Haluan kepri 14oktober16

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Jumat, 14 Oktober 2016 13 Muharram 1438 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 24 HALAMAN, NO 14 / 10 TAHUN KE 16

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

DPRD Batam Diminta Gugat Pusat Penerapan UWTO Baru BATAM (HK) — DPRD Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah pengusaha dan masyarakat, membahas soal kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO) di ruang rapat pimpinan DPRD Batam, Kamis (13/10).

Habli Koto Liputan Batam Dalam rapat tersebut, pengusaha dan masyarakat menentang kenaikkan tarif UWTO karena dinilai tidak tepat diterapkan di tengah situasi ekonomi sedang lesu.

Oleh karena itu, pengusaha dan masyarakat meminta DPRD Batam menggunakan hak gugat kepada pemerintah pusat selaku leading sektor regulasi.

Selain pengusaha dan masyarakat, rapat juga di-

hadiri perwakilan BP Batam dan Perwakilan Pemko Batam.

Heri, perwakilan Kadin Kepri mengungkapkan kenaikan tarif UWTO dipandang sebuah kekeliruan.

Pasalnya, posisi BP Batam bukanlah Otorita Batam yang dibentuk berdasarkan Kepres No. 41/1973 tentang Pulau Batam. Ke-

DPRD Batam

... Hal. 7

NOV IWANDRA/HALUAN KEPRI

BERAS ILEGAL — Komandan Kodim (Dandim) 0316 Batam, Letkol Inf Andreas ND memeriksa beras ilegal yang digerebek dari gudang milik pengusaha sembako berinisial AT di Simpang Empat Melcem, Kecamatan Batuampar, Kamis (13/10). Berita Terkait di Halaman 10.

HABLI KOTO/HALUAN KEPRI

PARA pengusaha dan masyarakat saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Batam membahas soal kenaikan UWTO, Kamis (13/10)

Ilmu Diamalkan “Ilmu menginginkan untuk diamalkan.

Apabila orang mengamalkannya, maka ilmu itu tetap ada. Namun sebaliknya, jika tidak diamalkan, maka ilmu akan hilang dengan sendirinya “ (Sufyan ats-Tsauri)

Arcandra Masuk Nominasi Calon Menteri ESDM JAKARTA (HK) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui nama Arcandra Tahar kembali masuk dalam nominasi calon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Sudah ada beberapa nama termasuk Pak AT (Arcandra Tahar)," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (13/10) malam.

Meski begitu, Jokowi menegaskan belum men-

Arcandra Masuk

... Hal. 7

Polda Kepri Sosialisasikan Budaya Antikorupsi

Archandra

Investigasi SP3 14 Perusahaan Tersangka Karhutla

Astrid Tiar

Sambil Marah-marah Jakarta (HK)— Astrid Tiar kembali ke Indonesia. Presenter ini pun berbagi cerita tentang banyak hal termasuk saat makan siomay yang harganya sangat tidak masuk akal. Bagaimana ceritanya?

"Aku beli siomay di Manchester seharga Rp 500 ribu cuma lima biji aku makannya sambil marah-marah," cerita Astrid saat ditemui di Trans TV, Tendean, Jakarat Selatan, Kamis (13/10).

Meski begitu, Astrid tetap mengaku senang bisa merasakan makanan yang kerap disantapnya di Indonesia itu. Ia menambahkan, dirinya memang sering diserang rasa rindu dengan masakan Indonesia saat berada di luar negeri.

"Aku sudah makan baso dan makan pisang goreng. Soalnya memang suka dengan masakan Indonesia," terangnya lagi.

Kedatangan Astrid kali ini ke Tanah Air untuk menghabiskan masa liburannya dengan sang buah hatinya.(dtc)

6 Perusahaan Bisa Ditindaklanjuti PEKANBARU (HK)— Hasil investigasi tim dari Mabes Polri terhadap dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3, terhadap perusahaan terlibat Kebakaran hutan dan lahan

Polisi Harus Lebih Dulu Bersih

(Karhutla) di Riau tahun 2015 lalu mulai membuahkan hasil.

Salah satunya, enam dari total perusahaan yang telah dikeluarkannya SP3 tersebut sudah bisa ditindaklanjuti.

Demikian diungkapkan Kapolda Riau, Brigjen Pol Zulkarnain, saat berkunjung ke Haluan Riau (Group Haluan Kepri), Kamis (13/10).

6 Perusahaan

... Hal. 7

BATAM (HK)- Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menyosialisasikan budaya antikorupsi agar kejujuran dan keprofesionalan anggota Polri dapat diteladani oleh masyarakat luas.

"Kami menggelar sosialisasi yang diikuti sekitar 60 anggota dari berbagai kesatuan. Tujuannya menanamkan kejujuran dan antikorupsi di internal kepolisian," kata Kabid Humas Polda Kepri AKBP Erlangga di Batam, Rabu (12/10).

Reformasi dalam tubuh Polri, salah satunya dengan membudayakan antikorupsi mutlak dilakukan agar nanti dapat menghadirkan sosok anggota

Polri yang bersih dan dijadikan teladan di tengah-tengah masyarakat.

"Dengan berperilaku jujur akan meningkatkan citra positif polisi di tengahtengah masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasa korupsi," kata dia.

Sosialisasi yang diikuti sebanyak 60 anggota Polda Kepri di Gedung Lancang Kuning pada Rabu pagi hingga siang dibuka langsung oleh Karo SDM Polda Kepri Kombes Pol Rakhmad Setyadi.

Salah satu pemateri

Polisi Harus

... Hal. 7

Nelayan Batam Nilai Susi Menteri Terbaik BATAM (HK) — Nelayan Batam yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) Kota Batam, Kepulauan Riau, menilai banyak kebijakan yang baik dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. ''Menteri Susi 'is the best'," kata Musa, nelayan Kecamatan Bengkong, Batam, Kamis (13/10).

Kebijakan-kebijakan yang di-

buat Menteri Susi dianggapnya mampu menyejahterakan nelayan, mulai dari pembebasan perizinan kapal di bawah 10 GT hingga pe-

larangan kapal asing menangkap ikan di wilayah perairan NKRI. Semenjak Susi menjadi Menteri, perhatian pemerintah ter-

Nelayan Batam

... Hal. 7

Menteri Susi

Editor: Sofyan dan, Layouter: Novrizal

CMYK

2

ekonomi

Jumat, 14 Oktober 2016

Segera Turunkan Harga Gas Industri

Kadin Desak Pemerintah JAKARTA (HK) — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah segera menurunkan harga gas industri. Sebab penurunan harga gas industri akan menimbulkan efek berkelanjutan pada perekonomian nasional.

Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengatakan, ada komponen dari pemerintah yang berkontribusi pada tingginya harga gas industri. Meski tak menyebutkan secara rinci, dia meminta supaya gas industri tidak hanya dianggap jadi instrumen pendapatan negara.

"Kita sampaikan jangan melihat gas itu jangan sebagai revenue driven buat pemerintah. Tapi sebagai jembatan atau infrastruktur untuk peningkatan industri kita," kata dia di Jakarta, Kamis (13/10).

Dia menuturkan, dengan harga gas industri yang rendah maka industri nasional bisa bersaing dengan industri negara lain.

"Kalau misalnya US$ 6 itu pasti sangat signifikan bagi industri dan kita yakin industri jadi lebih kom-

petitif," ujar dia.

Selain itu, dia menuturkan penurunan gas akan memacu investasi ke dalam negeri. Sebab selama ini gas menjadi salah satu penyebab investor enggan menanam modalnya.

"Karena banyak investor yang mau investasi ke Indonesia tapi begitu tahu harga gasnya tinggi, dia beralih ke negara lain. Bahkan ada pemodal Indonesia beralih ke negara lain karena harga gas kita itu masih tinggi antara US$ 9US$ 12. Jadi kalau itu bisa ke US$ 6, ke US$ 7 saja, saya rasa akan mendorong kompetitif kita," jelas dia.

Dia menuturkan, harga gas industri Indonesia masih tertinggi di ASEAN. "(Dibanding Vietnam, red) masih tinggian kita lah, kita paling tinggi di ASEAN," tutupnya.(lp6)

LP6

DESAK PEMERINTAH — Dengan harga gas yang rendah maka industri nasional bisa bersaing dengan industri negara lain.

Untuk Tentukan Harga Kantong Plastik Berbayar

AirAsia Group Indonesia Raih Aprindo Harap Pemerintah Tak Ikut Campur Sertifikat ISO Keterlambatan

TMP

ILUSTRASI Pesawat AirAsia JAKARTA (HK) — Pelayanan penanganan keterlambatan penerbangan dalam negeri dari maskapai Indonesia AirAsia dan Indonesia AirAsia Extra mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Sertifikat tersebut diberikan oleh TÜV Rheinland Indonesia atau badan sertifikasi yang berbasis di Koln, Jerman yang memiliki pengalaman dalam bidang sertifikasi selama lebih dari 140 tahun di 69 negara.

Proses sertifikasi untuk AirAsia Indonesia dan Indonesia AirAsia X tersebut dimulai sejak Februari 2016 sampai Juni 2016. Adapun, hasil dari proses sertifikasi itu telah dikeluarkan pada 29 Agustus 2016.

CEO Grup AirAsia di Indonesia Dendy Kurniawan mengatakan AirAsia berkomitmen dalam meningkatkan pengalaman terbang bagi pelanggan secara konsisten, terbukti dengan diraihnya sertifikat tersebut.

“Sertifikat tersebut merupakan bentuk aksi nyata serta komitmen kuat

dari Grup AirAsia di Indonesia untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan,” kata Dendy di Jakarta, Kamis (13/10).

Dendy menuturkan, diraihnya sertifikat tersebut juga menegaskan bahwa AirAsia Indonesia danIndonesia AirAsia X telah memenuhi ketentuan dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 /2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan.

Direktur TÜV Rheinland Indonesia Edmundus Wiharyono menuturkan bahwa hasil audit memperlihatkan AirAsia Group Indonesia memiliki prosedur penanganan keterlambatan penerbangan dalam negeri yang telah diimplementasikan dengan baik.

“Dengan adanya sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 ini, kami harap AirAsiakedepannya dapat terus meningkatkan performan, dan membuat para pelanggan semakin loyal,” tutur Wiharyono.

Senada, Kepala Subdirektorat Sistem Informa-

si & Pelayanan Angkutan Udara Kemenhub Agus Pramuka menyambut baik upaya AirAsia Group di Indonesia untuk melakukan sertifikasipenanganan keterlambatan penerbangan dalan negeri.

Menurut Agus, sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 ini merupakan tindaklajut dariPermenhub No. 89/2015. Dia berharap dengan sertifikasi tersebut, pelayanan maskapai bagi penumpang dapat lebih baik.

Sertifikat tersebut diberikan kepada sembilan terminal AirAsia di Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Yogyakarta, dan Solo yang mengoperasikanpenerbangan domestik AirAsa Group Indonesia.

Saat ini, AirAsia Group Indonesia telah melayani delapan rute domestik dari dan ke Jakarta, Bandung, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang dan Solo dengan frekuensipenerbangan sebanyak 133 penerbangan/ pekan. (tmp)

JAKARTA (HK) — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berharap penentuan harga kantong plastik berbayar tidak diatur oleh pemerintah. Penentuan harga kantong plastik berbayar tersebut dinilai akan lebih efektif jika ditentukan sendiri oleh masingmasing peritel.

Wakil Ketua Aprindo Tutum Rahanta mengatakan, harusnya para peritel diberikan kebebasan dalam penentuan harga kantong plastik. Sebab peritel yang lebih tahu berapa harga beli kantong plastik disediakan oleh masing-masing toko ritel.

"Kalau diserahkan kepada kami, plastik ini bukan hanya 1 ukuran, kalau anggota ada yang menerapkan harga paling mahal atau paling murah itu silahkan. Misalnya ada yang mau terapkan harga Rp 3.000 tapi bisa digunakan berulang-ulang, bukan kantong plastik biasa, ya silahkan. Atau dia mau yang termurah misalnya Rp 200 ya silahkan juga,"

ujar Tutum saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (13/10).

Namun demikian, lanjut Tutum, pihaknya setuju jika ada batasan harga minimal untuk satu harga kantong plastik yang digunakan. Namun penentuan harga minimal itu juga harus dari kesepakatan peritel, bukan ditentukan oleh pemerintah.

"Nanti mekanismenya kita meeting-kan di internal. Harga kita tentukan minimal, itu berarti mereka bisa tentukan lebih mahal," ?kata dia.

Selain itu, Tutum juga meminta pemerintah tidak memaksakan harga yang dikenakan oleh masingmasing peritel ?untuk satu kantong plastik berbayar ini sama. Sebab, tiap peri-

tel punya sistem pembayaran yang berbeda-beda.

"Kalau (harga) seragam itu misalnya seluruh toko Alfamart seragamkan harganya di seluruh Indonesia, itu sistem komputer mereka. Tapi bukan seragam di semua peritel. Tapi kalau mau seragam ya silahkan, itu hak mereka. Tapi biarkan persaingan itu terjadi apa adanya," ujar dia. (lp6)

LP6

PENGUSAHA harap penentuan harga kantong plastik dari kesepakatan peritel bukan pemerintah.

Sektor Pertambangan Mendominasi Kredit Macet Perbankan JAKARTA (HK) — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan sektor pertambangan masih mendominasi komposisi rasio kredit macet (NPL) perbankan. Saat ini NPL perbankan gros masih berada pada kisaran 3,2 persen dan net sebesar 1,4 persen.

"NPL itu sisa 2015, terutama datang dari sektor pertambangan dan pendukungnya," ujar Muliaman di hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2016.

Muliaman menambah-

kan, untuk kredit saat ini, pertumbuhan masih rendah pada kisaran 6-7 persen (yoy) hingga Agustus lalu. Pertumbuhan kredit rupiah cenderung lebih menggembirakan dibandingkan kredit valuta asing (valas). "Kita harap ini menjadi lokomotif untuk merefleksikan bahwa ekonomi domestik tetap berkembang," katanya.

Sektor perdagangan disebut Muliaman sebagai sektor yang paling besar mendorong pertumbuhan kredit. "Mereka tumbuh paling banyak ke sana."

Meskipun angka NPL

masih tinggi, Muliaman berujar, yang terpenting adalah kesiapan perbankan menghadapi risiko tersebut. Perbankan kini telah menyiapkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk menyerap NPL. Hingga Agustus, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan sudah mencukupi, yaitu mencapai 23 persen.

Baca: Paket Kebijakan Ekonomi XIV Diumumkan Minggu Depan "Jadi tidak masalah NPL tinggi karena CAR-nya juga sudah cover cukup," ucap Muliaman. Muliaman

KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad saat ditemui dalam Open House di kediamannya, Jalan Daksa II nomor 15, Kebayoran Baru, Jakarta, 7 Juli 2016.

TMP

berharap pertumbuhan kredit ke depan juga akan terus membaik. "Kalau pertumbuhan kredit tinggi, NPL bisa terkoreksi."

Selain itu, OJK masih terus memantau pertumbuhan ekonomi Indonesia dan faktor-faktor pendorong lainnya, seperti hasil perolehan program amnesti pajak dan aliran dana masuk ke pasar uang dalam negeri.

Ihwal kredit macet, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pencadangan perbankan untuk mengantisipasi risiko kredit itu sudah dilakukan dengan kehati-hatian. Menurut dia, yang paling bisa berperan dalam menurunkan NPL adalah pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional yang meningkat.

Simak: Perampok Rp 17 M: Untuk Naik Haji Orang Tua dan Beli Jaguar Terlebih, pertumbuhan kredit saat ini masih belum optimal. Kondisi perekonomian global yang belum pulih, ujar dia, sangat mempengaruhi. "Walaupun demikian, kondisi perekonomian dalam negeri masih terjaga," ucap Agus di kantornya, Kamis, 22 September 2016.(tmp)

Editor: Indra Kusuma, Layout: Hestu Purwanto

3

Bisnis

Jumat, 14 Oktober 2016

BPJS Naker Serahkan Santunan Bentuk Kepedulian Kepada Peserta dan Amanat Undang-undang BATAM(HK) — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Batam menyalurkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan santunan Jaminan Hari Tua(JHT) secara simbolis kepada tiga peserta BPJS Ketenagakerjaan di ruang meeting Rumah Sakit Awal Bros, Kamis (13/10) siang.

Maman Liputan Batam Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada peserta dan amanah sesuai undangundang dan aturan berlaku.Tiga peserta yang di berikan santunan yaitu Edison, bekerja di PT Turangga Wirandika Unit Security. Edison mendapat kecelakaan lalu lintas saat perjalanan kerja pada 27 Juni 2016. Almarhum telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2011. Santunan diberikan langsung kepada Wenny Afriyanti sebagai Ahli Warisnya berupa santunan Jaminan Kecelakaan kerja meninggal, dan Jaminan Hari Tua dengan total Rp.137.768.746. Santunan yang di berikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Almarhum adalah santunan berkala, biaya pemakaman, santunan kematian serta saldo JHT. Kemudian diberikan juga santunan JKK dan JHT kepada Abner Tanke (almarhum) yang bekerja di PT AKR Sea Transport melalui Margaretha Tanduk sebagai Ahli Waris. Almarhum meninggal mendadak di lokasi kerja di atas kapal yang sedang dalam perjalanan Gresik menuju stagen Kalimantan Selatan. Total santunan yang di

berikan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Rp387.179.060 yang meliputi santunan berkala, biaya pemakaman, santunan kematian, saldo JHT, saldo JP dan beasiswa pendidikan karena almarhum telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 5 tahun lebih.

Lalu peserta ketiga diberikan penggantian biaya pengobatan JKK kepada Saparuddin Damanik yang bekerja di PT SMOE Indonesia sebagai electrician, mengalami kecelakaan lalu lintas saat berangkat kerja dan hasil diagnosa cedera kepala berat. Mulai dari 7 Januari 2016 hingga saat ini Saparuddin Damanik masih dalam pengobatan yang di tanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Evi Aviatin Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan adanya santunan tersebut maka menjadi saksi mata bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat yang real bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Dengan di gelarnya acara pemberian santunan ini, menjadi saksi mata bahwa ternyata aturan pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk memiliki layanan kesehatan dan

DERMAWAN/HALUAN KEPRI

SERAHKAN SANTUNAN — Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Evi Aviatin menyerahkan santunan kepada salah satu ahli waris. Penyerahan santunan JKK dan JHT ini diserahkan langsung BPJS di RS Awal Bross, Kamis (13/10) siang.

jaminan. Ketenagakerjaan bermanfaat dan itu real,"ucap Evi. Saat ini, lanjut Evi. BPJS telah bekerja sama dengan 3500 rumah sakit trauma Center yang ada di seluruh Indonesia baik yang type A hingga type C. Dan juga dengan adanya santunan ini maka dapat menggugah dan meningkatkan kesadaran seluruh pengusaha dan pekerja un-

90 Persen Ikan Batam Diekspor ke Singapura

TEMPO

SEBUAH wadah yang berisikan ikan sarden hasil tangkapan nelayan yang menggunakan cara tradisional "memancing dengan api sulfat" di New Taipei City, Taiwan, 19 Juni 2016.

Pemerintah telah memberikan subsidi untuk para nelayan agar tetap menggunakan cara memancing ikan sarden dengan api BATAM (HK) — Sebanyak 90 persen ikan hasil tangkapan nelayan Kota Batam, Kepulauan Riau, diekspor ke Singapura untuk memenuhi keperluan negara itu. "Memang lebih banyak kami jual ke Singapura," kata Ketua Harian Kelompok Usaha Bersama Nelayan Bina Batam Madani, Musa, di Batam, Kamis (13/10).

Harga yang ditawarkan pa-

sar Singapura lebih tinggi dibandingkan pasar dalam negeri, sehingga nelayan lebih suka menjual hasil pencariannya ke Negara Singa. Harga ikan pari di Singapura lebih dari Rp 100 ribu per kilogram, sedangkan harga di dalam negeri paling tinggi Rp 80 ribu per kilogram.

Penjualan ikan ke Singapura dilakukan melalui kelompok pengumpul warga negara Indo-

nesia, yang siaga di laut untuk menampung tangkapan ikan nelayan. Penjualan dilakukan langsung di atas kapal, sebelum nelayan merapatkan kapalnya kembali ke pelabuhan.

"Biasanya dilakukan malam hari karena pasar ikan di Singapura buka pukul 02.00 ," kata Musa. Hal itu juga dilakukan karena pasar Singapura menginginkan ikan dalam kondisi segar.

Dia mengaku pengumpul tidak menekan nelayan untuk menjual ikan dengan harga murah karena yang ditawarkan pun nilainya lebih tinggi dibanding penjualan di Batam. "Tidak murahlah, harga pasar saja," ujarnya. Bahkan, menurut Musa, nelayan diperbolehkan ikut ke Singapura untuk menyaksikan penjualan ikan demi mengetahui harga di pasar.

Hal senada dikatakan Ketua Umum KUB Bina Batam Madani, Mansar, yang menyatakan mayoritas ikan hasil tangkapan nelayan diekspor ke Singapura.

"Memang begitu dari dulu," tuturnya.

Kelompok Usaha Bersama Bina Madani Batam merupakan kelompok usaha nelayan terbaik se-Indonesia hasil penilaian Bank Indonesia. Kelompok ini mengelola dana sekaligus menyejahterakan anggotanya.(tmp)

tuk mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebab kita tidak akan pernah mengetahui kapan bahaya kecelakaan mengintai kita.

Kemudian juga di sampaikan Evi bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan melakukan upaya untuk mendorong kementrian kesehatan agar dapat mengupgrade rumah sakit yang

ada di seluruh Indonesia.

"BPJS saat ini berusaha mendorong kementrian kesehatan untuk dapat meningkatkan atau mengupgrade seluruh rumah sakit agar dapat bekerja sama dengan BPJS,"kata Evi. Dalam acara penyerahan santunan tersebut hadir Direktur RS Awal Bros Dr Widya Putri, Yasarudin Kepala Divisi

Pelayanan dan Pengaduan BPJS Ketenagakerjaan, Abjad Sudrajat Kepala Divisi Pengembangan Jaminan, Ahmad Fatoni Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cab Batam Nagoya, Mangasih Kepala Kantor Ketenagakerjaan Cab Batam Sekupang, dan Jefri Iswanto Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Pinang.***

Daihatsu Komitmen Kembangkan Industri Kendaraan JAKARTA (HK) — Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menangkap peluang investasi sektor industri dengan melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada 13-16 Oktober 2016. “Intinya membahas mengenai pengembangan industri kedua negara ke depan,” kata Airlangga lewat keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/10).

Kunjungan itu disebutkan berkaitan dengan rencana investasi beberapa perusahaan Jepang di Indonesia sehingga diagendakan pertemuan bilateral dengan perwakilan pemerintah dan pelaku usaha Jepang. Airlangga akan bertemu Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri (Ministry of Economic, Trade, and Industry/ METI) Jepang, Ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang, serta para pelaku industri Jepang.

Dalam kunjungannya, Airlangga akan didampingi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan.

Airlangga menjelaskan, kunjungannya ini juga dalam rangka memperoleh informasi dan gambaran langsung secara menyeluruh mengenai perkemba-

ngan teknologi dan investasi pada sektor industri yang dilakukan Jepang, seperti pada sektor otomotif. “Rencananya, kami mengunjungi fasilitas research and development Daihatsu karena mereka berkomitmen meningkatkan pengembangan industri kendaraan di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar ekspor,” tuturnya.

Selain itu, kata Airlangga, pihaknya dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Kansai Economic Federation (Kankeiren) dan Osaka Steel. “Kami akan membuka peluang kerja sama pada bidang teknologi dan investasi, khususnya industri komponen otomotif, baja, dan elektronika,” ujarnya.

Beberapa direksi perusahaan Jepang pun diagendakan melakukan one-on-one meeting dengan Menteri Airlangga, di antaranya dari Nippon Steel Sumitomo Metal Corporation, Mitsubishi Motor Corporation, Mitsubishi Material Corporation, Asahi Glass Corporation, Sango Corporation, dan Shoji Corporation. Sejak 2010, Jepang merupakan salah satu negara sumber utama investasi asing di Indonesia, di mana

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto nilai investasi Jepang yang sudah masuk ke Indonesia sejak periode tersebut mencapai US$ 16 miliar. Investasi ini mencakup beberapa sektor, seperti industri otomotif, logam, mesin, dan elektronika.

Adapun realisasi investasi Jepang di Indonesia pada 2015 mencapai US$ 2,87 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan total 2.030 proyek, realisasi investasi tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 115.400 orang.(tmp)

HIMKI Incar Pasar Rusia dan Afrika JAKARTA (HK) — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengaku siap menjajaki negara lain untuk menjadi target ekspor. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta eksportir tidak terpaku dengan pasar Eropa dan Amerika.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga HIMKI Abdul Sobur menuturkan, pihaknya siap memasuki pasar Rusia dan Afrika Selatan. (Baca juga: 3 Importir

Belgia Datangkan Barang Asal RI Rp58,5 Miliar) “Negara-negara berkembang, Afrika Selatan, Rusia, negara-negara itu termasuk Brasil, ini harus disentuh, dikejar,” kata dia di JIExpo Kemayoran, Kamis (13/10).

Dia mengaku, selama ini ekspor mabel dan kerajinan Indonesia paling besar ke negara Amerika Serikat. Sementara negara tujuan ekspor terbesar kedua adalah kawasan Uni Eropa.

“Ekspor mayoritas masih mabel-mabel dari kayu, panel furnitur, rotan 13 persen, plastik hanya 4 persen, metal 3 persen,” tambah dia. (Baca juga: Pemasok Furnitur Hotel di AS Lirik Produk Furnitur Indonesia) Dia merincikan, total ekspor mabel dan industri tahun 2015 mencapai USD1,93 miliar. Diharapkan tahun ini bisa di atas USD2 miliar. Digelarnya Trade Expo Indonesia 2016 diharapkan bisa menjadi pendorong ekspor tahun ini.(okez)

OKEZONE

MENGAKAN rapat HIMKI Incar Pasar Rusia dan Afrika.

Editor: Indra Kusuma, Layout: Parlin Jisung

4

pendidikan

Jumat, 14 Oktober 2016

Membaca 15 Menit Tingkatkan Budaya Baca JAKARTA (HK) — Direktur Pembinaan Se kolah Menengah Pertama (SMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Supriano mengatakan membaca 15 menit sebelum pelajaran sekolah melalui Permendikbud 23/ 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti efektif meningkatkan budaya baca. "Saya melihat dan menilai seluruh sekolah yang saya kunjungi antusias menjalankan pro-

gram membaca 15 menit tersebut. Jadi kami berharap dengan pembiasaan ini dapat menjadi budaya baca masyarakat," ujar Supriano dalam diskusi "Menumbuhkan Budaya Baca dan Meningkatkan Manajemen Perpustakaan" di Jakarta, beberapa hari lalu.

Dia menjelaskan upaya pemerintah melalui Kemdikbud dalam menggerakan minat baca siswa di sekolah berjalan cukup baik dan efektif. Terkait

adanya temuan yang mengacu pada "Progress in Internasional Reading Literacy Study" (PIRLS) bahwa Indonesia merupakan negara yang dinilai masih rendah dalam uji keterampilan membaca di tingkat internasional, Supriano menyatakan hal tersebut dapat menjadi referensi untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Namun ia mengajak masyarakat agar tetap optimistis bahwa minat dan budaya baca masyarakat

Indonesia akan terus tumbuh dengan baik. Ia berpendapat kegemaran membaca masyakat melalui pesan pendek di ponsel pintar sebenarnya bisa menjadi sarana menumbuhkan minat baca dalam sisi berbeda. "Selama tiga tahun ini hasil penelitian kemajuan teknologi membuktikan tingginya minat baca masyarakat kita kendati dari aplikasi teknologi," katanya.

Berdasarkan data Dapodik Kemdikbud 2016, sebanyak 74.552 dari

213.811 sekolah di Indonesia belum memiliki perpustakaan. Penyebabnya karena tidak memiliki lahan dan belum mengajukan permintaan atau proposal. Meski begitu, kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran, ungkap Supriano, tidak menjadi kendala bagi sekolah yang belum memiliki perpustakaan. Pasalnya para siswa dapat membaca buku apa saja termasuk majalah, koran, dan lain lain dalam kegiatan tersebut. (ant)

NET

SISWA diajak membaca buku pelajaran dalam upaya membudayakan membaca pada diri siswa.

SHU Terapkan Full Day School dengan Dua Kurikulum

Guru Dituntut Kreatif dan Inovatif BATAM (HK) — Sekolah Harapan Utama (SHU) sejak awal berdiri telah mengusung konsep Full Day School dengan durasi belajar dimulai pukul 8.00 WIB hingga pukul 15.30 WIB.

Arment Aditya Liputan Batam

kolah Harapan Utama, kata Abu merupakan sekolah nasional plus atau yang sekarang dinamakan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Dengan konsep materi pelajaran lebih unggul dibanding sekolah umum lainnya, seperti untuk kurikulum internasional baik silabus maupun RPP dirancang khusus oleh konsultan dari luar dengan bahasa pengantar kepada siswa mengunakan bahasa Inggris.

"Tiap jenjang TK, SD, SMP, SMA maupun SMK, masing-masing memiliki tenaga pengajar asing hasil kerjasama SPK tadi. Makanya bahasa pengantar menggunakan bahasa Inggris, dan ini tidak ada kendala bagi siswa kita, karena sejak TK, SD, SMP telah

Sekolah ini menggunakan dua konsep kurikulum berbeda, yakni nasional dan internasional dengan porsi 60 persen berbanding 40 persen.

Menurut Kepala Sekolah SD dan SMP SHU, Drs Abu Bakar, bahwa pihak sekolah sengaja menerapkan konsep Full Day School dengan tujuan agar semua kegiatan anak didik tercover semuanya menjadi terpusatkan di sekolah saja.

Maka dari itu guru di SHU ini, kata dia dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mengkonsep materi yang diajarkan. Hal ini juga agar siswa ketika belajar tidak merasa bosan ataupun jenuh. Disamping itu juga sekolah menerapkan konsep moving class, dengan tujuan agar dalam proses belajar mengajar (PBM) ada penyegaran setiap harinya.

Meski demikian untuk efektif belajar untuk kurikulum nasional ini, kata Abu porsinya sama saja dengan diterapkan pada sekolah umum lainnya.

Hanya yang berbeda itu penerapan kurikulum internasional, dengan banyaknya waktu disesuaikan dengan metoda yang disampaikan oleh guru. Se- Kepsek

Drs Abu Bakar SD dan SMP SHU

terlatih dengan bahasa Inggris ini. Hanya saja yang kendalanya terhadap siswa yang mendaftar dari SD dan SMP dari luar harus mendapat pelatihan bahasa Inggris lebih intens lagi, agar materi pelajaran disampaikan di mengerti.

Bahkan ada siswa mendaftar dari luar itu tidak tahu sama sekali bahasa Inggris, terpakasa diajarkan mulai dari dasar dulu," ujar Abu Bakar, Kamis (13/10).

Dipandang Abu Bakar,

NET

JAKARTA (HK) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra prihatin dengan tingginya angka putus sekolah dikalangan siswa Sekolah Dasar (SD), yang menurutnya jumlahnya mencapai 500 ribu lebih dari total 31 juta siswa SD di Indonesia. "Indonesia telah merdeka selama 71 tahun, ternyata sampai tahun ini masih banyak siswa SD yang putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi," kata Sutan disela rapat kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10).

Menurut politisi F-Gerindra itu, angka tersebut secara presentase memang kecil namun jumlahnya cukup besar yakni 500 ribu siswa SD putus sekolah tiap tahun. "Jika tidak

ada perbaikan, maka dalam satu dasawarsa ada 5 juta anak kita yang kehilangan potensi masa depan karena putus sekolah, kedepan akan menjadi masalah bangsa, mau kerja apa mereka, dari mana sumber ekonomi mereka,” jelas politisi yang akrab dipanggil SAH itu.

Menurutnya, banyak hal yang menyebabkan mereka putus sekolah, salah satunya permasalahan ekonomi. Ditambah, kebijakan pendidikan dalam bentuk beasiswa massal seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang dinilai kurang tepat sasaran. "Terus terang saya sangat sedih melihat kondisi ini, bagaimana mungkin di saat kita sudah sampai final membicarakan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan persaingan global, tapi faktanya tiap

olahraga, termasuk kolam renang.

