Haluan kepri 09 des16 by haluan kepri

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Jumat, 09 Desember 2016 10 Rabiul Awal 1438 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 16 HALAMAN, NO 09 / 12 TAHUN KE 15

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

Pajak Online Berlaku 1 Januari 2017

Pemko Batam Target Rp1,1 T BATAM (HK) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam 2017 sebesar Rp1,1 triliun atau naik sekitar 25 persen dari target PAD 2016 sebesar Rp800 miliar. Amir Yunus Liputan Batam

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Batam, Raja Azmansyah mengatakan, salah satu faktor yang dapat mendongkrak PAD Batam di 2017 ini, adalah pemberlakukan Peraturan Walikota (Perwako) Batam Nomor 25 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik. "Target PAD kita naik 25 persen dari tahun 2016, ini memang target pesimis. Salah satunya karena pemberlakuan penerimaan pajak secara online atau elektronik," ujar Raja Azmansyah di sela-sela sosialisasi Perwako 25 tahun 2016 di Auditorium Golden Prawn, Bengkong Laut, Kamis (8/12). Penerapan pajak online, lanjut pria yang akrab disapa Azmansyah ini, akan diterapkan pada empat item utama, dalam pencapaian target PAD di 2017, yakni pajak hotel, hiburan, parkir dan restoran. "Diawal ini kami akan fokus pada empat item objek pajak, yakni pajak ho-

Interpelasi Bukan... Hal. 7

Rudi tel, hiburan, parkir dan restoran," katanya. Karenanya, sejak tanggal 1 Januari, ungkap mantan Kanpora Batam ini, pajak online mulai diberlakukan, dan sesuai komitmennya mereka akan memaksimalkan semua

AMIR YUNUS/HALUAN KEPRI

Pemko Batam... Hal. 7

BERI SAMBUTAN- Walikota Batam H Muhammad Rudi dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Raja Azmansyah memberikan sambutan saat sosialisasi Peraturan Walikota (Perwako) Batam Nomor 25 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik di audiotorium Restoran Golden Prawn, Bengkong, Kamis (8/12).

Cara Allah SWT "Anugerah kesempatan untuk bertemu manusia-manusia hebat adalah cara Allah Subhanahu wata'ala merintismu menjadi hebat, bukan sekedar pertemuan belaka.." (bc)

Mikha Tambayong

Tak Romantis JAKARTA — Mikha Tambayong dan Fero Walandouw baru saja menjalin hubungan asmara beberapa pekan belakangan. Namun menurut Mikha, Fero ternyata bukan sosok laki-laki romantis. "Nggak, biasa aja dia mah," ungkap Mikha saat ditemui di Trans TV, Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/16). Tak sependapat dengan sang kekasih, Fero pun langsung mengelaknya. "Belum, romantis itu bukan sesuatu yang disiapkan harus sesuatu yang spontan dari hati, kalau disiapkan itu namanya skenario," pungkasnya. Menurut Mikha, Fero adalah sosok yang lebih cerewet dibandingkan dirinya. Untuk penilaian tersebut, Fero punya pembelaan tersendiri. Tak Romantis ... Hal. 7

Korban Luka Capai 500 Orang

Mayat Tanpa Kepala Ditemukan Mengapung BINTAN (HK) — Sesosok mayat tanpa kepala dan kaki ditemukan mengapung dekat perairan Mapur, Kamis (8/12) sekitar pukul 10.45 WIB. Diduka mayat tersebut korban pesawat Polri yang jatuh beberapa hari lalu. Penemuan mayat ini pertama kali disampaikan seorang nelayan asal Sei Nam Kijang, Safri (24). Ia mengaku melihat sosok mayat mengapung dekat daerah Mapur. Mendapat informasi itu, polisi langsung menerjunkan tim gabungan ke lokasi.

Jokowi Besuk Korban Gempa BANDA ACEH (HK)— Presiden Joko Widodo menyempatkan diri menjenguk korban gempa Pidie Jaya Aceh di rumah sakit

sebelum berangkat ke lokasi kejadian keesokan harinya. Presiden Joko Widodo

Korban Luka... Hal. 7

ISTIMEWA

PETUGAS gabungan mengevakuasi jasad tanpa kepala dan kaki yang mengapung di perairan Mapur, Kamis (8/12). Diduga mayat tersebut salah satu korban Pesawat Polri yang jatuh.

Setibanya di lokasi dengan titik koordinat 1°12.234'N 104°45.832'E sekotar pukul 13.30 WIB, tim gabungan mendapati may-

at tanpa kepala dan kaki itu masih mengapung. Tak butuh waktu lalu lama,

Mayat Tanpa ... Hal. 7

NET

PRESIDEN Jokowi dan Menteri Kesehatan Nila Moloek menjenguk korban gempa Pidie Jaya, Aceh, di Rumah Sakit Zainal Abidin, Aceh.

Petisi Tolak Trump Jadi Presiden Capai 4,7 Juta gung jawab untuk melindungi konstitusi Amerika Serikat dari kepemimpinan Trump. Seperti dilansir People.com pada 5 Desember 2016, petisi tersebut menjadi permintaan yang mendapat paling banyak tanda tangan dalam sejarah laman web Change.org. Brezenoff mulai meluncurkan petisi itu pada 9 November, satu hari setelah Donald Trump terpilih. Namun, pada Kamis pekan

WASHINGTON (HK) — Sebanyak 4,7 juta orang telah menandatangani petisi online untuk menolak presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump dan mendesak badan pemilih mengusir konglomerat properti itu dari Gedung Putih. Petisi yang diberi judul “Badan Pemilih: Jadikan Hillary Clinton Presiden” itu dim-

ulai bulan lalu oleh seorang pekerja sosial, Daniel Brezenoff. Dalam pernyataan di situs petisi, Brezenoff mendesak pihak bertang-

Donald Trump

Petisi Tolak

... Hal. 7

Editor: Sofyan dan, Layouter: Novrizal

CMYK

Pendidikan

Jumat, 09 Desember 2016

Berolahraga Disesuaikan dengan Golongan Darah GOLONGAN darah merupakan salah satu bentuk karakter yang dimiliki oleh setiap individu dan berhubungan dengan kesehatan. Golongan darah juga dapat menentukan jenis konsumsi dan kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk menunjang kesehatan yang diinginkan. Dalam

hal olahraga pun setiap jenis golongan darah memiliki karakter dan keunikan. Untuk golongan darah O. jenis olahraga yang tepat bagi golongan darah ini adalah olahraga yang menggunakan tenaga besar dan bersifat atletis. Untuk golongan darah A, cocoknya berolahra-

ga yang dapat menurunkan dan mengatur emosi seperti yoga, berjalan kaki atau Tai Chi. Sementara golongan darah B, cocok berolahraga yang tepat adalah tenis atau bersepeda, selain itu dapat juga melakukan olahraga mendaki gunung, bersepeda. Dan golongan darah AB, yang paling

cocok berolahraga jalan, hiking, bermain golf, atau menari. Selain itu golongan darah AB merupakan sosok yang sensitif sehingga cocok melakukan olahraga yang dapat mengatur emosi seperti yoga atau tai chi yang dapat melenturkan sendisendi dalam tubuh. (edukasi)

Pemerintah Tak Punya Ukuran Mengevalusi Pendidikan

Ujian Nasional Batal Dihapus JAKARTA (HK) — Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghapus Ujian Nasional (UN) tahun 2017, dibatalkan pemerintah. UN tahun mendatang masih tetap diadakan. Namun demikian saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu 7 Desember 2016 pagi hingga siang tadi, Mendikbud Muhadjir Effendy tidak memberikan keterangan pers. Hanya saja dari dari keterangan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang ditemui di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, mengatakan, kalau rencana penghapusan UN itu ditolak. "Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui tapi disuruh kaji ulang," kata Wapres JK di Jakarta, Rabu (7/12). Menurut JK, alasan menolak usulan UN dihapus itu adalah masih perlunya kerja keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan. kata Wapres, penolakan tersebut dengan alasan UN masih dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk pemerataan pendidikan. "Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada ti-

ngkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa UN," ujar JK. Selain itu, untuk mengevaluasi maka soal UN harus sama. Dengan adanya soal yang sama itu, maka bisa dilihat kualitas siswa di tiap daerah. "Harus dengan soal yang hampir sama harus diketahui, Jawa begini, Sulawesi begini, Kalimantan bagaimana. Baru bisa. Kalau tanpa itu bagaimana caranya," kata Wapres. JK menjelaskan, ukuran kelulusan adalah UN. Di negara-negara ASEAN misalnya, semua menggunakan ujian nasional bahkan sangat ketat. Begitu juga di Asia, menggunakan ujian nasional. Hanya Jepang yang menurutnya tidak menggunakan ujian skala nasional kecuali untuk masuk ke perguruan tinggi. "Tanpa ujian nasional daya saing kita dan semangat anak-anak belajar itu berkurang. Jadi usulan tadi tidak diterima, tapi disu-

IST

UN ONLINE — Peserta Ujian Nasional Online/UNBK sedang mengerjakan soal lewat media komputer. Saat ini semakin banyak sekolah yang telah siap melaksanakan UNBK pada tahun 2017 mendatang.

ruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu,” kata JK lagi. Sementara Mendikbud yang sudah mengetahui pengajuan moratorium UN-

Pelaku Kecurangan UN Adalah Guru YOGYAKARTA (HK) — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menudih, bahwa pelaku kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) selama ini adalah para guru yang tidak ingin menanggung akibat dari kelalaiannya dalam mendidik dan mengajar murid-muridnya. "Saya juga sudah cek di lapangan, bahwa kecurangan dalam pelaksanaan UN di sekolah pelakunya adalah guru di sekolah tersebut," kata dia saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres XXI Persatuan Tamansiswa, di Yogyakar-

ta, Selasa lalu. Menurut dia, perilaku kecurangan itu dilakukan guru agar terlihat sekolah dan murid-murid yang dididiknya berhasil mengemban tugas pendidikan dan pengajaran. Padahal, kata dia, kemungkinan besar guru tersebut tidak pernah atau belum mengajarkan materi yang diuji dalam UN tersebut. Akibatnya, guru tersebut berbuat curang dengan memberitahukan materi soal UN kepada muridnya. "Kenapa? Karena ketika guru tahu bahwa materi ujian yang akan diujikan pada anak didiknya itu sulit dan belum pernah diajarkan, dan guru

itu ingin agar murid-muridnya lulus, maka terjadilah kecurangan itu," jelas dia. Tujuannya adalah supaya kesalahan yang guru perbuat dalam proses belajar mengajar selama ini tidak diketahui sebagai kesalahannya, maka dia melakukan kecurangan itu, kata Muhadjir. "Jadi, tidak mungkin guru yang jujur mengajarkan anak muridnya berlaku tidak jujur, demikian pula sebaliknya. Karena itu, semua perilaku yang tidak jujur harus ditekan dan dihentikan sekarang juga. Inilah tugas dan tekad saya sebagai Mendikbud," ungkap dia. (ant)

NET

TIM Pemantau UN menempublikasikan temuan contekan siswa saat UN berlangsung. Menurut Mendikbud, kecurangan UN hanya dilakukan siswa saja, melainkan guru juga melakukannya.

nya ditolak, hanya bisa pasrah dan menunggu pembahasan berikutnya di rapat terbatas kabinet. Sebelumnya Muhadjir pernah mengusulkan tiga opsi terkait UN, yakni penghapu-

san UN dari sistem pendidikan, penghentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah. Khusus untuk opsi keti-

ga, UN untuk tingkat SMA dan sederajat diusulkan ditangani oleh pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SD dan SMP dan sederajat ditangani pemerintah kabupaten/kota. Namun,

ketiga opsi yang ditawarkan Mendikbud kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih harus dibahas dalam rapat kabinet terbatas, sebelum diputuskan pemerintah. (dbs)

Sekolah Masih Berlanjut Pemantapan UN BATAM (HK) — barubaru ini Kabid Dikdas Disdik Kota Batam, Rustam Efendi mengatakan meski isu rencana penghapusan ujian nasional (UN) senter dikalangan pendidikan, namun sekolah masih berlanjut melakukan pemantapan UN terhadap siswanya. Karena baik Rustam maupun sekolah beranggapan, belum ada kepastian/keputusan resmi bahwa UN benarbenar di hapus. "Dihapuskan ataupun tidak, sekolah tetap mempersiapkan siswa melalui pemantapan. Karena kita nilai, penghapusan UN ini belum ada kepastian yang jelas baru sebatas rencana/ moratorium UN. Dan kita juga belum terima juknis atau arahan apaapa, sejauh ini baru dapat berita lewat media saja," ujar Rustam. Sama halnya Rustam menegaskan kepada sekolah agar tetap melakukan persiapan UN pada siswa, karena belum ada keputusan resmi dari Kemendikbud. Dengan demikian jika UN tidak jadi dihapus, maka siswa sudah siap menghadapi UN seperti dilakukan se-

IST

SISWA sedang mengikuti pemantapan UN. Meski pelaksanaan UN akan di hapus, namun program pemantapan UN tetap berlangsung. belumnya. "Itu tadi, dihapus atau tidaknya UN itu persiapan terhadap siswa itu penting dilakukan, karena ada atau tidaknya UN siswa tetap harus menempuh ujian apa itu bentuknya UASDA atau ujian dilakukan masingmasing sekolah. Karena ujian ini merupakan faktor utama melihat dari keberhasilan siswa semua proses pembelajaran selama 6 tahun untuk SD, dan 3 tahun belajar untuk

SMP dan SMA/SMK," ucapnya. Tak dipungkiri Rustam, bila UN itu masih perlu dilakukan guna melakukan pemetaan standar secara nasional, meski bukan menjadi patokan kelulusan. Sehingga dengan adanya ujian berstandar nasional tersebut, kata dia, bisa diketahui bagaimana kualitas dari tiap-tiap sekolah, baik itu sekolah di mainland atau hiterland. "Nanti mungkin kalau

UN di hapus, mekanisme kelulusan itu akan bersifat desentralisasi. Bisa saja untuk SD dan SMP akan menjadi tanggung jawab Disdik Kota Batam, dan SMA/SMK menjadi tanggung jawab Disdik Provinsi Kepri. Tentunya harus dibarengi dengan payung hukum berupa instruksi presiden atau SK Kemendikbud. Dan nantinya namanya ujian bersama yang bersifat kedaerahan,"jelas Rustam lagi. (arment)

Moratorium UN, DPR Anggap Mendikbud Belum Bisa Meyakinkan Presiden JAKARTA (HK) — Anggota Komisi X DPR Lathifah Shohib tak heran bila rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan moratorium Ujian Nasional (UN) belum disetujui dalam rapat kabinet di Istana, Rabu (7/12). Menurut Lathifah, di Komisi X DPR sendiri hampir semua fraksi setu-

ju dengan moratorium UN, karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan UU Sisdiknas. Terutama tentang penilaian bukan ditentukan dengan ujian negara saja, tapi dilakukan oleh guru yang setiap hari mengajar. "Kalau pemerintah (Istana) meminta untuk mengkaji secara mendalam, memang benar.

Kan tidak bisa tiba-tiba. Jadi Mendikbud harus bisa memberikan alasannya apa. Kenapa punya gagasan moratorium UN. Jadi kita tunggu saja," kata Lathifah di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (8/12). Mungkin, lanjut politikus PKB ini, Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf

Kalla belum setuju bila moratorium dilakukan tahun ini, tapi untuk tahun depan. Apalagi rencana ini disampaikan Mendikbud sangat mendadak. Sementara persiapan UN di lapangan hampir semuanya 100 persen. Di sisi lain, penolakan rencana ini di rapat kabinet Istana menurut

Lathifah, bisa jadi karena Menteri Muhadjir belum mampu menyampaikan alasan moratorium UN secara meyakinkan. "Berarti Pak Menteri kan koordinasinya masih kurang ya dengan Presiden dan Wapres. Pak Menteri tidak mampu memberikan alasan yang meyakinkan Presiden," pungkasnya. (oke)

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081275412761. Editor : Arment, Layout : Mario

Jumat, 09 Desember 2016

SOTK Anambas Disahkan

PARIPURNA Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah di Aula Rapat Paripurna DPRD.

Ketua DPRD KKA Imran menandatangani Naskah Ranperda yang telah disahkan menjadi Perda.

MUHAMMAD Da'i Ketua Pansus sedang menyampaikan Laporannya.

KETUA Pansus melakukan penyerahan laporan ke Ketua DPRD.

WAKIL Bupati KKA Wan Zuhendra menandatangani Naskah.

WAKIL Ketua I Syamsil Umri menandatangani Naskah.

WAKIL Ketua II Amat Yani menandatangani naskah.

WAKIL Ketua II Amat Yani bersalaman dengan tamu Undangan.

TAMU Undangan yang hadir saat Paripurna.

UNDANGAN yang hadir.

ANGGOTA DPRD KKA.

ANAMBAS(HK) â&#x20AC;&#x201D; Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Persetujuan tentang Ranperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah KKA, di ruang Rapat DPRD Rabu (7/12). Dari Perda yang disahkan itu terdapat jumlah Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas kini tinggal 11 dinas dari 15 dinas yang ada sebelumnya. Muhammad Da'i Ketua Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Anambas mengatakan, "jumlah 11 dinas ini, merupakan hasil finalisasi antara Pemerintah Daerah dengan Pansus DPRD pada tanggal 24 November 2016,"demikian disampaikan Muhammad Dai Ketua Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah saat menyampaikan Laporannya, Rabu (7/12).*** Narasi : Yudi Foto : Yudi FOTO bersama usai penandatanganan. Editor: Indra Kusuma, Layout: Parlin

Dunia

Jumat, 09 Desember 2016

MEXICO CITY (HK) – Remaja putri di Meksiko ini menyesal telah mengundang orang lain ke pesta hari ulang tahunnya setelah 1,2 juta orang menyatakan akan hadir. dia sosial lainnya. "Halo, apa kabar?" kata ayah gadis itu, Crescencio Ibarra, dalam video tersebut. "Kami mengundang kalian pada 26 Desember ini ke pesta HUT ke-15 putri kami." Dalam sebuah wawancara dengan seorang wartawan televisi, Ibarra juga menambahkan, “Semua orang diundang, semua orang yang ingin hadir.” Ibuda tercinta juga mengatakan, “Jika Anda bisa datang menyanyi, untuk menghormati kami dengan kehadiran Anda dan suara Anda ... silahkan datang.” HUT tersebut dimeriahkan oleh tiga grup musik band, pacuan kuda dengan hadiah uang tunai, dan

Rubi Ibarra Garcia, seperti dilaporkan The Telegraph, Rabu (7/12), kini sedang bersiap menyambut hari ulang tahun (HUT)-nya yang ke-15 pada 26 Desember ini. Orangtuanya, dengan mengunggah sebuah video ke situs media sosial Facebook, mengundang orang-orang untuk menghadiri pesta HUT anak gadisnya tersebut. Pihak keluarga mengaku bahwa mereka sebenarnya hanya bermaksud mengundang teman-teman dan tetangganya. Namun, klip video tersebut malah telah beredar di ruang publik, seperti dilaporkan BBC, dan juga dibagi lagi oleh situs me-

tersedia tiket VIP untuk pesta itu. Gadis yang berulang tahun itu menulis di Facebook bahwa dia berpikir itu hanyalah sebuah “lelucon” ketika video telah beredar menjadi viral. Remaja putri itu juga mengaku bahwa ia merasa khawatir tentang jumlah orang yang menyatakan siap menghadiri. Ia bingung dan mungkin acara HUT akan dibatalkan. "HUT ke-15 tahun itu tak diragukan lagi, untuk semua wanita Meksiko, merupakan acara yang amat didambakan sebelum pernikahan karena merupakan hal terbaik yang bisa terjadi dalam hidup,” katanya. "Pada awalnya saya pikir itu sangat lucu, tapi saya pikir itu telah bergulir di luar kendali ... Saya tidak tahu mengapa berpikir semua orang Meksiko diundang."(kom)

1,2 Juta Orang Nyatakan Akan 'Hadiri' HUT Gadis Ini

KOM

SEKITAR 1,2 juta orang menyatakan bahwa mereka siap menghadiri ulang tahun ke-15 seorang remaja Meksiko, Rubi Ibarra Garcia, pada 26 Desember 2016. Garcia berpose bersama orangtuanya.

