Haluan kepri 19okt17

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Kamis, 19 Oktober 2017 29 Muharram 1439 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 16 HALAMAN, NO 19 / 10 TAHUN KE 16

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

Kepala Puskesmas Moro Ditahan Dugaan Korupsi Dana JKN KARIMUN (HK) — Kepala Puskesmas Moro dr Ridwan dan Bendaharanya Ade Agus Suwarman akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Cabang Moro, Rabu (18/10).

Ilham Liputan Karimun Keduanya ditahan terkait kasus dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun anggaran 2015-2016 dengan kerugian negara sekitar Rp466 juta.

Sebelum ditahan, ked-

ua tersangka sempat diperiksa oleh penyidik Cabjari Moro sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Usai diperiksa, kedua tersangka kemudian menandatangani surat penahanan. Keduanya langsung digiring dari Moro ke Tanjungbalai Karimun menggunakan speed boat dan sampai di Karimun sekitar pukul 15.00 WIB.

Di Karimun, keduanya kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tanjungbalai Karimun. Hingga akhirnya kedua tersangka digiring ke Rumah Tahanan Klas IIB Tanjungbalai Karimun selama 20 hari ke depan, sebelum disidangkan

Kepala Puskesmas ... Hal. 7

Gubernur Pastikan Investasi Membaik BINTAN (HK) — Gubernur Kepulauan Riau H Nurdin Basirun ingin memastikan investasi di Kepulauan Riau berjalan baik. Selain berupaya terus meningkatkan investasi yang masuk, usaha yang ada harus terus berkembang.

“Semuanya harus berlaSeharian di ngsung dengan baik. TerutaLapangan ma untuk yang baru invesmaupun yang ingin meDukung tasi ngembangkan usahanya,” Investasi kata Gubernur Nurdin usai melakukan peninjauan ke Bintan Alumunia, di Galang Batang, Bintan, Rabu (18/10).

Kawasan ini baru ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sesuai PP 42 tahun 2017. Pada kawasan seluas 2.300 hektare ini, investasi awal yang masuk sepanjang enam tahun ke depan mencapai Rp36,6. Selain pabrik-pabrik, juga dibangun smelter dan PLTU. Gubernur Pastikan... Hal. 7

Resmi DitahanKepala Puskesmas Moro resmi ditahan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Cabang Moro, terkait kasus dugaan korupsi dana JKN dengan kerugian negara sekitar Rp466 juta.

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun usai melakukan peninjauan ke Bintan Alumunia di Galang Batang, Bintan, Rabu (18/10).

Kasus Korupsi Stikom Segera Disidang Konsentrasi “KONSENTRASIKAN semua pikiran Anda pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Sinar matahari tidak akan membakar kecuali jika difokuskan.” (Alexander Graham Bell)

TANJUNGPINANG (HK) — Perkara dugaan korupsi dana hibah untuk pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi International Gurindam Archipelago (Stikom

IGA) Tanjungpinang oleh tersangka Mecca Rahmady, selaku pimpimpan Stikom, segera disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang.

Hal tersebut sejalan dilim-

pahkannya berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara korupsi tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang ke Pengadilan Tipikor, Selasa (17/ 10) kemaren

JK Kembali Tolak Densus Antikorupsi Polri

Gracia Indri

Salahkan Baju Pengantin JAKARTA (HK) — Dalam episode 'Republik Sosmed' Trans TV sebelumnya, ada kejadian kocak dan menggelitik terkait perceraian Gracia Indri dan David 'NOAH'. Dalam sketsa 'Pengab Jadi Setan', Ivan Gunawan, Raffi Ahmad, Gading Marten sam

JAKARTA (HK) — Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengungkapkan penolakannya terhadap pembentukan Detasemen Antikorupsi Polri.

Menurut Kalla, Densus Antikorupsi tidak diperlukan. Pertimbangannya, kata JK, saat ini sudah ada enam institusi yag bertugas mengawasi birok-

rasi pemerintahan.

"Birokrasi pemerintah itu sudah diawasi enam institusi.

Enam institusi mengawasi ini semua," kata Kalla di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/10).

Enam institusi yang dimaksud adalah Inspektorat di setiap kementerian, BPKP, BPK, kemudian ada Ke-

JK Kembali ... Hal. 7

Jusuf Kalla

Salahkan Baju ... Hal. 7

"Berkas perkara dugaan korupsi Stikom tersebut sudah kita terima kemaren, dan dalam waktu dekat akan disidangkan," kata Panitera Muda (Pamud) Penga-

Kasus Stikom... Hal. 7

Yusril dan Azyumardi Beda Pendapat Sikapi Perppu Ormas JAKARTA (HK) — Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan pengamat sosial keagamaan Azyumardi Azra beda pedapat menyikapi lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Kedua tokoh bergelar profesor di bidangnya masing-masing itu diundang Komisi II DPR untuk didengar pandangannya dalam pembahasan Perppu Nomor 2 tahun 2017, Rabu (18/10).

Yusril mempertanyakan apakah cukup alasan tentang hal ikhwal kegentingan memaksa yang menjadi latar belakang pemerinYusril dan... Hal. 7

Irjen Kemendes Terus Dimintai Uang Oleh Auditor BPK JAKARTA (HK) — Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito, mengaku bersalah telah memberikan uang Rp 240 juta kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

AUDITOR BPK yang juga tersangka kasus suap di terkait WTP di Kemendes PDTT Rochmadi Saptogiri (tengah) memasuki Rutan C1 KPK usai menjalankan Salat Id di Pomdam Guntur Jaya , Jakarta, 1 September 2017.

Namun, Sugito mengatakan, pemberian itu ia lakukan secara terpaksa.

Menurut dia, uang tersebut terus-menerus diminta oleh

salah satu auditor BPK, yakni Choirul Anam.

Hal itu dikatakan Sugito saat menyampaikan nota pembelaan di Pengadi-

lan Tipikor Jakarta, Rabu (18/10).

"Sejak tanggal 22-28 April 2017, Choirul Anam hampir setiap hari secara terus-menerus mengejar saya untuk meminta atensi atau perhatian untuk Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli," ujar Sugito saat membacakan pleidoi.

Saat itu, menurut Sugito, Choirul Anam menentukan nominal uang yang harus diberikan sebesar Rp 250 juta.

Sugito mengatakan, karena terdesak atas per-

Irjen Kemendes... Hal. 7

Editor: Syahdan, Layouter: Novrizal

CMYK

2

Pendidikan

Kamis, 19 Oktober 2017

SDN 003 Bengkong Gelar Sosialisasi pada Sekolah Imbasan

Sekolah Model Mulai Dijalankan BATAM (HK) — Setelah SDN 003 Bengkong ditunjuk menjadi Sekolah Model oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepri, tahapan demi tahapan program Sekolah Model mulai dijalankan.

Arment Aditya Liputan Batam Salah satunya mengadakan Sosialisasi Implementasi Sistem Penjamin Mutu (SPMI) kepada sejumlah sekolah imbasan di wilayah Kecamatan Bengkong, Rabu (18/10).

Acara yang digelar di ruang pertemuan SDN 003 Bengkong ini, menghadirkan nara sumber Koordintor Pengawas SD dan Pengawas lainnya yang memberikan pemahaman penerapan mutu pendidikan, sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan (SNP) yang ada. Namun sebelum menerapkan program Sekolah Model di SDN 003 Bengkong, terlebih dahulu sekolah ini juga telah mengikuti workshop bersama LPMP Provinsi Kepri terkait stategi pengembangan sekolah model.

Menurut Kepala Sekolah SDN 003 Bengkong Ria Murti, kedepannya SDN 003 Bengkong ini akan dijadikan acuan bagi sekolah imbasan dalam menerapkan 8 standar pelayanan pendidikan yang akan difokuskan mencakup stan-

dar kompetensi kelulusan, standar proses, standar isi, standar penilian, standar PTK, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar sarpars. Meski ke 8 standar pelayanan pendidikan ini telah diterapkan di sekolah-sekolah, namun kata dia belum maksimal dan sekarang akan lebih difokuskan lagi.

Dijelaskan Ria, bahwa sekolah model merupakan sekolah yang menjadi acuan bagi sekolah-sekolah lain di sekitarnya, terutama dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Namun sekolah model sendiri, akan dibina oleh LPMP dengan dibantu fasilitator daerah. "Pembinaan itu, berupa pelatihan, pendampingan, supervisi serta monitoring dan evaluasi," jelasnya.

Ia berharap, dengan penunjukan SDN 003 Bengkong sebagai sekolah model ini, ada perubahan yang sangat baik dari sebelumnya. Meski ia sadari merupakan tantangan berat,

MARIO/HALUAN KEPRI

SEKOLAH MODEL — Sejumlah SD imbasan Sekolah Model di kawasan Bengkong sedang mengikuti Sosialisasi Implementasi Sistem Penjamin Mutu (SPM) Sekolah Model di SDN 003 Bengkong, Rabu (18/10). SDN 003 Bengkong ditunjuk sebagai Sekolah Model yang akan jadi acuan bagi sekolah lainnya. namun pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan mutu

Sekolah Terlilit Utang Akibat Dana BOS Belum Cair

IST

GURU honor SD menggelar aksi demo menuntut gaji mereka yang belum terbayarkan dikarenakan dana BOS belum cair, beberapa waktu lalu.

LEBAK (HK) — Tak hanya di Batam saja, ternya sejumlah SD dan SMP di Kabupaten Lebak, juga terlilit utang akibat belum cairnya dana bantuan operasional sekolah (BOS).

"Kami terpaksa mengutang dulu agar kegiatan belajar mengajar (KBM) sekolah berjalan lancar," kata Kepala SMPN 3 Rangkasbitung Tito Sutanto di Lebak, Rabu (18/10).

Pihak sekolah belum menerima dana pencairan BOS sejak Juli sampai Ok-

tober 2017, sehingga sekolah kebingungan untuk mendukung biaya operasional KBM sekolah. Biasanya, pencairan dana BOS setiap per triwulan, namun hingga kini belum ada kepastian. Karena itu, pihaknya berharap pencairan dana BOS agar tepat waktu, sehingga tidak menjadikan hambatan bagi sekolah.

Akibat keterlambatan pencairan dana BOS, terpaksa mengutang ke koperasi agar pelaksanaan KBM sekolah berjalan lan-

car. "Kami berharap manajemen dana BOS diperbaiki kinerja juga profesional sehingga pencairan dana pendidikan tepat waktu," ujarnya.

Menurut dia, selama ini sumber anggaran pelaksanaan KBM sekolah hanya mengandalkan dana BOS karena sekolah dilarang memungut biaya pendidikan.

Apabila, dana BOS tersebut mengalami keterlambatan tentu sekolah kebingungan, karena tidak memiliki sumber anggaran lain.

Karena itu, satu-satunya sekolah mengutang terlebih dahulu untuk menutupi biaya operasional sekolah, termasuk pembayaran guru honorer. "Kami sudah biasa jika dana BOS terlambat mengutang dengan nilai Rp20 juta per bulan," katanya menjelaskan.

Kepala SDN 1 Rangkasbitung Timur Kabupaten Lebak Helit Maryati mengaku bahwa sekolah belum menerima pencairan dana BOS sehingga terpaksa mengutang untuk menunjang pelaksanaan KBM berjalan. Keterlambatan pencairan dana BOS itu tentu menjadikan hambatan karena sekolah harus mencari dana untuk menutupi biaya operasional.

Apalagi, sekolahnya itu memperkerjakan sembilan guru honorer. "Beruntung, pembayaran honor guru lancar dari uang mengutang itu," katanya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Wawan Ruswandi mengakui sekolah SD dan SMP belum menerima pencairan dana BOS dari pemerintah.

Karena itu, pihaknya memperjuangkan agar pencairan dana BOS bisa direalisasikan. Sebab, pencairan dana BOS itu menjadi kewenangan provinsi."Kami berharap dana BOS tersebut segera dicairkan guna menunjang pelaksanaan KBM," katanya. (oke)

TELAH HILANG Sebuah BPKB Toyota Avanza BP 1863 FJ No Rangka MHKMICB4JDK016996 Atas Nama Abu Bakar Tercecer Sekitar Kawasan Nagoya dan Batam Centre

pendidikan. Dengan harapan SDN 003 Bengkong bisa menjadi sekolah unggu-

lan yang dapat memberikan pendidikan berkualitas. "Mudah-mudahan sa-

ja penerapan sekolah model di SDN 003 Bengkong ini berjalan lancar, dan men-

jadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya," harap Ria lagi. ***

Kemampuan Matematika Siswa Indonesia Memprihatinkan JAKARTA (HK) - Kemampuan matematika siswa Indonesia masih memprihatinkan dengan peringkat ke-63 dari 70 negara, kalah jauh dibanding Vietnam yang ada di peringkat ke-12 dan Singapura di peringkat pertama, kata Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti, Intan Ahmad.

"Ini adalah tantangan besar bagi guru dan dosen matematika bagaimana membuat siswa menyukai matematika," kata Intan Ahmad di Jakarta, barubaru ini. Survei Programme for International Student Assessment (PISA) yang dilakukan kepada siswa dengan usia 15 tahun pada 2015 tersebut, ujar dia, seharusnya bisa men-

jadi bahan evaluasi dalam mengejar ketertinggalan di bidang matematika.

Sebab, lanjut dia, matematika bukan hanya bidang ilmu, tetapi juga bahasa pengikat di antara ilmu-ilmu yang dipelajari, karena semua ilmu membutuhkan matematika, bahkan di bidang seni.

Sementara itu, Presiden ke-2 Himpunan Matematika Indonesia (Indonesian Mathematical Society /IndoMS) Dr Bana Kartasasmita mengatakan, keterpurukan tersebut disebabkan banyak faktor, misalnya kurikulum, pengajar, sarana, termasuk dukungan orang tua siswa.

Di antaranya adanya guru yang masih menganggap bahwa pelajaran ma-

tematika adalah pelajaran menghitung, padahal sekarang tugas menghitung sudah diambil alih oleh komputer, ujar dia. "Pandangan terhadap matematika di dunia sekarang sudah berubah, tetapi sebagian guru kita belum, sehingga murid jadi terbiasa hanya menghapal rumus, bukan berpikir bagaimana bisa membuat rumus dan bagaimana mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Oleh karena itu, ia mendorong para guru matematika untuk lebih mengedepankan soal cerita dan pemecahan masalah dalam pengajaran matematika. Singapura berada di peringkat pertama da-

lam survei PISA karena pengajaran matematikanya bertumpu pada soal cerita dan pemecahan solusi, ujarnya.

Bana menyatakan optimistis Indonesia bisa mengubah peringkatnya di bidang matematika ini di masa depan. Ia juga menganggap penting dukungan orang tua terhadap anaknya dalam menguasai matematika, karena membuat anak paham bukan hanya tugas guru, apalagi matematika digunakan di segala bidang kehidupan sepanjang hayat. "Jangan lupa memanfaatkan kemajuan teknologi canggih seperti internet dan berbagai perangkat lunak untuk belajar," kata Presiden IndoMS demisioner ini. (oke)

Anies Akan Utamakan Pendidikan Berkualitas untuk Warga

ANIES Baswedan di depan siswa SD saat memberikan wejangan terkait pentingnya pendidikan untuk masa depan.

NET

JAKARTA (HK) — Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno (AniesSandi) memastikan kepa-

da murid-murid di SDN 07 Pagi, Cawang, Jakarta Timur untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas di Jakarta.

"Kita mengirimkan pesan untuk semua bahwa prior-

itas utama kita pendidikan yang berkualitas dan akses pendidikan untuk semua," kata Anies.

Saat ini, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk lulus SD di Jakarta itu 97

persen, APM SMP menurun jadi 87 persen kemudian APM SMA menjadi 59 persen, katanya. "Bayangkan di ibu kota ini angka APM 59 persen, dan akan kita tingkatkan untuk masuk kelas 1 sampai tuntas ke kelas 12," kata Anies.

Sedangkan untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dapat segera berjalan dan pemanfaatannya dapat lebih terasa, katanya. "Kemudian adalah aspek kualitas berdasarkan data INAF (Indonesian National Assessment Programme) bahwa kemampuan membaca anak di Ibukota ternyata di bawah capaian nasional," kata Anies.

Padahal Jakarta itu akses pada buku banyak, akses buku bacaan banyak tapi ternyata kemampuan membacanya lebih rendah, katanya. "Kita ingin di Jakarta bukan hanya di atas rata-rata nasional, Jakarta harus bisa sejajar dengan kotakota besar di Asia Tenggara minimal," kata Anies. (dbs) Editor: Arment Layout: Mario

CMYK

3

Bisnis

Kamis, 19 Oktober 2017

Subsidi LPG 3 Kg Rawan Penyelewengan JAKARTA (HK) — Kebijakan pemerintah memberikan subsidi terhadap produk liquefied petroleum gas (LPG) kemasan 3 kilogram dinilai tidak efektif dan rawan penyelewangan karena fokus subsidi hanya pada barang.Oleh karena itu, subsidi LPG 3 kg sebaiknya diberikan langsung kepada orang, bahkan untuk jangka panjang subsidi tersebut ditiadakan, kata dosen ekonomi energi dan sumber daya mineral Universitas Indonesia Berly Martawardaya saat berbicara pada diskusi "Mengawal Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran" di Jakarta, Rabu.

Berly mengatakan penyaluran LPG kemasan 3 kg yang disubsidi pemerintah atau sering disebut elpiji melon, sangat rentan tidak tepat sasaran. Sementara itu, janji-janji pelaksanaan subsidi tertutup melalui penggunaan kartu subsidi, sampai saat ini belum berjalan.

Pagu subsidi LPG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 ditetapkan Rp20 triliun dengan asumsi program subsidi langsung LPG dimulai secara bertahap pada tahun 2017. Diperkirakan, bila penyaluran dibatasi secara penuh, subsidi LPG akan turun menjadi Rp15 triliun.

Turunnya angka subsidi karena berkurangnya jumlah rumah tangga penerima yang semula 54,9 juta rumah tangga menjadi 26 juta rumah tangga dan 2,3 juta usaha mikro.

Namun, dalam perjalanannya, konsumsi LPG 3 kg sering tidak tepat sasaran. Sesuai dengan ketentuan, LPG 3 kg untuk masyarakat miskin dan usaha

kecil dan mikro. Di lapangan, LPG 3 kg digunakan oleh rumah tangga menengah dan mapan, pertanian, peternakan, bahkan jasa laundry pakaian.

"Jangan sampai LPG subsidi ini bisa dinikmati oleh restoran-restoran yang menghabiskan ratusan tabung, padahal mereka untungnya sudah banyak. Ini sangat rentan sekali buat bocor karena belum ada pengawasannya," katanya.

Selama ini LPG 3 kg dikonsumsi siapa saja karena tidak diatur dengan mekanisme distribusi tertutup sehingga konsumsi terus meningkat yang juga menambah beban biaya bagi Pertamina, ujar Berly.

Menurut Berly, subsidi LPG 3 kg akan efektif jika memenuhi sejumlah kriteria, antara lain, harus sampai pada penerima, menyentuh hal-hal yang produktif, dan tidak mengalami pertumbuhan yang besar setiap tahun.

Hal itu, kata Berly, agar subsidi tepat sasaran bisa melalui skema Kartu Indo-

nesia Sehat (KIS) ataupun Kartu Indonesia Pintar (KIP). Di sana tinggal memasukkan nominal alokasi untuk LPG 3 kg, misalnya tiga tabung LPG untuk satu kepala keluarga.

"Cara ini akan lebih efektif karena tinggal ditambah untuk harga tiga tabung LPG 3 kg atau seharga Rp45 ribu," ujarnya.

Pembicara lain, pengamat energi dari Center for Energy and Food Security Studies (CEFSS) Ali Ahmudi menjelaskan bahwa subsidi LPG 3 kg yang diberikan kepada orang akan jauh lebih efektif. Selain itu, jangan sampai masayarakat diberikan pilihan dengan disparitas harga yang sangat jauh.

Ali mencontohkan saat ini harga penjualan LPG di pasar bervariasi. Selain 3kg, ada kemasan LPG 5,5 kg dan 12 kg. Namun, disparitas harganya cukup jauh.

"Selama ada pilihan dengan harga yang jauh lebih murah, masyarakat akan lebih memilih dengan harga yang lebih murah, siapa pun itu baik itu orang miskin

maupun kaya," katanya.

Agar subsidi tepat sasaran dan efektif, dia menyarankan sasarannya bukan pada barang, melainkan kepada orangnya. Setelah itu, dilakukan melalui subsidi tertutup kemudian pemerintah juga harus memiliki alternatif produk energi selain LPG supaya masyarakat memiliki pilihan lain.

"Idealnya subsidi tidak naik atau menggelembung, justru seharusnya yang terjadi adalah penurunan angka penerima subsidi. Kalau subsidi barang terus dilakukan, akan menjadi candu.

Sebaiknya untuk jangka panjang, subsidi barang dihilangkan," ujarnya.

Menurut Ali, tidak masalah apabila subsidi tidak bertumbuh. Namun, bila LPG bersifat konsumtif, jumlah terus bertambah dan lama-kelamaan negara tidak bisa membayar.

Apalagi, sebagian besar LPG diimpor.

Dari sisi produksi, lanjut Ali, kemampuan nasional untuk memproduksi LPG 3 kg hanya sebesar 1,4

Gerakan Non-Tunai Hemat Rp 16 T Biaya Cetak Uang

ROL

PETUGAS melakukan pengisian data pada e-money atau kartu transaksi non tunai di Sentra Mandiri, Jakarta, Senin (18/9).

