Haluan kepri 13oktober16

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Kamis, 13 Oktober 2016 12 Muharram 1438 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 24 HALAMAN, NO 13 / 10 TAHUN KE 16

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

Pengusaha Tolak Tarif UWTO Baru Hotel 'Amat Tantoso' Jadi Bom Waktu

BATAM (HK) — Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang (Kadin) Kepri, REI Batam dan UKM sepakat menolak kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya. Kenaikan tersebut secara tidak langsung menghambat laju investasi di Kota Batam.

PAN Desak Walikota Segera Bongkar BATAM (HK) — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Batam Safari Ramadhan mendesak Walikota Batam Muhammad Rudi segera membongkar bangunan hotel milik Amat Tantoso. Bangunan tersebut selain memakan row jalan, juga tidak memiliki Amdal Lalu Lintas. " Walikota harus bongkar bagunan yang memakai row jalan karena merugikan maHotel 'Amat ... Hal. 7

Pariadi Liputan Batam

" Tanah milik Tuhan kok diperdagangkan?. Kenaikannya sepuluh kali lipat lagi," kata Ketua Kadin Kepri Ahmad Makroef melalui juru bicaranya Heri Supriadi di Batam Centre, Rabu (12/10).

Heri mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 148/PMK.05/2016 tentang tarif UWTO Batam sangat mem-

Amat Tantoso PEMBANGUNAN hotel milik pengusaha money changer Amat Tantoso di kawasan Penuin dihentikan karena berada di row jalan. Selain hotel milik Amat Tantoso, bangunan lain di sebelahnya juga terancam dirobohkan. (dok)

"KETIKA Tuhan mengambil sesuatu dari genggamanmu, Dia tak menghukummu, Dia hanya membuka tanganmu untuk menerima yang lebih baik..."

Shailene Woodley

Sempat Ditangkap Polisi Jakarta (HK)- Enggak hanya tampil apik sebagai pemberontak dalam seri DIVERGENT, Shailene Woodley memang aslinya seorang pemberontak. Dirinya baru-baru ini turun ke jalan untuk memprotes saluran pipa Dakota Access di Dakota utara.

Aksinya bareng dengan demonstran lain itu pun membuat Shailene ditahan oleh polisi. Dia sempat ditahan di penjara Morton County, walau akhirnya dibebaskan pada hari yang sama.

Dirinya pun buka suara pas

Sempat... Hal. 7

Panic Button Aplikasi saat Darurat BALOI (HK) — Polresta Barelang, meluncurkan aplikasi "Panic Button" di smartphone berbasis android, Rabu (12/10). Aplikasi ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui tekhnologi.

Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan pertolongan ketika SITUASI darurat, dengan sebutan Sistim Pelayan Online Polresta Barelang, (Simbolang).

Panic Button

... Hal. 7

Pengusaha Tolak

... Hal. 7

Jembatan Siak IV Dipastikan Batal

Polresta Barelang Tingkatkan Pelayanan

Yang Lebih Baik

beratkan masyarakat. Karena itu, para pengusaha yang tergabung dalam berbagai organisasi dan perkumpulan menyampaikan pernyataan sikap mereka.

Setidaknya, ada lima poin yang mereka sampaikan dalam peryataan sikap yang mereka rilis ke sejumlah media.

Pertama menolak pemberlakuan UWTO baru. Sebab, kenaikan tidak berpedoman PMK 100/PMK.05/

NOV IWANDRA/ HALUAN KEPRI

KAPOLRESTA Barelang, Kombes Pol Helmy Santika, didampingi Kasat Reskrim Kompol Memo Andrian (kanan), Kasat Lantas Kompol Andar Sibarani, (dua dari kiri) dan Kasat Intel Kompol Irham Halid, saat peluncuran sistim aplikasi "Panic Button" , Rabu (12/10) siang.

PEKANBARU (HK) — Rencana kelanjutan pembangunan Jembatan Siak IV, yang menghubungPembahasan kan Kota Pekanbaru dengan kawasan RAPBD P Riau Rumbai, dipastikan 2016 batal masuk dalam APBD Perubahan Riau tahun 2016.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi batalnya kelanjutan pembangunan, yang sudah terbengkalai sejak dua tahun belakangan ini. Salah satunya, dengan sisa waktu tiga bulan pada tahun anggaran 2016, pengerjaannya dipastikan tidak akan terkejar.

Jembatan Siak

... Hal. 7

Dibangun saat Ekonomi Sulit

RSUD Karimun Jadi RSUD Muhammad Sani KARIMUN (HK) — Bupati Karimun Aunur Rafiq dan masyarakat setempat memberikan apresiasi setinggi-setingginya kepada mantan Bupati Karimun almarhum Haji Muhammad Sani atas jasa-jasanya selama memimpin Karimun.

Apresiasi itu mereka wujudkan dalam bentuk pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karimun menjadi RSUD Muhammad Sani.

Pemberian nama itu di-

lakukan saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Karimun yang ke-17, Rabu (12/10) pukul 13.00 WIB. Pemberian nama RSUD Muhammad Sani itu disak-

ILHAM/HALUAN KEPRI

BUPATI Karimun Aunur Rafiq menyerahkan penghargaan kepada istri almarhum Muhammad Sani, Hj Aisyah Sani untuk pemberian nama RSUD Muhammad Sani di halaman dinas Bupati Karimun, Rabu (12/10).

sikan istri, anak, menantu dan keluarga besar almarhum HM Sani yang juga mantan Gubernur Kepri itu.

Istri almarhum, Aisyah Sani tak mampu menahan tangis ketika nama suaminya dijadikan nama rumah sakit di Kabupaten Karimun.

Sesekali, dia mengusap air mata pada saat Bupati Karimun Aunur Rafiq menceritakan kisah terbentuknya RSUD hingga menjadi seperti saat ini.

"Selaku istri dan atas

RSUD Karimun

... Hal. 7

Editor: Sofyan dan, Layouter: Novrizal

CMYK

2

ekonomi

Kamis, 13 Oktober 2016

Sediakan Pangan Murah Berkualitas Gerai Rusunawa Kabil Diresmikan

ISTIMEWA

GERAI RUSUNAWA — M Krishna Syarif bersama pejabat lainnya usai meresmikan Gerai Rusunawa Kabil.

BATAM (HK) — Direktur Pengembangan Investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), M Krishna Syarif, meresmikan gerai food benefit di area Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Kabil, Batam, Rabu (12/10).

Habli Liputan Batam Menurut Krishna peluncuran program ini adalah untuk membantu para peserta BPJSTK mendapatkan kesejahteraan hidup dengan menyediakan bahan pangan murah dan berkualitas.

Food benefit sendiri merupakan salah satu manfaat tambahan yang dimiliki BPJSTK dimana melakukan kerja sama dengan CV. Mitra Sejati yang berkolaborasi dengan PT. Indomarco Cabang Batam dalam beroperasinya.

"Kami berharap kerja keras semua pihak dalam mewujudkan manfaat Food Benefit ini dapat terbayarkan dengan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia dalam hal ini Batam khususnya," kata Krisnha saat memberikan kata sambutan.

Menurutnya, pemilihan tempat di Rusunawa Kabil

sudah tepat, karena akan semakin mempermudah masyarakat pekerja yang tinggal di Rusunawa dalam memenuhi kebutuhan pangan murah dan berkualitas untuk para peserta BPJSTK sendiri.

Seperti diketahui, Rusunawa yang berdiri di atas tanah seluas 100.003 meter persegi dan 10 twin block, jumlah populasinya mencapai 4 ribu orang. Sehingga perlu rasanya melengkapi fasilitas seiring memberikan azas manfaat.

Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan manfaat food benefit di Batam akan berjalan dengan baik dan sustainable. Namun suksesnya pembukaan food benefit juga tidak terlepas dari dukungan Pemko Batam.

"Dukungan dari semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah, dalam hal ini Walikota Batam, sangat berarti dalam mendukung realisasi pembukaan gerai

Food Benefit di Rusunawa Kabil dan saya ucapkan terimakasih," kata Krishna.

Ditambahkanny, bahwa BPJSTK berkomitmen untuk terus mengembangkan program food benefit dengan melakukan evaluasi terhadap operasional gerai yang sudah berjalan dan dengan melakukan ekspansi ke daerah-daerah lain di Indonesia dengan tetap menjaga kualitas dan standar pelayanan yang baik bagi peserta.

"Kami juga berharap respon dan dukungan dari Pemerintah Daerah di wilayah lain menyambut baik rencana kami untuk melakukan ekspansi membuka gerai food benefit di daerah masing-masing untuk memberikan kemudahan kepada para peserta BPJSTK di daerah untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas dan terjangkau," pungkas dia.

Sebelumnya, Gerai Food Benefit ini telah resmi dibuka di 3 kota lainnya, yaitu Jakarta, Cikarang dan Mataram. Hal ini mendorong BPJSTK untuk melakukan ekspansi ke daerah lainnya di Indonesia. Karena program ini adalah manfaat tambahan dari 4 program yang diselenggarakan.

Keempat program terse-

but diantaranya, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Pensiun (JP).

Selain peresmian Gerai, juga dilaksanakn Bazar Sembako murah sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan, dimana kesempatan kali ini dilaksanakan oleh Kantor Cabang Batam Nagoya.

Jumlah paket sembako yang diberikan adalah 1500 paket. Sembako ini diberikan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan baik peserta formal maupun Bukan Penerima Upah (BPU). Paket sembako berisi 5 kg beras, 2 kg gula pasir dan 1 kg minyak goreng ini dijual seharga Rp.50.000 "Penjualan 1.500 Paket sembako murah ini sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat pekerja dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini bagian tanggungjawab sosial lingkungan" jelas Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbarriau Afdiwar Anwar, diselasela kegiatan Peresmian Gerai BPJS Ketenagakerjaan Batam. ***

Penerimaan Negara Dibawah Target Sampai September Baru 60 Persen JAKARTA (HK) — Realisasi penerimaan negara masih jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Sampai September 2016, realisasi penerimaan negara baru mencapai 60,5 persen atau sebanyak Rp 1.081,2 triliun. Sementara, pemerintah mematok target Rp 1.786 triliun dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, target tersebut belum mema-

sukan pemangkasan dari sisi perpajakan.

"Pendapatan negara seperti ditulis di dalam APBNP 2016 seluruh pendapat negara ditargetkan Rp 1.786 triliun, realisasinya sampai 30 September Rp 1081,2 triliun atau 60,5 persen. Kalau dibagi dilihat penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan perpajakan yang ditargetkan Rp 1.539,2 triliun ini belum dikoreksi Rp 218 triliun yang telah kami sampaikan sebelumnya," kata

dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI Jakarta, Rabu (12/10).

Dia mengatakan, untuk realisasi perpajakan sebenarnya mengalami perbaikan. Terutama karena ditopang oleh Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty.

"Realisasi Rp 896,1 triliun ini sudah termasuk tax amnesty realisasi 58,2 persen. Kalau dibandingkan tahun lalu 53,8 persen agak lebih baik sedikit. PNBP Rp 183,8 triliun atau 75 persen dari target Rp 245 triliun," katanya.

LP6

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak gembira dengan pencapaian APBN 2015, termasuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2015 saat Raker dengan Banggar DPR, Jakarta,Kamis (25/8)

Dari sisi belanja, dia mengatakan terjadi adanya perbaikan. Dia mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 767,7 triliun dari target APBNP 2016 sebanyak Rp 1.306,7 triliun.

"Dari sisi belanja lebih baik, dari sisi belanja kecepatan pemerintah pusat yaitu Rp 767,7 triliun dari Rp 1.306,7 triliun atau hampir mencapai 59 persen. Belanja kementerian lembaga Rp 428,6 triliun, ini kalau dibandingkan dengan realisasi tahun lalu 55,8 persen jauh lebih tinggi pada September tahun lalu. Ada percepatan kenaikan belanja dan absorbsi," tambah dia.

Namun, dia mengatakan terjadi penurunan pada transfer ke daerah dan dana desa. "Yang perlu dilihat transfer daerah dan dana desa yang lebih rendah dibanding tahun lalu Rp 537,8 triliun dari Rp 776,3 triliun. Itu bisa dimengerti karena untuk transfer daerah termasuk dana alokasi umum (DAU) yang kita tunda untuk 4 bulan mulai September lalu untuk 169 daerah. Oleh karena itu kinerja transfer daerah bisa diprediksi lebih rendah dari tahun lalu karena kebijakan dilakukan dalam rangka mengelola APBN 2016," pungkasnya.(lp6)

Pengguna Mobile Banking di Indonesia Masih Rendah JAKARTA (HK) — Lembaga penelitian Microsave mengatakan pengguna Internet untuk layanan keuangan di Indonesia hanya 0,73 persen dari total pengguna telepon seluler secara keseluruhan.

"Angka ini lebih kecil daripada Malaysia dengan 5,79 persen dan Kamboja 2,73 persen," kata Country Development Microsave Grace Retnowati, Rabu (12/10).

Grace berujar, pengguna kartu SIM di Indonesia hampir 200 juta pengguna. Sebanyak 20-40 persen di antaranya menggunakan ponsel pintar. "Penggunaan perangkat mobile untuk keuangan masih sedikit, walaupun cakupan jaringan Internet mencapai 90 persen," ucapnya.

Selain itu, Grace menjelaskan, hanya 36 persen masyarakat Indonesia yang memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan formal atau bank.

"Tingkat kesadaran pengguna dari layanan keuan-

gan melalui telepon seluler hanya 0,3 persen," ujarnya.

Menurut Grace, literasi untuk keuangan digital penting untuk masyarakat menengah ke bawah. "Keuangan digital dapat menaikkan PDB tahunan sebesar US$ 3,7 triliun pada 2025. Ini meningkat 6 persen jika dibandingkan dengan layanan keuangan konven-

sional," tuturnya.

Pembayaran melalui perangkat transaksi menggunakan Internet dari ponsel, menurut Grace, akan mengurangi biaya layanan keuangan sebesar 8090 persen. "Berkurangnya biaya tersebut memungkinkan penyedia jasa dan layanan memberi layanan yang lebih murah," katanya.(tmp)

TMP

NASABAH mendapatkan pelayanan dari petugas di Klinik E-Banking BNI 46, Jakarta (27/06). Nasabah dapat mengakses jasa perbankan melalui internet bahkan melalui layanan sms dan telepon selular.

Untuk Perkuat Struktur Permodalan

BRI Syariah Terbitkan Sukuk Mudharabah

KOM

PROGRAM KPR BRI Syariah saat pergelaran Keuangan Syariah Fair (KSF) di Gandaria City Jakarta, 3 Maret 2016 hingga 6 Maret 2016.

JAKARTA (HK) — PT Bank BRI Syariah, Rabu (12/10) melaksanakan due dilligence meeting & public expose dalam rangka penerbitan sukuk mudharabah subordinasi I dengan jumlah dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun.

Sukuk mudharabah tersebut berjangka waktu tujuh tahun dan sukuk mudharabah subordinasi tersebut atelah mendapatkan penilaian rating dari Fitch dengan rating id A+ (single A plus).

"Penerbitan sukuk ini

dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis dimasa mendatang, serta memperkuat modal," ujar Direktur Utama BRI Syariah, Moch Hadi Santoso di Jakarta.

Adapun tujuan dari penerbitan sukuk mudharabah ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan, dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) serta peningkatan ko-

mposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.

Sukuk mudharabah subordinasi l tersebut ditawarkan dengan pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemegang sukuk mudharabah subordinasi yaitu dengan kisaran imbal hasil sebesar 9,5 persen 10,25 persen per tahun.

Guna memuluskan aksinya, perseroan telah menunjuk beberapa profesi penunjang diantaranya PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT Indopremier Securities selaku penjamin pelaksana emisi efek.

Periode bookbuilding atas sukuk mudharabah tersebut akan dilakukan selama periode 12 hingga 26 Oktober 2016 dengan estimasi tanggal efektif 8 November 2016.

Rencana Penawaran umum dilakukan tanggal 10 hingga 11 November 2016.

Pendistribusian akan dilakukan secara elektronik pada 16 November 2016.

"Pencatatan di Bursa Efek Indonesia insyaallah akan dilakukan bertepatan dengan ulang tahun BRI Syariah ke-8 pada 17 November 2016," tandas Hadi Santoso.(kom)

Editor: Indra Kusuma, Layout: Hestu Purwanto

3

Kamis, 13 Oktober 2016

Alias Wello Apresiasi Kunjungan Kajati

KAJARI Lingga Puji Triasmoro menyambut kedatangan kajati kepri Andar Perdana Widiastono SH MH.

BUPATI Lingga, Wakil Bupati Lingga M Nizar berbincang di ruang tunggu pelabuhan Jagoh

BUPATI Kabupaten Lingga Alias Wello mengapresiasi Kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga.Pada Kesempatan ini Awe mengharapkan jajaran kejaksaan di Kepulauan Riau mendukung perogram pembangunan yang sedang berjalan di bawah kepemimpinanya saat ini untuk mensejahterakan masyarakat.

Saat menyampaikan kata sambutan sebelum penandatanganan kerjasama ( MOU )di bidang perdata dan tata usaha antara Kejaksaan Negeri Lingga dan Pemerintah Kabupaten Lingga, Bupati Lingga Alias Wello mengharapkan, dengan kedatangan Kajati Kepri ini akan lebih memberikan semangat dan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Lingga dalam melaksanakan program-program pemerintah daerah di bidang pembangunan.?

Bupati Lingga juga mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Lingga sudah menggelar kegiatan sosialisasi TP4D yang berdasarkan intstruksi Presiden no 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 152/A/JA/2015. " Dalam melaksanakan pembangunan ,Kita tidak ingin ada praktek-praktek nepotisme dalam pengadaan proyek-proyek pemerintah, apalagi tanpa melalui prosedur yang berlaku," sebutnya.

Dengan kehadiran Kajati Kepri ke Lingga ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran di pemerintah Kabupaten Lingga terkait persoalan hukum.Diharapkan nanti kedepan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang melawan hukum dan merugikan daerah.

Poto dan Narasi: Jefriadi

BUPATI Lingga Alias Wello menyambut kedatangan kajati kepri di Jagoh.

BUPATI Lingga dan kajati Kepri saat di pelabuhan Jagoh.

SAMBUTAN dari kajati kepulauan Riau.

SAMBUTAN kajari Lingga Puji Triasmoro.

KATA sambutan dari Bupati Lingga Alias Wello.

TEMU Ramah Kajati Kepri bersama jajaran Pemkab Lingga, FKPD dan tokoh masyarakat.

KAJATI Kepri menyaksikan penandatangan MOU Bidang Datun antara Pemkab Lingga dan Kejari Lingga.

KUNJUNGAN kajati kepri dilingga Poto 11 Bupati Lingga Alias Wello menandatangai MOU.

SERAH terima MOU antara Pemkab Lingga dan Kajari Lingga.

BUPATI Lingga Alias Wello menyerahkan cendera mata.

KAJATI Kepri di dampingi Bupati Lingga bersama rombongan meninjau peroyek pembangunan pelabuhan Jagoh.

POTO bersama jajaran kajati kepri, Kajari Lingga, Bupati dan Wakil Bupati , DPRD dan Lanal Dabo.

Editor: Indra Kusuma, Layout: Parlin Jisung

4

pendidikan

Kamis, 13 Oktober 2016

Ingin Jago Bahasa Inggris Seperti Bule? Ini Caranya PERTAMA perbanyak baca kosa kata atau Vocabulary. Vocabulary atau kosa kata merupakan kunci utama, karena ketika kita memahami katakata dalam bahasa Inggris kita akan mudah menyampaikan maksud yang akan kita sampaikan.

Meskipun grammar yang belum sempurna, hal tersebut bukanlah menjadi suatu kendala, karena apabila kita memahami banyak kosa kata akan memudahkan kita dalam

berkomunikasi.

Kedua mendengarkan musik bahasa Inggris.

Dengan banyak mendengarkan lagu bahasa Inggris akan memudahkan kita memahami cara pengucapan dan penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar.

Ketiga biasakan untuk membaca dan mencatat artikel bahasa Inggris.Membaca dan mencatat merupakan salah satu hal yang dianggap membosankan oleh se-

bagian orang, dikarenakan akan menyita banyak waktu. Namun hal tersebut merupakan salah satu teknik sederhana yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan bahasa Inggris yang kita miliki.

Keempat membiasakan diri berbicara dan mendengar bahasa Inggris. Lingkungan yang mendukung kita untuk jago berbahasa Inggris adalah dengan sering mengajak berbicara dan

mendengarkan bahasa Inggris. Cobalah untuk mengajak teman atau saudara untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris, meskipun awalnya terlihat aneh dan tidak biasa, lakukan hal tersebut dengan cara yang menyenangkan agar proses komunikasi berjalan dengan benar.

Kelima lakukan secara kontinyu. Semua hal yang dilakukan dengan berulang-ulang akan menghasilkan manfaat yang besar,

sama halnya dengan belajar bahasa Inggris ini. Dimulai dengan memperbanyak kosa kata, lakukan hal tersebut secara rutin untuk menambah kosa kata yang kita miliki. Setelah itu secara terus menerus mendengerkan lagu dan musik bahasa Inggris, dan apabilla kamu memiliki hobi bermusik kamu dapat mencatat artikel tentang musik atau menggubah liriknya ke dalam bahasa Inggris. Selamat Mencoba. (edukasi)

GURU PENDAMPING — Sebanyak 11 Guru Pendamping K-13 yang tergabung dalam Tim 7 foto bersama usai menggelar pelatihan, Rabu (12/10). Tim 7 ini membawahi dua wilayah Cluster dengan menerjunkan 11 guru bidang studi sebagai Guru Pendamping yang mendatangi ke masing-masing sekolah mendampingi dan menilai guru mengajar di dalam kelas.

IST

Tim 7 Gelar Pelatihan Guru Pendamping Perkuat Pemahaman K-13 BATAM (HK) — Induk Cluster Kurikulum 2013 (K-13) SMPN 9 Batam, kembali menggelar pelatihan bagi Tim 7 Pendamping K-13 untuk wilayah Cluster 13 dan Cluster 19.

Arment Aditya Batam, SMPN 25 Batam, Liputan Batam Pelatihan Pendamping K-13 diadakan, Rabu (12/ 10) merupakan pelatihan yang ketiga kalinya melibatkan 11 guru yang menjadi Pendamping berasal dari SMPN 3 Batam, SMPN 5 Batam, SMPN 6 Batam, SMPN 9 Batam, SMPN 16 Batam, SMPN 20

SMPN 27 Batam, SMPN 31 Batam, SMPN 31 Batam, dan SMPN 54 Batam.

Sementara itu tujuan lain dalam pelatihan Guru Pendamping ini, memperkuat penguasaan K-13 agar nanti saat melakukan pendampingan bisa menularkan ilmunya kepada guru yang akan didampinginya. Terutama dalam meningkatkan pemaha-

man guru pengembangan dan implementasi K-13, dan meningkatkan kemampuan dan pemahaman guru mengembangkan pembelajaran saintifik. Disamping itu juga lebih meningkatkan kemampuan dan pemahaman guru merancang serta melaksanakan penilaian autentik, dan meningkatkan kemampuan guru penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta bahan ajar yang diperlukan.

Menurut Ketua Tim 7 yang membawahi dua Cluster, Hendri Naldi SPd didampingi Kepala Sekolah Induk Cluster SMPN 9 Batam, Dra Eny Mutiyastuti MSi, bahwa TIM 7 ini membawahi

dua cluster yakni, cluster 13 dan cluster 19 dengan Guru Pendamping sebanyak 11 orang. Maka dari itu dalam memperkuat Guru Pendamping setiap clusternya, perlu dilakukan pelatihan. Apalagi baru-baru ini muncul revisi Kurikulum 2016.

"Pelatihan ini dinamakan In House Training Pengimbasan Implementasi Kurikulum 2013 di Induk Cluster SMPN 9 Batam dengan nara sumber Tim Pengembang Kurikulum 2013 Kota Batam, serta Nara Sumber Nasional.

Pelatihan ini selama tiga kali, dan ini merupakan pelatihan yang ketiga diikuti 11 Guru Pendamping dari 11 sekolah," ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa

74 Ribu Sekolah Tak Punya Perpustakaan JAKARTA (HK) — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus menggenjot minat baca siswa melalui berbagai kegiatan di sekolah. Bahkan, melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, setiap sekolah wajib menerapkan kegiatan membaca buku 15 menit sebelum memulai pelajaran.

Kendati demikian, kebiasaan baca buku tersebut belum ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Berdasarkan data Dapodik Kemdikbud terbaru, sebanyak 74.552 dari 213.811 sekolah di Indonesia belum memiliki perpustakaan.