ISIS Targetkan Asia Tenggara Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei MANILA (HK) — Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyebut militan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) akan lari ke Asia Tenggara jika kalah dan terusir dari Irak dan Suriah.

KOM

SAMPAIKAN PIDATO — Presiden Filipina Rodrigo Duterte saat menyampaikan pidato. Ia mengungkapkan, ISIS menargetkan Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei Darusalam untuk membangun kekhalifaan baru.

Menurut Duterte, seperti dilaporkan Deutche Welle pada Kamis (8/12) ini, ISIS akan menyusup untuk membangun kekhalifahan baru di wilayah tempat negara. Duterte mengatakan, ISIS yang terusir dari Aleppo di Suriah utara dan Mosul di Irak akan menyusup ke Asia Tenggara dan membangun kekhalifahan baru di Indonesia, Filipina, Malaysia dan Brunei. "Ini masalah kita sekarang, ISIS, ekstremis yang berjuang keluar di Aleppo dan Mosul, setelah mereka kehabisan wilayah, mereka akan mundur ke laut dan melarikan diri," kata Duterte. Presiden Filipina itu mengungkapkan pernyataannya dalam sebuah pertemuan dengan penduduk miskin perkotaan di Mandaluyong City, Rabu.

"Dan mereka mempunyai mimpi membuat kekhalifahan yang akan terdiri dari Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei," tambahnya. Duterte tidak menawarkan bukti-bukti atas klaimnya itu. “Dia memang dikenal sebagai tokoh yang sering membuat pernyataan sembarangan,” tulis Deutche Welle. Namun bukan hanya Presiden Filipina yang menyampaikan kekhawatiran itu, melainkan juga militer Indonesia, yang sebelumnya juga sudah memperingatkan bahaya penyusupan ISIS. Harian Jakarta Post sebelumnya melaporkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa setelalah ISIS jatuh di Irak dan Suriah, mereka akan beralih ke tempat lain.

Gator menyebutkan ISIS sudah mulai membangun basis di Mindanao. Di Filipina, Duterte menegaskan lagi pentingnya pemerintah federal mengamankan perdamaian di Mindanao. "Percayalah padaku. Terserah kalian. Saya menyerahkan kepada rakyat untuk menentukan,” kata Duterte. Presiden Filipina itu menambahkan, “Jika sistem federal tidak diterima, Anda mungkin juga melepaskan Mindanao. Kita tidak akan memiliki kedamaian." "Jadi jika ada yang menolak sistem federasi, ketahuilah, tanpa federalisme orang-orang Moro tidak akan pernah menyetujui apa pun," ujarnya. Duterte juga mendesak masyarakat agar siap untuk menghadapi kemungkinan serangan teror di negara ini. "Petualangan berikutnya yang akan saya mulai adalah terorisme. Bersiaplah untuk itu," kata Duterte, yang menjalankan politik keras terhadap penyalahgunaan narkotika di negaranya.(kom)

Editor : Nikolas Ngao, Layout : Parlin

opini

Jumat, 09 Desember 2016

Bupati Natuna dan Hiburan Malam BUPATI Natuna, Hamid Rizal mengeluarkan putusan, semua tempat hiburan malam berbau mesum di kabupaten itu wajib ditutup. Putusan ini dikeluarkan setelah rapat forum pimpinan daerah, kemarin. Keputusan bupati me-

mang sudah sangat tetap, karena keberadaan tempat hiburan malam berbau mesum itu selain meresahkan masyarakat juga sebagiannya tidak memiliki izin. Kita akui memang hiburan malam menjadi bisnis yang menjanjikan. Ada banyak transaksi yang da-

pat dihasilkan di sana; makanan, minuman, musik, sewa kamar dan lain-lain. Sementara bagi sebagian warga, tempat hiburan malam menjadi daya tarik luar biasa. Ada yang menjadikannya sebagai tempat melepaskan diri dari kerumitan-kerumitan masalah

di kantor dan dunia usaha. Ada yang menjadikannya sebagai jalan untuk mempermudah transaksi dengan mitra kerja dan lainnya. Inilah yang menjadi beberapa sebab mengapa bisnis hiburan malam masih diminati masyarakat. Namun di luar itu, ke-

baradaan tempat hiburan malam juga meresahkan masyarakat. Sebab kita tidak dapat membatasi siapa saja yang boleh atau tidak boleh masuk ke tempat-tempat hiburan malam seperti itu. Belum lagi secara tidak bijaksana kita menghabiskan waktu berjam-jam di tempat itu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat agar esok hari tubuh lebih seg-

From Ciamis With Love Aksi yang dituding akan ricuh, berakhir damai. Tudingan sebagai aksi makar, tidak terbukti. Di antara impresi mendalam aksi ini adalah tentang jumlah orang. Meski ada kontroversi, satu hal tidak terbantahkan, ini aksi terbesar. Bila Aksi 411 adalah aksi dengan jumlah massa terbesar sepanjang sejarah Indonesia, Aksi 212 jauh lebih besar dari Aksi 411. Mengapa jumlah massa bisa berlipat-lipat? Padahal, banyak tekanan psikologis juga antisipasi teknis yang masif untuk memangkas jumlah peserta aksi. Mulai fatwa haram dan bidah shalat Jumat di jalan, stigma sebagai gerakan Islam garis keras, turunnya kapolri ke daerahdaerah, pelarangan bagi PO bus mengangkut peserta aksi, hingga membuat agenda alternatif di daerah-daerah. Mengapa semua upaya itu gagal membendung massa ke Jakarta? Bila melihat gagalnya upaya untuk membendung kedatangan peserta ke Jakarta, ada baiknya kita mengurai tentang kegagalan sebuah upaya besar dan keberhasilan karena upaya sederhana. Waloddi Weibull, peraih doktor dari Uppsala University Swedia, mendapatkan gelar guru besar bidang teknik dengan teorinya: The weakest link theory. Teori yang menjadi dasar berbagai perhitungan statistik dalam merancang struktur bangunan dan mesin. Menurut Weibull, kekuatan suatu rantai pada dasarnya ada pada mata rantai yang paling lemah. Bendungan yang paling kokoh sekalipun akan hancur bila ada satu titik terlemah yang bocor. Kebocoran pada satu titik yang tidak diper-

Kolom Publik (Bagian Pertama) SECARA bahasa, masjid terambil dari kata sajada yang berarti tempat sujud atau tempat shalat. Rasulullah bersabda: ”Di mana saja engkau berada, jika waktu shalat tiba, dirikanlah shalat, karena disitu pun masjid” (HR.Muslim). Dalam pengertian ini, maka seluruh muka bumi adalah masjid, kecuali beberapa tempat yang tidak boleh didirikan shalat seperti kuburan dan tempat buang kotoran (toilet). Sedang pengertian menurut syariat adalah sebuah bangunan tempat ibadah umat Islam, yang digunakan terutama sebagai tempat dilaksanakannya shalat berjama’ah. Masjid disebut juga sebagai Baitullah atau rumah Allah. Ada tiga masjid, menurut ajaran Islam yang diutamakan daripada masjid-masjid yang lain, yaitu (1) Masjid AlHaram di Makah, (2) Mas-

AKSI 212 tidak hanya meninggalkan kesan mendalam tentang kebersihan, kerapian, ketertiban, dan keamanan, tetapi juga tentang solidaritas. Antusiasme, semangat berbagi, semangat membuktikan dan menyangkal segala tudingan miring dijawab dengan baik.

Oleh: Delianur Alumnus Fikom Unpad, Pemerhati Komunikasi Politik baiki akan menjadi pangkal robohnya bendungan. Begitu juga, dalam hal membangun jembatan. Fenomena dunia teknik ini ternyata selaras dengan dunia sosial. Mark Granovetter, guru besar sosiologi Universitas Stanford mengingatkan tentang pentingnya mata rantai terlemah dalam distribusi informasi. Menurut Granovetter, pada era media sosial seperti sekarang, sebagian informasi penting tidak lagi didapat dari media mainstream, kerabat atau teman dekat, tetapi dari 'temannya teman' yang terhubung melalui jejaring media sosial. Teman di media sosial pada saat ini sudah menjadi sumber informasi yang penting. Dalam tulisannya berjudul The Strength of The Weakest di American Journal of Sociology 1973 Mark mengatakan, "It is argued that the degree of overlap of two individuals friendship networks varies directly with the strength of their tie to one another. The impact of this principle on difusion of influence and information, mobility opportunity and community organization is explored. Stress is laid on the cohesive power of weak ties". Mark mendasarkan pandangannya ini pada kritik atas teori sosiologi kontemporer, yang menurutnya tidak bisa mengaitkan apa yang terjadi pada level

mikro dengan level makro, dalam sebuah relasi yang sangat meyakinkan. Merujuk pada uraian Mark inilah kita bisa melihat sebab mendasar masifnya Aksi 212. Aksi long march kiai dan santri Ciamis beserta distribusi informasinya menjadi pemicu tumbuhnya partisipasi publik untuk mendukung gelaran ini. Sebagaimana disebutkan Kiai Nof Hanafi, motor gerakan ini, aksi ini berawal dari aroma teror psikologis terhadap umat. Ada kosa kata yang beredar bahwa ini adalah makar, fatwa yang menyatakan tidak sahnya shalat Jumat di jalan. Ketika kapolri melarang PO bus untuk membawa peserta di daerah ke Jakarta, maka lengkaplah teror itu. Ide ini mendapat sambutan positif para pengasuh pondok pesantren sekitaran Ciamis. Kemungkinan apakah mereka bisa sampai ke Jakarta, tidak menjadi kekhawatiran. Karena menurut Kiai Nof Hanafi, "Kalaupun fisik kita tidak sampai, minimal pesannya sampai". Ciamis bukanlah kota yang diperhatikan Polri dalam skema penanganan Aksi 212. Kapolri turun langsung ke Serang dan Tasikmalaya menemui para ulama di sana. Namun, tidak menyempatkan diri mengunjungi pemuka agama di Ciamis. Ciamis dan

Tasik hanya berjarak 20,2 kilometer, tapi dari Ciamis rencana Aksi 212 bergaung kembali. Distribusi informasi aksi ini pun dimulai dengan sangat sederhana. Para kiai pada 26 November jumpa pers yang direkam ponsel pintar secara sederhana lalu diunggah di media sosial. Langkah ini mendapat 2,5 ribu orang memberi ikon jempol, 956 share, dan 25 ribu yang menonton. Lalu pada 29 November, akun Baznas Ciamis mengunggah foto keberangkatan peserta. Hasilnya, 4,8 ribu orang memberi jempol dan 9,4 ribu share foto. Pada 30 November, akun ini juga mengunggah massa Ciamis dengan gubernur Jabar, pangdam Siliwangi, dan kapolda Jabar. Hasilnya adalah like sampai 2.000 orang dan dibagikan oleh 6.000 orang. Foto dan video sederhana serta natural ini pun viral. Tidak hanya melalui medsos, tetapi juga instant messaging. Perhatian dan simpati publik pun muncul. Beberapa sekolah sepanjang jalur long march diliburkan. Siswanya berbaris di pinggir jalan untuk menyambut para mujahid Ciamis. Begitu juga, ibu-ibu pengajian. Mereka tidak hanya menyiapkan diri menyambut rombongan dan memberikan dukungan moral, tetapi juga dukungan material. Mulai dari logis-

Peran dan Fungsi Masjid Saat Ini jid Nabawi di Madinah dan (3) Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu bepergian / ziarah kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjid Al-Haram, masjidku ini dan Masji Al-Aqsa” (HR. Bukhari dan Muslim). Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid AlHaram, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. (QS. AlBaqarah (2) ayat 127. Sedang masjid yang pertama dibangun Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Quba bersama-sama dengan Abu Bakar As-Sidiq saat hijrah dari Makah ke Madinah di tahun 622 M. Letaknya adalah +/- 5 km dari kota Madinah, kemudian beliau membangun Masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Nabawi ketika beliau bersa-

ma para sahabat memasuki kota Madinah. Fungsi Masjid pada Masa Rasulullah “Secara mendasar fungsi masjid, Allah nyatakan dalam QS. Al-Jin (72) ayat 18. “ Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, karena itu janganlah menyembah Allah sesuatu pun”. Demikian juga, Rasulullah bersabda: “ Telah dijadikan untukku (dan umatku) bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Jabir bin Abdullah). Makna yang bisa diambil adalah masjid disamping sebagai tempat ibadah, sarana penyucian diri juga sebagai tempat melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT, yaitu

masjid yang dibangun atas dasar taqwa (QS. At-Taubah (9) ayat 109), bukan untuk memecah belah umat Islam. Rasulullah memerintahkan untuk merobohkan Masjid “Dhirar”, yang dibangun oleh orang munafiq untuk memecah belah umat Islam, (QS. AtTaubah (9) ayat 107). Pakar tafsir Al-Qur’an, DR Quraish Sihab mencatat beberapa fungsi yang telah dijalankan melalui Masjid Nabawi di Madinah (Qurais Shihab, 1996), dimana masjid berperan : (1) tempat ibadah shalat, (2) tempat pembinaan, konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial dan budaya), (3) tempat pendidikan, (4) tempat santunan social, (5) tempat latihan militer dan persiapan perlengkapannya, (6) tempat pengobatan para korban perang, (7) tempat perdamaian

tik makanan dan minuman hingga kebutuhan pakaian dan sandal. Pada akhirnya, yang tersebar di publik tidak hanya tentang aksi santri Ciamis, tetapi juga antusiasme dan keharuan masyarakat. Setelah dua fenomena ini viral, sekarang masyarakat tidak lagi hanya ingin menyambut rombongan Ciamis, tetapi juga ingin berlaku sama. Daerah-daerah seperti Cianjur, Bogor, Depok berturut-turut menyatakan diri mengikuti langkah serupa. Long march menuju Jakarta. Aksi Bela Islam III pun menggema kembali. Daerah lain tergugah datang ke Jakarta. Hasilnya seperti yang kita lihat, jumlah massa membeludak dan berjalan dengan damai. Berangkat dari peristiwa ini, setidaknya ada dua hal yang menjadi pelajaran penting. Pertama, pentingnya kembali membangun masyarakat dalam skala yang sangat kecil, tetapi dengan tidak melupakan konektivitas. Majlis taklim dan berbagai macam pengajian perlu terus digalakan dengan tetap menjaga konektvitas. Peristiwa ini juga menjadi warning bagi media mainstream. Bila masyarakat sudah diperingatkan untuk tidak memproduksi dan mendistribusikan hoax, sejatinya media pun harus berhenti untuk memanipulasi dan mendistorsi informasi. Sampaikan peristiwa apa adanya karena masyarakat sudah berjejaring secara mandiri untuk mendapat informasi. Gilad Botan, adjunct professor dari NYU mengingatkan, "Fake news is a serious problem that should be addressed. But by focusing solely on that issue, we are missing the larger, more harmful phenomenon of misleading, biased propaganda". (rpc) Oleh: Ir. Moch. Arief, Senior Amil dan Pimpinan Nurul Islam Group, Batam dan pengadilan sengketa, (8) aula dan tempat menerima tamu, (9) tempat menawan tahanan, dan (10) pusat informasi dan pembelaan Islam. Peran yang demikian besar dapat dijalankan oleh masjid di jaman Nabi, diantaranya dikarenakan beberapa hal: (1) kondisi masyarakat yang sangat berpegang teguh kepada nilai, norma serta jiwa agama Islam, (2) kemampuan pembina / pengurus / pengelola masjid menghubungkan kondisi sosial dengan berbagai kegiatan masjid, (3) manifestasi pemerintahan terlaksana di dalam masjid, baik pada pribadi para pemimpin yang menjadi imam atau khatib maupun ruangan-ruangan masjid yang dijadikan kegiatan pemerintahan dan musyawarah. ***

ar lagi menjalani aktivitas. Dan yang lebih disayangkan lagi, mereka yang datang ke tempat-tempat hiburan ini adalah kelompok usia produktif. Padahal kelompok inilah yang diharapkan dapat memberikan warna yang positif bagi kelanjutan kehidupan lingkungannya. Untuk itu semua pihak, baik para pengusaha hiburan malam maupun masyarakat lainnya, mesti memahami bahwa apa pun

aktifitas yang dianggap bertentangan, atau melanggar aturan sudah pasti akan memicu penolakan. Apalagi kalau melihat praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kaedah agama, tentu mengusik warga. Dalam konteks itulah, kita tidak menginginkan ada praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum agama, moral dan akhlak. Mari kita sikapi keputusan bupati itu dengan bijaksana. ***

C akap B ijak "PENULIS buku jarang intelektual. Intelektual ialah mereka yan berbicara tentang buku yang ditulis orang lain." (Françoise Sagan, Penulis)

"MEREKA yang bermimpi di siang hari akan lebih menyadari bahaya yang luput dari penglihatan mereka yang mimpi di malam hari." (Edgar Allen Poe, Penulis)

Kolom Publik Mereka Mengawasi Anda Judul: Pemerintah Bayangan & Big Brother Penulis: Jagad A Purbawati Penerbit: Pustaka AlKautsar Cetakan: I, Juni 2014 Tebal: 612 halaman

APA yang terjadi ketika Anda menggunakan internet untuk mengunjungi berbagai situs? Anda memberikan informasi diri Anda, Anda meningalkan cookies di situs yang digunakan atau dikunjungi, dan mereka memiliki alamat internet protocol (IP) Anda. Ketika Anda menggunakan fasilitas dari Google, sebagai gantinya, berarti Google telah mengakses informasi Anda, misalnya, yang Anda sukai dan Anda benci, kebiasaan Anda, temanteman Anda, aktivitas-aktivitas Anda, di mana Anda tinggal, di mana Anda pergi, dan produk apa yang Anda miliki. Tahukah Anda ketika Anda menggunakan Facebook dan Twitter, Anda dimonitor oleh FBI, CIA, Department of Homeland Security Amerika Serikat, Air Force AS, dan Federal Reserve (bank sentral Amerika Serikat)? Bahkan, tanpa pernah kita sadari, kamera, mesin fotokopi, scanner, dan printer mengirimkan informasi mengenai segala tingkah laku kita dan apa saja yang kita cetak. Semuanya mengawasi Anda! Itulah sebagian kecil isi buku ini yang seakan-akan fiksi, namun sebenarnya nyata. Bahwa sesungguhnya setiap teknologi itu mempunyai sisi gelap, namun sengaja tidak diekspos. Bahwa sesungguhnya setiap orang saat ini diawasi oleh ‘pemerintah resmi’ maupun ‘pemerintah bayangan’. Buku ini merupakan buku lanjutan dari The New World Order (NWO), karya penulis yang sama dan juga diter-

bitkan oleh Penerbit Al-Kautsar. Penulis menegaskan, dalam praktiknya, NWO setidaknya membutuhkan satu (tatanan) ekonomi, satu (sistem) pemerintah dan pemerintahan, serta satu agama (bersama). Buku kedua ini dimaksudkan untuk menjelaskan salah satu aspek "HOW" satu (sistem) pemerintah dan pemerintahan dijalankan. Bentuk awal dari one world government ialah dengan memiliki, menciptakan, dan menjalankan "pemerintah dan pemerintahan bayangan" (shadow governments) di negaranegara yang dibutuhkan untuk mengendalikan dan menuntun "pemerintah dan pemerintahan resmi", baik melalui persetujuan maupun penaklukan. Berbagai shadow government wajib bersifat totaliter dalam mengendalikan populasi/penduduk dunia. Totalitarianisme tersebut setidaknya dijalankan melalui survelliance secara global bagi setiap individu, kelompok, atau negara yang diinginkan. Secara keseluruhan, buku ini dibagi menjadi enam bab. Dimulai dengan bab pertama mengenai pemerintah bayangan (shadow government) dan shadow government di Amerika Serikat (bab kedua). Selanjutnya, George Orwell, penulis novel 1984, dan The "Big Brother" NSA (bab keempat). Bab kelima mengupas tentang falseflag operation and war on international terrorism, diakhiri dengan bab keenam, yakni surveillance against you. Buku ini perlu dibaca oleh berbagai kalangan. Melalui buku ini, pembaca akan memahami bagaimana setiap individu yang diinginkan diawasi 24/7 dan mulai mengerti mengapa ‘pemerintah dan pemerintah resmi’ selalu menjadi pecundang. (rpc)

