Haluan kepri 20oktober16

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Kamis, 20 Oktober 2016 19 Muharram 1438 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 24 HALAMAN, NO 20 / 10 TAHUN KE 16

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

PUNGLI PENGURUSAN KTP DAN AKTE LAHIR

2 PNS Batam Terancam Pecat JAKARTA (HK) — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelusuri dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam. Tjahjo pun telah memerintahkan jajarannya untuk mengecek dugaan pungli terkait pengurusan KTP dan akte kelahiran di kota tersebut.

DELMAWAN/HALUAN KEPRI

"Saya minta Dirjen Dukcapil segera cek kebenaran dan konfirmasi ke kepolisian Kepri," ucap Tjahjo di Jakarta, baru-baru ini.

Ia menegaskan, bila praktik pungli tersebut benar terjadi, pihaknya segera memberi tindakan tegas terhadap oknum petugas yang dimaksud.

"Kalau benar (ada petugas melakukan pungli) segera diberhentikan tidak hormat," kata Tjahjo.

Politisi senior PDI Perjuangan itu menegaskan, selama ini pengawasan internal Kemendagri dan Gubernur di

PERLIHATKAN SELENDANG- Sejumlah pelajar memperlihatkan selendang duta HIV saat mengikuti kampanye peduli HIV di Dataran Engku Putri Batam Centre, Rabu (19/10).

UWTO Bakal Jadi Bom Waktu Kenaikan Hampir 10 Kali Lipat

Nyanyang Haris

BATAM (HK) — Kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang mencapai 10 kali lipat dari biasanya bisa menjadi bom waktu di kemudian hari.

Kenaikan tersebut membuktikan bahwa BP Batam lebih mendahulukan kepentingan pusat ketimbang mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas.

"Kebijakan BP Batam menai-

kan tarif UWTO bisa menjadi bom waktu nantinya. Dan, sebagai wakil rakyat kami tidak pernah dilibatkan," kata Ketua Komisi I DPRD Batam Nyanyang Harris Pratama yang ditemui di Batam UWTO Bakal ... Hal. 7

Menjaga Amanah “MENJADI orang yang disukai oleh orang lain itu mudah, Anda hanya menjaga amanah dengan baik” (bc)

Anggun C Sasmi

Partner Musik Enigma JAKARTA (HK) — Setelah menjadi orang Asia pertama yang mendapat penghargaan di Italia dan orang kedua dibuatkan patung lilin di Madame Tussauds, kini Anggun hadir dengan karya terbarunya. Kali ini penyanyi internasional itu berkolaborasi dengan Enigma.

"Nah, Michael Cretu, kepalanya Enigma, katanya dari dulu itu aku tuh termasuk dalam wish list-nya dia. Ternyata dia udah kenal aku dari dulu. Terus begitu aku dikasih tahu kerjasama sama Enigma, terus aku bilang, 'Enigma? Yang benar lu?'," ujar Anggun dengan ekspresi berapi-api saat wawancara eksklusif di Mandarin Oriental, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).

Enigma sendiri sangat berkesan bagi Anggun secara pribadi.

Karena di mata Anggun, Enigma memiliki jenis musik yang berbe Partner Musik ... Hal. 7

2 PNS

... Hal. 7

Tiga Eks Pejabat Anambas Disidang Terlibat Korupsi Rp1,2 Miliar TANJUNGPINANG (HK)—Tiga mantan pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Selasa (18/10).

Ketiga pejabat tersebut menjadi terdakwa da-

lam kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM), jasa service dan pengadaan suku cadang untuk Puskesmas Keliling (Puskel) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapubaten Kepulauan Anambas tahun 2013 sebesar Rp1,2 miliar.

Tiga Eks

... Hal. 7

Segel Alat Berat di Lahan Kosong Dilepas SAGULUNG (HK) — Empat alat berat yang disegel Bapedal Kota Batam karena beroperasi tanpa izin di lahan kosong SP Plaza tinggal dua unit. Kemudian segel yang dipasang me-

ngelilingi keempat alat berat itu juga tidak terlihat lagi. Diduga segel tersebut sengaja dilepas.

Pantauan Haluan Kepri di lokasi, dari empat alat berat yang disegel itu yakni dua unit dozzer dan dua

Segel Alat

... Hal. 7

ASPANEL/HALUAN KEPRI

YURI, salah seorang mantan pejabat Dinkes Anambas menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di instansinya sebesar Rp1,2 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Selasa (18/10).

PT Silma Dinilai Lecehkan Pemko BATAM CENTRE (HK) — PT Silma Group yang beroperasi tanpa izin dinilai telah melecehkan Pemerintah Kota Batam. Karena itu, terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa izin, Pemerintah Kota diminta tegas.

"Ini pelecehan, dikira tidak ada pemerintah apa," ujar Cak Nur menjawab pertanyaan wartawan terkait aktivitas reklamasi tanpa izin yang dilakukan PT Silma Group dan beberapa

DOK

TRUK milik PT Silma Sumber Agung yang dihadang warga saat mengangkut tanah timbun beberapa waktu lalu.

perusahaan lainnya, kemarin.

"Siapapun itu, harus melengkapi izin terlebih dahulu.

Sebab lahirnya izin diawali dengan pertimbangan sejumlah aspek," terangnya.

Selain sebagai bentuk pelecahan, ungkapnya, dengan tidak adanya izin maka dipastikan tidak ada penerimaan yang mengalir ke kas daerah. "Bagaimana mau ada pemasukan, kalau izin saja tidak ada," imbuhnya lagi.

PT Silma ... Hal. 7

Editor: Sofyan dan, Layouter: Novrizal

CMYK

2

ekonomi

Kamis, 20 Oktober 2016

Untuk Menekan Inflasi

TMP

INDUSTRI KERTAS — Pekerja tengah memindahkan dan mengecek kayu di pengolahan kayu kawasan Klender, Jakarta, 20 September 2016. Saat ini, Indonesia menguasai 11 persen pangsa pasar produk kayu dan kertas di 28 negara anggota Uni Eropa.

Menko Darmin Bakal Keluarkan Kebijakan Khusus Pangan

Industri Pulp & Kertas Dinilai Potensial JAKARTA (HK) — Industri pulp dan kertas dinilai berpotensi tumbuh signifikan karena memiliki ketersediaan bahan baku dan pasar domestik yang cukup besar serta didukung dengan penerapan teknologi canggih.

"Industri pulp dan kertas kita mempunyai daya saing kuat, dibuktikan dengan negara-negara lain yang mengenakan kita dumping seperti Turki, Australia, Amerika dan Jepang,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat siaran pers di Jakarta, Selasa (18/10).

Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Kongres Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) 2016 di Jakarta.

Menurut Airlangga, industri pulp dan kertas di dalam negeri akan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup signifikan.

Salah satu faktor pendorongnya adalah upaya Pemerintah yang mengusulkan agar sektor ini masuk dalam kelompok sektor industri yang mendapatkan harga gas kompetitif. “Kementerian Perindustrian telah mengusulkan industri pulp dan kertas untuk dimasukkan dalam

kelompok bidang industri pengguna gas harga tertentu pada revisi Perpres No. 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi,” kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, peluang pengembangan industri pulp dan kertas di dalam negeri cukup terbuka karena didukung dengan ketersediaan sumber bahan baku kayu dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat serta bahan baku non kayu seperti tandan kosong kelapa sawit, kenaf, dan abaca. “Selain itu, iklim tropis di negara kita memungkinkan tanaman dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan di daerah sub tropis,” ujarnya.

Terkait perkembangan investasi di sektor berbasis hasil hutan ini, Air-

langga menyampaikan, tahun depan akan diresmikan pabrik pulp dan kertas di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dengan nilai investasi sebesar Rp40 triliun untuk tambahan kapasitas pulp sebanyak 2,8 juta ton per tahun. “Dengan tambahan kapasitas tersebut, posisi industri pulp Indonesia akan naik menjadi peringkat ke-5 di dunia,” kata dia.

Selama beberapa tahun terakhir, Airlangga menambahkan, pertumbuhan industri pulp dan kertas nasional mengalami pasang surut sehubungan dengan tantangan yang dihadapi baik dari dalam maupun luar negeri. Pertumbuhan sektor ini mengalami penurunan sekitar 2,89 persen pada tahun 2012 dan

0,53 persen tahun 2013.

“Sebagai salah satu industri prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional, kami terus mendorong industri pulp dan kertas nasional dapat tumbuh lebih baik lagi ke depannya,” kata Airlangga.

Untuk itu, Pemerintah dan pelaku usaha, termasuk yang tergabung dalam APKI, perlu bersinergi lebih kuat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi industri pulp dan kertas nasional saat ini.

"Apalagi, industri pulp dan kertas memiliki peranan cukup penting dalam perekonomian nasional,” kata dia. (tmp)

JAKARTA (HK) — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, hingga saat ini inflasi secara nasional masih rendah. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik inflasi pada tahun kalender hingga September lalu adalah sebesar 1,97 persen, dan inflasi tahun ke tahun (year on year/yoy) 3,07 persen. Adapun inflasi komponen inti sebesar 0,33 persen, dan inflasi komponen inti yoy tercatat sebesar 3,11 persen.

Hanya saja, menurut Darmin masih perlu diperhatikan beberapa sektor untuk dapat menekan inflasi dalam jangka menengah. Terutama adalah sektor pangan. Bahkan, Darmin berencana akan mengeluarkan kebijakan khusus untuk pangan agar tak berdampak besar terha-

dap inflasi.

"Inflasi sudah cukup rendah, namun begitu kita tetap ingin membangun kebijakan jangka menengah soal pangan," kata Darmin di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/10).

Darmin menyebutkan bahwa rendahnya inflasi ini turut berdampak pada tingginya minat untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah wajib mempertahankan kestabilan inflasi. Tak hanya dalam jangka pendek, namun juga untuk jangka panjang.

"Investasi kita relatif tumbuh, kecenderungannya naik terus. Itu tentu saja sebagai hasil dari deregulasi, kita meyakinkan pasar, dan pertumbuhan ekonomi kita yang tidak jelek. Orang punya optimisme juga," tutupnya.(okez)

Darmin Nasution

Desa Jadi Ujung Tombak Pembangunan Ekonomi JAKARTA (HK) — Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, wilayah pedesaan menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi nasional dengan alokasi dana pada 2016 sebesar Rp46,98 triliun.

"Pembangunan itu dimulai dari desa. Ini menjadi

ujung tombak pemerintahan Presiden Jokowi," kata Rosan saat berdialog dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (19/10).

Pertemuan jajaran Kadin Indonesia dan menteri Kabinet Kerja bertujuan

mendapatkan masukan pemerintah tentang langkah-langkah yang harus dilakukan kalangan dunia usaha untuk meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Dialog yang dipandu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peter-

nakan Juan Permata Adoe, juga dihadiri Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Pangan Franky Welirang dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UKM dan Ekonomi Kreatif Erik Hidayat.

Rosan mengatakan, peningkatan alokasi dana

APBN setiap tahunnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan mencerminkan keseriusan pemerintah untuk membangun negeri ini dari desa.

"Besarnya dana desa yang diperoleh setiap desa dapat dimanfaatkan untuk

berbagai kebutuhan masyarakat, misalnya membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian kedaulatan pangan berskala lokal," jelasnya.

Disebutkan, pada 2015 pemerintah mencairkan dana desa sebesar Rp20,76

OKEZ

KETUA Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani foto bersama usai berdialog dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (19/10).

triliun dengan pembagian rata-rata Rp280,3 juta per desa. Pada 2016, jumlah itu meningkat menjadi Rp46,98 triliun.

Rencananya, pada 2017, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp60 triliun. Selanjunya pada 2018 dana desa naik menjadi Rp103,79 triliun dan pada 2019 nilainya mencapai Rp111,8 triliun dengan rata-rata per desa sebesar Rp1,5 miliar.

"Mungkin selama ini banyak orang belum begitu mengetahui, bahwa dana yang dialihkan ke desadesa jumlahnya sangat signifikan setiap tahun. Itu akan menjadi kekuatan sangat luar biasa, terutama dalam hal ketahanan pangan," kata Rosan.

Dia optimistis, peningkatan alokasi dana desa akan memudahkan pemerintah desa untuk berkreasi menciptakan sentra usaha baru bagi terwujudnya kedaulatan pangan.

"Apabila kita mempunyai suatu program, maka gagasannya dapat diimplementasikan di segala lini. Saya yakin itu," kata Rosan.(okez)

Harga Pangan Nasional Turun JAKARTA (HK) — Pemerintah menyatakan, rata-rata harga pangan secara nasional turun dengan kisaran 1,04 persen sampai 3,45 persen sepanjang Minggu kedua Oktober 2016 dibanding bulan sebelumnya. Penurunan harga tersebut tidak termasuk harga cabai yang justru melonjak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, harga beberapa komoditas turun, di antaranya bawang merah, bawang putih, daging sapi, minyak goreng, dan telur ayam.

Ia menyebut, harga bawang merah turun dari Rp 35.500 per kilogram (kg) menjadi Rp 35.120 per kg, bawang putih turun ke harga Rp 36.030 dari sebelumnya Rp 36.420 per kg.

"Daging sapi berada di harga Rp 113.680 per kg dari sebelumnya Rp 113.-

970 per kg. Harga minyak goreng dan telur ayam juga turun, masing-masing di harga Rp 11.520 per liter dan Rp 22.400 per Kg," katanya di Jakarta, seperti ditulis Rabu (19/10).

Darmin menambahkan, dalam sepekan terakhir, harga cabai keriting merah dan cabai merah besar naik.

Harga cabai keriting dan cabai besar nasional melonjak tinggi masing-masing 18,4 persen dan 21,5 persen.

Cabai keriting dijual Rp 43.800 per kg, dan cabai besar Rp 42.950 per kg. Ini lebih tinggi dibanding harga acuan Rp.28.500 per kg.

“Pemerintah akan fokus pada beberapa produk pangan, terutama beras, gula, daging, jagung, dan cabai. Terlebih saat ini memasuki musim penghujan,” ujar Darmin.

Saat ini rata-rata pasokan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pa-

da Oktober 2016 turun 13,79 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Stok beras di PIBC per 13 Oktober 2016 sebanyak 35.719 ton, masih di atas stok normal, yakni 30.000 ton. Persediaan ini diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta selama 15 hari ke depan.

“Perlu antisipasi stok CBP (Cadangan Beras Pe-

merintah) untuk OktoberFebruari 2017 karena harga cenderung naik. Selain itu juga harus ada stok untuk antisipasi bencana,” kata Darmin.

Oleh sebab itu, Darmin menyetujui penggunaan dana CBP dengan sistem revolving. Khusus pengadaan CBP untuk wilayah DKI Jakarta, ia meminta Pemda DKI Jakarta bekerja sama dengan Perum Bulog. (lp6)

LP6

PEMERINTAH menyatakan, rata-rata harga pangan secara nasional mengalami penurunan.

Editor: Indra Kusuma, Layout: Hestu Purwanto

3

Bisnis

Kamis, 20 Oktober 2016

Harga BBM Indonesia Termurah Peringkat Kedua se-Asia Pasifik JAKARTA (HK) — Data Gasoline Prices Around the World yang dikeluarkan oleh Bloomberg melansir daftar harga bahan bakar minyak (BBM) di 61 negara di Dunia. Data tersebut mengungkap bahwa Indonesia masuk menjadi salah satu negara dengan harga BBM termurah.

Seperti dilaporkan Bloomberg, Rabu (19/16), rata-rata harga satu liter bensin di Indonesia adalah US$ 0,59 atau Rp 7.662. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat kedua harga bahan bakar termurah di Asia-Pasifik. Peringkat pertama ditempati oleh Malaysia dengan harga US$ 0,41 atau Rp 5.324 per liter.

Apabila dilihat secara keseluruhan, Indonesia menempati posisi kesembilan di Dunia dengan harga bahan bakar termurah. Posisi ini jauh mengungguli negara lain seperti Mesir, Meksiko hingga Filipina.

Walau masuk ke dalam rangking sepuluh besar harga bahan bakar termurah, Bloomberg menilai bahwa harga ini belum cuk-

up terjangkau bagi sebagian besar penduduk Indonesia.

Dengan rata-rata pendapatan sebesar US$ 10,16 atau Rp 131 ribu per hari, penduduk Indonesia harus rela mengeluarkan 5,83 persen pendapatan per harinya untuk membeli bahan bakar.

Tingkat keterjangkauan harga bahan bakar Indonesia masih duduk di peringkat 55. Hal ini jauh dibawah negara Asia Pasifik lainnya.

Data dari Bloomberg juga mengungkap bahwa pengemudi di Indonesia rata-rata menghabiskan 118,71 liter BBM dalam setahun. Angka tersebut setara dengan 1,9 persen dari rata-rata total gaji yang didapat.(lp6)

lp6

BBM TERMURAH — Aktivitas pengisian BBM di SPBU Cikini, Jakarta, Rabu (30/9/2015). Menteri ESDM, Sudirman Said menegaskan, awal Oktober tidak ada penurunan atau kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) baik itu bensin premium maupun solar.

Kopi Robusta Bengkulu Masuk Jajaran Kopi Terbaik

KOM

KOPI Robusta asal Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, "Ngupei Konakito" BENGKULU (HK) — Kopi Robusta yang berasal dari Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dengan merek dagang Ngupei Konakito masuk jajaran 15 kopi terbaik Indonesia. Kabar ini tersiar dalam ajang AE masuk semifinal Kontes Kopi Spesialty Indonesia (KKSI) atau “Indonesia Cupping Competition” yang digelar Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (PPKKI) di Jakarta.

"Kopi robusta Kepahiang, Bengkulu terpilih masuk 15 besar untuk dipilih tiga besar, kopi terbaik di Indonesia,” ungkap pegiat

kopi dari Konakito Bengkulu Heri Supandi Selasa (18/10).

AEKI AICE COFFE merupakan kontes yang digelar oleh asosiasi eksportir kopi Indonesia. Kompetisi AEKI AICE COFFEE Contest 2016 ini, dinilai juri terbaik dari 12 negara dan kopi Robusta Bengkulu bermerek dagang, "Ngupei Konakito" berhasil meyakinkan 12 juri terhadap cita rasa kopi yang nikmat dan khas Bengkulu.

Selain itu, kopi Robusta Bengkulu juga bersaing dengan kopi Robusta dari Pulau Jawa dan beberapa daerah di Sumatera, seperti Sumatera Selatan dan Lampung dan Aceh untuk men-

duduki posisi tiga besar.

Hasil penjurian dan pemenang kontes akan diumumkan pada 21 hingga 23 Oktober 2016, saat Hari Kopi Nasional di Takengon Provinsi Aceh Mengikuti kompetisi bergengsi ini merupakan salah satu terobosan guna memperkenalkan bahwa kopi Bengkulu juga merupakan kopi terbaik di Indonesia yang patut diketahui pasar internasional.

"Ini adalah upaya membuka peluang ekspor kopi Bengkulu nantinya menjadi lebih besar lagi, dan menjadi kebanggaan daerah,” jelas Heri.

Kopi Konakito diketahui memiliki beberapa varian citarasa yang wajib dicoba para pecinta kopi, seperti Robusta Original, Robusta Tradisional, Robusta Super, Robusta Semang serta Arabica.

Menanggapi pencapaian tersebut, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DiskopUKMPerindag) Provinsi Bengkulu Ismed Lakoni menyatakan pemerintah siap mendukung para pegiat kopi untuk mengenalkan kopi Bengkulu ke level global.

"Pemprov siap support penuh trobosan yang dilakukan oleh para penggiat muda kopi Bengkulu dalam menghadapi kontes yang digelar oleh asosiasi eksportir kopi Indonesia. (Kompetisi AEKI AICE COFFEE Contest 2016). Kita berharap untuk tahun mendatang, Bengkulu terpilih sebagai tuan rumah Festival Kopi Nusantara dan Peringatan Hari Kopi Sedunia," pungkas Ismed Lakoni.(kom)

Tering Bay Golf Gelar Tournament Amal

ISTEMEWA

PARA staff dan caddy yang menjadi peserta turnament Golf Amal berfoto bersama di Lapangan golf Tering Bay, Selasa (18/10).

Diikuti Para Staff dan Caddy Batam Bintan BATAM (HK) — Untuk pertama kalinya, Tering Bay Golf Batam menggelar turnamen golf amal yang pesertanya adalah para staff dan caddy dari seluruh lapangan golf yang ada di Batam dan Bintan. Acara yang bertajuk “A five of clubs” Charity Golf Tournament telah sukses digelar, Selasa kemarin (18/10) di Tering Bay Golf & Country Club.

Hal ini disampaikan Sales & Marketing Manager Tering Bay Golf & Country Club, Dian Ariati dalam rilisnya yang diterima Haluan Kepri, Rabu (19/10). "Sebuah golf charity yang diperuntukan untuk para staff dan caddy dari seluruh lapangan golf yang ada di Batam dan Bintan, baru saja sukses kita laksanakan," katanya.

Memang, jelas Dia, Untuk pertama kalimya, Lapangan golf yang merupakan salah satu championship golf course yang ada di Batam ini, memprakarsai golf charity yang bertajuk “A five of clubs” Charity Golf Tournament. Dengan didukung oleh beberapa sponsor salah satun-

ya adalah golfer Abu Samah dan juga sponsor dari Wisley Golf & Sport Center serta dukungan dari Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Batam.

Sejak awal pelaksanannya, terlihat keceriaan para staff dan caddy dari beberapa lapangan golf di Batam dan Bintan ini berkumpul. Mereka dengan antusiasnya mengikuti tournament ini dan dengan patuh mengikuti peraturan untuk attire ataupun pakaian dimana mereka harus menggunakan celana panjang dan tambahan atribut sarung tidak terkecuali untuk mens dan ladies golfers.

"Memang untuk peraturan permainan pada tournament kali ini pun berbeda dimana para golfers hanya boleh menggunakan 5 batang stick atau yang di sebut five of clubs, yaitu driver,attire dan 3 irons," jelas Dian.

Yang lebih utama lagi, kata Dian menegaskan bahwa tujuan diselenggarakannya tournament ini adalah untuk lebih mengakrabkan kebersamaan dikalangan staff dan caddy

lapangan golf di Batam dan Bintan, juga disamping itu untuk menggalang dana karena hampir sebagian besar tournament fee yang dibayarkan adalah untuk kepentingan charity (amal).

"Dan untuk kali ini donasi tersebut diberikan kepada adikadik dari Yayasan Darul Muhit Batam. Yang pada saat makan siang mereka ikut hadir dan berkumpul bersama para golfers," kata Dian lagi.

Untuk para pemenang pada tournament ini, Best Gross Overall diraih oleh Adi, Best Nett Overall oleh Haldi dan Juara pertama Ladies oleh Juliana. "Mereka semua adalah staff dan caddy dari Tering Bay," ujarnya.

Sedangkan pemain dari Bintan, yang meraih juara pertama adalah Jaffar untuk Men Division. Serta Sudirman juga dari Tering Bay meraih juara ketangkasan Nearest to The Pin. "Tournament charity untuk staff dan caddy seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan di lapangan golf yang lain secara bergiliran," kata Dian.(r/iks)

BRI dan Kemendikbud Luncurkan Kartu Indonesia Pintar Plus JAKARTA (HK) — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mendukung pemerintah dalam upaya percepatan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, BRI meresmikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Plus.

Peluncuran dilakukan di SMK Negeri 2 Yogyakarta dan SMP Negeri 6 Yogyakarta, Rabu (19/10)."Untuk mewujudkan percepatan inklusi keuangan sesuai arahan Presiden, BRI bersama Kemendikbud secara khusus mendesain skema penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) menggunakan kartu bagi siswa SD, SMP dan SMK seluruh Indonesia penerima

dana PIP melalui KIP Plus," kata Corporate Secretary BRI Hari Siaga Amijarso.

KIP Plus dalam satu kartu memiliki 3 fasilitas yang berbeda, yakni sebagai kartu debit private label, wallet PIP, dan kartu ATM BRI. Sebagai kartu debit private label, KIP Plus bisa digunakan siswa untuk berbelanja kelengkapan sekolah di merchant dan koperasi-koperasi sekolah yang menggunakan di EDC BRI. Dana yang digunakan untuk belanja kelengkapan sekolah berasal dari saldo awal pada wallet PIP sesuai kuota dana PIP yang ditetapkan Kemendikbud.

"Dengan menggunakan KIP Plus, diharapkan para siswa

lebih mengenal produk perbankan sejak dini dan menjadi sarana edukasi yang efektif untuk pengelolaan keuangan bagi siswa," ungkap Hari.

Selain untuk bertransaksi, KIP Plus bisa digunakan sebagai sarana menabung bagi para siswa yang bisa diambil sewaktu-waktu melalui 69.552 agen BRILink, 10.628 Unit Kerja BRI dan 23.126 jaringan ATM BRI di seluruh Indonesia.

"Untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap siswa, Bank BRI juga mendorong koperasi sekolah untuk dijadikan sebagai Agen BRILink sehingga akan turut meningkatkan daya saing dan pemberdayaan KoperasiKoperasi Sekolah di seluruh Indonesia," pungkasnya.(kom) Editor: Indra Kusuma, Layout: Parlin

4

pendidikan

Kamis, 20 Oktober 2016

UN Tak Perlu Tiap Tahun JAKARTA (HK) — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya siap melakukan kajian terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) karena bagi pemetaan tidak perlu diadakan setiap tahun.

"UN tidak harus setiap tahun kalau fungsinya hanya untuk pemetaan," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu (19/10).

Sejak UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, lanjut dia, tingkat signifikan-

si UN semakin berkurang.

Siswa-siswa juga tidak lagi melakukan kecurangan, karena UN bukan lagi penentu kelulusan. "Sekarang ini fungsi UN hanya untuk pemetaan. Untuk menentukan mana sekolah yang memenuhi standar kualisifikasi

pendidikan dan mana yang tidak. Ini yang kita kaji, apakah UN itu perlu setiap tahun kalau fungsinya hanya untuk pemetaan," jelas Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Dari hasil pemetaan itu, maka didapat dua jenis sekolah yakni sekolah yang melakukan terobosan dan sekolah yang belum memenuhi standar. Menurut dia, sekolah yang melakukan terobosan itu nantinya akan membimbing atau melakukan pendampingan terhadap sekolah yang be-

lum memenuhi standar tersebut.

"Nanti tergantung kebutuhan sekolah itu, kurangnya dimana. Sedangkan untuk sekolah yang sudah melakukan terobosan, nanti akan kita berikan penghargaan," papar dia.

Selama ini, sambung dia, pelaksanaan UN dilakukan setiap tahun, namun hasil pemetaan yang didapat dari UN itu tidak dimanfaatkan. "Dana yang digelontorkan untuk Ujian Nasional tersebut lebih dari Rp500 miliar," katanya.

Mendikbud mengatakan lebih baik dana tersebut digunakan untuk perbaikan sekolah rusak maupun peningkatan kompetensi guru. Meski demikian, pihaknya akan melakukan kajian internal mengenai pelaksanaan UN karena melibatkan banyak pihak.

Dalam waktu dekat akan dirumuskan hasil kajian tersebut. (ant)

PANTAU UN — Walikota Batam Rudi SE, saat memantau pelaksanaan UN di salah satu SMA beberapa waktu lalu. Untuk UN ini, kata Mendikbud tidak perlu dilakukan setiap tahun karena tujuannya untuk bahan evaluasi pendidikan yang diterpakan secara nasional.

DOK

Mahasiswa Poltek Batam Ciptakan Game Gonggong in The Sky BATAM (HK) — Mahasiswa Politeknik Negeri Batam membuat aplikasi game berbasis Android dengan nama Gonggong in the Sky yang dapat diunduh secara gratis melalui Play Store.

"Gonggong menurut kami sudah menjadi ciri khas bagi Kepri. Bagi wisatawan rasanya belum sah ke Kepri kalau belum makan gonggong," kata mahasiswa D-4 Politeknik Negeri Batam program studi teknik multimedia dan jaringan Arif

Muspita, yang membuat game tersebut di Batam, belum lama ini.

Ia membuat game dengan tujuan untuk mengenalkan gonggong sebagai salah satu wisata kuliner andalan di Kepulauan Riau. "Pemilihan nama game Gonggong in the Sky berlawananan dengan habitat asli gonggong sebagai hewan yang hidup di perairan," kata dia.

Menurut Arif, hal tersebut merupakan bagian

agar membuat jalan cerita dari game menjadi lebih menarik. "Game ini menceritakan bahwa setiap hari ada banyak gonggong yang kehilangan nyawanya karena diolah menjadi makanan yang sangat lezat di Kepulauan Riau. Oleh karena itu game ini ingin mengajak pemainnya untuk membantu arwah dari gonggong yang telah menjadi hidangan tadi agar bisa mencapai nirwana dengan melewati rintangan awan jahat," kata dia.

Arif mengatakan cara bermain game gonggong ini cukup mudah. Pemain cukup menyentuh latar secara berulang agar gonggong dapat terbang.

Sedangkan untuk mele-

Wajib Belajar 12 Tahun Belum Ada Tindak Lanjut

wati rintangan, pemain dapat memiringkan layar smartphonenya ke kiri atau ke kanan. "Selain itu di game ini juga tersedia leaderboard, sehingga pemain game dapat bertanding skor tertinggi dengan pemain lainnya," kata Arif.

Untuk saat ini game Gonggong in the Sky, kata Arif, telah dirilis dan dapat diunduh secara gratis di Play Store. "Tim yang merancang berharap game ini dapat berperan dalam menyukseskan program Kepri go digital yang belum lama ini diresmikan kementerian pariwisata dan pemerintah Provinsi Kepri," kata dia. (ant)

NET

JAKARTA (HK) — Salah satu janji kampanye yang disampaikan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam dunia pendidikan adalah mengenai wajib belajar 12 tahun, namun hingga genap dua tahun kinerjanya, belum terlihat tanda-tanda bahwa wajib belajar 12 tahun berhasil dilaksanakan.

"Sampai sekarang belum ada tindak lanjut kebijakan tentang wajib belajar 12 tahun.

Jadi belum tahu bagaimana mekanisme, sistem serta apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendidikan menjadi wajib belajar 12 tahun," ungkap Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema, saat dihubungi Okezone, belum lama ini.

Selama ini wajib belajar baru 9 tahun bahkan wajib belajar tersebut belum tertata dengan baik. "Sembilan

tahun ini saja masih tertatih-tatih, bagi siswa di jenjang SD sampai SMP karena belum tersampaikannya Kartu Indonesia Pintar di seluruh wilayah," ujarnya.

Doni berharap, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun bisa segera direalisasikan. "Janji kampanye wajib belajar 12 tahun ini belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang," tambahnya. (dbs)

GEDUNG Politeknik Batam di Batam Centre. Mahasiswa dari Politeknik Batam ini banyak melahirkan berbagai inovasi teknologi.

Sekolah Diminta Laksanakan Ekstrakurikuler Musik Tradisional MAGELANG (HK) — Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito meminta pengelola sekolah di daerah itu untuk melaksanakan ekstrakurikuler musik tradisional sebagai bagian upaya mendidik anak-anak melestarikan budaya bangsa.

"Karena melalui ekstrakurikuler musik tradisional bisa memunculkan ketertarikan dan kebanggaan siswa untuk memainkan alat musik tersebut," katanya saat kunjungan ke SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 dan 4 di Magelang, Senin (17/ 10) lalu.

Saat Wali Kota Sigit bersama sejumlah pejabat pemkot lainnya berkunjung ke sekolah itu,

para siswa memainkan sejumlah nomor musik angklung. Sejak tiga tahun terakhir, pengelola sekolah tersebut mengajarkan ekstrakurikuler musik angklung kepada siswa kelas IV dan V. Ia mengatakan kegemaran bermain musik tradisional perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini.

"Seni tradisional jangan sampai ditinggalkan meski sekarang era sudah berubah, serba digital," katanya.