"Ekskul atau Club School kita terapkan benar-benar terjadwal dan program. Begitu pula pelaksanaanya benar-benar terkonsep dengan baik.

Sehingga ketika SD, SMP SMA mupaun SMK saat hendak ekskul tidak berbenturan waktunya. Bahkan untuk hari Sabtu, sekolah kita liburkan karena waktu belajar digunakan anak di sekolah sudah

mencukupi," ucap Abu Bakar.

PR Masih Ada Kendati Sekolah Harapan Utama menerapkan konsep Full Day School, namun jawab Abu guru masih tetap memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswanya. Namun PR yang dimaksud tidak memberatkan siswa, tujuannya hanya sekedar mengiatkan siswa untuk belajar di rumah mengulang kembali pelajaran

yang telah diajarkan di sekolah. "Intinya konsep belajar yang kita terapkan itu menyenangkan tidak memberatkan anak. Makanya kreatifitas dan inovasi guru dituntut lebih di Sekolah Harapan Utama ini, dengan tujuan hasil akhir/out put siswa lebih bagus. Untuk bahasa Inggris siswa di Sekolah Harapan Utama setiap lomba selalu unggul dan banyak meraih juara," pungkas Abu Bakar lagi. ***

HUMAS SHU BATAM

LATIHAN LDKS — Salah satu kegiatan Latihan dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) dalam program Full Day School di Sekolah Harapan Utama Batam , beberapa waktu lalu. Sekolah Harapan Utama Batam sejak berdiri telah menerapkan konsep Full Day School dimulai pukul 8.00 WIB hingga pukul 15.30 WIB. Dan hari Sabtu siswa diliburkan.

DPR Prihatin Banyak Siswa Putus Sekolah

ANAK jalanan sedang mengemis di simpang lampu merah. Anak-anak ini merupakan korban putus sekolah.

konsep Full Day School yang diwacanakan Mendikbud, tidak akan bisa diterapkan disemua sekolah di Batam. Terutama sekolah yang masih menggunakan double shift serta sarana dan prasarana terbatas.

Berbeda dengan Sekolah Harapan Utama, semua siswa masuk pagi dan sarana prasarana juga mendukung. Sehingga siswa berlama-lama di sekolah juga tidak jenuh, karena banyak fasilitas kegiatan

tahun setengah juta anakanak kita harus berhenti di sekolah dasar,” jelas dia.

Politisi asal dapil Jambi itu mengatakan fakta ini harus disikapi bersama dengan program yang lebih menyentuh kalangan kurang mampu. Berdasarkan Ikhtisar Data Pendidikan Kemdikbud Tahun 2015/ 2016, terdapat 946.013 orang siswa lulus SD yang tidak melanjutkan ke SMP. Adapun jumlah siswa melanjutkan ke SMP tetapi tidak lulus sebanyak 51.541 orang sehingga ada 997.554 anak Indonesia yang hanya berstatus tamatan SD pada 2015/2016.

Situasi itu cukup memprihatinkan karena ada 68.066 anak lain yang tidak melanjutkan studi di SD pada 2015/ 2016. Jika hal itu terus terjadi setiap tahun, maka jumlah orang Indonesia yang hanya memegang ijazah SD akan terus meningkat. Adapun siswa yang lulus SMP tetapi tidak melanjutkan studi ke SMA/SMK sebanyak 99.406 orang. Ditambah dengan jumlah siswa SMA/SMK yang gagal melanjutkan studi 118.353 orang, maka total warga Indonesia yang hanya memegang ijazah SMP pada 2015/2016 ialah 217.759 orang. Padahal, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) 2030 menghendaki agar pada tahun 2030 seluruh warga dunia bisa mengenyam pendidikan hingga SMA/SMK. (ant)

Siswa Ini Kalahkan 7.000 Lulusan SMA Raih Beasiswa Kuliah ke Turki KALTENG (HK) — Tiara Puspita Priyantoro, remaja putri asal Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berhasil lulus seleksi dan berhak mendapat beasiswa penuh kuliah di Eskisehir Osmangazi University, Turki. "Saya mendapatkan beasiswa universitas untuk S1 di Kota Eskisehir. Itu merupakan kota pelajar di Turki.

Tepatnya di Eskisehir Osmangazi University dengan jurusan International Relations atau kalau di Indonesia disebut Hubungan Internasional," kata Tiara di Sampit, Kamis (13/10).

Keberhasilan ini tidak hanya membuat bangga Tiara, tetapi juga dunia pendidikan di Kalimantan Tengah, khususnya Kotawaringin Timur.

Untuk mendapatkan beasiswa itu, lulusan SMAN 1 Sampit tahun 2015 ini harus bersaing dengan sekitar 7.000 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Padahal kuota beasiswa untuk peserta dari Indonesia tahun ini hanya sekitar 35 orang untuk seluruh jenjang S1, S2 dan S3.

Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Anton Priyantoro dan Anur Radha ini pun bercerita tentang keputusannya

mengikuti seleksi beasiswa itu. Semua berawal dari kecintaan dan kemampuan gadis berhijab ini berbahasa Inggris karena membuatnya selalu bersemangat membahas kuliah di luar negeri. Awalnya dia mendapat informasi adanya beasiswa itu dari kakak kelasnya yang lebih dulu kuliah di sana. Pendaftaran dibuka pada 1 hingga 30 Maret lalu dan Tiara akhirnya memberanikan diri mendaftar sekitar dua pekan sebelum pendaftaran ditutup.

Beasiswa ini Full Funded Scholarship yakni semua biaya telah ditanggung oleh Pemerintah Turki. Ini tentu menjadi kesempatan yang sangat berharga karena biaya kuliah

di luar negeri tentu tidak murah. Tahun ini ada sekitar 110.000 peserta dari 170 negara yang mengikuti seleksi beasiswa ini. Di Indonesia, ada 6.000 hingga 7.000 peserta yang lulus seleksi administrasi, namun saat seleksi wawancara hanya 160 peserta yang berhasil lulus untuk jenjang beasiswa S1, S2, dan S3.

Seleksi wawancara dilaksanakan pada 26 hingga 30 Juni 2016 di dua tempat yakni Kedutaan Besar Turki di Jakarta dan suatu tempat di Aceh. Tiara adalah satu-satunya peserta dari Kalimantan yang berhasil lolos. Saat seleksi wawancara di Jakarta, dia diuji oleh dua orang yang mempunyai pengaruh pent-

NET

KAMPUS Eskisehir Osmangazi University, Turki menawarkan beasiswa kepada remaja di Indonesia, Kampus ini merupakan salah satu kampus ternama di Turki.

ing di program beasiswa Turkiye Burslari. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan Turki karena penguji sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia.

Berbagai pertanyaan diajukan penguji, di antaranya terkait alasan memilih kuliah di Turki, alasan memilih jurusan International Relations, serta apa rencana setelah lulus.

Tiara bersyukur saat itu bisa menjawab dengan baik karena dia menjawab dengan jujur dan sesuai hati nurani, serta dengan semangat tinggi. Wawancara berlangsung cukup singkat yakni hanya sekitar 10 menit. "Setelah hampir tiga bulan menunggu hasil wawancara maka pada tanggal 18 September hasilnya keluar. Alhamdulillah Tiara termasuk dari mereka yang lolos beasiswa ini," ucapnya.

Tiara dan penerima beasiswa lainnya dari Indonesia sudah mendapatkan tiket reservasi ke Turki pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 20.30 WIB melalui Bandara International Soekarno-Hatta, Jakarta. Perjalanan ke Turki sekitar 12 jam dan akan mendarat di Ataturk International Air Port di Kota Istanbul. (ant)

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081275412761.

Editor : Arment, Layout : Mario

5

opini

Jumat, 14 Oktober 2016

Pungli di Kemenhub SETELAH ramai diberitakan pungutan liar (Pungli) oleh petugas polisi di Denpasar Bali, muncul lagi berita soal pungutan liar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bidang Perhubungan Laut.

Tulisan editorial kali ini sengaja tidak menyingkat frasa pungutan liar' agar kita selalu sadar bahwa

pungutan itu memang benar-benar liar. Pungutan liar di Kemenhub banyak cakupannya, mulai dari izin panjang kapal sampai pembuatan buku pelaut yang dilakukan oleh pegawai di Kementerian tersebut.

Praktik itu ditemukan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan aparat kepolisian. Dari OTT

itu, kepolisian menemukan uang Rp95 juta hasil kutipan dari pegawai tersebut. Sangat mungkin sekali jika praktik pungutan liar itu tidak hanya terjadi di Kementerian Perhubungan, tetapi juga terjadi di daerah-daerah. Sebab, bagaimanapun, pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum pasti memiliki keterbatasan.

Pungli itu dilakukan dengan cara meminta biaya sebagai wujud ucapan terima kasih bahwa pengurusan izin sudah diberikan kepada para pemohon. Secara administratif, penyerahan biaya pengurusan itu telah memenuhi prosedur dan tidak menyalahi ketentuan. Namun, para pemohon kemudian 'dipaksa' untuk memberikan imbal jasa atas pembuatan buku pelaut dan izin lainnya.

Pemberian uang jasa sebagai wujud ucapan terima kasih, atau secara umum disebut tip, jamak terjadi manakala berlangsung transaksi jasa antara dua orang atau lebih. Tip pada umumnya diberikan secara sukarela oleh pihak penerima jasa dan tidak ada keharusan. Namun, jika para pemohon diharuskan memberikan uang dalam jumlah tertentu sebagai ucapan terima kasih,

BudayaLiterasidanKemajuanBangsa

C akap B ijak “ORANG yang paling beruntung didunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan, dalam situasi apapun.”

(Bagian Pertama dari Dua Tulisan) Ternyata dari penelitiannya tersebut diperoleh data bahwa negara yang siswanya membaca buku tertinggi adalah amerika serikat dengan 32 judul buku, belanda dan perancis 30 judul buku, jerman 22, jepang dan swiss 15 buku, kanada 13, rusia, 12, brunei 7, singapura dan Malaysia 6, dan Thailand 5. Sedangkan Indonesia rata-rata 0 buku.Jadi dapat disimpulkan di zaman yang modern ini, 90% siswa Indonesia hanya mengandalkan hidupnya dengan melihat dan mendengar saja.Pada hal teknologi semakin modern tapi tanpa membaca buku maka berarti kita masih primitif.

Kalau kita bandingkan dengan siswa Algemene Middelbare School (SMA zaman Belanda dulu) di Yogyakarta wajib membaca 25 buku sastra dalam waktu 3 tahun, tak jauh di bawah SMA Forest Hills (New York), di atas SMA Wanne-Eickel (Jerman) hari ini.Superioritas AMS Hindia Belanda itu jadi luar biasa karena 25 buku itu dalam 4 bahasa, yaitu Belanda, Inggeris, Jerman dan Perancis.Siswa AMS wajib menulis 1 karangan seminggu.Karangan disetor, diperiksa guru, diberi angka.panjang karangan 1 halaman. 36 karangan setahun, 108 karangan 3 tahun.Ketika mereka masuk universitas, tugas menulis makalah dan skripsi dilaksanakan dengan sangat baik dan lancar.

Selanjutnya kalau kita hubungkan dengan bonus demografi pada tahun 2045 atau ulang tahun Republik Indonesia ke- 100 tahun.

Maka seandainya kita tidak menyiapkan generasi kita sekarang maka bonus demografi pada saat itu hanya akan lewat begitu saja tanpa memberikan manfaat bagi Negara ini.

Ledakan penduduk usia kerja adalah hal penting karena dengan peningkatan penduduk usia kerja memberikan peluang mendapatkan bonus demografi.

Kolom Publik PESATNYA perkembangan teknologi informasi, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu.

Namun disisi lain, perkembangan tersebut juga memberikan dampak negatif.

Kita ambil contoh, kecanggihan perangkat digital itu telah dimanfaatkan oleh pelaku kriminal dalam melancarkan berbagai modus dan aksi. Menyikapi kondisi itu, aparat penegak hukum tidak mau kalah. Mereka pun menyimbangi dengan menghadirkan komputer forensik dalam mengungkap kasus yang menggunakan perangkat canggih itu. Komputer forensik atau Forensik komputer merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Forensik komputer menjadi bidang ilmu baru yang mengawinkan dua bidang keilmuan, hukum dan komputer.

Dalam kerjanya, ada tahapan-tahapan yang di-

TAUFIK Ismail pada tahun 1997 mengadakan penelitian pada tingkat SMA di 13 negara. Beliau meneliti tentang kewajiban buku dalam pembelajaran, tersedianya buku wajib di perpustakaan sekolah, bimbingan menulis, dan pengajaran sastra di sekolah.

Oleh: Adi Saputra, M.Pd Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Batam Apabila ada respon kebijakan pemerintah daerah yang positif pada saat bonus demografi, maka akan terjadi peningkatan produktivitas. Bonus Demografi juga memberikan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia non produktif sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang.

Dalam konteks internasional, pemahaman membaca tingkat sekolah dasar (kelas IV) diuji oleh Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Prestasi Pendidikan (IEAthe International Association for the Evaluation of Educational Achievement ) dalam Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) yang dilakukan setiap lima tahun (sejak tahun 2001). Pada tingkat sekolah menengah (usia 15 tahun) pemahaman membaca peserta didik (selain matematika dan sains) diuji oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD— Organization for Economic Cooperation and Development) dalam Programme for International Student Assessment (PISA). Dalam PIRLS 2011 International Results in Reading , Indonesia menduduki peringkat ke-45 dari 48 negara peserta dengan skor 428 dari skor rata-rata 500 (IEA, 2012). Sementara itu, uji literasi membaca dalam PISA 2009 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-57 dengan skor 396 (skor ratarata OECD 493), sedangkan PISA 2012 menunjukkan peserta didik Indonesia

berada pada peringkat ke64 dengan skor 396 (skor ratarata OECD 496) (OECD, 2013) dari 65 negara yang berpartisipasi. Data PIRLS dan PISA, khususnya dalam keterampilan memahami bacaan, menunjukkan bahwa kompetensi peserta didik Indonesia tergolong rendah.

Rendahnya keterampilan tersebut membuktikan bahwa proses pendidikan belum mengembangkan kompetensi dan minat peserta didik terhadap pengetahuan. Praktik pendidikan yang dilaksanakan di sekolah selama ini juga memperlihatkan bahwa sekolah belum berfungsi sebagai organisasi pembelajaran yang menjadikan semua warganya sebagai pembelajar sepanjang hayat.Untuk mengembangkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS).GLS adalah upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah (guru, peserta didik, orang tua/ wali murid) dan masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.Gerakan Literasi Sekolah memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015.Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah “kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai”.Kegiatan ini dilaksanakan untuk menum-

buhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik.Materi baca berisi nilainilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik.

Terobosan penting ini hendaknya melibatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan.Pelibatan orang tua peserta didik dan masyarakat juga menjadi komponen penting dalam GLS.Keterampilan membaca berperan penting dalam kehidupan kita karena pengetahuan diperoleh melalui membaca.Oleh karena itu, keterampilan ini harus dikuasai peserta didik dengan baik sejak dini.

Pengertian Literasi Pengertian Literasi dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/ atau berbicara.Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.

Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber

Komputer Forensik untuk Kriminologi lakukan pada pada Digital Forensik yang meliputi: Pengumpulan (Acquisition), Pemeliharaan (Preservation), Analisa (Analysis), dan Presentasi (Presentation). Tahapan-tahapan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam pengungkapan sebuah kasus kriminologi atau tindak kejahatan.

Berbagai kasus dan persoalan hukum yang mencuat akhir-akhir ini telah membuka mata kita akan pentingnya keahlian dibidang Digital Forensik dalam mendukung investigasi pada kasus kejahatan, khususnya kejahatan pada bidang komputer (cybercrime).

Sebagai bagian dari Keamanan Komputer (IT Security) Digital Forensik merupakan kajian yang sangat menarik dengan menerapkan metode-metode tertentu dalam menelusuri bukti-bukti secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum untuk mengungkap sebuah kasus kejahatan/ kriminal. Contoh kasus besar yang berhasil diungkap dengan bantuan komputer forensik adalah terungkapnya teror bom oleh Noordin M.Top di daerah Mega Kuningan Jakarta. Kasus ini berhasil diungkap ketika Polri membedah isi laptop Noordin M. Top yang ditemukan dalam penggrebekan di Solo pada 29 September 2009. Dalam laptop tersebut ditemukan video yang berisi rekaman kedua ‘pengantin’ dalam ledakan bom di Mega Kuningan, Dani Dwi Permana dan Nana Ichwan Maulana.

Diketahui, sekitar tiga minggu sebelum peledakan, Dani Dwi Permana dan Nana Ichwan, pada video tersebut setidaknya melakukan field tracking sebanyak dua kali ke lokasi JW. Marriot dan Ritz Carlton yang terletak di salah satu daerah elit di Jakarta itu. Dalam melakukan survei tersebut,

Dani dan Nana didampingi oleh Syaifuddin Zuhri sebagai pemberi arahan dalam melakukan eksekusi bom bunuh diri. Dalam video tersebut tampak target lokasi pengeboman yaitu Ritz Carlton.

“Dari digital evidences yang kita temukan, terungkap bahwa mereka sempat melakukan survei lebih dulu sebelum melakukan pengeboman,” kata Irjen Nanan Sukarna, kala itu menjabat Kadiv Humas Polri. Dan masih banyak kasus lain yang telah terungkap dengan bantuan komputer forensik. Itulah peran penting komputer forensik dalam mengungkap kasus tindak kejahatan.

Untuk menjadi seorang ahli dibidang Digital Forensik sendiri, harus didukung dengan pengetahuan tentang teknologi informasi secara menyeluruh baik itu hardware maupun software yang meliputi: sistem operasi, bahasa pemrograman, media penyimpanan komputer, net-

pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori.Di abad 21 ini, kemampuan ini disebut sebagai literasi informasi.Ferguson (www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf) menjabarkan komponen literasi informasi sebagai berikut: 1) Literasi Dasar (Basic Literacy), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (counting) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi (perceiving), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (drawing) berdasar pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.

2)Literasi Perpustakaan (Library Literacy), yaitu kemampuan lanjutan untuk bisa mengoptimalkan Literasi Perpustakaan yang ada. Maksudnya, pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi.

Pada dasarnya literasi perpustakaan, antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.3) Literasi Media (Media Literacy), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. ***

Oleh: Ela Erminawati, NIM 3311401022 dan Putri Harmianty, NIM 3311401028, Mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam, Dosen Pembimbing: Sandi Prasetyaningsih, S.St working, routing, protokol komunikasi dan sekuriti, kriptologi, teknik pemrograman terbalik, teknik investigasi, perangkat komputer forensik, bentuk/format file, dan segala aplikasi software tools forensik. Namun, masih jarang orang Indonesia terjun dibidang ini karena harus benar-benar menguasai banyak disiplin ilmu bidang teknologi informasi. Tapi, ini juga menjadi peluang bagi anak-anak teknik informatika untuk terjun ke dalam bidang komputer forensik, karena tenaga kerja di bidang ini masih sangat dibutuhkan.

Selain itu, komputer forensik ini juga mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai bidang khususnya bidang kriminologi sehingga sangat dibutuhkan.**

nian pula dari pihak pemberi untuk menolak menyerahkan uang pungutan.

Kultur ucapan terima kasih dengan memberikan imbalan uang ikut mendorong praktik subur pungutan liar tersebut. Apalagi, dalam kasus pungutan liar terhadap pemberian izin, 'hanya diminta' memberikan uang terima kasih. Untuk itu sudah saatnya keberanian kita menolak pemberian pungutan harus menjadi budaya dalam perilaku masyarakat. Semoga...***

praktik tersebut termasuk dalam kategori pungutan luar atau suap.

Praktik suap atau pungli pada dasarnya juga terjadi karena kedua belah pihak sama-sama sepakat melakukannya, entah dalam keadaan terpaksa ataupun atas kemauan sendiri. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas mendefinisikan praktik korupsi ke dalam 30 jenis, yang salah satunya adalah praktik suap-menyuap. Jadi, dibutuhkan kebera-

“SALAH satu penemuan terbesar umat manusia adalah mereka bisa melakukan hal- hal yang sebelumnya mereka sangka tidak bisa dilakukan.”

(E. Nightingale, Penulis)

(Henry Ford, Pengusaha)

Resensi Azab dan Sengsara Judul: Azab dan Sengsara Penulis: Merari Siregar Penerbit: Balai Pustaka Tebal: 835 halaman (versi digital dengan pengaturan huruf sangat besar) BANYAK kita temui kisah roman klasik dengan tema adat dan perkawinan. Lihat Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van Der Wick,Dian yang Tak Kunjung Padam, dan lain sebagainya. Demikian juga Azab dan Sengsara. Alkisah di sebuah kota Sipirok, di dekat Tapanuli (Tapanuli sebenarnya adalah Tapian na Uli yang artinya Tepian yang elok), tinggalah sebuah keluarga yang memiliki seorang anak gadis, Mariamin namanya. Mariamin atau Riam tinggal bersama Ibu dan adiknya. Ayah Mariamin, Sutan Baringin sesungguhnya adalah seorang bangsawan. Namun kekayaan keluarga itu ludes disebabkan oleh perilaku sang Ayah yang boros dan suka berhura-hura. Sejak kecil Mariamin bersahabat erat dengan seorang pemuda bernama Aminuddin. Seperti Riam, Aminuddin adalah anak dari keluarga terhormat dan bangsawan kaya. Ayah Aminuddin, Sutan Baginda di atas adalah kepala kampung di desanya.

Sesungguhnya Mariamin dan Aminuddin mempunyai hubungan keluarga. Mereka saudara sepupu, karena Ayah Mariamin adalah kakak kandung Ibu Aminuddin.

Hubungan akrab antara keduanya berlangsung sampai mereka dewasa. Mereka pun berikrar untuk sehidup semati. Untuk itu Aminuddin pergi ke lain kota untuk mencari penghidupan dan berjanji membawa Mariamin kelak bersamanya. Setelah dirasa cukup bekal yang ia punya, Aminuddin mengirimkan surat kepada orang tuanya dan mengutarakan niat hatinya untuk menyunting dan membawa Riam ke Medan. Ibu Aminuddin bersuka cita mendengar berita tersebut.

Dalam adat mereka, perkawinan antara anak muda yang serupa itu amat disukai orang tua kedua belah pihak.

“Tali perkauman bertam-

bah kuat,” kata orang di kampung-kampung. (hal 121).

Tak lupa Aminuddin pun mengabarkan keinginan hatinya kepada Riam. Alangkah senang hati anak perawan itu.

Demikian pula dengan sang Ibu, yang berharap kebahagiaan untuk putri tercinta.

Ayah Aminuddin rupanya tak suka dengan kabar itu. Ia kemudian bersekongkol dengan dukun dan mengajak istrinya untuk mendengar ramalan yang akan menimpa Aminuddin jika ia menikah dengan Mariamin.

Demi mengetahui kesengsaraan yang kelak dihadapi Aminuddin maka sang Ibu tidak mampu menolak keputusan sang suami untuk menjodohkan Aminuddin dengan gadis lain dari golongan sederajat dengan keluarga mereka.

Surat mengenai kedatangan calon istri Aminuddin dikirimkan oleh orang tuanya. Aminuddin bahagia mendengar kabar kedatangan calon istrinya yang ia sangka adalah Mariamin. Namun alangkah getir hati Aminuddin ketika mengetahui bahwa gadis yang didatangkan Ayahnya bukanlah Riam. Ia pun tak mampu menolak keputusan orang tuanya untuk menikahi gadis pilihan mereka. Dengan berat hati Aminuddin memberitahukan Riam rencana tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan hati gadis perawan itu. Mariamin jatuh sakit.

Tema pernikahan dan adat seringkali dipilih dalam banyak karya sastra klasik. Posisi perempuan yang lemah menjadi topik sentral dalam cerita ini. Mengutip kalimat di buku ini “Perkawinan memang suatu adat dan kebiasaan yang harus dilakukan tiap-tiap manusia, bila sudah sampai waktunya.”

Namun perkawinan yang dilakukan dengan terpaksa dan tanpa rasa cinta akan meninggalkan kesedihan dan kekecewaan bagi yang menjalaninya.

Tidak hanya untuk si perempuan namun juga anak-anak yang mereka tinggalkan. Lagilagi perempuan lah yang akan menanggung akibatnya. (ben)

√ Dirut PDAM Dipanggil Kemenpupera -Baru dipanggil, belum dipecatkan?

√ Terdakwa Pembunuhan Menangis -Sudah membudaya, berbuat lalu menyesal REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

PP o j o k

Editor : Fery Heriyanto, Layout : Hestu Purwanto

CMYK

6

iklan

Jumat, 14 Oktober 2016

CMYK

Editor: Helmi rizal

7

sambungan

Jumat, 14 Oktober 2016

Jalur Kubung–Talang Mengerikan AROSUKA (HK)— Jalur Kota Solok–Padang memang tergolong ekstrim. Jika sudah hujan, ruas jalan jadi licin. Dalam sehari, kecelakaan bisa terjadi berulang kali. Kamis (13/10), ada empat kecelakaan yang terjadi. Satu korban, tewas sebelum mendapatkan perawatan medis.

Paling parah, kecelakaan mobil Avanza yang tergelincir ke dalam jurang di Kelok Beringin, dekat SMP Negeri 1 Gunung Talang. Mobil Avanza BA 1036 BF yang dikemudikan Eko Hartanto (31) beralamat di Perumnas Indarung Padang, tergelincir dan terbalik dengan posisi keempat rodanya ke atas. Diduga, ban mobil slip ketika berbelok.

Informasi yang dihimpun, korban tewas dalam musibah itu adalah Yurni (69), warga Indarung Padang. Nyawa Yurni tak tertolong lantaran luka yang dideritanya cukup parah. Sedangkan korban luka-luka dalam kecelakaan itu adalah Darius (69) dan sopir Eko Hartanto (31).

Korban lainnya, pejalan kaki bernama Buyung (28), warga Jorong Koto Gaek Guguak. Saat kejadian, korban sedang berjalan kaki di lokasi kejadian.

Kapolres Solok AKBP Reh Ngenana didampingi Kasatlantas Polres Arosuka AKP Anggara Rustamoyo menerangkan, saat peristiwa terjadi, mobil Avanza yang dikemudikan Eko Hartanto meluncur dari arah Padang memenuju Kota Solok.

Namun naas, sampai di Kelok Beringin, mobil kehilangan kendali karena jalanan licin saat meluncur di tikungan kelok Beringin Talang yang terkenal sering terjadi kecelakaan. Mobil Avanza kemudian tergelincir ke sisi kiri jalan, dan menabrak besi pengaman pembatas jalan, sebelum akhirnya terperosok terjun masuk ke jurang.

Petugas Satlantas Polres Solok yang mendapat informasi langsung melakukan evakuasi korban tewas dan luka-luka dari dalam mobil dibantu warga sekitar. Para korban kemudian dibawa ke Puskesmas Talang yang berjarak 300 meter dari TKP. Sayangnya sesampai di Puskesmas Talang, korban Yurni menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara, yang lain dirujuk ke RSUD Arosuka untuk perawatan lebih lanjut.

Jalan Ekstrim

Polisi Harus..... yang memberikan pemahaman dan pemaparan bahaya korupsi yakni Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif Budiman.

"Materi yang diberikannya, mengenai ruang lingkup korupsi, seperti suap dan pemerasan.

Untuk meningkatkan pemahaman anggota," kata Arif.

Materi tersebut, kata dia, diberikan agar anggota Polri di Polda Kepri dapat menghindari segala bentuk korupsi selama bertugas ditengah-tengah masyarakat.

"Harapan kami, seluruh anggota polisi bisa menjadi lebih bersih dan dipercaya masyarakat. Karena polisi selalu menjadi sorotan ditengah-tengah masyarakat," kata dia.

Baru-baru ini Bareskrim Polri menetapkan Subdit Tipikor Polda Kepri menjadi yang terbaik dari seluruh Polda yang ada.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan mendukung langkah Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa hari lalu pasca diluncurkannya paket reformasi hukum berupa operasi pemberantasan korupsi (OPP) oleh Presiden Jokowi.

Namun politisi PDIP itu menekankan agar operasi pem-

sambungan Hal. 1 berantasan pungli itu dilakukan juga di instansi lainnya yang memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Termasuk di dalam internal Polri sendiri dalam memberikan pelayanan kepada publik karena selama ini masyarakat sering mengeluhkan seringnya terjadi pungli dalam pengurusan SIM. "Sejauh mana aparat polisi bisa membenahi dirinya, karena di Kepolisian kami tahu betul pelayanan publik yang paling menyentuh soal SIM dan STNK," kata Trimedya dalam acara dialetika demokrasi dengan pembicara anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani dan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Akhyar Salmi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/10).

DPR, kata Trimedya, menunggu gebrakan Polri akan melakukan operasi tangkap tangan di Satlantas. Terobosan tersebut dianggap akan menjadi pembuktian bagi Tito Karnavian sebagai Kapolri untuk membersihkan internalnya terlebih dahulu. "Polisi sebagai garda terdepan harus membersihkan dirinya terlebih dahulu.

Di wilayah Polres Jakarta Barat cenderung 'basah' banyak pungli karena banyak hiburan malam. Ini yang harus dilakukan

Nelayan Batam ..... hadap nasib nelayan pun menjadi berkali lipat dibandingkan sebelumnya. Nelayan menjadi kebanjiran bantuan.

Di Batam saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah memberikan puluhan kapal bertonase besar. Kini rata-rata nelayan Batam yang tergabung dalam KUB menggunakan kapal 30 GT. Tidak ayal, nelayan Batam yang mulanya "malu-malu" mencari ikan di perairan perbatasan Indonesia-Singapura atau Indonesia-Malaysia, maka kini, ke sanalah mereka pergi mencari ikan.

Ketua Umum Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Bina Batam Madani, Mansar mengamini Musa. Menurutnya, sejak Susi menjadi Menteri, kesejahteraan nelayan meningkat.

Nelayan tidak sekadar diberikan bantuan berupa kapal dan alat tangkap lainnya. Namun nelayan juga dilindungi dan diberdayakan.

Perizinan Nelayan juga diajari untuk melek ekonomi dan hukum.

Melek ekonomi, karena nelayan diajak untuk mengembangkan usaha, tidak sekadar mengambil ikan di laut. Melainkan ikut mengolahnya dan masuk ke industri besar.

Pada pengajaran melek hukum, nelayan digiring untuk taat aturan. Memahami mana yang boleh, mana yang tidak.

Termasuk menjalankan semua perizinan yang diharuskan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memang menerbitkan ratusan perizinan kapal, yang tidak hanya harus dipatuhi pengusaha besar, melainkan juga nelayan.

Meski begitu, nelayan tidak keberatan untuk mematuhinya sekaligus membayar seluruh retribusi dan pajak, meski harus mengurus sampai Jakarta.

Ya, mengurusnya sampai ke ibu kota negara untuk mengan-

Hujan gerimis yang mengguyur kawasan sepanjang jalan Solok-Padang dari Salayo hingga Arosuka semakin memperlicin aspal jalan lintas Sumatera. Akibatnya, di hari bersamaan, satu unit truk Fuso BA 8418 CQ warna hijau terperosok ke dalam parit. Tepatnya di pendakian Sawah Ilia, Jorong Aro, Nagari Talang atau sekitar 1 Kilometer dari lokasi tragedi Avanza maut.

Selain di Talang, di hari yang sama juga terjadi kecelakaan truk Fuso yang melaju dari arah Solok hendak ke Padang. Namun sewaktu menaiki jalan tanjakan di pendakian Batu Batupang, Nagari Koto Baru, pengemudi mengalami masalah pada rem. Akibatnya, mobil terpaksa dibanting ke kiri dalam posisi mundur dan terjun ke selokan. Beruntung, supir truk tidak mengalami luka-luka. Namun, akibat kejadian itu, bagian belakang truk fuso mengalami rusak parah.

Kecelakaan lain terjadi di Kelok Sawah Tapi, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung. Satu unit mobil merek Honda CRV juga menerjuni sawah sekitar pukul 14.30 WIB. Dugaan kecelakaan tunggal ini lagi-lagi dipicu kondisi jalan licin. (h/ndi)

paralel oleh Tito dan Jaksa Agung," kata Trimedya.

