Haluan kepri 13sep17

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Rabu, 13 September 2017 20 Dzulhijjah 1438 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 16 HALAMAN, NO 13 / 09 TAHUN KE 16

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

ISIS itu Kelompok Pencari Wanita JAKARTA (HK) — "ISIS itu tak lebih sebagai kelompok pencari wanita," ujar mantan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho. Pria ini sebelumnya dilaporkan hilang sejak tahun 2015 bersama keluarganya dan sudah kembali ke Tanah Air setelah melarikan diri dari Suriah.

Djoko Wiwoho

Djoko yang dulu meninggalkan Batam bersama anak-anak perempuannya dan istri ke Suriah mengaku melihat hal yang jauh berbeda dari ISIS yang mereka kenal di jejaring sosial.

"Katanya dulu ada sekolah gratis. Tapi begitu

nyampe di sana malah disuruh kawin," ujar Djoko seperti dikutip vivanews.com, kemarin.

"Banyak itu yang nawar, melamar datang.

Sampai anak saya yang kecil itu ditanya, kalau sudah haid kasih tahu ya,"

kenang Djoko yang terlihat kurus.

Kesaksian langsung Djoko dan para WNI lainnya yang sempat bertahan beberapa tahun di cengkraman ISIS dan terekam dalam vid-

ISIS itu... Hal. 7

2 Ruko Mitra Center Digerebek

AMANKAN KORBAN- Puluhan korban penipuan diamankan polisi dari rumah toko (ruko) di komplek pertokoan Villa Mitra Center Blok C No 4, Sagulung, Batam, Selasa (12/9) dinihari.

27 Orang Diamankan

Kepri Rawan Praktik Pungli

BATAM (HK) — Dua rumah toko (ruko) di komplek pertokoan Villa Mitra Center Blok C No 4, Sagulung, Batam digerebek aparat Polsek Sagulung, Selasa (12/9) dinihari. Ruko itu digerebek karena menampung anak di bawah umur untuk dipekerjakan sebagai sales alat kesehatan.

Dari penggerebekan itu polisi mengamankan 27 orang. Rinciannya, 20 orang sebagai korban penipuan. Sementara tujuh orang lainnya diduga sebagai pihak perusahaan. Mereka adalah satu orang sebagai koordinator lapangan dan enam orang lainnya sebagai supervisor.

Penggerebekan tersebut berawal dari laporan dari Ikatan Keluarga Besar Sumatera Selatan (IKBSS) yang curiga adanya eksploitasi anak untuk dipekerjakan sebagai sales alat kesehatan.

Shalat 2Ghaib Ruko......Hal. Hal.77

Tim Saber Pungli Sosialisasi di Kantor Gubernur

BC Masih Bungkam Soal Pemilik 20 Ribu Mikol TANJUNGPINANG (HK) — Pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjungpinang masih bungkam untuk menyebut pemilik 20 ribu botol minuman beralkohol (mikol) golongan A dalam dua kontainer yang diamankan di Pelabuhan Seikolak, Sribayintan, Kijang, Bintan, Jumat (25/8) lalu.

Kepala KPPBC Tanjungpinang Duki Rusnadi ketika dikonfirmasi terkait pemilik mikol itu, ia enggan menyebutkan pemilik barang ilegal tersebut. Ia beralasan, pengungkapan kasus tersebut sudah diserahkan sepenuhnya ke pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Pusat di Jakarta.

"Hasil pencegahan (penindakan) pengiriman dua kontainer berisi sekitar 20 ribu botol Mikol

TANJUNGPINANG (HK) — Provinsi Kepri menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi pungutan liar (pungli). Hal ini disebabkan Kepri merupakan daerah yang strategis, berbatasan dengan negara tetangga sehingga sangat mudah terjadi pungli.

Sekretaris Satgas Tim Saber Pungli Pusat, Mayjend TNI Andrie Sutarno mengatakan hal itu kepada wartawan di sela-sela sos-

ialisasi dan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Kepri terkait pungli, kemarin.

Reza Fahlevi Liputan Tanjungpinang "Provinsi Kepri termasuk rawan pungli, karena berbatasan dengan negara luar dan disamping juga provinsi ini letaknya cukup strategis. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka praktek pungli ini rawan terjadi," kata Andrie.

Jenderal bintang dua ini mengatakan sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016 hingga

Kepri Rawan... Hal. 7

Manfaatkan Teknologi, Bukan untuk Sebarkan Hoak

BC Masih ... Hal. 7

Iman Orang Beriman “ALLAH SWT meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat, dan Allah SWT menyesatkan orang-orang yang dzalim dan yang berbuat apa yang dikehendakinya.” (QS Ibrahim: 27)

SEKRETARIS Satgas Tim Saber Pungli Pusat, Mayjend TNI Andrie Sutarno usai rapat koordinasi dengan OPD Pemprov Kepri terkait pungli, kemarin.

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun saat berkunjung ke SMK 1 Dabo Singkep, Senin (11/9) malam.

JH Debarkasi Batam yang Wafat 40 Orang

LINGGA (HK) — Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung pendidikan. Perkembangan sektor informasi dan teknologi, harus lebih banyak memberi manfaat bagi para pelajar.

"Smartphone jangan digunakan untuk menyebarkan hoak. Teknologi yang semakin berkembang harus dimanfaatkan untuk menambah keilmuan kita," kata Nurdin saat berkunjung ke SMK 1 Dabo Singkep, Senin (11/9) malam.

Nurdin berkunjung ke Dabo dalam rangkaian kuli-

ah perdana Diploma 1 Pertanian dan Peternakan Institut Pertanian Bogor. Kepada para pelajar, Nurdin terus memberi motivasi- motivasi untuk menjalani kehidupan.

Salah satu pesan yang berkali-kali disampaikan Nurdin adalah hormat kepada orang tua dan guru. Hal itu akan membawa pada kesuksesan ke depannya. Apalagi orang tua tidak pernah mengeluh penat untuk sekolah anak-anaknya.

"Kunci sukses itu hormati orang tua dan guru. Cium tangan sebelum berangkat," kata Nurdin yang kembali

Manfaatkan Teknologi... Hal. 7

Dokter Kloter Hendaknya Ditambah 2 Orang

Dua Lagi JH Batam Wafat di Tanah Suci Chika Waode

Fokus ke Anak JAKARTA (HK) — Tak terasa sudah hampir setahun aktris Chika Waode menyendiri pasca bercerai dengan sang mantan suami, Ajie Pujien. Dia pun fokus mengurus anak dan keluarganya.

Chika juga menyibukkan diri dengan beberapa kegiatan syuting demi menabung untuk kebutuhan sang buah hati dewasa nanti.

"Ya selain stripping ya urus anak saja. Fokus sama keluarga juga," katanya di Plaza Senayan XXI, Jakarta Selatan, Selasa (12/9).

Usai bercerai bulan Mei tahun lalu, Chika santai. Dia tak merasa trauma atau harus menanggung beban Fokus ke ... Hal. 7

BATAM (HK) — Dua lagi Jamaah Haji (JH) asal Batam wafat di Tanah Suci, a.n Ridwan Abdur Rahman (61) tergabung dalam Kloter 19, no porsi 3700010807, no paspor B 6094392, wafat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) pada 11 September 2017 sekitar pukul 02.00 Waktu Arab Saudi (WAS), dan dimakamkan di Sharaya, Makkah.

Dua Lagi JH ... Hal. 7

IST

SEKRETARIS PPIH Embarkasi/Debarkasi Batam, H. Subadi (kiri) menerima Bendera Merah Putih dari petugas Kloter 4 saat tiba di Asrama Haji, Selasa (12/9) dinihari.

Editor: Sofyan, Layouter: Novrizal

CMYK

2

Pendidikan

Rabu, 13 September 2017

Ajak Komite Majukan Sekolah BATAM (HK) — Ketua Komite Sekolah SMKN 2 Batam, Lailan SE mengajak seluruh komite sekolah di Batam untuk samasama memajukan sekolah. Ia menilai sejauh ini banyak pengurus komite sekolah kurang berperan dalam tugas dan fungsinya dalam memajukan sekolah, sehingga keberadaannya tidak begitu dibutuhkan pihak sekolah.

Arment Aditya Liputan Batam

LAILAN SE Komite Sekolah SMKN 2 Batam Menurutnya, dibentuknya komite sekolah ini agar turut serta berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan terhadap pendidikan di

sekolah. Selain itu, lanjut dia, untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para pelaku pendidikan di sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan sekolah dan bertanggung jawab pada kualitas pelayanan pendidikan secara proporsional dan terbuka.

"Terus terang saja, sejauh ini saya sebagai komite sekolah di SMKN 2 Batam apapun yang dilakukan sekolah harus tahu dan dilibatkan.

Begitu pula dengan penggunaan dana dari komite sekolah harus dilaporkan secara terbuka dan diketahui komite sekolah agar orang tua juga bisa mengetahui dan mengawasi penggunaan dana oleh sekolah," ujarnya, Selasa (12/9).

Untuk itu, baik sekolah maupun komite harus bisa bersinergi agar programprogram yang dijalankan sekolah bisa disampaikan komite sekolah kepada orang tua.

3,4 Juta Warga Indonesia Masih Buta Huruf JAKARTA (HK) — Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) menyatakankan angka bebas buta aksara di Tanah Air mencapai 97,93 persen sehingga sekitar 2,07 persen atau 3,4 juta warga masih buta huruf dan mampu membaca. Jumlah buta aksara di Tanah Air terjadi pada usia 15-59 tahun yang tersebar di 11 provinsi. Sebanyak 28,75 persen warga di Papua masih belum mampu mengenal huruf dan membaca. Hal itu mengakibatkan Papua menjadi provinsi paling tinggi angka buta hurufnya demikian siaran pers yang diterima Senin lalu.

Selain Papua, sejumlah provinsi di Indonesia juga masih buta huruf dan belum mampu membaca.

Sebanyak 7,91 persen di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 5,15 persen di Nusa Tenggara Timur (NTT), 4,58 persen di Sulawesi Barat, 4,50 persen di Kalimantan Barat, 4,49 persen di Sulawesi Selatan, 3,57 persen di Bali, 3,47 persen di Jawa Timur, 2,90 persen di Kalimantan Utara, 2,74 persen di Sulawesi Tenggara, dan 2,20 persen di Jawa Tengah.

Dari indeks buta huruf di dunia, berdasarkan riset dari Rektor Universitas Central Connecticut State di New Britain, John Miller, menyatakan pada tahun 2016 Indonesia masih menempati peringkat 60 dari 61 negara yang berhasil dihimpun datanya.

Riset ini menekankan pada hasil ujian mengenal huruf dan juga melihat karakteristik sikap terpelajar.

Contohnya, jumlah perpustakaan dan koran di sekolah serta ketersediaan komputer di sebuah negara. Sehingga pada riset ini tidak hanya melihat kemampuan penduduk negara dalam membaca dan menulis saja, namun juga perangkat pendukung dan sukap terpelajar warganya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengaku perihatin melihat jumlah angka buta huruf di Tanah Air. Abdul Fikri mengatakan pemerintah terutama Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu mendukung guna menekan tingginya jumlah warga yang buta huruf.

"Program pemberantasan buta aksara ada di Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud, namun yang terus memantau tingkat buta huruf negeri ini adalah Perpurnas. Sayangnya koordinasi diantara kedua pihak belum terlihat," kata Abdul Fikri. (dbs)

MARIO/HALUAN KEPRI

CEK KELAS — Tim Kepresidenan di dampingi Kepsek SMKN 2 Batam Nur Sya'bani sedang mengecek kondisi kelas yang digunakan untuk ujicoba UNBK beberapa waktu lalu. Sekolah ini semakin pesat kemajuannya baik dari sarana fisik muapun prestasi siswa, tidak heran setiap PPDB selalu membludak calon siswa yang mendaftar.

"Intinya keberadaan komite sekolah ini menjadi wadah menampung aspirasi dan ide-ide para orang tua siswa dalam mengembangkan dan memajukan proses belajar mengajar di sekolah dan mediator atau

wadah komunikasi antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Selain itu bagian dari pengontrol dalam rangka transparansi pengunaan dana pendidikan di sekolah," jelasnya.

Pada kesempatan itu juga, Lailan menginformasian program yang tengah ia jalankan bersama sekolah, yakni meningkatkan peran orang tua dalam mendukung kemajuaan sekolah. Bahkan Lailan

juga mengupayakan kesejahteraan penjaga sekolah, dan menata lahan parkir kendaraan siswa agar tertata rapi, aman dan nyaman. "Sejauh ini kita lihat lapangan parkir siswa kurang tertata rapi

dan kurang aman, nanti kita tata lagi lebih rapih dan lebih aman. Program lainnya, meningkatkan mutu pendidikan dengan melengkapi sarana dan prasarana yang kurang," jelasnya. ***

Perlu Bedakan Bantuan, Sumbangan, dan Pungutan JAKARTA (HK) — Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, komite sekolah, masyarakat, maupun pemerintah harus bsa membedakan antara bantuan, sumbangan, dan pungutan. Karena dalam Permendikbud 75 Tahun 2016 ada beberapa hal yang harus dipertegas terkait bantuan, sumbangan, dan pungutan terse-

but.

"Jadi komite sekolah bertugas memfasilitasi bantuan dan sumbangan, tetapi menolak dengan tegas pungutan di sekolah.

Orangtua, terutama 5-15 orang anggota komite sekolah ini harus memahami dengan baik perbedaan antara bantuan, sumbangan dan pungutan, biar ketika disampaikan kepada orang tua tidak salah persepsi" ucapnya melalui siaran pers, beberapa waktu lalu.

Ditegaskan ia, hal lain yang perlu diperhatikan, yakni jangan sampai keberadaan komite sekolah memperlebar jurang perbedaan antar sekolah. Artinya, kata kata dia, tidak ada lagi ada sekolah rujukan dan nonrujukan. "Anggaran peningkatan sarpras diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang dianggap kasta sudra tersebut.

Selain itu, pemerintah juga harus menetapkan besaran porsi khusus un-

tuk siswa tidak mampu pada sekolah-sekolah berakreditasi A, B, dan seterusnya. Hal ini agar tidak salah kaprah ketika menerapkan kebijakan atau aturan yang ada," paparnya.

Ia menambahkan, yang tak kalah penting dari penerapan Permendikbud 75 Tahun 2016 adalah pengawasan dana komite sekolah itu sendiri."Jika perlu, pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk

mencegah penyimpangan dana bantuan dan dana sumbangan tersebut," katanya.

Namun ia mengakui bahwa dengan adanya Permendikbud 75 Tahun 2016 menjadi salah satu upaya untuk mereformasi fungsi komite sekolah. Anggota komite yang sebagian besar oleh orangtua itu diharapkan turut berperan meningkatkan pelayanan pendidikan bagi peserta didik. (dbs)

Disdik Diminta Sosialisasikan Perpres PPK Nomor 87 tahun 2017 Guna Orang Tua Turut Mendukung Program Dijalankan Sekolah BATAM (HK) — Dinas Pendidikan (Disdik) dan pihak sekolah diminta untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) PPK Nomor 87 tahun 2017 terkait program penguatan pendidikan karakter (PPK) kepada orang tua siswa. Mengingat program ini baru bisa berjalan dengan baik bila ada sinkronisasi antara sekolah dan oarng tua dalam memperkuat karakter siswa.

"Percuma ada Perpres PPK Nomor 87 tahun 2017 kalau tanpa dukungan orang tua siswa. Karena penguatan karakter siswa ini tidak bisa dilakukan hanya oleh

sekolah saja perlu ada dukungan dari orang tua, maka dari itu biar orang tua paham harus tahu persis tugas dan kewajibannya dalam menyukseskan program PPK ini.

Salah satunya menyosialisasikan Perpres PPK Nomor 87 tahun 2017 tersebut," ujar Agus Supratman pengiat pendidian di Batam, Selasa (12/9).

Menurutnya, dengan keluarnya Perpres PPK Nomor 87 tahun 2017 ini, tentunya pihak orangtua, sekolah maupun publik perlu memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam penguatan pendidikan karakter tersebut. Maka dari itu keterlibatan orangtua untuk bersama-sama peduli pada perkembangan peserta didik sangat diperlukan. Selain melakukan komunikasi yang baik antara guru dan orangtua, namun sekolah juga perlu mengembangkan kegiatan yang memberi kesempatan kepada orangtua untuk datang ke sekolah

IST

KOMITE Sekolah di salah satu SMA bersama orang tua lagi menggelar pertemuan membahas program dijalankan sekolah, beberapa waktu lalu. Komite dibentuk dalam upaya mewadahi aspirasi dan partisipasi orang tua dalam meningkatkan kemajuan sekolah.

dan mendapatkan presentasi dari guru baik itu mengenai pembelajaran maupun kegiatan yang berlangsung di sekolah.

"Jadi orang tua harus tahu dan terlibat setiap program yang diadakan sekolah, agar orang tua juga merasa berkewajiban untuk sama-sama meningkatkan pendidikan di sekolah. Itulah manfaat dari komunikasi dan sosialisasi kebijakan sekolah tersebut, termasuk program PPK ini," terang Agus panjang lebar.

Tak hanya kerjasama dengan orang tua saja,

Agus menyarankan agar sekolah juga melibatkan publik secara lebih aktif menjalin kerja sama dengan lembaga atau institusi yang teerkait dengan dunia pendidikan, yakni kerjasama dengan rumah sakit dan Badan Narkotika untuk sama-sama giat dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS dikalangan siswa/remaja. Begitu pula terkait kedisiplinan dan bela negara, lanjut Agus, sekolah bisa menggandengn TNI atau kepolisian.

Diyakni Agus, apabila sekolah sudah mampu

membangun kolaborasi, atau kemitraan dengan orangtua, pemerintah daerah, dunia usaha/industri, serta organisasi masyarakat lainnya, maka dipastikan penguatan pendidikan karakter dapat berjalan optimal. " Intinya kerjasama atau kemitraan tersebut, nantinya dapat menunjang dan memperkaya sumber belajar di sekolah yang mendukung penguatan pendidikan karakter, bahkan hingga bantuan dana serta sarana prasarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran," ucapnya. (men) Editor: Arment : Mario

CMYK

3

Bisnis

Rabu, 13 September 2017

Mitsubishi Beri Diskon Rp 20 Juta Untuk Produk All New Pajero Sport BATAM (HK) — Dalam ajang Pameran Batam Motor Show yang diselenggarakan di atrium Kepri Mall Batam hingga 17 September mendatang, Mitsubishi Batam memberikan diskon Rp 20 juta untuk mobil All New Pajero Sport Dakar 4x2 A/T. Lusia Retnosari Liputan Batam

"Mobil ini dibanderol seharga Rp 500 jutaan.

Selama pameran berlangsung, kami memberikan diskon hingga Rp 20 juta kepada konsumen yang hendak membeli mobil All New Pajero Sport tipe Dakar 4x2 Auto Diesel," kata Dedi, Person In Charge (PIC) Mitsubishi Batam, Senin (11/9).

All New Pajero Sport ini merupakan varian Dakar yang mengusung mesin 4N15 yang berkapasitas 2.442cc, mesin diesel DOHC MIVEC ini dilengkapi Geometric Turbocharger yang mampu mengeluarkan

tenaga sebesar 181 dk dengan torsi 430 Nm. Ia menambahkan Mitsubishi melakukan perubahan besar-besaran pada SUV diesel yang dirakit di negeri gajah putih ini. Laburan rona krom mayoritas mengisi bagian depan, sehingga tampilannya terlihat aerodinamis, mewah dan futuristik. Lampu depan menggunakan lampu LED serta DRL, nuansa krom di grille juga modern, dipercantik oleh pemakaian ban 18 inch yang cukup siap menghadapi medan off-road.

"Mobil ini satu-satunya yang memiliki sistem pen-

cegahan terjadinya tabrakan yaitu Forward Collision Mitigation System, sehingga pengemudi lebih aman dalam berkendara, serta dilengkapi pula oleh sistem sensor yang mengatur pengereman kendaraan," pungkasnya.

Dedi berharap dengan hadirnya All New Pajero Sport Dakar 4x2 A/T ini menjadi generasi kendaraan yang memiliki desain baru yang makin segar dan modern. Informasi lengkap dapat mengunjungi Pameran Batam Motor Show di atrium Kepri Mall Batam.***

LUSI/HALUAN KEPRI

LIHAT BROSUR — Seorang pengunjung pameran All New Pajero Sport melihat brosur harga di Batam Motor Show , Senin (11/9). Dalam pameran ini Mitsubishi Batam memberikan diskon Rp 20 juta untuk mobil All New Pajero Sport Dakar 4x2 A/T.

