Haluan kepri 24nov16

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Kamis, 24 November 2016 24 Shafar 1438 H TERBIT 24 HALAMAN, NO 24 / 11 TAHUN KE 16

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

Ditangkap Gunakan Teknologi Radar BATAM (HK) — Jajaran Ditnarkoba Polda Kepri musnahkan 20,5 kilogram sabu senilai lebih kurang Rp40 miliar di lapangan apel Mapolda, Rabu (23/11).

Barang haram tersebut merupakan milik kurir AWL yang ditangkap di perairan Tanjung Bemban, Nongsa awal November lalu.

Sabu tersebut dimusnahkan dengan dilarutkan dalam tong beSabu Senilai sar menggunakan air palalu dibuang dalam Rp40 Miliar nas, septic tank.

Pemusnahan disakDimusnahkan sikan Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, BNNP Kepri, Kejati Kepri, Bea Cukai, Imigrasi, BPOM Kepri dan Granat.

"Kepri masih berpotensi dimanfaatkan kurir jadi lalu lintas narkoba dan mari kita cegah bersama," kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian.

Kata dia, keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan kerjasama pihak kepolisian dan Bea Cukai, menggunakan teknologi radar tinggi.

"Radius satu kilo di malam hari dapat mendeteksi kegiatan legal," jelasnya.

Seperti diketahui, tersangka AWL sebagai tekong kapal, beralamat di Batubesar Batam dan M ALW yang sehari-hari berprofesi sebagai buruh bangunan juga beralamat di Batubesar, Batam.

"Sekali kirim dalam jumlah besar mereka diupah Rp60 juta," kata Kapolda.

Fadilla Menangis Bacakan Pledoi Ditangkap Gunakan .. Hal. 7

DEKLARASI DAMAI — Gubernur Kepri bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Kepri menggelar silahturahmi sekaligus deklarasi damai dengan organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, FKUB, FPK, se-Provinsi Kepri di Hotel Planet, Jodoh, Rabu (23/11) siang. Berita di hal....10

Pengunggah Video Ahok

Buni Yani Tersangka

JAKARTA (HK) — Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan Buni Yani sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan penghasutan sesuai Buni dengan laporan bernomor 4873/X/ PMJ, Rabu (23/11).

Kepala bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono mengatakan hasil penyidikan Subdirek-

Korupsi Pengadaan Alkes RSUD Batam

Keharusan “Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk.” (Imam Syafi’i )

TANJUNGPINANG (HK) — Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam, Drg Fadilla Ratna Dumilla Malarangan (57) tidak kuasa menahan tangis saat membacakan nota pembelaan (Pledoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Tanjungpinang, Rabu (23/11).

JAKARTA(HK) — Pengamat politik Yudi Latif menjelaskan, pahlawan adalah bapak bangsa yang datang dari berbagai ideologi, bukan partai tertentu, tapi mereka merupakan bagian kebaikan dari bangsa ini. Pahlawan itu membawa kemaslahatan untuk rakyat dan menjadi perekat dan simbol persatuan nasional.

Liputan Tanjungpinang

Gritte Agatha

Perempuan Berambut Gimbal

JAKARTA - Gritte Agatha sudah beberapa kali membintangi film layar lebar. Namun peran yang paling berkesan baginya adalah ketika membintangi 'Surat Untukmu'.Ia mengaku sampai rela menggimbalkan rambutnya. Tak hanya itu, kulit tubuhnya pun dibuat lebih hitam.

"Tantangan banget karena rambut gimbal, itemin kulit juga," kisahnya.

Selama ini, ia mengaku belum puas dengan peran yang didapatkannya. Ia ingin terus menggali potensi dalam dirinya.

"Pengen banget dapat karakter yang bukan aku banget sih. Aku pengennya jadi kayak orang gila, orang sakit yang nguliknya harus mendalam gitu," cerita dara kelahiran 9 Maret 1996 tersebut.

Gritte mengaku terinspirasi sosok Reza Rahadian yang menurutnya terlihat keren dalam setiap filmnya. Di sisi lain, ia juga belum pernah mendengar cerita jelek tentang aktor serba bisa itu.

"Dia katanya juga profesional banget, kalau ada yang telat diomelin sama dia. Ini hebat banget, dia tepat waktu banget. Setiap filmnya juga buat aku kagum dan selalu nonton," pujinya. (dtc)

Buni Yani ... Hal. 7

Mental Politisi Seperti Pengemis

Aspanel Fadilla menjadi terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di rumah sakit yang dipimpinnya. Dana untuk proyek pengadalan Alkes tersebut bersumber dari AP-

torat Cyber Crime menyimpulkan bahwa Buni Yani terbukti melakukan penghasutan.

"Yang bersangkutan sudah diperiksa hari ini (kemarin,red) hingga pukul 19.30 sebagai saksi. Hasil Yani konstruksi hukum dan pengumpulan alat bukti dari penyidik, malam ini pukul 20.00 mendapatkan bukti permulaan yang cukup, sehingga BY kami

BN tahun 2011. Atas perbuatan terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp5,624 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang sebelumnya, menuntut Fadilla selama 5 tahun penjara, ditambah denda sebesar Rp250 juta atau subsider 1 tahun

Fadilla Menangis.. Hal. 7

“Karena itu, negarawan itu harus berpikir apa yang harus diberikan kepada negara dan bukan seperti politisi yang selalu berpikir apa yang bisa diambil dari negara. Politisi itu mentalnya seperti pengemis yang selalu berpikira apa yang bisa diambil dari negara,” tegas Yudi Latif, itu

Mental Politisi... Hal. 7

Mahasiswa Menari di Makam Tan Malaka

KEDIRI (HK) — Rencana pemindahan jasad Tan Malaka oleh keluarganya ke Sumatera Barat diprotes masyarakat Kediri, Jawa Timur.

Sejumlah seniman menggelar aksi teatrikal di lereng Gunung Wilis, menggambarkan keinginan mereka mempertahankan makam Tan Malaka yang terletak di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Rabu (23/11).Para seniman dari kelompok teater Adab itu menari teatrikal seolah bersusah payah mencapai makam Tan Malaka. Melewati

jalanan berbatu yang curam, seniman yang juga mahasiswa Universitas Negeri PGRI Kediri ini memperagakan tarian kontemporer dan pembacaan puisi bertema “Yang Terlupakan”.

Di tempat sunyi yang jauh dari permukiman dan akses jalan desa, empat seniman, yakni Muksin

Mahasiswa Menari .. Hal. 7

TEMPO/HARI TRI WASONO

TIGA seniman melakukan aksi teatrikal di makam Tan Malaka Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Rabu (23/11). Aksi ini dilakukan untuk mempertahankan makam Tan Malaka agar tak dipindah ke Sumatera Barat.

Editor: Syahdan dan, Layouter: Novrizal

CMYK

ekonomi

Ketersediaan Benih Kentang Minim

2

Kamis, 24 November 2016

Indonesia Masih Bergantung Impor JAKARTA (HK) — Ketersediaan benih kentang di Indonesia masih minim. Hal ini membuat Indonesia bergantung pada impor benih kentang.