"Penyebab mereka tak punya perpustakaan itu, misalnya lahannya memang tidak ada atau karena belum mengajukan proposal. Sekolah di Indonesia ini kan banyak sekali," tutur Direktur Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Supriano, ditemui di Kemdikbud, Jakarta, Rabu (12/10).

Supriano menyebut, guna mengatasi masalah tersebut Kemdikbud menunjuk satu sekolah di setiap kabupaten menjadi sekolah rujukan. Di sana, tersedia laboratorium komputer sebagai pusat pembelajaran dan pusat in-

formasi. "Sekolah rujukan membina sekolah di bawahnya. Sekolah binaan yang bagus nanti akan jadi sekolah rujukan. Sekolah rujukan SMP ada sekira 514 sekolah," terangnya.

Implementasi kegiatan membaca 15 menit sebelum

pelajaran, ujar Supriano, sama sekali tak menjadi kendala bagi sekolah yang belum memiliki perpustakaan. Sebab, para siswa dalam kegiatan tersebut bisa membaca buku apa saja.

"Bahkan kami juga mendorong sekolah rujukan un-

tuk bisa mengembangkan perpustakaan digital. Sejauh ini evaluasi membaca 15 menit masih on the spot karena baru berjalan setahun. Tetapi gerakan ini cukup mendapat respons positif hingga ke grass root," imbuhnya. (oke)

sejauh ini dari hasil pelatihan ke 11 Guru Pendamping termasuk dirinya melakukan road show ke sekolah-sekolah mendampingi dan mengarahkan, serta memberikan masukan kepada guru yang mengajar K-13 di dalam kelas.

Namun berdasarkan hasil evaluasi selama ini, penerapan K-13 dilakukan guru dalam proses belajar mengajar (PBM) belum maksimal, masih terkesan mengikuti pola lama KTSP. "Intinya guru telah mengusai K-13, namun perlu dipertajam lagi dengan pelatihan K-13 ini. Karena permasalah tiap sekolah juga berbeda-beda, seperti masih adanya perbedaan penafsiran, diantaranya dalam merancang RPP dan

lainnya," jelasnya.

Hendri juga mengakui bila penerapan K-13 di dua cluster yang ia koordinasi itu, belum 100 persen sempurna. Hal ini disadarinya, dikarenakan faktor SDM guru dalam menguasai K13 belum sempurna dikarenakan pelatihan yang terbatas, serta sarana prasana juga menghambat suksesnya penerapan K-13.

Disamping itu juga, melihat jumlah siswa dalam satu kelas terlalu gemuk hingga mencapai 40 siswa lebih menyulitkan guru dalam menyampaikan materi ajar. Padahal kata dia, idealnya untuk penerapan K-13 jumlah siswa dalam satu kelas itu harus sesuai dengan standar nasional, yakni 32 siswaan.

Sementara dari hasil laporan Tim 7 dari pendampingan 2 cluster tadi, mulai dari awal hingga akhir dilaporkan langsung kepada pihak LPMP dan Disdik Kota Batam untuk dijadikan bahan evaluasi kedepannya. "Guru Pendamping ini di Tim 7 ada 11 guru yang masing-masing memegang peranan perbidang studi, mereka itu mengunjungi setiap sekolah dalam wilayah kerja cluster masing-masing untuk menilai guru saat PBM, yakni meliputi perencanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan (PBM), dan sistem penilaian terhadap peserta didik. Inilah yang nanti kita laporkan kepada LPMP dan Disdik itu," ucapnya. ***

Penyebab Siswa Tak Suka ke Perpustakaan JAKARTA (HK)— Tak semua siswa menganggap perpustakaan sebagai tempat yang menarik untuk dikun-

SISWA sedang membaca buku di dalam perpustakaan.

Agar perpustakaan ini disukai siswa harus lebih lengkap dan dibuat senyaman mungkin.

IST

jungi. Beberapa perpustakaan di sekolah pun layaknya sebuah gudang, yakni untuk menyimpan buku-buku saja.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Totok Suprayitno menilai, bangunan bukan menjadi faktor utama untuk menarik siswa ke perpustakaan.

Sebab, program perpustakaan jauh lebih penting sehingga siswa mau datang.

"Sekarang keadaannya siswa istirahat hanya beberapa menit, kemudian masuk lagi untuk mengikuti pelajaran di kelas. Lalu kapan mereka ke perpustakaannya?," ujarnya dalam diskusi pendidikan bertajuk Kopi Darat di Kemdikbud, Jakarta, Rabu (12/10).

Oleh sebab itu, Totok menjelaskan, perlu ada penjadwalan khusus yang membimbing siswa

pergi ke perpustakaan.

Penjadwalan, kata dia, harus dilakukan secara terstruktur dengan desain khusus. "Jadi bukan jadwal yang spontanitas. Kita upayakan supaya perpustakaan menjadi tempat pusat informasi. Dengan begitu siswa melihat perpustakaan bukan hanya bangunan, tetapi aktivitasnya," terangnya.

Totok menambahkan, program 15 menit membaca sebelum mulai pelajaran merupakan langkah yang baik untuk memulai kebiasaan membaca siswa.

Di samping itu, perlu ada program yang juga menciptakan literasi digital. "Membaca itu tak hanya mengeja tulisan tetapi juga mengkritisi dan membawa logika berpikir.

Di sekolah siswa pertama diajak untuk learning to read tetapi kemudian beralih menjadi read to learn," tukasnya. (oke)

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081275412761.

Editor : Arment, Layout : Mario

5

opini

Kamis, 13 Oktober 2016

17 Tahun Natuna RABU 12 Oktober 2016, genap sudah 17 tahun usia Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri. Puncak peringatan ditandai dengan Ra-

pat Paripurna Istimewa DPRD setempat. Terlepas dari bagaimana suasana paripurna kemarin itu, pada kolom ini kita mengu-

capkan Selamat Ulang Tahun Kabupaten Natuna ke17. Seiring itu kita juga menyampaikan bahwa tantangan kabupaten ini ke depan tidaklah semakin berkurang dan enteng.

Oleh karena itu, seba-

gai refleksi 17 tahun usia Natuna, kita ingin urung rembuk menyampaikan evaluasi bahwa sejumlah pekerjaan rumah (PR) khususnya bagi pimpinan daerah, hingga kini memang masih menumpuk.

PR itu mencakup banyak hal, terkait dengan program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia (SDM) misalnya, program

Menanti Wagub Kepri Terpilih Walau hingga saat ini kita juga belum menemukan titik terang siapa yang akan mendampinginya, masing-masing partai politik pendukung, tokoh atau pejabat publik dan lingkaran keluarga almarhum Drs. H. M. Sani terus bermanuver untuk memperebutkan kursi panas Wagub Kepri.

Terhitung sejak dilantik Gubernur Nurdin sudah tiga bulan lebih masalah ini juga belum selesai mengingat memang tarik menarik kepentingan dari tiga lingkaran yang penulis sebutkan dimuka terus mempertontonkan akrobat di pangungg publik baik di dunia maya atau di dunia nyata.

Di dunia maya misalkan kita melihat masing-masing tokoh membuat akun media sosial seolah-olah begitu banyak relawan dan masyarakat yang mendukungnya menjadi Wagub.

Di dunia nyata mereka juga membuat beragam kegiatan dan pendekatan ke masyarakat sambil melobi partai politik di level pusat untuk memberikan restunya sebagai Wagub Kepulauan Riau pendamping Gubernur Nurdin. Fenomena perebutan kursi panas Wagub Kepri memang menjadi hal lumrah mengingat posisi wakil itu sangat strategis karena bisa mewakili gubernur atau bahkan menggantikan posisi sementara jika berhalangan dikarenakan hal-hal tertentu.

Sehingga posisi Wagub Kepri seperti gula diperebutkan banyak politisi dan pejabat Kepulauan Riau.

Beberapa nama yang muncul ke permukaan dari Partai Politik pengusung (Demokrat, PPP, PKB, NasDem dan Gerindra) muncul nama Husnizar Hood, Agus Wibowo, Surya Makmur Nasution, Sarafudin Aluan dan keluarga almarhum H. M Sani seperti Isdianto adiknya dan putrianya Rini Fitrianti ikut juga di panggung perebutan kursi panas Wagub. Ditambah lagi den-

Kolom Publik ERA digital saat ini telah memberikan efek positif pada masyarakat. Hal itu ditandai dengan terakomodirnya sebagian aktifitas manusia oleh hasil teknologi. Salah satu yang cukup akrab di tengah lingkungan kita, setiap orang bisa melakukan komunikasi, kapan saja, dimana saja, bahkan dengan siapa pun. Termasuk berkirim pesan. Komunikasi dan berkirim pesan itu bisa dilakukan dengan bentuk suara, tulisan, gambar, atau video. Selama jaringan tersedia dengan baik, maka aktifitas itu akan berjalan dengan baik pula.

Namun, dalam melakukan aktifitas itu, sudah barang tentu ada hal-hal yang bersifat rahasia atau tidak boleh diketahui orang orang lain/umum. Jika melihat cara berkomunikasi dan berkirim pesan orang kebanyakan sekarang, rasanya sangat mudah untuk mengetahui apa yang mereka perbincangkan dan pesan apa yang mereka kirimkan. Ini jelas kurang baik bagi mereka yang me-

SEJAK Dr. Nurdin Basirun, M.Si naik tahta dan resmi dilantik menjadi Gubernur Kepri, Rabu (25/5) oleh Presiden Jokowi menggantikan almarhum Drs. H. M. Sani yang wafat dan otomatis berhalangan tetap sebagai Gubkepri, wacana pendamping Gubernur Nurdin atau Wagub terus bergulir.

Oleh: Raja Dachroni Direktur Gurindam Research Centre (GRC) gan mantan Ketua BP Batam Mustafa Wijaya juga ternyata mendaftar ke partai politik pengusung.

Menanti Rekomendasi Partai Pengusung Dari sekian banyak partai pengusung yang memilik total 17 kursi dari 45 kursi DPRD Demokrat memiliki 7 kursi yang lebih banyak dari partai-partai pengusung lainnya. Kendati demikian, Demokrat juga tidak bisa mengabaikan partai-partai politik lainnya karena sebenarnya tanpa partai-partai lain Demokrat tidak bisa mengusung pasangan calonnya sendiri sebab butuh minimal 9 kursi untuk mengusung pasangan Sanur dalam Pilkada Kepri tahun 2015 yang lalu.

Ini yang memang menjadi tidak mudah karena mekanisme pemilihan Wagub itu butuh dua nama dari partai pengusung yang ada kemudian dibahas dan ditetapkan nanti oleh DPRD Kepulauan Riau. Jadi, ada dua tantangan besar bagi nama-nama yang penulis sebutkan di atas yakni pertama mendapatkan restu partai politik atau rekomendasi dan kedua meyakinkan plus melobi anggota DPRD Kepri agar mereka dipilih menjadi Wagub Kepri pendamping Gubernur Nurdin.

Kelihatannya ini persoalan sederhana tapi yakin dan percayalah ini hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh nama-nama yang hari ini mengemuka karena harus melobi ketua partai politik di pusat dan DPRD. Mereka adalah

politisi yang kerap bermanuver dan dikenal susah untuk dilobi jika kepentingan yang ditawarkan tidak pas atau tidak menguntungkan partai politiknya.

Ditambah lagi, kandidat yang ada juga harus bisa meyakinkan partai pengusung pasangan calon Soeryo – Ansar seperti PDIP, Golkar, PKS, Hanura dan Golkar yang jika diakumulasikan jumlah kursinya lebih banyak di DPRD Kepri dibandingkan partai pendukung Gubernur Nurdin. Bahkan, dalam beberapa hari belakangan pemberitaan terkait tentang Ketua PDI P Kepri Dr. Soerya Respationo juga sempat muncul menjadi bakal pendamping Gubernur Nurdin ini tentu cukup menganggu partai pengusungnya walau melalui beberapa media massa partai pengusung sudah mulai ada yang didekati.

Peraturan yang Belum Tuntas Persoalan pelik lainnya hingga opini ini ditulis belum ada rilis terkait peraturan atau mekanisme pemilihan yang bisa dilakukan oleh DPRD Kepri terkait pemilihan dan atau penetapan wakil gubernur ini. Seperti yang dikatakan oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak di sebuah harial lokal terbitan Batam edisi Kamis (21/7). Hingga kini, belum ada titik terang kelanjutan mengenai proses pengajuan nama-nama bakal calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang bakal mendampingi Gubernur Nurdin. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak tak menampik hal tersebut.

“Tapi karena peraturannya belum tuntas, partai-partai pengusungnya juga belum menyiapkan kandidatnya untuk itu, lalu DPRD mau bilang apa?,” kata Jumaga, belum lama ini. Padahal di sisi lain, Jumaga menilai, keberadaan wakil gubernur sedikit-banyak bakal membantu Gubernur Nurdin dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Terlebih, sambung Jumaga, kondisi geografis Kepri yang amat memerlukan rentang kendali cepat. “Saya sendiri saja kalau tidak ada wakil bisa kewalahan,” ungkap politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Sebelum Idul Fitri sempat muncul wacana tentang peraturan pemerintah terkait masalah Wagub ini hanya saja kita melihat juga belum ada kejelasannya atau belum tuntas dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) padahal selain Kepri ada juga daerah lain yang punya problem serupa. Tidak mungkin kemudian DPRD Kepri bekerja tanpa peraturan pemerintah yang biasanya mengatur masalah-masalah teknis, sehingga memang kehadiran PP itu sangat dinantikan jadi permasalahan calon Wagub itu tidak jalan ditempat hanya wacana saja. Nah, terlepas dari persoalan di atas tentunya kita berharap pemilihan Wagub nanti DPRD bisa melibatkan publik dan sosok calon wakil gubernur

Steganografi di Tengah Era Digital lakukan aktifitas itu.

Namun, persolan itu kini telah dapat dijawab dengan adanya Steganografi (steganography). Apa itu Steganografi? Dikutip dari wikipedia, Steganografi adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia di dalam pesan lain sehingga keberadaan pesan rahasia tersebut tidak dapat diketahui. Secara etimologi, Steganografi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “steganos” yang artinya “tulisan tersembunyi (covered writing)”. Steganografi termasuk ke dalam security through obscurity. Steganografi biasa digunakan oleh orang-orang tertentu, intelijen, atau militer dalam menyampaikan pesan sehingga tidak diketahui orang lain.

Munir (2004) juga menjelaskan, Steganografi didefinisikan sebagai ilmu dan seni untuk menyembunyikan pesan rahasia (hiding message) sedemikian sehingga keberadaan pesan tidak terdeteksi oleh indera manusia. Media yang di-

gunakan umumnya merupakan suatu media yang berbeda dengan media pembawa informasi rahasia. Dalam praktiknya, teknik Steganografi adalah teknik penyamaran menggunakan media lain yang berbeda sehingga informasi rahasia dalam media awal tidak terlihat secara jelas.

Dengan perkembangan teknologi modern, pesan teks, gambar, suara dan video dapat disembunyikan dibalik citra (image), suara, teks, dan video. Cara ini sangat berguna jika digunakan pada Steganografi yang berbasis komputer, karena banyak format file digital yang dapat dijadikan media untuk menyembunyikan pesan. Manfaat Steganografi sendiri adalah melakukan penyisipan pesan, baik itu pada pesan teks, gambar, suara dan video yang membutuhkan masukan berupa file digital yang akan disisipkan pesan, pesan yang akan disisipkan (message), dan kunci (key).

Sebagai contoh, si pengirim mulai dengan berkas gambar biasa, lalu mengatur warna setiap pixel ke100 untuk menyesuaikan suatu huruf dalam alphabet (perubahannya begitu halus sehingga tidak ada seorangpun yang menyadarinya jika ia tidak benar-benar memperhatikannya). Pada umumnya, pesan steganografi muncul dengan rupa lain seperti gambar, artikel, daftar belanjaan, atau pesan-pesan lainnya. Pesan yang tertulis ini merupakan tulisan yang menyelubungi atau menutupi. Misalnya, suatu pesan bisa disembunyikan dengan menggunakan tinta yang tidak terlihat diantara garis-garis yang kelihatan.

Melihat sisi manfaatnya, penulis menilai, aplikasi ini sebuah solusi ditengah derasnya lalu lintas komunikasi dan berkirim pesan saat ini. Adanya aplikasi ini menjadikan pesan dikirim hanya diketahui oleh pengirim dan penerima dan tidak mudah

yang ada mampu membantu Gubernur Kepri Nurdin bukan sebaliknya bikin gaduh dan berseberangan.

Menanti Dua Nama Terlepas dari hal diatas, hingga kini wacana yang muncul Demokrat atau partai pengusung yang mengantarkan Gubernur Nurdin diposisi puncak saat ini sudah mengusulkan atau menggadang-gadangkan dua nama yang akan dibawa ke DPRD Kepulauan Riau. Melihat wacana yang muncul, nama Isdianto Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau, Agus Wibowo Wakil Ketua DPRD Bintan dan Mustafa Wijaya mantan Kepala BP Batam kerap disebut oleh partai pengusung.

Menariknya juga, nama Soeryo Respationo yang menjadi kompetitor Gubernur Nurdin pun muncul, seperti yang diberitakan oleh berbagai media yang ada kabarnya dia sudah meloby partai pengusung minus Demokrat untuk diusulkan ke DPRD Kepri. Ini bukti, kendati secara kewenangan pemerintahan posisi Wagub nyaris hanya mewakili Gubernur jika berhalangan tapi, secara politis posisi ini sangat menggiurkan.

Dari nama-nama yang muncul tentunya kita berharap pada partai pengusung bisa mengusulkan nama yang sejalan dan sebangun dengan Gubernur Nurdin sehingga ke depan kita tidak ingin pasangan Gubernur-Wakil Gubernur malah berseberangan seperti yang lazimnya terjadi di provinsi atau kabupaten dan kota lainnya yang kerap pecah kongsi. Tentu ini tidak baik bagi keberlangsungan roda pemerintahan Kepri ke depannya.

Hal lainnya dari namanama di atas kita berharap juga kepada partai pengusung bisa mengusung politisi atau pejabat yang berkompeten dan punya keinginan kuat membangun Kepri bersama Gubernur Nurdin. Semoga!***

(Amirah Utari Lukman (NIM 3311401010) dan Santi Purwanti (3311401026), Mahasiswa Teknik Informasi Politeknik Negeri Batam.

Pembimbing: Yeni Rokhayati, M.Sc.) di-hack oleh orang lain.

Dikutip dari sejumlah tulisan, Steganografi dinilai kelanjutan kriptografi. Pada kriptografi, data yang telah disandikan (ciphertext) tetap tersedia, maka dengan steganografi ciphertext dapat disembunyikan sehingga pihak ketiga tidak mengetahui keberadaannya. Data rahasia yang disembunyikan dapat diekstraksi kembali persis sama seperti keadaan aslinya.

Yang paling terlihat dari Steganografi adalah pesan yang dikirim tidak menarik perhatian sehingga media penampung yang membawa pesan tidak menimbulkan kecurigaan bagi pihak ketiga. Ini berbeda dengan kriptografi dimana ciphertext menimbulkan kecurigaan bahwa pesan tersebut merupakan pesan rahasia. *

pengentasan masyarakat miskin dan pembangunan bidang pendidikan, jelas program strategis yang tidak bisa diabaikan. Yang tidak kalah penting adalah percepatan pembangunan desadesa terluar dan optimalisasi potensi kelautan dan masyarakat pesisir.

Semua itu, ke depan harus lebih dioptimalkan.

Sebab sebagai sebuah kabupaten yang berpenduduk sekitar 69.003 orang hingga kini masih memiliki sekitar 1.539 Kepala Keluarga (rumah tangga) miskin.

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah, tidak semata ditandai dengan adanya percepatan pembangunan fisik. Penuntasan kemiskinan, kesempatan menikmati layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi semua warga

serta optimalisasi potensi kelautan bagi masyarakat pesisir (nelayan) di Natuna, bisa menjadi takaran bahwa daerah ini memang tepat menjadi kabupaten yang nyaman bagi semua.

Guna merealisasikan semua itu, perlu diingatkan bahwa strategi pembangunan Natuna ke depan adalah bagaimana bisa membangun daerah dengan potensinya sendiri. Pendekatan pembangunan dengan optimalisasi aset lokal, dengan apa yang dimiliki daerah ini, tentu akan lebih berhasil ketimbang berkaca dengan apa yang ada di daerah lain.

Tidak perlu mencari nyawa ke luar badan. Barangkali pepatah ini sangat tepat sebagai batu pijakan membangun Natuna yang mandiri. Tahnia...17 tahun Kabupaten Natuna. ***

C akap B ijak "ALAT penghemat kerja yang paling populer sampai saat ini masih tetap suami yang berada..."

(Joey Adams, Penulis)

"KEBAHAGIAAN itu seperti batu arang, ia diperoleh sebagai produk sampingan dalam proses pembuatan sesuatu..."

(Aldous Huxley, Penulis)

Resensi Dimana Ada Cinta, Di sana Tuhan Ada Judul: Di Mana Ada Cinta, di Sana Tuhan Ada Penulis: Leo Tolstoy Penerbit: Serambi Tebal: 197 INI adalah kumpulan lima cerita pendek dari sastrawan besar Rusia, Leo Tolstoy. Leo Tolstoy terkenal dengan dua novelnya yang terkenal di dunia yaitu War and Peace dan Anna Karenina.

Kisah pertama bercerita tentang seorang tukang sepatu bernama Martin yang kecewa kepada Tuhan karena putranya mati. Namun kemudian di masa tuanya ia terpanggil untuk kembali ke jalan yang lurus dan bercita-cita untuk bertemu Tuhan. Pada suatu malam Martin bermimpi Tuhan memanggil dan menjanjikan bahwa Ia akan datang esok hari. Keesokan paginya, Martin duduk di tepi jendela untuk bekerja. Setiap ada orang yang tak dikenalinya melintas Martin akan melongok keluar. Pertama, ia melihat seorang tua yang kelelahan bekerja membersihkan salju. Ia kemudian mengajak laki-laki itu masuk ke dalam rumah dan menjamunya. Tamu kedua adalah seorang perempuan miskin yang sedang menggendong seorang anak. Martin menjamu dan memberikan perempuan itu dan anaknya uang serta baju hangat. Dan yang terakhir adalah nenek tua penjaja apel dan seorang pemuda yang mencuri apel itu dari sang nenek. Martin menengahi perti-

kaian antara mereka. Awalnya si nenek tidak mau memaafkan. Martin kemudian menasihati keduanya. Ia juga menyuruh anak laki-laki itu meminta maaf kepada si nenek dan memberikan apel kepada si pemuda. Sikap lembut dan kebaikan hati Martin melunakkan sang nenek dan anak laki-laki itu. Malam itu Martin menyadari bahwa Tuhan telah menemuinya. Tuhan memerintahkannya agar berbuat baik kepada sesama jika ia ingin ‘bertemu Tuhan’.

Pada kisah Tiga Pertapa diceritakan tiga pertapa suci yang tinggal di sebuah pulau. Seorang uskup berniat mendatangi para pertapa untuk mengajari mereka berdoa dan membantu mereka ke jalan Tuhan. Bersama rombongan sang uskup berlayar menuju pulau tersebut untuk menemui para pertapa. Setelah berhasil melatih ketiga pertapa itu berdoa maka rombongan itu pulang. Namun alangkah kagetnya sang uskup ketika ia melihat para pertapa itu berlari di atas air seolah-olah sedang berada di daratan, mengejar rombongan mereka karena para pertapa itu lupa dengan doa yang diajarkan sang uskup. Kata sang uskup kemudian, “Doa kalian akan didengar Tuhan. Bukan aku yang harus mengajari kalian. Berdoalah untuk kami, para pendosa ini.” (halaman 57) Kesemua cerita bertema cinta spiritual. Buku ini sangat tepat untuk dibaca dan direnungkan baik-baik.(ben)

√ Jangan Takut Jalankan Program Kerja -Asalkan jangan korup

√ PAN Akan Pecat AH -Baru akan belum resmi Pak Cik REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

PP o j o k

Editor : Fery Heriyanto, Layout : Hestu Purwanto

CMYK

6

iklan

Kamis, 13 Oktober 2016

CMYK

Editor: Helmi rizal

7

sambungan

Kamis, 13 Oktober 2016

RSUD Karimun ..... nama keluarga almarhum bapak Muhammad Sani, kami mengucapkan terimakasih atas semua penghargaan yang diberikan. Ini merupakan kebanggaan bagi kami sekeluarga, ketika nama bapak disebut sepanjang hayat di rumah sakit di Kabupaten Karimun ini," ungkapnya.

Ian berharap, rumah sakit yang telah dibangun pada 2003 atau ketika almarhum Muhammad Sani menjabat sebagai Bupati Karimun tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat Kepri Khususnya Kabupaten Karimun. Padahal, ketika itu anggaran untuk membangun rumah sakit itu sangatlah minim.