Hunian Tropis dan Go Green di Winner Deluxe Place

DP Rp 3 juta Cicilan Mulai Rp 2 Jutaan

ISTIMEWA

PERSPEKTIF hunian Winner Deluxe Place.

BATAM (HK) — Winner Group menghadirkan Winner Deluxe Place, kawasan unik berkonsep modern dan dinamis dengan ruangan hunian desain tropis dan Go Green terletak di Kawasan Batam Center. Dengan uang tanda jadi Rp 3 juta, serta cicilan perbulannya hanya Rp 2 jutaan adan bisa memiliki hunian Winner Deluxe Place Batam Centre.

Fendy Tia, Head Coordinator Marketing & Pro-

CMYK

motion Winner Group saat dihubungi, Selasa (12/9) menjelaskan ada banyak promo menarik yang ditawarkan, yakni meliputi beli type 36 dapat bonus jadi type 50, beli type 50 dapat bonus jadi type 64, dan uang tanda jadi Rp 3 juta, serta cicilan perbulannya hanya Rp 2 jutaan.

"Saat ini kami menawarkan beli type 36 dapat bonus jadi type 50, maksudnya jika konsumen memesan hunian type 36 otoma-

tis hunian tersebut menjadi type 50. Ada juga beli type 50 dapat bonus jadi type 64.

Konsumen cukup membayar uang tanda jadi Rp 3 juta, sudah bisa langsung kami proses," katanya.

Winner Deluxe Place juga dikembangkan di area Mangrove dengan area terbuka hijau, sehingga lebih asri. Selain itu memiliki fasilitas seperti club house, kolam renang, taman bermain, outdoor gym, fasilitas ruang olah-

raga, thematic garden, jogging track, reflexy stone park, gazebo, playground dan barbeque pits.

"Ini merupakan kesempatan yang bagus bagi konsumen yang tengah mencari hunian berkualitas dan memiliki lingkungan sehat, serta mendapatkan banyak keuntungan jika memesan satu unit hunian saat ini," tuturnya.

Winner Group pastinya juga memperhatikan kualitas bangunan, hunian Winner Deluxe Place dilengkapi struktur beton bertulang, dinding bata merah, atap genteng Ounduvila, lantai keramik 60x60 dengan closet duduk.

Lokasi perumahan juga strategis, dekat dengan Bandara Internasional Hang Nadim, dekat pasar dan plaza Botania, rumah sakit, pusat pendidikan dan kawasan industri.

Bagi Anda yang penasaran dengan hunian berkonsep modern minimalis yang Go Green dapat mengunjungi stand Winner Deluxe Place di Nagoya Hill Mall Batam depan Hypermart atau Head Office di Ruko Seraya Mas, NagoyaBatam.(cw61)

Tempat Nongkrong Berkonsep Eropa di Oregano Cafe & Bar BATAM (HK) — Bagi Anda yang suka nongkrong bersama keluarga, kerabat atau teman kerja, Oregano Cafe & Bar tempatnya. Kafe yang terletak di kawasan Graha Sulaiman (sebelah Nagoya Hill Hotel), Batam ini menawarkan tempat nongkrong berkonsep Eropa.

Desain kafe dibuat senyaman mungkin, supaya pengunjung merasa betah berlama-lama di Oregano Cafe & Bar. Oregano Cafe & Bar yang baru dibuka pada tanggal 9 September 2017 kemarin menyajikan aneka menu dari nusantara hingga western. Tak perlu khawatir karena kafe ini menyajikan menu dengan harga yang terjangkau.

"Harganya dibanderol mulai Rp 20 ribuan hingga Rp 50 ribuan untuk semua

menu dari nusantara hingga western," kata Oke Budiman, Operational Manager Oregano Cafe & Bar, Selasa (12/9).

Untuk minuman disajikan berbagai minuman kopi seluruh nusantara, salah satu yang terkenal di kafe ini adalah kopi gayo yang berasal dari Aceh. Untuk makanannya ada ayam bakar siliwangi, nasi goreng oregano, chicken wing, sirloin steak, salmon steak, pizza berbentuk kapal, dan lainnya.

"Kafe ini dibuka setiap hari pukul 11.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB, didukung fasilitas live musik di lantai tiga dan empat. Di lantai satu dan dua untuk kafe, sedangkan lantai tiga dan empat untuk bar yang tersedia smoking area," pungkasnya.(cw61)

LUSI/HALUAN KEPRI

SALAH satu sudut Oregano Cafe & Bar.

Editor: Indra Kusuma, Layout: Mario

4

Lingga

Rabu, 13 September 2017

Dewan Menyoroti Kinerja TAPD LINGGA (HK) — Wakil Ketua I DPRD Lingga Kamaruddin Ali, menyoroti kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dewan menilai, TAPD kurang solid dalam berkoordinasi dengan legislatif.

Nofriadi Putra Liputan Lingga Kamarudin Ali, mengatakan ketika TAPD tidak kompak dalam membahas anggaran, maupun ketika tim dibentuk yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah. Apalagi kepala daerah sedang semangat-semangatnya membangun daerah.

"Kalau TAPD tidak kompak bagaimana program kepala daerah berjalan. Apalagi dalam mengajukan pengesahan anggaran ke dewan. Nanti dewan tentu tidak mau Disalahkan," ujar Kamaruddin, Selasa (12/9).

Menurut Kamaruddin, TAPD harus jeli dan solid untuk menunjang program kepala daerah, dan jangan sampai molor.

"Seperti semalam. Rencananya Paripurna revisi

RPJMD. Namun karena sesuatu hal, maka diundur.

Baru hari ini dilaksanakan. Hal tersebut kurangnya koordinasi sesama TAPD. Sehingga Paripurna baru dilaksanakan hari ini," ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi III DPRD Lingga, Khairil Anwar juga menyoroti kinerja sejumlah kepala OPD yang kurang jeli menyikapi keinginan Bupati.

"Contohnya, program pengembangan air terjun Jelutung. Karena OPD terkait kurang jeli, sehingga program itu hilang begitu saja. Seharusnya OPD harus jeli menyikapi keinginan kepala daerah," kata Anwar. ***

Gubernur dan Bupati Kuliah Perdana D I Pertanian dan Peternakan LINGGA (HK) — Kuliah perdana untuk diploma I Pertanian dan Peternakan atas kerja sama Pemkab Lingga dengan pihak IPB Bogor dimulai sejak Senin (11/9) kemarin.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun didampingi Bupati Lingga Alias Wello tampak hadir pada hari pertama kuliah perdana yang diadakan di Gedung Nasional Dabo. Hadir juga Kajari Lingga Puji Asmoro, Waka Polres Lingga serta perwakilan Lanal Dabo Singkep.

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Program Diploma IPB, Dr.Ir Irmansyah, M.Si dalam sambutannya mengatakan kalau pembangunan di Indonesia memerlukan tenaga kerja yang terampil dan tangguh.

"Pembangunan di Indonesia memerlukam tenaga kerja yang terampil dan tangguh. Diharapkan para generasi muda di desa dapat menambah keterampilannya. Ini adalah pendidikan yang berbasis produksi. Dan mahasiswa dinyatakan lulus kalau dia telah mempro-

duksi di bidang yang dilakoninya. Kalau pertanian, dia harus menghasilkan dari pertanian yang ditekuninya." Kata Irmansyah, Senin (11/9).

Irmansyah juga menambahkan kalau yang diharapkan bukan pencari kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja.

"Diharapkan bukan pencari kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja. Jika program D 1 ini memakai dana desa, maka desa tersebut akan menjadi tumpuan pembangunan dari Pusat," kata Irwansyah dalam sambutan singkatnya.

Sedangkan Bupati Lingga Alias Wello dalam kesempatan sama memaparkan kalau sebelumnya pihaknya merisaukan keterbatasan SDM yang ada.

"Kerisauan saya bukan saja karena minimnya sarana prasarana yang ada, tetapi masalah sumber daya manusianya juga.

Dan bagaimana saya dan tim melobi perguruan tinggi,LIPI,BPPT dalam pengayaan SDM kita. Dan dari Perguruan Tinggi yang ada, pilihan kita jatuh pada IPB. Karena salah

PUTRA/HALUAN KEPRI

BUPATI Lingga H Alias Wello didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat memakaikan baju almamater mahasiswa Diploma I Penyuluh Pertanian di Gedung Nasional, Dabo,

satu prioritas kita pada bidang tersebut," kata Alias Wello.

Alias Wello menyebuktan kalau dirinya berkeingin program yang ada tersebut bisa berkelanjutan.

Tidak hanya sampai pada tahun ini saja.

"Pada hari ini kita gelar kuliah perdana. Kami ingin program ini berkesinambungan. Tidak hanya sampai tahun ini saja, tetapi berkelanjutan. Kehadiran gubernur juga menunjukan komitmen beliau dalam hal ini. Kuliah ini diikuti sebanyak 105 mahasiswa yang terdiri dari 70 orang mahasiswa untuk bidang pertanian dan sebanyak 35 orang di peternakan. Ini akan dijadikan garda terdepan untuk pertanian dan peternakan kita nantinya. Dan ini merupakan program gratis. Kendati gratis, jangan sampai ada yang setengah-setengah hati," papar Alias Wello.

Sedangkan Nurdin Basirun dalam pemaparan pada kuliah umumnya mengimbau kepada para mahasiswa agar nantinya bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

"Pak Bupati Lingga mempunyai visi dan misi yang bagus kedepannya.

Tentunya kedepanya Lingga ini ingin maju. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Kalau semua daerah berfikir defisit-defisit, tidurlah semua. Dan kepada adikadik Diploma I ini, ciptakan perkerjaan sehingga dapat memberikan lapangan kerja untuk orang lain. Bukan mencari pekerjaan. Kami dari pemerintah memerlukan tenaga penyuluhan. Tamat dari ini, kiranya dapat mengaplikasikan ilmunya," kata Nurdin. (put)

UNJUK RASA — Puluhan pemuda dari Forum Hinterland Kabupaten Lingga melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kepri Kawasan Dompak, Selasa (12/9). Massa mendesah DPRD Kepri memasuakan Lingga sebagai daerah pertambangan sesuai dengan RTRW.

Pemuda Lingga Demo di Kantor DPRD Provinsi Tuntut Masukkan Lingga Sebagai Kawasan Tambang LINGGA (HK) — Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Hinterland Kabupaten Lingga melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Kepri, Kawasan Dompak, Selasa (12/9).

Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepri Dapil Bintan-Lingga yang tidak memasukkan Kabupaten Lingga sebagai daerah kawasan tambang dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepri tahun 2017.

Aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di luar gedung berjalan tertib, namun ketika sesi penyampaian aspirasi di dalam ruang serba guna Kantor DPRD Provinsi Kepri yang dihadiri ketua dan anggota DPRD sempat memanas dan adu argumentasi.

Koordinator aksi, Siswandi mengungkapkan, Kabupaten Lingga memiliki potensi tambang yang bagus. Hal tersebut sudah terbukti pada tahun-tahun sebelumnya Lingga terkenal dengan daerah pengasil timah dan bahan tambang galian lainnya.

Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan, kata Siswandi, maka anak daerah akan merugi. Belum lagi, saat ini Kepri dilanda dengan menurunnya perekonomian. Ditambah lagi, Kabupaten Lingga yang mengalami defisit anggaran. Dimana, lapangan pekerjaan di Lingga juga mengalami penurunan drastis.

"Kalau pemerintah membuka keran tambang, setidaknya dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi anak daerah," tegasnya.

Dengan demikian, pihaknya pun mendesak DPRD Kepri yang terlibat di Pansus RTRW Provinsi Kepri dan Gubernur untuk memasukkan Lingga sebagai kawasan pertambangan.

Selain itu, lanjut Siswandi, pihaknya juga meminta pertanggung jawaban kepada DPRD dari Dapil Bintan-Lingga, terutama yang terlibat Pansus RTRW untuk bekerja berdasarkan kehendak masayarakat, bukan kelompok kepentingan tertentu.

"Apabila tuntutan ini tidak terpenuhi setiap penjuru daerah di Kabupaten Lingga akan kami bentang spanduk untuk bubarkan DPRD yang berasal dari Dapil Bintan-Lingga yang tidak bekerja secara maksimal khususnya yang terlibat Pansus RTRW," terang Siswandi.

Rapat Memanas Usai penyampaian pendapat di luar ruangan, seluruh pemuda Lingga diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak SH serta beberapa anggota DPRD lainya.

Penyampaian hal yang sama juga disuarakan yang intinya agar Pemprov Kepri maupun DPRD bisa segera melakukan revisi terkait perda RTRW Kepri yang tidak memasukan Lingga sebagai peruntukannya kawasan per-

tambangan. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan SDA yang ada di Lingga itu sendiri.

Adu argumentasi terkait hal ini membuat beberapa perwakilan pemuda Lingga menjadi terpancing emosi, sehingga salah seorang orang perwakilan yang tersulut emosi memukul meja dengan keras.

Sontak ruang serba guna menjadi panas. Pasalnya beberapa orang staf pengamanan DPRD tidak bisa menerima dan meminta agar pemuda tersebut dikeluarkan dari ruang rapat. Kericuhan dan tolak menolak sempat terjadi sampai petugas keamanan datang dan adanya usaha dari kedua kubu untuk menenangkan masing-masing anggota yang emosi.

Ketua DPRD provinsi Kepri, Jumaga Nadeak SH yang terlihat bisa menenangkan situasi berharap agar semua hal bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan santun. Selain itu solusi terkait tuntutan ini Jumaga berjanji akan segera menindak lanjutinya. "ini bukan tidak bisa diubah namun ada mekanisme. Jadi RTRW Lingga harus direvisi dahulu. Dari bawah dahulu baru ke atas, bukan dri atas ke bawah. Setelah semua sudah didilakukan, secepatnya hasil revisi di kabupaten dan kota dibawa ke provinsi, baru nanti kita bawa lagi ke atas, Menteri sampai Presiden. Tidak ada yang tidak bisa direvisi, namun ada mekanisme. Ada aturannya," kata Jumaga menjelaskan. (jfr)

Editor: Afrizal, Layout: M.Chairul

5

Opini

Rabu, 13 September 2017

Rumah Sakit Tak Boleh Minta Uang Muka KASUS Bayi Debora, berbuntut panjang. Bayi yang seharusnya mendapat pelayanan kesehatan lebih lanjut di salah satu rumah sakit di Jakarta, akhirnya meninggal dunia. Dalam diskusi yang diselenggarakan di Media Center DPR RI, Selasa (12/9) yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dan anggota Komisi IX dari FPKB, ditegaskan, jika pendirian RS harus sesuai dengan UU Kesehatan, yaitu setiap RS harus berorientasi kemanusiaan, bukan finansial. Jadi, siapun yang datang berobat harus segera ditangani, jangan pernah meminta uang muka dan jaminan saat pasien da-

tang berobat apalagi dalam situasi darurat.

Dalam diskusi tersebut ditegaskan juga, negara wajib melindungi setiap warga negara. Salah satu upaya yang tengah dilakukan Pemerintah saat ini adalah mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta mulai 2019 nanti. Jika ada rumah sakit yang meminta uang muka atau jaminan terhadap seorang pasien, patut dipertanyakan misi pendirian rumah sakit tersebut.

Pendirian sebuah rumah sakit jelas ada izin sesuai dengan UU No.36/2009 tentang Kesehatan. UU itu mewajibkan RS swasta m-

aupun pemerintah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Apalagi dalam keadaan darurat.

Dalam pasal-pasal UU tersebut sudah tegas dan jelas disampaikan, dalam keadaan darurat, RS dilarang menolak pasien dan juga tak boleh minta uang muka. Rumah sakit wajib menjalankan fungsi sosial kemanusiaan, pelayanan yang adil, jujur, dan demokratis.

Kasus bayi Debora, merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di rumah sakit-rumah sakit. Tidak dipungkiri, praktik uang jaminan yang diminta saat pasien hendak dirawat, jamak diketahui. Akibat praktik itu,

tidak sedikit juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pasien gawat darurat dibawa ke ruang UGD di sebuah rumah sakit.

Apa yang ditegaskan dalam diskusi tersebut merupakan sebuah keharusan yang seyogianya dilakukan.

Namun, yang menjadi pertanyaan, apa kira-kira sanksi yang diberlakukan terhadap rumah sakit yang tetap minta uang muka/jaminan saat pasien harus mendapat perawatan. Apakah sudah ada rumah sakit yang diberikan sanksi atas kasus seperti ini atau yang serupa?

Jika memang mengacu pada UU No.36/2009 tentang Kesehatan, pihak rumah sakit memang wajib

memainkan perannya dalam memberikan layanan kesehatan pada pasien tanpa pandang status sosialnya. Lalu, untuk memastikan layanan itu benar-benar dapat dijalankan dengan baik, tentu ada pengawasan dari pihak terkait. Jika ada yang melanggar, langsung berikan sanksi, agar yang lain tidak mau berbuat yang serupa. Tapi, kalau tetap dibiarkan, dikhawatirkan kasus seperti bayi Debora akan kembali terjadi. Ini tentu akan makin menambah pilu nasib masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Semoga hal ini menjadi perhatian seluruh pihak. ***

Pedagogi Pertumbuhan Ekonomi Beban pertumbuhan ekonomi pada 2018 terhitung konstan dengan proyeksi di APBN-P 2017 yang juga diupayakan mampu mencapai 5,2%. Apa saja faktor-faktor terpentingnya dan kendala yang dihadapi di lapangan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, akan penulis rincikan melalui pedagogi berikut ini.

Sebagai permulaan, pemerintah perlu mengunci dua faktor penting di dalam pertumbuhan ekonomi berbasis pengeluaran, yakni sektor konsumsi rumah tangga dan investasi agar laju perkembangannya tidak tersendat-sendat. Dalam tiga tahun terakhir, sektor konsumsi rumah tangga menyumbang ratarata 56,21% dari total PDB pengeluaran (BPS, 2017).

Angka tersebut menggambarkan betapa tingginya tingkat pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus menggambarkan bahwa kultur perekonomian kita yang cenderung konsumtif. Faktor pembentuk agar konsumsi rumah tangga kian stabil bisa dicirikan dari progresivitas pendapatan rumah tangga dan inflasi.

Nah, dua faktor tersebut sangat erat kaitannya dengan kebijakan investasi. Investasi memiliki peran ganda secara makro dan mikroekonomi. Secara makro, investasi yang sangat dekat dengan komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di dalam PDB pengeluaran yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga.

Dalam tiga tahun terakhir tercatat distribusi PDB pengeluaran dari PMTB sudah mencapai 32,66% (BPS, 2017). Sementara dari lingkup mikro, investasi bisa meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan rumah tangga sehingga bisa memperkuat market demand.

Selain itu, investasi juga bisa meningkatkan produktivitas dalam negeri untuk mengamankan market supply, dan ini juga sekaligus menjawab tantangan agar inflasi tetap terkendali seperti yang ada pada saat ini.

Kalau tidak diimbangi dengan pembangunan iklim investasi yang berkualitas, kita sama saja dengan membangun rumah perekonomian dengan pilar yang keropos. Sewaktu-waktu bisa saja ambruk (baca: krisis) jika beban konsumsi yang terlalu besar tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan dan inflasi yang progresif.

Terkait dengan proyeksi kebijakan pada 2018, banyak pekerjaan rumah yang harus segera disele-

TAHUN depan pemerintah mencanangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di bilangan angka 5,2%. Target tersebut terbilang cukup moderat, apalagi mengingat untuk sementara ini kita dalam jeratan iklim perekonomian yang sedang tak menentu.

Oleh: Candra Fajri Ananda Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya saikan. Hal ini berkaca dengan fenomena apa yang terjadi selama tahun anggaran 2017 berjalan. Kita mulai dari realisasi serapan anggaran yang hingga saat ini masih cenderung mengkhawatirkan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi leading sector khususnya bidang pembangunan infrastruktur, tercatat hingga akhir Agustus kemarin tingkat serapan anggarannya masih 46,8% dari total pagu anggaran 2017. Kementerian lain masih belum diketahui berapa tingkat realisasi serapan anggarannya.

Namun, persoalannya bisa dikatakan hampir identik. Sumber permasalahannya jika disederhanakan rata-rata akan berpusat pada kredibilitas yang terbatas dalam sistem perencanaan, penyelenggaraan sistem administrasi, hingga pentingnya kepastian hukum.

Nah, yang menarik untuk saat ini ialah topik mengenai kepastian hukum.