Sejalan dengan pengembangan benih kentang, perusahaan benih sayuran berbasis teknologi PT East West Seed Indonesia (Ewindo) melakukan penandatangananperjanjian pembentukan perusahaan patungan (Joint Venture) antara PT Benih Anugrah Sempurna (Ewindo Group) dengan PT Indo Hortikultura Sejahtera (Salim Group).

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Nota Kesepakatan (MOU) antara kedua belah pihak yang telah ditandatangani pada 22 April 2016 di Den Haag, Belanda. Penandatanganan perjanjian ini dilaksanakan di sela acara seminar “Horticulture Next Level and Green Vocational Education” dalam rangka kunjungan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte ke Indonesia.

Managing Director Ewindo Glenn Pardede mengatakan, ketersediaan benih berkualitas masih

menjadi persoalan utama petani kentang di Indonesia saat ini. Dengan adanya pemanfaatan teknologi tinggi, riset dan pengembangan ini diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kentang.

"Bukan hanya riset dan teknologi, perusahan ini juga melakukan pengembangan produksi sampai ke pemasaran benih kentang” ujar Glenn Pardede di Jakarta, Rabu (23/11).

Benih kentang berkualitas diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor benih kentang dan meningkatkan pendapatan petani.

Perusahaan patungan ini merupakan bentuk kemitraan strategis yang nantinya akan memproduksi benih kentang berkualitas berbasis riset dan teknologi. Total investasi pendirian perusahaanini diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Benih yang di-

produksi nantinya diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor benih kentang dan petani dapat memperoleh benih kentang berkualitas agar dapat mendorong kesejahteraan petani kentang di Indonesia. Perusahaan baru ini akan mencapai produksi jangka panjang hingga memenuhi sekitar 30% dari total kebutuhan benih kentang nasional.

Benih kentang merupakan sarana produksi utama dalam budidaya tanaman, dalam arti penggunaan bibit berkualitas mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam usaha meningkatkan produksi dan mutu hasil. Saat ini, kebutuhan benih kentang nasional mencapai 300.000 ton per tahun dengan nilai sekitar Rp3 triliun.

Kebutuhan tersebut sebagian besar masih disuplai oleh benih dengan kualitas rendah. Hal ini menyebabkan produktivitas petani kentang di Indonesia masih rendah yakni hanya 15 - 17 ton per hektare. Diharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan produktivitas petani kentang menjadi 25 ton per

BI Kenalkan GWM Rata-rata ke Perbankan

LIPUTAN 6

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (batik hitam) saat akan memberikan keterangan pers di Jakarta,(19\8). Hasil Rapat Dewan Gubernur BI mencatat triwulan II 2016 mempertahankan 7 days Repo Rate sebesar 5,25 persen.

Mulai 2017

JAKARTA (HK) — Bank Indonesia (BI) terus memperdalam kebijakan moneter dalam menjaga perekonomian Indonesia.

Salah satu yang terbaru, Bank Indonesia akan memperkenalkan Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging (rata-rata).

Demikian yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (22/ 11). Dia mengatakan kebijakan baru ini langsung di hadapan Presiden RI Joko Widodo dan para pimpinan industri perbankan saat Bankers Dinner di JCC, Senayan, Jakarta.

"Di sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia ter-

KETUA Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani dalam Rakornas Kading Bidang Pariwisata di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

us konsisten menjaga inflasi, bahkan pada 2017 Bank Indonesia akan mulai mengenalkan GWM Averaging," katanya.

Agus mengungkapkan dengan adanya GWM ratarata ini diharapkan dapat memberikan ruang kepada perbankan dalam pengelolaan likuiditasnya.

Dengan ada GWM ratarata ini, maka kebijakan moneter mengenai simpanan minimum yang wajib dipelihara perbankan pada Bank Indonesia semakin lengkap, setelah sebelumnya ada GWM Primer dan GWM Sekunder.

Kebijakan moneter baru ini dengan perbankan memiliki fleksibilitas pengelolaan likuiditas diharapkan perbankan langsung menjadi pe-

nopang dalam penguatan operasi moneter. GWM merupakan simpanan minimal baik rupiah dan valas yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di BI. Pada 2017, Agus mengharapkan dengan berbagai kebijakan dan operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tahun depan pada kisaran 5-5,4 persen.? "Terutama ini ditopang oleh permintaan domestik," tegas Agus.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) dari seluruh perbankan ditargetkan meningkat 9-11 persen di 2017. Selain itu, kredit perbankan juga ditargetkan mencapai pertumbuhan 10-12 persen. (lp6)

OKEZONE

BENIH KENTANG — Indonesia Masih Bergantung Impor Benih Kentang. hektare. Sebagai pembanding, di Eropa bisa mencapai 50 ton per hektare.

Sebagai alternatif sumber pangan, tingkat konsumsi kentang di Indonesia saat ini masih rendah yakni 4,7 kg per kapita per

tahun, jauh tertinggal bila dibandingkan negara lain seperti China sebesar 10 kg per kapita per tahun, Jepang 17 kg per kapita, Amerika 64 kg per kapita, Prancis sebesar 73 kg per kapita dan Inggris menca-

pai 109 kg per kapita. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia menargetkan konsumsi kentang meningkat menjadi 10 kg per kapita per tahun.

"Dengan membaiknya produktivitas petani ken-

tang diharapkan harga kentang segar menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat dan pada nantinya akan menjadi alternatif sumber pangan nasional Indonesia yang lebih baik," tutup Glenn Pardede.(okez)

JAKARTA (HK) — Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia memiliki potensi menjadi negara utama maritim dunia, karena letak negeri itu yang sangat strategis.

"Beberapa program strategis kemaritiman jangka pendek yang sedang dilakukan saat ini, yakni meningkatkan konektivitas dengan membangun tol laut, dan kapasitas pelabuhan di Indonesia," kata dia dalam "Sharing Session" bertema "Implementasi Poros Maritim" bersama karyawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Rabu (23/11).

Selain itu program yang sedang dilakukan yakni menurunkan biaya logistik dengan meningkatkan efisiensi pelabuhan dan menciptakan harga BBM yang kompetitif, meningkatkan ka-

pasitas sandar pelabuhan, mengembangkan alur pelayaran alternatif, menurunkan dwelling time, pengoptimalan, serta pembangunan dry port.

"Pembangunan ekonomi maritim adalah pro-

gram utama pemerintah, perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan program ini, agar negara kita bisa menjadi negara maritim utama dunia, sekaligus semakin mendekatkan

KRI kelas Makassar, kapal perang amfibi milik Indonesia. Bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, mampu mengangkut 507 pasukan. Dipersenjatai 1 meriam bofors, 2 meriam oerlikon, 2 rudal mistral simbad, daya jelajah mencapai 30 hari, dengan kecepatan 25 Km/perjam, mampu membawa 2 heli angkut.

kita kepada cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur," ujar Purbaya.

Selain pembahasan tentang ekonomi maritim, sharing session ini juga diisi dengan materi tentang Implementasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dari Perspektif Hukum yang dibawakan oleh Haghia Sophia Lubis, Anggota Pokja Monitoring Evaluasi, Satgas Percepatan Ekonomi.