"Saya ingat betul, dulu bapak sangat mengharapkan rumah sakit ini dapat dibangun dan digunakan oleh masyarakat Karimun. Ketika itu, memang banyak yang menilai terlalu mubazir membangun rumah sakit sebesar ini. Apalagi ketika itu anggaran untuk membangun rumah sakit ini juga sangat sulit," tuturnya.

Aisyah Sani meminta kepada seluruh pegawai rumah sakit, tenaga medis dan semua yang terlibat di rumah sakit tersebut untuk dapat meneruskan semangat dan perjuangan dari almarhum Muhammad Sani dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Karimun dan sekitarnya.

Sementara, sebanyak 100 orang tenaga medis dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani mengu-

sambungan Hal. 1 capkan ikrar "Pelayanan Sepenuh Hati" pada saat peresmian pemberian nama RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun. Ikrar tersebut dibacakan langsung oleh Direktur RSUD Muhammad Sani, Zulhadi.

Beberapa poin dari ikrar tersebut diantaranya bertekad melayani pelanggan dengan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, melayani pelanggan dengan senyum dan sopan, melayani pelanggan dengan ikhlas dan sabar, melayani pelanggan seperti diri sendiri dan melayani pelanggan tanpa memandang suku, agama dan golongan.

Direktur RSUD Muhammad Sani, Zulhadi dalam kesempatan itu menjelaskan, dengan adanya ikrar yang telah diucapkan seluruh pegawai dan tenaga medis pada peresmian pemberian nama RSUD Muhammad Sani tersebut, maka dengan itu pihaknya juga akan makin memperbaiki pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut.

"Dengan ikrar tadi, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diharapkan akan segera dapat diwujudkan. Sehingga masyarakat betul- betul menikmati kehadiran rumah sakit ini. Permulaan pembenahan terhadap rumah sakit ini dimulai pada saat pembacaan ikrar tadi dan akan terus berjalan sampai seluruh pagawai dan tenaga medis di RSUD mengerti akan ikrar yang telah di ucapkan," tuturnya.

Bupati Karimun Aunur Rafiq

Pengusaha Tolak .....

2016 tanggal 21 Juni 2016 dan telah diundangkan.

Kedua, kenaikan tarif UWTO baru yang mencapai sepuluh kali lipat telah menyebabkan biaya perolehan lahan menjadi mahal.

Sementara lahan sebagai bahan baku pembagunan perumahan dan pemukiman.

Ketiga, kenaikan tarif UWTO jelas bertentangan dengan program dan Nawacita Presiden Jokowi yang banyak memberikan insentif terhadap dunia usaha dan memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit, mempermudah perizinan dan lainnya.

Kemudian poin keempat, kenaikan tarif UWTO berdampak terhadap masyarakat Batam.

Kenaikan itu menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan pendapatan masyarakat.

Poin terakhir, akibat kenaikan itu harga rumah menjadi sangat mahal, baik untuk rumah yang sudah maupun sedang dibangun. “"Enam hari kedepan menjelang diberlakukan tarif UWTO baru tidak ditanggapi maka kami akan PTUN-kan kebijakan tersebut," ujarnya.

Ihsan, Koordinator People Power meminta BP Batam membatalkan kenaikan tarif UWTO. Jika upaya persuasif yang dilakukannya tidak membuahkan hasil, maka tidak ada jalan lain selain menggunakan people power (kekuatan masyarakat).

"Kalau tidak ada jalan lain maka kami akan gelar aksi demo besar-besaran menolak kenaikan tarif UWTO di BP Batam," kata Ihsan.

Sebelum demo besar-besaran dilakukan, pihaknya terlebih dahulu mensosialisasikan rencana tersebut ke masing-masing komplek perumahan. Ia juga akan menyampaikannya dalam forum Ketua RT/RW. Deputi 3 BP Batam, Eko Susanto mengatakan, penetapan tarif masih dikaji oleh internal BP Batam dengan melibatkan interdepartemen.

Selain itu menurut Eko, penerapan tarif maksimum dari UWTO juga belum ditentukan waktunya.

"Kita masih bahas internal dengan melibatkan interdepartemen," ujar Eko Susanto Budianto, dihubungi pada Selasa (11/10).

Eko menuturkan, BP Batam penuh perhitungan. Tidak akan

sambungan Hal. 1

PARIADI/HALUAN KEPRI

PARA pengusaha menolak kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya. Penolakan itu mereka sampaikan dalam sebuah pernyataan sikap, Rabu (12/10).

sembrono dalam mengeluarkan kebijakan.

Eko yakin dengan era baru sistem online, BP Batam yakin bisa menghapus praktik-praktik percaloan yang selama ini terjadi.

"Yang pasti kita tidak akan sembrono untuk mengeluarkan kebijakan dan menghapus era percaloan," kata Eko. Eko menambahkan, dalam PMK dijelaskan penetapan range tarif UWTO untuk menghindari revisi setiap dua tahun sekali.

Kemudian di dalam PMK juga diatur bahwa pasti akan ada perbedaan tarif antara alokasi lahan baru dengan perpanjangan.

"Begini ya spirit tarif UWTO yang tercantum dalam PMK adalah bagaimana supaya tidak setiap 2 tahun kita mengajukan revisi, maka dibuat rentang tarif, kapankah kita pakai tarif maksimum? Belum ada yang tahu, tidak dalam 2 tahun kedepan," kata Eko. Kemudian BP Batam akan memberikan lahan matang, yaitu status lahannya sudah ada sertifikat HPL (Hak Penggunaan Lahan) sedangkan sebelumnya masih menyewakan koordinat.

Sementara itu, Walikota Batam H Muhammad Rudi mengungkapkan, permukiman di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kedepannya akan bebas dari Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Namun itu setelah status Free Trade Zone (FTZ) berubah menjadi KEK. "Itu merupakan komitmen Menteri Agraria dan Tata Ruang saat rapat di Batam, bahwa daerah di luar KEK akan bebas UWTO," kata Wali Kota di Batam, Senin lalu seperti dikutip Kantor Berita Antara.

Ia meminta masyarakat untuk tidak resah terhadap kebija-

Sempat..... ca dibebaskan dari penjara.

Shailene mengunggah satu foto di akun Instagram-nya, diikuti dengan caption yang ditujukan untuk teman-teman sesama aktivis yang ikut berjuang.

"Satu hari nanti, sayang, kita akan menyanyikan sajak milik kita. Kata-kata yang keluar dari mulut dengan kesabaran yang

mengatakan, bergantinya nama Rumah Sakit Umum Daerah menjadi RSUD Muhammad Sani diharapkan juga terjadinya perubahan terhadap sistem pelayanan di rumah sakit itu. Sehingga, nama besar Muhammad Sani tidak sia-sia melekat pada rumah sakit tersebut.

Aunur Rafiq menyebut, dia memberikan kepercayaan kepada seluruh pegawai, medis dan manajemen RSUD Muhammad Sani untuk membenahi pelayanan mereka. Apalagi, mereka juga telah membacakan ikrar dihadapan seluruh masyarakat dan juga keluarga besar almarhum H Muhammad Sani yang ikut menyaksikan pemberian nama itu.

"Tadi sama-sama kita dengar, seluruh pegawai di RSUD Muhamamd Sani ini sudah membacakan ikrar. Kami berharap, dengan adanya ikrar ini akan ada perubahan dalam hal pelayanan. Kami memberi waktu 3 bulan kepada Direktur RSUD Muhammad Sani untuk membenahi semua sistem di sini. Apabila tidak ada perubahan yang cukup berarti, maka saya akan lakukan resufle," pungkasnya.

Pemberian nama RSUD Muhammad Sani ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Karimun Aunur Rafiq kepada Aisyah Sani, istri almarhum Muhammad Sani serta pemberian foto rumah sakit dari Gubernur Kepri Nurdin Basirun di halaman rumah dinas Bupati Karimun, Rabu (12/10) pagi. (ham)

kan yang ditetapkan BP Kawasan Batam.

Sesuai dengan rapat Menko Perekonomian dan sejumlah Menteri terkait di Batam, 14 Maret 2016, maka status Batam akan dirubah dari Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Saat ini status Batam masih dalam peralihan, menunggu keputusan lebih lanjut.

Sesuai dengan janji Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, kata dia, maka daerah KEK nantinya akan dipisahkan dari wilayah pemukiman, sehingga masyarakat tidak perlu membayar UWTO. "KEK diserahkan ke BP Kawasan. Di luar itu menjadi kewenangan Pemko," katanya.

Walikota mengajak masyarakat untuk bersama-sama menagih janji Menko Perekonomian dan Menteri ATR terkait rencana penetapan KEK Batam.

"Kita tagih bersama-sama, KEK berapa jadi titik, 26 titik atau 40 titik, boleh," kata dia.

Selain upaya itu, ia mengatakan tidak bisa berbuat banyak menanggapi kenaikan UWTO. Karena seluruhnya merupakan wewenang dari BP Kawasan Batam.

Kenaikan tarif UWTO tidak didiskusikan dengan Dewan Kawasan, di mana Wali Kota menjadi anggotanya. Melainkan langsung koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, kenaikan UWTO ditolak sejumlah pengusaha, terutama pengembang yang harus membayar UWTO atas bangunan yang dikerjakan.

Kenaikan tarif UWTO juga diprediksi meningkatkan harga properti di kawasan industri itu. (par/ant)

sambungan Hal. 1 sudah begitu lama disimpan.

Dan liriknya, buah-buah manis yang lahir dari bebijian yang kita tabur dengan tangan tua kita hari ini. “Saat ditangkap, Shailene sempat protes kepada polisi.

Petugas lalu menjelaskan bahwa dirinya ditangkap karena Shailene adalah salah satu de-

monstran yang sudah teridentifikasi.

Penyebab Shailene dan kawan-kawan aktivisnya turun ke jalan adalah karena kekhawatiran jika pipa Dakota Access nantinya akan bocor dan mencemari sungai Missouri. Sungai tersebut telah menjadi mata air alami di daerah setempat. (kpl)

Jembatan Siak .....

Selain itu, juga masih ada kendala terkait sistem pengerjaannya, apakah menggunakan sistem tahun jamak atau reguler.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Rahmad Rahim, mengakui, pihaknya bersama Dinas Bina Marga dan DPRD Riau telah sepakat membatalkan kelanjutan pembangunan Siak IV. Sehingga anggaran yang diajukan dalam APBD Perubahan 2016 sebesar Rp22 miliar, juga tak jadi dimasukkan.

"Kita sudah sepakat Siak IV tidak dilanjutkan di 2016. Karena mekanismenya ada pada dinas terkait, sudah disepakati tidak akan terkejar di tahun ini. Jadi nanti akan dibahas kembali untuk tahun 2017," terangnya, Rabu (12/

sambungan Hal. 1 10) di Kantor Gubernur Riau.

Menurutnya, dalam pembahasan bersama DPRD dan Dinas Bina Marga, disepakati kelanjutan pembangunan jembatan itu akan dibahas pada APBD murni tahun 2017. Dengan sisa waktu selama 18 bulan, direncanakan akan menggunakan sistem multiyears atau tahun jamak.

"Teknisnya ada di dinas terkait, nanti akan di bahas bersama sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, dalam hal ini Dinas PU dan Penataan Ruang. Kalau memang menggunakan sistem multiyears, nanti akan diposisikan Gubernur.

Baru disurati ke Dewan untuk dibahas bersama," jelasnya.

Keterangan senada juga disampaikan Kepala Dinas Bina

Panic Button .....

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Helmy Santika mengatakan, Panic Button adalah sebuah aplikasi yang menggunakan smartphone berbasiskan android yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat akuntabilitas layanan polisi dalam menangani sebuah kejadian, agar bisa cepat dan terukur.

"Panic Button ini terdiri dari dua program. Diantaranya, ada program eksternal yang dapat digunakan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat, seperti layanan pertolongan darurat dan keselamatan. Kemudian ada program teman main Polresta Barelang, yang berisikan aplikasi layanan SIM, layanan SKCK, giat masyarakat, Lapor ndan, Hallo Polisi, Website, Publik Complaint, SP2HP dan Kantor Polisi yang juga dapat diakses masyarakat kecuali SP2HP Sebab program ini berkaitan penanganan kasuskasus kriminal, maupun data kasus yang masih dalam proses dan penanganan polisi," kata Helmy Santika, yang didampingi Kasat Reskrim Kompol Memo Andrian, Kasat Lantas Kompol Andar Sibarani, dan Kasat Intel Kompol Irham Halid.

Kata Helmy, dalam inovasi layanan publik Panic Button ini, terdapat beberapa aplikasi yang dapat digunakan secara online, sehingga mempermudah warga untuk meminta bantuan polisi, hanya dengan menekan (memencet) tombol Panic Button yang terpasang di Hp android.

"Program Panic Button caranya sangat mudah. Cukup dengan mendonwload Simbolang di aplikasi Play Store, dan mengaksesnya ke smartphone android.

Lalu, muncullah program "Panic Button" di aplikasi Hp android yang bisa digunakan ketika warga mengalami musibah, terjadi kasus kriminal ataupun ada kejadian darurat," terang Kaplresta Barelang ini.

Dengan menekan tombol Panic Buton itu, jelasnya, alarm di command centre akan berbunyi, serta tersambung ke seluruh perangkat personil polisi secara serentak, hingga ditemukan sumber panggilan secara aplikasi google map.

"Alarm perangkat petugas di lapangan akan berbunyi. Mulai dari Sat Reskrim Polresta Barelang hingga Sat Intel, Sat Shabara, Sat Lantas dan Sat Binmas, serta ke Command Centre yang standby selama 24 jam," papar Kapolresta.

Kata Helmy, dengan alarm Panic Button seluruh personel

sambungan Hal. 1 polisi yang berada lebih dekat akan bergerak cepat mendatangi sumber alarm itu, hingga dapat diketahui apa kejadiannya, yang sedapat mungkin memberikan pertolongan.

"Alarm Panic Button ini tidak akan berhenti bersuara sampai petugas polisi itu tiba dan bertemu lansung dengan warga, atau seseorang yang menekannya.

Dari itu, jangan dicoba-coba untuk dipermainkan. Sebab sekali tekan petugas kepolisian akan mendatangi sumber alram, dan hanya petugas kita yang bisa menyetopnya," sebut Kombes Pol Helmy Santika.

Menurut Helmy, pihaknya menperkirakan ada sekitar 70 persen warga Batam telah menggunakan perangkat seluler smartphone yang berbasiskan android.

Sehingga, akan memudahkan masyarakat untuk mengakses aplikasi "Panic Button" tersebut melalui "Play Store".

"Namun, untuk saat ini kepolisian masih memiliki keterbatasan perangkat dan server.

Sehingga, kita belum bisa memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat Batam, agar dapat menggunakan sistim Panic Button ke internal sistim polisi," ungkapnya.

Diterangkan Helmy, selain program pelayanan keselamatan Panic Button, di dalam aplikasi Simbolang tersebut juga ada program Teman Main Polresta Barelang, yang terdiri dari 9 aplikasi. Diantaranya ada daftar SIM, Layanan SKCK, giat masyarakat, Lapor ndan, Hallo Polisi, Website, Publik Complaint, SP2HP dan Kantor Polisi.

"Contohnya aplikasi Lapor Ndan. Yang berisikan data diri untuk melaporkan sebuah pengaduan oleh si korban atas kejadian yang dia alami. Aplikasi akan meminta data lengkap si pelapor, dimana tempat kejadian perkara (TKP), dan menerangkan kronologis kejadian dan motif perkara. Tetapi, laporan ini harus ditindaklanjuti dengan mendatangi kantor polisi dan tak bisa dijadikan sebagai barang bukti pelaporan. Dengan pertanyaan kapan korban akan datang," ujar Helmy Santika.

Sebab menghubungi polisi secara online ini hanya merupakan data awal yang dapat ditindaklanjuti pada penanganan kasus, ataupun atas kejadian kriminal.

Dan dalam form itu bertuliskan kapan saya akan datang dalam batas waktu selama tiga hari, paska pelaporan.

"Pelaporan secara online ini

Hotel 'Amat..... syarakat, " kata Safari Ramadhan saat ditemui di ruangnya, Rabu(12/10).

Ia menilai ada keganjilan dengan keberadaan bangunan hotel yang beralamat di Penuin tersebut. Karena selain memakan row jalan, izin mendirikan bangunannya juga sudah selesai.

Harusnya, lanjut dia, IMB hotel tersebut tidak keluar.

Pemko harus mengkaji sebelum IMB diterbitkan. Sebab, bagaimana mungkin IMBnya diterbitkan, sementara bangunannya berada di row jalan.

"IMB tidak bisa dikeluarkan begitu saja tanpa dikaji oleh tim teknis lapangan Pemko, apalagi mengenai row jalan sehingga membuat jalan menjadi sempit.

Dan itu merugikan warga," kata pria yang dijuluki politisi surau ini.

Safari juga menyebutkan, hotel yang dibangun di atas row jalan oleh pengusaha nakal, akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak.

Oleh karena itu, ia mengingatkan Pemko dan BP Batam agar peka terhadap persoalan ini.

Ruko atau hotel yang dibangun di atas row jalan tidak hanya terjadi pada hotel milik pengusaha Amat Tantoso saja. Tetapi juga terjadi di beberapa kawasan lainnya.

Marga, Syafril Tamun. Menurutnya, untuk kelanjutan pembangunan jembatan Siak IV tidak bisa dengan menggunakan sistem reguler.

Dalam hal ini, pihaknya tetap mengikuti apa yang telah dimasukkan Bappeda. Sehingga anggaran yang awalnya diusulkan sebesar Rp22 miliar dalam APBD Perubahan 2016, tak jadi dimasukkan.

"Sesuai arahan dari Bappeda sebelum dibahas di Banggar, maka tidak dilanjutkan. Dan kita sepakati akan membahasnya untuk 2017, bagaimana sistemnya nanti dibahas kembali.

Kalau masalah anggaran yang di APBD Perubahan sebesar Rp22 miliar tidak ada dimasukkan," terangnya. (nur)

berlaku selama tiga (3) hari saja. Kalau dalam 3 hari tidak ditindaklajuti secara lansung mendatangi kantor polisi, maka kasus pelaporan itu akan hilang secara otomatis di server. Sehingga, pelaporan itu tak bisa lagi diproses. Sebab telah melewati tenggat waktu pelaporan secara online. Tujuannya adalah, jangan sampai hal ini disalahgunakan," paparnya.

Selain itu, terang Kombes Helmi Santika, kita juga ada aplikasi Call Centre yang bisa dimamfaatkan dan dihubungi masyarakat, untuk bisa mempercepat proses penanganan keselamatan dan penanganan kasus kriminal darurat itu.

Yaitu dengan menghubungi 110, 7878, 7070, dan 6868. Bahkan, aplikasi ini juga terkoneksi dengan Facebook, Twitter, Wibsite Polresta Barelang.com.

"Tujuannya hanya satu.

Bagaimana Polresta bisa memberikan pelayan publik dengan baik, benar, cepat dan akurat.

Khusus untuk program internal aplikasi Simbolang, kami mohon maaf karena tidak bisa diakses masyarakat. Karena aplikasi ini berisikan data para tersangka kriminal, barang bukti dan data best internal kepolisian lainnya.

Yaitu berupa databest tentang resume kriminal dan data tentang perkara. Simbolang hanya bisa dibuka pertugas yang berkaitan, dengan menggunakan pasword.

Sehingga mempermudah penyidik yang ada dilapangan, di Polresta dan di Polsek-Polsek, untuk dapat mengecek maupun mengetahui kasus yang masih dalam penanganan polisi," paparnya.

Adapun terkait program Panic Button, Teman Main Polisi dan Simbolang ini, imbuhnya, adalah merupakan implementasi dari program Nawacita Presiden Jokowi, yang juga wajib diterapkan di institusi Kepolisian secara nasional.

"Dengan program ini, bagaimana kita berperan untuk menghadirkan kembali negara ditengah-tengah masyarakat.

Artinya, polisi sebagai aparatur negara ini bagaimana kita bisa memberikan pelayanan secara baik, cepat dan akurat pada masyarakat dalam menjalankan tugas. Hal ini juga seiring sama dengan Perkap Polri. Agar semua polisi bisa memberikan komitmen dan trush dalam menjalan tugas. Makanya, Bapak Kapolda Kepri menugaskan kita untuk bisa menindalajuti, apa yang menjadi aturan, arahan dan program pemerintah itu," pungkasnya. (vnr)

sambungan Hal. 1 “" Hotel Amat Tantoso merupakan salah satu dari sekian banyak bangunan yang dibangun tidak sesuai ketentuan.

Jika ini dibiarkan maka akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak," pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Zulhendri mengatakan pihaknya sampai saat ini belum pernah mengeluarkan izin Amdal lalin hotel tersebut.

Padahal dokumen amdal diperlukan sebagai studi kelayakan demi menjaga lingkungan dari kegiatan proyek, industri, dan kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan lalulintas.

"Sepengetahuan saya, kami belum keluarkan izin Amdal Lalin hotel tersebut," kata Zulhendri via ponsel, kemarin.

Kata Zulhendri, alasan pihaknya tidak mengeluarkan izin Amdal Lalin lantaran pembangunan hotel itu telah memakan row jalan. Bangunan hotel memakan row jalan itu juga diakui Paulus Amat Tantoso.

Ia mengatakan ada beberapa bangunan yang dianggap mengganggu row jalan seperti teras hotel, pemerintah boleh membongkarnya. Begitu juga dengan rolling door akan dibongkar dan dimundurkan sekitar dua meter.

"Untuk beberapa bagian seperti teras tidak masalah untuk di bongkar. Tapi untuk bangunan hotel, kami mohon tidak dibongkar," pinta Amat Tantoso, Senin (10/10).

Di sisi lain, masalah perizinan lainnya yang telah dikeluarkan pemerintah, Kepala Dinas Perhubungan Zul hendri mengatakan seluruh izin yang telah dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan hotel akan dievaluasi ulang dan hal ini juga telah dirapatkan di Pemko Batam.

"Seluruh perizinannya kami kaji ulang kembali bersama dinas terkait," katanya.

Walikota Batam, Rudi SE mengaku telah meminta seluruh dinas terkait yakni Dinas Perhubungan, Distako, PU dan Badan Penanaman Modal (BPM) untuk meninjau kembali terkait pemberian izin hotel tersebut. Sebab dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya, Senin (10/10) lalu jelas terlihat, pembangunan hotel itu telah memakan row jalan, termasuk hotel yang berada di sebelahnya.

"Pokoknya saya sudah perintahkan kepala dinas terkait agar mengkaji ulang dan saya menunggu hasilnya dan bisa saja dibawa nantinya ke ranah hukum," jelasnya.(par/vnr)

CMYK

P A R L E M E N TA R I A

Kamis, 13 Oktober 2016

::

TANGGAPAN DEWAN

Penanganan Narkoba Pertanyaan Dewan Batam Yth. Peredaran gelap narkoba sudah sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih.

Yasri Warga Sei Panas Jawaban Terima kasih atas pertanyaannya. Hal ini juga pernah ditanyakan sebelumnya. Kasus narkoba sudah cukup marak di Batam.

Barang haram ini harus kita berantas dan perangi secara bersama.

Soalnya, jika tidak, akan merusak generasi bangsa. Untuk itu, kedepan kita akan mendudukkan dengan pimpinan DPRD Batam untuk membentuk peraturan sebagai salah satu langkah antisipasi peredaran narkoba di Batam.

Harmidi Umar Husen DPRD Batam

Genangan Air Saat Hujan Pertanyaan Yth Dewan Batam. Saat hujan mengguyur Batam, banyak didapati genangan air dan banjir. Tanggapannya? Terima kasih.

Zulkifli Warga Tanjungsengkuang Jawaban Terima kasih atas pertanyaannya. Hal ini pernah ditanyakan sebelumnya. Pemko Batam harus segera melakukan langkah antisipasi banjir dengan cara menurunkan beko untuk melakukan pengerukan di drainase yang sudah dangkal. Libatkan tokoh masyarakat sekitar dan masyarakatnya.

8

"Mereka pun Menangis di Gedung Dewan" RDP Komisi I DPRD Batam dengan THL Satpol PP BATAM (HK) — Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Batam dengan Pemko Batam terkait masalah penerimaan Satpol PP yang awalnya ramai mendadak hening.

Seorang anggota THL Satpol PP bernama Bams menangis sesengukan.

Bams, yang ditunjuk jadi juru bicara anggota Satpol PP menangis tersedu saat meminta anggota DPRD Batam memperjuangkan nasib mereka atas permainan dalam penerimaan 825 orang THL Satpol PP Pemko Batam.