Beberapa program yang dituntut melalui skema tender atau pengadaan memiliki peserta tender yang relatif minim.

Apalagi, berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi isu strategis lain yang membuat para peserta tender semakin waswas. Kendalanya bukan soal ada indikasi praktik korupsi saja, faktor kesalahan administrasi dan lemahnya jaminan bahwa regulasi yang berlaku tidak tumpang-tindih juga bisa menjadi penghadang partisipasi masyarakat dalam sistem pengadaan.

Tidak hanya di lingkup pemerintah pusat, beberapa pemerintah daerah kabarnya juga memiliki masalah yang serupa terkait dengan penyerapan anggaran. Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD, 2017), persoalan lambatnya penyerapan anggaran di daerah lebih disebabkan oleh proses administrasi dan penganggaran yang panjang. Lelang dini yang dalam beberapa waktu lalu didorong sebagai terobosan pada kenyataan-

nya masih sulit dilakukan karena panduan dari pusat belum jelas.

Sementara itu, pemerintah daerah merasa belum ada kepastian atau jaminan hukum. Rekomendasi dari KPPOD kuncinya terletak pada percepatan proses administrasi penganggaran serta kepastian dan jaminan hukum sehingga pemerintah daerah bisa dengan percaya diri melakukan lelang dini.

Ini membutuhkan dukungan fasilitas dari pemerintah pusat, bukan sekadar dengan memberikan sanksi.

Topik lain yang tidak kalah menarik untuk dibahas sebelum berlaku pada 2018 ialah mengenai program bantuan sosial (bansos). Tahun depan jumlah dana bansos yang disalurkan sangat membengkak dibandingkan tahun ini.

Jumlah dana bansos yang dikucurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat 56% sehingga secara total akan mencapai Rp17,3 triliun.

Selain alokasi anggaran, jumlah penerimanya pun tumbuh signifikan dari 6 juta menjadi 10 juta. Kucuran untuk bansos juga dialirkan melalui bantuan pangan senilai Rp13,5 triliun untuk 10 juta penerima, Program Indonesia Pintar Rp10,8 triliun untuk 19,7 juta siswa, dan jaminan kesehatan Rp25,5 triliun untuk 92,4 juta penerima.

Banyak anggapan bahwa selama ini program bansos dinilai hanya bermuatan kepentingan politis karena belum efektif untuk ikut mengentaskan kemiskinan. Faktor penyebabnya bisa jadi karena basis datanya yang lemah sehingga banyak dana bansos yang salah alamat. Selain itu, bansos juga kurang sustainable karena sasarannya lebih banyak untuk pengeluaran nonproduktif.

Nah, tugas pemerintah amat penting untuk membalikkan perspektif ini agar tidak menjadi pemicu konflik sosial dan politik.

Minimal pemerintah memastikan bahwa program bansos betul-betul mendukung penguatan kemampuan daya beli dan investasi sosial masyarakat, khususnya bagi golongan menengah ke bawah.

Transmisi Kebijakan Pendukung Peran percepatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terbatas dari sisi kebijakan fiskal. Potensi percepatan juga bisa dimunculkan dari lingkungan kebijakan moneter. Peran otoritas kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa diibaratkan sebagai sepasang sepatu dengan pemerintah selaku pemegang otoritas kebijakan fiskal.

Banyak isu-isu penting yang dapat direkayasakan bersama untuk memenuhi berbagai tujuan strategis.

Misalnya terkait dengan channeling program Dana Desa dari pemerintah dan ekstensifikasi kredit perbankan.

Kementerian Desa dan PDTT mengatakan sekitar 90% lebih anggaran dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Agar program ini kian bermanfaat, perlu ada tahapan berikutnya yang mengarah pada pengembangan ekonomi produktif untuk skala desa.

Nah, di sinilah peran perbankan bisa dioptimalkan melalui daya dukung kredit agar produktivitas ekonomi desa bisa ditingkatkan. Apalagi, selama ini kredit-kredit mikro untuk kalangan petani dan UMKM yang tumbuh subur di perdesaan belum banyak disentuh karena kendala struktural.

Setelah ini pemerintah bersama dengan otoritas moneter perlu duduk bersama untuk menentukan kebijakan yang lebih membumi. Minimal akses kredit di perdesaan mampu lebih disesuaikan dengan karakter ekonomi desa yang mayoritas bersifat musiman dan informal.

Atau cara praktis lainnya, pemerintah bisa menggerakkan bank-bank BUMN untuk mendukung aktivitas permodalan melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Nanti BI dan OJK yang mengurus persoalan regulasinya agar proses kredit inklusif mampu menjangkau masyarakat desa.

Contoh lain di mana kebijakan moneter dapat beriringan dengan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan sektor riil seperti kebi-

jakan loan to value (LTV) yang dikaitkan dengan kredit properti dan perumahan.

Saat ini pertumbuhan jumlah penduduk ikut mendorong peningkatan demand properti dan perumahan.

Penulis mengusulkan ada klusterisasi besaran LTV berdasarkan kondisi wilayah. Indikator pembedanya bisa menggunakan tingkat kepadatan penduduk dan kualitas sarana-prasarana transportasi. Bagi daerah yang jumlah penduduknya belum terlalu padat serta kondisi jalannya belum banyak diwarnai kemacetan sebaiknya diberikan tingkat LTV yang lebih longgar (rendah) agar semakin terjangkau oleh masyarakat.

Efek spillover-nya nanti bisa merembet pada pertumbuhan sektor konstruksi, industri, pertambangan, dan bahkan jasa di daerah tersebut. Dengan begitu, instrumen LTV juga dapat membantu pemerataan pertumbuhan.

Namun, sebelum itu semua dilakukan, ada baiknya jika pemerintah maupun otoritas moneter harus segera menyelesaikan berbagai tantangan yang terkait dengan sistem kredit yang berkualitas. Kredit perbankan selama ini banyak menemui kendala struktural karena belum dikelola secara efisien.

Tingkat suku bunga acuan 7-days repo rate (DDR) yang kemarin sudah diturunkan lagi oleh BI hingga menjadi 4,50% seharusnya juga didukung dengan penurunan tingkat suku bunga perbankan. Minimal dalam waktu dekat target tingkat bunga kredit single digit segera bisa direalisasikan karena besaran tingkat bunga bisa berpengaruh secara psikologis terhadap kelompok sasaran kredit.

Di luar itu, tingkat efisiensi di tingkat perbankan perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan cara pemerintah bersama BI dan OJK mengarahkan perbankan beroperasi lebih efisien melalui penggabungan (merger) mengingat jumlah perbankan saat ini sangat besar sehingga untuk mencapai efisiensi tertentu kesulitan.

Jika perbankan bisa dimerger, nanti proses efisiensi dan pengawasan dari pemberi regulasi tidak banyak membutuhkan biaya transaksi yang tinggi.

Melalui kerja sama semua pihak dan penerapan bauran kebijakan yang saling komplementar diharapkan peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dengan melibatkan masyarakat/swasta dalam derap langkah yang harmonis untuk mencapai target pertumbuhan yang dicanangkan. (sn)

C akap B ijak "JIKA Anda tidak pergi setelah apa yang Anda inginkan, Anda tidak akan pernah memilikinya. Jika Anda tidak meminta, jawabannya selalu tidak ada. Jika Anda tidak melangkah maju, Anda selalu di tempat yang sama" (Nora Roberts, Penulis)

"APA yang Anda putuskan, kemudian tetap setia pada hal itu.

Brand saya sangat banyak tentang bagaimana hidup saya seharihari dalam kehidupan" (Rachael Ray, Pengusaha)

Resensi Mendampingi Anak Menghadapi Teknologi Informasi Judul : Setengah Jalan Penulis : Ernest Prakasa Penerbit : BFirst Cetakan : Agustus 2O17 Tebal : 151 halaman ISBN : 978-602-426-034-7

SAAT ini, lompatan kemajuan teknologi informasi sangat tinggi. Di zaman teknologi radio, memerlukan waktu 30 tahun untuk mencapai 50 juta pengguna. Dengan kehadiran teknologi internet, media informasi semacam Facebook, WhatsApp dan YouTube hanya butuh hitungan bulan mencapai jumlah pengguna yang sama.

Menurut statistik, pengguna internet Indonesia 90 persen memakai YouTube yang lebih ajaib dari televisi. Dia sarana hiburan sekaligus kanal popularitas paling mudah dan murah yang bisa diakses kapan pun. Eskalasi konsumen YouTube semakin meningkat dan akhirnya menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap pengaruh buruk ke anak.

Bocah yang berperangai buruk karena nonton bukanlah kesalahan YouTube. “Seorang creator punya hak berkarya dengan jujur dan berekspresi sesuai dengan keinginannya.

Kalau nanti karya mengandung konsekuensi hukum dan moral menjadi tanggung jawab masing-masing. Tapi, mengatur seseorang berkarya bukanlah solusi,” kata Ernest Prakasa, penulis buku ini (hlm 112).

Mengarahkan anak agar menjadi baik tugas utama orang tua, bukan YouTube. Sepanjang kehidupan selalu muncul pengaruh buruk anak.YouTube hanyalah bentuk baru.“Pengaruh buruk akan selalu ada dalam wujud apa pun. Digital ataupun nondigital. Mari jaga anak baikbaik,” katanya (hlm 117).

Untuk menghindari efek buruk YouTube, perlu meriset terus-menerus tentang varian kontens yang bagus. Kemudian, memutus tali kecanduan dengan minta anak lebih dulu mengerjakan game edukatif, sebelum menonton YouTube. Tidak sekadar memberi aturan sehat kepada anak, orang tua juga harus memantau asupan informasi dari teman. Misalnya, tema dan kalimat yang belum selayaknya mereka gunakan.

Fakta tersebut menunjukkan betapa masifnya pengaruh media informasi kepada anak. Ia tidak hanya mudah dinikmati, namun juga sulit dihindari karena fasili-

tas yang tersedia di banyak tempat.“Itulah era sekarang. Memyembunyikan hal-hal tabu jadi semakin sulit. Satu-satunya yang bisa gue dan istri lakukan menghadapi semua dengan berusaha agar lebih siap ilmu dengan riset.

Yang lebih penting lagi, siap mental menghadapi lontaran kalimat-kalimat tidak terduga dari bocah SD,” ujar Ernest (hlm 70).

Seburuk apa pun masalahnya, orang tua adalah kunci segalanya bagi anak. Memang sangat sulit mendidik anak. Namun, Tuhan telah memberi nurani sehingga bisa mengawal anak melewati beragam masalah. Yang penting, orang tua terus belajar dan memperbaiki diri lebih dulu.

Perlu teladan, hormat, dan ruang. Apa pun yang ingin diajarkan kepada anak harus lebih dulu dijalankan orang tua supaya dia melihat. Itulah teladan (hlm 20).

Anak adalah replika orang tua.

Dia akan banyak meniru teladan orang tua. Semua perilaku positif harus ditampilkan untuk menanamkan nilai utama dalam jiwa. Empati, toleransi, dan integritas menjadi titik berat keluarga.

Anak yang dihormati akan belajar menghormati diri dan orang lain. Hormati pilihannya agar belajar berani memilih dan menghormati pilihan orang lain, walau berbeda, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk meningkat kemampuan diri yang khas. Anak mirip pepohonan yang bisa tumbuh maksimal ketika diberi ruang menghirup udara dan panas matahari. “Prinsip kami coba sebanyak mungkin, lalu pilih yang mau ditekuni,” katanya (hlm 23).

Buku ini ditulis berdasarkan pengalamanya mendidik kedua anak. Kendatipun bukan ahli pendidikan, dia senantiasa belajar mendidik anak dari beragam sumber pengetahuan.

(Yudi Prayitno/kj)

P P o √ Oknum PNS Natuna Konsumsi Narkoba j -Selamat bermimpi di hotel prodeo. o k √ Kepri Rawan Praktik Pungli -Apa betul atau iya sih?

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

Editor: Fery Heriyanto, Layout: M.Chairul

CMYK

6

iklan

Rabu, 13 September 2017

CMYK

Editor : Helmi Rizal, Hermawan

7

sambungan

Rabu, 13 September 2017

Sabu Disimpandi Celana Dalam Kurir Narkoba dari Malaysia TANJUNGPINANG (HK) — Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 173 gram dari Malaysia digagalkan petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Selasa (12/9) sekitar pukul 11.45 WIB. Pelakunya, Hendra (27) pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menyembunyikan sabu di celana dalam yang dipakainya.

Tersangka Hendra saat itu baru tiba dari Pelabuhan Setulang Laut, Malaysia menggunakan kapal Fery MV Sentosa 9. Saat hendak melewati pintu pemeriksaan, petugas mencurigai gerak- gerik pelaku yang tampak tergesa-gesa atau tidak tenang.

Selanjutnya pelaku bersama barang bawaannya diperiksa pada pos pemeriksaan Bea Cukai di pelabuhan tersebut.

Pada tas pelaku, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba. Pemeriksaan dilanjutkan di bagian tubuh tersangka dan ditemukan empat paket sabu yang dibungkus plastik menggunakan lakban dan diselipkan dalam selangkangannya. ''Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas kita di lapangan, ternyata ditemukan barang yang mencurigakan dan diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam empat paket di celana dalam yang digunakannya," ucap Kepala KPPBC Tanjungpinang, Duki Rusnadi, kemarin.

Terhadap temuan barang tersebut, kata Duki, pihaknya mengamankan yang bersangku-

KEPALA KPPBC Tanjungpinang, Duki Rusnadi didampingi Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardianto Tedjo Baskoro dan Waka Polres Tanjungpinang Kompol Andy Rahmansyah saat ekspos penangkapan Hendra, Selasa (12/9) tan sembari melakukan koordinasi dengan jajaran Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, guna melakukan pengembangan lebih lanjut.

"Berdasarkan pengakuan tersangka H (Hendra), barang tersebut akan dibawa ke Lombok atas suruhan salah seorang rekannya warga Malaysia berinisial D," ucap Duki.

Guna pemeriksaan lebih lajut, kata Duki, pihakya dibantu anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang membawa tersangka ke Rumah Sakit Angkatan Laut guna menjalani pemeriksaan (Ronsen) terhadap tubuh yang bersangkutan.

"Hal ini untuk mengetahui atau memastikan, apakah ada barang diduga jenis narkotika lain yang ditelan tersangka tersebut," ungkap Duki didampingi Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardianto Tedjo Baskoro dan Waka Polres Tanjungpi-

Manfaatkan Teknologi... lagi ke Tanjungpinang malam harinya dari Dabo.

Nurdin menyebutkan, jurusan di SMK Negeri 1 Dabo, sangat menarik. Di SMK ini memang ada empat jurusan, yaitu Teknik Komputer Jaringan, Teknik Sepeda Motor, Multimedia dan Perbankan. Dengan jurusan tersebut, Nurdin yakin para pelajar sudah terasah untuk selalu berinovasi.

Yang jelas, kata Nurdin, Pemprov Kepri akan berusaha maksimal agar pendidikan jenjang sekolah menengah lanjutan atas menjadi semakin baik. Juga menghasilkan lulusan terbaik.

sambungan Hal. 1 "Mereka juga harus bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi sudah terasah untuk kreatif dan inovatif," kata Nurdin.

Meski begitu, Nurdin tetap mengingatkan para pelajar untuk mengasah jiwa kewirausahaannya. Barangkali di awalawal mereka bekerja pada lembaga atau perusahaan, namun ke depan pelan-pelan harus ada yang jadi entreprenuer.

"Pasar selalu terbuka lebar.

Mungkin setelah bekerja, mereka bisa menjadi toke dan buka lapangan kerja," kata Nurdin.

Karena itu Nurdin berpesan

2 Ruko...

Mendapat informasi tersebut, aparat kepolisian yang dipimpin langsung Kapolsek Sagulung, AKP Hendrianto langsung melakukan penggerebekan.

"Iya benar, ada 27 diamankan dan 20 orang korban direkrut dari Palembang, dua diantaranya asal Medan. Setelah kita cek, ternyata dua orang korban, masih di bawah umur," ungkap Kapolsek.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korban direkrut dari Palembang untuk dipekerjakan di Batam. Mereka dijanjikan mendapat gaji pokok sekitar Rp1,3 juta/bulan serta bonus-bonus lainnya. Namun tiba di Batam, mereka cuma diberi gaji berdasarkan hasil

penjualan alat kesehatan itu.

Jika berhasil menjual empat alat kesehatan sehari, mereka dapat bonus Rp45 ribu.

Untuk menjual alat kesehatan itu, para korban tidak diberi uang transportasi. Bahkan mereka hanya diberi makan dua kali sehari. "Ini ada unsur penelantaran juga," kata Kapolsek.

Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini.

Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Informasinya, bos atau pemilik barang-barang ini ada di Palembang. Kita juga akan cek apakah barang yang dijual ini ada izin atau tidak," pungkasnya.

Pantauan di lokasi pengger-

ebekan, ruko yang dijadikan tempat tinggal para korban tampak terkunci.

Petrus, sekuriti komplek tersebut mengatakan, ruko tersebut sudah satu bulan dihuni oleh para korban. "Kami di sini tidak tahu juga apa kerja mereka," ujarnya.

Sementara itu salah satu korban mengatakan, mereka sudah sebulan tinggal di komplek yang digerebek polisi itu.

"Baru sebulan tinggal di Batam dan tinggal di komplek perusahaan tersebut. Kami makan hanya setelah dapat bonus dari penjualan itu. Kalau tak laku jualan ya tak makan," ujarnya saat ditemui di Mapolsek Sagulung. (ded)

sambungan Hal. 1 Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) pada Senin, 11 September 2017 seperti dikutip vivanews.com, kemarin.

Lain halnya dengan Nurshardrina Khairadhania. Gadis asal Indonesia yang sempat bergabung dengan ISIS di Suriah, begitu menyesali kepergiannya bersama kelompok teror tersebut.

Dalam pengakuannya, gadis berusia 19 tahun yang telah dua tahun hidup di Suriah bersama 20 anggota keluarganya itu menilai ISIS bukanlah Islam yang sesungguhnya.

"Mereka (ISIS) cuma mau menikah dan menikah," ujar Nur seperti dikutip dari Telegraph, kemarin.

Dua tahun lalu, ketika Nur bersama keluarganya pertama kali menginjakkan kakinya di Raqqa. Neneknya meninggal dunia dan pamannya tewas dalam sebuah serangan udara.

Keluarga ini pun tercerai berai, ayahnya bersama empat keluarga laki-lakinya yang lain diamankan terpisah dan menjalani pemeriksaan militer di Kurdi.

Sementara itu, Nur bersama

Fokus ke ... seorang diri sebagai single parents.

"Enggak ada yang gimanagimana. Lebih ke perbaiki diri saja, intropeksi diri, fokus sama anak dan keluarga," kata kakak kandung Lia Waode itu.

Wanita berusia 34 tahun itu

kepada pelajar untuk belajar sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh. Karena tugas mereka saat ini memang belajar.

Pesan Nurdin, para pelajar juga agar menjauhi narkoba.

Karena, narkoba merupakan perusak generasi muda. Cara menjauhinya, salah satunya dengan berolah raga dan penuhi kegiatan bermutu. Pramuka, kata Nurdin, menjadi salah satu aktivitas terbaik.

"Jangan sia-siakan waktu muda ini untuk hal-hal yang membuat rusak dan mencelakakan masa depan," kata Nurdin. (r/sdm)

sambungan Hal. 1

ISIS itu... eo yang diunggah BNPT ini diakui menebar cerita pilu kehidupan mereka.

Seluruhnya mengecam bahwa ISIS ternyata tak pernah seperti yang terbayangkan di kepala mereka.

"Yang saya lihat dari ISIS itu hanya tiga hal yang mereka kejar, mereka hanya mengejar kekuasaan, mengejar harta, dan wanita. Itu nyata sekali," ujar Difansa, remaja berhijab ini dengan runut menceritakan kisahnya.

Lain halnya dengan Raihan.

Remaja berkacamata ini baru awal Agustus lalu dijemput dari Erbil, Irak, setelah melarikan diri bersama belasan orang asal Indonesia dari Suriah i ni mengatakan ISIS itu pembohong.

Mohammad Raihan Raisanjani, demikian nama lengkap remaja kelahiran Jakarta pada tahun 1999 ini ketika menyebutkan pengalamannya soal kelompok teror di Suriah ISIS. "Semoga ISIS udah enggak ada lagi. Sesama Islam juga mereka bunuh. Kalau di ISIS begitu," ujar Raihan dalam sebuah rekaman video yang dirilis

nang Kompol Andy Rahmansyah serta pejabat KPPBC Tanjungpinang lainnya Perbuatan tersangka H tersebut, lanjut Duki, telah melanggar Pasal 102 huruf (e) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yakni menyembunyikan barang impor berupa Methamphetamine (Sabu) secara melawan hukum (penyelundupan) dan/atau mengimpor Psikotropika Golongan II sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Narkotika.