Arsul Sani menilai kalau ada unsur pencitraannya dalam kasus pungli di Kemenhub RI itu sah-sah saja. Tapi, yang harus diperhatikan adalah konsistensinya, kelanjutannya agar langkah yang sama dilakukan di lembaga lain. Khususnya di lembaga penegak hukum. Seperti di internal kepolisian, Kejagung RI, dan kementerian lainnya.

Seperti tata kelola SIM, STNK, dan perizinan yang lain kata Arsul Sani, di Jakarta masih lumayan baik, tapi kalau di daerah masih semrawut dan banyak pungli. “SIM misalnya yang seharusnya membayar Rp 180 ribu, tapi masyarakat harus mengeluarkan uang sampai Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu," kata anggota DPR dari PPP itu.

Pakar hukum pidana UI, Akyar Salmi menyebutkan, apakah pemberantasan pungli yang dipimpin langsung Presiden Jokowi ini sebagai pencitraan atau tidak, itu sangat tergantung dari posisi mana melihatnya. "Saya berharap apa yang dilakukan saat ini tidaklah pecintraan tetapi benar-benar dari hati Jokowi untuk memberantas pungutan liar yang terjadi hampir di semua lini kehidupan," katanya. (sam/ant)

sambungan Hal. 1 tongi Surat Izin Penangkapan Ikan dan beberapa izin lainnya.

Nelayan berangkat, meski berat.

Apalagi, biaya perizinan yang harus dikeluarkan nelayan mencapai puluhan juta rupiah setelah naik beberapa waktu lalu.

"Kami kaget, waktu pertama kali mengajukan bantuan kapal, biayanya hanya Rp3,1 juta. Kemudian naik jadi Rp6 juta lebih, dan sekarang sudah belasan juta rupiah. Tapi tetap kami bayar juga," kata Ketua Mansar.

Ia menceritakan, demi memenuhi aturan, nelayan rela menyisihkan dana Rp100 ribu setiap kali berlayar agar dana genap Rp30 juta.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam Suhartini menyatakan, "Kelengkapan izin itu harus.

Tidak ada pengecualian, karena itu dari Kementerian Perhubungan dan KP2."

Meskipun hanya nelayan kecil, namun Suhartini optimis KUB mampu membayar semua biaya perizinan yang diharuskan.

Ia juga yakin tidak akan ada kapal bantuan nelayan yang gagal berlayar karena tidak mampu membayar perizinan.

"Itu sebabnya penerima bantuan kapal besar kami seleksi, dari tabungan kelompok, bisa 'enggak' bayar biaya operasional. Karena jumlahnya bisa Rp50 juta setahun," katanya.

Perizinan Mengenai rumitnya birokrasi perizinan yang mengharuskan pengurusan ke Jakarta, Suhartini menjelaskan Kementerian KP sudah menyusun langkah mempermudah perizinan kapal, dengan membuat Gerai Perizinan Kapal di daerah.

Suhartini menyatakan saat ini pemerintah masih mencari lokasi Gerai Perizinan Kapal untuk wilayah Kepri.

Pemkot Batam, kata dia,

turut mendorong agar Gerai Perizinan Kapal bertempat di Batam.

"Idealnya memang di Batam, karena jumlah nelayannya lebih banyak," kata Suhartini.

Apalagi, banyak nelayan Batam yang tergabung dalam KUB menggunakan kapal besar bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dibeli menggunakan dana bersama yang dikelola KUB. Setiap tahun, nelayan Batam mendapatkan banyak bantuan kapal dari pemerintah, karena dianggap berhasil mengembangkan diri.

Pada April 2016 saja, nelayan Batam mendapatkan 54 unit kapal bantuan dari KKP yang disalurkan kepada KUB Nelayan di Kota Batam, bukan kepada per orangan.

Kapal diberikan secara cuma-cuma pada kelompok nelayan untuk meningkatkan dan mempermudah kerja dalam mencari ikan bersama-sama.

Suhartini mencatat di Batam terdapat sekira 500 KUB Nelayan, dengan kinerja baik.

Jumlah nelayan yang terdaftar di Dinas KP2K sendiri sebanyak 7.000 orang.

KUB nelayan Batam juga memiliki prestasi relatif baik, sehingga pemerintah percaya memberikan banyak bantuan.

"Di tingkat nasional, namanya harum. Menjadi tujuan studi banding. Karena apa yang mereka capai harus dikembangkan, dengan pola pengembangan yang baik," kata dia.

"Kami ingin membuat nelayan maju, menjadi pengusaha.

Ternyata bisa, ada KUB yang membeli dua unit ruko," kata dia.

Di Ruko itu, KUB mendirikan gerai nelayan yang menjual berbagai kebutuhan tangkap ikan.

Nelayan yang awalnya hanya memahami cara menangkap ikan kini sudah menjalani bisnis pendukung untuk melayani kebutuhan bersama.(ant)

Arcandra Masuk..... gambil keputusan siapa yang akan dipilih untuk menjabat posisi Menteri ESDM definitif.

Namun, Jokowi berjanji mengumumkannya secepat mungkin.

"Segera secepatnya. Tapi, sampai saat ini belum diputuskan," tegasnya.

Jokowi memastikan, sosok Menteri ESDM yang akan dipilihnya berasal dari kalangan profesional, bukan dari partai. Sayangnya, Jokowi enggan menjawab ketika ditanya mengapa mempertimbangkan Arcandra untuk kembali menjadi Menteri ESDM. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon

sambungan Hal. 1 mempertanyakan proses Arcandra Tahar sebagai warga negara Amerika menjadi warga negara Indonesia. "Apakah prosedurnya itu sudah tepat? Apakah dari sisi lainnya, seperti integritas, kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan itu memang mumpuni," tanya Fadli Zon dengan heran, saat ditemui di komplek parlemen, Kamis (13/10).

Menurut Politikus Gerindra itu, sebelum nama Arcandra Tahar dimasukkan ke nominasi untuk kembali memangku jabatan harus melalui prosedur yang benar seperti diamanatkan undang-undang. Sebetulnya, tidak

6 Perusahaan.....

Dalam kesempatan itu, Kapolda memberikan penjelasan, bahwa total perusahaan yang telah diberikan SP3 berjumlah 14 perusahaan. Karena satu perusahaan ternyata sudah divonis di pengadilan.

"Dari 14 perusahaan yang diSP3-kan tersebut, enam di antaranya bisa ditindaklanjuti.

Tim investigasi menilai penghentian terhadap enam perusahaan tersebut tergesa-gesa," terangnya Kapolda.

Sementara itu, untuk penanganan beberapa perkara, nantinya akan dikembalikan ke Polres dan Polsek. karena ternyata ada beberapa perkara yang sebelumnya ditangani Polres dan Polsek, namun ditarik ke Polda untuk dihentikan atau SP3.

"Terkait ini Polda Riau membentuk tim evaluasi interen yang diketuai Irwasda untuk menelusuri mengapa ini sampai

sambungan Hal. 1 terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolda Zulkarnain menjelaskan, untuk membuka SP3 tersebut ada tiga langkah yang bisa dilakukan.

Pertama, dilakukan sendiri oleh penyidik, kedua dilakukan Jaksa dan ketiga dilakukan oleh pihak ketiga.

"Untuk yang pertama sedang kita lakukan, namun yang kedua tidak bisa kita lakukan karena ternyata dalam penyidikan sebelumnya, penyidik tidak pernah mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, red) kepada pihak Kejaksaan. Sementara langkah ketiga, sebelumnya sudah kita berikan kepada Jikalahari dan Kontras untuk diajukan pra peradilan," ujarnya.

Kapolda berharap jika nantinya perkara ini dibuka kembali, pihak Kejaksaan dapat membantu mempercepat P21, tentu-

DPRD Batam..... mudian aturan hukum tersebut diperkuat lagi dengan UU no 53/ 1999 yang membentuk Batam sebagai daerah otonom. " BP Batam beda dengan Otorita Batam, sekarang penguasaan tanah berada pada Badan Pertanahan," ujarnya.

Menurut Heri, BP Batam berubah menjadi Badan Layanan Umum.

Atas dasar itu, BP tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak pengelolaan lahan di Kota Batam, karena BLU bukan subjek hukum.

Berdasarkan Permendagri No. 5/1973 menyebutkan bahwa hak pengelolaan lahan adalah hak atas negara dimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9/1965. " Kesimpulannya berdasarkan hal tersebut, BP Batam tidak termasuk subjek hukum pemegang hak pengelolaan atas tanah, karena peralihan nama OB ke BP belum dibubarkan, maka HPL yang ada di BP adalah dari OB, sehingga tidak termasuk nomenklatur tarif layanan umum karena UWTO adalah uang pemasukan," tutupnya.

Di tempat sama, utusan pengusaha lainnya mengatakan seharusnya ada indikator untuk menetapkan regulasi. Dan yang paling terpenting harus melibatkan Pemerintahan Kota dan DPRD Batam karena berkaitan dengan masyarakat Batam. " Masa satu meter UWTO sampai Rp6.000 000. Saya kira BP Batam mau mengusir kita dari Batam ini. Untuk itu, Walikota dan DPRD selaku pihak yang punya legislasi jangan diam saja," kata dia disambut tepuk tangan hadirin.

Pemko Batam yang diwakili Asisten I Syuzairi menambahkan, masalah UWTO ini sudah berulang kali dibahas dalam FGD, bahwa BP Batam sebelum menaikkan tarif harus duduk bersama dengan Pemko dan DPRD dulu. Karena pengalokasian lahan contohnya yang mempunyai catatan tata ruang adalah Pemko dan pengeluaran IMB dan Amdal. " Pemko Batam lahir atas keluarnya UU otonomi daerah, dalam arti institusi manapun harus tunduk terhadap UU. Jangan sampai adanya dualisme sehingga masyarakat menjadi korban," tutur dia.

Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam tetap akan menjalankan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 tentang tarif layanan karena berdasarkan isi PMK, tarif UWTO akan berlaku 15 hari sejak tanggal dikeluarkannya PMK. "Menurut saya terlalu pagi kita membicarakan ini (PMK), karena Senin atau Selasa depan perka (peraturan kepala BP Batam) baru keluar," ujar Eko Susanto, Deputi 3 BP Batam usai rapat dengan dewan, Pemko Batam dan pengusaha di gedung DPRD Batam, Kamis (13/10).

Junino Jahja, Deputi 2 BP Batam menyampaikan bahwa Perka masih dalam tahap pembahasan dan BP Batam hanya

ada peneguhan, tapi harus ada penganugerahan kembali atau naturalisasi terhadap kewarganegaraan dan ada prosedurnya dalam jangka waktu tertentu.

"Semuanya harus melalui prosedur, siapapun itu," kata Fadli Zon. Lanjutnya, apalagi Arcandra Tahar akan menjadi seorang pejabat penting di dalam kabinet kerja ini. Dari itu, jangan sampai menjadi suatu presiden yang buruk di masa depan.

Masyarakat bakal berpendangan, orang bisa berproses tanpa melalui prosedur untuk menjadi warga negara Indonesia.. (rep/tmp)

nya dengan bukti-bukti yang diperkuat.

"Kita (Polri) sudah menunjukkan komit untuk menelusuri SP3 perusahaan yang terlibat kebakaran ini. Kami mohon dukungan semua pihak," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan perambahan hutan.

Karena perambahan tersebut merupakan awal dari terjadinya bencana kebakaran.

"Perambahan hutan itu haram karena merusak lingkungan. Polri komit terhadap pemberantasan illegal logging yang merupakan penyebab utama terjadinya Karhutla. Siapa pun bekingnya akan kita sikat. Jika itu dari anggota polisi, maka saya dikat pakai sikat kawat. Kalau itu menyangkut oknum institusi lain maka kita serahkan ke institusinya," ujar Kapolda. (hen)

sambungan Hal. 1 menjalankan tugas dan fungsi.

"Kami hanya bisa menjalankan, kalau masyarakat atau pengusaha mau menuntut silakan tuntut yang membuat PMK," kata Junino yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Junino juga meminta masukan kepada para pengusaha ataupun DPRD untuk persoalan UWTO. "Kalau bisa beri kami masukan, masih ada dua hari sebelum Perka-nya dikeluarkan, beri kami masukan dalam bentuk hard copy setelah itu kami akan bahas," kata Junino.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyimpulkan hasil rapat ini telah tegas menyatakan bahwa pengusaha dan stake holder menolak tarif UWTO baru dan minta tetap menggunakan tarif lama.

Sementara itu, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Djaja Roeslim menilai, kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tidak tepat.

Menurutnya, tarif UWTO baru yang akan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 148/PMK.05/ 2016 tentang tarif layanan BLUBP Batam, bisa mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap properti. " Kenaikan UWTO yang fantastis ini, otomatis akan mempengaruhi harga jual properti," ujar Djaja Roeslim, Kamis (13/10).

Kata dia, pada akhirnya akan membuat masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kesulitan memiliki rumah.

Sementara nilai jual rumah saat ini Rp300 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Selain itu, sambung dia, bagi masyarakat yang telah memiliki rumah juga tak sanggup untuk membayar perpanjangan UWTO. " Disamping masih harus bayar PBB dan mengurus perpanjangan sertifikat rumahnya. Perlu kajian lebih dalam untuk apa sebenarnya kenaikan UWTO yang fantastis tersebut," paparnya.

Turun ke Jalan “Ketua Kadin Kepri, Maaruf Maulana menilai kenaikan tarif baru UWTO saat ini dinilai tidak tepat dengan kondisi ekonomi sekarang.

"Kita menempuh jalur hukum.

Kita ajukan ke MA tentang HPL BP kawasan, kita akan memPTUN-kan Peraturan Menteri Keuangan No 148," ujar Ma'ruf Maulana, Ketua Kadin Kepri.

Ketua Abujapi Kepri M. Al Ichsan mengatakan, Kadin, REI, dan UKM akan menyampaikan keberatan kenaikan tarif ini.

Dampak dari kenaikan tarif ini sangat besar, salah satunya kenaikan harga properti di Batam.

Kata dia, apabila keberatan yang disampaikan tidak ditanggapi, beberapa asosiasi akan menggelar unjuk rasa.

“Demo damai yang melibatkan masyarakat Batam," kata Ichsan.

Menurut dia, para pengusaha juga akan memanggil masyarakat, bahwa pentingnya hal ini karena menyangkut generasi

mereka selanjutnya.

"Masyarakat harus memahami nilai UWTO yang harus menjadi beban," ucapnya.

"Diperkirakan 170 ribu orang nanti akan ikut aksi damai. kita akan setop beraktivitas selama 1 sampai 3 hari," kata Ichsan.

Ia menambahkan, kami sangat berharap Batam ini bisa lebih maju, walaupun kami mengadakan unjuk rasa. Hal ini sudah kami bicarakan, masyarakat sudah mulai memahami apa yang terjadi.

"Kami yakin masyarakat ikut bersama kami, menuntut tidak diberlakukannya nilai UWTO yang baru ini," ucap Ichsan.

Himpunan Kawasan Industri Kota Batam menolak kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai kenaikan sewa lahan atau Uang Tahunan Otorita Batam yang berlaku di pulau utama Batam, Kepulauan Riau Dewan Penasehat HKI Batam, John Sulistiawan di Batam, Kepulauan Riau, Rabu menyatakan, kenaikan UWTO terlalu tinggi sehingga memberatkan pengusaha.

Dari informasi yang diterimanya, kini tarif UWTO untuk kawasan industri sebesar Rp1,4 juta per meter persegi. Padahal dulu, tarifnya hanya 3 dolar AS per meter persegi dan kemudian naik menjadi sekitar Rp50.000 per meter persegi.

Menurut dia, pemerintah tidak turut membangun infrastruktur di kawasan industri sehingga tidak seharusnya menaikan UWTO terlalu tinggi.

"Kecuali yang membangun infrastruktur pemerintah. Ini kan tidak. Pembangkit tenaga listrik, pengelolaan air bersih dan lainnya dibangun sendiri oleh kawasan," kata John.

Ia juga menyesalkan sikap pemerintah pusat dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam yang tidak mengajak pengusaha berunding dalam penetapan tarif UWTO. Sikap itu sangat berbeda dengan kepemimpinan BP Kawasan Batam sebelumnya yang selalu mengajak diskusi pengusaha sebelum membuat kebijakan.

Sama dengan HKI, Pemerintah Kota dan DPRD Batam Kepulauan Riau juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertimbangkan kembali penetapan kenaikan tarif sewa lahan.

Kenaikan tarif UWTO itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.148/PMK.05/ 2016 tentang tarif Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas.

Wali Kota menyatakan kenaikan tarif UWTO menimbulkan keresahan masyarakat sehingga perlu ditinjau ulang.

Sementara Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyatakan, kini bukan saat yang tepat untuk menaikan tarif UWTO karena perekonomian sedang sulit.

Semestinya, saat ekonomi buruk, pemerintah memberikan insentif yang mengurangi beban rakyat, bukan sebaliknya.(cw56/ant)

CMYK

8

P A R L E M E N TA R I A

Jumat, 14 Oktober 2016

DPRD Gelar RDP Terkait PMK ::

::

TANGGAPAN DEWAN

AGENDA DEWAN

Bangunan Permanen di Row Jalan Pertanyaan Yth Dewan Batam. Saat ini makin banyak bangunan permanen di row jalan. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih.

Asril Sekwan DPRD BATAM

Luhur Didik Warga Baloi

Agenda DPRD Kota Batam Jumat,14 Okt 2016

Jawaban Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait itu, untuk memastikan apakah bangunan tersebut memakan row jalan, sebelumnya harus dilakukan pengecekan perizinan seperti fatwa planologi yang dikeluarkan oleh BP dan IMB dikeluarkan Pemko, apabila dua hal tersebut sudah dipenuhi berarti legal secara hukum.

Agenda:Rapat Mediasi mengenai Permasalahan Status Karyawan dan Kelanjutan Operasional PT.Eugoss Indonesia Pratama, Tempat:Ruang Rapat Komisi IV, Pukul:10.00, Dihadiri:Kadisnaker Kota Batam,BKPM,Kapolresta Barelang,Dr.Armin Bruck,Shan Moorthy, Eugene Yeoh,Roni Tamsil,Perwakilan Subcont.

HABLI/HALUANKEPRI

SUSANA RDP terkait PMK nomor 148/PMK.05/2016 di Gedung DPRD Batam, Kamis (13/10).

Edward Brando Komisi III DPRD Batam

Supir yang Ugal-ugalan Pertanyaan Dewan Batam Yth. Supir ugalugalan telah banyak mendatangkan korban di jalan raya. Tanggapannya? Terima kasih.

Tatang S Warga Bengkong Jawaban Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Supir yang ugal-ugalan harus ditertiban oleh pihak kepolisian, karena banyak angka kecelakaan berawal dari kurang tertibnya supir angkutan.

Seharusnya ini harus dilakukan sosialisasi oleh pihak berwajib dan dalam hal ini Dishub juga harus mengambil peranan terhadap banyaknya angkutan tidak mengurus Kir.

Harmidi Umar Husen DPRD Batam

Pembaca yang terhormat.

Jika anda ingin menyampaikan aspirasi keluhan, dan masukan kepada Anggota DPRD Kota Batam, Kirimkan ke email: skpd.batamkota.go.id/setdprdbatam

::

CAKAP DEWAN

"...bila perda parkir ini diterapkan, retribusi parkir di Batam bisa meningkat signifikan.

Apalagi, bila dilihat dari wilayah di Indonesia lainnya, tarif parkir di Batam masih tergolong murah. Kalau hitung kasar saja, Rp 2.000 dikali 356 hari ditambah Rp 4.000 dikali 356 hari dikali jumlah kendaraan, ini baru untuk parkir khusus.

Belum lagi parkir langganan roda dua, empat dan bus diprediksi bisa mencapai Rp 60 miliar” Dandis Rajagukguk Anggota Komisi III DPRD Batam

BATAM (HK) — DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan BP Batam bersama pengusaha dan masyarakat untuk membahas lahirnya PMK nomor 148/PMK.05/2016 mengenai kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), karena sudah meresahkan masyarakat Batam.

Pimpinan Rapat dimana juga selaku Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan bahwa RDP kali ini dilaksanakan dengan turut mengundang seluruh stake holder berkaitan dengan keluarnya PMK pada tanggal 3 Oktober 2016 kemarin, dampaknya telah membuat masyarakat menjadi resah serta banyaknya pengaduan dari para pengusaha.

Dikatakannya, apakah tepat BP Batam menetapkan tarif UWTO dengan kondisi perekonomian masyarakat se-

karang, meskipun DPRD Batam tidak mempunyai leading sector dengan BP Batam, namun, apabila sudah meresahkan masyarakat, maka wajib hukumnya DPRD untuk peran serta.

"Dalam rapat ini kita ambil kesimpulan, dimana hasil tersebut akan dibawa kepada Kementrian Keuangan untuk dilakukan evaluasi sebelumnya terlaksanaya PMK tersebut pada tanggal 18 Oktober 2016 nanti," Ujarnya.

Dalam kesempatan sama, perwakilan dari Kadin juga

mengatakan sangat terbebani dengan kenaikan UWTO tersebut, pasalnya angka pembayaran sudah tidak masuk akal lagi karena tidak wajar kenaikan bisa mencapai 6000 persen, padahal kalau seratus persen para pengusaha masih sanggup.

"Masa sebelumnya cuma bayar Rp6000 langsung naik drastis. Ini kan tidak wajar, mau diusir kita dari Batam," terangnya.

Oleh karena itu, dia meminta kepada DPRD Batam tidak diam dengan kenaikan UWTO ini karena sudah bersentuhan dengan masyarakat dan membuat para pengusahapun menjadi kebingnugan karena tidak ada kepastian hukum.

"Kita minta kepada DPRD selaku wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pusat untuk segera dilakukan evaluasi ulang," pintanya.

Perwakilan BP Batam, mengatakan bahwa aturan tersebut dibuat oleh Pusat, sehingga

HABLI/HALUANKEPRI

RDP terkait PMK nomor 148/PMK.05/2016 di Gedung DPRD Batam, Kamis (13/10). tidak bisa langsung dilakukan pembatalan, serta juga berkaitan untuk pembersihan mafia lahan di Kota Batam, sehingga sebelum adanya keputusan PMK maka belum bisa mengeluarkan perizinan.

Dikatakannya, bahwa PMK ini merupakan kebijakan dari Pemerintahan Pusat dimana

"Mereka pun Sudah Diberi Seragam..."

BATAM (HK) - Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura, saat yang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Batam, terkait Tenaga Harian Lepas (THL) Satpol PP Batam, Selasa (12/10), menilai tidak logis bila BKD dan Inspektorat tidak mengetahui permasalah ini. Padahal, katanya, dalam merekrut, mereka diminta surat kesehatan, tes urine dari BNN serta pembagian pleton yang semakin mempertegas adanya komunikasi antara atasan dan bawahan di satpol PP. “Dimana fungsi pengawasan Inspektorat. Kita bukan saling melempar bola, tapi mencari solusi untuk mereka,” ucapnya.

Dan bahkan, kata Nyanyang, kenapa sekarang mereka tidak diakui, padahal sudah diberi seragam dan tugas. “Ini sama saja tenaga mereka diperas tapi tak diakui. Berwujud tapi tak terlihat,” ucap poltisi Gerindra itu.

Dari data yang masuk ke Komisi I, seperti dilansir media di Batam, registrasi pendaftaran THL Satpol PP angkatan ketujuh pada Agustus 2014 lalu. Dimana, peserta diminta menyerahkan berkas ke panitia. Tahun 2015 ada pembagian subsidi di Mako satpol PP. “BKD harus tanya ke kasatpol PP. Kenapa ramai-ramai, penerimaan dari mana, siapa yang menerima, jangan hanya tak mau tahu saja,” tegasnya.

Apa yang disampaikan Nyanyang menyikapi pernyataan yang disampaikan Satpol PP, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) dan Inspektorat Batam.

“Memang kita tak pernah minta anggaran untuk perekrutan. Begitu juga perintah Surat Kerja (SK)-nya tak pernah ada,” ujar Kabid PPUD Satpol PP Batam, M Teddy Nuh. Menurut Teddy, seperti dilansir media di Batam, secara lembaga, Satpol PP Batam tak pernah melakukan perekrutan.

Ia menuding, ini murni kebijakan oknum yang tidak bertang-

gung jawab. Dan kalaupun ditemukan ada perekrutan, itu diluar dari data yang mereka miliki.

Ia juga mengakui, terkait dugaan proses pembayaran uang masuk dengan jumlah tertentu tidak ada hubungannya dengan lembaga tersebut. “Dan kalaupun ada yang dirugikan, silakan dilaporkan ke pihak yang berwajib,” tutur Teddy.

Inspektorat Pemko Batam yang diwakili Kabid Inspektorat, Akhmad Arfah, mengaku memang sesuai fungsinya, inspektorat bertugas mengawasi penerimaan pegawai baik itu PNS maupun THL. Namun terkait masalah ini, ia mengaku tak tahu.

“Pertama tidak pernah dianggarkan di APBD Batam.

Sampai sekarang belum ada laporan yang masuk ke kami. Secara institusi, Satpol PP tidak pernah menerima maupun merekrut 825 THL ini,” kilahnya.

Sedangkan Kepala BKD Batam, M Syahir, mengatakan, dalam perekrutan ada mekanisme yang harus dilalui. Semisal, SKPD membutuhkan tenaga tambahan, ia akan melaporkan ke walikota. Dan walikota akan langsung meminta BKD untuk membuka penerimaan.

Biasanya perekrutan ini secara tertulis. Dibuka untuk umum dan disampikan langsung di sejumlah media. “Namun untuk masalah ini kami tak mengetahui. Kami pernah membuat

CMYK

surat edaran ke Kasatpol PP namun tak dijawab,” ujarnya dikutip dari media lokal di Batam.

Terakhir, kata Syahir, perekrutan di lingkungan Pemko Batam dilakukan pada bulan Agustus 2014 lalu. “Namun yang ini tak ada laporan penerimaan ke kita,” ujarnya singkat.

Marshal, salah seorang perwakilan THL Satpol PP mengaku, kronologi penerimaan dimulai pada Agustus 2014 lalu.

Mereka masuk setelah melalui sejumlah pelatihan-pelatihan.

Bahkan pada gelombang ketiga, ratusan calon didik di Polresta Barelang yang langsung diberi pelatihan oleh lima orang yang memiliki kekuasaan di Satpol PP Batam.

“Jumlah kami saat itu 360 orang. Mereka dari satpol PP ialah Kurnia Lubis, Muhammad Said, Yadi Priyadi, Marjohan, dan Raja Zulkarnain. Lulus tahapan pertama kami dilanjukan pelatihan di Tanah Merah,” kenang Marshal.

Selesai pelatihan, lanjutnya, mereka diberi surat perintah tugas, dan dalam tempo waktu satu minggu, mereka diminta menjahitkan baju dinas memakai uang sendiri. Setelah itu, mereka ditempatkan di Bantuan Kendali Operasi (BKO) sesuai kecamatan dan sekaligus pengamanan pemilu 2014 lalu.

“Kalau tak dianggap kenapa kami ada SPT-nya,” tanya Marshal.

Damsih Saragih, anggota lainnya mengaku, jika tidak dianggap kenapa mereka diberi pelatihan. Sedangkan yang melatih sendiri anggota satpol PP. Bahkan setiap pagi mereka harus mengambil absen di markas satpol pp.

“Kami hanya anak bangsa yang ingin berbakti kepada bangsa ini,” tuturnya.

Rio selaku kordinator 825 satpol pp ini mengaku dari informasi terakhir, banyak rekannya yang sudah menjual rumah, bercerai dan bahkan meninggal dunia. “Ini yang kami rasakan selama dua tahun terakhir,” kenang Rio. (r)

masih menunggu kepastian berapa jumlah UWTO baru, kalau sekarang takutnya nanti para pengusaha terkejut lagi jika ada perubahan UWTO. "Terkait HPL kalau tidak puas silahkan pergi ke Mahkamah Kontitusi, karena itu adalah aturan kami," ujarnya. (cw56)

DPRD Batam Minta 7.000 Honorer Pemko Dipangkas BATAM (HK) — Komisi I DPRD Batam meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk memangkas sebanyak 7.000 orang tenaga honorer yang tidak aktif dalam bekerja.

"Pak Syahrir (Kepala BKD) coba serahkan data rill pada kami, berapa jumlah tenaga honorer saat ini? 7.000 lebih atau berapa?“ ujar anggota Komisi I DPRD Batam M. Musofa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) korban perekrutan ilegal Satpol PP, Rabu (12/ 10).

Kata Musofa, seperti dilansir media di Batam, dirinya sering mendapati tenaga honorer di saat jam kerja sedang M Musofa duduk kongkowkongkow di kedai kopi.

"Kalau dulu susah membedakan PNS dengan honor, sekarang ketahuan mereka honor sejak seragam diganti," ucapnya.

Jadi, lanjutnya, tolong kepada BKD memantau lagi kinerja honorer yang tidak efektif.

"Yang tidak efektif jangan diperpanjang lagi kontraknya, Pak Syahrir," kata Musofa.

"Sama seperti honorer di sini (DPRD Komisi I), kadang saya ada yang jengkel melihat mereka, tapi ada juga yang aktif bekerja," paparnya.

Kemudian Musofa menceritakan pengalamannya membawa tenaga honor Satpol PP saat sidak beberapa waktu lalu.

"Saat sidak ke Nagoya kemarin, pulang sidak saya tanya pada anggota Satpol PP yang kami bawa. Kamu udah gajian belum. Dia menjawab belum pak," ujarnya menirukan jawaban Satpol PP itu.

"Bekerja demi pemerintah sampai tengah malam, luar biasa pengabdiannya. Ini yang seharusnya diperhitungkan, bukan yang dudukduduk ngopi," kata Musofa. (r)

Editor: Ferry Herianto, Layouter :Novrizal

CMYK

9

Jumat, 14 Oktober 2016

Rusak Jalan dan Rawan Kecelakaan

Warga Hadang Truk PT Silma NONGSA (HK) — Puluhan warga Kelurahan Punggur, Kecamatan Nongsa, menyetop belasan dump truk pengangkut tanah milik PT Silma yang melintas di jalan lingkungan warga perkampungan di daerah itu, Kamis (13/10) pagi.

Nov Iwandra

Liputan Batam

Pasalnya, sudah sejak lama truk-truk yang membawa tanah timbunan untuk reklamasi pantai itu merusak jalan, mengganggu ketenangan warga, mengganggu kesehatan warga serta rawan kecelakaan lalulintas.

"Kalau panas, debunya ampun.... bang, sedangkan kalau hujan janan menjadi licin. Saudara saya pernah terpelset hingga terjatuh ketika melintas, saat hujan. Sehingga mengalami luka-luka dan terkilir," sebut warga sekitar lokasi.

Ramlan, seorang warga setempat mengungkapkan, setiap hari ada belasan dump truk pembawa tanah timbunan reklamasi yang melintas lingkungan jalan warga di Punggur tersebut.

Akibatnya, jalanan warga menjadi rusak parah.

"Jalan warga menjadi rusak parah dan berlubang lubang. Bila hujan jalan licin dan berlumpur. Sebaliknya bila panas jalanan ini berdebu hingga menimbulkan penyakit ispa dan batuk-batuk," kata Ruslan.

Sedangkan, terang War-

HADANG TRUK — Puluhan warga Kelurahan Punggur, Kecamatan Nongsa, menghadang belasan dump truk pengangkut tanah milik PT Silma, Kamis (13/ 10). Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas lalu lalang truk yang merusak jalan warga.

Warga Hadang ... Hal. 10

NOV IWANDRA/HALUANKE[PRI

Polda Gelar Bakti Kesehatan Donor Darah, Pengobatan Gratis dan Sunatan Massal

DERMAWAN/HALUANKEPRI

KAPOLDA Kepri, Brigjen Pol Sam Budigusdian (pakai topi) berbincang dengan anak yang akan disunat dalam acara Bakti Kesehatan Polda Kepri, Kamis (13/10) di MPH Community Centre, Batamindo.