"Banyak anggota Satpol PP bercerai, banyak anggota Satpol PP terpaksa menjual harta, ada juga anggota Satpol PP meninggal. Sudah dua tahun hidup dan nasib kami terkatung-katung, ada kawan kami harus masuk penjara karena mencuri tidak punya gaji membeli susu untuk anak-anak," ujar Bams, Rabu (11/10).

Dilansir media online di Batam, Bams mengungkapkan hal itu di depan para anggota Komisi I, Ketua BKD Pemko Batam, Kepala Inspekstorat dan sejumlah pejabat Pemko Batam lainnya.

"Tolong pak dewan, nasib istri, suami dan anak-anak kami hanya berharap dalam rapat ini, kami korban politik, kami korban penipuan. Mereka tidak peduli atas nasib kami semua," lanjut Bams.

Keluhan Bams membuat salah satu anggota Komisi I Tumbur Sihaloho bersuara.

"Pak Ketua, ini harus diselesaikan, hadirkan mantan Kasatpol Hendri dan juga Walikota Batam," ucap Tumbur.

Tumbur Sihaloho menyebutkan, penonaktifan Hendri sebagai Kasatpol PP bukan

solusi, namun makin membuat masalah tersebut semakin tidak jelas.

"Hadirkan Hendri dan Walikota Batam segera," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Batam, Sahir menyebutkan Pemko Batam tidak memiliki anggaran penerimaan 825 THL Satpol PP yang kini jadi masalah.

Sahir menuturkan, dalam penerimaan rekrumen PNS maupun honorer ada mekanisme yang harus dilalui dan sebanyak 825 anggota Satpol PP yang diterima Kantor Satpol PP dianggap bodong.

"Penerimaan 825 anggota satpol PP tidak prosedural karena BKD tidak pernah menerima dan kita ada mekanisme bagaimana cara perekrutan,"ujar Sahir.

Sahir menambahkan, secara umum perekrutan dise-

suaikan dengan kebutuhan SKPD dan usulan tersebut diusulkan kepada Walikota Batam. Dan dalam penerimaan ratusan Satpol PP itu tidak ada usulan sama sekali.

Sementara, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Memo Adrian meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk memberikan solusi terhadap nasib ratusan Satpol PP yang jadi korban perekrutan secara ilegal.

"Cobalah berikan solusi dulu pada mereka (Satpol PP ilegal).

Hukum itu jalan terakhir. Ayo kita sama-sama perhatikan, kalau penegakkan hukum upaya paling terakhir," ujar Kompol Memo Adrian memberikan masukan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Batam, Rabu (11/10/2016).

Kata Memo, seperti masalah gaji, pemerintah daerah bisa mencarikan solusi dimana bisa diambilkan anggaran yang

tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam penangan kasus terkait permasalahan Satpol PP, imbuhnya, ada lima laporan masuk terkait penipuan rekruitmen Satpol PP."Banyak yang terkait yang menjadi penghubung, penghubungnya ada mulai kelurahan, kecamatan dan ada juga dari dalam Satpol sendiri," ucap Memo.

Lanjutnya, saat ini kepolisian tengah mengumpulkan alat bukti, apakah nanti memenuhi unsur penipuan. Sementara, yang diperoleh baru keterangan dari saksi, sedangkan dari Pemko Batam dan Satpol PP tidak ada yang kooperatif.

"Mohon kiranya untuk suksesnya penyelidikan, Satpol PP (korban) menyerah dokumen pelengkap, seperti uang mengalir dan alirannya kemana kita harus tahu," kata dia.

Terkait masalah timbuln-

ya uang Rp500 ribu yang diperoleh anggota Satpol PP. Memo berjanji akan mengusut dari mana asal uang itu. "Nanti kita kejar uang yang Rp 500 ribu, dari mana asalnya, sementara anggaran tidak ada," kata Memo lagi.

Kemudian, kata Memo, dirinya akan menelusuri juga dari mana asal anggaran tes urine yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. "Tes urine juga kita akan cek anggarannya dari mana, apakah dari Pemko atau pribadi," paparnya.

Memo menantang Pemko Batam untuk buka bukaan agar mudah mengungkap siapa yang bermain dalam penerimaan anggota satpol PP. "Lebih bagus semua dokumen diserahkan kepada kita dan jangan ditutupi karena kejahatan hukum perlu diungkap, buka bukaan saja,"tegas Memo. (r)

"Seret Pelaku Penyelundupan ke Ranah Hukum..."

Dandis Rajagukguk DPRD Batam

Pembaca yang terhormat.

Jika anda ingin menyampaikan aspirasi keluhan, dan masukan kepada Anggota DPRD Kota Batam, Kirimkan ke email: skpd.batamkota.go.id/setdprdbatam

::

CAKAP DEWAN

"...banyaknya reklamasi di Kota Batam tak sebanding dengan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam. Sejak tahun 2011 hingga 2015, uang yang masuk ke daerah hanya sekitar Rp 8 miliar.

Jumlah ini tentu sangat kecil, mengingat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi sangat besar. Bisa dilihat dimana-mana jalan protokol dan perumahan rusak, paling menghawatirkan dampak kesehatan bagi masyarakat Batam..."

Yudi Kurnain Ketua Komisi II DPRD Batam

BATAM (HK) — Komisi II DPRD Batam mendesak agar pelaku penyelundupan diseret hingga ke ranah pidana.

Sebab, penerapan sanksi administrasi dinilai tidak akan menimbulkan efek jera, dan penyelundup malah akan semakin merajalela.

Desakan dari Komisi II itu disampaikan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bakamla wilayah Barat dan KPU Bea Cukai Batam, Selasa (11/10) sore. Komisi II juga meminta penjelasan kedua instansi itu soal penangkapan dua kapal milik PT PLS yang memuat barang tak sesuai manifes, salah satunya beras.

"Kita berharap, penindakan terhadap PT PLS ini dituntaskan. Pemiliknya juga harus diproses pidana," kata Ketua Komisi II DPRD Batam, Yudi Kurnain, setelah mendengar penjelasan pihak Bakamla dan Bea Cukai Batam.

Dikatakan Yudi, saat dilakukan penangkapan oleh Bakamla wilayah Barat, Komisi II turun langsung ke lapangan. Hasil pengamatan dan dokumentasi yang dimiliki Komisi II, lanjutnya, kedua kapal itu memuat beras dan beberapa suku cadang.

Hanya saja, informasi yang diterima Komisi II, satu kapal sudah dilepas dan satunya lagi akan dilepas juga.

Padahal, kedua kapal itu terindikasi kuat melakukan pe-

nyelundupan beras dari Singapura ke Batam.

"Sayangnya, RDP ini PT PLS tidak hadir, padahal kita sudah undang. Saya ketemu dengan pengusahanya di Malaysia, ditawari sesuatu, tetapi saya tolak. Saya bilang, saya tetap konsisten mengawal kasus ini," ungkap Yudi seperti dilansir media di Batam.

Sementara itu, Kasi Penyidikan KPU Bea Cukai Batam, Ayin menjelaskan, pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari Bakamla wilayah Barat soal penangkapan KM Batam Indah 8. Dalam surat itu, kata dia, barang yang dimuat kapal itu tidak disebutkan adanya beras, hanya beberapa barang berupa suku cadang mesin dan elektronik.

"Kami baru menerima surat. Untuk kapal dan isinya belum dilimpahkan. Kami pun tidak bisa pastikan, isinya ada beras atau tidak," kata dia, saat dihujani pertanyaan oleh anggota Komisi II DPRD Batam.

Menurutnya, sesuai dengan UU Kepabeanan, barang yang tidak sesuai dengan manifes menjadi barang yang dikuasai negara. Penindakannya, sambung dia, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda minimal Rp25 juta dan maksimal Rp500 juta.

"Perbaikan manifes (refes) juga bisa dilakukan

CMYK

1x24 jam. Jika ada barang yang tidak tercantum dalam manifes tetapi sudah ada pemberitahuan lebih dulu ke Bea Cukai," kata dia.

"Intinya, refresh bisa dilakukan asal semua dokumen bisa dilengkapi. Kalau tidak bisa akan menjadi barang yang dikuasai negara," sambungnya.

Wakil Komandan Bakamla wilayah Barat, Kombes Pol Hadi Purnomo, membenarkan pihaknya belum menyerahkan kapal berikut isinya ke KPU Bea Cukai Batam. Menurut dia, penyerahan baru dilakukan, kemarin, Rabu (12/10).

"Besok (kemarin, red) kami limpahkan kapal dan isinya itu," ujar mantan Karo Ops Polda Kepri itu.

Hadi Purnomo, mengatakan kapal bermuatan beras, suku cadang barang elektronik rakitan dan suku cadang mesin, ditangkap lantaran memuat barang tidak sesuai manifes. Awalnya, kata dia, ada dua kapal yang ditangkap, tetapi satu diantaranya telah dilepas karena dokumennya lengkap.

Hadi berujar, indikasi awal dari penangkapan kapal tersebut terkait penyelundupan. Hanya saja, sambungnya, penyelidikan terkait kepabeanan merupakan wewenang KPU Bea Cukai Batam.

"Kapal itu milik PT PLS. Berlayar dari Singapura menuju Sekupang," ujar mantan Karo Ops Polda Kepri itu. (r)

NET

Dana dari Reklamasi dan Galian C Diduga Lenyap BATAM (HK) — Pendapat Asli Daerah dari galian C pemotongan bukit yang mencapai Rp 9 miliar diduga lenyap.

Uang dari para pengusaha reklamasi itu mendadak tak masuk APBD Perubahan 2016 Pemko Batam.

“Saya sudah ingatkan untuk memasukkan dalam APBD Perubahan tapi tidak masuk,” ujar Yudi Kurnain, Ketua Komisi II DPRD Kota Batam seperti dilansir media online di Batam.

Menurut Yudi, dana tersebut masuk ke kas daerah setelah Tim 9 melakukan penindakan terhadap para pelaku reklamasi dan galian C di Batam beberapa bulan lalu.

Dari hasil tersebut, pengusaha kemudian sepakat membayar kekurangan bayar

pajak galian C tersebut.

Yudi menyebutkan, dana sebesar Rp 9 miliar sudah diketahui Wali Kota Batam Rudi maupun Sekda Kota Batam, serta Kepala Bapedal Kota Batam.

“Sudah pernah dibahas mengenai ini, dan Pemko sudah pernah konsultasi ke saya soal dana tersebut,” ujar dia.

Yudi mengingatkan agar Pemko tidak main-main dengan dana tersebut agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.

“Saya sudah koordinasikan dengan KPK soal dana ini,” ujar dia.

Kepala Bapedal Kota Batam Dendi Purnomo saat dikonfirmasi mengenai dana tersebut tak merespons. Dendi juga tak bisa ditemui di kantornya. (r)

Editor: Ferry Herianto, Layouter :Novrizal

CMYK

9

Kamis, 13 Oktober 2016

2 WNA Mencuri di Pesawat Garuda Habli

Ditenggarai Sebagai Sindikat

Liputan Batam

NONGSA (HK) — Zhang Zhengkun (37) dan Zhou Xiang (35), dua Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok, kepergok pramugari saat mencuri barang di bagasi kabin pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 154, dari bandara Sukarno Hatta, Tanggerang menuju bandara Hang Nadim Batam, Rabu (12/10).

Untuk mempertanggungjawabkan aksinya, keduanya langsung digelandang masuk ke ruang Asvec Bandara Hang Nadim dengan pengawalan ketat untuk dilakukan introgasi oleh

otoritas Bandara Hang Nadim.

General Manager Bandara Hang Nadim, Suwarso berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku di ruang Asvec, mengatakan bahwa kedua orang terse-

2 WNA ... Hal. 10

DINTEROGASI PETUGAS — Dua warga negara Tiongkok, Zhang Zhengkun (37) dan Zhou Xiang (35) (dilingkari) diintrogasi petugas bandara di Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (12/10). Keduanya tertangkap basa mencuri bagasi penumpang di pesawat Garuda Indonesia.

HABLI/HALUANKEPRI

Tokoh Agama Punya Peran Penyidik Polresta Kumpulkan Alat Bukti dalam Pencegahan Narkoba Kasus Dugaan Pungli Penerimaan Calon Satpol PP Rakor dan Raker BNNK Batam BATAM (HK) — Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Batam menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus Rapat Kerja (Raker) dan Pemetaan Pem-

berdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat khususnya di Persatuan Mubaligh Batam (PMB). Acara yang diselenggarakan di ruang

Al-Israq, Hotel Pusat Informasi Haji (PIH) Batam, Rabu (12/10) itu ikuti oleh 20 orang perwakilan pengurus PMB yang ada di Kota Batam. Acara itu bertu-

Tokoh Agama

... Hal. 10

BATAM CENTRE (HK) — Polemik penerimaan 825 calon Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditahun 2014 lalu terus berlanjut dan sudah memasuki ranah hukum.

Kasatreskrim Polresta Barelang Kompol Memo Ardian, memaparkan bahwa pihaknya terus mengumpulkan bukti-bukti dalam dugaan adanya pungli di penerimaan 825 calon Satpol PP yang saat

ini nasibnya tidak jelas.

"Kami terus kumpulkan alat bukti, saat ini kami baru memiliki satu alat bukti, mohon kirannya teman-teman bisa kooperatif memberikan bukti yang dimiliki," ujar Memo saat memberikan pandangannya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Batam dengan perwakilan calon

Penyidik Polresta

... Hal. 10

ISTIMEWA

SUASANA RDP Komisi I DPRD Batam dengan perwakilan calon Satpol PP, BKD, Inspektorat, Satpol PP dan Polresta Barelang, Rabu (12/10), terkait nasib 825 calon Satpol PP yang hingga kini belum jelas.

Sarjana Harus Mencerminkan Intelektualitas Unrika Wisuda 609 Mahasiswa NARASUMBER tengah memberikan materinya pada Rakor dan Raker BNNK Batam yang diselenggarakan di Hotel PIH Batam, Rabu (12/10).

IST

BATUAJI (HK) — Rektor Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, Prof Dr Nasaruddin Harahap,S.U mengingatkan seorang sarjana harus mencerminkan intelektualitasnya di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, menjadi seorang sarjana

merupakan kebanggaan tersendiri.

"Harus membantu masyarakat bila ada masalah, tapi jangan justeru memperkeruh keadaan di tengah-tengah masyarakat," kata Nasruddin saat mewisuda 609 mahasiswa Unrika, di aula Auditori-

um Unrika, Batuaji, Selasa (11/10).

Ia juga mengingatkan agar para sarjana lulusan Unrika dapat menjaga nama baik almamater dan berbakti kepada masyarakat, karena itu merupakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Ada suka dan dukanya selama menjadi maha-

siswa. Suka, senang dan gembira karena telah berhasil meraih gelar sarjana yang tidak mudah, karenanya baktikan ilmumu untuk masyarakat," terangnya.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 609 mahasiswa dari Fakultas

Sarjana Harus

... Hal. 10

Penggugat Sebut IMB Cacat Hukum Sidang Lanjutan Gugatan PT SUN

KUASA hukum penggugat, Reinhard Halomoan memperlihatkan tanggapan dia atas penyerahan bukti di persidangan, Selasa (11/10) kemarin.

Penggugat sebut IMB yang diterbitkan cacat hukum.

ISTIMEWA

SEKUPANG (HK) — Sidang gugatan PT Swadaya Union Naratama (PT SUN) yang diwakili Ir Indra Sundjojo kembali berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang, Batam, Selasa (11/10), dengan agenda penyerahan barang bukti (dokumen).

Indra Sundjojo selaku penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, Reinhard Halomoan dan Donal Alfari Pakpahan. Sementara Walikota Batam se-

CMYK

laku tergugat I diwakili kuasa hukum negara Bani Imannuel Ginting. Sedangkan tergugat II intervensi I Bambang Pujianto Liem dan Tergugat II intervensi II Linus Gusdar juga diwakili kuasa hukum Andris. kuasa hukum penggugat, Reinhard Halomoan didampingi Donal Alfari Pakpahan menilai bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemko Batam cacat hu-

Penggugat Sebut

... Hal. 10

Editor: Amir, Layouter: Mario

10

batam

Kamis, 13 Oktober 2016

Ribuan Ekor Babi Kocar-kacir Berhamburan di Hutan Duriangkang Penertiban Lokasi Peternakan Ilegal BATAM (HK) — Ribuan ekor babi kocar-kacir dan berhamburan saat Tim Terpadu Kota Batam melakukan penertiban lokasi peternakan babi ilegal di hutan lindung Dam Diruangkang, Rabu (12/10).

Penertiban yang dilakukan Tim Terpadu yang terdiri dari Direktorat Pengamanan BP Batam, TNI, Kepolisian, Satpol PP Pemko Batam itu berlangsung sejak pukul 08.00 Wib pagi tadi.

Dua unit eskavator dikerahkan untuk menghancurkan peternakan dan belasan rumah di atas belasan hektar lahan hutan lindung itu.

"Lokasi ini kawasan serapan air untuk Dam Duriangkang, yang menyuplai kebutuhan air sebagian besar masyarakat Batam. Jadi harus bebas dari aktivitas, termasuk peternakan babi," kata Direktur Pengamanan BP Batam, Budi

Santoso, di lokasi punggusuran, Rabu (12/10).

Lokasi berada tidak jauh dari simpang lampu merah KDA arah Kepri Mall. Setiap rumah diperkirakan memiliki 50 ekor sampai 200 ekor babi. Puluhan pohon seperti kelapa dan nangka juga tidak luput dari penertiban.

Semuanya dipotong menggunakan chainsaw atau gergaji mesin.

Budi mengatakan, sudah beberapa kali melakukan penertiban dan memberikan solusi

PETERNAK mendekati kandang ternak babi yang berada di samping Dam Duriangkang, Rabu (12/10).

BATAMTODAY

Wawako Batam Pastikan CCTV Wajib Ada BATAM CENTRE (HK) — Proses pengadaan kamera pengintai atau Closed Circuit Television (CCTv) di Kota Batam wajib ada. Fungsinya tentu untuk mengetahui pergerakan dibeberapa titik utama.

Pemerintah sendiri sudah menganggarkan untuk pemasangan puluhan titik namun masih terdapat kendala teknis sehingga tertunda.

“CCTv tetap ada. Ini bertujuan untuk monitor prilaku, kejahatan, kemacetan dan semuanya,”ujar Wakil Walikota Batam Amsakar, Rabu (12/10).

Saat ini masih belum ter-

pasang, dikarenakan terdapat kendala teknis. Namun, Amsakar menjamin hal itu wajib ada dan diyakini menjadi mudah dan berkontribusi menekan kerawanan, khususnya dijalan.

“Bagi Pemko CCTv itu penting paling tidak memantau perkembangan didaerah.

Kita lihat nanti, apakah bulan 12 (Desember) ini dipasang atau tidak,”ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam Salim mengatakan, jenis kamera pengintai dipilih untuk CCTv yang

Penggugat Sebut ..... kum. Sebab menurutnya, sertifikat ruko masih milik bersama (PT SUN dan Bambang Pudjianto) bukan milik pribadi Bambang. Sementara dalam pengajuan IMB, PT SUN tidak pernah diberitahu atau dilibatkan.

"IMB yang dikeluarkan cacat hukum, klien kami tidak pernah dilibatkan, padahal sertifikat masih milik bersama," ungkap berdasarkan sejumlah barang bukti (dokumen) yang diserahkan ke majelis hakim.

Selain itu, kata Reinhard, surat berita acara lapangan dari Dinas Tata Kota Batam tertanggal 29 Maret 2012 tidak ada tanda tangan pejabat yang bersangkutan.

Tidak hanya itu, surat sempadan yang ditandatangani tetangga sebelah kanan, kiri, depan dan belakang tidak ada tanggal kapan dibuat. Parahnya lagi, kata Reinhard, batas wak-

sambungan Hal. 9 tu IMB adalah 360 hari. Sementara sejak 2012 (keluarnya IMB) hingga Agustus 2016 tidak ada perpanjangan IMB. "Berarti selama tiga tahun (2013-2016) bangunan tersebut liar karena tidak ada IMB nya.

Ketika klien kami mengajukan gugatan ke PTUN, tiba-tiba keluar surat perpanjang IMB per tanggal 14 September 2016.

Yang jadi pertanyaan kami bagaimana pengawasan walikota terhadap kinerja jajarannya," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum tergugat II intervensi I dan II pernah menawarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada penggugat sesuai arahan majelis hakim.

"Klien kami pernah menawarkan sejumlah uang tapi ditolak oleh penggugat. Tapi kami akan musyawarah lagi dengan klien agar permasalahan ini bisa

Penyidik Polresta .....

Satpol PP, BKD, Satpol PP, Inspektorat dan Polresta Barelang, Rabu (12/10).

Kata Dia, pihak penyidik saat ini mendapat kesulitan mendapat alat bukti adanya pungli saat penerimaan calon satpol PP karena pihak saksi bertele-tele dan cenderung enggan memberi data, begitu juga pihak Pemko Batam.

Saat ini, lanjut Dia, pihaknya sudah menerima enam laporan adanya dugaan pungli terhadap penerima calon Satpol PP yang secara bertahap jumlahnya menjadi 1.035 orang.

Menurutnya, banyak keanehan dalam penerimaan Satpol PP tersebut, apalagi para calon Satpol ini sudah bekerja mesti belum digaji karena tidak memiliki SK.

diselesaikan secara musyawarah.

Karena pihak penggugat dan tergugat sebelumnya adalah rekan bisnis," katanya.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim meminta pihak penggugat dan tergugat untuk menempuh jalan damai dengan kata lain pihak tergugat mengganti sejumlah uang sebagai ganti rugi.

Sebelumnya ,dua pengacara dari Jakarta ini menggugat Wali Kotabatam lantaran tidak terima Walikota Batam melalui Dinas Tata Kota menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dinilai kurang cermat terhadap bangunan yang terletak di Komplek Bangun Bintan Sejahtera Blok E, Nomor 7, Sungai Jodoh, Batu Ampar.

PT. Swadaya Union Naratama menggugat melalui di PTUN dengan surat gugatan nomor 16/ G/2016/PTUN-TPI. (iks)

sambungan Hal. 9 "Kan aneh kok Pemko tidak tahu ada penerimaan satpol pp, artinya mereka bodong. Kami satu polisi bodong aja bisa tertangkap ini ratusan kok tidak bisa, anehkan," ujarnya dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura didampingi Eki Kurniawan, Muhammad Musofa, Harmidi Umar Husen, Tumbur Sihaloho dan Nono Hadisiswanto.

Meski demikian, Memo mengingatkan agar jalur hukum menjadi penyelesaian terakhir.

Karenanya ia berharap ada solusi terbaik terkait persoalan tersebut.

Juru bicara calon Satpol PP, Marsal dalam RDP mengungkap sejumlah fakta, bah-

Tokoh Agama ..... juan untuk merumuskan rencana kerja BNN Kota Batam dengan PMB dalam rangka mengikut sertakan para Mubaligh di Kota Batam untuk mensosialisasikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Batam.

Dalam rilis yang diterima Haluan Kepri, Rabu (12/10) dijelaskan, peran tokoh agama dinilai sangat penting untuk memberikan siraman rohani

punya spesifikasi terbaik. Seperti kualitas gambar yang ditampilkan masuk kategori high definition (Definisi tinggi).

“CCTV ini tak hanya menangkap gambar, juga menangkap suara dan mendeteksi gerakgerik orang,”jelasnya.

CCTV itu akan mengawasi 40 titik Kota Batam dengan 70 unit kamera. Jumlah itu didapat dari kajian yang disampaikan konsultan. Lokasinya berada ditempat rawan terjadinya kejahatan jalanan. Seperti jalan Gajah Mada tepatnya Southlink, Jalan dekat Mata Kucing dan Bukit Harimau. (mc)

wa mereka mendaftarkan diri kepada panitia penerimaan, sehingga menurutnya sangat mustahil penerimaan tersebut tidak diketahui petinggi di Pemko Batam.

"Kami bahkan sudah menjalan pelatihan, sudah dibagi pleton dan sudah pernah ada surat perintah kerja," ungkap Marsal menyangkal penjelasan yang diberikan oleh perwakilan Satpol PP. Setelah mendapatkan penjelasan secara bergantian dari sejumlah Anggota Komisi I DPRD Batam, dari Ketua BKD Batam M Syahir, perwakilan Ispektorat Ahmad Arfan dan perwakilan Satpol PP, perwakilan calon Satpol PP akhirnya meninggalkan kantor DPRD Batam. (par)

sambungan Hal. 9 terkait dengan Pencegahan penyalahgunaan Narkoba kepada Masyarakat.