"Ada lima pilar utama yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, membangun kedaulatan pangan laut, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi mari tim,serya membangun ketahanan maritim," jelas Haghia.(tmp)

JAKARTA (HK) — Presiden Joko Widodo menargetkan inklusi keuangan atau pendalaman pasar keuangan ke masyarakat mencapai 70 persen di 2019 mendatang. Saat ini, inklusi keuangan Indonesia masih berada di angka 36 persen.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Haddad mempunyai dua cara meningkatkan angka inklusi keuangan Tanah Air. Pertama adalah dengan edukasi dan yang ked-

ua melalui asuransi.

"Kita sudah canangkan kebijakan mendorong penetrasi mengedepankan agenda dengan tagline Mari Berasuransi. Asuransi menjadi bagian meningkatkan inklusi keuangan," ucap Muliaman di Yogyakarta, Rabu (23/11).

"Bagi Indonesia persoalan edukasi dan pengetahuan masyarakat dunia asuransi sangat perlu. Semakin tinggi edukasi semakin tinggi penetrasi asuransi."

Menurut Muliaman, un-

tuk mengejar target Presiden Jokowi yaitu 70 persen masyarakat masuk dalam jasa keuangan, pihaknya akan lebih intens membuat produk asuransi yang langsung meningkatkan inklusi keuangan.

"Memasyarakatkan asuransi dan mengasuransikan masyarakat dilakukan sosialisasi yang sistematis, keberlanjutan dan mencapai cakupan layanan keuangan. asuransi mensejahterakan," katanya.

Salah satu cara untuk

meningkatkan inklusi keuangan adalah menyatukan produk asuransi dengan produk lain. Misalnya pinjaman perbankan dengan menyertakan asuransi.

"Produk gabungan asuransi dan produk keuangan lainnya seperti pinjaman dengan asuransi dan lainnya. Ini tantangan dari regulator san kami mendorong industri mengeluarkan produk kebutuhan dan keperluan masyarakat. Lakukan eksperimen asuransi mikro," tutupnya.(mc)

gram besar untuk memajukan pariwisata itu harus dilakukan join pogram atau program bersama, kami akan meluncurkan Visit Indonesia tahun 2018 Insya Allah itu antara bulan Februari intinya adalah program ini menjadi program bersama, bukan hanya PHRI saja," jelas Hariyadi saat Rakornas Kading Bidang Pariwisata di Jakarta, Rabu (23/11).

Acara ini akan digelar serentak di sejumlah daerah pada tiga bulan pertama 2018 dan pihak-pihak yang dilibatkan mulai dari maskapai penerbangan asing dan dalam negeri, hotel, restoran,

hingga biro perjalanan.

Mengenai pemilihan kota hingga saat ini masih dalam pembahasan. Menurutnya, kota-kota yang ingin terlibat harus memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan seperti sarana dan prasarana penunjang hotel seperti hotel, restoran, destinasi yang menarik, aksebilitas, hingga faktor keamanan wisatawan.

"Nanti kita akan pilih daerah-daerah yang secara teknis siap untuk dipromosikan secara bersama, selain itu juga kita lihat dari segi potensinya cukup manarik nggak, jangan sampai mereka dateng tapi

nggak liat apa-apa nggak layak dijual," jelasnya.

Selain kriteria yang telah ditetapkan, daerah juga diharuskan punya kesiapan dari segi kelengkapan untuk melakukan kegiatan event pariwisata. Kedua, keamanan turis. Ketiga kesiapan akomodasi dan transportasi.

Selain itu dirinya meminta pemerintah daerah untuk mendukung program tersebut dengan cara memberikan diskon pajak hotel dan restoran khususnya pada saat pelaksanaan Visit Indonesia 2018.

"Kemarin sudah kejadian di Solo, Solo Great Sale pemerintah kota Solo

memberikan diskon 50 persen pajak hotel selama berlangsungnya event, kita berharap selama berlakunya Visit Indonesia 2018 selama 3 bulan ini kita berharap didukung pemerintah daerah," ungkapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa sejak Januari sampai September 2016, terdapat 8.362.963 wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Indonesia. Jumlah itu meningkat sebesar 8,51 persen dari periode yang sama di tahun lalu yaitu sebanyak 7.707.034 wisman.(kom)

Indonesia Berpotensi Jadi Negara Utama Maritim Dunia

TEMPO

OJK Kejar Target Inklusi Keuangan Presiden Jokowi

PHRI Usulkan Program "Visit Indonesia 2018" JAKARTA (HK) — Guna menarik wisatawan domestik dan mancanegara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengusulkan kepada pemerintah agar menggelar acara Visit Indonesia 2018.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani menuturkan hal itu selaras dengan target pemerintah dengan target kunjungan wisatawan mancanegara hingga 20 juta turis di 2019.

Dengan itu, pihaknya telah menyusun beberapa program yang akan menarik wisatawan.

"Kalau kita bicara pro-

Editor: Indra Kusuma, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

3

Bisnis

Kamis, 24 November 2016

Layani Uji KIR Kendaraan JAKARTA (HK) — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan perusahaan swasta dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dapat dilibatkan dalam kegiatan uji berkala terhadap kendaraan bermotor.

Selama ini uji berkala terhadap kendaraan bermotor, khususnya angkutan niaga baik barang maupun orang, hanya dilakukan oleh pemerintah.Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Awalnya saya berpikir out of the box saja, kita bikin swasta supaya jangan susah, ternyata Undang-Undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatakan uji KIR itu bisa dilakukan oleh pemerintah, pemegang merek, dan oleh swasta," ujar di Jakarta, Rabu (23/11).

Menurutnya, besarnya kebutuhan dan permintaan masyarakat, membuat pemerintah melebarkan sayap serta mempersilakan swasta juga melakukan uji KIR. Sehingga, nantinya akan terjadi kompetisi antara pemerintah dan swasta untuk meningkatkan pelayanan. "Bila nantinya pemerintah bisa mengimprov diri, akan tetap diminati, kalau tidak improv, dia kalah (dengan swasta)," kata dia.

Oleh karena itu dirinya meminta agar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini untuk segera dilakukan. Lebih lanjut dikatakan dengan adanya keterlibatan pemerintah dan swasta maka kegiatan uji berkala online ini akan mempermudah semuanya.

"Kalau bisa dipermudah mengapa kita buat susah, KIR itu. Kita harapkan ya masyarakat tidak berdile-

Pemerintah Buka Peluang Swasta LP6

PENGUSAHA khawatir penguatan kewenangan KPPU yang ingin dicapai melalui revisi ini dikhawatirkan akan melebihi batas.

Apindo Pertanyakan Tujuan Revisi UU Persaingan Usaha

MC

PELUANG SWASTA — Uji KIR mobil angkutan berbasis online.

ma lagi, apalagi sampai komplain," harap dia.

Menteri Budi menambahkan nantinya pihak swasta bakal diberikan kebebasan untuk melakukan uji KIR, sementara itu, pemerintah akan fokus dalam melakukan pengawasan saja. Bahkan, pemerintah akan memberikan reward terlebih dahulu bagi penguji

KIR. Namun, tetap ada ada sanksi bila ada yang kedapatan melanggar.