SUBANG (HK) — Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) hingga saat ini diperkirakan bisa menghemat biaya untuk mencetak uang sekitar 10-20 persen. Penghematan dari pencetakan uang fisik angkanya bisa mencapai Rp 16 triliun.

"Ya, itu angka perkiraan. Penghematan yang didapat seperti itu dari to-

tal biaya cetak dan distribusi uang per tahun sebesar Rp 16 triliun," kata Kepala Tim SP, PUR, Layanan dan Administrasi Bank Indonesia perwakilan Cirebon, Yukon Afrinaldo kepada pers di sela Bincang Sore di Cipali, Tempat Istirahat Km 102 Tol Cipali, Subang, Rabu (18/10).

Yukon menjelaskan, aki-

bat pemakaian tunai pada seluruh transaksi di Indonesia, uang kartal pecahan kecil paling cepat rusak dan karena itu harus dihancurkan.

"Per tahun rata-rata uang yang harus dihancurkan sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 7 miliar, " katanya.

Oleh karena itu, katanya, pemerintah dan Bank Indonesia sejak Agustus 2014 meluncurkan GNNT agar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen nontunai. Harapannya, kata Yukon, secara berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen nontunai (Less Cash Society/ LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.

"Bulan ini, tepatnya akhir Oktober, pengguna tol seluruh Indonesia harus gunakan uang elektro-

nik," katanya.

Sebelumnya Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Susiati Dewi mengatakan Bank Indonesia (BI) memelopori GNNT karena lebih hemat, efektif dan efisien serta aman. Hingga Oktober tahun lalu, kata Dewi, GNNT tengah menggema merambah 24 kota dengan total sekitar 1,2 juta orang yang telah menggunakan transaksi non tunai melalui kartu kredit, kartu ektronik dan sejenisnya.

Ia mengatakan gerakan ini diharapkan pada 2024 bisa menjangkau 25 persen dari jumlah penduduk Indonesia, sehingga bisa menghemat uang negara. "Pertumbuhan uang kartal masih 18 persen dibandingkan tahun lalu. Namun, jika tidak ada GNNT mungkin bisa lebih dari itu," demikian Dewi.(rol)

BI Sebut Peredaran Uang Palsu Menurun JAKARTA (HK) — Bank Indonesia (BI) mengklaim rasio peredaran uang palsu hingga September 2017 menurun dari tahun sebelumnya. Dari 200 ribu lembar uang yang beredar, hanya ada satu lembar uang palsu yang beredar.

Menurut Direktur Departemen Pengelolaan Keuangan BI, Luctor Tapiheru, jumlah tersebut turun drastis dibandingkan tahun lalu yang memiliki rasio satu

CMYK

lembar uang palsu dari sepuluh ribu lembar uang yang beredar. Berdasarkan fakta ini, menurut dia, rasio peredaran uang palsu di Indonesia saat ini salah satu yang terbaik di Asia Tenggara.

"Bahkan jika dibandingkan dengan negara yang rasio peredaran uang palsunya selalu baik, Thailand, kita menang. Di Thailand rasio peredaran uang palsunya 6-7 lembar dari 1 juta uang yang beredar, "kata

Luctor di Bareskrim Polri Gambir, Jakarta saat merilis kasus pengungkapan uang palsu, Rabu (18/10).

Luctor mengungkapkan, pada 2015 rasio peredaran uang palsu bahkan mencapai 200 lembar dari satu juta uang yang beredar. Namun dengan upaya yang baik, angka tersebut bisa ditekan.

"Penurunan ini drastis karena kami melakukan tindakan preventif dengan edukasi dan sosialisasi, serta tin-

dakan tegas dari kepolisian," ucapnya.

Menurut dia, uang palsu yang paling banyak beredar di masyarakat yakni rupiah pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Rinciannya yaitu sebesar 40 persen pecahan Rp 100 ribu, dan 40 persen pecahan Rp 50 ribu. "Alasannya, ya para pembuat uang palsu itu ingin banyak untung, makanya pecahan terbesar yang dipalsukan," kata dia.(rol)

ANTARA

BAWA TABUNG — Pekerja membawa tabung gas elpiji tiga kilogram (gas melon) untuk dipindahkan ke gudang.

Kebijakan pemerintah memberikan subsidi terhadap produk liquefied petroleum gas (LPG) kemasan 3 kilogram dinilai tidak efektif dan rawan penyelewangan karena fokus subsidi hanya pada barang. juta metrik ton. Sementara itu, kebutuhan nasional sebesar 5 juta metrik ton, sehingga 3,6 juta metrik ton, masih impor.

"Dengan berfokus pada subsidi yang bersifat konsumtif, kebutuhan terhadap LPG impor juga akan makin besar," katanya.

Sementara itu, LPG tidak mudah digantikan oleh LNG ataupun CNG meski sama-sama berasal dari sumber minyak dan gas bumi. Pasalnya, masing-masing memiliki karakter berbeda.

"Menggantikan LPG dengan CNG atau LNG

tidak gampang. Butuh teknologi dan biaya yang lebih," jelasnya.

Kalaupun ada opsi alternatif selain LPG, menurut dia, harus dicarikan sumber energi yang lebih mudah, misalnya membangun infrastruktur jaringan gas ataupun biomassa.(ant)

Jelang Akhir Tahun, Harga Cabai Dipastikan Stabil JAKARTA (HK) — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, jelang akhir tahun 2017 harga aneka cabai dipastikan stabil terutama di Oktober 2017.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti mengungkapkan, kepastian ini dilihat dari hasil pemantauan pihaknya di 165 pasar dari 82 kota di Indonesia.

Tjahya mengungkapkan, saat ini harga rata-rata nasional untuk jenis cabai merah besar dan cabai rawit merah berkisar Rp 33.480 hingga Rp 42.950 per kilogram (kg).

"Harga rata-rata nasional cabai merah besar dan cabai rawit merah relatif stabil, bahkan cenderung mengalami penurunan sekitar 8 hingga 16 persen," ujar Tjahya saat acara simposium nasional dan bedah buku cabai di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (18/10).

Sedangkan, untuk jenis cabai merah keriting sedang mengalami kenaikan sebesar 6 persen.

"Dalam waktu lima tahun, menunjukkan harga cabai mengalami peningkatan sampai akhir tahun ini. Hal ini karena periode tersebut terjadi tidak sinkronnya pola tanam jadi pada saat tertentu terjadi kelangkaan harga cabai dan harga cabai jadi tinggi," ungkap Tjahya.

Dengan demikian, pihaknya berharap kedepan pemerintah bisa menyediakan sarana berupa tempat penyimpanan (storage) yang disebut control atmosphere storage agar cabai dan sayuran bisa disimpan da-

lam jangka waktu yang lebih lama.

"Bukan dalam bentuk frozen. Ini mungkin salah satu kemajuan dari teknologi, sehingga bisa menyimpan cabai ini dalam waktu agak lama. Diharapkan dengan charge atmosphere harga cabai bisa stabil dan pasokan bisa diatur," kata Tjahya.

Menurutnya, salah satu pasar yang telah menyediakan sarana tersebut adalah Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta Timur.

Kendati demikian, berdasarkan perhitungan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian produksi cabai nasional mampu mencukupi kebutuhan.

"Secara agregat produksi nasional cabai cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tapi produksi yang fluktuatif antara bulan satu dan bulan yang lainnya, sehingga bulan satu kelebihan dan bulan lainnya kekurangan," pungkasnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, untuk cabai rawit, prognosis ketersediaan pada bulan Oktober, ketersediaan 77.983 ton dan kebutuhan 69.615 ton.

Sementara, di November mendatang ketersedian mencapai 77.792 ton dan kebutuhan 69.344 ton. Kemudian, prognosis cabai besar di Oktober, ketersediaan 100.373 ton dan 91.468 ton kebutuhannya. Sedangkan pada November nanti diperkirakan ketersediaan mencapai 100.464 ton dan kebutuhan 92.340 ton.(kom)

KOM

PEDAGANG memilah cabai yang dijual di pasar.

Editor: Indra Kusuma, Layout: Andy Rifqi

4

Dunia

Kamis, 19 Oktober 2017

Singapura Hadirkan 80 Cangkir Kopi Termahal di Dunia SINGAPURA (HK) — Pesona keberagaman kopi menjadi harta karun bagi penikmat kopi sejati. Terkadang, harga tidak menjadi persoalan.

Namun, apakah penggemar kopi akan benar-benar rela merogoh koceknya hingga 85 dollar Singapura - sekitar 62 dollar AS atau sekitar Rp837.000 - per cangkir?

Singapura ternyata menghadirkan kopi termahal di dunia. Sajian

minuman langka itu dibuat dari biji kopi dari pegunungan kecil di Panama, sebuah negara di Amerika Tengah.

Kemudian, kopi itu mendapat label sebagai kopi paling langka dan paling mahal di dunia.

Kopi Geisha itu dipros-

KCM

KOPI Termahal di dunia

es secara alami dan dibudidayakan di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut, di wilayah pegunungan kota Boquete

di Panama barat.

Pada sebuah pelelangan di Agustus lalu, kopi yang berasal dari perkebunan dengan nama Haci-

enda La Esmeralda ini pernah memecahkan rekor karena terjual senilai 601 dollar AS atau Rp 8,1 juta per pon (0,45 kg).

Secangkir kopi espresso Esmeralda Geisha ini akan dijual di dua gerai jaringan ritel spesialis kopi The Coffee Academic, di Scotts Square dan Raffles City, Singapura, mulai 6 November 2017.

Ritel itu hanya menjual 80 cangkir kopi. Jadi, jangan sampai kehabisan.

The Coffee Academics

dalam pernyataannya di laman Strait Times pada Senin (16/10) lalu menyatakan kopi ini memperoleh skor tertinggi sebesar 94,1 poin dari skala 100 untuk setiap cangkirnya.

Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencicipi kenikmatan kopi Geisha. Hong Kong menjadi destinasi berikutnya bagi si kopi mahal ini.

Para pecinta kopi bisa mencicipi kopi itu terlebih dulu di acara GatroMonth Singapura pada 5 November mendatang.

Untuk masuk ke acara itu, Anda harus membeli

tiket seharga 128 dollar Singapura atau Rp 1,2 juta.

Acara yang diselenggarakan oleh The Coffee Academics itu bisa membuat Anda menikmati seduhan kopi terbaik Panama dan melihat langsung dan demo pembuatan bir.

Kopi yang ditawarkan pada acara akan dihadirkan dengan ukuran cangkir epresso, kemudian dibagi ke beberapa porsi untuk dicicipi secara berpasangan.

Harga jual tiket itu termasuk mocktail (semacam minuman campuran sari buah dan soda, tanpa alkohol), koktail, dan kudapan ringan. (kcm)

Kantor Polisi Helsingborg Swedia Dibom HELSINGBORG (HK) — Sebuah bom meledak di Pos Polisi distrik Berga, Helsingborg, Swedia, Rabu (18/10) dini hari waktu setempat atau Rabu pagi WIB. Media lokal Swedia, Aftonbladet melaporkan, halaman depan kantor polisi tersebut hancur lebur. Sementara beberapa perabotan di dalam kantor sampai terbalik.

Komisaris Polisi Swedia, Dan Eliasson, mengatakan, serangan ini tidak hanya membahayakan masyarakat Berga.

"Namun juga mengancam keselamatan semua orang di negara ini," kecam Eliasson seperti dilansir dari TT. Juru bicara kepolisian, Anna Goransson menjelaskan, ledakan pertama kali terdengar pada pukul 00.20 waktu setempat. Itu didapat dari warga yang mendengar ledakannya.

Ledakan itu menghancurkan halaman depan Pos Polisi. Sementara di bagian dalam, 30-40 kaca pecah, dan beberapa sisi bangunan rusak berat.

"Untungnya, tidak ada yang mengalami cedera serius," ujar Lennart Linderos, petugas dari Dinas Penyelamatan Barat Daya Skane kepada Aftonbladet.

Saat ini, kata Gorans-

son, polisi masih menyelidiki penyebab ledakan, maupun pihak yang dianggap bertanggung jawab.

The Independent melaporkan, banyak pihak kemudian mengaitkan ledakan ini dengan aksi balasan yang dilakukan sekelompok anggota geng yang kerap berulah di kota besar Swedia dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, hal itu dibantah oleh perwira senior kepolisian, Patric Heimbrand.

"Kami memang bekerja di lingkungan yang sarat akan masalah kriminal.

Namun, terlalu dini mengaitkan ledakan ini dengan mereka," tutur Heimbrand.

Insiden ini pun mengundang perhatian dari Pemimpin Partai Liberal, Jan Bjorklund.

Dia menulis di akun Twitternya, bahwa bom yang meledak di kantor polisi Helsingborg merupakan masalah yang sangat serius.

"Ini adalah cobaan kelam yang dihadapi negeri kita. Sangat serius," tutur Bjorklund seperti dilansir Aftonbladet. (kcm)

KCM

TENGAH MENELITI — Petugas forensik tengah meneliti Kantor Polisi Helsingborg yang menjadi sasaran ledakan bom Rabu dini hari waktu setempat (18/10).

Kebakaran Hutan Tewaskan 41 Orang, Mendagri Portugal Mundur LISBON (HK) — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Portugal, Constanca Urbano de Sousa, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini terkait kebakaran hutan yang melanda wilayah Portugal dalam beberapa bulan terakhir, termasuk kebakaran hutan terbaru yang menewaskan 41 orang.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (18/10), ratusan titik api muncul di wilayah Portugal bagian utara dan tengah sejak Minggu (15/10) lalu. Sedikitnya 41 orang tewas akibat kebakaran hutan dahsyat yang terjadi setelah Portugal dilanda musim panas paling kering dalam 90 tahun terakhir.

Kebakaran meluas dengan cepat karena adanya angin kencang dari Atlantik yang dibawa Badai Ophelia yang menerjang wilayah Inggris dan Irlandia, yang

berada di utara Portugal. Petugas pemadam kebakaran kewalahan dalam memadamkan kobaran api. Demikian juga dengan petugas penyelamat yang berjibaku mengevakuasi warga.

Pada Juni lalu, kebakaran hutan yang melanda Portugal menewaskan 64 orang. Jika ditotal, setidaknya 105 orang tewas dalam kebakaran hutan di Portugal selama beberapa bulan terakhir.

Banyaknya korban tewas itu memicu kritikan keras untuk Kementerian Dalam Negeri Portugal, yang bertanggung jawab atas dinas pemadam kebakaran, kepolisian dan badan perlindungan sipil.

"Saya tidak memiliki alasan politik dan personal untuk melanjutkan jabatan saya," ucap De Sousa dalam surat pengunduran dirinya.

Dalam pernyataan terpisah, Perdana Menteri Portugal Antonio Costa menyatakan dirinya menerima pengunduran diri De Sousa.

Pada Selasa (17/10), seorang politikus oposisi setempat mengajukan mosi tidak percaya untuk pemerintahan PM Costa.

Mosi ini terkait kebakaran hutan yang merenggut banyak nyawa. Kebakaran hutan yang melanda Portugal tahun ini telah menghanguskan area seluas 350 ribu hektare. Angka itu tercatat sebagai yang terburuk sejak tahun 2003.

Dampak dari kebakaran hutan yang merenggut nyawa ini, otoritas Portugal menetapkan masa berkabung selama tiga hari. Selain Portugal, kebakaran hutan juga melanda Spanyol dengan sedikitnya empat orang dilaporkan tewas di wilayah Galicia. (dtc)

REUTERS

PETUGAS pemadam berupaya memadamkan kebakaran hutan di Portugal dalam foto tanggal 16 Oktober.

Hillary : Retorika Trump Merusak Kredibilitas AS SEOUL (HK) — Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton melancarkan kritik pedas terhadap Presiden Donald Trump.

Berbicara di Seoul, ibu kota Korea Selatan, Rabu (18/10), Hillary menyebut betapa bahayanya kicauan Trump di Twitter mengenai ambisi nuklir Korea Utara (Korut).

Menurut kantor berita Perancis, AFP, Hillary mengatakan kicauan-kicauan itu hanya menguntungkan penguasa muda Korut, Kim Jong Un, dan merusak kredibilitas AS. "Saya cemas dengan tindakan-tindakan dari pemerintahan sekarang yang

meningkatkan ketegangan.

Sekutu AS menunjukan kecemasan dan kekhawatiran mengenai kredibilitas dan kemampuan negara kita,” ucap Hillary.

Menurut Hillary, bertikai dengan Kim Jong Un hanya membuat pemimpin tertinggi Korut itu semakin senang dan tersenyum lebar.

Mantan Ibu Negara AS itu menyamakannya dengan mencari ketegangan dengan Uni Eropa atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang membuat Presiden Rusia Vladimir Putin tertawa.

Istri mantan Presiden Bill Clinton yang dikalah-

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton

kan Trump di Pilpres AS 2016 itu mengatakan, rezim Kim Jong Un sangat senang mendapat perhatian mendalam dari pemerintahan Trump.

Hillary yang tidak menyebut nama Trump sekalipun di forum ini juga mengutarakan kekhawa-

tirannya mengenai semakin banyaknya diplomat yang meninggalkan Kemenlu AS. Kekhawatiran politisi yang akan berusia 70 tahun pada pekan depan iu terutama mengenai semakin sedikitnya diplomat yang paham isu Korut. (kcm)

Sejak 2014, ISIS Kehilangan 90 % Wilayah yang Dikuasai DAMASKUS (HK) — Kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) kehilangan nyaris 90 persen wilayah yang dikuasainya sejak 2014. Saat pertama muncul, ISIS menyerang dan menduduki sejumlah area penting di Irak dan Suriah.

"Mitra-mitra kami telah mengusir ISIS dari 87 persen wilayah yang pernah mereka duduki dan membebaskan lebih dari 6,5 juta orang," sebut juru bicara koalisi pimpinan AS, Ryan Dillon, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (18/10).

Klaim ini diumumkan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) melawan ISIS, yang telah melancarkan ribuan serangan udara ter-

REUTERS

PERSONEL SDF memasang bendera putih di Raqqa usai ISIS menyerah. hadap posisi ISIS selama tiga tahun operasi militer di Irak dan Suriah.

Pekan ini, pasukan milisi Kurdi-Arab di Suriah atau Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung koalisi pimpin AS menyatakan kemenangan atas ISIS di Raqqa. Kota Raqqa sebelumnya ditetapkan se-

bagai ibu kota ISIS. Pada Juni 2014, ISIS menyerbu sejumlah area penting dan strategis di Irak dan Suriah. Koalisi melawan ISIS ini terbentuk setelah pemerintahan Presiden Barack Obama saat itu mengirimkan sejumlah pesawat tempur ke Irak untuk menghentikan genosida mi-

noritas Yazidi oleh ISIS. Dalam misinya di Irak dan Suriah, koalisi pimpinan AS juga mengerahkan personel militernya untuk menjadi penasihat pasukan lokal yang bertempur langsung melawan ISIS. Koalisi pimpinan AS menyatakan pihaknya telah melatih sekitar 120 ribu pasukan militer di Irak dan lebih dari 12 ribu milisi di Suriah. Meskipun semakin terdesak, diperkirakan untuk saat ini masih ada 3 ribu dan 7 ribu militan ISIS yang aktif di kedua negara tersebut.

"ISIS kalah dalam setiap hal. Kami menghancurkan jaringan mereka dan mengeliminasi pemimpinpemimpin mereka di semua level," tegas Dillon.(dtc) Editor: Afrizal, Layout: M.Chairul

5

Opini

Kamis, 19 Oktober 2017

Koruptor di Moro Ditahan KEPALA Puskesma Moro, dr Ridwan dan bendaharanya Ade Agus Suwarman ditahan Kejaksaan Negeri Cabang Moro, Rabu (18/10) siang. Tersangka ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun anggaran 2015-2016 senilai Rp466 juta.

Kita tentu memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kerja keras

pihak Kejaksaan terhadap pengungkapan kasus ini.

Kejaksaan telah membuktikan untuk kesekian kalinya bekerja dengan sangat baik.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Moro, Karimun, Edi Sutomo mengatakan dugaan korupsi yang dilakukan kedua tersangka adalah menyalahgunakan dana kapitasi yang bergulir dari program BPJS sebesar Rp50 juta hingga Rp55 juta per bulan masuk ke rekening Puskesmas Moro. Dana tersebut diduga digunakan

oleh tersangka untuk kepentingan pribadi. Untuk mempertanggungjawabkan dana itu, kedua tersangka membuat invoice palsu untuk pembelian obat, alat tulis kantor (ATK) dan jasa pelayanan.

Dari kasus itu, kini publik menunggu seberapa jauh kasus itu akan bergulir.

Apakah berhenti di dua tersangka atau menjerat pejabat lainnya yang terlibat. Masyarakat sangat menunggu keseriusan pihak kejaksaan mengusut kasus ini hingga tuntas.

Memang, kita sangat

paham, pemberantasan korupsi yang sudah sedemikian mengakar dan menyebar ke seluruh selsel organisasi pemerintah sehingga membutuhkan usaha yang ekstra, bahkan sangat ekstra.

Tali-temali perkara korupsi sedemikian luas, sangat rawan intervensi politik dan kekuasaan.