MUKAKUNING (HK) — Dalam rangkaian penyambutan Hari Kesatuan Ger-

ak Bhayangkari ke-64 pada 19 Oktober mendatang, jajaran Polisi Daerah (Polda)

Buatan Anak Batam Dioperasional di Sorong dan Ternate

Kepri menggelar bakti kesehatan berupa donor darah, pengobatan gratis dan sunatan massal secara gratis di MPH Community Centre, Batamindo, Kamis (13/10).

Bakti kesehatan yang mengambil tema “Masyarakat Sehat Tanggung Jawab Kita Bersama” dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian, Wakapolda Kepri, Ketua HKI Provinsi Kepri, Segenap Pimpinan PT Batamindo, unsur FKPD Kota Batam, serta para hadirin undangan lainnya.

Kapolda Kepri Brigjen

Polda Gelar

Tokoh Agama

Dua Kapal Basarnas Diluncurkan

... Hal. 10

... Hal. 10

SAGULUNG (BP) — Badan Sar Nasional (Basarnas) resmi mendapatkan tambahan dua armada baru. Dua kapal milik negara, masing-masing KN Sar Baladewa dan KN Sar Pandudewanata 40 meter yang sukes dikerjakan oleh PT Palindo Marine Batam.

Dua kapal yang dikerjakan sejak 10 bulan yang lalu itu, diluncurkan secara resmi oleh Kepala Basarnas Marsdya TNI Bambang Soelistyo di galangan kapal PT Palindo Marine di Seilekop, Sagulung, Kamis (13/10) pagi.

Dalam penjelasannya, Bambang Soelistyo mengatakan bahwa kedua armada baru tersebut akan ditempatkan di perairan In-

donesia wilayah timur, tepatnya di periaran Sorong dan Ternate. Kedua armada baru ini menelan anggaran Rp100 miliar, dimana setiap unitnya Rp50 miliar.

Kedua kapal tersebut, lanjutnya, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan alat utama Basarnas agar kinerja kerja Basarnas dalam menanggapi bencana dan ancamannya semakin maksimal.

"Pergerakan dan keberadaan alat tranportasi semakin padat, dan tentu peluang bencana bisa terjadi kapan saja. Kami diberikan tanggungjawab membantu dan mengatasi bencana tersebut perlu perlengkapan penunjang,"

DERMAWAN/HALUANKEPRI

KEPALA Basarnas Marsdya TNI Bambang Soelistyo (pegang Kampak) secara resmi meluncurkan dua unit kapal patroli Basarnas yang ditandai dengan pemotongan tali di galangan kapal PT Palindo Marine Seilekop Sagulung.

ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, ditahun 2016 ini kata Bambang, Basarnas di-

percaya pemerintah menambah tiga unit kapal

Dua Kapal

... Hal. 10

BPJSTK-Kejaksaan Gelar Evaluasi Kerjasama

BPJS SUMBAR-RIAU

DARI kiri ke kanan, Suwilwan Rachmad, Kepala Urusan Hubungan Antar Lembaga (HAL) Zairida, SH. M.Hum, Asdatun Kejati Kepri, Afdiwar Anwar, Kepala Kantor Wilayah Sumbar Riau Amiruddin, Kepala Bagian Pemasaran Kanwil Sumbar Riau.

BATAM (HK) — BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbar-Riau bersama Kejaksaan beserta seluruh jajarannya kembali menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Kerjasama hubungan Antara Lembaga.

Kegiatan dalam bentuk Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan ini melibatkan seluruh Kasi Perdata, TUN dan PPH beserta Kasidatun di wilayah Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumbar, Riau dan Kepri, Rabu (12/10) di Hotel Allium Nagoya.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan

kepatuhan atas jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada bulan April tahun 2016 yang lalu di Hotel Grand Mahakam Jakarta.

Kerjasama dengan Kejaksaan dinilai efektif dalam menegakkan regulasi dan memperluas cakupan perlindungan, seperti yang dilakukan di Bandung dan Surabaya. Dengan mempererat kerjasama tersebut, diharapkan hasil yang dicapai juga akan optimal khususnya di Provinsi Kepri, Riau dan Sumatera Barat ke depannya.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau, Afdiwar Anwar yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan sambutan dan membuka Acara di Hotel Allium Batam secara resmi.

Dia menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk mengukur efektifitas penerapan regulasi dan mengetahui jumlah perusahaan yang patuh terhadap aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPJS Ketanagakerjaan optimis kerjasama dengan kejaksaan ini akan terus berjalan dengan baik dan

BPJSTK-Kejaksaan

CMYK

... Hal. 10

Editor: Amir, Layouter: Mario

10

batam

Jumat, 14 Oktober 2016

Kodim Gerebek Gudang Beras Milik AT Temukan 300 Karung Beras Ilegal di Malcem SERAYA (HK) — Tim intelijen TNI AD yang tegabung dari intelijen Kodim 0316, intelijen Korem 033 WP dan intelijen Kodam I BB, menggerebek gudang beras milik AT, salah seorang pengusaha beras di Batam, Kamis (13/10) siang, di simpang empat Melcem, Kecamatan Batuampar, yang diduga ilegal.

Saat digerebek, tim intelijen menemukan sebanyak 300 karung beras bermerek AAA Jin Shuang Huang yang didatangkan dari Thailand. Namun, si pemilik gudang tidak bisa menunjukan dokumen, atas keberadaan beras itu.

Guna proses lebih lanjut, ratusan karung beras ilegal tersebut kemudian diangkut ke Makodim Batam untuk diamankan, menunggu proses hukum selanjutnya.

Komandan Kodim (Dandim) 0316 Batam, Letkol Inf Andreas ND mengatakan pengerebekan dan penangkapan itu sesuai perintah Panglima Kodam I (satu) Bukit Barisan (BB), yang meminta Kodim untuk melakukan pengawasan serta pengecekan atas masif dan maraknya penyelundupan sembako di Batam.

"Langkah yang kami lakukan ini, atas intruksi Pangdam I BB. Sebagai upaya guna mengatasi maraknya aksi penyeludupan sembako ilegal di Kota Batam," tegas Letkol Inf Andreas ND, Kamis (13/10) siang, di Makodim Batam.

Padahal, kata Andreas, disisi

lain kita sedang mengalakkan sistim ketahanan pangan dengan Kementerian Pertanian, agar negara kita ini bisa mencapai swasembada pangan sebagaimana program dari Nawacita Jokowi.

"Pemerintah RI sudah membatasi kegiatan impor beras dari luar agar bangsa kita bisa membangun ketahanan pangan sesuai program Nawacita Presiden Jokowi. Makanya kami diminta pemerintah untuk melakukan pengawasan ini," terang Dandim Batam, yang didampingi Kasdim Mayor Renaldi, dan Babinsa Bukit Tempayan, Sersan Ruslan.

Masih kata Andreas, sejak seminggu belakangan tim intel Kodim terus melakukan pengamatan bersama dilapangan atas beberapa titik gudang beras tersebut. Guna membantu pihak BC, Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam rangka penertipan dan pengawasan aksi penyeludupan barang ilegal.

"Dari empat gudang beras yang kita amati, ditemukan sebuah gudang beras milik AT yang menyimpan beras Thailand yang diduga ilegal. Ketika didatangi ternyata benar. Tim intel menemukan ratusan karung beras inpor yang tidak berdokumen," imbuh Andreas.

Selama pengecekan dan pengintaian, tim menemukan beberapa titik gudang yang ada indikasi menyimpan sembako beras asal luar negeri. Setelah dicek satu persatu, ada gudang

BPJSTK-Kejaksaan ..... akan lebih produktif apalagi sejak Juli 2015 lalu BPJSTK sudah memiliki unit baru bidang pengawasan dan pemeriksaan. Sehingga penegakan hukum ini akan lebih optimal dilakukan.

“Kami berharap Kejaksaan di Provinsi Kepri, Riau dan Sumatera Barat dapat memberikan dukungan penuh dalam penegakan regulasi ini agar semua pekerja mendapatkan hak perlindungan mereka atas jaminan sosial dan kerjasama ini nantinya akan mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan lebih optimal, yang artinya perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia akan segera dapat terwujud”, kata Afdiwar.

Sejalan dengan hal itu, Asdatun Kejati Kepulauan Riau, Zairida yang turut hadir memberikan sambutan pada acara

sambungan Hal. 9 tersebut menjelaskan bahwa pemberi kerja wajib memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerjanya sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan Kejaksaan siap mendukung BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program pemerintah ini.

Selama Tahun 2016, di wilayah Sumbar, Riau dan Kepri Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diserahkan kepada pihak Kejaksaan terdiri dari 267 Perusahaan dengan total iuran Rp 10,27 Milyar, Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) sebanyak 126 perusahaan, potensi Perusahaan Daftar Sebagian (PDS)TK sebanyak 1 Perusahaan dan PDS Program 28 Perusahaan.

Realisasi yang telah dicapai sampai dengan awal Oktober ini perusahaan patuh terhadap piutang iuran sebanyak 42 perusahaan dengan piutang tertagih

Dua Kapal ..... serupa. Selain di PT Palindo Marine, satu unit kapal lainnya juga dibuat di Batam namun di perusahaan galangan kapal lain. "Satunya lagi dalam proses pengerjaan dan di Batam juga. Satu kapal yang masih dalam pengerjaan itu nantinya akan di tempatkan di sini (Kepri, red)," katanya.

Disampaikan Bambang, bahwa saat ini jumlah armada kapal Basarnas belum ideal.

Dimana dengan luasnya jangkauan kerja yang diarungi, harusnya Basarnas memiliki sedikitnya 100 unit armada kapal, tapi pada kenyataannya baru tersedia 67 unit.

"Idealnya sekitar 100 unit tapi yang ada baru sekitar 67 unit," katanya.

Jumlah kapal tersebut, lanjut Bambang, sudah ditempatkan di masing-masing kantor Basarnas wilayah se Indonesia, namun keberadaan kapal penunjung itu belum maksimal adanya.

Untuk mencapai angka ideal tersebut, kata Bambang, butuh waktu karena tidak bisa dilakukan secara seren-

Rp 2,1 Milyar.

Untuk mendukung penegakan regulasi, fitur baru BPJSTK Mobile yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan memberikan kanal pelaporan yang aman dan reliable. Fitur tersebut memungkinkan pengguna aplikasi untuk dapat menginformasikan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait ketidaksesuaian data upah, status masa aktif tenaga kerja dan perkiraan jumlah karyawan yang sebenarnya.

Afdiwar menjelaskan pentingnya tenaga kerja mengetahui hal tersebut karena akan menentukan besaran hak yang akan mereka dapat nantinya.

“BPJSTK Mobile ini akan membantu tugas regulator dalam melakukan penegakan regulasi.

Pekerja bisa langsung menginformasikan data yang tidak sesuai dan dijamin kerahasiaannya”, pungkas Afdiwar. (r/ays)

sambungan Hal. 9 tak karena memang anggaran yang dikucurkan pemerintah juga terbatas. Pengadaan akan dilakukan secara berkala sesuai alokasi anggaran yang ada.

Ada tiga langkah yang dilakukan oleh Basarnas meningkatkan alat utama kapal ini. Satu diantaranya dengan pengadaan seperti ini yang dilakukan secara bertahap dan dua lainnya adalah modernisasi kapal-kapal yang sudah ada serta penggantian kapalkapal yang sudah tak efektif lagi," terangnya.

Di tempat yang sama, Presiden Direktur PT Palindo Marine Harmanto melalui direktur PT Palindo Marine Charles Wirawan menghaturkan terima kasih atas kepercayaan tersebut. Selama ini PT Palindo Marine memang sudah menjadi patner pemerintah dalam pengadaan kapal negara. Kepercayaan pemerintah itu kata Charles tidak terlepas dari mutu dan hasil kerja yang ditunjukan oleh PT Palindo Marine.

"Kualitas mutu, disiplin menjadi prinsip utama kami

Polda Gelar .....

Pol Sam Budigusdian dalam sambutannya mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian mereka terhadap sesama, dan juga dalam rangka mengimplementasikan Commander Wish Kapolri khususnya pada poin peningkatan kepercayaan publik (public trust) serta pelayanan kepada masyarakat.

"Bakti kesehatan ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat, dimana polisi sebagai pengayom masyarakat," kata Sam pada kegiatan yang merupakan hasil kerjasama Polda dengan sejumlah pihak.

Rangkaian kegiatan bakti kesehatan ini, digelar pengobatan umum, pengobatan gigi dan pencabutan gigi untuk anak, sunatan massal, donor darah, pemeriksaan laboratorium sederhana, penyuluhan bahaya nar-

beras yang memiliki dokumen resmi, dan menerima pengiriman beras dari Jakarta.

"Namun dari gudang AT ini, tidak bisa menunjukan dokumen inpor resminya. Bahkan beras yang kita temukan ini bermerek AAA Jin Shuang Huang, yang didatangkan dari Thailand," paparnya.

Kata Dandim, terkait penemuan baras ilegal tersebut pihak intel akan terus melakukan langkah pengintaian dan pengecekan di lapangan. Pasalnya, info di lapangan banyak sekali ditemukan aktivitas dipelabuhan tikus yang sangat mencurigakan.

"Di Batam banyak sekali pelabuhan rakyat atau lebih dikenal pelabuhan tikus. Baik itu di Nongsa, di Tanjunguma, di Tanjungriau, di Sagulung dan Barelang, bahkan hampir sekeliling Batam ini," ungkapnya.

Dari itu, sebutnya, akan terus dilakukan satu upaya untuk mencegah, maupun menghabisi tindakan ilegal tersebut dengan melakukian langkah pengintaian, dan pengecekan di lapangan. Sehingga, mereka tidak bisa lagi untuk berbuat dengan seenaknya.

"Kita akan terus melakukan langkah pengintaian, dan pengecekan dilapangan yang berkoordinasi dengan pihakpihak terkait. Sehingga, aksi penyeludupan sembako maupun barang ilegal lainnya itu tak bisa lagi untuk berbuat dengan seenak hati mereka," pungkasnya. (vnr)

untuk memberikan memuaskan pemesan. Kedepannya kami berharap agar kepercayaan serupa terus berlanjut," kata Charles.

Untuk dua unit kapal Basarnas yang baru saja diluncurkan itu, Charles menjelaskan bahwa spesifikasi dan teknologi yang sematkan cukup modern.

Kapal berbahan aluminium tersebut memiliki panjang panjang 40 meter, lebar 7,6 meter dengan kecepatan mencapai 30 knot. "Mesinnya ada tiga yakni mesin MAN dari Jerman," ujarnya.

Tidak itu saja, perlengkapan navigasi dan sistem komunikasi merupakan perlatan terbaru dan modern yang dilengkapi dengan proteksi bahaya kebakaran dalam kapal. "Kapal-kapal ini juga dilengkapi mesin bantu dan menampung 23 crew kapal di dalamnya," ujar Charles.

Turut hadir dalam acara peluncuran itu, Perwakilan Basarnas wilayah Sorong dan Ternate, Jajaran TNI AL di Kepri serta perwakilan dari Bank Mandiri selaku patner kerja PT Palindo Marine. (del)

14 Tim Ikuti MHS Championship 2 Pertandingan Futsal Tingkat SMP se-Batam

ISTIMEWA

KETUA Yayasan SMK MHS, Ajie Sawung Pamungkas menendang bola pertama pertanda dimulainya MHS Championship 2, Kamis (14/10) di lapangan futsal SMK MHS, Batuampar.

BATAM (HK) — SMK Multistudi High School (MHS) Batam kembali menggelar pertandingan futsal antar pelajar SMP seKota Batam. Iven bertajuk MHS Futsal Championship 2 ini digelar dalam rangkaian menyongsong ulang tahun ke 10 SMK MHS yang jatuh pada April tahun depan.

Pertandingan yang diikuti oleh 14 tim ini, dibuka langsung oleh Ketua Yayasan SMK MHS, Ajie Sawung Pamungkas, Kamis (14/10) sore di lapangan futsal SMK MHS, Batuampar, yang ditandai dengan tendangan pertama ke gawang.

Ke 14 tim yang dimaksudkan, masing-masing SMPN 6, SMPN 42, MTsN 1, SMP Kartini 2, SMPN 29, SMP Nurul Jadid, SMPN 30, SMP Ibnu Sina dan SMPN 31. Selanjutnya, SMP Eben Heizer, SMPN 41, SMPN 10, SMP Al Azhar dan SMP Hosannah.

"Tahun ini diikuti 14 tim

dari SMP di Batam. Kalah menang hal yang biasa, kami mengharapkan seluruh tim mengedepankan sportivitas," ujar Ketua pelaksana, Angga Wibowo ke awak media sesaat setelah pertandingan dibuka secara resmi.

Sesuai jadwal yang sudah tersusun, lanjut Angga, pertandingan akan berlangsung selama tiga pekan, dimulai sejak dibuka Kamis (13/10) dan akan berahir pada 29 Oktober mendatang. Dan sesuai dengan kesepakatan, pertandingan akan digelar setiap Hari Kamis, Jumat dan Sabtu yang dimulai pada pukul 15.00 WIB dengan sistem setengah kompetisi.

Di tempat yang sama, Ketua Yayasan MHS Batam, Ajie Sawung Pamungkas mengaku bangga atas bergulirnya kembali MHS Championship. Ia berharap kegiatan futsal ini dapat menjadi spirit, solidaritas dan wadah bersosial bagi pelajar

SMP yang terlibat dikegiatan tersebut.

"Harapannya bisa menambah spirit pelajar, dan menjadi wadah solidaritas, wadah sosial pelajar di lingkungan pendidikan," imbaunya.

Sebagai pelaksana, pria yang akrap disapa Ajie ini menjanjikan kegiatan tersebut akan lebih semarak lagi di tahun depan, terutama dari sisi kepesertaan.

"Ini akan menjadi agenda tahunan, dan kami berupaya tahun depan lebih banyak lagi peserta," katanya.

Dimana saat ini, katanya, peserta yang ikut berpartisipasi adalah SMP yang ada di seputaran Kecamatan Batuampar, Kecamatan Bengkong dan Lubukbaja. "Kedepannya kita akan perluas, biar lebih semarak lagi," terangnya.

Sekedar diketahui, para pemenang di kejuaran ini akan mendapatkan uang pembinaan dan beragam hadiah hiburan.

Juara I akan mendapatkan uang Rp3 juta dan piagam ditambah voucher dari MHS, Excellent English course serta hadiah hiburan.

Sementara juara 2, akan mendapat uang tunai Rp2 juta dan piagam serta voucher dari MHS, Excellent English course. Sedangkan juara 3 akan mendapatkan uang tunai Rp1,5 juta beserta sertifikat dan hadiah hiburan.

"Para juara akan mendapatkan uang pembinaan dan hadiah hiburan. Begitu juga juara harapan, top scorer dan pemain terbaik. Namun bukan itu yang terpenting, tapi yang terpenting menjunjung nilai-nilai sportivitas," pungkasnya. (ays)

Satu Unit Dozer Raib Setelah Diamankan Bapedalda Garis Police Line Dicabut SAGULUNG (HK) — Satu unit Dozer yang disegel Bapedalda Kota Batam pada senin (3/10) lalu di sebelah SP Plaza, Kecamatan Sagulung terlihat sudah tidak ada lagi di lokasi, bahkan garis police line hilang begitu saja, padahal diketahui beroperasinya alat berat tersebut tidak dilengkapi dengan izin Amdal.

Berdasarkan pantauan di lokasi penyegelan tersebut, hanya tersisa tiga alat berat diantaranya beko dua unit dan dozer satu unit, setelah diperhatikan betul garis police line yang semula melingkari alat berat tersebut sudah tidak tampak lagi.

Untuk posisinya sendiri juga jauh berubah, dimana sebelumnya keempat unit alat berat yang di segel oleh PPNS Bapedalda Kota Batam, letaknya tidak beraturan, berbeda dengan yang terlihat sekarang, Kamis (13/10).

Untuk posisi beko sudah tersusun rapi dan sangat berdekatan, sedangkan satu unit dozer berjarak 2 meter dari posisi beko, melihat dari jejak tanah

yang tertinggal pada alat berat tersebut tampaknya masih tanah baru.

Salah seorang warga yang namanya tidak ingin dituliskan mengatakan bahwa posisi alat berat tersebut memang berubah dari sebelumnya, namun kapan pastinya dilakukan pemindahan dia juga tidak ingat.

"Iya, dulu posisi alat berat tersebut bukan seperti yang terlihat sekarang namun kapan diubahnya, saya juga kurang tahu," ujarnya.

Dendi Purnomo yang dikonfirmasi koran ini, mejawab secara singkat melalui pesan SMS. "Nanti sy cek ke bagian pos pengaduan," tulis Dendi dalam SMSnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam menyegel empat alat berat di lahan kosong SP Plaza, Sagulung. Penyegelan tersebut Ditenggarai akibat tidak lengkapnya dokumen dalam melangsungkan kegiatan penimbunan lahan.

Penyegelan yang dilakukan oleh Bapedalda kota Batam,

dimana terdiri dari dua unit beko dan dua unit dozer, yang bekerja bebas dilahan kosong sebelah SP Plaza, Kecamatan Sagulung.

Empat alat berat tersebut bekerja bebas melakukan pemotongan dan meratakan tanah tersebut tanpa ada pengawasan dari pemerintah setempat.

"Kayaknya hari Sabtu kemarin penyegelannya. Soalnya hari Jumat lalu, mereka masih bekerja," ujar security SP, yang tak mau dikorankan namanya, Senin (3/10).

"Kemungkinan pematangan lahan ini tak ada ijinnya, makanya alat berat itu disegel.

Namun secara pasti saya tidak tau," ujarnya lagi. Sementara itu, Camat Sagulung, Reza Khadafy yang dimintakan klarifikasi atas penyegelan tersebut mengaku tidak tidak tahu menahu.

"Saya tak tahu dengan masalah itu, mungkin pihak Bapedalda yang melakukan penyegelan, jadi konfirmasi saja sama pihak Bapedalda Batam," ujarnya Reza dengan singkat saat dihubungi via telepon. Ketika dikonfirmasi. (cw56)

sambungan Hal. 9 koba, dan hiburan, tanpa terkecuali dan tanpa dipungut biaya apapun.

Untuk peserta sunatan massal adalah anak-anak dari seluruh Batam yang sudah didata melalui Baabinkamtibmas. Sunat menurutnya memberi manfaat, selain merupakan suatu kewajiban bagi agama, diantaranya menjaga kebersihan, mencegah infeksi, mencegah penyakit menular, mencegah inflamasi dan mencegah kanker.

"Dalam bakti kesehatan ini juga diadakan kegiatan donor darah bagi personil Polda Kepri dan Masyarakat umum yang memenuhi syarat sebagai pendonor," kata Dia. Ia mengatakan, donor darah adalah proses dimana penyumbang darah secara sukarela diambil darahnya sebanyak ± 250 s/d 300 ml, untuk disimpan di

Bank Darah, dan sewaktu-waktu dapat dipakai untuk menolong orang lain yang membutuhkan sesuai dengan jenis golongan darahnya.

Manfaat donor darah bagi pendonor sendiri sangat banyak, diantaranya menjaga kesehatan jantung, donor darah akan menstabilkan kadar zat besi dalam darah sehingga menurunkan resiko penyakit jantung.

Pihak Batamindo melalui Humasnya, mengatakan bahwa Batamindo mendukung penuh kegiatan tersebut, salah satunya dengan penyedian berbagai fasilitas demi suksesnya acara.

"Kami mendukung penuh kegiatan ini, dan kami berterima kasih juga bisa diajak terlibat secara langsung dengan menyediakan tempat," ungkap perwakilan Batamindo. (par)

HABLI/HALUANKEPRI

INILAH alat berat yang sudah dilepas police linenya, padahal sebelumnya alat berat ini terpasang police line oleh Bapedalda.

Warga Hadang ..... ga Punggur ini, pihak PT Silma yang menggunakan akses jalan warga, tidak ada perhatian apaapa terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan oleh usaha mereka.

"Sudah ada warga kami yang menjadi korban karena terjatuh, saat milintasi jalan ini.

Maka, kami minta pihak penegak hukum untuk segera menindaknya. Dari pada nanti itu, warga bisa marah dan mengamuk. Sehingga akan terjadi permasalahan baru yang samasama tidak kita inginkan," pungkasnya.

Kapolsek Nongsa, Kompol SYafruddin Dalimunthe menga-

sambungan Hal. 9 takan, upaya warga menghadang truk tanah tersebut lantaran adanya warga yang menjadi korban akibat kerusakan jalan di lingkungan warga tersebut.

"Jalan warga rusak akibat dilintasi oleh belasan dump truk pengangkut tanah. Katanya ada warga yang jatuh akibat tanah yang berserakan di jalan, apalagi hari hujan, jalan jadi licin," ucap Kompol Dalimunthe.

Dump truk berukuran besar dan sebagaian berwarna putih itu, setiap harinya mengangkut tanah dari pemotongan bukit di kawasan Punggur dan dibawa ke Batuampar untuk reklamasi pantai.

"Informasi dari warga, truktruk itu milik PT Silma. Truk itu beroperasi disiang hari. Akibatnya terkadang tanah-tanah timbunan itu berserakan di sepanjang jalan, yang menimbulkan kekotoran dan kerusakan jalan," imbuhnya.

Disejumlah tempat kegiatan reklamasi terus menuai persoalan, dan sering kali menyebabkan pekerja harus berhadapan dengan masyarakat setempat.

Meski demikian, kondisi ini sepertinya akan berlanjut, apalagi setelah DPRD Batam menggagalkan pelaksanaan hak angket reklamasi yang sempat digulirkan baru-baru ini. *** Editor: Amir Layouter: Mario

CMYK

11

karimun

Jumat, 14 Oktober 2016

2017 Karimun Terima CPNS KARIMUN (HK) — Bupati Karimun Aunur Rafiq berharap kepada pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur untuk membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari formasi umum. Pasalnya, sudah 9 tahun Karimun tidak pernah membuka pendaftaran CPNS.

Ilham Liputan Karimun "Ada beberapa permasalahan di daerah ini, salah satunya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Memang sampai hari ini masih dibatasi.

Namun, kita juga harus

melihat bahwa Karimun sudah memasuki tahun ke sembilan tidak ada penerimaan CPNS secara terbuka, kecuali pengangkatan honor 2006, dua tahap pengangkatan," ungkap Aunur

Rafiq di rumah dinasnya.

Kata Rafiq, untuk membuka penerimaan CPNS di Karimun, maka MenPANRB memintanya untuk mengajukan roadmap terkait kebutuhan dan berapa besar kuota PNS yang dibutuhkan. Ketika itu sudah ada, maka bisa usulan itu akan dimasukkan dalam program nasional bagi kepentingan Karimun.

"Pak Menteri memang meminta kami membuat roadmap penerimaan CPNS. Maksudnya, beliau meminta kita membuat prediksi terhadap kebutuhan pegawai negeri sipil untuk wilayah Kabupaten Karimun ini. Jika itu sudah masuk, maka nantinya beliau sendiri yang akan me-

masukkan dalam program nasional," tuturnya.

Rafiq menjelaskan, jika ada penerimaan CPNS di Karimun, maka ada 2 bidang yang menjadi skala prioritas yakni untuk tenaga kesehatan dan guru.

Formasi itu lebih diutamakan bagi para tenaga kerja honorer dan kontrak yang sudah mengabdi selama beberapa tahun, namun belum diberikan kesempatan menjadi CPNS. "Kami memang tengah mengajukan roadmap kepada MenPAN RB untuk penerimaan CPNS. Namun, yang diutamakan itu dua bidang dulu, yakni tenaga honor dan kontrak di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua bidang itu diberikan

peluang mengikuti tes CPNS dengan harapan nantinya mereka bisa menjadi pegawai tetap," jelasnya.

Secara teknisnya, Aunur Rafiq bakalan meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera menyusun prediksi tentang kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Pengajuan akan dilakukan mulai November hingga Desember 2016 dan akan direalisasikan pada 2017 mendatang.

Keinginan Pemkab Karimun tersebut akhirnya disampaikan langsung Bupati Rafiq kepada MenPAN RB Asman Abnur yang menghadiri HUT Kabupaten Karimun ke-17. Menteri Asman kemudian memin-

ta kepada Bupati Rafiq untuk menyerahkan pengajuan roadmap berapa jumlah kebutuhan PNS di Kabupaten Karimun.

"Pak Bupati sudah bicara kepada saya soal penerimaan CPNS tersebut, saya bilang pada Pak Bupati agar secepatnya mengajukan roadmap terlebih dahulu. Roadmap itu nantinya akan menjadi acuan kita, kira- kira PNS yang dibutuhkan secara real itu berapa di Karimun ini," kata Asman Abnur di pontong pelabuhan Tanjungbalai Karimun, Rabu (12/10)/.

Dijelaskan, setelah menerima roadmap pengajuan tentang kebutuhan PNS di Kabupaten Karimun dari

Bupati, dirinya akan melakukan audit terlebih dahulu terhadap pengajuan tersebut. Dia menyebut, sepanjang 2016 pihaknya memang belum ada membuka formasi terhadap penerimaan CPNS di daerah- daerah.

Saat ini, pihaknya masih fokus terhadap pengajuan roadmap dulu.

"Memang, selama tahun 2016 belum satupun daerah di Indonesia yang melakukan penerimaan CPNS. Tahun ini, kami lebih fokus pada pengajuan roadmap dulu. Namun, Insya Allah pada tahun 2017 nanti, pelan-pelan akan kita kaji secara detail pengajuan penerimaan CPNS termasuk di Karimun," pungkasnya. (ham)

Seilakam Barat Jadi Kampung KB KARIMUN (HK) — Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA) Kabupaten Karimun memilih RW 03, Telaga Tujuh, Kelurahan Seilakam Barat, Kecamatan Karimun sebagai Kampung Keluarga Berencana (KB) di Karimun. Diharapkan, agar Kampung KB itu bisa menjadi percontohan bagi daerah lain di Karimun.

Kepala BKBPPPA Kabupaten Karimun Rosmawati mengatakan, dipilihnya RW 03 Seilakam Barat sebagai Kampung KB karena padatnya jumlah penduduk di daerah itu dengan tingginya angka kelahiran. Begitu dijadikan sebagai Kampung KB, maka diharapkan bisa menerapkan pola pendidikan anak secara baik.

"Jumlah penduduk dan tingkat kelahiran RW 03 Kelurahan Sungai Lakam Barat ini cukup tinggi. Sewaktu kami menyiapkan kegiatan ini saja kemarin, ada sekitar 75 balita yang dibawa ibunya kesini. Makanya, salah satu alasan dilihnya RW 03 sebagai Kampung KB, diharapkan adanya perubahan dalam 8 pola Indonesia Sehat," ungkap Rosmawati.

Kata Rosmawati, ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dengan adanya Kampung KB itu seperti meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah dan menghapus buta aksara. Kemudian, tidak adanya perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Selanjutnya, meningkatkan sanitasi dan lingkungan bersih serta nyaman, meningkatkan peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang. Kemudian, meningkatkan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita, remaja dan lansia. Meningkatkan kreatifitas remaja melalui kelompok pusat informasi dan konseling remaja serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelumpok usaha.

Pencanangan Kampung KB tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim yang dilanjuutkan dengan pembubuhan tandatangan komitmen bersama oleh Wabup Anwar Hasyim, perwakilan BKKBN Provinsi Kepri Uliantina Meyti, Kepala BKBPPPA Rosmawati, FKPD serta SKPD di Karimun.

Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri Uliantina Meyti mengatakan, pencanangan Kampung KB di RW 03 Kelurahan Sei Lakam Barat Kecamatan Karimun ini merupakan pelaksanaan terakhir untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri. Program tersebut salah satu upaya untuk

ILHAM/HALUAN KEPRI

PUKUL GONG — Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim memukul gong sebagai dijadikannya RW 03 Kelurahan Seilakam Barat menjadi Kampung KB, Kamis (13/10). pendekatan pelayanan KB kepada masyarakat.

Kata dia, program kependudukan dan KB bisa dilaksanakan dengan baik yang diawali dengan ketahanan keluarga. Dengan adanya pencanangan Kampung KB, masyarakat me-

ngetahui bagaimana mengunakan alat kontrasepsi modern. Artinya, bukan membatasi jumlah kelahiran, namun merencanakan kehidupan bagi balita, remaja dan lansia menjadi lebih baik.

