga perda ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Karimun seperti yang sama-sama kita harapkan, amin,” ujar Anwar dalam pidato tanggapannya.

Selanjutnya perda tersebut tinggal menunggu teknis yang akan diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Karimun.Rencananya Perda TjSP dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2017.***

Narasi Foto

: Hengki Haipon : Dok DPRD Karimun

ANGGOTA DPRD dari Partai Demokrat M Taher

ANGGOTA DPRD dari Partai Gerindra Zaizulfikar

SULFANOV Putra Ketua Pansus TJPS DPRD Karimun bersama anggota pansus foto di depan kantor Kementrian Kementrian BUMN

SULFANOW Putra, memimpin rapat pansus Perda TJSP

ANGGOTA Pansus TJPS foto bersama perusahaan bidang pertambangan, perbankan, industri shipyard, perhotelan dan tempat hiburan

SUASANA rapat Pansus TJSP bersama perusahaan bidang pertambangan, perbankan, industri shipyard, perhotelan dan tempat hiburan

ANGGOTA Pansus TJPS foto bersama perusahaan bidang pertambangan, perbankan, industri shipyard, perhotelan dan tempat hiburan

ANGGOTA Pansus TJPS DPRD Karimun foto di depan kantor Kementrian Kementrian BUMN

RAPAT Anggota Pansus TJPS DPRD Karimun di Kementrian Kementrian BUMN Editor: Aprizal Layout : Mario

CMYK

CMYK

17

Kamis, 08 Desember 2016

Imam Masjid dan Guru TPA Terima Insentif IST

TANJUNGPINANG (HK) — Sebanyak 200 imam masjid dan 518 Guru TPA/ TPQ bersertifikasi terima dana insentif dari Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang tahun 2016. Masing-masing menerima dana insentif sebesar Rp 1juta perorang.

AUDIENSI Tim Perumus Forkom Jurnalis Peduli Pendidikan Kepri bersama Komisi IV DPRD Kepri.

Audensi dengan Komisi IV

Dukung Jurnalis Peduli Pendidikan TANJUNGPINANG (HK) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri mendukung terbentuknya Forum Komunikasi (Forkom) Jurnalis Peduli Pendidikan Kepri yang memiliki harapan memajukan dunia pendidikan.

"Kita sangat apresiasi dan support terbentuknya forum ini, mudah-mudahan kedepan bisa bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Kepri, khusunya Dinas Pendidikan Kepri untuk memajukan pendidikan yang lebih baik," kata Ketua Komisi IV DPRD Kepri Tedy Jun Askara, saat menerima perwakilan dan Tim Perumus Forkom dan peserta workshop Jurnalis Peduli Pendidikan Kepri di kantor DPRD Kepri Dompak, Tanjungpinang, kemarin.

Rico Barino Liputan Tanjungpinang Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah didampingi Ketua TP-PKK Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, secara simbolis menyerahkan insentif kepada Imam Masjid/Mu-

Imam Masjid ... Hal. 18

Dukung Jurnalis

RICO/HALUAN KEPRI

SERAHKAN INSENTIF — Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah menyerahkan insentif kepada Imam Masjid dan Guru TPA Se-Kota Tanjungpinang, di Aula Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum Kota Tanjungpinang, Rabu (7/12).

Natuna Ditunjuk Sebagai LPM 2017

IST

SEKDAPROV Kepri TS Arif Fadillah saat menghadiri seminar Hasil Pengabdian Masyarakat di Hotel Harmoni One Batam, Selasa (6/12) malam.

BATAM (HK) — Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah menuturkan, tahun 2017 Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) direncanakan melakukan pendampingan bagi masyarakat di Kabupaten Natuna.

Hal ini disampaikan Arif saat menghadiri seminar Hasil Pengabdian Masyarakat Tahun 2016 yang diselenggarakan LPM Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Arif sangat menyambut baik rencana LPM memilih Kabupaten Natuna sebagai tempat kegiatan pendampingan bagi masyarakat. Hal itu, menurut Arif karena sesuai dengan rencana Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun untuk memajukan Na-

tuna. Menjadikan Natuna sebagai pusat industri maritim nasional dan bahkan dunia.

"Kami sangat menyambut baiklah rencana LPM ke Natuna nanti. Apalagi Gubernur saat ini sedang fokus membangun Natuna bersama pemerintah pusat. Semoga dengan adanya pendampingan masyarakat dari LPM ini bisa memberikan masukan yang berharga untuk kemajuan Natuna," ungkap Arif pada malam pembukaan Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat Tahun 2016, di Hotel Harmoni One Batam, Selasa (6/12) malam.

Sementara itu, Kepala LPM IPDN, Dr. Hj. Diah Anggraeni SH, MM men-

... Hal. 18

Ada Perjalanan Dinas Fiktif Sidang Korupsi Pengadaan BBM di Dinkes Anambas TANJUNGPINANG (HK) — Sidang dugaan kasus korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM), jasa service dan pengadaan suku cadang untuk Puskesmas Keliling (Puskel) Dinas Kesehatan (Dinkes) Anambas tahun 2013 sebesar Rp1,2 miliar yang melibatkan terdakwa mantan Kadinkes Anambas, Said Moch Damrie SKM, MPH dan Yuri Destarius SKM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Rabu (7/12).

Sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Ke-

jari) Ranai, menghadirkan sebanyak 4 orang saksi, termasuk mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Anambas, Radja Tjelak Nurdjalal, yang pada hari itu juga duduk dikursi terdakwa Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, atas dugaan kasus korupsi pengadaan mess/asrama mahasiswa Anambas di Tanjungpinang, APBD-P tahun 2010 sebesar Rp5 miliar.

Tiga saksi lain, yakni Kabag Hukum Pemkab Anambas, Zulkarnain, kemudian dua pejabat di Dinkes Anambas, Muslim dan Jon Rizaldi.

Dalam sidang, dua dari empat saksi tersebut, yakni Muslim dan Jon Rizaldi mengaku ada beberapa kali melakukan perjalan dinas yang tidak sesuai

Ada Perjalanan

... Hal. 18

Natuna Ditunjuk... Hal. 18

Prioritaskan Program Pembangunan TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengumpulkan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kepri untuk memberi penekanan tentang program pembangunan pada tahun anggaran 2017.

Nurdin mengharapkan agar program-program itu harus sesuai

dengan visi Gubernur dan RPJMD yang telah ditetapkan.

"Skala prioritas pembangunannya harus jelas. Semuanya harus untuk kebaikan masyarakat. Terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Nurdin, pada rapat di Ruang Kerja Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Selasa

(6/12) sore.

Tak hanya itu, Nurdin juga berpesan agar kepala SKPD untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Yang paling penting programnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tegas Nurdin lagi.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin MTP me-

nyebutkan, skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan juga termasuk pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, kelautan perikanan, pariwisata, pertanian, pengentasan kemiskinan dan lainnya.

Prioritaskan Program ... Hal. 18

ASFANEL/HALUAN KEPRI

TIGA saksi dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan BBM, jasa service dan pengadaan suku cadang untuk Puskel Dinkes Anambas 2013, Rabu (7/12).

Target Dapat 30% Kuota Gula Apegti Bentuk 5 UMKM TANJUNGPINANG (HK) — Langkah awal setelah terbentuknya Kepengurusan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Kepri, yakni menargetkan dapat 30 persen kuota gula.

Dengan program yang dikomandoi Dewan Pengurusan Nasional (DPN) Apegti untuk melahirkan lima UMKM baru tiap bulannya di tiap Dewan Pengurus Daerah (DPD).

Selain itu, hadirnya Agepti ini juga diharapkan dapat mengontrol dan menstabilkan harga 9 bahan pokok ditambah gas yang utamanya produk gula, terigu dan beras.

IST

PENGURUS DPP Apegti Kepri saat mengikuti mukernas, di Hotel Vasa Surabaya, (4/12).

CMYK

Target Dapat ... Hal. 18 Editor: Andi, Layout: Hestu Purwanto

18

tanjungpinang

Kamis, 08 Desember 2016

Perhatikan Penyandang Disabiltas TANJUNGPINANG (HK) — Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah hadiri hari peringatan penyandang desabilitas Internasional tahun 2016 yang dilaksanakan oleh dinas sosial dan tenaga kerja di Gedung Wanita Tun Fatimah, kemarin.

"Para penyandang desabilitas ini memiliki kelebihan dari orang yang normal, begitu pula denga para orang tua penyandang disabilitas meraka memiliki kemapuan 2 kali lipat dari orang tua yang memiliki anak yang normal" ucapnya pada acara tersebut.

Lis juga meminta fungsi aparatur negara tingkat kelurahan harus dapat meningkatkan lagi fungsinya untuk lebih jeli

lagi dalam memantau, memperhatikan lagi masyarakat di sekitarnya sehingga tidak ada lagi penyandang desabilitas yang merasa terabaikan.

Karena, sambung Lis, untuk memperhatikan penyandang desabilitas ini juga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dapat memahami situasi dan kondisi dari para penyandang desabilitas.