Ia mengharapkan sekolah-sekolah lainnya di kota itu menerapkan hal yang serupa dengan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 dan 4 terkait dengan pelajaran ekstraku-

rikuler seni tradisional.

"Musik tradisional banyak macamnya, salah satunya angklung. Seni lainnya seperti karawitan juga bisa kita kenalkan sejak dini agar bisa terus lestari," ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 Sugiyarti mengatakan, 35 siswa rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler musik angklung yang diselenggarakan sekolah tersebut. "Agar siswa mencintai musik tradisional.

Semula kami inginnya gamelan, tetapi mahal untuk membelinya. Akhirnya kami putuskan angklung. Tetapi tujuan kami yang utama agar anakanak mengenal musik tra-

MUSIK tradisonal melayu perlu diterapkan dalam ekskul di sekolah.

Hal ini dalam upaya melestarikan seni budaya melayu dikalangan generasi muda.

NET

disional," katanya.

Kegiatan ekstrakurikuler musik angklung

dipimpin oleh Ervin Yudi Aryani yang juga guru Bahasa Inggris di sekolah itu.

"Anak-anak yang berminat mengikuti sebenarnya banyak, tetapi alatnya ha-

nya 35 angklung, maka kami membuka untuk 35 anak," kata Ervin. (oke)

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081275412761.

Editor : Arment, Layout : Mario

5

opini

Kamis, 20 Oktober 2016

Operasi Pemberantasan Pungli OPERASI Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan Polda Kepri menjadi topik di Kota Batam. Selama seminggu terakhir, Tim Pemberantasan Pungli telah berhasil menangkap lima orang, tiga diantaranya oknum anggota polisi dan dua lainnya dari Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam. Kelima orang itu tertangkap tangan ketika menerima upeti.

Dalam operasi tangan tangan di Disdukcapil, Tim menemukan uang jutaan rupiah hasil kutipan pengurusan penerbitan surat-surat terkait kependudukan. Kutipan itu melalui calo maupun

titipan langsung dari warga.

Kalau dari calo mereka menyelipkan uang ke dalam dokumen persyaratan pengurusan dengan jumlah bervariasi mulai Rp20 ribu-Rp150 ribu per orang ke oknum PNS Disduk. Sementara tiga oknum polisi lainnya juga menerima uang dari warga dan calo walaupun nominalnya

tidak besar.

Kita tentu memberikan apresiasi atas operasi tangkap tangan itu. Sebab kasus ini bisa dijadikan pelajaran bagi oknukm pegawai maupun polisi lainnya dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan bebas dari pungli.

Namun demikian, dari dua kasus penangkapan itu sangat mungkin sekali

jika praktik Pungli itu tidak hanya terjadi di Kota Batam, tetapi juga di daerah-daerah lain di Provinsi Kepri. Sebab, bagaimanapun, pengawasan yang dilakukan Tim pasti memiliki keterbatasan.

Pemberian uang jasa sebagai wujud ucapan terima kasih, atau secara umum disebut tip manakala berlangsung transaksi jasa antara dua orang atau

Tugas Intelektual Muslim Sementara Indonesia sendiri tidak pernah berdaulat secara ideologis, yang menyebabkan bangsa ini mudah diintervensi bahkan dijajah oleh bangsa lain, dari dulu hingga sekarang. Inilah yang menyebabkan negeri ini tidak memiliki martabat. Dalam istilah martabat terkandung nilai kemuliaan, keadaban, kemandirian, kehormatan, bahkan disegani oleh orang lain.

Psikologi keterjajahan bangsa ini telah lama mengurat syaraf dari generasi ke generasi. Dalam istilah lain bangsa ini dalam kubangan hegemoni dan intervensi kolonialisme. Strategi mencari jalan keluar dari hegemoni dan imperialisme asing inilah, yang menjadi tugas pertama para cendekiawan Muslim dengan gagasan dan pemikirannya. Sebab, tugas pertama seorang mukallaf (Muslim) menurut Imam Syafi'i adalah memikirkan kemajuan agamanya. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan potensi cendekiawan Muslim yang juga melimpah, sudah semestinya Indonesia berdaulat dan bermartabat dari sejak dulu, tetapi faktanya hingga hari ini bangsa ini justru kian terjajah. Quo Vadisintelektual Muslim?

Dalam Alquran, kalimat yang paling banyak diulang, yakni sebanyak 31 kali dengan redaksi yang persis sama adalah kalimat yang berkaitan dengan nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Allah menekankan, kalimat itu dengan sebuah pertanyaan, "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seolah mengindikasikan sebuah sikap yang tidak adanya rasa syukur dalam diri manusia. Sebab, faktanya kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat dan anugerah, yang diberikan Allah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Ketidaksyukuran manusia kepada Allah direfleksikan dengan pengabaian nilai dan hukum Allah, dalam mengelola bumi dan seluruh kekayaan yang ada

Kolom Publik PENGOLAHAN Citra digital atau sering disebut dengan image processing merupakan pemrosesan citra dua dimensi. Awal 1920-an image processing dimanfaatkan untuk pemberitaan media cetak dari London ke New York, proses ini memakan waktu kurang dari 3 jam melalui kabel bawah laut. Saat ini, para peneliti terus melakukan pengembangan terhadap teknologi image processing.

Kini, image processing digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada suatu bentuk seni yang menggunakan gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita yang biasa kita sebut dengan komik. Biasanya komik dicetak dengan kertas dan dilengkapi dengan teks.

INDONESIA, negeri zamrud khatulistiwa yang dianugerahi Allah kekayaan alam yang sangat melimpah. Tidak ada negara di dunia yang memiliki kekayaan alam seperti di Indonesia. Itulah mengapa dari dulu Indonesia selalu menjadi incaran para kolonial, baik kolonialisme gaya lama maupun penjajahan gaya baru.

Oleh: Ahmad Sastra Dosen Pascasarjana UIKA Bogor di dalamnya terkait dengan bidang ekonomi. Pengabaian itu juga terjadi dalam mengelola manusia dalam pola pikir dan pola sikapnya yang terkait dengan bidang sosial, budaya, politik, hukum, dan pendidikan. Allah mengingatkan, sekaligus mengancam kaum Muslimin yang abai terhadap peringatan dan hukum Allah dalam surah Thahaa: 124, "Dan Barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta."

Di antara ayat-ayat pertanyaan tentang kenikmatan yang diberikan kepada manusia dalam surah ArRahman, Allah membeberkan berbagai fenomena kosmos, sains, dan hubungannya dengan teologi. Adalah penting dan mendesak merealisasikan Islam rahmatan lil'alamindalam perspektif peradaban bermartabat yang mampu menjadikan bumi Indonesia ini terjaga, maju, dan menyejahterakan rakyat, bukan peradaban sekuler apalagi komunis yang anti terhadap aspek teologis. Akibatnya, kini bumi Indonesia diambang kerusakan ekologis dan sosiologis. Padahal, Allah telah menata sedemikian sistemis dan sistematis.

Bahkan, Allah mengingatkan dalam surah alA'raaf: 85, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."

Inilah karakteristik epistemologi Islam yang mengin-

tegrasikan antara fenomena kosmos, sains, dan teologis sekaligus. Dalam perspektif inilah, peran strategis cendekiawan Muslim menemukan relevansinya.

Sebab, menyandang gelar cendekiawan dan Muslim, sekaligus berarti mengintegrasikan sains dan teologi secara bersamaan. Cendekiawan Muslim bukanlah cendekiawan sekuler parsial, tapi integratif holistik.

Peradaban Barat dengan landasan epistemologi sekuleristik dan ateisitik telah melahirkan manusiamanusia jahat, rakus, dan destruktif demi memenuhi kehausan duniawi dan kekuasaan. Hasilnya adalah sebuah peradaban anti-Tuhan, yang lebih mengedepankan kebebasan tanpa batas di semua bidang kehidupan. Sains dan teknologi ala Barat sekuler hanya berorientasi materialisme dan mengabaikan nilai dan moral. Dari paradigma sains sekuler inilah, awal dari kerusakan bumi dengan sumber daya alamnya hingga kerusakan manusia dengan pemikiran, jiwa, dan perilakunya. Allah dengan tegas telah memberikan ilustrasi fakta ini dalam surah ar-Ruum: 41, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Ada sebuah pertanyaan yang mendasar, sekaligus keprihatinan yang mendalam, mengapa bangsa mayoritas Muslim ini belum memiliki kedaulatan dan martabat. Umat Islam yang dahulu mencapai puncak kejayaan peradaban, kini

hanya tinggal kenangan. Kaum Muslimin tak lagi menjadi bangsa yang disegani, sebagaimana dahulu semasa Rasulullah. Islam dan kaum Muslim saat itu dan beberapa abad setelahnya begitu disegani oleh siapa pun karena kemajuan di bidang sains teknologi, ekonomi, budaya di bawah kekuatan teologinya. Padahal, Rasulullah oleh Michael D Hart digambarkan sebagai sosok paripurna peletak peradaban agung, " …kesatuan tunggal yang tidak ada bandingannya dalam memengaruhi sektor keagamaan dan duniawi secara bersamaan, merupakan hal yang mampu menjadikan Muhammad untuk layak dianggap sebagai sosok tunggal yang memengaruhi sejarah umat manusia...."

Hilangnya kedaulatan dan martabat ini bermuara pada terpisahnya sains, kosmos, dan teologi dari setiap diri Muslim. Singkatnya adalah karena sekulerisasi yang telah merasuk ke dalam pikiran dan jiwa kaum Muslimin di semua bidang kehidupan, seperti sains, politik, budaya, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Keprihatinan inilah yang kemudian memunculkan ide untuk menyiapkan kader-kader umat terbaik, yang akan meneruskan penegakan kembali peradaban Islam yang telah lama runtuh. Kini umat sedang tidur, tapi tidurnya terasa terlalu panjang. Mesti begitu, ada kader umat yang menjadi pelopor yang menggali dan mencari mutiara yang hilang. Pemikiran Islam yang dulu menguasai dunia adalah mutiara paling berharga, yang harus 'direbut' kembali. Kader

Pemanfaatan Teknologi Image Processing Namun, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini komik dapat dinikmati hanya melalui perangkat smartphone yaitu dengan aplikasi “Comic Reader”. Aplikasi ini berbasis android namun dalam penampilan gambar, kualitas yang ditampilkan kurang baik untuk pembaca karena gambar yang disediakan terlalu kecil. Oleh karena itu dibutuhkan pemanfaatan image processing untuk memperbaiki tampilan agar tampak lebih jelas.

Tujuan image processing memperbaiki tampilan agar dihasilkan gambar yang lebih jelas untuk tiap scene-nya, maka tampilan

komik akan lebih baik karena tidak perlu melakukan proses zoom in dan zoom out. Hasil tampilannya akan menjadi lebih besar dan jelas sehingga penikmat komik menjadi lebih nyaman dengan adanya perbaikan kualitas gambar pada komik. Pemanfaatan image processing tidak hanya dalam bidang teknologi informasi namun juga dapat diterapkan dalam bidang lain seperti dalam proses pengolahan hasil perkebunan buah apel. Saat ini proses pemilahan buah apel masih dilakukan secara manual. Namun, cara tersebut kurang akurat karena berbedanya

persepsi tiap orang. Pengukuran tingkat kemiripan kematangan buah apel dapat dilakukan dengan memanfaatkan image processing.

Image processing dalam bidang ini menggunakan komposisi warna sebagai parameternya. Alat yang digunakan adalah usb webcam, untuk mengambil gambar apel dengan jarak tertentu, dari wadah yang disiapkan kemudian gambar yang dicapture di transmisikan kedalam laptop untuk mengetahui kematangan apel berdasarkan komposisi warna pada apel tersebut. Kemudian peneliti melakukan 6 kali pengujian dengan pencahayaan dan jarak yang berbeda untuk mengetahui keakura-

pelopor kebangkitan peradaban Islam inilah yang disebut cendekiawan Muslim dalam arti yang luas.

Islam adalah manhajkehidupan bagi kebaikan manusia seluruhnya sebab ia berasal dari sang Pencipta manusia. Islam adalah manhajkehidupan yang realistiks, dengan berbagai susunan, sistematika, kondisi, nilai, akhlak, moralitas, ritual, begitu juga atribut syiarnya. Ini semuanya menuntut risalah ini ditopang oleh powerkekuasaan yang dapat merealisasikannya. Ditopang oleh manusia-manusia amanah dengan ketundukan jiwa secara bulat kepadanya, disertai ketaatan dan pelaksanaan. Allah menegaskan, kemuliaan hukum-Nya dalam surah al-Maidah ayat 50. "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orangorang yang yakin?"

Karena itu, tugas seorang yang menyandang gelar cendekiawan Muslim tidaklah ringan di mata Islam.

Seluruh cendekiawan Muslim, ilmuwan Muslim, dan para ulama terdahulu telah dengan gamblang memberikan contoh, bagaimana mereka menghabiskan waktu demi meraih kemuliaan dan martabat Islam dan kaum Muslimin sebagai sebuah bangsa. Dengan seluruh potensi yang dimiliki, para pendahulu telah menorehkan sejarah kegemilangan kemajuan Islam, yang adil dan beradab bagi seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, suku, warna kulit, dan bahasa.

Usaha bijak dan pengorbanan yang cerdas para cendekiawan Muslim, pertama kali harus diorientasikan bagi pembangunan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang dibangun di atas manhajAllah. Hal ini relevan dengan kondisi masyarakat negeri ini yang semakin mengalami degradasi sains dan moral. Usaha ini memerlukan keimanan dan pemahaman tentang realitas sebagai hakikat keimanan dan wilayahnya dalam sistem kehidupan. (rpc)

Oleh: Cytra Sari Rewati Saragi, NIM 3311401002 dan Florensa Evelina Siahaan, NIM 3311401004, Mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Pembimbing, Mir’atul Khusna Mufida, M.Sc. tan data. Dari hasil pengujian didapatlah keakuratan data yaitu ketika cahaya lampu 14 watt berada diatas sekitar 4 meter dan jarak webcam 13 cm, maka didapat penggolongan kematangan buah apel yang meliputi matang (0%-11%), mengkal (12%-17%),dan mentah (18%-100%). Dengan image processing, proses pemilahan lebih akurat dan terjamin. Pemanfaatan teknologi Image Processing terbukti dapat diterapkan dalam beberapa bidang kehidupan. ***

lebih. Tip pada umumnya diberikan secara sukarela oleh pihak penerima jasa dalam jumlah tertentu sebagai ucapan terima kasih.

Praktik tersebut termasuk dalam kategori pungutan luar atau suap.

Praktik suap atau pungutan liar pada dasarnya juga terjadi karena kedua belah pihak sama-sama sepakat melakukannya, entah dalam keadaan terpaksa ataupun atas kemauan sendiri.

UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas mendefinisikan praktik

korupsi ke dalam 30 jenis, yang salah satunya adalah praktik suap-menyuap.

Untuk menghindari agar jangan sampai terjadi lagi pungli itu tentu dibutuhkan keberanian dari pihak pemberi untuk menolak menyerahkan uang pungutan. Begitu juga dengan penerima upeti juga harus ada keberanian untuk menolak. Keberanian ini sudah saatnya dimulai dari sekarang dan harus menjadi budaya dalam perilaku masyarakat. Hal ini penting agar praktik-praktik pungli itu perlahan-lahan dihilangkan. Semoga.***

C akap B ijak "ANDA bisa membuat takhta dari bayonet, tapi Anda tidak akan mampu duduk terlalu lama di atasnya."

(Boris Yeltsin, Politikus)

"JIKA yakin perang akan menghasilkan kemenangan, Anda harus bertempur, meskipun aturan melarangnya."

(Sun Tzu, Filsuf)

Resensi Ahkam Sulthaniyah Judul buku: Ahkam Sulthaniyah Karya: Imam Al Mawardi AL-AHKAM as-Sulthaniyyah ini merupakan karya monumental al-Mawardi yang kuat diyakini ditulis atas permintaan Khalifah al-Qa’im bi Amrillah (422–467 H). Buku ini memuat hukum-hukum yang sangat dibutuhkan oleh para penguasa, khususnya khalifah dan jajarannya. Selain dibutuhkan oleh aparatur pemerintah sebagai rujukan untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka, juga menjadi pegangan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban para penguasa atas diri mereka. Dengan begitu, mereka mempunyai pedoman untuk melakukan check and balance.

Buku ini terdiri dari dua puluh bab, dan membahas banyak hal, seperti: akad Imamah, pengangkatan Wizarat (pembantu khalifah), bukan wizarat dengan konotasi kementerian seperti dalam sistem demokrasi, pengangkatan Imarah ‘ala al-Bilad (kepala daerah), pengangkatan Imarah ‘ala al-Jihad (panglima perang), dan sebagainya. Termasuk bab tentang penetapan Jizyah dan Kharaj, hukum Ihya’ al-Mawat (menghidupkan tanah mati), eksplorasi air (termasuk tambang), Hima dan Irfaq (proteksi lahan dan kepemilikan umum), hingga Diwan (administrasi), Ahkam al-Jara’im (hukum tindak kriminal), dan Hisbah.

Menariknya, dalam buku ini al-Mawardi sama sekali tidak terpengaruh oleh teori-teori Socrates, Plato, Aristoteles atau filsuf Yunani lainnya. Padahal, ketika itu pemikiran mereka sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dalam penulisannya, beliau berpijak pada alQur’an, as-Sunnah, ijma’ dan qiyas sebagaimana dalil yang lazim digunakan di kalangan mazhab Syafi’i. Selain itu, beliau juga menjelaskan berbagai

pandangan mazhab yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam ini.

Istimewanya lagi, buku AlAhkam as-Sulthaniyyah ini menjadi rujukan penting karena selain penulisnya yang merupakan seorang mujtahid, juga adalah pelaku sejarah. Istimewanya lagi, buku ini merupakan tulisan yang paling awal membahas tentang sistem Negara Khilafah sekaligus menjadi dokumen autentik penerapan sistem pemerintahan Islam di dalam Negara Khilafah, pada era Khilafah Abbasiyyah.

Al-Mawardi dilahirkan di Basrah, Irak, tahun 364 H, nama lengkapnya adalah Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi.

Nama kunyah-nya adalah Abu al-Hasan dan populer dengan nama al-Mawardi. Al-Mawardi dinisbatkan pada pembuatan dan penjualan air mawar (alwarad), dan keluarganya populer dengan sebutan itu.

Beliau berguru kepada ulama Basrah, Abu al-Qasim asShumairi (wafat 386 H) dan menjadi menjadi murid istimewa ulama besar Baghdad, Abu al-Hamid al-Isfirayini (wafat 406 H). Beliau menimba ilmu bahasa dan sastra kepada Imam Abu Muhammad al-Bafi (wafat 398 H), yang merupakan orang paling alim pada zamannya dalam bidang nahwu, sastra dan balaghah.

Kefaqihan al-Mawardi, telah mengantarkannya pada jabatan Qadhi al-Qudhat (Kepala Hakim) pada tahun 429 H di era Khalifah al-Qa’im bi Amrillah (422–467 H).

Al-Mawardi adalah salah seorang fuqaha mazhab Syafi’i yang sudah sampai pada level Mujtahid, dan merupakan pemimpin mazhab Syafi’i di zamannya.

Wafat pada usia 86 tahun, tahun 450 H. Karyanya meliputi berbagai bidang keilmuan, terutama fikih yaitu: al-Iqna’, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, al-Hawi, Qawanin al-Wuzara’, Tashil anNadhr, dan Ta’jil ad-Dzafr. (wec)

√ Desakan Perombakan di Dinas PU Menguat -Calo mulai berkeliaran

√ Ispektorat Panggil Dua Pejabat -Ditunggu hasilnya Pak Cik REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

PP o j o k

Editor : Fery Heriyanto, Layout : Hestu Purwanto

CMYK

6

iklan

Kamis, 20 Oktober 2016

CMYK

Editor: Helmi Rizal

7

sambungan

Kamis, 20 Oktober 2016

Tiga Eks .....

Mereka adalah Said Moch Damrie SKM, MPH selaku mantan Kandinkes, sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kemudian, Yuri Destarius SKM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Syariffudin, Ketua Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Sidang ketiga terdakwa digelar terpisah (split), namun dengan majelis hakim yang sama yakni Santonius Tambunan SH MH didampingi dua hakim anggota, Corpioner SH MH dan Yon Efri SH. Ketiga terdakwa didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya, Agus Riawantoro SH serta Iwan Kesuma Putra SH MH. Agenda sidang kali ini mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna, Syafri Hadi SH MH dan Ricko Za Musti SH. Usai pembacaan dakwaan, ketiga terdakwa melalui Penasehat Hukumnya (PH), tidak mengajukan keberatan (eksepsi) kepada majelis hakim.

Dalam dakwaan, JPU menyebutkan Said Damrie selaku PPK bersama dua terdakwa lainnya diduga telah menguntungkan diri sendiri, menyalah-gunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya dan menguntungkan orang lain. " Hingga merugikan negara dalam korupsi pengadaan kegiatan penyaluran dana tersebut sebesar Rp1,2 miliar lebih dari pagu anggaran Rp3,1 miliar lebih APBD tahun 2013," ucap JPU. Modus yang dilakukan dalam kasus korupsi tersebut, terdapat tiga paket pengadaan BBM atau pelumas dan jasa servis. Ketika suku cadang dari nominal untuk pengadaan BBM lebih kurang Rp2 Miliar. Sedangkan servis, sekira Rp600 juta. " Suku cadang

sambungan Hal. 1 Rp400 juta, dengan total sekira Rp3,1 Miliar," ungkap Kasi Pidsus Natuna ini saat ditemui usai melimpahkan berkas ketiga tersangka korupsi tersebut di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, menerangkan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, ditemukan adanya sejumlah kejanggalan, berupa kegiatan diduga fiktif yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Hal tersebut dilakukan terdakwa Yuri Destarius pada saat itu menjabat sebagai PPTK dari Januari - Juni 2013 telah merealisasikan dana belanja BBM/ Gas dan Pelumas sebesar Rp1.067.155.500, untuk belanja pergantian suku cadang Puskel sebesar Rp388 juta dan untuk belanja jasa service Rp182.

200.000.

"Akan tetapi jumlah dana yang direalisasikan oleh terdakwa Yuri Destarius tidak sesuai fakta aslinya sesuai kebutuhan Puskel Abanbas tersebut," ucap JPU. Disampaikan, bahwa modus yang dilakukan setelah mendapati jumlah BBM di Delivery Order (DO) tidak sesuai dengan jumlah BBM yang di isi ke Puskel. Begitu juga dana yang direalisasikan oleh terdakwa Yuri untuk pergantian suku cadang dan jasa service, tidak sesuai dengan suku cadang yang dibelanjakan oleh terdakwa Yuri.

Menurut JPU, bahwa terdakwa Yuri Detarius membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk belanja BBM, suku cadang dan jasa service tidak sesuai dengan kebutuhan Puskel yang sebenarnya pada tahun 2013.

"Sehingga menyebabkan dalam pembuatan surat pertanggung jawaban untuk belanja BBM dibuat dengan tidak rill oleh terdakwa Yuri untuk dapat

2 PNS..... tingkat daerah sudah cukup baik. Karena itu, terjadinya praktik pungli bisa disebabkan karena mental aparat bermasalah.

"Jadi kalau ada teman yang akhirnya terkuak dan ada bukti, itu bukan salah dari sistem pengawasan. Tapi kembali ke mentalitas oknum-oknum. Saya punya kebijakan langsung pemberhentian, jabatan, dan kami akan kontak dengan Menpan RB agar bisa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS," tutur Tjahjo.

Gubernur Dukung Penuh Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mendukung penuh pemberantasan pungli yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Kepri.

ASN, kata dia, yang tertangkap tangan melakukan pungutan liar dalam tugasnya memberikan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat akan segera di tindak tegas.

"Tugas ASN itu adalah melayani masyarakat, jadi jangan sampai ada ASN yang meminta dan menerapkan pungli-pungli di lingkungan kerjanya," ujar Nurdin.

Lebih lanjut Nurdin menuturkan, pihaknya juga akan meminta agar setiap kepala daerah dapat menindak tegas pegawai di masing-masing SKPD yang melakukan praktek pungli dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Hal yang sama juga dituturkan Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian yang menuturkan pihaknya telah melakukan upaya dalam pemberantasan pungli di sejumlah lembaga dan instansi yang ada di Kepri.

"Kami ada membentuk tim

sambungan Hal. 1 untuk menangani persoalan ini, " tambah Sambudi.

Ditambahkan Kapolda, pemberantasan pungli dilakukan pihaknya untuk memperbaiki pelayanan publik yang ada. Sehingga ia meminta kerja sama sekua pihak dan masyarakat untuk melapor jika ditemukan praktek pelayanan publik yang berbayar.

"Dengan demikian, praktek pungli ini dapat kita hentikan," ujar Sambudi.

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas Merah Putih Polda Kepri menciduk tiga pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam pada Senin (17/10). Ketiganya tertangkap basah memungut pungli di Kantor Disduk, Sekupang Batam.

PNS yang ditangkap adalah Kabid Catatan Sipil Disdukcapil Kota Batam Jamaris, staf Bidang Catatan Sipil Disdukcapil Kota Batam Irwanto dan Kasi Perpindahan Penduduk Disdukcapil Kota Batam Nasibah.

Polda Kepri sudah menetapkan Jamaris dan Irwanto sebagai tersangka. Sedangkan Nasibah masih dalam pemeriksaan.

Polda Kepri menetapkan dua tersangka dari tiga oknum PNS yang diamankan Senin sore (17/10) saat operasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam atas dugaan melakukan pungutan liar (pungli).

"Setelah dilakukan pemeriksaan pada ketiganya, dua ditetapkan sebagai tersangka atas nama Jm alias Boy selaku Kabid Catatan Sipil dan Ir stafnya. Satu orang lain atas nama Ns tidak memenuhi unsur sehingga diizinkan pulang," kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam

Partner Musik ..... da dari yang lain.

"Karena kan Enigma penting banget dalam banyak sekali artis yang seumuranku yang tahu siapa itu Enigma. Jadi waktu ditawarin ini dan masuk ke studio langsung di tes vokal," tambahnya lagi.Penyanyi internasional ini telah beberapa kali berkolaborasi, namun kali ini ia merasa sangat terhormat bisa berkolaborasi dengan instrumental unik yang dibawakan Enigma.

"Bedanya ya itu. Jadi belajar bahwa album itu nggak cuma sekadar kumpulan lagu.

menutupi potongan-potongan dana untuk terdakwa Said Damrie," katanya.

Kemudian, modus yang dilakukan terdakwa Said Damrie, yakni merubah DO yaang rill atau nyata dengan menambahkan jumlah DO dan jumlah banyaknya BBM pada DO. "Disampung itu, di dalam SPJ, terdakwa Yuri juga membuatkan berita acara pemeriksaan hasil-hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan ditandatangani oleh terdakwa Syarifuddin tanpa melakukan pemeriksaan terhadap barang digantikan," ucap JPU. JPU juga meyakini, perbuatan ketiga terdakwa tersebut diduga telahmerugikan negara atau Pemerintah Kabupaten Anambas sebesar Rp1,2 miliar lebih atas adanya mark-up dalam anggaran Dinas Kesehatan di APBD Anambas sebesar Rp4.765. 967.208.

Disamping itu, terdakwa Yuri Destarius pada saat itu menjabat sebagai PPTK dari bulan Januari - Juni 2013 telah merealisasikan dana belanja BBM/gas dan pelumas sebesar Rp1.067.155.500, untuk belanja pergantian suku cadang Puskel sebesar Rp388 juta dan untuk belanja jasa service Rp182.

200.000.

"Namun jumlah dana yang direalisasikan oleh terdakwa Yuri Destarius tidak sesuai dengas kebutuhan Puskel Ananbas tersebut," ucap JPU. Perbuatan ketiga terdakwa tersebut, lanjut JPU, dinali telah melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 dalam dakwaan primer dan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, juncto pasal 55 dalam dakwaan subsider. (nel)

Budigusdian di Batam, Selasa.

Jm alias Boy selaku Kepala Bidang Catatan Sipil dengan barang bukti uang Rp2.484.000, 43 buah akta kelahiran, enam buah akta kematian.

Selanjutnya staf bidang catatan sipil Ir dengan barang bukti uang Rp700.000, fotocopy surat-surat persyaratan pengurusan akta lahir (fotocopy KK).

"Kasi Perpindahan Penduduk, Ns tidak memenuhi unsur karena uangnya ada dalam lemari. Tidak di dalam map permohonan seperti dua orang yang ditetapkan tersangka," kata dia.

Penerapan keduanya selaku tersangka pungli setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Kepri sejak Senin malam hingga Selasa siang.

"Selain ketiganya kami juga sudah memeriksa Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Mardanis beserta sejumlah saksi. Mereka sudah diperbolehkan pulang," kata dia.

Kapolda mengatakan masih mengembangkan kasus tersebut karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya.

"Pengakuan Jm, uang itu dipakainya sendiri. Tidak ada aliran ke atas. Namun kami masih terus dalami lagi," kata Sam. Akibat tindakan tersebut, pelaku diancam pasal 368 KUHP dan Pasal 95 huruf B UU RI No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

"Ancaman pidananya penjara enam tahun dan atau denda paling banyak Rp75 juta," kata dia.

Sementara saat ini, beberapa ruang di Disdukcapil Batam, masih disegel Polda di antaranya ruang kerja Kepala Dinas Kependudukan Batam, Mardanis.(ant/dbs)

sambungan Hal. 1 Tapi kumpulan cerita. Dan dia membuat approachnya ke musik sangat beda. Jadi dari sisi visual atau dalam sisi literal.

Karena dia nulis kayak beneran. Kesannya tuh kayak buku, padahal ada soundtracknya," ceritanya dengan mata berbinar.

Michael Cretu sendiri sebagai pembentuk Enigma benar-benar memilih musisi yang akan ia ajak berkolaborasi di setiap albumnya. Untuk Anggun butuh satu setengah tahun dalam membuat tiga lagu.

"Aku mencoba mentransfer

semangat Enigma dari dulu sampai sekarang. Namun dalam musik yang baru. Album ini menceritakan tentang perjalanan simbolis dalam sebuah penebusan, dengan semua orang yang menentukan jalan hidupnya sendiri," tutur Michael Cretu.

Dalam album Enigma yang bertajuk 'The Fall Of A Rebel Angel', Anggun mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dalam tiga lagu di album Enigma dalam beberapa judul, 'Mother', 'Sadeness (Part II), dan Oxygen Red. (dtc)

Ancaman untuk.....

Sikap tegas yang dimaksud Cak Nur, adalah pembinaan dan langkah hukum bilamana yang bersangkutan tidak bisa dibina lagi. "Kalau tak bisa dibina, pemerintah harus mengambil langkah hukum," terangnya.

Menurut Cak Nur, aturan reklamasi sangat jelas. Bahkan, ada wacana aktivitas reklamasi dibahas dalam Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digagas DPRD Kepri.

Aktivitas pemotongan lahan (cut and fill) yang dilakukan PT Silma Sunter Agung di kawasan Kavling Senjulang, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa ternyata ilegal. Perusahaan yang telah beberapa bulan beroperasi mengambil tanah untuk reklamasi itu tidak membayar pajak kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Sumber Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam mengatakan, PT Silma tidak membayar pajak galian C. Jika perusahaan tidak membayar pajak, tentu beroperasi secara ilegal karena tidak mengantongi izin.

"Dinda (wartawan Haluan Kepri, red), PT Silma tidak bayar pajak karena kegiatan yang bersangkutan tidak ada izin," kata sumber melalui pesan si-

sambungan Hal. 1 ngkat (SMS), ketika itu.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam, Gustian Riau mengatakan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin apapun ke ke PT Silma. " Tidaka ada. Kami tidak mengeluarkan izin apapun ke PT Silma," kata Gustian saat dikonfirmasi via ponsel beberapa waktu lalu.