"Sanksi bisa berupa denda, peringatan. Itu bentuknya macam-macam (sanksi)," kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto menambahkan Uji KIR berkala dilakukan untuk me-

njamin keselamatan bagi pengguna jalan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Uji KIR berkala sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan terhadap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tem-

pelan yang dilakukan berupa pengujian dan pemeriksaan fisik kendaraan.

Sehingga diharapkan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilaksanakan lebih profesional, efektif dan efisien dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat dan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.(mc)

Bank Mandiri Suntik Modal Rp 500 Miliar ke BSM

JAKARTA (HK) — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyuntik modal sebesar Rp 500 miliar kepada anak usahanya, Bank Syariah Mandiri.

Penyuntikan modal ini digunakan untuk memperkuat permodalan dan mendorong bisnis Bank Syariah Mandiri.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menjelaskan, dengan penambahan modal tersebut, maka rasio kecukupan modal atau capital adequacy

ratio (CAR) Bank Syariah Mandiri menjadi 14,5 persen. Sebelumnya, CAR Bank Syariah Mandiri mencapai 13,5 persen.

"Kami berniat meningkatkan Bank Syariah Mandiri untuk lebih berkiprah lagi lebih besar," kata Rohan di Plaza Mandiri, Rabu (23/11).

Rohan menjelaskan, penambahan modal kepada Bank Syariah Mandiri sudah dimasukkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Mandiri pada tahun 2016. Suntikan mod-

al ini pun tidak berpengaruh terhadap CAR Bank Mandiri yang saat ini di kisaran 20 persen.

Dengan penambahan modal, maka modal disetor Bank Syariah Mandiri menjadi Rp 2,49 triliun dengan jumlah saham Bank Mandiri sebesar 397,81 juta lembar saham.

Adapun modal inti tercatat Rp 6,09 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Agus Sudiarto mengungkapkan,

NET

KONFERENSI pers pemberian tambahan modal oleh Bank Mandiri kepada anak usahanya Bank Syariah Mandiri di Jakarta, Rabu (23/11). penambahan modal dari induk usaha kepada Bank Syariah Mandiri sesuai dengan keinginan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri perbankan.

Selain itu, penambahan modal ini juga positif bagi

Bank Syariah Mandiri maupun industri perbankan syariah. "Kami sedang menyelesaikan dokumen legalnya, tetapi (uang) fisiknya sudah masuk ke kami minggu lalu Rp 500 miliar," jelas Agus.(kom)

JAKARTA (HK) — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mempertanyakan tujuan dari rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Revisi UU ini dinilai hanya untuk memperkuat kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan, rencana revisi ini bukan hanya sekedar mengubah isi dari UU tersebut. Namun turut mengubah prinsip dari UU yang sebelumnya bertujuan untuk mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat.

"Rencana amandemen (revisi) UU persaingan usaha, tidak sekedar amandemen saja. Tapi boleh dibilang mengubah secara prinsip dari UU tersebut, atau bisa disebut penguatan," ujar dia di DPP Apindo, Jakarta, Rabu (23/11).

Saryadi menyatakan,

penguatan kewenangan KPPU yang ingin dicapai melalui revisi ini dikhawatirkan akan melebihi batas. Pasalnya, kewenangan komisi tersebut dinilai telah ?melewati batas.

Masalah harus dilihat secara substantif.

Kita lihat suatu lembaga pengawasan seperti KPPU harus mengedepankan metode check and balance. Lembaga ini jadi sangat kuat, tapi secara check and balance dipertanyakan.

Menurut Haryadi, selama ini KPPU bisa menjadi pelapor tetapi juga bisa memutuskan suatu usaha bersalah atau tidak. Keputusan ini seharusnya berada di tangan pengadilan, bukan oleh KPPU. "Mereka (KPPU) bisa jadi pelapor, pemeriksa dan menjatuhkan keputusan. KPK saja hanya sampai penuntutan, bersalah atau tidaknya melalui pengadilan?," tandasnya.(lp6)

JAKARTA (HK) — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai pentingnya sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian suatu daerah. Untuk itu banyak hal yang perlu dilakukan demi meningkatkan potensi wisata dan kuliner di daerah.

"Survei setahun saya survei yang memecahkan rekor itu Palembang . Palembang itu per hari yang dibawa orang keluar Palembang namanya pempek sudah mencapai 6 ton per hari.

Nomor 2 bakpia Jogja," ujarnya di Hotel Jayakarta Jakarta Utara dalam acara Kadin, Rabu (23/11).

Menurutnya, peningkatan sektor pariwisata harus dilakukan, dengan demikian seluruh kepala daerah diminta agar membenahi daerahnya untuk meningkatkan minat berkunjung wisatawan.

"Kami juga sudah menginstruksikan kepada semua bupati, walikota di tempat mereka harus

ada tempat fasilitas umum, minimal taman kota.

Kemudian cari daerah tujuan wisatanya ada enggak sekecil apapun ?di tingkat kabupaten, yang ketiga ada kuliner khasnya di daerah itu apa," kata Mendagri.

Namun, dia menyayangkan ada beberapa daerah yang mulai kehilangan makanan khas daerahnya. "Sekarang kalau kita ke Bandung kan sudah repot. Cari tape ketan saja sudah hilang, oncomnya juga hilang. Salak Bali sudah mulai hilang. Kabupaten kota juga harus punya apa kuliner khasnya," tegas Tjahjo.

"Saya meninjau bersama gubernur dan bupati, saya ajak ke sentra batik di Papua, eh yang membatik orang Solo, orang Jogja. Pakaian khas Manado tapi buatan Tangerang . Harusnya kan ada kerajinan khas daerah yang ditunjukkan," tambahnya.(okez)

Perhari, Enam Ton Pempek Diangkut dari Palembang

OKEZONE

ILUSTRASI Pempek

CMYK

Editor: Indra Kusuma, Layout: Parlin

4

Guru SMK masih Normatif

Pendidikan

Kamis, 24 November 2016

JAKARTA (HK) — Presiden Joko Widodo menyayangkan sistem pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK yang menurutnya, belum sepenuhnya tepat.

Mantan Gubernur DKI tersebut mengatakan, tenaga pengajar di SMK saat ini, 70 sampai 80 persen masih diisi guru normatif.

Jokowi mendapatkan data itu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy.

Guru normatif adalah guru yang mengajarkan suatu ilmu secara umum yang karena itu tak berbeda dengan pengajar di Sekolah Menengah Atas atau SMA. "Kita memiliki sekarang ini, SMK. Sekolahsekolah kejuruan. Tapi dalam praktiknya, kalau kita mau melihat lebih detail ke lapangan, apa yang keliru dari SMK kita? 70 sampai

80 persen guru-gurunya adalah guru normatif," ujar Jokowi.

Ia mencontohkan, guruguru normatif yang mengajar di SMK adalah guru mata pelajaran kimia, fisika, matematika dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Padahal seharusnya, sesuai dengan label sekolah kejuruan maka SMK seharusnya bisa menjadi lembaga pendidikan yang lebih banyak mengajarkan ilmu spesifik kepada siswa. Jika hal itu bisa dioptimalkan, niscaya akan lahir tenaga-tenaga praktisi muda yang cakap dan berdaya saing.