Dikatakan Lis, program bantuan ini akan diberikan kepada penyandang desabilitas yang kurang mampu, dan yang kedua juga untuk jadi perhatian melihat kondisi rumahnya apakah layak atau tidak untuk di tempati.

"Bantuan untuk desabilitas juga harus sesuai dengan situasi

IST

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah foto bersama dengan anak-anak penyandang disabilitas.

Ada Perjalanan .... dengan laporan sebenarnya terkait dalam melakukan kegiatan tersebut. Namun hasilnya dipotong 10 persen, sesuai anjuran Kadinkes Anambas saat itu dijabat oleh terdakwa Said Damrie.

"Uang sisa perjalanan dinas yang dipotong 10 persen tersebut, sebagian untuk atasan, termasuk digunakan bagi keperluan yang mendadak bagi pegawai yang sakit atau ada acara hajatan," ucap saksi Jon Rizaldi yang juga dibenarkan oleh saksi Muslim.

Dalam sidang, saksi Jon rizaldi sempat bingung menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim Tipikor termasuk jaksa penuntut umum menyangkut kegiatan yang ia lakukan dalam perkara ini.

Sementara saksi Zulkarnaen, selaku Kabag Hukum Pemkab Anambas mengaku tidak tahu tentang badan hukum yang dimiliki oleh dua Agen Premium Minyak Solar (APMS) yang ada di Anambas dan telah melakukan kerjama terkait dalam perkara ini.

"Di Anambas ada dua APMS yang ditunjuk oleh Pertamina. Namun pastinya saya tidak tahu persis dasar badan hukum yang dimiliki APMS tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Perpres menyangkut dalam perkara ini," ucap Zulkarnain.

Kemudian saksi Radja Tjelak selaku Sekda Anambas saat itu mengakui adanya anggara APBD yang dikucurkan untuk kegiatan proyek pengadaan bahan bakar minyak (BBM), jasa service dan pengadaan suku cadang untuk Puskesmas Keliling (Puskel) Dinas Kesehatan (Dinkes) Anambas tahun 2013.

Namun ketika ditanyakan oleh majelis hakim, kapan ia baru mengetahui dugaan kasus tersebut, Radja Tjelak menyebutkan, bahwa persolan terjadi setelah adanya masalah tagihan hutang yang diajukan oleh salah satu APMS bernama Akte sebesar Rp750 juta ke Pemkab Anambas saat itu.

"Saya baru tahu sekitar tahun 2014. Sepengetahuan saya,

sambungan Hal. 17 ada dua persi dalam kasus ini.

Apakah tentang pinjaman yang belum dibayarkan oleh Dinkes Anambas, atau masalah tagihan hutang yang belum dibayarkan. Namun dari anggaran APBD 2013 yang dikucurkan oleh Pemkab Anambas untuk kegiatan tersebut sudah dibayarkan semuanya ke Dinkes Anambas," kata Radja Tjelak.

Sebagaimana diketahui, dalam perkara tersebut, Said Damrie selaku PPK bersama dua terdakwa lainnya diduga telah menguntungkan diri sendiri, menyalah gunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya dan menguntungkan orang lain.

Hingga merugikan negara dalam korupsi pengadaan kegiatan penyaluran dana tersebut sebesar Rp1,2 miliar lebih dari pagu anggaran Rp3,1 miliar lebih APBD tahun 2013 Audit dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, ditemukan adanya sejumlah kejanggalan, berupa kegiatan diduga fiktif yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Hal tersebut dilakukan terdakwa Yuri Destarius pada saat itu menjabat sebagai PPTK dari bulan Januari - Juni 2013 telah merealisasikan dana belanja BBM/Gas dan Pelumas sebesar Rp1.067.155.500, untuk belanja pergantian suku cadang Puskel sebesar Rp388 juta dan untuk belanja jasa service Rp182. 200.000.

Akan tetapi jumlah dana yang direalisasikan oleh terdakwa Yuri Destarius tidak sesuai fakta aslinya sesuai kebutuhan Puskel Abanbas tersebut Modus yang dilakukan setelah mendapati jumlah BBM di Delivery Order (DO) tidak sesuai dengan jumlah BBM yang di isi ke Puskel. Begitu juga dana yang direalisasikan oleh terdakwa Yuri untuk pergantian suku cadang dan jasa service, tidak sesuai dengan suku cadang yang dibelanjakan oleh terdakwa Yuri.

Menurut JPU, terdakwa Yuri Detarius membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk belanja BBM, suku cadang dan

Imam Masjid .... sholla/Surau dan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/ TPQ) Se- Kota Tanjungpinang, di Aula Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum Kota Tanjungpinang, Rabu (7/12).

Pada kesempatannya, Lis menyampaikan bahwa pemberian dana insentif ini sudah direncanakan sejak 2013 lalu, dan telah melalui proses panjang, bagaimana mencari dasar hukumnya maupun formulasinya, agar dana ini bisa diberikan kepada imam dan guru TPA/ TPQ se-Kota Tanjungpinang.

"Ini adalah cita-cita saya bersama Pak Syahrul sejak 2013 lalu, dan merupakan visi misi kami. Imam Masjid dan Guru telah banyak memberi kontribusi untuk melahirkan generasi Islami di Kota ini. Untuk itu, mereka perlu diberi apresiasi atas usaha dan keikhlasan yang telah diberikan," kata Lis. Menurut Lis, fungsi imam

dan kondisi dari penyandang desabilitas. Untuk Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melaui Dinas Sosial kita komitmen, setiap tahun kita memberikan bimbingan dan bantuan," ujarnya.

Untuk itu, Dinas Sosial mendata kembali dan di dapat sekitar 500 lebih penyandang disabilitas dengan rincian sebanyak 43 yang disabilitas berat. " Dari 500 lebih ini kita harus ketahui bagaimana permaslahannya satu persatu itulah yang kita minta data kembali," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Surjadi, menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan dari penyandang desabilitas di Kota Tanjungpinag secara keseluruhan berjumlah 538 diantaranya 43 penyandang ODK berat.

Dari 43 penyandang ODK berat ini, sambung Surjadi, mendapat bantuan dari pusat sekitar 21 orang dan sisanya dengan komitmen walikota akan diberi bantu melalui APBD Kota Tanjungpinang bantuan ini diberikan karena sebagaian besar yang menyandang ODK berat ini berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Pada akhir acara Wlikota Tanjungpinang berserta tamu undangan menyerahkan bantuan untuk para penyandang desabilitas secara simbolis, bantuan yang diserahkan diantaranya berupa kursi roda, Hearing AIDS, dan lain-lainnya. (cw53)

jasa service tidak sesuai dengan kebutuhan Puskel yang sebenarnya pada tahun 2013.

Sehingga menyebabkan dalam pembuatan surat pertanggung jawaban untuk belanja BBM dibuat dengan tidak rill oleh terdakwa Yuri untuk dapat menutupi potongan-potongan dana untuk terdakwa Said Damrie," katanya.

Kemudian, modus yang dilakukan terdakwa Said Damrie, yakni merubah DO yang rill atau nyata dengan menambahkan jumlah DO dan jumlah banyaknya BBM pada DO. "Disampung itu, di dalam SPJ, terdakwa Yuri juga membuatkan berita acara pemeriksaan hasil-hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan ditandatangani oleh terdakwa Syarifuddin tanpa melakukan pemeriksaan terhadap barang digantikan," ucap JPU. JPU juga meyakini, perbuatan ketiga terdakwa tersebut diduga telah merugikan negara atau Pemerintah Kabupaten Anambas sebesar Rp1,2 miliar lebih atas adanya mark-up dalam anggaran Dinas Kesehatan di APBD Anambas sebesar Rp4.765. 967.208.

Disamping itu, terdakwa Yuri Destarius pada saat itu menjabat sebagai PPTK dari bulan Januari - Juni 2013 telah merealisasikan dana belanja BBM/gas dan pelumas sebesar Rp1.067.155.500, untuk belanja pergantian suku cadang Puskel sebesar Rp388 juta dan untuk belanja jasa service Rp182.

200.000.

"Namun jumlah dana yang direalisasikan oleh terdakwa Yuri Destarius tidak sesuai dengas kebutuhan Puskel Ananbas tersebut," ucap JPU. Perbuatan ketiga terdakwa tersebut, lanjut JPU, dinali telah melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 dalam dakwaan primer dan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, juncto pasal 55 dalam dakwaan subsider. (nel)

sambungan Hal. 17 masjid, guru TPA/TPQ dalam kehidupan sosial bagaimana mereka dapat membentuk karakter generasi muda dilingkungannya masing-masing, tentunya ini bukan pekerjaan yang ringan.

"Apa yang kami berikan ini, tidak sebanding dengan apa yang diberikan mereka kepada generasi kita, mudah-mudahan dana insentif ini bisa bermanfaat bagi imam dan guru TPA/ TPQ semua," ujarnya.