Di tempat yang sama Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardianto Tedjo Baskoro berjanji terus melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap pengungkapan kasus narkoba tersebut."Kita segera melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pengungkapan kasus ini," janji Ardianto. (nel)

ibunya, dua adik, tiga bibi, dua keponakan beserta tiga anaknya terpaksa hidup di kamp pengungsi Ain Issa. Itu pun setelah mereka membayar penyelundup manusia agar bisa keluar dari wilayah ISIS. Nur mengaku, awal keinginan mereka untuk bergabung dengan ISIS ditengarai oleh iming-iming informasi yang ditawarkan ISIS di internet soal pendidikan dan layanan kesehatan gratis, upah tinggi, dan lainnya.

Karena itu, keluarga ini pun menjual rumah, mobil, dan emas milik mereka. Setidaknya terkumpul uang Rp500 juta saat itu untuk modal mereka ke Suriah.

Namun, nasib berkata lain, mimpi ISIS yang ditawarkan kepada mereka semuanya hampa.

Para perempuan dimasukkan ke dalam sebuah penampungan khusus dan para lelakinya dipaksa latihan militer. Kini, Nur bersama keluarga tersisanya merasa bersyukur bisa keluar dari kawasan ISIS. Ia berharap dapat segera kembali ke Indonesia.

"Saya sangat menyesal, saya bodoh dan terlalu naif," katanya. (viv/net)

sambungan Hal. 1 juga tak ingin membahas sang mantan suami. Apakah keduanya masih saling berkomunikasi?.

"Hahaha jangan ini dahulu, malas, haha. Kita harus lihat masa depan, jangan ke belakang," ucapnya.

Sebagai informasi, Chika

dan Ajie menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Gambir, Jakarta Pusat, 11 Mei 2016.

Pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Chika.

Namun pada 3 Maret 2017 lalu, Cika menggugat cerai suami keduanya itu. (viv)

BC Masih ... import yang dilakukan petugas KPBC Tanjungpinang itu sudah kita serahkan ke Dirjen Bea dan Cukai di Jakarta," kata Rusnadi, Selasa (12/9).

Duki beralasan, penyerahan atas penegahan dua kontainer Mikol tersebut ke Dirjen Bea dan Cukai, karena ada kaitannya status penindakan yang dilakukan Dirjen Bea dan Cukai pusat di Jakarta, baru-baru ini.

"Berdasarkan penyilidikan sementara, bahwa penindakan terhadap dua kontainer berisi ribuan Mikol import yang dilakukan KPPBC Tanjungpinang tersebut ada kaitannya dengan penindakan DJBC Jakarta baru-baru ini. Kita hanya menjalani perintah pimpinan," ucap Duki.

Ditanya tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya terhadap pemilik dua kontainer merek Miratus baru-baru ini, termasuk adanya informasi kalau kontainer tersebut pemiliknya warga Tanjungpinang, Duki kembali beralasan masih dalam tahap penyelidikan.

sambungan Hal. 1 "Masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut," ucapnya.

Sebelumnya Humas KPPBC Tanjungpinang, Marlon menjelaskan, penindakan terhadap pengiriman ribuan Mikol import ilegal berbagai merek dalam dua kontainer dengan nomor MRTU 2021240 dan MRTU 2202910 ukuran 20 fit tersebut, berawal dari informasi yang diperoleh petugas intelijen KPPBC Kota Tanjungpinang, tanggal 25 dan 26 Agustus 2017.

"Dari pencacahan yang kita lakukan, jumlah minuman mengandung Etil Alkohol (MMA) ini sebanyak 20 ribu botol Mikol Import berbagai merek. Hal ini atas pelanggaran UU Nomor 39 tahun 2007 sebagai perubahan UU Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Jadi Mikol tersebut tidak dilengkapi cukai," kata Marlon.

Sebagaimana diberitakan, Branch Manager Meratus Line Shipowners dan Operators Tanjungpinang, Purjiyanto Sumantri telah diperiksa penyidik Bea

Kepri Rawan...

12 September 2017, Satgas Saber Pungli sudah menerima 16 pengaduan di Kepri.

Pengaduan pungli dari masyarakat itu terkait dengan pengurusan KTP, KK, masalah lahan dan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).

Dengan laporan masyarakat itu tentu pihaknya akan terus memantau hal itu.

"Kita terus memantau perkembangan provinsi ini, karena sampai saat ini ada sekitar 16 laporan pungli di Kepri untuk ditindaklanjuti. Kalau sudah terjadi pungli, maka operasi tangkap tangan akan segera dilakukan," ujarnya.

Dia mengatakan, laporan pungli yang disampaikan selama ini seperti harga tiket kapal yang berbeda mulai dari pengurusan perizinan hingga ke pungutan lainnya.

Terkait dengan hal itu Satgas Saber Pungli akan terus melakukan upaya penindakan dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku. Selain itu, pihaknya juga akan mensinergikan satgas pusat dan daerah bersama instansi terkait sistem pencegahan pungli.

"Penindakan ini akan terus dilakukan agar jumlah laporan maupun kasusnya dapat berkurang, dan lama-lama hilang," katanya.

Rapat koordinasi saber pungli tersebut sebelumnya dibuka oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dihadiri sejumlah Kepala OPD dan unsur Muspida Kepri.

Tim Saber Pungli dipimpin langsung ekretaris Satgas Tim Saber Pungli Pusat, Mayjend TNI Andrie Sutarno.

"Kita berkunjung ke Kepri dalam rangka melakukan survei dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri, terkait dengan laporan yang kami terima," ujar Andrie usai memimpin rapat dengan instansi ter-

sambungan Hal. 1 kait di Kantor Gubernur Kepri.

Kata Andrie, tim Satgas Saber Pungli pusat melakukan tugas berkoordinasi dengan masing-masing unit pelaksana teknis (UPT) di setiap daerah untuk ditindaklanjuti. Laporan yang sebelumnya sudah disampaikan itu dalam waktu dua sampai tiga bulan kedepan agar bisa ditindaklanjuti.

Sebelumnya, di Kepri, sejak dibentuk Tim Saber Pungli pada akhir 2016 sekitar 18 kali OTT dengan 17 kasus yang ditangani dan 26 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus itu ditangani Polda Kepri maupun jajaran Polres dan Polresta.

Barang bukti dari OTT itu sekitar Rp135.730.000.

OTT pertama kali dilakukan pada Kamis 10 Oktober 2016. Tim Saber Pungli Polda Kepri mengamankan dua orang di Ruko Botania Batam yang melakukan pungli kepada sejumlah calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Dari dua pelaku diamankan uang sisa pembayaran Rp2 juta.

Selanjutnya, Selasa 17 Oktober 2016 Tim Saber Pungli Polda Kepri membongkar praktik pungli di Dinas Kependudukan Kota Batam dengan barang bukti Rp3.184.000. Ada dua tersangka yang diamankan dan sudah menjalani persidangan.

Pada 5 Desember 2016, tim kembali mengamankan dua orang di Green Land Batam karena diketahui melakukan pemerasan pada seorang pengusaha Batam dengan barang bukti uang Rp7 juta. Kemudian Jumat 17 Februari 2017, Tim Saber Pungli Polda Kepri membongkar praktik pungli di Pasar Bintan Centre Tanjungpinang dan mengamankan dua tersangka beserta uang Rp16 juta.

Sedangkan untuk kasus yang ditangani Polresta Barelang, adalah kasus pungli di

Dua Lagi JH ...

Lalu, a.n Suwarto Sarsaputra Ma'Amin (62) tergabung dalam Kloter 27, no porsi 3700010516, no paspor B 6094340, wafat pada 12 September 2017 pukul 11.10 WAS di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, dimakamkan di Sharaya, Makkah. Dengan demikian, sampai tadi malam, jumlah JH Debarkasi Batam yang wafat sebanyak 40 orang.

Sampai berita ini diturunkan, sebanyak 4 Kloter dari 27 Kloter JH Debarkasi Batam sudah tiba di Tanah Air via Bandara Hang Nadim Batam. Diketahui, JH Kloter 4 landing di Bandara Hang Nadim pada pukul 23.50, Senin (11/9) atau terlambat 50 menit dari jadwal semula, setelah menempuh perjalanan dari Jeddah, Arab Saudi.

JH Kloter 4 berjumlah 444 orang dengan komposisi, JH asal Kabupaten Indragiri Hulu 266 jamaah dan Indragiri Hilir 173 orang, ditambah 5 orang petugas.

“Kami mengusulkan kepada Pemerintah, pada penyelenggaraan haji tahun berikutnya, jumlah petugas kloter hendaknya ditambah, setidaknya harus ada dua orang dokter dalam setiap kloter," ucap Zainal Abidin Abdul Gani, Ketua Kloter 4 melaporkan kondisi JH Kloter 4 saat tiba di Asrama Haji, Selasa (12/9) dinihari kemarin.

Menurutnya, dengan satu dokter dan harus menangani 450 jamaah, rasanya sangat berat. "Apalagi rata-rata profil jamaah kita berusia lanjut. Sebagai contoh, pada JH Kloter 4 tahun ini. Setidaknya terdapat 170 jamaah yang berisiko tinggi,” ucap Zainal Abidin lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Zainal Abidin juga men-

dan Cukai setempat. Ia diperiksa lantaran dua kontainer yang berisi mikol itu milik perusahaannya.

Namun Sumantri bungkam saat ditanya siapa produsen dan pemesan minuman keras tersebut, karena khawatir melanggar standar operasional prosedur pengiriman barang.

Ia menegaskan keterangan tersebut hanya dapat diberikan kepada penyidik Bea dan Cukai, karena menyangkut data perusahaan. "Barang itu akan dikirim ke Jakarta. Kontainer tersebut dipesan di Tanjungpinang melalui jasa ekspedisi pengiriman barang, Meratus Line," kata Sumantri seperti dikutip antaranewskepri.com, Selasa (5/9).

Sumantri menegaskan pihak perusahaan tidak mengetahui kontainer tersebut dipergunakan untuk menyelundupkan ribuan botol Miras golongan A yang dicecah Bea Cukai, Jumat 25 Agustus 2017 lalu di Pelabuhan Peti Kemas, Sungai Kelok, Kijang, Kabupaten Bintan.(nel)

Pasar Cipta Puri oleh oknum anggota Polsek Sekupang dengan barang bukti Rp4,75 juta yang terjadi pada 13 Oktober 2016. Selain itu, ada juga pungli oknum anggota Pos Polisi Simpang Dam Mukakuning yang terjadi pada 10 November 2016 dengan bukti uang Rp400 ribu. Kemudian Polresta Barelang mengungkap pungli di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur.

Ada dua orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti Rp82,152 juta..

Jajaran Polres Tanjungpinang menangani tiga kasus, yaitu pada Kamis 5 April 2017 di Kantor Pertanahan Tanjungpinang dengan satu tersangka, barang bukti Rp3 juta. Kasus kedua di area parkir Vihara Patung Seribu dengan dua tersangka dan uang Rp236 ribu. Terakhir pungli di Pelabuhan Sri Bintan Pura dengan satu tersangka dan barang bukti Rp2,6 juta.

Polres Karimun ada dua kasus yaitu pengungkapan pungli tanda masuk Objek Wisata Pantai Pongkar yang dilakukan dua tersangka dengan barang bukti Rp1,341 juta. Selanjutnya pungli serupa objek wisata Pantai Pelawan dengan dua tersangka dan barang bukti Rp3,177 juta.

Untuk Polres Bintan satu kasus, yaitu pungli di SMK 1 Bintan dengan satu tersangka dan barang bukti Rp8,532 juta.

Polres Lingga pengungkapan pungli di atas Kapal Roro yang berlayar menuju Batam dengan satu tersangka serta bukti hasil pungli Rp1,030 juta.

Polres Natuna menangani satu kasus pungli pasar yang dilakukan dua tersangka dengan barang bukti Rp328 ribu. Teranyar, 9 September 2017 Tim Saber Pungli Natuna menangkap Kepala Desa Tanjung dengan barang bukti Rp500 ribu. Uang itu hasil pengurusan surat-menyurat tanah di desa tersebut. ***

sambungan Hal. 1 jelaskan, terdapat tiga JH Kloter 4 yang masih dirawat di Arab Saudi.

“Pada saat berangkat dulu, Kloter 4 beranggotakan 448 orang jamaah termasuk petugas.

Namun, dalam perjalanannya, tiga jamaah haji kami wafat di Arab Saudi, dan tiga lagi masih dirawat di Arab Saudi di RS. An Nur dan King Abdul Aziz Arab Saudi. Tiga jamaah haji yang wafat semua sudah berhaji,” kata Zainal Abidin lagi.

“Terdapat dua jamaah mutasi masuk, sehingga kami kembali ke Tanah Air dengan jumlah 444 orang jamaah termasuk petugas. Kita mendoakan yang wafat di Tanah Suci semua amal ibadahnya diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

Dan bagi jamaah yang masih sakit di Arab Saudi kita doakan semoga lekas sembuh dan kembali ke Tanah Air dengan segera,” katanya lagi.

Berdasarkan data Siskohat, tiga JH Kloter 4 yang wafat a.n Arsyad Matsur Abdullah asal Indragiri Hulu, Rusdi Maajar Ismail asal Indragiri Hulu, dan Syarfidin Syahbudin Muhammad asal Indragiri Hulu.

Sedangkan, dua JH yang mutasi masuk ke Kloter 4 antara lain, a.n Reni Iryanti Syamsuri asal Indragiri Hilir dari Kloter 7 dan Darmawati Abdul Kadir Ata asal Indragiri Hilir dari Kloter 7.

Sedangkan tiga jamaah yang sakit dan masih dirawat di Arab Saudi antara lain, atas nama Yusminar Hasan Jondun asal Indragiri Hulu, Kasmiyah Kasio Kasmijan asal Indragiri Hulu, dan Armien Syahran Nasution asal Indragiri Hilir.

“Kepada JH kami minta maaf, hanya itu kemampuan kami sebagai manusia biasa. Apapun yang terjadi kita selesaikan disini. Jaga kemabruran haji kita dengan tidak menyebutkan keburukan saudara kita setelah tiba di masing-masing daerah nanti,” pungkas Zainal Abidin.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Indragiri Hilir, Rosman Malomo mengharapkan JH yang baru pulang dari Tanah Suci bisa menjadi agen perubahan di daerah.

“Minimal yang sebelumnya jarang ke masjid, lebih seringlah menunaikan sholat berjamaah di masjid,” ucap Rosman Malomo.

Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, pesawat Saudi Arabian Airlines yang membawa JH Kloter 5 gabungan JH asal Bengkalis dan Kuantan Singingi tengah menuju Bandara Hang Nadim Batam, dan dijadwalkan landing pada pukul 23.00 WIB tadi malam. Sesampai di Batam, JH Kloter 5 dibawa langsung ke Asrama Haji Batam. Selanjutnya, sesuai jadwal, hari ini, Rabu (13/9) JH Kloter 5 akan diberangkatkan ke daerah masing-masing. JH Bengkalis akan diberangkatkan dengan kapal Ferry Batam Jet via Pelabuhan Domestik Sekupang. Sedangkan JH Kuantan Singingi akan diterbangkan dengan pesawat Citylink dalam dua penerbangan.

Seiring dengan itu, JH Kloter 6 dijadwalkan akan landing malam ini, Rabu (13/9) sekitar pukul 23.00 WIB. JH Kloter 6 merupakan jamaah Riau gabungan dari Kabupaten Siak dan Pelalawan. (fhy)

CMYK

Rabu, 13 September 2017

ANGGOTA DPRD KKA pada Pengesahan PAPBD 2017

8

TAMU undangan yang hadir saat pengesahan PAPBD KKA tahun anggran 2017

DPRD dan Pemkab Lingga Setujui Ranperda Perubahan APBD EWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyetujui Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2017 dalam rapat Paripurna dengan agenda pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2017 di gedung DPRD Senin (11/9).

Yusli YS mewakili tim Badan Anggaran (banggar) mengatakan, sejumlah tahapan telah dilakukan mulai dari penyampaian Rancangan KUPA-PPAS, pembahasan yang dilakukan pada tiap-tiap Komisi di DPRD, sampai pengambilan persetujuan bersama.

"Seluruh rangkaian inipun cukup efektif dan efisien serta tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Yusli.

Politisi PDI-P ini mengatakan, struktur rancangan pada P-APBD baik dari sisi pendapatan dan belanja diakuinya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan KUPA-PPAS yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan total pendapa-

D

YUSLI YS Anggota Banggar DPRD sedang menyampaikan laporannya

BUPATI KKA Abdul Haris, SH menyampaikan Sambutannya

KETUA DPRD KKA Imran saat membuka rapat Paripurna Pengesahan PAPBD tahun anggaran 2017

YUSLI Anggota Banggar DPRD sedang bersalaman dengan Bupati KKA Abdul Haris,SH

BUPATI KKAAbdul Haris,SH sedang menandatangani dokumen pengesahan PAPBD 2017

WAKIL Ketua I Syamsil Umri sedang menandatangani dokumen Pengesahan PAPBD tahun anggaran 2017

WAKIL Ketua II Amat Yani sedang menandatangani dokumen Pengesahan PAPBD tahun anggaran 2017

CMYK

tan mencapai Rp862 miliar lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp38 miliar lebih, Dana perimbangan mencapai Rp645 miliar lebih, lainlain pendapatan yang sah sebesar Rp80 miliar lebih serta penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp98 miliar lebih, nantinya akan digunakan untuk belanja dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp354 miliar lebih. Belanja langsung sebesar Rp507 miliar lebih serta penyertaan modal untuk investasi sebesar Rp800 juta.

"Dibandingkan APBD tahun 2017, rancangan perubahan APBD 2017 ini mengalami kenaikan sebesar Rp5 miliar lebih.

Ini perlu mendapat apresiasi dari kita bersama," ungkapnya.

Meski perbandingan rancangan Perubahan APBD cenderung mengalami kenaikan, namun perolehan sejumlah pendapatan diakuinya mengalami perubahan yang cukup dinamis.

Ketua Fraksi PDI-P Plus ini merincikan seperti dana perimbangan yang turun mencapai Rp6 miliar lebih, lain-lain pendapatan yang sah yang turun sekitar Rp3 miliar lebih,

serta PAD yang cenderung mengalami peningkatan hingga Rp15 miliar lebih dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2017.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris yang hadir dalam rapat Paripurna itu, mengapresiasi capaian target persetujuan Ranperda P-APBD 2017 ini yang tepat waktu.

Selanjutnya, Abdul Haris memerintahkan kepada Badan Keuangan untuk membawa dokumen yang telah mendapat persetujuan ini untuk diserahkan ke Gubernur Kepri untuk mendapat evaluasi.

"Sesuai dengan Permendagri, dokumen yang telah mendapat persetujuan bersama ini paling lambat diserahkan untuk mendapat evaluasi tiga hari kerja setelah dilaksanakan persetujuan," ujar Abdul Haris.

Pihaknya juga meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyampaikan KUAPPAS tahun anggaran 2018 dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Narasi dan Foto DPRD KKA

KETUA DPRD KKA Imran sedang menandatangani dokumen Pengesahan PAPBD tahun anggaran 2017

FOTO Bersama usai penyerahan dokumen PAPBD tahun anggaran 2017 Editor: Afrizal, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

Rabu, 13 September 2017

9

Disinyalir tak Kantongi Izin Jembatan di Depan Ruko Cemara Asri SAGULUNG (HK) — Pengembang (Developer) dari Perumahan Cemara Asri, Sagulung, terang-terangan melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Bina Marga dan Camat Sagulung.

Dedi Manurung Liputan Batam Bagaimana tidak, meski Dinas Bina Marga dan Camat setempat sudah menghentikan pembangunan jembatan yang berada di depan perumahan Ruko Cemara Asri, karena disinyalir tidak memiliki izin. Namun pihak perusahaan nekad melanjutkan pembangunan.

Padahal diketahui, pembangunan jembatan tersebut dihentikan bukan sematamata karena tidak ada izin, tetapi keberadaannya mempersempit saluran drainase induk. Sehingga saat hujan, air

Disinyalir tak

TERUSKAN PEMBANGUNAN — Sejumlah pekerja terlihat sedang melakukan pengerjaan jembatan di depan Ruko Cemara Asri, Sagulung. Pembangunan jembatan ini sempat dihentikan, namun kemudian dilanjutkan kembali dengan dalih mengantongi izin.