"Seharusnya di SMK,

yang lebih banyak adalah guru-guru yang melatih, membuat jendela, melatih mau bikin bangunan, melatih memperbaiki mesin, melatih assembly (perakitan) mesin," ujarnya menambahkan.

Untuk itu, Jokowi menekankan perlunya SMK menjalin kerja sama dengan dunia industri juga asosiasi-asosiasi profesi yang berhubungan dengan keterampilan yang diajarkan di SMK. Dengan begitu, dunia industri akan bisa mengirimkan tenaga terampil untuk menjadi pengajar di SMK. Para pengajar di SMK diharapkan adalah orang yang memang berkecimpung di bidangnya, bukan hanya figur yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum seperti di SMA. "Karena kita ingin orang teknik yang ada di pabrik bisa kita pinjam untuk memberikan pelatihan di SMK-SMK kita,”. (viv/net)

Jokowi Ingin Lahan BUMN Jadi Pusat Pendidikan Teknologi

JAKARTA (HK) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pengembangan pendidikan ilmu dan teknologi lebih agresif. Namun, salah satu kendalanya adalah lokasi.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta ketersediaan lahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Walini, Jawa Barat (Jabar) untuk dikelola Institut Teknologi Bandung (ITB).

Lahan kampus ITB yang tersedia sekarang adalah 27,8 hektar. Sangat kecil bila dibandingkan dengan kampus UTM, di Malaysia yang luasnya mencapai 1.150 hektar atau kampus Kasetsart di Thailand dengan luas 1.214 hektar.

"Masalah lahan ini dapat dicarikan solusinya dengan memanfaatkan baik mungkin nanti aset milik negara atau daerah yang berada di bawah penguasaan BUMN atau BUMD, namun kurang optimal pemanfaatannya," ungkapnya

dalam kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/11).

Lahan di Walini adalah milik PTPN VIII. Dengan luas yang cukup memadai, seharusnya menurut Jokowi bisa dimanfaatkan oleh ITB. Jokowi meminta agar menteri terkait untuk segera membahas optimalisasi lahan tersebut.

"Saya minta Menristek dikti, Menteri BUMN segera berkoordinasi di bawah Menko untuk tadi yang saya sampaikan," imbuhnya.

Mekanisme penggunaan lahan bisa disesuaikan dengan aturan perundangundangan yang berlaku.

Jokowi menilai tidak ada hal yang terlalu menghambat proses tersebut.

"Ada beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk pengalihfungsian aset ini di antaranya ganti rugi atau relokasi. Juga perlu saya Ingatkan bahwa 60

hari sejak izin penetapan lokasi dikeluarkan, pelepasan aset milik BUMN itu harus sudah terlaksana," papar Jokowi.

"Tidak ada alasan karena aset dikuasai BUMN menyebabkan terhambatnya pembangunan dan pengembangan kawasan.

Justru sebaliknya aset BUMN harus dapat dimaksimalkan untuk menunjang pembangunan yang merupakan hal untuk kepentingan umum," ujarnya.

Pengembangan pendidikan ilmu dan teknologi sangat penting untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia, kata Jokowi harus memiliki SDM yang kreatif dan inovatif serta mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

"SDM yang tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut dengan sendirinya akan terpinggirkan dalam arus kompetisi global ini," tegas Jokowi.

Secara berkelanjutan maka hal tersebut bisa mendorong peningkatan perekonomian masyarakat secara nasional.

"Diperlukan kehadiran lembaga tinggi di bidang sains dan teknologi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar kita bisa bertransformasi menuju ekonomi yang berbasis inovasi, yang mendorong pencapaian income yang tinggi," pungkasnya. (dtc/net)

JAKARTA (HK) — Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berharap porsi anggaran pendidikan vokasi di Indonesia ditingkatkan. Untuk mendidik 60% dari 125 juta angkatan kerja di Indonesia yang hanya lulusan SD-SMP. "Sekarang besarnya alokasi anggaran pendidikan itu 20 persen, kebanyakan lari ke pendidikan formal, meski sekarang makin digeser ke vokasi," jelas Menaker Hanif seprti dilansir detiikcom, kemarin.

Pendidikan vokasi, imbuh Hanif, terdiri dari 3 jenis sekolah formal yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik dan pendidikan diploma (D1D3). Masalahnya, memasuki 3 institusi pendidikan vokasi formal itu mesti memerlukan ijazah. Padahal, 60% dari 125 juta orang angkatan kerja yang hanya lulusan SD-SMP tadi tak memiliki ijazah.

"Akhirnya mereka lari ke industri padat karya, berada di jenjang paling

bawah, tidak ada jenjang karir. Misalnya di pabrik, hanya jadi pemasang kancing saja, begitu terus bisa sampai 20 tahun, akhirnya tidak ada peningkatan upah. Lainnya, lari ke sektor informal, jadi sopir ojek, dagang pecel dan sebagainya," imbuhnya.

Solusi agar angkatan kerja lulusan SD-SMP itu bisa meningkatkan keterampilan tanpa ada syarat ijazah, adalah skema pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) baik yang dibawah institusi pemerintah seperti Kemenaker, maupun institusi swasta.

Waktu pelatihan di BLK pun tidak lama, sekitar 36 bulan.

"Ini bisa memutus mata rantai kemiskinan, penguatan akses ke pelatihan kerja. Bisa untuk warga usia angkatan kerja, terutama yang di luar usia sekolah," tuturnya.

Untuk itu dia berharap di luar untuk gaji guru, sisa anggaran pendidikan yang porsinya 20% APBN bisa dialokasikan ke badan pel-

atihan kerja sesuai dengan prioritas pembangunan.

"20 Persen APBN itu Rp 414 triliun, mayoritas untuk gaji guru, sisanya Rp 150 triliun. Misalnya Rp 125 triliun untuk pendidikan formal, sisanya misalnya Rp 25 triliun, diberikan saja, mana kementerian yang prioritas. Kalau pelatihan kerja bidang perikanan dan kelautan jadi prioritas, kasihkan saja ke Bu Susi (Menteri KKP Susi Pudjiastuti), atau bidang lain priroritas, kasihkan saja," jelasnya.

Selama ini kebijakan dan anggaran mengenai pelatihan kerja belum jelas benar. Anggaran pendidikan untuk pelatihan kerja sekitar Rp 300 miliar - Rp 400 miliar per tahun.

"Kalau Rp 1 triliun dari APBN itu 0,1 persen, berarti anggarannya kurang dari itu. Padahal menurut standar OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), anggaran pelatihan kerja itu bisa mencapai 0,6 persen dari APBN," jelas dia. (dct)

Joko Widodo

Anggaran Pendidikan Vokasi Ditingkatkan

Penghafal Alquran Diberikan Beasiswa

BERIKAN BEASISWA — Banyuwangi berikan beasiswa Sekolah Pilot bagi penghafal Alquran.

BANYUWANGI (HK) — Banyuwangi menjadi salah satu rujukan favorit anak muda di seluruh Indonesia yang bercita-cita menjadi pilot. Bahkan bagi para hafidz (penghafal) Alquran disediakan beasiswa.

