Haluan kepri 10feb17

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Jumat, 10 Februari 2017 13 Jumadil Awal 1438 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 16 HALAMAN, NO 10/ 2 TAHUN KE 15

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

Wiranto Jamin Aksi 112 Aman JAKARTA (HK)— Menkopolhukam Wiranto menegaskan, aksi 11 Februari akan berjalan damai dan meminta masyarakat tidak khawatir. Dengan demikian, pilkada serentak bisa berjalan aman dan tertib.

Hal itu dikatakan diam usai menerima kunjungan petinggi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan sejumlah tokoh ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) di rumah dinasnya, Jalan Denpasar, Jakarta, Kamis (9/ 2). Hadir pula Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dan juru bicara FPI Munarman.

Pertemuan itu, kata Wiranto, untuk mendengarkan penjelasan langsung dari Rizieq dan perwakilan GNPF-MUI mengenai rencana aksi 11 Februari.

"Tadi saya mendapatkan penjelasan bahwa (aksi) yang dilakukan semata-mata adalah satu kesatuan umat Islam yang memiliki niat dan tekad membantu negeri dan mewujudkan cita-cita nasional" tandasnya dalam konfrensi pers bersama seusai pertemuan seperti dikutip Tempo.co.

"Tapi tentunya di sana-sini kemudian banyak yang menyampaikan pemahaman yang

Wiranto Jamin... Hal. 7

Jokowi Ajak Media Perangi Hoax “JAKARTA (HK)— Presiden Joko Widodo mengajak media memerangi penyebaran berita bohong atau hoax.

Menurut Jokowi, berita bohong dapat memecah belah persatuan karena pemberitaannya merujuk pada kebencian dan fitnah.

“Stop berita bohong, berita yang memecah belah harus dihadapi,” ujarnya saat membuka hari pers nasional di Ambon seperti dikutip Media Indonesia.co, Kamis (9/2).

Fenomena berita bohong atau hoax, menurut Jokowi, juga banyak dikeluhkan kepala negara lain. Mereka menilai keberadaan media sosial sulit dibendung media mainstream. ”Ini yang saya dengar dari perdana

Dinilai Memusingkan Pemerintah

Jokowi Ajak ... Hal. 7

JAMIN AMAN- Menkopolhukam Wiranto didampingi petinggi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan sejumlah tokoh ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPFMUI) memberikan keterangan pers di rumah dinasnya, Jalan Denpasar, Jakarta, Kamis (9/2). Wiranto menjamin aksi 112 aman.

Eks Pejabat Anambas Dituntut 5 Tahun Dugaan Korupsi Puskesmas Keliling Rp1,2 M TANJUNGPINANG (HK) — Yuri Destarius SKM, mantan Pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna, saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Kamis (9/2).

Yuri merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pengadaan

Mempelajari Ilmu "Pemuda yang tidak mengalami payahnya mendalami ilmu agama (hanya belajar instan), tidak akan bisa menghargai ilmu dan ahli ilmu (Ulama).."

Nia Dinata

Tampil di London JAKARTA (HK) — Koleksi tenun baduy milik desainer Amanda Indah Lestari siap tampil pada pekan mode London 2017. Perjalanannya nanti akan digarap dalam film dokumenter.

Ikut ke Inggris, sutradara Nia Dinata akan mendampingi tim dokumentasi yang menggarap filmnya nanti. Ia ingin mengabadikan perjuangan

Tampil di ... Hal. 7

bahan bakar minyak (BBM), jasa service dan pengadaan suku cadang untuk Puskes-

Aspanel Liputan Tanjungpinang

mas Keliling (Puskel) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapubaten Kepulauan Anambas tahun 2013 sebesar Rp1,2 miliar.

Selain itu, Yuri juga dituntut denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan, serta diminta membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp851,280 juta dalam waktu paling lama satu bulan setelah dibacakan tun-

Eks Pejabat

... Hal. 7

ASFANEL/HALUAN KEPRI

TIGA mantan pejabat di Dinkes Kabupaten Kepulauan Anambas, Yuri Destarius SKM, Said Moch Damrie SKM, MPH dan Syariffudin dituntut oleh JPU terkait dugaan korupsi Puskel Dinkes Kapubaten Kepulauan Anambas tahun 2013 di Pengadilan Tipkor Tanjungpinang, Kamis (9/2).

Camat Batuaji Cek Izin Reklamasi Pulau Cicir BATAM (HK) — Camat Batuaji, Fridkartel Pardede segera turun ke Pulau Cicir, untuk memeriksa izin reklamasi PT. CIS. Ia juga akan meminta keterangan masyarakat setempat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. " Kita akan turun ke

Pulau Cicir, apakah sudah sesuai aturan atau tidak," ujarnya ketika diwawancarai di kantornya, Rabu (8/1).

Ia berpendapat, setelah mengumpulkan informasi Pulau Cicir, terungkap kalau aktifitas reklamasi yang dilakukan PT. CIS sudah berlangsung lama. Kendati

demikian apabila menjadi permasalahan sekarang ini, tetap akan dipelajari. " Reklamasi disana sudah berlangsung lama, waktu itu saya belum menjadi camat, namun saya tetap akan memeriksa izin-

Camat Batuaji ... Hal. 7

Freeport Merasa Tak Nyaman Investasi di Indonesia JAKARTA (HK) — PT Freeport Indonesia (PT FI) mengaku tidak nyaman berinvestasi di Indonesia sejak ada aturan perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan, sampai saat ini pihak Freeport merasa belum menerima kejelasan pemerintah terkait dengan IUPK.

NET

AKTIVITAS tambang emas PT Freeport Indonesia di Papua. Perusahaan itu mengeluhkan ketidaknyamanannya berinvestasi di Indonesia.

Hal itu dikatakannya karena berurusan juga dengan izin ekspor konsentrat jenis tembaga yang telah berakhir 12 Januari 2017.

Freeport Merasa ... Hal. 7

Selangkah Lagi, Tersangka SPj Fiktif Ditetapkan PADANG (HK) — Penyelidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar dikabarkan sudah memiliki sejumlah bukti untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi puluhan miliar, dengan modus pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif. Penetapan tersangka hanya menunggu waktu.

Selain salinan hasil audit investigasi BPK RI Perwakilan Sumbar, penyelidik juga telah mengumpulkan data dan kesaksian. Tim intelijen kejaksaan, juga telah mendapat beberapa alat bukti lainnya, sebelum kasus masuk ke tahap penyelidikan.

“Dalam waktu dekat, tersangka akan ditetapkan. Ini tinggal prosesnya saja lagi.

Anggota bergerak cepat dalam mengumpulkan bukti. Jika sudah lengkap, penetapan tersangka tidak akan diperlama,” terang Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar Dwi Samudji.

Untuk menetapkan tersangka, jaksa hanya butuh dua alat bukti, dari lima syarat yang diatur dalam perundang-undangan. “Kita (jaksa-red), hanya butuh dua alat bukti untuk menetapkan tersangka.

Kalau sudah ada dua alat bukti itu, akan dilakukan gelar perkara, dari gelar itulah nanti ditetapkan, siapa yang akan ber-

Selangkah Lagi, ... Hal. 7

Editor: Sofyan dan, Layouter: Novrizal

CMYK

2

Pendidikan

Jumat, 10 Februari 2017

Mapel PAI Tak Sekedar Dipelajari Namun Perlu Diamalkan Oleh :

Akamna Azia SAg Guru PAI SMAN 8 Batam

MATA pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diterapkan kepada peserta didik tak sekedar hanya dipelajari semata.

Namun lebih dari itu perlu dilakukan pengamalann. Dengan demikian materi PAI

bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, akan tetapi bagaimana membentuk kepribadian siswa agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat dan kehidupannya.

Maka dari itu agar materi PAI ini tidak membosankan bagi peserta didik, tentunya guru perlu melakukan berbagi inova-

si pembelajaran agar materi disampaikancukup menyenangkan. Ter kadang guru penyampaian materi dalam artian pe nanaman nilai pendidikan sering gagal, dikarenakan cara yang digunakannya guru kurang tepat. Begitu pula penguasaan guru terhapat materi pembelajaran saja belum cukup untuk dijadikan titik tolak keberhasilan suatu proses belajar mengajar.

Namun guru PAI perlu

mengembangkan metodemetode pembelajaran yang dapat memperluas pemahaman peserta didik mengenai ajaran-ajaran agamanya, mendorong mereka untuk mengamalkannya dan sekaligus da pat membentuk akhlak dan kepribadiannya. Oleh karena itu guru harus berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan dalam proses belajar mengajar (PBM).

Selain itu juga guru

Bagian Pertama dari Dua Tulisan gaimana guru berkreasi dalam memberikan strategi pembelajaran kepada anak didik, sehingga suasana belajar tidak monoton dan anak didik terasa menyenangkan dan tidak bosan dengan suasana belajar. Selain itu memberikan materi kepada anak harus memahami tingkat kemampuan setiap siswanya, karena setiap anak memiliki sifat dan kemampuan yang berbeda untuk memahami pelajaran.

Se hingga terkadang ada beberapa siswa kesulitan untuk memahami apa yang diajarkan dan disampaikan oleh guru. (bersambung)

harus berusaha menjadi guru ideal, di samping menjadi contoh moralitas yang baik, diharapkan guru memiliki wawasan keilmuan dan pengetahuan yang luas. Sehingga materi yang disampaikan dalam hal ini PAI dapat ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan yang lain. Tak kalah penting juga guru harus memahami psikologi anak didik, agar lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak didik sebenarnya.

Maka dari itu dalam mentransfer ilmu, guru tidak hanya diberikan dalam bentuk ceramah, tetapi ba-

SMAN 8 Batam Gelar Motivasi UN Bagi Siswa Kelas XII

Target Raih Nilai UN Tertinggi BATAM (HK) — Siswa-siswi peserta Ujian nasional (UN) di SMAN 8 Batam bertekad, pada UN tahun ini akan berusaha meraih nilai UN tertinggi se Kepri dan siswanya banyak diterima masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Arment Aditya Liputan Batam Hal ini mereka katakan saat mengikuti motivasi UN disampaikan Redaktur Pendidikan Haluan Kepri Arment Aditya. Begitu pula untuk mendongkrak prestasi dalam UN mendatang, sekolah telah menerapkan jam tambahan untuk pemantapan sejak Oktober 2016 lalu.

Sementara kegiatan motivasi UN yang digelar di Mushola sekolah, Kamis (9/ 2), merupakan sesi pertama yang diperuntukan bagi kelas XII jurusan IPA. Selanjutnya pada Sabtu (11/2) besok, merupakan giliran motivasi kepada siswa kelas XII jurusan IPS. Sedangkan materi motivasi sendiri terdiri dari, kiat-kiat dan strategi menghadapi UN, renungan dan doa bersama.

Dikarenakan waktu terbatas, sehingga untuk sesi ESQ sengaja dilewatkan.

Namun demikian siswa terlihat antusias, bahkan saat

sesi renungan hampir semua terisak tangis. Terlebih lagi ketika doa bersama, tangisan siswa semakin menjadi tergugah oleh kata disampaikan narasumber.

Materi motivasi diawali dengan pemutaran beberapa film yang bisa membangkitkan semangat siswa. Kemudian dilanjutkan dengan sesi berbagi, dimana narasumber menyampaikan beberapa kalimat yang mengena di perasaan siswa. Mereka juga diajak untuk berdoa bersama agar diberi kelancaran dalam mengerjakan UN nanti. Kegiatan motivasi ditutup dengan saling memaafkan antar siswa dan guru.

Menurut Waka Bagian Kesiswaan SMAN 8 Batam, Akamna Azia SAg, bahwa untuk persiapan UN ini sekolah telah mengadakan pemantapan setiap hari dari pukul 6.30 WIB hingga 7.15 WIB, bahkan telah menggelar try out. "Hasil try out belum kita ketahui, karena

MARIO/HALUAN KEPRI

MOTIVASI UN — Siswa-siswi kelas XII jurusan IPA SMAN 8 Batam sedang mengikuti acara Motivasi UN yang digelar di Mushola sekolah, Kamis (9/2). Kegiatan motivasi ini dibagi dua sesi, dikarenakan jumlah siswa kelas XII cukup banyak mencapai 517 siswa, sementara kapasitas Mushola terbatas hanya mampu menampung separoh siswa.

sedang di input oleh panitia UN, tapi dari hasil didapat siswa setiap tahun cukup bagus hanya pelajaran

Hadapi MEA, SMK Diharapkan Bekali Kemampuan Sejak Dini YOGYAKARTA (HK) — Sekolah menengah kejuruan (SMK) diharapkan mampu mengantisipasi tantangan global berupa pasar bebas seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal itu dikatakan kata Direktur Operasi PT ASABRI (Persero) Adiyatmika.

"Untuk itu sekolah menengah kejuruan (SMK) harus mempersiapkan siswa sejak dini dengan memberikan bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar," katanya di SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta, Kamis (9/2) .

Selain itu, kata Adiyatmika, siswa SMK juga harus dapat mengenali potensi diri, menentukan tujuan, target, prioritas, berkomitmen dan disiplin, percaya diri, pantang menyerah, memiliki determinasi dan

konsistensi, cinta Tanah Air, dan berbudi pekerti.

Menurut dia, pembekalan keterampilan pendidikan vokasi harus lengkap dan memadai dengan didukung sarana dan prasarana serta peralatan praktik yang komplet agar peserta didik mempunyai keterampilan yang berdaya saing.

"Pendidikan vokasi juga harus memiliki target, misalnya tingkat pertama harus dapat membuat produk sederhana, kemudian pada tingkat selanjutnya harus dapat menghasilkan produk yang lebih canggih," katanya.

Dengan demikian, kata dia, mereka akan mempunyai keterampilan secara utuh untuk melakukan pekerjaan yang ditekuni selama sekolah. Jadi, pembekalan keterampilannya tidak sepotong-potong.

"Kalau pembekalan keterampilannya sepotong-potong, mereka tidak dapat mewujudkan pekerjaan yang ditekuninya dengan baik. Pembekalan yang dilakukan bertahap dan utuh serta bersertifikasi akan memberikan hasil baik dan sesuai harapan," katanya.

Ia mengatakan pendidikan vokasi di Indonesia sudah bagus tetapi masih memerlukan dukungan sarana dan prasarana praktik yang lengkap dan memadai agar peserta didik dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.

"Kalau teori saja belum cukup, harus didukung infrastruktur praktik yang lengkap. Dengan demikian, peserta didik akan memiliki keterampilan yang memadai dan setelah lulus mendapatkan kesempatan bekerja lebih banyak," katanya. (oke)

matematika yang masih lemah," ujar Akamna usai mengikuti kegiatan motivasi UN.

Tahun ini lanjut dia, peserta UN di SMAN 8 Batam berjumlah 517 siswa yang terbagi dalam 12

rombel. Meski dinilai siswa cukup banyak, namun kata dia, pihak sekolah menargetkan lulusan nan-

ti banyak diterima masuk perguruan tinggi negeri dan meraih nilai UN tertinggi. ***

Kemdikbud Hapus Ujian Nasional Perbaikan

SISWA salah satu SMP sedang mengikuti UN pada tahun lalu. Untuk pelaksanaan UN tahun ini Kemendikbud menghapus UN perbaikan.

NET

JAKARTA (HK) — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meniadakan Ujian Nasional Perbaikan (UNP) pada 2017. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kemdikbud, Nizam.

"Siswa yang ingin

memperbaiki hasil UN, dapat mengikuti ujian susulan yang juga berfungsi sebagai ujian nasional perbaikan," kata Nizam, di Jakarta, Kamis (9/2).

Ia mengatakan, ujian susulan diselenggarakan sekaligus untuk anak-anak yang mau memperbaiki

nilai UN. Untuk peserta UN yang tahun lalu, ingin memperbaiki nilai UN bisa melakukan perbaikan pada ujian susulan tahun ini.

Nizam mengemukakan, salah satu pertimbangan ditiadakannya UNP pada tahun ini adalah hasil evaluasi dari UNP tahun

lalu. Pada UNP tahun 2016, tercatat sekitar 160.000 lulusan SMA/sederajat yang mendaftar sebagai peserta UNP. Namun, pada hari penyelenggaraan UNP, dari jumlah tersebut hanya terdapat kurang dari 10 persen peserta yang hadir untuk ujian.

Dengan demikian, kata dia, terjadi ketidakefisienan. Syarat mengikuti ujian susulan untuk memperbaiki nilai UN adalah memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55,0 .

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) penyelenggaraan UN Tahun Pelajaran 2016 /2017, nilai hasil UN dilaporkan dalam rentang nilai 0 sampai dengan 100. Tingkat pencapaian kompetensi lulusan masuk kategori kurang, jika nilai yang diperoleh siswa kurang dari atau sama dengan 55,0.

Terkait pemanfaatan hasil UN untuk seleksi di perguruan tinggi, Nizam menuturkan, sudah ada pernyataan kesepakatan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) bahwa mereka akan memanfaatkan nilai UN sebagai bagian dari seleksi masuk perguruan tinggi.

"Penggunaannya diserahkan pada masing-masing perguruan tinggi. Kami memberikan beberapa alternatif dan beberapa cara untuk menggabungkan nilai dan sebagainya. Kemudian pertimbangan bagaimana menggunakannya itu kita berikan sepenuhnya kepada teman-teman Kemristekdikti dan perguruan tinggi," tuturnya. (oke)

Editor: Arment Aditya, Layout: Mario

3

Bisnis

Jumat, 10 Februari 2017

Indonesia segera Ekspor Beras MEDAN (HK) — Indonesia bersiap mengekspor beras segera mungkin karena sudah bisa swasembada beras kembali di mana produks mengalami surplus dan sudah tak lagi mengimpor beras. Tahun lalu produksi padi nasional mencapai 79,17 juta ton atau di atas target 72 juta ton.

"Jadi memang sudah surplus beras sehingga memang ada rencana ekspor.

Dewasa ini ekspornya sedang penjajakan dan negara tujuannya sudah ada, tapi nanti saja dinformasikan," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Medan, Kamis, usai Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam Padi, Jagung dan Kedelai dengan Pemprov Sumut, Kodam I BB dan Pemkab/ Pemkot di Medan.

Dia menegaskan, Indonesia sebelumnya sudah mengekspor beras organik ke lima negara, antara lain Belgia. "Jadi memang akan ada ekspor beras biasa.Tunggu saja."

Menurut dia, dengan mengekspor beras, Indonesia akan makin dikenal dan bahkan menjadi lumbung pangan dunia.

Dia juga menyebutkan, dengan tidak mengimpor beras, Indonesia sudah untung Rp10 triliun pada 2016.

Dari sisi petani, produksi padi yang meningkat sampai 79, 17 juta ton dan harga jual gabah sekitar Rp4.000 per kilogram, maka penghasilan petani menjadi Rp51,36 triliun.