Sebelum menutup sambutannya, Lis mengingatkan kepada segenap jajaran Bagian Kesra, agar dana yang diberikan benarbenar diserahkan kepada mereka yang mengajar. Ia minta agar nama-nama yang terdata untuk diinventarisir kembali, dan diinginkan Kesra lebih selektif.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Tanjungpinang, Nadzib Agus Setia Budi, menyampaikan dana insentif ini diberikan

kepada 200 Imam Masjid dari 4 Kecamatan di Kota Tanjungpinang. Terdiri dari Imam masjid Kecamatan Tanjungpinang Timur sebanyak 72 orang, Kecamatan Tanjungpinang Barat sebanyak 45 orang, Kecamatan Tanjungpinang Kota sebanyak 27 orang, dan Kecamatan Bukit Bestari sebanyak 56 orang.

Sedangkan untuk Guru TPA/ TPQ yang bersertifikasi sebanyak 519 guru, terdiri dari, Kecamatan Tanjungpinang Timur 185 guru, Kecamatan Tanjungpinang barat 120 orang, Kecamatan Tanjungpinanh Kota 68 orang, dan 145 guru dari Kecamatan Bukit Bestari.

Ia berharap, dengan insentif yang diberikan ini bisa memberi sebangat bagi imam dan guru TPA/TPQ dalam mengajar dan mendidik budi pekerti kepada anak-anak, sehingga nantinya dapat mencetak Qori dan Qoriah di Kota Tanjungpinang.***

Tak Bawa Medali, Tetap Diapresiasi

ATLET muda taekwondo Tanjungpinang saat berlatih.

Ajang PON TANJUNGPINANG (HK) — Atlet muda taekwondo Tanjungpinang memang tidak pulang membawa medali pada helatan Pekan Olahraga Nasional (PON), akhir pekan lalu.

Tapi bukan berarti mereka tidak berhasil mencuri perhatian.

Hal ini disampaikan Sekretaris Pengurus Cabang Taekwondo Tanjungpinang, Nikolas Panama menceritakan, ak-

si atlet-atlet muda taekwondo Tanjungpinang malah memukau dewan juri, Rabu (7/12).

"Mereka berhasil menampilkan keindahan jurus atau poomsae di PON kemarin. Itu bukan apresiasi yang kecil, karena tidak semua atleh bisa melakukannya," kata Nikolas.

Atlet yang berhasil memukau dewan juri melalui gerakan jurus indah itu adalah Sekar Amelia yang merupakan siswi kelas IX SMP Negeri 4 Tanjungpinang, dan Muham-

Target Dapat ....

Ketua DPP Apegti Kepri, Syarwito mengatakan, banyak kartel yang menguasai sembako, utamanya gula, terigu, dan beras. Mereka memonopoli jumlah kuota sembako yang masuk ke Kepri demi menghasilkan keuntungan yang besar.

"Dengan terbentuknya Agepti ini, kami bukan 'memberantas' kartel, tetapi mengurangi kuota yang mereka punya.

Strategi kami, melibatkan putra daerah dengan membentuk UMKM untuk mendapatkan kuota tersebut," jelasnya saat dijumpai di Tanjungpinang, Rabu (7/12).

Dikatakannya, untuk langkah awal, Apegti Kepri menargetkan lima UMKM baru tiap bulannya. Nanti UMKM itulah yang akan dapat kuota, supaya mereka juga bisa ikut tender.

sambungan Hal. 17 Jadi tender tidak untuk yang pengusaha besar-besar saja.

Selain gula, Apegti juga menargetkan dapat kuota terigu dan beras yang berkulitas premium.

"Dengan demikian, kita bisa mengontrol harga yang mungkin selama ini dikuasai kartel, karena mereka bermodal besar. Jadi tidak heran, jika pada moment-moment tertentu, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal harga bahan pokok pasti mengalami kenaikan," terangnya.

Lebih lanjut syarwito menerangkan, pihaknya sudah membentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apegti di 7 Kabupaten/Kota di Kepri. Kekuatan Apegti hingga ke daerah adalah legalitas. Selain itu, Apegti juga akan rangkul Pemerintah Daerah, dan aparat penegak hukum

Prioritaskan Program ....

Pada sektor pertanian dikatakan Naharuddin, malah Gubernur menekankan agar segera dibangun kawasan agrowisata seperti di Malang. Tahun 2017, pada lahan sekitar 50 hektar, prosesnya harus sudah dimulai.

"Pak Gubernur minta disesuaikan dengan kondisi kita.

Tanamannya bisa durian, mangga, manggis, rambutan dan buah-buahan lokal lainnya," kata Pak N mengulangi penegasan Nurdin. Ini juga penting untuk mendukung sektor pariwisata Kepri.

Disampaikan Naharudin, Gubernur juga sangat interest tentang pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan. Demikian juga dengan pembangunan pelabuhan, baik penumpang, roro maupun kargo.

"Supaya arus barang dan orang bergerak cepat," kata Naharudin.

Dalam kesempatan yang sa-

ma, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sardison mengatakan Gubernur juga menekankan pentingnya pen-

ingkatan koordinasi dengan kementerian. Supaya sejumlah kegiatan banyak dilakukan di Kepri.(cw99)

IST

GUBERNUR Nurdin Basirun mengumpulkan seluruh Kepala SKPD Kepri untuk memberi penekanan tentang program pembangunan 2017, Selasa (6/12) sore.

sambungan Hal. 17 model penyelenggaraan pemerintahan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor IPDN, Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, mengatakan LPM sebagai lembaga pendidikan tinggi ke pamong-prajaan di samping ber-peran mendidik kader-kader peme-rintahan, juga melakukan program pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Menurutnya, program pendampingan juga dijadikan se-

Dukung Jurnalis .....

Tedy mengatakan, sudah selayaknya di Provinsi Kepri memiliki organisasi yang peduli akan dunia pendidikan. Politisi Partai Golkar ini juga berpesan kepada para jurnalis yang tergabung dalam Forkom Jurnalis Peduli Pendidikan Kepri tersebut agar tidak selalu memvonis bahwa Dinas Pendidikan itu jelek.

"Ini merupakan keseriusan kita bersama dalam membangun dunia pendidikan yang lebih maju di Kepri. Selama ini Dinas Pendidikan selalu divonis, bagaimana dunia pendidikan bisa lebih maju kalau selalu divonis seperti ini," imbuhnya.

Untuk itu, ia meminta kepada Forkom Jurnalis agar selalu membangun komunikasi dan hubungan baik bersama

demi menyetabilkan harga kebutuhan pokok.

"Kami juga berharap, kehadiran Apegti ini segera bisa dirasakan masyarakat dengan bisa menstabilkan harga di 9 bahan pokok tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Syarwito juga menjelaskan bahwa Mukernas Apeti dan pelantikan pengurus periode 2016- 2021 digelar di Hotel Vasa Surabaya, 4 Desember lalu. Selama ini, Apegti hanya ada di sembilan provinsi ketika pertama hadir di tahun 2005. Namun Apegti selama ini seperti mati suri karena dimatikan oleh kartel besar.

Organisasi ini lahir bersamaan dengan lahirnya Bulog sebagai mitra pemerintah untuk menstabilkan distribusi gula dan terigu di seluruh Indonesia. (cw53)

sambungan Hal. 17

Natuna Ditunjuk .... jelaskan kegiatan pendampingan bagi masya-rakat itu dila-ku-kan untuk meningkatkan ke-sejah-teraan masyarakat di daerah. Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan pada wilayah pedesaan, perkotaan dan perbatasan.

"Misalnya untuk pendampingan di wilayah Pedesaan, salah satunya untuk memfasilitasi dan memperkenalkan kepada para pelaku pemerintahan di daerah, tentang berbagai konsep dan praktik pemerintahan terkini, sesuai dengan perkembangan

mad Fadel siswa kelas VII SMP Negeri 5 Tanjungpinang.

"Mereka bertarung di kelas remaja dan junior," terang Nikolas.

Apresiasi yang diterima ini tentu buah dari latihan intensif yang dilakukan selama sebulan terakhir. Dan yang paling penting, sambung Nikolas, adalah keberhasilan atlet taekwondo menembus pertandingan di kancah nasional.

Ini merupakan sejarah baru dalam dunia taekwondo ibu kota provinsi selama ini.

"Diharapkan keberhasilan ini menjadi semangat untuk menggairahkan olahraga taekwondo di Tanjungpinang," ujar Nikolas.

Hingga kini, sudah ada 200 orang atlet taekwondo yang tergabung dalam Pengcab Taekwondo Tanjungpinang. Sementara untuk kelas sabuk biru ke ke atas, jumlahnya sudah mencapai 25 orang. (cw99)

bagai sarana bagi pihak-nya untuk mendapatkan masukan dalam merumuskan konsep baru tentang manajemen pe-merintahan yang relevan berdasarkan temuan di lapangan.

Acara Seminar Hasil PengabdiKean Masyarakat Tahun 2016 dilaksanakan dari tanggal 6-8 Desember. Beberapa pembicara yang dihadirkan adalah mantan Sekda Provinsi Kepri, yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri. (r/cw99)

sambungan Hal. 17 dewan, Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi, agar pendidikan di Kepri dapat terbangun dengan baik.

"Kami juga tetap mendukung nantinya bila terbentuk forum jurnalis peduli pendidikan ini membuat program yang tentunya memajukan dunia pendidikan," kata Ketua DPD KNPI Kepri ini.