Pantauan Haluan Kepri, puluhan truk pengangkut tanah dari pematangan lahan (cut dan fill) di kawasan Punggur, Batam dengan bak terbuka masih lalulalang di ruas jalan.

Imbasnya tanah muatan truk itu berceceran dan mengotori jalan. Bahkan jalan yang baru beberapa bulan dicor yang tadinya kondisinya datar kini sudah terlihat bergelombang.

Kondisi ini membuat sejumlah warga kesal.

"Aktifitas (angkutan tanah) ini berjalan setiap hari hingga dinihari dengan menggunakan sejumlah kendaraan Dum Truk bak terbuka. Ini jelas, tanah dari angkutan truk itu jatuh dan jalan menjadi kotor," kata Lamen, warga Punggur.

Menurutnya, kondisi sekarang terkadang hujan sehingga jalan

Segel Alat ..... unit beko, kini tinggal dua unit.

Di lokasi itu juga tak terlihat aktivitas yang berarti. Diduga pelepasan segel alat berat itu sudah dibicarakan dengan Bapedalda Batam.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam, Dendi Purnomo yang dikonfirmasi soal ini mengaku sedang sibuk rapat. " Maaf saya lagi sibuk dan rapat, " ujarnya Dendi Purnomo singkat.

Security yang tak mau menyebutkan namanya itu mengakui memang beberapa hari kedepannya alat berat ini sempat disegel. Namun, sudah dibuka kembali segelnya. " Memang sempat disegel alat berat ini. Akan tetapi sudah dilepas lagi. Namun, untuk info

sambungan Hal. 1 selanjutnya, langsung saja ke pengelola SP Plaza ini," ujar pria berbadan tegap ini.

Diberitakan sebelumnya, gara-gara tak mengantongi izin pemotongan dan penimbunan lahan (cut and fill), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam menyegel empat alat berat di lahan kosong SP Plaza, Sagulung.

Sebelumnya, empat alat berat tersebut bekerja bebas melakukan pemotongan dan meratakan tanah tersebut tanpa ada pengawasan dari pemerintah setempat.

Dari penelusuran media ini, diduga kuat di atas lahan tersebut akan dibangunan sejumlah unit ruko, apalagi berada tepat di depan jalan raya.

UWTO Bakal .....

Centre, Rabu (19/10).

Keputusan BP Batam mengeluarkan Perka kenaikan tarif UWTO hampir sepuluh kali lipat menjadi pukulan berat bagi masyarakat dan pengusaha, terutama pengusaha properti. Kenaikan tersebut dinilai memberatkan karena tidak dibarengi dengan kajian akademik yang mendalam dan komprehensif. “Menurut Nyanyang, kenaikan tarif UWTO yang mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diperkuat Perka BP Batam membuktikan bahwa BP Batam lebih mengutamakan kepentingan pusat ketimbang daerah. " Memang BP Batam merupakan instansi vertikal yang hubungannya langsung ke pusat, namun sebagai daerah otonom, pimpinan BP Batam tidak bisa mengenyampingkan pemerintah daerah dan DPRD," kata Nyangnyang.

BP Batam dinilai tidak pernah mau mendengarkan masukan DPRD. Padahal, kalau ada warga yang tidak senang dengan kebijakan BP Batam, mereka demonya ke DPRD. BP Batam, lanjut Nyangnyang, seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan lahan yang masih tumpang tindih dan lahan tidur yang mencapai ribuan hektar tanpa jelas pemiliknya.

Tapi yang terjadi justru sebaliknya. BP Batam menaikan tarif UWTO tanpa kajian yang jelas dan terukur. Kondisi ini sangat disayangkan.

Ironisnya, kenaikan itu tidak melibatkan anggota DPRD Batam. " Memang wewenangnya ada di Komisi VI DPR RI tetapi sebagai daerah otonom, peran DPRD tidak bisa diabaikan begitu saja," katanya.

Ia mengakui kenaikan tarif UWTO cukup signifikan yang besarannya ditentukan berdasarkan zonanisasi. Besaran kenaikan itu ada yang menguntungkan, namun lebih banyak merugikan.

"Hampir 90 persen agenda rapat di dewan didominasi masalah lahan pertanahan di Batam," terangnya.

Ia juga mengatakan, kenaikan tarif UWTO juga berdampak terhadap sektor properti.

Para developer sulit menjual produk mereka karena kenaikan tersebut menyebabkan har-

semakin kotor dan becek. Bahkan tanah itu mengotori jalan dan pengendara lain ketika bersimpangan jalan.

Hal yang sama diungkapkan warga lainnya, Azis. Ia mengatakan aktifitas kendaraan pengangkut tanah itu mengakibatkan jalan akan cepat mengalami kerusakan. Malahan sudah terlihat kondisinya sudah bergelombang yang awalnya jalan tersebut rata setelah dilakukan pengecoran.

"Pemerintah baru saja melakukan perbaikan jalan berupa pengecoran di sekitar SPBU Punggur. Namun sekarang ditambah lagi adanya angkutan kendaraan pengangkut tanah yang setiap hari lalu-lalang maka jalan akan cepat mengalami kerusakan,"keluhnya.

Dengan adanya aktifitas Dum Truk pengangkut tanah tersebut warga memangih janji Dinas Perhubungan agar segera melakukan razia terhadap truk pengangkuta tanah yang tidak mengikuti aturan itu.

"Kami baca di media (Haluan Kepri), kalau Dishub katanya mau Razia. Tapi sampai sekarang belum dilakukan razia. Ada apa ini?. Jangan-jangan ada sesuatu dibalik itu semua, tanya Aziz. (ays)

Hanya saja, petugas securiti itu tak mengetahui secara pasti apa penyebabnya alat berat itu disegel. Tapi kalau informasi yang ia diperoleh alat berat itu disegel lantaran tidak mengantongi izin operasi secara resmi. " Kemungkinan pematangan lahan ini tak ada ijinnya, makanya alat berat itu disegel.

Namun secara pasti saya tidak tau," ujarnya lagi.

Camat Sagulung, Reza Khadafy yang dimintakan klarifikasi atas penyegelan tersebut mengaku tidak tahu. " Saya tak tahu dengan masalah itu, mungkin pihak Bapedalda yang melakukan penyegelan, jadi konfirmasi saja sama pihak Bapedalda Batam," ujarnya Reza saat dihubungi via telepon. (ded)

sambungan Hal. 1 ga jual rumah menjadi sangat mahal.

Sehingga masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah kesulitan untuk membeli rumah. Kalau tidak disikapi dengan bijak oleh BP Batam maka ini akan menjadi bom waktu yang setiap saat siap meledak. “ "Intinya petinggi BP Batam harus tahu histori Batam dimana ada kampungtua, kawasan industri dan contohlah di zaman Habibi dimana konsepnya jelas," ujarnnya.

Selesaikan Masalah Lahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (PBPB) Batam, Darmin Nasution meminta BP Batam segera menyelesaikan masalah lahan seluas 7.000 hektare yang sudah dialokasikan namun tidak dibangun.

"Yang 7.000 hektare itu yang harus diselesaikan lebih dahulu.

Pengelolaan lahan yang terkatung katung ini harus segera dienforce," kata Darmin.

Ia meminta, BP Batam pasang pengumumannya lengkap dengan nomor PL (penetapan lahan)-nya.

"Lantas panggil pemiliknya.

Dari situ akan ketahuan, mana yang masih serius akan membangun sesuai penetapan lahan yang sudah diberikan dan mana yang tidak. Kalau tidak ya serahkan kembali ke negara," kata Darmin ketika itu.

Menurut Darmin, penyelesaian masalah ini adalah bagian dari kinerja BP Batam.

"Yang penting dipersiapkan betul segala sesuatunya agar aspek legalnya kuat," kata dia.

Selain itu, Darmin juga meminta agar menawarkan 2.000 hektare lahan baru yang masih tersisa pada investor.

Masalah lahan ini mengemuka karena berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), temuan terbanyak adalah masalah pengalokasian lahan yang terjadi sebelum pengurus baru BP Batam yang dipimpin Hatanto Reksodipoetro dilantik pada 5 April 2016.

Selain masalah lahan, BP Batam juga mengajukan daftar tarif baru sewa lahan sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/ PMK.05/2016 tentang Tarif Layan-

an Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 30 September 2016.

Dalam Pasal 33 PMK tersebut, disebutkan peraturan menteri ini berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Menurut Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro, penyesuaian tarif baru ini perlu untuk meningkatkan daya saing Batam ditingkat internasional.

"Penerimaan BP Batam adalah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang akan digunakan kembali untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan layanan. Jangan lupa, penyesuaian tarif sewa penggunaan lahan ini belum pernah dilakukan sejak 1997.

Hampir 20 tahun tak berubah," kata Hatanto.

Hatanto juga menyatakan, penyesuaian tarif ini bukan merupakan insiatif pengurus baru BP Batam, dan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada 2013.

"Rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti pada Desember 2015," kata dia.

Hatanto juga menyatakan pihaknya tidak menggunakan batas atas dari rentang tarif yang disebutkan dalam PMK. BP Batam menjamin penyesuaian tarif ini sudah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain azas keadilan dan kepatutan, kontinuitas pengembangan Batam, daya beli, dan aspek persaingan yang sehat Kebijakan tarif baru ini juga sangat berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tarif perpanjangan sewa lahan untuk perumahan sederhana dan KsB (kavling siap bangun) misalnya, justru turun dibandingkan tarif lama," kata dia.

Karena itu Hatanto berharap, seluruh pemangku kepentingan mulai dari investor, pengusaha pemerintah daerah dan masyarakat bisa memahami kebijakan penyesuaian tarif baru sewa lahan ini.

"Jangan lupa, kawasan Batam sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

Dan tugas utama BP Batam adalah membangun Batam serta menarik investasi, baik untuk industri jasa dan perdagangan maupun pariwisata," kata Hatanto. (ant/par)

CMYK

P A R L E M E N TA R I A

Kamis, 20 Oktober 2016

::

KETUA dan anggota Komisi I memimpin rapat.

TANGGAPAN DEWAN

Pergantian Kepala Sekolah Pertanyaan Yth Dewan Batam. Sejumlah kepala sekolah sudah diganti belum lama ini. Bagaimana Dewan Batam melihat hal itu? Terima kasih.

Fajar Jatmiko Warga Sekupang Jawaban Pelantikan kepala sekolah tersebut dinilai belum sesuai yang diharapkan. Kita khawatir hal itu akan memberikan efek yang tidak baik bagi kualitas pendidikan di Batam. Keinginan kita, seharusnya itu dilakukan secara profesional agar persoalan tahunan yang kerap terjadi tidak terulang pada masa-masa mendatang.

Udin P Sihaloho Sekretaris Komisi IV DPRD Batam

Bus Pariwisata Terbakar Pertanyaan Dewan Batam Yth. Satu unit bus pariwisata terbakar dua hari lalu. Bagaimana Dewan melihat kondisi itu? Terima kasih.

Faisal Warga Baloi Jawaban Itu bukanlah sebuah permasalahan berarti, karena kecelakaan siapa yang bisa mengetahui.

Namun, yang terpenting disini setiap perusahaan harus meningkatkan safety terhadap angkutannya. Dan Dishub diminta juga lebih selektif.

Dewan Kecewa Pengadaan CCTv Gagal Rp8 Miliar Kembali Dianggarkan pada APBD 2017

::

Meskipun gagal, Kominfo bersama anggota DPRD Komisi I Kota Batam, kembali akan menganggarkan pada APBD murni tahun 2017 dengan jumlah angkanya sendiri diperkirakan sama dengan sebelumnya.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi I bersama Kominfo. Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Nyanyang Haris Pratamura, didampingi Eki Kurniawan, serta Nono Hadisiswanto, sedangkan dari Kominfo dikomandoi oleh Salim.

Dalam rapat itu, Nyanyang tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya.

"Kami sangat kecewa gagalnya pengadaan CCTV ini, karena ini merupakan prioritas bagi Kota Batam. Alat pengintai diharapkan bisa menekan angka kriminalitas, curanmor, serta kejahatan jalanan lainnya. Dan itu juga bisa menjadikan Batam sebagai Kota Smart City," ujar Haris.

Namun, dia hanya mengingatkan kembali kepada Kominfo untuk menjadikan ini sebuah pengalaman dimana nantinya pada 2017, jika kembali dianggarkan harus segera direalisasikan.

Hal senada juga disampaikan Wakil Pimpinan Rapat, Nono Hadisiswanto. Dikatakannya, anggaran itu sudah diketuk palu karena prioritas. Tapi, lanjutnya, tidak terealisasi.

"Saya sungguh kecewa, karena ini berawal dari desakan masyarakat. Seharusnya terealisasi. Kalau pun gagal ya mau gimana lagi, kita anggarkan saja pada tahun 2017," ucap Nono.

Sementara, Kepala Kominfo Kota Batam, Salim, mengatakan bahwa proyek pengadaan CCTv dan sewa link terpaksa ditunda karena ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

"Tahun ini tidak bisa terealisasi, kalau kita paksakan maka waktu pelaksanaannya

PESERTA rapat

Asril Sekwan DPRD BATAM

Agenda DPRD Kota Batam Kamis, 20 Oktober 2016 1. Agenda:Pelantikan DPD AMPG dan KPPG Kota Batam bersempena Hari Lahir Partai Golkar ke-52 thn, Tempat: Gedung Beringin Sekupang, Pukul 07.30 WIB RAPAT Komisi I dengan Kominfo Batam terkait pengadaan CCtv di Batam. tidak cukup. Dalam aturan standarnya, masa pelaksanaan 90-105 hari. Sekarang sudah mepet 10 hari, setelah kita perhitungkan ngggak siap," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, ada beberapa persoalan lain yang menghambat sehingga mem-

buat waktu pelaksanaan menjadi mepet, diantaranya adalah adanya rasionalisasi anggaran serta penawaran diatas harga pagu per item.

"Perusahaan yang mengajukan tender, cuma lima orang itupun ditawar diatas harga pagu," tutup dia. (cw56)

Potensi PAD dari Galian C Bocor Komisi II Pertanyakan Kepada Tim 9 BATAM (HK) — Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari galian C ditengarai bocor.

Seharusnya, sektor tersebut bisa menjadi penyumbang besar untuk menutupi defisit anggaran Kota Batam. Hal tersebut menjadi fokus utama Komisi II saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim 9 di Gedung DPRD Batam, Rabu (19/10).

Anggota Komisi II, Idawati Nursanti menyampaikan, dalam setiap kegiatan galian C yang dilakukan oleh pengusaha, seharusnya wajib dilakukan pembayaran pajak kepada Pemko Batam. Namun kenyataannya, sampai sekarang ini masih tidak ada.

"Ini potensi besar. Kenapa selama ini tidak diberitahu?"

RDP Komisi II Soal Potensi dari Galian C. ujar Ida bertanya.

Dikatakannya, Tim 9 tentu sudah melakukan tinjauan ke lapangan. "Kalau kita hitung secara rinci berapa volume tanah yang diambil, disana seberapa banyak pajaknya, itulah fokus kita disini."

Ditambahkan dia, seperti Pulau Bokor. "Selama ini ada kegiatan galian C. Disana seharusnya ada pendapatan untuk Kota Batam. Namun baru belakangan kita mengetahui."

Ditempat yang sama, Mulia Rindo Purba menyatakan, keg-

iatan reklamasi boleh-boleh sah saja dilakukan di Batam, namun terpenting berapa pemasukan kepada daerah juga harus dipikirkan.

"Dulu pulau Batam mirip Kalajengking sekarang sudah bulat. Kita pro, namun potensi disini besar, untuk itu bagaimana pemerintah hadir disini, kalau ada pendapatan salurkan," terang dia.

Sementara pimpinan rapat, Yudi Kurnain meminta kepada Tim 9 untuk memberikan data perusahaan yang melakukan reklamasi, agar dilakukan evaluasi seberapa besar potensi PAD. "Kita minta data perusahaan, selain dari yang empat belas itu, karena dari sana akan bisa dihitung seberapa besar potensinya," tutup Yudi. (cw56)

CAKAP DEWAN

Nyanyang Haris Pratamura Ketua Komisi I DPRD Batam

2. Agenda:Seminar Nasional Pengembangan Batam sebagai Sarana Offshore Banking dan Tax Haven Island - Keynote Speaker DR.Darmin Nasution, Menko Bidang Perekonomian RI, Tempat: Balairung Lt.3 BP Batam, Pukul 08.00 WIB

3. Agenda:Fun Shooting dan Pisah Sambut Danyon Infanteri 10 Marinir Satria Bhumi yudha, Tempat: Gedung Balai Prajurit Yonif-10 Mar/SBY, Pukul 09.00 WIB, Dihadiri: Komisi I

3. Agenda:Menerima Kunker Sekretariat DPRD Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, materi tentang langkah antisipasi penerapan RPP yang baru Pengganti PP No.24/ 2004, SOTK baru, penyusunan Anggaran thn 2017 serta Kesekretariatan lainnya, Tempat:Ruang Rapat Sekretariat, Pukul 10.00 WIB, Diterima:Kabag Hukum,Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam

4. Agenda:Rapat Pembahasan Materi Ranperda Perubahan Perda No 1 thn 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir dengan Tim Pemko Batam, Tempat:Ruang Rapat Serbaguna, Pukul 10.00 WIB

5. Agenda:RDPu mengenai Penimbunan Kolam Lele di Kav.Baru,Bt.Aji, Tempat:Ruang Rapat Komisi III, Pukul:10.00 WIB Dihadiri:Kadis KP2K,Ka.Bapedal Kota Batam,Camat Sagulung,Lurah Tembesi,Ketua RW.4 Kav.Bt.Aji,Pimp.PT Bina Perkasa,Pimp.PT Buana Cipta Propertindo.

Pembaca yang terhormat.

Jika anda ingin menyampaikan aspirasi keluhan, dan masukan kepada Anggota DPRD Kota Batam, Kirimkan ke email: skpd.batamkota.go.id/setdprdbatam

"Pemko Batam hendaknya serius dalam mengurus pengalihan aset yang mereka minta dari BP Batam. Padahal Kepala BP Batam sudah setuju untuk menyerahkan enam aset milik BP Batam. Jika diseriusi, masalah ini bisa selesai cepat dan tidak berlarutlarut..."

AGENDA DEWAN

BATAM (HK) — Komisi I DPRD Kota Batam sangat kecewa dengan kinerja Kominfo. Soalnya, proyek pengadaan CCTV yang menjadi prioritas untuk Kota Batam tidak bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2016, padahal anggaran telah disiapkan.

Lik Khai Anggota DPRD Batam

::

8

RAPAT Komisi II Soal Potensi dari Galian C.

YUDI Kurnain dan anggota Komisi II DPRD Batam.

Dewan Gesa Perda OPD Segera Rampung BATAM (HK) — Wakil Ketua Pansus SOPD, Aman mengatakan, saat ini pansus masih membahas satu OPD bersama tim Pemko Batam. Hal itu diperkirakan akan berdampak pada pengesahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam.

"Masih banyak. Dari 21 dinas dan empat badan, baru dibahas satu dinas. Dinas pendidikan," kata Aman seperti dilansir media

di Batam awal pekan ini.

"Disdik ini termasuk yang tipologinya A. Dasarnya itu ada satu kepala dinas, satu sek-

CMYK

retaris dan minimal membidangi empat bidang," ujarnya.

Aman mengatakan, pansus juga melakukan beberapa kritisi terkait empat bidang yang diusulkan tim Pemko Batam.

Satu di antaranya terkait bidang Pendidikan Sekolah Dasar dan SMP. Berdasarkan SOTK lama, kedua bidang itu disatukan.

Namun, pada draf ranperda OPD baru, tim Pemko mengusulkan agar dipisah. Menurut Aman, dkk, pemisahan itu be-

lum pas untuk dilakukan.

"Kami lihat bicara SD tak terlalu kruasial. Yang bermasalah itukan di SMP dan SMA setiap tahun ajaran baru. Menurut kami itu belum penting untuk dipisah," kata Aman.

Pansus juga mengusulkan perlunya dibentuk bidang sarana dan prasarana. Tugas bidang ini mengumpulkan data terkait jumlah siswa yang akan masuk sekolah. Baik di jenjang SD, dan SMP. "Ini harus didata secara

detail. Berapa jumlah siswa yang akan masuk sekolah, berapa kelas yang dibutuhkan.

Jadi bisa disiapkan kelaskelas baru dari sekarang. Pada tahun ajaran berikutnya, tak ada permasalahan PPDB lagi.

Karena semua siswa bisa ditampung," ujarnya.

Dia meyakinkan, pansus yang baru terbentuk sekitar dua minggu lalu itu terus bekerja. Tujuannya untuk menggesa agar Perda OPD bisa segera rampung. (r)

Editor: Ferry Herianto, Layouter :Novrizal

CMYK

9

Kamis, 20 Oktober 2016

Dewan Segera Turun ke Lokasi Cari Tahu Pembuang Limbah di Dam Tembesi BATAM CENTRE (HK) — Pencemaran air di sekitar Dam Tembesi, Jalan Trans Barelang yang diduga kuat karena dampak timbunan ratusan ton limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), langsung direspon oleh Komisi III DPRD Batam yang membawahi masalah lingkungan hidup.

Habli & Indra Liputan Batam Disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Sugito, bahwa pihaknya akan memproses temuan tersebut dengan mencari tau siapa perusahaan yang telah dengan sengaja membuang limbah

di sekitaran Dam Tembesi dan akan turun ke lokasi.

Tidak hanya itu, lanjut politisi PDIP ini, ia juga mengisatkan dilakukan tindakan tegas bilamana akibat aktivitas tersebut telah merugikan masyarakat sekitar.

"Saya belum tahu ka-

Dewan Segera

... Hal. 10

BERUBAH WARNA — Seorang nelayan sedang mendayung di daerah Dam Tembesi yang tercemar limbah B3. Tampak warna air berubah, dan terakhir menyebabkan puluhan ekor ikan mati mendadak.

INDRA KUSUMA/HALUANKEPRI

Indomaret Acuhkan Walikota Terkait Larangan Penambahan Izin SAGULUNG (HK) — Managemen Indomaret mengacuhkan instruksi Walikota Batam, Muhammad Rudi. Pasalnya, meski orang nomor satu di Batam telah menghentikan penambahan izin usaha Alfamart dan Indomaret di Kota Batam, namun Indomaret terus menambah gerai di berbagai tempat, seperti halnya di SP Plaza Sagulung.

Pantauan di lokasi, keberadaan gerai Indomaret di SP Plaza sudah pada tahap finising, dan akan segera beroperasi dalam waktu dekat ini.

Diketahui sebelumnya, penghentian penambahan izin pendirian usaha telah disampaikan oleh Walikota Batam. Pasalnya, keberadaan kedua gerai itu dianggap sangat mengancam kelangsungan berb-

agai usaha kecil dan menengah di Kota Batam.

"Segala bentuk perizinan untuk pendirian Indomaret dan Alfamart di Batam sudah dihentikan.

Pokoknya, sudah saya stop untuk izin kedua ritel Alfamart dan Indomaret tersebut mulai kemarin," tegas Wakil Walikota Batam, Muhammad Rudi usai rapat paripurna DPRD Batam, beberapa waktu lalu.

Indomaret Segera ... Hal. 10

Puting Beliung Porak-porandakan Rumah Warga Sedikitnya Tiga Rumah Rusak Parah SEI BEDUK (HK) — Hujan lebat yang disertai angin puting beliung, porakporandakan rumah warga Tanjung Piayu, tepat di Kavling Pancur Baru, RT 03 RW 09 Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Batam, Rabu (19/10) sekitar pukul 06.00 WIB. Meski berlangsung singkat, musibah ini menyebabkan tiga rumah warga mengalami rusak parah setelah atapnya terbang.

Ketiga rumah tersebut, masing-nmasing berada di Blok C No 11, Blok C No 12, dan Blok C No 13.

Dimana ketiganya berada

dalam posisi satu deret.

Elva, warga Kavling Pancur Baru yang tinggal

di Blok C No 28 menuturkan, bahwa pagi ini turun hujan yang disertai angin sangat kencang. Ia dan keluarganya mengaku

DEDI/HALUANKEPRI

RUMAH warga Kavling Pancur Baru, RT 03 RW 09 Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Batam tampak tak beratap setelah dihantam puting beliung, Rabu (19/10) sekitar pukul 06.00 WIB.

panik, sebab tidak hanya atap rumahnya yang mengalami goncangan hebat, tetapi pepohonan di sekitar rumah juga ikut bertumbangan.

"Saat hujan deras yang disertai angin, terdengar suara yang begitu deras dari atap rumah, kami pun sempat ketakutan," tuturnya.

Penasaran dengan asal-usul suara yang begitu kencang, akhirnya warga disana langsung keluar dari rumah masing-masing. Namun pemandangan janggal terlihat dibagian atap rumah blok C no 11, C no 12, dan C no 13, sebab

Puting Beliung

... Hal. 10

PAN Dukung Pemberantasan Pungli Safari: Kader Terlibat Pasti di-PAW

DEDI/HALUANKEPRI

GERAI Indomaret yang terletak di kawan terpadu Sp Plaza, Sagulung, siap beroperasi. Meski Walikota Batam telah menghentikan penambahan unit gerai tersebut.

BATAM CENTRE (HK) — Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Batam, Safari Ramadhan mendukung penuh program Presiden Joko Widodo memberantas pungli di lingkungan ASN, khususnya di Batam.

Bahkan menurutnya, kader PAN di daerah mendapat intruksi langsung dari Menpan RB saat kunjungan ke Batam, agar mendukung penuh bahkan jika ditemukan kader terlibat pungli agar segera dilakukan Pergantian Antar Waktu

(PAW).

"Kalau ASN dipecat langsung dan kader PAN terlibat pungli di PAW," kata Safari di ruangannya, Rabu (19/10).

Kata Dia, intruksi bukanlah main-main terhadap dirinya terutama dalam lingkungan partai PAN sendiri sedangkan untuk ASN kapan perlu

dipecat langsung karena pungli selama ini menyengsarakan rakyat.

Lanjut Dia, dalam pemberantasan ini pihak kepolisian haruslah transparan dalam penindakannya dan tidak tebang pilih dalam penaganannya. Karena para

PAN Dukung

... Hal. 10

Kewenangan BP Batam Harus Dikaji Ulang FGD Kewenangan BP Batam dan Pemko JODOH (HK) — Ombudsman Republik Indonesia menilai keberadaan BP Batam harus dikaji ulang.

Hal tersebut diungkapkan oleh para tim pakar dalam "Fokus Group Discussion" yang membahas singkronisasi kewenangan BP Baam dan Pemerintah Kota Batam dalam rangka efiktivitas pelayanan publik di Kota Batam.

Dialoq yang dilaksanakan sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB di Novotel tersebut, turut dihadiri oleh Komisioner

Ombudsman RI Laode Ida, Guru Besar Universitas Indonesia Prof Ridwan Maksum, Peneliti Utama LIPI Prof Dr Syarif Hidayat, Gubernur Kepri yang diwakili oleh Dr Samsul Bahrum, mewakili Walikota Batam, mewakili Ketua BP Batam, Ketua DPRD Batam Nuryanto, para assosiasi pengusaha dan para pihak berkompeten.

Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida mengatakan pimpinan Komisi II

NOV IWANDRA/HALUANKEPRI

... Hal. 10

SUASANA FGD Ombudsman yang membahas tentang kewenangan BP Batam dan Pemko Batam dalam analisa kebijakan publik.

Kewenangan BP

CMYK

Editor: Amir, Layouter: Mario

10

batam

Kamis, 20 Oktober 2016

Sebiji Obat Dijual Seharga Rp1 Juta Manfaatkan Kondisi Pasien Terdesak JODOH (HK) — Ibu Hanaria (50), bidan paruh baya yang melakukan praktek umum di Ruko Pasar Angkasa Jodoh, Batam, menjual sebiji obat penurun tensi darah dengan harga Rp1 juta kepada pasiennya yang akan melahirkan.

Tidak hanya biaya obat selangit, tetapi Hanaria juga mengutip biaya persalinan kepada Wiwik (pasiennya) senilai Rp4,5 juta dengan alasan pasien sempat di rawat hampir seharian di tempat prakteknya tersebut.

Ironisnya, pasiennya tidak melahirkan di tempat tersbut, tetapi dirujuk ke Rumah Sakit Budi Kemulian (RSBK) dengan alasan pasien tidak bisa bersalin secara normal.

Heri (29), suami pasien Wiwik mengatakan, pada Ka-

mis (13/10) lalu sekitar pukul 08.00 WIB, istrinya yang sedang hamil tua merasakan kontraksi kuat di rahimnya sebagai tanda akan melahirkan. Kemudian dibawalah ke bidan praktek Hanaria, di Pasar Angkasa, Jodoh, berplang dr Seventina AH (Seven), praktek umum. Namun, berujung dengan kekecewaan.

"Tanpa pikir panjang saya bawa Wiwik (sang isteri) ke bidan Hanaria untuk melakukan persalinan. Di bidan itu istri saya di cek bu Hanaria. Lalu, dia mengatakan kalau istri saya tidak bisa melahirkan secara normal, dan harus di rujuk ke rumah sakit untuk di operasi," ucap Heri, warga RT 01 RW 06, Tanjung Tritip, Tanjunguma.

Kewenangan BP .....

DPR RI, Lukman Edi, meminta Ombudsman untuk melakukan kajian tentang keberadaan dualisme kepemimpinan di Kota Batam.

"Setelah beberapa bulan kami melakukan kajian dan analisa bersama tim ahli dari LIPI, ternyata kami temukan beberapa masalah diantara kedua pihak itu (BP Batam dan Pemko Batam), tak dapat memberikan pelayanan yang maksimal pada pengusaha dan masyarakat.

Dan hal ini telah diketahui pihak pusat," sebut Anggota Ombudsman RI. Terang Anggota Ombudsman RI ini, semua langkah yang telah dilakukan itu tujuannya pastilah untuk kebaikan bersama, agar tidak ada tudingan lagi atau istilah tarik-menarik akan dualisme kepemimpinan di Kota Batam.

"Pada saat yang sama, ada timbul lagi permasalahan baru secara temporeri. Dan yang terakhir ini ada lagi masalah UWTO yang meresahkan masyarakat maupun bagi pelaku usaha mikro dan makro di Batam ini. Contohnya, dahulu ada yang namanya Otorita, sehingga berlaku UWTO. Tapi sekarang Otorita sudah tidak ada lagi. Lalu kenapa UWTO masih diberlakukan oleh BP Batam dengan kenaikan materil pokoknya,

sambungan Hal. 9 hingga sebesar 6000 persen," ucapnya.

"Kami menilai, ini sebuah aturan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Seluruh kekayaan alam di udara, di laut, maupun di darat, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," sebut Laode Ide. Peneliti Utama LIPI Dr Syarif Hidayat mengungkapkan, selama tim melakukan pengkajian tersebut sudah muncul beberapa solusi untuk mengatasi dualisme kepemimpinan (BP dan Pemko), Batam itu. Diantaranya itu pembagian peran dan kewenangan secara aturan perundang udangan yang jelas dan kongkrit.

"Pertama harus ada payung hukum yang tegas dan jelas.

Kedua, harus ada pembangian peran dan fungsi dalam pemerintahan. Ketiga, harus dirumuskan secara spesifik pembangian kewenangan antara pemerintah.

Baik itu secara Vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemko dan Pemkab. Maupun secara horizontal yaitu antara Pemko Batam dengan BP Batam," kata Syarif Hidayat.

Kata Peneliti Utama LIPI ini, sistim dan aturan yang ada saat ini ialah dengan terbentuk sebuah kosentrasi yang tidak jelas. Apakah kita memakai aturan de sentralisasi ataupun

Indomaret Segera .....