Ada tiga sekolah pilot di kota ujung timur Pulau Jawa ini, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi (BP3B), Mandiri Utama Flight Academy (MUFA) dan Bali International Flight Academy (BIFA).

Kehadiran tiga sekolah pilot tersebut sangat relevan untuk menyiapkan sumberdaya manusia penerbang andal di tengah semakin berkembangnya industri penerbangan nasional. Dalam lima tahun terakhir, sekolah pilot di Banyuwangi telah menghasilkan 534 penerbang yang telah tersebar dan bekerja di berbagai maskapai penerbangan. Ratusan pen-

erbang itu lulus dari tiga sekolah yang beroperasi di Banyuwangi.

"Saat ini jumlah maskapai dan rute terus berkembang, sehingga di sisi hulunya, seperti kesiapan SDM, harus benar-benar bagus. Indonesia membutuhkan setidaknya sekitar 800 pilot per tahun. Sementara untuk kawasan Asia, kebutuhannya mencapai sekitar 185 ribu pilot hingga 2031," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di sela-sela wisuda angkatan kedua MUFA di Aula Hotel Ketapang Indah, Banyuwangi, Rabu (23/11).

Kehadiran sekolah pilot tersebut, sambung Anas, juga memberi berkah karena mereka menyediakan beasiswa bagi anak muda Banyuwangi.

Salah satunya yakni MUFA yang memberikan beasiswa bagi anak muda Banyuwangi untuk menjadi pilot. Melalui sinergi bersama Dinas Pendidi-

kan, akan diseleksi anak muda Banyuwangi dari keluarga kurang mampu namun mempunyai kualifikasi menjadi pilot.

"Sekolah ini telah memberi ruang pada pemerintah daerah karena memberikan kesempatan bagi anak yang tidak mampu tapi menjadi hafidz untuk sekolah pilot," imbuhnya.

Kepala Sekolah MUFA, Dhany Rachman Adiwijaya menambahkan, beasiswa ini sebagai bentuk kepedulian MUFA terhadap perkembangan dunia pendidikan penerbangan Indonesia. Kerjasama ini yakni dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan kepada putra daerah Banyuwangi yang hafal Alquran, berstatus yatim dan tidak mampu dalam hal keuangan namun berkeinginan menjadi pilot.

Tes awal untuk putra daerah yang akan mengikuti program beasiswa ini yakni akan disar-

ing secara akademik hafalan Alquran terlebih dahulu oleh Instansi Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama di Banyuwangi. Selanjutnya pengiriman calon siswa untuk mengikuti seleksi dan tes calon pilot di Jakarta akan dibiayai oleh MUFA hingga lulus.

"Beasiswa itu termasuk biaya hidup dan seluruh biaya pendidikan senilai Rp 750 juta," ungkap Dhany.

Dhani menambahkan, MUFA yang kini baru berusia 3 tahun menginginkan kualitas pengembangan SDM bagi calon pilot. MoU antara MUFA dan Pemkab Banyuwangi ini dilakukan selama 5 tahun.

"Dalam 5 tahun ke depan kita akan mendidik anak-anak hafidz sebagai kader yang akan lulus sebagai penerbang.

Dari mimpi kecil ini menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari," kata Dhany.(dtc/net)

Sekolah Islam Andalan Hadapi Tantangan Zaman

JAKARTA (HK) — Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengapresiasi penuh terhadap Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Haraki, Depok, Jawa Barat, lantaran suskes menjadi sekolah dengan segudang prestasi yang membagakan untuk Provinsi Jawa Barat.

"Kita perlu apresiasi SIT Al Haraki, mendapat penghargaan menjadi sekolah sehat terbaik di seluruh Indonesia, sebagai SD Islam terpadu. Dari 14 tahun lalu, hanya 17 siswa kini sudah 1.300 siswa, ini artinya rata-rata para orangtua murid ingin menempatkan anaknya di sekolah-sekolah yang dipercaya,” katanya setelah meresmikan Gedung SIT AL Haraki dan Perpustakaan Siti Haruki belum lama ini.

Sekolah Islam, kata Deddy, saat ini menjadi kebutuhan penting bagi para

orangtua saat kerasnya tantangan masa depan, khususnya dalam segi moral dan akhlak. Penting menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini karena tantangan zaman begitu besar.

“Kaitanya dengan narkoba, pornografi di manamana. Jadi, selain pengawasan IPTEK, juga harus ada IMTAK (Iman dan Takwa), hanya itu yang bisa mencegah hal-hal negatif itu,” katanya.

Selain sekolah swasta berbasis Islam, pembentukan karakter keimanan, lanjut Deddy, juga bisa didapat di sekolah-sekolah negeri.

“Sama juga dengan sekolah negeri. Saya dulu di rumah ngajinya, ada surau kita bisa ngaji. Itu kebutuhan, kebutuhan manusia mencari Tuhan-nya, itu fitrah. Banyak juga sekolah negeri yang bagus, per-

soalannya sekarang ini kan banyak guru-guru yang honorer,” ujarnya.

Tak jauh berbeda dengan Deddy Mizwar, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna yang turut hadir dalam acara tersebut juga menyampaikan kebangaannya terhadap prestasi sejumlah siswa yang ada di sekolah ini.

“Saya tadi sempat terharu mendengar cerita salah satu murid yang bahasa inggrisnya sangat luar biasa. Kita doakan, semoga anak itu bisa jadi kebanggaan orangtua dan bangsa ini kelak,” katanya.

Tak hanya itu, Pradi juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan SIT Al Haraki dalam mewujudkan Indonesia bersih yang dimulai dari lingkungan sekolah. “Ya ini luar biasa juga, patut dijadikan contoh,” katanya.

Sementara itu, di tem-

WAKIL Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar di Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Harak.

pat yang sama, Direktur SIT Al Haraki, Susi Krinawa menambahkan, pada yang ke-14 tahun ini telah banyak pencapaian-pencapaian positif SIT Al Haraki, baik di tingkat lokal maupun nasional.

“Kendala bisa diminimalis, 14 tahun ini kita sudah jadi juara tingkat sekolah sehat, kami juga ditunjuk Jabar untuk program literasi tingkat nasional.

Harapannya masih banyak banget, selain lomba pendidikan juga yang makin meningkat,” katanya.

Di SIT Al Haraki, lanjut Susi, selain pendidikan kurikulum, karakter dan ilmu beragama sangat diprioritaskan. Menurutnya, karakter itu penting dibentuk sejak dini agar memiliki basic hingga perguruan tinggi.

“Kalau di SIT Al Haraki, kita tidak hanya pendidikan secara kurikulum Diknas, tapi juga memasukkan unsur-unsur agama dan karakter yang kami jadikan satu,” kata Susi.

Diketahui, SIT Al Haraki didirikan oleh Hj. Siti Haruki Bambang Suryanto pada tahun 2002 dari sebidang kebun anggrek dengan luas lahan 5.000 meter di kawasan Jalan Pemuda, Pancoran Mas Depok.

Di awal pendiriannya, sekolah ini hanya memiliki 17 siswa dan dua guru. Kini pada tahun 2016 telah berdiri 36 lokal kelas dengan total lebih dari 1.000 siswa di unit SD dan SMP dan lebih dari 130 tenaga pendidikan di kedua unit tersebut. (viv/net)

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment Aditya, melalui 081275412761.