Sementara itu, Tim Perumus Forkom Jurnalis Peduli Pendidikan Kepri Rais menyampaikan terima kasih kepada Komisi IV DPRD Kepri yang telah menerima dan memberi masukan kepada forum dalam mendukung pendidikan di Kepri.

"Forum ini lahir dari kegiatan workshop perspektif jurnal-

istik terhadap dunia pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Dengan terbentuknya forum ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berharga dalam memajukan dunia pendidikan di Provinsi Kepri," kata Rais.

Pihaknya juga berharap kepada DPRD Kepri agar selalu memberikan masukan terhadap forum jurnalis yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan pendidikan khususnya di Provinsi Kepri.

"Kita berharap dengan terbentuknya forum junalis peduli pendidikan ini, dapat memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kepri," imbuhnya. (eza) Editor: Andi, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

19

Bintan

Kamis, 08 Desember 2016

Penerimaan Honorer Kurang Transparan Masyarakat Mulai Menyoroti BINTAN (HK) — Perekrutan atau penerimaan tenaga honorer yang dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bintan mulai disoroti. Pasalnya banyak kejanggalan yang muncul, mulai ketidakjelasan kuota tenaga honorer yang dibutuhkan, hingga pengumuman hasil seleksi administrasi yang tidak jelas.

Oki Alexsander

Liputan Bintan

Masyarakat Bintan pun menyoroti kejanggalan-kejanggalan tersebut. Diantaranya dilontarkan Joko Aqnur Purnama warga Kijang mempertanyakan perihal penerimaan tenaga honorer baru untuk dipekerjakan dilingkup pemerintahan Bintan. "Sangat tidak sesuai dengan UndangUndang keterbukaan publik kalau perekrutannya semacam ini, pertama kuota yang dibutuhkan setiap formasi tidak jelas, kemudian pengumuman hasil seleksi administrasinya katanya bisa diakses di website www.bkd.bintankab.go.id, tapi error," ungkap Joko, Rabu (7/12).

Selain tidak transparan, kesiapan pihak penyelenggara juga terkesan tidak siap. Bilamana pengumuman hasil kelulusan seleksi administrasi bisa diakses website resmi milik BKD Bintan, sudah sepatutnya pengumuman sesuai dengan tahapan yang sudah diketahui masyarakat/pelamar. Karena secara tidak langsung, kesiapan penyelenggara kata Joko tidak siap. "Ya seperti tidak ada kesiapan, asalasalan saja pelaksanaannya," tuturnya kembali.

Bahkan, sesuai tahapan pelaksanaan ujian yang akan dilaksanakan secara manual menurut Joko sudah tidak sesuai dengan UU keterbukaan publik karena pelaksanaan yang dilakukan secara manual cendrung terdapat banyak kecurangan karena dilakukan oleh manusia. "Kalau sudah manusia menilai manusia, sangat rentan sekali adanya kecurangan.

Tidak sesuai dengan undang-undang keterbukaan

publik," kesalnya.

Tidak transparannya perekrutan tenaga honorer baru di Bintan tidak hanya disorot warga Kijang, Hesty Gustrian anggota DPRD Bintan dari daerah Tanjunguban juga ikut menyorotinya. Bahkan Ia meminta agar pelaksanaannya bisa benar-benar transparan dan dilakukan secara profesional. "Ya kita sangat meminta agar pelaksanaannya sendiri bisa transparan, supaya jelas bagi masyarakat yang melamar," tutur Hesty.

Bahkan Ia menagih janji Bupati Bintan Apri Sujadi yang berkomitmen ingin merekrut tenaga honorer dari masyarakat yang berKTP Bintan. Karena kebijakan tersebut menurut Hesty sangat membantu untuk membuka peluang bagi masyarakat Bintan untuk bisa bekerja dilingkup pemerintahan Bintan.

"Kalau memang harus warga Bintan ya jangan pula yang Tanjungpinang diterima, harus komitmen dong sesuai janji Pak Bupati," kata dia.

Sementara itu, pengumuman hasil kelulusan seleksi administrasi yang sesuai tahapan bisa dilihat di website resmi BKD Bintan pada Rabu (7/12) hingga pukul 16.32 WIB masih belum bisa diakses. Adapun tahapan pelaksanaannya sebagai berikut pendaftaran dibuka selama tiga hari dari Minggu hingga Selasa pukul 14.00 WIB. Kemudian pada hari Rabu (7/12) akan diumumkan hasil seleksi administrasi. Pada Kamis dan Jum'at (8-9/12) akan dibagikan kartu ujian untuk mengikuti tes kompetensi tertulis yang digelar di Aula Kantor Bupati Bintan pada Sabtu dan Minggu (10-11/12). ***

DOK

PANITIA sedang melayani pendaftaran Honorer Pemkab Bintan.

DOK HUMAS PEMKAB

TALKSHOW EKONOMI — Deputi III Menko Maritim, Ridwan Djamaludin, Ketua Umum Asita, Asnawi Bahar, Direktur Core Indonesia, Faizal, serta Group General Manager PT Bintan Resort Cakrawala (BRC), Abdul Wahab serta Bupati Bintan Apri Sujadi saat menjadi pembicara dalam acara talkshow Economic Challengers di Metro Tv, Selasa (6/12) malam kemarin.

Bupati Bintan Curhat di Metro Tv Terkait Pembangunan Bandara Busung yang Terganjal Izin BINTAN (HK) — Pembangunan bandara International Bintan Resort Airport (BRA) di kawasan Busung Kecamatan Seri Koala Lobam yang masih terganjal izin membuat Bupati Bintan Apri Sujadi meluahkan isi hatinya (Curhat-red) saat menjadi pembicara dalam acara Talkshow Economic Challengers di Metro Tv Selasa (6/12) malam kemarin.

Bahkam dalam acara yang disiarkan live sejak pukul 20.05 WIB itu, Apri pun menumpah ruahkan isi hatinya supaya sektor pariwisata di Bintan bisa semakin maju di masa pe-

merintahannya kedepan.

Ia berharap pembangunan bandara Busung yang tahap pembangunannya terganjal oleh izin dapat terealisasi secepatnya. Alasannya jika aksestabilitas menuju Bintan sudah sepenuhnya terbangun maka secara otomatis tingkat kunjungan wisatawan ke Bintan akan meningkat.

Dunia patiwisata Bintan kata Apri telah menyumbang sebesar Rp 103 miliar, atau 58 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 yang besarnya mencapai Rp178 miliar dengan jumlah kunjungan tu-

ris asing sebanyak 300 ribu orang pertahunnya.

Ketersediaan aksesibilitas yang baik menurut Apri dapat memberikan kontribusi terhadap kunjungan turis asing yang sangat besar, seperti yang telah ada saat ini pelabuhan internasional Bandar Bentan Telani (BBT) Lagoi.

“Setiap harinya (Pelabuhan BBT Lagoi) menyediakan penyeberangan Bintan-Singapura 8 kali telah memberikan traffic kunjungan yang sangat baik, maka dari itu kita akan memberikan kemudahan untuk para turis yang akan berkunjung dengan membangun akses

bandara Yang langsung bisa dituju para turis agar mereka tidak lagi transit ke singapura,” beber Apri.

Seiring dengan itu semua sambung pentolan Partai Demokrat Kepri itu, dengan semakin berkembangnya ekonomi pariwisata ini akan semakin membuka lapangan kerja. Pemerintahnya kata Apri bekerjasama dengan Sahid Institut mendirikan sekolah tinggi pariwisata Sahid Bintan yang para lulusannya bisa menjadi tenaga-tenaga kerja di hotel dan resort di Bintan.

Perihal target peningkatan jumlah kunjungan turis menjadi 500 ribu

pada tahun 2020 mendatang, satu hal yang harus dilakukan adalah membuka akses kemudahan bagi para turis.

“Tantangan pemerintah daerah hanyalah tentang aksesbilitas, diharapkan pembangunan bandara Busung dapat segera selesai dan dapat beroperasi,” tukasnya.

Selain Apri hadir dalam acara tersebut diantaranya Deputi III Menko Maritim Ridwan Djamaludin, Ketua Umum Asita Asnawi Bahar, Direktur Core Indonesia Faizal, serta Group General Manager PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) Abdul Wahab. (cw95/r)

Terbentur Masalah Izin Ekspor, Produk UMKM Bintan Sulit Go International BINTAN (HK) — Banyak produk unggulan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bintan yang sudah memiliki pangsa pasar di negara luar seperti Singapura dan Abu Dhabi di United Arab Emirates (UAE). Semisal kerupuk atom yang cukup diminati warga Singapura dan kerupuk ikan tamban yang banyak penikmatnya di Abu Dhabi. Namun sayang, karena terbentur masalah izin ekspor dua produk unggulan Bintan itu sulit Go International.

Meskipun produk kerupuk yang mendunia itu tetap bisa di ekspor, sayangnya para pelaku UMKM di Bintan sendiri harus menjualnya kepada pihak keti-

ga yakni agen yang berhak melakukan ekspor ke negara luar yang berada di pelabuhan khusus seperti pelabuhan Belawan Medan dan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Kelemahan ini pun diakui Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Disperindagkop UMKM Bintan Iskandar.