Diakui Rudi, bahwa izin yang sudah dikeluarkan tidak bisa dihentikan. Hanya saja akan dievaluasi keberadaannya agar tidak berkembang.

Kemudian, Rudi juga mewanti-wanti kepada Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Batam, Gustian Riau agar tidak lagi mengeluarkan izin. "Kalau ada izin yang masih diberikan maka hal tersebut menjadi tanggungjawab kepala BPM Batam," kata Rudi.

"Yang sudah dapat izin tidak akan ditutup. Namun akan ada evaluasi tetapi jika masih ada izin baru maka Kadisnya akan bertanggung jawab," ujarnya.

Memang, keberadaan ritel Alfamart dan Indomaret di

Khawatir dengan keselamatan anak dan istrinya, dia setuju saja. Tapi sebelum Wiwik dirujuk, bidan Hanaria lansung meminta uang bersalin secara operasi sebesar Rp7,5 juta yang harus dibayar lunas.

Namun demikian, ungkap Heri, di RSBK justru istrinya melahirkan secara normal alias tidak dioperasi. Kemudian, bagian perawat rumah sakit menyodorkan kwitansi Rp3 juta, sebagai biaya paket melahirkan normal Wiwik di rumah sakit itu.

"Kata bu bidan Hanaria, istri saya harus dioperasi. Ternyata, di rumah sakit istri saya melahirkan secara normal tanpa operasi dengan total biaya Rp3 juta saja," ujar Heri ke Haluan Kepri, Selasa (18/10) siang.

Merasa telah dirugikan, Heri kemudian kembali ke tempat

de konsentrasi, dan lainnya.

"Nah, untuk mengatasi semua permasalahan ini perlu ada perubahan status terhadap BP Batam, yang diikat dengan tata aturan yang jelas dan tegas pula. Contohnya, BP Batam diberikan peran serta kewenangan sebagai pengurus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengatur beberapa beberpa wilayah. Baik itu secara tingkat Provinsi ataupun hanya Kota Batam saja. Kedua, ada penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang hanya berperan mengatur bidang perekonimian dan usaha. Ketiga, tetap berjalan seperti saat ini, tetapi harus dibenahi bidang-bidang yang tumpang tindih itu," tukas Syarif Hidayat.

Sementara itu Guru Besar Universitas Indonesia, Prof Ridwan Maksum menambahkan, tiga buah solusi yang telah diuraikan tersebut sangatlah baik. Sehingga kedua belah itu pihak tidak lagi saling bersaing dalam kewenangan.

"Peran Pemko Batam dan BP Batam, tentunya akan disesuaikan atas aturan dan Undang-undang yang harus di bahas secara khusus pula oleh DPRD RI. Sehingga, setiap pihak hanya menangani peran dan kewenangannya masing masing," tegas Prof Ridwan Maksum. (vnr)

sambungan Hal. 9 Batam memang semakin menjamur. Bahkan jarak antara satu ritel dengan ritel yang lainnya berdekatan hingga berdampingan.

Oleh karena itu, sejumlah masyarakat menilai hal tersebut diduga buntut dari sikap Pemko yang memberi kelonggaran dalam mengeluarkan izin dua ritel itu.

"Saya lihat Alfamart dan Indomaret makin menjamur.

Yang parahnya, nempel satu sama lain. Coba lihat dilokasi ini, apa nggak mikir mereka dengan pedagang-pedagang kecil yang berada di sekeliling mereka," kata Ian, salah seorang pedagang kecil di Sagulung.

Selain itu, masyarakat Sagulung ini menilai bahwa Pem-

ko terkesan lemah dalam melakukan pengawasan di lapangan.

"Pemko apa tidak melakukan pengawasan. Saya rasa Pemko juga harus bertanggungkawab soal ini, terutama dalam mengatur jarak antara satu ritel dengan ritel yang lainnya agar pedagang kecil tidak dirugikan," imbuhnya.

Pantauan di lapangan, Rabu (19/10) siang, keberadaan dua ritel milik pengusaha nasional ini membuat para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) telungkup. Sebab gerai-gerai yang mereka dirikan seolah-olah mengepung perumahan dan tempat keramaian serta pasar tradisional dengan sistem buka 1x24 jam.

Sementara itu, Camat Sagulung, Reza Khadafy mengatakan, untuk perijinan indomaret yang dikawasan SP Plaza itu, tak hubungannya lagi dengan pihak kecamatan.

Lagian, kata Reza, ijin domisili usahanya tak dikeluarkan oleh pihak kecamatan, melainkan dari pihak pemerintah kota Batam melalui instansi terkait, karena itu letaknya dikawasan bisnis.

"Iya, saya tahu ada dikawasan SP Plaza, lagian itu sudah tak wewenang kami.

Karena disana itu sudah ada supermaket, usaha besar lainnya, mikro dan toko, dan di wilayah itu juga ada pengelola bisnisnya. Jadi intinya, tak ada hubungannya sama kita, kecuali keberadaanya di komplek perumahan," ujar Reza dengan singkat. (ded)

praktek bidan itu. Namun ia kaget karena biaya persalinan istrinya disebutkan pas atau tidak ada kelebihan bayar. Heri bingung sambil memperlihatkan kwitansi yang diberikan kasir rumah sakit.

"Kok pas bu. Ini saya ada kwitansi melahirkan anak saya dari rumah sakit. Bu Hanaria kaget dan tidak bisa mengelak, lalu mengembalikan uang saya Rp1 juta dengan alasan sisanya itu biaya perawatan. Diantaranya ada biaya bidan praktek, biaya taksi, biaya labor, serta biaya beli obat penurun tensi istri saya Rp1 juta sebanyak 1 (satu) butir, dan ditambah biaya administrsi," papar Heri menuturkan, sambil memperlihatkan secarik rincian kertas sebagai bukti.

Sementara, Bidan Hanaria mengklaim biaya yang dipungut dari pasien Wiwik itu cukup wajar dan standar. Pasalnya, ia beralasan si pasien itu telah tinggal seharian di tempat prakteknya dengan dilakukan pe-

meriksan dan perawatan, berkilah.

"Mana ada saya mengutip biaya melahirkan yang mahal.

Biaya melahirkan secara normal itu Rp3 juta. Itupun saya lihat dulu keadaan si pasiennya.

Jika pasien orang miskin akan saya kurangi lagi. Terkait biaya persalinan si Wiwik saya hanya ambil biaya perawatan bidan, serta biaya administrasi saja," ucap Hanaria, meskipun ia menyadari pasien Wiwik tidak jadi melahirkan di tempat prakteknya.

Namun ketika ditanya apakah bu bidan Hanaria itu mempunyai izin untuk buka praktek bidan tersebut, dia mengatakan praktek bidan yang dilakoninya sudah melekat pada izin "Praktek Umum dr Seventina AH", di Komplek Ruko Pasar Angkasa, Jodoh tersebut.

"Jika pasien Wiwik keberatan, masih bisa dibicarakan.

Anak saya tiga orang yang menjadi dokter. Dan dr Seventina AH ini anak saya. Saat ini dia

sedang mengikuti pelatihan di luar kota. Izin praktek bidan saya ini bergabung dengan izin praktek umum dr Seventina AH ini lansung," paparnya.

Tapi saat dicek, izin praktek umum dr Seventina AH yang tempelkan dibagian dalam dan tersembunyi, ternyata alamatnya tidak sama dengan yang tertera dikopian surat izin dokter praktek yang dikeluarkan pihak Dinkes Kota Batam, tertanggal, Batam 16 Mai 2016, atas nama Kepala Dinas Kesehatan Batam, dr Chandra Rizal, dengan lokasi praktek bidan dan dokter tersebut.

Pantauan dilokasi, alamat praktek dengan alamat izin berbeda jauh. Dimana, di surat izin tertulis, izin praktek pribadi dr Seventina Agustiani Hotman, yang beralamat di Komplek Nagoya Point, Blok R Nomor 1, Nagoya Batam. Tetapi, lokasi bidan praktek tersebut beralamat di Ruko Pasar Angkasa Jodoh. (vnr)

NOV IWANDRA/HALUANKEPRI

TEMPAT praktek Bidan Hanaria di Ruko Pasar Angkasa Jodoh, terlihat sepi dan kumuh.

Puting Beliung ..... atap rumah tersebut sudah rusak parah.

"Kejadiannya hanya sebentar saja, palingan 1 menit rumah warga sudah para rusak," katanya.

Pengakuan yang sama disampaikan Faisal, penghuni kos-kosan di Blok C No 11, dimana saat kejadian dirinya masih berada di dalam rumah bersama Vida, istri dan anaknya Dafa.

sambungan Hal. 9 "Waktu itu saya mau siapsiap berangkat kerja, terpaksa ditunda karena hujannya tibatiba kencang, ditambah lagi angin yang begitu kencang," terangnya.

Karena mendengar suara secara tiba-tiba, kata Faisal, dirinya pun sempat kaget dan bergegas keluar dari dalam rumah kos-kosannya.

"Setelah kami keluar, baru-

PAN Dukung ..... pelaku melakukan belum tentu bekerja sendiri.

"Bisa saja ada perintah atasan atau ada tuntutan setoran dari atasan," ujarnya.

Ia mengatakan, maraknya pungli di Batam bukanlah hal yang baru serta asing dan masyarakat tahu itu oleh karena itu diperlukan investigasi didalamnya.

Seperti adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Disduk beberapa waktu lalu, apakah atasan tidak tahu? belum tentu, dan tidak mungkin itu.

sambungan Hal. 9 "Dan kalau tidak tahu kenapa, kalau tahu kenapa dibiarkan dan tidak mungkin pimpinan tidak tahu karena sudah bertahun-tahun kejadinnya," jelasnya.

Jadi, Kata Dia, wajarlah presiden intruksikan basmi pungli sedangkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) perintahkan pecat dan Menpan RB pertegas tidak ada toleransi bagi ASN terlibat pungli karena tunjangan ASN dinilai sudah cukup.

"Kesejahteraan ASN sudah

Dewan Segera ..... lau disana ada limbah, namun jika ada laporan maka kita (Komisi III, red) akan segera terjun ke lapangan untuk ambil tindakan," ujarnya ketika dimintakan tanggapan di Kantor DPRD Batam, Rabu (19/10).

Dilanjutkannya, apabila memang terbukti ada limbah yang merugikan masyarakat sekitar maka kita akan ambil tindakan tegas terhadap siapa yang bertanggung jawab akan hal itu.

"Kita akan cari siapa yang bertanggungjawab, jika terbukti ambil tindakan," tegasnya.

Namun, lanjutnya, sekarang ini Komisi III masih fokus melakukan pembahasan realisasi anggaran APBD 2016, meskipun begitu masalah limbah ini tetap akan menjadi perhatian.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura menyatakan, apabila masalah limbah tersebut ada kaitannya dengan prosedur hukum, maka Bapedalda harus mengambil tindakan.

Dalam prosedurnya, lanjut dia dalam pembuangan limbah tersebut harus ada mengantongi izin dari Bapedalda serta dari Kementerian lingkungan hidup.

"Apabila dalam prakteknya ada temuan masyarakat, Bapedalda harus melakukan pengecekan. Dan bilamana ada kesalahan prosedur Bapedalda harus bersikap," jelas Politisi

lah melihat satu deret atap rumah sudah lepas di terjang angin," tutup Faisal.

Pantauan dilokasi, usai dengan kejadian, tampak warga saling bahu-membahu untuk melakukan perbaikan atap rumah yang sudah terlepas itu.

Sampai saat ini, belum diketahui pasti berapa kerugian warga akibat hantaman angin kencang itu. (Ded)

sangat luar biasa," ujar politisi sembari menirukan ucapan Menpan RB. Ia menambahkan, program basmi pungli tidak bisa dijalankan setengah-setegah, tapi harus benar-benar dijalankan dengan cara tidak hanya menangkap "kroco-kroco" pencari setoran bagi atasan.

"Polisi harus juga menangkap pimpinan mereka yang terlibat pungli, dan PAN mendukung penuh hal itu termasuk kader yang terlibat pungli," pungkasnya. (par)

sambungan Hal. 9 Gerindra ini.

Pasalnya, tambah dia jangan sampai kehidupan masyarakat sekitar ternganggu dengan masalah industri terutama dalam hal ini limbah, selain itu juga merusak ekosistem.

Sebelumnya diberitakan, air di kawasan Dam Tembesi, Jalan Trans Barelang, berkualitas buruk bahkan beracun. Pencemaran ini, diduga dampak timbunan ratusan ton limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sejak 2005 lalu yang belum tuntas dilakukan pembersihan dan pengangkatan (Clean Up). Akibat pencemaran itu ikan-ikan ternak warga sekitar pada mati.

Seperti yang dikeluhkan Nasution kepada Haluan Kepri, Senin (17/10), dia mengaku heran mengapa setiap hari ikanikan yang dipeliharanya pada mati. "Setiap hari ada sekitar 20-30 ekor yang mati, padahal ikan-ikan yang saya pelihara sudah hampir panen," katanya sambil menunjukkan ikan ternaknya yang mati.

Sebelumnya, lanjut Nasution, lokasi tambak (penagkaran ikan) tersebut masih di darat. Namun, ketika air pasang dan air yang ada di Dam Tembesi menyatu pada lokasi tambak mereka. "Kita juga heran, airnya berminyak dan berwarna kehijau-hijauan dan baunya seperti racun rumput," keluhnya.

Memang, dia mengaku s-

udah mendapat kabar tentang adanya penimbuan limbah beracun tak jauah dari lokasi tambaknya. Itupu, diketahui barubaru ini.

"Ya informasinya ada timbunan limbah. Mungkin ini dampak dari timbunan limbah tersebut, dulunya sebelum air pasang tidak ada masalah," ujarnya.

Dengan kondisi seperti ini, Warga sekitar menjadi kebingungan. Sebab, bukan hanya satu peternak ikan saja yang mengalami kejadian tersebut, semua warga yang berprofesi sebagai peternak ikan mengalami hal serupa.

"Sebelum ikan nila, kita juga coba pelihara ikan gabus, tapi tetap mati juga, padalah sudah mulai panen," keluhnya.

Kepala Bapedal Kota Batam, Dendi N Purnomo saat dikonfirmasi berjanji akan segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud. Dia juga kembali bertanya apakah dampak itu ada kaitanya dengan pembuangan limbah B3 yang dilakukan secara ilegal.

"Nanti kami akan melakukan pemeriksaan lapangan.

Kami masih perlu mendalami apakah hal ini ada kaitannya dengan pembuangan limbah B3 yang dilakukan secara ilegal pada tahun 2005," jawab Dendi melalui sambungan telponnya. *** Editor: Amir Layouter: Mario

CMYK

11

karimun

Kamis, 20 Oktober 2016

TMMD ke-97 Berakhir KARIMUN (HK) — TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-97 tingkat Kepri yang dilaksanakan di Karimun berakhir pada Rabu (19/10) kemarin. Kegiatan yang dimulai sejak 20 September 2016 lalu atau selama sebulan ditutup di lapangan sepak bola Guntung Punak, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat.

Penutupan TMMD ke97 oleh Komandan Korem (Danrem) 033/WP, Brigjen TNI Fachri didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Usai penutupan, Danrem mengharapkan agar pembangunan fisik yang dilakukan saat TMMD) ke 97 yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Karimun dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

"Pelaksanaan TMMD ke-97 di Karimun selama satu bulan ini, target pembangunan fisik berupa semenisasi, gorong-gorong dan box cuilvert di tiga kecamatan di Kabupaten Karimun telah selesai 100 persen. Begitu juga kegia-

tan non fisiknya, juga sudah sesuai dengan target," ungkap Danrem.

Kata Danrem, setelah TMMD ini selesai, maka sekarang yang tinggal bagaimana pemakaian dan perawatannya. Mudah-mudahan bisa bertahan lama.

Pihaknya juga mengaku akan siap untuk melaksanakan kegiatan serupa seperti karya bakti. Menurut dia, Bupati Karimun juga sudah membicarakannya, jika ada program karya bakti 2017, maka TNI siap melaksanakannya.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam kesempatan itu mengajak kepada masyarakat untuk terus dapat bersinergi dengan seluruh pihak, terutama TNI untuk dapat mempertahankan keutuhan negara. Kata dia, keutuhan negara tidak hanya dalam bentuk kekuatan fisik semata, namun secara mental rasa kebangsaan sangat penting untuk ditanamkan.

Dia menyebut, banyak upaya yang bisa dilakukan untuk membangun mental

ILHAM/HALUAN KEPRI

PENTUPAN TMD-Foto bersama saat penutupan TMMD ke-97 di lapangan sepakbola Guntung Punak, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Rabu (19/10).

generasi muda agar memiliki jiwa mandiri dan enterpreneur. Namun sayang, belakangan gempuran narkotika dari luar tak terbendung masuk ke wilayah Kepri, termasuk juga Karimun. Untuk itulah, dia

meminta kepada semua pihak untuk membentengi generasi muda dari pengaruh narkoba.

"Masuknya narkoba ke Kepri sudah tak terbendung lagi, semua elemen sudah berusaha untuk membend-

ungnya seperti dari unsur kepolisian, TNI dan masyarakat. Namun, ada-ada saja upaya dari para sindikat untuk meloloskan narkoba ke Kepri. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Kalau tidak,

generasi muda kita akan hancur," tuturnya.

Upacara penutupan TMMD ke-97 di lapangan sepak bola Guntung Punak, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat berlangsung dibawah guyu-

Penyusunan Anggaran Libatkan Jurnalis KARIMUN (HK) — Bupati Karimun Aunur Rafiq membuat terobosan baru dalam penyusunan anggaran pusat terkait sektor kemaritiman, pengentasan kemiskinan dan insfrastruktur melalui anggaran 2017 Karimun dengan melibatkan jurnalis.

Ilham Liputan Karimun

Bupati Rafiq menyebut, dia sangat membutuhkan masukan dari para jurnalis yang bertugas di Karimun dalam hal penyusunan anggaran itu.

"Pada saat penyusunan anggaran 2017, nanti saya akan melibatkan teman-teman media. Kita kupas, kita bedah sama-sama. Dalam pembahasan itu, mungkin nanti akan saya paparkan kekuatan per wilayah di Kabupaten Karimun. Wilayah Kundur apa, Durai apa, dan

lainnya bagaimana," ungkap Rafiq di Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Rabu (19/10).

Kata Rafiq, dia ingin melihat seperti apa kekuatan di masing-masing wilayah di Kabupaten Karimun dalam hal penyerapan anggaran yang dseimbangkan dengan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki Pemkab Karimun. Dalam diskusi itu, akan diketahui daerah mana yang memiliki prioritas dan disesuaikan

dengan plafon anggaran yang sudah dibagi per wilayah.

Dijelaskan, untuk tahap awal pihaknya melakukan rapat terbatas dulu dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Karimun.

Dalam rapat itu, akan dibahas pada setiap sektor. Dari hasil rapat itu, baru diketahui, dana-dana pusat mana yang bisa masuk untuk Karimun.

Untuk menarik dana pusat tersebut, kata Rafiq, maka dibutuhkan SKPD yang kuat, SKPD yang bisa membangun komunikasi ke tingkat pusat dan provinsi dengan baik. Sehingga, ketidakmampuan daerah akan bisa ditopang dari dana provinsi maupun dana pusat. Namun, semuanya dibutuhkan kerja keras dari SKPD termasuk juga masukan dari para jurnalis.

"Teknis untuk mengupas anggaran dengan para jurnalis itu, bisa dengan berb-

agai cara, seperti mengopi bareng atau diskusi formal yang dilakukan di ruangan tertentu. Yang jelas, kami (pemerintah daerah) ingin ada masukan dari rekan-rekan jurnalis di Karimun terkait pembahasan anggaran 2017 nanti," pungkasnya.

Sejumlah jurnalis di Karimun sangat mendukung langkah Bupati Rafiq dalam membuat terobosan baru terkait pembahasan anggaran 2017 tersebut. Mereka menilai, langkah yang diambil Bupati Rafiq dalam melibatkan jurnalis merupakan langkah yang sangat baik. Pasalnya, media memiliki peranan besar dalam membangun Karimun.

"Terobosan yang dilakukan Bupati Karimun dalam hal pembahasan anggaran terkait sektor kemaritiman, pengentasan kemiskinan dan infrastruktur dengan melibatkan jurnalis di Karimun sangat baik. Ini merupakan langkah baru dan menunjukkan kalau Bupati

sangat dekat dengan para jurnalis serta mampu menempatkan posisi jurnalis sebagai mitra kerja," kata Rusdianto wartawan LKBN Antara.

Jurnalis yang seharihari juga membidangi kaderisasi dan pendidikan di Jurnalis Karimun ini menuturkan, peranan jurnalis sangat besar dalam mengisi pembangunan. Keterlibatan jurnalis bisa menjembatani tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan dari pusat dan terintegrasi dengan pembangunan daerah.

"Kami dari Jurnalis Karimun memberikan apresiasi dengan sikap Bupati Karimun yang membawa serta para jurnalis dalam pembahasan suatu anggaran.

Tentu saja, kami akan menyambut langkah ini dengan memberikan masukan, serta ide-ide yang bisa memberikan kontribusi dalam pembahasan anggaran nantinya," pungaks Rusdi. (ham)

Dana APBD untuk TP4D Pelanggaran KARIMUN (HK)— Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelangi Nusantara, Abdul Rachman menilai kucuran dana APBD Karimun 2016 yang dialokasikan untuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Karimun bentukan Kejagung RI merupakan sebuah pelanggaran dan memberatkan keuangan daerah.

"Pembentukan TP4D mengacu pada Keputusan Kejagung RI , Nomor: 152/A/JA/ 10/2015. Dalam Keputusan tersebut sangat jalas dijabarkan , bahwa Anggaran Operasional TP4D berasal dari Kejaksaan RI. Sehingga apabila terindikasi ada penggunaan APBD dengan dalil apapun untuk kegiatan TP4D , dapat dikatagorikan pelanggaran serta membebani anggaran daerah. Sangat jelas Pembentukan TP4D adalah upuya percepatan proyek proyek strategis nasional berdasarkan Inpres Nomor 01 tahun 2016 ," ungkap Abdul Rachman di Hotel Aston Karimun, Rabu (19/10) Dikatakan Abdul Rachman, jika ditelaah secara detail sebenarnya fungsi Kejaksaan adalah penyuluhan dan pendampingan hukum , tidak lebih dari itu. Dan hal ini

mengacu pada Undang Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Agung RI. Tugas pokok Kejaksaan itu adalah penuntut negara dan upaya peningkatan sadar hukum , jadi tak mungkin institusi kejaksaan mencampuri urusan teknis.

"Kita juga heran apa maksudnya eksekutif/Bupati Karimun dan legislatif/DPRD Karimun menganggarkan dana yang informasinya digunakan untuk honor dari TP4D itu sendiri. Ini bisa menimbulkan beragam macam pertanyaan oleh masyarakat dan publik. Pastinya TP4D hanya untuk kegiatan yang didanai APBN. Tidak untuk kegiatan proyek kecil di daerah dan TP4D hanya dibiayai oleh Kejagung serta tidak memberatkan keuangan daerah," ujar Abdul Rachman.

Disamping itu juga tegas Abdul Rachman , TP4D dengan semua kegiatannya dilarang keras untuk tidak menggunakan dana APBD sebagai dana operasional, dengan dalil apapun. Jika ketahuan TP4D menggunakan APBD sebagai dana operasional maka dapat dikatagorikan perbuatan melawan hukum tindak pidana Korupsi.

"Senin mendatang kami tim akan berangkat ke Ja-

karta untuk konsultasi dan mempertanyakan ini ke Kejaksaan Agung RI sekaligus membuat laporan," tegas Abdul Rachman Kebiri UU Hadirnya Impres No 7 tahun 2015 kemudian ditindaklanjuti Impres Nomor 1 yang melahirkan TP4D justru bertentangan dengan UU No 40 tahun 2015 tentang pokok tugas dan fungsi jaksa. Jadi justru program tersebut akan membuat posisi jaksa dilematis selaku penegak hukum dalam melalukan pendampingan hukum kepada tiap pengguna anggaran.

"Hadirnya Imperes No 7 tahun 2015 yang dilanjutkan pada Impres No 1 tahun 2016 melahirkan TP4D justru bertentangan dengan UU pokok jaksa yang akan membuat dilema para jaksa selaku penegak hukum dalam melakukan pendampingan kepada penggunan Anggaran," ujar Abdul Rahman.

Ia pun menyarankan seharusnya TP4D tidak mesti terlalu represif akan tetapi cukup pada posisi pencegahan agar tidak terkesan bahwa jaksa masuk kedalam ranah teknis suatu proyek, hingga ia menyatakan harus ada regulasi yang mengaturnya.Bahkan ia membeber-

CMYK

kan seharusnya dalam Impres tersebut tidak perlu melibatkan Polri dan kejaksaan karena ada posisi yang dilematis. Sebab di sutu sisi ia merupakan penegak hukum sementara para pengak hukum diberikan tugas pendampingan dalam pencegahan Fraud bagi para pengguna anggaran.

Mitra Pengawal Pembangunan Sementara Bupati Karimun H Aunur Rafiq dalam kesempatan saat menerima kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Kepri, Andar Perdana Widiastono ke Karimun beberapa waktu lalu berharap pendampingan TP4D terhadap program kerja pembangunan benar-benar berjalan optimal.

Target yang ingin dicapai, termasuk memaksimalkan penyerapan anggaran pemda yang selama ini kurang maksimal, kata Rafiq kala itu dirumah dinas Bupati Karimun.

Menurut Rafiq, TP4D merupakan instrumen Kejagung yang merupakan upaya kejaksaan diharapkan mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-

upaya pencegahan preventif dan persuasif.

"Marilah memaknai acara ini secara positif dan semoga keberadaan TP4D tidak lagi menjadi momok untuk menakut-nakuti Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan demikian percepatan pembangunan terlaksana sesuai harapan," ungkap Rafiq.Diakuinya, pihaknya cukup transparan terhadap semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Karimun. Kami berkomitmen dalam pemerintahan taat tiga azas dan semua harus on the track. (hhp)

Abdul Rachman

ran hujan lebat. Peserta upacara bendera yang berasal dari unsur TNI harus basah kuyup. Kendati begitu, penutupan TMMD tetap berlangsung meriah yang disaksikan ratusan masyarakat Karimun. (ham)

SEKDAPROV Kepri TS Arif Fadillah.

Pansel Sekda Karimun Terbentuk KARIMUN (HK)—Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Tengku Said Arif Fadillah yang diminta Bupati Karimun untuk menjadi Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Kabupaten Karimun. Tim Pansel tersebut telah terbentuk.

Tim Pansel Pemilihan Sekda Karimun itu terdiri dari 5 orang dari berbagai kalangan.

"Pansel sudah kita susun. Kebetulan saya memang diminta oleh Pak Bupati untuk membantu, karena salah satu syarat untuk menjadi Ketua Pansel kabupaten atau untuk pejabat eselon II adalah eselon I, kebetulan saya sudah menjabat eselon I di Provinsi Kepri," ungkap Arif Fadillah ditemui usai penutupan TMMD ke-97 di Kelurahan Darussalam, Rabu (19/10).

Kata Arif, Bupati Karimun sudah menghubunginya untuk membantu dalam seleksi pencalonan Sekda Karimun. Kepada Bupati, dia berjanji kalau untuk Kabupaten Karimun dia siap untuk membantu, walaupun saat ini dia memiliki jadwal kerja yang sangat padat sejak menjabat sebagai Sekdaprov Kepri.

"Bupati Karimun sudah mengirimkan 5 orang nama yang ikut dalam pansel tersebut, bahkan ke lima orang itu sudah mendapat restu dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Cuma siapa saja namanya, saya tidak bisa memberi tahu, biar Pak Bupati saja yang menyampaikan," terang Arif.

Sementara, untuk calon Sekda Karimun definitif, akan dilakukan proses open bidding.

Sesuai aturan main, memang harus di open bidding (lelang jabatan). Siapapun boleh ikut, asalkan memenuhi syarat, ketentuan itu sudah diatur berdasarkan UU no 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Dalam UU no 05 tahun 2014 itukan diatur tentang kualifikasi, dalam arti pangkatnya paling tidak 4C, minimal harus memegang jabatan eselon IIB, pendidikan minimal S1. Jadi, semua calon harus memiliki kualifikasi itu, dan diadakan assessmen.

Kebetulan yang sudah assessmen, dan itu yang nantinya kita pakai," jelas Arif.

Kemudian, lanjut dia, setelah semua syarat terpenuhi, maka calon tersebut akan ditelaah oleh tim pansel untuk ujian kompetensi. Menurut dia, dalam tim pansel itu ada beberapa orang profesor yang akan melakukan ujian kompetensi untuk mempertanyakan kepada calon Sekda Karimun definitif nantinya.

"Siapapun yang ASN berhak menjadi calon Sekda Definitif, termasuk Pelaksana Tugas Sekda Karimun sekarang. Asalkan, memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan oleh UU no 05 tahun 2014 tersebut. Dalam waktu dekat, nanti akan kami umumkan, tapi kami tetap tunggu Pak Bupati dulu, karena usernya memang Pak Bupati," pungkasnya.

Mulai Kerja Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Karimun M Firmansyah sudah melaksanakan tugasnya sejak Senin (17/10) lalu. Dan sejak itu pula, dia mulai berkantor di lantai 3 Kantor Bupati. Hanya saja, Firmansyah masih harus membagi antara tugasnya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan Plt Sekda Karimun.(ham) Editor: R.Ghafur, Layouter : Novrizal

12

anambas

Kamis, 20 Oktober 2016

Ispektorat Panggil Dua Pejabat Terkait Proyek SPAM ANAMBAS(HK) — Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas telah memanggil Rony Franata, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan M Rifki Amarullah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada proyek sarana dan prasarana air minum (SPAM) Kecamatan Siantan.

Yudi Liputan Anambas Seperti diketahui dua nama di atas saat ini menjadi populer di kalangan masyarakat, maupun aparat penegak hukum, terkait kasus proyek SPAM sebesar Rp29 miliar yang diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari).

Pemanggilan oleh Inspektur ini adalah untuk dimintai keterangan terhadap dokumen perencanaan SPAM. "Kami sudah memanggil PPTK dan PPKom untuk mengembangkan data didokumen,sekaligus kami akan menguji dilapangan,"demkian disampaikan Plt Ispektur KKA, Selasa (18/10).

Menurut Ody terdapat sebagian data-data yang harus dijelaskan oleh penanggungjawab kegiatan.

Selain itu juga hari ini sudah memasuki hari ke lima pemeriksaan setelah tim yang dibentuk sesuai dengan perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi Proyek SPAM. Bukan hanya itu Ody mengakui, pihaknya juga akan memanggil Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) yang menerima

hasil pekerjaan tahap pertama yang dikerjakan oleh PT Nirwana Jaya Sakti sebagai pemenang tender.

"PPHP juga harus dipanggil, kalau pekerjaan lari dari perencanaan. Kami masih meminta keterangan,kalau memang ada ditemui penyelewengan pekerjaan akan kami minta penjelasan," paparnya.

Ody mengungkapkan, secara kasat mata telah menemui penyelewengan pengerjaan. Pasalnya, pipa yang seharusnya ditanam pada kedalaman 30 cm, ternyata dibentang di pinggir jalan.

"Kontraktornya(PT Nirwana Jaya Sakti) juga akan kami mintai penjelasan terkait pelaksaan proyek SPAM ini. Kalau tidak sesuai dengan perencanaan kegiatan, dan pada dokumen juga tidak sesuai, berarti itu sudah bisa disebut ada unsur kerugian uang negara," ungkapnya lagi.

Masih berbicara pipa lanjut Ody, belum lagi pompa maupun bak penampung,serta sekunder primernya.

Yang penting dari hulu ke hilir akan kami periksa.