√ 32 Pemilik PL "Cueki" BP Batam -Masih cuek, belum cerai Pak Cik

√ 2.828 Pelamar Honorer Akan Diuji -Awas calo berkeliaran REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp. (0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

P P o j o k

Editor: Fery Heriyanto, Layout: Hestu Purwanto

sambungan

Jumat, 09 Desember 2016

Ahok Keluhkan Jarak Jika Diadili di Cibubur JAKARTA (HK) — Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yang menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama tidak keberatan jika sidang perdananya pada Selasa 13 Desember mendatang, digelar di Cibubur. Petahana Calon Gubernur DKI nomor urut dua yang akrab disapa Ahok itu hanya mengeluhkan jarak yang menjadi lebih jauh dari rumahnya jika persidangan di Cibubur. "Perginya lebih jauh, artinya bangun lebih pagi," kata Ahok usai menerima aspirasi warga di Rumah Lembang, Jakarta, Kamis (8/12). Meski Polda Metro Jaya mempertimbangkan akan memindahkan lokasi sidang dari sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada No.17 ke Cibubur, Ahok mengaku belum menerima surat panggilan dengan lokasi persidangan yang baru. "Saya enggak tahu. Surat yang saya terima masih di Gajah Mada (bekas Gedung PN Jakarta Pusat)," kata dia. Ahok mengaku telah menunjuk adik kandungnya, Fify Lety Indra Purnama, sebagai salah satu tim pengacara. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol RP Argo Yuwono menyatakan polisi akan memindahkan lokasi sidang kasus Ahok ke Cibubur, namun itu masih tergantung pengadilan karena pengadilanlah yang berwenang memutuskan perlu atau tidaknya lokasi sidang Ahok dipindahkan. Tadinya persidangan Ahok akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang saat ini sementara berlokasi di Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. Hormati Proses Peradilan Ahok Sementara itu, juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengimbau semua pihak agar menjaga ketertiban per-

sidangan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan menyampaikan aspirasinya secara proper dan terukur. "Kepada seluruh pihak, hormati peradilan kita, komentari secara proper dan tanpa menyerang individu," kata Farid melalui pesan singkat, Kamis (8/12). Pesan itu disampaikan oleh KY mengingat perkara Ahok ini termasuk perkara yang menyita perhatian publik, dan dalam pengalaman KY bukanlah yang pertama kali."Apapun hasil putusannya, bagi yang merasa keberatan, KY mendesak untuk menggunakan jalur yang telah diatur," tambah Farid. Artinya bila ada pihak yang merasa keberatan dengan substansi putusan perkara tersebut, KY mengimbau agar menggunakan upaya hukum baik banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sementara jika diduga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim, maka KY mengimbau agar masyarakat menggunakan mekanisme pelaporan yang berlaku baik di KY maupun di Mahkamah Agung. Ia juga menegaskan bahwa KY melakukan pengawalan terhadap kasus dugaan penistaan agama tersebut. "Pemantauan baik secara terbuka maupun tertutup," ujar Farid.Namun demi menjaga kehormatan dan kemandirian persidangan maka apapun temuannya akan diproses setelah semua proses hukum selesai, tambah Farid. Dinilai tepat Ketua Setara Institute, Hendardi berpendapat rencana pemindahan lokasi sidang atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah langkah tepat. " Ini memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KUHAP," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis.

Korban Luka.... menjenguk korban yang telah menjalani operasi di RS Zainoel Abidin, Banda Aceh. "Sebelumnya ada 19 pasien di sini, tambahan 4 orang, dan 8 orang di antaranya sudah ditangani operasi.," ujar Presiden Joko Widodo di RS Zainoel Abidin, Banda Aceh, Kamis (8/11) Presiden Joko Widodo membesuk korban bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PU Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moloek, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Adapun ia tiba di rumah sakit sekitar pukul 20.00. Presiden Joko Widodo langsung menuju ruang perawatan saat tiba di RS Zainoel Abidin. Ia menemui beberapa korban, yang beberapa menderita patah tulang, untuk menanyakan kondisi mereka pasca operasi dan menyemangatinya agar tetap tabah serta semangat. Presiden menambahkan bahwa proses penanganan gempa Pidie Jaya masih berjalan hingga saat ini. Adapun dalam tahap tanggap bencana yang sekarang berlangsung, kata ia, proses evakuasi sudah 99 persen usai. Adapun soal bantuan untuk korban dan nilainya, Presiden Jokowi mengatakan hal itu masih dalam tahap assessment yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Setelah diketahui nilainya, baru ditentukan langkah konkrit soal penanganan lebih lanjut mulai dari bantuan untuk korban hingga anggran untuk merekonstruksi Pidie Jaya. "Besok kami lihat lapangan seperti apa. Dari sana, baru kemudian bantuan-bantuan yang akan diberikan, terutama untuk merekonstruksi kembali, ditentukan. Hal yang penting, evakuasi penanganan korban di RS sudah ditangani dengan baik," ujar Jokowi. Salah satu korban yang di-

sambungan Hal. 1 jenguk Presiden Joko Widodo, Salamudin (36), mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo menjenguk korban. Ia, yang sekeluarga tertimpa reruntuhan rumah, merasa bersyukur masih bisa selamat. "Kejadiannya dalam hitungan detik. Tahu-tahu saja rumah sudah roboh," ujar Salamudin. Terus Berdatangan ke Aceh Bantuan tenaga medis untuk menangani para korban gempa terus berdatangan dari berbagai daerah, termasuk dari kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Mereka akan menangani korban luka yang mencapai 500 orang. Sebuah perguruan tinggi di Kota Lhokseumawe, Universitas Malikussaleh, Kamis (8/12), mengirimkan 35 tenaga medis, yang ditempatkan di kawasan Samalanga, Kabupaten Bireuen. Rektor Universitas Malikussaleh, Apridar, mengatakan tenaga medis yang dikirim terdiri dari dokter umum, dokter spesialis bedah dan 25 mahasiswa coas kedokteran. “Mereka juga membawa obat-obatan yang diperlukan dalan penanganan korban gempa,” ujarnya, Kamis (8/12). Menurut Apridar, tenaga medis akan mendirikan posko dan berkoordinasi dengan tim yang sudah lebih dulu tiba di lokasi. “Koordinasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan tim medis lainnya di lokasi yang dibantu,” katanya. Apridar mengatakan, ratusan mahasiswa dari kampus itu juga telah diberangkatkan ke Pidie dan Pidie Jaya untuk menjadi relawan. Universitas negeri di Kota Lhokseumawe itu juga mengirimkan bahan makanan berupa beras, mi instan, minyak goreng dan lainnya. Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengirimkan 15 dokter yang akan ditempatkan di Pidie Jaya. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Banda Aceh, Dwi Putrasyah, mengatakan para dokter yang dikirim itu

Tak Romantis.... "Aku banyak belajar, pernah jadi host juga. Jadi untuk membuat situasi nyaman dan hangat, gimana caranya kita yang ngobrol duluan. Keterusan deh sampe sekarang jadi lebih bawel. Itu untuk nunjukin kepedulian sih daripada diemdieman di mobil," cerita Fero sambil tertawa. Tapi meski tak romantis, Mikha Tambayong mengakui baru jadian, namun sudah dekat

Ia menyebutkan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung dapat menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud". Pemindahan lokasi sidang, kata Hendardi, harus didukung bukan hanya untuk menjaga kondisi keamanan, tetapi yang utama adalah untuk menjaga independensi hakim. "Indikasi trial by mob sudah terjadi sejak pertama kali pelaporan atas Ahok ke Bareskrim Polri. Meski tidak ada jaminan independensi, pemindahan ini akan meminimalisir risiko," tuturnya. Pemindahan lokasi sidang juga memiliki contoh dalam kasus-kasus tertentu sebelumnya, seperti kasus Soemarno Hadi Saputra (Walikota Semarang) dari Pengadilan Negeri Semarang dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Mei 2012. Kasus DL Sitorus dari Pengadikan Negeri Padang Sidempuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2006 serta kasus terorisme Abu Dujana dan kawan-kawan, yang dipindah dari PN Poso ke PN Jakarta Pusat. Menyimak tekanan massa yang begitu massif pada proses sebelumnya, tambah Hendardi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu mengambil peran guna memastikan para saksi bisa diproteksi dan nyaman tanpa tekanan dalam memberikan kesaksian. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan sampai saat ini Polri masih menunggu keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara soal sidang perdana Ahok. (ant/tmp)

berasal dari RSU Meuraxa. Tim dokter yang berjumlah 15 orang itu, beberapa di antaranya adalah spesialis bedah. Bersama tim medis, juga dikirim dua unit mobil ambulance, satu unit mesin anestesi dan peralatan kesehatan lainnya. “Ada juga bantuan seperti selimut, roti kering, air mineral dan lainnya,” ucap Dwi. Dwi menjelaskan, Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah membuka posko di lokasi gempa. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kota Banda Aceh memimpin koordinasi posko. Koordinasi perlu dilakukan, kata Dwi, karena Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengerahkan puluhan relawan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Tagana.Adapun fasilitas yang dibangun di posko adalah dapur umum. Selain itu, posko dilengkapi satu unit mobil. Sebelumnya, Kepala Rumah Sakit Tgk Chik Di Tiro Pidie, Mohammad Riza Faisal, mengatakan tenaga medis sangat dibutuhkan untuk menangani korban gempa. “Pasien umumnya mengalami patah tulang dan luka-luka akibat reruntuhan bangunan.” Dokter dan tenaga medis juga dikirim oleh rumah sakit milik PT Semen Padang, Semen Padang Hospital. Mereka terdiri dari satu orang dokter, dua perawat dan satu apoteker. Para dokter dan tenaga medis itu bergabung dalam Tim Kemanusiaan Semen Padang yang berjumlah 16 orang, karena ada juga tim logistik. Mereka sudah diberangkatkan dari Padang hari ini (kemarin) melalui jalan darat. Tim Kemanusiaan Semen Padang akan tiba di lokasi, Sabtu (9/12). "Berapa lama mereka berada di lokasi tergantung kondisi di lapangan," tutur Direktur Utama PT Semen Padang Benny Wendry usai melepas keberangkatan Tim Kemanusiaan Semen Padang, Kamis, (8/12). (tmp)

sambungan Hal. 1 sejak lama. "Baru, dekatnya memang sudah lama tapi pacarannya baru," ujar Mikha Tambayong. Demi menjaga hubunganya Mikha juga sering jalan bareng sama sang pacar. Namun dirinya hanya melakukan ritual wajib orang pacaran itu tak setiap hari. "Kita sebisa mungkin ketemu, kalau misal ada waktu pasti ketemu. Tapi nggak harus

setiap hari ketemu sih, diusahain. Mungkin setiap minggu," selorohnya. Fokus ke resolusi ditahun 2017 perempuan kelahiran 15 September 1994 itu berharap untuk segera menyelesaikan kuliahnya. "Pasti lah, nggak harus setiap tahun, setiap hari juga setiap orang harus punya resolusi. Aku pengen cepat lulus kuliah, karier lebih baik," tutup Mikha. (dtc)

Mantan Anggota DPR Ditangkap Diduga Terlibat Makar JAKARTA (HK)– Polisi menangkap mantan anggota DPR RI dari Fraksi PAN Hatta Taliwang, Kamis (8/12) dinihari. Dia diduga terlibat permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah yang sah atau makar sebagaimana diatur dalam Pasal 107, 110, dan 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan penangkapan Hatta sesuai dengan pernyataan kepolisian bahwa kemungkinan ada tersangka lain selain 11 orang yang ditangkap pada Jumat (2/12). ” Dinihari tadi (kemarin) sekitar pukul 1.00, di sebuah rumah susun di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, telah ditangkap satu orang berinisial MH alias HT,” kata Martin di kantornya, Kamis (8/12). Hatta dikenai Pasal 28 ayat 2 juncto 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Martin, Hatta berhubungan dengan Sri Bintang Pamungkas dan 10 orang lain yang menjadi tersangka. “Dia (Hatta) posting kalimatkalimat yang dapat menimbulkan permusuhan terkait SARA,” ujar Martin. Dia menuturkan penyidik masih punya waktu 1 x 24 jam untuk memeriksa Hatta. Dia

Hatta Taliwang kini ditetapkan sebagai tersangka. Soal penahanan, penyidik juga masih menunggu pemeriksaan selesai. Barang bukti yang dipunyai penyidik, yaitu telepon seluler, buku, dan beberapa dokumen. Polisi masih mencari barang bukti lain. Soal penetapan tersangka terhadap Hatta, ujar Martin, penyidik telah memiliki dua alat bukti yang sah. Sementara itu, kuasa hukum Hatta Taliwang, Muhammad Syukur Mandar, mempertanyakan dasar penangkapan kliennya oleh kepolisian. "Kami mempertanyakan dasar penangkapan dan apa urgensinya penangkapan itu, padahal belum ada surat panggilan," kata Syukur saat dihubungi pada Kamis (8/12). Ia juga mempertanyakan kategori kejahatan yang dituduhkan oleh polisi. "Apakah kasus ini kategori cyber crime atau kejahatan luar biasa," katanya. Syukur berharap polisi bisa bertindak lebih persuasif dalam

Mayat Tanpa..... petugas langsung mengevakuasi jasad tersebut. Namun mengenai identitas korban, hingga kini belum bisa diketahui karena kepala dan kedua kakinya telah hilang. Menurut Kapolsek Gunung Kijang AKP Hendriyal, mayat yang tak utuh itu langsung dievakuasi dari lokasi menuju pelabuhan dekat Pulau Nikoi sekitar pukul 14.30 WIB untuk selanjutnya dibawa ke daratan dan diteruskan ke RSUP Tanjungpinang. "Karena kondisi jenazahnya tidak utuh dan dokter forensik

sambungan Hal. 1 tidak ada, maka jasad akan langsung dibawa ke Posko Pesawat jatuh di Batam untuk melakukan identifikasi. Belum bisa dipastikan ini korban pesawat atau kecelakaan laut, kita tunggu hasilnya nanti," beber Hendriyal melalui sambungan telpon yang mengaku mengawal pengantara jasad tersebut di Bandara untuk diterbangkan langsung ke Batam, Kamis (8/ 12) sore. Ia menyebutkan saat ditemukan, mayat tersebut masih mengenakan kaos oblong ber-

Petisi Tolak .... lalu, Change.org mengumumkan bahwa petisi itu menjadi yang paling banyak ditandatangani dalam sejarah website tersebut selama sepuluh tahun terakhir. Pada Senin, 5 Desember 2016, ada lebih dari 4,7 juta tanda tangan, termasuk dari beberapa selebritas papan atas Amerika, seperti Lady Gaga, Laverne Cox, dan Sia. Brezenoff, yang mengajar pelayanan kemanusiaan di California State University, Dominguez Hills, mengatakan ia tidak pernah membayangkan permohonannya akan mendapatkan banyak dukungan, selain berharap bahwa upaya itu dapat mencegah dilantiknya Trump menjadi presiden. "Aku tahu kemungkinannya kecil, tapi hasilnya tak terduga. Sangat sedikit orang yang berpikir Trump akan mendapatkan pencalonan partainya, sangat sedikit orang mengira dia memenanginya. Ini merupakan tahun penuh kejutan," kata Brezenoff. Petisi itu muncul di tengah keunggulan Clinton dalam perolehan suara populer yang terus bertambah. Clinton menerima 64.874.143 suara populer dibanding Trump yang mengumpulkan 62.516.883, sehingga ada selisih 2.357.260 suara. Namun Trump unggul dalam perolehan electoral college, yang secara resmi akan berlangsung pada 19 Desember 2016. Trump memimpin electoral college dengan 306 dibandingkan dengan 232 milik Clinton. Brezenoff berharap dapat membujuk pemilih Partai Republik untuk memberikan suara mereka bagi Clinton. Sejauh ini, Partai Demokrat

warna coklat dengan celana berwarna hijau. Ia memastikan jasad yang tak utuh ditemukan itu berjenis kelamin laki-laki. "Jenis kelamin laki-laki," sebutnya. KBO Polair Polres Bintan Iptu Rambe menambahkan setibanya di lokasi mayat masih mengapung dengan kondisi beberapa bagian tubuh tdak utuh lagi. "Kita langsung melakukan evakuasi terhadap jasad tersebut untuk kita bawa langsung ke daratan," sambungnya. (cw95)

sambungan Hal. 1 belum mampu bernegosiasi untuk meminta dukungan dari para pemilih Partai Republik. Sementara itu, dalam perkembangan terkait, hakim federal Mark Goldsmith mengarahkan hitungan ulang suara pemilihan presiden di Michigan dan memerintahkan pemerintah menyelesaikan semua proses pada tanggal akhir, 13 Desember mendatang. Petisi 'Usir' Melanie Trump Sebelumnya, Petisi yang ditandatangani 100 ribu warga New York juga ditujukan kepada Ibu Negara Melanuie Trump. Petisi itu muncul menyusul pernyataan istri Presiden AS Donald Trump yang mengatakan bahwa dia akan tinggal lebih lama di New York sebelum pindah ke Gedung Putih di Washington DC. Penundaan tersebut dilakukan Melanie sembari menunggu hingga anaknya lulus sekolah. Dengan adanya rencana penundaan tersebut, maka Melanie Trump diperkirakan menghabiskan uang pajak yang dibayarkan warga New York sebesar US$ 1 juta atau sekira Rp 13,5 miliar untuk membiayai fasilitas keamanannya sebagai Ibu Negara. Warga New York yang tidak ingin uang pajak mereka dihambur-hamburkan untuk membiayai Melanie, membuat petisi meminta Gubernur New York, Andrew Cuomo, dan Walikota Bill De Blasio menolak membayar uang perlindungan baginya. "Wajib Pajak New York menolak untuk membayar lebih dari US$ 1 juta per hari untuk membiayai keamanannya," tulis para pemohon dalam petisi itu.