Sementara, Wakil Bu-

pati Karimun Anwar Hasyim mengatakan, Kampung KB salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam mengatur dan menuntun masyarakat untuk membangun keluarga yang sejahtera. Artinya, pemerintah tidak mela-

rang masyarakat untuk memiliki anak lebih dari dua, namun bagaimana mengatur tingkat kelahiran dengan baik.

"Kalau dulu kita mengenal istilah, banyak anak banyak rezeki, maka sekarang banyak anak bany-

ak resiko. Maka dari itu, melalui Kampung KB ini kita harapkan masyarakat di Karimun bisa mengatur pola kelahiran anak, agar anak-anak mereka bisa mendapatkan makanan dan pendidikan yang layak," katanya. (ham)

sir sudah melanggar aturan hukum di daerah ini, yakni Perda RTRW yang berlaku selama 20 tahun yakni 2011 hingga 2031.

Soalnya, kawasan jalan pesisir diperuntukkan untuk ekonomi startegis di Karimun dan bukan untuk pedagang kaki lima," ujar Bakti Lubis di ruang kerjanya, belum lama ini.

Diakui Lubis, memang lahan yang ada di sepanjang jalan pesisir merupakan milik masyarakat, sehingga masyarakat selaku pemilik lahan punya hak untuk mendirikan bangunan atau berjualan sesuai dengan keinginan mereka. Namun, pemerintah daerah kan bisa membe-

baskan lahan itu menjadi milik pemerintah dengan membelinya dari masyarakat.

"Ketika jalan pesisir itu baru dibuka, pemerintah daerah harusnya langsung membebaskan lahan di sepanjang jalan lingkar itu untuk kepentingan pemerintah. Jika lahan itu sudah milik pemerintah, maka di sepanjang jalan pesisir itu bisa dibangun gedung-gedung sebagai penunjang ekonomi dan itu sesuai dengan konsep RTRW," jelas mantan Ketua Pansus RTRW DPRD Karimun ini. (ham)

Coastal Area Jadi WFC KARIMUN (HK)— Kawasan Coastal Area akan dijadikan Water Front City (WFC) yang merupakan kawasan industri bisnis terpadu dilengkapi dengan pelabuhan, hotel dan mall.

Pembangunan kota baru di Karimun itu akan dilakukan oleh Panbil Group. Saat ini, investor sudah meneken kerjasama dengan Pemkab Karimun.

"Kawasan Coastal Area bakal dijadikan Water Front City oleh Panbil Group. Saat ini sedang dilakukan proses pengkajian.

Secara teknis harus kita kaji terkait Undang-undang dan peraturan. Kalau itu dapat kita lakukan, maka akan menjadi kota baru di

Karimun," ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq di rumah dinasnya, belum lama ini.

Kata Rafiq, untuk tahap awal pembangunan WFC tersebut investor telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,5 triliun. Pembangunan itu rencananya akan dimulai pada 2017 mendatang, dan akan dilakukan secara bertahap. Kalau mega proyek tersebut tuntas, maka akan menyedot anggaran lebih besar lagi.

Aunur Rafiq menyebut, pihaknya juga menyampaikan kepada investor agar di kawasan itu juga dibangun kolam renang dalam rangka persiapan PON 2024 mendatang, yang mana Kepri ditunjuk sebagai tuan rumah. Selain Batam, informasinya Kabupaten Karimun juga diminta menjadi penyelenggara beberapa cabang olahraga.

"Pada PON mendatang, Kepri ditunjuk sebagai tuan rumah. Dan, Karimun juga bakal terlibat dalam beberapa cabang olahraga seperti renang, dayung, sepeda termasuk juga karate dan silat. Karena Karimun belum memiliki kolam renang yang sesuai dengan

standar nasional, maka kami meminta dibangun kolam renang sebagai venue PON mendatang," jelas Rafiq.

Kata dia, pembangunan kawasan kota baru di Karimun itu nantinya, akan mempengaruhi wajah Karimun ke depan. Selain bakal membuka peluang bisnis, juga akan menjadikan kawasan Coastal Area sebagai zoa rekreasi pantai dengan konsep modern. Disana, akan dipadukan mall dan hotel serta wisata pantai.

"Pengembangan kawasan Water Front City itu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

Karimun yang menjadikan kawasan pesisir pantai Karimun menjadi kawasan ekonomi ekslusif. Perlahanlahan, kita akan merubah wajah kawasan itu menjadi konsep yang modern," pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis sebelumnya mengatakan, berdasarkan Perda RTRW maka konsep pembangunan di jalan pesisir Pulau Karimun Besar sebagai kawasan ekonomi strategis di Karimun. Disana, memang harus dibangun mall dan pelabuhan. Bukan warung kaki lima seperti yang banyak menjamur saat ini.

"Sebenarnya kebedaraan bangunan di jalan pesi-

COASTAL Area Karimun ketika sore hari. Kawasan ini nantinya bakal dijadikan Water Front City. ILHAM

CMYK

Editor: R.Ghafur, Layouter : Novrizal

12

anambas

Jumat, 14 Oktober 2016

Dinas PU Jadi Buah Bibir Yudi Liputan Anambas

YUDI/HALUAN KEPRI

BANGUNAN RSUD — Bangunan RSUD Anambas merupakan salah satu proyek tahun jamak yang diduga dibidik Cabjari Tarempa. Pembangunan proyek ini menelan anggaran yang cukup besar.

ANAMBAS (HK) — Dinas Perkerjaan Umum (DPU) saat ini menjadi buah bibir di masyarakat, menyusul sejumlah pejabat dan staf dipanggil Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Ranai, Tarempa.

Yudi Liputan Anambas "Kalau pemanggilan ke Dinas PU itu Benar, barubaru ini kita ada memanggil sejumlah ASN Dinas PU untuk dimintai keterangan termasuk beberapa orang pejabatnya. Jumlahnya dibawah sepuluh orang lah. Yang jelas menyangkut hajat hidup orang banyak," demikian disampaikan Kacabjari Ranai di Tarempa, Muhamad Bayannullah Kepada Haluan Kepri, belum lama ini.

Walaupun tidak menyebutkan kasus yang sedang dibidik namun, kuat dugaan ada dua pekerjaan yang dilaksanakan Dinas PU Anambas yang kerap diperbincangkan warga.

Yakni proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM) Kecamatan Siantan dengan pagu anggaran sebesar Rp29 Miliar yang dilaksanakan oleh PT.Nirwana Jaya Sakti serta proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa dengan pagu anggaran sebesar Rp10 miliar dilaksanakan oleh PT.Rajawali Sakti Kalbar.

Seperti diketahui Kedua proyek tersebut dilaksanakan Dinas PU melaui Proyek multy yers (Tahun Jamak-red) yakni pada tahun 2014 dan 2015. Karena dua proyek ini sering disebutsebut banyak masalah, akhirnya menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat. Dengan kata lain, anggran yang disediakan besar namun pelaksaannya jauh dari harapan.

Selain Dinas Perkerjaan Umum Cabjari juga

melayangkan surat pemanggilan terhadap Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana termasuk Pemenang Tender salah satu proyek tersebut dengan agenda yang sama yakni meminta keterangan sekaligus pengumpulan barang bukti. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang memenuhi panggilan tersebut.

"Kalau ini hadir, berarti belasanlah yang sudah kita panggil," ungkapnya.

Perlu diketahui, baik proyek pembangunan SPAM ataupun RSUD, Kedua proyek multy yers ini dibawah kendali Rony Franata selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kegitan sekaligus merangkap Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya.

Rony sendiri, juga menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PU Anambas.

Sedangkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kedua proyek ini, dipegang oleh M.Rifki Amarullah. Mereka berdua, disebut-sebut pejabat Dinas PU yang telah dipanggil Capjari untuk dimintai keterangan termasuk sejumlah stafnya.

"Nanti pasti akan saya sampaikan ke rekan-rekan media jika bahannya sudah siap untuk dirilis. Kan saya baru dua bulan tugas, tentu banyak yang mesti dilengkapi," ungkapnya.

Bayan sendiri mengaku jika dirinya tidak mau gegabah dalam mengambil tindakan. Apalagi, dengan ketersediaan jaksa yang minim di Cabjari tentu tidak mudah banginya untuk menyelesaikannya.

Bukan hanya itu saja

dari informasi yang dihimpun proyek pembangunan SPAM Kecamatan Siantan juga disebut-sebut dibidik instansi penegak hukum lain. Bahkan proyek SPAM ini juga mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini ditandai, dengan datangnya surat dari komisi anti rasua kepada Inspektorat Anambas baru-baru ini yang sudah terklarifikasi.

Dalam surat tersebut, KPK meminta Inspektorat Anambas untuk melakukan klarifikasi dan pengecekan terhadap proyek Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM) Kecamatan Siantan yang diduga telah terjadi penympangan.

"Memang benar ada surat itu. Surat dari KPK ini kami terima akhir bulan September lalu," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas, Ody Karyadi, kemarin.

Hal lain yang bersangkuta juga adalah proyek Pembangunan RSUD Tarempa ini. Selain Cabjari, instansi penegak hukum lainnya yakni Polda Kepri juga disebut sedang membidiknya. Namun dalam perkara ini, Polda Kepri disebut-sebut masih dalam tahap pengumpulan data. Untuk pelaksanaan pembangunan RSUD, terdapat beberapa item pekerjaan yang dialihkan atau terjadi addendum dari rencana awal.

Sehingga, sempat juga menjadi atensi DPRD Anambas yang akhirnya melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) sesaat RSUD selesai dibangun pada 2015 lalu. Ironisnya lagi sebelum ditempati ataupun di pergunakan, terdapat keretakan dibeberapa dinding dan tiang bangunan yang saat ini masih dalam masa pemeliharaan.

Bahkan sebelumnya hampir seluruh media harian dan On line yang ada di

kabupaten Kepulauan Anambas terus menyoroti bangunan tersebut, Dan hingga tahun 2016 ini berakhir, bangunan berlantai tiga tersebut belum juga ditempati karena masih kosong.

Padahal, di Tarempa sendiri yang notabanenya Ibukota Kabupaten tidak memiliki Rumah Sakit (RS).

Ketua Barisan Pemuda Penegak Amanan Nasional (BPPAN) Asril Masbah mengatakan, pembangunan RSUD ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengingat apabila sejumlah masyarakat sakit berat akan di rujuk ke Tanjung Pinang.

"Karena sudah selesai dibangun harusnya ditempati. Jika memang ada indikasi tipikor disitu, aparat jangan ragu untuk mengusutnya sampai tuntas," katanya.

Asril juga dengan tegas mendukung langkah Aparat penegak hukum untuk melakukan koreksi agar kedepan persoalan semacam ini jangan sampai terulang kembali.

Rony Pranata yang ingin dikomfirmasi atas dugaan pemanggilan terhadap dirinya oleh Cabjari hingga berita ini diturunkan masih belum biasa. Bahkan ketika Dua hari berturut-turut yakni Senin dan Selasa awak media ingin menemuinya, Ia tidak berada ditempat.

"Pak Rony sedang kelokasi. Begitu juga dengan Pak M.Rifki Amarullah, beliau juga ikut," kata staf penjagaan Dinas PU Anambas.

Terpisah Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris yang dikomfirmasi, terkait hal itu dengan tegas mengatakan jika pemerintah daerah tidak akan ikut campur jika ada ASN Anambas yang terindikasi terlibat tipikor.

"Untuk kasus tipikor, sikap kita sudah jelas. Kecuali dalam kasus perdata, ada disiapkan bantuan hukumnya," tutupnya.(yud)

Inspektorat Periksa Berkas Proyek SPAM

Ody Karyadi Kadis Kominfo Anambas itu juga berencana akan memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) untuk meminta keterangan terkait Proyek SPAM ini.

"Pastinya kita hanya mengumpulkan informasi yang menentukan standar ada kerugian negara itu BPK dan BPKP."bebernya.

Perlu diketahui kata Ody KPK sesuai keputusan MK boleh saja meminta informasi baik itu ke

ANAMBAS (HK) — Inspektorat saat ini sedang melakukan pemeriksaan berkas kepada Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM) Kecamatan Siantan dengan pagu anggaran sebesar Rp29 Miliar yang dilaksanakan oleh PT.Nirwana Jaya Sakti.

Hal tersebut dilaksanakannya terkait surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Klarifikasi proyek yang termasuk dalam tahun Jamak tersebut.

"Sampai saat ini kita sudah dua hari melaksanakan pemeriksaan berkasnya."demikian disampaikan Ody Karyadi Plt Kepala Inspektorat Anambas, Kamis (13/10).

Ody mengakui untuk Proyek SPAM ini pihaknya hanya sebatas Klarifikasi, dan setelah selesai akan dilaporkan."Setelah kita melakukan pemeriksaan dokumen baru akan dilaksanakan uji fhisik dilapangan.

Artinya setalah ini kami akan turun kelapangan."tegasnya.

Lebih jauh Ody menyebutkan kalau dirinya memberi waktu kepada Tim berkeja selama 14 hari. Bahkan sampai dua hari kerja saat ini masih belum mendapatkan laporan dari tim,"Kita tak mau mengganggu tim yang sedang berkerja, biarkan mereka berkerja dengan tenang."tukasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai BPK atau BPKP dan Insepektorat karena mereka punya ruang untuk itu.

"Keputusan MK telah memberi ruang kepada KPK,"tukasnya.

Kedepan lanjut Ody Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatankegiatan strategis akan menggandeng Tim TP4D agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan kejadian-kejadian seperti saat ini tidak lagi terulang.

"Kita akan menggandeng Kejaksaan, BPK ataupun BPKP untuk proyek-proyek strategis."ungkapnya.

Terpisah sebelumnya Bupati KKA Abdul Haris,SH mengatakan kalau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis kedepan akan menggandengn Tim TP4D sehingga semua perjaan berjalan dengan baik dan benar.(yud)

Dewan Kesenin Siap Buat Iven ANAMBAS (HK) — Dewan Kesenian Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sudah menyiapkan strategi untuk mempromosikan Anambas. sejumlah Iven akan dirancang agar mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi kabupaten termuda di Provinsi Kepri itu.

"Selain potensi wisata yang luar biasa, kita juga punya kesenian dan Kebudayaan yang luar biasa dan pantas untuk di promosikan," demikian disampaikan Dedy Junizar, Ketua Dewan Kesenian Anambas, Kamis (14/10).

Dedy mengungkapkan sejumlah iven tersebut antara lain adalah iven lomba lagu melayu dan ini bukan hanya bisa diikuti oleh peserta dari Indonesia saja namun negara tetangga serumpun seperti Malaysia dan Singapur dapat diundang untuk berpartisipasi.

"Hal ini selain menjadi daya tarik daerah juga menjaga budaya Melayu agar tetap ada," ungkapnya.

Saat ini lanjut Dedy masih belum ada iven-iven seperti bahkan sudah hampir satu dasa warsa iven tersebut tidak pernah dilaksanakan di Anambas.

"Lomba-lomba seperti ini seperti sudah hilang dan tidak pernah dilaksanakan lagi, kalau tak salah pernah dilaksanakan lomba Pop Singer itupun 10 tahun lalu," bebernya.

Dedy menyampaikan Kesenian Gobang dan Mendu pantas untuk dikedapankan mengingat untuk kesenian gobang itu hanya ada di Anambas.

Dedy juga mengakui kalau saat ini terdapat sejumlah kendala dalam melaksanakan iven-iven tersebut, terutama untuk tem-

pat pelaksanaan. Saat ini di Anambas hanya memiliki Astaka yang tepat berada di depan lapangan Sulaiman Abdullah.

"Astaka sediri pun masih perlu perbaika agar lebih jika melaksanakan iven besar," jelasnya.

Kendati demikian Dedy juga mengapresiasi pihak Primer Oil yang membantu pemerintah dalam membangun Gedung Kesenian dan kebudayaan, sehingga nanti gedung tersebutlah yang nantinya akan dijadikan tempat berlatih sanggar-sanggar yang ada, sekaligus dijadikan tempat sejumlah kegiatan bagi sanggar seni yang ada.

"Kita sangat berharap agar adanya dewan kesenian dapat membantu pemerintah mempromosikan Anambas lewat kesenian dan kebudayaan," tutupnya. (yud)

Editor: Nico, Layouter: Hestu Purwanto

13

natuna

Jumat, 14 Oktober 2016

Bupati Natuna Bertemu Ramah dengan Wartawan NATUNA (HK) — Bupati Natuna, Hamid Rizal dan wakilnya, Ngesti Yuni Suprapti menggelar temu ramah dengan wartawan di Rumah Makan Doni Renaldo, Jalan Sudirman Ranai, Kamis (13/10). Ia menegaskan peranan media sangat penting untuk pembangunan.

Sekitar 50 orang wartawan kumpul di RM Doni Rinaldo yang berasal dari berbagai media.

Mereka tampak akrab dan bebas lepas berbincang-bincang dengan Bupati Hamid dalam pertemuan itu.

“Saya sudah lama ingin berkumpul dengan rekan-rekan wartawan. Karena wartawan juga berjasa terhadap pembangun,” kata Bupati Hamid.

Dikatakannya, peranan media dalam pembangunan sangat besar karena selain sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya pembangunan, media juga berperan besar sebagai perpanjangan lisan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.

“Kalau tak ada media, saya rasa sulit masyarakat kita mengetahui perkembangan pembangunan berikut masalah-masalah-

nya. Begitu juga dengan pusat, media sangat berperan sekali menjadi corong daerah ke pusat dan luar daerah. Maka media ini sangat kita perlukan. Saya juga terima kasih banyak kepada media yang telah berperan dalam mewujudkan program pembangunan Natuna,” ungkapnya.

Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti juga mengaku senang dapat bertemu wartawan.

Pada kesempatan itu mengajak semua wartawan agar dapat bahumembahu mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

“Saya terima kasih banyak kepada rekan-rekan wartawan atas dukungan selama ini terhadap pembangunan. Kalau boleh meminta, marilah kita bersatu padu mewujudkan pembangunan yang dicitak-citakan daerah ini. Saya yakin rekan-rekan wartawan juga memiliki keinginan yang sama dengan pemerintah,” ucapnya.

Hadir pada acara itu Ketua Komisi III DPRD Natuna, Wan Sofyan, Kepala Bagian Humas Pemkab Natuna, Helmi Wahyuda dan sejumlah perwakilan Ormas. (fat)

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

PERAN MEDIA — Bupati Natuna Hamid Rizal bertemu ramah dengan wartawan di Kabupaten Natuna. Dalam temu ramah ini, ia menegaskan peran media sangat penting bagi pembangunan.

Bupati Ajak Masyarakat Lawan Narkoba NATUNA (HK) — Bupati Natuna Hamid Rizal mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Natuna untuk melawan peredaran gelap narkoba. Soalnya, peredaran barang haram ini terus merajalela dan mengancam generasi muda.

Faturrahman Liputan Ranai Dihadapan ratusan masyarakat dan pejabat Pemkab pada malam puncak peringatan HUT Kabupaten Natuna ke-17, Rabu (12/ 10) malam, Hamid berpesan agar sejak dini masyarakat sudah menanamkan sikap penolakan kepada narkoba.

"Jangan sampai bumi Laut Sakti Rantau Bertuah ini dimasuki narkoba, karena narkoba sangat berba-

haya bagi tatanan bangsa dan negara. Hancur generasi penerus kita dengan narkoba," tegasnya.

Menurut Bupati Hamid, narkoba dapat dicegah bila masyarakat tanggap dan peduli terhadap lingkungan sekitar. "Laporkan jika ada aktifitas penggunaan narkoba. Jangan cuek dan diam saja jika melihat anak-anak muda mengkonsumsi narkoba, dengan begitu tidak ada lagi kesempatan mereka untuk mengkonsumsi nar-

koba," ungkapnya.

Begitu juga dengan lingkungan pegawai negeri sipil. Hamid menekankan agar pegawainya bersih dari narkoba. "Apalagi pegawai pemkab, jangan sekali-kali mengkonsumsi narkoba.

Sanksinya pemecatan," tandasnya.

Terpisah, tokoh masyarakat Natuna, Ramayulis mendukung penuh upaya pemerintah memberantas narkoba. Menurutnya tidak hanya dengan ucapan tetapi juga dengan tindakan.

"Setuju dan sangat mendukung pemerintah cegah peredaran narkoba. Tetapi jangan hanya sekedar teori, praktik dilapangan itu harus dilakukan. Bahkan pergaulan anak-anak remaja sekarang sudah banyak menjurus kearah sana," tutur Ramayulis. ***

PU Siap Membangun Asal Ada Anggaran

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

KEPALA Dinas PU Kabupaten Natuna, Minwardi mengaku siap membangun apa saja asalkan ada anggaran.

NATUNA (HK) — Kepala Dinas PU Kabupaten Natuna, Minwardi menegaskan, Dinas PU siap membangun apa saja dan kapan saja asalkan anggaran untuk pembangunan itu ada. Ia mengaku ada beberapa pembangunan di Natuna yang terpaksa stop karena tidak adanya kemampuan anggaran.

Minwardi menjelaskan, kemampuan dinas PU menjalankan prorgam pembangunan yang diamanatkan kepada dinas itu selama ini tidak pernah melemah mes-

kipun pada kenyataannya terdapat sejumlah kekurangan di dinas yang dipimpinnya itu seperti kekurangan pegawai dan kekurangan tenaga profesional.

“Dinas PU siap membangun apan saja dan kapan saja, tapi anggarannya mana. Kami di PU memang ada kekurangan tenaga, tapi demi pembangunan, apapun namanya kami siap bangun,” tegas Min kepada sejumlah wartawan di Kantor DPRD Natuna, kemarin.

Menurut Min pemban-

gunan tanpa anggaran merupakan satu hal yang tidak bisa diterima akal sehat karena anggaran dana itu merupakan darah dari pembangunan itu bila diibaratkan dengan kehidupan makhluk hidup.

“Apa jadinya pembangunan bila tidak ada anggaran atau tidak cukup anggaran?. Pembangunan tak bisa jalan tanpa pulus, atau pembangunan akan terhenti bila pulusnya habis. Itu lah yang terjadi hari ini di Natuna,” tandasnya.

Dikatakannya, ada beberapa bukti program kegiatan yang tidak mampu dijalankan karena tidak ada anggaran dan juga pembangunan yang sudah berjalan tapi tidak bisa dilanjutkan karena anggarannya habis.

“Misalkan saja, Gedung Kantor DPRD Natuna, Gedung Pasar Moderen, pembangunan ini sudah berjalan, bahkan sudah sampai beberapa persen. Tapi karena dananya tidak ada, pembangunan itu jadi mandeg. Ini kan tidak tepat dan tidak elok sekali,” tegasnya.(fat)

Warga Minta Pemerintah Sediakan Jaringan Telekomunikasi NATUNA (HK) — Sulitnya jaringan telekomunikasi di dua desa di Kecamatan Bunguran Tengah membuat warga kesusahan melakukan hubungan komunikasi melalui telepon. Warga menuntut pemerintah segera mengatasi hal tersebut demi kelancaran informasi dan komunikasi.

Dua desa itu adalah desa Air Lengit dan desa Tapau. Sementara desa Harapan Jaya sudah dipasang tower berfasilitas 3G. Ketua BPD Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah, Asep menuturkan, layanan jaringan telekomunikasi di desanya cukup buruk. Bahkan untuk mendapatkan signal hanpone, warga harus mencari lokasi-lokasi tertentu seperti perbukitan.

“Jangankan signal 3G, sinyal 2G aja susah. Adanya di sini signal GSM dan itupun jarang-jarang bisa dapat di semua tempat,” kata Asep, Kamis (13/10).

Menurutnya, sebagai desa yang berada di jalur lintas utama kecamatan menuju kota Ranai, desa Tapau sudah bisa memiliki jaringan telekomunikasi yang bisa mengakses

layanan internet. Mengingat saat ini sudah merupakan jaman internet dan informasi lebih cepat diakses melalui layanan internet.

“Jadi percuma kita punya handpone berfasilitas internet kalau di desa kami ini gak bisa akses signal internet. Kami mau kirim informasi ke keluarga di luar sana harus pergi dulu ke desa tetangga,” keluhnya.

Terpisah, Kepala Desa Air Lengit, Sariyah mengaku hal yang sama.

Bahkan disamping kantor desa tempat ia bekerja pun sudah berdiri tower telekomunikasi bantuan dari Kominfo. “Namun sayangnya signalnya hanya GSM, itupun nyalanya hanya pagi sampai sore.

Sebab kelistrikannya ditopang menggunakan solarsel (tenaga surya). Makanya kadang nyala kadang mati,” tutur nya.

Diakuinya, tower telekomunikasi yang ada saat ini sudah berdiri sejak tahun 2012 lalu. Namun belum ada fasilitas yang dipasang di towet tersebut.

“Ini cuma tower penangkap signal saja, jadi layanannya hanya GSM. Padahal kalau tower ini ditingkat-

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

TOWER telekomunikasi di Natuna. Keberadaan tower-tower ini dinilai belum memenuhi keperluan telekomunikasi masyarakat secara maksimal. kan fasilitas layananya menjadi 2G ataupun 3G, maka jaringan signal di desa Air Lengit dan desa

Tapau akan semakin bagus. Syukur-syukur pemerintah segera merespon persoalan ini,” tutupnya. (fat)

Editor: Edy Supriatna,Layout:Parlin Jisung

14

lingga

Jumat, 14 Oktober 2016

Pemkab Respon DED Akses Bukit Permata LINGGA (HK) — Untuk menunjang kepariwisataan dan pendakian gunung, akses pintu masuk Puncak Bukit Permata disetujui pemerintah daerah. Draft Enginering Design (DED)-nya telah disetujui pada APBD-P 2016 yang baru-baru ini disahkan.

Pantauan di lapangan, saat belum ada jalur resmi pendakian, serta akses jalan menuju pesanggarahan (kaki gunung) yang memadai hingga titik Sungai Panggak Darat yang berhulu di Gunung Sepincan tersebut.

Kepala Desa Panggak Darat, Zulmafriza mengaku Gunung Sepincan yang puncaknya

Bukit Permata, masih belum memiliki akses pintu masuk yang memadai. Padahal gunung tersebut cukup ramai dikunjungi para wisatawan khususnya pendaki gunung.

“Kita dapat informasi barubaru ini dari pemerintah daerah kalau Dinas PU Lingga bakal membangun akses pintu masuk. Cuma kita belum tahu pasti jadi apa tidak,” ujar Zulmafriza, Kamis (12/10).

Menurutnya, selaku aparatur desa ia dan masyarakat setempat sangat mendukung kalau pemerintah membangun akses pintu masuk hingga ke

titik sungai.

“Selain menunjang wisata pendakian gunung, juga membuka akses sumber air bersih dari Sungai Sepincan. Kalau pemerintah daerah mau bangun kami masyarakat Panggak Darat sangat setuju,” ujarnya.

Di tempat berbeda, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga, Indra Asmara, melalui Kasi-nya Ranu membenarkan bahwa DED akses pintu masuk pendakian Puncak Permata memang sudah diusulkan pada APBD-P 2016.

“DED-nya itu sudah disetujui

pada APBD-P 2016. Kita garap perencanaannya,” ujar Ranu.

Dijelaskan Ranu, perencanaannya itu bertujuan untuk menunjang kepariwisataan pendakian Puncak Permata. Sasarannya, untuk menumbuh kembangkan kepariwisataan daerah.

Namun, kata Ranu, pada tahap awal baru DED-nya saja. Karena untuk pengerjaan fisiknya memang belum bisa dipaksakan. Kalaupun dikerjakan nanti itu pada tahun 2017 mendatang dan tergantung skala prioritas sesuai kondisi keuangan daerah.

“Yang penting DED-nya ma-

suk di APBD-P ini. Bukan pelaksanaan. Yang jelas udah diketok. Kalau dipaksakan tak memungkinkan di APBD-P nanti,” imbuhnya.

Menurutnya, seperti apa desain akses pintu masuk tersebut ia akan berkoordinasi dengan Bappeda karena sesuai fungsinya.

“Nanti ditanya Bappeda dulu. Kita belum survei ke sana. Kita liat dulu cocoknya seperti apa,” ujarnya.

Sementara itu, di tempat berbeda, Ketua Organisasi Pecinta Alam Ke-PAL, Sucipto mengatakan sebagai pandangan tracker jalur masuk Pun-

cak Permata memang belum ade akses khusus pendakian.

Bahkan saat ini masih melewati pemukiman warga.

“Kalau rencana pemda mau bangun akses pintu masuk, kita setuju,” kata Sucipto.

Dikatakan, akses tersebut belum ada peta jalur pendakian bagi tracker yang baru mendaki Gunung tersebut. Serta, belum ada pos atau shelter tempat penitipan barang maupun pos pendaftaran pendaki.

“Kalaupun hingga titik sungai dibangun jalan permanen juga setuju, lebih kurang 4 km dari pemukiman warga,” terangnya.(put)

NOVRIADI PUTARA/HALUAN KEPRI

KENDAHAN ALAM — pemandangan Puncak Permata dari salah satu sudut Kota Daik, Kabupaten Lingga menawarkan keindahan alam nan eksotis. Akhir-akhir ini minat pendakian Puncak Permata cukup digemari.

Penyidikan Korupsi Koni Terus Bergulir Kejari Sebut Akan dijadikan Atensi LINGGA (HK) — Kepala Kejaksaan Negeri Lingga Puji Triasmoro SH MH menegaskan, penyidikan kasus dana hibah Koni Lingga masih terus bergulir disamping kasus-kasus lainnya yang juga menjadi atensi penyidik jaksa.

Jefriadi Liputan Lingga Hal ini disampaikan Puji saat dikonfirmasi terkait kelanjutan dugan kasus korupsi dana hibah Koni Lingga yang mulai meredup dari pantauan, seiring dengan pergantian pimpinan Kejaksaan Negeri Lingga yang baru beberapa waktu lalu.

"Kalau soal penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah Koni Lingga masih terus kita lanjutkan. Cuma sekarang ini memang kita ada beberapa kasus lainnya yang butuh perhatian dan menjadi atensi khusus kami nantinya," kata Puji kapa-

da Haluan Kepri, Kamis (13/10).

Terkait keinginan penyidik jaksa yang mana mendesak BPKP untuk mengaudit penggunaan dana hibah ini, Puji belum memberikan penjelasan tentang hal itu.

Ia hanya menyebut kalau saat ini pihaknya masih terkendala terbatasnya personel untuk mengungkap beragam kasus korupsi di Kabupaten Lingga saat ini.

"Itulah kita ini lagi menangani beberapa kasus. Dan kita akui saat ini kami masih kekurangnan personil, sehingga untuk bekerja dengan maksimal sangat terbatas. Itulah yang menjadi salah

satu kendala kami di Kejari Lingga ini," terang Puji.

Ditanya perkembangan terakhir penanganan kasus tersebut, Puji menjanjikan segera memberikan keterangan setelah berkonsultasai kepada bawahannya.

"Nanti saya informasikan soal perkembangan terakahir.

Saya mau tanya Kasi Pidsus dahulu sampai dimana perkembangan dugaan kasus korupsi dana hibah Koni Lingga tersebut," katanya.

Sementara itu dalam rilis Haluan Kepri minggu sebelumnya, Kajaksaan Negeri Lingga dalam waktu dekat ini akan meminta BPKP melakukan audit penggunaan dugaan kasus korupsi dana hibah Koni.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai kerugian negara dalam penggunaan dana yang saat ini kasusnya ditangani pihak kejaksaan.

Hal ini dijelaskan Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lingga, Eka Palepi kepada Haluan Kepri, Jumat (7/10) lalu.***

Polda Kepri Gelar Bakti Kesehatan Donor Darah, Pengobatan Gratis dan Sunatan Massal MUKAKUNING (HK) — Dalam rangkaian penyambutan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-64 pada 19 Oktober mendatang, jajaran Polisi Daerah (Polda) Kepri menggelar bakti kesehatan berupa donor darah, pengobatan gratis dan sunatan massal secara gratis di MPH Community Centre, Batamindo, Kamis (13/10).

Bakti kesehatan yang mengambil tema “Masyarakat Sehat Tanggung Jawab Kita Bersama” dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian, Wakapolda Kepri, Ketua HKI Provinsi Kepri, Segenap Pimpinan PT Batamindo, unsur FKPD Kota Batam, serta para hadirin undangan lainnya.

Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian dalam sambutannya mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian mereka terhadap sesama, dan juga dalam rangka mengimplementasikan Commander Wish Kapolri khususnya pada poin peningkatan kepercayaan pub-

lik (public trust) serta pelayanan kepada masyarakat.

“Bakti kesehatan ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat, dimana polisi sebagai pengayom masyarakat,” kata Sam pada kegiatan yang merupakan hasil kerjasama Polda dengan sejumlah pihak.

Rangkaian kegiatan bakti kesehatan ini, digelar pengobatan umum, pengobatan gigi dan pencabutan gigi untuk anak, sunatan massal, donor darah, pemeriksaan laboratorium sederhana, penyuluhan bahaya narkoba, dan hiburan, tanpa terkecuali dan tanpa dipungut biaya apapun.

Untuk peserta sunatan massal adalah anak-anak dari seluruh Batam yang sudah didata melalui Baabinkamtibmas. Sunat menurutnya memberi manfaat, selain merupakan suatu kewajiban bagi agama, diantaranya menjaga kebersihan, mencegah infeksi, mencegah penyakit menular, mencegah inflamasi dan mencegah kanker.

“Dalam bakti kesehatan ini juga diadakan kegiatan donor

darah bagi personil Polda Kepri dan Masyarakat umum yang memenuhi syarat sebagai pendonor,” kata Dia. Ia mengatakan, donor darah adalah proses dimana penyumbang darah secara sukarela diambil darahnya sebanyak ± 250 s/d 300 ml, untuk disimpan di Bank Darah, dan sewaktu-waktu dapat dipakai untuk menolong orang lain yang membutuhkan sesuai dengan jenis golongan darahnya.

Manfaat donor darah bagi pendonor sendiri sangat banyak, diantaranya menjaga kesehatan jantung, donor darah akan menstabilkan kadar zat besi dalam darah sehingga menurunkan resiko penyakit jantung.

Pihak Batamindo melalui Humasnya, mengatakan bahwa Batamindo mendukung penuh kegiatan tersebut, salah satunya dengan penyedian berbagai fasilitas demi suksesnya acara.

“Kami mendukung penuh kegiatan ini, dan kami berterima kasih juga bisa diajak terlibat secara langsung dengan menyediakan tempat,” ungkap perwakilan Batamindo. (par)

SKPD Diharapkan Tingkatkan PAD LINGGA (HK) — Kepala Bapedda Kabupaten Lingga, M Ishak mengharapkan untuk tahun depan, dengan adanya SKPD sendiri di bidang pendapatan daerah, agar fokus untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lingga.

Selain itu, setiap SKPD yang ada juga diajak berpikir untuk bisa menghasilkan pendapatan demi meningkatakn PAD Kabupaten Lingga yang terbilang sangat minim.

Dikatakan Ishak, kedepan rancangan besaran belanja pada RAPBD Kabupaten Lingga 2017 sangat tergantung pada kekuatan asumsi pendapatan 2017.

“Sampai saat ini Pemkab Lingga belum menerima berapa alokasi Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Dana Bagi Hasil(DBH) dari Pusat untuk daerah.

Begitu juga DBH dari Propinsi Kepri,” kata Ishak, Kamis (13/10).

Satu satunya yang hanya bisa di asumsikan, kata Ishak adalah dari sumber PAD, dimana diharapkan kedepan adanya peningkatan.

“Informasinya tahun depan

untuk mengurus pendapatan sudah ada SKPD tersendiri.

Nama SKPDnya Badan Pendapatan. Peran SKPD ini dinilainya sangat strategis sekali. Karena selain akan berkoordinasi dangan Propinsi Kepri dan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan pendapatan, juga mengoptimalkan dan menggali sumber sumber pendapatan asli daerah,” terangnya.

Sementara itu, lanjunt Ishak, dilihat dari potensi PAD, ada beberapa sumber yang berpotensi untuk ditingkatkan.

Misalnya dari PBB, petribusi galian C, IMB dan lainya.

Karena itu, setelah dilantik para pejabatnya, SKPD ini harus segera action untuk menyusun langkah-langkah dan strategi serta berkoordinasi dangan SPKD terkait.

“Saya menelaah tentang pendapatan ini bukan sebagai Kepala BAPEDDA, tetapi selaku anggota tim penyusunan SOTK yang baru. Saya berkeyakinan sekali, apabila pendapatan diurus oleh SKPD tersendiri dan lebih diberi kewenangan, mereka tentu lebih dapat berimprovisasi dan fokus mengurus

pendapatan,” kata Ishak.

Sebetulnye, sebut Ishak, sejak 5 tahun lalu ia sudah berharap bidang pendapatan diurus SKPD tersendiri.

Sementara itu SKPD-SKPD terkait dengan sumber sumber PAD seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pariwisata, Perizinan dan para camat/ kades juga harus memberikan dukungan yang kuat terhadap kinerja badan pendapatan nantinya. Karena itu rapatrapat koordinasi rutin dan berkala wajib dilakukan.

“Selain perlu membuat target, juga perlu langkah langkah dan evaluasia. Satu hal yang perlu diingat di dalam menggali dan mengoptimalkan PAD, Pemkab Lingga harus memberikan pelayanan terlebih dahulu, sesuai aturan dan tidak membebani masyarakat,” papar Isyak.

Sebelum mengakhiri pembicaaranya dengan Haluan Kepri, Ishak berharap nantinya semua SKPD yang ada tidak saja meminta meningkatkan belanja, tetapi harus berpikir secara bersama bagaimana cara meningkatkan pendapatan. (Jfr)

Cetak Sawah Terkendala Alat Berat dan BBM Di Bukit Langkap Sekitar LINGGA (HK) — Cetak sawah Bukit Langkap diperkirakan baru sekitar 10 hektare. Lambannya progres pengerjaan terkendala minimnya alat berat dan BBM serta besar-besarnya kayu yang terdapat di lokasi.

Pantauan di lapangan, sebanyak delapan alat berat beko terlihat tidak bekerja seperti biasanya. Diduga akibat tidak ada bahan bakar. Bahkan satu unit alat berat beko terlihat terpuruk di lumpur lahan yang cukup dalam.

Informasi warga sekita, satu unit alat berat tersebut tidak dapat digunakan. Sehingga hanya tujuh unit beko yang bekerja.

Namun sekitar 4 hektare lahan yang sudah selesai memanjang dengan ukuran panjang 1000 meter dan lebar 40 meter sudah ditanami dengan pola manual yang rumpun padinya

berbaris.

Kepala Desa Bukit Langkap, Sudarmin mengatakan progres cetak sawah berjalan hampir dua bulan, setelah dibuka oleh Bupati Lingga 17 Agustus dan dikunjungi langsung Mentan Andi Amran Sulaiman bulan September lalu.

Progres cetak sawah belum maksimal. Hingga kini, dari total 395 hektare alokasi lahan sawah di desa tersebut baru 10 hektare yang terbuka.

“Sampai hari ini baru 10 hektare yang dibuka. Kendala kita alat berat dan BBM,” ujar Sudirman, Kamis (13/10).

Dikatakan, alat berat didatangkan untuk membuka sawah sebanyak 9 unit. Namun hanya 2 unit yang bisa beroperasi maksimal.

Sejauh ini, dari 10 hektare lahan yang terbuka baru 2 hektare lahan yang sudah disemai padi. 1 hektare lahan disemai

warga desa. Sedangkan 1 hektare lagi sawah disemai oleh Loka Pengkajian Tekhnologi Pertanian (LPTP) Tanjungpinang.

“Kendala lain bibit dan pupuk organik yang belum sampai hingga hari ini. Padi yang ditanam sesuai instruksi harus gunakan pupuk organik. Jadi padi yang sudah ditanam belum dipupuk. Kami berharap, segera didatangkan kebutuhan petani ini,” harap Sudirman.

Sebagaimana mestinya, menyambut rencana kunjungan Presiden RI, Jokowi ke Lingga pada November mendatang, 5 hektare lahan telah disiapkan TNI AD bersama masyarakat untuk ditanami padi.

Sementara itu, 3 desa lainnya di Pulau Lingga yang menjadi lokasi PCS yakni, Desa Panggak Darat, Panggak Laut dan Nerekeh hingga saat ini belum ada progres pembukaan lahan.(put) Editor : Afrizal, Layout :Parlin

15

Dunia

Jumat, 14 Oktober 2016

Lecehkan Anak dan Perkosa Seekor Ayam ADELAIDE (HK) — Seorang pria di Adelaide, Australia Selatan dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun tujuh bulan setelah mengaku melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri dan juga berhubungan seksual dengan seekor ayam.

Dalam sidang di pengadilan distrik Adelaide terungkap pria berusia 20 tahunan tersebut mengakui perbuatannya kepada sang istri.

Setelah mendengar pengakuan suaminya itu, sang istri kemudian melapor kepada polisi yang langsung "menjemput" pria tersebut.

Lembaga penyiaran publik ABC tidak mengungkapkan identitas pria tersebut untuk melindungi identitas para korbannya.

Di pengadilan, pria ini mengaku atas berhubungan seks dengan binatang, eksploitasi seks berulang kali terhadap seorang anak, dan satu tuduhan penyerangan fisik.

Bocah yang menjadi korban pelecehan adalah putri iri pria tersebut dan dia melakuan perbuatan keji itu saat korban

berusia 9-11 tahun.

Dia juga melakukan perbuatan keji yang sama terhadap anak perempuan kandungnya yang berusia tiga tahun.

Pria ini juga mengaku dua kali bersetubuh dengan ayam dan juga berusaha melakukan hal yang sama dengan anjing peliharaan keluarganya.

Saat menjatuhkan vonis, hakim Paul Muscat mengatakan tindak kriminal yang dilakukan pria tersebut sangat serius dan "sangat tidak biasa" "Tindakan yang Anda akui sangat menjijikan dan sangat mengganggu," kata hakim Muscat.

Namun hakim juga memberi catatan positif karena pria ini mengakui perbuatannya dan keinginannya untuk menjalani rehabilitasi.

"Anda menyebut bahwa

KOM

SEEKOR ayam telah menjadi korban pemerkosaan dilakukan seorang pria asal Adelaide, Australia.

pengakuan terhadap istri adalah langkah awal untuk mengatasi kebiasaan seksual yang abnornal ini." kata Hakim Muscat.

Akhirnya hamim menjatuhkan hukuman penjara selama

enam tahun 7 bulan, dengan hukuman minimal yang harus dijalani adalah 3 tahun 6 bulan.

Masa hukuman akan dihitung sejak Desember 2015 ketika dia ditahan untuk pertama kalinya.

"Bila hukuman yang dijatuhkan ini terlihat tidak berat ini karena anda mengaku dan ada pengurangan hukuman karena itu." kata Muscat.

"Pelaku harus didukung ketika mereka mengaku dan mener-

ima tanggung jawab penuh atas tindak kriminal mereka, dan mengambil langkah untuk mengatasi masalah yang membuat mereka melakukan pelanggaran, semua hal yang sudah anda lakukan," hakim menegaskan.(kom)

Raja Thailand Meninggal Dunia BANGKOK (HK) — Raja Thailand Bhumibol Adulyadej dikabarkan telah meninggal dunia pada Kamis (13/10) dalam usia 88 tahun. Demikian pernyataan Istana Kerajaan Thailand seperti dikutip Reuters.

KOM

RAJA THAILAND — Inilah sosok Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej yang telah meninggal dunia pada Kamis (13/10) dalam usia 88 tahun. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan masyarakat.

Trump Dituding seperti Gurita Tangannya Bergerayangan WASHINGTON DC (HK) — Muncul tuduhan baru terhadap calon Presiden AS, Donald Trump, dari empat perempuan yang mengaku diraba dan dicium dengan cara tak pantas.

Calon dari Partai Republik itu pun marah dan menyangkal tudingan itu sebagaimana dilaporkan Agence FrancePresse (AFP), Kamis (13/10).

Tim kampanye Trump pun menyangkal dan menyebut tudingan itu sebagai bentuk pembunuhan karakter.

Klaim oleh empat wanita, sebagaimana dilaporkan New York Times (NYT), Palm Beach Post dan Yahoo News, muncul setelah Trump mengatakan dalam debat capres dengan Hillary Clinton, Minggu (9/10/ 2016) malam, bahwa ia tidak pernah menyerang perempuan.

Sebelum muncul tuduhan baru itu telah beredar video

vulgar tentang Trump yang merendahkan dan melecehkan perempuan. Meski ia telah meminta maaf, Trump dibanjiri kecaman termasuk dari internal partainya.

Pilpres digelar pada 8 November. Hillary yang diusung Partai Demokrat masih menggungguli jajak pendapat nasional meski istri mantan Presiden Bill Clinton itu juga tak disukai sebagian warga AS. Di saat Trump berusaha keras untuk mengejar keunggulan Hillary, ia kembali dituduh melakukan pelecehan seksual yang ditandai munculnya klaim baru dari empat wanita.

Mantan pengusaha, Jessica Leeds (74), dari Manhattan, yang bekerja untuk sebuah perusahaan kertas, mengatakan bahwa Trump meraba-rabanya saat duduk bersampingan di kabin kelas satu dalam

sebuah penerbangan pada tahun 1980-an.

Ketika itu Leeds berumur 38 tahun. Sekitar 45 menit setelah lepas landas, kata Leeds, Trump mengangkat sandaran tangan, meraba dada Leeds dan berusaha menyibak roknya.

"Dia seperti gurita," katanya NYT. "Tangannya menggerayang ke mana-mana." "Itu adalah sebuah serangan (seksual)," tambah Leeds seperti dikutip AFP. Wanita lain yang mengklaim diperlakukan buruk oleh Trump adalah Rachel Crooks.

Crooks mengaku, ketika berusia 22 tahun, ia adalah seorang resepsionis di perusahaan real estat di Menara Trump pada tahun 2005.

Ia mengaku bertemu Trump di depan lift Menara Trump. Keduanya berkenalan sambil berjabat tangan, tapi Trump tidak melepaskan tangan Crooks.

KOM KANDIDAT Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump saat berbicara di ajang debat Pilpres AS, Selasa(279) di New York.

Seketika itu juga Trump mencium pipi Crooks dan kemudian “langsung mencium bibir saya,” kata wanita itu kepada NYT. “Sangat tidak pantas,” kata Crooks. “Saya sangat marah bahwa dia berpikir saya begitu tidak signifikan sehingga dia bisa melakukan hal seperti itu,” tambah Crooks lagi.

Pada Rabu (12/10), Palm Beach Post menerbitkan sebuah laporan eksklusif di situsnya yang menyebutkan Mindy McGillivray, wanita yang kini berusia 36 tahun, menuduh Trump telah merabanya di sebuah resor Mar-A-Lago di Florida pada awal 2003.

"Itu cukup dekat dengan bokongku," katanya tentang insiden yang terjadi saat ia bekerja sebagai asisten fotografer di sebuah acara. "Saya terkejut.

Saya melompat," katanya.

Klaim keempat disampaikan oleh Miss Washington 2013, Cassandra Searles. Kepada Yahoo News ia mengatakan, telah menyebut Trump "pembenci wanita" di halaman Facebook-nya.

Searles mengatakan dalam komentarnya bahwa Trump "terus meraba pantat saya dan mengajak saya ke kamar hotelnya."

Tak satu pun dari semua wanita itu melaporkan insiden mereka kepada penegak hukum.

"Tak satu pun dari klaim ini pernah terjadi," kata Trump dengan nada marah kepada NYT dan menyebut wartawan sebagai manusia menjijikkan.

Tim kampanye Trump menepis pengakuan kedua perempuan tersebut. “Seluruh isi artikel adalah fiksi,” sebut tim kampanye Trump.(kom)

"Pada pukul 15.52, beliau meninggal dunia dengan tenang di RS Siriraj," demikian pernyataan Biro Rumah Tangga Kerajaan Thailand.

Raja Bhumibol, raja kesembilan dari Dinasti Chakri itu, adalah monarki paling lama berkuasa di dunia setelah resmi menduduki tahta Thailand pada 1946.

Selama 10 tahun terakhir, kondisi kesehatan raja yang sudah berkuasa selama 70 tahun itu terus menurun.

Dan tahun ini untuk pertama kalinya dokter meminta Raja Bhumibol "dibebaskan" dari tugas-tugas kenegaraan.

Selama berkuasa, Bhumibol menyaksikan 17 kali kudeta militer, termasuk dua kudeta dalam 10 tahun terakhir yaitu terhadap PM Thaksin Shinawatra (2006) dan PM Yingluck Shinawatra (2014).

Kemungkinan besar, posisi Bhumibol akan digantikan putra mahkota Pangeran Vajiralongkorn (64), yang merupakan putra satu-satunya hasil pernikahan Raja Bhumibol dan Ratu Sirikit.

Masa Kecil Bhumibol adalah adalah raja terlama memerintah di dunia.

Raja kesembilan dari Dinasti Chakri itu menduduki jabatannya sejak berusia 18 tahun, pada tahun 1946.

Selama 70 tahun menduduki tahtanya, Bhumibol dianggap telah memulihkan pengaruh Kerajaan Thailand dan menunjukkan pengabdian kepada rakyatnya.

Lahir di tahun 1927 di Cambridge, Massachusetts, di mana

ayahnya, Pangeran Mahidol, belajar kedokteran, Raja Bhumibol banyak menghabiskan masa kecilnya di luar negeri.Pertama dia hidup di Amerika Serikat dan kemudian di Swiss.

Ia menjadi raja setelah abangnya Raja Ananda Mahidol, yang dikenal dengan nama Rama VIII ditembak mati secara misterius di usia 20 tahun, pada 1946. Raja Bhumibol pun kembali ke Thailand dan kemudian dinobatkan sebagai Raja Rama IX. Kesehatan memburuk Kesehatan Bhumibol dikabarkan telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Dia bahkan menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam enam tahun terakhir di RS Siriraj.

Raja Bhumibol dikukuhkan kembali pada Mei 2015 lalu.

Dia terakhir terlihat di muka publik pada bulan Januari lalu, ketika menghabiskan waktu beberapa jam mengunjungi istananya di Bangkok.

Namun, dalam pengumuman pihak istana sore ini, tak diungkapkan apa penyebab kematian raja.

Sebelumnya diberitakan, Bhumibol mengalami infeksi pernafasan, dan ada cairan di otak dan paru-paru yang membengkak dalam beberapa bulan terakhir.

Kini, banyak papan reklame di Kota Bangkok, yang terpasang di kantor hingga jutaan rumah warga di Thailand, terpasang foto sang Raja(kom)

Rusia Panggil Pulang Semua Warga di Luar Negeri Siap Perang Dunia MOSKWA (HK) - Rusia dilaporkan meminta seluruh pejabat mereka di luar negeri memulangkan keluarganya menyusul kondisi saat ini yang berpotensi menimbulkan Perang Dunia.

Media lokal mengatakan, sejumlah politisi dan pejabatpejabat penting sudah menerima peringatan dari Presiden Vladimir Putin untuk membawa pulang orang-orang yang mereka kasihi ke Tanah Air. Menurut situs Rusia Znak.com, seluruh pejabat dan staf administrasi negara di semua tingkatan sudah diperintahkan memulangkan semua anak-anak mereka dari sekolah luar negeri.

Media setempat menyatakan siapa pun yang tidak menuruti perintah ini akan kehilangan kesempatan mendapat promosi jabatan. Meski begitu belum jelas juga apa penyebab pemerintah meminta keluarga

para pejabat dipulangkan.

Dikutip Daily Star, pengamat politik Rusia Stanislav Belkovsky mengatakan, "perintah ini adalah bagian dari langkah antisipasi terhadap kemungkinan 'perang besar'."

Kabar ini muncul setelah Putin membatalkan kunjungan ke Prancis karena tudingan atas peran Moskow dalam konflik Suriah. Selain itu beberapa waktu lalu terungkap Kremlin sudah mengerahkan rudal yang bisa membawa hulu ledak nuklir ke dekat perbatasan Polandia.

Mantan presiden Soviet Mikhail Gorbachev juga sempat menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi dunia karena ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat dalam konflik Suriah.

Hubungan AS dan Rusia kini dalam kondisi paling buruk sejak Perang Dingin setelah gencatan senjata di Suriah gagal terlaksana.(mrd) Editor: Nikolas Ngao , Layout: Parlin

CMYK

16

Iptek

Jumat, 14 Oktober 2016

Selfie 'Ponsel Terbang' Jadi Viral di Dunia Maya

TREN gaya selfie selalu berganti. Setelah duck faces dan satu jari di mulut, kini gaya dengan ponsel terbang tengah digandrungi.

Adalah Seth Schneider, orang yang pertama mempopulerkan gaya ponsel terbang itu. Ia memposting sebuah foto selfie depan cermin di akun Twitternya.

Tidak ada yang spesial

sebenarnya. Tapi ia berhasil memotret dengan posisi tangan tos tanpa bantuan tripod. Ponselnya sendiri terlihat terbang.

Meski foto tersebut terlihat blur, postingan

tersebut telah di-retwwet sebanyak 170 ribu kali. Dan tak butuh lama, orangorang pun melakukan hal yang sama.

Beberapa orang berhasil memotret tanpa blur. Tak hanya bergaya tos, mereka membuat gerakan lain. Tapi tetap ponsel terlihat terbang.

Nah bagi Anda yang

Samsung Ingin Bunuh Seri Note?

SEIRING dihentikannya penjualan dan produksi Galaxy Note 7, muncul sebuah isu yang bisa bikin geger industri ponsel.

Gosipnya Samsung punya niatan untuk mematikan brand Note.

Informasi ini pertama kali disebar oleh kantor berita Hi Tech Mail asal Rusia. Mengaku mendengarnya langsung dari orang dalam Samsung, mereka mengatakan kalau brand Note mungkin saja akan dimatikan.

Alasannya jelas, karena brand Note kini berkonotasi negatif sehingga berpotensi merugikan di masa depan bila Samsung memaksa menggunakan kembali nama tersebut.

Apalagi katanya, Samsung sendiri telah melakukan survei di Korea Selatan, dan menemukan jawaban kalau 50% dari partisipan mengiyakan persepsi negatif tersebut.

Spekulasi lainnya mengatakan kalaupun Note benar-benar dimatikan, Samsung dinilai tetap perlu mempertahankan eksistensi stylus S Pen yang selama ini jadi salah satu daya tarik Galaxy Note.

Samsung bisa membenamkannya di seri ponsel flagship lain yang juga punya ukuran layar besar, misalnya seperti Galaxy S6 Edge+.

Tapi apapun itu, informasi ini masih sebatas spekulasi yang liar. Rasanya terlalu dini bagi Samsung untuk memutuskan membunuh seri Galaxy Note.

Apalagi penggunaan nama Note telah sangat populer dan jadi standar industri bagi ponsel-ponsel Android dengan layar lebar sejak Samsung pertama kali mengumumkannya di tahun 2011 lalu.

Bagaimana menurut Anda?(dtc)

tertarik boleh dicoba. Tapi tidak boleh asal, karena bisa menghancurkan ponsel itu sendiri.

Maka saiknya lapisi lantai dengan karpet atau bantal. Sehingga ketika jatuh bisa meminimalisir benturan keras di ponsel.

Jadi ponsel tidak rusak dan Anda bisa melakukan berbagai gaya.(dtc)

CMYK

Editor: Afrizal Layout : Mario

CMYK

17

Jumat, 14 Oktober 2016

Kewalahan Tangani Pasien Sakit Jiwa TANJUNGPINANG (HK) — Dinkas Kesehatan (Dinkes) Kota Tanjungpinang terus berupaya mendampingi pasien penderita ganguan jiwa yang ada di Kota Tanjungpinang. Dalam kurun waktu 4 tahun belakangan ini tercatat ada 47 pasien sakit jiwa yang ditangani.

Rico Barino Liputan Tanjungpinang Menurut data Dinkes Tanjungpinang yang telah dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Pekanbaru, Riau, di tahun 2013 berjumlah 10 jiwa, tahun 2014 17 jiwa, tahun 2015 14 jiwa dan tahun 2016 ini berjumlah 6 jiwa.

Kepala Dinkes Tanjungpinang, Rustam mengatakan jumlah angka tersebut diluar penderita gangguan jiwa yang dirawat jalan di Puskesmas dan Rumah Sakit Angka-

tan Laut (RSAL) Tanjungpinang.

Dikatakannya, pasien gangguan jiwa di Kota Tanjungpinang sampai saat ini masih ada beberapa yang sulit ditangani. Hal itu disebabkan berbagai faktor.

Di antaranya karena banyaknya keluarga pasien yang tidak kooperatif mendukung kesembuhan penderita gangguan jiwa ini.

"Puluhan pasien yang di rujuk ke RS jiwa Pekanbaru tersebut, ketika sudah sembuh, dibawa pulang ke

Kewalahan Tangani ... Hal. 18

Tak Hadiri Paripurna di DPRD

Dirut PDAM Dipanggil Kemenpupera TANJUNGPINANG (HK) — Pihak PDAM Tirta Kepri memberikan klarifikasi, terkait dengan ketidakhadiran Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Kepri Abdul Kholik, pada paripurna pandangan fraksi di Gedung DPRD Kepri, Rabu (12/10) lalu.

Paripurna ini terkait dengan rancangan peraturan daerah (ranperda) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tirta Kepri.

Pihak PDAM Tirta Kepri menuturkan bahwa ketidak hadiran Dirut PDAM saat paripurna itu dikarenakan harus memenuhi panggilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Kemenpupera) di Jakarta.

Hal ini disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Administrasi dan Humas PDAM Tirta Kepri, Iin di Tanjungpinang, Kamis (13/10).

"Ketidakhadiran bapak Dirut karena memang ada panggilan tugas yang harus beliau datangi di Jakarta, sehingga beliau meminta 4 orang dari PDAM Tirta Kepri untuk mewakilinya," ujar Iin melalui sambungan telepon, Kamis (13/10).

Yang mana, lanjut Iin, keempat perwakilan PDAM Tirta Kepri tersebut adalah dirinya sendiri se-

Dirut PDAM

RICO/HALUAN KEPRI

SERAHKAN INSENTIF — Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyerahkan insentif kepada RT/RW se- Tanjungpinang di Aula Bulang Linggi Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum Kota Tanjungpinang, Kamis (13/10). Sebanyak 839 Ketua RT/RW menerima insentif triwulan III 2016.

839 RT/RW Se-Tanjungpinang Terima Insentif Penyerahan Triwulan III TANJUNGPINANG (HK) — Sebanyak 839 Ketua RT/RW se-Kota Tanjungpinang menerima

Terapkan Scan Finger dan CCTV

Arif Disiplinkan Pegawai

... Hal. 18

HUT Kota Otonom Tanjungpinang

Tampilkan Keragaman Budaya TANJUNGPINANG (HK) — Sempena memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Otonom Tanjungpinang ke– 15, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan, yang disejalankan dengan Festival Bahari Kepri dan Sail Karimata.

Kegiatan yang menampilkan berbagai ragam budaya tersebut akan berlangsung pada 19-30 Oktober 2016. Sebelumnya, DPRD Kota Tanjungpinang akan digelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT Kota Otonom ke-15 Tanjungpinang tersebut.

"Kegiatan yang akan kita gelar yakni Tabliqh Akbar, wisuda santri, dragon boat race, pawai mobil hias, lomba mancing, pawai budaya, serta beberapa ivent lainnya, yang disejalnkan dengan FBK nanti," kata Walikota

Tampilkan Keragaman ... Hal. 18

CMYK

insentif Triwulan III tahun 2016, yang diserahkan langsung oleh Walikota Tanjungpinang, Lis Dar-

mansyah, di aula Bulang Linggi Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum Kota Tanjungpinang, Kamis (13/10).

Masing-masing RT/

Arif Fadilla

TANJUNGPINANG (HK) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan menerapkan sistem e-disiplin pada seluruh pegawainnya dengan menggunakan Scan Finger dan CCTV di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H Tengku Said Arif Fadilla di Tanjungpinang, Kamis (13/10).

Arif me-

ngatakan keberadaan Scan Finger dan CCTV bagi pegawai sangat penting untuk menekan angka ketidak disiplinan para pegawai.

"Dengan adanya absen scan finger saat masuk kerja dan pulang kerja, pegawai tidak bisa lagi malas-malasan dan sesuka hati dalam bekerja," tegas Arif.

Apalagi ditambah Arif, dengan adanya rekaman CCTV di setiap SKPD yang juga diharapkan untuk memantau kehadiran dan kedisiplinan pegawai saat berada di kantor.

Setelah menjabat sebagai Sekda Kepri Arif mengungkapkan bahwa hal yang menjadi

RW menerima insentif dengan jumlah bersih sebesar Rp 1.057.500 setelah dipotong pajak. Insentif tersebut merupakan insentif Triwulan ke-

3 untuk periode Juli-Agustus-September 2016.

Dalam sambutannya, Walikota Tanjungpinang,

839 RT/RW

... Hal. 18

Nurdin Terima Gelar Datok Sri Kelana Setia Negeri TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mendapat gelar Datok Sri Kelana Se-

tia Negeri dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau

Nurdin Terima

... Hal. 18

Arif Disiplinkan... Hal. 18

Kunjungan Wisman ke Kepri Naik TANJUNGPINANG (HK) — Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Provinsi Kepri pada Agustus 2016 men-

galami kenaikan hingga 2,52 persen jika dibandingkan bulan Juli.

Hal ini disampaikan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri

Panusunan Siregar di Tanjungpinang, Kamis (13/10).

Dikatakan Panusunan, peningkatan jumlah wis-

Kunjungan Wisman ... Hal. 18

IST

PENYEMATAN tanda gelar Datok Sri Kelana Setia Negeri kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun dari Ketua LAM Kabupaten Siak, Riau Encik Zulkifli ZA, Rabu Sore (12/10).

Editor: Andi , Layouter: Hestu Purwanto

18

tanjungpinang

Jumat, 14 Oktober 2016

Djodi Divonis 5 Bulan Penjara Terdakwa Penggunaan Sertifikat Palsu TANJUNGPINANG (HK) — Djodi Wirahadikusuman (60) terdakwa dugaan kasus penggunaan surat tanah palsu di Sungai Carang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, divonis 5 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang dalam sidang, Kamis (13/10).

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Zaldi Akri SH sebelumnya selama 6 bulan penjara.

Majelis Hakim dipimpin Zulfadli SH MH didampingi Afrizal SH MH dan Guntur kurniawan SH Menyatakan terdakwa Djodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan subsider JPU, melanggar Pasal 263 ayat (2), tentang penggunaan sertifikat tanah yang diduga palsu sebagaimana data autentik, dengan merubah ukuran luas tanah dari 9.818 meter persegi menjadi 19.962 meter persegi atas nama Crristina Djodi (istrinya).

Hal itu dimulai dengan perubahan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh saksi Hendrik Arfin, Lurah Air Raja dimasa itu. Kemudian memerintahkan Alfin Maisal merubah seet kart (peta situasi tanah-red) dimaksud.

Setelah SKT terbit, Lurah Air Raja, Hendrik menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) kemudian dilanjutkan penerbitan sertifikat ke BPN Kabupaten Bintan.

Selanjutnya terbitlah sertifikat tanah atas nama Diana Sulastri yang seolah olah menjual tanah seluas 19 962 meter persegi ke Cristina Djodi, istri terdakwa Djodi.

Hakim juga menyebutkan tentang dasar putusan sesuai keterangan sejumlah saksi dalam persidangan, terdakwa Djodi diduga telah memakai sertifikar tanah yang dirubah dan dimulai dengan perubahan SKT oleh Hendrik Arfin, Lurah Air Raja di masa itu. Kemudian memerintahkan Alfin Maisal merubah seet kart (peta situasi tanah-red).

Setelah SKT terbit, Lurah Air Raja, Hendrik menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) kemudian dilanjutkan penerbitan sertifikat ke BPN Kabupaten Bintan. Selanjutnya terbitlah sertifikat tanah atas nama Diana Sulastri yang seolah olah menjual tanah seluas 19.962 meter persegi ke Cristina Djodi yaitu istri terdakwa Djodi.

Kasus tersebut berawal setelah saksi Abdul Latif Hamdam yang mempunyai sebidang tanah terletak di Bukit Galang II Keluraham Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, seluas 9.818 meter persegi.

Hal tersebut didasari Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah (SKT) Nomor 119/G.1/2002 tanggal 29 Juli 2002 beserta lampiran yang di keluarkan Kantor Lurah Air Raja.