Namun, satu hal yang akan selalu menjadi modal utama upaya pemberantasan korupsi adalah semangat dan kesadaran memberengus korupsi tersebut.

Untuk menjaga semangat ini, penegak hukum telah menunjukkan dengan bukti bahwa keseriusan penanganan kasus korupsi tidak pernah kendur atau mengalami jeda. Meskipun proses penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi tentu bisa sangat rumit, berbelit-belit, dan memakan waktu.

Namun demikian penuntasan kasus ini perlu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi lainnya, agar kedepan mereka lebih hati hati. Semoga ***

Belajar dari Pemindahan Ibu Kota Malaysia Dalam pemindahan ibu kota pemerintahan tersebut, praktis tidak ada hambatan. Pusat ekonomi dan bisnis tetap dilaksanakan di Kuala Lumpur yang dipindahkan hanya pusat Pemerintahan dan Administrasi Kenegaraan saja.

Wacana pemindahan pusat Pemerintahan dan Administrasi Kenegaraan tersebut sudah di rencanakan secara matang oleh Pemerintah Malaysia di era Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Tempat yang dituju adalah Putrajaya yang merupakan wilayah yang masih baru dan memiliki luas yang cukup untuk menjadi Ibu Kota Pemerintahan dan Administrasi Kenegaraan menggantikan Kuala Lumpur yang sebelumnya menjadi Ibu Kota Pemerintahan dan juga pusat ekonomi dan bisnis.

Sekarang bisa kita lihat kemajuan dan ketertiban di Putrajaya yang menjadi simbol negara Malaysia selain Kuala Lumpur.

Tulisan ini muncul ketika ada wacana untuk pemindahan ibu kota Jakarta ke wilayah Kalimantan atau wilayah di luar pulau Jawa yang dianggap sudah tidak lagi kondusif untuk dipertahankan menjadi ibu kota negara maupun sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Jauh sebelum Pemerintahan Jokowi-JK memerintah, wacana pemindahan ibukota Negara sudah ada di era Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno-Hatta yang sudah ada pemikiran untuk memindahkannnya ke wilayah Kalimantan. Wilayah yang mana yang sesuai hingga kini pemerintah masih akan mengkajinya secara menyeluruh. Di era Pemerintahan SBY-JK, wacana pemindahan ibu kota negara tersebut telah berkembang dan menjadi isu nasional dan wacana tersebut muncul kembali di era Pemerintahan Jokowi-JK. Ada wacana Kota Palangkaraya akan menjadi alternatif jika pemindahan ibu kota negara jadi terlaksana. Di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sekarang ini menginginkan adanya alternatif untuk pemindahan ibu kota negara, salah satunya adalah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Di era Pemerintahan SBY, wacana pemindahan ibu kota negara sudah me-

Di era pemerintahan Perdana Menteri Malaysia, PM. Mahathir Mohamad, Malaysia telah berhasil memindahkan ibu kota negara dari Kuala Lumpur ke ibu kota baru yaitu di Putrajaya yang menjadi Wilayah Persekutuan Putrajaya. Putrajaya menggantikan Kuala Lumpur sebagai pusat Pemerintahan dan Administrasi Kenegaraan.

Oleh: Hasrul Sani Siregar Widyaiswara Ahli Madya di BPSDM Provinsi Riau, Alumni IKMAS, UKM Malaysia njadi perhatian dan menjadi isu nasional ketika itu.

Setelah lawatan SBY ke negara Kazakhstan, SBY tertarik dengan upaya pemerintah Kazakhstan yang berhasil memindahkan ibu kota negara yang sebelumnya di Almaty di pindahkan ke kota baru yang bernama Astana. Ibu Kota Almaty tidak lagi memungkinkan untuk dikembangkan disebabkan oleh jumlah populasi penduduknya yang semakin meningkat dan menimbulkan polusi udara. Oleh sebab itulah, Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev berinisiatif untuk memindahkan ibu kota negara dari Almaty ke Astana. Mengapa dipilih Astana, oleh Nursultan Nazarbayev dianggap sebagai wilayah yang relatif baru dan masih bisa dikembangkan dengan jumlah populasi penduduk yang masih sedikit dan kondisi wilayah cukup strategis.

Faktor sosial-ekonomi, cuaca, bencana alam, kondisi seismik alam, lingkungan, infrastruktur berupa jalan, transportasi, fasilitas jasa konstruksi dan sumber daya manusia menjadi pertimbangan untuk memindahkannya. Oleh sebab itu, Presiden SBY ketika itu mencoba melihat keberhasilan pemerintah Kazakhstan tersebut bisa diterapkan juga dalam hal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lainnya di Indonesia yang alternatifnya adalah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tidak hanya pemerintah Kazakhstan saja yang berhasil dalam hal pemindahan ibu kota negara. Salah satunya juga dilakukan oleh Pemerintah Myanmar (Burma). Pemerintah Myanmar berhasil dalam hal memimdahkan ibu kota negara yang sebelumnya di Rangoon atau

Yangon yang dipindahkan ke wilayah utara yang wilayahnya masih relatif baru yaitu kota NayPyiTaw. Hingga Pemerintahan SBY berakhir dan digantikan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo wacana tersebut belum dapat diwujudkan. Wacana yang sama muncul kembali dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) yang berlangsung di Palangkaraya Kalimantan Tengah (Kalteng), beberapa waktu yang lalu. Pemindahan ibu kota negara mengemuka kembali dalam Rakornas tersebut. Salah satu point yang diwacanakan adalah wacana kota Palangkaraya yang akan dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan Republik Indonesia menggantikan Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, Jakarta sebagai ibu kota negara sudah dianggap tidak “layak” lagi untuk dipertahankan.

Kemacetan yang begitu tinggi dan masalah banjir yang muncul tiap tahun menjadi salah satu alasan untuk mempercepat pemindahan ibu kota negara tersebut. Tidak itu saja, faktor wilayah yang tidak dapat lagi dikembangkan dan didukung oleh jumlah populasi penduduknya yang cukup tinggi, juga menjadi bagian untuk mempercepat pemindahan Jakarta ke wilayah Indonesia lainnya yang salah satu alternatifnya adalah di pulau Kalimantan (Borneo) yaitu kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemindahan ibukota negara juga perlu dipersiapkan untung dan ruginya jika memimdahkan hal tersebut. Dengan perencanaan yang matang, pemindahan ibu kota negara sebenarnya bisa menjadi upaya ya-

ng bagus dalam hal pemerataan pembangunan kota kota disekitarnya, apalagi jika ibu kota negara yang sebelumnya sudah semakin padat jumlah penduduk hingga akhirnya malah menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat jalannya pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden juga sudah sangat mendukung dipindahkannya Jakarta ke wilayah Kalimantan, yang salah satu alternatifnya adalah kota Palangkaraya menjadi ibu kota negara. Namun hingga kini Pemerintah belum akan menetapkan wilayah mana? Masih menunggu kajian dari Bappenas. Kota Palangkaraya menjadi alternatif untuk menjadi ibu kota negara salah satunya adalah letak kota Palangkaraya yang dinilai memiliki wilayah dan masih bisa dikembangkan.

Faktor minim terhadap bencana dan letak geografisnya yang tinggi serta terbebas dari bencana banjir juga menjadi pertimbangan untuk memilih wilayah tersebut sebagai ibu kota pemerintahan. Namun tentunya banyak faktor lagi yang akan menjadi pertimbangan untuk memilihnya. Oleh sebab itu, wacana tersebut boleh saja menjadi kajian yang akan menjadi pertimbangan ke depannya dan tidak menutup wilayah lainnya di Indonesia sebagai alternatif yang akan dijadikan sebagai ibu kota negara.

Simbol Negara Ibu kota negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sebagai simbol negara. Jakarta yang selama ini menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesaia adalah menjadi simbol negara Republik Indonesia. Jakarta dikenal sebagai barometer dan titik sentral dari kota-kota

yang ada di Indonesia. Jakarta saat ini menjadi kota yang multifungsi. Semua aspek tumbuh dan berkembang subur. Sektor pendidikan, industri, perdagangan, jasa dan properti berkembang secara cepat di Jakarta. Semua terfokus di Jakarta. Daya tampung yang tidak memadai tersebut mengakibatkan Posisi Jakarta sebagai ibukota negara sudah harus dipindahkan, minimal pusat pemerintahan yang harus dipindahkan. Sebagai pusat pemerintahan ianya membutuhkan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja. Kemacetan merupakan salah satu yang menghambat peningkatan kinerja pemerintahan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dapat terlaksana jika ada ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja.

Ketika pemindahan ibu kota negara dilakukan, maka simbol negara akan beralih ke nama baru ibu kota negara tersebut. Sebagai bagian dari simbol negara, ibu kota negara yang akan pindah tersebut sudah harus dipikirkan keamanan dan stabilitas wilayah ibu kota yang baru tersebut.

Pemindahan ibu kota negara juga berbarengan dengan pemindahan personal-personal serta perangkat-perangkat pendukungnya. Dalam hal pemindahan pusat pemerintahan, semua perangkat-perangkat pemerintahan seperti Presiden, Wakil Presiden, Kementeriankementerian serta administasi yang mendukung lainnya harus dipikirkan keamanan dan stabilitas ketika dilakukan pemindahan ibukota negara di tempat yang baru tersebut.

Oleh sebab itu, apapun yang dilakukan dan diputuskan oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam hal pemindahan ibu kota negara di luar Jakarta, seyogyanya perlu adanya kajian khusus yang menyeluruh, agar keputusan yang sudah diambil dapat berjalan dengan baik. Hasil yang akan dicapai nantinya, akan bermanfaat bagi kelangsungan negara dan pemerintahan selanjutnya. Belajarlah dari negara-negara yang telah berhasil memindahkan Ibu Kota Negaranya, lihatlah Kazakhstan dan Malaysia.

Wassalam. ***

C akap B ijak “SUKSES berkaitan dengan tindakan. Orang sukses terus melangkah. Mereka membuat kesalahan, namun tidak menyerah.”

(Conrad Hilton, Pengusaha)

“ADA dua aturan untuk menjadi sukses.

Pertama, cari tahu hal yang ingin Anda lakukan. Kedua, lakukan hal tersebut.”

(Mario Cuomo, Pengusaha)

Resensi Bertamasya ke Panggung Hiburan Hindia Belanda Judul : Para Penghibur Penulis : Fandy Hutari Penerbit : Basabasi Terbit : 2017 Tebal : 232 Halaman ISBN : 978-602-61246-3-0

BAGAIMANA suasana panggung hiburan di zaman yang belum mengenal teknologi sedemikian maju seperti sekarang? Pada era Hindia Belanda, hiburan dinikmati lewat panggung-panggung keliling dan gedung teater yang sangat terbatas. Suasananya seperti layar tancap yang masih bisa ditemui beberapa dekade lalu. Hiburan untuk rakyat. Semua bisa menyaksikan.

Buku Para Penghibur hasil riset peristiwa-peristiwa hiburan zaman Hindia Belanda.

Isinya, menjelaskan posisi artis dalam masyarakat, persaingan kelompok-kelompok panggung keliling, hingga konsep go international juga sudah dikenal di zaman itu.

Dunia hiburan modern Indonesia selaras dengan masuknya penjajahan. Dia diperkenalkan, lalu digubah dengan selera pasaran masyarakat Indonesia kala itu. Dunia hiburan terdiri dari film, sandiwara (dulu disebut tonil), serta musik.

Embrio tonil muncul pada 1891. Dia dimulai, seorang Indo-Prancis, August Mahieu, yang menampilkan sebuah pertunjukan opera barat berbahasa Melayu. Mahieu membentuk rombongan sandiwara keliling bernama “Komedi Stamboel” di Surabaya. Cerita-cerita yang dimainkan mengangkat legenda 1001 Malam (hal 70).”

Selain komedi, ada pula Opera Stamboel, Opera Permata Stamboel, Indera Ratoe Wilhelmina, Sinar Bintang Hindia, Indera Bangsawan, dan Opera Bangsawan. Mereka melakukan banyak pementasan dan pertunjukan kesenian. Sebagian diselingi dansa-dansa barat. Narasinya diperkaya dengan cerita-cerita realis yang sedang terjadi, seperti Si Tjonat, Njai Dasima, dan Oie Tam Bah Sia. Kemudian, tontonan bersumber cerita-cerita barat seperti Hamlet, Soeatoe Saoedagar dari Venetie, dan Penganten di Sorga.

Pementasan-pementasan ditokohi 17 artis. Mereka adalah Tan Tjeng Bok, Roekiah, Kartolo, Annie Landouw, Pak Wongso, Fifi Young, Syech Albar, Ratna Asmara, Astaman, Djoemala, Raden Mochtar, Dahlia, Wolly Sutinah, Miss Dja,

Miss Riboet, S Abdullah, dan Andjar Asmara. Tujuh belas orang yang ditulis dalam buku ini sering kali berhubungan satu sama lain. Mereka pernah terlibat rombongan tonil atau film yang sama sehingga penuturan satu orang bisa melengkapi kisah yang lain.

Industri hiburan zaman itu merupakan wilayah bisnis yang baru dan sangat menjanjikan.

Apalagi jika berhasil bergabung dengan dua kelompok besar bernama Miss Riboet Orion dan Dardanella. Lumrah bagi keduanya saling membajak artis. Bahkan, keduanya juga melibatkan dukun dalam persaingan bisnis.“Menurut Dja, Miss Riboet Orion menyewa dukun Jawa Tengah untuk bisa mengalahkan Dardanella, sedangkan Dardanella kabarnya juga menggunakan jasa dukun dari Cirebon.” (hal 134–135).

Persaingan keduanya juga kelihatan dari tur-tur mereka di mana Dardanella lebih unggul.

Rombongan ini menggelar pertunjukan lintas benua pada 1935. Namanya diganti The Royal Bali Dancers. Kemudian diganti lagi menjadi Devi Dja’s Bali-Java Dancers. Pertunjukan Dardanella ke Singapura, India, Burma, Semenanjung Malaya, beberapa negara Eropa, hingga Amerika Serikat. Ini menunjukkan, sejak dulu, konsep go international selalu bergengsi buat pelaku kesenian Tanah Air. Tulisan buku ini hanyalah sketsa-sketsa singkat dari riwayat 17 artis masa itu. Memang sejarah terbentur sedikitnya buku yang merekam peristiwa-peristiwa keseharian zaman penjajahan. Buku lebih banyak mengenai politik dan pemberontakan. Pijakan riset adalah buku Sejarah Film 1900–1950, Bikin Film di Jawa karya Misbach Yusa Biran dan Katalog Film Indonesia 1926– 2005 karya JB Kristanto. (Hilyatus Saadah/kj)

√ Pekerjaan PU Rampung Akhir Tahun -Asal jangan bermasalah aja Pak Cik

√ Harus Ada Koordinasi Pemko-BP -Emang sebelumnya tak koordinasi ya Om REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

P P o j o k

Editor: Fery Heriyanto, Layout: M.Chairul

CMYK

6

iklan

Kamis, 19 Oktober 2017

CMYK

Editor : Helmi Rizal, Hermawan

7

sambungan

Kamis, 19 Oktober 2017

Kasus Korupsi Stikom ... dilan Tipkor Tanjungpinang, L Siregar, Rabu (13/10). (18/10).

Dikatakan, sidang perkara tersebut nantinya akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Marolop Simamora SH MH yang juga wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, didampingi dua hakim anggota, Purwaningsih. SH dan Jonni Gultom SH MH selaku hakim Ad-Hoc. "Mengenai jadwalnya sidangnya dalam waktu dekat akan ditentukan oleh majelis hakim tersebut," ucap L Siregar.

Terpisah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tajungpinang, Benni Siswanto SH MH mengatakan, pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi di Stikom IGA tersebut, setelah pihaknya melengkapi semua berkas termasuk keterangan sejumlah saksi, sebagaimana yang ditangani

sambungan Hal. 1 pihak penyidik Satreskrim Polres Tanjungpinang sebelumnya.

"Prinsipsinya kita siap untuk mengikuti jadwal sidang yang ditentukan oleh pihak pengadilan," kata Benni.

Sekedar diketahui, perkara tersebut sebelumnya ditangani pihak penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tanjungpinang. Dalam kasus ini, pimpinan Stikom IGA tersebut, yakni Mecca Rahmady telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh polisi.

Hasil penelitian terhadap berkas perkara dugaan korupsi tersebut oleh Kejari Tanjungpinang, akhirnya dinyatakan lengkap (P21). Kemudian pihak Kejari Tanjungpinang menyusun surat dakwaan sebelum berkas perkaranya dilimpahan Pengadilan Tipikor Tanjungpinang

JK Kembali ... polisian, Kejaksaan, dan KPK. "Jadi, jangan berlebihan," ujar Kalla.

Kalla mengkhawatirkan keinginan Polri membentuk Densus Antitipikor justru menimbulkan ketakutan para pejabat dalam mengambil keputusan.

Bila hal itu terjadi, roda pemerintahan bisa terhambat. “"Karena ada enam institusi yang memeriksa birokrasi. Mungkin dari seluruh negara, Indonesia yang terbanyak. Kalau tambah lagi satu, akhirnya apapun geraknya, bisa salah juga," kata Kalla.

Kalla mengatakan masalah korupsi tentu harus ditanggulangi. Tapi penyelesaiannya bukan berarti harus membentuk Densus Antitipikor.

Seperti diketahui Polri berkeinginan membentuk Densus Antikorupsi. Bahkan anggaran pembentukan Densus itu bakal mencapai Rp 2,64 triliun. Angka ini jauh lebih besar dibanding anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, yang untuk tahun ini KPK disokong dana sebesar Rp 734,2 miliar dari APBN. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak mempersoalkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut Densus Anti-

sambungan Hal. 1 korupsi Kepolisian RI belum perlu dibentuk. Menurut Yasonna, ucapan JK itu bukan sikap resmi dari Istana.

"Kan Pak JK belum memberikan statement apakah sudah bicara dengan Presiden atau belum, saya enggak tahu.

Itu bos-bos-lah yang tahu," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (18/10).

Menurut Yasonna, pembentukan Densus Antikorupsi ini belum pernah dibahas dalam rapat kabinet terbatas.

"Pembentukan Densus, kan tentunya (pembentukan) lembaga baru harus dibicarakan bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara," ucapnya.

Ketimbang mempersoalkan keberadaan Densus Antikorupsi, kata Yasonna, ada yang lebih penting didiskusikan, yaitu menguatkan koordinasi di antara kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Lebih penting sinkronisasi dan satu roadmap bersama. Ini yang perlu kita tindak lanjuti," tuturnya.

Yasonna, yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berujar para pemimpin KPK tidak ada yang mempermasalahkan bila Polri

Kepala Puskesmas... di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang.

"Hari ini (kemarin) kami menahan Kepala Puskesmas Moro dan Bendaharanya dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran kapitasi Puskesmas Moro, ada kerugian negara sebesar Rp466 juta dari total anggaran Rp1,234 miliar tahun anggaran 2015-2016," ungkap Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro, Edi Sutomo di Rutan Klas IIB Tanjungbalai Karimun.

Dijelaskan, penahanan terhadap kedua tersangka berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro dengan nomor: Print-35/N.10.12.8/FD.1/ 10/2017 dan Print-36 /N.10.12.FD.1/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Usai keluarnya surat tersebut dan ditandatangani kedua tersangka, langsung dilakukan penahanan.

Kata Edi, modus operandi yang dilakukan tersangka adalah menyalahgunakan dana kapitasi yang bergulir dari program BPJS sebesar Rp50 juta hingga Rp55 juta per bulan masuk ke rekening Puskesmas Moro. Dana tersebut diduga digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadinya.

"Tersangka dengan sengaja merekayasa dana kapitasi program BPJS tersebut untuk pembelian obat, alat tulis kantor (ATK) dan jasa pelayanan. Terkait pembelian obat telah dikuatkan oleh pengakuan Apotik

membentuk Densus Antikorupsi. KPK justru menyarankan perlunya koordinasi saat membentuk roadmap pemberantasan korupsi.

Berbeda dengan Jusuf Kalla, Yasonna justru membela Polri soal pembentukan Densus Antikorupsi. Menurut Yasonna, Polri memiliki niat baik, yaitu ingin pemberantasan korupsi bisa berjalan lebih cepat.

Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Antikorupsi dinilai menyalahi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, lembaga baru yang ingin didirikan Kepolisian RI tersebut memuat wewenang penuntutan terhadap perkara korupsi.

"Secara teori hukum acara pidana juga tidak ada penuntutan di bawah kepolisian," kata Ketua Divisi Data Peradilan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Dio Ashar Wicaksana.

MaPPI FHUI, kata Dio, sebenarnya mendukung pembentukan Densus Tipikor karena hal tersebut merupakan komitmen polisi untuk menangani korupsi lebih cepat dan baik. "Tapi, kalau disertai dengan penuntutan,

sambungan Hal. 1 R 24 kalau invoice nya itu dipalsukan oleh tersangka," jelas Edi. Menurutnya, alasan penahanan kedua tersangka secara subjektif sebagaimana pasal 21 ayat 1 KUHAP, dikahawatirkan tersangka bakal melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya lagi. Alasan objektifnya, karena ancaman hukuman kedua tersangka diatas 5 tahun penjara.

Kepala Puskesmas Moro dr Ridwan dan bendaharanya Ade ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Cabjari Moro sejak awal Juni 2017 lalu. Kedua tersangka tidak ditahan selama 4 bulan, dengan alasan pihaknya masih mengumpulkan sejumlah alat bukti. Keduanya juga kooperatif kepada penyidik.