"Jadi swasembada dan surplus bahkan ekspor beras harus dilakukan Indonesia dan untuk itu semua daerah harus mengejar target swasembada," kata Andi Amran.

Tapi dia mengakui ada upaya agar pemerintah membuka keran impor untuk menekan harga gabah di pasar. "Tetapi jangan mimpi keran impor dibuka pemerintah sepanjang petani bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Walau diakui memang sulit menekan impor," katanya.(ant)

ANT

EKSPOR BERAS — Indonesia bersiap mengekspor beras segera mungkin karena sudah bisa swasembada beras kembali.

Industri Petrokimia Pasok Bahan Baku Industri Otomotif

ROL

PT Chandra Asri Petrochemical (CAP) Tbk, salah satu perusahaan petrokomia dalam negeri, mulai memasok resin polypropylene impact copolymer untuk PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.

BEKASI (HK) — Industri petrokimia dalam negeri telah berhasil memasok kebutuhan bahan baku untuk industri otomotif. PT Chandra Asri Petrochemical (CAP) Tbk, salah satu perusahaan

petrokomia dalam negeri, mulai memasok resin polypropylene impact copolymer untuk PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Oleh Toyota, resin tersebut akan diaplikasikan pada mobil

Toyota Vios dan Yaris.

Presiden Direktur PT CAP Erwin Ciputra mengatakan, pihaknya juga berencana memasok resin untuk kendaraan tipe Fortuner, Kijang Innova dan

sejumlah model lain yang termasuk dalam jenis mobil low cost green car. Menurut Erwin, merk lain yang sudah memakai polypropylene impact copolymer produksi CAP saat ini yakni sejumlah tipe mobil yang diproduksi oleh Daihatsu dan Honda.

"Kami berharap kebutuhan polypropylene impact copolymer untuk industri otomotif nasional dapat terjamin pemenuhannya oleh CAP," ujar Erwin, dalam acara peluncuran produk material lokal polypropylene impact copolymer untuk industri otomotif nasional di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (9/2).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, terobosan tersebut akan mendorong pertumbuhan industri komponen kendaraan di dalam negeri.

Menurutnya, saat ini industri otomotif nasional

baru mampu memenuhi tingkat komponen dalam negeri sebesar 60 persen.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan mendorong terus agar komponen bahan baku lokal dapat dipenuhi hingga 90 persen.

"Kami akan dorong sehingga pada 2018-2019 dapat tercapai 90 persen dengan basis bahan baku plastik dan baja," ungkapnya, seperti dituturkan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian, Kamis (9/2).

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, saat ini ada sekitar 1.500 perusahaan komponen otomotif di Indonesia. Industri otomotif sendiri merupakan salah satu sektor prioritas dalam roadmap kebijakan industri nasional. Pemerintah menargetkan pada 2020 industri otomotif nasional dapat memproduksi 2,5 juta unit kendaraan.(rol)

Bunga KPR BTN Masih Bisa Turun JAKARTA (HK) — Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan untuk lebih menarik masyarakat dalam membeli perumahan melalui fasilitas KPR BTN, pihaknya akan menurunkan suku bunga KPR nya.

"Kita tetap akan mau menurunkan suku bunganya sampe satu digit tapi kita sesuaikan dengan harga pricing daripada dana yang? di masyarakat. Kita bisa turun 50 basis poin?," kata Maryono di kantornya, Kamis (9/2).

Maryono menambahkan, dalam 10 tahun terakhir, laba dan aset Bank BTN ratarata naik 21 persen, kemudian pertumbuhan kredit juga tumbuh rata-rata 24 persen dalam 10 tahun terakhir.

Pencapaian positif selama satu dekade terakhir akan terus dipertahankan Bank BTN. Tahun ini, Bank

BTN menargetkan pertumbuhan kredit bisa naik 21 persen, kemudian Dana Pihak Ketiga (DPK) diharapkan bisa dikerek hingga naik 22 persen dibandingkan tahun lalu.

Untuk mencapai target tersebut, Bank BTN tidak berhenti berinovasi dalam memberikan variasi produk pembiayaan maupun tabungan, serta mendukung beragam program pemerintah baik di sektor properti maupun sektor perbankan.

Program Sejuta Rumah pun masih menjadi perhatian utama Bank BTN. Dengan pangsa pasar kredit pemilikan rumah (KPR) nasional sebesar 32 persen dan KPR subsidi mencapai 96 persen, perseroan optimistis bisa bertahan menjadi penguasa pasar KPR di lndonesia. (lp6)

Porsi KUR Akan Dinaikkan 40 Persen, untuk Sektor Produksi JAKARTA (HK) — Pemerintah memastikan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp 110 triliun pada 2017. Porsi penyaluran KUR ke sektor produksi akan ditingkatkan.

"KUR ke sektor produksi akan 40 persen dari tadinya 22,6 persen (tahun 2016)," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat rapat kerja dengan Komisi XI D-

PR, Jakarta, Kamis (9/2).

Selama ini, penyaluran KUR lebih banyak mengalir ke sektor perdagangan. Pada 2016 lalu, realisasi penyaluran KUR ke sektor tersebut mencapai 66 persen. Namun tahun ini, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan sejumlah sektor mulai dari pertanian hingga perikanan.

Oleh karena itu, KUR akan lebih diarahkan ke sektor produksi. Berdasar-

kan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 94,4 triliun, atau 94,4 persen dari target Rp 100 triliun pada 2016.

Penyaluran KUR 2016 masih didominasi oleh sektor perdagangan yang mencapai 66,2 persen.

Adapun sektor pertanian, perkebunan, kehutanan mencapai 17,3 persen, sektor perikanan 1,2 persen, industri pengolahan

4,1 persen, sektor jasa 11 persen, dan penempatan tenaga kerja Indoneisa sebesar 0,2 persen.

Sepanjang 2016, non performing loan (NPL) atau biasa disebut kredit bermasalah KUR sebesar 0,37 persen. Pada 2017, pemerintah menargetkan penyaluran KUR mampu mencapai Rp 110 triliun. Diharapkan realisasinya bisa lebih baik dari tahun lalu.(kom)

KOM

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Rakornas Kadin di Hotel Pullman Jakarta.

Editor: Indra Kusuma, Layout: Parlin

4

Dunia

Jumat, 10 Februari 2017

Wanita Ini Cabuli Bocah 4 Tahun Disiarkan Langsung di Internet

OHIO (HK) — Seorang ibu terancam dipenjara setelah melakukan aksi tidak senonoh terhadap seorang bocah laki-laki yang masih berusia empat tahun. Tak hanya itu, dia juga menyiarkan secara langsung aksi mesumnya itu secara streaming di internet.

MRD

INDIA Kirksey (20), warga West Hill, Ohio, Amerika Serikat, dibekuk polisi karena mencabuli bocah empat tahun.

Dilansir harian The Independent, Kamis (9/2), India Kirksey (20), warga West Hill, Ohio, Amerika Serikat, dibekuk setelah salah satu penontonnya melihat rekaman video yang diunggahnya tersebut.

Pelapor merasa terganggu melihat rekaman itu dan langsung

menghubungi polisi.

Jaksa penuntut menyebutkan Kirksey merekam sendiri aksi mesumnya dengan bocah di bawah umur dengan menggunakan aplikasi Periscope, kemudian mengunggahnya ke internet. Aksi itu diakuinya sendiri kepada polisi selama

interogasi berlangsung.

Namun, pihak keluarga yakin Kirksey tidak bersalah.

Mereka menyebut terdakwa mengalami gangguan mental.

"Kami sebagai keluarga akan mencari yang terbaik agar bisa membawanya ke terapi dan berbicara dengannya, menjaga keamanannya, tetapi terkadang tidak semuanya bisa dilakukan. Ini bukan karakternya dan ini bukan sesuatu yang dia akan lakukan," ujar wanita yang tidak ingin disebutkan namanya.

Kejadian itu sendiri berlangsung Januari lalu. Putusan kini berada di tangan juri, dan jika terbukti dia terancam didenda Rp 4,6 miliar. (mrd)

Seribuan Warga Rohingya Tewas Operasi Militer Myanmar NEW YORK (HK) — Lebih dari 1.000 warga etnis Rohingya tewas selama beberapa bulan terakhir, sejalan dengan operasi militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Perkiraan yang dikeluarkan lembaga perwakilan PBB di Bangladesh ini jauh lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya.

Jumlah tersebut didapat dari kesaksian para pengungsi yang melarikan diri selama empat bulan terakhir.

Kantor berita Reuters mengutip dua pejabat senior dari lembaga PBB itu menyebut, hampir 70.000 warga Rohingya telah melarikan diri dari tanah mereka.

Masyakakat dunia pun diyakini belum mengetahui secara utuh kedalaman krisis yang terjadi terhadap etnis tersebut.

Sementara, Juru bicara presiden Myanmar, Zaw Htay, mengatakan bahwa para petinggi militer melaporkan jumlah yang tewas kurang dari 100 orang.

Lebih jauh, Zaw Htay pun dimintai komentarnya tentang perkiraan jumlah

korban versi PBB tersebut.

"Jumlah versi mereka jauh lebih besar dibanding angka yang kita catat. Kita harus memeriksa fakta di lapangan," kilah dia.

Pemerintah Myanmar mengatakan, langkah yang diambil terhadap kelompok minoritas Rohingya adalah bagian dari operasi memberantas pemberontakan.

Operasi itu digelar setelah pos-pos penjaga perbatasan diserang pada Oktober tahun lalu.

Pekan lalu, Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyebut, militer Myanmar telah melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan berkelompok terhadap warga Rohingya.

Disebutkan, kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas Rohingya itu kemungkinan besar dapat disamakan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.(kom)

MRD

PEDULI ROHINGNYA — Masyarakat Indonesia menggelar aksi peduli Rohingnya dengan menggelar poster dan spanduk berisi tuntutan agar Pemerintah Myanmar menghentikan pembunuhan terhadap komunitas muslim Rohingnya.

PNS New York Terpilih Menjadi Presiden Somalia

KOM

INILAH sosok Presiden terpilih Somalia, Mohammed Abdullahi Farmajo yang sebelumnya pernah menjadi pegawai negeri sipil di Amerika Serikiat.

MOGADISHU (HK) — Seorang pria yang hingga belum lama ini adalah pegawai departemen transportasi di Buffalo, New York, AS, terpilih menjadi presiden Somalia, Rabu (8/2).

Mohamed Abdulahi Farmajo memang memiliki dwikewarganegaraan, yaitu Somalia dan AS. Dia terpilih sebagai presiden dalam sebuah pemilu yang oleh banyak pengamat disebut sebagai yang paling demokratis di Somalia selama beberapa dekade terakhir.

Farmajo adalah mantan perdana menteri yang dalam pemilihan presiden mengalahkan petahana Hasan Sheikh Mohamud dalam dua putaran.

Presiden terpilih Somalia itu lahir di Mogadishu dan bekerja di AS untuk kemenlu negerinya pada 1980-an.

Farmajo dan keluarg-

anya kemudian mendapatkan suaka politik di AS, tetapi tak meninggalkan statusnya sebagai warga negara Somalia.

Setelah mundur sebagai perdana menteri pada 2011 setelah menjabat selama delapan bulan, Farmajo pindah ke kota Buffalo dan bekerja di departemen transportasi setempat.

"Dia sangat mencintai Somalia. Bagaimanapun, itulah tempat dia dilahirkan," ujar Intisar, putri Farmajo yang tinggal di New York.

Meski mencintai negaranya, Farmajo kini memiliki tugas berat karena Somalia adalah salah satu negara termiskin dan secara politik paling tidak berfungsi di dunia.

Farmajo tak menepis beratnya pekerjaan yang menanti dirinya pada ma-

sa depan.

"Kemenangan ini milik rakyat Somalia. Ini adalah awal dari era persatuan, demokrasi, dan awal dari perang melawan korupsi di Somalia," kata sang presiden terpilih.

Kemenangan Farmajo ini langsung mendapatkan tanggapan positif dari Pemerintah Amerika Serikat.

"Kami mendorong pemerintahan baru Somalia untuk mengambil langkah kredibel dalam memerangi korupsi dan mendirikan institusi pemilihan yang kuat untuk menggelar pemilu yang bebas dan adil pada 2020," ujar Mark Toner, seorang juru bicara Kemenlu AS. Tugas memberantas korupsi ini tak mudah bagi Farmajo karena Somalia, menurut Transparansi Internasional, adalah negara paling korup di dunia.

LSM anti-korupsi yang berbasis di Mogadishu Marqaati dalam laporannya pekan ini memaparkan maraknya jual beli suara dalam pemilihan umum Selain itu, selama tujuh bulan para pegawai negeri tak menerima gaji dan tanah publik dijual untuk mendanai lobi demi mendapatkan posisi anggota parlemen.

"Saat seorang politisi menolak menerima uang dan memilih dengan cara yang benar, maka dia akan diganti, diintimidasi, dilecehkan, dan dalam beberapa kasus ditembak," demikian laporan Marqaati.

Laporan Marqaati menyebutkan, beberapa politisi mendapatkan uang hingga 30.000 dollar AS untuk memilih seorang anggota parlemen tertentu.

Sementara kandidat presiden mencoba mendapatkan suara dari anggota parlemen dengan menyuap antara 50.000 hingga 100.000 dollar AS untuk setiap anggota parlemen.

"Inilah pemilihan umum yang paling mahal setiap suaranya dalam sejarah dunia," demikian Marqaati.

Farmajo pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada 2012, pemilihan umum pertama di Somalia sejak 1991.

Dalam pemilihan umum itu, hanya 135 tetua suku yang memilih para wakil rakyat yang nantinya memilih presiden.

Pada 2016, Pemerintah Somalia menjanjikan sebuah pemilihan presiden one man one vote. Namun, kekisruhan politik dan buruknya kondisi keamanan membuat rencana itu dibatalkan.(kom)

Militer AS Bunuh Pemimpin Senior Al Qaeda WASHINGTON DC (HK) — Militer Amerika Serikat, Rabu atau Kamis (9/2) WIB, memastikan kematian 11 teroris Al Qaeda, yang salah satu di antaranya adalah pemimpin senior dan penggagas awal serangan bom bunuh diri.

Pentagon menyatakan, teroris senior bernama Abu Hani al-Masri itu mati bersama 10 pengikutnya, saat militer AS melancarkan serangan udara di dekat Idlib pada 3-4 Februari 2017 lalu.

Seperti diberitakan AFP, Al-Masri adalah salah satu pemimpin awal dari jaringan teroris itu.

Dia yang memimpin berlangsungnya pelatihan di kamp Al Qaeda di Afganistan sejak tahun 1980-an hingga 1990-an.

Masri diketahui beker-

ja dengan pemimpin teroris yang mati di tangan militer AS beberapa waktu lalu, Osama bin Laden, serta pemimpin Al Qaeda saat ini, Ayman al-Zawahiri.

Pentagon menyebut, di kamp Afganistan itu, Masri melakukan perekrutan, indoktrinasi, dan pelatihan. Dia pun memperlengkapi kemampuan ribuan teroris sebelum disebar ke seluruh dunia.

Masri juga membantu kelompok teroris Egyptian Islamic Jihad, yang menjadi kelompok Suni pertama yang menggunakan serangan bom-bom bunuh diri dalam aksi teror.

"Serangan ini mengguncang kemampuan Al Qaeda untuk merencanakan serangan yang men-

yasar AS maupun kepentingan AS di seluruh dunia," ungkap juru bicara Pentagon Jeff Davis.

Selama ini AS menitikberatkan serangan kepada kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) yang bertahan di wilayah Suriah.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, militer AS juga melakukan sejumlah serangan terhadap teroris Al Qaeda.

Provinsi Idlib di mana serangan terakhir dilakukan merupakan wilayah luas yang dikuasai kelompok sayap Al Qaeda di Suriah, Fateh al-Sham.

Kelompok tersebut pun diketahui berafiliasi dengan sejumlah kelompok pemberontak yang melawan Pemerintah Suriah.(kom)

KOM

KANTOR Kementerian Pertahanan AS yang lebih dikenal dengan nama Pentagon.

Editor : Nikolas Ngao, Layout : Parlin

5

opini

Jumat, 10 Februari 2017

Korban DBD Berjatuhan KORBAN Demam Berdarah Dengue (DBD) berjatuhan di Kota/kabupaten di Kepri. Dari tahun ke tahun, penyakit pada musim peralihan itu selalu menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Korban jiwa dan menumpuknya pasien di rumah sakit menjadi dominan setiap kali "musim DBD" tiba.

Tanpa harus berdebat tentang status kemerebakan penyakit ini, apakah dicatat Dinas Kesehatan sebagai kejadian luar biasa (KLB) atau bukan, yang jelas serangan penyakit DBD itu meminta kita untuk meningkatkan ke-

waspadaan pada tingkat tertinggi.

Di Kota Batam, Provinsi Kepri saat ini korban DBD sudah mencapai 17 orang.

Para pasien itu ditangani Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batuaji pada periode JanuariFebruari 2017. Kasus yang sama terjadi di Kabupaten Karimun. Awal Januari 2017 hingga saat ini sudah 28 penderita. Data ini diterima Dinas Kesehatan Karimun.

Dari dua kasus Batam dan Karimun itu, selayaknya direspons dengan tindakan cepat, tepat, dan terarah oleh instansi terkait dengan peran serta masyarakat. Ini

penting karena kedatangan penyakit itu telah menjadi rutin. Sehingga sebenarnya masyarakat dan pemerintah bisa melakukan perencanaan pengendalian dengan lebih baik. Artinya, DBD pasti datang. Jadi, event tahunan itu paling tidak masuk dalam agenda penanganan, termasuk juga anggarannya.

Begitu juga dengan pihak Rumah Sakit, dokter, dan perawat paling tidak telah mempersiapkan diri dengan baik sehingga selalu berada dalam kondisi siap menangani masalah itu. Sebab setiap tahun kita sudah belajar men-

genai persoalan itu dan bagaimana mendapatkan jalan keluar terbaik. Maka, sudah seharusnya antisipasi dan penanganan juga makin baik.

Demikian juga anggota masyarakat, sudah seharusnya makin banyak mendapatkan pelajaran dan pengetahuan tentang kejadian-kejadian itu.

Artinya jika genangan air makin meluas, sanitasi buruk, maka penyakit ini menyerang. Maka, masyarakat harus sejak dini memperbaiki kualitas lingkungan dengan menghilangkan genangan air dan membersihkan lingkungan.

Para ketua RT, RW, lurah/ kades, dan jajaran di atasnya harus senantiasa merelakan

waktunya tersita untuk mengingatkan persoalan ini kepada warganya. Makin dini peringatan diberikan, maka makin baik antisipasi dan pengelolaan yang akan kita lakukan. Karena persoalan kebersihan adalah persoalan perilaku, maka dibutuhkan kesadaran baru agar tingkat risiko terkena DBD mengecil.