Setelah SKT terbit, Lurah Air Raja, Hendrik menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) kemudian dilanjutkan penerbitan sertifikat ke BPN Kabupaten Bintan.

Selanjutnya terbitlah sertifikat tanah atas nama Diana Sulastri yang seolah olah menjual tanah seluas 19.962 meter persegi ke Cristina Djodi yaitu istri terdakwa Djodi. Kasus ini kemudian terungkap setelah

Nurdin Terima .....

Kabupaten Siak, Rabu, (2/10) sore.

Pemberian gelar ini dilakukan di Gedung Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah, Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Gelar ini diterima oleh Nurdin, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 08 tahun 2016.

Nurdin dianggap sebagai Tokoh Masyarakat Siak yang sudah berprestasi di berbagai negeri.

"Terimakasih terhadap penyematan gelar ini," ujar Nurdin seusai menerima gelar Datok

sambungan Hal. 17 Sri Kelana Setia Negeri ini.

Menurut Nurdin, dengan penabalan Datok Sri Kelana Setia Negeri yang diberikan ini, berarti amanah yang diemban semakin besar.

"Semoga amanah yang diemban ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya," kata Nurdin yang dalam penabalan ini didampingi Ibu Hj Noorlizah Nurdin Basirun.

Dengan gelar ini, Nurdin juga berharap terus mendapat petunjuk dari tokoh-tokoh adat.

Arif Disiplinkan ..... fokusnya saat ini adalah mengubah sistem administrasi di lingkungan Pemprov Kepri agar selalu terarah dan teratur.

"Baik itu dalam rangka peningkatan disiplin aparatur pe-

gawai, penggunaan e-budgeting dan pembenahan di sisi administrasi pemerintahan agar lebih terbuka," tegas Arif.

Untuk itu, lanjut Arif, ia juga telah mengungkapkan hal ini

kepada pihak BKD dan ke Gubernur Kepri untuk bisa cepat merealisasikan rencana peningkatan disiplin bagi Aparat Sipil Negara dan pegawai di Pemprov Kepri. (cw99)

sambungan Hal. 17 wisata dan sarana publik. Ada beberapa poin dengan konsep pembangunan yang menjadi objek wisata di Kota Tanjungpinang.

"Pemko Tanjungpinang akan merevitalisasi Kota Tanjungpinang menjadi destinasi wisata, salah satunya yang sedang kita kembangkan adalah kawasan tepi laut, adanya taman batu 10, taman Laman Bunda dan pembangunan gedung gonggong menjadi objek menarik yang ingin di kunjungi wisatawan," terang Lis. Mengingat kondisi keuangan saat ini, kata Lis, pembangunan kawasan tepi laut perlu dilakukan secara bertahap, seperti pembangunan Masjid Apung, Food Court, dan Monumen Fisabilillah, Jembatan Engku Putri dengan ornamen lampu hias, serta air mancur, "Kita mau kawasan ini menjadi satu kawasan terpadu yang layak dijadikan objek wisata menarik untuk orang berkunjung ke Tanjungpinang," harapnya.

Selain itu, kata Lis, kawasan Tepi Laut akan berkonsep wisa-

Kewalahan Tangani....

Tanjungpinang lagi. Tapi karena kurangnya perhatikan keluarga dalam mengkonsumsi obat, pasien tersebut malah kambuh lagi," jelas Rustam saat dijumpai, Kamis (13/10).

Menurut Rustam, kebanyakan problem yang ditemui Dinkes adalah karena pihak keluarga cenderung tidak mau tahu dengan kondisi keluarganya yang sakit jiwa. Keluarga lebih memilih untuk membiarkan penderita gangguan jiwa berkeliaran diluar rumah.

"Untuk di Tanjungpinang sendiri, pemeriksaan pasien sakit jiwa masih minim karena hanya satu dokter bantuan dari Rumah Sakit Angkatan Laut.

"Mohon tunjuk ajarnya kepada kami dalam menjalankan amanah ini," kata Nurdin.

Sementara itu, Ketua LAM Siak, Encik Zulkifli ZA mengatakan pemberian gelar ini melekat kepada kepala daerah, yang mempunyai makna sangat dalam.

"Dia sebagai orang yang sudah lama berkelana dan akhirnya pulang ke kampung halamannya sendiri serta setia kepada negeri.

Gelar ini melekat seumur hidup," kata Zulkifli. (cw99)

sambungan Hal. 17

Tampilkan Keragaman.....

Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Kamis (13/10).

Disampaikan Lis, dalam sempena HUT kali ini, masa Kepemimpinan Lis-Syahrul terus berupaya mengembangkan pembangunan di Kota Tanjungpinang. Selain peningkatan fasilitas pelayanan publik, salah satu upaya yang terus di upgrade adalah di sektor pariwisata.

Simbol kearifan lokal yang akan dimunculkan sebagai destinasi wisata di Kota Tanjungpinang menjadi komitmen mereka agar Kota Tanjungpinang menjadi daya tarik bagi orangorang yang berwisata.

Dengan dibangunnya Gedung Gonggong sebagai icon wisata Kota Tanjungpinang, kini kawasan Kota Lama Tepi Laut menjelma menjadi kota wisata yang menyajikan pilihan wisata taman, businnes center , pusat informasi, wisata keluarga, hingga ivent-ivent budaya.

Tiga tahun ini, cukup banyak rencana yang telah disiapkan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengembangkan kawasan

saksi Abdul Latif Hamdam yang mempunyai sebidang tanah, terletak di Bukit Galang II Keluraham Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, seluas 9.818 meter persegi.

Hal tersebut didasari Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah (SKT) Nomor 119/G.1/2002 tanggal 29 Juli 2002 beserta lampiran yang di keluarkan Kantor Lurah Air Raja.

Langsung Banding Menyikapi vonis 5 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut, Djodi melalui penasehat hukumnya, Haposan Sihombing SH, langsung menyatakan banding ketingkat Pengadilan Tinggi (PT) Riau di Pekanbaru. Sementara JPU, Zaldi Akri SH menyatakan fikir-fikir Menurut Haposan, dari fakta persidangan tidak ada satupun saksi yang melihat, menyuruh dan mengetahui siapa yang memalsukan surat sebagaimana yang dakwakan JPU tersebut. Kendatipun dikatakan bahwa Hendrik Arifin selaku kepala Desa atau Kepala Lurah Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur di masa itu, diperintahkan oleh terdakwa Djodi.

Tapi hal itu tidak terdapat di dalam fakta persidangan, dimana Hendrik sendiri sejak dari pemeriksaan pihak Kepolisian Tanjungpinang, hingga berlangsungnya proses persidangan, yang bersangkutan (Hendrik), tidak pernah dihadirkan, serta tidak terdapat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

"Artinya, dari seluruh fakta persidangan maupun keterangan saksi-saksi, Pasal 263 ayat 2 KUHP yang disampaikan JPU tersebut, tidak terbukti dan tidak patut untuk dibebankan

ta pelestrarian nilai budaya dan religi, untuk mencerminkan Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. "Insya Allah, disini akan ada bazar muslim dan pusat pendidikan agama Islam," katanya kembali.

Tak hanya itu, tahun depan, Pemko Tanjungpinang akan bertahap membenahi pembangunan di Pulau Penyengat, nantinya Pulau Penyengat akan ditata sesuai nilai-nilai buadaya melayu, agar Kota Tanjungpinang selalu diingat oleh para wisatawan, dan mereka ingin kembali mengunjungi Kota ini.

Lis menginginkan, setiap sarana yang dibangun oleh pemerintah harus dirasakan oleh masyarakat umum, tidak dikalangan tertentu saja, karena itu Lis minta kepada masyarakat untuk bersama-sama merawat dan menjaga sarana publik yang telah ada.

"Masyarakat harus peduli untuk menjaga dan merawat, serta berpartisipasi menjadi pengawas fasilitas umum," pungkasnya. (cw53)

sambungan Hal. 17 Sehingga pantauan perkembangan mereka tidak maksimal yang berakibat proses penyembuhan mereka sulit diwujudkan," ujarnya.

Dikatakannya, penderita gangguan jiwa yang tanpa keluarga akan ditangani oleh Dinas Sosial. Sedangkan untuk pendampingan kesehatannya, Dinkes yang melakukannya dengan mendata sekaligus mengobati penderita gangguan jiwa.

"Usai penderita kejiawan tersebut keluar dari RSJ kami melakukan pembinaan dan memantau jiwa korban agar tidak mengalami gangguan jiwa lagi, tentunya bersama-sama dengan pihak keluarga yang harus men-

suport keluarganya," ujarnya.

Beratnya himpitan beban hidup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan gaya hidup inilah yang kemudian membuat seseorang selalu hidup dibawah tekanan yang berujung stres dan depresi. Sehingga tidak mampu hidup secara wajar bahkan tak mampu mengatasi problemnya sendiri.

"Penderita gangguan jiwa ini banyak sebabnya, diantaranya yang kerap ditemui ada yang stres karena tidak selesainya pendidikan dan pekerjaan. Ada juga karena gagal dalam pencintaan atau pernikahan. Namun yang kerap ditemui, karena faktor narkotika," pungkasnya.***

maupun disangkan kepada terdakwa," ungkap Haposan.

Lebih lanjut disampaikan Haposan, bahwa kliennya (Djodi Wirahadikusuma) telah mempunyai etikat baik, setelah perkara Perdata dalam objek sama dalam ini.

Pihak kliennya menang sejak di tingkat Pengadilan Negeri Tanjungpinang, termasuk di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan putusan, menolak seluruh gugatan dari Robert Yunizar sebagi saksi pelapor, karena palapor tidak bisa membuktikan dimana ta-

nahnya termasuk batasan tanah yang bersangkutan.

Haposan juga menyebutkan, bahwa putusan perkara perdata tersebut telah di uji dalam Pengadilan, karena adanya pembebasan jalan oleh kliennya seluas 2,4 Hektar. "Dimana adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat (Pemko Tanjungpinang) terhadap klien kami (Djodi Wirahadikusuma). Artinya, sertifikat jual beli tanah oleh Jodi kepada robert itu sudah sah," kata Haposan.

Disampaikan, bahwa dalam putusan tersebut kliennya, ber-

hak mendapat ganti rugi dari Pemko Tanjungpinang akibat penggunaan sebagian tanah milik klienya, namun dengan etikat baik, kliennya tersebut ikut mendukung program Pemerintah sehingga tanah tersebut dihibahkan secara percuma.

Meski demikian, Haposan tetap menghargai putusan vonis yang diberikan majelis hakim terhadap kliennya, Djodi Wirahadikusuma.

"Kita telah sampaikan langsung banding atas putusan tersebut," pungkasnya. (nel)

SKPD Diharapkan Tingkatkan PAD Pandangan Fraksi Nota Keuangan APBD-P TANJUNGPINANG (HK) — Di tengah persoalan defisit ekonomi di Provinsi Kepri saat ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta dapat meningkatkan dan mengelola potensi retribusi daerah dengan baik.

Pasalnya, pasca penurunan target dan dana perimbangan pusat ke daerah tersebut, retribusi dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi defisit anggran yang terjadi.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH saat memimpin paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Penyampaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) di kantor DPRD Dompak, Rabu (12/10).

"Dengan adanya penurunan dana perimbangan tersebut juga berdampak bagi perolehan anggaran daerah. Untuk itu, melalui APBD P ini diharapkan pemerintah dapat menggesa SKPD untuk ikut meningkatkan potensi-potensi yang dapat dijadikan retribusi daerah," ujar Jumaga.

Seperti, lanjut dia, retribusi

yang berasal dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak perizinan serta pajak pengelolaan hasil laut yang ada di Kepri tersebut sebagai PAD lainnya yang dapat diperuntukkan untuk pembangunan Kepri.

"Jika pengelolaan retribusi atau pajak di setiap SKPD dapat dilaksanakan dengan baik, saya yakin defisit ini dapat kita hadapi dengan baik pula," tegas Jumaga.

Hal yang sama juga dikatakan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Rustam menuturkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus fraksinya dalam pandangan terhadap nota keuangan dan penyampaian APBD P tersebut.

Salah satunya dititik beratkan pada penyususnan dan pembahasan APBD P tersebut harus dilakukan pemerintah dengan efektif dan efisien.

"Sehingga apa yang dianggarkan pada APBD P tersebut sesuai dengan apa yang di prioritaskan, serta persoalan defisit anggaran tidak menjadi hambatan dalam pembangunan, " ujar Ruslan.

Ruslan juga menambahkan,

Kunjungan Wisman ..... man pada bulan Agustus ini mencapai 142.055 kunjungan.

Yang mana, pada bulan Juli sebelumnya kunjungan wisman ke Kepri hanya mencapai 138.567 kunjungan saja.

"Peningkatan jumlah kunjungan ini disebabkan meningkatnya jumlah kunjungan wisman yang melalui pintu masuk kabupaten Bintan yakni sekitar 44,56 persen," jelas Panusunan.

Dia menambahkan, yangmana masuknya kunjungan wisman ke Kepri melalui empat pintu masuk yakni pintu masuk kabupaten Bintan, Batam, Tan-

sambungan Hal. 17 jungpinang dan Karimun.

"Jika pada bulan ini terjadi kenaikan pada pintu masuk Kabupaten Bintan, untuk pintu masuk Kota Batam, Tanjungpinang dan Karimun mengalami penurunan sebesar 3,78 persen untuk kota Batam, 11,05 persen kota Tanjungpinang dan 12,17 persen kabupaten karimun ," jelas Panusunan kembali.

Sementara untuk negara asal wisman, tambah Panusunan asal Singapura masih mendominasi kunjungan ke Provinsi Kepri yakni sebesar 45,91 persen. Dan diikuti wisman asal

839 RT/RW .....

Lis Darmansyah mengatakan para Ketua RT/RW memiliki tugas untuk melakukan pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya. Selain itu, kata Lis ketua RT/RW juga berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban hidup antar warganya.

"Maka dari itu, sangat berpengaruh pada jalannya roda pemerintahan. Karena, pemerintahan tidak akan bisa berjalan tanpa peran aktif para ketua RT/RW sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.

Dikatakannya kembali, se-

malaysia sebesar 16,91 persen ,tiongkok sebesar 11,03 persen , India sebesar 4,27 persen dan korea Selatan sebanyak 3,90 persen.

Dan untuk tingkat hunian kamar hotel berbintang di Provinsi Kepri mencapai rata-rata 50,82 persen dan lama menginap menjadi 2,07 hari.

Namun, lebih lanjut Panusunan menyebutkan, jika dibandingkan dengan kunjungan wisman pada Agustus tahun sebelumnya yakni 2015, maka jumlah wisman ini malah mengalami penurunan hingga 22,78 persen.(cw99)

sambungan Hal. 17 bagai bagian dari penyelenggara pemerintah, RT/RW dituntut dapat menjadi ujung tombak pemerintah dalam menggerakkan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Pemberian insentif ini, merupakan bentuk memberikan semangat kepada perangkat RT dan RW dalam membantu kinerja pemerintah. Selain itu, ini juga bentuk apreasi dengan tujuan pembinaan dan pengembangan," ungkapnya.

Diakui Lis, tahun ini pemerintah sedang dalam mengalami defisit anggaran. Dengan de-

Dirut PDAM .... laku Kasi Administrasi dan Humas, Kabag Umum dan Keuangan, Kasi Pembukuan dan Anggaran serta Pengawas Bidang Umum dan Keuangan untuk mewakili ketidak hadiran Dirut PDAM Tirta Kepri.

"Kami juga mendengar kekecewaan tersebut, namun tidak dapat langsung menjelaskan alasannya karena paripuna terus berjalan, " ujar Iin sembari mengklarifikasi pemberitaan yang terbit kemarin.

Ketidakhadiran Dirut PDAM Tirta Kepri tersebut, dijelaskan Iin untuk memenuhi panggilan dari Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Pusat Direktorat Pengembangan Air Minun Jakarta untuk membahas terkait perencanaan pengembangan air minum di Pulau Bintan.

Sehingga diharuskan Dirut PDAM Tirta Kepri sendiri yang menghadiri rapat ini untuk pembahasan pengembangan air minum di Provinsi Kepri khususnya pulau Bintan.

"Untuk itu, pihaknya memohon maaf atas terjadinya miskomunikasi dengan pihak DPRD terkait ketidak hadiran Dirut PDAM

tidak hanya penyusunan dan pembahasannya saja , tapi juga pemerintah daerah diharapkan ikut dalam mengevaluasi penggunaan anggaran pada tingkat SKPD, untuk meminimalisir kebocoran anggaran.

Tak hanya Ruslan, juru bicara Fraksi Golkar Taba Iskandar juga meminta Pemprov Kepri selaku pengguna anggaran untuk cermat dan efisien dalam penggunaan anggaran.

"Tidak hanya menitik beratkan pada pembangunan yang berkualitas namun juga harus fokus pada programprogram yang berkualitas agar anggaran tersebut dapat dipergunakan dengan efektif demi kesejahteraan masyarakat," ujar Taba dihadapan 23 orang anggota dewan lainnya yang hadir.

Sementara itu, Sekda Kepri H Tengku Said Arif Fadilla menuturkan bahwa mendengar pandangan dari fraksi-fraksi di DPRD tersebut, menjadi masukan yang berharga bagi pihaknya menyempurnakan rancangan APBD P tersebut.

"Pastinya kami menerima sebagai bahan perbaikan dalam pembahasan APBD P ini," ujar Arif seusai paripurna. (cw99)

mikian, kata Lis tidak banyak bisa memberikan kepada perangkat TR/RW tersebut. Namun kedepan apabila keuangan sudah stabil, Pemko Tanjungpinang berjanji akan menambah insentif yang diberikan kepda RT/RW. "Tahun ini memang kita sedang defisit, namun kedepan kita usahakan insentif untuk RT/RW ini bisa ditambah sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah atas kinerja RT/RW yang bisa dibilang bekerja 24 jam melayani warganya," pungkas Lis. (cw53)

sambungan Hal. 17 tersebut, karena ketidak hadiran tersebut bukan disengaja melainkan ada tugas yang mendesak di pusat" ungkap Iin kembali.

Sebelumnya, pada paripurna kemarin sejumlah anggota DPRD Kepri merasa kecewa dengan ketidakhadiran PDAM Tirta Kepri pada penyampaian pandangan fraksi di DPRD Kepri.

Dimana sebelumnya pemerintah pusat telah memberikan dana hibah yang digunakan untuk melunasi hutang PDAM Tirta Kepri ke pusat sekitar Rp22 Miliar. Dan sebagai kekuatan hukumnya, Kementerian Keuangan meminta agar penyertaan modal tersebut dibuatkan ranperda dengan tempo sebulan setelah penandatanganan hibah tersebut.

Sehingga beberapa anggota dewan sangat menyayangkan ketidakhadiran Dirut PDAM ini.

"Seharusnya Dirut PDAM datang untuk mendengarkan pandangan fraksi ini, karena ini menyangkut persoalan PDAM, " ujar Sirajudin Nur. Ditambahkan Sirajudin, kekecewaan dewan ini bukan tak beralasan karena mengingat

waktu yang diberikan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian begitu singkat yakni sebulan, makanya harus ada komitmen bersama untuk segera menyelesaikan pembahasan ranperda ini.

"Kami tidak tahu alasan pastinya, yang jelas kami berharap agar apa yang kami sampaikan ini dapat dijadikan masukan bagi PDAM dalam meningkatkan kualitasnya sebagai pemenuh kebutuhan atas air bersih di Provinsi Kepri, khususnya Bintan dan Tanjungpinang," tegas anggota Fraksi PKB ini.

Tak hanya Sirajudin Nur, anggota Fraksi PDIP Sahat Sianturi juga mengungkapkan hal yang sama bahwa, dalam pembahasan ranperda ini harus ada komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Kepri, dewan serta PDAM Tirta Kepri dalam mempercepat pembahasannya.

"Harusnya memang pandangan ini untuk benar-benar dimengerti dan dipahami PDAM Tirta Kepri, sehingga ranperda ini dapat selesai dibahas hingga bahas waktu yang diberikan Kemenkeu," ujar Sahat. (cw99)

Editor: Andi, Layouter: Hestu Purwanto

CMYK

19

bintan

Jumat, 14 Oktober 2016

Imigrasi Deportasi Dua WNA Terkait Penyalahgunaan Izin Masuk BINTAN (HK) — Pihak Imigrasi Klas IIA Tanjunguban hari ini, Jumat (14/10) mendeportasi dua Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia, Edward Dass Lazurus (36) dan Chee Shin Yii (27).

Oki Alexander Liputan Bintan

OKI ALEXANDER/HALUAN KEPRI

JALAN BERLOBANG — Kadri saat nyaris terjatuh usai mengelak jalan yang rusak di jalan Tanjunguban Km 21 Gesek, Desa Toapaya Selatan tepatnya di waduk Sei Gesek, Kamis (13/10).

Jalan Berlubang, Pengendara Nyaris Terjatuh BINTAN (HK) - Salah seorang pengendara sepeda motor nyaris terjatuh saat melintasi jalan berlobang di Tanjunguban Km 21 Gesek, Desa Toapaya Selatan tepatnya di waduk Sei Gesek. Kadri (38) terkejut saat dirinya melintas dan melihat banyaknya lubang-lubang besar dan memiliki kedalaman hampir 20 centimeter (cm) ditengah jalan tersebut. "Gak ngira aja kalau ada lubang, karena saya pernah lewat jalan sini juga tapi gak separah ini lubangnya," tutur Kadri, warga Tanjungpinang.

Kejadian tak terduga yang hampir saja menimpa dirinya itu tak sempat membuat dirinya terjatuh, karena saat mengelaki lubang besar di tengah jalan itu, Kadri nyaris saja terjatuh. Ia mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU)

harus segera memperhatikan keadaan jalan seperti ini. Sebab, bukan tidak mungkin korban akan berjatuhan.

"Jangan nunggu korban barulah diperbaiki, sama juga bohong. Lebih baik mencegah sebelum jatuh korban," pintanya.

Sementara itu, pengendara lain, Suminah (42) menambahkan, keadaan jalan yang berlubang itu memang terkesan dibiarkan oleh pemerintah. Sebab, sudah beberapa bulan jalan yang rusak didaerah itu tak kunjung diperhatikan oleh pemerintah. Ia pun heran, mengapa hal seperti itu dibiarkan.

"Gak tau juga, mungkin nunggu ada korban kali," katanya.

Seorang petugas dari kepolisian lalu lintas (Polantas) Polres Bintan, Bambang juga meminta agar keadaan jalan yang rusak seperti itu segera diperbaiki. Karena, dinilai sangat rawan terjadinya kecelakaan

lalu lintas (Laka Lantas). "Kalau bisa supaya cepat dibenahi, sebab memang rawan laka lantas," tutur Bambang.

Jalan yang berlubang cukup parah dan rawan terjadinya kecelakaan itu memang pernah diperbaiki oleh dua petugas dari Satlantas Polres Bintan, dengan menghenatikan angkutan dump truck yang melintas pada saat itu, dua anggota Satlantas menambal bagian jalan yang berlubang dengan perlengkapan ala kadarnya.

Pantauan dilapangan, ada beberapa lubang yang hampir menutupi seluruh badan jalan.

Keadaan posisi jalan rusak seperti itu memang sangat rawan dikarena posisi jalanan sedikit menurun dan berada dekat dengan jembatan. Apalagi bila malam hari, minimnya penerangan jalan menyebabkan pengendara harus ekstra hati-hati. (cw95)

Kedua WNA ini dikarenakan telah mengelabui petugas dengan berkedok izin masuk sebagai pelancong wisata, namun keduanya malah mengikuti kegiatan keagamaan dan pelatihan bertani di Rt 03/Rw 04, Kampung Sekuning, Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong.

"Kemungkinan dalam pekan ini, Jum'at (hari ini-red) kita akan deportasi keduannya," uajr Kasi Pengawasan dan Penindakan (Wasdak) Imigrasi Klas IIA Tanjunguban, Arfa Yudha Indriawan, Kamis (13/10).

Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait pemeriksaan keduanya. Imigrasi kata Arfa, menganggap keduanya menyalahi aturan perizinan masuk karena keduanya masuk ke Indonesia (Bintan) menggunakan visa pelancong wisata. "Kita menyalahkan mereka karena izin masuknya yang disalahgunakan," tuturnya lagi.

Keduanya hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan pihak Imigrasi Tanjunguban, setelah BAP selesai keduanya

Arfa Yudha Indriawan, Kasi Wasdak Imigrasi Klas IIA Tanjunguban pun langsung di deportasi ke negara asalnya Malaysia. Sebelumnya, operasi gabungan Tim Penanganan Orang Asing (TIMPORA) yang terdiri dari Imigrasi, TNI-Polri, BIN serta pihak Kecamatan Teluk Sebong dan Desa Sri Bintan didaerah Kampung Sekuning Desa Sri Bintan, berhasil mengamankan sepasang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia yang diduga melakukan kegiataan keagamaan didaerah itu dengan berkedok izin masuk (Visa) pelancong.

Edward Dass Lazurus (36) dengan nomor Paspor A37113425 dan Chee Shin Yii (27) dengan nomor Pasport A34085119. Keduanya pun langsung diamankan petugas dan langsung digiring ke Kantor Imigrasi di Tanjunguban untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kegiatan keagamaan yang dilakukan dibawah naungan Yayasan Shalom Internasional disebuah bangunan rumah ibadah menyerupai seperti gereja di Rt 03 Rw 04 Kampung Sekuning sudah lama tercium petugas. Namun untuk bertindak, petugas tak mau terburu-buru.

Chee Shin Yii dikabarkan sudah berada sejak Juli 2015 silam, setiap bulan Ia harus balik ke negara asalnya di Malaysia untuk memperbaharui izin kunjungan wisatanya selama 30 hari. Sementara Edward Dass Lazurus sendiri baru berada didaerah itu selama 8 bulan terakhir. Keduanya mengikuti Yayasan Shalom Internasional untuk belajar agama dan pertanian.

"Saya disini (Kampung Sekuning) untuk mengikuti pelatihan seperti pelatihan agama dan bertani," tutur Edward.

Operasi gabungan TIMPORA Bintan ini akan terus dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan adanya orang asing diwilayah Bintan yang tak dilengkapi identitas legal serta yang menyalahi peraturan Undang-Undang tentang Keimigrasian.***

Tak Bisa Berenang, Heri Hilang di laut Hingga Kini Korban Belum Ditemukan

IST

PETUGAS gabungan saat melakukan pencarian korban pompong yang terbalik disekitar lautan Dermaga 7 PT Pertamina Tanjunguban, Kamis (13/10).

BINTAN (HK) — Diduga tak bisa berenang, Heri (30) warga Kampung Paya Lebar Tanjunguban Utara, Kecamatan Bintan Utara, hilang dilautan setelah sampan pompong yang dinaikinya terbalik disekitar perairan dekat Dermaga 7 PT Pertamina Tanjunguban, Kamis (13/10) sekitar pukul 13.00 WIB. Belum diketahui pasti penyebab sampan pompong yang digunakan Heri bisa terbalik, namun berdasarkan informasi, seorang saksi mata bernama lengkap Ngolu Hasibuan (32) pekerja security PT Wika yang sedang ada proyek pengerjaan PT Pertamina menuturkan, sekitar pukul 13.00 WIB, dirinya sempat mendengar adanya teriakan minta tolong dari arah laut.

Saat itu, Ngolu sempat mencari asal muala suara teriakan minta tolong itu dengan melihat seluruh bagian arah laut.

Dari jarak beberapa puluhan meter dari bibir laut, saksi mata itu melihat ada sebuah sampan pompong yang dalam posisi terbalik ditengah laut. "Pas saya laihat, ada terlihat kepala disebelah sampan terbalik itu," tutur Ngolu.

Pada saat itu, Ia pun bergegas memanggil beberapa rekan lainnya untuk

meminta bantuan pertolongan. Saat beberapa orang ngumpul di lokasi, kemudian mereka sempat melemparkan sebuah pelampung kearah korban yang diikat tali. Namun, dikabarkan, Heri tak sempat menggapai pelampung yang dilemparkan hingga akhirnya korban tenggelam dan tak timbul-timbul lagi.

"Kita sempat memberikan pertolongan dengan cara melemparkan pelampung kearah korban, namun korban tidak dapat meraih pelampung itu dan kemudian korban tenggelam dan tidak terlihat lagi," ujarnya lagi.

Hampir tiga jam para pekerja itu mencoba melakukan pencarian, tibatiba seorang lelaki paruh baya, Andi Dedi (51) muncul dari arah Dermaga 6 PT Pertamina Tanjunguban sekitar pukul 15.45 WIB. Saat itu, pria paruh baya yang tinggal didaerah Kampung Paya Lebar Tanjunguban Utara itu menuturkan, bahwasanya sampang pompong yang sudah berhasil ditarik merupakan sampan miliknya.

Andi menuturkan, jam 09.00 WIB, korban meminjam sampan pompongnya untuk memancing disekitar perairan Dermaga PT Pertamin. Saat itu, Andi menuturkan, korban Heri menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna biru dongker garis kuning dan celan pendek. "Dia (Korban-red) minjam sampan saya katanya untuk mancing," tuturnya.

Hingga pukul 18.30 WIB, korban belum juga ditemukan dari lautan. Kapolres Bintan, AKBP Febrianto Guntur Sunoto menuturkan, pihaknya dibantu dari TNI AL Fasharkan Mentigi serta Basarnas masih melakukan pencarian didaerah terakhir korban terlihat. Namun, sayangnya hingga menjelang malam hari, upaya pencairan belum juga membuah hasil.

"Sampai sekarang, belum juga ditemukan. Kita masih terus melakukan pencairan," tandasnya.

Guntur menambahkan, belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan laut yang menelan korban itu. Namun kata dia, keadaan lautan disekitar perairan tempat kejadian memang sedikit buruk pada sore hari. (cw95)

OKI ALEXANDER/HALUAN KEPRI

PETUGAS yang sedang bekerja didaerah PT Pertamin Tanjunguban saat melihat korban Heri dari yang tenggelam disekitar perairan Dermaga 7 PT Pertamina Tanjunguban, Kamis (13/10).

IST

SAMPAN pompong yang dipakai Heri saat hendak memancing dan terbalik ditengah lautan didaerah Dermaga 7 PT Pertamina Tanjunguban, Kamis (13/10).

Redaktur : Arment Aditya Layout : Parlin

20

Hukum&Kriminal

Jumat, 14 Oktober 2016

MAMAN/HALUAN KEPRI

PASUTRI NARKOBA-Dua terdakwa yang merupakan pasangan suami istri yang merupakan tindak pidana yang masuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba, Hermansyah dan Eke Ayu Oktaviani divonis belasan tahun. Suami divonis 15 tahun 6 bulan dan istri divonis 11 tahun 6 bulan.

Terdakwa Pembunuhan Menangis Agenda Bacakan Pembelaan

Abob Tiba Lapas Barelang Batam

BATAM (HK) — Kevinsius Terdakwa pembunuh Windi alias Neltji Trenje Zanldra Jawar(kekasih terdakwa) menangis saat membacakan pledoinya di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (13/10).

Maman Liputan Batam Centre

Ketika membacakan kalimat "saya menyesal", terdakwa Kevinsius tidak dapat membendung air matanya hingga hakim Ketua Syahrial, didampingi Taufik dan Yona mengatakan untuk tidak usah bacakan.

"Sudah tenang dulu, jangan menangis terus. Kalau tidak sanggup membacakan pledoi silahkan berikan saja pledoinya ke majelis hakim," ucap Syahrial.

Awalnya, ketika terdakwa membacakan pledoi yang dibuatnya sendiri disecarik kertas, dengan posisi berdiri terdakwa terlihat tidak tenang hingga kertas yang pegang terlihat terus bergetar. Terdakwa seolaholeh sangat menyesali tindakan pembunuhan yang dilakukannya.

Sebelumnya Rosmarlina Sembiring Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 20 tahun.

Dalam dakwaan yang sebelumnya pernah di bacakan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan pada Senin, 25 April 2016.