Pemko Batam .... stafnya dalam realisasi target PAD yang sudah ditetapkan. "Berbagai kemudahan dalam menunaikan pajak terus kami berikan, harapannya ini diikuti oleh semangat dan tanggungjawab kita semua membayar pajak tepat waktu," imbaunya. Dan untuk pencapaian itu juga, kata Azmansyah lagi, pihaknya juga sudah bekerjasama dengan dua bank, yakni Bank Riau Kepri dan Bank Jabar. Dimana kedua bank ini diharapkan bisa menarik 100 Wajib Pajak, namun menurutnya untuk mekanisme akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Walikota Batam Muhammad Rudi dalam sambutannya mengatakan bahwa target AP-

upayanya menegakkan hukum. Terlebih, Syukur melanjutkan, Hatta sama sekali tidak berniat kabur dan selama ini menjalankan aktivitas seperti biasa. "Saya kira, jika polisi melayangkan panggilan, yang bersangkutan akan kami dampingi dan memberikan keterangan," kata Syukur. Sementara itu, pihak keluarga, kata Syukur, tetap menghargai proses hukum yang dilakukan polisi. "Mari kita menghargai hukum, kami juga menghargai polisi. Tapi sepatutnya asas praduga (tak bersalah) dikedepankan. Perlakuan yang sama di muka hukum," ujarnya. Kepala bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan, saat ini Hatta Taliwang dijerat dengan Pasal 28 ayat juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Alasannya, karena Hatta mengunggah kalimat yang isinya menimbulkan permusuhan terkait dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di media sosial Facebook miliknya. ”Dia menuliskan bahwa orang Cina hobi beternak penguasa, makanya kami tangkap,” katanya.Saat ini Hatta masih menunggu kuasa hukumnya mendampingi pemeriksaan. .(tmp)

"Jika keputusan ini telah dibuat, mereka harus membayar sendiri. Uang pembayar pajak New York hanya dapat digunakan untuk pembangunan termasuk jalan, sekolah, transit, sanitasi, pekerjaan baru dan biaya lain yang kota ini miliki," kata pemohon. Melanie saat ini tinggal di penthouse mewah Trump Tower, gedung pencakar langit 58 lantai di Fifth Avenue, Manhattan, New York. Melanie Trump telah meminta untuk tetap tinggal di bawah lampu kristal dan langitlangit berlukiskan dewa-dewi Yunani di rumahnya saat Trump dilantik pada bulan Januari 2017. Melanie dilaporkan meminta waktu sampai akhir musim semi atau awal musim panas tahun depan, menunggu anaknya Barron Trump, 10 tahun, lulus dari sekolah swasta di Manhattan. Keputusan Melanie Trump untuk tetap tinggal di Trump Tower akan membuat tantangan tersendiri bagi para agen Dinas Rahasia atau Secret Service dan Departemen Kepolisian New York guna meningkatkan pengamanan pada bangunan yang terletak di jalanan yang sibuk itu. Dimana anggota masyarakat bebas keluar masuk di gedung itu. Jika istri dan anaknya tetap berada di New York, kemungkinan Trump akan sering terbang kembali ke New York untuk mengunjungi mereka sehingga meningkatkan biaya untuk kepolisian kota. Sebuah sumber tim transisi sebelumnya mengatakan Presiden terpilih telah berdiskusi dengan penasihat tentang berapa hari dalam sepekan ia akan diminta untuk menghabiskan di Gedung Putih. (tmp)

sambungan Hal. 1 BD Batam hingga 2021 mencapai Rp4 triliun, saat ini masih diangka sekitar Rp 2,4 triliun. Segala upaya terus ditingkatan, khusunya memaksimalkan PAD. “Target saya, lima tahun kepemimpinan saya APBD Batam mencapai angka Rp4 triliun," tegasnya. Untuk pencapaian itu, lanjut Rudi, tentu harus memaksimalkan sumber pendapatan, dan Batam hanya mengandalkan pendapatan dari pajak karena tidak memiliki sumber daya alam. "Karenanya, tidak ada kata lain kita harus menggenjot penerimaan pajak maupun retribusi," terangnya. Berbagai cara dilakukan,

ungkap mantan Wakil Walikota Batam ini, salah satunya mencegah kebocoran penerimaan pajak, salah satunya dengan menerapkan penerimaan secara elektronik atau online. Data pendukung APBD Batam 5 tahun terakhir, yakni pada tahun 2011 realisasi APBD Batam Rp1,28 triliun, tahun 2012 realisasi APBD Batam sebesar Rp1,5 triliun, dan tahun 2013 sukses membukukan APBD diangka Rp1,9 trliun. Kemudian pada tahun 2014 besaran APBD Batam Rp2,2 triliun dan pada tahun 2015 lalu realisasi APBD Batam sebesar Rp2,2 triliun. "Ada trend peningkatan dari tahun ke tahun, dan ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak," pungkasnya. (ays)

CMYK

Jumat, 09 Desember 2016

Kanpora Karimun Gelar Senam Sehat Berhadiah Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun menggelar senam sehat di Lapangan Coastal Area Karimun, Kecamatan Balai Karimun, Minggu (4/12) Kegiatan itu digelar dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 2016. Peserta senam mendapatkan undian berhadiah yang telah disediakan Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimuj. "Hadiahnya berupa bingkisan, kami bagikan kupon kepada peserta lalu diundi," jelas Kepala Kantor Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Karimun, Umar di lokasi acara. Peserta yang hadir didominasi kalangan ibu rumah tangga dari perwakilan setiap kecamatan sePulau Karimun.(*) Umar mengatakan, kegiatan tersebut juga merupakan salah satu bentuk menyehatkan masyarakat. "Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka kami mengajak masyarakat Karimun, mari kita masyarakatkan olahraga," ujar Umar. *** Narasi Foto

KANPORA Karimun Umar menyerahkan hadiah kepada pemenang

: Hengki Haipon : Dok Kanpora Karimun PARA penerima hadiah photo bersama Kanpora Karimun Umar

PANITIA Senam Sehat Kanpora Karimun 2016

WARGA Karimun antusias mengikuti Senam Sehat

PESERTA yang hadir didominasi kalangan ibu rumah tangga dari perwakilan setiap kecamatan se-Pulau Karimun

KANPORA Karimun Umar menyerahkan hadiah utama

SEJAK setelah subuh para peserta sudah memenuhi Coastal Area Karimun

Jumat, 09 Desember 2016

Dinkes Karimun Peringati Hari Kesehatan Nasional 2016

KATA Sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Rangka Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 52 Tahun 2016 APEL Bersama Dinas / Instansi / Institusi / Jajaran Kesehatan dan Organisasi Profesi dalam Rangka yang di bacakan oleh Ibu Dra. Hj. SENSISSIANA, M.Si selaku KEGIATAN Donor Darah Dalam Rangka Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 52 Tahun 2016 Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 52 Tahun 2016 di Halaman Rumah Dinas Bupati Karimun Pembina Apel Bersama hari Kesehatan Nasional ke 52 pada tanggal Pada tanggal 10 November 2016 di Gedung Serba Guna Nilam Sari Kantor Bupati Karimun tanggal 12 November 2016 12 November 2016 di Halaman Rumah Dinas Bupati Karimun

SENAM Bersama Masyarakat dan seluruh jajaran Kesehatan Kabupaten karimun dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke52 tahun 2016 tanggal 13 November 2016 di Panggung Rakyat Putri Kemuning Tanjung Balai Karimun

PENERIMA Hadiah Utama 1 unit Kulkas dalam Rangka Senam Bersama Masyarakat dan seluruh jajaran kesehatan Kabupaten Karimun memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 52 Tahun 2016 tanggal 13 November 2016 di Panggung Rakyat Putri Kemuning Tanjung Balai Karimun

PELAYANAN Kesehatan oleh Dokter Umum / Pemeriksaan Deteksi PTM (Gula Darah, Asam Urat dan Kolesterol) dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 52 tahun 2016 tanggal 13 November 2016 di Panggung Rakyat Putri Kemuning Coastal area Tanjung Balai Karimun

CMYK

KEGIATAN Baksos (Gotong Royong) Bersama Dinas / Instansi / Institusi / Jajaran Kesehatan dan Organisasi Profesi dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 52 Tahun 2016 tanggal 19 November 2016 di Jl. Telaga Tujuh (Kolong Bawah) Kampung KB Kelurahan Sungai Lakam Barat

Layout: Hestu Purwanto

CMYK

P A R L E M E N TA R I A

Jumat, 09 Desember 2016

Perketat Penjagaan Pelabuhan Batam Antisipasi Masuk Barang Ilegal

TANGGAPAN DEWAN

Masyarakat Terkendala Perizinan Pertanyaan Dewan Batam Yth. Apa yang dilakukan DPRD Batam ketika masyarakat sedang terkendala birokrasi perizinan? Terima kasih. Zulkarnain Warga Batam Centre Jawaban Selaku wakil rakyat, kami akan menyerap aspirasi mereka. Jika terjadi permasalahan segera laporkan kepada Komisi terkait. Khusus untuk hukum menjadi tugas Komisi I. Jika memang ada, kami akan gelar Rapat dengar Pendapat (RDP) salah satunya untuk mediasi. DOK

PELABUHAN di Batam diduga kerap dijadikan oleh pengusaha nakal untuk memasukan barang secara ilegal. Untuk itu, Komisi I DPRD Batam minta setiap pelabuhan dijaga ketat guna mengantisipasi aksi ilegal tersebut.

BATAM (HK) — Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratama meminta kepada seluruh intansi terkait untuk memperketat penjagaan pintu pelabuhan. Soalnya, disinyalir pelabuhan di Batam menjadi tempat keluar masuknya barang ilegal. Harmidi Umar Husein Komisi I DPRD Batam

Titik Parkir di Batam Pertanyaan Yth Dewan Batam. Berapakah titik resmi parkir di Kota Batam? Dimana lokasinya? Bikrul Hadi Warga Batuaji Jawaban Sekarang kita tengah melakukan pembahasan Ranperda parkir atas perubahan Perda sebelumnya. Disana akan dijelaskan berapa titik serta berapa besar potensi yang ada. Setelah selesai, akan tertuang di Perda dimana akan disosialisasikan kepada masyarakat.

"Kita berharap ada sebuah koordinasi baik, antara Bea cukai dengan kepolisian untuk menjaga pelabuhan di Batam dari masuknya barang ilegal," ujarnya ketika diwawancarai di ruangan Komisi I, Kamis (8/12). Dikatakannya, setiap barang masuk maupun

keluar harus dilengkapi dengan dokumen resmi. Apabila mereka tidak mengantonginya, maka, institusi berwajib berani mengambil tindakan. "Seperti penangkapan handphone oleh kepolisian kemarin kita perlu apresiasi," kata pria yang membidangi masalah hukum ini.

Pembaca yang terhormat. Jika anda ingin menyampaikan aspirasi keluhan, dan masukan kepada Anggota DPRD Kota Batam, Kirimkan ke email: skpd.batamkota.go.id/setdprdbatam

CAKAP DEWAN

"Pengusaha sendiri sudah mengeluh, tidak ada pelayanan BP Batam ini yang bisa memudahkan mereka. Pemimpinnya Kaku, secara emosional pemimpin BP Batam ini tidak merasa terikat dengan Batam. Padahal tugas dia adalah pelayanan kepada masyarakat Batam" Nuryanto Ketua DPRD Batam

dibaliknya. ESDM dan dijjaga oleh Bea "Kalau bagus ada jalur Cukai resmi tetapi disini mengapa dipintu lewat jalur belakang," pelabututurnya. han," Namun, tambah dia, tutupnapabila barang elektronik ya. sudah masuk kawasan (Cw56) pabean berarti wajib membayar PPN dan PPHnya, kalau sekedar diedarkan di Batam tidaklah menjadi masalah. "Intinya BP kasih kuota berapa banyak barang boleh masuk, setelah itu dilakukan pengawasan oleh Nyanyang Disperindag

Pembangunan Infrastruktur Skala Prioritas Bustamin, awal pekan ini. Dikatakannya, keinginan masyarakat untuk dilakukan pembangunan ditempatnya, jumlah anggaran mencapai Rp4 triliun, padahal APBD Kota Batam saja hanya Rp2,5 triliun, maka berdasarkan perhitungan secara rasional tentu tidak bisa direalisasikan. "Belum lagi kebutuhan lain seperti Pendidikan dan Kesehatan, tentu tidak bisa mengakomodir permintaan masyarakat secara keseluruhan," terang dia. Disampaikannya, berdasarkan data sekarang, dalam pembangunan

BATAM (HK) — Pembangunan infrastruktur di Kota Batam harus berada dalam skala prioritas. Pasalnya, jumlah anggaran dalam APBD Kota Batam tidak bisa mengakomodir secara keseluruhan sehingga dilakukan secara bertahap. "Kalau tidak menggunakan skala prioritas, maka, APBD Kota Batam tidak mampu memenuhi pembangunan infrastruktur secara keseluruhan," ujar Anggota DPRD Kota Batam Komisi III,

Bustamin Muhammad Yunus Muda Komsisi III DPRD Batam

Padahal, menurut dia, pengusaha elektronik sebenarnya sudah dipermudah dengan status Batam sebagai kawasan bebas, dimana tidak dikenakan pajak PPN, seperti daerah lain di Indonesia. " Tinggal pengaturan impor dan ekspor saja, dimana kuotanya sudah ditetapkan oleh BP Batam saja, sebenarnya bisa dimaksimalkan," jelas Politisi Gerindra ini. Dilanjutkannya, para pengusaha tidklah mesti melewati jalur ilegal ketika melakukan transaksi barang elektroniknya, karena kuota untuk itu sudah ada, terkecuali ada sebuah tujuan

infrastruktur anggaran yang dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD, dimana tersebar ke beberapa sKPD, seperti Cipta Karya, Bina Marga dimana telah merupakan pergantian nama SOTK lama. "Nanti pembangunan infrastruktur terdiri dari pembuatan jalan dan drainase, dimana akan dilakukan pembangunan jika fungsinya sudah menjadi rusak parah," sebut Politisi Hanura ini. Menurut dia, keinginan Walikota dalam RPJMD sudah tepat, pasalnya peningkatan jumlah penduduk harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur, agar bisa menggerakkan roda perekonomian

Kota Batam. "Apabila jalan bagus, tentu akses ekonomi menjadi mudah, serta pembangunan drainase baik bisa meningkatkan kepuasan publik karena mereka terbebas dari banjir," tuturnya. Sementara itu, disisi lain Bustamin berjanji akan terus mengawal dalam penggunaan anggaran agar apa yang menjadi program kedepan lebih tepat sasaran, dimana terkhusus dalam bidang infrastruktur. "Kita disini sebagai perwakilan dari rakyat, berfungsi menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintahan dan itu akan kita lakukan terus," pungkasnya. (cw56)

Komisi I RDP Terkait Lahan Bengkong Harapan Swadaya BATAM (HK) — Komisi I DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat dengan warga Kampung Bengkong Harapan Swadaya, di Gedung DPRD Batam, Kamis (8/12). RDP dilakukan menyusul eksekusi lahan yang berdampak adanya pembakaran sejumlah rumah warga di kawasan tersebut. “Perwakilan warga Kampung Bengkong Harapan Swadaya berharap, ada penyelesaian atas permasalahan tersebut. Mengingat hingga saat ini, warga juga masih trauma atas insiden yang mencekam itu. Warga berharap tidak terulang kejadian yang sama. "Sampai sekarang kami masih trauma. Kami dianggap pembuat masalah di daerah kami. Di tempat kami berlindung, diperlakukan seperti itu. Ini tidak benar," kata perwakilan warga dalam RDP tersebut,

dilansir media online di Batam. Dikatakannya, insiden 8 November 2016 silam, merupakan reaksi dari gejolak permasalahan yang belum terselesaikan, antara pihak pengembang dengan warga yang sudah bermukim lama di atas lahan tersebut. Warga lainnya menambahkan, peristiwa lalu itu bukan untuk melawan hukum. Namun itu merupakan bentuk perjuangan agar pemerintah melihat rakyatnya. "Lihatlah kami. Kami warga Kampung Bengkong Harapan Swadaya ini juga bagian dari masyarakat Kota Batam. Kami punya hak, pajak juga diminta. Jadi kami dan pengembang di mata hukum sama," katanya. Dalam kesempatan itu, mereka meminta dukungan untuk membatalkan eksekusi putusan Mahkama Agung (MA) yang sudah bekekuatan

CMYK

hukum tetap alias inkracht. Menurut warga, putusan MA nomor 3268 K/PDT/2015 antara Made Bayu Adisastra, selaku Direktur PT Kencana Raya Maju Jaya melawan Sawaluddin, Wiranto, Sodikin, Wiwin, Gomgom Fatmawati, Diyono, Kelvin Eka, Safarudin, A.Aritonang, Najmi, BP Batam, Wali Kota Batam, Ketua DPRD Batam, dan Tim Terpadu Pemko Batam, belum bisa dianggap inkracht. Sebab, surat keputusan bersama (SKB) nomor 1 tahun 2007 yang telah diteken Wali Kota Batam, Ketua BP Batam, Ketua DPRD Batam dan warga, belum dicabut. Warga menilai SKB tersebut masih berlaku, sehingga eksekusi tak bisa dilakukan oleh pemegang hak pengelolaan lahan seluas 40.820 meter2 melalui PN Batam. Bahkan, warga juga menganggap putusan MA tersebut cacat

hukum lantaran SKB belum dijalankan. Adapun bunyi SKB yang menjadi dasar warga mendirikan bangunan di atas lahan objek sengketa itu, seperti diutarakan Ketua Komisi I, Nyanyang Haris Pratamura, bahwa tidak boleh ada penggusuran serta tidak ada penyelesaian sebelum koordinasi dengan Pemko Batam, BP Batam dan DPRD Batam. "Kita hormati putusan hukum. Tetapi belum lengkap masih cacat, karena SKB belum dicabut. SKB itu harus didudukan dulu," kata Nyanyang, usai RDP yang juga dihadiri perwakilan Pemko Batam dan BP Batam. Dalam waktu dekat, sambung Nyanyang, Komisi I akan menjadwal ulang RDP untuk mendudukan persoalan SKB. Pihak yang akan diundang, Pemko Batam, BP Batam, warga dan PT

Kencana Raya Maju Jaya. Ia mengatakan penjadwalan ulang RDP itu untuk mencari solusi terkait penolakan eksekusi oleh warga. Sebab, pertimbangan sisi kemanusiaan harus tetap diperhatikan lantaran warga sudah mendiami lahan tersebut sejak tahun 1993. "Kita hormati hukum, tetapi kita pertimbangkan sisi kemanusiaan," ujarnya, dilansir batamtoday.com. Terpisah, Ketua Forum RT/RW Bengkong Swadaya, Bustanul mengatakan warga Kampung Harapan berharap SKB tersebut dapat dijalankan sebelum adanya eksekusi. Warga, pemilik lahan dan pemerintah harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. "Apapun keputusan dari duduk bersama itu, mau tidak mau masyarakat harus terima, walaupun nantinya warga harus direkolasi," katanya. (r)

Editor: Ferry Herianto, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

Jumat, 09 Desember 2016

Penyerobotan Lahan Ponpes Utsmaniyah

Jong Hoa Dipanggil Penyidik BALOI (HK) — Paska dilaporkan ke polisi Ratusan Keramba Ditertibkan oleh Agus Salim Haikal alias Ustadz Haidi Waduk Monggak kal selaku penanggungjawab Pondok Istri Pengusaha Lele Histeris di Kolam Pesantren (Ponpes) Utsmaniyah dan Panti Asuhan, di Kelurahan Seipelungut, GALANG (HK) — Tim lurahan Rempang Cate, Terpadu Kota Batam terdi- Galang, pada Kamis (8/12) Kecamatan Sagulung, rupanya secara ri dari Satpol PP Batam, dari ratusan . Pantauan di lokasi, diam-diam Jong Hoa telah dipanggil dan TNI, Polri dan Direktorat Pengamanan (Ditpam), tampak ratusan kolam diperiksa oleh penyidik unit II Sat Reskrim melakukan penertiban ra- atau keramba ikan tertusan keramba ikan disePolresta Barelang, Sabtu (3/12) lalu. kitar Waduk Monggak, Ke-

Ratusan Keramba ... Hal. 10

Tim Haluan Kepri Liputan Batam PENUHI PANGGILAN — General Manager PT Lindung Alam Raya, Jong Hoa (tengah) tampak duduk di kursi tunggu Satreskrim Polresta Barelang, dalam rangka penuhi panggilan penyidik, baru-baru ini. Jong Hoa diperiksa atas dugaan penyerobotan lahan Ponpes Utsmaniyah. DOK HALUAN KEPRI

Jong Hoa yang diketahui sebagai General Meneger (GM) PT Lindung Alam Raya (LAR) itu, mendatangi Mapolresta dengan ditemani seorang rekannya menggunakan mobil. Lalu, duduk di ruang tunggu menunggu antrian panggilan. Dari seorang narasumber yang enggan menyebutkan namanya, mengata-

kan, kedatangan Jong Hoa, terkait permasalahan lahan di Kelurahan Seipelungut, Kecamatan Sagulung, yang dilaporkan oleh pihak Ponpes Utsmaniyah. "Benar, Jong Hoa tadi dipanggil penyidik terkait permasalahan penyerobotan lahan, serta perbuatan tidak menyenangkan

DEDI MANURUNG/HALUAN KEPRI

Jong Hoa ... Hal. 10

TIM terpadu menertibkan ratusan keramba ikan di sekitar Waduk Monggak, Galang, Kamis (8/12).