"Kalau waktu 13 hari sesuai perintah KPK,saya rasa tidak terpenuhi. Kami akan minta pertambahan waktu. Setelah itu kami siap memaparkan hasil kajian ke KPK," tutupnya.***

Desakan Perombakan di Dinas PU Menguat ANAMBAS (HK) — Sorotan Tajam masyarakat terhadap Perombakan di tubuh Dinas Perkerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) terus menguat. Sejumlah persoalan yang ditenggarai syarat permaianan Pada proyek didinas PU terus dibicarakan di masyarakat.

Hafiz Rhiandy, Sekretaris Persatuan Jasa Konstruksi Indonesia (Perjasi) KKA mengatakan, kalau perombakan di Dinas DPU sudah tidak dapat di tawar lagi. Jangan sampai kejadian yang lalu terjadi lagi pada pemerintahan baru ini.

"Kita ingin ada perubahan di Dinas PU, sehingga pembangunan ke depan lebih baik,"demikian disampaikan Hafiz, Rabu (19/10).

Perombakan yang dilakukan ungkap Hafiz, adalah Perombakan birokrasi dan penempatan sesuai Tupoksi. Mengingat ada oknum di dinas PU tersebut yang disinyalir berbuat "nakal". Hafiz menduga ada oknum yang bermain pada proyek PU baik Konsultansi ataupun Fisik.

"Ada oknum bermain di dalam mengerjakan sejumlah kegiatan, hal ini perlu di tinjau ulang oleh bupati, karena berkaitan dengan orang banyak," tegasnya.

Jika oknum di dalam sudah berani bermain terntunya kontraktor akan gigit jari, tambah Hafiz, berapa banyaklah perusahaan yang ada di Anambas saat ini, apalagi dengan kondisi proyek yang kurang tentunya kontraktor lokal yang akan dirugikan.

"Kalau orang dalam bermain sakitlah kita.

Salah satu Contoh Paket

proyek Jalan di Air Asuk senilai Rp 600 juta, yang saat ini, diduga ada permainan oknum sehingga paket tersebut terbengkalai hingga saat ini karena kontraktor pemenang dari luar itu tak mampu mengerjakan," jelasnya.

Hafiz menduga kalau pada proyek tersebut jelas ada permainan orang dalam yang membawa perusahaan dari luar, dan menyebabkan kontraktor lokal hanya menjadi penonton.

"Jangan sampai kedepan ada keterikatan akhirnya ada orang dalam yang main mata," tukasnya.

Ketua BM PAN, Asril Masbah mengatakan, perombakan di dinas PU sangat penting untuk menuju kearah yang lebih baik ke depannya.

"Dengan kondisi yang ada saat ini janganlah bermain pergunakan anggaran dengan tepat dan efisien, dan jangan bermain-main dengan yang sifatya dapat merugikan keuangan daerah," tegasnya, seraya mengatakan uang yang dikeluarkan besar namun hasilnya minim.

Disinggu dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat di Dinas PU oleh Kejaksaan Asril dengan tegas mendukungnya, karena jika kejaksaan sudah turun tentunya itu memang ada persoalan."kalau sudah Kejaksaan turun tentu sudah tidak main-main lagi,"ungkapnya.

Kedepan Pemerintah daerah diharapkan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni di Dinas PU agar dinas tersebut mampu menunjukan kinerja dalam membangun Anambas lebih baik lagi.(yud)

YUDI/HALUAN KEPRI

BELAJAR MENGAJI — Anak-anak di Tarempa, Kecamatan Siantan belajar mengaji. Mereka didampingi seorang ibu yang serius mengajari mereka cara membaca alquran.

Kekerasan Terhadap Anak dan KDRT Sangat Tinggi ANAMBAS (HK) — Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi laporan yang cukup tinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA). Sejak 2014 ada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah menumukan kasus tersebut. Bahkan dimulai tahun 2014 sudah 7 Kasus yang melapor.

Ketua Harian Pengelola P2TP2A Erdawati mengatakan Angkat tersebut turun pada tahun 2015 menjadi enam kasus.

"KDRT laporannnya lebih bannyak, dan laporan tersebut tidak hanya pada

laporan perlakukan kekerasan phisik, namun persoalan rumah tangga juga disampaika," kata Erda yang didampingi Ketua Divisi Informasi Pengadaan dan Advokat Pendamping, Nori Andriani, Rabu (19/10).

Erda mengungkapkan, bukan hanya KDRT, namun sejak tahun terdapat delapan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Bahkan ironisnya Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 13 kasus.

"Sedangkan pada tahun 2016 terdapat laporan mengenai pencabulan dimana salahsatunya tengah

menjalani proses persidangan," bebernya.

Lebih jauh Erda menyebutkan, untuk kekerasan seksual terhadap anak dan pencabulan, dalam satu kasus ada dua atau tiga orang yang menjadi korban.

Jumlahnya variatif bila dilihat kasusnya dari tahun per tahun. Kita akan berupaya melakukan pendampingan terhadap korban.

Upaya pencegehan juga dilakansakan oleh pihaknya lanjut Erda, salah satu dengan melakukan sosialisasi ke sekolahsekolah yang ada. Sedangkan untuk sosialisasi ke masyarakat masih belum

karena harus ada kerjasama dan kordinas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KPPKB).

"Dalam hal ini PPKB yang punya program. Pendampingan tetap ada di kami. Untuk anak di bawah umur yang menyangkut masalah pidana, apabila sudah ada pelaporan, pendampingan dilakukan dari kami. Untuk anak waktu pendampingan, waktu dimintai keterangan memang sangat membantu. Tidak jarang mereka lebih tertutup, serta memerlukan pendekatan lain agar mereka mau terbuka dan berceri-

ta," paparnya.

Kepala Kantor PPKB, Suindrawati mengungkapak pihaknya telah melakukan sosialisasi ke Sekolah-sekolah agar mereka memahami persoalan jangan sampai merugikan masa depannya kelak.

"Kita selalu memberikan pemahaman kepada mereka agar jangan sampai menjadi korban dan rusaknya masa depan," jelasnya.

Iin panggilan akrab Suindrawati, menghimbau agar stop kekerasan pada anak, juga jangan lakukan KDRT, karena hal itu akan merusak masa depannya.(yud)

KP Hiu Macan Tangkap Empat Kapal Asing TAREMPA (HK) — Kekayaan alam perairan Indonesia selalu saja menggoda para nelayan negara tetangga untuk melanggar Undang-undang perikanan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Bahkan, saat kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kapal patroli milik Angkatan Laut, tengah gencar-gencarnya menjaga keamanan laut agar hasil kekayaan laut Indonesia, mereka terus tergoda.

Buktinya, kapal patroli Hiu Macan 01 milik Kementrian Kelautan dan Perikanan berhasil meringkus tiga unit kapal asal Malaysia dan satu unit kapal asal Vietnam.

Bermula saat KP Hiu Macan 01 melakukan pengawasan di laut Anambas pada posisi 04 derajat 10.024 derajat N/104 derajat 54.529 E, Jumat (14/10) berkisar pukul 11:44 WIB, KP Hiu Macan berhasil menyergap KM BTH 96467 TS asal Vietnam, dengan 6 jumlah awak kapal yang dinahkodai oleh Hro Tung Thao.

Selanjutnya, pada posisi 04 derajat 19.208 derajat N/104 derajat 57.004 derajat E,KP Hiu Macan berhasil meringkus KM JHF 7009 TUI berbendera Malaysia pada pukul 12:39 WIB. Kapal tersebut dinah-

BTD

INI salah satu dari empat Kapal Tangkapan KP Hiu Macan di Anambas. kodai oleh Inhava asal Laos.

Berselang 14 menit,tepatnya pada pukul 12:53 WIB, KP Hiu Macan berhasil meringkus KM JHF 7009 TU2 berbendera Malaysia yang dinahkodai Thong asal Laos. ?Kapal Malaysia tersebut,berhasil diringkus pada posisi 04 derajat 18.

253 derajat N/104 derajat 55.246 derajat E. Sedangkan kapal yang terakhir KM JHFA 398 TU2 asal Malaysia yang dinahkodai oleh Nhoun asal Laos,diringkus pada posisi 04 derajat 10.084 derajat E/104 derajat 50.536 derajat E, Jumat(14/10) pukul 15:10 WIB.

Kepala Satuan Kerja PSDKP Tarempa, Mochamad Erwin mengatakan, tiga unit kapal asal Malaysia tersebut merupakan kapal penerang (lampu).

Adapun barang bukti yang ditemui pada kapal tersebut yakni,tiga unit generator bowman,? 69 buah lampu 2000 Watt.

"Kapal ini memang tidak menangkap ikan, tetapi kapal ini pendukung proses tangkap ikan di perairan ZEE Indonesia. Ada satu unit kapal tangkapnya,tetapi berhasil kabur karena kapal patroli mengalami masalah ketika hendak mengejar. Keti-

ka kapal ini juga terancam hanya dikenai denda SIUP maksimal Rp2 miliar, namun bila dikenakan denda batas teritorial hanya ratusan juta saja," tegas M Erwin,Senin(17/10).

Erwin memaparkan, kapal Vietnam yang berhasil diringkus,ditemui barang bukti ikan berkisar 280 Kg serta alat tangkap rawai.?

Namun ketika disinggung barang bukti ikan tersebut,Erwin sedikit gagap menjawab kalau ikan tersebut akan dimusnahkan bukan dilelang. Dia juga menampik kalau barang bukti tersebut dijual kepada pen-

gusaha ikan.

"Kalau ikan hanya ratusan kilo akan kita musnahkan,kalau ratusan ton baru bisa dilelang.? Proses lelang itu juga lama,dan memakan biaya yang tinggi," terangnya.

Erwin juga terkesan menyembunyikan sesuatu dari hasil tangkapan empat kapal asing tersebut. Pasalnya,keempat kapal asing itu disandarkan dikeramba ikan milik salah satu pengusaha ikan terbesar di Anambas. Padahal,kantor PSDKP yang berada di Desa Antang memiliki pelabuhan.

"Kalau dibuat di Pelabuhan Antang tidak ada yang menjaga,kita takut kalau kapal itu hanyut dibawa angin. Kalau di Air Sena(tempat pengusaha ikan terbesar di Anambas), banyak pekerja yang menjaganya," ujarnya dengan nada gagap.

Akibat keempat kapal tersebut disandarkan di tempat pengusaha ikan terbesar di Anambas,pewarta ini kesulitan untuk mendapatkan foto keempat kapal itu.

Keempat kapal tersebut, diduga melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf b Jo Pasal 34 ayat (1) huruf f, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.(btd)

Editor: Nico, Layout: Hestu Purwanto

13

natuna

Kamis, 20 Oktober 2016

Natuna Jadi Rajanya Benda Purba NATUNA (HK) — Kabid Kebudayaan dan PLS Disdikbud Kabupaten Natuna, Hadisun menyebutkan, Natuna menjadi rajanya benda purba di Indonesia karena Natuna memliki kekyaan benda purba yang paling besar dan terlengkap di Indonesia.

Hadisun mengatakan, Tim Balai Arkeologi Nasional telah memaparkan berbagai penemuannya dari Natuna dan berdasarkan hasil temuan dan kajian itu mereka menyatakan Natuna sebagai rajanya benda purba di Indonesia.

"Ya betul, benda purba kita paling banyak di Indonesia. Ini berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Tim Balai Arkeologi Nasional. Natuna merajai lah," kata Hadisun di Kantornya, Rabu (19/10).

Selain banyak, kata Hadisun, Natuna memiliki keanekaragaman benda purba yang sangat variatif baik dari segi usia, asal muasal serta jenis dan lain sebagainya.

"Benda purba kita dinyatakan ada dari semua benua, tahunnya juga bervariasi, begitu juga umurnya. Umumnya benda purba Natuna berasal dari abad ke 7 ke atas," terangnya.

Diyakini, Natuna menjadi kaya dengan benda sejarah karena Natuna berada di perairan yang menjadi jalur internasional dan Natuna pernah menjadi pusat transaksi internasional di masa lampau.

"Ini bukti semua bangsa dari berbagai negara pernah ke Natuna di masa lalu. Natuna ini lah tempat mereka bertemu dan bertransaksi," sebutnya.

Dengan ini, Natuna berpotensi menjadi pusat arkeologi dunia dan kembali menjadi pusat transaksi dunia.

"Sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya mengkaji dan mengumpulkan benda purba itu.

Kita ingin kejayaan Natuna di masa lalu bisa dikembalikan," harapnya mengakhiri. (fat)

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

BENDA SEJARAH-Benda-benda purba Natuna dipajang di lobi Kantor Bupati Natuna. Pemajangan kekayaan budaya ini guna mempromosikan kebudayaan dan sejarah Natuna.

Situs Sejarah Subi Belum Tersentuh NATUNA (HK) — Camat Subi Romi Novik menuturkan, diwilayah Kecamatan Subi banyak terdapat makam berusia ratusan tahun dengan batu nisan ditulis dengan huruf arab.

Hal ini salah satu bukti jika pada zaman itu perkembangan agama Islam cukup pesat.

Faturrahman Liputan Ranai Salah satu makam tua itu adalah makam datuk Dara Putih atau Tuan Abdurrahman yang diyakini sebagai orang pertama penyebar agama islam di pulau Subi. Makam ini terletak di desa Meliah Kecamatan Subi dan masih terawat hingga kini.

"Keberadaan makammakam ini sejak dulu terawat dengan baik. Namun

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

ARIPIN melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Polres Natuna.

Komentar di Facebook Berujung Pidana

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

SITUS sejarah Subi. Situs-situs yang ada ini diakui belum terkelola dengan baik.

ada beberapa yang sudah mulai rusak. Kita berencana akan perbaiki dan diberi pagar. Beserta catatan sejarahnya. Agar makammakam tersebut selalu dikenang oleh generasi saat ini dan akan datang," kata Camat Romi melalui selulernya, Rabu (19/10).

Perkembangan agama islam di Pulau Subi sudah ada sejak berabat-abat lalu.

Kehadiran agama islam di pulau tersebut kata Romi, dibuktikan dengan dijumpai beberapa makam tua berumur ratusan tahun, pening-

galan para pensiar islam di beberapa titik pulau Subi besar dan Subi kecil.

Menurutnya situs makam-makam yang berada dikecamatan Subi selama ini belum pernah dilakukan kajian ataupun penelitian lebih lanjut.

"Berdasarkan informasi yang didapat dari para tokoh agama berkemungkinan penyebaran mereka dari Negara Brunei Darusalam pada abad ke 18, sebagai ekspansi dari kerajaan Tidoreterus menyebar ke Mindano atau Sulu di

Filipina dan berlanjut ke utara Kalimantan meliputi Sabah, Serawak serta Sambas. Makanya konflik Sulu di Sabah beberapa waktu lalu karena catatan sejarah ini," ungkap Romi.

Sementara Kabid Pengembangan Kebudayaan dan Pendidikan Luar Sekolah Disdikbud Natuna Hadisun menjelaskan, selama ini Dinas belum ada melakukan kajian yang mendalam tentang situs makam yang berada di daerah Kecamatan Subi.

"Jadi untuk situs-situs

yang ada di Natuna kita belum melakukan penelitian keseluruhan lebih lanjut.

Namun pendataan sendiri sudah kita lakukan sejak tahun 2007 lalu. Dan rencananya kita akan melakukan penelitian situs-situs tersebut dengan mendatangkan arkeolog yang mengetahui asal muasal situs itu.

Namun karena keterbatasan anggaran maka tidak jadi dilaksanakan. Kita sangat berharap sekali situssitus yang ada di Natuna bisa terus terjaga dengan baik," tandasnya.***

Bupati Natuna Terima Penghargaan Indonesia Leadership Govermant Award 2016 NATUNA (HK)— Bupati Natuna Hamid Rizal terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan Indonesia Leadership Government Award 2016 yang diserahkan oleh Advisor Lembaga Citra Prestasi Anak Bangsa bertempat di Grand Ballroom Lumire Hotel, Jakarta, Sabtu (15/ 10) lalu.

"Certifcate atau Piagam Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Prof.

DR. Tajuddin Malik dan ditandatangani oleh masing-masing General Chairman, yaitu Prof. DR. Djumarno dan Prof, Dr, Samsudin L. Nasution," kata Kasubag Humas, Kevin Kahar, Rabu (19/10).

Lembaga Citra Prestasi Anak Bangsa ini sambung Kevin merupakan lembaga independent, non

Kevin Kahar politik dan nir Laba serta sebagai mitra pemerintah dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia.

"Hal ini tidak terlepas

dari peran aktif para pelaku pembangunan, baik di instansi pemerintah maupun swasta dalam mengisi pembangunan di segala bidang kehidupan," papar Kevin.

Dijelaskan Kevin, terpilihnya Bupati sebagai salah satu penerima penghargaan Indonesia Leadership Government Award 2016 melalui proses seleksi oleh Panitia dan Tim Pengamat Citra Prestasi Anak Bangsa, Bupati Natuna dianggap layak untuk menerima Penghargaan ini karena telah memenuhi kriteria dan persyaratan.

"Prestasi ini layak di terima oleh bapak Bupati Natuna, karena dianggap telah memenuhi kriteria.

Warga Natuna harus bangga dengan penghargaan ini," tutup Kevin. (fat)

NATUNA (HK) — Aripin, pemilik akun Natuna Aripin, warga Kelurahan Ranai mengaku tidak terima nama baiknya dilecehkan melalui jejaring sosial facebook oleh seseorang dengan nama akun IH. Lalu, ia pun berinisiatif mencari keadilan melalui jalur hukum dan melaporkan terlapor ke Polres Natuna, Kamis (13/10) lalu.

"Kita tak bisa terima nama kita disangkutsangkutkan dengan kejahatan yang tidak pernah kita lakukan. Maka kita laporDugaan kan ke polisi agar kita mendapatkan keadilan," kata Aripin di Pencemaran Jalan Yos Sudarso, Ranai, Rabu Nama Baik (19/10).

Aripin bertutur mengenai kronologis kejadian. Peristiwa itu bermula dari adanya postingan di facebook dengan konten kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna perihal rencana pengangkatan kepala dinas. Postingan itu termuat pada akun facebook dengan nama Sukhoy Ntx Ntx. Postingan itu dishare ke Group Berita Natuna.

Postingan itu pun mengundang komentar banyak nitizen, di antaranya, pemilik akun bernama Natuna Aripin, Efin Riski, Idris Aa Chanik, IchaNdra Here dan lain sebagainya. Postingan itu mendapatkan komentar yang pro kontra di antara Nitizen."Nah, saat komen-komen itu lah saya dituduh macem-macem oleh IH melalui facebooknya," Tutur Aripin.Di akun facebook itu, Aripin mengaku dituduh memeras sejumlah pejabat Natuna dan dituduh menfitnah IH hanya gara-gara Aripin mengirimi dia foto seorang cewek cantik berdandan rapi dan elegan. Dan dia juga dituduh sebagai banci kaleng karena hanya berani melalui facebook.

Berdasarkan komen-komen facebook yang turut dilampirkan pada laporan dalam bentuk hardcopy itu, mereka pun sempat saling tantang untuk saling melaporkan ke polisi, "Ohhhhh.... itu nama2 org yg sudah pak Natuna Aripin perasssss e??? Masalah fto yg awak kirim tu jangan maen2 e.. tunggu aje kami akan buat laporan ke kantor polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan awak dah memfitnah..", tantang IH melalui facebook.

Rupannya Natuna Aripin tak gentar, ia pun menjawab, "Lapor jek lah...malah saye bisa melapor awak menuduh saye memeras," jawabnya.

Aripin menyambung jawabannya, "Tunjukkan dengan saye mane yg kate2 atau kalimat atau poto yg mempitnah anda... Kalau anda sudah jelas menuduh saye memeras.. Tunggu aje saye buat laporan pencemaran nama baik," tantangnya lagi.

IH juga tak gentar dengan ancaman laporan itu, ia menjawab, "Kalau berani jgn di fb pak, banci kaleng pun bise berkoar koar di dunia maya nih.." Tantang IH lagi. Natuna Aripin pun menjawab. "Masuk lagi pasal baru.. Ibu menuduh saye banci kaleng... Tunggu aje bu surat panggilan," jawabnya."Tuduhan-tuduhan di atas tidak bisa saya terima bang. Maka saya laporkan ke polisi," pungkas Aripin.

Kapolres Natuna, AKBP Charles Panuju Sinaga membenarkan adanya laporan itu. Dan ia mengaku pihaknya sedang memproses perkaranya, "Ya betul, laporannya sudah kita terima. Sekarang sedang proses penyelidikan. Meminta keterangan para saksi," ujar AKBP Charles melalui telepon. (fat) Editor: Edy Supriatna,Layout:Novrizal

CMYK

14

lingga

Kamis, 20 Oktober 2016

Dua Bandar Judi Dibekuk Polisi LINGGA (HK) — Kasat Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Lingga AKP Syaiful Badawi mengamankan dua tersangka pelaku judi permainan tebakan pacu kuda di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Minggu (16/10) malam sekitar pukul 21.00 WIB. Jefriadi Liputan Lingga

Syaiful Badawi Kedua tersangka berinisial E dan Y sampai kini masih menjalani pemeriksaan dan meringkuk di dalam tahanan Mapolres Lingga.

"Iya benar, kami sudah mengamankan dua tersangka pemilik judi tersebut. Hingga saat ini kami masih terus melakukan pendalaman perkara," ujar Syaiful kepada awak media di Dabo Singkep, Rabu (19/10).

Syaiful mengatakan, dalam perkara ini selain melanggar undang-undang tentang perjudian, kedua pelaku juga menyalahi perizinan.

Kegiatan tersebut hanya berlandaskan izin keramaian untuk turnamen volly. Namun nyatanya di lapangan dimanfaatkan oleh kedua pelaku untuk membuka gelanggang judi pacu kuda di lokasi tersebut.

Akibat tindakan kedua pelaku tersebut, polisi menjerat mereka dengan Pasal 303 KUHP. Kedua tersangka mendapat ancaman kurungan penjara hingga lima tahun.

Penangkapan dan pemberantasan perjudian ini, kata Syaiful, sejalan dengan program Kapolri terkait pemberantasan judi.

Pada malam penangkapan itu juga turut mengamankan sejumlah barang bukti uang tunai sebanyak Rp2,380,000.

Barang bukti tersebut digunakan sebagai transaksi judi kedua pelaku.

"Intinya penangkapan permainan ini karena ada unsur perjudianya, bukan karena sebab-sebab lainya," tambahnya lagi.

Lebih lanjut dismpaikanya, hingga saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan.

Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain yang turut menjadi bagian dari aksi tersebut.

"Untuk saat ini masih dua tersangka ini saja yang kami amankan. Selanjutnya belum tau," kata Syaiful.

Sementara itu salah satu gelanggang permainan rakyat lainya di lokasi berbeda berada di Desa Batu Berduan, Kecamatan Singkep yang disinyalir juga mengandung unsur perjudian juga ditutup oleh satreskrim Polres Lingga, Rabu (19/10).

"Iya yang di Batu Berduan juga kita tutup karena ada unsur perjudianya juga. Izinya tidak jelas," tambahnya lagi.***

Ruas Jalan KelumuSerteh Dikerjakan LINGGA (HK) — Jalan darat dari Desa Kelumu menuju Dusun Serteh, Kecamatan Lingga yang dibuka sejak sekitar tahun 2009 lalu, baru di penghujung tahun 2016 ini dilakukan peningkatan ruas jalan dengan dilakukan penimbunan.

Khaidir (45), salah seorang warga Dusun Serteh mengaku senang dengan adanya peningkatan ruas jalan itu.

Menurutnya, akses jalan darat tersebut sangatlah dibutuhkan masyarakat setempat untuk akses menuju Ibu kota Kabupaten Lingga.

"Alhamdulillah apa yang kami dambakan sejak beberapa tahun lalu akhirnya sekarang dapat tercapai. Walaupun tidak sekalian diaspal, dilakukan pengerasan seperti sekarang kami sudah senang," ungkapnya, Selasa (18/10).

Dikatakannya, akses jalan darat tersebut merupakan sarana penghubung yang vital bagi mereka yang sering berbelanja ke Kota Daik.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kondisi jalan yang licin ketika hujan, sejumlah ruas jalan yang dilalui arus air,

CMYK

dan masih jalan tanah tersebut sering dilewati warga yang hendak berpergian ke Daik.

"Masyarakat hanya membutuhkan waktu 10-20 menit untuk sampai ke pusat Desa Kelumu jika jalan ini sudah benarbenar bagus," ungkapnya.

Sementara itu, peningkatan ruas jalan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.953.782.000 menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga tahun 2016 ini masih dalam proses pengerjaan.

"Pembangunan jalan Serteh sudah mulai dikerjakan. Titiknya mulai dari ujung sungai itu.

Pembangunan jalan sampai timbunan saja," ungkap Kepala Bidang (Kabid) Binamarga di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lingga Indra.

Dijelaskannya, di luar peningkatan jalan Kelumu-Serteh tersebut, jalan untuk menuju Desa Mentuda yang saat ini juga telah terbangun hingga hari ini belum dilanjutkan.

"Tapi, kita usahakan jemput dana Pusat. Mudah-mudahan diakomodir lah. Jadi intinya program sudah masuk semua," kata Indra.(net)

LIPI Undang Bupati Lingga Bahas Pertanian

JEFRIADI/HALUAN KEPRI

UNDAGAN LIPI — Bupati Lingga H Alias Wello, S.IP saat diwawancarai sejumlah awak media di kediamannya, Rabu (19/10), terkait undangan pihak LIPI untuk menjadi pembicara

LINGGA (HK) — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengundang Bupati Lingga, H Alias Wello, S.IP menjadi pembicara pada kegiatan ‘Workshop Evaluasi dan Penguatan Implementasi Kerjasama Hasil Riset LIPI dengan Mitra Strategis’ di Hotel The Mirah, Bogor, Kamis, (27/ 10) mendatang.

Dalam jadwal acara dan undangan yang ditandatangani Sekretaris Utama LIPI, Dr. Siti Nurmaliati Prijono itu, Bupati Lingga yang akrab disapa Awe ini, akan tampil sebagai pembicara bersama Kepala LIPI, Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain dan Gubernur Bengkulu, Dr. Drs. H. Ridwan Mukti, MH. Adapun peserta yang bakal hadir dalam workshop yang diagendakan berlangsung sela-

ma 2 hari itu, antara lain 20 rektor universitas dan perguruan tinggi ternama di Indonesia, 21 kepala daerah provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia dan 26 pimpinan unit kerja di lingkungan LIPI. Kepala Sub Bagian Kerja sama Dalam Negeri LIPI, Ridwan Stiaji mengatakan komitmen Bupati Lingga menggandeng LIPI untuk menjadikan negeri ‘Bunda Tanah Melayu’ itu sebagai pusat pertanian organik terbesar di Indonesia, bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Pencapaian daya saing yang kompetitif akan sangat ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

“Kehadiran Bupati Lingga

dalam forum ini diharapkan mampu memberi energi positif bagi daerah lainnya di Indonesia. Kita lihat Kabupaten Lingga ini cukup serius mengaplikasikan kerja sama hasil riset LIPI, khususnya penerapan pupuk organik hayati di bidang pertanian,” ujarnya, Rabu (19/10).

Dikatakan, LIPI sebagai lembaga penelitian Nasional memiliki misi untuk menciptakan invensi ilmu pengetahuan yang dapat mendorong inovasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

“Seperti halnya Bupati Lingga yang ingin fokus pada pertanian organik, LIPI sudah menyiapkan alih teknologinya,” ujarnya.

Bupati Lingga, H. Alias Wello menyatakan kesedian-

nya untuk hadir sebagai pembicara dalam workshop yang digagas LIPI tersebut.

“Saya akan datang dan siap berbagi pengalaman dengan daerah lainnya di Indonesia,” ujarnya.

Pemanfaatan Iptek dalam proses penciptaan good governance, kata mantan Ketua DPRD Lingga ini, merupakan sebuah kebutuhan untuk memperkuat peran daerah dalam menghadapi serbuan persaingan global.

“Daerah, khususnya Lingga memiliki kepentingan untuk bermitra dengan LIPI sebagai lembaga yang memiliki kompetensi di bidang Iptek. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari kerjasama ini, terutama alih teknologi, serta peningkatancapacity building,” jelasnya.(put)

Awang Siah Dambakan Rumah Layak Huni Bertahun-tahun Tinggal di Gubuk Reot

LINGGA (HK) — Awang Siah, korban penipuan oknum petugas kantor camat baru-baru ini, tinggal di gubuk reot yang tidak layak huni.

Atap dan dinding gubuknya bocor sehingga hujan turun air masuk k edalam rumahnya.

Awang Siah, yang keseharian bekerja sebagai nelayan tradisional serabutan memiliki tiga orang anak.

"Beginilah pak. Atap rumah kami bocor. Kalau hujan air masuk ke dalam," ujarnya saat dikunjungi Haluan Kepri diselasela penyerahan baju layak pakai untuk warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Pulau Buluh.

Dituturkan Awang, dengan penghasilan yang pas-pasan, ia belum bisa merehap tempat tinggalnya.

Jika hari hujan, ia hanya menyediakan satu buah ember untuk menampung air rembesan yang masuk lewat atap rumahnya.

Dikatakan, ia bersama istri dan anaknya tinggal di gubuk yang dibangun sekitar enam tahun lalu. Ia berharap sedikit banyak ada perhatian dari pemerintah daerah untuk membantu merehab rumahnya tersebut.

"Ini sudah cukup lama dibangun. Kondisinya Pak lihat

sendiri lah," ujarnya.

Meski hidup yang boleh dibilang pas-pasan, Awang mengaku tetap tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya.

Ironisnya lagi ia tidak me-

nyangka bakal ditipu oleh oknum petugas Kantor Kecamatan Senayang yang menjanjikan pompong padanya. Untuk mengadu sekalipun ia tidak tahu harus mengadu ke siapa.

"Kami tak menyangka juga bakal diperlakukan seperti ini. Hingga saat ini uang yang diminta oknum petugas kantor kecamatan tersebut tak kunjung dikembalikan. Kami tak tahu harus mengadu kemana," ujarnya.

Dituturkan oleh ayah tiga anak tersebut, ia untuk menangkap ikan di laut, hanya

menggunakan perahu tradisional (kiyau).

"Hasil jaring dan nangkap ikan di laut itu kadang ada, tergantung rezki jugalah Pak," imbuhnya.

Pantauan Haluan Kepri, rumah tempat tinggal Awang berada di bawah Bukit Dusun Pulau Buluh Desa Penaah.

Selain atapnya yang bocor, jendela rumahnya hanya ditutupi plastik bening untuk menahan tiupan angin.

Parahnya rumah kayu yang agak menjarak ke bibir pantai itu sedikit goyang ketika ditiup angin. (put)

NOFRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

ISTRI Awang Siah bersama anaknya berada di kediamannya yang kurang layak huni, Rabu (1910).

Editor : Afrizal, Layout :Parlin

15

Dunia

Kamis, 20 Oktober 2016

Austria Gelar Jajak Pendapat Namai Bayi Panda VIENNA (HK) — Kebun Binatang Schoenbrunn di Austria membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan nama bagi salah satu bayi panda kembar melalui sebuah jajak pendapat secara daring.

Pihak Schoenbrunn dalam sebuah pernyataannya, sebagaimana dilaporkan Reuters, bayi panda tersebut lahir pada 7 Agustus 2016.

Dalam beberapa pekan terakhir ini, kebun binatang Schoenbrunn telah menerima sekitar 2.000 usulan untuk menamai bayi panda lakilaki itu.

Ribuan nama itu saat ini

mengerucut menjadi tiga, yaitu Fu Lin, Fu Ban, dan Fu Xiong.

Menurut tradisi yang selama ini dijalankan Schoenbrunn, "Fu" selalu digunakan sebagai nama bagi bayi-bayi panda yang lahir di kebun binatang tersebut.