"Sejalan dengan kegiatan raker ini, selanjutnya BNN Kota Batam akan melaksanakan kegiatan Workshop dan TOT di lingkungan Mubaligh se Kota Batam. Harapannya, dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kewaspadaan tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, serta

meningkatkan daya tangkal masyarakat untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba dan turut aktif berpartisipasi dalam upaya P4GN." Tampil sejumlah narasumber dalam kegiatan itu, diantaranya, Kepala BNNK Batam, AKBP Darsono, Kanit Bintibmas Polresta Barelang, IPDA Karel Hutahaean, dan Kasi.

Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Batam, H. Zulkarnaen Umar, S.Ag.,M.M. (r)

di lokasi tersebut. Namun peternak babi ilegal ini kembali lagi bermukim.

"Akibat pemukiman peternakan ini, pendangkalan dan pencemaran terjadi pada Dam Duriangkang ini. Kotoran mengalir ke Dam," turur dia kembali.

Setelah penggusuran, kata Budi, petugas akan rutin melakukan patroli agar masyarakat peternak tidak kembali lagi memanfaatkan lahan tersebut untuk memelihara babi.

"Semua akan kami tertibkan, termasuk keramba, perkebunan, dan kegiatan lainnya.

Semua harus steril," ujarnya.

Jangan Beternak di Tengah Kota

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam berharap agar masyarakat Bata tidak peternak di tengah kota atau di lingkungan strategis. Karena akan menggagu masyarakat.

Apalagi, para peternak melakukan usahanya itu berpotensi mencemarkan lingkungan hidup. Kepala Dinas KP2K Suhartini mengatakan masih banyak ditemukan peternak yang tidak menaati aturan.

"Jangan menernak hewan di tengah kota, karena itu sudah dilarang. Apalagi yang mencermarkan lingkunan," ujar Suhartini Rabu (12/10).

Bahkan tadi pagi di Simpang KDA ada penertiban ter-

nak babi oleh Satpol PP. Bagi peternak ingin membuat usaha dalam bidang peternakan maka dapat dipili pada lokasi yang jauh dari masyarakat.

"Kalau ternak yang ada di Sei Temiang ya bisa. Karena kotoran hewannya gak mencermarkan lingkungan," tegasnya.

Ia mengaku sebenarnya beberapa tahun lalu Pemko Batam telah menggelar pemusnahakan peternakan liar khusus ternak babi. Hanya saja ia terkendala pada pembatasan wewenang.

"Saya tidak segan-segan menertipkan pertenak yang menggangu kestabilan kesehatan udara dan lingkungan hidup," pungkasnya. (btd)

Modus Penyelewengan Sabu Semakin Beragam BATAM CENTRE (HK) — Modus pelaku menyembunyikan sabu untuk mengelabui petugas, semakin beragam. Lain pelaku, lain pula modus yang digunakan. Seperti halnya diungkapkan oleh terdakwa Ismet Efendi di depan majelis hakim, ia mengimpan sabu di sela-sela krat botol minuman teh botol.

Paket sabu yang siap edar tersebut, dibungkus dengan plastik, kemudian disimpang disela-sela minuman teh botol.

Hal tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaannya di depan muka persidangan, Rabu (12/10) di Pengadilan Negeri Batam.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Samsul Sitinjak, diceritakan terdakwa Ismet Efendi bin Baharudin pada Selasa, 2 Agustus lalu sekira pukul 10.00 WIB atas informasi dari masyarakat Tim anggota satnarkoba Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kos-kosannya di Ruli

Kampung Aceh, Simpang Dam Muka Kuning, Kota Batam.

Pada saat penangkapan lalu dilakukan penggeledahan di kos-kosan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket/bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari sela-sela krat minuman teh botol dan juga menyita 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202-2.

Dalam persidangan juga terungkap, bahwa pelaku membeli barang haram tersebut pada Senin, 1 Agustus 2016 dengan harga Rp400.000 dari seorang yang saat ini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Satu bungkus sabu kemudian dibungkus dalam lima paket/ bungkus sabu tersebut rencananya akan dijual seharga Rp200.000," ujarnya dalam pembacaan tersebut.

Di depan paserta sidang, juga terungkap terdakwa mengaku sudah 2 (dua) tahun menjadi pengecer atau memperjual-

Sarjana Harus .....

Hukum, Ekonomi, Fkip, Fisipol dan Teknik angkatan 20162017. Dan turut hadir, Ketua DPRD Batam, DPRD Kepri, Kopertis, Ketua Yayasan Unrika, Rektor, Dekan, Wadekan, Dosen, Pemko Batam, mahasiswa dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Ia juga mengingatkan agar komunikasi sesama almamater tertap terjalin. "Teruslah menimba ilmu, teruslah belajar, karena belajar tak ada akhirnya. Mencari ilmu bisa dimana saja, kapan saja melalui lembaga formal atau tidak, ilmu pengetahuan bisa dipungutoleh mereka yang sukadan cinta ilmu pengetahuan," jelasnya.

Ditambahkan oleh Sekretaris Kopertis Wilayah X, Dr Hanafi MS, bahwa pihak universitas harus meningkatkan mutu tenaga pengajar di perguruan tinggi dengan cara tenagatenaga dosen gelar doktor (S3) jika dikaitkan dengan akan dibuka program Magister.

"Gelar Sarjana Strata 1 (S1 ) tidak boleh lagi mengajar untuk S1," kata Hanafi.

Jadi, tenaga pengajar S1 harus memiliki gelar Magister (S2), dan tenaga pengajar untuk S2 harus bergelar Doktor (S3).

Sementara itu, Ketua Yayasan Unrika Dr H Amarullah

sambungan Hal. 9 Nasution, MBA menjelaskan, bahwa Unrika merupakan perguruan tinggi tertua di Batam dan telah mencetak anak bangsa yang berprestasi yang menduduki jabatan-jabatan penting baik di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan swasta.

Oleh sebab itu, peran Unrika dalam meningkatkan manusia seutuhnya atau dengan kata lain mencetak sumber daya manusia (SDM) yang handal.

Jadi wajar bila orang tua mahasiswa yang bakal diwisuda rela mengorbankan apa saja demi anaknya.

Pendidikan merupakan hal sangat pokok untuk meraih hidup sejahtera, sebab tanpa pendidikan akan sangat sulit menggapai cita-cita itu. Dalam hidup manusia ada empat hal yaitu ilmu pengetahun, usaha, dan doa. Bila ketiga hal itu telah dilakukan, dan belum berhasil, maka disebut ‘nasib’.

Untuk meningkatkan kemampuan dosen yang rata-rata telah Magister atau Strata 2, pihak Universitas mengirim dosen-dosen untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang lebih tinggi yakni Doktor. Lebih dari sepuluh dosen dikirim ke universitas baik di dalam negeri

2 WNA ..... but mengambil kabin penumpang yang tengah lelap tertidur.

"Aksi keduanya dijalankan saat penumpang tertidur," ujar Suwarso ke awak media.

Kecurigaan pramugari, lanjutnya, muncul setelah Dia (Zhang) tiga kali pindah tempat duduk dalam lima menit. Kemudian mengambil kabin penumpang yang sedang tidur.

Dalam pemeriksaan tersebut, Zhou sempat menyangkal mengenal Zhang, tetapi setelah dilakukan introgasi dengan melihat kedua paspornya rekanan tersebut didapat telah melalui perjalanan jauh mulai dari Tiongkok menuju Turki, berlanjut ke Jakarta dan tertangkap di Batam.

Menanggapi aksi pencurian tersebut, Kapolda Kepri, Brigjen Pol Sam Budigusdian yang datang ke Bandara menyebutkan bahwa kedua orang tersebut dicurigai sebagai sindikat pencurian barang di bagasi kabin pesawat, karena dilihat dari tempuh

belikan sabu dan memperoleh penghasilan skitar Rp200.000.

"Setiap harinya terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000 paling kecil," terangnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Usai di bacakan dakwaan terhadap dirinya, terdakwa Ismet yang di dampingi oleh Elisuwita Penasehat Hukum membenarkan atas dakwaan tersebut.

Majelis Hakim yang di pimpin oleh Zulkifli, di dampingi Hera Polonia dan Iman sangat mudah menjalankannya persidangan dengan sikap Terdakwa yang tidak berbelit - belit dan mengakui semua dakwaan dan kesaksian para saksi.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satnarkoba Polresta Barelang untuk proses hukumnya. (cw51)

maupun di luar negeri untuk melanjutkan pendidikan mereka agar meraih gelar S3 (Doktor).

"Ada yang dibiayai Dikti (pemerintah) ada yang dibiayai pihak Universitas. Kini ada 14 program studi di Unrika, dan untuk FKIP dan Fakultas Ekonomi terakreditas B.Untuk fakultas Hukum dan FISIPOL diharapkan juga akreditas B dalam waktu dekat ini.

Secara kumulatif, pada wisuda ke XIX tahun 2016 ini Unrika telah menamatkan 6.164 alumni dari masing-masing program studi, dan wisudawan wisudawati yang mendapat predikat terbaik ( Cam Laude ) dan mampu menyelesaikan kuliah selama 4 (empat ) tahun takni: Safari Ramadhan mewakili ketua DPRD Batam mengatakan, dengan diwisudanya 609 orang tamatan Undrika Batam dapat berkontribusi terhadap pembagunan kota Batam kedepanya.

Dan kami berharap Unrika Batam dapat menghasilkan mahasiswa yang handal untuk membagun negeri ini, apalagi yayasan juga memprioritaskan anak hinterland," kata anggota Komisi IV DPRD Batam. (par)

sambungan Hal. 9 jarak perjalanan.

"Ini harus diwaspadai oleh semua maskapai. Warga negara asing yang tidak jelas keperluannya tolong rekan dari Imigrasi periksa sejelas-jelasnya. Kira juga tidak tau misi untuk apa. Untung ini tertangkap saat belum melakukan jika sudah maka akan menjatuhkan nama maskapai kita," ujar Sam singkat.

Kejadian bermula, ketika pesawat melakukan pendaratan dibandara hang nadim, Batam pukul 15.55 WIB, Rabu (12/10).

Setelah memberikan himbauan kepada penumpang kelas bisnis untuk turun, berselang dua menit langsung terjadi keributan di bangku nomor 39.

Akibatnya petugas keamanan langsung masuk pesawat, dan pramugari meminta kepada seluruh penumpang untuk tetap berada ditempat duduk awal walupun pesawat sudah terparkir.

Salah seorang pramugari

mengatakan bahwa Zhu mondar-mandir di area bagasi penumpang lainnya, dengan sengaja dia langsung mengambil tas milik hendra yang sedang tertidur pulas, berawal dari sana maka langsung dilaporkan kepihak keamanan bandara.

Sedangkan korban, Hendra mengaku tidak mengetahui ketika tasnya digasak oleh Zhu, hal tersebut disadarinya setelah terdengar keributan di bagian belakang pesawat.

"Yang muda pindah duduk ke belakang. Mungkin dia lihat saya lihat masukin handphone ke tas," kata Hendra.

Keduanya kemudian diserahkan petugas bandara ke aparat Polsek Bandara. Hingga Rabu petang, keduanya masih dalam pemeriksaan polisi. Petugas kesulitan dalam melakukan pemeriksaan karena keduanya tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. *** Editor: Amir Layouter: Mario

CMYK

11

karimun

Kamis, 13 Oktober 2016

MenPAN: PNS Bukanlah Raja KARIMUN (HK) — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur meminta kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Karimun agar bisa menjadi pelayan kepada masyarakat. Karena, sejatinya PNS bukanlah raja, melainkan pelayan masyarakat.

ILHAM/HALUAN KEPRI

MenPAN RB Asman Abnur memotong nasi kuning saat HUT Kabupaten Karimun ke-17 di halaman kediaman dinas Bupati Karimun, Rabu (12/10).

"Selama ini, saya merasakan sulitnya berurusan dengan birokrasi. Sulitnya kalau mau menghadap pejabat. Sulitnya kalau nak ngurus izin. Sulitnya nak ngurus akte kelahiran. Sebenarnya itu hak rakyat. Itu adalah hak masyarakat.

Bukan haknya PNS," ungkap Asman Abnur saat syukuran HUT Kabupaten Karimun ke-17 di halaman kediaman dinas Bupati Karimun, Rabu (12/10).

Kata Asman, ada dua hal yang perlu dicamkan oleh PNS ke depan. Pertama, PNS harus punya hospitality atau rasa melayani. Jangan menjadi raja.

Pegawai Negeri itu harus melayani, siapa yang dilayani? masyarakat. Buang jauh-jauh cara tradisional itu. Tidak boleh mentangmentang sudah jadi Kepala SKPD, lalu semua orang diminta untuk menghadap.

"Masyarakat menghadap susah. Nah, kalau ada PNS yang macam gini tolong, saya sudah buka 24 jam sekarang, namanya

Sistem Pengelolaan, Pengaduan, Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Ini dari Presiden sudah dipindahkan ke MenPAN RB sekarang. Bagi yang punya komputer, tinggal lapor.go.id.

Semua keluhan masukkan kesitu, pasti MenPAN nya tahu," tuturnya.

Menurutnya, sistem itu bisa diakses mulai dari pelosok Papua sampai Aceh, kalau ada PNS yang macama-macam silakan laporkan kepada Bupati setempat. Termasuk juga di Karimun. Dirinya, ingin, setelah adanya SP4N tersebut, maka akan banyak perubahan dalam perilaku PNS dalam melayani masyarakat.

Maka dari itu, katanya, ke depan tidak boleh lagi PNS yang merasa penguasa. PNS ke depan harus punya raport enterpreneur.

Jangan malas. Jangan sampai masuk kantor hanya gara-gara takut absen yang pakai jempol. PNS tidak boleh kehilangan akal, harus punya inovasi. PNS ke depan harus banyak ide,

Ilham Liputan Karimun jangan tergantung bupati.

"SKPD itu sudah dimandat oleh Bupati agar melakukan inovasi-inovasi yang baik.

Maka dari itu, Pak Bupati saya pesankan betul, kalau SKPD nya nggak bener, ganti aja gak apa-apa. Maka dari itu, kita juga harus memperhatikan PNS ke depan.

Saya selalu bicara dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Layani kebutuhan PNS ke depan.

Jangan dipersulit urusan PNS," paparnya.

Asman juga mengingatkan, tak boleh lagi PNS membawa map ke BKD untuk naik pangkat. "Mau pendidikan, dan macamamacam. Kalau ada juga BKD yang macam-macam silakan lapor saya. Ini kesempatan Pak Gubernur, mumpung saya jadi MenPAN saya bisa bercakap begini. Nanti, kalau saya tak jadi MenPAN lagi saya tak bisa lagi bicara ini. Ini kan amanat," ulasnya.

Kata dia, ke depan PNS harus makin profesional.

Kapan dia naik pangkat, kapan dia mau pendidikan, kapan dia harus naik pangkat lagi, ke depan harus jelas karirnya. Dia sudah bilang ke BKN, ke depan tidak boleh lagi ada SKPD daerah datang ke BKN untuk mengurus anak buahnya naik pangkat, sekarang sudah sistem IT. Kapan orang nak naik pangkat, kapan orang nak pensiun, sudah jelas semua.

"Maka dari itu, ASN ke depan tidak boleh mainmain dengan perizinan. Izin adalah haknya rakyat.

Berikan. Permudah. Nah, mudah-mudahan, dua-tiga tahun ke depan, seluruh pemerintahan di Indonesia jadi pelayanan publik yang baik. Saya ingin menghimbau kepada Pak Gubernur, kalau dapat seluruh kabupaten/kota di Kepri bisa jadi contoh untuk nasional," pungkasnya. ***

CMYK

ILHAM/HALUAN KEPRI

TEKEN MOU- Bupati Karimun Aunur Rafiq disaksikan MenPAN RB Asman Abnur dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun meneken MoU dengan investor di halaman kediaman dinas Bupati Karimun, Rabu (12/10). Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan sempena HUT Karimun ke-71.

Investor-Pemkab Karimun Teken MoU KARIMUN (HK) — Sudah menjadi ajang rutin, Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Karimun selalu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Karimun dengan sejumlah investor.

Tak terkecuali pada HUT Kabupaten Karimun ke-17 yang dirayakan di halaman kediaman dinas Bupati Karimun, Rabu (12/10).

Ada beberapa investasi baru yang masuk ke Karimun, diantaranya pembangunan Batam Tourism Polytechnic (BTP) merupakan salah satu sekolah pariwisata dibawah manajemen sekolah tinggi Pariwisata Bandung (STPB).

Selain itu, Panbil Gruop Batam yang bergerak dibidang properti.

Kemudian Ponpes Qur'an Centre Kepri serta PT Karimun Storage Terminal di Pulau Asam.

Penandatanganan MoU itu oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wakil Ketua DPRD Azmi serta

Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Dari pihak investor langsung diteken oleh owner sejumlah perusahaan. Penandatanganan itu juga disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur.

Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam kesempatan itu mengatakan, sejak usianya yang sudah menginjak 17 tahun, Kabupaten Karimun sudah banyak memiliki perubahan dalam penataan infrastruktur seperti peningkatan pembangunan jalan, jembatan, sarana pendidikan, tempat ibadah maupun sarana rekreasi.

Kata Rafiq, beberapa pembangunan yang sudah dilakukan itu diantaranya pembangunan sebanyak 97 unit pelabuhan atau dermaga yang tersebar hingga ke wilayah hinterland. Saat ini juga sedang diupayakan melakukan relokasi pelabuhan bongkar muat

dari pelabuhan Taman Bunga ke pelabuhan Parit Rampak dan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Malarko.

Bukan itu saja, program konektivitas antara pulau di Kabupaten Karimun sudah mulai berjalan, beberapa diantaranya pembenahan jalan dan pembukaan lahan di sejumlah pulau. Bahkan, ke depan juga akan dibangun pelabuhan Roro mini yang melayani rute Pulau Parit-Tanjungbalai Karimun.

Kata dia, selama 5 tahun ke depan, berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan sesuai visi dan misi yang telah direncanakan, seperti pembangunan dan penyedian air bersih, membangun konektivitas antar pulau, pendayagunaan tenaga kerja lokal melalui peningkatan kapasitas dan skill, penataan kawasan wisata, penataan taman kota dan peningkatan infrastruktur serta kualitas layanan RSUD Karimun. (ham)

Editor: R.Ghafur, Layouter : Novrizal

12

anambas

Kamis, 13 Oktober 2016

PT Sacofa Akan Ditutup Tenggat 14 Hari ANAMBAS (HK) — PT Sacofa Sdn.Bhd, sebuah perusahaan asal Malaysia akan segera ditutup menyusul ultimatum dari Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Yudi Liputan Anambas Selain menutup perusahaan juga menonaktifkan landing station di Pulau Tarempa, Anambas dan Pulau Penarik Kabupaten Natuna.

Berdasarkan surat nomor 3013/KOMINfO/DJPPI/PI.05.05/10/2016, tertanggal 6 Oktober 2016.

Kominfo memberikan tenggat waktu 14 hari untuk menonaktifkan pengoperasian perusahaan yang menggunakan serat optik tersebut. Jika dalam waktu tersebut tidak ditindaklanjuti, Pemerintah RI melalui Kominfo akan mengambil langkah tegas dengan menutup dan menonaktifkan secara paksa.

Surat somasi yang ditandatangani Plt.Direktur Jendral Penyelenggarakan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia juga ditembuskan kepada Menko Polhukam, Menhan RI, Menlu RI, Menhub RI, Panglima TNI, Kapolri, Ka.BIN, Kalemsaneg, Kabais TNI, Derjen Hubla, Gubernur Kepri, Bupati Anambas dan Bupati Natuna.

Pihak Kominfo menyampaikan bahwa kantor pusat perusahaan yang beralamatkan Lot 367, Jalan Satok 93400 Kuching, Serawak, Malaysia ini tidak memiliki izin hak labuh sejak, 24 Januari 2014 silam serta sesuai hasil monitoring dan pemeriksaan lapangan yang digelar Direktur Jendral Penyelenggarakan Pos dan Informatika di Tarempa, Anambas dan Penarik, Natuna.

Dan Kementrian Kominfo pun telah mengeluarkan pencabutan hak labuh (landing right) yang sebelumnya diberikan kepada PT. Trans Hybrid Commu-

nication selaku penyelenggara jasa interkoneksi internet (Network Access Point/NAP). Hal ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika nomor 345/Dirjen/2006 tentang izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (Network Access Point/NAP) dalam rangka kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi asing Sacofa SDN BHD. Dalam surat bernomor: B-68/KOMINFO/DJJPI/ 01/2014 menetapkan dan menyatakan, hak labuh yang diberikan kepada PT.THC dengan nomor 298/ DJPPI/Kominfo/5/2011 tanggal 30 Mei 2011, tidak berlaku lagi.

Untuk itu, berdasarkan pasal 11 ayat 1 UU nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, bahwa penyelenggara telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dan Menteri. Serta pasal 55 ayat 1 PP 52 Tahun 2000, untuk menyelenggarakan telekomunikasi agar diberikan izin harus melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggara.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mentri Kominfo nomor 16/PER/ M.Kominfo/9/2005 tentang penyediaan sarana transmisi Telekomunikasi Internasional melalu sistem komunikasi kabel bawah laut bahwa, penyediaan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL dan dilakukan setelah mendapatkan hak labuh (landing right) yang diterbitkan oleh Direktur Jendral atas nama Menteri.

Dan jika diselenggarakan tanpa izinakan, dikenai sanksi sesuai pasal 47 UU nomor 36 Tahun 1999 tentang, telekomunikasi dengan ancaman pidana

YUDI/HALUAN KEPRI

MENGANTARKAN SURAT — Salah seorang Kabid di Diskominfo sedang mengantarkan surat dari Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) kepada Pengurus PT Sacofa di stasiun Tarempa.

penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta rupiah.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, SH yang dimintai tanggapannya akan hal itu menyambut baik langkah yang diambil pemerintah pusat serta mendukung-

DPRD Akan Bawa Persoalan Listrik ke Provinsi ANAMBAS (HK) — Kebutuhan penerangan listrik bagi masyarakat menjadi atensi khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

Apalagi sejumlah persoalan seperti kerusakan mesin pembangkit listrik di Jemaja serta kerusakan mesin di Palmatak menjadi potret buruk lemahnya pelayanan PLN kepada masyarakat.

Padahal pemerintah tidak tinggal diam begitu saja, demi membantu masyarakat sejumlah langkah diambil oleh pemerintah daerah yakni juga membantu menyiapkan mesin untuk dipergunakan namun hingga saat ini masih belum maksimal.

Anggota Komisi III DPRD KKA, Muliady mengatakan, pihaknya memanggil Dinas ESDM untuk mempertayakan sejumlah persoalan kelistrikan di Anambas.

"Hasil pertemuan ini akan kita bawa ke Provinsi untuk di Konsultasikan bagaimana penyelesaiannya," demikian disampai Muliady, Rabu (12/10).

Politisi Partai Hanura itu mengungkapkan, salah

satu yang menjadi atensi saat pemanggilan tadi persoalan listrik di Jemaja yang masih belum diperbaiki oleh pihak PLN, padahal Pemrintah daerah sudah memberikan bantuan mesin kepada PLN. "Sekali terjadi kerusakan PLN melempar tanggung jawab kepada pemerintah yang memperbaiki dengan ada alasan belum ada Serah Terima Operasi.

Pihaknya lanjut Muliady heran akan hal itu, sedangkan penggunaan mesin oleh PLN namun disaat terjadi kerusakan mesti dibebankan oleh pemerintah.

"Kita mendungkung pihak pemerintah jika terjadi kerusakan maka seharusnya pihak PLN yang memperbaiki, jangan lempar tanggung jawab," tegasnya.

Dihapuskannya Dinas ESDM pada bulan Desember mendatang tambah Kan Kan Panggilan akrab Muliady pastinya juga akan menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat Anambas, Apalagi saat ini ada sejumlah daerah yang masih belum tersentuh listrik, ada juga yang mesinnya sudah ada

namun jaringannya kurang seperti genting Air Bini, lalu seperti Munjan jaringannya ada mesinnya tidak ada.

"Dengan dihapusnya ESDM nanti siapa yang berwenang akan hal ini," ungkapnya.

Plt Kepala Dinas ESDM, Yunizar sebelum nya mengatakan terkait kerusakan di Jemaja itu seharusnya di perbaiki oleh pihak PLN, mengingat yang mempergunakan mesin tersebut adalah pihak PLN. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan itu mengungkapkan, sebenarnya pihak Kabupaten telah menghibahkan tiga mesin pembangkit listrik kepada PLN letung pada tahun 2013 silam. Bahkan kala itu PLN meminta syarat lagi yakni harus dilaksanakan STO. Namun setelah PLN diminta penandatanganan STO, hingga kini PLN tak mau menandatangani STO. “Pemerintah daerah sudah memberikan dokumen STO kepada PLN tapi hingga kini tidak ditandatangani," pungkasnya.(yud)

nya."Kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, jika kata pusat tutup yang akan kita ikuti,"Jelasnya.