Menurutnya, dua produk unggulan yang sudah memiliki pasar dunia inetrnational itu harus di ekspor melalui agen yang ada di pelabuhan Belawan Medan sebelum diteruskan ke Singapura untuk selanjutnya di kirim ke negara tujuan. “Memang di kita tidak ada pelabuhan khusus, sehingga khusus untuk produk makanan seperti keru-

puk atom dan kerupuk ikan tamban harus di ekspor pihak agen di pelabuhan khusus. Ini kelemahan kita,” aku Iskandar di ruang kerjanya, Rabu (7/12).

Padahal kata Iskandar, jika para pelaku UMKM Bintan bisa melakukan ekspor langsung ke negara tujuan harga jual produk UMKM Bintan yang sudah mendunia itu akan lebih tinggi dan berdampak langsung pada pendapatan para pelaku UMKM di Bintan. “Pasar produk kita sebetulnya sudah ada ya, kayak kerupuk ikan tamban itu sudah banyak penikmatnya di Abu Dhabi, ini luar biasa sebenarnya,” ujarnya kembali.

Keadaan ini tentunya menjadi penghambat pro-

OKI ALEXANDER/HALUAN KEPRI

KEPALA Bidang Koperasi dan UMKM Disperindagkop UMKM Bintan Iskandar di ruang kerjanya. duk Bintan agar bisa dikenal dunia international.

Para pelaku UMKM sebagai pihak yang memproduksi dua komoditi unggulan tersebut terpaksa ha-

rus mengubur dalam-dalam harapannya untuk mengenalkan sendiri produknya ke negara luar.

Meski demikian, para pelaku UMKM di Bintan

sepengetahuan Iskandar menunjukkan eksistensinya. Saat ini kata dia, sudah ada 2.538 pelaku UMKM yang terkelompokkan dalam tiga bidang yakni usaha mikro sebanyak 1.880 pelaku usaha, 469 usaha kecil serta 189 pelaku usaha menengah. “Secara kuantitas memang sudah membaik, namun secara kualitas belum sepenuhnya membaik,” tandasnya.

Ia optimis, kedepan eksistensi para pelaku UMKM di Bintan akan semakin meningkat seiring perkembangan para pelaku UMKM di Bintan. Sebab kata dia, suatu negara bisa dikatakan maju bilamana wirausahanya lebih dari 2 persen dari jumlah penduduk. Saat ini

kata dia, wirausaha di Bintan masih sebesar 1,7 persen dari total jumlah penduduk Bintan.

Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah Bintan melalui Disperindagkop UMKM Bintan pun memberikan beberapa kemudahan yang berkaitan dengan bantuan permodalan. Salah satunya kata Iskandar memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mudah mendapatkan pinjaman dari Bank. “Jadi para pelaku UMKM kita bisa mudah mendapatkan bantuan modal dari Bank yang sudah bekerjasama dengan pemerintah seperti BRI untuk mendapatkan bantuan modal dengan bunga kecil,” pungkasnya. (cw95)

Redaktur : Arment Aditya Layout : Parlin

20

Hukum&Kriminal

Kamis, 08 Desember 2016

Pemko dan Polda akan Sosialisasikan

Penambangan Pasir Dilarang BATAM (HK) — Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, bersama Kepolisian Daerah Kepri akan menyosialisasikan larangan penambangan pasir kepada masyarakat agar memahami bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan itu.

"Akan dibuat tim Polda dan Pemkot, yang pada Desember ini melakukan sosialisasi kepada masyara-

kat melalui Polsek," kata Kepala Badan Pengandalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam Dendi

Purnomo di Batam, Senin.

Sesuai dengan aturan pertambangan yang baru, Pemkot Batam akan menyerahkan masalah tambang pasir ilegal kepada Pemprov Kepri. Pemkot hanya membantu menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Sebenarnya, kata Dendi, Pemkot bisa saja menindak pelaku penambang pasir ilegal menggunakan UU Lingkungan. Namun, prosesnya lebih lama. "Karena menggunakan UU

pertambangan lebih efektif dibanding UU Lingkungan, bisa langsung ketok palu," kata dia.

Berdasarkan UU Pertambangan, siapa saja yang mengangkut barang tambang tanpa izin bisa pidana 10 tahun. Sedangkan bila aturan ditegakkan menggunakan UU Lingkungan, prosedurnya harus menguji Tempat Kejadian Perkara oleh tenaga ahli. "Kalau dinyatakan rusak, baru boleh ada tin-

dakan,"kata dia.

Menurut Dendi, terdapat banyak tambang pasir ilegal di kota itu. Untuk wilayah Kecamatan Nongsa saja, terdapat 30 lokasi penggalian yang dilakukan oleh masyarakat.

Pada pertengahan 2016, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau (Kepri) merazia tambang pasir ilegal di kawasan Batu Mergong Batubesar Kota Batam serta mengamankan lima

orang pelaku tambang.

Kelima pelaku yang diamankan tersebut adalah Ab (55) sebagi pemodal, Ac (46) pemilik lahan, Sw (46) penambang Pasir, Ap (48) penambang pasir, Rs (30) penambang pasir.

Barang bukti yang berhasil dikumpulkan dari pelaku antara lain satu unit truk warna hijau dengan Nomor Polisi BP 9555 OC, satu buah STNK, satu lembar kartu pengawasan angkutan barang, satu

buku uji berkala kendaraan dan dua unit mesin penyedot air.Selain itu, dua unit gerobak dorong, empat buah saringan pasir, 16 pipa paralon, satu jirigen solar, uang tunai Rp770 ribu, dan pasir tiga kubik.

Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 158 Jo, Pasal dan 161 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ant)

Kerja Sesuai Tatip, Pemilihan RW Kisruh RW dan Lurah Tolak Hasil BATAM (HK) — Meskipun panitia pemilihan Ketua RW 013 Taman Lagenda Bali bekerja sudah sesuai dengan tata tertib (tatip), Namun hasil dari kenerja ini ditolak oleh Ketua RW 013, Ngadiono dan Lurah Baloi Permai, Musyadek.

Atas penolakan hasil kerja panitia pemilihan ini membuat Warga mengeluh.

Anton, warga RT 01, RW 013 mengatakan bahwa dirinya bingung dan kecewa dengan tidak disetujuinya hasil pemilihan ketua RW tersebut. "Saya kecewa dengan apa yang terjadi. Menurut saya semua tahapan - tahapan mulai pembentukan panitia hingga pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kenapa hasil putusan itu tidak di setujui oleh RW lama dan Lurah," ucap Anton.

Dikatakannya, dipilihnya Rianto sebagai Ketua RW sudah sesuai dengan tatib yang telah dibuat oleh panitia pemilihan.

Bahkan tatib inisudah disosialisasikan kepada seluruh anggota pemilih.

Hal senada juga disampaikan Hendro, warga RW 013 terkait dengan adanya kisruh pemilihan ketua RW mereka. "Ini aneh menurut saya, seolah olah ada kepentingan sehingga hasil pemilihan itu tidak disetujui," kata Hendro.

Kabarnya, kata Hendro, tidak disetujuinya hasil pemilihan tersebut karena dianggap tartib yang dibuat itu cacat hukum atau melanggar Perwako.

Sementara pada Senin (5/ 12/2016) yang lalu, kami telah melakukan hearing ke DPRD Kota Batam. Dan dengan tegas disebutkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Panitia hingga hasil pemilihan sudah

sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kenapa RW yang lama dan Lurah Baloi Permai menganggap itu cacat hukum?.

Erwan Harun, Ketua Panitia Pemilihan di RW 013 saat di konfirmasi terkait dengan tartib serta pembentukan panitia menyatakan dirinya kecewa tatib yang dibuat bertentangan dengan Perwako.

"Semuanya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Panitia dibentuk berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Lurah. Kemudian tatib yang dibuat juga telah disepakati bersama serta disosialisasikan sebelum pemilihan di laksanakan. Bahkan juga di bacakan dihadapan Lurah dan RW lama tanpa ada sanggahan terhadap tatib tersebut," kata Erwan.

Terpilih Rianto sebagai Ketua RW, lanjut Erwan, dengan kronologis pada pemilihan putaran 1 ( 3 calon ketua RW) dengan hasil dua imbang dan 1 mengantongi suara terendah yakni Rianto. Sesuai dengan isi tatib pasal VI ayat 2 yang menyatakan apabila terjadi perimbangan suara dengan jumlah suara yang sama, maka dilakukan tahap 2 dengan calon Ketua RW yang memiliki jumlah suaranya sama. Kemudian, putaran ke-2 tersebut juga mendapatkan hasil seimbang. Lalu merujuk pada isi tatib pasal IV ayat 2 yang menyatakan jika hasil perolehan suara tetap sama, pemilihan ditunda 7x24 jam. Dan kemudian dilakukan pemungutan suara tahap 3. Maka pada tanggal 13 November 2016 dilakukanlah pemilihan tahap 3 dengan hasil yang seimbang juga.