"Fu" berarti "bahagia" atau "beruntung", seperti diberitakan Xinhua.

"Ada begitu banyak nama yang sangat bagus, yang bisa kami gunakan untuk beratusratus bayi panda berikutnya," kata Direktur Schoenbrunn, Dagmar Schratter.

Pemungutan suara melalui internet akan berlangsung hingga 2 November.

Nama untuk bayi panda perempuan sudah dipilih oleh pihak kebun binatang dan akan diumumkan kemudian.

Kebun binatang Schoenbrunn juga akan menyelenggarakan perayaan bagi penamaan kedua anak panda tersebut pada 27 November.

Masyarakat dapat memilih nama bayi panda melalui laman Schoenbrunn Zoo.(kom)

KOM

BAYI panda kembar ini lahir pada 7 Agustus 2016 di kebun binatang Schoenbrunn, Vienna, Austria.

MRD

Kedubes AS di Filipina Didemo MANILA (HK) — Sebuah minibus milik kepolisian Filipina, Rabu (19/10), menghantam kerumunan pengunjuk rasa di luar kantor Kedutaan Besar AS di Manila.

KOM

MOBIL PATROLI — Seorang pria terjebak di bawah sebuah mobil patroli polisi yang menabrak pengunjuk rasa yang berkumpul di depan kantor kedubes AS di Manila.

7 Napi Tewas Dibakar, 3 Dipenggal dengan Potongan Kayu RIO DE JANEIRO (HK) — Kabar mengenai terjadinya kerusuhan di dalam penjara di Boa Vista, Negara bagian Roraima, Brasil mulai menunjukkan kejelasan.

Otoritas setempat telah mengeluarkan penjelasan atas peristiwa yang setidaknya 10 narapidana tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Jurubicara pemerintah setempat Jessica Laurie, seperti diberitakan AFP. Informasi ini sekaligus meluruskan kabar tewasnya 25 napi dalam pemberitaan awal tentang pecahnya kerusuhan pada Minggu waktu setempat atau Senin WIB, tersebut.

Baca: Kerusuhan di Pen-

jara, 25 Napi Tewas, 7 dalam Kondisi Kepala Terpenggal Lauriemenjelaskan, saat kerusuhan para narapidana sempat mengambil seorang wanita pengunjung sebagai tawanan.

Disebut, kekerasan ini pecah lantaran adanya pertikaian di antara dua kelompok besar di dalam penjara itu.

Kedua kelompok yang dimaksudkan itu adalah the First Capital Command (PCC) dan Red Command (CV), -sebuah kelompok kriminal terbesar di Brasil.

Terlepas dari fakta itu, sejumlah pihak meyakini, insiden ini merupakan puncak dari persoalan kekurangan dana dan kelebihan kapasitas terjadi di

penjara-penjara di Brasil.

"Para narapidana mempersenjatai diri dengan batu dan potongan kayu yang mereka koyak dari dinding," kata perempuan itu.

"Mereka lalu menggunakan potongan-potongan kayu itu untuk memenggal lawan mereka. Ini sangat brutal," sambung Laurie.

"Tujuh mayat ditemukan dalam kondisi terbakar dan tiga lainnya terpenggal," kata dia.

Menurut Laurie, faksi PCC mengeluarkan perintah agar anggota mereka membunuh semua anggota faksi CV yang mendekam di semua penjara di Brasil.

Kerusuhan lain Selain kerusuhan di Boa Vista, kerusuhan lain pun terjadi di sebuah penjara di Negara bagian Rondonia, Senin kemarin.

"Sebuah kelompok napi memblokade sel dari kelompok lainnya dengan menggunakan api. Kami menduga perseteruan ini terjadi antar geng," ungkap seorang pejabat polisi setempat Porto Velho.

"Setidaknya ada delapan orang yang tewas, namun jasad mereka dibakar dan pihak medis membutuhkan waktu untuk mengidentifikasi mayat-mayat itu," sambung dia.

Kerusuhan ketiga terjadi di penjara Sao Paulo, kemarin.

Rekaman video yang disiarkan saluran televisi setempat menggambarkan adanya lidah-lidah api di dalam penjara.

"Sejumlah tahanan berhasil kabur," kata seorang polisi setempat.

Namun, dalam kerusuhan yang terjadi di bangsal psikiatri ini tak ada korban jiwa.(kom)

Ratusan orang berkumpul di luar kedutaan besar AS untuk mendukung keinginan Presiden Rodrigo Duterte yang ingin mengurangi kedekatan negeri itu dengan AS. Polisi kemudian menggunakan gas air mata dan pentungan untuk membubarkan unjuk rasa itu.

Sebanyak 23 orang pengunjuk rasa akhirnya ditangkap setelah berusaha menembus barikade polisi yang menjaga kantor kedubes.

"Kami harus membubarkan mereka. Mereka memulainya dan berusaha memasuki gedung kedutaan besar," kata Inspektur Kepala Arsenio Riparip yang memimpin pengamanan kedubes AS. "Kami terpaksa menggunakan gas air mata karena mereka sudah berhasil menembus penjagaan petugas kami," tambah Riparip.

Saat itulah, sebuah minibus polisi bergerak mundur ke arah para pengunjuk rasa dan kemudian bergerak maju dengan cepat.

Mobil itu menggilas setidaknya dua pengunjuk rasa dan menabrak beberapa orang lainnya, berdasarkan rekaman stasiun televisi ABS CBN. Sejumlah foto yang kemudi-

an tersebar memperlihatkan seorang pria berambut kelabu terjebak di bawah minibus itu dengan salah satu kakinya terjepit di bawah roda belakang mobil itu.

Kepala kepolisian Manila Oscar Albayalde membenarkan insiden itu tetapi bersikukuh peristiwa tersebut bukan akibat kesalahan anggotanya.

"Mereka tak benar-benar tergilas. Mereka mencoba menggulingkan mobil patroli. Dalam prosesnya, pengemudi menjalankan mobil itu dan secara tak sengaja menabrak beberapa pengunjuk rasa yang mengalami luka ringan," papar Albayalde.

Namun, salah seorang pemimpin unjuk rasa, Amirah Lidasan, menuding justru polisi yang memicu terjadinya keributan.

"Polisi menyerang pengunjuk rasa. Pertama mereka menabrakkan mobil ke arah massa, kemudian menembakkan gas air mata lalu memukuli kami dengan menggunakan pentungan," ujar Amirah.

Selama ini AS merupakan sekutu Filipina yang paling dekat.

Namun, Duterte yang resmi berkuasa sejak akhir Juni lalu ingin mengurangi ketergantungan negeri itu terhadap AS.(kom)

Walikota di AS Samakan Obama dengan Orangutan WASHINGTON DC (HK) — Charles Wasko, wali kota West York, sebuah kota kecil di Pennsylvania mengundurkan diri dari jabatannya setelah dikecam karena mengunggah meme bernuansa rasisme tentang Presiden Barack Obama.

Menyusul kontroversi meme itu, maka dewan kota West York menerima pengunduran diri Wasko pada Senin (17/10) malam.

Demikian dikabarkan harian The York Daily Record.

"Berita baiknya kita bisa melanjutkan hidup dan berusaha mengatasi masalah ini dan membangun kota West York yang lebih baik," kata presiden dewan kota, Shawn Mauck.

Setelah pengunduran diri ini, Mauck akan meneruskan sisa

masa jabatan Wasko sebagai penjabat wali kota hingga 21 Desember 2017.

Salah satu meme yang diunggah Wasko ke media sosial adalah yang menggambarkan Presiden Barack Obama dan keluarganya sebagai keluarga orang utan.

"Kita akan melanjutkan hi-

dup bersama dan melakukan apa saja untuk menyembuhkan masyarakat ini," kata Mauck.

Di hadapan para jurnalis Mauck mengakui, dia sangat khawatir perilaku sang mantan wali kota akan berdampak negatif bagi reputasi dan perekonomian kota kecil itu.(kom)

Bos Majalah Porno Ingin Beli Video Cabul Trump Senilai Rp 13 M NEW YORK (HK) — Pria dibalik suksesnya majalah porno Hustler dan klub dengan nama yang sama, Larry Flynt, membuat sayembara. Barang siapa yang bisa memberikan kepadanya video skandal Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik, bakal dibayar sebesar USD 1 juta (setara Rp 13 miliar).

Flynt mengatakan, video atau rekaman video cabul Trump tersebut akan dia sebar sebelum pemilihan pada 8 November mendatang.

Secara spesifik, Flynt mencari video yang benar-benar jelas menunjukkan Trump melakukan aksi pelecehan seksual, seperti yang dilaporkan NBC News, Rabu (19/10). Tindakan ini rupanya bentuk protes sang taipan industri porno atas ucapan Trump yang merendahkan perempuan.

Dia berharap, dengan dise-

Larry Flynt barnya video cabul Trump, pengusaha real estate itu bisa tutup mulut dan mencegahnya jadi presiden Amerika Serikat.

"Saya selalu memuja wanita.

Wanita dalam berbagai bentuk dan ukuran, serta memperlakukan mereka dengan baik. Apa yang dilakukan Trump sungguh sangat mengecewakan dan tidak bisa dipercaya, terlebih pernyataan itu keluar dari mulut seorang calon presiden kami," ucap Flynt.

Video yang dimaksud Flynt adalah cuplikan pernyataan Trump yang menyatakan, perempuan adalah makhluk gampangan.

"Jika Anda terkenal, para wanita itu mau diapakan saja oleh Anda," ujar Trump dalam rekaman audio yang disebar Washington Post beberapa pekan lalu.

Trump sendiri membantah telah melecehkan wanita. Dia mengatakan pembicaraan cabul itu hanya kelakar di ruang ganti dan bukanlah merujuk pribadinya. Selain rekaman tersebut, Trump juga dituding melakukan pelecehan seksual kepada dua wanita, yang kisahnya mereka tuang dalam laman New York Post, lagi-lagi tudingan ini dibantah pria tersebut.

Gara-gara tindakan Trump tersebut, sebagian besar pendukungnya memilih untuk tidak lagi mendukung pria berambut emas tersebut. Dia juga dikecam berbagai pihak akibat kasus ini.(mrd) Editor: Nikolas Ngao , Layout: Parlin

CMYK

16

Iptek

Kamis, 20 Oktober 2016

T aksi T anpa Sopir di Singapura Tabrak Truk

TAKSI tanpa awak alias self-driving car yang sedang diuji coba di Singapura bertabrakan dengan truk.

Hal tersebut disampaikan oleh regulator transportasi Singapura pada Selasa (18/10) lalu.

"Kendaraan uji coba itu sedang ganti jalur ketika bertabrakan dengan truk," begitu tertera di laman Facebook otoritas transportasi setempat, sebagaimana dilaporkan Reuters dan dihimpun KompasTekno, Rabu (19/10).

Meski demikian, otoritas Singapura menegaskan tak ada korban dalam insiden tersebut. Kecelakaan ini juga dianggap wajar, sebab status mobil tersebut masih dalam uji coba.

Mobil itu disematkan

Cegah Bahaya Kebakaran

software khusus dari nuTonomy. Startup asal Amerika Serikat tersebut dipercaya mengembangkan teknologi self-driving car untuk dioperasikan sebagai taksi publik uji coba di Singapura sejak Agustus lalu.

Menurut nuTonomy, mobil tanpa awak yang bertabrakan pada Selasa dinihari itu diawasi dua engineer. Laju mobil diklaim terhitung lambat, meski tak diumbar berapa kecepatan pastinya saat kejadian.

Diketahui, negara-negara di seluruh dunia sedang gencar mengembangkan teknologi mobil tanpa awak. Salah satu

negara Asia yang paling awal mengimplementasikannya adalah Singapura.

Sejak awal tahun ini, pemerintah Singapura telah menyepakati kerja sama dengan nuTonomy untuk memboyong teknologi selfdriving cars. Ke depan, pemerintah agaknya bakal bekerja sama dengan lebih banyak perusahaan serupa.

Perlu dicatat, nuTonomy bukan produsen mobil, melainkan penyedia teknologi.

Kendaraan-kendaraan yang diuji coba adalah buatan vendor mobil seperti Renault dan Mitsubishi.

Uji coba taksi baru di Singapura itu terdiri dari enam armada, masing-masing memiliki sistem kompleks dengan laser yang beroperasi seperti radar untuk memonitor

lingkungan sekitar mobil. Ada juga beberapa kamera yang terhubung dengan software.

Taksi-taksi ini akan berjalan di daerah seluas 4 km persegi di bagian barat Singapura. Juga, ada lokasi penjemputan dan penurunan penumpang yang sudah ditetapkan, jadi penumpang tidak bisa naik dan turun semau mereka.

Selama masa uji coba, masyarakat tak dipungut biaya. Hanya saja, warga Singapura harus mendaftar untuk bisa menjajalnya.

Karena masih diuji, mobil yang beredar tetap diawasi oleh tim engineer nuTonomy.

Pemerintah Singapura menargetkan realisasi armada taksi yang benar-benar tanpa sopir dimulai pada 2018 mendatang.(kcm)

Gara-gara Drone, Turis Dipenjara 13 Hari

CHRIS Hughes tak menyangka drone DJI Phantom yang dibawanya ke Kuba bakal berbuah urusan panjang dengan pihak otoritas negeri tersebut.

Tepatnya, dia terpaksa menghabiskan waktu 13 hari di dalam bui garagara wahana terbang nirawak tersebut, akhir September lalu.

"Saat menerbangkan drone DJI untuk keperluan rekreasional, saya ditahan oleh perwira Militer Kuba," ujar Hughes yang berasal dari Toronto, Kanada, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari PetaPixel, Rabu (19/ 10).

Pihak otoritas Kuba rupanya curiga Hughes merekam video untuk keperluan spionase atau terorisme.

Setelah ditanyai selama belasan jam dan disita barang-barangnya, Hughes pun dijebloskan dalam tahanan.

Padahal, sebelum kejadian itu, Hughes mengatakan drone yang bersangkutan telah lolos pemeriksaan imigrasi di Kuba. Dia pun sempat menghabiskan dua hari merekam pemandangan di Kuba.

PetaPixel Potongan gambar dari video rekaman drone Chris Hughes di

Kuba.

Saat ditangkap, Hughes sedang mengambil video dengan drone di daerah Revolution Square yang berisi memorial untuk Che Guevara dan dulu sering digunakan Presiden Kuba Fidel Castro untuk menggelar pawai politik.

Untunglah, pemerintah Kanada kemudian berhasil mengontak polisi Kuba dan menjelaskan duduk perkaranya.

"Pejabat konsular di kedutaan Kanada di Havana, Kuba, telah memberikan layanan konsular untuk seorang warga negara yang ditahan," ujar seorang juru bicara pemerintah Kanada.

Hughes pun kembali menghirup udara bebas setelah menghabiskan 13 hari dalam sel gelap dan sempit berukuran 2x2 meter. Dia mengatakan tak kapok dan berniat kembali mengunjungi Kuba di waktu yang akan datang.

"Ini sebenarnya salah saya sendiri karena tak mendalami peraturan setempat," katanya. “Hanya karena tidak dihentikan di imigrasi karena membawa drone, bukan berarti perangkat tersebut bisa dipakai.�(kcm)

BPBD Inspeksi Peralatan Proteksi Bangunan Gedung

TANJUNGPINANG (HK)— Untuk mencegah serta menghindari bahaya kebakaran disetiap kantor instansi maupun bangunan gedung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang melaksanakan inspeksi peralatan proteksi bangunan gedung.

Inspeksi ini dilaksanakan mulai 21 Agustus sampai dengan 11 Oktober 2016 di antaranya kantor Walikota Tan-

jungpinang, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Pelindo, Taspen, pasar, swalayan, tempat hiburan seperti karoke, mall, hotel dan bangunan lainnya.

Inpeksi dilakukan oleh tim dari BPBD Tanjungpinang mulai dari prtoteksi aktif yaitu mengecek alat pemadam api ringan (apar), hidrant serta inspeksi pasif seperti jalur evakuasi dari tangga darurat dan lain-

nya.

Kepala BPBD Kota Tanjungpinang Agustiawarman mengatakan, tujuan dilaksanakannya inspeksi tersebut untuk memproteksi kepada masyarakat khususnya kepada pemilik gedung agar sadar akan pencegahan bahaya kebakaran.

Inpeksi dilakukan seperti di tempat perdagangan, pasar, mall, kantor instansi pemerintah, vertikal, swasta, tempat

hiburan dan bangunan gedung lainnya.

"Kita berharap dengan inspeksi tersebut, kita bisa mengetahui suatu bangunan itu apakah layak atau tidak selama ini melakukan proteksi bahaya kebakaran. Kita juga berharap kedepan seluruh bangunan sudah layak fungsi dalam melakukan proteksi kebakaran," imbuh Agus.

Inspeksi ini lanjutnya sudah

dilaksanakan selama dua tahun dimana tahun lalu dilakukan untuk tempat sarana dan prasarana, seperti fasilitas perkantoran, sekolah, bangunan swasta dan kantor vertikal.

Dalam inspeksi tersebut juga dilakukan pendataan pelaksanaan fungsi setiap bangunan gedung dalam melakukan proteksi bahaya kebakaran.

Foto : BPBD Kota Tanjungpinang Narasi : Reza Fahlepi

MELALAKUKAN inspeksi pengecekan Apar di kantor DPRD Kota PETUGAS mengecek alat pemadam api broda (Apab) di SPBU PETUGAS inspeksi dari BPBD Tanjungpinang melakukan Tanjungpinang Batu Hitam pengecekan alarm di Puskesmas Pancur

PETUGAS dari BPBD Tanjungpinang melakukan inspeksi mengecek alat pemadam ringan (Apar) di showroom PT Agung PETUGAS melakukan inspeksi pengecekan hidrant di kantor PT Automall Taspen Tanjungpinang

KEPALA BPBD Kota Tanjungpinang Agustiawarman

PETUGAS melakukan inspeksi pengecekan pompa di Tanjungpinang City Centre (TCC) Mall

MELALAKUKAN inspeksi pengecekan Apar di kantor Pemko Tanjungpinang MELAKUKAN tes hidrant di Hotel CK Tanjungpinang

CMYK

Editor: Afrizal Layout : Mario

CMYK

17

Kamis, 20 Oktober 2016

Tindak Tegas Pungli di Lingkungan ASN TANJUNGPINANG (HK) — Pemerintah Provinsi Kepri mendukung penuh pemberantasan pungli yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Kepri.

Eva Liputan Tanjungpinang Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun di Tanjungpinang, Selasa (18/10).

Dikatakan Nurdin, bah-

wa ASN yang tertangkap tangan melakukan pungutan liar dalam tugasnya memberikan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat akan segera di tindak tegas.

"Tugas ASN itu adalah melayani masyarakat, jadi

jangan sampai ada ASN yang meminta dan menerapkan pungli-pungli di lingkungan kerjanya," ujar Nurdin.

Lebih lanjut Nurdin menuturkan, pihaknya juga akan meminta agar set-

Tindak Tegas ... Hal. 18

Kader Posyandu Penting Untuk Persiapkan Generasi Emas

(RICO/HALUAN KEPRI)

SERAHKAN SERTIFIKAT — Walikota Tanjungpinang menyerahkan sertifikat pelatihan kader posyandu di kantor Camat Tanjungpinang Barat, Rabu (19/10). Kader Posyandu punya tugas penting, yaitu mencetak generasi emas.

Lelang Asuransi di Biro Perlengkapan

Diduga Ada Kongkalikong TANJUNGPINANG (HK) — Pelelangan asuransi yang di Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kepri terindikasi dimonopoli oleh panitia. Praktek ini disinyalir telah terjadi kongkalikong antara panitia lelang dengan pemenang.

Sehingga pemenang sudah diatur oleh panitia kelompok kerja (pokja) bersama dengan pengguna anggaran (PA) di Biro Perlengkapan Setdaprov Kepri.

Seperti halnya tahun ini dari LPSE, di Biro Perlengkapan Setdaprov Kepri melelang tiga paket, antara lain belanja asuransi kederaan laut, pagu dana senilai

CMYK

Rp800 juta dengan pemenang PT Bosawa Asuransi dengan harga penawaran Rp646.720.000.

Selanjutnya, lelang belanja asuransi bangunan pagu dana senilai Rp750 juta dengan pemenang PT Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) dengan harga penawaran Rp475.885.793 dan lelang belanja asuransi kenderaan darat pagu dana senilai Rp850 juta dengan pemenang PT Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) dengan harga penawaran Rp676.038.809.

Tahapan lelang dimulai pada 26 September,

Diduga Ada... Hal. 18

TANJUNGPINANG (HK) — Pelayanan yang diberikan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sangat dibutuhkan guna memberikan kemudahan dan keuntungan bagi kesehatan masyarakat, khususnya bayi dan balita.

Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, membuka kegiatan Pelatihan Kader Posyandu sekaligus Pembentukan Forum Komunikasi Kader Posyandu Kecamatan Tanjungpinang Barat, di Aula Kantor Camat Tanjungpinang Barat, Rabu (19/10).

Ia mengatakan Posyandu adalah suatu wadah berbasis masyarakat yang begitu penting dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan gizi masyarakat.

Posyandu sebagai gerakan kesejahteraan keluarga, salah satu peran penting posyandu adalah da-

Kader Posyandu ... Hal. 18

RICO/HALUAN KEPRI

AKTIVITAS di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, yang dikelola oleh PT Pelindo I, Rabu (19/10).

Terkait Pass Pelabuhan SBP

Pelindo Dinilai Lakukan Pungli TANJUNGPINANG (HK) — Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu, mempertanyakan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I cabang Tanjungpinang terkait pungutan Pass Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang.

Secara aturan, dijelaskan Maskur, Memorandum of Understanding (MoU) PT Pelindo Tanjungpinang dan Pemko Tanjungpinang sendiri telah berakhir pada 2013 lalu. Dalam MoU Nomor B.XIV-1/TPI-US.15 tahun 2011 itu, disebutkan tentang pembagian hasil pungutan pass pelabuhan SBP antara Pelindo dengan

Pelindo Dinilai

... Hal. 18

Eco Hero Sapta Pesona FBK Dibuka TANJUNGPINANG (HK) — Hari ini, pelaksanaan Eco Heroes dan Sapta Pesona, rangkaian Sail Karimata Festival Bahari Kepri (FBK) dibuka di halaman kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tanjungpinang.

Demikian disampai-

kan kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Guntur Sakti di Tanjungpinang, Rabu (19/10).

"Kita mulai dengan kegiatan eco heroes atau gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona sebagai rang-

Eco Hero

... Hal. 18

KPK Diminta Gesa Kinerja Inspektorat Anambas Periksa Dokumen Proyek SPAM Rp28,23 Miliar TANJUNGPINANG (HK)— Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Corruption Transparan Independen Non Government Orzanitation (LSM ICTI-Ngo), Provinsi Kepri, Kuncus, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggesa kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melakukan klarifikasi berkas dugaan korupsi Proyek Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Kecamatan Siantan.

Proyek SPAM itu sendiri diduga telah di mark-up yang dikerjakan oleh PT Nirwana Jaya Sakti melalui paket lelang dari Dinas

Pekerjaan Umum (PU) menggunakan dana APBD 2013 sebesar Rp28,23 Miliar, kemudian dilanjutkan tahun 2014 senilai Rp2 miliar lebih.

Pengerjaan proyek tersebut, dilaporkan langsung oleh ketua LSM ICTI-Ngo Kepri, Kuncus ke KPK di Jakarta, karena diduga mengandung unsur korupsi dan merugikan keuangan negara sebesar Rp10,2 miliar.

Bersama Kadis PU Anambas, Saatiar yang saat ini merangkap Plt Sekda Anambas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek SPAM tersebut, LSM ICTI Kepri juga melaporkan Direktur PT Nirwana Jaya Sejati, Muhammad Najib selaku kontraktor pelaksana pe-

KPK Diminta

... Hal. 18

IST

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun memberikan sambutan saat penutupan TMMD ke-97 tahun di lapangan sepak bola Permai 93 Kecamatan Meral Barat, Karimun, Rabu (19/10).

Editor: Sofyan , Layout: Hestu Purwanto

18

tanjungpinang

Kamis, 20 Oktober 2016

KPK Diminta ..... kerjaan.

Dari laporan tersebut, pihak KPK kemudian menyurati pihak inspektorat Kabupaten Anambas guna melakukan pemeriksaan berkas Proyek SPAM. Hal itu wajib dilaksanakan, melalui tim yang dibentuk untuk dilaporkan kembali ke KPK. "Kita minta KPK menggesa pihak inspektorat Anambas untuk segera melaporkan hasil klarifikasi berkas yang dilakukan atas proyek SPAM tersebut," ujar Kuncus kemarin.

Kuncus menerangkan, hasil infestigasi yang ia lakukan terhadap pelaksanaan proyek SPAM tersebut, didapati markup pada pengadaan. Pipa HDPE DN 200 mm untuk transmisi Gunung Samak dan transmisi Air Bersih IPA Batu Tabir sepanjang 12.610 meter dengan harga satuan Rp580.230.

"Dimana harga pekerjaan Rp7,316 miliar, dan harga pasaran per Januari 2014, Pipa HDPE DN 200 mm, SNI, sebagaimana daftar harga dari Pabrik Pipa merk Wavin, harga satuan per meter hanya Rp336.000. Sehingga terdapat selisih harga Rp3,079 miliar," ungkap Kuncus.

Selain itu, kata Kuncus, mark-up harga juta terdapat pada Pengadaan dan Pemasangan IPA Kapasitas 10 L/Detik pada sub pekerjaan pengadaan Pipa Air Minum lengkap dengan aksesorisnya jenis Steel/GIP (class medium SNI) DN 150 mili meter, kuantitas 20 meter dengan harga satuan Rp73.400 dari harga pekerjaan RP1,468 miliar.

"Sementara berdasarkan daftar harga pasaran, Pipa Baja perbatang Rp1.900.000 (ukuran 6 meter), dan per meter hanya Rp316.000, sehingga terdapat selisih harga Rp1,461 miliar lebih," ucapnya.

Disamping itu, kata Kuncus, mark-up juga terdapat pada pengadaan Pipa Distribusi dan aksesoris Pipa HDPE DN 200 mili meter dengan harga pasaran per Januari 2014, Pipa HDPE DN 200 mili meter, SNI. "Pada hal dalam daftar pasaran terlampir, harga dari Pabrik Pipa merk Wavin, harga satuan per meter hanya Rp336.000, sehingga terdapat selisih harga Rp599,096 miliar," papar Kuncus.

Kemudian pada Pipa HDPE DN 150 mili meter, dimana harga pasaran per Januari 2014, Pipa HDPE DN 200 mili meter SNI, sebagaimana daftar harga dari Pabrik Pipa merk Wavin, harga satuan per meter hanya Rp215.000, sehingga terdapat

sambungan Hal. 17 selisih harga Rp176.041.018.

"Mark-up juga terdapat pada Pipa HDPE DN 100 mili meter dengan harga pasaran per Januari 2014, Pipa HDPE DN 200 mm, SNI, sebagaimana daftar harga dari Pabrik Pipa merk Wavin.

"Harga satuan per meter hanya Rp103.000, dan terdapat selisih harga Rp365.631.794," ucap Kuncus.

Kemudian pengadaan Pipa HDPE DN 75 mili meter, terdapat harga pasaran per Januari 2014, Pipa HDPE DN 200 mili meter SNI. Harga dari Pabrik Pipa merk Wavin, harga satuan per meter hanya Rp48.250.

"Tedapat selisih harga Rp104.454.918," ungkapnya.

Pada pelaksanaan pengadaan Pipa HDPE DN 50 mili meter, dimana harga pasaran per Januari 2014, Pipa HDPE DN 200 mili meter, SNI, harga satuan per meter hanya Rp21.450, dan terdapat selisih harga Rp278.501.454.

"Hasil wawancara kita kepada eks pekerja galian pipa, tidak ada pekerjaan urugan pasir.

Sedangkan dokumen kontrak menyebutkan adanya harga pekerjaan urugan pasir pelindung pipa. Dengan demikian nilai kerugian negara ditaksir Rp1,024 miliar lebih," ujarnya.

Sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, jika ditotal mark-up yang dilakukan dan berpotensi kerugian negara terdapat sekitar Rp10,221 miliar lebih.

"Berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap semua jenis pipa, baik pipa transmisi, pipa distribusi, maupuan eksesoris pipa tidak ditemukan pipa ber SNI sebagaimana dimaksudkan pada spesifikasi pekerjaan," terang Kuncus.

Disampaikan, semua pipa transmisi, pipa distribusi dan ekesesorisnya tidak sesuai spesifikasi, sehingga kualitas pipa dimaksud diragukan dengan seringnya pipa transmisi dan pipa distribusi pecah.

"Apalagi 2 mesin pendorong pada IPA PDAM dihidupkan, maka dapat dipastikan terjadi trouble pecahnya pipa-pipa transmisi dan distribusi," ungkapnya.

Menurut Kuncus, pihak pelaksana dalam melaksanakan pekerjaaan Pengadaan dan Pemasangan Reservoar Baja kapasitas 300 M3, tidak memeperhatikan kualitas pekerjaan (tidak sesuai Spesifikasi).

"Pelaksanaannya hanya menggunakan plat baja class rendah. Ini dapat dibuktikan karatnya," terang Kuncus.

Diduga Ada.... pengumuman pemenang 13 Oktober, masa sanggah hasil lelang pada 14 Oktober dan penandatanganan kontrak 18 Oktober 2016.

Kepala Cabang Batam, PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda Devialdi mengatakan bahwa pelelangan asuransi yang dilaksanakan di Biro Setdaprov Kepri sudah tidak transparan lagi. Kuat dugaan telah terjadi monopoli yang dimenangkan oleh perusahaan rekanan yang sebelumnya sudah dikondisikan.

Seperti ada salah satu perusahaan asuransi dalam enam tahun berturut-turut atau sejak tahun 2011 lalu terus dikondisikan dimenangkan oleh panitia.

Perusahaan kami tiga tahun terakhir ini mengikuti pelelan-

Lebih lanjut, Kuncus menyebutkan, hasil survei dan informasi di lapangan, juga didapati bahwa M. Najib selaku Direktur PT Nirwana Jaya sejati, sebagai pelaksana pekerjaan, didapati hanya 1 kali ke lapangan, yakni saat penandatangan kontrak.

"Sehingga membuat pihak penyedia pekerjaan kesulitan berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan," ucapnya.

Disampaikan, bahwa masyarakat Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas dan sekitarnya, didapati air SPAM hanya hidup seminggu dua kali selama 30 menit hingga 1 jam.

"Hal ini tentu disebabkan rendahnya kulitas pekerjaan, dan rendahnya kualitas material pekerjaan, sehingga menyebabkan terhambatanya kualitas dan kuantitas air. Air yang sampai ke masyarakat kualitas airnya keruh dan tidak lancar," paparnya.

Sementara itu, Tim Investigasi Lapangan, Edy Usmira yang ikut mendampingi melaporkan kasus ini ke KPK, membenarkan apa yang disampaikan tersebut.

"Ditetapakannnya PT Nirwana Jaya Sejati, sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan SPAM IKK tersebut diduga telah terjadi persengkokolan terencana dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan, yang dimulai dari perencanaan proyek, penganggaran, penetapan pemenenang, hingga berujung pada rendahnya kualitas pekerjaan dan merugikan keuangan negara," ucapnya.

Kuncus juga menduga, bahwa pelaksanaan proyek tersebut sarat kepentingan, Syahtiar selaku Kepala Dinas PU Anambas, dan Pengguna Anggaran dengan rekan kerjanya Rony Pranata selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Kita berharap tim penyidik KPK dapat segera melakukan penyelidikan terhadap laporan yang kita sampaikan tersebut, lengkap dengan data serta keterangan lebih jelas lainnya," pungkas Kuncus.