Ini tugas masyarakat dan pemerintah untuk tidak jemu saling mengingatkan agar terhindar dari penyakit itu.

Pemerintah juga sudah saatnya lebih giat mendidik warga masyarakat untuk mencegah serangan demam berdarah dengan prinsip kesehatan lingkungan. Sebab pola hidup bersih diyakini paling efektif mencegah demam berdarah. Artinya

Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (200.000 ha) beserta kesatuan ekosistemnya (UU Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Atas dasar definisi tersebut, sekitar 90% dari seluruh pulau milik Indonesia berupa pulau kecil.

Selain lima pulau besar utama, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua; pulau-pulau besar lainnya antara lain adalah Sabang, Simeleu, Nias, Mentawai, Batam, Bintan, Natuna, Enggano, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Timor, Lembata, Rote, Buton, Ternate, Tidore, Buru, Seram, Waigeo, dan Biak.

Sebelum berdirinya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) pada September 1999, pemerintah kurang peduli dengan pulaupulau kecil. Namun, sejak adanya KKP, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Kelautan; dilakukanlah pendataan pulau-pulau kecil yang meliputi luasnya, potensi pembangunan (sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan), kependudukan, kegiatan ekonomi yang ada, dan berbagai aspek lainnya.

Sejak tahun 2000 KKP menyusun naskah akademis RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil. Karena melibatkan begitu banyak instansi, baru pada 2007 DPR akhirnya menyetujui UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 1/2014.

Dengan anggaran terbatas KKP bekerja sama dengan Kementerian lain, lembaga nonkementerian, dan pemerintah daerah. Kerja sama ini mulai membangun infrastruktur dan fasilitas pembangunan serta menyusun dan mengimplementasikan rencana pengelolaan pembangunan sej-

INDONESIA merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Filipina dengan jumlah pulau 7.100 menempati peringkat kedua terbesar di dunia (Arroyo, 2012).

penghuni dan/atau sudah ada kegiatan pembangunan (ekonomi) di sana tetap saja tidak maju. Kebanyakan penduduknya hidup miskin dan kualitas lingkungan hidupnya buruk.

Umumnya penduduk yang menghuni pulau-pulau kecil dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote adalah para lansia, anak-anak, dan kelompok usia kerja yang kurang terdidik dan produktif.

Orang-orang pintar dan berpendidikan tinggi yang terlahir di pulau kecil seperti Prof Adrianus Moy, Prof Herman Johanes, Prof Laode Kamaludin, Dr Yasona Laoly, dan Ir Saleh Husin kebanyakan hijrah ke Jakarta atau Pulau Jawa.

Padahal, potensi pembangunan (ekonomi) yang terdapat di pulau-pulau kecil luar biasa besar.

Kedua, dengan membangun pulau-pulau kecil secara produktif, inovatif, inklusif, dan ramah lingkungan. Berarti kita mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dan tersebar secara proporsional di seluruh wilayah NKRI. Jutaan lapangan kerja baru bakal tersedia dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Bila kita mampu membangun ratarata 100 pulau baru dalam satu tahun, pertumbuhan ekonomi nasional yang sejak 2015 hanya sekitar 5% per tahun diperkirakan bisa meningkat sampai 7% per tahun. Dengan demikian, masalah utama bangsa berupa tingginya pengangguran dan kemiskinan serta rendahnya daya saing dan IPM (Indeks Pemban-

gunan Manusia) bakal dapat diatasi.

Demikian juga halnya dengan masalah disparitas pembangunan antarwilayah yang sangat timpang, khususnya Jawa vs luar Jawa secara otomatis akan terkoreksi. Sebab, dengan tersebarnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan baru di pulau-pulau kecil diyakini bakal mengurangi laju urbanisasi dari luar Jawa ke Jawa.

Ketiga, dengan membangun pulau-pulau kecil, terutama 111 pulau terluar (terdepan) secara produktif, inovatif, inklusif, dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan dan kesejahteraan baru berarti kita membangun semacam sabuk kemakmuran (prosperity belt).

Wilayah-wilayah pulaupulau kecil terdepan yang maju dan makmur secara otomatis akan menjadi semacam sabuk pengaman (security belt) yang turut memperkokoh dan menegakkan kedaulatan NKRI. Keempat, pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh investor asing maupun nasional, seperti untuk pariwisata, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan penampungan minyak bumi sejak masa Orde Baru sampai sebelum adanya KKP hanya kecil sekali memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat lokal. Lebih dari itu, acap kali menimbulkan kerusakan lingkungan, memarginalkan masyarakat lokal, dan mengancam kedaulatan NKRI. Karena itu, kita harus menempatkan kepentingan nasional dan kedaulatan NKRI di atas segalanya dalam proses pembangunan pulau-pulau kecil, terutama ketika melibatkan investor asing. Kita harus berpedoman pada UU Nomor 27/2007 jo UU Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan di dalam membangun dan mengundang investor ke pulau-pulau kecil.(sn)

(Bagian Kedua)

Antara Kebutuhan, Keinginan, dan Zakat

Oleh: Ustad Drs. Subhan Muhsin

SEBAGAI contoh, makan.

Sudah pasti, makan adalah salah satu kebutuhan pokok kita. Tidak hanya manusia yang perlu makan, tapi juga makhluk hidup lainnya juga butuh.

Makanan berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Sedangkan memberikan rasa enak pada makanan itu adalah sekadar fungsi tambahan saja.

Maka, makanan enak itu sebenarnya adalah keinginan kita, bukan kebutuhan. Tapi, ini bukan berarti kita tidak boleh makan makanan yang enak-enak.

Hanya saja kita perlu mempertimbangkan apa-

kah pengeluaran untuk makanan enak itu akan mengorbankan kebutuhan wajib yang lebih penting atau tidak. Contoh lain, berpakaian adalah kebutuhan kita agar terlindung dari cuaca. Pakaian juga berfungsi untuk menjaga aurat yang musti kita jaga.Tapi apakah perlu memakai pakaian yang bermerk dan mahal, sementara dana kita sangat paspasan, saat sperti itu saya rasa pakaian bermerk dan mahal bukan lagi kebutuhan, tapi keinginan ini

Kolom Publik

Oleh: Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB umlah pulau kecil.

KKP juga sangat aktif mengajak investor nasional maupun internasional (asing) untuk membangun, berinvestasi, dan melakukan usaha ekonomi di pulau-pulau kecil secara produktif, inklusif, dan ramah lingkungan.

Hasilnya, pada 2012 Pemerintah RI melalui KKP dan Kementerian Luar Negeri berhasil mendaftarkan 13.466 pulau berikut namanya ke PBB, tepatnya United Nations Group of Experts on Geographic Names (UNGEGN), dan baru 2014 PBB mengesahkan seluruh pulau yang didaftarkan oleh Indonesia tersebut. Dengan demikian, hingga kini jumlah pulau yang belum resmi memiliki nama sekitar 4.038 lagi.

Selama 2017 ini pemerintah menargetkan untuk mendaftarkan 1.106 pulau lagi ke PBB. Akan tetapi, di balik kerja keras pemerintah untuk membangun pulau-pulau kecil sebagai wilayah yang lebih maju, sejahtera, nyaman, dan aman, jujur saja harus dikatakan perkembangannya boleh dibilang sangat lambat.

Betapa tidak, sampai sekarang baru 6.000 pulau (34%) yang sudah berpenghuni, dan dari tahun 2000 sampai sekarang baru 54 pulau kecil yang telah dikembangkan oleh swasta yang sebagian besar untuk pariwisata bahari, dan sebagian kecil untuk perkebunan, pertambangan, dan penampungan (storage) minyak bumi. Dari 54 pulau itu, investor 33 pulau dari luar negeri, dan investor di 21 pulau lainnya da-

ri dalam negeri (nasional).

Sebenarnya, ketika KKP mengeluarkan kebijakan diizinkannya investor nasional maupun asing untuk berinvestasi dan mengembangkan ekonomi pulaupulau kecil di Indonesia pada medio 2001, sejumlah investor dari Kuwait, Qatar, Jepang, dan Taiwan menyatakan minat.

Sayang, saat itu beberapa LSM dan tokoh nasional menolak kebijakan tersebut.

Akibatnya, sejumlah investor asing dan nasional yang bonafide mengurungkan minat investasinya.

Rupanya reaksi sejumlah LSM dan tokoh nasional serupa terkait optimalisasi pemanfaatan pulaupulau kecil yang terjadi sekitar 16 tahun lalu sekarang terulang kembali ketika di awal tahun ini Menko Maritim dan Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan rencana kebijakannya untuk mengundang pihak asing berinvestasi di pulau-pulau kecil Indonesia.

Urgensi Pembangunan Pulau Kecil Sedikitnya ada empat alasan utama bagi bangsa Indonesia untuk segera mendayagunakan pulaupulau kecil. Pertama, dari sekitar 17.504 pulau yang kita miliki, baru sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Itu pun pola pembangunannya sebagian besar kurang produktif dan tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Hasilnya, hampir semua pulau kecil yang ber-

yang harus dicermati.

Dengan kita mampu membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan, maka kita bisa menentukan skala prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda.

Ini penting untuk kita pahami, karena jika hal tersebut tidak terkontrol maka sangat mungkin akan berdampak keteledoran kewajiban menunaikan zakat maaal sebagai orang mukmin. Bisa mengurangi jumlah harta wajib kena zakat

karena dibelanjakan yang bukan kebutuhan primer sehingga jumlah nominal zakat juga berkurang, bahkan bisa lebih patal terlena tidak menunaikan zakat yang jelas-jelas hukumnya wajib karena terbawa arus nafsu/emosi yang tidak terkendali. Maka menjadi penting untuk memilah dan memilih antara kebutuhan dan keinginan.

Lebih jauh, jika kita tidak mampu mengendalikan keinginan, bisa membuat makanan yang semula bersih, thoyib dan halal, bisa berubah menjadi virus yang mampu mengotori jati diri kita karena telah me-

makan makanan yang tidak sepenuhnya halal, karena lebih mementingkan keinginan dari pada kebutuhan bahkan kewajban yaitu zakat. Tidak jarang kita jumpai seseorang tibatiba memperbanyak dzikir, rajin ibadah dan menyebut asma Allah, begitu juga dengan menunaikan zakat, ketika Allah memberi ujian sakit, ini membuktikan bahwasannya setiap kebajikan, mengikuti tuntunan syari’at (sedekah/zakat) akan berdampak positif yang kekal dan mengantarkan kebahagiaan yang hakiki baik didunia juga akhirat. Wallahua’lam. ***

ketika korban terus berjatuhan dari tahun ke tahun dengan kecenderungan penyebab yang boleh dikatakan sama, sehingga budaya

hidup bersih harus kita jadikan sebagai dorongan untuk menjadi penangkal serangan penyakit tersebut. Semoga***

C akap B ijak "ANCAMAN nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berfikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berfikir seperti komputer" (Sydney Harris, Ilmuwan)

"JIKA Anda membuat seseorang bahagia hari ini, Anda juga membuat dia berbahagia dua puluh tahun lagi, saat ia mengenang peristiwa itu" (Sydney Smith, Penulis)

Resensi Mengenang Perjalanan Legenda Tinju Dunia Judul : Bukan yang Terbesar Penulis : M Alfan Alfian Penerbit : Penjuru Ilmu Sejati Cetakan : Pertama, 2016 Tebal : 281 Halaman ISBN : 978-602-0967-19-6 POPULARITAS Muhammad Ali menjangkau seluruh dunia berkat kotak ajaib bernama televisi. Pertandingannya ditonton jutaan orang seluruh dunia. Gayanya sangat menghibur dan memikat. Dia melayang bak kupu-kupu, tapi menyengat bagai lebah. Beberapa pertandingan tinjunya dinobatkan sebagai terbaik sepanjang masa. Buku ini mengulas lika-liku kisah hidup legenda itu dari sudut pandang politik, sejarah, budaya, dan lainnya.

Tahun 1967, pada awal puncak kariernya sebagai petinju profesional, Ali menolak wajib militer Perang Vietnam sehingga gelar Olimpiade dan juara kelas beratnya dicabut.

Dia dipenjara lima tahun. Dia tidak mendekam di penjara karena banding. Tahun 1971, dia dibebaskan (halaman 20).

Ali juga pernah menolak kekerasan dan diskriminasi ras terhadap warga kulit hitam di Amerika dengan membuang medali emas Olimpiade ke Sungai Ohio. Ali mampu menghargai perbedaan, tidak pernah menyerang orang lain yang berbeda pandangan. Dia pernah berseberangan sikap politik dengan sahabatnya, Malcom X, namun tetap menghormati.

Di atas ring tinju, Ali terkenal dengan julukan “si Mulut besar”. Dia pandai memprovokasi lawan-lawannya dengan ejekan-ejekan puitis. Namun di luar ring, Ali adalah orang yang rendah hati terhadap lawan-lawannya. Beberapa lawan bebuyutannya, seperti Sonny Liston, George Foreman, maupun Joe Frazier adalah teman-teman baiknya.

Pada 1984, dua tahun setelah pensiun dari dunia tinju, Ali mengidap Parkinson, sering kelelahan, sulit bicara, dan mengantuk di tempat umum. Dia tetap berkeliling dunia sebagai duta kemanusiaan. Ali giat mengampanyekan perdama-

ian, terutama kepada negaranegara yang sedang dilanda perang. Pandangannya disandarkan pada ajaran Islam yang moderat. Dia menjadi juru damai melalui pesan-pesan moral (halaman 22).

Ali pernah menjadi utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk perdamaian Afghanistan. Pada November 2002, dia mengunjungi Afghanistan bertemu para petinggi negeri dan menyerukan perdamaian. Sebelumnya, pada tahun 1990, saat perang teluk, sang maestro minta Saddam Hussein membebaskan 15 sandera warga Amerika. Dia datang bukan sebagai politisi, tetapi sebagai warga Amerika.

Permintaannya dikabulkan.

Meski telah mengidap parkinson, Ali tetap bersemangat menjalankan misi kemanusiaan.

Ali mungkin satu-satunya tokoh dengan latar belakang olahragawan yang giat membela hak-hak sipil sepanjang hidup.

Pada tahun 1996, lama setelah dia meninggalkan karier tinju profesionalnya, Ali dipercaya menyalakan obor Olimpiade Atlanta, Amerika Serikat.

Salah satu momen paling ikonik di Olimpiade 1996 ketika seorang legenda tinju menyalakan Olympic Cauldron di upacara pembukaan (halaman 31). Ini membuktikan penghormatan dunia atas dirinya melebihi prestasinya di atas ring tinju. Ketika meninggal pada 3 Juni 2016, begitu banyak ungkapan duka-cita dari seluruh dunia, di antaranya dari generasi muda yang tidak pernah melihat dia bertinju.

Buku ini secara keseluruhan mengajak pembaca bertamasya mengenang kembali momen-momen terbaiknya di dalam maupun luar ring. Banyak kisah menarik penuh hikmah dari perjalanan hidup sang legenda tinju yang humanis. Buku ini juga menyajikan cerita-cerita kecil tentang inspirasi dan imajinasi kultural Ali di benak masyarakat Indonesia.

Cerita-cerita kecil tentang Ali mampu menghadirkan kembali kenangan segar bagi generasi kini. (M Fatah Mustaqim/kj)

√ Eks Pejabat Dinkes Dituntut 5 Tahun -Ini baru terasa tak enak jadi pejabat

√ Tak Ada Celah Lakukan Pungli -Hukuman siap menanti Anda REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

PP o j o k

Editor : Fery Heriyanto, Layout : Hestu Purwanto

7

sambungan

Jumat, 10 Februari 2017

Selangkah Lagi, ..... tanggung jawab. Prosesnya tidak lama-lama,” ungkap Dwi. Dalam bekerja, Dwi memastikan, penyelidik independen.

Tidak akan terpengaruh oleh orang atau kalangan tertentu. Termasuk opini yang dibangun sejumlah kalangan, kalau dalam kasus ini, yang bertanggung jawab hanya YSN, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) seorang.

“Jaksa independen. Opini lair di luar tidak berpengaruh pada kinerja. Termasuk soal pengakuan seorang oknum ke atasannya di Pemprov Sumbar bahwa dia yang berbuat. Jika memang itu benar, kan baru satu unsur terpenuhi. Sementara, aturannya kan minimal dua alat bukti,” katanya lagi.

Penetapan tersangka akan beriringan dengan naiknya status kasus ke tingkat penyidikan. Dalam tingkatan itu, koor-

sambungan Hal. 1 dinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung dilakukan. Dwi mengaku telah melaporkan proses kasus tersebut kepada unsur pimpinan di Korps Adhyaksa serta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami sudah bergerak untuk kasus ini, mulanya intelijen kami yang bergerak. Tentu saja sekarang terus kami proses, karena sudah lapor ke pimpinan, dan tentu pimpinan minta perkembangan. Untuk naik ke tahap penyidikan, kami akan usahakan sesegera mungkin,” jelas Dwi. Sebelumnya, penyelidik Kejati Sumbar memeriksa dua ASN di lingkungan Pemprov Sumbar, Selasa (7/2), terkait dugaan penyelewengan anggaran puluhan miliar di Dinas Prasjaltarkim (sekarang Dins PU PR). Total, Kejati telah me-

Freeport Merasa .....

"Karena sekarang ini kita tidak nyaman berinvestasi. Ini karena alasan finansial," kata Riza di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (9/2).

Sejak tidak diizinkannya ekspor konsentrat itu, Ia mengaku hasil produksi Freeport di gudang penyimpanan (stock pile) tidak bisa keluar dan kuota gudang sudah hampir penuh sehingga mau tidak mau harus menurunkan produksi.

"Ya kan tergantung IUPKnya. Pemerintah kan belum menjelaskan kepada kita, Jadi kan kita belum bisa ekspor. Sementara gudang kita hampir penuh," jelas dia.Riza berharap pemerintah memberikan cara atau jalan agar konsentrat itu bisa diekspor kembali.

"Kita berharap pemerintah memberikan jalan kepada kita," imbuh dia.

Sekadar informasi, pemerintah mengizinkan perusahaan tambang seperti Freeport untuk izin ekspor konsentrat kembali jika Kontrak Karya menjadi IUPK. Status IUPK akan membuat perusahaan tambang dapat melakukan ekspor konsen-

sambungan Hal. 1 trat hingga lima tahun mendatang.

PT Freeport Indonesia, unit usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc, mengklaim bahwa persyaratan yang diajukan kepada pemerintah Indonesia dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara, bertujuan untuk kenyamanan investor.

Nilai investasi yang besar menjadi alasan Freeport untuk mempertahankan beberapa pasal dalam kontrak karya (KK).