Dijelaskan, dugaan korupsi yang dilakukan oleh pimpinan Puskesmas Moro dan bendaharanya tersebut berawal dari laporan masyarakat setempat.

Warga merasa curiga, ketika merasa ada keterbatasan dalam hal peralatan kesehatan, obat-obatan dan kurangnya pelayanan puskesmas Moro.

"Padahal, untuk Kabupaten Karimun, Puskesmas Moro merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menerima JKN kapitasi dari BPJS Batam setiap bulannya menerima dana sebesar Rp 50 juta sampai Rp 55 juta per bulan.

Namun, anggaran sebesar itu diduga disalahgunakan oleh kedua tersangka," tuturnya.

Salahkan Baju ... pai bintang tamunya, Gracia diceritakan menjadi hantu.

Mendadak Ivan nyeletuk soal Gracia yang lelah. "Dia setan capek, capek nunggu cerai," sahut Ivan.

Konyolnya, Gracia langsung menyalahkan Ivan Gunawan sebagai perancang busana pengantinnya dengan David. "Salah baju pengantin," celetuk Gracia disambut tawa riuh penonton.

Proses cerai Gracia dan David sendiri masih berlanjut di PN Bandung. Keduanya sudah sepakat bercerai. Semenjak jalani proses cerai, Gracia Indri terlihat lebih kurus.

Wanita 27 tahun ini rupanya sedang menjalani diet total.

untuk disidangkan Perkara ini merupakan pengggunaan dana hibah pendidikan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud kepada Stikom IGA Tanjungpinang sekitar Rp 5 miliar dari APBN 2013 untuk pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Namun dalam pelaksanaannya, dana tersebut masuk ke rekening pribadi dan tidak digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan. Hasil penyelidikan polisi sejumlah barang yang dibeli oleh pihak Stikom IGA Tanjungpinang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan.

Nilai kerugian negara dalam kasus ini ditaksir sekitar Rp 700 juta. Perbuatan tersangka dapat dijerat sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. (nel)

Dikatakan, barang bukti tersebut sebagian didapat dari ruang kerja Kepala Puskesmas dan rumah dinas serta ruang kerja Bendahara. Dalam kasus ini, pihaknya telah meminta keterangan dari 12 orang saksi, diantaranya berasal dari pegawai Puskesmas, pemilik toko saksi lainnya.

Edi menyebut, atas perbuatannya kedua tersangka bakal dijerat dengan pasal 2, 3 dan pasal 9 undang-undang 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara, Kepala Rutan Klas IIB Tanjungbalai Karimun Eri Erawan mengatakan, untuk sementara kedua tersangka dititipkan di ruang Adimisi Orientasi (AO). Kedua tersangka bakal menjalani assessment beberapa hari, sebelum dipindahkan ke ruangan lainnya. Ruangan AO tersebut diisi oleh beberapa napi dan tahanan titipan jaksa maupun kepolisian.

"Untuk tahanan yang baru kami perlakukan sama, mereka akan dititipkan di ruangan AO. Mereka di assessment dulu, kita liat dulu seperti apa nantinya. Mereka akan dicampur dengan tahanan lainnya, jumlahnya sekitar 20 an orang. Kita lihat dulu apa dia punya sakit atau musuh," ujar Eri. ***

sambungan Hal. 1 Hal itu Gracia Indri lakukan karena ia menyadari tubuhnya semakin besar dan tak indah lagi seperti dulu.

"Lagi perawatan badan banget dari yang kemarin 78 kg.

Jadi maksudnya naikinnya cukup cepat, nuruninnya cukup luar biasa PR sih. Butuh satu tahun lebih sampai berat badan yang sekarang. Jadi perjuangannya di belakang layar cukup PR," ujarnya.

"Karena gue lihat muka gue di TV aja nggak enak, apalagi orang yang lihat. Sebenarnya gini, yang menilai kita kan orang lain yang nonton kita di TV. Kadang-kadang kita nggak bisa menilai, oh gue kurus dan gendut. Tapi TV lebih lima kali

lipatnya kita. Mau nggak mau harus kembali normal badannya. Gue sempat dan pernah kurus. Jadi semangat kembali kurus ya ada," terangnya melanjutkan.

Namun, Gracia Indri tak ingin melakukan diet secara instan. Ia pun takut untuk mencoba hal tersebut.

"Nggak makan nasi putih lagi sekitar lima tahunan. Dan udah nggak makan daging merah. Makanya teman-teman bilang diet makan lemak dan daging aja, kayaknya kurang cocok buat aku. Nggak lama makan daging merah pusing, jadi kayaknya cukup dikurangi dan hampir nggak sih," pungkasnya. (dtc)

Luhut Tetap Lanjutkan Reklamasi JAKARTA (HK) — Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan tetap meneruskan reklamasi Teluk Jakarta.

"Tidak ada alasan untuk tidak diteruskan," katanya di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/10).

Menurut Luhut, reklamasi dapat berjalan karena dia telah mencabut moratorium pembangunan reklamasi di pantai utara Jakarta pada 5 Oktober 2017.

Pencabutan moratorium itu didasarkan pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D, dan Pulau G. Selain itu, sudah ada kajian teknis mengenai reklamasi.

“Namun keputusan itu bertolak belakang dengan janji politik pemimpin baru Jakarta.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berjanji menghentikan reklamasi.

Luhut menyatakan membu-

ka kesempatan kepada Anies dan Sandiaga membahas reklamasi. "Kapan saja mereka mau," ujarnya.

Menurut Luhut, sebelumnya, Sandiaga sudah membuat dua janji untuk bertemu dengannya guna membahas reklamasi. Namun Sandiaga membatalkan janji tersebut. Luhut enggan menyatakan alasan pembatalan itu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membantah bahwa dirinya sudah dua kali membatalkan janji untuk bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.Menurut Sandi, dirinya yang meminta untuk bertemu Luhut guna membahas proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Pertemuan itu diusulkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Saya yang meminta bertemu dengan Pak Luhut atas usulan dari Pak Prabowo. Saya klarifikasi bahwa saya yang justru meminta waktunya Pak Luhut,"

Irjen Kemendes... mintaan Anam, pada 26 April 2017, ia mengajak Anam membicarakan masalah uang tersebut dengan Sekjen Kemendes Anwar Sanusi.

"Saya sangat menyayangkan saat Choirul Anam dalam persidangan di bawah sumpah menyangkal bahwa permintaannya adalah penyebab bencana yang saya alami ini," kata Sugito.

Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo dituntut pidana masing-masing dua tahun penjara, dikurangi masa tahanan.

Sugito dituntut untuk membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan, sementara Jarot dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Keduanya dinilai terbukti menyuap Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ali Sadli, selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara.

Menurut jaksa, uang Rp 240 juta diberikan dengan maksud agar Rochmadi menentukan opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun

sambungan Hal. 1 anggaran 2016.

Dalam sidang kemarin, Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito, didakwa menyuap Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ali Sadli, selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara.

Sugito yang didakwa bersama-sama Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo, diduga memberikan uang Rp 240 juta kepada dua pejabat BPK tersebut.

"Pemberian tersebut dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu di dalam jabatannya," ujar Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut jaksa, uang Rp 240 juta itu diduga diberikan dengan maksud agar Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

Yusril dan... tah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 itu.

“Saya menyarankan supaya Perppu ini ditolak saja dan pemerintah sebaiknya mengajukan RUU atau DPR mengajukan RUU, hanya untuk memangkas kewenangan dari pengadilan. Sebaiknya memperjelas tentang maksud dari paham yang bertentangan dengan Pancasila supaya tidak menimbulkan multi tafsir dan kesewenang-wenangan di kemudian hari,” ujarnya dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi II Zainuddin Amali.

Sedangkan Azyumardi Azra menyatakan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sangat diperlukan. “Perppu ini memang diperlukan, Undang-undang ini diperlukan. Ini menyangkut persoalan eksistensial bagi negara dan bangsa Indonesia,” ucap Azyumardi.

Azyumardi memaparkan bahwa kelompok-kelompok radikal di Indonesia yang terkait dengan Islam biasanya terkait dengan masalah politik, sementara agenda-agenda keagamaannya sendiri kurang begitu menonjol.

“Kalau ada kekhawatiran

Rochmadi dan Ali Sadli merupakan penanggung jawab dan wakil penanggung jawab tim pemeriksa dari BPK RI, untuk memeriksa laporan keuangan Kemendes di wilayah Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Menurut jaksa, awalnya hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemendes tahun 2015 menyatakan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Untuk itu, Sugito menargetkan Kemendes bisa memeroleh opini WTP pada laporan keuangan 2016.

Dalam pemberian uang, Sugito memerintahkan Jarot Budi Prabowo untuk menyerahkannya kepada Ali Sadli. Penyerahan pertama sebesar Rp 200 juta.

Sementara pemberian kedua sebesar Rp 40 juta. Seusai pemberian kedua, Jarot dan Ali Sadli ditangkap oleh petugas KPK. Sugito dan Jarot didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (kcm/tmp)

sambungan Hal. 1 bahwa ormas-ormas lain akan menjadi target, itulah peran dari civil society (masyarakat sipil).

Kita harus memantau pemerintah dalam hal ini," ujar mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu.

Dia menilai Perppu Ormas atau undang-undangnya nanti sangat kecil sekali kemungkinannya untuk bisa mendorong munculnya kembali otoritarianisme di Indonesia.

"Karena kalau menyangkut perkembangan politik dan demokrasi kita, maka kita telah sampai pada titik yang tidak mungkin kembali ke otorianisme,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menjelaskan mengapa Komisi II mengundang pakar dan pengamat karena ada kontroversi yang terjadi terkait dikeluarkannya Perppu Ormas tersebut ditengah-tengah masyarakat.

“Tujuan mengundang para ahli dan pakar hukum tersebut adalah karena Komisi II DPR ingin meyakinkan kepada masyarakat, khususnya kepada fraksi-fraksi bahwa kalaupun pendapat akhirnya disepakati atau ditolak oleh DPR, itu ad-

Gubernur Pastikan...

Tahap pertama, akan terserap 1.000 tenaga kerja.

Sepanjang Rabu (18/10) ini, aktivitas Nurdin terfokus pada kegiatan investasi. Nurdin memulai pagi bertemu dengan CCCTDC sebuah perusahaan yang berasal dari Tianjin - Republik Rakyat Tiongkok yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur, di Best Western Premier Panbil Batam.

Pada pertemuan itu, Nurdin Basirun menegaskan, pemerintah akan membantu dan mempermudah izin untuk setiap investasi yang masuk. Apalagi Presiden Joko Widodo selalu mempertegas dan mengingatkan daerah untuk mendukung masuknya investasi jangan gagal hanya karena izin yang bertele-tele.

“Untuk perizinan, tidak akan dipersulit dengan membawa berkas berkoper-koper. Banyak kemudahan tanpa melanggar peraturan,” kata Nurdin.

ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (18/10) malam.

Sandi menjelaskan, Prabowo mengusulkan agar dirinya menemui Luhut sebelum dilantik menjadi wakil gubernur. Pertemuan antara keduanya pernah dilangsungkan beberapa waktu lalu.

"Pak Prabowo menganjurkan saya waktu itu sebelum dilantik untuk menemui Pak Luhut, sowan kepada orang yang kami anggap sangat senior," kata dia.

Dalam pertemuan mereka, Sandi menyebut Luhut menjelaskan gambaran umum proyek reklamasi. Namun, Sandi ingin timnya melihat detail proyek reklamasi itu, mulai dari aspek legal, teknis, kajian sosial, ekonomi, hingga pendidikan.

Setelah pertemuan pertama itu, pertemuan selanjutnya dilakukan oleh tim Luhut dan tim Sandi. Sandi juga mengaku sudah mendapatkan informasi terkait perkembangan proyek itu. Namun, Sandi meminta kajian lainnya. (kcm/tmp)

alah hasil dari masukan dari berbagai pihak,” jelas Zainudin Amali diawal pertemuan.

Dia juga menjelaskan, Komisi II telah berkeliling ke berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang menurutnya hal itu merupakan representase dari jumlah penduduk yang besar, dan juga berbagai ragam yang ada di tiga provinsi itu.

“Itulah sebabnya kami berkunjung kesana dan telah mendapatkan masukan. Nanti tinggal terserah kepada fraksi-fraksi tentang masukan yang mereka dapatkan dari berbagai pihak itu akan seperti apa ujungnya,” ujarnya.

Dijelaskan juga, pembahasan Perppu berbeda dengan pembahasan Undang-Undang.

Di Perppu Komisi II hanya punya dua pilihan yaitu menerima atau menolak. Sehingga sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak itulah Komisi II DPR mengundang berbagai pihak, ormas, pakar, dan akademisi ataupun tokoh masyarakat yang dianggap bisa memberikan pikiran dan pendapatnya untuk Perppu tersebut. (sam)

sambungan Hal. 1 Kepada investor China, Nurdin menawarkan untuk melihat banyaknya peluang investasi di Kepri. Apalagi, Kepri menjadi penyokong utama Indonesia menjadi pusat maritim dunia.

Pembangunan infrastruktur untuk itu semua terus digesa.

“Banyak peluang dan sangat menguntungjan berinvestasi di Kepri. Segala sektor bisa diinvestasikan,” kata Nurdin.

Tak hanya itu, Nurdin juga menjamin pasokan tenaga kerja yang berkualitas sudah tersedia di Kepri. Sumber daya pekerja malah bisa bersaing dengan pekerja asing.

Bersama Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian, Nurdin menghadiri Ground Breaking Paragon Hill Commercial & Residence, Batam, Rabu (18/10).

Pada kesempatan itu, Nurdin mengajak semua pihak untuk bersama-sama bergandengan tangan kembali untuk mengembangan perekonomian dan

membangkitkan perindustrian di Batam dan Kepulauan Riau, umumnya.

Para pengusaha harus terus berinovasi dan mengembangkan peluang usaha yang ada di Provinsi Kepri karena pemerintah akan memberikan dukungan dengan kemudahan perizinan serta TNI/ POLRI mendukung keamanan dan kenyamanan.

“Dukungan keamanan dan situasi yang kondusif menjadi perhatian pemerintah karena akan memberi rasa nyaman bagi setiap investor,” kata Nurdin saat Salah satu dukungan yang diberikan pemerintan dalam berinvestasi yakni infrastruktur selalu dibenahi sehingga kelancaran arus barang dan orang menjadi lancar. Provinsi Kepri merupakan suatu daerah yang masih menjanjikan untuk berinvestasi dimana banyak peluang diantaranya pariwisata, industri dan properti. (r)

CMYK

Kamis, 19 Oktober 2017

8

Cegah Bahaya Kebakaran Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tpi Gelar Penyuluhan ATUAN Polisi Pamong Peraja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang melakukan penyuluhan dan simulasi cara pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat Kota Tanjungpinang, di Aula Kantor Lurah Sei Jang, Kota Tanjungpinang, pada Senin (25/9).

Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Tanjungpinang Efendi, menyampaikan sampai saat ini kebakaran di Kota Tanjungpinang masih sering

S

terjadi. Melihat hal itu, dirinya terus berkomitmen untuk memberikan pelayan terbaik bagi masyarakat Kota Tanjungpinang.

“Di tahun 2017 ini, sudah banyak sekali peristiwa kebaran di Tanjungpinang.

Tapi saya tidak hapal berapa jumlah pastinya, yang jelas sudah banyak. Apalagi

kebakaran lahan (hutan). Jadi tugas kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat pencegahan dini kebakaran,” ungkap Efendi.

Penyuluhan ini, kata Efendi dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pencegahan kebakaran dilingkungan

tempat tinggalnya masingmasing. Ia menilai, selama ini masih rendah dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya terjadinya kebakaran.

“Masih kita lihat seperti dirumah-rumah, masih ada banyak memasang kontak listrik yang bertumpuk. Itu

WARGA dibantu dengan petugas pemadam kebakaran sedang melakukan simulasi pemadaman api menggunakan karung goni

KEPALA Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tanjungpinang Efendi menyampaikan laporan

jelas kurangnya pemahaman, karena itu bisa mengakibatkan kebakaran. Kemudian, kurang awas dan kurang teliti terhadap pemasangan gas rumah tangga. Kalau pasanag gas itu diperhatikan dengan sempurna, bila keluar rumah kompor gas perlu di perhatikan, apakah sudah dimatikan,” jelasnya.

Selain itu, kata Efendi, dalam penyuluhan ini juga dilakukan pemahaman kepada masyarakat terhadap alatalat pemadaman kebakaran di tempat umum. Dan penyuluhan ini dilakukan, dua minggu sekali di 18 kelurahan se-Kota Tanjungpinang secara bergantian.

“Kita berharap juga para peserta setelah ikut pelatihan ini, sewaktu-waktu terjadi kebakaran mereka bisa tau dan bisa mengoperasikan alatalat pemadam ini. Seperti racun api tersebut. Kami juga melakukan praktek, cara mematikan api skala kecil menggunakan goni atau handuk basah,” terangnya kembali.

Seperti yang tertulis di Panca Darma pemadam kebakaran yaitu pencegahan dan pengendalian, hal itu

menjadi program unggulan atau primadona. Program ini diprioritaskan melalui sosialisasi pencegahan kepada seluruh elemen masyarakat dan bagi para pemangku kepentingan, baik di setiap kelurahan dan kecamatan.

Efendi menjelaskan, secara periodik dan berkesinambungan pihaknya terus menggulirkan program sosialisasi kepada masyarakat umum.

Seperti melalui pelatihan pelatihan bimbingan teknis maupun simulasi penanggulangan bahaya kebakaran.

“Kegiatan itu diharapkan mampu memberikan edukasi deteksi dini ketika menghadapi insiden yang berpotensi terjadinya kebakaran. Selain itu, setelah mendapat ilmu dari simulasi nanti, mereka juga bisa memberitahu dan sosialisasi kepada masyarakat lainnya,” pungkasnya.

Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran dilaksanakan di setiap Kecamatan seKota Tanjungpinang.

FOTO

: SATPOL PP DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN TANJUNGPINANG NARASI : REZA FAHLEPI DAN RICO

ASISTEN Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemko Tanjungpinang Ir Robert Pasaribu MM mewakili Walikota Tanjungpinang menyampaikan sambutan

FOTO bersama Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tanjungpinang Efendi, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemko Tanjungpinang Ir Robert Pasaribu MM, peserta dan undangan pada pembukaan

PETUGAS Damkar memperagakan pemadaman api menggunakan alat pemadam api ringan (apar)

FOTO bersama Kabid Penanggulangan Kebakaran Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang Nanang Hery (tengah) foto bersama peserta dan panitia

PETUGAS Damkar memperagakan cara menangani kebocoran pada tabung gas elpiji

PESERTA penyuluhan sedang memperagakan pemadaman api menggunakan apar

PESERTA sedang memadamkan api secara tradisional menggunakan karung goni

PESERTA sedang memadamkan api secara tradisional menggunakan karung goni basah

PETUGAS Damkar memberikan pengetahuan penggunaan gas elpiji kepada warga

PETUGAS Damkar disaksikan warga sedang memperagakan cara menangani kebocoran pada tabung gas elpiji

CMYK

Editor: Andi, Layout: Helmi Rizal

CMYK

Kamis, 19 Oktober 2017

9

Lucky: Media-Imigrasi Bermitra Silaturahmi ke Redaksi Haluan Kepri BATUAMPAR (HK) — Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Khusus Batam, Lucky Agung Binarto bersama jajarannya berkunjung ke Kantor Harian Umum Haluan Kepri, Rabu (18/10) pagi, di Jalan Yos Sudarso No 9, Bengkong Garama, Batuampar.

Nov Iwandra Liputan Batam

Eduard Kamaleng SH Pengacara

Memperjuangkan Keadilan AKTIF berjuang bersama masyarakat Baloi Kolam, serta aktif diberbagai pergerakan seperti halnya aktivis mahasiswa, aktivis buruh serta lainnya, menjadikan pemilik nama lengkap Eduard Kamaleng SH ini dikenal luas oleh masyarakat Batam.

Terlebih setelah pria kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT ), 10 Mei 1969 ini, terjun ke dunia hukum dengan menjadi pengacara di kantor hukum A Rahman & Patners.

Memperjuangkan ... Hal. 10

Rudi: Harus Ada Koordinasi Pemko-BP Harapan dan Optimisme Kepala BP Batam Baru BATAM (HK) — Sidang pleno Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (DK PBPB) Batam menetapkan Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Mantan Sekretaris Menko Perekonomian tersebut menggantikan Hatanto Reksodipoetro, dan juga lima deputy lainnya.

Walikota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan harus adanya koordinasi antara Pemko dan BP Batam kedepan, sehingga bisa berjalan beriringan, sehingga persoalan tumpang tindih kebijakan. Sehingga nanti bisa memberikan pengaruh pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi naik.

"Yang pasti kedepan harus ada koordinasi antara Pemko dengan BP," ungkap Rudi menanggapi kehadiran 5 pimpinan BP

Rudi: Harus Ada ... Hal. 10

Dalam kunjungan silaturahminya, Lucky bersama jajarannya disambut hangat oleh jajaran managemen Haluan Kepri, yakni Pemimpin Redaksi Andi, Pemimpin Perusahaan Ramli, Manager Iklan Syamsul, Koordinator Liputan Amir Yunus dan Nov Iwandra.