Maka sesuai dengan pasal VI ayat 3, masih kata

ISTIMEWA

RW KISRUH - Panitia pemilihan Ketua RW 013 Kelurahan Baloi Permai menjalankan kerjanya melaksanakan tata tertib (tatib). Namun sayang, RW dan Lurah belum mau menerima hasil kerja panitia tersebut.

Erwan menjelaskan, jika terjadi pembatalan sebagaimana point 2 (Pasal VI ayat 2) tersebut di atas, maka pemungutan suara ulang di ikuti oleh calon dengan suara terbanyak kedua dan ketiga. Dan dikarenakan suara terbanyak ketiga tidak ada, maka panitia pemilihan ketua RW 013 memutuskan bahwa suara terbanyak ke dua yakni Rianto di tetapkan menjadi ketua RW 013.

Dan mayoritas pemilih seperti RT 01,02, dan 05 setuju

Dua Oknum Wartawan Masih Jalani Pemeriksaan BATAM (HK) — Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri masih memeriksa dua oknum wartawan di Batam yang tertangkap tangan saat memeras seorang pengusaha dengan ancaman pemuatan berita negatif jika tidak dituruti.

"Kami masih memeriksa kedua tersangka yang ditangkap Tim Saber Pungli Polda Kepri, Senin (5/12) sore," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Pol Eko Puji Nugroho di Batam, Selasa.

Ia mengatakan usai penangkapan tersangka SA dan PS langsung dilakukan penahanan dengan status tersangka sehingga memudahkan dalam pemeriksaan oleh penyidik di Polda Kepri.

Hingga saat ini, kata Eko, dua pelaku belum mau

mengatakan sudah berapa kali melakukan pemerasan serupa dengan ancaman pemberitaan.

"Belum ada mengakui berapa kalinya. Nanti kalau ada perkembangan akan kami sampaikan lagi.

Sabar dulu ya? Kami sedang bekerja," kata Eko. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Kepri mengamankan dua orang diduga pelaku pemerasan pada seorang pengusaha di Batam mengunakan modus penuduhan pendirian hotel menyalahi izin mendirikan bangunan (IMB).

Penangkapan tersebut dilakukan pada Senin 5 desember 2016 sekitar pukul 17.00 WIB oleh Tim Saber Pungli Polda Kepri yang mendapat informasi bahwa ada dugaan pemerasan oleh dua oknum

wartawan.

Pemerasan dilakukan sejak tiga hari lalu dengan melakukan permintaan uang Rp20 juta dan akhirnya turun menjadi Rp10 juta terhadap pemilik hotel di Winsor Batam dengan tuduhan menyalahi IMB. Modusnya berita yang sudah dinaikkan (dimuat) melalui media online tidak akan "dinaikkan" lagi apabila membantu operasional kantor dengan permintaan sejumlah uang.

Karena tidak ingin beritanya dinaikkan lagi, maka perwakilan pemilik hotel menyerahkan uang Rp7 juta kepada SA di Toilet Cafe Empang Batam.

Sebelumnya perwakilan pemilik hotel sudah koordinasi dengan Tim Lidik Saber Pungli Dit Intelkam Kepri.(ant)

dan menerima hasil pemilihan tersebut. Atas dasar tartib itu lah kita ambil putusan, dimana 3 kali draw tentunya telah menguras waktu serta tenaga dan itu ketentuan itu ada dalam Tartib yang kita adopsi dari tatib daerah di Jakarta Pusat Kelurahan Gunung Sahari, Kemayoran.

Kemudian terkait dengan tidak dilibatkannya Ketua RW lama dalam pembahasan tatib, disebutkan Erwan untuk menjaga independensi panitia

dari pihak manapun.

"Jika tidak disetujui hasil pemilihan berdasarkan tatib yang dikatakan bahwa tidak melibatkan RW lama, itu memang merupakan hak panitia tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Dan itu untuk menjaga independensi panitia. Toh juga sudah di sosialisasikan serta dibacakan dihadapannya," jelas Erwan.

Terkait permasalahan tersebut, Musyadek Lurah Baloi Permai membenar-

kan tidak menyetujui hasil pemilihan ketua RW 013.

"Kenapa saya tidak menyetujui hasil pemilihan karena yang pertama hasil tersebut belum disetujui atau belum di sahkan oleh RW yang lama. Kemudian dalam prosesnya juga bertentangan dengan Perwako dimana sebutkan harus suara yang terbanyak yang menang, bukan yang terendah,"ungkap Musyadek melalui pesawat selularnya, Rabu (7/12).

Ngadiono Ketua RW

yang lama tentang dirinya tidak menyetujui hasil pemilihan tersebut menyampaikan bahwa dirinya merasa tidak dilibatkan dalam membuat tatib tersebut.

"Saya sebagai Ketua RW tidak pernah dilibatkan dalam perumusan tatib tersebut. Dan menurut saya itu melanggar Perwako, oleh karena itu saya tidak mau menandatangani hasil pemilihan yang telah di lakukan," pungkas Ngadiono.(doz)

“P4GN Sukses Jika Didukung Masyarakat” ToT Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan PMB BATAM (HK) — Sebanyak 10 orang penggiat antinarkoba penggiat anti Narkoba yang terdiri dari perwakilan mubaligh setiap kecamatan yang ada di kota Batam mengikuti Training of Trainer (ToT) yang diselenggarakan seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Batam yang diselenggarakan di ruang VIP Rumah Makan Bundo Kanduang, Batam Centre, Selasa (6/12). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi gerakan kampanye Stop Narkoba yang telah dilakukan oleh para peserta sebagai kader atau penggiat anti Narkoba di lingkungan masyarakat dan membicara-

ist

PARA peserta foto bersama di saat rapat evaluasi TOT penggiat antinarkoba di lingkungan PMB. kan kendala serta rencana aan di lapangan adalah aksi ke depan. lingkup gerak penggiat anti Secara umum, para pe- Narkoba terbatas ketika nggiat anti narkoba men- akan membuat aturan di yampaikan bahwa teknis lingkungan masyarakat pelaksanaan kegiatan ber- seperti Peraturan RT/RW jalan dengan baik. Menu- setempat untuk meneraprut mereka, yang menjadi kan sanksi tegas apabila kendala dalam pelaksan- ada warga yang menjadi

pengedar dan penyalahguna Narkoba.

Namun demikian, para penggiat berupaya melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara mandiri sesuai kondisi lapangan dan kemampuan. Diketahui, P4GN di lingkungan masyarakat akan berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi seluruh pihak dan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan Perda No.5 tahun 2010 tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam demi terwujudnya lingkungan Bersih dari Penyalahgunaan Narkoba (Bersinar). (r)

Penggerebekan HP Ilegal Masih Didalami BATAM (HK) — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri masih melakukan pendalaman dengan pemeriksaan saksisaksi dari penggerebekan 398 telepon pintar merek Xiaomi dari kantor PT TJ Kompleks Srijaya Abadi di Lubuk Baja, Batam pada

Jumat (2/12).

"Kami masih dalami kasus itu. Saksi-saksi masih diperiksa," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Budi Suryanto, di Batam, Selasa.Ia mengatakan, meskipun masih terus mengembangkan kasus itu na-

mun dipastikan telepon genggam asal Hong Kong tersebut masuk ke Batam secara ilegal.

"Yang jelas itu ilegal, karena perusahaan tersebut memasukkan alat telekomunikasi dari luar Indonesia tanpa dilengkapi label berbahasa Indonesia dan tidak

sesuai dengan persyaratan teknis," kata dia pula.

Dia menyatakan lagi, pemilik perangkat telekomunikasi tersebut berinisial HR selaku Direktur perusahaan saat ini, juga masih dalam pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kepri bersama beberapa saksi yang berada di pe-

rusahaan tersebut.

Dalam pemeriksaan, pemilik mengaku awalnya memesan barang tersebut dengan langsung datang ke Tiongkok.

"Selanjutnya dilakukan komunikasi melalui telepon hingga barang tersebut sampai di Batam melalui

Singapura," kata dia lagi.Dalam label perangkat telekomunikasi merek Xiaomi memuat keterangan merek handphone dengan menggunakan tulisan China, dan manual book dengan tulisan China pula.

Budi mengatakan, dalam kasus tersebut mener-

apkan tindak pidana pasal 104 jo pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan atau pasal 52 jo pasal 32 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.(ant)

21

politik

Kamis, 08 Desember 2016

DPT Pilkada DKI 7,1 Juta Jiwa JAKARTA (HK) — Komisi Pemilihan Umum di lima kotamadya dan satu kabupaten di DKI Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2017. Hasilnya, sebanyak 7.129.323 pemilih terdaftar mengikuti pilkada DKI tahun depan.

Menurut Komisioner KPU DKI Betty Epsilon Idroos, jumlah DPT itu masih mungkin berubah. Sebab, KPU DKI baru akan menggelar rapat pleno penentuan DPT pada Kamis (8/12) esok.

"Itu data yang di kabupaten dan kota ya. Untuk rekapitulasi tingkat provinsi besok," kata Betty, Rabu (7/12).