"Kami hanya ingin stabilitas investasi, jadi investor kami merasa nyaman untuk berinvestasi, karena tentu ada perbedaan antara IUPK yang disyaratkan pemerintah dan KK," kata Riza Pratama .

Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengevaluasi pengajuan status IUPK sementara oleh Freeport. Dengan adanya izin tersebut, Freeport bisa kembali mengekspor konsentrat selama enam bulan ke depan setelah terhenti sejak 12 Januari

Tampil di .....

Amanda dari awal berangkat sampai pulang.

"Kalau ada dokumenter kan immortal. Semua yang dilalui (Amanda) masa nggak ada yang bisa dibawa pulang untuk dikasih lihat teman-teman?" ujar Nia dalam keterangannya seperti dikutip Detikhot di Kemang, Jakarta Selatan, kemarin.

"Semoga dokumenter ini dapat menjadi inspirasi untuk

fashion designer muda, melihat proses Amanda kerja dari awal sampai akhir," lanjutnya.

Dalam pembuatan filmnya nanti, sutradara 'Ini Kisah Tiga Dara' dan 'Arisan!' tersebut berperan sebatas "producing supervisor". Rencananya, film dokumenter tentang Amanda di London akan ditayangkan sebulan setelah acara berlangsung.

Selama ini film-film karya

Nia Dinata tak selalu dipandang semata sebagai hiburan yang mewarnai industri perfilman Tanah Air. Beberapa film yang telah digarapnya tak sedikit memancing protes karena dinilai penuh kontroversi.

Nia bak mendobrak sensor film kala menampilkan dua orang pria saling bercumbu dalam 'Arisan!' yang rilis 2003 silam.(sfn)

sambungan Hal. 1 tan akan memberikan informasi terkait izin reklamasi di Pulau Cicir, sekaligus melakukan survey kepada masyarakat setempat, apa saja dampak yang ditimbulkan. "Saat ini belum ada laporan masyarakat setempat," tutup pria berkumis tebal ini.

Komisariat Lembaga Reclasseering Indonesia (RI) perwakilan Kepri, Firdaus terus mendesak Pemko dan DPRD Kota Batam untuk membuka kembali kasus reklamasi Pulau Cicir. Ini sehubungan adannya ketidakadilan dalam penegakkan hukum. " Hukum adalah panglima tertinggi di negara ini, siapapun

Wiranto Jamin..... salah, akhirnya terjadi sesuatu yang kami anggap miskomunikasi," sambung Wiranto.

Kepada para tokoh ormas Islam itu, Wiranto mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mewujudkan penegakan hukum yang seadil-adilnya, tidak tebang pilih, proporsional, dan antirekayasa.

Bukan Jatuhkan Pemerintah Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir memastikan aksi 11 Februari alias aksi 112 tak bertentangan dengan hukum dan peraturan pemerintahan.

"Gerakan kami tidak sedikit pun bertujuan menggulingkan pemerintahan. Tidak ada niat menjatuhkan pemerintahan negeri ini," ujar Bachtiar saat jumpa pers di depan rumah Wiranto di Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Aksi 112, menurut dia, murni didasari gairah persatuan sebagian masyarakat yang menjadi pesertanya.

"Bahwa menjadi komitmen kami bersama untuk menjaga perdamaian Indonesia. Umat

2017 lalu.

Riza menambahkan bahwa nilai investasi yang digelontorkan ke perusahaan sangat besar dan untuk jangka panjang. "Sehingga, pasal-pasal yang sebelumnya ada dalam KK, seperti pajak yang tidak berubah-ubah karena termaktub dalam kontrak, tentu akan membuat nyaman investor," tambahnya.

Riza menambahkan bahwa bagaimana pun Freeport sudah berkomitmen untuk beralih menjadi IUPK. "Kami minta beberapa kondisi tertentu, memang tidak ada titik temu dengan pemerintah, ada beberapa persyaratan yang juga belum kami lengkapi, tapi tentu transisinya kan nggak langsung cepat, sedang kami ajukan."

Terkait pertemuan tertutup dengan Komisi VII DPR RI, Riza enggan merinci apa saja pembahasan yang dilakukan. "Kami hanya membahas tantangan yang akan dihadapi Freeport ke depan saja, terutama terkait Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 (PP Minerba) terbaru ini," kata Riza.(sfn)

sambungan Hal. 1

Camat Batuaji ..... nya," ujarnya meyakinkan.

Dia menerangkan, bahwa prosedur perizinan setiap kegiatan proyek, harusnya diinformasikan kepada pejabat pemerintahan setempat. Mulai dari perangkat Rt/Rw, Kelurahan sampai Kecamatan, tujuannya jika ada permasalahan dikemudian hari mereka bisa menjelaskan. " Kalau perusahaan tidak melaporkan ada kegiatan proyek ke kami, bagaimana mungkin bisa dilakukan pengawasan. Apalagi terjadi permasalahan, ujungnya pasti kami dicari," jelasnya.

Ditambahkan dia, dalam waktu dekat ini pihak kecama-

meriksa 14 saksi, termasuk YSN, oknum yang diduga sebagai aktor penyeleweng anggaran bermodus Surat Pertanggjungjawaban (SPj) fiktif tersebut.

Langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dikabarkan menggandeng Bareskrim Polri untuk mengusut temuan penyelewengan anggaran tersebut, Kejati Sumbar mengaku memang belum berkomunikasi atau berkoordinasi dengan pihak BPK. “Ada kesepahaman antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Jika satu kasus sudah diperiksa salah satu dari tiga pihak, mana yang lebih dulu, itulah yang akan melanjutkan. Bagaimanapun, pemeriksaan di Kejati Sumbar tetap berjalan, karena kami sudah lapor ke pimpinan, dan pimpinan meminta perkembangannya,” tukas Dwi. (h/isq)

tidak boleh mempermainkan hukum, saya sudah dari awal mengawal kasus ini, disini ada permainan besar," terangnya.

Dilanjutkan dia, laporan demi laporan sudah berulang kali diantarkan, baik itu kemeja Dinas LH sekarang, maupun kepada lembaga perwakilan rakyat, tepatnya Komisi I DPRD Kota Batam, namun selalu saja menemui jalan buntu setelah mereka melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi. " Saya juga telah masukkan pengaduan kepada Polda Kepri, perihal pelanggaran UU lingkungan nomor 32 tahun 2009, yang dilakukan oleh PT. CIS di pulau cicir," pungkasnya. (cw 56)

sambungan Hal. 1 Islam, umat terbesar negeri ini tak ingin dibenturkan dengan pemerintahan," tutur Bachtiar.

Bachtiar menyebut pihaknya akan menjaga komunikasi dengan Wiranto selama 24 jam, dalam rangka mencegah provokasi dan isu miring. "Jika ada setelah ini provokasi atau info yang membenturkan, maka kami pertegas bahwa itu tak benar adanya."

Dia menjelaskan bahwa peserta aksi 112 yang digelar lusa tak akan turun ke jalan untuk long march. Rencana aksi pun beralih ke agenda keagamaan.

"Yang akan kita lakukan nanti pada 11 Februari dimulai dari salat subuh berjemaah, dilanjutkan tausiah yang tak memprovokasi," kata Bachtiar membeberkan jaminan.

Selain Bachtiar, petinggi Front Pembela Islam Rizieq Syihab pun ikut dalam pertemuan bersama Wiranto. Ada pula Wakil ketua GNPF MUI Zaitun Rasmin dan beberapa ulama lainnya. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dari pukul 16.00.

Sebelum pertemuan di rumah dinas itu, Wiranto pun sempat ditemui anggota Tim Advokasi GNPF MUI Kapitra

Ampera. Kapitra mengaku datang untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan aksi 112.

Siap Bantu Polri Panglima Daerah Militer Jakarta Raya Mayor Jenderal Teddy Lhaksamana mendatangi Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kamis(9/2).

Kepada wartawan, Teddy menuturkan, kedatangannya adalah untuk membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Ibu Kota, khususnya menjelang hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.

"Tentu membahas situasi ke depan yang akan dihadapi, termasuk kami siap membantu Polri," ujar Teddy di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/2).

Teddy menjelaskan, pihaknya siap menurunkan personel guna membantu Polri saat pilkada DKI Jakarta agar berlangsung aman, damai, dan sukses. "Saya menegaskan kemarin, apa pun yang diminta oleh Polri untuk menciptakan aman, damai dan sukses berapa pun kekuatannya akan saya dukung terutama untuk menjaga kamtibmas di Jakarta ini," katanya. (sfn)

Jokowi Ajak.... menteri, dari presiden yang saya temui. Semuanya mengeluhkan. Kalau media mainstream itu masih bisa kita ajak berkomunikasi, masih bisa diajak bicara. Tapi kalau media sosial, siapa yang bisa memagari?” ujar Jokowi seperti dikutip MA. Bukan hanya di Indonesia, fenomena hoax juga terjadi di sejumlah negara, seperti Jerman dan Amerika. “Jadi, bukan hanya Indonesia yang menghadapi, seluruh negara mengalami. Tapi saya yakin, meski digempur, media mainstream tidak akan hilang,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, media mainstream seharusnya dapat menyaingi gempuran hoax di media sosial. Alasannya, informasi tersebut terus-menerus diperbarui dan tidak hanya mementingkan kecepatan, tapi juga berita tak akurat.

Dalam memerangi berita bohong, kata Jokowi, media mainstream sebagai alat komunikasi publik dapat mengedepankan profesionalitas ataupun etika dalam kerja-kerja jurnalistik. ”Media mainstream seharusnya mampu meluruskan hal yang bengkok, menjernihkan kekeruhan, tidak ikut arus memungut berita dari media sosial,” katanya.

“Penyebaran berita hoax melalui situs media sosial membuat resah pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan pemerintah akan menindak tegas pemilik akun media sosial atau situs berita yang menyebar berita bohong (hoax). Fenomena media sosial belakangan ini telah menjadi ajang fitnah.

Pemerintah pun berupaya menjadikan media sosial di Indonesia menjadi lebih ramah.

Teten membantah anggapan bahwa kebijakan itu sebagai antikritik. Menurut dia, mesti dibedakan antara mengkritik dan menghasut.

Penting Bagi Negara Presiden juga menegaskan pers sangat penting bagi pembangunan negara, namun saat ini jagat media mainstream

sambungan Hal. 1 (arus utama) tengah menghadapai tantangan besar dengan hadirnya media sosial (medsos).

"Media sosial menjadi ketergantungan baru yang luar biasa, tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi semua kalangan, baik bupati/walikota, gubernur, menteri, presiden. Ada yang senang Twitter, instagram, main game ped, Facebook semuanya gandrung medsos," kata Presiden Jokowi, pada Peringatan Hari Pers Nasinal (HPN) ke-72, di Ambon, Maluku, Kamis (9/2).

Menurut presiden, satu persatu media mainstream yang tidak mampu bersiasat dan beradaptasi mulai berguguran. Ini kecendrungan di seluruh dunia.

"Kita harapkan di Indonesia tidak terjadi, karena medsos memang sudah menjadi memusingkan pemerintah. Saya temui perdana menteri dan presiden di negara lain, mendengar semua mengeluhkan medsos," katanya.

Presiden Jokowi mengakui, media mainstream bisa diajak berdiskusi dan berbicara, tetapi medsos tidak ada yang bisa memagari. "Inilah dampak keterbukaan yang semua negara menghadapinya, bukan hanya Indonesia yang hadapi fenomena ini. Tapi saya yakin, meskipun digempur medsos, media mainstream tidak akan hilang, sebagaimana radio dan tv tidak hilang. Keduanya sama-sama eksis, bisa saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi," ungkapnya.

Media sosial, lanjut presiden Jokowi, unggul karena kecepatan, karena nilai aktualitas, sementara media mainstream menonjol karena akurasi dan kedalaman materi-materinya.

"Digitalisasi proses komunikasi membuat setiap orang atau setiap individu bisa menjadi produsen berita. Semuanya bisa memberitakan apa yang dia lihat dan dialaminya. Setiap saat media sosial, kebanjiran berita. Ada berita yang obyektif, aktual, kritik yang baik, tetapi banyak juga berita hoax atau

Eks Pejabat .... tutan ini. Jika tidak sanggup maka seluruh harta kekayaanya disita untuk negara.

"Jika masih tidak mencukupi, maka hukuman terdakwa Yuri Destarius dapat diganti kurungan selama 2 tahun 6 bulan penjara," ucap JPU, Syafri Hadi SH MH didampingi rekannya, Ricko Za Musti SH. Selainn Yuri Destarius, di ruang terpisah juga disidang kasus yang sama. Dalam sidang tersebut, JPU juga menuntut Said Moch Damrie SKM, MPH selama 2 tahun 6 bulan, ditambah denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam tuntutan itu, Said juga diminta membayar uang pengganti kerugian negara Rp350 juta atau kurungan selama 1 tahun. Saat kejadian itu, jabatan Said Moch Danrie adalah sebagai Kadinkes Anambas dan bertindak sebagai Sekda.

Uang pengganti kerugian negara tersebut, sebelumnya sudah dititipkan oleh terdakwa Said Moch Damrie kepada pihak Kejari Kabupaten Natuna sebelumnya untuk disetorkan ke kas negara.

Dalam kasus yang sama, JPU juga menuntut Syariffudin salah seorang mantan pejabat di Dinkes Anambas lainnya selaku Ketua Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam proyek tersebut selama 1 tahun 6 bulan, ditambah denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan, tanpa dikenakan uang pengganti kerugian negara.

Jalannya sidang ketiga terdakwa mantan pejabat Anambas tersebut berlangsung terpisah (split) dalam ruangan sidang serta majelis hakim PN Tipikor yang sama dipimpin, Santonius Tambunan SH MH didampingi dua hakim anggota, Corpioner SH MH dan Jonni Gultom SH. Ketiga terdakwa didampingi masing-masing penasehat hukum.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna, Syafri Hadi SH MH dan Ricko Za Musti SH menyebutkan Said Damrie selaku PPK bersama dua terdakwa lainnya diduga telah ter-

bohong. Hoax mengganggu kebebasan kita," kata Presiden.

Sementara itu, sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Lombok Tengah (FLWT), Nusa Tenggara Barat menyuarakan gerakan menolak keras berita Hoax tepat di peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2017.

Ketua FWLT Agus Wahaji, mengatakan maraknya berita hoax di era serba teknologi seperti sekarang ini, masyarakat harus pintar memilih berita untuk dikonsumsi. Tidak menelan mentah-mentah informasi sebelum memilih, meneliti dan menyaring informasi.

"Perlu ada kematangan masyarakat dalam memilah, meneliti dan menyaring berita, karena informasi saat ini beraneka ragam," kata Agus Wahajidi di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis.

Agus menjelaskan, perkembangan jurnalistik saat ini sangat pesat, telah melewati berbagai era hingga era serba teknologi seperti sekarang ini. Begitu juga dengan pertumbuhan media massa yang begitu banyak, memberikan banyak alternatif baru dalam menyajikan informasi.

"Kami mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2017," ujarnya.

Para wartawan yang seharihari bertugas di wilayah Kabupaten Lombok Tengah ini, sempat membentang spanduk bertuliskan "Jadikan Momentum HPN Menolak Keras Berita Hoax dan Lawan Kekerasan terhadap Jurnalis," di Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2017.

Sebelum itu para wartawan, sempat menyambangi Markas Polres Lombok Tengah untuk bertemu Kapolres AKBP Nurodin SIK. Mewakili para wartawan, Agus Wahaji dihadapan Kapolres mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kapolres yang selama ini terus bekerja sama dengan wartawan.

"Kedepannya diharapkan terus terjalin dengan baik," tandasnya. (sfn)

sambungan Hal. 1 bukti bersalah menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya dan menguntungkan orang lain.

"Hingga merugikan negara dalam korupsi pengadaan kegiatan penyaluran dana tersebut sebesar Rp1,2 miliar lebih dari pagu anggaran Rp3,1 miliar pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2013," ucap JPU. Modus yang dilakukan dalam kasus korupsi tersebut, terdapat tiga paket pengadaan BBM atau pelumas dan jasa servis. Ketiga suku cadang dari nominal untuk pengadaan BBM lebih kurang Rp2 Miliar. Sedangkan servis, sekira Rp600 juta.

Suku cadang Rp400 juta, dengan total sekira Rp3,1 Miliar.

Syafri menerangkan, hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, ditemukan adanya sejumlah kejanggalan, berupa kegiatan diduga fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut dilakukan terdakwa Yuri Destarius yang saat itu menjabat sebagai PPTK dari bulan Januari - Juni 2013 telah merealisasikan dana belanja BBM/Gas dan Pelumas sebesar Rp1.067.155.500. Untuk belanja pergantian suku cadang Puskel sebesar Rp388 juta dan untuk belanja jasa service Rp182.

200.000.

"Akan tetapi jumlah dana yang direalisasikan oleh terdakwa Yuri Destarius tidak sesuai fakta aslinya sesuai kebutuhan Puskel Abanbas tersebut," ucap JPU. Disampaikan, bahwa hal yang dilakukan para terdakwa setelah mendapati jumlah BBM di Delivery Order (DO) tidak sesuai dengan jumlah BBM yang diisi ke Puskel. Begitu juga dana yang direalisasikan oleh terdakwa Yuri untuk pergantian suku cadang dan jasa service, tidak sesuai dengan suku cadang yang dibelanjakan oleh terdakwa Yuri.

Menurut JPU, terdakwa Yuri Detarius membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk belanja BBM, suku cadang dan jasa service tidak

sesuai dengan kebutuhan Puskel yang sebenarnya pada tahun 2013.

"Sehingga menyebabkan dalam pembuatan surat pertanggung jawaban untuk belanja BBM dibuat dengan tidak rill oleh terdakwa Yuri untuk dapat menutupi potongan-potongan dana untuk terdakwa Said Damrie," katanya.

Kemudian, terdakwa Said Damrie, mengubah DO yang rill atau nyata dengan menambahkan jumlah DO dan jumlah banyaknya BBM pada DO yang sebenar.

Selain itu, di dalam SPJ, terdakwa Yuri juga membuatkan berita acara pemeriksaan hasil-hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan ditandatangani oleh terdakwa Syarifuddin tanpa melakukan pemeriksaan terhadap barang yang digantikan.

JPU juga meyakini, perbuatan ketiga terdakwa tersebut telah merugikan negara atau Pemerintah Kabupaten Anambas sebesar Rp1,2 miliar lebih atas adanya mark-up dalam anggaran Dinas Kesehatan di APBD Anambas sebesar Rp4.765. 967.208.

Disamping itu, terdakwa Yuri Destarius telah merealisasikan dana belanja BBM/ gas dan pelumas sebesar Rp1.067.155.500, untuk belanja pergantian suku cadang Puskel sebesar Rp388 juta dan untuk belanja jasa service Rp182.