Dalam diskusinya, Lucky Agung Binarto memberikan apresiasi atas kerjasama yang terbangun antara Imigrasi dengan media, khususnya dengan Haluan Kepri. Menurutnya media dan imigrasi saling bermitra, dan saling membutuhkan terutama dalam penyebaran

Lucky: Media

... Hal. 10

TIM HALUAN KEPRI

SALING BERGANDENGAN — Jajaran managemen Haluan Kepri bersama jajaran Imigrasi Batam saling bergandeng tangan, dalam acara kunjungan silaturahmi jajaran Imigrasi Batam ke kantor Haluan Kepri, Rabu (18/10).

Advokat Perlu Miliki Keahlian Khusus Bidang Hukum BATAM (HK) — Ketua Umum Ikatan Advokasi Indonesia (IKADIN) Prof Dr Todung Mulya Lubis SH LLM yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum IKADIN H Zulkifli Nasution SH MH CLA mengatakan bahwa menjadi seorang advokat perlu memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum, dimana Selain ilmu hukum yang di peroleh

Advokat Perlu

... Hal. 10

ISTIMEWA

JAJARAN pengurus bersama 32 peserta pendidikan kemahiran advokat di ruangan kampus Uniba, Rabu (18/10).

BNNK Gelar KIE pada Driver Grab & Gojek

IST

PARA peserta KIE foto bersama dengan narasumber dari BNNK Batam saat Sie P2m BNNK Batam melaksanakan kegiatan di Wisma Batam, Rabu (18/10) kemarin.

BATAM (HK) — Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Batam melalui Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada driver transportasi online mitra PT Grab dan mitra PT Gojek Batam, yang diselenggar-

BNNK Gelar

... Hal. 10

Investasi di Kepri Semakin Menjanjikan BATAM (HK) — Gubernur Provinsi Kepri, H Nurdin Basirun mengajak semua pihak untuk bersama-sama bergandengan tangan kembali untuk mengembangan perekonomian dan membangkitkan perindustrian di Batam dan Kepulauan Riau, umumnya.

Menurutnya,

HUMAS PEMPROV KEPRI

... Hal. 10

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun bersama Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian melakukan peletakan batu pertama.

Investasi di

Hatanto Cs Bantah Tak Ada Kemajuan Sampaikan Laporan Kinerja BATAM (HK) — Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro didampingi para deputi dan tim kerjanya mengatakan bahwa pihaknya membantah beberapa isu yang beredar tentang tidak adanya kemajuan pada masa kepemimpinannya.

LUSI/HALUAN KEPRI

MANTAN Ketua BP Batam, Hatanto beserta jajarannya memberikan Hatanto Cs ... Hal. 10 pemaparan kinerja kepada awak media di kantor BP Batam.

CMYK

Editor: Amir, Layouter: Mario

10

Batam

Kamis, 19 Oktober 2017

Kapolda: Pilkada 2018 Dijamin Aman Polda Kepri Siapkan Tim Intelijen dan Sarana Pendukung KAPOLDA Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian dan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dalam acara Apel Kasatwil Jajaran Polda Kepri Tahun 2017.

NOV IWANDRA/HALUAN KEPRI

NONGSA (HK) — Kapolda Kepri, Irjen Pol Drs Sam Budigusdian MH menjamin bisa menjaga rasa aman, nyaman, dan kondusif selama penyelenggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 mendatang, di Kepri.

Demikian disampaikan Kapolda dalam Apel Kasatwil jajaran Polda Kepri Tahun 2017, Selasa (17/10) pagi, di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Nongsa, dengan tema "Polri Yang Promoter Siap Mengamankan Pilkada Serentak 2018".

Irjen Pol Sam Budigusdian, menyampaikan, bahwa Apel Kasatwil Jajaran Polda Kepri Tahun 2017, merupakan mo-

mentum yang sangat istimewa dalam rangka menjamin situasi keamanan yang kondusif selama penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.

"Hal ini sebagai sarana sosialisasi arah kebijakan Polri Tahun 2018 di bidang pembinaan dan operasional, sehingga dapat sebagai dasar bagi para Kastawil dan Kasatker untuk menentukan kebijakan di satker masing masing," kata Sam Budigusdian.

Menurutnya, Apel Kasatwil Jajaran Polda Kepri merupakan suatu forum untuk membahas perkembangan lingkungan strategis, dalam memahami hasil evaluasi kinerja Polri tahun 2017, untuk

Hatanto Cs ....

Demikian disampaikan di hadapan awak media, Rabu (18/10).

"Kami ingin meluruskan berbagai komentar dari berbagai media, tentang apa yang telah dicapai oleh kami selama ini. Banyak hal dilakukan untuk pengembangan Batam yang dari sejak awal pimpinan BP Batam diminta untuk mengembalikan Batam ke cita-cita awal," ujarnya.

Ia memaparkan ada beberapa hal yang telah dilakukan selama kurung waktu 19 bulan, seperti Investasi Asing (PMA), Lalu Lintas Barang, Pelabuhan Laut dan Bandara, Lahan, Rumah Sakit, Kepegawaian, Daerah Tangkapan Air dan Penghargaan.

Tahun 2016 nilai investasi meningkat menjadi USD 462,8 juta dari USD 325,6 juta tahun 2015.

Sementara untuk periode JanuariSeptember 2017 nilai investasi naik menjadi USD 765,7 juta atau meningkat 78 persen dibanding periode yang sama tahun 2016.

Sedangkan proyek sebanyak 61 proyek, atau naik 5 persen dibanding periode yang sama tahun 2016. Nilai investasi 9 bulan pertama tahun 2017 adalah yang tertinggi sejak tahun 1971.

"Kalau dilihat dari indikator kinerja utama yang ditetapkan tahun 2016 yaitu USD 558 juta,

sambungan Hal. 9 maka untuk 9 bulan pertama 2017 sudah melampaui target demikian juga dengan penciptaan lapangan kerja," pungkasnya.

Selain investasi Hatanto memaparkan beberapa kemanjuan lainnya seperti pelayanan, penyerapan tenaga kerja, pelabuhan dan lahan.

BP Batam juga telah melakukan percepatan perijinan dengan sistem I23J (Izin Investasi 3 Jam), penggunaan I23J diluncurkan bulan September 2016 telah mencapai 13 proyek, dalam 3 jam bisa menghasilkan 8 perijinan, seperti TDP, SIUP, IMTA (Izin Menggunakan Tenagakerja Asing).

Hal selanjutnya adalah Lalu Lintas Barang, BP Batam mempersingkat proses kerja dengan melakukan penyederhanaan dari manual ke sistem online (SIKMB) yang semula manual selama 14 hari kerja, dengan SIKMB sudah bisa dipersingkat menjadi 4 hari kerja dan ke depannya target One Day Service.

Sedangkan di bidang lahan, Hatanto mengungkapkan bidang ini yang paling sulit, namun BP Batam dapat menyelesaikan dengan menertibkan semua administrasinya.

"Saat ini sudah sekitar 90

Lucky: Media .... informasi ke masyarakat.

"Media dan Imigrasi bermitra. Sehingga terbentuk kesepahaman bersama antara Imigrasi dengan Harian Umum Haluan Kepri dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat," ungkap Lucky Agung Binarto dihadapan jajaran managemen Haluan Kepri.

perbaikan di tahun 2018 nanti.

"Dengan demikian, kita akan mengetahui perkembangan kalender Kamtibmas 2018, mengetahui agenda Nasional, maupun agenda Internasional 2018, dan dapat pula mengetahui prediksi ancaman, yang akan dihadapi di tahun 2018," papar Irjen Sam. Sebut Irjen Sam, sebagaimana 6 arahan bapak Presiden RI saat Apel Kasatwil Polri Tahun 2017 di Akpol Semarang. Yaitu agar bisa antisipasi sedini mungkin serta perhitungkan secara cermat terkait dampak diperubahan global teknologi yang tidak mungkin di tolak.

"Inilah pekerjaan besar kita dalam rangka mengantisipasi perubahan. Jika tidak diantisipsi tentu akan bisa mempengaruhi stabilitas keamanan, mempengaruhi ekonomi, investasi, dan perkembangan dunia usaha," Kemudian, menjelang 2018, sistim pengamanan itu harus betul-betul disiapkan secara detail, pemetaan friksi harus dilakukan secara tepat, sehingganya bisa dilakukan tindakan preventifnya.(vnr)

persen data lahan sudah dalam bentuk elektronik, pemetaan dengan sistem GIS dan perijinan dengan sistem online LMS. Lahan terlantar yang telah dipetakan sekitar 7220 hektare," kata Hatanto.

BP Batam juga memperhatikan RS untuk kepentingan publik, RSBP saat ini telah berjalan pembangunan 8 lantai dan awal tahun 2018. Tujuannya menjadikan RSBP menjadi rumah sakit terbesar dan terlengkap, di mana rumah sakit tersebut telah dilengkapi ahli bidang pemeriksaan jantung.

Terakhir, ia memaparkan mengenai Daerah Tangkapan Air, karena air sangat penting di Batam. Selain itu telah ditertibkan dari pembalak liar terbesar Waduk Duriangkang sudah dibersihkan dari ternak babi liar dan ruli. Sedangkan Dam Monggak yang diduduki oleh penduduk yang membuat karamba juga telah berhasil ditertibkan dan dibersihkan.

"Dari semua pencapaian yang telah dilakukan BP Batam, kami telah menerima penghargaan WTP dari BPK dan ini prestasi yang dilakukan dalam tahun 2017. Selain itu juga dari PPID ranking 6 dari 10 Kementrian / Lembaga yang melakukan keterbukaan informasi," tutupnya.(cw61)

sambungan Hal. 9 Menurut pria yang akrab disapa Lucky ini, Imigrasi sebagai instansi pemerintah tentu sangat membutuhkan peran media dalam menyampaikan informasi pada masyarakat, agar program imigrasi dapat diketahui hingga ke seluruh pelosok.

"Kita berharap, dengan adanya kerjasama yang baik tentu

akan dapat terjalin, bila adanya peran yang dimainkan serta masukan-masukan terus disampaikan ke bagian informasi, agar kami dapat bekerja jauh lebih baik lagi," ucap Lucky.

Dalam diskusi hangat itu, Lucky juga memaparkan berbagai terobosan pengurusan paspor, salah satunya mengajukan permohonan pengurusan paspor melalui Whatshapp (WA) guna meniadakan atrean di kantor pelayanan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah melayani sistim jemput bola untuk membuat paspor masyarakat tersebut, dengan mendatangi instansi ataupun kelompok masyarakat yang akan mengurus paspor secara kolektif.

"Kami akan turun untuk jemput bola paspor kolektif. Tapi, minimun sebanyak 30 dokumen," ungkap Kakanim Batam ini.

Kemudahan lainnya, ungkap Lucky, perpanjangan paspor cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan paspor lama.

Pemimpin Redaksi Haluan Kepri, Andi mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kakanim Batam dan jajarannya itu, serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, yang sudah menyempatkan diri bersilaturahmi ke Haluan Kepri.

"Kami berharap Imigrasi Batam tidak sungkan apabila ada informasi yang perlu disampaikan kepada kami. Sehingga publik mengetahui secara luas informasi yang diberikan itu," sebut Andi, sambil menanyakan informasi mengenai sistim pengurusan paspor, bagaimana pelayanan yang diberikan dan lain sebagainya.

Haluan Kepri, terang Andi, sangat membuka diri untuk menerima informasi dan masukan dari Imigrasi Batam, untuk memberikan pengetahuan terhadap publik mengenai Imigrasi.

"Kami berharap ada kerjasama yang akan terjalin dengan baik antara Imigrasi Kelas I Batam ini dengan Media Harian Umum Haluan Kepri untuk kedepannya Sehingga, kerjasama itu akan memberikan sebuah kontribusi yang positif pada masyarakat khususnya tentang program program imigrasi dan penerapannya," imbuhnya. (vnr)

Memperjuangkan ....

Tidak ada yang berlebihan, ia tau betul apa yang dilakoni tersebut penuh resiko, namun satu cita-cita dan keinginan yang tertanam dihatinya, yakni memperjuangkan keadilan dengan berpegang pada satu prinsip "Hukum Sebagai Panglima".

"Saya ingin memperjuangkan keadilan masyarakat, saya tidak bisa melihat hak-hak mereka dirampas secara paksa," ujar pria yang menghabiskan masa kecilnya di Alor NTT ini, SMA di Kupang dan terakhir kuliah di Batam.

Karenanya, sejak memega-

sambungan Hal. 9 ng predikat sebagai pengacara, sejumlah kasus-kasus yang tidak prestisius dari sisi materi, justru ia bela hingga ke meja hijau, sebut saja kasus batu bata yang menghantarkan dua ibu dari Batu Merah, Batuampar ke meja hijau.

Selain itu, pria yang merantau ke Batam pada tahun 1993 ini juga terbilang sebagai pengacara pasukan kuning, pejuang seribuan buruh di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP, kala itu).

"Saya membela mereka, karena saya merasa mereka punya kesulitan sementara ti-

Investasi di .... para pengusaha harus terus berinovasi dan mengembangkan peluang usaha yang ada di Provinsi Kepri karena pemerintah akan memberikan dukungan dengan kemudahan perizinan serta TNI/ POLRI mendukung keamanan dan kenyamanan.

"Dukungan keamanan dan situasi yang kondusif menjadi perhatian pemerintah, karena akan memberi rasa nyaman bagi setiap investor," kata Nurdin saat Ground Breaking Paragon Hill Commercial & Residence, Batam, Rabu (18/10).

Salah satu dukungan yang diberikan pemerintan dalam berinvestasi yakni infrastruktur selalu dibenahi sehingga kelancaran arus barang dan orang menjadi lancar. Provinsi Kepri merupakan suatu daerah yang masih menjanjikan untuk berinvestasi dimana banyak peluang diantaranya pariwisata, industri dan properti.

Pada kesempatan itu, turut hadir Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian, Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki, Bupati Lingga Alias Wello, Direktur PT Sarana Bangun Sejati Budi Aryadi dan Direktur PT Graphika Duta Karya Ahrum.

Paragon Hill merupakan joint development antara PT Sarana Bangun Sejati dan PT Graphika

sambungan Hal. 9 Duta Arya. Nilai investasi proyek ini sebesar Rp600 miliar. Pada lahan seluas 12,7 hektare ini diperkirakan selesai pada tahun 2022 mendatang.

Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian berharap semua usaha di Kepri terus berkembang. Polri juga mengajak developer property kawasan mewah untuk bekerjasama dalam keamanan (quick respon).

"Harapannya semua usaha di Kepri berkembang, dan developer bisa bekerjasama menjaga keamanan," ungkapnya.

Director PT Graphika Duta Arya, Arun mengatakan konsep Paragon Hill Commercial dan Residence Batam Center akan memberikan pilihan hunian yang sempurna dan cocok untuk meningkatkan kualitas hidup yang harmonis, selaras dengan keseimbangan lingkungan tempat tinggal.

"Sehingga menjadi hunian idaman dengan nilai investasi tinggi dan menjadikan kawasan terpadu dengan perencanaan dan desain khusus yang modern dan dinamis," ungkapnya.

Sementara itu, General Manager Paragon Hill, Kintoro S. Aji mengatakan Paragon Hill Commersial dan Residence Batam center merupakan kawasan strategis dengan lahan total seluas 12,7 hektar yang

BNNK Gelar .... akan di ruang Jabal Nur, Wisma Batam Kementerian Agama Batam, Rabu (18/10) mulai pukul 08.00 WIB s.d 12.00 WIB. Dalam kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari dua mitra transportasi online itu, Kasi P2M BNNK Batam, Ucok Febrijanto S.Si.Apt, yang membuka kegiatan sekaligus menjadi narasumber, memaparkan tentang Indonesia Darurat Narkoba dan Faktor Permasalahan Narkoba di Indonesia serta pengetahuan jenis dan dampak penyalahgunaan narkoba. Termasuk memaparkan aspek hukum dan tips

pencegahan yang dapat dilakukan serta kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Ucok mengajak peserta yang berhubungan langsung dengan masyarakat, untuk berkomitmen dan bersama- sama melaksanakan P4GN dan selalu waspada terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

"Hal ini mengingat Indonesia telah berada dalam kondisi darurat narkoba. Hal itu dibuktikan dengan maraknya penyalahguna dan sudah meluasnya wilayah peredaran gelap

narkoba di Indonesia," papar Ucok.

"Salah satu cara menghindari narkoba adalah dengan membentengi diri dan berkomitmen menolak narkoba secara tegas," tambahnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Ucok juga mengharapkan peserta bisa menjadi perpanjangan tangan BNN dalam menyampaikan bahaya narkoba kepada keluarga dan lingkungan sekitar khususnya di lingkungan kerja demi mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (fhy/r)

sambungan Hal. 9 salahan yang mendasar, sehingga ekonomi menurun. Jadi tidak ada lagi omongan di belakang, agar yang menjadi keinginan kita semua bisa terealisasi dengan baik," pungkasnya.

Di kesempatan yang lainnya, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, Rabu (18/10) menjelaskan bahwa pergantian gerbong pimpinan BP Batam ini diharapkan membawa perubahan di tubuh instansi yang dulu bernama Otorita Batam tersebut.

"Lukita sangat objektif dan kaya pengalaman karena pernah menduduki berbagai posisi jabatan. Dengan pengalaman tersebut diharapkan bisa mewarnai perjalanan Batam ke depan," katanya.

Terkait penyerahan aset dari BP Batam kepada Pemko Batam. Amsakar berharap den-

Advokat Perlu .... dari bangku kuliah, perlu ditambah pendidikan dalam menunjang sebagai seorang advokat agar dalam menjalankannya tidak diluar jalur.

"Jadilah advokat yang bisa dipercaya masyarakat dan tunduk pada kode etik advokat," kata wakil ketua umum dihadapan 32 peserta umum yang wajib berlatar belakang sarjana hukum dalam pendidikan kemahiran advokat di ruangan kampus Universitas Batam (Uniba), Rabu (18/10).

Dijelaskan Zulkifli, bahwa Pelatihan yang dimulai dari tanggal 18 hingga 26 Oktober 2017 mendatang, akan dirangkai langsung dengan ujian-ujian untuk menyeleksi peserta yang layak untuk menjadi advokat.

Menurutnya, pelatihan tersebut sebagai ilmu terapan, maka menurutnya diperlukan kebersamaan dan shearing ilmu hukum antar advokat.

akan diciptakan sebuah kawasan untuk membangun ruko dan perumahan.

Untuk tahap pertama seluas 3 hektar yang akan diselesaikan 24 bulan sampai 30 bulan. "Dimana komposisi pembangunan jalan 20-25 persen, area penghijauan 1520 persen dan area penjualan ruko dan rumah 48-50 persen," jelasnya.

Lanjutnya komposisi area commercial tahap pertama sebesar 1,4 hektar yang terdiri dari ruko 2 dan 3 lantai keseluruhan berjumlah 89 unit dengan harga mulai dari Rp600 jutaan sampai Rp1,5 miliar dan untuk area perumahan tersedia cluster Ametis berjumlah 38 unit dengan tipe 90, 100, 120, 148 dengan harga mulai dari Rp900 jutaan sampai Rp1,9 miliar.

Rumah dengan sistem Cluster eksklusif, aksesibilitas terbaik dengan pemandangan laut dan kota Singapura, lingkungan dengan tata hijau yang indah, jalan yang lebar, infrastruktur, jaringan, jogging tracks, bebas banjir serta system keamanan yang mutakhir.

"Khusus untuk pembelian unit rumah atau ruko selama bulan Oktober akan diberikan hadiah langsung 1 Unit TV 50 inchi," jelasnya lagi.(r/cw60)

sambungan Hal. 9

Rudi: Harus Ada ....

Batam yang baru, Rabu (18/10).

Menurut Rudi, ada dua hal yang menjadi titik kelemahan ekonomi Batan dan harus digali. "Hal pertama, mencari tahu kenapa perusahaan banyak yang hengkang. Kedua, adanya pelayanan publik antara Pemko dengan BP, apa yang menjadi kelemahan antara Pemko dan BP, misalnya lahan," katanya.

Selain itu, ia mengajak seluruh pihak dapat menghadiri pelantikan pimpinan BP Batam yang baru, semua pejabat dan pengusaha sebagai tuan rumah, Gubernur Kepri, seluruh OPD Pemko, FKPD Provinsi, FKPD Batam, DPD REI Batam, Kadin Batam, LSM dan tokoh masyarakat.

"Alasan saya mengundang semuanya itu agar saya bisa menyampaikan apa perma-

dak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan haknya," terang ayah dua anak ini.

Meski terus menapaki anak tangga, dan saat ini sudah dikenal secara luas oleh masyarakat, terutama masyarakat dampingan, namun pria yang kerap bersuara keras ini ia fokus dipekerjaannya sebagai pengacara, belum terpikir menjadi politisi atau lainnya.

"Saya ingin fokus di pengacara, karena menjadi bagian dari penyelesaian persoalan masyarakat sebuah kepuasan batin tersendiri," pungkas pria yang hobi ngopi ini. (amir)

gan pimpinan baru ini masalah aset bisa betul-betul diselesaikan. Adanya upaya membangun kesepahaman mengenai wilayah kerja antar Pemko dengan BP Batam.

Ia berharap akan menjadi input bagi Kementerian. Serta keinginan pada tataran regulasi ada pembahasan bersama.