Dari rekapitulasi KPU Kabupaten dan Kota di DKI terlihat pengurangan jumlah pemilih dalam DPT, dibanding saat daftar pemilih sementara (DPS) ditetapkan 2 November lalu. Pada DPS terhitung ada 7.132.856 warga DKI yang terdaftar sebagai pemilih.

Hasil pleno rekapitulasi DPT di tingkat kabupat-

en/kota menunjukkan bahwa pemilih terbanyak di Pilkada DKI terdapat pada kawasan Jakarta Timur.

Di sana tercatat ada 2.009.831 pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya di 3.690 TPS. Setelah itu, pemilih terbanyak kedua berada di Jakarta Barat. Ada 1.669.351 pemegang hak suara dan 2.934 TPS yang tersebar di daerah itu.

Kemudian, pemilih di Jakarta Selatan tercatat berjumlah 1.593.700 jiwa.

Ada 2.973 TPS yang akan di buka di kawasan tersebut.

Pemilih di Jakarta Utara berjumlah 1.091.874 orang. Mereka dapat menggunakan hak pilihnya di 2.150 TPS yang berada di kawasan pesisir itu.

Pada kawasan Jakarta

DPT PILKADA — Baliho tiga pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Jakarta tercatat sebanyak 7.129.323 jiwa.

Pusat ada 747.152 orang yang terdaftar di DPT. Jumlah TPS di kawasan tersebut mencapai angka 1.237.

Terakhir, ada 17.415 pemilih yang terdaftar di DPT kawasan Kepulauan

Seribu. Di Kepulauan Seribu akan disediakan 44 TPS saat hari pemilihan 15 Februari 2017.

KPU DKI telah menjamin tidak akan ada data ganda dalam DPT tingkat

provinsi yang akan ditetapkan besok. Menurut Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, penelitian dan perbaikan data pemilih telah dilakukan sebelum penetapan DPT.

Sumarno mengakui bahwa data ganda sempat ditemui dalam daftar pemilih sementara (DPS). Namun, masalah tersebut telah hilang setelah perbaikan dilakukan KPU Kabupaten/

Kota dan KPU DKI. "Tidak ada lagi pemilih siluman itu. Yang kemarin dikabarkan 'siluman' itu setelah dikroscek datanya sudah ketemu," tutur Sumarno. (cnn/net)

Anies Tantang Kandidat Lain Soal Reklamasi

Anies Baswedan

JAKARTA (HK) — Pasangan calon gubernur dan wakil DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno kembali menegaskan sikap menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun, kali ini ia menantang kandidat lain untuk berani menyatakan sikap kepada publik mengenai proyek tersebut.

Sikap menolak

proyek reklamasi masuk dalam daftar 23 janji kerja Anies-Sandiaga seandainya terpilih di Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Jadi ini seorang cagub dan cawagub harus ditanya, Anda ada masalah A posisinya apa? Jadi ada sikap tegas karena semua harus dihadapi besok," kata Anies Baswedan menjawab pertanyaan terkait reklamasi Teluk Jakarta dalam acara Blak-blakan seperti dilansir Detikcom, Rabu (7/12).

Menurut Anies, pertanyaan mendasar seperti

penghentian reklamasi Teluk Jakarta perlu disikapi secara tegas. Karena dengan hal itu publik bisa mengetahui sikap seorang calon atas isu-isu penting.

"Tanyakan kepada setiap kandidat, tunjukkan kepada publik, apa sikapnya, apa dasarnya.

Dari situ nanti anda tak terpesona ketegasan karena ungkapan katakata, tapi ketegasan karena keyakinan atas gagasan dan pikiran," ujar Anies.

Aset Warga

Anies mengatakan, alasan dirinya dan Sandi menolak reklamasi Teluk Jakarta karena ingin menjadikan pantai Jakarta sebagai aset warga. Bukan aset yang dimiliki sebagian orang.

Selain itu, kata Anies, penolakan reklamasi Teluk Jakarta juga bagian dari upaya menjaga kehidupan warga dan lingkungan di kawasan pesisir Jakarta.

“Karena itu kita mengambil sikap bahwa rekalamasi ini kita termasuk yang tidak setuju dan

akan kita jalankan dengan otoritas kita sesuai Gubernur dan Wakil Gubernur," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies menjelaskan, dalam pengambilan keputusan, harus seminimal mungkin tidak merugikan kepentingan banyak pihak. Karena itu dia berjanji akan melibatkan warga dalam menangani proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Kami ingin mengerjakan semua ini bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DKI serta warga Jakarta.” kat-

anya.

Sementara itu, Sandiaga menambahkan, keputusan pihaknya menolak reklamasi salah satunya disebabkan banyak pertanyaan terkait proses proyek tersebut. Terlebih, kata Sandi, proses hukum dan kajian reklamasi masih berjalan.

"Jadi kami mengambil posisi akan hentikan rekalamasi, memberi peluang seluas-luasnya untuk melakukan pengkajian kepada Pemerintah Pusat,” ujar Sandiaga. (cnn/dtc)

Kampanye AHY Diawasi

Bawaslu Ungkap Dugaan Pelanggaran KETUA Bawaslu,Muhammad menerima 19 laporan dengan sekitar 53 oknum PNS diduga tidak netral dalam Pilkada serentak 2017.

53 PNS Tidak Netral JAKARTA (HK) — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menerima tumpukan laporan dugaan Aparat Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersikap tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2017.

Muhammad mengatakan, Bawaslu setidaknya menerima 19 laporan atas dugaan ketidaknetralan ASN selama masa kampanye yang melibatkan lebih dari 50 oknum PNS. "Kami terima 19 laporan, ada sekitar 53 oknum yang terlibat. Mereka ini dari berbagai tingkat jabatan di pemerintahan," kata Muhammad di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

Para oknum tersebut, kata

Muhammad berasal dari pegawai pemerintah setingkat camat, sekertaris daerah, kepala dinas, staf pemerintah daerah, hingga bupati.

Pelanggaran yang dilakukan oleh PNS itu, kata Muhammad, berkaitan dengan penggunaan atribut kampanye pasangan calon, memberikan dukungan pada pasangan calon, hingga turut serta dalam kampanye pasangan calon yang didukungnya.

"Ini terjadi di daerah, banyak ASN yang ikut kampanye. Kami akan terus lakukan sosialisai agar hal seperti ini tidak terus terjadi," kata Muhammad.

Muhammad juga mengatakan, penindakan terhadap ASN yang terlibat dalam kampanye dengan mendukung salah satu pasangan calon masih sulit

dilakukan. Kendala dalam penindakan terjadi karena tidak adanya sanksi konkret yang diatur dalam undangundang yang mengatur tentang netralitas ASN. "Peraturannya hanya ASN bergabung dengan parpol, seharusnya ada tindakan serius terhadap ASN ini," kata Muhammad.

Muhammad berharap pemerintah segera membangun sistem monitor untuk penanganan lebih lanjut terkait dengan sikap netralitas ASN. "Kalau ada peraturan dan penindakan tegas, serta dibarengi dengan monitor (pelanggaran ASN) tidak akan terus menerus terjadi, misalnya pemberlakuam cuti kampanye juga itu signifikan mengurangi sikap tidak netral ASN," kata Muhammad. (cnn/net)

JAKARTA (HK) — Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menginstruksikan petugas pengawas pemilu di lapangan untuk lebih memperhatikan promosi program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Instruksi itu dikeluarkan untuk meminimalisir jumlah pelanggaran kampanye yang dilakukan masing-masing pasangan calon, terutama pasangan Agus YudhoyonoSylviana Murni (AHY).

Solehudin, salah satu petugas panitia pengawas pemilu (Panwaslu) di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan mengatakan, Bawaslu DKI Jakarta telah membekali petugas pengawas di lapangan untuk bekerja lebih teliti lagi dalam mengawasi kampanye para pasangan calon.

Khusus untuk kegiatan Agus-Sylvi, Soleh mengatakan atasannya telah mewanti-wanti untuk mencatat apakah pasangan nomor urut satu itu masih terus mempromosikan pro-

gram Rp1 miliar per RW per tahun atau tidak.

Program AHY soal dana bantuan Rp1 miliar mendapat pengawasan setelah Bawaslu DKI Jakarta menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran administrasi. Meski telah mendapat pembekalan tambahan, Solehudin mengaku masih sulit membedakan kegiatan kampanye yang masuk kategori politik uang.

"Memang agak sulit ya karena kami harus melihat, merasakan, dan memegang tindakan yang dianggap politik uang," kata Soleh saat ditemui di lokasi kampanye Agus Yudhoyono, Rabu (7/12).

Pihak Agus Sylvi sebelumnya sudah menyatakan keberatan jika program dana Rp1 miliar yang mereka usung dianggap sebagai pelanggaran.

Juru bicara tim pemenangan AHY, Rico Rustombi mengatakan program Rp1 miliar per RW per tahun yang ditawar-

BADAN Pengawas Pemilu DKI Jakarta semakin memperketat pengawasan terhadap kampanye calon gubernur DKI, Agus Yudhoyono. kan selama masa kampa- nan atau penjabaran dari nye murni adalah program program yang ada di buku kerja yang harus dije- visi dan misi. Dana program itu akan diambil dari laskan pada masyarakat.