Terpisah Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anambas, Amat Yani sanggat mendukung langkah tegas

yang diambil Kementrian Kominfo. Bahkan kata Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu, sejak stasiun base PT.Sacofa berdiri di Jalan Takari, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Anambas, perusahaan tidak ada membawa kenuntungan

bagi daerah.

"Selain tidak ada memberikan kontribusi kepada daerah, ini juga tentang keamanan Negara. Mengingat, fiberoptik telekomunikasi ini milik negara asing.

Kan bisa saja info penting ketahanan negara kita disadap mereka,"ungkap Yani.

Bahkan sejak rapat perdana di Kementrian Kominfo semua pihak telah menyetujui untuk segera menutup pengoperasian PT Sacova.

"Alhamdulillah Pusat akhirnya menindaklanjuti keluhan pemerintah daerah," tutupnya.***

Disperindag Didesak Antisipasi Musim Utara ANAMBAS (HK) — Pemerintah Daerah diminta miliki persiapan sambut musim utara yang tak lama lagi akan masuk. Jangan sampai harga sembilan bahan pokok (Sembako) melonjak akibat minimnya stok sembako karena tidak dapat terangkut.

Karena Kapal pengangkut tidak dapat berlayar.

Anggota Komisi II DPRD KKA ,Yulius,SH mengatakan, dari pantauan dilapangan saat ini belum ada gebrakan pemerintah daerah untuk mengantisipasi musim utara.

"Desakan kita ini jangan sampai terjadi kelangkaan sehingga harga akan meningkat dan membuat masyarakat menjerit," demikian disampaikan Yulius, Rabu (12/10).

Politisi Partai Gerindra itu mengakui memang sejak beberapa terakhir tidak ada kelangkaan sembako ataupun melonjaknya harga barang. Hanya waktu itu sempat terjadi kelangkaan telur hingga harganya hampir 2000 perbutir di Kota tarempa. Sedangkan dipulau lebih parah lagi.

"Kami mengingatkan jika sudah terjadi baru diantasipasi itu sama juga bohong," tegasnya.

Dengan tegas Anggota Dewan Termuda di DPRD KKA itu menyampai-

kan dalam melaksanakan pemantauan harga seharusnya Disperidagkop juga memantau harga dipulau-pulau karena saat ini terjadi disparitas harga yang mencolok antara pulau dan Kota Tarempa.

"Memang kita maklumi tentu transportasi menjadi pertimbangan sehingga harga meningkat, namun tidak setinggi itu, hal ini mesti ada pemantauan," jelasnya.

Lebih jauh Yulius ju-

ga menyinggung soal pembangunan gudang logistik yang akan kembali dibangun pada taun 2017. Hal ini sangat disayangkan dan seharusnya menjadi pelajaran karena kegagalan pembangunan 2015 silam akhirnya masyarakatlah yang terimbas.

"Itu menjadi atensi kami juga, dan jika dilelalang nanti carilah perusahaan yang benar-benar siap dan mampu berkerja, profesionalah panitianya nanti,"

bebernya.

Yulius juga memastikan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga jelang musim utara ini. Jika memang terjadi lonjakan maka pihaknya akan langsung memanggil pemerintah daerah untuk mempertannyakannya.

"Sebagai wakil rakyat kita tidak ingin kecolongan, apalagi ini menyangkut urusan kampung tengah, kita akan kawal dan pantau itu," tutupnya.(yud)

YUDI/HALUAN KEPRI

ANGGOTA Komisi II DPRD KKA ,Yulius,SH sedang berbicara pada rapat dengan pemerintah membahas antisipasi jelang musim utara.

Editor: Nico, Layouter: Hestu Purwanto

13

natuna

Kamis, 13 Oktober 2016

FATHURRAHMAN/HALUAN KEPRI

RAPAT PARPURNA — DPRD Natuna menggelar rapat paripurna HUT Natuna ke 17. Pada HUTKali ini DPRD menekankan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkankinerja kerja.

DPRD Gelar Paripurna HUT Natuna NATUNA (HK) — DPRD Natuna menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) Natuna ke 17 melalui rapat paripurna di gedung dewan, Rabu (12/10).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Candra dan dihadiri oleh sebagian besar anggota dewan. Hadir juga Bupati Natuna, Hamid Rizal dan wakilnya, Ngesti Yuni Suprapti.

“Natuna sudah genap berusia

17 tahun. Kita tentu patut bersyukur atas segala capaian yang telah diraih Natuna dengan cara meningkatkan etos kerja semua unsur baik pemerintah, DPRD dan masyarakat secara keseluruhan agar cita-cita kemakmuran dan keadilan bisa tercapai,” kata Hadi Candra saat membuka rapat.

Candra mengaku, pemerintah periode ini sudah terbilang banyak ca-

paiannya.Hal ini ditandai dengan adanya percepatan pembangunan Natuna dan Presiden Joko Widodo sudah berulangkali berkunjung ke Natuna, demikian juga dengan pejabat tinggi negara lainnya.

“Khusus untuk pemerintahan sekarang, kami DPRD Natuna mengapresiasi capaian-capaian yang sudah ada. Baru enam (6) bulan berjalan, capaiannya sudah luar biasa

banyak. Percepatan pembangunan Natuna berjalan lancar dan Presiden serta pejabat tinggi negara lainnya sering mondar-mandir ke Natuna. Ini sebuah raihan yang patut kita syukuri,” ungkap Candra.

Bupati Natuna, Hamid Rizal dalam sambutannya menegaskan, pembangunan harus berjalan fokus. Seluruh instansi mesti gesit mengejar peluang dan menuntaskan segala pro-

gram kegiatannya masing-masing.

“Kami tidak ingin kerja lambat.

Semangat HUT ini jadi cambuk positif untuk mendorong kinerja pemerintah. Natuna harus maju,” tegasnya.

Paripurna berjalan lancar tanpa ada intrupsi. Dalam rapat itu kesan Melayu tampak jelas pada acara itu karena seluruh peserta dan tamu undangan menggunakan pakaian adat Melayu. (fat)

PAN Akan Pecat AH NATUNA (HK) — Anggota DPRD Natuna berinisal AH yang tersangkut kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur bakal dipecat dari Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini karena yang bersangkutan sudah menjadi tersangka.

Fathurrahman Liputan Ranai Ketua DPW PAN Provinsi Kepri, Hamid Rizal mengaku berdasarkan arahan dari DPP PAN agar AH dipecat bila yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“AH kemungkinan bakal dipecat dari partai, karena PAN memiliki komitmen kalau ada anggota yang jadi tersangka kasus apapun harus mundur atau dipecat dari partai,” kata Hamid

Rizal di Kantor DPRD Natuna, Rabu (12/10).

Kata Hamid, arahan di atas sudah direspon oleh DPW PAN Kepri dengan membuat dan melayangkan usulan pemecatan terhadap anggota dimaksud ke DPP. “Kita sudah usulkan pemecatannya ke DPP dan sekarang sedang dalam proses. Karena bagaimanapun komitmen partai harus ditegakan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Bupati Natuna itu.

Namun demikian Ha-

mid mengaku AH masih tetap sebagai anggota partai hingga SK pemecatan dikeluarkan.

“Masih dong, kan belum ada SK pemecatannya.

Kita tunggu aja prosesnya,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Natuna, Yusripandi menegaskan hingga saat ini AH masih tetap sebagai anggota DPRD Natuna dan masih menerima hak-haknya sebagai anggota legislatif.

“Oh ya, kan belum ada penggantian, urusan penggantian itu terserah partainya. Kalau partainya mau mengganti ya yang bersangkutan diganti. Sekarang beliau masih resmi anggota dewan dan masih menerima hak-haknya sebagai anggota dewan,” ujarnya.(fat)

Desa Harapan Jaya Buka Pendaftaran Calon Kepala Desa NATUNA (HK) — Setelah disahkannya Perda Pilkades oleh DPRD Natuna beberapa waktu lalu, kini sejumlah desa telah mempersiapkan diri untuk menyongsong pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Natuna. Salah satunya Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harapan Jaya, Fandoli menyebutkan, tahapan Pilkades serentak tahun ini sudah dimulai. Saat ini memasuki tahap proses pendaftaran calon kepala desa.

“Betul, tahapan Pilkades di desa kami sedang berlangsung. Terhitung sejak tanggal 12 - 21 Oktober 2016 panitia Pilkades su-

dah membuka pendaftaran calon kepala desa,” kata Fandoli, Rabu (12/10).

Ia menyebutkan, pada hari pertama pembukaan pendaftaran, belum ada satupun warga yang mendaftar sebagai calon kepala desa. Namun demikian lanjut Fandoli dari informasi yang diterima panitia Pilkades, bakal calon kepala desa yang mendaftar diperkirakan lebih dari tiga orang. “ Hari pertama ini masih belum ada yang daftar.

Tetapi masih ada waktu 10 hari lagi pendaftaran di buka,” paparnya.

Desa Harapan Jaya kata Fandoli satu dari 29 desa di Natuna yang akan melangsungkan pemilihan kepala desa. Hal ini berdasarkan keputusan bu-

pati, bahwa Pilkades serentak dilaksanakan tahun ini.

“Untuk Desa Harapan Jaya akan melangsungkan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2016. Ada sekitar 1.019 pemilih yang akan ikut menggunakan hak pilihnya nanti,” jelasnya.

Dikatakannya, setelah setahun lebih jabatan Kepala Desa Harapan Jaya diisi oleh pejabat sementara. Akhirnya tahun ini masyarakat desa bisa melaksanakan pemilihan langsung calon kepala desa definitif.

“Sudah lama sekali masyarakat menunggu momentum ini. Makanya sambutan masyarakat atas dimulainya tahapan Pilkades ini sangat meriah sekali,” katanya. (fat)

Hamid Rizal

Okum Wartawan Diloporkan ke Polisi Dugaan Pemerkosaan NATUNA (HK) — Oknum wartawan salah satu media berinisial DZ dilaporkan seorang gadis berinisial CR ke polisi, kemarin. Dz dituduh telah memperkosa dirinya,

Senin (10/10) lalu.

"Kabarnya ada wartawan yang dilaporkan polisi bang, katanya dia dituduh melakukan pemerkosaan," kata Man kepada sejumlah wartawan

Charles P Sinaga

di Jalan Soekarno Hatta Ranai, Rabu (12/10).

Menurut informasi yang diterimanya, pemerkosaan itu berawal ketika DZ mengajak CR makan malam pada Senin (10/ 10) siang. Namun dalam perjalanan, DZ justru mengajak CR ke sebuah koskosan di bilangan jalan Yos Sudarso Ranai. Tiba di kos itu, DZ langsung mengunci pintu dan mematikan lampu lalu memeluk CR. Kala itu CR mengaku berusaha berontak dengan cara melawan namun upayanya tak mampu mengimbangi kekuatan DZ yang terus memaksanya untuk meladeni dirinya berhubungan badan, layaknya suami-istri. Kasus pemerkosaan itu kemudian dilaporkan CR ke polisi.

Di tempat terpisah,

Kapolres Natuna, AKBP Charles Panuju Sinaga mengaku telah menerima laporan dugaan pemerkosaan tersebut.

"Ya betul, laporannya sudah kita terima. Sekitar Senin sore kita terima laporan itu, yang melaporkanya pihak korban," kata Charles di Kantor DPRD Natuna usai menghadiri rapat paripurna HUT Natuna ke 17 kepada sejumlah wartawan.

Charles mengku pihaknya sudah memproses laporan warga itu. " Ya, sekarang kita dalam proses penyelidikan dulu. Itu sebagai langkah awal kita menanggapi laporan.Kalau sudah ketemu barang bukti yang cukup, terduga pelaku segera kita tetapkan sebagai tersangka dan kita tahan," jelasnya. (fat)

Editor: Edy Supriatna,Layout:Parlin Jisung

14

Kamis, 13 Oktober 2016

Satker PBL Gelar Lomba Melukis Tingkat SLTP se-Kota Tpi Perluas Wawasan Ruang Terbuka Hijau TANJUNGPINANG (HK) — Dalam rangka Kampanye Edukasi Bidang Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau (Satker PBL Kepri) mengadakan lomba melukis tingkat SLTP se-Kota Tanjungpinang.

Lomba melukis mengambil tema 'Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dibangun Kementeri-

an Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kepri ini digelar pada 26 September 2016 di Hotel Aston Tanjungpinang.

Lomba Melukis yang juga disejalankan dengan seminar dan pameran ini diikuti sebanyak 29 SLTP yang ada di Kota Tanjungpinang, dengan total peserta sebanyak 100 peserta.

Peserta lomba melukis terdiri dari siswa dan siswi terbaik

dari sekolahnya. Pada lomba melukis tingkat SLTP se-Kota Tanjungpinang, peserta juga mendapatkan pengalaman kompetitif dan pembelajaran khususnya di bidang seni rupa.

Tujuan dari acara lomba melukis ini yaitu untuk memperluas wawasan pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa proporsi RTH paling sedikit 30 % dari wilayah kota.

FOTO bersama para pemenang.

Kemudian, mengenalkan RTH yang dibangun oleh Satker PBL Kepri, penyebarluasan informasi bidang penataan bangunan dan lingkungan kepada masyarakat luas serta pelajar, meningkatkan pemahaman kepada pelajar tentang pentingnya taman kota bagi keseimbangan fungsi kota yang berkelanjutan dan mengajak pelajar untuk memanfaatkan RTH yang ada, serta berperan aktif dalam peningkatan kualitas dan kuantitas RTH. Adapun dewan juri dalam lomba melukis tersebut antara lain Ketua Istiadi Nugroho, ST

dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri, Anggota Angelita Aimee Suprapto, ST,MT dari Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Anggota Irmawati, S.Pd Guru Sanggar Melukis Juara 1 lomba melukis ini diraih oleh Dheyang Annisa dari SMPN 1 Tanjungpinang, juara 2 Friska Angela Gijantoro dari SMPN 5 Tanjungpinang dan juara 3 Farhan Kepriansyah asal SMPN 1 Tanjungpinang.

Selanjutnya, juara harapan 1 Lulu Chairunnisa dari SMP N1

Tanjungpinang, juara harapan 2 Novian Racmadhani N dari SMPN 4 Tanjungpinang dan juara harapan 3 Ryan Marlin dari SMP Djuwita Tanjungpinang.

Sedangkan juara hiburan 1 diraih oleh Chintya dari SMPLB Tanjungpinang, hiburan 2 Tumirandi Ermaka S dari SMPN 7 Tanjungpinang, hiburan 3 Markus dari SMPN 1 Tanjungpinang dan hiburan 4 Rifqi Kurniawan asal SMP IT Al-Madinah Tanjungpinang.

Foto : Satker PBL Kepri Narasi : Reza Fahlepi

PESERTA mengikuti lomba melukis.

PESERTA lomba melukis tingkat SLTP se-Kota Tanjungpinang.

PESERTA tampak serius mengikuti lomba melukis.

HASIL karya juara 1.

PENYERAHAN hadiah kepada juara 1 diraih Dheyang Annisa dari SMPN 1 Tanjungpinang diberikan oleh Angelita Aimee Suprapto, ST,MT dari Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETUA panitia pelaksana dari Satker PBL Kepri Budi Hariyadi, ST menyerahkan hadiah juara 2 Friska Angela Gijantoro dari SMPN 5 Tanjungpinang.

IBU Irmawati, S.Pd menyerahkan hadiah kepada juara 3 Farhan Kepriansyah dari SMPN 1 Tanjungpinang.

HASIL karya juara 3.

HASIL karya juara 2.

PEMBEKALAN oleh juri yang diwakilkan Ibu Irmawati S.Pd. Editor : Afrizal, Layout :Parlin

15

Dunia

Kamis, 13 Oktober 2016

Lelaki Telanjang Naik ke Atap Mobil Polisi BRISTOL (HK) — Dua orang polisi yang sedang melakukan tugas di dalam mobil patroli di Kota Bristol, Inggris, dikejutkan dengan kadatangan seorang lelaki tanpa busana.

Lelaki telanjang itu langsung naik ke atap mobil patroli yang sedang parkir, dan kemudian menari-nari.

Seperti diberitakan laman WWWN, Selasa (11/10), lelaki itu terus menari dan tak menghiraukan perintah kedua polisi untuk turun dari atap mobil.

Identitas lelaki itu tak diungkapkan dalam pemberitaan tersebut.

Kedua polisi itu terus berupaya agar pelaku mau turun dari atas mobil dengan sukarela. Namun tetap ditolak.

Setelah berhenti menari, lelaki itu lantas duduk dan mulai melakukan gerakan yoga.

Pada saat yang sama, sejumlah orang berhenti untuk menyaksikan pemandangan tersebut. Bahkan ada yang merekam peristiwa itu.

Tak lama kemudian, lelaki itu turun, dan lalu menyerahkan diri. Dia diamankan ke dalam mobil polisi, dan dibawa ke tahanan.

Sebuah video yang menggambarkan adegan tersebut pun diunggah di laman Youtube dan menjadi viral.

Seorang saksi mata menyebut, sebelumnya dia pernah melihat lelaki tersebut berkali-kali mengemis di sekitar tempat itu.(kom)

KOM

LELAKI telanjang itu langsung naik ke atap mobil patroli yang sedang parkir, dan kemudian menari-nari.

Paus Serukan Gencatan Senjata Di Wilayah Konflik Suriah VATICAN CITY (HK) — Paus Fransiskus menyerukan digelarnya gencatan senjata segera di tengah konflik yang terus melanda Suriah.

DTK

MENYAMPAIKAN SERUAN — Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik sedunia menyerukan agar segera digelar gencatan senjata di wilayah konflik Suriah. Gencatan senjata dimaksudkan agar evakuasi warga sipil dapat berjalan.

Gencatan senjata ini demi membuka akses untuk evakuasi warga sipil yang terjebak konflik berkepanjangan di negara tersebut.

Konflik yang melanda Suriah terus berlanjut, sejak upaya memberlakukan gencatan senjata menemui jalan buntu pada September lalu. Suriah dan sekuturnya, Rusia terus melancarkan serangan besar-besaran di kota Aleppo, yang hingga kini dikuasai pemberontak antirezim Suriah.

Serangan udara Suriah yang didukung Rusia memicu kecaman luas, termasuk seruan dari Prancis dan Amerika Serikat (AS) agar digelar penyelidikan kejahatan perang, yang menurut kedua negara itu, dilakukan oleh Suriah dan Rusia.

"Dengan penuh urgensi, saya memperbarui seruan saya, memohon kepada mereka yang bertanggung jawab, dengan seluruh kekuatan saya, untuk menggelar gencatan senjata dengan segera," ucap Paus Fransiskus di depan puluhan ribu jemaat saat memberikan khotbah mingguan di Alun-alun St Peter, seperti dilansir Reuters, Rabu (12/10).

Paus Fransiskus menyebut

gencatan senjata kini sangat penting untuk Suriah. "Setidaknya diperlukan saat ini, demi memampukan evakuasi warga sipil, khususnya anak-anak, yang masih terjebak oleh pengeboman keji," cetusnya.

Sebagai pemimpin Gereja Katolik dunia, Paus Fransiskus menyampaikan banyak seruan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Suriah. Bulan lalu, Paus mendorong penghentian pengeboman warga sipil di Aleppo, dengan memperingatkan pelakunya akan menghadapi penghakiman Tuhan.

Dalam pernyataannya, Paus tidak menyebut langsung pihak maupun negara yang melancarkan serangan udara di Aleppo.

Pada Minggu (9/10) lalu, Paus mempromosikan Duta Besar Vatikan untuk Suriah, Uskup Mario Zenari asal Italia ke status jajaran petinggi Kardinal demi menunjukkan kekhawatiran besar Gereja Katolik dengan 1,2 miliar anggota itu, untuk konflik Suriah.

Promosi itu diyakini sebagai yang pertama kali dalam sejarah saat seorang Dubes Vatikan, yang disebut nuncio, memiliki status Kardinal.(dtk)

Virus Zika Ancam Seantero Asia Tahanan Mati Kelaparan di Venezuela MANILA (HK) — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan peringatan bahwa virus Zika " amat mungkin" terus menyebar ke seantero Asia.

Direktur WHO, Margaret Chan, mengaku hingga kini para ahli masih mencari cara untuk menangani virus tersebut.

"Sayangnya, para ilmuwan belum punya jawaban terhadap beragam pertanyaan kritis," ujar Chan dalam pertemuan regional tahunan di Manila, Filipina.

Amerika Serikat sebelumnya mengeluarkan imbauan kepada warganya yang tengah mengandung untuk mempertimbangkan bepergian ke kawasan Asia Tenggara lantaran risiko virus Zika.

Imbauan perjalanan itu

mencakup Indonesia, Brunei, Kamboja, Timor Leste, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Di Singapura, data resmi pemerintah negara-kota itu menunjukkan terdapat 298 kasus Zika hingga 10 Oktober 2016.

Virus Zika dipandang berbahaya bagi perempuan mengandung lantaran virus itu dikaitkan dengan kelahiran bayi dengan kondisi kepala kecil atau disebut mikrosefali. Penularan virus itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti.

Apabila virus itu menyebar di Asia, maka negara yang paling rentan adalah Indonesia dan India.

Kesimpulan tersebut dida-

pat sebuah tim gabungan peneliti dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, Oxford University, dan University of Toronto, Kanada, setelah mencermati skema penularan dengan memperhitungkan jumlah penumpang pesawat yang hilir mudik di negara-negara tersebut . " Negara-negara seperti India, Indonesia, dan Nigeria diprediksi paling berisiko terpapar Zika mengingat terdapat 5.000 penumpang setiap bulan berdatangan dari area endemik Zika.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menempatkan sejumlah pemindai suhu tubuh di berbagai bandara dan pelabuhan, seperti di Pelabuhan Batam.(dtk)

GUARICO (HK) — Krisis ekonomi di Venezuela bukan hanya bisa dilihat dari warga yang berbondong-bondong belanja makanan ke negara tetangga Kolombia, tapi juga kondisi para tahanan di balik jeruji besi.

Sebuah video yang diselundupkan keluar penjara San Juan de los Morros, wilayah Guarico, menyibak nasib mengenaskan para narapidana di dalam penjara.

Koran the Daily Mail melaporkan, Selasa (11/10), para tahanan yang bertubuh kurus kurang gizi berusaha bertahan hidup di dalam sel. Mereka kurang pasokan makanan karena negara krisis. Badan mereka terlihat begitu ceking hanya kulit pembungkus tulang, hampir menyerupai tengkorak bernyawa.

Antrean warga mencari makanan dan penjarahan menjadi pemandangan sehari-hari di Venezuela, negara dengan 30 juta jiwa penduduk.

Video di dalam penjara itu direkam oleh tahanan bernama Franklin Paul Hernandez.

Seorang tahanan terlihat begitu lemah sampai-sampai harus dibantu diangkat untuk duduk di sebuah kursi. Tahanan lain dilaporkan meninggal karena kelaparan dan penyakit.

"Lihatlah saya, lihat apa yang sedang kami alami, kami butuh obat-obatan untuk bertahan hidup," kata seorang tahanan.

"Kami juga manusia dan kami berhak mendapat kesempatan kedua," kata tahanan kedua.

"Tolong, jangan biarkan ka-

mi mati di sini, tolong kami, saudara. Kami tidak ingin mati," kata tahanan ketiga.

Orang yang merekam video terdengar mengatakan, media harus tahu apa yang sedang terjadi si sini.

Sejumlah media lokal mengatakan polisi memblokir pasokan makanan dan obat-obatan ke dalam penjara. Kabar itu membuat marah para keluarga tahanan dan mereka meminta aparat turun tangan.(mrd)

MRD

KONDISI tiga orang tahanan ini tampak kurus karena kelaparan menyusul negara Venezuela dilanda krisis ekonomi.

Setiap hari ada 1.300 Manula Hilang di China

NET

PEMBASMIAN Virus Zika.

TIONGKOK (HK) — Institut Bantuan Sosial Zhongmin yang bernaung di bawah Kementerian Pegawai Negeri Sipil Tiongkok melaporkan 1.300 orang lanjut usia hilang di negara itu setiap harinya. Dengan kata lain, setiap tahun ada 500.000 manula tibatiba saja tidak berada di rumah.

"Ini angka yang sangat besar dan merupakan isu sosial yang tidak bisa kita abaikan begitu saja," kata Wang Zhikun, Direktur Institut Zhongmin akhir pekan ini, seperti dikutip dari laman Guardian, Rabu (12/10).

Sebanyak 80 persen kasus yang dilaporkan adalah orang hilang berusia 65 atau lebih.

Sebanyak 25 persen di antaran-

ya didiagnosis penyakit alzheimer atau kepikunan. Sementara 72 persen lainnya menderita semacam gangguan memori.