... Hal. 10 DEDI MANURUNG/HALUAN KEPRI

ATB Cari Pelajar dan Mahasiswa Berprestasi Pendaftaran Beasiswa Tahun 2017 Hingga 25 September

Odit Kusmar Lubis Ketua FKH Batam

DOK ATB

Peduli Lingkungan Hidup KERUSAKAN alam yang disebabkan oleh tangan-tangan jahil, atas nama pembangunan atau juga atas nama yang lain semangkin tak terkendali, dan dikhawatirkan akan menjadi musibah bagi manusia dikemudian hari.

Bukan saja bisa menjadi ancaman korban harta benda, tetapi terkadang bisa merenggut korban jiwa karena berawal dari kerusakan alam.

Karenanya, bagi pemilik nama lengkap Odit Kusmar Lubis, tidak ada kata lain upaya penyelematan alam, terutama hutan sebagai benteng dan

Peduli Lingkungan

... Hal. 10

PRESDIR PT ATB, Benny Andrianto tampak sedang membaca sembari mengajak masyarakat bergabung di program ATB menjadi Pelajar dan Mahasiswa berprestasi.

BERIKUT PERSYARATAN LENGKAPNYA:

BATAM (HK) — Untuk kesekian kalinya, PT Adhya Tirta Batam (ATB) membuka pendaftaran beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi di Kota Batam di tahun 2017.

Kegiatan yang merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) ATB ini, akan menyeleksi para pelajar dan mahasiswa berprestasi untuk semester genap dengan tahun ajaran 2016/2017.

Program ini, merupakan sebuah komitmen kepe-

Beraksi di Batam Dibekuk di Bintan

ATB Cari

... Hal. 10

A. Kategori SMA/Kejuruan.

1. Pelajar SMA / Kejuruan yang berstatus negeri ataupun swasta (minimum Akreditasi B), berlokasi di Pulau Batam 2. Pelajar berprestasi sebagai Juara Umum di kelas 1 dan 2 pada Semester Genap untuk tahun ajaran 2016/2017.

3. Berasal dari keluarga tidak mampu 4. Pelajar aktif dan tidak sedang terkena sanksi akademik 5. Tidak dalam keadaan menerima beasiswa dari sumber lain B. Kategori Perguruan Tinggi 1. Mahasiswa Perguruan Tinggi program Diploma 3 atau S1 yang berstatus negeri ataupun swasta (Program studi minimum Akreditasi B), berlokasi di Pulau Batam.

2. Mahasiswa yang mempunyai IP minimal 3,75 (semester Genap) 3. KHS yang disertai yaitu Semester Genap Tahun Ajaran 2016/2017 4. Berasal dari keluarga tidak mampu 5. Mahasiswa aktif dan tidak sedang terkena sanksi akademik 6. Tidak dalam keadaan menerima beasiswa dari sumber lain.

KKP Gagalkan Penyelundupan Ribuan Lobster

Sepasan Pelaku Hipnotis Kuras Harta Korban Hingga Rp500jt Dilepaskan Kembali di Pulau Manis Belakangpadang BATAM (HK) — Sepasang pelaku penipuan bermoduskan hipnotis, Yanto alias Huang, alias Ahui (44) bersama Agustini alias Ani (27), berhasil dibekuk jajaran Polsek Lubukbaja di Kabupaten Bintan. Pelaku beraksi di Batam dengan menguras korban hingga Rp500 juta, NOV IWANDRA./HALUAN KEPRI KOMBES Pol Hengki Sik MH, didampingi Kapolsek Lubukbaja pada Minggu (3/9).

Penangkapan Kompol M Chaidir Sik, serta Kanit Reskrim menunjukan barang bukti serta 2 tersangka atas tindak kriminal penipuan dan hipnotis, Beraksi di ... Hal. 10 Selasa (12/9) siang, saat ekspos di Mapolresta Barelang.

SEKUPANG (HK) — Anggota Kapolian Kawasan Pelabuhan (KKP) Sekupang berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan ekor benih lobster ke luar negeri melalui Batam, Senin (11/9) pagi, di Pelabuhan International Sekupang (PIS) Batam.

Selain mengamankan barang bukti, kepolisian juga mengamankan seorang pelaku berinisial KL, dokumen paspor RI, 1 lem-

NOV IWANDRA/HALUAN KEPRI

... Hal. 10

KAPOLDA Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian didampingi Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki memperlihatkan benih lobster yang nyaris diselundupkan.

KKP Gagalkan

Komisi 1 Jadwalkan Tinjau Lokasi Pengalokasian Lahan Yayasan Kong Fusi di Bengkong

S. SUPRIYONO/HALUAN KEPRI

CAMAT Bengkong, Yudi Admaji memberikan penjelasan dalam RDP lahan Yayasan Kong Fusi di Komisi I DPRD Batam.

B A T A M ( H K ) — Komisi I DPRD Batam akan turun langsung meninjau lokasi lahan Yayasan Kong Fusi di Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong. Demikian salah satu point penting yang dihasilkan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara ma-

syarakat dengan Yayasan Kong Fusi Indonesia di Komisi I, Selasa (12/9).

Sebagaimana diketahui bersama, persoalan ini bergulir hingga ke RDP, karena masyarakat RW 18, Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong meragukan legalitas

kepengalokasian lahan yang dimiliki oleh Yayasan Kong Fusi.

"Kita akan menjadwalkan ulang, sekaligus akan meninjau langsung lokasi yang menjadi objek sengketa untuk mencari jalan penyelesaian," ungkap Ketua Komisi I DPRD

CMYK

Batam, Budi Mardiyanto di depan peserta RDP, diantaranya perwakilan BP Batam, BPN batam, Kemenag, Camat Bengkong, Lurah Bengkong Sadai, Ketua RW 18 Bengkong Telaga serta tokoh masyarakat dan Yayasan.

Sementara itu, Camat Be-

Komisi 1 ... Hal. 10 Editor: Amir, Layouter: Mario

10

Batam

Rabu, 13 September 2017

KKP Gagalkan ..... bar boarding pass Sindo Ferry yang akan berangkat ke Singapura, 1 buah handphone merk Samsung, serta 1 unit mobil milik tersangka yang diparkir di pelabuhan.

Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Sam Budigusdian didampingi Kabid Humas Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Kepala Karantina Hewan Batam, Kapolsek KKP Pelabuhan Sekupang mengatakan, pengungkapan dan penangkapan atas tindak penyeludupan hewan terlarang keluar negeri itu, atas kecurigan petugas polisi di Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS).

"Ketika petugas KKP melakukan pengawasan di lokasi Pelabuhan International Sekupang (PIS) melihat seseorang yang menggunakan koper berwarna biru dongker yang mencurigakan, saat hendak berangkat ke Singapura," sebut Irjen Pol Sam Budigusdian ketika gelar ekspos di Kantor KKP Sekupang.

Kemudian, terangnya, anggota kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan KL tersebut. Yang ternyata, isinya itu adalah ribuan ekor benih lobster berbagai jenis yang di bawa dari Jambi, untuk diseludupkan ke Singapura.

"Awalnya, tas warna

sambungan Hal. 9 dongker ini ditinggal begitu saja, setelah melewati konter bagasi untuk diberangkatkan ke Singapura.

Anggota kita heran, dan berupaya untuk mencari sang pemilik koper, dan ketemu," terang Kapolda.

Saat ditanyakan, imbuh Irjen Sam, sang pemilik berinisial KL, terlihat ketakutan dan gugup sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak petugas pelabuhan itu.

"Anggota Polsek KKP Sekupang Aiptu Denny Aryanto, membuka koper dengan keadaan tidak di gembok. Setelah membuka kancing koper tersebut ditemukan 19 bungkus plastik beroksigen, yang berisikan sekitar 3.500 ekor benih lobster per masing masing plastik.

Kemudian KL dan BB dibawa ke Kantor KKP, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Kapolda.

Untuk menidaklanjuti kasus penyeludupan hewan terlarang itu, Kapolsek KKP Sekupang, langsung melimpahkan kasus tersebut ke penyidik Reskrim Polresta Barelang.

"KL dijerat dengan Pasal 88 UU RI Nomor 45, tahun 2009, tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004, tentang Perikanan juncto Permen Kelautan dan Perikanan Nomor:56/Permen-KP/

Komisi 1 ..... ngkong, Yudi Admaji mengatakan permasalahan saat ini yang utama adalah mencari solusi dalam penanggulangan banjir bahwa lokasi tersebut akan di bangun drainase.

Dijelaskan, bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah mensurvei lokasi yang akan dibangun drainase tetapi masih terjadi perselisihan oleh masyarakat, di mana masyarakat belum bisa menerima masalah pengalokasian lahan tersebut.

"Yayasan Kong Fusi sudah menghibahkan sekitar 6 meter lahannya untuk pembangunan drainase.

Namun belum bisa dilakukan karena masih terjadi perselisihan," terangnya.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi wilayah 1 pengalokasian lahan BP Batam, Choirul Sardi mengatakan telah dilakukan pengukuran oleh BP Batam

2016, tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster, Kepiting, serta Ranjungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Yakni dengan ancaman hukum kurungan penjara selama 6 tahun, serta di denda Rp1,5 miliar," pungkasnya.

Kepala Kantor Stasiun Ikan Batam, Ashari Syarief mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan bibit lobster itu terdiri dari 2.000 jenis mutiara, dengan harga per ekor mencapai Rp100 ribu. Sedangkan untuk 1.500 ekor jenis pasir, harga per ekor mencapai Rp40 ribu.

"Nah, dengan demikian itu negara dirugikan sebesar Rp260 juta. Apalagi aksi penyeludupan ini diduga telah terjadi secara berulang," kata Ashari Syarief.

Menurut Arief, dari hasil pemeriksaan pihak penyidik terhadap pelaku, ternyata ia merupakan seorang pemain lama, jika dilihat dari jejak paspornya yang telah sering keluar masuk Singapura.

Untuk menyelamatkan barang bukti berupa ribuan bibit lobster itu, rencananya pihak Kantor Stasiun Karantina Ikan Batam itu, akan melepaskannya kembali ke habitat asal. Sehingga, akan bisa berkembang di laut Pulau Batam. (vnr)

sambungan Hal. 9 pada tanggal 4 Juni 2003 lalu, dan Yayasan telah memenuhi kewajiban pembayaran surat faktur tagihan UWTO. Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota batam, Yusuf menjelaskan bahwa untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2010 dan dilanjut lagi tahun 2014, pihak BPN hanya mengetahui titik koordinat lahan tersebut.

Kementerian Agama Kota Batam, menjelaskan bahwa ijin yayasan Konghucu di keluarkan oleh pemerintah pusat, kalau untuk rumah ibadah pelaksanaannya baru direkomendasilan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kepada Kementerian Agama.

Perwakilan Yayasan Kong Fusi mengatakan pihak yayasan sudah menghadiri rapat di kantor ca-

mat untuk rencana pihak pemerintah untuk penanggulangi banjir di daerah tersebut.

"Yayasan sudah memiliki legalitas sertifikat tanah, IMB dari DPM-PTSP dan juga sudah memiliki perijinan rumah ibadah," ujarnya.

Sedangkan Anggota Komisi I DPRD Batam, Sukaryo mengatakan bahwa ada dua hal yang diputuskan dalam RDP tersebut, yang pertama adalah terkait legalitas dari yayasan dan kedua terkait rencana turun langsung ke lokasi.

"Dua point pentingnya, masalah legalitas dan kesepakatan untuk turun langsung ke lokasi," jelasnya.

Karenanya, mereka sangat mendukung penuh segera dilakukan RDP ulang, dan kesempatan itu semua pihak menghadirkan dokumennya. (cw60)

Rp1,1 Triliun Investasi Masuk Melalui Klik BATAM (HK) — Hingga awal September, sedikitnya Rp 1,1 triliun nilai investasi yang masuk melalui Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Gustian Riau mengatakan nilai tersebut berasal dari satu lokasi kawasan industri.

"KLIK itu ada dua, Kabil dan Batamindo. Di Kabil saja Rp 1,1 triliun, dari dua investor PMA (penanaman modal asing) di bidang industri manufaktur. Kalau yang di Batamindo perluasan pabrik," kata Gustian di Kantor Walikota Batam, Selasa (12/9).

Klik ini, kata Gustian, banyak yang menggunakan

karena pada umumnya investor mencari yang prosesnya cepat. Sehingga kehadiran Klik ini dampaknya sangat besar bagi Batam. Oleh karena itu ke depan Klik ini akan diperluas cakupannya.

"Ke depan Pemerintah Kota Batam akan mencari untuk sektor pariwisata.

Sekarang kan hanya industri," kata dia.

Gustian menjelaskan khusus investasi PMA, domainnya berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat. Di Batam penugasannya ditempatkan di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Tapi untuk tanggungjawab laporan kegiatan penanaman modalnya tetap berada di Pemko Batam.

Dan Klik merupakan

salah satu program BKPM RI dalam rangka memberikan kemudahan investor mengurus izin usaha. Melalui program KLIK ini, investor yang telah mengantongi izin prinsip atau izin investasi, diperkenankan untuk langsung memulai konstruksi sambil mengurus izin-izin lain yang berlaku di daerah.

Dengan fasilitas tersebut investor bisa terus melangsungkan persiapan usaha berupa pembangunan konstruksi begitu mendapatkan izin prinsip meski belum memiliki izin lain seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan—amdal, UKL/UPL, dan berbagai izin pelaksanaan daerah. Namun dengan catatan, selama

Peduli Lingkungan .... juga resapan air harus dilakukan. Yakni, dengan melakukan kegiatan penanaman pohon penghijauan (reboisasi) disetiap lahan hutan dan dilingkungan yang telah rusak dan gundul di Kota Batam ini.

"Jangan sampai kita hanya mewariskan kerusakan serta kehancuran alam terhadap anak cucu nanti. Sehingga generasi selanjutnya hanya mendapatkan bencana alam dan musibah yang berkepanjangan," sebut pria kelahiran Medan, 31 Desember 1973 silam ini.

Didorong oleh niatan

sambungan Hal. 9 baik anak ke lima dari enam bersaudara pasangan Almarhum Rajab Lubis dan Rosidah ini, pada tahun 2010 lalu ia memulai kecintaannya pada lingkungan hidup dengan menjadi Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) di Kota Batam, hingga sekarang.

"Alhamdulillah sejak tahun 2010 saya bersama komunitas sudah menanam kurang lebih 300 ribu pohon penghijauan di hutan, serta di lingkungan masyarakat yang mengalami kerusakan akibat terbakar, serta penggundulan," ungkap Ketua RW 01, Kelurahan Seihara-

pan, Sekupang.

Menurut ayah 3 anak yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Sekupang ini, bahwa kepedulian terhadap kerusakan alam, hutan, dan lingkungan harus dimulai dari diri sendiri.

"Generasi kita nanti butuh hutan, butuh alam yang lestari. Bukan sekedar butuh hutan beton dan gedung pencakar langit yang menjadi biang global worming.

Jangan biar anak cucu kita hidup dalam kegersangan dan kehancuran alam yang telah di rusak oleh penda-

Beraksi di .... kedua pelaku asal Selat Panjang ini, setelah kepolisian menerima laporan dari korbanya bernama Tjahyati, yang mengalami kerugian berupa perhiasan emas, dan mata uang dolar Singapura dengan total nilai Rp350 juta.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki Sik MH, didampingi Kapolsek Lubuk Baja Kompol M Chaidir Sik mengatakan, penangkapan kedua pelaku penipuan tersebut setelah dilakukan pengembangan atas laporan yang dibuat salah satu korbannya bernama Tjahyati, seorang warga keturunan Cina di daerah Winsor.

"Setelah Yanto alias Huang alias Ahui, dan Agustini alias Ani ini berhasil kami tangkap, ternyata korbannya itu bukan saudari Tjahyati saja. Tetapi masih ada korban lainnya di ada Batam, bahkan hingga korban yang tinggal di Jakarta," sebut Hengki ke awak media, Selasa (12/ 9), saat ekspos di Mapolresta Barelang.

Dijelaskan kejadian bermula pada awal Bulan September 2017 ini, ketika si korban sedang berjalan pagi di Kawasan Pasar Penuin, Nagoya. Kala itu salah satu pelaku (Ani), mendekati korban dan ber-

pura-pura menanyakan apakah korban itu mengetahui tempat berobat Tradisional China (Shinse), untuk mengobati suaminya yang tengah sakit.

"Inilah modusnya. Pelaku Ani mendatangi korban berpura-bura untuk bertanya kepada korban, dimana tempat shinse atau tempat untuk mengobati suaminya. si korban mengaku tidak tahu. Tidak lama kemudian, pelaku lainnya, Lili (DPO) datang menghampiri korban dan pelaku, yang tengah pura-pura ngobrol dengan korban untuk menawarkan pengobatan melalui shinse," ungkap Hengki.

Dengan trik yang meyakinkan, papar Kapolresta, pelaku Lili ini langsung beraksi dengan mengatakan kalau korban (Tjahyati) juga kelihatan tidak sehat ataupun sedang sakit. "Sehingga Tjahyati ikut terpedaya," paparnya.

"Ini modus lagi, ke 2 pelaku ini pura-pura tidak saling kenal. Yang ceritanya itu, karena kebetulan serta saling mencari tempat pengobatan tradisional shinse," papar Kombes Hengki.

Dari perkenalan tersebut, imbuh Hengki, si korban mulai terpedaya. Kemudian pelaku Lili ini me-

nanyakan apakah korban ada membawa kendaraan agar bisa pergi ke tempat pengobatan shinse tersebut, di tapekong.

"Korban menjawab tidak bawa kendaraan. Dengan mantap, pelaku Lili lansung menghubungi pelaku Yanto, agar datang menjemput pelaku Ani, Lili dan korban. Setelah tiba, di dalam mobil itu juga sudah ada pelaku lainnya bernama Akuang (DPO)," imbuh Hengki.

Nah, ujar Kapolresta, setelah Tcahyati masuk ke dalam mobil, barulah pelaku memperdaya korban dengan mengatakan bahwa harta yang dimilikinya harus dibersihkan.

"Si pelaku Akuang ini, berperan sebagai suhu.

Mereka ini keturunan Tionghoa, juga sama dengan korban. Kemudian korban disuruh mengambil hartanya agar disucikan," terang Hengki lagi.

Karena sudah terhipnotis, imbuhnya, kemudian para pelaku mengantar korban ke rumah, mengambil semua perhiasan emas dan uang simpanan korban agar dibawa ke klenteng, untuk disucikan.

"Saat itulah para pelaku itu beraksi, dengan mengambil emas dan uang yang disimpan korban dalam

tas, serta menggantinya dengan satu kantong plastik warna hitam yang berisikan paku, dan jarum," ungkap Kapolresta Barelang.

Yang menukar emas korban dengan kantong plastik berisi paku dan jarum itu, adalah Akuang.

"Setelah itu korban ditinggal kabur. Setelah itu barulah korban sadar bahwa ia telah diperdaya," imbuh Kapolresta lagi.

Kapolsek Lubukbaja Kompol M Chaidir menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima oleh pihak kepolisian dan termasuk pengakuan kedua pelaku itu, penipuan bermoduskan hipnotis ini tidak hanya dilakukan di Batam, melainkan juga dilakukan di Pulau Jawa, dengan modus yang sama.

"Mereka ini merupakan sebuah jaringan penipuan bermoduskan hipnotis yang tidak saja beroperasi di Batam dan Jakarta. Akan tetapi juga beraksi di dearah lainnya," tambah Kompol M Chaidir.

Dari informasi yang sudah kita terima sementara, tukas Kapolsek, hingga saat ini diperkirakan dari 5 korban penipuan hipnotis, para pelaku sudah menguras harta korbannya hingga total kerugian mencapai Rp2 miliar. (vnr)

sambungan Hal. 9 Menengah tingkat Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta mahasiswa dari Universitas yang ada di Batam.

Dari jumlah tersebut, 24 untuk SMA dan sederajat serta 10 orang untuk tingkat mahasiswa.

Adapun persyaratannya adalah para pelajar dan mahasiswa ini merupakan warga kota Batam dan tentunya memiliki prestasi di bidang pendidikan. Mereka nantinya akan mendapat-

kan dana pendidikan yang berbeda jumlahnya.

"Untuk tingkat SMA sederajat akan diberikan dana pendidikan sebesar Rp2,5 Juta per semester untuk per pelajar. Sedangkan untuk tingkat Mahasiswa akan diberikan dana pendidikan sebesar Rp 4 Juta per semester per mahasiswa," terang Enriqo Moreno, Corporate Communication Manager ATB, Selasa (12/9).