"Kami sangat kebera- anggaran APBD DKI Jakartan jika program itu dika- ta setelah melalui pemtakan sebagai politik uang bahasan dengan DPRD karena memang Agus-Sylvi DKI Jakarta.

"Ini adalah program tak memberikan atau menjanjikan uang pada kerja yang merupakan penmasyarakat," ujar Rico, jabaran dari visi misi, dan perlu dipahami bahwa angKamis (1/12).

Rico juga mengatakan garannya berasal dari bahwa program Rp1 miliar APBD DKI bukan dari kanyang ditawarkan Agus Yud- tong pribadi Agus-Sylvi," hoyono merupakan turu- katanya. (net/cnn)

Djarot Minta Warga Jangan Buang Air Besar di Kali Semongol JAKARTA (HK) — Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berpesan kepada warga RW 09 Kamal, Jakarta Barat, untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah ke Kali Semongol. Hal itu dilakukan agar kawasan tersebut tidak terus tergenang banjir ketika hujan turun.

"Saya tadi shalat Ashar di Musholla Nurul Iman. Aduh lalatnya banyak banget. Kalau lalatnya banyak, berarti banyak sampahkan," kata Djarot kepada warga Kamal, Rabu (7/12).

Warga pun bersorak dan berjanji akan menyanggupi pesan Djarot. Mantan Wali Kota Blitar itu mengimbau warga untuk

tidak buang air besar sembarangan di Kali Semongol.

Djarot meminta warga untuk mengusulkan pembangunan WC umum ketika pelaksanaan Musrenbang.

"Makanya tolong carikan tanah agar dapat kami beli dan kami bangun sanitasi itu. Tanah yang kami beli juga bisa diusulkan untuk membangun RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak) agar anak-anak

CALON wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat saat kampanye di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (7/12). Djarot berdiskusi mengenai banjir dengan warga setempat.

bisa main bola atau futsal," kata Djarot.

Sebelum meninggalkan lokasi, Djarot berpesan agar warga Kamal menggunakan hak pilih mereka pada 15 Februari 2017. Dia tidak secara spesifik mengajak warga untuk memilih pasangan calon gubernur-wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Djarot hanya mengimbau warga untuk memilih pasangan calon gubernurwakil gubernur yang terbaik.

"Semua calon baik, enggak ada yang jelek.

Dari calon yang baik-baik ini ada yang terbaik. Bapak ibu pilih yang terbaik ya, jangan takut," kata Djarot. (kcm/net) Editor: Syahdan, Layout: Mario

CMYK

22

CMYK

Kamis, 08 Desember 2016

Iklan

23

Kamis, 08 Desember 2016

iklan

Editor : Helmi Rizal

Kamis, 08 Desember 2016

24

DPRD dan Pemkab Bintan Sepakat APBD Bintan 2017 Diketok Rp 1 Triliun Lebih DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menyepakati untuk Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) Bintan tahun 2017 sebesar Rp 1 triliun lebih. Pengesahan Ranperda APBD Bintan menjadi Perda APBD dilangsungkan dalam sidang paripurna di Kantor DPRD Bintan, Selasa (6/11) yang dipimpin Wakil Ketua II Trijono dan dihadiri Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi, Bupati Bintan Apri Sujadi serta Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam dan jajaran Anggota DPRD Bintan serta sejumlah Kepala SKPD Bintan.

Dalam penyampaiannya, Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bintan Agusnawarman menyebutkan, beer-

dasarkan hasil pembahasan Banggar bersama TAPD Bintan menyepakati belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp 1.058.476.187.795,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp 11.866.454.388,- dari nota pengantar RAPBD serta KUA-PPAS APBD 2017 yang berjumlah Rp 1.046.609.733.407,-.

Adapun dalam struktur belanja daerah yang dibagi menjadi dua yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung, Agus menuturkan, untuk belanja langsung pada APBD Bintan tahun 2017 sebesar Rp 542.168.941.461,- sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 516.307.246.334,-.

"Untuk belanja tidak langsung mengalami kenaikan Rp 2

miliar lebih dari nota pengantar APBD yang berjumlah Rp 514.154.246.334,-. Sementara untuk belanja langsung mengalami kenaikan sebesar Rp 9 miliar lebih dari nota pengantar APBD yang berjumlah Rp 532.445.487.073," sebut Agus.

Sementara dari segi pendapatan, Agus menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan tahun 2017 sebesar Rp 198.010.321.117 atau naik sebesar 11 persen atau Rp 19 miliar lebih dari tahun 2016 yang hanya berjumlah Rp 178.384.571.161. Adapun sumber PAD Bintan menurut Agus bersumber pada pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp 155 miliar lebih atau naik sebesar Rp 19 miliar lebih dari tahun

2016 yang berjumlah Rp 135 miliar lebih.

Dari retrisbusi daerah diproyeksikan akan menyumbang sebesar Rp 11 miliar lebih atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1 miliar lebih dari tahun 2016 yang berjumlah Rp 9 miliar lebih. Untuk pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisah sebesar Rp 10 miliar lebih sama dengan penerimaan pada tahun 2016 lalu. Sedangkan untuk penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 20 miliar lebih mengalami penurunan sebesar Rp 2 miliar lebih dari tahun 2016 yang berjumlah Rp 22 miliar lebih.

"Maka struktur RAPBD Bintan tahun 2017 untuk belanja sebesar Rp 1.058.476.187.795, sedangkan dari segi pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar Rp 198.010.321.117,

dana perimbangan sebesar Rp 691.148.220.294 dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 91.841.214.630. Dengan begitu ada defisit sebesar Rp 77 miliar lebih," tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi dalam sambutannya mengatakan, prioritas penggunaan APBD 2017 tetap mengedepankan pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan. "Prioritas kita tetap pada perbaikan bidang pendidikan baik dari segi pelayanan maupun peningkatan mutu pendidikan dalam rangka meningkatkan SDM Bintan yang lebih baik lagi," tutur Apri.

Bahkan dari sektor kesehatan, Apri menginginkan pada tahun 2019 mendatang seluruh masyarakat Bintan sudah terdaftar sebagai peserta anggota

BPJS Kesehatan. Ia menyampaikan terimakasih atas dukungan DPRD melalui Banggar, Komisi, Fraksi, dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan. "Dengan disahkannya APBD 2017 kita berharap, pelaksanaannya dapat lebih cepat. Dan pembangunan berjalan lancar nantinya," ungkap Apri.

Sedangkan, Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi mengatakan, penyelesaian APBD Bintan 2017 lebih cepat dibandingkan daerah lain. Karena sejak awal DPRD Bintan sepakat dan berkomitmen mengedepankan kepentingan masyarakat. Makin cepat dilaksanakan, direalisasikan, makin cepat masyarakat menikmati hasil pembangunan.

"Bintan setiap tahun memang paling cepat," tutupnya. *** Narasi/Foto Oki Alexander

PIMPINAN DPRD Bintan dan kepala daerah saat menjadi pimpinan sidang paripurna pengesahan APBD Bintan tahun 2017.

SEKRETARIS Banggar DPRD Bintan Agusnawarman.

BUPATI Bintan Apri Sujadi saat memberikan sambutan.

SEKRETARIS Banggar DPRD Bintan Agusnawarman saat menyampaikan laporan disaksikan pimpinan sidang dan hadirin yang hadir dalam sidang paripurna pengesahaan APBD Bintan 2017.

KETUA DPRD Bintan Lamen Sarihi dan Bupati Bintan Apri Sujadi saat menandatangani APBD Bintan 2017 menjadi Perda APBD 2017 disaksikan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam dan Wakil Ketua II DPRD Bintan Trijono.

KETUA DPRD Bintan Lamen Sarihi didampingi Wakil Ketua II DRPD Bintan Trijono saat menyerahkan Perda APBD 2017 kepada Bupati Bintan Apri Sujadi didampingi wakilnya Dalmasri Syam.

JAJARAN Anggota DPRD Bintan saat mengikuti jalannya sidang paripurna pengesahan Ranperda APBD 2017 menjadi Perda APBD 2017.

PLT Sekdakab Bintan RM Akib Rachim bersama beberapa Kepala SKPD Pemkab Bintan saat mengikuti sidang paripurna pengesahan APBD Bintan 2017.

JAJARAN Kepala SKPD, para camat, lurah saat mengikuti sidang paripurna pengesahan Perda APBD Bintan 2017.

KETUA DPRD Bintan Lamen Sarihi bersalaman dengan jajaran Anggota DPRD Bintan dan tamu undangan usai sidang paripurna pengesahan APBD Bintan 2017.

ANGGOTA DPRD Bintan saat mengikuti sidang paripurna pengesahan APBD Bintan 2017.

BUPATI Bintan Apri Sujadi dan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam saat menghadiri sidang paripurna pengesahan APBD Bintan 2017.

Editor: Afrizal, Layout:Parlin