200.000.

"Namun jumlah dana yang direalisasikan oleh terdakwa Yuri Destarius tidak sesuai dengan kebutuhan Puskel Anambas tersebut," ungkap JPU. Perbuatan ketiga terdakwa tersebut, lanjut JPU, dinilai telah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 dalam dakwaan subsider sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, juncto pasal 55 KUHP. Terhadap tuntuan JPU tersebut, ketiga terdakwa diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) pada sidang yang akan datang. ***

CMYK

6

iklan

Jumat, 10 Februari 2017

CMYK

Editor

:

Helmi

Rizal,

Hermawan

CMYK

Jumat, 10 Februari 2016

8

Bersama Jajaran pemkab Lingga, Nurdin Basirun Lantik 24 Kepala Sekolah BERSAMA Bupati Lingga dan jajaranya, Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun resmi melantik dan mengukuhkan 24 kepala sekolah dan pengawas SMA/SMK se-Kabupaten Lingga, di Aula Gedung Nasional, Dabo Singkep, Kamis (9/2/2017) siang.

Selain melantik pengawas dan juga kepala sekolah tingkat SLTA sederajat, pada kesempatan kali ini juga Gubernur Kepri menyerahkan bantuan satu unit Eskapator untuk mengolah lahan pertanian di Kabupaten Lingga. Selain itu untuk memajukan bidang pendidikan, Gubernur Kepri juga melakukan

penandatangan tanganan MOU dengan salah satu perguruan tinggi di Kepulauan Riau.

Bupati Lingga Alias Wello mengapresiasi kunjungan Gubernur Kepri kali ini. selain demi untuk memajukan dunia pendidikan di daerah ini. Bantuan alat berat Eskapator untuk mengolah lahan pertanian di Lingga menjadi sesuatu yang khusus sekali ini. Semoga kedepan Gubernur kepri dapat lebih banyak lagi memberikan bantuan demi untuk memajukan pertanian di Kabupaten Lingga harapnya.

POTO & NARASI :JEFRIADI

GUBERNUR kepri dan Wakil Bupati Lingga tiba di Gedung Nasional

PENGAWAS dan kepala sekolah tingkat SLTA sederajat yang dilantik

TAMU undangan

GUBERNUR kepri Nurdin Basirun membacakan SK pelantikan

GUBERNUR kepri menandatangi SK Pelantikan

KEPALA sekolah menandatangi SK

PENGAMBILAN sumpah jabatan

MOU dibidang pendidikan

BUPATI Lingga menerima bantuan Eskapator

PENYERAHAN cenderamata

GUBERNUR kepri poto bersama Bupati Lingga dan jajaranya

SAMBUTAN dari Bupati Lingga

BUPATI Lingga Alias Wello menyerahkan sertifikat tanah

SAMBUTAN Gubernur kepri Nurdin Basirun

CMYK

Editor: Fery Heryanto, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

Jumat, 10 Februari 2017

9

Kios Liar Segera Ditertibkan BATUAJI (HK) — Camat Batuaji, Fridkalter Pardede mengatakan keberadaan kios di daerah penyangga/daerah penghijauan (buffer zone) yang tersebar di wilayah kerjanya, akan segera ditertibkan alias hanya menunggu waktu saja.

Dedi Manurung Liputan Batam

Rival Pribadi, CEO PT Jagratara 24 PT Pesatgatra 93

Ingin Berbuat yang Terbaik IMPIAN dan harapan semua orang, tentu ingin meraih semua keberuntungan serta keberhasilan dalam menjalani kehidupan. Baik itu dalam menata rumah tangga, usaha maupun prestasi diri dalam berkolaborasi dengan masyarakat.

Begitu juga halnya pria yang bernama lengkap Rival Pribadi, yang saat menjadi CEO PT Jagratara 24 PT Pesatgatra 93 mengaku terus berupaya untuk berbuat yang terbaik dalam keluar-

Ingin Berbuat

... Hal. 10

DEDI MANURUNG/HALUAN KEPRI

Apalagi menurutnya, penertiban kios tersebut sudah menjadi agenda utama.

Karenanya, pihanya juga sudah mendata titik-titik kioas yang berada di daerah Batuaji.

"Hanya menunggu waktu, karena ini memang agenda utama kami," ungkap Fridkalter ke Haluan Kepri, Kamis (9/2).

Fridkalter pun merincikan titik-titik

SEGERA DITERTIBKAN — Inilah kios liar yang berdiri kokoh di atas buffer zone Simpang Tobing, Batuaji. Kios ini akan segera ditertibkan bersama dengan ratusan kios liar lainnya yang ada di Kecamatan Batuaji.

IPHI Batam Segera Mukota BATAM (HK) — Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Batam akan menggelar Musyawarah Kota (Mukota) ke-V, Minggu (25/2) mendatang di Hotel Pusat Informasi Haji (PIH) Batam Centre.

Demikian disampaikan H Abdul Razak, selaku Ketua Panitia Penyelenggara dan H Suyono selaku Bendahara Mukota kepada wartawan di Hotel Harmoni One, Batam Centre, Kamis (9/2).

Razak menjelaskan,

Camat Janji ... Hal. 10

Seri III Proliga 2017 Hari Ini Digelar Sukses Penyelenggaraan dan Prestasi

NIKO/HALUAN KEPR

KETUA pelaksanaan Mukota, Abdul Razak (kanan) memberikan penjelasan tentang pelaksanan Mukota ke-V IPHI Kota Batam.

BATAM (HK) — Siang ini, Jumat (10/2), Seri III Proliga 2017 akan mulai dipertandingan di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal, Muka Kuning, Batam.

Pertandingan bolavoli kasta tertinggi di Indonesia yang akan berlangsung hingga, Minggu (12/2) itu akan diikuti oleh 6 tim pu-

IPHI Batam ... Hal. 10

CMYK

tra dan 7 tim putri, menurut rencana akan dibuka Gubernur Kepri, H. Nurdin Basirun, yang juga akan dihadiri oleh Kapolda Kepri, Walikota Batam, Ketua Umum PBVSI, FKPD di Kepri, dan tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana, Amri, mengatakan, ini pertama kalinya Batam dipercaya sebagai penyelenggara pertandingan kasta tertinggi bola voli di Indonesia.

"Ini jelas menjadi kebanggaaan bagi kita warga Batam dan Kepri, karena dapat menjadi tuan rumah pertandingan bolavoli profesional di Indonesia," ungkapnya, saat konferensi pers, di Hotel Golden View Bengkong, Kamis (9/2/2017) sore kemarin.

Dijelaskannya, terpilihnya Batam sebagai salah satu kota penyelenggara Proliga, setelah pihak Proliga melakukan peninjauan.

"Seperti kita tahu, sebelumnya Batam setiap tahun sejak 2007 lalu menyelenggarakan kegiatan turmanen terbuka bolavoli hingga bertaraf internasional. Kini kita dipercaya, untuk menyelenggarakan turnamen profesional di Indonesia. Karena itu, kita ingin kesuksesan menyelenggarakan turnamen terbuka di Batam selama ini, juga diikuti dengan suksesnya penyelenggaraan Proliga Seri III ini," jelas Amri.

Amri melanjutkan, gaung penyelenggaraan Proliga di Batam ternyata tidak hanya memikat hati para pencinta bolavoli nasional, namun, juga menarik minat para pencinta bolavoli dari negeri tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

"Ini dibuktikan dengan telah dibookingnya tiket oleh pencinta bolavoli dari Seri III ... Hal. 10 Editor: Amir, Layouter: Mario

10

Batam

Jumat, 10 Februari 2017

Tua-tua Keladi Edar Narkoba BATAM (HK) — Tuatua keladi, itulah ungkapan yang tepat untuk menggambar kelakuan Harianto. Umurnya yang sudah lebih dari setengah abad tidak menjadikan dirinya lebih dekat dengan Tuhan, tetapi justru menjadi pengedar Narkoba yang merusak generasi muda.

Dalam persidangan yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Batam, terdakwa Harianto hanya bisa tertunduk saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syamsul Sitinjak membacakan surat dakwaan terhadap dirinya.

Terdakwa Harianto didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain pembacaaan surat dakwaan terhadap terdakwa, JPU juga mendatangkan dua orang saksi penangkap

dari kepolisian, Ardiansyah. dari keterangan yang diberikan saksi, terdakwa ditangkap di Ruli Sei Tering, Kecamatan Batu Ampar berdasarkan laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkoba.

"Itu berdasarkan laporan dari masyarakat yang mulia, makanya saya dan dua teman lainnya mengintai lokasi tersebut dan akhirnya menangkap terdakwa," ungkapa Adriansyah, saksi yang dihadirkan di persidangan, Kamis (9/2).

Diceritakan dalam dakwaan oleh JPU, Syamsul Sitinjak, penangkapan terhadap terdakwa didapatkan lima bungkus paket sabu seberat 1,50 gram beserta sejumlah uang lebih dari Rp1 juta.

Saat penangkapan dilakukan, terdakwa mengatakan kalau barang haram tersebut

Ingin Berbuat ..... ga, maupun di lingkan masyarakat.

Karena itu pula, sejak beberapa tahun silam hingga kini Rival masih dipercaya sebagai ketua RW 11 di Kelurahan Tiban Indah, Sekupang.

"Manusia ialah, mahkluk sosial. Jadi selaku warga yang tinggal berdampingan dengan seluruh lapisan masyarakat tentulah kita ini harus dapat berbuat yang yang terbaik terhadap keluarga, lingkungan, serta masyarakat," ungkap Rival, dengan ramah dan santun.

Menurut pria kelahiran di Batu Sangkar, 22 Mai 1985 silam ini, keberhasilan seorang pria tentunya

sambungan Hal. 9 juga tidak terlepas dari dukungan orang orang terdekat, terutama istri. Sebab peran istri itu adalah sebagai pendukung dan pemotifasi bagi suami, maupun keluarganya dalam meraih sebuah harapan dan impinan.

"Alhamdulillah, dengan dukungan istri tercinta dan anak-anak tersayang saya, semua kegiatan bisa berjalan baik dan lancar. Dengan demikian, saya masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, untuk bisa berbuat yang terbaik pada keluarga dan masyarakat," sebut suami Winda Lesmana ini, semangat.

Ayah dari Muham-

IPHI Batam .....

Mukota diadakan menyusul masa kerja pengurus IPHI dibawah kepemimpinan H Makmur AT telah berakhir Januari 2017.

"Kita akan menggelar Musyawarah pada 25 Februari mendatang, karena memang masa kepengurusan sebelumnya sudah berakhir," ungkap Abdul Razak.

Mukota kali ini, kata Razak, dalam rangka memilih Ketua Umum yang baru untuk masa bhakti 2017-2022, guna melanjutkan roda organisasi yang menghimpun seluruh haji di Kota Batam ini.

Iven musyawarah ini akan dihadiri sekitar 100 orang, dan 80 peserta memiliki hak suara pada pe-

dibeli dari Iman (DPO) yang tinggal di daerah Bengkong seharga Rp2,2 juta.

"Katanya itu dibeli dari Iman seberat 2 gram seharga Rp2,2 juta," kata Adriansyah.

Sewaktu membeli sabu-sabu kepada Iman (DPO), terdakwa hanya menunggu di rumah karena Iman yang langsung mengantarkan barang tersebut kerumah terdakwa. "Pengakuannya, Iman sendiri yang mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumahnya," katanya lagi.

Ketika dilakukan penyidikan terhadap terdakwa, terungkap enam paket sabu sudah dijualnya seharga Rp300 ribu di dekat ruli tersebut dan saat penangkapan terdakwa juga mengaku kalau baru pertama kali menjual sabu-sabu.

"Sebelumnya ada enam paket yang sudah dijual terdakwa seharga Rp300 ribu" katanya lagi. (cw58)

mad Aga Pribadi dan Arjuna Zatwan Pribadi, berpandangan kehidupan manusia itu tidak terlepas dari keharmonisan alam dan lingkungan. Sehingga dalam bermasyarakat harus bisa membawa diri dan bersikap agar kita bisa menjadi panutan, tauladan, serta terus menjaga kerukunan.

"Makanya, saya menekankan prinsip hidup ini ibarat setangkai padi. Dimana, ia semakin berisi dan semakin merunduk.

Artinya apa, dia akan lebih melihat ke bawah dengan segala kerendahan hati, agar dapat berbuat yang terbaik," pungkas pria hobi bola kaki ini. (vnr)

Pemko Audensi dengan Menteri ATR, Bahas Pertanahan BATAM (HK) — Pemerintah Kota Batam me lakukan audiensi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan Djalil. Audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR, Rabu (8/2), ini dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin.

Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka pemantapan dan sinkronisasi rencana kerja Pemko Batam khususnya berkaitan dengan aspek tata ruang dan pertanahan.

Di hadapan menteri ATR, Amsakar memaparkan kondisi terkini terkait permasalah pertanahan yang ada di Batam. Di antaranya meminta kepada Kementerian ATR untuk dapat memproses pelepasan Hak Pengelolaan atas tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), pemer-

karan kecamaintahan, pendiditan dan dibutukan, kesehatan, hkan dukungan jalan dan laindari BP Batam nya. Harapan sedan Kementerilanjutnya diteran ATR untuk bitkan Hak Pakai menjamin ketinstansi pemerersediaan lahan intah atas nama dan pen dafPemerintah Kota taran hak atas Batam, Pemerintanahnya. Lahtah Provinsi KepAmsakar an itu nantinya ulauan Riau atau Kementerian/Lembaga akan dialokasikan untuk sesuai dengan kewenan- pembangunan kantor camat, lurah, polsek, pusgannya.

"Pemko Batam membu- kesmas, sekolah serta fatuhkan dukungan Kement- sum fasos lainnya.

Selain permasalahan erian ATR untuk dapat memproses pendaftaran tersebut juga dilaporkan Hak Pengelolaan serta kepada Menteri ATR/Kepamendorong BP Batam agar la BPN mengenai kawasan dapat segera menyelesai- Rempang, Galang dan Gakan dokumen pengaloka- lang Baru juga terkait tata sian lahan atas tanah yang ruang Kota Batam. Lapotelah dikuasai dan diman- ran dipaparkan oleh Kepafaatkan oleh Pemerintah la Badan Perencanaan, PeKota Batam, sehingga da- nelitian dan Pengembanpat diproses penerbitan gan Pembangunan Kota Hak Pakai atas nama Pe- Batam, Wan Darussalam. merintah Kota Batam," Disebutkan bahwa Pemko Batam saat ini tengah meujarnya.

Ia mengatakan, meru- nyusun rancangan Peratujuk pada RPJM Kota Ba- ran Daerah tentang Rencatam dalam 5 tahun ke de- na Tata Ruang Wilayah.

Menjawab hal tersebut, pan Pemko Batam membutuhkan tanah untuk Menteri ATR/Kepala BPN persiapan rencana peme- Sofyan Djalil mengatakan

permasalahan Batam sudah menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Bahkan Presiden Jokowi telah berkali-kali melakukan rapat kabinet terkait pengembangan dan meningkatkan daya saing Batam.

"Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap Batam", ujarnya.

Terkait permasalahan yang dilaporkan oleh Pemko pada kegiatan audiensi ini, Sofyan Djalil akan membahas lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Perekenomian yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan. Ia berharap dalam dua minggu ke depan bersama jajaran Kementerian ATR dan Kementerian terkait dengan lahan akan datang ke Batam guna mendudukkan masalah ini.

"Siang ini saya ada rapat dengan Pak Menko dan akan saya laporkan hal ini.

Dua minggu lagi mudahmudahan kami bisa ke Batam untuk membahas dan mengurai masalah ini," kata dia. (mc/cw56)

Seri III ..... negeri jiran tersebut. Ini menunjukan jika bolavoli di Indonesia khususnya Batam dan Kepri telah menjadi magnet bagi pencinta bolavoli. Karena itu, kita ingin turnamen ini sukses. Dan diharapkan bisa menjadi jalan bagi penyelenggaraan Proliga tahun-tahun mendatang,"

sambungan Hal. 9 paparnya lagi.

"Kita hanya memiliki target sederhana yakni ingin menyukseskan kegiatan ini sebagai tuan rumah. Jika sukses, tentu ke depannya kita bisa bersaing lagi," lanjut Amri.

Sementara itu, Wakil Direktur Proliga, Reginald Nelwan, mengata-

kan, pihaknya memilih Batam sebagai salah satu lokasi penyelenggara, karena informasi yang didapat, di Batam animo masyarakat untuk menonton pertandingan bolavoli sangat tinggi.

Selain itu, Batam juga memiliki venue yang representatif dan juga memi-

liki fasilitas yang cukup memadai.

"Ada beberapa kriteria kenapa terpilih menjadi penyelenggara, yakni, sarana dan animo masyarakat cukup luar biasa. Ditambah lagi, beberapa iven sebelumnya berjalan lancar dan sukses di Batam," ujar Reginald. (fhy)

sambungan Hal. 9 milihan ketua umum yang baru nanti.

Pendaftaran calon ketua umum kata Razak, pihaknya menjadwalkan berlangsung mulai Jumat (10/2) hingga Senin 20 Februari.

Sementara syarat yang ditentukan untuk menjadi calon ketua umum, yakni sudah menjadi pengurus IPHI satu periode.

Menyinggung apa yang telah dikerjakan pengurus IPHI sebelumnya, Razak menjelaskan, kepengurusan lama telah berhasil membentuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Sepanjang Hayat.

Selain itu IPHI juga membantu pemerintah daerah dalam memberi manasik bagi calon jemaah

haji yang akan melaksanakan ibadah haji di Mekkah.

Ditambahkan oleh Bendahara Panitia Mukota, H Suyono, bahwa IPHI adalah wadah bagi para haji berkumpul dan membangun tali silaturahim dan shearing pengalaman spritual para haji.

Dengan demikan akan terbangun ukuwah islamiyah, merumuskan sumbang saran dan pendapat kepada pemerintah yakni kepada Departemen Agama, serta melaksanakan manasik haji bagi para calon haji.

Oleh karena itu ia pihaknya mengajak para haji baik tua maupun muda agar bergabung menjad anggota IPHI Batam. (nic)

DERMAWAN/HALUANKEPRI

PANITIA Seri III Proliga 2017 saat konferensi pers, di Hotel Golden View Bengkong, Kamis (9/2/2017) sore kemarin.

Camat Janji ..... kios liar di buffer zone, diantaranya di Kelurahan

sambungan Hal. 9 Tanjunguncang mulai dari simpang lampu merah

Polsek Batuaji hingga sampai ke Tanjunguncang ujung.

Selanjutnya di kelurahan Bukit Tempayan, seperti di depan perumahan Puskopkar dan di lahan kosong Simpang Tobing.