9 KKP-Kemenhub Buka Gerai Perizinan Kapal Jumat, 09 Desember 2016

KARIMUN (HK) — Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan membuka gerai perizinan kapal hasil pengukuran ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 11 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

PENGUSAHA kapal menerima sertifikat iizn kapal.

KEPALA DKP Karimun Hazmi Yuliansyah memberikan pengarahan.

PROSES pengurusan perizinan kapal

Minimum Kapal Hasil Pengukuran Ulang. Kegiatan itu merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan pada pengurusan perizinan kapal kepada pemilik kapal dibawah 30 GT. Gerai perizinan kapal

tersebut merupakan kegiatan Provinsi Kepri, namun dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun. Kegiatan itu disambut baik para pengusaha kapal. Dibuktikan dengan banyaknya para pemilik kapal yang melakukan pengukuran ulang.

DIREKTUR Pelayanan Perizinan Indonesia (PPI) memberikan sambutan

PROSES pengurusan perizinan kapal

CMYK

Editor: Amir, Layouter: Mario

batam

Jumat, 09 Desember 2016

Hanura Kepri Gelar Sejumlah Kegiatan Rangkaian Peringatan Harlah ke-x BATAM (HK) — Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ke-X, yang jatuh pada tanggal 21 Desember 2016 mendatang, DPD Partai Kepri Hanura Kepri akan menyelenggarakan berbagai kegiatan, diantaranya bakti sosial, perlombaan dan kegiatan internal partai. Demikian disampaikan

Ketua Panitia HUT Partai Hanura ke-X, Harman yang didampingi Sekretaris Panitia Gunawan Satary dalam rilisnya, Kamis (8/12). Lebih jauh Harman menjelaskan, Kegiatan bakti sosial yang akan diselenggarakannya berupa santunan kepada anak yatim dan kegiatan rias rumah bagi warga yang kurang mampu. "Kita akan melakukan

pengecatan atau merias rumahrumah warga yang sudah tampak lusuh, agar tampak kembali lebih cerah, segar dan lebih sehat," ujar Harman. Sementara itu kegiatan dalam bentuk perlombaan, lanjutnya, berupa lomba menabuh kompang dan lomba pembuatan nasi tumpeng. "Kedua bentuk perlombaan ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, kami panitia menyediakan hadiah yang

Blanko KTP akan Tersedia Maret 2017 BATAM (HK) — Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk masyarakat Batam diperkirakan akan ada pada Maret 2017. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Disduk Batam, Heryanto di Sekupang. "Kami perkirakan blanko KTP akan ada pada Maret 2017 nanti. Mudah-mudahan tidak mundur lagi," kata Heryanto memberikan penjelasan ke awak media, Kamis (8/12). Diketahui, sejak beberapa bulan terakhir, blanko KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk) Batam, kosong. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan pengurusan baru maupun memperpanjang KTP mereka. Akibat kosongnya blanko tersebut, lanjut Heryanto, kartu

pengenal akan diganti dengan KTP sementara dengan syarat datanya harus terekam dulu. "Sekarang kami hanya bisa memberikan KTP sementara dengan masa berlaku selama enam bulan. Namun, masyarakat yang mengurusnya datanya harus sudah terekam lebih dulu," katanya. Heryanto juga meluruskan informasi yang mengatakan jika saat ini blanko KTP telah ada di Disduk. Menurutnya hal itu tidak benar. "Jika ada masyarakat mendapat isu tentang adanya blanko KTP, itu tidak benar karena blanko sudah habis dari bulan Oktober lalu," jelasnya lagi. Selain itu, dia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan langsung ke Dinas Kependudukan Batam kalau ada

masyarakat sudah yang mendapatkan KTP baru. "Kita akan periksa keasliannya," terangnya. "Jika ada masyarakat yang mendapatkan KTP saat ini, tolong KTP-nya dibawa ke sini supaya kami memeriksa keasliannya," tambah dia. Tidak hanya itu, Heryanto juga mengatakan, kalau ada masyarakat yang masih susah untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan berarti pihak kecamatan itu kurang mensosialisasikannya. "Untuk pembuatan KK prosesnya gampang. Masyarakat cuma mengajukan permohonan ke kecamatan. Kalau masih susah pengajuannya, berarti pihak kecamatannya kurang mensosialisasikannya karena blanko KK cukup banyak," tutup dia. (cw58)

nilainya cukup menarik dan tanpa dipungut biaya pendaftaran," terangnya. Kedua kegiatan tersebut, kata politisi Hanura ini, akan diselenggarakan di Harbourbay Mall pada tanggal 19,20 dan 21 Desember. Masih ungkap Harman, puncak peringatan HUT Partai Hanura di Kepri tahun 2016 ini akan diselengarakan pada tanggal 21 Desember 2016 yang diselenggarakan di Harbourbay

Mall. Selain diisi dengan berbagai kegiatan seremonial peringat HUT, juga akan diselengarakan Telekonfren dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang pada hari itu juga menyelenggarakan peringatan HUT secara nasional. Pada perayaan HUT Partai Hanura secara nasional, Kepri terpilih sebagai salah satu provinsi yang akan dihubungi melalui telekonfrens yang pada hari itu di pusat perayaannya diwarnai dengan peresmian kantor baru Partai Hanura di kawasan Cilangkap Jakarta Timur. (r)

Sahid Hadirkan Asian Food Dijamin Halal dan Sehat BATAM (HK) — Hotel Sahid Batam Centre dengan Bellini Garden Restaurannya menghadirkan berbagai menu cita rasa Asia (Asian Food), dan akan mulai disajikan kepada masyarakat luas pada Jumat (9/ 12) seiring dengan pelaksanaan launching Bellini Garden Restoran. General Manager Sahid Batam Centre, Thomas Sugianto menjelaskan, kehadiran Bellini Garden dengan menu Asianya, karena pihaknya ingin menangkap peluang banyaknya pen-

datang dari Singapura, Malaysia dan negara tetangga lainnya yang datang ke Batam. Sementara menurutnya, belum banyak hotel atau restoran yang menyajikan makanan tersebut, seperti halnya bubur seafod, Hainan ciken race dan ayam bakut teh, dim sum serta puluhan menu lainnya. "Tiap Sabtu dan Minggu banyak tamu dari negara tetangga, sementara makan Asia masih susah ditemukan, karenanya kami hadir menyambut peluang ini," katanya. Sementara dari pangsa

32 Pemilik PL "Cueki" Bp Batam Kebijakan Penarikan Lahan Tidur BATAM (HK) — Sebanyak 32 pemilik Penetapan Lokasi (PL) dari total 174 PL lahan tidur yang ada di Batam, mengindahkan alias tidak memenuhi surat peringatan dari pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk segera membangun lahan yang sudah diperuntukkan. Sebagaimana disampaikan Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami, ada 7.200 hektar lahan tidur di Batam yang dimiliki oleh 174 PL. Dari total 174 tersebut, 134 sudah datang memenuhi panggilan BP dan siap membangun lahannya, sementara 8 PL lainnya sudah ditarik oleh BP karena karena proses dan tahapannya sudah terpenuhi. "Sementara 32 PL lagi belum datang memenuhi panggilan BP, tapi pasti akan kita panggil kembali untuk kita mintakan komitmennya," ujar Gusmardi dalam konfrensi persnya, Kamis (8/12) di gedung marketing BP Batam. 7.200 hektar lahan tidur tersebut, lanjut Gusmardi,

merupakan temuan dari hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap BP Batam, yang sifatnya wajib ditindaklanjuti agar tidak terus-menerus menjadi temuan. "Kalau ini tidak ditindaklanjuti nanti kami dikira ada apa-apa dengan pemilik lahan, karena ini akan terus menjadi temuan," terang Gusmardi didampingi jajaran staf lahan. Selain karena temuan, kata Gusmardi, langkah penarikan lahan tidur dilakukan mengingat ketersedian lahan di Batam sangat terbatas, disisi lain ada ribuan hektar lahan yang dibiarkan terlantar. Namun demikian, masih kata Gusmardi, pihaknya sangat hati-hati dalam menjalankannya penarikan lahan tersebut, salah satunya pemilik lahan itu sudah diberikan peringatan dari SP 1 hingga SP 3. "Kami tidak mau dibilang sewenang-wenang, karenanya kami sangat hati-hati," terangnya. Salah satu aturan main

dalam penarikan lahan tersebut, pihak BP Batam memberikan skala prioritas kepada pemilik sebelumnya, terhadap lahan yang sudah ditarik oleh BP Batam. Sementara menurutnya, lahan yang sudah ditarik tersebut akan dikuasai oleh BP Batam, dan akan diatur kembali mekanisme peruntukannya. "Mekanisme peruntukannya akan dimusyawarahkan kedepan," katanya lagi. Dalam sesi tanya jawab, sejumlah nama perusahaan yang ditanyakan oleh awak jurnalis, termasuk diantaranya Ong Brother yang menurut penjelasan Gusmardi sudah masuk dalam data 134 PL yang berjanji segera membangun lahannya. Selain penarikan lahan, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan Gusmardi tentang adanya pertemuan antara Kepala BP Batam dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Jakarta pada Rabu (7/12), kemudian pertemuan dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Batam. (ays)

Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami (kiri) memberikan penjelasan terkait progres kebijakan penarikan lahan tidur, Kamis (8/12) di Gedung Marketing, BP Batam. ISTIMEWA

Jong Hoa ..... yang dialami oleh pihak Ponpes Utsmaniyah di Kelurahan Seipelungut, Kecamatan Sagulung," kata sumber, Kamis (8/ 12). Tapi, ucap Narsum, apa yang dibicarakan dalam ruang penyidik itu dia tidak mengetahuinya. Sebab, kedatanganya ke Polresta Barelang hanya kebetulan saja dan mau bertemu teman lama. "Tetapi, saya sempat menguping sedikit pembicaraan mereka itu. Ya gitulah, membicarakan masalah pelaporan oleh pihak Ponpes Utsmaniyah ke polisi, Sabtu (3/12) lalu, sekitar pukul 16.00 hingga pukul 17.00 WIB," ucap sumber. Namun, ketika dikonfirmasi ke pihak penyidik unit III yang menagani kasus itu, malah membantahnya. Alasannya itu, penyidik belum bisa memanggil terlapor lantaran pihak pelapor (Ustadz Haikal cs), belum ada Berita Acara Pelaporan (BAP), atas laporannya yang masuk. "Kita sudah panggil pihak pelapor (Ustadz Haikal) melalui surat resmi. Namun hingga kini belum ada tanggapan dan jawaban dari mereka.

sambungan Hal. 9 Alasannya, belum dapat hadir ke penyidik, karena berada di luar kota (masih di Jakarta). Begitu ketiga rekan Ustadz Haikal lainnya," kata seorang penyidik Polresta. Begitu juga halnya saat dikonfirmasi ke pihak Jong Hoa, ia menyangkal telah dipanggil oleh penyidik Polresta Barelang terkait masalah penyerobotan dan intimidasi yang dilaporkan ke polisi tersebut. "Benar, saya sudah dilaporkan oleh pihak Ustadz Haikal cs, penaggungjawab Ponpes Utsmaniyah dan Panti Asuhan, di Seipelungut. Tapi, hingga sekarang belum ada pemanggilan," kata Jong Hoa singkat, melalui selulernya. Kata Jong Hoa, keberadaannya di Ponpes Utsmaniyah tersebut hanya untuk bernegosiasi terkait masalah lahan untuk pembuatan kawasan industri. Tapi, pihak Ponpes Utsmaniyah dan panti asuhan itu tidak mau mengalah sehingga sedikit permasalahan dengan warga disana. Sedangkan pihak penanggungjawab Ponpes Utsma-

niyah dan Panti Asuhan, Ustadz Haikal mengatakan, memang benar pihaknya belum bisa mendatangi Sat Reskrim Polresta Berelang, lantaran ada tugas dari pihak guru di Jakarta. "Benar bang, surat panggilan untuk BAP sudah sampai ke tangan kami. Tapi, hingga kini kami belum bisa hadir keruangan penyidik lantaran masih berada di Jakarta, atas panggilan guru dan tim pembina," kata Ustadz Haikal, Rabu (7/ 12). Insya Allah, papar sang ustadz, Minggu depan kami akan kembali ke Batam, dan akan memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk melakukan BAP, atas pelaporan yang telah dimasukkan. "Insya Allah Minggu depan kami balik ke Batam. Nanti, saat BAP pihak media akan kami panggil untuk mengetahui informasi selanjutnya atas tindakan Jong Hoa cs yang telah memperlakukan kami dengan tidak wajar serta tindakan inti midasi yang sangat kami rasakan," pungkas Ustadz Haikal. ***

Harman

DERMAWAN/HALUAN KEPRI

GENERAL Manager Sahid Batam Centre, Thomas Sugianto (tengah) memberikan penjelasan tentang rencana launching Bellini Garden Restoran yang berada di lantai dasar Hotel Sahid Batam Centre.

pasarnya, lanjutnya, restoran ini ditujukan untuk makan siang keluarga dan komunitas Tionghoa yang hoby masakan Asia. Dari kapasitasnya, tempat ini mampu menampung 120 orang dengan sistem meja bundar. Sedangkan untuk memenuhi selera pelanggan, pihak Sahid Batam Centre sengaja mendatangkan koki dari Malaysia. Selain menu yang beragam, pihaknya memberikan spesial harga yang terjangkau, seperti halnya Dim Sum dengan harga Rp88 ribu per orang dengan makan sepuasnya dengan beraneka pilihan. Ditambahkan oleh chef Acong, bahwa seluruh menu yang ada dijamin halal dan sehat (healty) sebagai prinsip utama mereka. Karenanya mereka ingin menjamin publik terus sehat dengan menu yang mereka sajikan. "Prinsipnya halal dan sehat, karenanya tak usah ragu dengan menu kami," ujar chef asal Malaysia ini. Untuk mendapatkan menumenu spesial ini, masyarakat atau juga pelanggan hotel dapat datang langsung ke Sahid Batam Centre dari pukul 11.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB atau dari pukul 18.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. (r/del)

Anggaran Pendidikan Dipangkas Alasan Pemko Fokus Tangani Banjir dan Kemacetan tasenya dari 13 persBATAM (HK) — Daen menjadi 8 persen. lam penyusunan Kebi"Padahal asumsi jakan Umum AnggaAPBD mengalami ran dan Prioritas Plakenaikan diangka sekifond Anggaran Sementar Rp2,5 triliun, tetatara (KUA-PPAS), pi anehnya belanja Walikota Batam melangsung malah turun, mangkas jumlah pagu sedangkan biaya tidak anggaran pada Dinas langsung seperti gaji Pendidikan (Disdik), dari 13 persen menja- Ricky Indrakary dan tunjangan malah dinaikkan," ungkap di 8 persen di luar bePolitisi PKS ini. lanja tidak langsung. Ditambahkannya, jika me"Ini keadaan terburuk selama periode pemerintahan Kota mang pemerintahan ingin meBatam, seharusnya dengan pe- naikkan belanja tidak langsung, nambahan PAD tentu ikut me- maka harus diimbangi dengan nambah anggaran pada urusan kenaikan belanja langsung, kawajib yakni Disdik," ujar Anggo- rena ini harus berjalan. "Karena alasan ini salah sata DPRD Batam, Ricky Indratunya, kami mengembalikan kary, Rabu (7/12). Dia menjelaskan, penuru- KUA-PPAS kepada Pemko unnan anggaran di Disdik san- tuk dilakukan evaluasi ulang," gatlah drastis, dimana pada tukas Ricky. tahun 2016 sebesar Rp296 Sementara itu, Walikota miliar, namun dalam penga- Batam, Muhammad Rudi menn g g a r a n s e k a r a n g h a n y a ngakui adanya pengurangan Rp189 miliar. Kalau persen- anggaran pada Disdik, dika-

Ratusan Keramba ..... susun rapi di areal waduk. Diketahui juga sang pemilik kolam tersebut bernama Boy, seorang pengusaha ikan lele yang sudah berlangsung lama untuk memanfaatkan waduk tanpa koordinasi dengan pihak BP Batam. Di lokasi, kegiatan penertiban waduk tersebut langsung menggunakan alat berat seperti beko untuk merobohkan 2 unit rumah, dimana tempat penginapan pekerja kolam. Kedua rumah yang juga yang dijadikan tempat penyimpanan pakan ikan itu langsung dibakar hingga merata dengan tanah. Dalam pembersihan waduk tersebut, 4 unit alat pemotong kayu digunakan untuk merobohkan ratusan keramba hingga merata keatas permukaan air oleh petugas BP Batam hingga ribuan ikan lele dan ikan nila terlepas ke waduk. Sumardi, perwakilan BP Batam saat dilokasi mengatakan, penertiban kolam atau waduk untuk menjaga kebersihan. Karena keberadaan kolam ini sangat menggangu apalagi berdampak bau lantaran menimbulkan limbah seperti kotoran ikan tersebut.