Seperempat manula yang hilang itu, seperti dilaporkan Xiong Guibin, berhasil ditemukan oleh keluarga masing-masing.

Kasus ini berkaitan erat dengan pertumbuhan populasi di China yang begitu cepat. Terlebih sejak kebijakan satu anak yang tahun lalu berlaku dicabut.

Meskipun Undang-Undang di Negeri Tirai Bambu itu mewajibkan orang dewasa merawat orang tuanya, hal ini tidak berlaku bagi para orang tua yang anaknya telah meninggal atau pindah jauh tanpa memberikan kabar.

Buruknya kondisi di daerah pedesaan dan kota kecil menyebabkan penduduk lebih muda berimigrasi ke kota besar yang ada di pesisir timur China.

Menurut Bank Dunia, Tiongkok saat ini memiliki 114 juta penduduk berusia di atas 65.

Pada 2030 mendatang, China ditaksir akan memiliki penduduk tertua di muka bumi dengan populasi manula sebanyak 400 juta orang.

Pembengkakan populasi orang lanjut usia ikut berimbas pada biaya kesehatan mencapai USD 20 triliun pada 2030 mendatang, seperti dilaporkan Asia Pacific Risk Center di Singapura bulan lalu.(mrd) Editor: Nikolas Ngao , Layout: Parlin

CMYK

16

Iklan

Kamis, 13 Oktober 2016

CMYK

CMYK

17

Kamis, 13 Oktober 2016

Bawa Barang-barang Ilegal dari Malaysia

TNI AL Tangkap Kapal Penyelundup TANJUNGPINANG (HK) — Tim WFQR-4 Pangkalan Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Karimun pada pukul 06.10 WIB menangkap KM Citra Utama yang membawa barang-barang ilegal dari Batu Pahat Malaysia tujuan Tanjung Balai Karimun, Rabu (12/10).

Asfanel Liputan Tanjungpinang Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI S Irawan SE, mengatakan bahwa KM Citra Indah berbobot 105 GT berbendera Indonesia milik “KL” salah satu kapal yang menjadi target operasi WFQR-4 dan saat ini sudah di adhoc di dermaga Tanjung Balai Karimun.

Selain itu kata Danlantamal IV, KM Citra Indah berbobot 105 GT saat diperiksa membawa barang

second berbagai jenis dan bawang merah 13,800 Ton, ikan 3000 dus, Semen 50 sak, Minuman 300 Dus, dan masih banyak barangbarang masih dalam proses bongkar dan penghitungan secara ril yang dilakukan tim gabungan antara lain tim WFQR-4 Lanal Tanjung Balai Karimun,Bea Cukai, KKP, Polair Polda Kepri.

Sebelumnya, Irawan telah sering mengingatkan dan himbauan, terutama

TNI AL ... Hal. 18

Pandangan Fraksi Penyertaan Modal

Dewan Kecewa, Dirut PDAM Tirta Kepri Tak Hadir TANJUNGPINANG (HK) — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri merasa kecewa dengan ketidakhadiran Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Kepri pada penyampaian pandangan fraksi di DPRD Kepri.

Paripurna ini terkait dengan rancangan peraturan daerah (ranperda) Penyertaan Modal Daerah kepada

PDAM Tirta Kepri yang digelar di kantor DPRD Kepri Dompak, Rabu (12/10).

Dimana sebelumnya pemerintah pusat telah memberikan dana hibah yang digunakan untuk melunasi hutang PDAM Tirta Kepri ke pusat sekitar Rp22 Miliar. Dan sebagai kekuatan hukumnya, Kementerian Keuangan me-

Dewan Kecewa

... Hal. 18

Kapal dan Mobil Hias Akan Pecahkan Rekor MURI TANJUNGPINANG (HK) — Dua rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) akan pecah saat Festival Bahari Kepri (FBK) yang dilaksanakan dalam rangkaian Sail Selat Karimata (FBK) di Kota Tanjungpinang.

Kedua rekor tersebut adalah pawai kapal hias dengan rekor peserta terbanyak dan pawai mobil hias dengan rekor terbanyak.

“Rencananya kedua rekor MURI tersebut akan

CMYK

diserahkan oleh pihak MURI di acara puncak FBK di Gedung Gonggong 29 Oktober 2016 mendatang.

Teknis nanti bagaimana, akan dibicarakan dalam rapat antara Pemprov Kepri dengan Pemko Tanjungpinang,“ ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, Juramadi Esram, kemarin.

Ditanya soal berapa ba-

Kapal dan ... Hal. 18

RICO BARINO

TERIMA BANTUAN — Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah kunjungi anak penyandang disabilitas berat dalam penyaluran bantuan khusus, di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Rabu (12/10).

19 Anak Disabilitas Terima Bantuan TANJUNGPINANG (HK) — Sebanyak 19 anak penyandang disabilitas berat mendapat kunjungan Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dalam penyaluran

bantuan khusus oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Tanjungpinang.

Acara dengan tema Temu Penguatan Anak Dan Keluarga Disabilitas, di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Rabu (12/10). Mela-

lui program ini, para penyandang disabilitas mendapatkan bantuan Rp300 Ribu per bulan.

Pada kesempatannya, Lis menyampaikan bahwa pada tahun depan Pe-

merintah Kota (Pemko) Tanjungpinang juga akan berupaya untuk membantu anak-anak dan keluarga penyandang disabilitas

19 Anak

... Hal. 18

Baznas Salurkan Zakat Untuk 152 Mustahiq Walikota Serahkan Simbolis TANJUNGPINANG (HK) — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanjungpinang menyalurkan dana bantuan zakat periode Maret-September 2016 kepada para mustahiq, di Aula Bulang Linggi Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum Daerah Kota Tanjungpinang, Rabu (12/10).

Baznas Tanjungpinang

menyalurkan bantuan zakat kepada 152 mustahiq dengan total penyaluran sebanyak Rp156.613.250.

Zakat ini diserahkan dalam lima katagori pendistribusian.

Menurut pendataan Baznas ada lima kategori pendistribusian dana zakat yang terdiri dari, Tanjungpinang cerdas dengan

total zakat sebesar Rp24.915.000, akan diberikan kepada 23 orang mustahiq. Kategori Tanjungpinang Taqwa dengan total dana zakat sebesar Rp11.693.250, diberikan kepada 31 mustahiq.

Kemudian untuk kategori Tanjungpinang Makmur, dana zakat yang disalurkan sebesar Rp85.000.-

Baznas Salurkan... Hal. 18

RICO

WALIKOTA Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyerahkan secara simbolis pada penyaluran dana bantuan zakat periode Maret-September 2016 kepada para mustahiq oleh Baznas Tanjungpinang, di Aula Bulang Linggi Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum Daerah Kota Tanjungpinang, Rabu (12/10).

Editor: Indra Kusuma , Layouter: Hestu Purwanto

18

tanjungpinang

Kamis, 13 Oktober 2016

Indra Divonis 5 Tahun Penjara Cabuli ABG di Wisma Sekar Wangi

INDRA (22) terdakwa kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur (ABG), di Wisma Sekar Wangi, jalan Pelantar 2 Tanjungpinang, Sabtu (16/4) lalu, divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang selama 5 tahun, ditambah denda Rp100 juta, subsider 2 bulan penjara dalam sidang, Rabu (12/10).

TANJUNGPINANG (HK) — Indra Bin Azwar (22), terdakwa kasus pencabulan terhadap korban Bunga (13) yang masih di bawah umur (ABG), di Wisma Sekar Wangi, jalan Pelantar 2 Tanjungpinang, Sabtu (16/4) lalu, divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang selama 5 tahun, ditambah denda Rp100 juta, subsider 2 bulan penjara dalam sidang, Rabu (12/10).

Vonis dibacakan majelis hakim dipimpin Afrizal SH MH, didampingi Zulafadli Sh MH dan Acep Sopian SH MH tersebut, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) R

Baznas Salurkan .....

19 Anak .....

ASFANEL

000, dengan jumlah penerima sebanyak 56 mustahiq. Kategori Tanjungpinang Peduli, dengan total Rp25.855.000, dengan jumlah penerima dana zakat sebanyak 31 mustahiq.

Kategori terakhir adalah Tanjungpinang Sehat dengan total dana zakat sebesar Rp9.150.000, untuk jumlah penerimanya sebanyak 11 mustahiq.

Pada kesempatan itu, Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyampaikan apreasi kepada seluruh anggota Baznas Kota Tanjungpinang, yang telah melakukan tugasnya dengan baik, sehingga penyaluran dana zakat kepada orang-orang yang berhak ini bisa terwujud.

"Terimakasih kepada semua pihak atas partisipasi dan dukungan selama ini, mudah-mudahan kita semua mendapat safa'at dari Allah SWT," ungkap Lis yang juga menyerahkan dana zakat secara simbolis.

Selain itu, kata Lis Baznas juga baik memberikan penjelasan, informasi dan kerjasama, terlebih lagi dalam memperdayakan dan menggerakkan ma-

sambungan Hal. 17 syarakat Tanjungpinang agar mendistribusikan zakatnya melalui Basnaz.

"Saya mendoakan, semoga apa yang telah dilakukan seluruh pengurus Baznas mendapatkan ganjaran yang melimpah dari Allah SWT. Semoga amal ibadah kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT," ungkap Lis. Dikesempatan itu juga Lis mengingatkan kepada para mustahiq untuk selalu bersyukur atas rejeki yang diberikan, semoga rejeki ini memberi perubahan dan perbaiki ekonomi bagipenerima.

"Manfaatkanlah rejeki ini dengan sebaik-baiknya, gunakan untuk mengembangkan keahlian, agar bisa melepas dari kondisi ekonomi kehidupan saat ini," pungkas Lis. Sementara itu, Ketua Baznas Kota Tanjungpinang, Muktafin, menyampaikan untuk memaksimalkan kinerja Basnaz, Ia berharap, dukungan dari semua pihak, baik muzzaki perorangan, SKPD, pemerintah Provinsi Kepri, maupun Baznas Provinsi, supaya dana zakat bisa menjadi alternatif bagi

Kapal dan..... nyak mobil yang akan ikut pawai tersebut Esram mengatakan, pihaknya sudah mengundang sekitar 152 peserta dan yang akan ikut selain dari Tanjungpinang juga dari Provinsi Kepri.

Menurut Esram rekor MURI untuk kategori pawai kapal hias dengan rekor peserta terbanyak akan diserahkan kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Sedangkan pawai mobil hias dengan peserta terbanyak akan diserahkan kepada Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah.

Esram mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri dalam kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla. Yakni Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan Menteri Pariwisata, Arief Yahya serta 25 duta besar dari negara sahabat.

sambungan Hal. 17 Menurutnya, penyerahan rekor MURI ini akan memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan FBK dan sejarah dalam pengembangan pariwisata di Kepri. Sebab, rekor ini diberikan saat pencanangan Kepri sebagai gerbang wisata bahari Indonesia.

“Bagi Tanjungpinang ini punya sejarah tersendiri karena bersamaan dengan peresmian Gedung Gonggong yang akan dijadikan icon wisata Tanjungpinang,”ujarnya.

Dirinya kata Esram sudah menugaskan Kasi Promosi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Maswito untuk mengurus rekor MURI tersebut.

“Untuk lebih jelasnya, silahkan tanya dengannya,”harap Esram.

Ditanya siapa dari pihak MURI yang akan datang ke Tan-

TNI AL.... bagi para pengguna laut agar tidak lagi membawa masuk dan keluar barang-barang illegal ke wilayah ini, "Karena permainan tersebut sudah kita ketahui semuanya, Kita berbuat untuk mengamankan regulasi pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo tegas mengatakan hilangkan semua bentuk-bentuk kegiatan illegal karena sangat merugikan perekonomian bangsa Indonesia,”ungkap Irawan

yang membutuhkan.

"Dan kita pun mendapat berkah dari Allah SWT. Pendistribusian dana zakat ini, dilakukan survey dan investigasi oleh komisioner. Desember mendatang kita akan mendistribusikan dana zakat periode kedua," ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Tanjungpinang, M Nasir, berpesan pada seluruh komisioner Basnaz Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ada, karena tugas ini adalah tugas yang sangat berat, sebab setiap rupiah yang disalurkan ada pertanggunjawaban.

"Basnaz ini ada tim pengawasnya, laksanakanlah kepercayaan yang diberikan masyarakat dengan baik," tutupnya.

Untuk periode Maret-September ini jumlah Muzzaki perseorangan sebanyak 139 muzzaki, UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Masjid sebanyak 34 muzzaki, dan UPZ SKPD sebanyak 15 muzzaki, dengan total dana sebesar Rp475.803.346. (cw53)

jungpinang nanti, Esram mengatakan pihaknya sebenarnya berkeinginan Ketua Umum MURI Jaya Suprana. Namun karena sesuatu dan lain hal Jaya Suprana tidak bisa datang.

“Kondisi beliau (Jaya Suprana, red) kurang sehat. Beliau sudah menghubungi Kepala Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang Pak Esram bahwa beliau tidak bisa datang,” ujar Esram.

Sementara itu Maswito membenarkan pernyataan yang disampaikan Juramadi Esram.

"Saya memang mendapat tugas khusus dari Pak Esram mengurus rekor MURI ini.," ujarnya.

Menurut Maswito, untuk memantapkan teknis penyerahan rekor ini, pihaknya akan melakukaan koordinasi langsung dengan pihak MURI di Jakarta.

"Kita sudah menghubungi mereka, secara teknis tak ada masalah lagi," ujarnya. (eza)

yang masih belum tersentuh oleh Kemensos.

"Berkaitan disabilitas ini tentunya kami harapkan kepada orang tua dapat membangun komunikasi, apapun yang menjadi permasalahan pada anakanak ini, sebagai orang tua dapat sharing dengan pemerintah langsung," ungkap Lis. Pada program ini, Pemko Tanjungpinang juga akan membantu setiap bulannya untuk mengurangi beban orang tua atau keluarga penyandang disabilitas di Tanjungpinang.

Lis juga meminta Dinsosnaker dan Dinas Kesehatan Tanjungpinang untuk dapat mengecek secara langsung kesehatan serta kondisi anak-anak penyandang disabilitas yang tidak dapat di bawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit.

"Dan untuk puskesmas serta kelurahan juga dapat secara rutin mengecek kesehatan anak disabilitas ini, karena anakanak kita ini berbeda dengan

Trianto SH sebelumnya selama 7 tahun penjara, ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim menyatakan terdakwa Indra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak.

Terhadap vonis tersebut, terdakwa setelah melakukan konsultasi dengan Penasehat Hukumnya, Indra kelana Sh, menya-

sambungan Hal. 17 anak yang normal, paling tidak sebulan sekali harus dicek kesehatannya," ujarnya.

Lis juga mengharapkan bagi para orang tua senantiasa dapat membangun komunikasi, agar jika ada permasalahan pemerintah dapat segera membantu.

"Untuk itu, saya berharap Dinsos bisa lebih peka dalam mendeteksi warga-warga kita yang kurang beruntung seperti ini," ungkapnya kembali.

Dengan ini Lis meminta kepada orang tua penyandang disabilitas jangan menyepelekan kesehatan dari anak-anak ini, karena anak-anak ini berbeda dengan anak-anak yang normal, untuk itu kesehatan anakanak ini harus benar-benar diperhatikan.

"Tahun depan, program ini akan menjadi proritas bagi pemerintah untuk membantu penyandang Orang dengan kecacatan (ODK) berat ini. Dengan memberikan pelayanan keseha-

Dewan Kecewa .... minta agar penyertaan modal tersebut dibuatkan ranperda dengan tempo sebulan setelah penandatanganan hibah tersebut.

Sehingga beberapa anggota dewan sangat menyayangkan ketidakhadiran Dirut PDAM ini.

"Seharusnya Dirut PDAM datang untuk mendengarkan pandangan fraksi ini, karena ini menyangkut persoalan PDAM, " ujar Sirajudin Nur. Ditambahkan Sirajudin, kekecewaan dewan ini bukan tak beralasan karena mengingat waktu yang diberikan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian begitu singkat yakni sebulan, makanya harus ada ko-

takan menerima. Sedangkan JPU R Trianto masih menyatakan pikir-pikir.

"Saya terima pak Hakim," ucap terdakwa.

Dalam sidang terungkap, kejadian bermula saat terdakwa Indra berkumpul dengan teman-temannya, di kawasan tepi laut, kemudian berkenalan dengan korban dan mengajaknya jalan-jalan, dengan berjalan, hingga akhirnya korban dibawa ke kamar No.203 Wisma Sekar Wangi tersebut.

Dalam kamar, terdakwa merayu dan mencumbui tubuh korban, hingga akhirnya melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri.(nel)

tan secara berkelanjutan, dan juga bantuan kebutuhan kehidupan," pungkas Lis. Sementara itu, Kepala Dinsosnaker Tanjungpinang, Surjadi, mengatakan program ini merupakan inisiasi dari FKKADK Kota Tanjungpinang, dengan penyerahan bantuan khusus dari Kementrerian sosial melalui FKKADK. Dijelaskannya, di Kota Tanjungpinang untuk total jumlah penyandang disabilitas sebanyak 535 orang sedangkan penyandang cacat berat sebanyak 40 orang yang baru mendapatkan santunan setiap bulananya dari Kemensos baru sebanyak 19 anak.

"Berarti masih ada 21 anak penyandang disabilitas berat yang belum mendapatkan bantuan oleh Kemensos. Selain bantuan uang tunai bagi penyandang disabilitas berat, dari pemko juga akan menyalurkan bantuan untuk orang tuanya berupa sembako," tutupnya. (cw53)

sambungan Hal. 17 mitmen bersama untuk segera menyelesaikan pembahasan ranperda ini.

"Kami tidak tahu alasan pastinya, yang jelas kami berharap agar apa yang kami sampaikan ini dapat dijadikan masukan bagi PDAM dalam meningkatkan kualitasnya sebagai pemenuh kebutuhan atas air bersih di Provinsi Kepri, khususnya Bintan dan Tanjungpinang," tegas anggota Fraksi PKB ini.

Tak hanya Sirajudin Nur, anggota Fraksi PDIP Sahat Sianturi juga mengungkapkan hal yang sama bahwa, dalam pembahasan ranperda ini harus ada

komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Kepri, dewan serta PDAM Tirta Kepri dalam mempercepat pembahasannya.

"Harusnya memang pandangan ini untuk benar-benar dimengerti dan dipahami PDAM Tirta Kepri, sehingga ranperda ini dapat selesai dibahas hingga bahas waktu yang diberikan Kemenkeu,"ujar Sahat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi DPRD terkait Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tirta Kepri ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH dan dihadiri Sekda Kepri Arif Fadilla serta jajaran SKPD dan FKPD. (cw99)

sambungan Hal. 17 Sampai saat ini tim gabungan masih mendata barangbarang diluar manifest jumlahnya cukup banyak, selain itu Danlantamal mengingatkan kepada seluruh aparat tim gabungan yang ada dilapangan untuk mendata secara cermat keseluruhan barang termasuk pemeriksaan narkoba kemungkinan ada didalam kapal.

Irawan tegas mengatakan kegiatan illegal diwilayah Kepri saat ini menjadi sorotan dan per-

hatian dari pemerintah pusat.

"Untuk itu semua jajaran stakeholder dan komponen masyarakat yang ada di Kepri agar sama-sama merapatkan barisan mengamankan regulasi pemerintah,"ucapnya.

Orang nomor satu lingkungan TNI AL di Kepri ini juga mengingatkan, agar Jangan ada lagi oknum-oknum bermain dibalik ini semua. Karena. konsekwensinya akan berhadapan dengan hukum. ***

EVA

SEKRETARIS Daerah Provinsi Kepri H Tengku Said Arif Fadilla bersama Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH yang memimipin paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kepri terkait Nota Keuangan dan Penyampaian APBD P 2016 dan Penyertaan Modal Daerah kepaa PDAM Tirta Kepri, di Kantor DPRD Kepri Dompak, Rabu (12/10).

Editor: Indra Kusuma, Layouter: Hestu Purwanto

CMYK

19

bintan

Kamis, 13 Oktober 2016

Ulik Agama Berkedok Visa Pelancong Petugas Amankan Sepasang WNA Asal Malaysia

BINTAN (HK) — Operasi gabungan Tim Penanganan Orang Asing (TIMPORA) berhasil mengamankan sepasang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia yang diduga melakukan kegiataan keagamaan di Kampung Sekuning Desa, Sri Bintan, Rabu (12/10).

Oki Alexander Liputan Bintan Tim gabungan Timpora ini terdiri dari Imigrasi, TNI-Polri, BIN serta Kecamatan Teluk Sebong dan Desa Sri Bintan, mengamankan WNA dikarenakan WNA tersebut melakukan aktivitas keagamaan berkedok visa pelancong.Sementara kedua WNA asal Negeri Jiran tersebut bernama Edward Dass Lazurus (36) dengan nomor Paspor A37113425, dan Chee Shin Yii (27) dengan nomor Pasport A34085119. Keduanya diamankan petugas dan langsung digiring ke Kantor Imigrasi di Tanjunguban untuk menjalani pemeriksaan intensif. "Sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita bawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut," ujar Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan (Kasi Wasdak) Imigrasi Klas IIA Tanjunguban, Arfa Yudha Indriawan, Rabu (12/10).

Kegiatan keagamaan yang dilakukan dibawah naungan Yayasan Shalom Internasional disebuah bangunan rumah ibadah menyerupai seperti gereja di Rt03/Rw04, Kampung Sekuning sudah lama tercium petugas. Namun untuk bertindak, petugas tak mau terburu-buru.

Pengintaian terkait keberadaan

dan kegiatan yang dilakukan para WNA didaerah itupun dilakukan oleh petugas sejak beberapa bulan lalu. Karena selama ini para WNA itu selalu mengelabui petugas dengan izin visa masuk sebagai pelancong wisata. "Selama ini memang mereka (WNA) keluar-masuk Indonesia dengan izin visa pelancong wisata," kata Arfa.

Chee Shin Yii dikabarkan sudah berada sejak Juli 2015 silam, setiap bulan Ia harus balik ke negara asalnya di Malaysia untuk memperbaharui izin kunjungan wisatanya selama 30 hari. Sementara Edward Dass Lazurus sendiri baru berada didaerah itu selama 8 bulan terakhir. Keduanya mengikuti Yayasan Shalom Internasional untuk belajar agama dan pertanian.

"Saya disini (Kampung Sekuning) untuk mengikuti pelatihan seperti pelatihan agama dan bertani," tutur Edward.

Keduanya pun terancam akan di deportasi ke negara asalnya, kata Arfa sedang Imigrasi melakukan pemeriksaan intensif terhadap keduanya. Untuk menelusuri kesalahan pelanggaran yang dilakukan kedua WNA asal Malaysia itu. "Secepatnya akan langsung kita deportasi jika hasil pemeriksaan menyalahi aturan," tandasnya.

IST

WNA DIAMANKAN — Tim TIMPORA mengamankan dua WNA asal Malaysia, Edward Dass Lazurus (Baju Hitam Berkacamata) dan Chee Shin Yii (Baju Hitam Orange), Rabu (12/10).Kedua WNA asal Malaysia ini diamankan dan langsung digiring ke Kantor Imigrasi dari Kampung Sekuning, Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong karena melakukan kegiatan agama dengan visa pelancong.

Dari informasi yang dihimpun, ada seorang WNA asal Singapura bernama Lau Tse yang terlebih dahulu berambus dari lokasi menuju Tanjungpinang sebelum petugas gabungan tiba didaerah itu. Usai beroperasi dikawasan pedalaman daerah Gunung Bintan, kemudian petugas gabungan itu menyasar ke pedalaman Kebun 5 Jalan Raya Busung, disana, petugas kembali mengamankan Zauu, WNA asal Myanmar. Pria tanpa identitas termasuk Paspor itu langsung digiring ke Kantor Imigrasi Tanjunguban dan akan dideportasi ke negara asalnya.

Arfa menambahkan, pemeriksaan kesejumlah perusahaan

IST

PETUGAS gabungan saat menggrebek bangunan rumah ibadah menyerupai gereja di Kampung Sekuning Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong yang digunakan dua WNA asal Malaysia untuk melakukan kegiatan agama dengan berkedok masuk ke Indonesia dengan Visa pelancong wisata, Rabu (12/10).

dikawasan industri di Lobam yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) juga dilakukan. Namun, pada saat itu, petugas tak berhasil menemukan adanya TKA ilegal yang bekerja.

Diduga, operasi yang dilakukan sudah terlebih dulu tercium para TKA yang bekerja di perusahaan swasta di Lobam.