Informasi terakhir diperoleh, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas telah memanggil Rony Franata sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan M Rifki Amarullah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek SPAM tersebut untuk dimintai keterangan terhadap dokumen perencanaan pembangunan proyek yang diduga telah merugian keuangan negara senilai miliaran rupiah itu. (tim)

sambungan Hal. 17 gan tidak pernah dimenangkan.

Kami menduga ada permainan persekongkolan antara pokja dengan pemenang," kata Devi, Rabu (19/10).

Padahal ungkap dia, seperti pelelangan belanja asuransi kenderaan darat, PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda harga penawaran terendah urutan pertama dengan nilai Rp635.049.435 dari pagu Rp850 juta. Namun, panitia memenangkan PT ABDA yang merupakan urutan ketiga dengan harga penawaran Rp676.038.809.

"Kita digugurkan dengan alasan yang tidak jelas, begitu juga perusahaan lainnya, namun perusahaan yang sudah terus mengikuti pelelangan

dari tahun-tahun sebelumnya dimenangkan.

Sepertinya pelelangan ini sudah tidak transparan lagi, dan praktek ini dikondisikan, sehingga kita sebagai peserta dengan penawaran terendah dikalahkan oleh panitia," katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada panitia dan pengguna anggaran dalam melakukan pelelangan di Biro Perlengkapan Setdaprov Kepri agar lebih transparan dan tidak melakukan praktek monopoli terhadap perusahaan yang sudah dikondisikan.

Karena kedepan akan memberikan efek yang tidak baik terhadap praktek pelelangan tersebut di Provinsi Kepri.

Ketua Pokja 3 lelang asuransi Biro Perlengkapan Setdaprov Kepri Nanang dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan klarifikasi terhadap perusahaan yang tidak menang dalam pelelangan tersebut.

"Kami sudah memberikan klarifikasi dan melakukan evaluasi, terutama terhadap peserta terendah seperti dalam pelelangan belanja asuransi kenderaan darat. Kita sudah klarifikasi mengapa mereka tidak menang, karena dalam pelelangan ini ada perhitungannya," jelas Nanang.

Hal ini lanjutnya, sesuai dengan aturan dari otoritas jasa keuangan (OJK), jadi perhitungan penawaran harus valid. Misalnya peserta dengan penawaran terendah tersebut dari hitungan rencana anggaran biaya (RAB) tidak betul yang tidak sesuai dengan aturan OJK. Kalau mereka dimenangkan, orang keuangan tentunya tidak menerima, karena dalam membuat penawaran harus sesuai aturan. Seperti kalau ada diskon 15 persen, dari mana angka tersebut, sehingga tidak angka siluman.

"Pelelangan ini asuransi yang kita beli bukan barang, akan tetapi produk. Kalau ada salah satu perusahaan yang terus dimenangkan setiap tahun itu tidak ada batasan sepanjang telah memenuhi persyaratan dan aturan," imbuhnya. (eza)

26 Remaja Mabuk Dihukum 1 Bulan Percobaan TANJUNGPINANG (HK) — Sebanyak 26 orang remaja yang diamankan jajaran Polres Tanjungpinang dalam operasi penyakit masyarakat dilima lokasi yang berbeda, Selasa (18/10) dini hari kemaren, sedang menegak minuman keras Oplosan, dihukum majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang selama 1 bulan penjara dengan masa percobaan selama 3 bulan dalam sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), Rabu (19/10).

Majelis hakim tunggal Santonius Tambunan SH MH men-

yatakan ke 26 remaja pria itu terbukti bersalah melanggar Pasal 536 KUHP tentang mengganggu ketentraman umum dengan mabuk-mabukan. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Kuasa Penuntut Umum dari pihak kepolisian, Brigadir Riko Simanjutak selama 3 bulan atau denda Rp75.000.

Sebagian besar 26 remaja yang diamankan aparat Kepolisian Tanjungpinang tersebut, rata-rata mengaku bekerja sebagai pengamen dibeberapa tempat. Hasil ngamen tersebut, mereka beli berbagai minuman

keras yang mereka campur untuk diteguk bersama.

Mereka diamankan aparat kepolisian dalam operasi pemberantasa penyakit masyarakat di 5 lokasi yang berbeda, yakni di kawasan Rimba Jaya, KM 2, kawasan Bintan Center KM 9, termasuk di kawasan jalan KM 8 dan jalan Bintan.

Saat ditangkap, sejumlah remaja tersebut sedang minum arak putih dicampur ginseng dalam plastik bening menggunakan gelas dari salah satu kemasan gelas minuman ringan. (nel)

ASFANEL/HALUAN KEPRI

SEBANYAK 26 orang remaja yang sering menenggak minuman keras dihukum selama 1 bulan penjara dengan masa percobaan selama 3 bulan dalam sidang Tipring, Rabu (19/10).

Eco Hero ..... kaian FBK,"ujar Guntur yang juga Wakil Ketua Panitia Pelaksanaan FBK. Lanjut Guntur, kegiatan eco heroes nantinya menjadi pembuka FBK yang merupakan kegiatan pembukan internasional pertama di gelar di Provinsi Kepri.

"Kegiatan ini nantinya meli-

sambungan Hal. 17 batkan sekitar 1200 orang kelompok sadar wisata yang berasal dari tiga kabupaten dan kota di Kepri yakni Kota Batam, Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan," tegas Guntur.

Nantinya, tutur Guntur pelaksanan eko heroes ini akan dipusatkan start di halaman depan kantor Perpustakaan

Pelindo Dinilai.....

Pemko Tanjungpinang.

Dari pas penumpang sebesar Rp5.000 Pelindo mendapat Rp4.250 dan Pemko Rp750. Sedangkan dari pass pengantar atau penjemput sebesar Rp3.000 Pelindo mendapatkan Rp2.000 dan Pemko Rp1.000. Dan untuk pas penumpang di pelabuhan internasional dipungut Rp13.000, yakni Pelindo mendapatkan Rp8.000 sedangkan pemko Rp5.000.

Walalupun kerja sama terkait Dana Bagi Hasil (DBH) pas Pelabuhan SBP tersebut sudah habis dan tidak dilakukan perpanjangan, pihak Pelindo Tanjungpinang tetap melakukan pungutan bagi pengguna jasa pelabuhan dengan tarif Rp.5.000 untuk penumpang dan Rp3.000 untuk pengantar dan penjemput.

Semuanya masuk ke Pelindo.

"Masalah di Pelindo ini juga masih tanda tanya, kenapa masih dipungut tarif segitu. Kalau memang tidak ada kerjasama lagi, harusnya memungut sesuai porsinya yang Rp4.250 itu. Kalau

sambungan Hal. 17 pelindo masih memungut sesuai MoU tersebut, berarti pelindo melakukan pungli sebesar Rp750 tiap tiket pas pelabuhan, sampai empat tahun ini," tegas Maskur Tilawahyu, Rabu (19/10).

Dengan demikian, lanjut Maskur, dirinya berharap tim pemberantas pungli Polda Kepri kembali melakukan penyelidikan kasus dugaan pungli di Pelindo Tanjungpinang tersebut.

Walaupun sebelumnya terkait kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Tanjungpinang dan saat ini diambil alih oleh Ditreskrimsus Polda Kepri.

"Iya Kasus ini sudah ditangani Polda Kepri, tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Sudah sampai mana kasus ini?. Selain itu, kami juga tidak bisa mengevaluasi pungutan yang dilakukan pelindo, padahal mereka memungut dari warga Tanjungpinang," ujar Maskur.

Terkait kasus tersebut, sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui kua-

Kader Posyandu ..... lam hal mempersiapkan generasi emas di kota ini.

"Kegiatan posyandu sangat luas, terutama dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, mengembangkan kegiatan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana," ujarnya.

Kegiatan yang dilakukan Posyandu, kata Lis selalu berkaitan dengan masalah sosial, baik masalah kesehatan anak, kesehatan ibu, maupun masalah sosial lainnya, hal ini dilakukan ibu-ibu dengan penuh keikhlasan dan semangat yang tinggi.

"Saya bangga kepada kaum perempuan, setiap ada aktivitas, kaum ibu pasti melakukannya dengan solid, kompak, dan ikhlas," ujarnya lagi.

Lis juga mengapreasi atas kon-

sa hukumnya Urip Santoso SH telah melakukan upaya hukum kepada PT Pelindo I cabang Tanjungpinang yang belum menyetorkan kewajibannya kepada Pemko Tanjungpinang.

Terkait DBH tersebut yang merupakan pembagian hasil pungutan tarif masuk penumpang baik dalam negeri dan luar negeri. Dari informasi terakhir, penyidik Polda Kepri telah berulang kali memeriksa sejumlah pihak, namun tindak lanjut proses penyelidikan kasus tersebut belum jelas.

Selain itu, penyidik Polda Kepri telah melakukan pemeriksaan kepada GM PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang, I Wayan Wirawan, serta sejumlah jajaran pegawai Pelindo pada Maret 2016 lalu.

"Sekarang kasus tersebut masih di tangani Ditreskrimsus Polda Kepri, kita masih menunggu perkembangannya," singkat Urip saat dijumpai Haluan Kepri. (cw53)

sambungan Hal. 17 tribusi yang dilakukan Kader Posyandu terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Tanpa Kader Posyandu, pemerintah pasti akan kualahan melayani masyarakat dalam hal ketahanan dan pengembangan keluarga sejahtera di kota ini, khususnya dalam melahirkan para pemimpin hebat sebagai generasi masa depan.

"Saya harapa kader untuk terus berinovasi didalam kegiatan.

Isilah dengan kegiatan yang bisa memelihara kesehatan tubuh ibuibu, misalnya seminar kecantikan, sehingga setiap tahun ada sesuatu yang berbeda," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua TPPKK Kecamatan Tanjungpinang Barat, dr Anggraini Boby Wira Satria, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan

Tindak Tegas .... iap kepala daerah dapat menindak tegas pegawai di masingmasing SKPD yang melakukan praktek pungli dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Hal yang sama juga dituturkan Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian yang menuturkan pihaknya telah melakukan

dan Arsip Daerah Kota Tanjungpinang.

Terdapat beberapa daerah yang menjadi lokasi dilaksanakan kegiatan ini seperti Tugu Pensil, Anjung Cahaya, Taman Laman Bunda, Ocean Corner, Pelabuhan Sri Bintan Pura , Pelantar 1 dan 2 serta pelantar 3. (cw99)

bertujuan untuk menampung ide dan sumbang saran dari kader-kader posyandu kelurahan yang didapat ketika melaksanakan tugas di masyarakat.

"Sehingga bisa memberikan palayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Saat ini posyandu di Kecamatan Tanjungpinang Barat sebanyak 39 posyandu balita dan 9 posyandu lansia," ungkapnya.

Dikesempatan itu, Walikota juga menyerahkan sertifikat kepada kader-kader posyandu seKecamatan Tanjungpinang Barat. Lis juga menyempatkan diri menyambangi tempat pelaksanaan lomba balita sehat, terlihat Lis duduk bersama balita sesekali ia terlihat bersenda gurau dengan balita-balita. (cw53)

sambungan Hal. 17 upaya dalam pemberantasan pungli di sejumlah lembaga dan instansi yang ada di Kepri.

"Kami ada membentuk tim untuk menangani persoalan ini, " tambah Sambudi.

Ditambahkan Kapolda, pemberantasan pungli dilakukan pihaknya untuk memper-

baiki pelayanan publik yang ada. Sehingga ia meminta kerja sama sekua pihak dan masyarakat untuk melapor jika ditemukan praktek pelayanan publik yang berbayar.

"Dengan demikian, praktek pungli ini dapat kita hentikan," ujar Sambudi. ***

Editor: Sofyan, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

19

bintan

Kamis, 20 Oktober 2016

DOK

TANAMAN SAYUR — Para buruh tani saat menata tanaman sayurannya di perkebunan dekat Simpang Km 24 Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya. Kabupaten Bintan merupakan salah satu daerah yang menyuplai sayur-mayur untuk kebutuhan Provinsi Kepri, meski jumlahnya tak signifikan, namun dapat membantu kekurangan pasokan sayur dari daerah lain.

BNNP Bidik Bintan Pemasok Narkoba BINTAN (HK) — Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri membidik wilayah Kabupaten Bintan karena dikenal sebagai kawasan pemasuk narkoba ke wilayah lain.

Oki Alexander Liputan Bintan Apalagi Kabupaten Bintan sejauh ini belum memiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten, sehingga dengan leluasa narkoba dipasok dari daerah dan negara lain.Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kepri, AKBP Ahmad Yani menilai, pembentukan BNN Kabupaten Bintan pun dirasa sangat mendesak, untuk meminimalisir masuknya narkoba melalui Bintan. Dikatakannya, kesiapannya untuk membentuk lembaga BNN di Kabupaten Bintan. Dengan catatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan harus mendukung. "Secara siap betul kita pun belum begitu siap. Tapi kita berharap Pemda Bintan membantu SDM-nya (Sumber Daya Manusia)," tutur Ahmad Yani di Bintan, kemarin.

Ia mengakui daerah Bintan rawan dijadikan pintu masuk barang haram itu, selain letak wilayah yang begitu luas, bany-

Ahmad Yani aknya pelabuhan tikus yang ada di Bintan kerap kali dijadikan pemasokan narkoba ke Bintan.

Menurut mantan Kepala BNN Kota Tanjungpinang itu, jika terbentuk BNN Kabupaten Bintan jumlah personil untuk tahap awal untuk mengawasi 10 kecamatan yang ada berjumlah 25 orang. "Kan ada aturannya, ya secukupnya aja dulu. Sekitar 25 sampai 30 personil sudah cukup untuk operasional tahap awal dulu," sebut Ahmad Yani.

Selain kesedian SDM, Pemda Bintan juga mesti mendukung pembentukan lembaga BNN di Bintan dengan menyediakan lahan untuk gedung BNN Bintan nantinya. Permintaan itu pun langsung diiyakan Bupati Bintan, Apri Sujadi.

Ia mengatakan, lahan untuk pembangunan gedung BNN Bintan sudah disiapkan oleh Pemda Bintan, untuk mendorong pihak BNN agar menempatkan lembaga tersendiri yang terpisah dengan BNN Kota Tanjungpinang. "Kita siap menghimbahkan lahan," tegas Apri.

Untuk lahanya sendiri, kata Apri, aset lahan milik Pemda Bintan tetap menjadi pertimbangan untuk dihibahkan guna pembangunan gedung BNN Bintan. Namun, menurut rencana awal gedung BNN Bintan akan dibangun di Jalan Tata Bumi Ceruk Ijuk Kecamatan Toapaya.

"Ada kemungkinan di Ceruk Ijuk," kata Apri. ***

Toyota Veloz Nyungsep ke Parit BINTAN (HK) — Diduga karena slip ban depan akibat jalanan yang licin, sebuah mobil Toyota Veloz warna putih nyungsep ke dalam parit di Km 25 Jalan Wisata Bahari Kawal, Kecamatan Toapaya, Rabu (19/10) pagi. Belum diketahui siapa sopir mobil naas tersebut, namun menurut salah seorang pengendara sepeda motor yang kebetulan melintas, sekitar pukul 09.15 WIB di lokasi kejadian hanya ada beberapa petugas kepolisian sedang mengamankan mobil naas tersebut.

“Gak tau bang, pas disitu udah gak ada sopirnya. Cuman ada polisi aja,” tutur Setianus saat dihubungi.

Ia menambahkan, dari penelusuran di lokasi kejadian, mobil tersebut melaju dari arah Tanjungpinang hendak kedaerah Kawal. Namun, tepatnya didepan Hermes Agro Resort tepatnya jalan menikung dan menurun, mobil tersebut terlempar keluar jalan hingga masuk kedalam parit dengan posisi telungkup. “Kayaknya dari arah pinang mau ke Kawal, karena posisinya bagian depan mobil ke arah Kawal dan posisi terbaliknya di sebelah kiri jalan,” ujarnya lagi.

Setianus yang kebetulan

Gunawan Ngaku Tak Pernah Dapat Mandat dari PD Terkait Kisruh Pelantikan Kades Numbing BINTAN (HK) — Gunawan Agus Rianto, calon kepala desa (Kades) yang berhasil memenangkan kompetisi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir mengaku tak pernah mendapatkan mandat berupa Surat Keputusan (SK) dari Partai Demokrat (PD) yang melibatkan dirinya sebagai salah satu pengurus di partai besutan Susilo Bambang Yudhono itu.

Pengakuan ini disampaikan menyusul terjadinya kisruh pelan-

tikan Kades Numbing yang membuatnya harus gigit jari karena yang dilantik justru lawan mainnya, Sebastian Losor Usman.

“Saya merasa tidak memegang SK,” tegas Gunawan, Rabu (19/10).

Ia pun menceritakan, pada saat dirinya ditunjuk masuk sebagai pengurus partai, selama itupula dirinya tak pernah merasa dilantik dan diberikan mandat untuk mengurus partai berlambangkan mercy tersebut. Sejak saat itu pun Ia merasa tak

pernah menjadi pengurus Partai Demokrat yang sah. Permasalahan ini tentu sangat penting, sebab hal itu yang membatalkan dirinya dilantik menjadi kades terpilih lantaranya statusnya masih sebagai pengurus partai. “Tidak ada (SK),” tegasnya kembali.

Pernyataan Gunawan tentu bertolak belakang dengan kata Bupati Bintan, Apri Sujadi yang sekaligus sebagai Ketua DPD Demokrat Kepri. Kemarin, Apri mengatakan, SK Gunawan Agus Rianto sebagai pengurus partai ditandatangani langsung oleh di-

rinya. “Orang SK-nya saya yang teken kok,” kata Apri, kemarin.

Gunawan pun merasa dirugikan dengan adanya kejadian seperti ini, bukan soal moral, melainkan materi yang sudah habis terkuras untuk mengikuti kompetisi Pilkades Numbing, Ia pun meminta ganti rugi berupa materi sekaligus meminta hak politiknya sebagai pemenang Pilkades Numbing.

Diberitakan sebelumnya, Gunawan Agus Rianto baru mengetahui kabar tak sedap itu setelah Ia menjadi pemenang Pilkades Numbing dengan su-

sedang mengantarkan tantenya ke rumah sakit, tak begitu jelas melihat plat mobil putih yang nyungsep ke dalam parit. Namun yang jelas, mobil tersebut sudah diamankan petugas kepolisian. “Sudah gak ada lagi olat nomornya,” tandasnya.

Sementara itu, di Pos Lantas Gesek, terlihat satu unit truck jenis crane terparkir sembari mengangkut mobil berwarna putih yang diduga mobil naas kecelakaan tunggal di depan Hermes Agro.

Namun, pada bagian plat no-

mor sudah tercabut dari tempatnya pada bagian depan dan belakang mobil itu.

Terlihat kerusakan parah pada bagian depan mobil, terlihat ringsek dengan kaca lampu depan yang pecah serta kap penutup mesin ringsek. Daerah Bintan dan sekitarnya sejak pagi hari memang sedang diguyur hujan cukup lebat yang mengakibatkan jalanan menjadi licin.

Apalagi, dilokasi kejadian kondisi jalanan menurun tajam dan menikung, yang rawan kecelakaan. (cw95)

IST

MOBIL naas saat masih berada di lokasi kejadian didepan Hermes Agro Resort Jalan Wisata Bahari Km 25 Kawal, Kecamatan Toapaya, Rabu (19/10) pagi. ara terbanyak yakni 504 suara atau unggul 3 suara dari kades yang dilantik kemarin. Seharusnya Gunawan digugurkan sebagai bakal calon Kades sebelum mengikuti Pilkades sebagaimana diatur dalam tahapan yang tertuang dalam Perda Bintan Nomor 1 Tahun 2015.

Ironisnya, Gunawan bisa lolos dari bakal calon menjadi calon Kades untuk mengikuti kompetisi Pilkades Numbing, mirisnya lagi, setelah Gunawan memperoleh suara terbanyak dari 4 calon lainnya, Ia justru tidak dilantik menjadi Kades terpilih. Malah pemenang kedua dengan selisih tiga suara dari dirinya yang dilantik oleh Bupati Bintan.

Hal yang menggugurkan Gunawan sebagai calon Kades lantaran masih tercatat sebagai kader partai Demokrat di Bintan Pesisir bertolak belakang dengan surat yang dilayangkan DPC Demokrat Bintan. Gunawan tak tercatat lagi sebagai kader Partai Demokrat di Kecamatan Bintan Pesisir seperti Surat Nomor 001/DPC.PD/BTN/ I/2016 tentang pemberhentian anggota kades pada tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan DPC Partai Demokrat Bintan yang ditandatangani Ketua DPC, Agus Wibowo dengan Sekretaris Zulkifli dan diketahui Ketua DPD Demokrat Kepri, Apri Sujadi. (cw95)

Redaktur : Arment Aditya Layout : Parlin

20

Hukum&Kriminal

Kamis, 20 Oktober 2016

Asido Dalam Pengaruh Narkoba Tes Urin Positif Konsumsi Sabu BATAM (HK) — AKBP Roni Faisal, saksi yang dihadirkan Jaksa penuntut Umum (JPU) dalam persidangan dengan Terdakwa Kompol Irfan Asido Siagian, mengatakan bahwa terdakwa dalam pengaruh narkoba saat dilakukan penangkapan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (19/10).

"Terdakwa dalam keadaan emosi. Terdakwa pada saat itu sedang dipengaruhi narkotika. Dan kepada Direktur Narkoba Polda Kepri yang saat itu berada di dalam kamar, terdakwa berkata jangan sok bersih," ujarnya saat bersaksi.

Kemudian di hadapan majelis hakim yang dip-

impin oleh Hakim Tiwik, dan di dampingi Hakim Endi dan Egi, saksi Roni menceritakan kronologis penangkapan Irfan Asido.

Awal penangkapan, kata Roni, target utama adalah narkoba. Kemudian, saat didalam, kita ketahui ada salah seorang anggota Polri. Lalu, hal itu langsung diinformasikan kepada Direktur Narkoba Polda Kepri. Begitu dilaku-

kan penggeledahan ditemukan sebuah tas. Lalu ketika ditanya milik siapa, dijawab Samsir miliknya, dan saya perintahkan untuk membuka tas tersebut.

Ketika tas tersebut dibuka, lanjut Roni, ditemukan Senpi milik terdakwa. Dan itu Samsir yang menyebutkan senpi adalah milik terdakwa. Setelah saya bisikkan kepada pimpinan bahwa ada sen-

pi yang berisi penuh amunisi, pimpinan memerintahkan untuk mengamankan senpi tersebut. Lalu pada saat di lakukan pemeriksaan urine, terdakwa mencoba untuk mengganti urine dengan air biasa. Namun ketahuan, sebab urine palsu tersebut dingin. Barulah setelah dilakukan tes urine kembali, hasilnya positif. Ketika terdakwa dibawa ke bawah, sesampainya di bawah, sudah ada Propam yang menunggu untuk menangani terdakwa.

Atas keterangan Saksi

Roni tersebut, terdakwa Asido saat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi sempat menyangkal dengan mengatakan bahwa bukan Samsir yang membuka dan menunjukkan adanya senpi melainkan saksi Roni lah yang melakukan hal tersebut.

"Berdasarkan kesaksian dari saksi sebelumnya bahwa bukan Samsir yang membuka dan menunjukkan senpi, melainkan saudara saksi yang melakukan," kata Asido.

"Menurut saudara apa di perbolehkan dalam kon-

disi seperti itu saudara memerintahkan seorang warga sipil untuk memegang senjata," tanya Asido kepada Saksi Roni.

Kemudian di jawab oleh Saksi Roni bahwa awal nya tidak mengetahui bahwa akan di temukan senjata di dalam tas tersebut.

"Target kami adalah narkoba, dan waktu itu tidak mengetahui jika ada senpi. Oleh karena itu saya perintahkan Samsir untuk membuka tas yang di katakan adalah miliknya sendiri,"balas Roni kepada Asido.(cw51)

MAMAN/HALUAN KEPRI

PENGARUH NARKOBA — Saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dengan terdakwa Kompol Irfan Asiando menyatakan terdakwa dalam pengaruh narkoba ketika dilakukan penangkapan. Karena dalam kondisi yang emosi, hasil tes urine terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

CV TK UB Edarkan Barang Ilegal BATAM (HK) — CV TK Usaha Bersama (TK UB) disidangkan karena mengedarkan barang tidak memiliki izin edar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (19/10).

Manager CV TK UB, Sunardi bin Sunarjo duduk sebagai terdakwa.

Maman Liputan Batam Dalam persidangan perdana yang dipimpin oleh Hakim Ketua Mangapul dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Arie Prasetyo Jaksa Penuntut Umum (JPU) di ceritakan kronologis perkara tersebut.

Bahwa, Selasa 22 Oktober 2013, sekira pukul 11.45 WIB, petugas dari Dinas Kesehatan Kota Batam melakukan pemeriksaan operasi gabungan daerah 2013 terhadap sarana distribusi pangan di perusahaan yang beralamat di Komplek Refindo blok D1 No 5 Tanjung Sengkuang, Batuampar, berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai POM Batam No: PY.01.8.864.10.13.1

tanggal 21 Oktober 2013.

Pada saat itu, petugas operasi gabungan menemui saksi Ali selaku kepala gudang di CV.TK Usaha Bersama. Kemudian petugas operasi gabungan menunjukkan surat tugas dan menjelaskan akan melakukan pemeriksaan. Saksi Ali kemudian meminta petugas menunggu terdakwa yang merupakan penanggungjawab di CV.TK.Usaha Bersama datang. Sekira pukul 13.30 wib, kemudian terdakwa datang ke CV.TK.Usaha Bersama yang kemudian di lakukan pemeriksaan.

Kemudian saat tim gabungan melakukan pemeriksaan, petugas menemukan produk pangan yang tidak memiliki izin edar sebagai berikut : Sweet Chilli Sauce

(Phiboonchai Thailand) jumlah 36 Kaleng, Golden Boy Mushroom Soy Sauce(Cina) jumlah 114 Botol, Nestle Bear Brand (F&N dairies Thailand) jumlah 18 kaleng, Planta(Unilever Malaysia) jumlah 16 kaleng, Planta (Unilever Malaysia) jumlah 5 kaleng, Nestum Original (Nestle Malaysia) jumlah 16 bungkus, Quaker Otamel Quickcook(Pepsico Malaysia) jumlah 132 bungkus, Quaker Otamel Quickcook (Pepsico Malaysia) jumlah 36 bungkus, Long Kou Vermicelli(Yantai China) jumlah 1209 bungkus.

Produk-produk tersebut tidak memiliki izin edar dan disimpan dalam gudang lantai 1 CV.TK.Usaha Bersama alamat Komp.Refindo Blok D1 No.5 Tanjung Sengkuang Batu Ampar Kota Batam.

Bahwa terdakwa selaku manajer CV.TK Usaha Bersama melakukan pembelian produk-produk pangan tersebut di Pasar Puja Bahari, dengan tujuan untuk dijual kembali di kantin-kantin atau kedai kopi di Batam Center, Toss 30-

00 dan Penuin Batam. Bahwa pemilik CV.TK Usaha Bersama adalah LIE LE TJHING berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 0074/ Perindag-BTM/PM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dikeluarkan Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Batam. Setiap hasil penjualan dikumpulkan lalu dikurangi tagihan dan pengeluaran dari CV.TK Usaha Bersama kemudian disetorkan ke rekening perusahaan dan yang bisa mengambil uang dari rekening perusahaan adalah LIE LE TJHING. Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari sebelumnya telah pernah dilakukan pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM Batam di CV.TK. Usaha Bersama, yaitu pada tanggal 12 Juli 2012 dan tanggal 3 Desember 2012, namun demikian terdakwa selaku manajer tidak mentaati, sehingga masih terdapat produk pangan olahan yang tidak memiliki ijin edar di tempat usahanya.

Berdasarkan keterangan

ahli Ruth Deseyanti Purba,S.Si,Apt, ahli pada Balai POM Batam, persyaratan pangan olahan yang akan diperdagangkan atau dijual harus memiliki nomor pendaftaran atau nomor ijin edar dari kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) bahwa dalam hal pengawasan, keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pel-

aku usaha pangan wajib memiliki izin edar.

Dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, Pasal 42 dinyatakan dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dlam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran. Sehingga

pangan yang tidak memiliki surat persetujuan pendaftaran, maka pangan tersebut tidak mempunyai nomor pendaftaran atau nomor izin edar. Jadi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, pangan tersebut tidak boleh diperdagangkan atau dijual kepada masyarakat di wilayah Indonesia.

Atas perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam pasal 142 Undangundang No.18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.***

MAMAN/HALUAN KEPRI

TERDAKWA, Sunardi, sebagai meneger CV TK Usaha Bersama mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan karena mengedarkan barang secara ilegal di Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Pelajar Kampanyekan Stop Narkoba Polisi Ambil Keterangan Ahli Kekerasan Jurnalis

IST

PARA peserta sosialisasi tengah melakukan diskusi seputar bahaya narkoba.

BATAM (HK) — Untuk mencegah maraknya peredaran narkoba, Badan Narkoba Nasional Kota (BNNK) Batam terus melakukan berbagai usaha. Salah satunya pada, Selasa (18/10) kemarin BNNK Batam melakukan sosialisasi kampanye anti narkoba. Kali ini BNNK Batam menggerakkan Satuan Tugas (Satgas) yang telah ter-

bentuk di SMPN 50 untuk ikut serta melakukan kampanye Stop Narkoba melalui tatap muka di lingkungan SMPN 50 Batam dengan cara sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada 50 siswa yang disampaikan oleh penyuluh BNNK Batam. Selain itu, dalam kegiatan itu

juga dibagikan stiker Stop Narkoba yang ditempelkan pada kendaraan orang tua siswa saat jam pulang Sekolah. Dalam kesempatan itu, Kepala SMPN 50, Darsudi, S.Pd, juga turut menempelkan stiker Stop Narkoba di kendaraannya.

Kampanye Stop Narkoba ini digelar di SMPN 50 Batam sebagai bentuk apresiasi BNNK Batam kepada SMPN 50 Batam yang telah ikut berperan serta dalam menggiatkan P4GN. Kegiatan itu juga wujud kepedulian bersama lingkungan pendidikan untuk mencegah atau menangkal secara dini ancaman penyalahgunaan narkoba dengan harapan dapat menginspirasi generasi muda dan orang tua siswa untuk terus berjuang menanggulangi narkoba dengan konsisten dan masif. (r)

BATAM (HK) — Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Pol Eko Puji Nugroho mengatakan, pihaknya sudah mengambil keterangan ahli atas kasus kekerasan terhadap sejumlah pewarta saat meliput persidangan di PN Tanjungpinang pada 26 Juli 2016."Saat ini prosesnya masih kami lanjutkan agar segera P21 (lengkap). Kami juga sudah minta keterangan dua ahli dari Jakarta," kata dia di Batam, Selasa (18/10).

Keterangan saksi ahli yang diambil di Jakarta dalam kasus ini sehubungan dengan pelanggaran Undang-undang Pers No.40 Tahun 1999.

"Kami ambil saksi untuk pidananya dan saksi ahli dari dewan pers. Kami akan segera serahkan

berkasnya agar P-21," kata dia.

Ia mengatakan, tersangka dalam kasus tersebut adalah Ic, yang menghalanghalangi sejumlah pewarta saat hendak meliput persidangan kasus penyelundupan di PN Tanjungpinang.

Ic yang diduga merupakan preman bayaran saat persidangan itu membawa massa melakukan penghalangan saat sejumlah pewarta meliput sidang, Selasa (26/7).

Sebelumnya, sejumlah pewarta dari Batamtoday.com, Tribun Batam dan Koran Sindo yang sedang melakukan peliputan dihadang dan dihalang-halangi sejumlah orang diduga suruhan pihak berkasus.