Untuk penerimaan berkas dan pendaftaran, pan-

Disinyalir tak .... meluap ke jalan raya karena drainase tak mampu menampung debit air.

Namun, pihak pengembang perumahan Cemara Asri malah ngotot ingin tetap membangun jembatan tersebut, bahkan mengklaim jika sudah mengantogi izin dari Dinas Bina Marga Kota Batam.

"Semua perizinannya sudah lengkap kok dari Dina Bina Marga. Jadi tak ada masalah lagi," ujar Chris, selaku Pimpro perumahan Cemara Asri ketika dihubungi ke nomor selulernya, Selasa (12/9) siang.

Sementara itu, Camat Sagulung, Reza Khadafy saat dikonfrirmasi menegaskan bahwa pihaknya belum pernah memberikan ijin, dan juga tidak pernah melihat

hulunya," ujar pria yang sudah meraih segudang piagam lingkungan hidup dari pemerintah.

Selain itu, imbuh Ketua Forum Komunitas Hijau Batam ini, dengan menjaga ke asrian, kelesatrian alam dan kenyamanan lingkungan, tentu akan mendukung pula atas program peningkatan pariwisata yang dicanangkan Pemerintah Kota Batam. Sehingga, turis mancanegara akan tertarik dengan asrian, kelesatrian, dan kenyaman Kota Batam dalam mendapatkan destinasi alam hutan hayati. (Nov Iwandra)

sambungan Hal. 9

ATB Cari .... dulian ATB untuk memajukan pendidikan di Kota Batam ini dan diharapkan bisa menjadi motivasi untuk para pelajar dan mahasiswa agar bisa terus berprestasi.

Klik Disini untuk Mendownload Formulir pendaftarannya: https://goo.gl/ wiVeLa Untuk tahun ini, ATB akan memberikan total beasiswa untuk 34 orang yang merupakan pelajar dan mahasiswa berprestasi untuk tingkat Sekolah

memulai konstruksi, investor diwajibkan tetap mengurus izin-izin tersebut.

Izin-izin yang belum dimiliki wajib diselesaikan sebelum seluruh pembangunan konstruksi untuk kegiatan berproduksi selesai. Pihak investor hanya diperbolehkan berproduksi dan mulai berbisnis bila izin dan konstruksi selesai.

Klik ini diresmikan pada awal Februari lalu.

Ada empat kawasan industri di Batam dan satu di Bintan yang sudah menerapkan Klik. Dua daerah di Kepulauan Riau ini memiliki keistimewaan dibanding daerah lain, yaitu dalam penerapan Klilk tidak ada batas minimal investasi dan jumlah tenaga kerja. (mc)

itia membuka pendaftaran hingga tanggal 25 September 2017 mendatang. Bagi Anda yang berminat atau membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menanyakan dengan mendatangi Kantor ATB Sukajadi Lantai 7 dengan menghubungi Departemen Corporate Communication ATB. Atau juga bisa menghubungi nomor telepon (0778) 465566 dengan Sdr Ronny di ext 2205 atau Sdri Janne di ext 2204. (r/atb)

sambungan Hal. 9 izin pembangunan jembatan yang dinilai menyalahi aturan karena mempersempit alur drainase.

"Mereka boleh saja mengklaim kantongi izin.

Nanti kami akan tanyakan lagi ke Bina Marga. Sebab Bina Marga pasti akan mengkaji prosedur jembatan itu agar tak menyalahi aturan. Kalau memang tak ada izin jembatan itu harus dibongkar lagi," ujar Reza.

Selain karena perizinan, sambung Reza, seharusnya jembatan itu tidak perlu dibangun karena di sekitar lokasi itu sudah ada dua jembatan lain yang jaraknya sangat berdekatan.

"Sudah ada dua jembatan disekitar lokasi, kok

malah dibangun lagi. Seharusnya pihak perumahan memperhatikan juga dampak lingkungannya, jangan malah main bangun saja," ujar Reza lagi.

Ditempat terpisah, Yumasnur, Kepala Dinas Bina Marga kota Batam saat dikonfirmasi via telepon juga mengakui tak pernah memberikan ijin pembangunan jembatan tersebut.

Dan jika memang itu menyalahi aturan akan dicek lagi serta akan dibongkar.

"Tak pernah saya berikan ijin pembangunan jembatan itu, dan tak pernah saya jumpa dengan pihak pengembang itu. Jika itu menyalahi aturan akan kita cek lagi serta akan kita bongkar. Yang jelas saya tak pernah berikan ijin un-

tuk pembangunan. Jangan ngada-ngada mereka itu," tegasnya Yumasnur.

Hasil pantauan di lapangan, terlihat pembangunan jembatan itu sudah rampung berkisar 75 persen. Meski terlihat terang bernderang tiang fondasi beton jembatan dibangun di dalam alur drainase.

"Dulu lebarnya 6 meter, sekarang hanya tinggal 4 meter," ungkap Yumasnur.

Tak itu saja, terpantau batu miring disisi kiri kanan jembatan telah dibongkar dan rencananya akan dimajukan ke bagian dalam drainase untuk fondasi jembatan. Sementara spanduk bertuliskan larangan keras agar tak dibangun sudah menghilang dari lokasi proyek. *** Editor: Amir, Layouter: Mario

CMYK

11

Karimun

Rabu, 13 September 2017

Polres Musnahkan Narkoba KARIMUN (HK) — Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama Kapolres AKBP Agus Fajaruddin didampingi Dandim 0317 Letkol Inf IGK Artasuyasa, Danlanal Letkol Laut (P) Totok Irianto bersama FKPD Karimun lainnya memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 300,1 gram dan 98,53 gram daun ganja kering di halaman Mapolres Karimun, Selasa (12/9).

Ilham Liputan Karimun Pemusnahan sabu-sabu itu dilakukan dengan cara dilarutkan dalam air panas. Sebelumnya, Kapolres Agus disaksikan Bupati Rafiq mengecek apakah sabu-sabu yang dimusnahkan itu asli atau bukan. Dari hasil pengecekan itu diketahui kalau sabusabu itu ternyata asli. Itu dibuktikan dengan munculnya warna biru dari alat tes tersebut. Sementara, daun ganja dimusnahkan dengan cara dibakar Narkoba jenis sabusabu merupakan hasil tangkapan di Jalan Nusantara atau di pintu masuk Pelabuhan Boompanjang dengan tersangka inisial R. Sementara, daun ganja kering diamankan di Rutan Klas IIB Tanjungbalai Karimun dan Pengadilan Negeri Karimun tanpa diketahui siapa pemiliknya.

Kapolres Karimun AKBP Agus Fajaruddin mengatakan, pemusnahan barang bukti hasil tangkapan itu merupakan bukti

dari komitmen Polres Karimun untuk memerangi narkoba di wilayah hukum Kabupaten Karimun. Untuk memerangi narkoba, dia meminta dukungan dari seluruh pihak termasuk juga masyarakat.

“Kita maklumi, kalau kita dekat dengan Malaysia. Jangan sampai kita menjadi jalur perdagangan Malaysia. Mari bersamasama kita perangi narkoba.

Semua komponen harus terlibat, mulai dari aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri, pemerintah, media bahkan masyarakat," ungkap Agus.

Bukan hanya meminimalisir perdagangan narkoba, Agus juga meminta kepada masyarakat untuk mengawasi hasil tangkapan narkoba oleh jajarannya. Dia meminta masyarakat untuk mempertanyakan apakah narkoba yang dimusnahkan itu benar atau sudah ditukar dengan barang lain seperti yang terjadi di wilayah hukum lainnya.

"Saya tekankan kepada anggota jangan sampai main-main dalam barang

ILHAM/HALUAN KEPRI

MUSNAHKAN NARKOBA — Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama Kapolres AKBP Agus Fajaruddin menunjukkan barang bukti narkoba hasil tangkapan di halaman Mapolres Karimun, Selasa (12/9). Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air panas. bukti narkoba. Jangan ada yang berani menukar barang bukti ini dengan barang jenis lainnya. Saya juga mempersilakan kepada masyarakat untuk mengawasi kami. Kalau ada yang main-main soal barang bukti silakan laporkan," terang Kapolres.

Ditempat yang sama, Bupati Karimun Aunur Rafiq memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Karimun yang telah berhasil mengungkap dan menggagalkan peredaran narkoba di Karimun. Dengan tangkapan itu, maka barang haram tersebut tidak sam-

Nelayan Berharap Rumahnya Direnovasi KARIMUN (HK) — Program renovasi rumah yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi harapan baru bagi masyarakat nelayan di Karimun. Para nelayan berharap, agar rumah yang mereka huni dapat segera masuk dalam program rehabilitasi tersebut. Sehingga, rumah yaqng mereka tempati bisa layak huni.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kemeneterian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja pernah menyampaikan program tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun beberapa waktu lalu. Sejak sosialisasi program renovasi rumah itu, maka ribuan nelayan menaruh harapan besar.

Kepala Bagian Pengembangan Kawasan dan Kesehatan Ikan Dinas Perikanan Karimun, Agus Abdullah

mengatakan, apabila renovasi rumah nelayan tersebut ditujukan untuk Kabupaten Karimun ini, maka pihaknya akan merasa sangat berterimakasih sekali, mengingat renovasi tersebut sangat membantu masyarakat nelayan di daerah itu.

"Jika ternyata program renovasi rumah nelayan itu sampai ke Karimun, alangkah senangnya. Mudah-mudahan, nantinya rumah nelayan kita bisa mendapatkan rumah renovasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau dapat berterimakasih sekali, nelayan kita kan memang sangat membutuhkannya," ungkap Agus.

Agus mengatakan, jika renovasi tersebut juga diperlukan dukungan dari Kabupaten setempat, maka Pemerintah Kabupaten Karimun akan melaksanakan ketentuan tersebut baik pengajuan dalam ben-

tuk kelompok maupun dalam bentuk kolektif. Apapun persyaratan yang dibutuhkan akan dipenuhi.

Terpisah, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Karimun, Amirullah mengatakan, kondisi pemukiman nelayan Karimun secara keseluruhan sangat memprihatinkan. Dengan acanya wacana dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja yang mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan merenovasi 20 kampung nelayan di tahun 2017 ini menjadi harapan besar bagi nelayan.

"Rumah nelayan kita di sini (Karimun) tergolong rumah sangat sederhana sekali. Kita sangat mendukung sekali program ini, dan kita sangat mendukung dan semoga program ini bisa cepat terealisasi," katanya.

Dijelaskan, nelayan yang tergabung di dalam KTNA sendiri mencapai 12 ribu dari masing masing Kecamatan se-Kabupaten Karimun. Selain bantuan renovasi rumah, bantuan yang sangat dibutuhkan oleh nelayan di wilayah maritim seperti kabupaten ini ialah, bangunan infrastruktur yang memadai dan memihak kepada kesejahteraan nelayan seperti jalan dan jembatan.

"Karna ini yang memang sangat dibutuhkan bagi nelayan pesisir kita, kemudian air bersih juga hingga saat ini juga menjadi harapan bagi nelayan kita," pungkasnya. (cw58)

CMYK

pai beredar di tengah-tengah masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan jajaran Polres Karimun dalam mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah ini.

Sebagaimana kita tahu, peredaran narkoba sudah

menyentuh berbagai elemen masyarakat, bahkan sampai ke PNS dan pelajar. Ini suatu hal yang sangat memprihantinkan," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Rafiq meminta kepada seluruh komponen masyarakat mulai dari

tingkat RT dan RW hingga ke level pemerintahan diatasnya agar dapat mendukung dalam memerangi narkoba. Menurut dua, pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tugas dari pihak kepolisian saja, melainkan seluruh elemen masyarakat. ***

Pemkab Dapat 6 Unit Kapal

ILHAM/HALUAN KEPRI

BUPATI Karimun Aunur Rafiq menerima bantuan hibah kapal secara simbolis dari Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini.

KARIMUN (HK) — Barang hibah bea Cukai kepada Pemerintah Kabupaten Karimun berupa 6 unit kapal akan digunakan untuk kepentingan umum atau operasional di wilayah hinterland Karimun. Informasi itu disampaikan Bupati Karimun Aunur Rafiq saat ditemui di halaman Mapolres Karimun, Selasa (12/9).

"Kita dapat enam kapal dari hibahan Bea dan Cukai untuk dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karimun. Empat kapal kayu dan satu kapal Speedboat. Kapal Speedboat nantinya akan ditempatkan di bagian umum wilayah Karimun. Untuk kepentingan operasional pemerintahan, para instansi seperti TNI, dan Kepolisian untuk kepentingan patroli penyelundupan," ungkap Rafiq.

Misalnya, kata Rafiq, ada indikasi penyelundupan narkoba atau barang-barang berbahaya lain

yang masuk ke Karimun, maka bisa digunakan boat itu. Menurut dia, boat tersebut tidak tepat diserahkan ke desa atau ke pulau karena biaya operasional boat yang menggunakan lima mesin cukup besar.

Sedangkan untuk kapal kayu Rafiq mengatakan, akan diberikan untuk pulau-pulau yang membutuhkan seperti pulau Moro dan Belat. Kapal tersebut akan digunakan untuk mengantar anak sekolah dan operasional desa.

"Boat kayu kita serahkan ke desa Moro dan ada di pulau Belat baru ada dua yang kita serahkan.

Nantinya akan digunakan untuk angkutan anak sekolah dan operasional desa. Sedangkan untuk beberapa lagi harus ada yang diperbaiki karena tenggelam dan kerusakan lainnya," katanya.

Selain itu ia mengatakan, apabila ada penangkapan-penangkapan yang bisa dihabahkan kepada

masyarakat berupa makanan, dan bawang pihaknya siap untuk membantu menyalurkan barang hibahan. Sedangkan untuk kapal-kapal akan dikasih kecamatan-kecamatan yang membutuhkan.

Bukan hanya kapal, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Tanjungbalai Karimun sebelumnya juga telah menghibahkan ratusan karung bawang merah hasil tangkapan Kapal Motor (KM) Dua Bersaudara kepada Pemerintah Kabupaten Karimun ke Pemkab Karimun. Barang hibahan tersebut sudah menjadi barang milik negara (BMN).

Proses hibah barang tersebut diserahkan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Tanjungbalai Karimun Bernhard Sibarani kepada Asisten II Setdakab Karimun yang membidangi perekonomian, Sensissiana disaksikan seluruh pimpinan FKPD di Karimun.

Kepala KPPBC TMP B Tanjungbalai Karimun Bernhard Sibarani dalam ekspose di kantornya mengatakan, bawang merah yang dihibahkan itu rinciannya, 600 karung bawang merah dengan berat masing 9,5 kilogram ditambah 35 karung bawang merah dengan berat 15 Kg perkarung dan 14 karung cabe kering dengan berat 9 Kg perkarung.

"Nilai barang hibah ini sekitar Rp42 juta, merupakan barang milik negara tahun 2017 eks penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Barang ini merupakan penegahan terhadap KM Dua Bersaudara yang diduga berasal dari Batu Pahat Malaysia dengan tujuan Tanjungbatu Kundur," ungkap Bernhard. (cw58)

Editor: Syahdan, Layout: Mario

12

Natuna

Rabu, 13 September 2017

Oknum PNS Ditangkap Polisi Kedapatan Konsumsi Sabu NATUNA (HK) — Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekretariat DPRD Natuna ditangkap anggota Polres Natuna karena kedapatan mengkonsumsi dan memiliki sabu-sabu. Oknum PNS Pengguna Narkoba ditangkap bersama rekannya dalam rangka Operasi Antik Seligi 2017.

Faturrahman Liputan Ranai Kapolres Natuna AKBP Charles Panuju Sinaga menuturkan, tertangkapnya seorang oknum PNS YH (36) dan rekanya RA (24) pekerja swasta berdasarkan laporan masyarakat sekitar yang menginformasikan keduanya diduga memakai, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu di kediamannya.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat, Pada hari senin kemarin sekitar pukul 20.00 wib kita berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Satu orang oknum PNS aktif di sekretariat DPRD Natuna," Kata Kapolres Natuna Charles, selasa (12/9).

Pada proses penangkapan kedua tersangka tidak ada perlawanan dan berlaku kooperatif dengan

petugas.

Dari tangan tersangka petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya satu buah dompet warna putih, satu paket kecil narkotika jenis sabu yg dibungkus dengan plastik bening, Satu unit handphone merk nokia type RM -908, dan Uang tunai sebanyak Rp 570.000.

"Dari keterangan tersangka paket yang didapat berasal dari saudara Julianto yang saat ini masih ( DPO). Dari kediaman tersangka kita berhasil mengamankan sejumlah barang bukti," ungkapnya.

Kedua tersangka langsung ditahan di Polres Natuna untuk tindakan hukum lebih lanjut.

"Keduanya kita tahan, guna penyidikan lebih lanjut," sambungnya.

Keduanya disangkakan dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan acaman minimal 5 tahun penjara. (fat)

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

DUA Tersangka Narkoba yang ditangkap Polisi, satu diantaranya oknum PNS.

KAPAL TANGKAPAN — Lima kapal ikan asing hasil tangkapan Polair Mabes Polri, Jumat (8/9) lalu. Kapal-kapal ini beserta ABK dan barang bukti lainnya diserahkan ke PSDKP Natuna.

Lagi Patroli, Polair Tangkap 5 Kapal Nelayan Asing NATUNA (HK) — Lima unit Kapal Ikan Asing (KIA) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diringkus aparat Polair Polda Kepulauan Riau, Jumat (8/ 9) lalu. Mereka tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan menangkap ikan oleh aparat polair yang sedang patroli.

Hal ini disampaikan Kapolres Natuna, AKBP Charles Panuju Sinaga di tempat kerjanya, Selasa (12/9). Dia menuturkan, KP Antasena dan KP Bisna melakukan misi patroli di wilayan Perairan

Laut Natuna Utara, tiba-tiba menemukan kapal asing yang sedang melakukan kegiatan menangkap ikan. Mendapati hal itu, petugas kepolisian langsung melakukan penyergapan.

"Ya Polair Mabes yang nangkap kemarin, mereka Patroli di Perairan Natuna Utara," kata AKBP Charles.

Tersangka, ABK dan sejumlah barang bukti langsung diserahkan ke Satuan Pengawas PSDKP Sabang Mawang, Natuna untuk ditindak hukum lebih lanjut.

"Mereka kedapatan menangkap ikan di wilayah ZEEI dengan alat tangkap Pair Trawl dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yg sah dari Pemerintah RI. Sekarang semuanya sudah diserahterimakan ke PSDKP," terangnya.

Koordinator Satuan Pengawas PSDKP Natuna, Achmad Dedy Setiadi membenarkan kejadian itu. Ia mengaku pihaknya sudah menerima sejumlah tersangka, barang bukti dan puluhan ABK dari Polair pada Senin (11/9) kemarin.

Ia merinci kapal yang berhasil ditangkap itu masing-masing kapal BV92589 TS, BV92303 TS, BV92403 TS, BV0657 TS dan BV0332 TS. "Total ABK sebanyak 33 orang dan sekarang berada di Sat PSDKP Sabang Mawang untuk ditindaklanjuti," kata Dedy.

Mereka diduga melanggar pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2), UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan. (fat)

HUT Ke 72, TNI AL Komit Bersama Rakyat

WABUP Ngesti Yuni Suprapti menyalami para peserta usai membuka acara jambore anak Natuna.

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

Jambore Anak Natuna Wadah Tingkatkan Prestasi NATUNA (HK) — Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti meminta kepada seluruh peserta Jambore Forum Anak, sebagai penerus bangsa agar selalu meningkatkan prestasi pada acara Jambore Anak Natuna yang dibuka di Gedung Sri Srindit Ranai, Selasa (12/9). Sehingga bisa menjadi kebanggaan keluarga maupun pemerintah daerah.

Dikatakannya, pada mo-

men pembukaan Jambore Forum Anak Tingkat Kabupaten Natuna pemerintah berupaya mempersiapkan anak-anak agar menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mengemban amanat dalam hal pemenuhan hak dan partisipasi anak.

"Kegiatan ini sangat membantu pemerintah daerah sebagai wadah partisipasi anak dalam pem-

bangunan yang dapat menjembati kepentingan anak," kata Wabup Ngesti.

Wabup Ngesti melanjutkan, jambore ini sekaligus untuk membangun pengetahuan anak-anak, orang tua, orang dewasa, masyarakat dan pemerintah dalam upaya memenuhi hak anak.