Selanjutnya di kelurahan Buliang terdapat di Ruko Genta II atau tepatnya di depan Kampus Unrika dan di depan rumah makan Sederhana Aviari. Sementara di Kelurahan Kibing ada beberapa titik seperti di depan SP Plaza atau berada di samping Pospol MKGR. Dia juga mengatakan, sudah berupaya untuk melakukan penertiban, akan tetapi kendalanya adalah kekurangan personil Satuan Satpol PP di kecamatan. Bahkan untuk penertiban yang disamping kantor Camat belum maksimal karena kekurangan anggota tersebut. Jadi pihaknya hanya menunggu waktu saja.

"Bagaimana kita maksimal untuk melakukan penertiban. Sedangkan kita masih kekurangan anggota Satpol PP di kecamatan. Namun pihaknya komitmen akan tetap monitor untuk perkembangan kios tersebut," ujarnya pak

Camat di ruang kerjanya.

Selain untuk penertiban kios liar, pihak kecamatan juga menyatakan akan enata ulang Pasar Seken Aviari supaya bersih dan teratur.

"Untuk penertiban lapak itu sudah ada yang kita targetkan dan harus dikosongkan segera mungkin," katanya lagi.

Meskipun demikian, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan tim terpadu. Bahkan data-datanya sudah dikirim ke kantor tim terpadu, jadi pihaknya hanya menunggu pelaksanaannya saja.

"Sudah kita surati para pedagang yang berada di lahan penghijauan, agar jangan digunakan lahan buffer zone untuk buka usaha. Kami pun sudah berkoordinasi dengan tim terpadu serta sudah melayangkan surat. Jadi pihaknya hanya menungu pelaksanaan saja," terangnya kembali.

Sementara itu, Imam Tohari selaku Kabid Penertiban dan Penegakan Satpol PP Batam mengatakan, kalau dirinya belum mendapatkan datadata kios liar yang berada di daerah Batuaji sekitarnya. *** Editor: Amir, Layouter: Mario

CMYK

11

karimun

Jumat, 10 Februari 2017

JMS Kenalkan Hukum Sejak Dini KARIMUN (HK) — Untuk memperkaya khasanah pengetahuan siswa terhadap hukum dan perundang-undangan serta menciptakan generasi baru taat hukum, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun menggelar program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) 2017. Program ini ditujukan untuk siswa SD, SMP, hingga SMA. Hengki haipon Liputan Karimun Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Slamet Sentosa SH melalui Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Aji Satrio Prakoso SH mengatakan program JMS dilaksanakan di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Moro dan Durai yang mencakup sejumlah sekolah mulai SD, SMP dan SMA. "Ada 10 kegiatan JMS yang bakal kita laksanakan. Kegiatan ini kita gelar setiap 2 (dua) minggu sekali. Nantinya kita bekerja sama dengan Dinas Pen-

didikan Kabupaten Karimun untuk memilih sekolah yang bakal kita berikan program JMS," kata Aji pada kegiatan perdana JMS di SDN 03 Bukit Senang Kelurahan Teluk Air, Kamis (9/2).

Kata Aji, program JMS itu dilaksanakan berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan RI. Adapun pelak-

sana programnya adalah para Jaksa fungsional, pakar, psikolog, dan pemuka masyarakat.

"Materi yang diangkat dalam JMS ini seperti penyalahgunaan narkoba, korupsi, cyber bullying, cyber terorism, dan kekerasan seksual," jelas Aji. Pendekatan JMS, menurut Aji menggunakan pendekatan persuasif dengan memadukan konsep belajar dan bermain serta komunikasi dua arah serta memiliki target anak sekolah dasar hingga menengah atas.

Sementara kegiatan perdana program JMS di SDN 03 Bukit Senang Kelurahan Teluk Air, Kamis (9/2), mendapat antusias dan respon yang luar biasa dari para siswa/i serta para guru dan orang tua murid.

Ratusan siswa mendapat materi pelajaran baru tentang pengetahuan narkoba. Ilmu baru itu diberikan para Jaksa Roy dan Jaksa Zaki. Kasi Intelijen Kejaksaaan Negeri Ka-

rimun, Aji Satrio Prakoso SH langsung turun ke lokasi bersama dengan beberapa jaksa dan petugas Kejaksaan. Mereka memberikan pemahanan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Bukan hanya memberikan pemahaman, Kasi Intelijen Kejaksaaan Negeri Karimun juga membawa dan menunjukkan barang bukti narkoba sabu, pil dobel L, dan ganja, kepada para siswa. Ketiga jenis narkoba tersebut sengaja dibawa oleh Kasi Intelijen untuk ditunjukkan kepada para siswa SDN 03 Bukit Senang.

"Tujuannya, agar para siswa tahu dan bisa menghindari ancaman barang terlarang tersebut. Sekaligus, Ini merupakan program Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba,” ujar Aji Adanya pemahaman tentang bahaya narkoba itu, Aji berharap agar para pelajar tidak lagi menjadi

HENGKI HAIPON/HALUAN KEPRI

BERI PENJELASAN - Kasi Intelijen Kejari Karimun Aji Satrio Prakoso SH memberikan penjelasan terhadap bahaya narkoba pada kegiatan perdana Jaksa Masuk Sekolah (JMS) 2017 di SDN 03 Bukit Senang Kelurahan Teluk Air, Kamis (9/2). pelaku dan pengguna. Bahkan menjadi korban narkoba. Selain memberikan beberapa wawasan tentang narkoba, JPU juga menyampaikan bahaya tindak pidana pelecehan seksual yang kini kerap menjerat anak di bawah umur.

Aji meyakini, bekal pendidikan pendidikan moral dan agama yang diberikan terhadap siswa SDN 03 Bukit Senang, maka bisa menjadi dasar anakanak agar tidak menjadi pelaku tindak pidana. “Kami yakin dengan dasar agama itu kalian semua bisa membentengi diri dari tindak pidana yang dilarang Undang-undang,” pungkas Aji. Sementara Kajari Karimun, Slamet Sentosa SH ketika dikonfirmasi mengatakan program jaksa masuk sekolah merupakan

CMYK

program pemerintah pusat yang dicanangkan di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan yaitu pengenalan serta pembinaan hukum sejak dini. Sehingga anak-anak bangsa tidak terjerumus dengan pelanggaran hukum, seperti tawuran, narkoba dan masalah kriminal lainnya.

Senada disampaikan Bupati Karimun H Aunur Rafiq. Ia mengatakan penerapan bidang hukum memang sudah seharusnya dilakukan sejak dini sehingga diharapkan akan berpengaruh pada perkembangan moral peserta didik ke arah positif.

"Para siswa harus mampu menjadi generasi penerus bangsa, yang selalu berjalan pada koridor peraturan hukum yang berlaku," ujarnya.

Kadis Pendidikan Ka-

bupaten Karimun Bakri Hasyim mengatakan jajaran Dinas Pendidikan menyambut baik serta mendukung program jaksa masuk sekolah, dengan target kedepan para pelajar di Bumi Berazam tidak tersangkut atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Bakri menegaskan, generasi muda harus seringsering diberi pengetahuan tambahan. Termasuk bahaya narkoba. Pihaknya siap dan selalu mendukung lembaga yang mengajak anak didik untuk memerangi narkoba. Bahkan, dia akan mendampingi kegiatan serupa ke sekolah-sekolah lain. ”Nanti bertahap ke sekolah lain, terutama di sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang banyak,” kata Bakri.***

Editor: Syahdan, Layout: Rifqi Andy

12

Natuna

Jumat, 10 Februari 2017

Minta Zona Distribusi Obat Dirubah Sekda Akan Temui Kementrian Kesehatan NATUNA (HK) — Sekda Natuna Wan Siswandi berharap kementerian kesehatan merubah zona pendistribusian obat yang ditetapkan lembaga kebijakan pengadaan (LKP) barang atau jasa. Untuk itu, Wan Siswandi mengatakan, pihaknya akan menemui kementerian kesehatan terkait pengiriman obat-obatan untuk Kabupaten Natuna.

Fathurrahman hatan tidak harus memLiputan Natuna "Saya akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan persoalan ini," kata Sekda ditemui dikantornya, Kamis (9/2).

Alasannya menemui kementerian kesehatan adalah meminta agar pendistribusian obat tidak melalui kawasan FTZ yakni kota Batam. Dengan begitu RSUD dan Dinas Kese-

bayar pajak PPN sampai dua kali.

"Yang mengusulkan zona pendistribusian ini kan Kemenkes, yang menetapkan adalah lembaga kebijakan pengadaan (LKP) barang atau jasa. Makanya kita minta supaya dirubah," ungkapnya.

Menurutnya penetapan zonasi ini sangat mengganggu stabilitas pengada-

an obat di RSUD dan Puskesmas. Oleh karena itu, stok obat di rumah sakit terancam kosong.

"Tahun lalu belum dilakukan pemotongan. Makanya pas ada pemeriksaan dari BPK, hal ini menjadi temuan bahwa kita tidak membayar pajak PPN 10 persen. Padahal saat pengambilan barang di Batam, sudah di potong 10 persen," paparnya.

Dengan kejadian ini, daerah harus membayar pajak sekitar Rp.300 juta.

Dan ini harus dibebankan kepada siapa. Sebab pihak distributor sudah membayar itu di Batam.

"Tahun ini kita tidak mau terjadi lagi. Sebab Natuna tidak termasuk kawasan FTZ," tutupnya.***

FATHURRAHMAN/HALUAN KEPRI

BERI ARAHAN — Sekdakab Natuna, Wan Siswandi memberikan arahan kepada pegawai RSUD ia mengaku akan segera mengupayakan kemudahan diatribusi obat ke Natuna.

PNS Natuna Kesempatan Belajar IT

FATHURRAHMAN/HALUAN KEPRI

BUPATI Natuna, Hamid Rizal menyerahkan DPA ke SKPD. Ia mengaku PNS Natuna memiliki peluang belajar IT ke luar daerah.

NATUNA (HK) — Kementerian PAN RB memberikan peluang untuk PNS yang ada di Pemerintah Kabupaten Natuna untuk belajar Informasi Teknologi (IT) ke sejumlah daerah.

Hal ini untuk meningkatkan kualitas PNS. Bupati Natuna, Hamid Rizal mengaku Kementerian PAN RB telah menawarkan kepada Natuna agar dapat belajar ke daerah yang sudah mumpuni di bidang IT. "Pada pertemuan dengan Kemenpan RB kita ditawarin belajar IT. Ini bagian dari upaya peningkatan mutu pegawai," kata Bupati Hamid di Jakarta, kemarin.

Iamenyebutkan,tahapawal ini pemerintah pusat memberikan peluang bagi 20 orang untuk belajar IT di dua daerah.

"Di antara mereka ada 10 orang belajar ke Jogjakarta dan 10 orang lagi ke Banyuwangi," jelasnya.

Setelah mereka belajar, mereka diharapkan dapat dapat mengelola E Goverment berbasis IT di lingkungan Pemkab Natuna.

"Kita persiapkan dulu SDMnya, nanti kalau telekomunikasi kita kuat dengan Palaparing, kita akan bekerja dengan basis IT terutama sekali di bidang administrasi. Kita siapkan SDM dulual biar tidak kelabakan kita nanti," pungkasnya. (fat)

Android Dorong Minat Baca Masyarakat NATUNA (HK) — Pemakaian android saat ini makin umum bahkan diakui cukup mumpuni dalam mendorong minat baca masyarakat. Bahkan, teknologi android telah membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk membaca karena didukung dengan selaksa device dan aplikasi yang mempermudah masyarakat mengakses bacaan.

Demikian yang disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan Derah Natuna, Basri di Jalan Soekarno Hatta, Ranai, Kamis (9/2).

Dia menilai teknologi android sangat bagus bagi upaya pemerintah dalam menciptakan SDM yang berpengetahun.

"Peran android sangat besar dalam meningkatkan minat baca. Kita bisa saksikan secara kasat mata betapa pesatnya perkembangan minat baca masyarakat meskipun hanya melalui hapenya," kata Basri.

Dia melanjutkan, pembangunan sumberdaya manusia hanya memerlukan langkah lebih terutama sekali dalam hal pengadaan sarana pendukung.

"Melihat perkembangan minat baca ini, pemerintah sebenarnya tinggal menggerakknya lagi. Pemerintah harus memiliki sarana sebagai daya dorong," ungkapnya.

Pihaknya selaku bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab men-

ingkatkan minat baca masyarakat sudah memasang rencana untuk menfasilitasi masyarakat.

"Ya. Kita bangun sarananya seperti spot-spot membaca, kita bantu masyarakat dengan wifi agar tidak boros paket internetnya. Intinya dinamika ini harus digesa lagi," pungkasnya.

Ia mengaku belum memiliki angka persentase kenaikan angka minat baca masyarakat, hanya seja peningkatan itu bisa dirasakan dan dilihat secara langsung.

"Data persisnya mengenai kenaikan ini belum dapat kita simpulkan, cuma kita bisa lihat masyarakat banyak yang mengisi waktu luangnya dengan membaca," pungkasnya. (fat)

Tapau Jadi Wisata Buaya NATUN (HK) — Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Erson Gempa mengatakan, buaya merupakan satu kekayaan Natuna yang potensial sebagai satu segmen wisata di Natuna.

Dengan ini pemerintah mencanangkan Bendungan Tapau sebagai basis destinasinya.

Erson menjelaskan, Bendungan Tapau berada di Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah. Ia mensinyalir bendungan itu menyimban populasi buaya yang sangat banyak.

"Kita akan mengeksploitasi buaya sebagai bagi-

an dari pariwisata. Kita sudah tentukan Bendungan Tapau jadi destinasi utamanya. Buaya sudah belasan tahun beranak-pinak di sana," kata Erson di kantor Bupati Natuna, Kamis (9/2).

Bendungan Tapau sendiri selain sebagai sumber irigasi juga akan menjadi destinasi wisata yang memerlukan adernalin.

"Selain sebagai bendungan air, nanti juga sebagai pusat penangkaran buaya yang bakal menjadi bagian dari suguhan wisata Natuna. Kita kaya dengan buaya," sebutnya.

Wisata ini akan dike-

mas dengan sekema wisata berbasis masyarakat, di mana maayarakat akan terlibat langsung sebagai pelaku dan pegiat wisata.

"Wisatanya berbasis masyarakat. Mereka akan andil secara langsung di sana," ungkapnya.

Rencana ini sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak untuk menggodok konsepnya lebih lanjut.

"Kita sudah koordinasi dengan desa dan kecamatan, kita bangun konsepnya yang komplit terlebih dahulu sehingga nantinya bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah," tutupnya. (fat)

FATHURRAHMAN/HALUAN KEPRI

KADISPARBUD Kabupaten Natuna,Erson Gempa. Ia mengaku pihaknya akan menjadikan bendungan Tapau sebagai destinasi wisata buaya.

Editor: Edy Supriatna, Layout: Parlin

13

Lingga_Anambas

Jumat, 10 Februari 2017

Tanah Masjid Azzulfa Disertifikatkan LINGGA (HK) — Salah seorang oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lingga diduga melakukan penyerobotan sebagian lahan Masjid Azzulfa Dabo Singkep dengan menerbitkan sertifikat tanah kepemilikan tahun 2009.

Jefriadi

Liputan Lingga

IST

KUNCI ESKAVATOR — Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyerahkan secara simbolis kunci eskavator untuk membantu pertanian di Lingga kepada Bupati Lingga, Alias Wello, Kamis (9/2).

Gubernur Lantik 24 Kepala Sekolah Serahkan Satu Unit Eskavator LINGGA (HK) — Bersama Bupati Lingga dan jajaranya, Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun melantik dan mengukuhkan 24 kepala sekolah dan pengawas SMA/SMK se-Kabupaten Lingga di Aula Gedung Nasional, Dabo Singkep, Kamis (9/2).

Selain melantik pengawas dan juga kepala sekolah tingkat SLTA sederajat, pada kesempatan itu Nurdin juga menyer-

ahkan bantuan satu unit kunci Eskapator secara simbolis untuk mengolah lahan pertanian di Kabupaten Lingga.

Di bidang pendidikan juga dilaksanakan penandatangan tanganan MOU dengan salah satu perguruan tinggi di Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Nurdin mengingatkan kepada kepala sekolah dan pengawas yang telah dilantik untuk bekerja sepenuh hati.

"Setelah disumpah ta-

di, saya yakin bapak ibu sudah mendalami apa makna sumpah jabatan itu," kata Nurdin.

Menurutnya, pendidikan memang membutuhkan biaya yang besar. Tapi meskipun mahal, manfaat atau efeknya sangat besar sehingga tidak bisa diukur secara kuantitatif.

"Hari ini katakanlah pendidikan tingkat SMA diserahkan ke Pemprov Kepri. Jadikan ini sebagai peluang berprestasi. Kita berkompetisi persembahkan yang terbaik," ujarnya.

Ditambah lagi dengan adanya perpindahan kewenangan tersebut, lanjut Nurdin, seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia pendidikan harus tetap optimis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kepri.

"Tantangan dunia pendidikan daerah kita ini berhadapan langsung dengan negara tetangga. Mereka tidak punya SDM yang tinggi, tapi coba kita lihat, mereka begitu maju dari kita," ujar orang nomor satu di Kepri itu.(jfr)

Terungkapnya kasus tersebut berawal dari niat sang oknum untuk menjual tanah tersebut kepada salah seorang anggota kepolisian yang bertugas di Dabo Singkep.

"Saat itu, ada seorang pria datang mengaku sebagai pemilik sebagian lahan di samping Masjis Azzulfa dengan membawa sertifikat tanah. Pria tersebut juga mengaku sebagai pegawai BPN," kata Syahrudin, anak salah seorang pengurus Masjid Azzulfa, Rabu (8/2).

Syahrudin yang membuka usaha jasa potong rambut persis di sebelah tanah masjid terkejut dengan pengakuan oknum ini yang telah memiliki sertifikat lahan terrsebut. Namun ia tidak berani protes karena tidak mengetahui pasti status lahan tersebut.

"Orang tua saya sudah lebih dari 30 tahun jadi pengurus Masjid Azzulfa. Baru kali ini pula ada orang yang mengaku memiliki lahan ini," katanya sambil menunjukan lahan yang dimaksud kepada Haluan Kepri.

Dilanjutkannya, tidak lama oknum yang mengaku memiliki lahan tersebut meninggalkannya, Syahrudin kemudian pulang dan menemui orang tuanya dan mempertanyakan kepastian status tanah tersebut.

"Ketika itu orang tua saya juga terkejut. Apalgi dalam sertikat tersebut ada tanda tangan orang tua saya sebagai saksi sempadan," sebut Syahrudin.

Ditegaskan, Syahrudin, orang tuannya tidak pernah sekali pun menandatangi sebagai sepadan di lahan milik masjid tersebut.