renakan fokus pemerintahan kedepan, dalam menangani masalah banjir dan kemacetan. "Sekarang anggaran untuk pendidikan berdasarkan pembahasan kemarin 23 persen, dimana sebelumnya sekitar 29 persen," ujar Rudi. Namun, persentase tersebut telah merangkum antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. "Disana semua in clude, kalau dipisah ya menjadi 8 persen dia," tutur Rudi. Sehingga, penyusunan dalam anggaran untuk urusan wajib telah dipenuhi, dimana dalam APBD mewajibkan mennganggarkan 20 persen masalah pendidikan. Untuk diketahui, Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pasal 31 ayat 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional. (cw56)

sambungan Hal. 9 Ditegaskan Sumardi, sebelum eksekusi penertiban waduk ini, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan (SP) 1 hingga 3 kali dan memberi waktu selama 2 bulan untuk mengosongkan waduk. Akan tetapi hal itu tak digubris oleh pemilik kolam. "Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan waduk yang dijadikan kolam ikan. Kita juga sudah sering diingatkan. Bahkan sudah diberikan tenggang waktunya selama 2 bulan sebelum melayangkan SP 1 hingga 3, tapi tak digubris mereka dan malah dibiarin," ujarnya Sumardi dilokasi, siang itu. Hal ini ditindak, kata Sumardi lagi, untuk menjaga kebersihan waduk sesuai dengan program pimpinan BP Batam. Karena diketahui bahwa kota Batam dan pihak ATB Batam sempat kekurangan air. Masih kata Sumardi, tempat ini semua bersifat ilegal dan tak ada pemberitahuan kepada pihak BP Batam sendiri. Ia juga menegaskan, akan melakukan penertiban terhadap kolam ikan yang sengaja dibuat didalam waduk agar waduk ini bersih untuk difungsikan bila

dibutuhkan. "Semua kolam yang berada diareal waduk tetap ditertibkan, cuma waktu kita tak cukup banyak. Jadi hal ini akan berlanjut meski bertahap. Pihaknya juga akan tetap memantau perkembangan waduk yang berada di Galang sekitarnya," tegasnya dia kembali. Tak lama kemudian, Tiara, istri Boy langsung histeris menangis saat melihat dua rumah pekerjanya sudah ludes terbakar serta ratusan keramba roboh diatas permukaan air. " Dimana hati kalian semua. Tega-teganya kalian bakar rumah saya dan kalian robohkan tempat usaha saya cari makan," histerisnya sambil melihat kejadian tersebut, siang kemarin. Sembari membawa anaknya, ibu ini mempertanyakan kenapa tak ada pemberitahuan sebelumnya, sebelum mengambil tindakan. "Kenapa tak ada pemberitahuan sebelumnya. Kalian pikir modal kekolam ini sedikit, saya sudah banyak utang di bank sana, tak ada perasaan sedikit pun," katanya dengan emosi. (ded) Editor: Amir Layouter: Mario

CMYK

karimun

Jumat, 09 Desember 2016

Saipem Produksi Jangkrik Terbesar KARIMUN (HK) â&#x20AC;&#x201D; PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB) memproduksi pengeboran gas bumi terbesar dengan nilai Rp40 triliun atau setara dengan USD 4 miliar. Proyek dengan nama Jangkrik itu memiliki bobot sekitar 400 ton dan akan digunakan untuk pengeboran gas di Muara Bakau, Kalimantan Timur. Ilham Liputan Karimun Proses pengerjaan Jangkrik itu sudah hampir selesai. Saat ini alat itu sudah dipindahkan dari darat ke kapal dengan ukuran 200 X 46 meter atau unit fasilitas produksi terapung (Floating Production Unit/FPU) di areal PT SIKB. Ditengarai, Jangkrik itu terbesar setelah IDD Chevron dan Blok Masela. Sebelum Jangkrik tersebut bertolak ke Muara Bakau, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Min-

yak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi didampingi Bupati Karimun Aunur Rafiq dan pimpinan PT SIKB sengaja menyaksikan Jangkrik yang sudah berada di FPU tersebut, Kamis (8/12). Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, sejauh ini proyek gas lapangan Jangkrik di blok Muara Bakau berjalan sesuai jadwal yang direncanakan ENI, perusahaan Italian sebagai operator. Proyek ini tidak mengalami

kendala besar, meski dalam kondisi harga minyak yang sedang rendah saat ini. "Meski harga minyak dunia masih rendah, namun ENI tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini. Mereka (ENI) selalu update untuk menyelesaikan proyek setiap bulan. Bagian atas produksi Jangkrik ini sengaja dibuat di PT SIKB Karimun. Sementara, untuk pengolahan dan penampungan migas terapung (FPSO) berada di Hyundai, Korea," tuturnya. Dijelaskan, proyek Jangkrik ini dibagi dalam tiga pekerjaan utama, mencakup rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (EPC) unit fasilitas produksi terapung (floating production unit/FPU). Kemudian, instalasi fasilitas penerima, serta sistem produksi lepas pantai. "Proyek ini merupakan salah satu proyek gas besar setelah Masela, pro-

yek IDD chevron dan kilang gas LNG tangguh di Papua. Total investasi untuk proyek ini mencapai US$ 4 miliar. Untuk lapangan Jangkrik sebesar US$ 2,8 milliar, dan Lapangan Jangkrik North East sebesar US$ 1,2 miliar," jelasnya. Dikatakan, proyek Jangkrik berlokasi di Blok Muara Bakau, Selat Makassar, sekitar 100 kilometer di timur Balikpapan. Proyek ini mencakup dua lapangan yakni Lapangan Jangkrik dan Lapangan Jangkrik North East. Dua lapangan ini berada pada kedalaman 400 meter di bawah permukaan laut. Dua lapangan ini merupakan salah satu proyek gas laut dalam pertama di Indonesia. Bupati Karimun Aunur Rafiq menambahkan, pengerjaan Jangkrik yang dikerjakan ENI, PT SIKB yang berada di Karimun merupakan pekerjaan luar biasa. Apalagi, pembuatan proyek besar itu melibatkan tenaga kerja Indone-

sia, khususnya pemudapemuda terampil asal Karimun dan dibantu tenaga kerja asing. "Kita patut berbangga hati, proyek ini dikerjakan di PT Saipem yang berada di Karimun. Apalagi, pengerjaan Jangkrik yang termasuk terbesar ini melibatkan putra-putra terbaik Karimun dan tenaga kerja asing. Proyek ini belum selesai, ini baru pemindahan dari darat ke laut. Proyek ini diperkirakan selesai pada Maret 2017 mendatang," ungkap Rafiq. Bupati Rafiq menyebut, jika Jangkrik ini selesai nantinya, maka SKK Migas juga akan memberikan proyek besar yang kemungkinan akan dikerjakan di PT Saipem Karimun. Proyek itu adalah bernama pengeboran gas di Blom Masela. Berapa besaran nilai proyek tersebut, saat ini tengah dilakukan penghitungan oleh SKK Migas. (ham)

Zakat Karimun Capai Rp2,3 M KARIMUN (HK) â&#x20AC;&#x201D; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun berhasil mengumpulkan zakat pada 2016 ini sebesar Rp2,3 miliar. Padahal, Baznas hanya menargetkan perolehan zakat pada tahun ini sebesar Rp2 miliar. Artinya, Baznas Karimun telah berhasil melebihi pencapaian dari yang ditargetkan. "Alhamdulillah, zakat yang telah berhasil kami kumpulkan pada tahun ini Rp2,3 Miliar. Jumlah tersebut telah melebihi target awal kita ditahun 2016 yang hanya sebesar Rp2 miliar. Artinya, kesadaran para muzakki sudah semakin besar membayarkan zakatnya," ungkap Ketua Baznas Kabupaten Karimun H Atan AS, belum lama ini. Kata Atan, rata-rata perbulannya Baznas bisa mengumpulkan zakat sebesar Rp80 juta. Penerimaan zakat terbesar tentunya

pada saat bulan suci Ramadan, yang bisa mencapai hingga Rp400 juta. Sementara, instansi penyumbang zakat terbesar di Kabupaten Karimun adalah Polres. "Saat ini, Polres Karimun merupakan instansi penyumbang zakat terbesar di Kabupaten Karimun. Kami merasa bersyukur dengan adanya kesadaran dari masyarakat maupun unsur-unsur pemerintah dan instansi lainnya untuk terus menyalurkan zakat kepada masyarakat tidak mampu, tuturnya. Dijelaskan, pada 2017 mendatang, pihaknya belum mempunyai target angka pencapaian. Pihaknya masih memfokuskan untuk menggali sumbersumber zakat yang berada di Kabupaten Karimun. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi vertikal. (ham)

Petani Durian Kundur Dibekali Pelatihan

PETANI mempraktekkan pembanyakan benih durian

NARASUMBER dan petani mengikuti pembanyakan benih durian

PULAU Kundur sebagai sentra pertanian di Kabupaten Karimun memiliki beragam tanaman buah yang juga merupakan plasma nutfah daerah ini. Paling terkenal adalah durian. Buah durian yang dihasilkan varietasnya cukup beragam seperti Musang King, Kucing tidur, D 13, D 24, XO, dan salah satu plasma nutfah yang layak dikembangkan adalah Maspound. Berdasarkan pada potensi yang ada maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun bekerja sama dengan Loka Pengkajian Tekhnologi Pertanian (LPTP) Kepri mengadakan pembekalan Pembanyakan Benih Durian yang dilaksanakan di Sekretariat Kelompok Tani Wonosari Desa Sawang Selatan,

PETANI mempraktekkan pembanyakan benih durian

CMYK

Kecamatan Kundur Barat. Narasumber pelatihan ini berasal dari Loka Pengkajian Tekhnologi Pertanian (LPTP) Kepri dan Jarot Panca Santoso dari Balitbu Solok. Peserta pelatihan ini terdiri dari petani dan Petugas/PPL se Pulau Kundur. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Penyuluh Pertanian lapangan dan petani untuk perbanyakan bibit durian. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini dapat menghasilkan PPL dan petani menjadi terampil dalam perbanyakan benih durian dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan petani khususnya dari sektor tanaman buah. Narasi dan foto: Distanhut Karimun

NARASUMBER menunjukkan cara pegembangan benih durian yang unggul kepada petani

PETANI mempraktekkan pembanyakan benih durian

Editor: Syahdan, Layout: Novrizal

Natuna

Jumat, 09 Desember 2016

NATUNA (HK) — Natuna bila ditinjau dari sisi keperluannya, Natuna saat ini baru memerlukan Lapas umum. Demikian disampaikan Ketua DPRD Natuna, Yusripandi di kantornya, Kamis (8/12). Pernyataan di atas disampaikan Yusri sebagai tanggapan atas rencana yang disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang hendak membangun Lapas Khusus Narkoba di Natuna. "Kalau kita lihat dari sisi keperluan Natuna, saya rasa Natuna belum memerlukan Lapas Khusus. Yang kita perlukan saat ini adalah Lapas umum," kata Yusri. Ia menjelaskan, keperluan Natuna atas Lapas umum sebetulnya sudah terbilang mendesak karena eskalasi tindak pidana di Natuna kian hari kian mengalami peningkatan. Angka peningkatannya pun terbilang signifikan. Demikian juga jika ditinjau dari sisi rentang kendali Natuna yang notabene sangat jauh dari tempat Lapas berada di mana jarak Natuna dengan Lapas Tanjungpinang memerlukan waktu tempuh yang cukup lama. "Hal ini membuat penegak hukum sukar melakukan ekskusi terpidana, demikian juga dengan keluarga terpidana akan sangat kesusahan bila hendak menjenguk kelu-

Natuna Hanya Memerlukan Lapas Umum

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

PERDA RPJMD — Ketua DPRD Natuna, Yusripandi menyerahkan buku Perda RPJMD kepada Bupati Natuna, Hamid. Ia mengaku Natuna baru memerlukan Lapas Umum.

arganya yang jadi terpidana karena jaraknya jauh sekali. Perlu waktu dua hari baru bisa sampai Lapas Tpi," terangnya.

Namun demikian, Yusri mengaku Lapas Khusus sahsah saja dibangun di Natuna bila ada pertimbangan lain dari pemerintah.

"Cuma kita belum tahu alasan Pak Presiden merencanakan pembangunan Lapas itu. Kalau memang itu diperlukan

negara saya rasa sah-sah saja, bahkan harus dibangun," ungkapnya. Akan tetapi ia mengaku masyarakat Natuna tetap

berharap ada Lapas umum di Natuna, agar proses penegakkan hukum dapat berjalan lebih lancar lagi. "Tapi kita harap renca-

na itu diimbangi juga dengan keinginan dan keperluan Natuna. Yang kita perlukan di Natuna Lapas umum," pungkasnya. (fat)

DPRD Sahkan Perda RPJMD NATUNA (HK) — DPRD Natuna menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi mengenai Ranperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna, Kamis (8/12). Seluruh fraksi dapat menyetujui dan menerima Ranperda itu. Fathurrahman

Liputan Natuna

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

DPRD menggelar rapat pengesahan RPJMD. Seluruh fraksi menyetujuinya untuk disahkan sebagai Perda.

Ketua DPRD Natuna, Yusripandi berkata, RPJMD merupakan satu keperluan daerah sebagai langkah awal pembangunan di daerah. Karenanya penyusunan, pengesahan dan pelaksanaan RPJMD itu diharuskan oleh aturan yang berlaku.

Pemerintah Bentuk Tim Penutupan THM NATUNA (HK) — Pemerintah Kabupaten Natuna membentuk Tim Penutupan Tempat Hiburan Malam (THM) yang berbau mesum di Natuna. Tim ini diketuai oleh Sekdakab Natuna, Syamsurizon dan Wakapolres Natuna, Kompol Joko Prayitno sebagai wakilnya. Bupati Natuna saat memimpin rapat pembentukan tim itu mengatakan, tim itu dibentuk berdasar pada Perda Pekat dan merujuk pada aspirasi masyarakat. "Tim ini akan segera bekerja, karena masyarakat

sudah geram dengan keberadaan kafe-kafe itu," kata Bupati Hamid di ruang rapat kantornya, Kamis (8/12). Menurut Bupati Hamid, pertumbuhan jumlah tempat hiburan di Ranai cukup tinggi. Terhitung per 2016 ini prosentasi peningkatan jumlah THM mencapai angka 20 persen lebih. Bupati Hamid menjelaskan, selain keberadaanya meresahkan masyarakat, THM yang ada di kota Ranai saat ini juga hampir tidak ada yang memiliki izin. "Sudah keberadaanya meresahkan dan berpotensi merusak tatanan moral,

"Kita memerlukan sitem anggaran yang sistematis, karenanya kita perlu rancana Jangka Panjang dan jangka menengah dalam pembangunan," kata Yusri saat membuka rapat itu. Dengan demikian rapat yang digelar kali ini juga merupakan moment penting dalam rangka mewujudkan pembangunan yang

terencana dan sistematis. "Kali ini kita akan mendengarkan pendapat akhir fraksi mengenai Rancangan Perda ini," ucapnya seraya mempersilahkan seluruh praksi menyampaikan pendapat fraksinya. Seluruh fraksi yang ada di DPRD Natuna dapat menerima rancangan perda itu untuk disahkan menjadi Perda, "Kami dapat menyetujui dan menerima Ranperda ini untuk disahkan sebagai Perda," ujar anggota Fraksi Demokrat, Bahar melalui mimbar paripurna. Hal yang sama juga disampaikan fraksi-frkasi lainnya seperti Fraksi Golkar, PAN, PPP, Gerindra Nasdem (Gernas) dan Fraksi Perjuan-

Data PLBN Sudah Diserahkan ke Kemenlu NATUNA (HK) — Ketua Panja Perdagangan Lintas Batas Negara (PLBN) DPRD Natuna, H. Pang Ali mengaku pihaknya sudah menyerahkan data-data mengenai hal di atas kepada pemerintah. Keberadaanya sekarang di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI. Pang Ali Berkata, data PLBN antara masyarakat Natuna dan warga negara Malaysia sudah lengkap terutama sekali data-data faktual yang

ada di lapangan. "Data sudah lengkap dan sudah kita kirim ke Kemenlu melalui pemerintah. Kita tak susah mencari data PLBN di Natuna karena itu sudah berlangsung lama dan masih aktif," kata Pang Ali di kantornya, Kamis (8/12). Pang Ali mengaku, sebelum proses penyerahan data dilakukan, pihaknya bersama dengan pemerintah daerah telah melakukan berbagai pertemuan dengan sejumlah dirjen

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

PEMERINTAH membentuk Tim penutupan THM. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum. THM itu juga banyak yang tak berizin. Dari 29 kafe yang sudah terdata, baru 4 kafe saja yang ada izin usahanya," terangnya. Ia menegaskan, keberadaan THM itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semuanya harus ditutup dan ditertibkan. "Bagi yang tidak punya izin langsung tutup saja, tak ada yang perlu ditakutkan wong kafenya tak ada izin pun," tandasnya. Kapolres Natuna, AKBP Charles Panuju Sinaga melalui Kasat Intel Polres Natuna, AKP Sudarto mengaku urusan penutupan itu sangat mudah dilakukan apalagi bila kafe-kafe bersangkutan tidak mengantongi izin. "Kalau kasusnya tak berizin kita akan semakin

mudah melakukan penutupan, apalagi diperkuat oleh aduan masyarakat akan semakin gampang lagi," katanya dihadapan rapat. Hanya saja menurutnya dampak penutupan harus dipertimbangkan dan diantisipasi sehingga tidak menimbulkan dampak baru yang juga berpotensi merugikan. "Cuma mungkin kita perlu perhatikan dampaknya dulu. Jangan pula setelah ditutup mereka akan tercecer di mana-mana sehingga membuat kita bekerja dua kali," usulnya. Rapat itu digelar secara terbuka dan dihadiri oleh seluruh unsur FKPD dan SKPD serta sejumlah organisasi masyarakat dan akademisi. (fat)

gan Nurani Rakyat (FNR). Namun begitu seluruh fraksi ini juga memberikan berbagai catatan dan masukan terkait kinerja pemerintah selama ini dan yang akan datang. "Namun begitu pemerintah harus meningkatkan lagi kinerjanya terutama sekali dari sisi Kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan sumber-sumber pendapatan daerah," ungkap Eri Marka dari Frkasi Golkar. Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Natuna, Hamid Rizal, seluruh unsur FKPD, SKPD, tokoh masyarakat dan isntansi pemerintahan lainnya serta berbagai Ormas Natuna.***

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

KETUA Panja PLBN DPRD Natuna, Pang Ali mengaku sudah menyerahkan data-data lapangan mengenai PLBN Natuna ke Kemenlu.

kementerian di Jakarta guna konsolidasi mengenai data-data yang diperlukan pusat. "Kita hanya melengkapi datanya saja, urusannya di kementerian karena ini sifatnya Goverment to Goverment (G to G). Data apa yang mereka perlukan, sudah kita serahkan," terangnya. Terkait respons pusat mengenai keinginan masyarakat Natuna, Pang Ali mengaku pusat meresponnya dengan positif bahkan mereka mengapresisi inisitif Natuna yang telah memberikan data-data pendukung bagi mereka. "Mereka senang sekali, bahkan mereka akan segera melakukan pertemuan tujuh Dirjen Kementerian guna membahas hal di atas," jelasnya. Menurut Pang Ali, PLBN untuk Natuna sebenarnya sudah menjadi keharusan karena dengannya kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan lebih mudah. "PLBN ini sangat kita perlukan terutama sekali untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Denganya masyarakat lebih mudah berintraksi dan bertransaksi atas hasil alam dan kerajinannya. Dan sejarah juga telah membuktikannya" pungkas Pang Ali. (fat)

Editor: Edy Supriatna, Layout: Parlin

Lingga_anambas

Jumat, 09 Desember 2016

Kapolri Tinjau Pencarian Pesawat Turun ke Senayang Lingga LINGGA (HK) — Kapolri Jendral Tito Karnavian meninjau langsung lokasi jatuhnya pesawat Skytruck N 28 di perairan Pulau Sebangka dan Kentar, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga. Novriadi Putra Kepolisian Republik IndoLiputan Lingga Dikatakan orang nomor satu di kepolisian tersebut proses pencarian dan evakuasi dilanjutkan hingga hari ke-10. "Proses evakuasi akan tetap berlanjut sampai hari ke-10. Karna banyaknya temuan-temuan dari tim evakuasi mengenai pesawat tersebut ditambah lagi temuan dari tim penyelam bawah laut hingga masuk hari ke-6 ini," ujar Tito, Kamis (08/12) kepada sejumlah awak media. Dikatakan, proses evakuasi yang sudah dilakukan baik itu dari Basarnas, TNI, Polri, Pemda Lingga dan masyarakat sudah sangat membantu dengan sangat baik. Bahkan pengakuan dari saksi mata sudah sangat jelas kemungkinan penyebab dari jatuhnya pesawat tersebut. "Saya kira sebagian besar sudah didapatkan, tapi dari pengakuan saksi mata sudah jelas penyebabnya itu mungkin gangguan mesin sehingga jatuh ke laut kemudian meledak," kata Tito. Menurut Tito, setelah mendengar keterangan beberapa saksi dari masyarakat itu dirinya menyimpulkan kemungkinan pesawat tersebut meledak, sehingga wajar kondisi pesawat terlihat berkeping-keping. Akibat ledakan yang terjadi, terang Tito, otomatis puing-puing pesawat terpencar dan sebagian sudah hanyut. "Sebagian lagi diduga masih ada di dalam laut, tapi sebagian lagi sudah ditemukan oleh tim," imbuhnya. Peristiwa naas ini menambah catatan musibah yang terjadi di lembaga NOFRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

LAHAN SAWAH — Dua petani menyemprotkan pupuk organikdan hayati di sawah Sei Besar. Padi yang berumur 14 hari terlihat mulai tumbuh setelah ditanam beberapa hari lalu.