"Dengan adanya kegiatan seperti ini kita bisa memberikan pengertian bahwa pentingnya anak sebagai penerus masa depan merupakan potensi yang sangat penting menjadi penggerak bangsa," ungkapnya.

Wabup Ngesti berharap, kegiatan ini menjadi pendorong terhadap anak supaya termotivasi untuk berprestasi, dapat menanam nilai-nilai luhur budaya, memiliki cita-cita yang tinggi, menjauhi pengaruh negatif yang ketimuran, serta menjauhi narkoba.

"Kita ingin kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan pemerintah daerah untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpatisipasi untuk pembangunan daerah," harapnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsosppkb) Kab Natuna, Kartina Riauwita.

Ia mengatakan rangkaian kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dengan berbagai kegiatan.

"Hari ini kita mulai dengan pembukaannya, dan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti diskusi antar anak dan pemerhati anak, dialog dengan pemerintah, dialog dengan DPRD, dan berbagai kegiatan lainnya. Puncak acaranya pada tanggal 14 september nanti," ujar Tina. (fat)

NATUNA (HK) — Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi menyampaikan TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Hal ini menunjukkan TNI Angkatan Laut senantiasa menjunjung tinggi tekad dan komitmennya untuk terus bersama–sama dengan rakyat, berusaha mencegah dan menanggulangi setiap bentuk ancaman yang dapat mengganggu kelancaran, keberhasilan dan kesinambungan jalannya pembangunan Nasional.

Hal tersebut disampaikan Laksamana Ade Supandi dalam amanat tertulis dibacakan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Ranai Kolonel Laut (P) Tony Herdijanto saat bertindak sebagai inspektur upacara Peringatan Hari jadi TNI Angkatan Laut ke-72 di Markas Komando (Mako) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai.

Jalan Soekarno – Hatta, Ranai, Senin (11/9).

Menurut Ade, sesuai tema "Bersama Rakyat, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian” Implementasi nyata dari tema tersebut pada peringatan kali ini adalah TNI Angkatan Laut melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan kontribusi dan partisipasi rakyat. Kegitan tersebut seperti olahraga perairan, bakti sosial kesehatan berupa donor darah dan pengobatan massal, bersih–bersih pantai dan lomba – lomba yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing – masing Kotama/Satker.

Selain itu, dalam amanat tertulisnya, Kasal juga menekankan kepada seluruh prajurit TNI AL sebagai pengantar tugas untuk dipedomani, meningkatkan kualitas diri sebagai prajurit TNI Angkatan Laut yang bermoral, profesional dan berani serta mempedomani dan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Kita juga diperintah untuk bertanggungjawab disertai kerelaan berkorban, memelihara segenap

alutsista, mengoptimalkan kekompakan antar komponen dan meningkatkan kewaspadaan dan antisipiasi keadaan yang cepat berubah," katanya.

Dalam amanat itu juga, Kasal menekankan bahwa upacara peringatan hari jadi TNI Angkatan Laut memiliki tiga makna penting yang harus dipahami bersama.

Pertama, makna keimanan dan ketakwaan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala petunjuk, tuntunan dan perlindungan-Nya, selama 72 tahun masa pengabdian TNI Angkatan Laut.

Kedua, makna historis, sebagai upaya pelestarian momentum awal kelahiran dan perjuangan TNI Angkatan Laut dalam mengisi kemerdekaan serta menegakkan integritas, kedaulatan bangsa dan negara.

Ketiga, makna evaluatif, sebagai momentum introspeksi dan evaluasi diri, tentang kekurangan dan kelebihan pelaksanaan tugas di masa lalu, guna pemantapan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Usai pelaksanaan upacara diadakan acara ramah tamah Komandan Lanal Ranai beserta seluruh Perwira Staf dan Anggota di Saung Lanal Ranai. (fat)

KOMANDAN Lanal Ranai, Kolonel Laut (P) Tony Herdjanto memimpin upacara HUT TNI AL ke 72.

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

Editor: Indra Kusuma, Layout: M. Chairul

13

Anambas

Rabu, 13 September 2017

Pasar Ikan Jadi Tempat Ngomix Warga Jemaja Resah ANAMBAS (HK) — Warga Jemaja resah menyusul bangunan pasar yang dibangun tidak dapat di fungsikan. Pasar yang berada di pinggir pelabuhan berhala tersebut tidak dapat dimanfaatkan masyarakat.

Yudi tah. Kami berharap banLiputan Anambas Seperti diketahui, Sejak bangunan itu berdiri hanya beberapa bulan saja bisa difungsikan oleh masyarakat, itupun untuk berjualan nasi dan lauk pauk, setelah itu beberapa masyarakat diungsikan akibat bangunan itu terlihat retak dan tiang bagian bawah mengalami patah.

Hingga saat ini bangunan tersebut terbengkalai. Darwis Warga Letung mengatakan, Diperkirakan bangunan gedung pasar ikan itu dikerjakan sekitar tahun 2011 yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). " "Bangunan pasar ikan itu tidak pernah difungsikan lagi dengan semestinya dan kini mulai condong, sebagian tiang bagian bawah mengalami pa-

gunan itu dapat dimusnahkan," Selasa (12/9).

Akibat tidak difungsikan lagi, sebut Darwis, bangunan itu dijadikan para kaula muda tempat ngumpul-ngumpul pada saat malam hari untuk berbuat halhal yang dinilai negatif.

Kenapa bisa dikatakan demikian, beberapa ruangan bangunan itu dipenuhi obat batuk komix.

Bagi masyarakat disini jika ditemukan bungkusan obat batuk komix dengan jumlah banyak dan satu lokasi maka dipastikan obat batuk tersebut dikonsumsi secara berlebihan dan akibat dari menyalahi aturan cara pemakaiannya oleh pengguna dan dipastikan akan mengalami halusinasi atau ngefly.

"Bukan hanya dijadikan tempat ngomix saja dibangunan itu, masih banyak kegiatan lainnya

lagi. Kami sangat kwatir bangunan itu akan roboh yang bisa menelan nyawa orang lain ketika melintasi akses pelabuhan berhala,"paparnya.

Darwis berharap kepada Pemerintah agar bisa memberi solusi yang terbaik dan dapat kiranya melakukan pemusnahan aset milik negara. Ia juga mengatakan, pada awalnya masyarakat Jemaja mengajukan pembangunan pasar ikan bukan ditempat sekarang, akan tetapi di sekitar kota Letung.

Darwis mengaku heran, kenapa bisa dibangun di tepi akses pelabuhan Berhala itu. Katanya, mestinya sejumlah pihak harus lebih berhatihati dan turun langsung ketika menilai kelayakan bangunan itu, hal itu berguna untuk setiap bangunan yang menggunakan uang rakyat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan semestinya.

"Mudah-mudahan Pemerintah bisa memberi solusi yakni musnahkan bangunan pasar itu dan tidak pernah dapat difungsikan lagi oleh warga dengan semestinya. Kini mulai condong dan saya kwatir akan roboh nantinya, "imbuhnya.***

PLN Targetkan Lima Desa Dialiri Listrik Tahun Ini TAREMPA (HK) — Perusahaan Listrik Negara (PLN) targetkan pemasangan jaringan untuk lima desa rampung tahun 2017 ini. Pasalnya, sejumlah material seperti tiang listrik sudah dipasang pada sejumlah titik.

"Tahun ini ada lima

desa kami targetkan untuk perluasan jaringan, yakni Desa Genting Pulur, Teluk Bayur, Temburun, Air Bini dan Tarempa Barat Daya.

Untuk Temburun, Air Bini, Tarempa Barat Daya sedang progres pemasangan tiang, sambil menunggu material lainnya tiba disini (Tarempa)," ujar Kepala Rayon PLN Tarempa, Dedy

BTD

ILUSTRASI ( PLN)

Prima, Kamis (7/9).

Dedy mengakui, saat ini ada tersisa 21 desa yang belum teraliri listrik di Anambas. Menurutnya, untuk perluasan jaringan listrik butuh waktu. Pasalnya letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari pulau-pulau.

"Kami tetap berupaya agar semua desa teraliri listrik. Walaupun daerah ini terdiri dari pulau-pulau, kami berharap masyarakat bersabar. Karena untuk perluasan jaringan banyak pertimbangan termasuk jumlah penduduk, belum lagi letak strategis wilayah," terangnya.

Dia juga berharap, untuk pemasangan tiang listrik, masyarakat bisa diajak kerjasama. "Untuk pemasangan tiang, harapan kami masyarakat rela memberikan sedikit lahan. Karena ini untuk masyarakat juga," harapnya.(btd)

KEMASAN KOMIX — Kemasan komix ditemukan berserak pada salah satu sudut bangunan pasar ikan Letung. Kondisi ini membuat warga resah menyusul sejumlah anak diduga terjebak perbuatan ngomix.

YUDI/HALUAN KEPRI

PAPBD KKA dalam Tahap Evaluasi ANAMBAS (HK) — Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tahun Anggaran 2017 saat ini sedang dalam tahap evaluasi.

Hal ini memang perlu dilakukan setiap tahunnya mengingat setelah dilaksanakannya pengesahan APBD akan dilakukan evaluasi di Provinsi, setelah itu baru mendapatkan Surat Keputusan (SK) yang di tanda tangani Gubernur Kepri.

"Saat ini masih dalam tahap Evaluasi di Provinsi Tim TAPD dam Banggar DPRD sedang berada di Provinsi untuk evaluasi tersebut."demikian disampaikan Sahtiar, SH, MM Sekretaris Derah (Sekda) KKA, Selasa (12/9).

Mantan Kepala Dinas Perkerjaan Umum (DPU) KKA itu menguraikan saat ini PAPBD tersebut masih dalam tahap

Evaluasi bersama antara tim tekhnis dari Pemerintah Provinsi dan tom tekhnis Pemerintah Kabupaten.

"Saya dapat info Kemarin rapat dengan tim Tekhnis Provinsi sudah dilaksanakan," bebernya.

Lebih jauh Sahtiar mengungkapkan, setelab Tim tekhnis Pemerintah Provinsi dan Kabupaten selesai , maka dokumen tersebut nantinya akan dilanjutkan ke Sekeretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) dan dilanjutkan dengan dipanggilnya tim TAPD kabupaten untuk melakukan pembahasan.

"Meksnismenya setelah masuk ke ruangan Sekda, evaluasi dengan tim TAPD Kabupaten/ kota setelah itu baru sampai ke Meja Gubernur untuk ditanda tangani oleh Gubernur Prov Kepri Nurdin Basirun," urainya.

Masih kata dia, biasanya pembahasan evaluasi paling

lambat dilaksanakan selama seminggu sudah rampung,. Setelah ditanda tangani gubernur barulah diserahkan kembali ke kabupaten/kota.

"Untuk saat ini pencairan itu masih belum dapat dilakukan," jelasnya.

Untuk Provinsi Kepri baru tiga Kabupaten/kota tambahnya, yakni Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Kabupaten Lingga dan Kota Batam yang sudah, sisanya masih belum melaksanakan.

Sahtiar berharap paling lambat pertengahan September Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) telah dapat di bagikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga proses kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

"Mudah-mudahan paling lambat Pertengahan September kegiatan sudah dapat berjalan dengan maksimal," imbuhnya.(yud)

Pesantren Al-hikmah At-Taqwa Segera Diresmikan ANAMBAS(HK) — Pesantren Alhikmah At - Taqwa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah akan segera di resmikan pada tanggal (20/9) mendatang.

Pesanteren tersebut dari tukar fungsi Madrasa Tsnawiyah (MTS) At-Taqwa menjadi. Pesantren Al-Hikmah At-Taqwa.

Hanafi Tokoh Pemuda De-

sa Air Asuk mengatakan, Kendati belum di resmikan namun Pesantern telah melaksanakan belajar mengajar sejak tahun 2017.

"Alhamdulillah Operasional Pesantren sudah berjalan, mulai tahun 2017 ini. Untuk peresmiannya kita laksanakan Tanggal (20/9) mendatang," demikian disampaikan

Hanafi, Selasa (12/9).

Saat ini sebut Hanafi, Pesantren Al-Hikmah Masih semi pesantren, karena para santrinya pada masih tetap bersekolah di SMP seperti biasa.

"Pulang sekolah SMP para santri jam 3 baru masuk pesantren, setelah itu pulang dan masul lagi saat maghrib dan pulang setelah sholat Is-

ya," bebernya.

Lebih jauh Hanafi menguraikan, untuk saat ini pesantren telah memiliki asrama , namun untuk santri dipondokan masih belum dapat dilakukan, jika pun menginap hanya pada Malam Jumat untuk belajar sholat malam.

"Hanya malam Jumat saja santri menginap selebihnya

tidak dan santri pulang kerumah," bebernya.

Salah satu penyebab didirikanya Pesantren Al-Hikmah adalah untuk membangun mental dan spirtual anak-anak sejak dini. Karena sudah mulai lunturnya nilainilai . "Ada studi kasus yang sangat memprihatinkan ketika anak anak tidak me-

ngetahui berapa rukun Iman, karena lemahnya didikan orang tua," sesalnya.

Saat ini jumlah santri yang ada di Pesantren Al-Hikmah sebanyak 21 orang dengan tiga ustadz pengajar dan satu ruang belajar.

"Pelan- pelan akan kita lengkapi sehingga kedepan akan lebih baik lagi," tutupnya.(yud)

Editor: Afrizal, Nikolas Ngao,Layout: Andy Rifqi

CMYK

Rabu, 13 September 2017

14

Hindari Penyalahgunaan Narkoba Raden Akmal Jaksa Kejari Tanjungpinang

Noor Lizah Ajak Pelajar Aktif

Meraih Sukses KESUKSESAN hanya dapat diraih dengan usaha dan disertai doa. Ungkapan tersebut merupakan salah satu acuan hidup serta karier yang dilalui oleh Raden Akmal SH, jaksa fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus

Meraih Sukses

... Hal. 15

KARIMUN (HK) — Bunda Tagana Kepri yang juga Ketua LKKS Kepri Noor Lizah Nurdin mengajak para pelajar Kepri untuk aktif diberbagai kegiatan Tagana.

Hanya kegiatan positif yang bisa menghindarkan pelajar dari penyalahgunaan Narkoba dan hal-hal negatif lainnya.

Hal itu disampaikan Noor Lizah Nurdin saat memberikan Penyuluhan Sosial yang disejalankan dengan pemberian tali asih bagi Tagana dan pemberian bingkisan bagi veteran dan janda veteran, Selasa (12/9) di Gedung Nasional Kabupaten Karimun.

Turut hadir dalam kesempatan itu Sek-

retaris Dinas Sosial Kepri, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Panji Sasmita, Ketua LKKS Kabupaten Karimun.

Selain membuka acara secara resmi, Noor Lizah Nurdin juga memberikan materi dengan judul " Menghindari Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar." Noor Lizah memaparkan mulai dari bahaya, ancaman dan mengatasi Narkoba di kalangan pelajar.

Dan sebagai penyemangat para pelajar, dipenghujung paparannya, Noor Lizah memberikan quis. Pelajar yang berhasil menjawab diberi hadiah Rp50.000.

Suasana langsung menjadi meriah kare-

Hindari Penyalahgunaan

... Hal. 15

HUMAS PEMPROV

SEORANG pelajar menyalami Bunda Tagana Kepri Noor Lizah Nurdin, Selasa (12/9).

APBD-P Kepri Naik Rp135,4 M TANJUNGPINANG (HK) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri bersama Pemerintah Provinsi Kepri menyepakati besaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2017. APBD Perubahan Provinsi Kepri mengalami perubahan sebesar Rp135,457 miliar.

Eva Fransiska Liputan Tanjungpinang

TANDATANGANI APBD-P — Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2017, di ruang paripurna DPRD Kepri, Selasa (12/9).

EVA/HALUAN KEPRI

Pemkab Bintan Terus Cari Investor BINTAN (HK) — Banyak investor bidang pariwisata di Kabupaten Bintan mulai bermunculan. Terbukti dengan berdiri beberapa hotel dan resort yang sedang tahap pembangunan. Menurut Bupati Bintan H Apri Sujadi, bahwa hal ini merupakan iklim yang bagus bagi Kabupaten Bintan di saat daerah lainnya sedang mengalami kelesuan investasi. Namun demikian dirinya tidak berpuas hati, saat ini sedang menyusun beberapa sektor prioritas penunjang lainnya agar iklim investasi tetap terjaga kedepannya.

"Kita akan terus men-

cari investor agar mau menanamkan investasi nya di Kabupaten Bintan , seiring hal tersebut be-

berapa sektor pendukung juga harus kita siapkan

Pemkab Bintan ... Hal. 15

DOK

BUPATI Bintan Apri Sujadi bersama sejumlah anggota DPRD Bintan dalam sebuah kesempatan kunjungan ke daerah Bintan Bekapur beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2017, di ruang paripurna DPRD Kepri, Selasa (12/9) Jumaga menuturkan jika dalam APBD murni, total anggaran Kepri mencapai Rp3,360 triliun, maka dalam APBD Perubahan meningkat menjadi Rp3,496 triliun.

“APBD Perubahan Provinsi Kepri ini kita mengalami peningkatan sebesar Rp135,457 miliar,” kata Jumaga.

Tak hanya itu, dijelaskan Jumaga untuk pendapatan asli

daerah, mengalami peningkatan sebesar Rp105.711 miliar. Jika sebelumnya Pendapatan Asli Daerah hanya Rp1,104 triliun maka dalam perubahan meningkat menjadi Rp1,210 triliun.

"Jumlah ini berasal dari sektor penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainlain yang sah," ungkap Jumaga.

Jumaga menjelaskan bahwa kenaikan pada APBD Perubahan ini berada di sektor penerimaan juga memicu kenaikan disektor belanja tidak langsung.

"Dan untuk belanja tidak langsung Rp109.935 miliar atau meningkat 7,58 persen.," kata Jumaga kembali.

Disampaikan Jumaga, Ada-

APBD-P Kepri

... Hal. 15

Lis Minta Pos Kamling Diaktifkan TANJUNGPINANG (HK) — Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah meminta untuk mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) di wilayah Kota Tanjungpinang. Tujuannya, agar masyarakat bisa berpartisipasi menjaga keamanan.

"Pos Kamling itu sangat penting, dan keamanan itu mahal. Sehingga kita mau mengaktifkan Pos Kamling untuk menjaga keamanan bersama-sama," kata Lis Darmasnyah usai menyerahkan bantuan kepada petugas Pos Kamling di Aula Kantor Camat Tanjungpinang Barat, Selasa (12/9).

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah usai menyerahkan bantuan kepada petugas Pos Kamling di Aula Kantor Camat Tanjungpinang Barat, Selasa (12/9).

RICO/HALUAN KEPRI

Dengan begitu, Lis langsung memerintahkan Lurah untuk mendata Pos Kamling yang kosong atau tidak aktif. Sampai akhir

bulan September, Lis minta tidak ada lagi Pos Kamling tidak aktif.

"Ini kerjaan lurah. Lurah harus berpartisipasi

aktif untuk hal-hal seperti ini. Saya minta sampai akhir bulan ini tak ada lagi

Lis Minta ... Hal. 15

Jadi Entreprenuer, Ciptakan Lapangan Kerja Kuliah Perdana Diploma IPB di Lingga

LINGGA (HK) — Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengajak generasi Kepri untuk menumbuhkembangkan jiwa entrprenuer.

Mereka tidak lagi mencari kerja, tapi sudah mulai menciptakan lapangan kerja.

"Ubahlah mindset, jangan berpikir nak jadi honorhonor saja," kata Nurdin saat

CMYK

memberi materi pada Kuliah Perdana Diploma I Pertanian dan Peternakan IPB

Sub Kampus Lingga Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Gedung Nasional, Dabo Singkep, Senin (11/9) petang.

Gubernur menyambut baik dibukanya pendidikan diploma satu pertanian dan peternakan IPB di Lingga ini. Apalagi seperti dijelaskan pihak Institut Pertanian Bogor (IPB), ini adalah pendidikan vokasi yang peserta didiknya ha-

rus memiliki ketrampilan.

Bagi mahasiswanya yang tidak memiliki kemampuan, dipastikan tidak akan lulus.

Nurdin menegaskan, untuk pasar sektor pertanian dan peternakan, sudah tersedia di Kepri. Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun menjadi salah satu pasar untuk sektor ini. Demikian juga

Anambas dan Natuna. Pemerintah selalu mendorong dari segi infrastruktur.