Terdakwa Kevinsius menghubungi pacarnya korban Windi untuk bertemu dan menanyakan tentang uang milik terdakwa yang di

simpan oleh korban sebanyak Rp14 juta. Namun korban mengatakan bahwa uang tersebut sudah tidak ada lagi tetapi terdakwa tidak percaya kemudian terdakwa menyuruh korban pulang lalu sekitar pukul 23.00 WIB, korban dengan menggunakan sepeda motornya kembali berjumpa dengan terdakwa (menggunakan sepeda motor saksi Jon) di halte perumahan tunas Batuaji.

Kemudian Terdakwa dan korban menuju ke bedeng bekas tukang bangunan yang ada di tanah kosong samping perumahan Kota Mas Marina dan sempat melakukan hubungan suami istri. Sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa kembali menanyakan uang terdakwa yang ada pada korban tetapi korban tetap mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis dan terdakwa menjadi emosi kepada korban.

Tanpa sepengetahuan korban yang saat itu duduk membelakangi terdakwa, lalu terdakwa melihat ada sebatang kayu balok ukuran 2x2 yang panjangnya 50 cm tergeletak ditanah di bawah kolong pondok lalu terdakwa mengambil kayu

MAMAN/HALUAN KEPRI

KEVINSIUS Terdakwa pembunuh Windi alias Neltji Trenje Zandra Jawar(kekasih terdakwa) menangis saat membacakan pledoinya di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Karena tidak bisa menahan tangisnya, majelis hakim meminta terdakwa untuk tidak membacakan nota pembelaan tersebut.

tersebut dengan menggunakan tangan kanannya.

Dan pada saat itu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung memukulkan kayu balok tersebut dari arah belakang korban, kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan sekuat tenaga. Dan setelah itu, korban langsung terjatuh terlungkup ketanah, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali lagi, kearah kepala bagian belakang korban yang juga mengenai tangan korban, yang pada saat itu memegang kepala korban. Lalu, terdakwa menyeret tubuh korban, dengan cara menarik tangan kanan korban kearah semak yang ada sekitar 20 (dua puluh) meter di bela-

kang bedeng tersebut.

Setelah itu, terdakwa meletakkan tubuh korban yang sudah tidak bergerak lagi, dengan posisi terlungkup di semak tersebut, kemudian terdakwa kembali mengambil kayu balok tersebut dan memukulkan kayu balok tersebut kearah kepala bagian belakang korban, tepat diatas telinga sebelah kanan sebanyak 6 (enam) kali dan setelah itu terdakwa membuang kayu balok tersebut didekat kepala korban dan meninggalkan tubuh korban di semak tersebut.

Atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP, diancam Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP, dan diancam Pidana dalam Pasal 351Ayat (3) KUHP.***

BATAM (HK)– Polda Kepri mengeksekusi raja minyak asal Batam, Achmad Muchbub alias Abob dari Lapas di Pekanbaru, Riau. Eksekusi yang dilakukan berkaitan dengan kasus reklamasi Pulau Bokor, Kamis (13/10). ”Langsung ke Lapas Barelang,” kata Kasubdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri AKBP Ardianto saat memimpin eksekusi, di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, siang.

Abob mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sejumlah Pasukan Brimob bersenjata lengkap mengiringi langkah Abob. Kedua tangannya diborgol dari Pekanbaru. Selain penyidik Ditreskrimsus dan anggota Brimob juga terlihat pihak Kejaksaan.

Dari Pekanbaru, sang raja minyak yang divonis majelis hakim Mahkamah Agung (MA) selama

17 tahun penjara, menggunakan pesawat Lion Air sekitar pukul 11.30 WIB. Pesawat tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 12.23 WIB. Eksekusi yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri berkaitan dengan tahap II, penyerahan barang bukti dan tersangka kepada Pihak Kejaksaan Tinggi Kepri atas kasus kerusakan lingkungan pada pulau terluar, Pulau Bokor di Batam.

Abob ditetapkan tersangka oleh penyidik saat proses kasus lainnya, penyeludupan minyak dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tengah berjalan. Sehingga, proses kasus reklamasi Pulau Bokor terhambat sekitar 1 tahun lebih terhitung ditetapkan sebagai tersangka.

Pada Kamis (22/9/ 2016) lalu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Andar Perdana,

mengaku telah meminta kepada Polda Kepri untuk segera meyerahkan Abob dalam proses tahap II. Agar kasus pengrusakan lingkungan dapat segera disidangkan. ” Kami tetap mendesak penyidik Polda, agar Abob dapat dihadirkan sebagai saksi dan terdakwa kasus lingkungan ke PN Batam,” ujarnya di gedung Kejati Kepri, Senggarang, Tanjungpinang.

Andar Perdana juga menyadari, tidak mudah untuk penyidik menyerahkan Abob dalam rangka tahap II. Sebab saat yang bersamaan Abob juga tengah menjalani masa hukuman di Lapas Pekan Baru. ” Karena tersangka juga menjadi terpidana kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil penyelewengan BBM, sehingga untuk menghadirkan yang bersangkutan ?ada ketentuan yang harus dilalui penyidik Polda Kepri,” ujarnya.(ria).(wtk)

Polisi Minta Pengawasaan WNA Diperketat BATAM (HK) — Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusian meminta pihak imigrasi lebih memperketat pengawasan kepada warga negara asing (WNA) yang masuk ke wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

"Avsec (aviation security) harus meningkatkan pengawasan. Jika ada yang mencurigakan, periksa sedetail mungkin. Sama seperti kalau warga Indonesia ke Singapura," Kapolda saat memantau kasus pencurian di dalam pesawat yang dilakukan dua WNA asal China seperti dikutip di laman batamtoday, Rabu (12/10).

Kapolda langsung terjun

ke bandara setelah mendapat informasi adanya dua WNA asal China tertangkap tangan oleh pramugari mengambil tas di kabin milik penumpang lain.

"Sebelumnya juga telah menerima informasi adanya penumpang yang kehilangan barang berharga di kabin pesawat," ungkapnya.

Petugas Avsec pada Selasa (12/9) pukul 16.10 WIB langsung mengamankan dua orang WNA asal Cina, Zhang Zhengkun (37) dan Zhouxiang (35). Keduanya dipergoki Yovita, pramugari Garuda, saat membongkar tas milik penumpang lain. Tas milik penumpang yang diambil pelaku

dari kabin penumpang saat pesawat bertolak dari Jakarta pukul 14.10 WIB tujuan Batam.

GM Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso mengatakan, setelah dilihat dari tiket kedua pria kelahiran Cenan, Cina itu keduanya tidak bermaksud menginap di Batam. Pesawat yang dinaiki akan membawa kembali mereka ke Jakarta. Ada kemungkinan besar kedua pelancong itu terbang ke Batam hanya untuk melakukan pencurian di dalam pesawat.

"Dari tiket nomor penerbangan keduanya, setelah tiba di Batam akan kemba-

li ke Jakarta dengan penerbangan GA159. Kemungkinan besar demikian (modus)," ujarnya.

Zhengkun (37), kata dia, yang melakukan eksekusi, mengambil dan membongkar tas di kursi belakang sementara Zhouxiang (35) bertugas memantau situasi.

Kedua WNA asal Cina tersebut langsung digelandang ke Polresta Barelang setelah diperiksa polisi Kawasan Bandara. "Keduanya sedang kita periksa.

Soal modusnya kami belum dapat simpulkan," kata Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Memo Ardian. (btd) Editor: Eddy Supriatna, Layout: Novrizal

21

politik

Jumat, 14 Oktober 2016

Sandiaga Sudah Habis Rp29,3 M Baru Sosialisasi Pilkada DKI Jakarta JAKARTA (HK) — Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengaku menghabiskan uang Rp29,3 miliar untuk mensosialisasikan dirinya maju di Pilkada 2017. Jumlah itu dikeluarkan hanya dalam rentang waktu sebelas bulan, sejak November 2015 hingga September 2016.

Sandiaga menjelaskan, sumber dana yang dikeluarkan itu berasal dari kantong pribadinya. Ia mengaku tidak mendapat bantuan atau sumbangan dari pihak manapun.

"Sumber dana berasal dari tabungan pribadi dan dari sumber halal seperti usaha, pecahin celengan semar. Totalnya Rp29,3 miliar," kata Sandiaga di Jakarta, Kamis (13/10).

Dari jumlah Rp29,3 miliar itu, sebanyak 87 persen atau Rp25,6 miliar digunakan untuk berbagai kegiatan menyerap aspirasi dan blusukan ke lebih dari 500 titik di 267 kelurahan serta 44 kecamatan di Jakarta.

Sementara sisanya,

Rp1,8 miliar atau setara 6 persen digunakan untuk advokasi dan basis data, lalu Rp1,9 miliar atau 7 persen digunakan untuk biaya jaringan dan logistik.

Seluruh dana ini, kata Sandiaga, telah diaudit sesuai standar akuntansi dan melalui kerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengatakan, publikasi biaya pencalonannya merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban kepada publik dan partai pengusungnya.

Meski demikian, Sandiaga menuturkan bahwa ia dan pasangannya, Anies Baswedan, masih membahas dan menggodok bi-

Anies

Sandiago

aya yang akan dikeluarkan pada tahapan kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Ini laporan pertanggungjawaban ke belakang, secara pribadi belum menyiapkan untuk tahun 2017," katanya.

Ke depan, Sandiaga mengisyaratkan akan berkampanye seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu strateginya adalah menggalang dana melalui partisipasi publik dalam berkampanye.

"Partisipasi masyarakat akan kami undang, walaupun ekonomi sedang kurang baik tapi masih banyak yang ingin (berpartisipasi). Tentu ada batasannya, kami akan buat seinovatif mungkin," ujarnya.

Akhir Juli lalu, Sandiaga resmi dicalonkan sebagai bakal calon gubernur yang akan maju di Pilkada Jakarta 2017 dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Partai Gerindra.

Dalam perkembangannya, Sandiaga sempat mendaftar ke PDI Perjuangan, dan berkomunikasi dengan sejumlah partai politik lain.

PKS sempat mengajukan Mardani Ali Sera sebagai calon pendamping Sandiaga. Namun, di menit-menit terakhir pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, keputusan itu berubah.

Gerindra dan PKS memutuskan untuk memajukan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017. (cnn/net)

Tak Ingin Ada Kontrak Politik Agus Sebut Dirinya Bukan Pengobral Janji JAKARTA (HK) — Bakal calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono, menanggapi soal pernyataan bakal cagub lainnya, Anies Baswedan soal kontrak politik. Anies menyebut calon yang tak melakukan kontrak politik patut dipertanyakan soal apa yang diperjuangkan.

"Bagi saya, saya bukan orang yang senang obral janji," kata Agus di Kampung Rawa Badung, Jakarta Timur, Kamis (13/10).

Agus meyakini kontrak politik seorang gubernur saat ia disumpah dan dilantik. Saat itu-lah, kontrak politik dilakukan dengan seluruh warga, bukan terpisah.

"Itu pendapat saya dan itu saya yakini karena kami ingin cari solusi secara komprehensif, tak terpisahpisah," katanya.

Agus khawatir bila dilakukan kontrak politik secara parsial, maka solusinya pun jadi tak komprehensif.

Selain itu, kontrak politik secara terpisah juga dianggap rawan terjadi bentrok satu sama lain.

Agus sendiri sudah mengunjungi tiga daerah di Jakarta, mulai dari Koja, Muara Angke dan Kampung Rawa Badung. Dalam kunjungan dan dialog itu, Agus tak membuat kontrak politik dengan masyarakat setempat. (Baca: Agus Yudhoyono Tak Mau Buat Kontrak Politik Saat Kampanye) Berbeda dengan Agus, Anies Baswedan memilih untuk melakukan kontrak politik dengan masyarakat.

Salah satu kontrak politik dibuat dengan warga Tanah Merah, Jakarta Utara.

Kontrak politik itu meminta Anies dan Sandiaga

Uno untuk tidak menggusur selama memimpin Jakarta. Selain itu juga melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal.

Terkait kontrak politik, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai kontrak politik sebagai hak dan pilihan bagi para calon tersebut. Kontrak politik bukan kewajiban, namun bisa menjadi ukuran integritas calon kepala daerah.

"Menurut saya itu pilihan ya, kan ada yang janji di depan atau di belakang," kata Fadli saat ditemui di gedung DPR/MPR RI .

Fadli menjelaskan kontrak politik sama dengan janji yang dibuat oleh para calon dan akan dilaksanakan jika pasangan calon itu menang di pilkada. Karena sifatnya adalah janji dan itu harus ditepati, maka kontrak politik juga menjadi tolak ukur.

Dengan kata lain, integritas sang calon akan terangkat jika mampu memenuhi janji dalam kontrak politik.

Sebaliknya, integritas seorang calon akan dipertanyakan jika tak menepatinya.

"Saya kira ukuran integritas seseorang menepati janjinya atau tidak," ujar Fadli.

Menurut Fadli, kontrak politik merupakan hal yang wajar sehingga tak perlu dibesar-besarkan. "Kontrak politik wajar saja, kalau mereka (calon) mau mengikuti keinginan kelompok tertentu kemudian mereka (warga) meyakini calon itu akan memenuhi tuntutan yang dibebankan, saya kira wajar saja. Tak ada masalah," kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menegaskan bahwa kontrak politik jangan sampai menjadi angin surga belaka bagi masyarakat.

Kontrak politik itu harus memberikan pencerahan bagi warga. "Dalam rangka menata Jakarta lebih baik sesuai dengan aturan perundang-undangan," kata Yandri.

Isu kontrak politik di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 muncul setelah salah satu pasangan calon, Anies Baswedan, menandatangani kontrak politik dengan warga di kawasan Tanah Merah, Rawa Badak, Jakarta Utara. (kcm/cnn)

AGUS Harimurti (dua kiri) bersama tim pemenangan pada Pilkada DKI Jakarta.

Rais Syuriah Ahmad Ishomuddin

PBNU: Jangan Gunakan Ayat Al-Qur'an Untuk Kampanye JAKARTA (HK) — Berbagai elemen masyarakat kembali menggaungkan berpolitik dengan santun dan tidak mengedepankan SARA. Kali ini imbauan itu datang dari PBNU yang disampaikan oleh Rais Syuriah PBNU KH Ahmad Ishomuddin dalam diskusi bertema 'Mendorong Pilkada DKI yang Cerdas, Damai dan

Tanpa SARA'.

"Saya mengimbau agar umat Islam jangan menggunakan ayat Alquran atau hadits Nabi untuk menyerang calon lainnya," ujar Rais Syuriah Ahmad Ishomuddin di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/10).

Ishomudin mengatakan, bukan hanya para kandidat gubernur dan wakil gubernur yang menggunakan

ayat dalam kampanye. Dia juga mengimbau kepada media dan segenap masyarakat untuk tidak menggunakan ayat Alquran untuk merendahkan golongan lain. Dia berharap tidak terulang seperti hal yang dahulu.

"Jangan ada wartawan menulis Alquran untuk merendahkan calon lain. Bahwa setiap perkataan ucapan membawa konsekunensi di sini mau-

pun akhirat," ujar Ishomudin "Ini pengalaman, dulu ada jurkam menggunakan ayat 'Wa La Taqrobu Hadzihisyajaroh' untuk merendahkan golongan lain, ini jangan terulang," imbuhnya.

Demokrasi di Indonesia, menurut Ishomudin saat ini menjadi barometer dunia. Dia berharap Indonesia tetap menjadi negara demokrasi yang harmonis. (dtc)

Dukungan Tak Bisa Ditarik Kembali JAKARTA (HK) — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz bisa menggembosi dukungan partai politik untuk bakal pasangan calon Agus Harimurti YudhoyonoSylviana Murni. Bila Menkum HAM mengesahkan kubu Djan yang mendukung Ahok, maka jumlah dukungan untuk Agus-Sylvi bisa tak memenuhi syarat minimal.

Namun KPU DKI menegaskan, dukungan yang sudah diberikan ke bakal pa-

sangan calon tak bisa ditarik kembali. Dengan kata lain, tak mungkin terjadi penyusutan jumlah dukungan ke Agus-Sylviana dari yang semula memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat.

"Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan, partai politik yang sudah mengusung calon tidak dapat menarik dukungan," kata anggota KPU DKI Dahlia Umar, kemarin.

Dia menjelaskan, PPP

yang didaftarkan sebagai pengusung Agus-Sylviana ke KPU DKI adalah PPP kepengurusan Ketua Umum Romahurmuziy (Romi). Soalnya, kubu Romi-lah yang mengantongi Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM. "PPP kemarin yang memiliki SK Kemenkum HAM terakhir adalah dari Pak Romi. Maka yang diterima adalah yang ditetapkan lewat SK Menkum HAM itu," tutur Dahlia.

Jumlah dukungan par-

pol untuk Agus-Sylvi adalah 38 kursi. Bila saja nantinya PPP kubu Djan diputuskan Menkum HAM sebagai pihak yang sah, maka hal itu tak menjadi soal. Tak bisa terjadi, jumlah dukungan susut dari 38 kursi menjadi 18 kursi di bawah syarat minimal pencalonan 22 kursi.

"Kalau partai sudah mengusung dan didaftarkan kemudian memenuhi syarat, maka dukungan tidak dapat ditarik kembali," tutur Dahlia. (dtc/net)

Ade Komarudin Dilaporkan 36 Anggota Komisi VI ke MKD JAKARTA (HK) — Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan 36 anggota Komisi VI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ade diduga melanggar etik dan wewenang karena telah memindahkan mitra kerja Komisi VI yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Komisi XI. " Sebena rn ya , k a lau mengikuti paripurna 2015 pembagian tugas mitra kerja komisi itu jelas bahwa BUMN ada di Komisi VI," kata anggota Komisi VI Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso yang melakukan pelaporan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/12).

Selain itu, Bowo mengatakan, Ade telah menyalahi wewenang pimpinan DPR karena menandatangani undangan rapat kerja Komisi XI dengan beberapa pimpinan BUMN yang merupakan mitra kerja Komisi VI. Padahal, kata dia, untuk mengubah mitra kerja,

harus melalui proses di rapat paripurna DPR. Namun, Bowo menegaskan, tidak ada motif politik dibalik laporan ini. Sebagai Ketua DPR, menurut Bowo, seharusnya Ade patuh atas Tata Tertib dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang mengatur tugas pimpinan dewan.

"Tujuannya adalah patuhi aturan, selama ini di Komisi VI ya di Komisi VI aja," kata Bowo.

Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 UU MD3, tugas pimpinan DPR ialah melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR. Sementara itu, Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding mengatakan, laporan atas dugaan pelanggaran kode etik dan UU MD3 yang dilakukan Ade, masih harus diverifikasi terlebih dahulu.

"Itu nanti diverifikasi

terlebih dahulu, ini baru sebatas pengaduan," kata Sudding.

Ia berharap, Ade yang ada dalam unsur pimpinan bisa bersikap netral saat membahas laporan itu.

"Pimpinan DPR ter-

lapor harus hindari konflik kepentingan," kata Sudding.

Politisi Partai Hanura itu menambahkan, bisa saja pengambilan keputusan terkait laporan tersebut hanya dilakukan oleh empat unsur pimpinan lainnya.

"Jadi sepatutnya dia (Ade) menghindari proses pengambilan keputusan terkait laporan dirinya, meski sebenarnya tak ada aturan tertulis untuk itu," ujar Sudding. (cnn/kcm)

Ahok Persilakan Polisi Tindak Lanjuti Laporan Masyarakat JAKARTA (HK) — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghargai proses hukum terkait laporan masyarakat terhadap dirinya. Dia mempersilakan polisi untuk melanjutkan proses hukum tersebut meskipun dia sudah meminta maaf.

Hal ini terkait pernyataan Ahok mengenai surat Al Maidah ayat 51.

"Ini negara hukum, orang kalau sudah laporin ya silakan proses. Kan ada

UU-nya, iya kan, penistaan agama ada dasar UUnya. Silakan bagian hukum memproses," ujar Ahok di RPTRA Bhineka di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).

Sebelumnya, Ahok ini menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dinilai sejumlah pihak melecehkan kitab suci.

Ia menegaskan dirinya bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama ter-

tentu, termasuk Islam. Ia mengatakan, selama pemerintahannya, banyak madrasah yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Bukan saya mau ria (pamer) ya, sekolah-sekolah Islam yang kami bantu izin berapa banyak, termasuk KJP (Kartu Jakarta Pintar) untuk madrasah, termasuk kami bangun masjid," ujar dia.

Oleh karena itu, Ahok meminta agar polemik me-

ngenai ucapannya itu tak lagi diperpanjang.

"Saya minta maaf atas kegaduhan ini. Saya pikir komentar ini jangan dilanjutkan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara," sambung Ahok.

Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak menyinggung isi Al Quran disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada

27 September 2016. aat itu, ia menyatakan tidak memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pernyataannya itu disertai ucapannya yang mengutip bunyi surat Al Maidah ayat 51.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, laporan masyarakat yang disampaikan kepada polisi terkait pernyataan Ahok itu akan tetap diproses.

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menerima pengaduann salah seorang warga di Balai Kota, Rabu (12/10) lalu.

Menurut dia, permintaan maaf Ahok tidak me-

mengaruhi tindak lanjut laporan tersebut. (kcm/net) Editor: R Ghafur Layout: Mario

CMYK

22

Advetorial

Jumat, 14 Oktober 2016

Ade Angga S.Ip Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang

Ingin Pelayanan Kepada Masyarakat Tetap Prima Ade Angga Terus Lakukan Sidak TANJUNGPINANG (HK) — Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Ade Angga S,Ip sering turun kelapangan, terutama meninjau dan juga melakukan inspeksi mendadak di setiap kantor instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik dan lainnya.

Hal ini dilakukan untuk melihat dari dekat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar tetap maksimal, sehingga warga tidak lagi dikeluhkan dengan adanya pelayanan yang dipersulit.

Selain melakukan reses yang merupakan agenda rutin dari DPRD Kota Tanjungpinang, Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungpinang ini sering turun ke lapangan memastikan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Kami sering turun ke kantor-kantor instansi pemerintah yang berhubungan dengan pelayaan publik. Sidak ini kita lakukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada warga agar tetap maksimal," kata Ade Angga, Kamis (13/10).

Disamping melakukan kunjungan ke kantor isntansi pemerintah, pihaknya juga sering turun ke sekolah-sekolah untuk melihat bagaimana proses belajar mengajar yang diberikan di setiap sekolah.

Selain itu juga Ade Angga bersama rekanrekan sering turun ke gudang sembako untuk mengecek persediaan stok barang serta

mengontrol harga sembako apakah mengalami kenaikan atau tidak.

Karena kata pria kelahiran Tanjungpinang 5 Oktiber 1981 yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) I meliputi Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Kota ini, sidak tersebut dilakukan sesuai dengan keluhan dan masukan-masukan yang ia terima dari masyarakat.

Seperti lanjut Ade, saat melakukan sidak di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT dan PMD) Kota Tanjungpinang pada Rabu (12/10) kemarin, untuk memastikan pelayanan yang diberikan supaya berjalan lancar dan maksimal.

"Saat mendatangi kantor BPPT Tanjungpinang, kita melakukan dialog dengan pegawai front office atau berada di depan dan melakukan wawancara dengan mereka tentang pengetahuan perizinan, persyaratan dan lainnya dari yang umum sampai dengan teknis," ungkap Ade. Lebih lanjut mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Provinsi Kepri, periode 2010-2013 ini mengatakan, pegawai yang berada di front office merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Karena mereka setiap harinya menerima dan memberikan pelayanan kepada warga yang akan melakukan pengurusan

perizinan dan lainnya.

Sehingga pegawai didepan tersebut harus benar-benar mengerti dan memahami tentang aturan proses perizinan dan lainnya, terutama berkaitan dengan pelayanan publik.

"Dalam memberikan pelayanan tersebut, kita juga memberi masukan kepada pihak BPPT untuk terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan juga harus terus di up grade serta dilatih.

Sehingga dengan cara demikian, maka kedepannya akan mempercepat seluruh proses perizinan dan tentunya pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat pasti akan lebih baik lagi," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu juta lanjut Ade Angga pada kunjungan tersebut, ia bersama rekan mengingatkan kepada pegawai BPPT dalam setiap mengurus perizinan harus memberikan informasi terbaik, terutama terhadap syarat-syarat perizinan yang kurang dan lain sebagainya.

"Karena, masih banyak warga yang mengeluhkan pelayanan di BPPT, oleh karena itu dengan melakukan sidak kemarin, kita langsung melakukan tes kepada pegawai terkait dengan pelayanan yang diberikan, seperti syaratsyarat untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) mulai dari proses pengurusan perizinan sampai dengan selesai," kata Ade Angga.

Sejauh ini imbuh dia, saat sidak kemarin tidak ada pihaknya mendengar pungutan liar (pungli)

dalam melakukan proses perizinan. Karena semuanya sudah diatur dalam peraturan daerah terutama tentang biaya pengurusan perizinan dan lainnya.

Apalagi kata Ade, pengurusan perizinan di kantor BPPT dan PMD Kota Tanjungpinang satu atap dan tidak dipersulit, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan dalam melakukan peroses pengurusan perizinan.

Namun lanjut dia, bila proses perizinan menyangkut hal-hal yang teknis, ada rekomendasi dari dinas lain. Seperti dalam pengurusan perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) harus ditindaklanjuti oleh instansi berwenang seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) mendapat rekomendasi dari Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan.

"Kita berharap dengan adanya sidak tersebut, seluruh proses perizinan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, dan hal ini tentunya untuk pertumbuhan investasi di Kota Tanjungpinang," imbuh Ade Angga.

Ia juga meminta agar aparatur sipil negara dalam hal ini pegawai yang bertugas di kantor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bersikap profesional dan bisa melayani dengan baik.

Karena lanjut Ade, masyarakat menginginkan pelayanan yang baik dan bisa membantu segala urusan warga yang membutuhkan. Jangan sampai pelayanan yang

diberikan diperlambat, sehingga masyarakat menjadi mengeluh akibat dari pelayanan yang kurang baik.

Oleh karena itu, pegawai sebagai abdi negara yang sudah diberikan tugas melayani masyarakat agar menjalankan tugas, pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Sehingga sistim pemerintahan dalam menerapkan pelayanan yang lebih baik dan efektif terhadap masyarakat berjalan lebih baik.

Ade juga menambahkan bahwa, efektivitas pelayanan publik oleh pemerintah bagi masyarakat perlu ditingkatkan. Selain itu, birokrasi pelayanan masyarakat hendaknya tidak dipersulit.

“Kita datangi tempattempat pelayanan publik, kita diskusi, tatap muka dan mendengarkan aspirasi mereka juga,” katanya.

Selain bertatap muka dengan masyarakat, dia juga mendatangi kantor yang berhubungan dengan pelayanan publik untuk melihat

bagaimana pelayanan publik yang diberikan.

“Kami menanyakan apa kendala dalam memberikan pelayanan.

Kami juga

mendorong supaya birokrasi tidak dipersulit,” ujarnya.

Selain itu juga lanjut Ade banyak yang belum tuntas dalam penyelesaian persoalan ditengah masyarakat.

"Kita akan terus berupaya mengakomodir dan membantu warga yang membutuhkan bantuan.

Sehingga permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan sampai tuntas," katanya. (reza)

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang Ade Angga S.Ip

WAKIL Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga bersama anggota DPRD Tanjungpinang Simon Awan Toko saat berdialog dengan pegawai BPPT.

ADE Angga bersama Simon Awan Toko saat mendatangi kantor BPPT dan PMD Tanjungpinang.

ADE Angga bersama Simon Awan Toko saat berbincang-bincang dengan Kepala BPPT dan PMD Kota Tanjungpinang Tengku Dahlan saat sidak.

ADE Angga bersama Simon Awan Toko saat mendatangi kantor BPPT dan PMD Kota Tanjungpinang, diterima Sekretaris BPPT dan PMD Tanjungpinang Said Husin.

CMYK

23

Jumat, 14 Oktober 2016

iklan

Editor: Helmi rizal

24

Jumat, 14 Oktober 2016

Tak Bisa Nikmati Salju di Inggris

Astrid Tiar

ARTIS peran Astrid Tiar (30) mengatakan bahwa suami dan anak sulungnya senang bermain salju di Inggris, sedangkan Astrid tak bisa menikmatinya.

Astrid tinggal di New Castle, Inginggris, menemani suaminya, Gerhard Renaldi Situmorang, yang tengah menempuh pendidikan S3 bidang kedokteran.

Sebagai orang yang berasal dari Indonesia, yang beriklim tropis, ia mengaku kesulitan karena tidak tahan udara dingin.

"Luar biasa pengalaman hidup di sana. Hidup di luar (negeri) ternyata susah. Di sana dingin," kata Astrid di Gedung Trans, kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/10).

Astrid mengaku terganggu karena udara dingin, pada awal ia menetap di New Castle. Ia mengalami alergi.

"Beruntung selama aku tinggal di Inggris ada summer, walau pun abu-abu gitu. Kata orang yang tinggal di sana, sebelumnya matahari enggak

begitu jelas kelihatan," ceritanya.

Namun, apa yang dialami oleh ibu dua anak ini tidak dirasa oleh suaminya dan anak pertama mereka, Dialucita Annabel Estheressa.

Dua orang kesayanganya tersebut malah menyukai udara dingin.

"Annabel bahagia banget.

Dia gampang adaptasi udara dingin. Kalau salju turun, dia suka banget main sama papanya. Aku di dalam aja," kisahnya.

"Aku di situ (kalau keluar main salju), kuping suka sakit, hidung tersumbat, dan bisa mimisan," kisahnya lagi lalu tertawa.

Meski begitu, Astrid tetap merasa bersyukur bisa menjalani semua itu bersama keluarganya.

"Rasanya sulit, tapi harus dihadapi," ujarnya.(kcm)

Ibunda Raffi Ahmad Akan Lapor ke Polda

Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina RUMAH tangga Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina tengah diguncang masalah.

Kabar-kabar tak sedap belakangan ini terkait Ayu Ting Ting pun terus merebak.

Gara-gara hal itu, keluarga Raffi pun terkena imbasnya juga. Ibundanya, Amy Qanita, kabarnya diserang ko-

Amy

mentar tak mengenakan dari beberapa haters di dalam akun media sosialnya.

Karena tak tahan melihat itu semua, kabarnya Amy bakal melapor ke kantor kepolisian Polda Metro Jaya, hari ini Jumat (13/10). Namun saat dikonfirmasi hal tersebut dia justru menghindar.

"Nanti ya. Nanti. Saya mau live acara dulu," ujar Amy. Amy sendiri belakangan memang bungkam ketika tahu akan ditanya mengenai kelanjutan biduk rumah tangga anaknya tersebut.

Dia melakukan hal itu karena takut salah bicara.(dtc)

Aset Michael Jackson Rp10,7 T Per Tahun MICHAEL Jackson menempati urutan pertama daftar selebriti yang sudah meninggal dunia dengan pendapatan terbesar yang dirilis majalah Forbes.

Penghasilan Jackson melampaui ikon musik lainnya, Prince dan David Bowie yang meninggal tahun ini.

Menurut perkiraan Forbes, Jackson, yang meninggal pada 2009, menempati posisi paling atas dengan pendapatan 825 juta dollar AS (Rp10,7 triliun) selama 12 bulan yang berakhir pada 1 Oktober.

Pendapatan itu sebagian besar datang dari penjualan aset Jackson yang masih dikelola Sony/ATV ke Sony Corp.

Penjualan album Prince

melejit setelah musisi itu meninggal pada April silam.

Forbes menempatkannya di posisi ke-5 dengan pendapatan sekitar 25 juta dollar AS (Rp324 miliar).

Di posisi ke-4 duduk Elvis Presley yang mendapat 27

Michael Jackson

juta dollar AS (Rp350 miliar).

Sementara itu David Bowie mendapatkan perolehan sebesar 10 juta dollar AS. Legenda golf Arnold Palmer, yang meninggal di usia 87 pada September, menempati peringkat ketiga dengan pendapatan 40 juta dolar AS. Pendapatan itu sebagian besar dari lisensi dan iklan es teh dan minuman lemon Arnold Palmer, label busana, dan desain tempat golf.

Estimasi Forbes tersebut berdasarkan pada pendapatan sebelum dipotong pajak, sebelum dipotong pengeluaran manajemen dan hukum, yang dikumpulkan dari wawancara dengan pakar estate dan data penjualan rekaman, tur dan film.(dtc)

CMYK

Editor: Afrizal, Layout: Parlin