Untuk meng-input pemerintah level lebih tinggi dalam mendesain perkembangan Kota Batam.

Harapannya, dengan adanya kepemimpinan yang baru ini tidak ada lagi industry yang tutup, perizinan yang berbelit-belit, UWTO dan tidak ada lagi Peraturan Kepala BP (Perka) baru yang diterbitkan. Jika hal di atas telah dibenahi, Rudi yakin pada tahun 2018 mendatang kondisi Batam bis kembali normal.(cw61)

sambungan Hal. 9 "Tujuannya agar tercipta hasil yang memuaskan bagi klien (masyarakat yang didampingi, red)," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC IKADIN Batam, James S Sibarani mengatakan bahwa untuk menjaga nama baik antar advokat IKADIN, diharapkan kepada semua anggota IKADIN yang merupakan satu kesatuan dan saling menghargai satu dengan lainnya, termasuk dengan advokat dari organisasi lain.

Sebagai upaya terus meningkatkan keahlian khusus dibidang hukum, lanjutnya, kedepan IKADIN akan menggelar workshop dan seminar terkait hukum untuk menambah ilmu dalam bidang advokat.

"Jadi IKADIN berkomitmen untuk meningkatkan keahlian sebagai advokat," terangnya.

Ketua Yayasan Universitas Batam, Prof Dr Ir Jimmy Rumengan SE, SH, MM mengata-

kan kerjasama yang dilakukan antara UNIBA dan IKADIN Batam diharapkan akan memberikan motivasi dalam peningkatan kemampuan advokat.

Menurutnya kerjasama ini tidak terbatas hanya dalam hal pendidikan kemahiran advokat, tetapi hal lain yang bertujuan untuk pendidikan keilmuan bidang hukum.

"Calon advokat harus semangat untuk meningkatkan kemampuan advokatnya," kata Jimmy yang disampaikan oleh Dr Eddy Faisal SH MH. Pendidikan kemahiran advokat angkatan ke II yang digelar di Uniba Batam ini diikuti oleh 32 peserta umum yang berlatar belakang sarjana hukum, diantaranya Demy Toundano dari BP Batam, Ahars Sulaiman staf ahli gubernur kepri dan Antoni Pengusaha perkapalan di Batam. (r/cw60) Editor: Amir, Layouter: Mario

CMYK

11

Karimun

Kamis, 19 Oktober 2017

WN Malaysia Tewas di Hotel KARIMUN (HK) — Warga Negara (WN) Malaysia, Khamis bin Mohammad (69) meninggal dunia setelah jatuh di lorong lantai 1 Hotel Gabion di Jalan NUsantara, Tanjungbalai Karimun, Selasa (17/10) sekitar pukul 17.00 WIB. Warga asing itu tewas diduga karena sakit jantung. sia Clastiana (45). Saksi Ilham Liputan Karimun Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Karimun AKP Lulik Febyantara, Rabu (18/10) mengatakan, saksi pertama yang melihat jatuhnya korban di lorong lantai 1 Hotel Gabion tersebut adalah Anasta-

bersama karyawan hotel kemudian membawa korban ke Puskesmas Tanjungbalai.

Kata Lulik, korban menghembuskan nafas terakhirnya saat dalam perjalanan dari Hotel Gabion ke Puskesmas Tanjungbalai Karimun sekitar pukul

IST

TIM Inavis Polres Karimun memeriksa jenazah WN Malaysia di RSUD HM Sani, Rabu (18/10).

17.25 WIB. Dari Puskesmas Tanjungbalai Karimun, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HM Sani untuk dilakukan visum et revertum.

"Meninggalnya korban diduga karena sakit jantung. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi, korban juga menderita sakit diabetes. Itu diketahui dari ditemukannya obat-obatan milik korban di dalam kamar hotel tempatnya menginap. Kemungkinan, sakit jantung korban kambuh dan dia terjatuh," ungkap Lulik.

Menurutnya, berdasarkan keterangan dr Prince, dokter di RSUD HM Sani yang bertugas melakukan visum kepada korban, di sekujur tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Hanya saja, di bagian pelipis sebelah kiri ditemukan luka lecet yang diduga akibat jatuhnya "Selain melakukan visum, kami juga memeriksa kamar hotel yang dihuni korban. Berdasarkan hasil olat TKP yang kami lakukan, tidak ditemukan benda-benda yang mencurigakan. Dari semua hasil pemeriksaan yang kami lakukan, korban diduga meninggal karena sakit," tutur Lulik lagi. ***

SMKN 1 Juara 4 Kontes Robot KARIMUN (HK) — Siswa SMKN 1 Karimun berhasil meraih juara 4 dalam ajang Poli Batam Robot Contest di Mega Mall, Kota Batam yang digelar pada 14-15 Oktober 2017 lalu.

Dalam ajang tersebut, siswa SMKN 1 Karimun bersaing dengan 75 SMA dan SMK Se- Kepri. Siswa-siswi tersebut adalah Muhammad Jumardi, Jeremy Vicky Andika, dan Dania Zutika.

"Kami mengikuti kejuaraan robot Line Follower di batam kemaren, yaitu robot pacu balap dengan membaca sensor garis. Dalam sensor tersebut terdapat beberapa rintangan yang diberikan yaitu garis putusputus, garis zigzag, jungkat jungkit, menaiki 5 putaran

dan ada ploisi tidur," ujar Muhammad Jumardi di ruang kelas SMKN 1 Karimun, Rabu (18/10).

Kata Jumardi, dirinya dan kawan-kawan membuat robot dari bahan akrilik dan kayu dengan beberapa komponen yaitu arduino, batere lipo, motor DC, roda pedati, potodioda dan lampu LED dan lain-lainnya. Dalam pembuatan robot tersebut memakan waktu selama satu setengah bulan dan mengalami beberapa kesulitan.

"Selama 1,5 bulan kami buat robotnya sama kawankawan. Ini ada namanya ka yaitu robot azmi. Kerumitannya adalah pengisian program dari laptop ke komponen yang membutuhkan waktu lama. Karena diubah

MIRA

DUA siswa SMKN 1 Karimun menunjukkan tropi dan robot hasil karya mereka dalam ajang Poli Batam Robot Contest, Rabu (18/10).

sesuai jalurnya seperti garis putus-putus, zigzak agar robot ini bisa membaca sensor garis," katanya.

Selain meraih juara 4, timnya juga mendapatkan penghargaan sebagai best team. Sebanyak 75 SMA dan SMK se-Kepri yang mengikuti namun ada beberapa tahap yang dilalui oleh peserta yakni dari 75 menjadi 40 besar, kemudian masuk 20 besar, setelah itu masuk dalam 10, dan 6 besar. Barulah mengikuti semifinal mendapatkan juara Empat.

"Pada tahap 40 besar diadakan battle dengan tim lainnya. Kemudian pada 10 besar kami jumpa sesama kawan satu SMK juga saat battle. barulah masuk 6 besar dan semifinal. Selain juara 4 kami mendapatkan penghargaan best team juga," ujarnya.

Guru pembina tim tersebut, Zulhelmi menambahkan, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi murid-muridnya selama ini tidak menjadi penghalang mereka untuk menunjukkan kemampuan yang mereka punya.

"Dengan segala keterbatasan sekolah dari sarana dan prasarana tidak membuat anak-anak kami tidak berkembang. Mereka mempunyai keahlian yang bagus dari segala jurusan, setiap ada kompetisi Siswa SMK selalu mengikuti dan alhamdulillah sering menang.

Yang mengikuti kompetisi ini kemaren sebanyak 12 orang siswa yang berangkat ke batam," katanya.

Ia berharap anak-anak SMK bisa lebih berkarya lagi dengan kemampuan yang dimiliki. Bisa menciptakan karya yang lebih bagus dan bermanfaat untuk masyarakat. (cw58)

CMYK

ILHAM

RUMAH TERBAKAR — Kebakaran melanda rumah dr Erwin Parulian Butar-butar mantan kepala Puskesmas Moro, Rabu (18/10) dinihari.

Rumah Mantan Kepala Puskesmas Moro Terbakar KARIMUN (HK) — Dua unit rumah di Gang Cempaka, no 19 RT/ RW 01/04, Komplek Taman Mutiara Karimun (TMK), Kelurahan Seiraya, Kecamatan Meral diamuk si jago merah, Rabu (18/10) sekitar pukul 03.00 WIB dinihari. Satu rumah merupakan milik dr Erwin Parulian Butar-butar (47), mantan Kepala Puskesmas Moro yang saat ini bertugas di Puskesmas Meral.

Api berasal dari rumah dr Erwin hingga merambat ke rumah sebelahnya milik Hendra (30) yang saat ini menjadi tenaga honorer di SMKN 2 Karimun. Rumah milik Hendra dalam keadaan kosong. Penyebab kebakaran itu, diduga karena hubungan arus pendek listrik. Keru-

gian ditaksir sekitar Rp500 juta.

Kepala Tanggap Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Dedi saat di lokasi kejadian mengatakan, api pertama kali dilihat oleh Ferdinand (17) anak pertama dr Erwin. Begitu melihat api, dia langsung berteriak membangunkan orang tuanya yang tertidur lelap di kamar sebelah.

"Begitu mendengar teriakan anaknya, dr Erwin dan istrinya langsung bangun dan berlari ke luar rumah. Saat itu api sudah mulai membesar. Tetangga korban mulai berdatangan untuk membantu memadamkan api. Namun, karena kobaran api begitu kuat, sehingga warga mengalami kesuli-

tan," tuturnya.

Dedi menyebut, api baru bisa dipadamkan sekitar 2 jam kemudian setelah datangnya 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Karimun dibantu warga sekitar.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Seluruh keluarga korban yang terdiri dari 6 orang berhasil diselamatkan.

"Saat ini, keluarga korban kebakaran itu sangat membutuhkan makanan, pakaian sekolah, selimut dan kebutuhan lainnya. Insah Allah sore hari semua kebutuhan korban akan dikirim ke lokasi kejadian.

Bantuan itu berasal dari tanggap bencana Dinas Sosial Kabupaten Karimun," pungkas Dedi. (ham)

Karimun Raih 4 Rekor MURI

MIRA

MANAJER MURI Triyono menyerahkan rekor MURI kepada R Muhi pembuat mushaf Al-Quran terbesar di Indonesia.

KARIMUN (HK) — Kabupaten Karimun mendapatkan empat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Penyerahan piagam penghargaan tersebut dilakukan Manajer MURI, Triyono kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq di rumah dinas bupati, Selasa (17/10) malam.

Empat penghargaan yang diterima Karimun

itu adalah 2 piagama diserahkan lomba menyajikan lakse kuah dengan peserta terbanyak yang dianugerahkan kepada Dinas Pariwisata dan Pemkab Karimun. Kemudian, 2 penghargaan lagi penghargaan penulisan mushaf Al-Quran terbesar yang dianugerahkan kepada R Muhi dan Pemkab Karimun.

Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam kesempatan itu mengatakan, penghargaan rekor URI tersebut langsung diserahkan Manejer MURI Triyono kepadanya di rumah dinasnya.

Penyerahan penghargaan tersebut sekaligus menjadi penutup dari serangkaian acara HUT Kabupaten Karimun.

"Selama 18 tahun Kabupaten Karimun sudah mendapatkan Tujuh Penghargaan rekor MURI dari kategori yang berbeda-beda. "Hingga diusia ke 18 tahun, Kabupaten Karimun tercatat sudah memperoleh 7 penghargaan. Selain 4 tersebut, sebelumnya 3 penghargaan tersebut adalah rekor MURI wisuda 6.666 santri, rekor MURI Pembangunan Tugu MTQ, dan rekor MURI pawai ta'aruf terbanyak pada tahun 2014," katanya.

Aunur Rafiq berharap, dengan diterimanya beberapa penghargaan dari MURI tersebut masyarakat Kabupaten Karimun lebih bersemangat untuk mendukung perkembangan untuk memajukan Kabupaten Karimun agar dapat memperoleh penghargaan-penghargaan dibidang lainnya.

"Dengan mendapatkannya 7 penghargaan dari MURI, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dan membantu pemerintah memajukan Kabupaten Karimun. Agar kedepannya bisa mendapatkan penghargaan lainnya," tutupnya. (cw58)

Editor: Syahdan, Layout: Andy Rifqi

12

Natuna

Kamis, 19 Oktober 2017

Pekerjaan PU Rampung Akhir Tahun NATUNA (HK) — Pekerjaan proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) diperkirakan akan rampung seluruhnya pada akhir tahun.

Faturrahman Liputan Ranai Hal ini juga sudah menjadi keinginan bagi pimpinan daerah Bupati dan Wakil Bupati Natuna sesuai dengan visi dan misi dalam lima tahun mendatang.

"Kita optimis seluruh pekerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum bisa terselesaikan pada akhir tahun ini. Begitu juga mungkin di OPD lainnya," Kata Kadis PU Kabupaten Natuna, Tasrif di kantornya, Rabu (18/10).

Hal ini sudah menjadi pedoman sebelum duduk sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum definitif.

Karena pihaknya tidak ingin menunda pekerjaan yang seharusnya selesai pada tahun ini.

"Sebelum dilantik kemarin, kita sudah meminta kepada pihak ketiga untuk bisa bekerja secara maksimal agar pekerjaan itu selesai tepat waktu pelaksanaannya, dan jangan sampai ditunda-tunda," ungkapnya.

Ditambahkannya, sejak pembahasan APBDPerubahan kemarin, dinas PU tidak mengusulkan proyek fisik. Hal ini menimbang waktu pelaksanaan yang sedikit, ditambah lagi faktor cuaca menjadi kendala.

"Pada APBD Perubahan 2017 ini, kita tidak mengusulkan pekerjaan yang memakan waktu cukup lama. Lebih baik kita menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang sudah ada di APBD Murni," jelasnya.

Dengan begitu, Tasrif

berharap segala pekerjaan yang sudah ada bisa tepat waktu. Dan tidak ingin kejadian seperti yang lalu terulang kembali.

"Sampai saat ini pekerjaan PU sudah mencapai sekitar 70 persen. Kita ingin secara bertahap merubah sistem yang terkesan memaksakan kegiatan. Makanya kita mau pekerjaan yang sudah terprogram bisa selesai dulu baru mengajukan yang lainnya," harap Tasrif.

Ia mengatakan, sekarang Dinas PU tidak memiliki banyak pekerjaan karena tugas-tugas yang dulu diemban dinasnya sebagian dihandle oleh Dinas Perkim.

"Tugas Dinas PU sekarang hanya pada beberapa jenis pembangunan saja seperti jalan, jembatan, sistem irigasi dan tata ruang. Selebihnya seperti pembangunan gedung sudah menjadi tugas Perkim. jadi program kegiatan Dinas PU tidak sepadat kegiatan yang dulu," sebutnya.***

FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI

BERTANI HYDROPONIK — Danlanal Ranai, Kolonel Laut (P) Tonny Herdjanto (dua dari kanan). mengajak masyarakat untuk bertani hydroponik.

Pembangunan Harus Sesuai Master Plan NATUNA (HK) — Ketua LSM Formis Natuna, Ronny Kambey menekankan kepada pemerintah agar memperhatikan master plan da-

erah saat melakukan pembangunan agar tatanan rencana pembangunan tidak melenceng.

Menurutnya, master plan merupakan patokan dasar dalam pembangunan sehingga ruang dan pembangunan jadi teratur.

"Master plan jangan diabaikan begitu saja, karena keberadaanya sebagai patokan pembangunan agar tatanan ruang tidak semera-

FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI

KETUA LSM Formis, Ronny Kambey. menekankan kepada pemerintah agar memperhatikan masterplan dalam membangun.

wut," kata Ronny di Jalan Soekarno Hatta, Ranai, Rabu (18/10).

Selain itu, ia juga mengaku menyayangkan atas adanya pembangunan yang melenceng dari master plan di Natuna selama beberapa tahun belakangan ini.

"Membuat masterplan itu susah dan mahal biayanya. Jangan pula keberadaanya disia-siakan," sambungnya.

Ronny menyebutkan, ada beberapa pembangunan yang sudah melenceng dari masterplan yang ada seperti pembangunan trotoar laut yang berlokasi di NGU. Padahal sesuai rencana di lokasi pembangunan itu telah direncanakan sebagai tempat membangun masjid agung.

Contoh lainnya sambung Ronnny, pembangunan Gedung Wanita Kabu-

paten Natuna dinilainya melenceng dari masterplan yang ada. Semestinya di lokasi tersebut dibangun rumah dinas bupati Natuna.

"Belakangan ini yang terjadi kita lihat banyak pembangunan yang menyalahi masterplan seperti di komplek Masjid Agung dan Bukit Arai dan sejumlah pembangunan lainnya," terang Ronny.

Ia menyarakan agar pembangunan dapat direncanakan dengan baik terlebih dahulu karena di Natuna masih banyak lahan pemerintah untuk membangun.

"Saya rasa lahan pemerintah masih banyak di Natuna. Maka kami pesankan kepada pemerintah agar mematangkan dulu rencananya sebaik mungkin, baru dijalankan pembangunan," ujarnya. (fat)

Terdakwa WNA Kabur, Proses Hukum Tetap Jalan NATUNA (HK) — Kasipidum Kejari Natuna, Waher Tarihoran memastikan kasus hukum terdawak Warga Negara Asing (WNA) yang kabur dari Natuna terus berlanjut, lantaran perkara itu tidak boleh dihentikan.

Ia menjelaskan, proses persidangan terhadap terdakwa itu bersifat in absensia (tidak dihadiri terdakwa). Langkah ini diperbolehkan oleh aturan yang berlaku.

"Terdakwa WNA yang kabur itu proses hukumnya tetap berlanjut.

Perkara hukumnya tetap kita sidangkan tapi in absensia," kata Waher di kantornya, Rabu

(18/10).

Ia melanjutkan, tahapan persidangan terdakwa WNA yang kabur itu saat ini sudah sampai pada tahapan pembacaan tuntutan di Pengadilan Adhoc Perikanan Pengadilan Negeri Natuna.

"Kita sudah membacakan tuntutan terhadap mereka. Tinggal menunggu tahapan persida n g a n s e l a n j u t n y a , " ungkap Waher.

Ia mengaku sangat menyayangkan kaburnya terdakwa asing tersebut karena hal itu bisa menjadi kendala jalannya proses hukum.

"Tentu kami sangat menyesali keadaan ini, cuma kita mau bagaim-

ana lagi karena aturan tidak memungkinkan bagi kami untuk menahan terdakwa WNA yang tersangkut illegal fihsing," sesalnya.

Tahun ini terhitung ada empat orang terdkwa WNA yang kabur dari penampungan Kejari Natuna. Keempat terdakwa yang berasal dari negara Vietnam itu masing masing bernama Nguyen Thanh Hung selaku nahkoda kapal ikan asing BV 0805 TS, Pham Van Hung selaku nahkoda kapal ikan asing BV 5548 TS. Phan Be selaku nahkoda kapal ikan asing BV 5549 TS. Nguyen Van Tien selaku nahkoda kapal ikan asing BV 95221 TS. (fat)

Editor: Nikolaus Ngao, Layout: M. Chairul

13

Lingga

Kamis, 19 Oktober 2017

Mercusuar Kuala Daik Minta Dinyalakan LINGGA (HK) — Masyarakat nelayan di ibu kota Kabupaten Lingga meminta kepada pihak Navigasi Dabo Singkep ataupun Tanjungpinang untuk menyalakan lampu mercusuar Kuala Daik. Pasalnya lampu pandu tersebut mati dan tidak menyala sama sekali.

Nofriadi Putra Liputan Lingga "Kami para nelayan meminta tolonglah kepada pihak navigasi memperbaiki lampu mercusuar Daik. Karena tanpa lampu itu kami sering kehilangan arah disaat cuaca tidak bersahabat," ujar salah seorang nelayan trtadisional asal Melukap, Diman, Rabu (17/10).

Diman menyebutkan lampu suar itu sebenarnya sudah lama tidak berfungsi. Namun tidak diketahui pasti apa yang menyebabkan lampu itu tidak lagi menyala.

Padahal, mercusuar tersebut menjadi patok navigasi nelayn untuk pergi dan pulang menjaring ikan ke laut.

"Kami sebagai nelayan tra-

disional sangat membutuhkan sekali lampu penanda tersebut. Bukan hanya nelayan, para kapal-kapal Kargo yang ingin masuk ke Daik juga membutuhkan lampu mercusuar," kata Diman.

Dikatakan, setiap nelayan yang bekerja yang di laut pasti merasakan hal yang sama.

Sudah barang tentu pasti akan nyasar dan tak dapat mencari alur masuk kuala ketika lampu mercusuar tersebut tidak menyala.

Maka, kata Diman, banyak nelayan tradisional yang nelintas di Kuala Daik berharap pihak terkait secepatnya menghidupkan lampu suar.

"Kita harapkan segera dihidupkan. Agar tidak menyulitkan nelayan," pintanya.

Di tempat terpisah, Syahbandar Daik Lingga, Rupa'i

ketika ditemui di ruang kerjanya mengaku kalau lampu Navigasi Kuala Daik sempat di nyalakan Tahun 2016 lalu. Namun saat ini lampu tersebut memang mati.

"Setahun lalu pernah nyala, tapi tak berlangsung lama. Informasi didapat batre lampu Navigasi Kuala Daik hilang, maka sampai sekarang tidak menyala," terang Rupa'i.