Bibit Padi Sei Besar Gunakan Pupuk Organik LINGGA (HK) — Penanaman bibit padi yang ketiga di sawah Sei Besar mulai dilakukan. Berbeda dari penanaman sebelumnya, kali ini penanaman menggunakan pupuk organik dan hayati. Teknisi penanaman padi di sawah Sei Besar,

Ambok Sulolepo mengatakan untuk pertama kalinya penanaman padi ini dibantu menggunakan pupuk organik dan hayati. "Tujuannya supaya membantumenggemburkantanah. Ini menggunakan pupuk organik," kata Ambok, Kamis (8/12). Dikatakan, pemupukan

padi sawah ini, tidak lagi menggunakan pupuk kimia. Namun pupuk hayati seperti Merk Bion C 10 Regreen. "Iya semua. Ini bukan pupuk kimia. 1 hektar 1000 ml. Setelah pupuk dasar. Penyemprotan pupuk organik sebagai perbaikan tanah," imbuhnya.

Dikatakan, untuk penanaman padi ini menggunakan pola tanam bibit langsung yang saat ini sudah berlangsung selama 14 hari. Selain penanaman padi, Ambok juga mengatakan di sekitar pematang sawah juga ditanam bunga matahari. Yang bertujuan

mengaku keberatan dalam hal ini. di Sebab sampai hari ini Pemerintah daerah baru satu kal i melakukan koordinasi kepada pihaknya terkait pembebasan lahan tersebut. Padahal Tim Apraisal meninjau lahannya baru-baru ini dirinya dilibatkan. "Jadi menurut saya, jangan hari ini juga harus diputuskan. Ini kan baru pertama kali kita duduk bersama," ungkapnya. Lebih jauh Eek menceritakan, dalam pertemuan pertama antara dirinya dengan Pemerintah Daerah sebelumnya, Bupati Anambas mengutus Camat Siantan, Ardan untuk menanyakan harga tanah kepada dirinya. Lantas Eek memberikan patokan harga sebesar Rp230 ribu permeter atau Rp2,3 miliar. "Kata Pak Camat, pak bupati minta harga. Saat itu saya sampikan Rp2,3 miliar. Itu harga bersih dan saya tidak mau tang-

gung apapun lagi. Setelah itu, tidak ada lagi koordinasi sampai sekarang," bebernya. Eek juga merincikan, jika harga yang dipatoknya sudah tergolong wajar. Sebab, lahan yang dikuasainya saat ini bukan sepenuhnya dibeli jauh-jauh hari. Akan tetapi, ada beberapa bagian baru dibelinya sekitar tahun 2012 atau 2013 lalu dengan harga Rp250 permeter dari pemilik sebelumnya. Sebab, dilokasi tersebut Ia bere n c a n a n y a a k a n m em bangun usaha penginapan. "Dulu, lahan itu juga belum ada sertifikat. Belum lagi, lokasi itu dulunya tidak rata dan yang lain-lain. Sekarang sudah lumayan setelah saya datarkan lebih kurang seluas 1000 meter. Dan lokasi itu tidak ada duanya. Kalau ada, cari lah untuk pengganti. Ini harga sudah patut menurut saya," tukasnya.

Eek pun mengaku belum ada niat untuk membawa perkara ini hingga keranah pengadilan jika Pemda Anambas tetap ngotot untuk mengambil lahannya tersebut. "Saya tidak ada rencana mau kepengadilan. Tapi datanglah, ayo kita bernegosiasi dan bermusyawarah mengenai kesepakatan harga. Tapi jika buntu, saja akan ketemu bupati," tegasnya. Terpisah, Tim Penilai dari Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto, Abdul Hamid Lubis mengatakan, setelah pihaknya melakukan survei dan mengumpulkan berbagai data seperti nilai pasar, pihaknya pun menetapkan harga lahan tersebut dengan harga Rp160 ribu permeter. "Kami tidak berani membuat harga seperti yang diinginkan oleh pemilik lahan. Karena semua tahapan yang kami lalui sesuai dengan Peraturan Presiden dan Undang-un-

Jelang Natal, Transportasi Tetap Sesuai Jadwal

untuk menyedot hama padi oleh bunga tersebut. Pantauan di lapangan, penanaman padi sebagai percontohan sebanyak lima hektar, juga diikuti oleh puluhan hektar sawah yang sudah dibuka. "Di sini yang dibuka 350 hektar," ucap Ambok.(put)

Pemilik Lahan Masih Keberatan ANAMBAS (HK) — Pemerintah dan pemilik lahan melaksanakan diskusi terkait pembebasan lahan yang akan dijadikan Masjid Agung seluas 1 Ha berlangsung Alot. Hal ini dikarenakan pemilik lahan seluas 9.999 meter. Sim Tianek Alias Eek yang mewakili anaknya Stefen Sim masih merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan Tim Apresial Rp160 ribu. Karena menurut Eek , harga yang ditetapkan Tim Apraisal sangat tidak sesuai yang diharapkannya. "Sebenarnya kami tidak ingin menjual. Cuma, Pemda minta ingin tanah itu untuk bangun Masjid Agung dan kami tidak mau menghalangi. Tapi, kalau sudah seperti ini, kami terpaksa," kata Sim Tianek alis Eek dalam diskusi yang berlangsung di Aula Siantannur, Kamis (8/12). Eek di hadapan rapat

nesia. Menurut Tito, hal ini merupakan insiden dan musibah khususnya bagi Korps Bhayangkara. "Ini bagian musibah bagi kami Polri dan mudahmudahan tentunya kita harapkan masih berlanjut evakuasinya meskipun kemungkinan korban selamat sangat kecil, tapi kita akan berusaha dan terus berusaha untuk menemukan korban," sebutnya. Terkait dengan korban dan keluarga korban yang mendapat musibah tersebut, Tito juga menyebutkan bakal memberikan perhatian khusus berupa tanda jasa karna meninggal dalam tugas negara. "Otomatis Polri akan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mereka yang gugur dalam bertugas. Penghargaan nanti apakah kenaikan pangkat atau apa, namun yang paling penting kita akan beri perhatian kepada keluarganya nanti," ungkapnya. Meskipun begitu dirinya berharap agar masih ditemukan korban yang selamat. "Kita berharap masih ada yang selamat," imbuhnya. Kedatangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian disambut Kapolda Kepri Brigjen Sam Budigusdian, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Bupati Alias Wello dan Wabup Lingga M Nizar S.Sos serta pejabat tinggi Polri dan TNI lainnya. Setelah meninjau lokasi titik kordinat jatuhnya pesawat, Jendral Tito juga mendatangi Posko Kemanusiaan yang berada di Pelabuhan Senayang. Didampingi Tim Basarnas dan Gabungan, Jendral Tito juga bertemu dengan dua orang nelayan yang menjadi saksi langsung jatuhnya pesawat sky 28.***

dang. Sebab, kalau diikuti, pasti ada petanyaaa kok mahal. Kalau kami tidak bisa jawab, berarti ada indikasi mark up," tegasnya. Asisten II Sekretariat Pemkab Anambas, Andi Agrial pada kesempatan itu menegaskan, jika Pemkab Anambas tidak bisa menentukan harga langs u n g . A k a n t e t a p i , b erdasarkan dari pihak ketiga yang menilai. "Ada tahapan dan proses yang harus dilalui. Tidak bisa langsung," jelas Andi. Plt.Kepala Dinas PU Anambas, Aisyah juga menegaskan, jika lahan yang akan dibebaskan saat ini bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum. "Kami tidak bisa membayar sesuai permintaan. Kalau tidak, kami salah dan bisa terjerat jika tetap dibayar," oungkasnya.(yud)

NET

FERI Blue Sea Jet akan tetap beroperasi dua kali seminggu ke Anambas. TAREMPA (HK) — Transportasi laut maupun udara dari dan menuju Tarempa, Anambas tidak ada perubahan jadwal jelang Natal dan Tahun Baru. Ikhsan Lubis, agen Pelni di Tarempa mengatakan, pada Minggu (10/12) KM Bukit Raya akan tiba di Tarempa dari Tanjungpinang menuju Pontianak, sedangkan Senin (19/12/2016) akan tiba di Tarempa dari Pontianak menuju Tanjungpinang. "KM Bukit Raya akan tetap beroperasi sesuai jadwal. ?Kalau KM Lawit belum ada kepastian, apakah dialihkan atau tidak," katanya, Kamis (8/12). Bahkan ia mengeluhkan masih sepinya penumpang saat ini sehingga pihaknya tetap membuka penjualan tiket hingga Sabtu (9/12) mendatang. "Saat ini penumpang masih sepi, menurun ditimbang tahun lalu. Himbauan kami kepada penumpang, jangan khawat-

ir terhadap transportasi Pelni, karena akan tetap beroperasi. Mungkin dengan alasan tertentu, baru bisa terjadi peralihan jadwal," ?terangnya. Sementara, agen tiket ferry cepat rute Tarempa - Batam, Joni alias Atoy mengatakan, Blue Sea Jet akan tetap beroperasi dua kali dalam seminggu. "Belum ada perubahan jadwal. Kecuali cuaca buruk, berkemungkinan tidak beroperasi. Tetapi mudah-mudahanlah cuaca bagus, karena kendala ferry cepat hanya cuaca buruk," harapnya. Demikian dengan transportasi udara Maskapai Express Air rute Tanjungpinang - Palmatak - Tanjungpinang juga akan tetap beroperasi hingga akhir tahun 2016. "Informasi sejauh ini, Express Air akan tetap beroperasi Senin-Sabtu dengan rute TanjungpinangPalmatak-Tanjungpinang," singgungnya.(btd)

Editor: Edy Supriatna,Layout:Parlin

CMYK

Tanjungpinang-Bintan

Jumat, 09 Desember 2016

Terkait Dugaan Kasus Proyek Rp100 Miliar

Rektor UMRAH Diperiksa Penyidik Polda Kepri TANJUNGPINANG (HK) — Tim penyidik Ditreskrimsus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kepri memanggil rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Prof Dr Syafsir Akhlus MSc bersama Pembantu Rektor (Purek) II Hery Surjadi untuk diperiksa terkait dugaan kasus proyek senilai Rp100 Miliar di UMRAH, di Kantor Satreskrim Polres Tanjungpinang, Kamis (8/12). Reza & Asfanel Liputan Tanjungpinang

Informasi diperoleh, Rektor UMRAH tersebut dipanggil penyidik Polda Kepri atas jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk hadir, Kamis (8/12), pukul 09.00 WIB. Surat pemanggilan itu ditandatangani Kombes Pol Budi Suryanto SH

MSi selaku Direskrimsus Polda Kepri. Pemanggilan Ditreskrimsus Polda Kepri terhadap Rektot UMRAH tersebut, perihal permintaan keterangan dan dokumen tentang Surat Keputusan Pengangkatan dirinya selaku KPA. termasuk rencana umum pengadaan serta kerangka acuan kerjanya. Hal dimaksud, berkaitan tugas yang tengan dilakukan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri yang tengah melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana

Rektor UMRAH... Hal. 15

PENDATAAN IMB — Tim Pengawasan Penertiban Bangunan Distakowasbang Tanjungpinang melakukan pendataan dan penertiban IMB pada gudang dan kawasan perparkiran Potong Lembu, Km 2 Kota Tanjungpinang.

RICO BARINO

Pada Gudang dan Galangan Kapal

Distakowasbang Tpi Lakukan Pendataan IMB TANJUNGPINANG (HK) — Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan (Distakowasbang) Kota

Tanjungpinang melakukan pendataan dan pengawasan terhadap bangunan yang tidak dileng-

kapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta menertibkan bangunan yang

Distakowasbang ... Hal. 18

2.828 Pelamar Honorer Akan Diuji Datangkan Tim Psikologi dari Jambi BINTAN (HK) — Sebanyak 3.119 pelamar tenaga honorer yang ber-KTP Bintan mendaftarkan menjadi calon tenaga honorer kontrak yang dibuka melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bintan. Dari jumlah tersebut, hanya 291 pelamar dinyatakan gugur. Sementara yang lolos seleksi administrasi, sebanyak 2.828 pelamar selanjutnya berhak mengikuti tahapan seleleksi uji kompetensi tertulis bersama Tim Psikologi dari Jambi. Sementara ujian ini akan berlangsung di Kantor Bupati Bintan pada SabtuMinggu (10-11/12) nanti, BKD sendiri untuk mensiasati banyaknya pelamar yang akan mengikuti ujian akan dibagi dalam beberapa tahap. "Jadi pelaksanaannya akan kita gelar selama dua hari oleh tim asesosr dari luar (Jambi-red), ada 6 orang tim penguji nanti. Kemungkinan satu hari kita akan gelar 5 sesi ujiannya, karena banyak yang ikut ujiannya itu," ujar Kepala BKD Bintan Irma Annisa dikantornya, Kamis (8/12) lalu. Menyinggung pelamar yang sudah gugur seleksi administrasi, Irma menyatakan, ada sebagian pel-

2.828 Pelamar ... Hal. 15

CMYK

Editor: Indra & Arment, Layout: Hestu Purwanto

Tanjungpinang-Bintan

Jumat, 09 Desember 2016

LPPD Kepri Rangkul Penyuluh Agama Kristen TANJUNGPINANG (HK) â&#x20AC;&#x201D; Lembaga Pengembangan Perparawi Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau diharapkan merangkul semua para penyuluh agama Kristen yang ada di Provinsi Kepri. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri Marwin Jamal di Tanjungpinang, Kamis (8/12). Pasalnya menurut Marwin, peran penyuluh agama, sangat penting bagi pelaksanaan dan juga pembinaan terhadap umat suatu agama. "Penyuluh agama ini sangat penting untuk membina

umatnya, untuk itu penyuluh agama Kristen diharapkan dapat merangkul umatnya," ujar Marwin. Yang mana nantinya, lanjut Marwin para penyuluh agama ini nantinya daoat membuat berbagai kegiatan yang mampu membina umatnya. "Seperti kegiatan menyambut hari natal dan tahun baru yang murah meriah seperti lomba kebersihan gereja dan pembinaan remaja di gereja masing-masing," ujar Marwin Sehingga dengan berbagai kegiatan tersebut dapat memberika pembinaan bagi umat

Kristen. Selain itu Marwin juga mengingatkan untuk menjaga kerukunan baik intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Tak lupa Marwin meminta kepada pengurus LPPD Kepri, untuk selalu menjaga kekompakan kebersamaan dalam organisasi. "Jika ada perbedaan pendapat karena cara pandang yang berbeda agar diselesaikan secara kekeluargaan," ujar Marwin. (cw99)

Kantor DPRD Bintan Disambangi KIP Kepri BINTAN (HK) â&#x20AC;&#x201D; Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan di Bintan Buyu, mendapat tamu dadakan sebanyak 8 orang dari Komisi Informasi Publik (KIP) Kepri, Kamis (8/ 12). Rombongan yang dipimpin Sekretaris Komisaris KIP Kepri Irwandi, selain menyambangi kantor DPRD Bintan juga terlebih dahulu mendatangi Kantor Bupati Bintan yang kebetulan terletak bersebelahan. Kedatangan mereka menurut Irwandi sebagai bentuk untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki segala bentuk penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukan jajaran pemerintahan maupun non pemerintahan. "Ini akan kita evaluasi, karena informasi sudah sewajibnya disediakan penyelenggara pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, jadi tak perlu diminta sudah seharusnya disediakan supaya masyarakat tahu," tutur Irwandi. Salah satu akses yang bisa

dimanfaatkan kata Irwandi adalah sarana website. Menurut dia, website setiap penyelenggara pemerintahan seperti satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah sepatutnya bisa menyediakan segala bentuk informasi yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Karena bila tidak Ia bisa berasumsi bahwasanya penyelenggara pemerintahan tidak amanat dalam melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi publik. "Jadi kayak SKPD itu bisa menyajikan data dan informasi penting untuk publik (Masyarakat-red), karena kita melihat akses menuju perkantoran pemerintahan kan cukup jauh, jauh masyarakat bisa mengaksesnya melalui internet dan ini diharuskan," tandasnya. Sepengetahuan KIP Kepri sendiri, lembaga maupun badan pemerintahan serta non pemerintahan sudah memanfaatkan sarana website sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Ia pun berharap, ini bisa terus dipertahankan hingga dimasa