Nurdin membandingkan dengan Singapura yang memanfaatkan teknologi untuk beberapa produk pertanian mereka. Sementara, beberapa wilayah Kepri, seperti Lingga, yang dianugerahi alam nan sub-

Jadi Entreprenuer

...Hal.15

HUMAS PEMPROV

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun bersama Bupati Lingga Alias Wello menyalami mahasiswa di Dabo Singkep, Lingga, Senin (11/9) petang.

Editor: Andi, Layout: Hestu Purwanto

15

Tanjungpinang - Bintan

Rabu, 13 September 2017

APBD-P Tpi Diusulkan Naik

RICO BARINO/HALUAN KEPRI

RANCANGAN APBDP — Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul menyerahkan rancangan KUA-PPAS APBD-P 2017 kepada Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga dan Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang Ahmad Dhani dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (12/9).

TANJUNGPINANG (HK) — Proyeksi pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan sebesar Rp961,496 miliar, atau naik 4,34 persen dari APBD Murni 2017.

Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul saat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P 2017 dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (12/9).

Syahrul memaparkan kenaikan itu terjadi pada bertambahnya pendapatan daerah sebesar Rp35,185 miliar dari kondisi awal sebesar Rp906,5 milyar menjadi Rp941,685 miliar. Rinciannya, pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) men-

galami perubahan sebesar Rp35,180 milyar dari semula Rp116,448 miliar menjadi sebesar Rp151,629 miliar atau bertambah 30,21 persen.

Sementara, Dana Perimbangan yakni penerimaan daerah yang bersumber dari bagi hasil pemerintah pusat terhadap daerah, seperti bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami peningkatakan 0,48 persen dari APBD murni yang semula sebesar Rp721,822 miliar menjadi Rp725,282 miliar.

"Kalau untuk lain-lain pendapatan yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya berkurang sebesar 5,06 persen atau yang semula sebesar Rp68,228 miliar menjadi Rp64,773 miliar," kata Syahrul.

Dilanjutkan Syahrul, karena dari sisi pendapatan mengalami peningkatan tentu akan berdamp-

ak terhadap belanja daerah yang bertambah Rp39,996 miliar. Dari semula sebesar Rp921,5 miliar menjadi sebesar Rp961,496 miliar atau 4,34 persen naik.

"Tentu belanja tidak langsung dan belanja langsung, juga mengalami kenaikan. Oleh karenanya, kami berharap ada masukan dari legislatif, baik menyangkut kebijakan strategis pendapatan dan belanja maupun upaya mengatasi kendala anggaran," pungkasnya.

Usai paripurna, Syahrul mengatakan Pemko Tanjungpinang tetap mengalami defisit anggaran, tidak ada penambahan. Di APBD Perubahan 2017 ini, Pemko Tanjungpinang hanya mengeser kegiatan yang belum bisa diselesaikan dengan waktu yang tersisa.

"Di APBD Perubahan ini, kita hanya menggeser tidak ada penambahan. Menggeser program yang diperlukan. Seperti digelarnya sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Itu dana sendiri tidak ada dari pusat," jelas Syahrul.

Penggeseran tersebut, kata Syahrul merupakan kebijakan dari pemerintah untuk menyesuaikan dengan sisa waktu yang tersedia hingga 24 Desember 2017 nanti. Selain itu, lanjut Syahrul juga untuk mengejar target penyerapan anggaran.

"Atrget kita 90 persen, maka kita lakukan perubahan itu.

Kita geser, mata anggarannya, kemudian rekeningnya hingga sesuai. Kita geser ini karena di beberapa dinas tidak efektif seperti masalah fisik tidak bisa diselesaikan, maka kita geser dan ada juga yang menjadi SILPA," pungkasnya. (rco)

BUP Pelabuhan Kepri MoU dengan Pelni Manfaatkan Peluang Bisnis Pelabuhan JAKARTA (HK) — Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) di Kantor Pelni di Jakarta, Senin (11/9).

Penandatanganan ini merupakan salah satu bentuk kerja sama BUP PT Pembangunan Kepri bersama PT Pelni untuk mengembangkan dan memanfaatkan peluang bisnis usaha pelabuhan dengan baik dan sehat.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pembangunan Kepri Huzrin Hood, mengatakan, PT Pelni adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah lama membidangi bisnis transportasi laut dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri dapat bersama-sama mengelola bisnis pelabuhan laut ini.

"Dengan MoU ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak," ujar

Huzrin Hood.

Dengan didampingi Komisaris PT Pelabuhan Kepri Novy Harijanto dan Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Azis Kasim Djou penandatangan MoU ini berisi beberapa kesepakatan salah satunya tentang pengembangan sarana prasarana, Bidang Perhubungan Laut, Logistik, Pemasaran, Media dan Angkutan Laut.

Adapun beberapa pasal dalam MoU ini antara lain seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau yang bergerak di bidang usaha pelayaran serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip – prinsip perseroan terbatas.

"Sementar Pihak kedua

Lis Minta .....

Pos Kamling yang kosong. Kalau diketahui ada yang kosong lurah yang harus bertanggung jawab," ungkapnya.

Soal operasional, tentu hal itu merupakan tanggung jawab masyarakat. Sehingga Lis berharap masyarakat bisa secara sukarela secara swadaya untuk iuran agar Pos Kamling bisa aktif.

sambungan Hal. 14 "Kita tidak boleh bergantung pada APBD untuk halhal sepele. Harapan kita ke depan, kemandirian, partisipasi masyarakat yang kuat," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Peraja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kota Tanjungpinang Efendi menjelaskan pi-

APBD-P Kepri ..... pun belanja daerah itu antara lain belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Selain itu, belanja bagi hasil Provinsi dan Kabupaten Kota serta pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi Kabupaten dan kota.

haknya memberikan bantuan kepada 40 Pos Kamling.

"Untuk yang belum aktif, mari kita hidupkan. Kita bergotong royong bersama-sama menjaga keamanan lingkungan kita," katanya.

Ada pun bantuan yang diserahkan berupa kipas angin, dispenser, senter, jam dinding, jas hujan, tongkat T dan rompi. (rco)

sambungan Hal. 14 Untuk belanja langsung, anggaran perubahan Kepri mengalami peningkatan Rp25.521 miliar atau meningkat 1,34 persen.

"Jika dalam anggaran murni total belanja langsung Rp1,909 triliun maka dalam perubahan

Meraih Sukses .....

(Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang ini untuk meraih kesuksesan sebagaimana yang didambakannya.

Pria kelahiran Jambi, 19 Agustus 1980 ini juga menuturkan, bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, selama ada komitmen bersama untuk mau menyelesaikanya.

Menurut Alumni lulusan tahun 2000 Fakultas Hukum Universitas Batang Hari, Jambi ini, sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika itu hanya dipikirkan, tanpa ada upaya untuk dapatkannya.

Bagi putra kedua dari em-

adalah Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat amanat negara dalam melakukan pengusahaan di bidang sarana dan prasarana pelabuhan, jasa kepelabuhan dan transportasi serta sarana dan prasarana pendukung terkait lainnya di laut perairan Kepulauan Riau, .," ujar Huzrin.

Dimana provinsi Kepri saat ini memiliki wilayah lautan sekitar 96 persen dan daratan 4 persen dengan kewenangan pengelolaan 0 sampai 12 Mil laut sesuai Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tak hanya itu,lanjutnya pihak kedua juga mempunyai kompetensi yang cukup dalam melaksanakan kesepahaman ini.

Serta beberapa pasal lainnya yang berhubungan dengan persoalan pelayaran dan pengoperasionalan tol laut.

Kedepannya,Huzrin mengharapkan agar setelah ada MoU ini pengelolaan usaha transportasi pelabuhan dapat dilakukan dengan baik dan bersama Pelni. (r/efr)

meningkat menjadi Rp 1,935 triliun," jelas Jumaga.

Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan di komisi-komisi dengan mitra-mitranya.

Diharapkan pengesahan APBD Perubahan ini akan dilakukan akhir bulan ini.***

Nurdin Dorong Kepala Daerah Inovatif TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mendorong kepala daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepri untuk dapat terus meningkatkan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pembangunan di masing-masing daerah.

Dengan inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat memberikan perubahan dalam meningkatkan pengelolaan daerah.

"Kami menunggu inovasi-inovasi yang dilakukan Bupati dan walikota dalam mengelola potensi yang ada di daerahnya.

Pemprov mendukung penuh upaya itu," tegas Nurdin di Tanjungpinang, Selasa (12/9).

Seperti, kata Nurdin mencontohkan inovasi yang dilakukan Bupati Lingga Alias Wello yang gencar menjadikan kabu-

lajar menuju kesuksesan merupakan salah satu impian seseorang. Namun dalam lembaga kejaksaan, tentunya juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepautan.

Sesibuk apapun tugas yang dijalaninya, pria yang memiliki hobby berbagai cabang olah raga ini, juga senantiasa berusaha menyempatkan diri untuk memberi perhatian kepada keluarga tercintanya. (nel)

Nurdin "Apalagi di tengah krisis perekonomian yang dialami Kepri, butuh ada inovasi baru untuk menggerakkan lagi roda perekonomian itu," jelas Nurdin kembali. (efr)

Bupati Bintan Ajak Warga Peduli Kebersihan BINTAN (HK) — Bupati Bintan H. Apri Sujadi, mengajak masyarakat agar peduli kebersihan. Terutama terkait penanganan sampah di setiap areal kawasan rekreasi keluarga, harus menjadi perhatian.

Bupati menyarankan agar masyarakat ikut serta berperan aktif dalam penanganan sampah di kawasan-kawasan Rekreasi Keluarga tersebut.

Demikian disampaikan Bupati Bintan saat bersilaturahmi bersama masyarakat dan Satgas Kebersihan di Areal Kijang City Walk Kota Kijang , Minggu, (10/9) lalu.

Menurutnya, penanganan sampah yang dilakukan secara aktif oleh masyarakat sangat membantu Pemerintah Daerah utamanya Satgas Kebersihan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Hal ini juga bertujuan untuk kembali membudayakan semangat goton-royong yang selama ini mulai luntur aki-

bat globalisasi dan modernisasi. “ Penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab Petugas Kebersihan saja, masyarakat harus merubah pola pikir dan pola tindaknya bahwa kebersihan adalah kebutuhan dasar hidup yang harus diwujudkan bersama " ajak Apri.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos juga menjalin silaturahmi bersama petugas ke-

bersihan di lingkungan tersebut. Dirinya beberapa kali terlihat memberikan motivasi kepada petugas kebersihan agar selalu semangat dalam menjalankan tugas . " Ayo bersama Pemerintah Daerah , kita bangkitkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan, sapa masyarakat dengan ramah dan senyum agar mereka menyadari arti pentingnya kebersihan " tutupnya. (oxy)

BUPATI Bintan Apri Sujadi saat berdialog secara langsung dengan petugas satgas kebersihan DKPP Bintan di Kijang, kemarin.

HUMAS PEMKAB

Jadi Entreprenuer ..... ur harus bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan.

"Kita pun jangan seperti dulu, main tanam saja. Harus ada teknologinya," kata Nurdin.

Menurut Nurdin, 105 mahasiswa Diploma 1 IPB ini harus bersyukur dengan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Dari limaratusan kabupaten kota se-Indonesia, IPB hanya bekerja sama dengan empat daerah saja.

"Sekarang ini IPB yang datang ke kampung kita. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jadilah yang terbaik," kata mantan Bupati Karimun dua periode ini.

Nurdin berharap tiap daerah di Kepri ke depannya lebih baik dan semakin baik. Dia mengaku bangga dengan program dan terobosan yang dilakukan bupati dan wali kota untuk kepentingan masyarakat.

sambungan Hal. 14 Karena itu Nurdin mengajak generasi muda memberi kontribusi nyata untun provinsi ini.

Dukungan dan kerja sama masyarakat sangat penting.

Sikap sak wasangka dan saling curiga haruslah dihilangkan.

"Yang sedikit ini jika ditekuni akan memberi hasil yang besar," kata Nurdin.

Selain dihadiri 105 mahasiswa, hadir juga tim pengajar dari IPB. Tampkanjuga Bupati Lingga Alias Wello yang begitu fokus dan serius dengan program pertanian dan peternakan ini. Beberapa orang tua wali para mahasiswa juga ikut hadir, bersama FKPD Kabupaten Lingga.

Bupati Alias Wello memang berkomitmen kuat untuk terus menata sumber daya manusia Kabupaten Lingga. Apalagi, emoat tahun ke depan pihaknya masih dengan program prioritas perta-

Pemkab Bintan ..... secara stimultan. Sektor prioritas pendukung yang paling mendasar adalah kebutuhan air serta pemenuhan kebutuhan listrik " ujarnya saat ditemui di Kantor Bupati Bintan , Selasa pagi (12/9).

Ditambahkannya juga bahwa untuk pemenuhan kebutuhan air, dengan luas lahan yang tersedia maka Kabupaten Bintan dinilai sangat siap. Beberapa pengembangan pembangunan waduk dan bendungan juga sudah dibahas bersama Satker Balai Wilayah Sumatera IV beberapa waktu lalu.

"Persoalan air tidak menjadi kendala berarti, karena kita

mangat menjawab pertanyaan.

Ancaman penyalahgunaan Narkoba, menurut Noor Lizah lebih bahaya daripada Korupsi.

Narkoba tujuannya merusak otak dan tidak tahu kapan bisa kembali sembuh seperti semula.

"Tujuan Narkoba itu merusak generasi muda. Generasi yang sekian puluh tahun ke depan yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Salah satu tujuannya adalah menghancurkan bangsa ini secara perlahan. Saya sangat menyatakan perang pada Narkoba ini," tegas Noor Lizah.

Tidak itu saja, Narkoba saat ini merupakan kejahatan antar negara dan telah menjadi ma-

nian perternakan perikanan dan pariwisata tanpa mengurangi layanan pendidikan dan kesehatan.

"Memang hasilnya tak seketika. Karena ini ivestasi strategis untuk SDM. Kita berharap terus lahir SDM yang handal untuk Kabupaten Lingga di sektor prioritas," kata Alias Wello.

Wello memang ingin program ini berkesinambungan.

Malah dia terobsesi muncul pendidikan seperti politeknik untuk sektor-sektor itu.

Sebanyak 105 mahasiswa ini diharap Wello, benar-benar memanfaatkan kesempatan ini.

Walaupun gratis, jangan menjalani dengan setengah hati.

Usai memberi kuliah perdana, Gubernur, Bupati dan pihak IPB meresmikan operasional kampus di Jalan Dewa Ruci, Lapangan Bola, Dabo Singkep. (r/and)

sambungan Hal. 14 sudah bahas secara intensif dan merancang beberapa pembangunan waduk dan bendungan bagi pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat serta industri swasta kedepan " ujarnya.

Namun untuk ketersediaan listrik yang terus bertambah maka diperlukan suatu terobosan-terobosan baru. Dan salah satu peluang yang potensial dikembangkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Peluang itu pun kini sudah dilirik investor PT Tamaris Hydro Jakarta yang siap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ) dengan mesin Minihidro berkapasitas 2 x 15 MW .

Hindari Penyalahgunaan ....

sambungan Hal. 14 na para pelajar sangat bersepat saudara ini, menjadi seorang Jaksa dan anggota Adhyaksa merupakan keinginannya sejak tamat Sekolah Menengah Pertama, dan melanjutkan kuliah mengambil Fakultas Hukum di Universitas Batang Hari Jambi tersebut.

Pria yang akrab disapa Akmal ini, dalam karienya, diawali bertugas sebagai jaksa di Kejari Muara Bulian, Jambi sejak tahun 20062015 sebelum akhirnya pindah ke Kejari Gresik, Jawa Timur 20152016, serta bertugas di Kejari Tanjungpinang sejak Agustus 2016 hingga sekarang.

Baginya, bekerja sambil be-

paten Lingga menjadi salah satu sentral pertanian yang ada di Kepri khusus dan Indonesia umumnya.

Ini salah satu contoh, dengan inovasi dan pengelolaan potensi daerah yang sesuai karakteristik daerah mampu meningkatkan tak hanya pembangunan daerah namun juga perekonomian daerah.

"Saya yakin Bupati dan walikota lainnya pasti mampu menciptakan inovasi inovasi lainnya yang mampu membangun daerahnya," tegas Nurdin.

Ia menuturkan, inovasi-inovasi seperti itulah yang dibutuhkan Kepri saat ini. Selain untuk meningkatkan pembangunan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

salah sosial. Masalah sosial harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat dalam menyelesaikannya.

"Saya ajak setiap pelajar agar aktif di Tagana. Tagana punya banyak kegiatan yang positif yang bisa mengalihkan waktu-waktu luang para pelajar. Apalagi saat ini ada Tagana Goes To Campus. Mari gunakan tenaga kalian untuk berkecimpung aktif dalam seluruh program Tagana," lanjutnya.

Menurut Noor Lizah, jumlah Anggota Tagana Kepri saat ini ada sekitar 600 orang. Jumlah tersebut belum memadai untuk wilayah Kepri yang 96% adalah lautan. Kepri masih sangat butuh para tenaga relawan berba-

"PT Tamaris Hydro Jakarta sudah mempresentasikan terkait hasil kajian awal potensi dan progres pengembangan kelistrikan. Saat ini 80 % kebutuhan listrik di Pulau Bintan disuplai oleh PLTU Tanjung Kasam Batam , dengan interkoneksi Batam-Bintan sebesar 150 KV. Sedangkan saat sekarang, penggunaan listrik di Kabupaten Bintan diperkirakan mencapai 68 GWh pertahunnya. Dan hal ini akan terus berkembang, maka kita sedang menjajaki peluang-peluang untuk memenuhi kebutuhan listrik yang handal kedepannya " tutupnya. (oxy)

sambungan Hal. 14 sis masyarakat yang tergabung dalam Tagana tersebut. Dan para pelajar adalah tenaga-tenaga relawan yang potensial.

Pada kesempatan tersebut, Noor Lizah Nurdin yang juga istri Gubernur Kepri ini juga memberikan tali asih kepada para relawan Tagana. Juga diberikan bingkisan untuk para veteran Kabupaten Karimun.

Sekretaris Dinas Sosial Kepri Endang Suhara menyebutkan tali asih tersebut berupa bentuk perhatian Gubernur Kepri kepada para relawan.

"Jangan lihat berapa jumlahnya tapi lihatlah betapa Gubernur begitu bangga pada Anggota Tagana Kepri," ungkap Endang. (r/and)

Editor: Andi, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

Rabu, 13 September 2017

16

Pemkab Lingga Kerjasama

dengan IPB Gubernur dan Bupati Ikuti Kuliah Perdana ERTEMPAT di Gedung Nasional Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Senin (11/9) Gubernur Kepri dan Bupati Lingga beserta jajarannya melaksanakan acara pembukaan kuliah perdana Diploma I Pertanian Dan Peternakan kerja sama Pemkab Lingga-IPB Bogor.

Bupati Lingga Alias Wello dalam sambutanya menjelaskan, terselenggaranya kegiatan pendidikan ini atas kerja sama pemerintah daerah untuk meningkatkan program intelektual dan SDM yang Akan memprioritaskan di bidang pertanian, dan peternakan khususnya di Lingga.

“Program ini dapat diikuti ke jenjang yang lebih lagi berdasarkan keinginan. Kita berharap nantinya akan ada Politeknik dan pro-

B

SAMBUTAN dari Gubernur Kepri Nurdin Basirun

gram-program lainnya supaya berjalan dengan baik,” Alias Wello.

Selain itu Alias Wello menambahkan Pemkab Lingga mendapat apresiasi dari Gubernur Kepri sehingga Gubernur bersedia hadir di Lingga pada hari ini.

Kedepan, kata Alias Wello, program tersebut dapat mengcover daerah Kabupaten Lingga. Ia juga menginginkan nanti adanya supliner dari Gubernur agar dapat menganggarkan program yang akan diselenggarakan itu.

“Kami tekankan pada mahasiswa agar dapat mengikuti program ini dengan baik, jangan sampai ada yang setengah hati sehingga pendidikan merupakan keahlian tertata dengan baik dan memiliki kualitas keahlian,” ungkapnya.

NARASI DAN FOTO: EFRIYADI INGGA BUPATI Lingga H Alias Wello menyampaikan kata sambutan

GUBERNUR mengenakan baju kebesaran mahasiswa IPB dari Lingga

BUPATI Lingga mengenakan baju kemahasiswaan

BUPATI dan Gubernur serta tamu undangan memberikan selamat

FOTO bersama

PESERTA dan tamu undangan

CMYK

SAMBUTAN dari Dosen IPB Bogor

PESERTA kuliah perdana Editor: Afrizal, Layout: Helmi Rizal