Rupa'i mengatakan bahwa permasalah ini sudah disampaikan ke Radio Navigasi Dabo Singkep. Mereka menetapkan akan menyampaikan masalah ini ke Navigasi Tanjungpinang agar dapat diketahui dan ditangani oleh Navigasi.

"Biasanya perbaikan itu dilakukan bersamaan dengan mecusuar lain yang ada di wilayah Kabupaten Lingga. Di Dabo saja ada yang mati, dan sudah dilapor ke Navigasi Tanjungpinang.

Biasanya bulan Oktober atau November 2017 mereka melakukan perbaikan," tutupnya.(put)

MENARA MERCUSUAR — Salah satu menara lampu mercusuar yang terletak di Kuala Daik berdiri megah.

Namun sayang bebebrapa tahun terakhir lampu mercusuar tersebut tidak pernah menyala. Masyarakat nelayan meminta kepada pihak terkait untuk menyalakan kembali lampu tersebut.

Dishub Anggarkan Sarana Keselamatan Lalin 2018 LINGGA (HK) — Pasca peristiwa naas yang dialami dua pelajar SMK Daik Lingga akibat laka lantas tunggal di jalan Tande Hilir, Dishub Lingga akan menganggarkan pembenahan sarana keselamatan lalu lintas tahun 2018 mendatang.

Kabid Darat Dishubkominfo Lingga, Novrizal mengatakan untuk anggaran tahun 2018 mendatang bidang darat sudah menyusun Rencana Kerja (Renstra) untuk pembenahan sarana lalu lintas baik itu di ibu kota Daik Lingga, maupun di sejumlah titik yang memungkinkan seperti di depan sekolah-sekolah.

"Tahun 2018 kita sudah susun Renstranya.

Termasuk pembenahan jalan di ibu kota," kata Novrizal, Rabu (17/10).

Dikatakan, sejumlah titik simpang jalan yang ada di ibu kota Daik Lingga memang minim traffic lightnya. Serta sejumlah jalan juga masih minim trotoar.

Untuk itu, Bidang Darat Dishub akan berkoordinasi dengan Dinas PU terkait pembenahan sarana keselamatan lalu lintas.

Begitu juga untuk pemasangan traffic light. Di sejumlah simpang jalan yang ada di ibu kota Daik, kata Novrizal, hal itu bakal dikaji juga dampak lingkungannya.

"Kita di bidang darat sudah menyusun Renstranya. Yang jelas di tahun 2018, realisasinya," ucapnya.

Mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk pembenahan jalan tersebut, Novrizal menje-

laskan memang belum ditentukan, karena bakal melalui pembahasan di dewan terlebih dahulu.

"Anggarannya belum ditentukan. Mudah-mudahan untuk pembenahan jalan keselamatan lalu lintas dianggarkan," ujarnya.

Untuk keselamatan pengendara khususnya roda dua, Novrizal mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Satlantas Polres Lingga.

"Kita juga sosialisasikan keselamatan berkendara kepada anakanak muda, maupun remaja. Sosialisasi ini dilakukan di sekolah-sekolah, bagaimana cara berkendara yang mengutamakan keselamatan," imbuhnya.

Sebagaimana pantauan Haluan Kepri, sejumlah jalan umum yang ada di ibu kota Daik Lingga terdapat satu unit jalan Sawah Indah yang cujup presentatif dengan trotoar jalan di kiri kanan bahu jalan. Namun jalur ini belum memiliki traffic light di simpangnya.

Begitu juga jalan Masjid Sultan, masih sempit, dan belum memiliki trotoar di bahu jalan. Serta simpang tiga di depan masjid yang ramai dilewati pengendara juga belum memiliki trafficgh light.

Begitu juga dengan simpang tiga tande hilir masih sempit dan belum presentatif. Serta belum ada traffic light. Persis di simpang tiga, laka lantas yang dialami Djuanda dan Ayu, siswa SMK 2 Lingga pada bulan tatib di Ibu kota Daik Lingga.(put)

Pemkab Kembali Canangkan Kampung KB LINGGA (HK) — Pemerintah Kabupaten Lingga kembali melakukan pencanangan Kampung KB di Desa Resang, Kecamatan

Singkep Selatan pada Rabu (18/10).

Bupati Lingga yang diwakili Sekda, Abu Hasyim usai melakukan penggun-

tingan pita pencanangan Kampung KB mengatakan, program ini merupakan pencanangan yang ke4 pada tahun 2017.

"Ini pencanangan ke 4 yang kita lakukan. Untuk pencanangan Kampung KB tingkat kabupaten itu sudah kita lakukan pada tahun kemaren di Desa Pekaka, Kecamatan Lingga Timur," kata Abu Hasyim.

Ia menjelaskan, pencanangan Kampung KB ini merupakan program Pusat yang dibentuk langsung oleh Presiden. Untuk di Kabupaten Lingga sendiri, kata Abu Hasyim, ada 11 Pencanangan Kampung KB yang akan dilakukan pada tahun 2017. Satu yang menggunakan dana APBD dan sisanya menggunakan dana dari APBN. "Jadi tujuan pembentukan Kampung KB ini adalah sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas agar mampu mewujudkan sumber daya

manusia (SDM) unggul dan kehidupan keluarga yang berkualitas, tenteram dan sejahtera," katanya.

Ia berharap kepada Desa Resang untuk dapat ikut mensukseskan program Pencangan Kampung KB ini. Karena program itu sangat penting.

"Desa harus siap menyongsong program besar ini. Karena pemerintah daerah sendiri telah siap mendukung dan mensukseskan program Pusat ini," tutupnya.

Pencanangan Kampung KB di Desa Resang, Kecamatan Singkep Selatan secara resmi dibuka oleh Sekda Lingga, Abu Hasyim ditandai dengan pemukulan gong seb anyak tiga kali.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kapolres Lingga, Danlanal, Kajari Daik Lingga, sejumlah kepala OPD, dan seluruh tamu undangan yang hadiri pada kesempatan itu. (jfr)

JEFRIADI

SEKDA Lingga, Abu Hasyim bersama jajarannya menggunting pita tanda dumilainya pencanangan Kampung KB di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan, Rabu (18/10).

Editor: Afrizal, ,Layout: Andy Rifqi

CMYK

Kamis, 19 Oktober 2017

14

Anton Bakal Dijemput Paksa Terpidana Kasus Penggelapan Bouksit TANJUNGPINANG (HK) — Yon Freddy alias Anton, Direktur PT Lobindo Nusa Persada, terpidana kasus penggelapan hasil galian batu bouksit milik PT Gandasari Resources senilai Rp728 juta, bakal dijemput paksa secara patut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang.

Yuni Ardia Ningsih Karyawan Swasta

Waktunya Membantu Orang Tua TANJUNGPINANG (HK) — Setiap orang selalu memiliki tujuan tersendiri dalam bekerja keras mulai dari berusaha memenuhi kebutuhan hidup, berpenghasilan untuk menjadi kaya hingga mampu membahagiakan kedua orang tua.

Hal itulah pula yang menjadi motivasi kuat dara cantik bernama Yuni ArWaktunya ... Hal. 15

Asfanel Liputan Tanjungpinang Hal tersebut, jika Anton tidak dapat memenuhi panggilan ketiga secara patut dari kejaksaan. Anton sendiri sudah dua kali mangkir dipanggil secara putut oleh kejaksaan. Namun dengan

alasan sakit, yang bersangkutan batal untuk mengeksekusi (ditahan).

"Jika yang bersangkutan juga tidak dapat memenuhi panggilan ketiga kita tersebut pada Kamis (19/10), maka segera kita lakukan upaya paksa secara patut sebagaimana ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku," kata Kepala Kejari Tanjungpinang, Herry Ah-

Penertiban Akta Kelahiran Capai Target Nasional TANJUNGPINANG (HK) — Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Tanjungpinang telah menerbitkan Akte Kelahiran Anak hampir mencapai target Nasional.

"Hingga September 2017 penerbitan akta kelahiran untuk anak usia 0 hingga 18 tahun sebanyak 64.885 anak atau mencapai 79,84 persen. Ini berarti Kota Tanjungpinang

Tersangka Dugaan Kasus BB Narkoba 10) malam.

Ke-6 oknum anggota polisi tersebut masing-masing berinisial DA, Ak, Iw, Ja, Kt dan TA, dan salah salah satunya, termasuk mantan Kasatres Narkoba Polres Bintan bersama satu orang warga sipil lainnya, yakni Dwi Suryatno. Mereka diduga telah menghilangkan barang bukti (BB) 1 kg narkoba jenis

dak. Yang jelas jika tidak datang juga akan kita lakukan upaya paksa secara patut," ujar Herry kembali.

Sebelumnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Tanjungpinang, Supardi SH MH men-

Anton ... Hal. 15

hampir mencapai target Nasional yaitu sebesar 80 persen", ungkap Perwakilan Disduk Capil, Siswati dalam Rapat Tim Lintas Sektor percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak, di Ruang Rapat Disduk Capil, Rabu (18/10).

Siswati mengatakan, untuk memberikan pelayanan penerbitan akta kelahiran, pihaknya telah melakukan pelayanan secara langsung dengan mendatangi Rumah Sakit, Puskesmas maupun Rumah Bersalin/Bidan.

Penertiban Akta ... Hal. 18

RICO/HALUAN KEPRI

sabu, yang meru(Rutan) Tanjungpakan bagian pinang. Namun dari BB kasus Ke-6 oknum polisi tangkapan narkodi Bintan ini, diba 16 kg oleh Satitipkan oleh jaktres Narkoba Polsa di sel tahanan res Bintan sebelMapolres Tanumnya. jungpinang.

Berbeda deInformasi ngan pelimpahserta pantauan di Supardi an tersangka dulapangan, proses gaan kasus tindak pidana pelimpahan berkas 6 oklainnya yang biasanya diBerkas Kasus ... Hal. 15 tahan di Rumah Tahanan

Dana Masyarakat Harus Tepat Sasaran TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menegaskan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk dapat menggunakan dana pembangunan yang diperuntuk-

kan bagi masyarakat dengan tepat sasaran.

Hal ini menurut Nurdin sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang meminta agar dana pembangunan harus sampai ke masyarakat.

"Jangan sampai dana

Walikota Minta Pilkada Tetap Kondusif genai situasi Kamtibmas, pengendalian inflasi, isuisu aktual daerah dan pengamanan dalam pelaksanaan Pilkada Kota Tanjungpinang 2018 mendatang.

Lis, mengatakan gelaran rapat ini, selain memaparkan situasi terkini di Kota Tanjungpinang, juga untuk menjalin silaturahim diantara pemerintah daerah den-

gan unsur Forkopimda Kota Tanjungpinang.

Mengenai perencanaan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang.

Walikota mengharapkan Pilkada berlangsung dengan aman dan tentram.

Karena itu, koordinasi dan sinergitas antar pemerintah daerah dan unsur vertikal perlu ditingkatkan

dalam rangka menjaga kondusifitas keamanan, kententraman dan ketertiban di Kota Tanjungpinang.

"Saya yakin, pihak Kepolisian, TNI, Kajari, dan semua pemangku kepentingan dapat menjaga kondusifitas Kota ini, khususnya dalam melakukan up-

Walikota Minta

... Hal. 15

yang disiapkan untuk pelayanan masyarakat digunakan untuk mengadakan acara seremonial dan SPJ SPJ lainnya," tegas Nurdin di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.

Dana Masyarakat

... Hal. 15

Koordinasi Persamaan Data, DPMD Capil Kepri Gelar Sosialisasi

Pimpin Rapat Koordinasi Forkopimda Tpi

TANJUNGPINANG (HK) - Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungpinang, di Raputama Polres Kota Tanjungpinang, Rabu (18/10).

Rapat yang dipimpin oleh Walikota Tanjungpinang ini membahas men-

Herry Ahmad

TINJAU RUANGAN — Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah meninjau ruang pelayanan Disdukcapil Kota Tanjungpinang, belum lama ini. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Tanjungpinang telah menerbitkan Akte Kelahiran Anak hampir mencapai target Nasional.

Berkas Kasus 6 Oknum Polisi Bintan Dilimpahkan TANJUNGPINANG (HK) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang menerima limpahan tahap dua dugaan kasus hilangnya barang bukti 1 kilogram hasil tangkapan narkotika jenis sabu oleh 6 tersangka oknum anggota Poles Bintan dari tim penyidik Polda Kepri dan dibantu Polres Tanjungpinang, Selasa (17/

mad Pribadi SH MH, saat ditemui di Kantor Kejati Kepri, Rabu (18/10).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kejari Tanjungpinang ini belum bisa menjelaskan bagaimana teknis penjemputan paksa terhadap Bos PT Lobindo tersebut nantinya.

"Kita lihat saja besok (hari ini). Apakah yang bersangkutan datang atau ti-

EVA/HALUAN KEPRI

DPMD Capil Provinsi Kepri menggelar sosialisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan masyarakat Provinsi Kepri di Aston Hotel Tanjungpinang, Rabu (18/10).

TANJUNGPINANG (HK) — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil (DPMD Capil) Provinsi Kepri menggelar sosialisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan masyarakat Provinsi Kepri di Aston Hotel Tanjungpinang, Rabu (18/10).

Sosialisasi ini bertujuan untuk mengkoordi-

Koordinasi... Hal. 15

BPJS Ketenagakerjan Sosialisasikan Program ke Guru Honorer SEKDAKO Tanjungpinang Riono menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada salah satu Guru Tidak Tetap secara sembolis pada Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, di Gedung PKK Tanjungpinang, kemarin.

RICO/HALUAN KEPRI

TANJUNGPINANG (HK) — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

CMYK

(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Tanjungpinang mensosialisasikan

manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah Guru Tidak Te-

tap (GTT) se Kota Tanjungpinang di Gedung PKK Tanjungpinang, Senggarang, kemarin.

Kepala BPJS Cabang Kota Tanjungpinang, Jefri Iswanto menjelaskan saat ini, BPJS punya 4 program asuransi, yaitu program jaminan kesehatan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun. Melalui jaminan sosial ini seluruh guru tidak tetap dapat terlindungi oleh BPJS, bila ikut serta dalam semua program BPJS ini.

Untuk itu, ia menghimbau kepada seluruh guru honorer untuk melin-

dungi diri dari berbagai resiko saat menjalankan pekerjaannya.

Pada kesempatan ini pula Jefri berharap semua GTT bisa memiliki jaminan pensiun, sehingga kedepan bisa dimanfaatkan pada masa usia tidak produktif. Program BPJS akan melindungi PTT yang telah terdaftar selama 24 jam dan juga melindungi Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk resiko kematian dan kecelakaan kerja.

"Guru PTT hanya mengeluarkan 0,24 persen dari gajinya, bila gaji guru PTT 1

BPJS Ketenagakerjan ... Hal. 15

Editor: Indra Kusuma, Layout: Hestu Purwanto

15

Tanjungpinang

Kamis, 19 Oktober 2017

Diduga Saham PT BLR Berpindah Tangan BINTAN (HK) — Beredar kabar kepemilikan PT Bintan Lagoon Resort (BLR) Lagoi sudah berpindah tangan dari Moe Ibrahim kepada salah satu perusahaan yang berpusat di Singapura, Pacific Property Management PT LTD. Informasi peralihan saham ini sudah didengar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Hasfarizal Handra.

Ia mengatakan, informasi sebatas lisan.

"Laporan tertulisnya (Resminya) ke kami belum ada," katanya, Rabu (18/10).

Kendati kepemilikan berpindah tangan, namun kabarnya ratusan yang bekerja di peru-

sahaan tersebut tidak ada perubahan. "Hanya pemiliknya saja yang berganti nama hotelnya juga tetap," sambungnya.

Terkait pengaduan PHK sepihak oleh 43 bekas karyawan hotel tersebut, ia memastikan diproses sebagaimana peraturan ketenegakerjaan yang berlaku. Senin (23/10) akan dilaksanakan rapat tripartit, yang terdiri dari pekerja, pihak manajemen dan pihak pemerintah yang diwakili DPMPTSPTK. Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Reformasi Bintan, Darsono menuturkan, pihaknya sudah mendengar akan adanya peralihan kepemilikan hotel tersebut. Baginya, pergantian kepemilikan tidak

Koordinasi ..... nasikan persamaan dan sinkronisasi terkait data kependudukan yang ada di Provinsi Kepri.

Kepala DPMD Capil Kepri Sardison dalam sambutannya mengatakan data kependudukan masyarakat sangat penting dimiliki masyarakat serta menjadi aspek terpenting untuk mengurus semua administrasi kependudukan.

"Terdapat 15 data kependudukan yang wajib dimiliki setiap masyarakat yakni Kartu keluarga, akte kelahiran, KTP, surat nikah, dan lain sebagainya untuk mengurus administrasi-administrasi lain dalam masyarakat," tegas Sardison.

Untuk itu, kepemahaman terhadap data kependudukan masyarakat khususnya Kartu Tanda Penduduk sangat penting bagi setiap stakeholder, OPD dan juga instansi swasta lain-

sambungan Hal. 14 nya seperti Rumah sakit dan Perbankan.

"Untuk itu, kedepannya untuk mempercepat pelayanan dasar pemerintahan di berbagai instansi, dibutuhkan card reader yang berisi data lengkap masyarakat," ungkap Sardison.

Sehingga nantinya , lanjut Sardison saat masyarakat hadir mengurus surat menyurat atau pun keperluan administrasinya, data masyarakat telah terdapat di instansi tersebut hanya dengan menunjukkan KTPnya saja.

"Ini yang kami harapkan kedepannya dapat diterapkan di Provinsi Kepri. sehingga sosialisasi terkait kebijakan pendataan kependudukan ini dapat di pahami semua pihak," tegas Sardison kembali.

Sementara itu, Narasumber sosialisasi yang berasal dari

Berkas Kasus .... num polisi Bintan beserta satu warga sipil itu, tiba di kantor Kejari Tanjungpinang, sekitar pukul 11.00 WIB. Namun baru usai diperiksa dari ruangan penyidik jaksa sekitar pukul 18.30 WIB, dan langsung digiring ke Mapolres Tanjungpinang.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Tanjungpinang, Supardi SH MH membenarkan atas pelimpahan tahap dua ke-6 oknum anggota polisi, dan satu warga sipil, terkait kasus narkoba tersebut.

"Berkas 6 oknum Polisi dan satu warga sipil atas dugaan kasus narkoba tersebut sudah kita terima dari pihak penyidik Polda Kepri. Mereka salnjutnya,

akan mempengaruhi proses mediasi antara pekerja korban PHK sepihak dengan pihak manajemen hotel. "Pemilik yang membeli dari Moe Ibrahim yang harus membayar pesangon untuk 43 karyawan yang di PHK sepihak," tegasnya.

Menurutnya lagi, pihak perusahaan sempat menawarkan pembayaran pesangon PHK dengan angka 1X1 bulan gaji, dikalikan masa kerja.

Namun pihak pekerja korban PHK minta sesuai peraturan yang berlaku.

"1X1 bulan gaji, dikali masa kerja itu terlalu kecil.

Pekerja minta dibayar sesuai peraturan yang berlaku," ungkap Darsono. (oxy)

Direktur pendaftaran penduduk pada Disdik Capil Kemendagri Drajat wisnu Setiawan mengatakan kepahaman terhadap data kependudukan saat ini sangat dibutuhkan.

Apalagi, lanjut Drajat hal tersebut menjadi salah satu tujuan dalam Nawacita yang di gagas Presiden RI Joko Widodo.

Ditambah lagi, sambung Drajat sebentar lagi di Indonesia khususnya di Provinsi Kepri akan masuk ke tahun politik pada 2018 mendatang. Sehingga keberadaan data kependudukan ini sangat penting bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya.

"Maka, jelaslah pentingnya data kependudukan dalam menjalankan kehidupan di masyarakat, sehingga masyarakat dan seluruh instansi harus memahaminya," tegas Drajat Wisnu kembali. (efr)

sambungan Hal. 14 kita titipkan sementara di sel tahanan Mapolres Tanjungpinang," kata Supardi.

Ia beralasan, penitipan tersangka oknum polisi itu di sel tahanan Mapolres Tanjungpinang, demi untuk menjaga keamanan masing-masing terangka dari hal yang tidak diinginkan, termasuk lebih memperlancar proses hukum selanjutnya.

"Hal ini hanya untuk menjaga kemanan, karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Kejari Tanjungpinang sendiri bertanggung jawab. Sehingga kita perlu mengantisipasi halhal tersebut," ujarnya.

Selain menahan ketujuh tersangka, lanjut Supardi, pihakn-

ya juga mengamankan beberapa barang bukti dalam tahap II pelimpahan perkara ini, berupa uang diduga hasil penjualan narkotika sebesar Rp32.500.000, termasuk handphone dan barang bukti lainnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan menangani perkara ini nanti hingga sidang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, diketuai oleh Hartam SH MH, bersama dua JPU dari Kejati Kepri dan dibantu tiga JPU dari Kejari Tanjungpinang.

"Berkas perkara tersebut secepatnya kita limpahkan ke Penangadilan Negeri Tanjungpinang untuk disidangkan," pungkasnya. (nel)

BPJS Ketenagakerjan ..... juta rupiah, jadi dalam 1 bulan hanya membayar iuran sebesar Rp 5.400, misalnya terjadi kecelakaan kerja yang berujung dengan meninggal dunia, maka akan terima santunan sebesar 48 kali gaji," jelasnya.