Lalu, para pengurus Masjid Azzulfa mempertanyakan kebenaran telah terbitnya sertifikat sebagian tanah masjid ke Lurah Dabo Agustiar.

"Pak Lurah menyarankan agar pengurus masjid membuat surat sanggahan sertifikat yang disebutkan oleh oknum tersebut ke BPN," kata Syahrudin.

Terkait terbitnya sertikat kepemlikan lahan ini, Lurah Dabo, Agustiar, me-

ngaku telah melihat sendri sertifikat tanah tersebut.

Dalam sertifikat tersebut memang telah ditanda tangani saksi sepadan dan RT/ RT sebagai saksi pendukung.

"Namun ketika saya pertanyakan kepada salah seorang yang namanya tercata sebagai RW, tidak mengaku ada menandatangi kesaksian untuk sertikat lahan tersebut," kata Agustiar.

Meski begitu, Agustiar juga tidak memvonis bahwa sertifikat tersebut tidak sah. Namun ia akan melakukan penelusuran arsip dari tanah yang telah memiliki sertifikat tersebut.

"Sertifikat ini dikeluarkan tahun 2009. Ketika itu saya belum menjabat lurah. Saya sudah tugaskan seorang staf untuk mencari arsip dari kepengurusan tanah itu," sebutnya.

Tidak hanya menelusuri arsip, melalui lisan ia juga telah berkoordinasi dengan salah seorang pejabat BPN Lingga. Menurut pejabat tersebut, pengurus Masjid Azzulfa diminta untuk melayangkan surat bantahan resmi atas sertifikat lahan itu.

Dengan surat bantahan

tersebut, nantinya BPN dapat menindaklanjuti hal ini ke pihak terkait.

"Kalau dalam penelusuran BPN ada kekeliruan, maka BPN akan menarik kembali sertifikat yang telah dikelaurkan itu," katanya mengulang pernyataan pejabat BPN. Agus berharap, untuk masyarakat yang ingin membeli tanah atas sertifikat tersebut agar menunda keinginannya. Hal ini untuk menghindari warga tersebut agar tidak mendapat kesulitan di kemudian hari.

"Saya juga dengar ada warga yang tertarik dengan tanah itu dan berniat membeli. Saya sarankan jangan dulu hingga persoalan status tanah ini jelas," imbuhnya. sementara itu oknum petugas BPN yang dimaksud berinisial YD ketika dikonfirmasi mengakui bahwa dirinyalah yang membuat sertifikat tanah tersebut. Namun ia membantah telah melakukan penyerobotan terhadap tanah wakaf di masjid.

"Kalau soal informasi tanah itu saya dapat dari Ahmad Sukarna. Kata dia, itu tanah dia semua, makanya kemarin kita sertifikatkan. Soalnya menurut dia yang mengolah tanah itu juga dari dahulu dia, bahkan dia yang menanam pohon kelapa di situ. Makanya saya berani kemarin sertifikatkan sesuai permintaan dia. Kalau bagi saya itu sudah sesuai prosedur," katanya menjelaskan.***

JEFRIADI/HALUAN KEPRI

SYAHRUDIN menunjukkan tanah Masjid Azzulfa yang telah diserobot oleh oknum yang mengaku pegawai BPN Lingga.

Kapal Cepat Harus Sandar di Pelabuhan Pemda Pemkab Surati Pengusaha ANAMBAS (HK) — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menyurati pengusaha kapal feri agar kapal cepat tersebut dapat sandar di Pelabuhan Pemda.

Hal ini dilakukan mengingat sejauh ini kapal feri penumpang tersebut masih sandat dipelantar milik Masyarakat ataupun di pelabuhan pelni di Pulau Berhala.

“Kita sudah menyurati Pengusaha Kapal agar sandar di Pulau Berhala,” demikian disampaikan Drs Nurman, Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Kamis (9/2).

Nurman tidak menampik jika selama ini kapal feri yang melayani dari rute pelabuhan Sri Bintan Pura menuju pelabuhan Letung bersandar di pelantar milik masyarakat, sebab pelabuhan milik pemda masih dalam tahap membangun. Namun saat ini pelabuhan tersebut sudah bisa digunakan.

“Saat ini pelabuhan Pemda sudah dapat dipergunakan,” jelasnya.

Mantan Asisten I Pemkab Anambas itu mengaku sangat kwatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan ketika kapal feri bersandar dipelantar milik masyarakat. Kenapa demikian pelantar milik masyarakat tersebut terbuat dari kayu dan tidak layak dijadikan pelabuhan, namun untuk sementara waktu masih bisa dimaklumi walaupun resikonya sangat tinggi.

“Alhamdulilah sejauh ini belum ada kejadian atau musibah yang tidak diinginkan terjadi, tapi kedepannya kita belum tau. Oleh sebab itu harus segera dilakukan antisipasi,” bebernya.

Lebih jauh Nurman mengungkapkan, pihaknya menyiapkan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi kebutuhan dipelabuhan pemda seperti ruang tunggu. Perencanaan kegiatan tersebut sudah disampaikan kepihaknya melalui musrenbang kecamatan beberapa hari yang lalu.

Selain dari ruang tunggu yang disampaikan masih ada yang lainnya yakni pelabuhan terapung untuk

sandar kapal feri ketika air laut surut dan perlu diperluas kedalaman alur lintas bagi sejumlah kapal.

Hal ini tambah Nur man, akan menjadi pertimbangan oleh pemerintah daerah dan tergantung ketersedian anggaran pula dan jika perlu pemda akan mengajukan anggaran ke Pemprov atau pemerintah pusat.

“Untuk saat ini kapal feri sudah bisa sandar dipelabuhan tersebut dan kedepannya akan kita siapkan fasilitas pendukung lainnya,” tukasnya.

Masih kata Nurman, mengenai penggerukan untuk kedalaman alur lintas di laut perlu dilakukan kajian oleh tim ahli, sebab penggerukan tersebut akan merusak terumbu karang di sekitar. Jika tim ahli sudah dilaksanakan maka pemda akan membuat perencanaan pelaksana kegiatan untuk hal tersebut.

Pihaknya tambah Nurman tidak ingin melaksanakan kegiatan serta merta dan itu harus melalui mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau mengenai perluasan alur lintas itu perlu dilakukan kajian terlebih dahulu,” tutupnya.(yud)

Editor: Afrizal, Nikolas Ngao,Layout: Parlin

CMYK

14

Tanjungpinang-Bintan

Jumat, 10 Februari 2017

Sakit, Tengku Batal Diperiksa Dugaan Gratifikasi Dana Deposito Anambas TANJUNGPINANG (HK) — Mantan Bupati Kabupaten Kepulawan Anambas, Drs H Tengku Mukhtarudin, batal diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Ia akan diperiksa sebagai tersangka dugaan kasus korupsi gratifikasi dana deposito investasi jangka pendek Pemkab Anambas di Bank Syariah Mandiri cabang Tanjungpinang sebesar Rp1,2 miliar dari deposito Rp120 miliar selama 2011-2012, Kamis (9/2).

Asfanel Liputan Tanjungpinang Selain Tengku, sedianya tim penyidik, pada hari yang sama juga akan memeriksa dua tersangka lainya, yakni mantan Kabag

Keuangan Pemkab Anambas Ipan SE dan mantan Kepala cabang Bank Syariah Mandiri di Tanjungpinang, berinisial KR. Namun hingga waktu yang ditentukan, keduanya juga belum bisa hadir memenuhi panggilan tim penyidik

Kejati Kepri, tanpa alasan yang jelas.

"Info yang kita dapati dari Penasehat Hukum (PH) yang bersangkutan (Tengku Mukhtarudi), mangatakan kliennya tengah sakit, sehingga belum bisa memenuhi panggilan kita untuk diperiksa hari ini (Kamis)," kata Kepala Kejati Kepri Yunan Harjaka SH MH melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Feri Taslim SH MH, menjawab konfirmasi wartawan terkait kelanjutan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan kasus korupsi mantan Bupati Anambas tersebut.

Disinggung tentang pemanggilan terhadap dua tersangka dalam kasus yang sama lainnya, Feri Sakit, Tengku ... Hal. 15

IST

AMANKAN MOTOR — Motor Honda Supra X BP 5707 BK dan sepeda milik Rubiah diamankan petugas usai tabrakan di Jalan Nusantara Km 20 Kijang untuk dibawa ke Pos Unit Lantas Gesek guna pemeriksaan lebih lanjut, Kamis (9/2).

Walikota Tinjau Musrenbang Nenek 60 Tahun Tewas di Jalan Raya Tingkat Kelurahan

RICO

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah meninjau pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Kampung Bugis tahun 2018, di Rumah Makan Madong Kampung Bugis, Kamis (9/2).

TANJUNGPINANG (HK) — Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah meninjau pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Kampung Bugis untuk tahun 2018. Acara yang dihadiri Kepala Bapelitbang, Anggota Dewan, Camat, Lurah, perangkat RT/RW, serta tokoh masyarakat itu berlangsung di Rumah Makan Madong Kampung Bugis, Kamis (9/2).

Lis mengatakan sejak dua tahun terakhir ini,

BINTAN (HK) — Nyawa Rubiah (60) tak tertolong lagi, setelah sepeda ontel yang ditungganginya disambar motor Honda Supra X BP 5707 BK yang dikendarai Kemal Hidayat Saputra (31) di Jalan Nusantara Km 20 Kijang Kecamatan Bintan Timur, tak jauh dari Mesjid Nurul Huda, Kamis (9/2) pagi.

Warga Kampung Jawa, Kelurahan Sei Lekop,

Kecamatan Bintan Timur itu menghembuskan nafas terakhirnya setelah pendarahan pada bagian kepalanya akibat luka robek dibagian kepala belakang.

Sementara, Kemal hanya mengalami luka lecet pada bagian tangannya.

Kasat Lantas Polres Bintan AKP Krisna melalui Kanit Lantas Polsek Bintan Timur Iptu Adam Y Sasono menerangkan, kejadian ber-

mula ketika korban (Rubiah) mengendarai sepedanya mengarah ketengah jalan. Namun, pada saat itu muncul sepeda motor yang dikendarai Kemal melaju dari arah Kijang menuju Tanjungpinang.

"Jadi pas tiba di depan masjid Nurul Huda, sepeda yang dikendarai korban berjalan kearah tengah, seakan mau menyeberang. Karena jar-

BINTAN (HK) — Tim Saber Pungli akan bergerak cepat untuk menindak praktek pungli di instansi manapun. Tim Saber pungli tidak akan memberikan

celah siapapun melakukan praktek pungli akan ditindak tegas. Tim ini telah terbentuk dan mulai mengenalkan diri kepada masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi sehari, tim saber pungli mengharapkan masyarakat untuk segera melapor bila masih menemukan adan-

Walikota Tinjau... Hal. 15

ya praktik pungli di pelayanan-pelayanan instansi baik pemerintahan maupun kepolisian.

"Kalau memang masih ada masyarakat yang menemukan adanya praktik pungli, segera laporkan.

Biar bisa ditindak cepat,"

Tak Ada

... Hal. 18

JASAD Talip (49) berhasil dievakuasi ke bibir pantai tak jauh dari kantor Dispar Bintan di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang, dievakuasi oleh dua nelayan setempat dari lautan, Kamis (9/2).

OKI ALEXANDER

Mayat Mengapung Dekat Kantor Dispar Bintan

OKI ALEXANDER

KETUA tim saber pungli Kompol Dandung Putut Wibowo bersama jajarannya saat menggelar sosialisasi di Aula Kantor Camat Bintan Timur, Kamis (9/2).

BINTAN (HK) — Jasad Talip alias Nani (49) ditemukan sudah membusuk dekat laut tak jauh dari kantor Dinas Pariwisata (Dispar) Bintan di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang, Kamis (9/2) sekira pukul 08.30 WIB. Talip yang dikabarkan hilang sejak Senin (6/2) kemarin malam, ditemukan terapung 1 mile dari bibir pantai oleh dua orang nelayan, Parsono (34) dan Sohir (36) yang

saat itu hendak melaut. Dua nelayan tempatan itu terkejut saat hendak menebar jaring dilautan untuk menangkap ikan.

"Pas kita turun, kita lihat sesosok mayat terapung dilautan. Kita langsung hubungi kawan didarat (Aznan, Karyawan Agro), kemudian kami bawa jasadnya ke bibir pantai," tutur Parsono saat memberikan

Nelayan Akhirnya Diizinkan Berlayar KSOP Beri Kemudahan Pengurusan TANJUNGPINANG (HK)— Setelah hampir sepekan menunggu kepastian berlayar, akhirnya nelayan tradisional Tanjungpinang diizinkan oleh Kesyahbandaran Otoritas

CMYK

Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang untuk melaut mencari tangkapan ikan. Izin berlayar ini diberikan setelah dilakukan pertemuan antara pihak nelayan tradisional, agen ka-

Nenek 60

... Hal. 15

Banmus DPRD Jadwalkan PAW 20 Februari

Tak Ada Celah Lakukan Pungli Tim Saber Pungli Minta Masyarakat Melapor

aknya terlalu dekat, pengendara sepeda motor tak bisa ngelak sehingga tabrakan pun tak bisa terhindari," kat Adam.

Keduanya sambung dia, sempat dilarikan ke RSUD Kijang untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, ajal lebih dulu menjemput Rubiah, nyawa nenek 60 tahun itu

pal dan KSOP di ruang rapat kantor KSOP Tanjungpinang, Kamis (9/2).

"Kami tidak pernah melarang kapal ikan yang berlayar, selama memiliki persyaratan lengkap," ujar Kepala KSOP Tanjungpinang, Raju-

man Sibarani.

Lebih lanjut dikatakan, terkait dengan adanya keluhan larangan nelayan yang lantaran harus memiliki Surat Kecakapan Kapal (SKK) pelaya-

Nelayan Akhirnya... Hal. 15

Mayat Mengapung

... Hal. 15

TANJUNGPINANG (HK) — Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri akhirnya menjadwalkan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Kepri pergantian antar waktu (PAW) dari fraksi Demokrat dan Golkar. Adapun kedua pengganti itu adalah Raja Astagena menggantikan Sofyan Samsir dari fraksi Golkar. Dan Wan Norman Edi menggantikan Eriyanto dari Fraksi Demokrat.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memimpin rapat Banmus di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Kamis (9/2).

Menurut Jumaga pergantian itu mendesak karena banyaknya agenda penting kedepannya.

"Karena seluruh prosesnya sudah selesai, maka kita akan lantik mereka. Sebab, sudah lama anggota DPRD Kepri kita hanya 43 orang dari 45 orang," kata Jumaga Jumaga juga mengatakan dari yang jadwal dan kegiatan yang ada, akhirnya diputuskan tanggal 20 Februari keduanya dilantik dalam sidang paripurna istimewa.

Selain membahas PAW, rapat juga membahas pencabutan empat

Banmus DPRD

... Hal. 18

Yayasan Sulaimaniah Dirikan Ponpes Tahfiz Quran TANJUNGPINANG (HK) — Yayasan Sulaimaniyah dari Turki berencana akan mendirikan pondok pesantren (ponoes) tahfiz Quran di Kota Tanjungpinang.

Hal ini dikatakan koordinator Yayasan Sulaimaniah Se-

Sumatera, Tajuddin usai bertemu dengan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun belum lama ini.

"Direncaakan tahun ini pesantren tersebut akan mulai

Yayasan Sulaimaniah

... Hal. 18

Editor: Syahdan & Arment, Layout: Hestu Purwanto

15

Tanjungpinang-Bintan

Jumat, 10 Februari 2017

SWRO Batu Hitam dan Penyengat Segera Beroperasi Tunggu MoU Bersama Pemprov Kepri TANJUNGPINANG (HK) — Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang segera mengelola penyulingan air laut menjadi air minum atau Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) di Batu Hitam dan Pulau Penyengat segera disalurkan ke rumah-rumah warga.

Kesiapan Pemko Tanjungpinang itu, dikatakan Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah yang saat ini tinggal menunggu Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemerintah

Provinsi Kepri dan kebijakan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Intinya kami (Pemko) siap untuk mengelola dan Gubernur Kepri juga telah mendukung, agar bisa secepatnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun ada beberapa kendala yang harus diselesaikan, terkait MoU dan serah terima aset," ungkap Lis usai rapat bersama Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Provinsi Kepri, di Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Kamis (9/2).

Dikatakan Lis, saat ini pihaknya terus menggesa hak pengelolaan SWRO tersebut. Dalam hal ini, Satker tersebut bersedia memfasilitasi untuk izin pengelolaan dari Kementerian PUPR, kemudian setelah jelas, maka barulah dilakuklan MOU dengan Pemprov Kepri.

"Kita juga sudah membahas masalah ini dengan gubernur, dan gubernur sangat mendukung. Makanya kita tinggal menggesa izin pengelolaannya, baru MOU dengan

Dahulukan Pembayaran Hutang dan Gaji Pegawai Diterimanya Berkas APBD 2017 TANJUNGPINANG(HK) — Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadilla mengatakan Pemprov Kepri akan mendahulukan penggunaan APBD untuk pembayaran hutang-hutang yang tertunda dan pembayaran gaji pegawai (honorer) yang belum dibayar.

Pembayaran ini dilakuka jika berkas APBD 2017 sudah diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita akan dahulukan pembayaran hutang-hutang yang tertunda seperti pembayaran gaji pegawai khusus-

nya honorer," ujar Arif di Tanjungpinang, kemarin.

Karena menurut Arif, pembayaran hutang dan gaji guru itu sifatnya wajib. Mengingat itu kewajiban yang harus diberikan atas kerja yang mereka lakukan.

Tak hanya itu, Arif juga mengungkapkan selain membayar beberapa pembayaran yang difokuskan tersebut, pihaknya juga akan meminta setiap OPP sebagai pengguna anggaran untuk dapat mempergunakan anggaran dengan baik.

"Saya harap anggaran dapat

Yayasan Sulaimaniah ..... beroperasi yang tahap awalnya akan menggunakan gedung BP3KR Provinsi Kepulauan Riau," ujar Tajuddin.

Tak hanya itu, Tajuddin mengatakan para santri yang akan mondok di pondok pesantren tahfiz ini tidak dikenai bi-

sambungan Hal. 14 aya apapun atau gratis.

Sementara itu, ketua BP3KR Propinsi Kepri Huzrin Hood menyambut baik pendirian pondok pesantren ini di Kepri.

"Ini sangat bagus, karena sebagai wadah menciptakan generasi yang Islami," ujar

Tak Ada ..... tegas Ketua tim Saber Pungli Bintan, Kompol Dandung Putut Wibowo saat mengelar sosialisasi di Aula Kantor Camat Bintan Timur, Kamis (9/2) pagi.