Rektor UMRAH..... korupsi pada tiga paket kegiatan pengadaan di UMRAH Tanjungpinang yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2015 Ketiga paket proyek itu yakni Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Studi Energi Alternatif dengan pagu anggaran harga perkiraan sendiri (HPS) Rp29.936.976 miliar yang dilelang pada 3 September 2015. Selanjutnya, Pengadaan Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi senilai Rp29.999.856 miliar (HPS) yang dilelang pada 21 Agustus 2015. Terkahir Pengadaan Sarana Prasarana untuk Studi Kemaritiman senilai Rp39.896.142 miliar (HPS) yang dilelang pada 18 September 2015. Berdasarkan pantauan dan informasi diperoleh di lapangan sekitar pukul 15.00 WIB, hanya terlihat hadir Purek II UMRAH, Hery Surjadi tengah diperiksa oleh penyidik Polda Kepri di ruangan berdinding kaca Satreskrim Polres Tanjungpinang. Sementara Syafsir Akhlus sendiri tidak tampak hadir. Sejauh ini belum dapat dikonfirmasi dari pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri, maupun pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan atas pemanggilan dan pemeriksaan dua pejabat di UMRAH tersebut, karena kasus dugaan korupsi tiga paket proyek di UMRAH senilai Rp100 miliar dari APBN tahun 2015 itu masih tahap penyelidikan. Sebelumnya, tim penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri dikabarkan telah melakukan penggeladahan terhadap Kampus tersebut. Tim penyidik yang berjumlah sekitar 8 orang tersebut datang ke kampus UMRAH, Selasa (15/11) lalu sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB Dari hasil penggeladahan itu sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proyek senilai Rp100 miliar yang dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Provinsi Kepri di Polda Kepri, Batam beberapa waktu lalu. Jusri Sabri bersama Sekretaris Tengku Azhar menyerahkan laporan dugaan korupsi 3 paket proyek yang diberikan lengkap dengan data lelang tersebut yang diterima Ipda Pol di Ronald bagian sub Direktorat (Subdit) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kepri. Proyek pelelangan tersebut berasal dari APBN Kementerian

mendatang. "Bahkan kabar gembiranya lagi Pemerintah Kabupaten Bintan masuk dalam lima besar seKepri sebagai penyelenggara pemerintahan yang sangat terbuka terhadap segala informasi publik," ujar Irwandi. Setelah melakuka evaluasi keseluruh badan maupun lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, KIP Kepri sendiri akan memberikan rewads atau penghargaan kepada penyelenggara yang berhasil menjalankan amanat undang-undang keterbukaan publik. Sementara itu, Sekretaris DPRD Bintan Agusnawarman yang menemani rombongan KIP Kepri menuturkan, pihaknya sebagai salah satu lembaga sangat terbuka akan informasi publik. Hal-hal yang berkaitan dengan kinerja dan informasi selalu disampaikan kepada masyarakat melalui media masa dan media sosial lainnya. "Kita sangat mengutamakan keterbukaan informasi publik, ini sudah komitmen kita," ucapnya. (cw95)

sambungan Hal. 14 Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini dibagi dalam tiga paket yang disinyalir sudah disetting dan dikondisikan yang didalamnya terdapat unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemenang proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Studi Energi Alternatif PT Azka Indo Teknik dengan harga penawaran Rp 28.887.870 miliar yang beralamat di Jakarta. Selanjtnya, pemenang Pengadaan Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi PT Jovan Karya Perkasa dengan harga penawaran Rp29.187.250 miliar dan pemenang Pengadaan Sarana Prasarana untuk Studi Kemaritiman PT Kiera Inti Energi dengan harga penawaran Rp38.815.635 miliar. "Kita telah melaporkan dugaan korupsi tiga paket proyek yang dilaksanakan di UMRAH senilai hampir Rp100 miliar tahun 2015 dari dana APBN. Kita berharap pihak Polda Kepri agar segera menindaklanjutinya untuk mengusut sampai tuntas kasus proyek tersebut yang terindikasi adaya KKN," kata Jusri di Markas Polda Kepri, Batam usai memberikan laporan. Jusri menjelaskan, dalam pengerjaan proyek tersebut diduga banyak penyimpangan yang disinyalir telah dilakukan oleh PPK yang merangkap PPTK dan juga sebagai Pembantu Rektor II atau Wakil Rektor UMRAH Hery Suryadi bersama dengan panitia kelompok kerja (pokja) dan pihak kontraktor pemenang. Dia mengugkapkan, seperti Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Studi Energi Alternatif dimana kincir angin yang dipasang ada yang tidak berfungsi, profeler (alat untuk pemutar kincir pengantar arus tenaga alternatif) patah. Begitu juga solar cell hanya dialiri satu lantai saja di kampus UMRAH Dompak. Belum lagi sebagian alat tersebut buatan Cina yang seharusnya di spek bauatan Jerman dan lainnya. "Kami mensinyalir ketiga paket proyek APBN ini sarat KKN dan sudah dikondisikan pemenangnya oleh PPK, PPTK bersama dengan panitia lelang. Apalagi dari hasil investigasi kita di lapangan proyek tersebut terbengkalai," ujar Jusri. Sementara, Sekretaris LSM Getuk Kepri Tengku Azhar menambahkan, seperti pada pelelangan Pengadaan Sarana Prasarana untuk Studi Kemaritiman dimana data box sebagai alat

penunjang yang didatangkan pada pengerjaan proyek tersebut tidak lengkap setelah dicek. "Di sini kami menilai ada unsur kesengajaan, karena alat tersebut sebagian yang didatangkan tidak bisa difungsikan, karena alat tidak semua didatangkan. Harusnya alat tersebut diletak di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri Dompak setelah kami cek tidak ada. Begitu juga di kampus UMRAH Dompak dan Senggarang juga tidak ada dan kita tidak tahu dimana barang tersebut diletak," ungkap Tengku. Belum lagi lanjut dia begitu juga dengan Pengadaan Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi, alat box tersebut didatangkan setelah habis kontrak pengerjaan, dimana pengerjaan pada bulan Maret 2016 clear baru dikerjakan dan sampai sekarang tidak berfungsi. "Apa dasarnya kalau alat tersebut didatangkan jika kontrak kerja sudah selesai dan tentunya pasti kena penalty," ujarnya. Dikatakan, akibat sebagian alat tersebut yang tidak sesuai spek sehingga tidak bisa difungsikan sampai sekarang. Pihaknya menduga ada kongkalikong antara Hery Suryadi sehingga sudah diset untuk dimenangkan salah satu perusahaan yang berada di Jakarta. Jusri juga mengatakan masa pemeliharaan proyek tersebut sudah lewat, karena serah terima barang seharusnya pada 31 Desember 2015 lalu. Apalagi imbuh dia, dana proyek sudah dicairkan 100 persen dan begitu juga dengan jaminan pelaksanaan sudah tidak ada lagi. Namun, saat ini masih ada pekerjaan perbaikan alat seperti kincir, propefeler dan lainnya yang dilakukian di kampus UMRAH. "Kalau melebihi pekerjaan yang sudah ditentukan sesuai lelang, maka ada penalty yang harus dibayar dan sampai dengan sekarang belum juga jelas. Untuk itu dengan laporan ini nantinya maka pihak Polda segera menindaklanjuti dan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya Jusri berharap pihak Polda Kepri benar-benar serius dan transparan dalam menindaklanjuti dugaan korupsi proyek APBN 2015 tersebut di UMRAH. Apalagi kata dia, Polda Kepri sebelumnya mendapat ranking satu dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.***

45 Persen Lahan Eks Tambang Telah Direklamasi TANJUNGPINANG (HK) â&#x20AC;&#x201D; Sekitar 45 persen lahan bekas tambang di Kota Tanjungpinang sudah dilakukan reklamasi. Namun sampai saat ini, reklamasi yang dilakukan memang belum dilakukan penilaian. Sehingga belum ada pencairan dana reklamasi di bank. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE) Kota Tanjungpinang, Adnan. Ia menjelaskan reklamasi lahan bekas tambang yang dilakukan beberapa perusahaan berizin tinggal dinilai. Sesuai atau tidak dengan rencana awal saat pengajuan. Adapun reklamasi yang sudah dilakukan saat ini seperti penghijauan kembali, pembangunan perumahan, jalan dan lain-lain. "Sekitar 45 persen. Kalau sudah dinilai barulah nantinya uang reklamasi bisa dicairkan dari BPR Bestari sesuai dengan pekerjaannya," katanya kemarin saat dijumpai Haluan Kepri. Pencairan dana tersebut, kata Adnan, baru bisa dilaksanakan atas persetujuan dan tandatangan walikota Tanjungpinang dan pimpinan perusahaan pertambangan bersangkutan. Terkait tindak lanjut masalah reklamasi lahan pasca tambang di Kota Tanjungpinang ini, Adnan menyerahkan se-

penuhnya kepada Pemerintah Provinsi Kepri. Karena menurutnya mulai 2017 masalah pertambangan merupakan kewenangan Pemprov Kepri. "Nanti Pemprov Kepri yang akan bentuk tim penilai reklamasi itu. Karena sudah jadi wewenang mereka dan serah terima sudah kita lakukan Oktober kemarin. Termasuk uang reklamasi yang di BPR Bestari," katanya. Semantara untuk kawasan pertambangan yang tidak berizin dia tidak bisa memastikan. Namun memang sebagaian kawasan pertambangan di Kota Tanjungpinang tidak berizin dan tidak menyertakan dana reklamasi. Sementara itu, Direktur Eksklusif LSM Gerakan Peestarian alam dan Lingkungan Hidup (Gapalih) Kepri, Juprianto mengatakan informasi yang dapatkan sampai saat ini dana reklamasi yang masih tersimpan di Bank BPR Bestari yang awalnya 30 milyar sudah berbunga menjadi sekitar 32 milyar. Dana tersebut belum sama sekali digunkan. Padahal seharusnya masalah reklamasi tambang ini sudah diselesaikan sejak beberapa tahun lalu. "Jadi pemerintah seharusnya menjemput bola ke pusat. Dalam hal ini Kementrian ESDM. Konsultasikan ke pusat

2.828 Pelamar.... amar yang tidak ber-KTP Bintan dan ada pula pelamar yang umurnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga 291 pelamar yang gugur tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya. "Bahkan ada juga yang menujukkan fotocopy ijazahnya, tapi tidak bisa menunjukkan ijazah yang asli. Itu juga kita gugurkan," tandasnya. Saat ini BKD Bintan sedang disibukkan pembagian nomor peserta ujian, Irma mengatakan, pembagian nomor peserta ujian akan rampung besok sore (Hari Ini-red). Ia pun menegaskan, bagi pelamar yang sudah mendapatkan nomor peserta ujian wajib datang sesuia jadwal yang sudah ditentukan, karena bila tidak harapan untuk bekerja sebagai tenaga honorer di lingkup Pemkab Bintan akan pupus. Bahkan untuk menghindari kecurangan seperti adanya indikasi pelamar yang mengantarkan berkas melalui pintu siluman alias tidak ikut aturan, Irma setiap pagi selalu menggelar breafing bersama seluruh pegawainya yang berjumlah 42 orang pegawai. Setiap breafing, Irma tak henti-hentinya mengingatkan kepada staffnya agar tidak ikut terlibat membantu para pelamar dalam mendapatkan kemudahan, semua pelamar menurutnya sama. Samasama memiliki peluang untuk bisa menjadi tenaga honorer pada tahun 2017 mendatang. "Saya selalu mengingatkan kepada pegawai saya supaya tidak menerima berkas apapun yang tidak mengikuti aturan,

sambungan Hal. 14 biar adil semuanya ikut antrian di pintu depan," tegas Irma. Dalam hal ujian kompetensi yang akan diikuti 2.828 pelamar nanti, Irma menegaskan kembali pihaknya bersama pemerintah daerah tidak ikut campur dalam hal kelulusan peserta ujian. Semua kewenangan hasil kelulusan akan diserahkan kepada Tim Asesor Psikologi dari Jambi. Adi seorang pelamar yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi sempat kecewa karena Ia bersama sekitar belasan pelamar lainnya tidak menemukan nomor peserta ujian. Ia bersama pelamar lainnya pun menanyakan kekeliruan tersebut kepada petugas. "Informasinya mau dicek lagi, katanya ada kekeliruan. Mungkin karena terlalu banyak juga pelamarnya," tutur dia. Sementara itu, pantauan dilapangan, ribuan pelamar yang sudah lulus seleksi administra-

si masih memadati kantor BKD Bintan di Bintan Buyu, mereka mengantri untuk dipangil namanya untuk mendapatkan nomor peserta ujian. Bahkan, karena ramainya, sempat terjadi kegaduhan pada waktu menjelang siang hari dikarenakan para pelamar tidak bersabar menunggu dan memaksa masuk ke dalam kantor yang mengakibatkan proses pengambilan nomor ujian sempat terganggu. Selain ada petugas dari Satpol PP Bintan yang dipimpin langsung Kasatpol PP Bintan Imran Hanafi, terlihat pula seorang petugas TNI berseragam lengkap disiagakan untuk mengamankan jalannya pembagian nomor peserta ujian. Hingga Kamis sore sekitar pukul 15.00 WIB, para pelamar masih terlihat memadati pekarang kantor BKD Bintan untuk menunggu antrian pengambilan nomor peserta ujian. (cw95)

OKI ALEXANDER

PARA pelamar tenaga honorer yang sudah lolos admistrasi sedang mengisi registrasi ulang. Terlihat para calon tenaga honorer ini terlihat memadati pintu utama Kantor BKD Bintan di Bintan Buyu untuk menunggu giliran pemanggilan namanya untuk mendapatkan nomor peserta ujian, Kamis (8/12) siang.

Distakowasbang .... menyalahi aturan. Kepala Distakowasbang Tanjungpinang, Efiyar M Amin mengatakan pengawasan dan penertiban bangunan di wilayah Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung. Menurut Efiyar, pembangunan rumah toko (ruko) dan gudang di Kota Tanjungpinang tampaknya tak pernah berhenti. Di beberapa lokasi strategis dan jalan-jalan hingga sudut Kota Gurindam ini pembangunan ruko, gudang terus menjamur. Tetapi, lanjutnya perkembangan pembangunan ini masih ada penataannya menyalahi aturan. Dengan ini Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui Distakowasbang memperketat pengawasan bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen IMB akan ditertibkan. Sementara itu, Kasi Pengawasan Penertiban Bangunan Distakowasbang, Edi Rivana menyampaikan bahwa dalam beberapa hari terakhir pihaknya telah melakukan pendataan dan pen-

masalah dana reklamasi ini," katanya. Memang menurutnya masalah dana reklamasi ini juga tidak hanya di Kota Tanjungpinang, namun juga di kabupaten/ kota lainnya. "Totalnya kalau seluruh kepri dana ini mencapai 500 milyar," katanya. Menurutnya reklamasi lahan sangat penting dilakukan. Ini karena berhubungan dengan keseimbangan alam. Bila lahan pasca tambang tidak di reklamasi atau direvitalisasi maka akan berdampak pada munculnya berbagai bencana seperti kekeringan dan banjir. Namun dia mengakui informasi yang dia peroleh sejumlah kendala di temukan saat ingin mencairkan dana tersebut. Seperti masalah kepemilikan lahan dan sebagainya. Oleh karenanya konsultasi merupakan jalan terbaik. "Bila sudah konsultasi, namun memang dana ini tidak bisa digunakan untuk reklamasi karena masalah pemilik lahan atau masalah perusahaan penambang yang sudah pada tutup, ya minta dialihkan untuk kepentingan sosial atau misalnya mengatasi banjir. Jadi dana itu bermanfaat. Jadi sebaiknya dikonsultasikan ke pusat, agar dana tersebut tidak mengendap," tutupnya. (cw53)

sambungan Hal. 14 ertiban berupa bangunan wajib dilengkapi dengan IMB diantaranya rumah tinggal, Ruko, gudang dan bangunan galangan kapal. Tim Pengawasan Penertiban Bangunan Distakowasbang melakukan pendataan dibeberapa tempat, untuk galangan kapal di Kampung Bulang, Jembatan Batu 5 atas, Kampung Bugis, Tanjung Lanjut, Sei Timun dan Sei terusan. Dan untuk gudang di batu 6, Kuantan, daerah Bukit Barisan arah Dompak, Kinang Lama, Rawa Sari, Potong Lembu dan lainnya. "Bangunan yang berdiri tanpa izin (IMB) atau menyalahi aturan nanti akan dikaji apakah akan diberikan sanksi berupa pembongkaran atau pemutihan. Pihaknya telah bergerak melakukan pendataan," ungkap Edy saat dijumpai dirungannya, Kamis (8/12). Melihat kondisi di lapangan, kata Edy, sebagian besar bangunan-bangunan tersebut memiliki izin. Namun ditemukan ada penambahan bangunan sehingga menyalahi IMB yang telah dibuat pemiliknya. Lanjut Edy, pihaknya tidak

ingin gegabah melakukan penertiban. Ketika ada bangunan yang ditemukan menyalahi aturan maka pihaknya terlebih dahulu akan mengkajinya. Baru selanjutnya memutuskan seperti apa tindakan yang akan diambil. "Sanksinya, kalau ditemukan penambahan bangunan diminta untuk dilakukan pemutihan IMB. Namun apabila penambahan bangunan didalam GSB, tidak boleh. Kami akan berikan surat teguran tegas, untuk segera dibongkar," tegas Edy. Untuk itu, tegas Edy, pihaknya menghimbau kepada masyarakat Kota Tanjungpinang khususnya untuk tidak membangun bangunan yang menyalahi aturan. Dan bagi bangunan berupa ruko, gudang dan galangan kapal yang belum mengurus izin, untuk segera mengurus di kantor perizinan. "Kami menghimbau masyarakat segera mengurus izinnya, kalau tidak digubris juga tentu kami akan menindak tegas dengan pembongkaran sesuai peraturan daerah," ujarnya mengakhiri. (cw53)

Editor: Indra & Arment, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

Jumat, 09 Desember 2016

Bank Riau Kepri Buka Kantor Kas di RSUP Tanjungpinang

DIRUT Bank Riau Kepri Irvandi Gustari memberikan sambutan

FOTO bersama Sekdaprov Kepri dan Direksi beserta jajaran Bank Riau Kepri

TANJUNGPINANG (HK) â&#x20AC;&#x201D; Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang diwakilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Arif Fadillah meresmikan pembukaan kantor Kas Bank Riau Kepri di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kepri, km 8 Tanjungpinang, Selasa(6/12). Acara peresmian juga dihadiri oleh Komisaris Utama Bank Riau Kepri Mambang Mit, Direktur Utama Bank Riau Kepri Irvandi Gustari, Pemimpin Cabang Pembantu dan jajarannya, Pemimpin BLUD RSUP Provinsi Kepri Muchtar Lutfi Munawar serta Kepala SKPD Provinsi Kepri Arif dalam sambutannya mengatakan, keberadaan kantor kas Bank Riau Kepri di RSUP Kepri, Tanjungpinang, diharapkan dapat mempermudah akses keuangan bagi masyarakat baik dalam pengambilan uang,maupun hal keuangan lainnya. Dirambahkan, dengan bukanya kantor kas Bank Riau Kepri di RSUP Kepri ini diharapkan agar seluruh teman-teman SKPD mendukung keberadaan kantor kas Bank Riau Kepri di RSUP. Begitu juga masyarakat harus diutamakan dalam segi pelayanan. "Kita bangga terhadap Bank Riau Kepri bisa terus maju dengan

keadaan ekonomi saat ini, dengan regulasi dalam ketimpangan kondisinya menjadi tidak stabil, tetapi Bank RIau Kepri mampu tumbuh dan berkembang," kata Arif. Sementara itu Direktur Utama Bank Riau Kepri Irvandi Gustari dalam sambutannya mengatakan, keberadaan kantor kas di RSUP Kepri Tanjungpinang merupakan kantor kas ke 20. Di Provinsi Kepri saat ini Bank Riau Kepri telah memiliki 5 kantor Cabang, 20 kantor Capem dan 145 jaringan. "Terima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung penuh kepada Bank Riau Kepri dan juga RSUP Kepri yang telah menyediakan tempat untuk kantor kas ini. Mudah-mudahan dengan adanya kantor kas ini, akses ke masyarakat lebih mudah," imbuhnya. Lebih Lanjut Irvandi menjelaskan, keberadaan kantor kas di RSUP Kepri Tajungpinang, agar masyarakat tidak perlu lagi membawa-bawa uang cash apabila bepergian. Sehingga diharapkan juga dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan.

Foto : Dedy Narasi : Reza dan Dedy

PEMIMPIN BLUD RSUP Kepri dr Muchtar Lutfi Munawar menyampaikan sambutan

SEKDAPROV Kepri Arif Fadillah melakukan pemotongan pita bersama Komisaris Utama Bank Riau Kepri Mambang Mit tanda dibukanya kantor Kas Bank Riau Kepri

PENANDATANGANAN prasasti pembukaan kantor kas Bank Riau Kepri oleh Dirut Bank Riau Kepri Irvandi Gustari di RSUP Kepri

PENANDATANGANAN prasasti peresmian kantor kas Bank Riau Kepri oleh Sekdaprov Kepri Arif Fadillah

DIREKTUR Utama Bank Riau Kepri Irvandi Gustari berdialog dengan karyawan kantor kas Bank Riau Kepri

SEKDAPROV Kepri Arif Fadillah berjalan bersama Komisaris Utama Bank Riau Kepri Mambang Mit dan Direktur Utama (Dirut) Bank Riau Kepri Irvandi Gustari memasuki kantor kas

SEKDAPROV Kepri Arif Fadillah berbincang dengan salah satu karyawan kantor kas Bank Riau Kepri di RSUP Kepri

RUANGAN kantor kas Bank Riau Kepri Editor: Andi Layout : Mario

CMYK