Sementra itu, Sekertaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono, mengharapkan dengan gelaran sosialisasi ini dapat lebih memberikan keyakinan

sambungan Hal. 14 kepada guru tidak tetap mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, program ini dapat memberi rasa tenang kepada guru-guru dalam bekerja. Jamainan asuransi program ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

"Mari buka wawasan bapak/ ibu agar lebih memahami dan memanfaatkan program ini, dengan berkorban sedikit set-

Dana Masyarakat .....

Karena lanjut Nurdin, dana yang diperuntukkan bagi masyarakat harus sampai ke masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kepri.

"Pemerintah akan terus mengawasi jalannya setiap program pembangunan. Dan setiap OPD juga sudah sepakat untuk

sambungan Hal. 14 mengurangi program yang bersifat seremonial dan kunjungan kerja yang sama sekali tak melibatkan masyarakat," ungkap Nurdin.

Dana dan anggaran harus benar-benar benar digunakan untuk kepentingan dan pelayanan masyarakat.

"Agar dana tersebut dapat

Walikota Minta ..... aya dan langkah-langkah antisipasi/deteksi dan cegah dini terhadap masalah dan potensi ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan pada pelaksanaan Pilkada mendatang," pungkasnya.

Kapolres Kota Tanjungpinang, AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, memaparkan perencanaan pengamanan Pilkada 2018 mendatang, mulai dari karakteristik wilayah, jumlah penduduk, menyiapkan rencana pengamanan, tahapan pilwako, distribusi logistik pemilu, personel pengamanan, hingga pel-

aksanaan pesta demokrasi.

"Pada intinya pihak Kepolisian siap mengamankan penyelenggaraan pilkwako mendatang agar Kota Tanjungpinang tetap nyaman dan aman," ucapnya.

Ia mengatakan, Polres Tanjungpinang telah menerima dana hibah dari Pemko untuk pengamanan pesta demokrasi Pilkada pada 2018 mendatang.

Dana tesebut nantinya akan dipertanggung-jawabkan sesuai peruntukkannya dan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan.

Sementara itu, Ketua KPUD

untuk mengetahui data Kependudukan terutama data anak di Kota Tanjungpinang, alangkah baiknya data ini dimulai dari bawah yaitu melalui tingkat RT. Karena itu, diharapkan para Lurah dan Camat dapat saling berkoordinasi, selain itu, juga bisa melalui Dinas Pendidikan. Pihak sekolah bisa memberi informasi anak didiknya yang belum memiliki akte kelahiran, agar segera diurus di Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang.

"Koordinasi sangat penting, mulai dari tingkat RT/RW, Ca-

mat, Lurah, pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta seluruh perangkat pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama memberi kemudahan bagi masyarakat dalam Penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak," ucapnya.

Mudah-mudahan tahun 2017 ini, setiap Anak di Kota Tanjungpinang bisa memiliki akta kelahiran dan kartu identitas anak.

Pihaknya harus mulai secara bertahap, sehingga semua data Kependudukan terutama Data Akte Kelahiran Anak dimiliki oleh masyarakat. (rco)

sambungan Hal. 14 "Namun, saya yakin selagi rezekinya halal dan dijalani santai dan happy, Alhamdulillah lancar aja," tegas Yuni lagi.

Yunipun percaya saat ini, jenis pekerjaan bukan menjadi ukuran keberhasilan seseorang.

Melainkan apa yang didapat, bagaimana prosesnya dan paling penting bagaimana mensyukurinya.

"Semua pekerjaan sama saja, semuanya butuh kerja keras, tanggung jawab, loyalitas dan keikhlasan. Jika semua itu ada, apapun pekerjaannya insya Allah berkah," tegas dara yang lahir 15 Juni 1994 ini.

Anton ..... jelaskan, bahwa pihaknya telah menyampaikan surat panggilan ketiga alias panggilan terakhir kepada Anton.

"Surat panggilan ketiga sudah kita sampaikan kepada yang bersangkutan (Anton) pelalui salah seorang penasehat hukumnya," Supardi.

Disinggung apakah pihak Kejari Tanjungpinang telah melakukan pencekalan terhadap yang besangkutan. Supardi mengaku sudah mengirimkan surat kepihak terkait di Jakarta. "Surat untuk upaya pencekalan itu sudah kita kirim ke Jakarta kemaren," kata Supardi.

Upaya pemanggilan secara patut tersebut terkait pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI dengan nomor register 835/K/Pid/2017. Majelis Hakim MA akhirnya menjatuhkan vonis selama satu tahun penjara terhadap Anton.

Namun pada panggilan pertama dan kedua terhadap Anton, ternyata tidak datang. Dikatakan, merujuk UU Nomor 16 tahun 2014 Pasal 30 huruf (b) menyebutkan, jaksa melaksanakan penetepan hakim dan putu-

Kota Tanjungpinang, Robby Patria, menjelaskan dalam rangka persiapan Pilkada 2018 mendatang, pihaknya telah melakukan sosialisasi tahapan pilkada, pendataan pemilih.

"Kemudian juga telah membuka pendaftaran petugas PPK dan PPS, serta beberapa persiapan lainnya dalam pelaksanaan Pilwako mendatang," ujarnya.

Dalam rapat ini, Kajari, Bea dan Cukai, dan peserta rapat lainnya memberikan saran dan masukan agar pelaksanaan Pilkada mendatang berlangsung sukses, aman dan tentram. (rco)

sambungan Hal. 14

Waktunya .... dia Ningsih ini untuk terus semangat bekerja keras.

"Keluarga selalu jadi motivasi terkuat dan semangat pertama dalam berkerja. Apapun kesulitan dan tantangan insya Allah demi keluarga akan dihadapi," ungkap Yuni.

Bekerja sebagai karyawan swasta dengan promotor produk handphone ternama di kota Tanjungpinang dijalaninya dengan ikhlas dan bahagia. Meskipun pekerjaan ini, buat dara kelahiran 24 tahun silam ini sangat jauh dari bidang pendidikan yang ditempuhnya sebagai S1 keguruan.

berguna dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Nurdin lagi.

Karena lanjut Nurdin kembali, yang terpenting bukan apa yang dapat direncanakan kepada masyarakat tapii apa yang berguna dan langsung diterima masyarakat tersebut bagi pemenuhan kesejahteraan perekonomian masyarakat. (efr)

sambungan Hal. 14

Penertiban Akta .....

Kedepan pelayanan ini akan terus dilakukan, agar penerbitan akta kelahiran terlayani secara cepat, sehingga semua anak-anak Tanjungpinang mendapatkan legalitas berupa akta kelahiran sebagai indentitas kepastian hukum.

"Pelayanan ini nantinya, akan kita sejalankan dengan penerbitan Akte Lahir, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Data Kartu Keluarga," pungkasnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Ahadi selaku Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa

iap bulannya akan memberi manfaat dimasa yang akan datang," ucap Sekda.

Selain itu, lanjut Sekda, Program BPJS ini memberi santunan dalam hubungan pekerjaan. Jaminanya sama seperti PNS, yang dapat diwariskan kembali kepada istri maupun anak, jika terjadi kecelakaan kerja atau kematian, asuransi ini akan dikembalikan oleh pihak BPJS. (rco)

Yang terpenting, lanjut Yuni adalah menyenangi dan menikmati apa yang kita jalani. Bukan menjalani apa yang kita senangi.

Mungkin, diluar sana banyak dari mereka yang mengupayakan dan mempertahankan gelarnya untuk pekerjaan. Sehingga gengsi jika pekerjaan jauh dari apa yg dipersiapkan.

"Gengsi tak merubah apapun jadi lebih baik," tegas Yuni lagi.

Malah sebaliknya, tapi jika kita ingin berubah ya tergantung kita yang merubah semuanya dan mengupayakan apa yang kita jalani jadi yang terbaik. (efr)

sambungan Hal. 14 san pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Kita minta agar yang bersangkutan koperatif untuk dapat hadir sesuai surat panggilan yang sudah kita sampaikan tersebut," ujar Supardi.

Sekedar diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Tanjungpinang atas vonis bebas yang dijatihkan Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadap terdakwa Yon Freddy alias Anton.

MA dalam putusan tingkat Kasasi pada perkara Nomor 835/K/Pid/2017 tanggal 6 September 2017 menyatakan Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun.

Dalam perkara tersebut, MA menerima dan mengabulkan ajuan Kasasi JPU pada Kejari Tanjungpinang. Putusan MA itu sekaligus menganulir putusan bebas PN Tanjungpinang terhadap Anton.

Perkara pidana terdakwa Anton berawal dari laporan PT Gandasari Resources di Polres

Bintan dengan Laporan Polisi Nomor LP B/101/XII/2014/Kepri/ Res Bintan tanggal 27 Desember 2014 atas tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yaitu mengambil dan menjual hasil tambang berupa batu bouksit yang telah dikerjakan oleh PT Gandasari.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa perkara pidana teregister Nomor 283/Pid.B/2015/PN.Tpg tersebut pada 17 Pebruari 2017 menjatuhkan putusan bebas terhadap Anton.

Atas putusan bebas itu, JPU mengajukan Kasasi ke MA hingga turun pusannya yang menyatakan mengabulkan permohonan Kasasi JPU dan menyatakan Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pidana penjara selama satu tahun.

Dalam UU Nomor 48/2009 Pasal 20 ayat (2) mengatur tentang kewenangan MA, yaitu mengadili pada tingkat Kasasi.

Hal ini dipertegas UU Nomor 5 tahun 2004 sebagaimana diubah UU Nomor 3 tahun 2009 dan PMK Nomor 27/PUU-XI/ 2013 Pasal 28. ***

Editor: Indra Kusuma, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

16

Bintan- Anambas

Kamis, 19 Oktober 2017

CIPTAKAN INVESTASI SESUAI HARAPAN MASYARAKAT

Bupati Ajak Kepala OPD Berdiskusi

LAKUKAN DISKUSI — Bupati Bintan Apri Sujadi ditemani Kepala BP3D Bintan Wan Rudi saat melakukan diskusi bersama konsultan dari Kota Bandung untuk pengembangan konsep RTRW Bintan di Kantor BP3D Bintan, Rabu (18/10). Bupati Bintan berkeinginan mengembangkan konsep pengembangan RTRW Kabupaten Bintan yang pro investasi.

KOMINFO BINTAN

KPU Bintan Laporkan Lima Parpol ke Pusat 15 Parpol Lolos Verifikasi Ikut Pemilu Serentak 2019 B I N T A N ampaikan ke (HK) — KPU kita (KPU BinBintan melatan) tidak seporkan lima suai dengan yapartai politik ng ada di SIP(Parpol) yakni OL, termasuk Partai HanuPartai Rakyat ra, PKPI, PBB, yang tidak meRepublik dan nyerahkan berPartai Rakyat kas ke kita sake KPU RI terma sekali," unWandra kait berkas dugkap Wandra, kungaan parpol yang di- Rabu (18/10). anggap tidak sesuai denIa menyebutkan, dari gan data yang dimasuk- 19 parpol secara nasionkan dalam program SI- al, hanya 15 parpol yang POL pusat. Ketua KPU berkasnya sudah diteriBintan Wandra Fadillah ma KPU Bintan diantmengatakan, hal ini perlu aranya, Partai Demokrat, dilakukan mengingat per- Golkar, PPP, PAN, PKS, syaratan pendaftaran PDI-P, NasDem, PSI, Perparpol di kabupaten/kota indo, Hanura, Idaman, harus sesuai dengan data PKB, Berkarya dan Partai yang didaftarkan pengu- Garuda serta Partai Gerrus pusat partai kepada indra. "Sampai sejauh ini KPU RI. hanya 15 parpol, sedang"Ada lima parpol yang kan empat parpol belum kita laporkan karena du- (berkas) kita terima karekungan parpol yang dis- na belum memenuhi syar-

at," tandasnya.

Dari 15 parpol yang berkasnya sudah keterima, Partai Demokrat merupakan partai terbanyak yang menyerahkan dukungan parpol dengan jumlah 800 lebih, disusul Partai Golkar dengan jumlah 700 lebih dukungan parpol.

"Sementara yang lain rata-rata 200-an atau diatas batas minimal 148 dukungan parpol untuk di Bintan dari jumlah penduduk," ungkapnya.

Sesuai tahapan yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, setelah pendaftaran ditutup KPU berkewajiban melakukan verifikasi berkas pendaftaran parpol, mulai dari salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) pengurus partai, salinan KTP dukungan parpol hingga kantor parpol yang

14 Parpol Mendaftar di KPUD PKS dan PKB Tak Ikut Mendaftar ANAMBAS (HK) — Sebanyak 14 Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) daerah itu. Kendati telah menyerahkan KTA dan KTP namun terdapat dua partai yakni Partai Hanura dan Partai Demokrat Sistim Informasi Partai Politik (Sipol)nya tidak lengkap.

Seperti diketahui 14 Partai yang mendaftar tersebut antara lain yakni Perindo, PSI, Berkarya, Partai Garuda, PPP, Golkar, PDIP, Gerindra, PKPI, Nasdem dan PBB. "Hingga batas akhir pendaftaran selasa (17/10) pukul 24.00 WIB terdapat 14 partai yang menyerahkan KTP dan KTAny," kata M Sani Komisioner Divisi Hukum KPUD KKA, Rabu (18/10).

Dari data yang ada di KPUD, sebut Sani, Pertai Hanura di Sipol keanggotaan 903, namun yang diserahkan ke KPUD 50 KTA dan 50 KTP. Sedangkan untuk partai Demokrat 218 diSipol KTA nya lengkap, namun KTP hanya 183.

Memang lanjut Sani, sesuai dengam SE 585 KPU Ri ini dapat diterima karena memenuhi kouta 1/1000 untuk Kabupaten/kota.

"Kami sifatnya hanya mengecek saja, dengan menerima salinan bukti keanggotaan Parpol yang diserahkan ke KPU melalui Sipol. Jadi kita hanya mengecek keabsahannya saja," tuturnya.

Sebenarnya tambah Sani, batas akhir pendaftaran pada tanggal (16/10) .

Namun dengan KPU RI memberikan kesempatan Parpol untuk melengkapi berkas maka masa pendaftaran diperpanjang se-

hari hingga (17/10).

"KPU RI mengeluarkan SE Nomor 585 tentang perpanjangan pendaftaran hingga (17/10)," urainya.

Sani juga menyayangkan terdapat 2 Parpol besar peserta Pemilu 2014 yakni PKS dan PKB yang tidak mendaftar di Anambas.

"Kita tidak bisa komentar tentang itu, namun setahu saya kedua partai itu pengurusnya ada di Anambas walaupun tidak mendapatkan kursi di legislatif," paparnya.

Masih kata dia, saat ini KPUD KKA sedang melaksanakan rapat pleno penetapan , karena partai sudah menyerahkan bukti keanggotaan.

"Tadi malam didetikdetik terakhir sekitara pukul 11.00 wib malam masih ada yang melengkapi berkas dan menyerahkan persyaratan. Insya Allah besok kita akan berangkat menyerahkan berkas ini ke KPU Provinsi," tutupnya. (yud)

YUDI/HALUAN KEPRI

KPUD KKA saat menggelar rapat Pleno Pendaftaran Parpol, Direncanakan kamis (19/10) Hasil pendaftaran akan disampaikan ke KPU Provinsi Kepri.

CMYK

masih aktif dalam kurun waktu 17 Oktober hingga 15 November 2017.

Selanjutnya KPU Bintan kata Wandra akan mengembalikan jika ada temuan saat verifikasi kepada parpol bersangkutan.

Setelah itu, parpol diberikan waktu dari 18 November hingga 1 Desember 2017 untuk melakukan perbaikan berkas.

"Misalnya ada temuan saat kita lakukan verifikasi, contohnya ada salinan KTP yang ganda kita akan kembalikan lagi untuk diperbaikan. Setelah itu tanggal 12 sampai 15 Desember kita akan mengirimkan seluruh berkas ke KPU pusat melalui KPU provinsi, selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual pada 15 Desember sampai dengan 4 Januari," sambungnya. (oxy)

BINTAN (HK) — Bupati Bintan Apri Sujadi mengajak dua kepala OPD berdiskusi dengan konsultan dari Kota Bandung.

Hal ini Apri lakukan, karena ia memimpikan untuk menuangkan konsep pengembangan daerah yang mampu memikat investasi dan diharapkan masyarakat.

Bupati Bintan berkeinginan mengembangkan konsep pengembangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan yang pro investasi.

Oki Alexander Liputan Bintan

Di Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Bintan, Rabu (18/ 10) pagi. Apri dan Kepala BP3D Bintan Wan Rudi dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bintan Fachrimsyah berdiskusi dengan konsultan dari Bandung. Apri menginginkan konsep RTRW yang dibangun didaerahnya bisa nyaman bagi investasi dan masyarakat.

"Perlu penyusunan RTRW dengan memberdayakan potensi lokal agar bisa secara fleksibel dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara berkesinambungan," ungkap Apri.

Ia mengatakan, banyak calon investor yang datang ke Bintan untuk melihat potensi dan pengembangan daerah. Peluang ini tentunya harus bisa diraih pemerintah Bintan dengan penyusunan konsep RTRW yang tepat.

Bintan sebagai pusat daerah wisata dan industri, Apri menambahkan,

agar tidak melulu terfokus kepada dua potensi tersebut. Perlu terobosan, rancangan konsep penataan yang baik agar Bintan lebih maju kedepannya. "RTRW Kabupaten Bintan ini dipelajari agar fungsinya semakin luas, dimana perlu penyusunan tata ruang dengan melibatkan dan memberdayakan potensi lokal," sambungnya.

Kendati memiliki keinginan demikian, Apri tetap mengutamakan pengembangan daerah yang dapat diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bintan.

"Tentunya kita ingin membuat suatu pola ruang yang nyaman bagi masyarakat dan juga investor, yang nantinya disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak serta merta langsung membuat tata ruang begitu saja. Banyak yang harus kita sesuaikan dengan kondisi lapangan dan potensi terkini daerah," tutupnya. (oxy/r)

Kantor Bupati Siap Ditempati 2018 ANAMBAS (HK) — Kepala Dinas Perkerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR), Effi Sjuhairi optimis pengerjaan tahap III pembangunan kantor bupati tepat waktu. Hal itu terungkap saat meninjau pembangunan kantor bupati di Pasir Peti, Rabu (18/10).

Seperti diketahui pembangunan kantor bupati tahap III (finishing-red) dilaksanakan oleh PT Delbiper Cahaya Cemerlang dengan pagu anggaran sebesar Rp.21,356 Milliar dengan waktu pelaksanaan 135 hari kalender.

Proyek tersebut juga menjadi salah satu proyek pendampingan Tim TP4D Kejaksaan.

Didampingi Yongki, Manager PT Delbiper Cahaya Cemerlang, Effi terlihat meninjau seluruh bagian gedung baik itu lantai satu maupun lantai II bangunan, sambil memantau ruang yang nantinya diperuntukan untuk ruang bupati dan wakil bupati. Effy terlihat cukup lega, karena progres perkerjaan sudah sangat tampak kendati sebelumnya terjadi sejumlah persoalan, salah satunya yakni dibongkarnya atap yang telah di pasang karena tidak standar.

"Dari yang kita pantau sejumlah ruangan sudah dipasangi keramik, sebelumnya saya mendapat informasi dari kontraktor pelakasana bahwa sejumlah ruangan sudah di keramik dan itu sudah di buktikan," kata Effi.

YUDI/HALUAN KEPRI

KEPALA Dinas PUPR Effi Sjuhairi (Baju Putih) didampingi Yongki Kontraktor pelaksana saat meninjau pembangunan kantor Bupati Tahap III. Sebenarnya bukan hanya Effi yang optimis penyelesaian Fhinising Kantor Bupati tersebut dapat selesai tepat waktu.

Sebelumnya juga Bupati KKA Abdul Haris,SH dan Wakilnya Wan Zuhendra juga optimis pengerjaanya dapat rampung sesuai dengan masa akhir perkerjaan yakni 26 Desember 2017 mendatang.

"Menggesah ini kontraktor memperkerjakan ratusan orang. Dan kalau kita lihat dari progres saat ini sudah mencapai 70 persen," bebernya seraya mengatakan, bupati menargetkan 2018 kantor bupati baru sudah dapat ditempati.

Terpisah Yongki, Manager PT Delbiper Cahaya Cermerlang mengatakan, pihaknya saat ini sedang menggesah untuk merampungkan pembangunan kantor Bupati, salah satunya dengan memperkerjakan kurang lebih 120 orang.Bahkan minggu depan direncanakan akan ada penambahan 35 orang perkerja baru yang akan didatangkan.

"Desember nanti harus sudah rampung, apalagi masa kontrak berakhir pada 26 Desember mendatang. Jadi tidak ada cerita tidak selesai pembangunan kantor bupati ini," kata Yongki.

Masih kata Yongki, saat

ini pihaknya masih fokus dan intens menggarap penyelesaian ruangan bagian dalam, dan nanti pada bulan desember bagian luar.

"Dengan perkerja yang dibagi menjadi dua sip siang dan malam kita optimis ini selesai tepat waktu," katanya.

Yongki menambahkan, untuk bagian dalam,pihaknya fokus pada pemasangan keramik, instalasi listrik, instalasi air, pipa hydrant, plafon, dan pengecatan.

"Untuk atap akan diselesaikan Desember mendatang sambil menunggu bahan yang dalam pemesanan," imbuhnya. (yud)

Editor: Arment Aditya, Layout: Hestu Purwanto