Sejumlah wartawan langsung membuat laporan polisi ke Polres Tanjung-

pinang melalui LP Nomor Polisi: STPL/192/K/VII/ 2016/Kepri/SPK-RES TPi pada 26 Juli 2016.

Desakan pun mengalir dari organisasi wartawan Asosiasi Jurnalis Indoensia (Aji) Batam dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri yang mendesak aparat penegak hukum memproses kasus premanisme terhadap jurnalis.

Tidak hanya AJi dan PWI, sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Demokrasi Mahasiswa, Gerakan Aktivis dan Gerakan Pemuda Daerah di Wilayah Kepulauan Riau, berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (9/8/).

Aksi unjuk rasa ini terkait dengan penangkapan Kapal KM Kharisma Indah dan KM Kawal Bahari 1

yang menghebohkan Kota Tanjungpinang serta terkait adanya penyerangan dan adanya pelarangan peliputan oleh media di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang dinilai sebagai perbuatan tidak terpuji dan perbuatan melawan hukum.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam, Provinsi Kepulauan Riau menduga ada pihak-pihak tertentu yang mengintervensi proses hukum dugaan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput perkara penyeludupan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang baru-baru ini.

"Terkait persoalan ini, AJI berencana akan menggelar aksi, Senin (22/8) mendatang di Polres Tanjungpinang," kata Sekjen AJI Batam Jailani di Tanjungpinang. (ant)

Editor: Eddy Supriatna, Layout: Parlin

21

politik

Kamis, 20 Oktober 2016

Spanduk "Kau Gubernur Asing" Klimaks Kekecewaan TANJUNGPINANG (HK)-Spanduk yang bertuliskan "kau gubernur asing" yang tersebar di Kota Tanjungpinang dan Batam sebagai klimaks dari kekecewaan kelompok tertentu terhadap Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Pengamat Kebijakan Publik, Wahyu Eko Yudiatmaja mengatakan hal itu kepada wartawan.

"Jika benar berita di salah satu media online itu benar, saya menduga spanduk itu masih berhubungan dengan Pilkada Kepri 2016," ujarnya di Tanjungpinang.

Wahyu yang juga dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang menduga Gerakan Sejuta Melayu bagian dari pendukung pasangan HM Sani (almarhum)-Nurdin Basirun pada Pilkada Kepri 2016.

Setelah Nurdin menggantikan HM Sani sebagai Gubernur Kepri, Gerakan Sejuta Melayu kemungkinan "kurang diperhatikan".

Hal ini yang menimbulkan kekecewaan pendukung Gerakan Sejuta Melayu.

"Spanduk itu diduga sebagai bentuk kekecewaan terhadap Nurdin," katanya.

Dari permasalahan itu, menurut dia, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik klientelisme pada pilkada menimbulkan dampak negatif.

Dalam perspektif politik, pernyataan salah satu tokoh Gerakan Sejuta Melayu di media online itu menunjukkan fenomena klientelisme pada pilkada.

"Klientelisme adalah strategi politik yang dilakukan oleh politisi dengan cara mengumpulkan dan mengorganisir sebanyak-sebanyaknya kekuatan dari berbagai aktor nonpolitik untuk kepentingan ekonomi dan politik politisi," katanya.

Dia menjelaskan relasi klientelisme ini mirip dengan hubungan patron-

klien. Hubungan patronklien seperti hubungan bapak dan anak.

"Patron bertindak sebagai pelindung dan penyedia kebutuhan sang anak karena anak sudah membantu bapak mewujudkan eksistensinya sebagai orang tua," ujarnya.

Sementara terkait kalimat "kau gubernur asing" di spanduk yang tersebar di sejumlah kawasan di Batam dan Tanjungpinang, Wahyu mengatakan multitafsir.

Jika kata "asing" yang dimaksud isi spanduk itu adalah Warga Negara Asing (WNA), maka isi spanduk tersebut salah alamat.

"Jika yang dimaksud adalah Nurdin Basirun karena Nurdin adalah WNI. Buktinya, kalau Nurdin bukan WNI tentu dia tdk bisa mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur 2015-2020," ucapnya.

Sementara jika kata "asing" yang dimaksud dalam spanduk tersebut adalah bukan "pribumi" atau bukan Melayu, maka itu juga salah alamat karena Nurdin sendiri berasal dari Moro Kabupaten Karimun. (ant)

Polri Ingatkan Kandidat untuk Siap Menang atau Kalah JAKARTA (HK) — Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, bukan hanya tugas polisi untuk menekan konflik di masyarakat akibat panasnya konstelasi politik 2017, tapi pasangan calon selaku peserta dan para pendukungnya juga harus berkomitmen dengan ajakan pilkada damai. Ini termasuk menerima resiko jika kalah dalam pilkada.

"Ini penting agar pasangan calon siap untuk menang dan untuk kalah.

Jangan siap menang saja tapi tidak untuk kalah," ujar Boy dalam diskusi di Jakarta, Rabu (19/10).

Oleh karena itu, deklarasi damai akan dilakukan sesaat setelah KPU menetapkan pasangan calon yang dah maju dalam pilkada serentak. Boy berharap, dengan adanya deklarasi damai, calon yang kalah mau berbesar hati dan menerima putusan KPU atas pilihan masyarakat.

"Kami harapkan bisa

Boy Rafli menyiapkan mental para pasangan calon dan pendukung, agar kekalahan adalah sebuah demokrasi," kata Boy. Boy mengatakan, umumnya setiap daerah rawan terjadi gesekan ketika menyinggung soal pilkada.

Ia berharap, para kandidat memberikan suasana sejuk bagi pendukungnya agar situasi tak memanas.

Situasi jelang pilkada sangat ditentukan dari cara pasangan calon memastikan para pendukungnya menghindari perbua-

tan yang bertentangan dengan hukum.

"Contohnya perbuatan kekerasan dalam melakukan upaya mendapatkan dukungan, apalagi sampai mengintimidasi dan pemaksaan agar masyarakat memilih calon tertentu," kata Boy. "Di samping melanggar hukum, menjadi hal yang sangat menurunkan derajat dan kualitas demokrasi yang dijalankan," ucapnya.

Adapun sejumlah persiapan yamg dilakukan Polri untuk mengantisipasi adanya gesekan tersebut yaitu dengan menyiapkan strategi penyusunan rencana operasi.

Selain itu, dilakukan juga cipta kondisi dengan melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan suasana kondusif di masyarakat.

Kegiatan tersebut antara lain berkaitan dengan terorisme, narkoba, ancaman kekerasan, dan kejahatan konvensional. (kcm/net)

Menkumham tak Mau Gegabah Kaji SK PPP Djan Faridz JAKARTA (HK) — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan tidak mau gegabah dalam mengkaji permohonan pengesahan surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz sekaligus menganulir SK kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy.

Politikus PDIP itu menjelaskan, hingga kini tim Kemkumham masih melakukan kajian atas novum atau bukti baru yang diajukan Djan.

Namun, menurut Yasonna semua SK terbuka untuk ditinjau ulang.

"Semua terbuka kemungkinan. Ditolak juga terbuka kemungkinan, tidak dikabulkan juga. Tergantung fakta hukumnya, dokumen yuridisnya, alasan yuridisnya," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/10).

Yasonna memastikan, pengkajian ulang SK kepengurusan Djan, tidak berkaitan dukungan politik. PPP kubu Djan sebelumnya mendeklarasikan dukungannya kepada Basuki Tjahaja PurnamaDjarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta 2017. Sedangkan PPP kubo Romahurmuziy mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Langkah Kemkumham mengkaji SK kepengurusan

PPP kubu Djan lantaran ada novum atau bukti baru yang disampaikan dari pakar hukum dan mantan hakim konstitusi.

"Kami ini ?selalu melihat dari perspektif yuridisnya.

Tidak ada politik," ujar Yasonna.

Yasonna juga menegaskan, ia tidak mau ikut campur urusan politik antara partainya dengan PPP. Meski demikian, Yasonna belum mengetahui kapan kajian mengenai SK ini akan selesai.

Di satu sisi, Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah yakin Yasonna akan mengesahkan SK kepengurusan Djan. Apalagi, kata dia, pemerintahan Joko Widodo telah mengeluarkan paket kebijakan reformasi hukum.

"Sehingga tidak boleh lagi bertentangan dengan hukum lain. Due process of law. Jadi tidak boleh bertentangan dengan hukum lain. Harus selaras antara putusan MA dengan surat keputusan dari Kemkumham," kata Dimyati.

Selama ini, kubu Djan menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 601/2015 sebagai acuan terkait sahnya kepengurusan

PPP hasil Muktamar Jakarta.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Pondok Gede, Arsul Sani sebelumnya juga meyakini bahwa Yasonna dan Kemkumham tidak akan mempertimbangkan novum baru yang dibawa Djan untuk mengesahkan kepengurusan PPP Muktamar Jakarta.

Arsul mengacu penolakan PN Jakarta Pusat atas gugatan Djan kepada Jokowi, pengesahan kepengurusan Muktamar Pondok Gede dengan SK Menkumham nomor M.HH-06.AH.11.012016 dan belum ada putusan MK mengenai gugatan terhadap UU Parpol.

"Kalau melihat itu, kami melihat tidak ada pintu hukumnya bagi Menkumham untuk kemudian tiba-tiba membatalkan SK yang telah ada dan kemudian menerbitkan SK baru," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. (cnn/net)

Yassona

PEMASANGAN SPANDUK — Spanduk yang bertuliskan "kau gubernur asing" yang dipasang di Kota Tanjungpinang dan Batam.

Tommy Soeharto Kehilangan Keanggotaan Golkar Jika Pindah ke Partai Baru JAKARTA (HK) — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan, keanggotaan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto di Partai Golkar telah gugur jika yang bersangkutan telah berganti keanggotaan menjadi partai lain.

Aturan tersebut tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Jika seseorang atau kader telah berganti keanggotaannya menjadi partai lain, maka dengan sendirinya keanggotaan Partai Golkarnya telah gugur," ujar Ace saat dihubungi, Rabu (19/10).

Ace menyebutkan, setidaknya ada tiga hal yang membuat keanggotaan

kader Golkar bisa gugur.

Tiga kondisi tersebut adalah jika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri atau pindah ke partai lain.

Gugurnya keanggotaan juga tidak memerlukan keterangan resmi.

"Ketika Pak Tommy menyatakan dia bergabung dengan Partai Berkarya. Ya silakan. Itu pilihan politik Beliau," tuturnya.

Seperti dikutip Antaranews.com, Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Partai Berkarya yang turut dicetuskan Tommy Soeharto.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengatakan, Partai Berkarya sudah berbadan hukum dan sah sebagai partai politik sesuai

SK Menkumham Nomor: M.HH-20.AH.11.01 tahun 2016.

SK pengakuan Partai Berkarya disebut sudah ditandatangani Menteri Hukum dan HAM sejak 13 Oktober 2016.

Sementara itu, dikutip dari situs resmi partai, Berkarya.id, Partai Berkarya yang semula bernama Partai Beringin Karya (Berkarya) adalah kelanjutan dari pembaruan, perubahan, serta kerja sama antara Partai Nasional Republik (Nasrep) dan Partai Beringin Karya yang dilahirkan kembali 15 Juli 2016.

Tanggal itu bertepatan dengan hari lahir Tommy Soeharto sebagai Ketua Majelis Tinggi atau Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya.

Dalam waktu dekat, Par-

Tommy Soeharto tai Berkarya akan melaksanakan rapat pimpinan nasional untuk mengevaluasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kepengurusan, serta program kerja.

Selain itu, juga berupaya membentuk sayapsayap partai, utamanya sayap pemuda dan perempuan. (kcm/net)

Draf RUU Pemilu Belum Diserahkan Tahapan Terancam Terganggu JAKARTA (HK) — Komisi II DPR meminta pemerintah untuk segera menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kepada parlemen agar dapat segera dilakukan pembahasan.

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan, terlambatnya draf masuk untuk dibahas parlemen akan berpotensi mengganggu tahapan pemilu.Apalagi waktu yang tersedia sudah semakin mepet dengan dimulainya tahapan pemilu tahun 2017 atau dua tahun sebelum penyelenggaraan.

"Ada potensi tahapan pemilu terganggu. Karena ini untuk pertama kali pemilihan legislatif dan presiden serentak. Mekansismenya berbeda dengan pemilu lalu," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/10).

Padahal, kata Yandri, pemerintah telah berjanji menyerahkan draf RUU Pemilu sejak dua bulan lalu. Namun, hingga kini draf tersebut masih belum diterima DPR. Politikus PAN itu berpendapat, terlambatnya draf masuk ke DPR akan menyebabkan pembahasan cenderung terburuburu untuk memenuhi target. Pembahasan juga disebutnya akan berlangsung alot di parlemen lantaran menyangkut kepentingan

partai politik.

"Karena waktu tidak longgar, kami khawatir pembahasan terburu-buru dan banyak lubang pada ayat-ayat yang berpotensi di judicial review," ucapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan pihaknya telah mengajukan surat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menanyakan posisi draf RUU Pemilu tersebut.

Dari jawaban yang diterima, Lukman menuturkan, draf tersebut sudah masuk ke presiden dan tinggal menunggu amanat atau surat presiden.

"Kami minta Menteri Sekretaris Negara, draf dan amanat presiden soal RUU Pemilu ini disegerakan dari Istana. Jangan ditunda-tunda, penundaan ini berimplikasi luas," ucap Lukman.

Untuk itu, Lukman meminta agar Mensesneg memprioritaskan RUU Pemilu agar segera diproses. Sebab, ia memprediksi nantinya pembahasan di DPR akan berlangsung lama dan parlemen yang kemudian disalahkan.

Akhir September lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, saat ini lembaganya menunggu amanat presiden (ampres) sebelum menyerahkan draf ranca-

ngan beleid itu ke DPR. "Sudah diputuskan bersama di rapat kabinet.

Tinggal menunggu ampresnya. Semua draf sudah jadi. Tinggal diserahkan ke DPR," kata Tjahjo di Gedung DPR, akhir September Sementara itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo akan menandatangani surat presiden (surpres) tentang RUU Penyelanggaraan Pemilu setelah kembali ke Jakarta. Surpres itu berisi tentang menteri yang akan ditunjuk Jokowi untuk ikut membahas RUU Pemilu di DPR. Menurut Pram tidak ada kendala berarti yang menyebabkan surpres lamban dikeluarkan. Satu-satunya halangan lantaran Presiden tidak berada di Jakarta sejak pekan lalu.

"Persoalan karena kesibukan presiden. Surpres sudah di meja presiden, mudah-mudahan setelah kembali, surpres ditandatangani," kata Pram di kantornya, Rabu (19/10).

Jokowi sudah meninggalkan Istana sejak Jumat (14/10). Ia bertolak ke Kayong Utara, Kalimantan Barat untuk meresmikan Sail Selat Karimata. Perjalanan dilanjutkan ke Solo, Kabupaten Yahukimo, dan Miangas sejak Minggu sampai siang ini. Jokowi dikabarkan kembali ke Jakarta sore ini.

Surpres ini sudah dinantikan parlemen untuk dibahas bersama sejak awal tahun. Namun, RUU ini baru dibahas pertama kali dalam rapat terbatas istana pertengahan September. DPR berkali-kali meminta surpres dikirimkan sebelum reses, 28 Oktober.

Draf beleid ini setidaknya berisikan 13 isu penting seperti sistem Pemilu anggota DPR dan DPRD, tahapan Pemilu, persyaratan parpol peserta Pemilu, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, penataan daerah pemilihan, dan alokasi kursi terkait daerah otonom baru.

Pram enggan menyebutkan usulan-usulan yang disiapkan pemerintah.

Sebaliknya, kata dia, pemerintah menyerahkan sepenuhnya pembahasan mengenai sistem pemilu kepada parlemen, termasuk aturan soal parlementary treshold dan presidensial treshold.

"Pemerintah tidak serta merta mendikte DPR menyetujui itu karena mereka yang jadi pelaku. Silakan fraksi atau parpol mendiskusikan dan memutuskan itu," kata Pram yang pernah menjabat Wakil Ketua DPR. Setelah dibahas dan disahkan bersama parlemen, RUU ini akan menjadi payung hukum Pemilu 2019.

Tahapan pemilu diharapkan dimulai 2017. (net/cnn) Editor: Sofyan Layout: Mario

CMYK

22

Kamis, 20 Oktober 2016

Ingin Messi Pindah ke Inggris BARCELONA (HK) — Manajer Manchester City, Josep Guardiola, berharap Lionel Messi bisa pensiun di FC Barcelona.

Namun, Guardiola merasa bukan sebuah kemustahilan bagi Messi untuk berkarier di Inggris.

Guardiola dan Messi pernah mencicipi kesuksesan besar di Barcelona pada periode 2008-2012.

Kala itu, mereka sanggup mempersembahkan 14 gelar juara, baik tingkat domestik maupun mancanegara.

Kini, keduanya bakal saling berhadapan dalam partai Liga Champions antara Manchester City dan Barcelona, yang berlangsung pada Rabu (19/10) atau Kamis dini hari WIB. Menjelang laga tersebut, Guardiola mengaku tak pernah

berupaya mendekati para mantan anak asuhnya di Barcelona setelah resmi jadi pelatih Manchester City, termasuk Messi.

Namun, Guardiola menilai masih ada kemungkinan bagi Messi untuk mencicipi kompetisi baru dalam karier sepak bolanya.

"Saya tidak menelepon Leo Messi. Sebab, keinginan terbesar saya adalah Messi mengakhiri kariernya di

sana (Barcelona). Ini adalah tempat terbaik baginya," ujar Guardiola seperti Sky Sports, Rabu (19/10).

"Namun suatu hari, dia bisa saja memutuskan bermain di tempat lain. Mungkin karena Messi ingin anaknya bisa belajar bahasa Inggris, atau karena dia ingin mencoba pengalaman baru. Hal itu adalah sebuah kemungkinan," ucap dia.

Meski begitu, Guardiola kembali menegaskan bahwa dirinya ingin

melihat Messi gantung sepatu di Barcelona, klub yang sudah dibela pemain Argentina itu sejak muda.

"Jika suatu hari dia memutuskan untuk melakukannya (pindah dari Barcelona), saya harap itu tak terjadi.

Namun, jika itu terjadi, bakal ada empat sampai lima klub yang ingin merekrutnya," kata Guardiola.

"Siapakah yang memutuskan hal itu?

Tentu-

nya hanya Messi, bukan saya. Jika saya ingin merekrutnya, semua tergantung dari keputusan Messi," tuturnya.

Messi baru saja pulih dari cedera lutut dan sudah kembali bermain saat Barcelona menang 40 atas Deportivo La Coruna, Sabtu (15/10).

Dalam laga itu, Messi tampil sebagai pemain pengganti dan sanggup mencetak satu gol.

Pemain 29 tahun itu pun diyakini bakal menjadi andalan Barcelona untuk mengobrakabrik lini pertahanan tim asuhan Guardiola. (kcm)

KANALSATU.COM

GUARDIOLA dan Lionel Messi.

Karena Ibrahimovic

Stones Uji Diri Hadapi Messi

8 juta Fans PSG Membelot ke MU LONDON (HK) — Mantan gelandang timnas Swedia, Jesper Blomqvist, mengaku bahwa Manchester United kini mendapatkan limpahan sekitar 8 juta fans baru dari PSG menyusul pindahnya Zlatan Ibrahimovic ke Old Trafford.

Ibrahimovic meninggalkan PSG pada akhir musim lalu. Sebab kontraknya di klub tersebut telah habis. Tak lama kemudian ia pun menerima pinangan dari Setan Merah.

Kepindahan itu ternyata berdampak sistemik. PSG tak cuma

kehilangan bomber nomor satunya, namun mereka juga kehilangan 8 juta fans yang ada di Swedia. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan gelandang MU, Blomqvist.

"Ia adalah salah satu tokoh terbesar di Swedia.

Ia telah meluncurkan parfum sendiri, mobil Volvo dan berbagai pakaian olahraganya sendiri. Ia memiliki brand sendiri. Ia ada di manamana meskipun ia telah berhenti bermain untuk tim nasional," tutur Blomqvist seperti dilansir Metro.

"Saya sering bekerja dengan perusahaan

perjalanan di Swedia yang datang ke Manchester. Lonjakan perjalanan ke Manchester meningkat tiga kali lipat. Zlatan begitu besar di Swedia.

Saya pikir PSG telah kehilangan delapan juta pendukung di Swedia dan sekarang mereka semua mendukung Manchester United. Tidak semua tetapi seperti itu," terangnya.

"Sekarang ada lebih banyak pesawat yang datang ke Manchester, mereka menjual lebih banyak tiket untuk pertandingan. Saya sering berpergian ke Manchester

Ibrahimovic selama beberapa tahun terakhir. Sekarang ada panggilan yang 10 kali lebih banyak dari

perusahaan yang ingin saya datang ke sana dengan para suporter itu," tandasnya. (mdk)

Kejar Predikat Runner-up

Lorenzo PHILLIP ISLAND (HK) — Setelah Marc Marquez mengamankan gelar juara dunia MotoGP tahun ini, Jorge Lorenzo bertekad merebut predikat runner-up.

Untuk mewujudkan target tersebut, Lorenzo membidik kemenangan

CMYK

di Australia.

Lorenzo saat ini menduduki posisi ketiga di klasemen sementara MotoGP. Pebalap Movistar Yamaha itu mengumpulkan 182 poin, terpaut 14 poin dari rekan setimnya, Valentino Rossi.

Peluang Lorenzo untuk menggusur Rossi dari posisi kedua masih terbuka lebar. Ada tiga seri tersisa musim ini, yaitu di Australia, Malaysia, dan Valencia.

Seri terdekat adalah MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island,

Minggu (23/10) mendatang. Lorenzo punya catatan yang cukup oke di Phillip Island. Dia selalu naik podium dalam empat balapan terakhir di sana; sekali menang dan tiga kali finis kedua.

Setelah crash di MotoGP Jepang, akhir pekan lalu, Lorenzo bertekad untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di Phillip Island.

Finis terdepan jadi target pebalap Spanyol itu.

"Sangat disayangkan di Motegi, tapi paling tidak kami bisa bersaing memperebutkan kemenangan meski ada keputusan yang salah dengan ban. Crash yang saya dan Vale alami memberi Marc gelar juara dunia, tapi sejujurnya dia adalah pebalap paling konsisten," ujar Lorenzo di Crash.net.

"Sekarang kami harus

berjuang untuk posisi kedua meskipun hal yang penting -- dan kenapa kami berada di sini -adalah menjadi juara.

Phillip Island akan sedikit aneh karena perebutan gelar juara dunia telah berakhir, tapi saya ingin tampil bagus dan berusaha untuk menang," imbuhnya.

"Itulah target saya untuk tiga balapan berikutnya dan juga merebut titel runnerup," kata Lorenzo. (dtc)

LONDON (HK) — Bek klub sepakbola Manchester City di Inggris John Stones puas dengan prospek uji dirinya akan menghadapi "pemain terbaik di dunia" Lionel Messi ketika timnya menhadapi Barcelona dalam laga tandang di Nou Camp dalam ajang Liga Champions, Rabu (19/10).

"Ia merupakan salah satu yang seperti itu. Menurut saya, kami sebagai pesepak bola mengapresiasinya, bahkan semakin menjadi ketika Anda menghadapi dirinya dan melihat apa yang ia dapat benar-benar dilakukan," ujar Stones layaknya dikutip Reuters.

Stones pun menimpali, "Saya tidak sabar untuk tantangan itu. Namun, itu bukan hanya dia, itu adalah semuanya di tim mereka. Menurut saya, Luis Suarez telah membawa permainannya ke level selanjutnya sejak masih membela Liverpool."

City menghabiskan 47,5 juta pound untuk mendatangkan Stones dari Everton pada musim panas, dan pemain 22 tahun itu yakin dirinya akan terus berkembang di klub tersebut.

"Anda tidak dapat membiarkan permainan Anda atau fokus Anda tergelincir. Itu adalah sesuatu yang kami kerjakan, namun sejumlah hal datang dengan usia dan pengalaman. Diperlukan waktu untuk mempelajari permainan, dan saya masih belajar. Masih akan ada lebih banyak lagi," ujarnya.

City sementara ini tertinggal dua angka dari pemuncak klasemen Grup C Barcelona setelah memainkan tiga pertandJohn Stones ingan. (ant) Editor : Andi, Layout : Mario

23

Kamis, 20 Oktober 2016

iklan

Editor: Helmi Rizal

24

Kamis, 20 Oktober 2016

Tolak Jika Ditawari Jadi Jubir Kampanye Artis peran Luna Maya menegaskan bahwa dirinya akan menolak tawaran untuk juru bicara tim pemenangan salah satu kandidat pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya sih enggak lah," tegas Luna saat dijumpai di Branche Bistro, Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (19/10).

Kekasih pengusaha muda Reino Barack itu punya pertimbangan khusus

untuk tak menerima tawaran menjadi juru bicara tim pemenangan.

"Aku enggak mau yang cuma asal dibayar terus tibatiba enggak sesuai sama hati nurani," ucapnya.

"Kalau pun iya, harus sesuai pilihan aku juga. Aku mau menyuarakan program mereka, jika sesuai sama pilihan aku," lanjutnya.

Adapun tiga pasang calon yang akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta tahun depan adalah pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, serta pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno.(kcm)

Denada

Dukung Anak Jadi Fotografer DENADA ternyata tak ingin membatasi sang buah hatinya, Shakira Aurum yang kini berusia empat tahun untuk mengembangkan bakatnya dalam bidang apapun.

Wanita 37 tahun itu juga membebaskan jika nanti Shakira memiliki keinginan untuk menjadi fotografer seperti profesi yang digeluti oleh sang mantan suami yakni Jerry Aurum.

"Ya siapa tahu nanti kalau dia mau jadi penyanyi atau penari ya enggak apa-apa. Ya apapun lah. Masih kecil dia masih berubah-ubah keinginannya. Kalau suka

fotografi kayak bapaknya juga enggak apa-apa yang penting sekarang bebasin saja," ujar Denada saat ditemui di Gedung MNC TV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (18/10).

Anak dari Emilia Contessa ini tetap mendukung apapun bakat yang dimiliki oleh Shakira dalam suatu bidang, selama itu masih memberikan pengaruh yang baik untuk anaknya.

"Ya aku sih kalau ngelihat anak punya ketertarikan di bidang tertentu, aku support aja, selama itu baik," pungkasnya.(oke)

Terlilit Kasus Korupsi Luna Maya

Sasar Generasi yang Lebih Muda LEWAT konsep yang bertajuk "Reborn", grup hip-hop T-Five menggandeng beberapa musisi muda masa kini untuk membawa memori dan memberikan penyegaran kepada pendengar musik saat ini.

Misalnya lagu "Yang Terindah", salah satu materi dari album Self Titled (2001) itu diaransemen ulang dengan musik kekinian dan dinyayikan bareng penyanyi rap Rayi "RAN" dalam format kolaborasi.

"Dengan adanya kolaborasi bersama Rayi dan musisi muda lainnya, kami berharap bisa memperluas pasar pendengar dengan mengenalkan T-Five ke publik musik yang lebih muda saat ini," kata seorang personel

T-Five, Gordon Abraham Leon (Gordon) mewakili Christian Marcus Nino (Nino), Paul Arnold Latumahina (Paul), Yerry Meiryan (Yerry), Hans Boyke Marsiano (Bheben), dan Tabriz Muhajier (Ajier) dalam siaran pers, Rabu (19/10).

Langkah ini menjadi sikap bagi band pop pengusung musik hip hop dan R&B yang populer di era awal 2000-an itu. Namun, T-Five enggan dianggap mendompleng popularitas dari yang lebih muda demi meraih pasar musik yang baru.

"Kepopuleran dan karakter yang sangat jelas pada konsep musik T-Five. Ini menjadi kekuatan untuk menepis anggapan bahwa kami ingin mendom-

T-Five pleng popularitas musisi muda masa kini," kata Gordon.

Di sisi lain, sebetulnya TFive bukan vakum dari belantika musik Tanah Air. Mereka sempat mengeluarkan beberapa single pada 2013, 2014, dan 2015 dengan masing-masing sin-

gle "Aku Mendua Kamu Mendua", "I Love You", dan "Dia".

Sementara untuk single dan album baru, saat ini T-Five mengaku tengah sibuk meramu materi di dapur rekaman label Musik Proaktif.

"Saat ini digarap lebih serius. Masalah kurang serius pada karya sebelumnya itu terjadi karena banyak faktor, di antaranya kemungkinan momen yang belum tepat untuk materi-materi T-Five yang dikeluarkan sebelumnya dan juga kesibukan yang dilalui masing-masing personelnya saat itu," jelas Gordon.(kcm)

Tengah Dipenjara, Diterpa Kabar Cerai

Sandy AKTOR Sandy Tumiwa tengah mendekam di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, atas kasus penipuan. Kini beredar

kabar Sandy bercerai dengan sang istri, Diana Limbong.

Biduk rumah tangga Sandy dengan Diana terbilang berjalan kurang mengenakan.

Setelah menikah pada 16 Oktober 2015 lalu, bapak dua anak itu diciduk kepolisian satu bulan kemudian dan langsung ditahan.

Alhasil Sandy dan Diana hidup terpisah. Setelah kurang lebih satu tahun berstatus menikah tapi harus tinggal di tempat berbeda, keduanya diterpa kabar perceraian.

Benarkah?

Sang ibunda Sandy, Amalia Nursanti, mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Dia memastikan sang anak masih berstatus suami dari Diana. “Siapa yang bilang berpisah, masih status, cuman karena dia di tahanan gimana mau sering-sering ketemu,� ujar Amalia, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/10).

Diakui Amalia juga, Diana memang sedang sibuk berkarier di dunia politik. Dia

CMYK

pun memastikan menantunya masih suka jenguk Sandy, meski tak sering. “Dia udah jadi salah satu anggota partai di Purwakarta.

Kalau kangen, jenguk. Kalau ada waktu jenguk. Dia ada di Purwakarta memang, karena punya rumah di sana,� ungkap AmaliaTak hanya kabar berpisah, Sandy juga sedang bermasalah dengan mantan istrinya, Tessa Kaunang, karena perebutan harta gono-gini berupa rumah di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan.(dtc)

NAMA baik Leonardo DiCaprio tercemar. Leo dan yayasan Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) yang didirikannya dikabarkan terlilit kasus korupsi di Malaysia lewat skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Leo bersama LDF diberitakan telah menerima uang hasil penggelapan pemerintah Malaysia saat menggarap film The Wolf of Wall Street.

Leo dan yayasannya diklaim memperoleh donasi sebesar 3 miliar US Dolar dari Riza Aziz yang tak lain adalah anak tiri Perdana Menteri Malaysia, Najib Abdul Razak.

Kembali ke 2013 lalu saat menggarap The Wolf of Wall Street, Leo mendapat investasi dari pebisnis kontroversial Malaysia, Jho Low dan Red Granite

Pictures yang dipimpin Riza Aziz.

Tak hanya berinvestasi, Riza Aziz juga menjadi salah satu produser The Wolf of Wall Street bersama Leo dan Martin Scorsese.

Terkait tuduhan tersebut, Leo bersedia untuk menjalani investigasi. Melalui juru bicaranya, bintang Titanic ini menyatakan akan mengembalikan semua hadiah atau donasi baik yang ia terima langsung atau lewat yayasannya pada pemerintah Malaysia jika tuduhan tersebut terbukti benar.

"Baik DiCaprio dan LDF terus mendukung usaha untuk memastikan keadilan dalam masalah ini.

DiCaprio berterimakasih atas arahan dan instruksi dari pemerintah soal bagaimana menyelesaikan ini," kata jubir Leo dilansir The Guardian, Selasa (18/ 10).(oke)

Leonardo DiCaprio

Editor: Afrizal, Layout:Parlin