Operasi gabungan TIMPORA Bintan ini akan terus dilakukan

untuk meminimalisir kemungkinan adanya orang asing diwilayah Bintan yang tak dilengkapi identitas legal serta yang menyalahi peraturan Undang-Undang tentang Keimigrasian. ***

Sulap Limbah Kerang Jadi Perhiasan Wanita Inovasi UKM Bantara Craft Harga yang ditawarkan relatif terjangkau, semua perhiasan dari limbah kulit kerang hanya dipatok dengan kisaran harga antara Rp 10-20 ribu/ item. Syarifah Azizah mengatakan, terbentuknya ide pembentukan UKM Bantara Craft ini bermula dari seringnya melihat lautan dan kumpulan ibu-ibu dirumah Syarifah yang hanya berjarak belasan meter dari bibir pantai.

"Karena banyaknya waktu luang, jadi kami mencoba membuat kerajinan tangan, kan lumayan untuk nambah-nambah penghasilan," ungkap Syarifah, Rabu (12/10).

Meski belum bisa memproduksi secara massal, namun hasil kerajinan tangan para ibu-ibu itu kini sudah mulai diramaikan dengan pesanan baik dari Bintan maupun daerah diluar Kabupaten Bintan.

Bahkan, beberapa acara pernikahan juga mempercayai jasa tangan-tangan kreatif ibu-ibu asal Bintan Utara itu. Souvenir untuk acara pernikahan juga sering mereka buat mengingat cukup banyak pesanan yang datang.

"Kalau pesanan untuk acara pernikahan lumayan banyak selama ini," ujarnya.

Bahkan, saat ini UKM yang belum lama terbentuk itu pun sudah mendapat tantangan dari pihak pariwisata di Lagoi. Mereka pun mengiyakan untuk memenuhi tantangan membuat hasil kerajinan tangannya untuk ditampilkan disalah satu hotel dikawasan Lagoi Bay. "Nah kami terima dan sudah kami buat, dalam waktu dekat akan segera kami antar kesana (Lagoi)," katanya lagi.

Ia pun berharap, dengan semakin banyaknya pesanan dari hasil UKM-nya itu, kedepan bisa lebih merambah hingga ke pasar Internasional, mengingat bahan baku dasar berupa limbah OKI ALEXANDER/HALUAN KEPRI kulit kerang cukup banINILAH hasil kerajinan tangan kreatif dari ibu-ibu yang tergabung dalam UKM Bantara yak didaerah Bintan Craft Bintan Utara yang berhasil menyulap limbah kulit kerang menjadi perhiasan wanita yang merupakan daeryang mempesona. RAbu (12/10). ah kepulauan. (cw95) BINTAN (HK) — Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) memang selalu harus berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan hasil produknya agar bisa menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.

Berbahan dasar limbah kulit kerang, Syarifah Azizah dan rekan-rekannya yang tergabung dalam kelompok UKM Bantara Craft Bintan Utara pun mencoba mengembangkan limbah dari hewan yang paling banyak dijumpai diwilayah Bintan.

Ditangan para wanita itu, limbah kulit kerang berhasil disulap menjadi perhiasan untuk para wanita, sekalipun tak serupa seperti perhiasan emas dan intan permata, namun dari tangan-tangan pengrajin itu, kulit kerang bisa dibentuk menjadi kalung, anting serta gelang yang indah jika dipakai para wanita. Tak hanya itu, para wanita dari UKM Bantara Craft ini juga mampu mengambil sudut dari kulit kerang dengan memotong beberapa bagian untuk menmapilkan keindahan yang belum pernah ada sebelumnya.

Redaktur : Arment Aditya Layout : Parlin

20

lingga

Kamis, 13 Oktober 2016

Jangan Takut Jalankan Program Kerja Kajati Kepri Saksikan Mou Pemkab-Kejari LINGGA (HK)— Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri, Andar Perdana Widiastono, SH.,MH mengatakan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD-nya untuk tidak perlu takut menjalankan program kerja proyek-proyek pembangunan di Lingga.

Jefri Liputan Lingga Hal tersebut disampaikan Andar saat beramahtamah bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lingga sekaligus melaksanakan penanda tanganan MoU bidang perdata dan Tata Usaha Negara oleh Bupati lingga Alias Wello dan Kepala Kejaksaan Negeri Lingga di Gedung Nasional Dabo, Selasa (11/10).

"Mulai sekarang seluruh program pembangunan di daerah akan kami kawal dan awasi melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kejari Lingga. Tim ini akan proaktif ke lapangan mengawasi seluruh program pembangunan agar tidak ada penyimpangan anggaran atau tindak pidana korupsi," kata Andar.

Menurut Andar, Tim TP4D yang ada di Lingga ini berniat untuk turut serta mensukseskan progres pembangunan di Lingga.

Namun Andar kembali mengingatkan dalam melak-

sanakan tugas nanti, semuanya harus menanamkan niat untuk membangun.

"Dengan niat baik itu pekerjaan akan selesai seperti yang diharapkan dan tidak tersandung permasalahan hukum," ucapnya.

Dijelaskan, pembentukan Tim TP4D merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2015 tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.Tujuannya, untuk mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran daerah oleh para pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga dalam merealiasasikan pembangunan.

"Diharapkan, dengan adanya pengawalan dan pengawasan dari Tim TP4D yang terdiri dari unsur Intel, Pidana Khusus (Pidsus) serta Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan, maka tidak ada lagi penyimpangan anggaran daerah oleh para pejabat negara," ujar Nandar.

JEFRI/HALUAN KEPRI

SAKSIKAN MOU — Kajati Kepri Andar Perdana Widiastono, SH.MH menyaksikan penandatangan MoU Bidang Perdata dan Tata usaha Negara antara Bupati Lingga H Alias Wello dan Kajari Lingga.

Sementara itu pada sambutannya, Bupati Lingga, H Alias Wello mengatakan kehadiran pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri di Lingga akan lebih menyempurnakan kerja SKPD agar tidak salah dalam melaksanakan kinerja. Terutama menyangkut permasalahan hukum yang menyangkut tindak pidana korupsi.

"Korupsi tidak saja dapat merusak mental, akan tetapi juga merusak tatanan di pemerintahan," kata Wello.

Untuk mengantisipasi agar terhindar dari praktekpraktek yang mengarah ke sana, Wello mengimbau agar seluruh kepala SKPD di jajaran Pemkab Lingga dapat menjadi abdi negara dan masyarakat yang jujur. Selain

itu selalu serius dalam mengelola keuangan daerah.

Hadir dalam acara ramah tamah tersebut, Kejari Lingga, Wakil Bupati Lingga, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lingga, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lingga serta tokoh masyarakat.***

Komisi III DPRD Lingga Buat Terobosan Sambangi Kementrian Pendidikan LINGGA (HK) — Komisi III DPRD Lingga yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan melakukan terobosanterobosan baru. Salah satunya menyambangi Kantor Kementerian Pendidikan di Jakarta baru-baru ini.

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Lingga.

"Kegiatan ini bertujuan untuk berkonsolidasi mendapatkan bantuan, terutama kekurangan fasilitas pembangunan sekolah, SMP dan SD yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Lingga pada umumnya," kata anggota Komisi III DPRD Lingga Abd Gani, Rabu (12/10).

Gani mengaku ironis kalau selama ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga tidak pernah mengusulkan bantuan kepada Pemerintah Pusat melalui data Dapodik.

Hal itu diketahuinya saat mendatangi Kementerian Pendidikan baru-baru ini bersama tim dari Komisi III. "Seharusnya upaya jemput bola sudah dari dahulu dilakukan dinas terkait. Kita agak terlambat mengusulkan persoalan sarana pendidikan ini," terang Gani.

Ditambahknya, akibat tidak adanya upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga untuk menjemput anggaran dari Pemerintah Pusat, tentunya kemajuan dunia pendidikan di Lingga seperti minimnya infrastruktur, rehap gedung sekolah maupun baru dan fasilitas se-

kolah lainnya yang kurang memadai selalu menjadi kendala.

Setelah berkonsultasi dengan pihak Kementerian Pendidikan, dijelaskan Gani, ternyata ada banyak sekali bantuan dari Pemerintah Pusat, asalkan dinas terkait mau berusaha mengusulkannya.

"Persolanya itu Disdik di Kabupaten Lingga sendiri tidak pernah pengusulkannya, namun kedepan kita berusaha dan insyalallah tahun depan sudah ada realisasinya," papar Gani meyakini.

Untuk itu ia berharap kepada dinas terkait, untuk saling mendukung demi percepatan pembangunan khususnya di bi-

dang pendidikan ini.

"Peluang yang ada ini kenapa tidak dimanfaatkan.

Hanya saja semua legalitas

sekolah harus jelas berstatus negeri dan lahanya-pun harus sudah bersertifikat," imbuhnya.(jfr)

Fasilitas RSUD Daik Sangat Buruk LINGGA (HK)—Kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), khususnya di Daik, pusat ibukota Kabupaten mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Lingga, Said Agus Marli.

Pasalnya dirinya menilai masih banyaknya fasilitas kesehatan di RUSD tersebut yang perlu Dinkes dibenahi.

Ditambah lagi Harus beberapa waktu lalu, Kurangi ambruknya plafon Kegiatan ruang kamar inap Seremoni Cindai nomor 8, membuat kenyamanan para pasien dan keluarga menjadi terganggu.

"Kami memaklumi minimnya anggaran daerah hari ini. Tapi untuk pelayanan, sarana prasarana serta fasilitas kesehatan harus tetap jadi prioritas utama. Kami minta dinas kurangi kegiatan-kegiatan serimonial," ungkap Agus baru-baru ini.

Dia mengatakan, pelayanan kesehatan dan kenyamanan ruang inap pasien harus menjadi tanggung jawab serius dinas terkait.

Selama ini dikatakannya, banyak keluhan masyarakat atas kotornya ruang inap karena kebersihan yang tidak terjaga.

"Banyak keluhan fasilitas dan kebersihan di RSUD dari masyarakat. Kami minta dinas lebih berperan dalam hal ini. Dari awal pembentukan kabupaten, RSUD di Daik itu-kan awalnya Puskesmas Kecamatan yang dirubah menjasi RS. Jadi sangat wajib dan perlu masyarakat mendapat RS yang baik dan layak.

Sudah saatnya di pusat ibukota punya RSUD yang standar," timpalnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi III, Nordin menambahkan, kejadian ambruknya plafon ruang inap pasien terjadi setelah dilakukan pembahasan APBDP 2016.

Sehingga tidak mungkin pihaknya merubah kembali anggaran yang telah dibahas. Namun untuk rehab, seluruh plafon ruang inap di RSUD, kata Nordin, dinas cukup mampu melakukan perbaikan dengan anggaran yang ada.

"Kejadian itu setelah pembahasan APBDP. Jadi tidak mungkin kita rubah.

Dinas sendiri kami kira mampu memperbaiki dari anggaran yang ada dengan mengurangi kegiatan serimonial. Tahun depan RSUD mejadi prioritas kami," tuturnya.(bto)

Pelaku Pencabulan Anak Bawah Umur Diringkus Ancam Korban dengan Parang

KAPOLSEK Dabo Singkep AKP Mangiring Hutagaol, SH bersama Kanit Reskrim Polsek Dabo, Aiptu Hendry saat ekspose tersangka pemerkosaan.

LINGGA (HK) — Jajaran Polsek Singkep meringkus DRR, pencabul bocah di bawah umur yang menggunakan senjata tajam dengan motif mengancam korban.

Tersangka DRR mencabuli bunga, sebut saja begitu, Rabu (12/10) diringkus sekitar pukul 01.00 WIB di wilayah Bukit Abun Kelurahan Dabo Lama.

Kapolres Lingga AKBP Mudji Supriyadi melalui Kapolsek Dabosingkep AKP Mangiring Hutagaol, SH mengatakan, tersangka diringkus setengah jam setelah mendapat laporan dari orang tua korban. Kejadian tersebut terjadi tengah

malam tadi Rabu (12/10) sekitar pukul 01.00 WIB. "Kita apresiasi atas kinerja tim Reskrim Dabo Singkep yang bergerak cepat menemukan pelaku meskipun sudah sempat melarikan diri," sebutnya.

Dijelaskannya, kronologis kejadian berawal saat pelaku yang bernama DRR masuk ke rumah korban yang merupakan tetangganya sendiri melalui jendela kamar korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang.

Setelah berhasil masuk ke kamar bunga, tersangka langsung membuka selimut korban lalu meraba bagian paha korban.

Karena sadar, korban mencoba berteriak, DRR langsung mengacungkan pedang ke leher korban sambil menyebut. "Jangan teriak," sebut kapolsek menirukan ancaman tersangka ke korban.

Karena terdengar suara riuh di kamar anaknya, ayah korban dan ibunya langsung masuk ke kamar anaknya dan berhasil memegang tangan pelaku.

Tapi tersangka malah melawan dan langsung melarikan diri melalui jendela kamar korban.

Setelah itu, ibu korban langsung melapor ke polisi melalui telpon. Atas laporan itu polisi langsung menuju ke TKP. "Selang setengah jam, setelah melihat jejak pelaku, polisi langsung berhasil meringkus pelaku tanpa perlawan di dekat rumahnya," jelas Hutagaol.

Atas kejadian ini, Kanit Reskrim Polsek Dabo Singkep Aiptu Hendri mengatakan, pelaku dapat dijerat dengan kasus pelecehan anak di bawah umur dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan undangundabg darurat tentang kepemilikan senjata tajam.

"Hukumannya di atas lima tahun," sebutnya.(jef) Editor: Eddy Supriatna, Layout: Novrizal

21

politik

Kamis, 13 Oktober 2016

Saleh Resmi Gantikan Irman JAKARTA (HK) — Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali akhirnya datang memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Ketua DPD terpilih Mohammad Saleh pada sidang paripurna luar biasa lanjutan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (12/10).

Saleh juga berjanji akan menegakkan kehidupan demokrasi dan serta berbakti kepada bangsa dan negara, memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional serta kepentingan nasional bangsa dan negara.

Setelah prosesi pengucapan sumpah jabatan pimpinan DPD RI yakni Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad mengucapkan selamat kepada Mohammad Saleh, diikuti sejumlah anggota DPD RI lainnnya.

Pimpinan sidang paripurna luar biasa yakni anggota DPD RI tertua Maimanah Umar (Riau) dan anggota DPD RI termuda Riri Damayanti baru dapat mengemban tugas dengan baik dan meningkatkan kinerja DPD ke depan.

"Pimpinan DPD terpilih dapat memimpin dan meningkatkan kinerja kelembagaan DPD dalam mengemban tugas konsti-

tusional, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah," kata Maimanah Umar.

Maimanah kemudian menyerahkan palu sidang kepada Mohammad Saleh.

Saleh kemudian duduk di kursi pimpinan dan memimpin sidang paripurna yang didampingi GKR Hemas dan Farouk Muhammad.

"Dinamika yang terjadi akan semakin meningkatkan kerjasama kita dalam memperkuat posisi kelembagaan DPD RI dalam memperjuangan kepentingan rakyat dan daerah," kata Saleh.

Saleh menegaskan, akan mengajak seluruh anggota DPD untuk bersih dalam melaksanakan tugasnya dengan berusaha menjaga keharmonisan dan menghilangkan segala friksi yang ada.

Saleh terpilih sebagai ketua DPD RI pada forum sidang paripurna luar biasa

NET

ANGKAT PALU — M Saleh mengangkat palu sidang usai resmi dilantik menggantikan Irman Gusman sebagai Ketua DPD RI, Selasa (12/10). Pergantian ini dilakukan setelah Irman ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu.

DPD, yang dipimpin anggota DPD tertua Maimanah Umar Selasa (11/10) malam, sekitar pukul 20.20 WIB. Saleh meraih suara ter-

Adik Mega Merapat ke Anies-Sandiaga

Rahmawati JAKARTA (HK) — Putri mantan Presiden Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri menyatakan mendukung penuh pasangan bakal calon Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno di Pilgub DKI 2017. Keputusan itu diambil setelah melakukan pertemuan dengan Sandiaga.

"Insya Allah mendukung Anies-Sandiaga," kata Rachmawati di kediamannya, Jakarta, Rabu (12/10).

Rachmawati menyampaikan alasannya memilih pasangan Anies-Sandiaga. Selain kedekatannya dengan Ke-

tua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, alasan lain mendukung Anies - Sandiaga lantaran tidak sejalan dengan semua kebijakan atau pun beberapa polemik menyangkut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok).

"Karena dari awal saya sering mengkritik kebijakan Gubernur saat ini terutama yang mencuat itu masalah reklamasi, sumber waras dan pelecehan agama," cetus dia.

Adik kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini pun berharap, Boy Sadikin selaku Ketua Tim Relawan pasangan Anies -

Sandiaga bisa memberi wejangan yang baik perihal kebijakan atau pun solusi memecahkan berbagai persoalan di Jakarta.

Di sisi lain, dia meminta semua masyarakat Jakarta lebih cerdas dalam memilih calon Gubernur DKI. Semua warga Jakarta diminta memilih dengan hati nurani agar guna memilih Gubernur yang pro rakyat kecil.

"Saya mengimbau kepada masyarakat jakarta agar memilih pakai hati nurani dan akal sehat. Agar memilih Gubernur yang pro wong cilik," pungkas dia. (mdk)

Siti Dilantik Gantikan Asman Abnur JAKARTA (HK) — Siti Sarwindah, Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Amanah Nasional (PAN) daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi dilantik ja-

Siti Sarwindah

di anggota DPR RI menggantikan Asman Abnur. Pelantikan Siti berbarengan dengan pelantikan dua anggota DPR RI Penggantian Antar Waktu (PAW) pada rapat paripurna, Rabu (12/10).

Sementara itu, Andi Yuliani Faris dilantik menggantikan Andi Taufan Tiro yang telah jadi tersangka kasus suap proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sedangkan satu lainnya adalah Firmansyah Mardanus dari Fraksi Partai Persat u a n P e m bangu-

nan (PPP).

Pelantikan ketiga anggota DPR baru itu didahului dengan pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua DPR Ade Komarudin. Usai dilantik, pria yang akrab disapa Akom ini berharap anggota DPR baru bisa memperkuat kinerja dewan.

"Kepada anggota yang baru dilantik, semoga dengan bergabungnya saudara bisa memperkuat kinerja dewan," kata Akom di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

Firmansyah sendiri menggantikan posisi Usman Jafar yang meninggal dunia pada Mei 2015 silam. (mdk)

banyak yakni 61 suara, mengungguli dua pimpinan DPD lainnya yakni GKR Hemas (31 suara) serta Farouk Muhammad

(23 suara) dari 116 anggota DPD RI yang memberikan hak suara.

DPD semula menjadwalkan, pelantikan Ketua

DPD RI terpilih di forum yang sama pada Selasa malam.

Namun, Ketua MA Hatta Ali ditunggu kehadiran-

nya di DPD hingga pukul 22.00 WIB, tapi tidak hadir, sehingga pelantikannya ditunda hingga Rabu ini pukul 10.30 WIB. (mdk/dtc)

Perppu Kebiri Sah Jadi Undang-Undang JAKARTA (HK) — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan I Tahun Sidang 2016-2017.

Salah satu agenda pembahasan adalah pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi UndangUndang (UU).

Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto ini akhirnya mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. "Apakah Perppu Nomor 1/2016 perubahan atas UU Nomor 23/2002 tentang perlindungan Anak dapat disetujui menjadi UU?," tanya Agus kepada 313 anggota dewan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

"Setuju," jawab anggota dewan serentak.

Salah satu poin penting dari peraturan ini adalah penambahan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual dengan sanksi kebiri kimia. Pengambilan keputusan Perppu ini berjalan alot.

Dua fraksi lagi-lagi menolak Perppu ini diteken menjadi UU. Dua fraksi itu adalah fraksi Gerindra dan PKS. Sedangkan, 7 fraksi yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, NasDem, dan Hanura menyetujui pengesahan Perppu perlindungan ini.

Anggota DPR Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati mengatakan pihaknya tetap menolak Perppu tersebut disahkan menjadi

undang-undang. Alasannya, karena banyak lembaga-lembaga pemerintah terkait dan LSM yang menyatakan penolakan.

"Gerindra konsisten bahwa kami setuju dalam semangat perlindungan anak, sanksi pidana harus ditingkatkan. Namun dari berbagai informasi yang kami dapatkan, seperti dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, Kontras, dan lainnya," jelas Rahayu.

"Semuanya menyatakan menolak pengesahan Perppu Perlindungan Anak menjadi UU. Padahal mereka langsung berurusan dengan para pelaku kekerasan anak. Perppu adalah kado dari Presiden yang indah di luar, namun kosong di dalam," tandasnya.

Sementara, Anggota DPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifa menilai pemberatan hukuman kebiri yang diatur dalam Perppu tersebut bukan satu-satunya solusi. Perppu ini katanya, perhatian kepada korban justru sangat minim, dan lebih fokus pada pemberatan hukuman pelaku.

"Data yang menjadi da-

sar Perppu ini masih kurang jelas. Sebenarnya, klausul tentang pemberatan hukuman yang sebabkan terjadinya penyakit menular kejiwaan dan kerusakan organ reproduksi, tidak bisa dilakukan ketika terdakwa sedang menjalani proses hukum," tegasnya.

"Karena itu, melihat banyak hal yang harus dipenuhi, maka fraksi PKS berpandangan daripada membuat perppu nomor 1/ 2016 menjadi UU dimana banyak kelemahan di dalamnya. Kami fraksi PKS menolak perppu nomor 1/ 2016 tentang perlindungan anak," sambung Ledia.

Karena dua fraksi tetap menolak, sidang memutuskan untuk melakukan lobi.

Hasilnya, Gerindra dan PKS pun setuju Perppu Perlindungan Anak menjadi UU dengan catatan-catatan.

Rahayu menambahkan Fraksi Gerindra akhirnya setuju namun ia ingin agar UU Perlindungan Anak yang disahkan untuk direvisi dalam waktu dekat agar implementasinya berjalan baik.

"Apapun yang disahkan

DPR dapat diimplementasikan sebaiknya. Jikalau mayoritas fraksi menyetujui kami dari Fraksi Gerindra hormati keputusan tersebut. Tapi berdasarkan prinsip nanti disampaikn catatan Fraksi Gerindra sebagai fraksi yang belum menyetujui. Dan sebagai tambahan, komitmen setiap fraksi, setelah disahkan tetap ada revisi UU perlindungan anak untuk bisa komperehensif dan dapat diimplementasikan secara komperehensif," jelas Rahayu.

Di lokasi yang sama, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebut pihaknya setuju dengan kesepakatan sidang mengesahkan Perppu ini menjadi UU. Akan tetapi, PKS memiliki pandangan yang sama dengan Gerindra bahwa UU perlindungan anak itu segera direvisi.

"Kami hargai prinsip demokrasi, pendapat fraksi, kami konsen perlindungan perempuan dan anak. Kalaupun kami setuju, catatan penting dan terpisahkan.

Bukan disepakati fraksi, tapi Perppu ini kita revisi dibuat secara komperehensif," tandas Jazuli. (mdk)

NET

SIDANG paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.

Istri Djarot Ingin Pastikan Program KJP Berjalan JAKARTA (HK) — Istri Wakil Gubernur DKI Jakarta, Happy Farida Djarot melakukan blusukan ke wilayah Jakarta. Ketua Badan Kerja sama Organisasi Wanita (BKOW) DKI Jakarta itu memilih melakukan konsolidasi dengan ibu-ibu majelis taklim dan menyambangi anak yatim.

Happy menyampaikan, konsolidasi untuk mengetahui permasalahan warga di pemukiman padat penduduk secara

nyata.

"Kadang-kadang, aspirasi warga ini enggak sampai ke atas (pejabat sekitar), makanya saya langsung ke sini saja. Melihat kondisi warga," kata Farida di Panti Asuhan Yayasan Nurul Hikmah, Kampung Baru I, RT 02 RW 5, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Rabu (12/10).

Selain melihat kondisi warga setempat, konsolidasi dilakukan guna

memastikan program andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tepat sasaran. Di antaranya penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan operasi pasar (OP).

"Tadi saya katakan, KJP itu tahun ini enggak sampai SMA saja, tapi sampai Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Saya tanya, apa warga tahu? Alhamdulilah mereka tahu dan merasakannya," kata Farida.

Ibu tiga anak ini men-

gaku akan terus melakukan konsolidasi ke lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Dengan konsolidasi tersebut, dirinya mengharapkan, kepuasan terhadap pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat semakin bertambah.

"Saya ini kan bagian dari Pemprov DKI. Karena ketua BKOW. Wajarlah saya konsolidasi memastikan seluruh program pemerintah tepat sasaran," katanya. (mdk) Editor: R Ghafur Layout: Mario

CMYK

22

Kamis, 13 Oktober 2016

CMYK

Iklan

23

Rabu, 12 Oktober 2016

iklan

Editor: Helmi rizal

24

Iklan

Kamis, 13 Oktober 2016

CMYK

Editor: Afrizal, Layout: Parlin