Saat itu, pria yang menjabat sebagai Wakapolres Bintan itu juga memaparkan beberapa program tim saber pungli yang dikomandoinya tersebut. Pertama dan yang paling utama kata Dandung, timnya tidak akan mentolerir segala bentuk praktik pungli, siapa yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. "Pokoknya yang namanya pungli harus diberantas, tidak ada alasan bagi siapapun yang terlibat," paparnya.

Ia mengharapkan, dengan terbentuknya tim saber pungli di Bintan bisa menutup celah bagi para oknum untuk melaku-

kan pungli. Dengan begitu, segala bentuk urusan khususnya di pelayanan publik bisa bersih dari praktik pungli.

Hal senada juga ditegaskan Plt Sekda Bintan Adi Prihantara yang ikut hadir saat sosialisasi yang berlangsung diwilayah Bintan Timur. Adi pun menegaskan, program yang sudah dicanangkan Presiden RI Joko widodo untuk memberantas praktik pungli, harus dijalankan supaya pelayanan publik khususnya yang ada di Bintan bisa bersih dari pungli.

"Ini akan menjadi warning keras bagi siapapun yang berniat melakukan pungli. Karena dengan adanya tim saber pungli, siapapun yang terlibat akan ditindak," tegas Adi. Ia pun meminta kepada ma-

syarakat untuk tidak takut melaporkan bila menemukan adanya praktik pungli. Dengan begitu, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh tim saber pungli akan tetapi masyarakat juga bisa mengawasi demi bersihnya pelayanan publik tanpa pungli.

"Kepada masyarakat, laporkan jika masih melihat adanya praktik pungli di pelayanan-pelayanan. Supaya pelakunya bisa segera ditindak," tukasnya.

Dalam sosialisasi yang dihadiri pihak kepolisian, jajaran pemerintahan serta masyarakat itu, keberadaan tim saber pungli sudah mulai dikenalkan oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa ikut aktif memberantas praktik pungli diwilayah Bintan. (cw95)

sambungan Hal. 14 2008 tentang retribusi pelayanan ketenagakerjaan.

Selanjutnya perda No 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan aset milik daerah dan Perda No 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah.

"Untuk perda nomor 6 Tahun

Sakit, Tengku ..... mengatakan belum datang, dengan alasan yang belum diketahui.

"Kita berikan kesempatan kepada mereka (tersangka) tersebut untuk bisa hadir minggu depan sesuai jadwal yang mereka tentukan secara koperatif," ucap Feri Disinggung tentang status ketiga tersangka sendiri yang belum ditahan, Feri mengaku belum bisa memastikan kapan proses penahanan yang bersangkutan.

"Kita lihat saja nanti bagaimana proses kelanjutnya.

Yang jelas, proses penanganan dugaan kasus korupsi tersebut masih terus berlanjut dan selama ini mereka (tiga tersangka) kita nilai masih tetap koperatif, serta tau diamana keberadaanya saat ini," ungkap Feri.

Sebelumnya, Kejati Kepri telah melakukan cegah tangkal (cekal) kepada mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Drs H Tengku Mukhtarudin termasuk dua tersangka lainnya.

Kebijakan tersebut ditempuh setelah ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dana deposito investasi jangka pendek Pemkab Anambas di Bank Syariah Man-

Huzrin yang turut mendampingi pengurus yayasan sulaimaniyah bertemu Gubenur.

Huzrin juga menuturkan bahwa pondok pesantren tahfiz ini merupakan cikal bakal akan didirikannya Islamic center di masjid Raya Dompak.(cw99)

kan dari SWRO tersebut," terang Lis kembali.

Masih diakatakn Lis, jumlah masyarakat yang telah terdata untuk penggunaan SWRO di Batu Hitam sebanyak 5000 pelanggan. Untuk tarif penjualan air yang dihasilkan SWRO tersebut Rp19.500 per meter kubik air yang dihasilkan SWRO. "Tarif yang diberlakukan untuk SWRO tidak jauh berbeda dengan tarif air dari PDAM Tirta Kepri. Masyarakat jangan terbuai dengan harga tarikan pertama yang hanya terpaut pada Rp 2.400 di PDAM. Karena

Nelayan Akhirnya ..... ran baik dari nakhoda, Kepala Kamar Mesin (KKM) maupun anak buah kapal (ABK), pengaturan surat tersebut sedang dibuat di pusat.

Sibarani menegaskan yang diwajibkan untuk memiliki SKK diatas 60 mil yaitu nakhoda dan KKM dan untuk di Tanjungpinang ABK tidak diwajibkan memiliki SKK sebelum keluar surat keputusan (SK) yang baru.

Terkait dengan adanya keluhan membuat SKK dipungut biaya Rp800 ribu, Sibarani mengkalifikasi bahwa hal itu tidak benar. Karena di KSOP Tanjungpinang tidak pernah mengeluarkan SKK dengan membayar Rp800 ribu.

"Selama satu tahun kami tidak pernah mengeluarkan SKK dan kami tidak pernah melarang nelayan berlayar untuk mencari ikan. Karena sesuai dengan keputusan pusat, yang wajib memiliki SKK adalah nakhoda dan KKM," katanya.

Setelah nelayan diizinkan berlayar, maka kalau ada instansi lain yang mempermasalahkannya akan ditindaklanjuti bersama. Jadi, dalam pengurusan surat dan administarsi

harga itu meningkat berapa kali lipat setelah tarik ke dua dan seterusnya. Tapi berbanding terbalik di SWRO, tarif awalnya memang besar, setelah seterusnya menurun," jelas Lis. Kemudian, untuk listrik, Lis mengatakan akan dilakukan upgrade listrik untuk SWRO ini.

Pasalnya, saat ini hanya menggunakan solar Cell yang cuma mampu bertahan selama 4 jam.

"Yang jelas akan kita lengkapi semuanya. SWRO itu akan dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Dinas PUTR," pungkasnya. (cw53)

sambungan Hal. 14 lainnya di KSOP Tanjungpinang menerapkan prinsip transparan, adil dan jujur.

"Kalau ada nantinya instansi lain yang mempermasalahkan nelayan berlayar, samasama kita datangi kesana untuk meminta penjelasannya," ujar Sibarani.

Dia menegaskan bahwa segala pungutan resmi sudah ada aturannya dan pihaknya juga akan mengundang pusat untuk membantu para nelayan dalam memberi penyuluhan untuk memudahkan nelayan melaut.

"Untuk aturan lebih lanjut tentang SKK saat ini sedang digodok dipusat tentang pengawakan. Karena ini merupakan instruksi dari bapak Presiden untuk memberi kemudahan kepada nelayan," ujar Sibaranai.

Diberitakan sebelumnya belasan nelayan tradisional dari Tanjungpinang mendatangi kantor KSOP Tanjungpinang, Selasa (7/2).

Mereka mengeluhkan penerbitan Surat Kecakapan Kapal (SKK) pelayaran yang dinilai memberatkan para nelayan.

Dalam penerapan SKK pelayaran tersebut, selain nakhoda kapal, anak buah kapal (ABK)

juga wajib memilikinya.

Bila tidak lengkap, maka para nelayan yang melaut tidak bisa berlayar mencari ikan tangkapan.

"Kami para nelayan keberatan dengan adanya penerapan SKK baru tersebut, karena kalau ABK tidak punya surat itu, maka tidak bisa bekerja di laut.

Apalagi, ABK yang didalamnya nelayan kambuhan yang selalu berganti-ganti," ujar Harahap, mewakili nelayan.

Sementara, di Kabupaten Bintan seperti di Kijang, Kawal dan daerah lainnya di Karimun maupun Lingga ABK tidak wajib memiliki SKK. "SKK tersebut baru-baru ini diberlakukan, kalau tidak lengkap maka kita tidak boleh berlayar. Apalagi bos kami tidak tanggung pengurusan SKK tersebut, untuk itu kami mohon agar pihak KSOP memberi keringanan terhadap nelayan tradisonal ini," kata Harahap.

Apalagi sambung dia, para nelayan yang akan berlayar sebelumnya sudah menyiapkan umpan dan es. Namun, karena terbentur dengan aturan baru tersebut, maka nelayan dirugikan. (eza)

sambungan Hal. 14

Banmus DPRD ..... perda yang direkomendasikan Kemendagri.

Sementara itu, Ketua Bapemperda, Alex Guspeneldi mengatakan bahwa keempat perda itu antara lain adalah Perda No 6 Tahun 2006 tentang usaha Perikanan, Perda No 15 tahun

dipergunakan untuk programprogram prioritas yang telah ditetapkan khususnya pelayanan masyarakat," ujar Arif.

Dituturkan Arif, dengan menggunakan anggaran APBD dengan baik dan bijak serta meminimalisisr pengeluaran dapat meningkatkan perekonomian Kepri.

"Sebisa mungkin kita minimalisir pengeluaran yang tidak penting, dan mengutamakan pengeluaran berdasarkan prioritas" ujar Arif Kembali.

Sehingga dengan begitu, lanjut Arif akan dapat mengoptimalkan anggaran yang terdapat dalam APBD 2017.(cw99)

Provinsi dan mengurus kerjasama pinjam pakai aset SWRO yang dari Provinsi," jelas Lis. Sedangkan untuk SWRO di Pulau Penyengat, lanjut Lis, saat ini hak pengelolaanya tinggal menunggu surat balasan di Pemprov Kepri. Kalau surat itu sudah ada pihaknya sudah langsung operasikan.

"Kalau di Penyengat tinggal eksen (operasi) saja. Untuk harga jual di Penyengat, per-galon dengan tarif Rp2.000. Jadi tidak disalurkan kerumah-rumah, tapi disediakan seperti depotdepoat air minum yang disalur-

2006 batal dengan sendirinya oleh perda no 12 tahun 2012," kata Alex.

Sedangkan perda No 10 tahun 2010 dan juga perda nomor 12 tahun 2012 akan dibatalkan dalam Prolegda tahun ini. (cw99)

sambungan Hal. 14 diri cabang Tanjungpinang sebesar Rp1,2 miliar.

Ketiga tersangka tersebut saat ini sudah dicekal untuk berpergian ke luar negri. Hal ini guna memperlancar proses penyidikan ketiga tersangka itu. Rencananya pekan ini, ketiga tersangka akan kembali diperiksa Kejati Kepri sebagai tersangka. “Yang jelas mereka (tersangka) telah dicekal untuk bepergian keluar negeri,� kata Feri Dalam kasus tersebut ketiga tersangka sudah diperiksa tim penyidik Kejati Kepri sebagai saksi, termasuk sejumlah pihak yang berkaitan dengan dugaan kasus gratifikasi itu.

Kepala Kejati Kepri, Yunan Harjaka SH MH saat konfrensi pers didampingi Wakilnya, Asri Agung SH MH, Aspidsus, Feri Taslim SH MH dan sejumlah Koordinator serta Kasi di Kejati Kepri lainya menerangkan tentang modus yang dilakukan para tersangka ketika Pemkab Anambas menyimpan dana APBD tahun 2011 melalui deposito di Bank Syariah Mandiri cabang Tanjungpinang sebesar Rp80 miliar.

Di tahun yang sama Pemkab kembali menyimpan dana itu sebesar Rp30 miliar dan tahun

2012 sebesar Rp10 miliar.

Total dana deposito sebesar Rp120 miliar. Dari dana itu diperoleh hadiah dari pihak bank bersangkutan sebanyak 25 unit sepeda motor, termasuk 1 unit mobil Avanza dan 1 unit mobil Fortuner. Hadiah tersebut seharusnya merupakan milik Pemkab Anambas, namun kenyataannya tidak, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar, ungkap Yunan.

Di samping tiga tersangka tersebut, lanjut Yunan, tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lainnya.

"Kita sudah periksa sejumlah saksi, termasuk ketiga tersangka tersebut. Kita sudah dapatkan bukti faktur penjualan sejumlah kendaraan itu, dan juga akan kita telusuri keberadaan sejumlah kendaraan termasuk dua unit mobil tersebut," tegas Yunan.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 juncto 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 dalam dakwaan subsider sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, juncto pasal 55 KUHP. ***

REZA

NELAYAN Tanjungpinang dengan agen melakukan pertemuan dengan KSOP Tanjungpinang terkait dengan izin berlayar di ruang rapat kantor KSOP Tanjungpinang, Kamis, (9/2).

Mayat Mengapung ..... keterangan kepada petugas kepolisian ditepi pantai.

Petugas bersama masyarakat sekitar langsung berkerumunan untuk menonton proses evakuasi jasad Talip. Kapolsek Gunung Kijang, AKP Hendriyal membenarkan jasad yang ditemukan nelayan setempat merupakan korban orang hilang yang digulung ombak pada Senin malam kemarin. "Setelah pihak keluarga kita panggil, ada keponakannya bernama Ferdi (30) membenarkan jasad yang ditemukan itu merupakan pamannya," ujarnya.

Dari bibir pantai, jasad Talip

sambungan Hal. 14 langsung dibungkus dengan kantong jenazah dan dibawa ke mobil ambulance untuk disemayamkan di rumah duka dekat Kampung Bengku Rt 02 Rw 02 Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan.

"Jasadnya langsung dibawa oleh pihak keluarga untuk dikebumikan di kampung halamannya di daerah Tembeling," papar Hendriyal.

Terlepas dari itu semua, Hendriyal menghimbau kepada masyarakat nelayan diwilayah kerjanya untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim saat melaut. Selain kondisi angin

Walikota Tinjau ..... pelaksanaan musrenbang mengalami perubahan yaitu setiap usulan yang ada akan dimasukkan ke dalam renja SKPD. Hal ini dilakukan agar setiap aspirasi warga dapat ditampung, sehingga nantinya akan terlihat mana yang menjadi prioritas.

Seperti diketahui, Pemko telah membuat sistem e-musrenbag untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya, karena itulah ia berharap musrenbang di tingkat kelurahan pun harus bisa menerapkan sistem itu.

"Menjadi Walikota maupun Kepala Dinas bukan hanya se-

sambungan Hal. 14 buah jabatan, akan tetapi harus mampu melaksanakan pekerjaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah, baik pada bidang sosial, budaya, infastruktur, ekonomi dan UKM serta lainnya," katanya.

Untuk terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan musrenbang, kedepan program dan agenda kerja akan disajikan dalam bentuk handbook dan matrik.

"Kita akan terus memperbaiki kegiatan musrenbang ini, jika tahun sebelumnya sudah baik, maka selanjutnya harus lebih baik, mudah-mudahan musrenbang ini benar-benar di-

Nenek 60 ..... tak sempat tertolong lagi.

Pihaknya pun kata Adam, sudah melakukan oleh TKP di lokasi tabrakan, sementara

kencang disertai ombak besar, cuaca yang tak bersahabat belakangan sudah banyak menelan korban jiwa. "Kita menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat menjalani aktifitasnya," papar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Talip terjebur kelautan dan digulung ombak besar saat rekannya Samsudin membuang jangkar kapal sewaktu hendak merapat ke kelong (alat perangkat ikan tradisional). Ketika itu, tali jangkar diketahui menyambar leher Thalib, sehingga tubuhnya roboh dari atas kapal dan tercebur kelautan, Senin kemarin. (cw95)

laksanakan seaktif mungkin oleh masyarakat dan pemamngku kepentingan," pungkasnya.

Sementara itu, Camat Tanjungpinang Kota, Nasrizal, mengharapakan dukungan dan peran aktif dari RT/RW dan warga Kampung Bugis agar kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

Ia menjelaskan, untuk program kegiatan di Kelurahan Kampung Bugis, usulan yang masuk dalam bidang infrastruktur ada 22 kegiatan, sosial budaya 12 kegiatan, usulan inilah yang akan di bahas pada kegiatan musrenbang ini. (cw53)

sambungan Hal. 14 sepeda Rubiah yang ringsek dan motor Kemal langsung dibawa ke Pos Unit Lantas Gesek. "Kita sudah lakukan olah TKP, ken-

daraannya juga sudah diamankan di Pos Unit Lantas Gesek, guna pemeriksaan lebih lanjut," pungkasnya. (cw95)

Editor: Syahdan & Arment, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

Jumat, 10 Februari 2017

16

BUPATI Lingga bersama jajaranya poto bersama wakil ketua KPK

Undang KPK,Alias Wello Ingin Ciptakan Pemerintahan Yang Bersih LINGGA (HK) — Bupati Lingga Alias Wello dalam kegiatan konsolidasi dan pemantapan bebas korupsi bagi OPD dan Desa di kabupaten Lingga menyampaikan, niatan besar Kabupaten Lingga untuk bebas korupsi.Karena alasan tersebut,

Pemkab Lingga mengundang lembaga sebesar KPK agar mendukung upaya Kabupaten Lingga mewujudkan cita-cita terbebas dari tindak korupsi, menuju Lingga Terbilang 2020.

"Banyak potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pe-

BUPATI Lingga H Alias Wello menyerahkan cendera mata

merintahan yang kapan saja bisa menjerat para pejabat. Dengan kedatangan ibu kemari, kami mengharapkan Kabupaten Lingga mendapat semacam bimbingan atau pendampingan dari KPK kedepan," tutur Alias Wello.

Wakil Ketua Komisi Pembe-

rantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan menyarankan Kabupaten Lingga menerapkan sistem pemerintahan yang E-Goverment untuk mendukung tercapainya misi Lingga Bebas Korupsi.Hal ini dikatakanya saat menjadi pembicara dalam kegiatan konsolida-

si dan pemantapan bebas korupsi bagi OPD dan desa di Kabupaten Lingga. Di aula hotel PIH Batam Center, Rabu.(08/01) Basaria mengapresiasi keseriusan Bupati Lingga Alias Wello untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang bebas dari

korupsi. Bahkan dia akan mengupayakan pendampingan seperti permintaan yang diajukan kepala daerah tersebut ke KPK. Ditahun 2016 lalu.

Narasi: jefriadi Poto: Humas Pemkab Lingga

PESERTA kegiatan konsolidasi dan pemantapan bebas korupsi bagi OPD Lingga dan Desa bersama KPK

BUPATI Lingga, Wakil Bupati LIngga dan Ketua DPRD LIngga bersama Wakil ketua KPK

PESERTA berasal dari OPD dan Desa se-kabupaten Lingga

PESERTA menyanyikan lagu Indonesia Raya

PESERTA juga di ikuti oleh Anggota DPRD Lingga, Kepala Dinas, kepala kantor dan badan

WAKIL ketua KPK basaria panjaitan memberikan penjelasan

ANGGOTA DPRD Lingga Agus Norman mengajukan pertanyaan

BUPATI Lingga memperkenalkan jajaranya kepada wakil ketua KPK

PERWAKILAN pemkab Lingga mengajukan pertanyaan kepada KPK

SELURUH peserta yang hadir mendengar penjelasan dari wakil ketua KPK

CMYK

Editor: Afrizal, Layout: Mario