Editor :Syahdan, Layout : Mario

5

opini

Kamis, 24 November 2016

Pelayanan di Rumah Sakit seumur hidup.

Perlakuan tidak adil bagi pasien memang banyak yang tidak dilaporkan sehingga tidak muncul ke permukaan. Memang sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa minimnya fasilitas kesehatan, dokter spesialis dan tenaga medis pun terkadang tidak bekerja dengan maksimal. Padahal penelantaran pasien,

KINERJA pelayanan di rumah sakit terhadap pasien telah lama menjadi persoalan. Sayangnya, hal itu seperti menjadi angin lalu bagi instansi-instansi terkait. Padahal, urusan rumah sakit sering kali menjadi sesuatu yang sangat krusial, dengan nyawa menjadi taruhan. Terlambat beberapa menit saja, maka penyesalan bisa jadi

bisa berakibat fatal.

Beberapa waktu lalu, salah seorang pasien Tia (26), warga Kecamatan Bulang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jumat (18/11) lalu, pascamelahirkan karena terkesan kurang penanganan medis. Puluhan warga Pulau Buluh, Kecamatan Bulang dan keluarga almarhumah Tia (26)

pun melakukan protes. Pihak RSUD berjanji akan meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat Pulau tanpa terkecuali. Janji pihak RSUD itu dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

Memang terkadang pihak rumah sakit berkilah, bahwa hal-hal seperti di atas tidak terjadi, kalau fasilitas rumah sakit mema-

dai. Ada seribu satu macam alasan, yang bisa dikemukakan untuk menghindari konsekuensi memberikan perlakuan terhadap pasien. Kasus seperti ini boleh jadi bukan hanya terjadi RSUD, tapi mungkin jadi di rumah sakit lainnya di Kepri.

Presiden Joko Widodo sering mengatakan akan menindak tegas, rumah sakit yang menolak atau memperlakukan pasien ataupun lainnya dengan

tidak adil. Sangat disayangkan bahwa masih ada saja rumah sakit, berikut oknum dokter ataupun perawat, dan mungkin oknum dewan direksi rumah sakit yang masih senang bermain "Arisan Nyawa".

Pemerintah sudah seharus mengambil sikap tegas. Jangan lagi melihat alasan yang bisa diciptakan oleh pihak rumah sakit. Sebaliknya, yang harus

C akap B ijak

Genosida Etnis Rohingya LAPORAN Human Right Watch mencatat setidaknya tiga desa di Rakhine Barat dibakar oleh tentara Myanmar yang mengakibatkan 28 orang tewas. Kondisi tidak hanya terjadi saat ini, tetapi sejarah mencatat berbagai kekejaman terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak masa lalu.

Salah satu akar masalah penderitaan etnis Rohingya di Myanmar adalah dihapuskannya etnis Rohingya dari konstitusi Myanmar (Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008). Pemerintah Myanmar secara resmi hanya mengakui 135 kelompok etnis yang berbeda.

Kelompok etnis ini dimasukkan dalam delapan "ras etnis nasional utama", yaitu Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Mon, Bamar, Rakhine, dan Shan. Warga etnis Rohingya secara perlahan-lahan semakin terbuang dari Myanmar. Keadaan etnis Rohingya tidak juga membaik. Pemerintah Junta Militer Myanmar pun masih mendiskriminasi etnis Rohingya sehingga pecah kerusuhan besar pada 2012 dan 2014.

Puncaknya pada 2015, Pemerintah Myanmar diduga mencabut status kewarganegaraan etnis Rohingya, dengan cara menarik kartu putih (KTP sementara) dari penduduk etnis Rohingya sehingga tidak punya kewarganegaraan lagi. Inilah penyebab mereka mengungsi dari Myanmar karena tidak punya status kewarganegaraan dan perlakuan diskriminasi.

Situasi inilah yang dihadapi oleh negara-negara kawasan, termasuk Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Pada awal 2015 di Indonesia, khususnya Provinsi Aceh dan Sumatra Utara menerima gelombang pengungsi etnis Rohingya yang berasal dari Bangladesh dan Myanmar.

Menteri Luar Negeri RI menyebutkan, sepanjang awal Maret 2015 terdapat empat gelombang pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang masuk dengan perahu.

Gelombang pertama sebanyak 558 orang, gelombang kedua 664, gelombang keti-

Oleh: Agus Suntoro Pemantau dan Penyelidik Komnas HAM RI ga 47 orang, dan gelombang keempat 96 orang.

Total berjumlah 1.346 orang. Gelombang pengungsi Rohingya di Indonesia pertama kali terjadi pada 2009, dan kini sebagian mereka telah ditempatkan di rumah detensi dan penampungan di berbagai tempat di Indonesia.

Belajar dari kasus Rohingya, banyak persoalan yang dapat diambil manfaatnya, mengingat hingga kini Indonesia belum menjadi negara pihak pada Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Pengungsi dan Protokol 1967. Padahal, gelombang pengungsi ke Indonesia semakin banyak dan dari aspek kenegaraan akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.

Terhadap pengungsi akibat human made disaster yang menjadi korban gangguan terus-menerus terhadap pribadi atau kebebasan fundamental atau penindasan/persekusi karena ras, warna kulit, asal etnis, agama, golongan sosial atau opini politik mereka, terutama karena mereka terpaksa meninggalkan negara asalnya, pada dasarnya juga tetap merupakan persoalan humaniter dan ditangani secara humaniter pula (Eny Soeprapto: 2000).

Dalam jangka pendek, selain tetap memberikan pertolongan dan bantuan bagi kelangsungan hidup mereka, Indonesia dituntut memainkan peran global

terkait permasalahan etnis Rohingya yang semakin menjadi beban kawasan Asia Tenggara.

Namun, tantangan Pemerintah Indonesia ataupun UNHCR serta IOM dalam penanganan etnis Rohingya tidaklah mudah. Di antaranya, pertama, sulitnya pemulangan ke Myanmar karena mereka tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar dengan dasar telah dihapusnya etnis Rohingya dari konstitusi Myamnar.

Dampaknya, mereka tidak diberikan identitas kewarganegaraan (KTP) sehingga terbuang menjadi stateless citizen (penduduk yang kehilangan status kewarganegaraan), dan otomatis tidak ada jaminan pemenuhan HAM dari negara terhadap mereka.

Kedua, tantangan sulitnya UNHCR mempromosikan pengungsi etnis Rohingya ke negara-negara pihak dalam Kovensi Jenewa Tahun 1951 tentang Pengungsi dan Protokol 1967. Contohnya, dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada 16 orang Rohingya yang diterima Pemerintah Jerman, meskipun alokasi setiap tahunnya 500 orang.

Lebih banyak negara pihak menampung pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika. Bahasa menjadi kendala karena sebagian besar imigran Rohingya memiliki kesulitan berko-

munikasi menggunakan bahasa Inggris.

Ketiga, lamanya etnis Rohingya ditampung di Indonesia akan menjadi beban negara. Dalam UU Imigrasi, hanya diberikan jangka waktu maksimal 10 tahun dan sulit menempatkan etnis Rohingya di negara-negara pihak.

Sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dalam konteks pengungsi Rohingya, menemukan relevansinya. Jika tidak bisa menjamin kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah bangsa, minimal Pemerintah Myanmar memberikan pengakuan dan perlindungan etnis Rohingya sebagai warga negaranya.

Sebagai salah satu negara tertua di Asia Tenggara, Indonesia melalui pemerintah tentu diharapkan memiliki peran besar untuk menggunakan seluruh upaya diplomasi dalam menekan Pemerintah Myanmar menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi etnis Rohingya.

Cara paling sederhana adalah pengakuan mereka sebagai warga negara dan dimasukkan dalam konstitusi Myanmar, bersama 135 kelompok etnis lain-

Kolom Publik Jurus Bahagia

(Bagian Pertama) HIDUP bahagia adalah dambaan dari setiap orang.

Bahagia merupakan suatu hal tiada taranya. Dikala kita bahagia segalanya akan terasa indah dan hati pun terasa tentram dan damai. Tiada kesusahan pun yang meliputi kita tatkala bahagia menghampiri kita. Bahagia itu indah dan menyenangkan. Tapi, apa sih sebenarnya makna dari Bahagia atau kebahagiaan itu sendiri?

Kebahagiaan, bukan terletak dalam penuhnya gudang uang yang tersimpan rapi dalam rumah, namun lebih dari itu adalah gabungan dari besarnya penghambaan diri kepada Allah, ketiadaan meminta pada manusia karena tercukupi, dan penguasaan

hati serta nafsu, yang tersimpan rapi dalam sebuah kalbu manusia yang berhati suci.

Kebahagiaan adalah ketika kita dapat melakukan lebih banyak hal untuk lebih banyak kebahagiaan orang lain, bahkan saat diri mereka tidak lagi dapat membahagiakan dirinya sendiri.

Subhanallah, lihatlah jiwa- jiwa yang ikhlas itu, yang diciptakan allah di dunia seperti pabrik kebahagiaan yang siap disebar luaskan untuk mendamaikan hati, dan meluaskan dada sesamanya yang terasa sempit karena cobaan hidup. Dan dalam hati mereka pun berbisik, tak apa

jika mereka menghabiskan banyak waktu mengurus kepentingan demi kebahagiaan orang lain, dan Insha Allah sebagai balasannya, Allah SWT yang akan mengurus kepentingan dan membahagiakan mereka.

Kebahagiaan adalah kepuasan batin atas tercukupinya kedamaian bagi orang lain. Dan lihatlah para manusia ajaib yang begitu tenang itu. Mereka mencoba mendamaikan orang lain, dengan terlebih dahulu mengkondisikan hati dan pikirannya agar terlebih dahulu terkondisikan. Dan setelah itu, bukankah juga kedamaian akan menjadi hak mereka?

nya. Peran diplomasi tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Indonesia, tetapi juga aktivis HAM. Terutama National Human Right Instution (NHRI) yang terus menyampaikan sikap dan pandangannya. Kerja sama di kawasan dan internasional menjadi salah satu upaya menekan Pemerintah Myanmar, yang represif terhadap etnis Rohingya.

Jika upaya diplomatik dan multilateral buntu, mempertimbangan praktik Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dan persoalannya menjadi beban kawasan Asia Tenggara, tidak salah jika ada usulan kepada Pengadilan Pidana Internasional bahwa Pemerintah Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional mengatur adanya pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan genosida.

Mengingat perbuatan ini sudah memenuhi unsur yang diatur, yaitu setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan ataupun sebagian, kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama seperti dengan cara (a) Pembunuhan para anggota kelompok; (b) Menyebabkan kerusakan/luka-luka tubuh ataupun mental yang sangat serius terhadap anggota kelompok; Selanjutnya, (c) Dengan sengaja merugikan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkah dapat berakibat pada kerusakan fisik secara keseluruhan ataupun sebagian; (d) Tindakan berat yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran kelompok itu; dan (e) Pemindahan paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain. (rpc)

Oleh: Ustad Munawwir, S.Hi.MA Kebahagiaan sejati adalah ketika Ridho Allah terengkuh oleh kita atas setiap nafas, jejak kaki, kata hati dan perilaku kita. Tanyakan kepada para mereka yang kaya, apakah masih akan ada sebuah lubang kesedihan dari diri mereka. Pastilah jawabannya iya, karena dunia ini memang tidak sempurna, dan kebutuhan akan dekatnya Allah atas batin dan jiwa yang lapar akan kasih sayangNya, itulah yang dapat menyempurnakan kebahagiaan batin mereka. Meskipun manusia dalam gelimang harta, namun jika hal itu tidak mereka punyai, maka mereka tak lebih dari seorang yang tidak berpunya.

Dengan definisi apap-

un, ternyata kebahagiaan hanya berarti satu. Kebahagiaan adalah karena Allah, bersama Allah, dekat dengan Allah, mengenalNya dan merasa memilikiNya dalam jiwa dan keseharian kita yang dengan bahasa lain adalah ikhlas.

Ikhlas ialah menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Tidak ada yang melatarbelakangi suatu amal, kecuali karena Allah dan demi hari akhirat.

Tidak ada noda yang mencampuri suatu amal, seperti kecenderungan kepada dunia untuk diri sendiri, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, atau karena mencari harta rampasan perang. ***

dilihat adalah fakta bahwa pasien diperlakukan buruk bahkan tak jarang sampai meninggal dunia karena kebusukan birokrasi oknum-oknum rumah sakit.

Hal-hal semacam ini juga merupakan pekerjaan rumah bagi semua stakeholders agar ke depannya, semua masyarakat tidak lagi memperoleh perlakuan tidak pantas dari rumah sakit. Semoga.***

"MANUSIA tidak dirancang untuk gagal, tapi manusia-lah yang gagal untuk merancang..."

(William J. Siegel, Pengusaha)

"BAGIAN terbaik dari seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain" (William Wordsworth, Penulis)

Resensi Melindungi Kekayaan Intelektual Tradisional Indonesia Judul: Kumpulan Tulisan Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional Penulis: Dr Raditya Permana (dosen pascasarjana Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto) Penerbit: Saraswa' Ni'sara Tahun terbit: 2016

SELAMA ini, kekayaan intelektual bangsa Indonesia dikatakan sebagai pengaruh kebudayaan dari luar, khususnya kebudayaan dari India yang diserap oleh bangsa Indonesia.

Seakan-akan bangsa Indonesia hanya sebagai pihak penerima pasif saja dan tidak memiliki kekayaan intelektual sendiri.

Padahal nenek moyang bangsa Indonesia telah mempunyai kebudayaan sendiri yang mumpuni. Sebelum masuknya pengaruh kebudayaan dari negara-negara lain, khususnya kebudayaan India, nenek moyang bangsa Indonesia pada masa lalu, telah mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ilmu dan pengetahuan tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selama berabad-abad.

Kekayaan intelektual tradisional bukanlah sekadar suatu pengetahuan lokal semata, yang terkadang bercampur dengan hal yang bersifat magis dan ghaib. Sehingga bangsa Eropa meragukan kebenaran yang terkandung di dalam kekayaan intelektual tradisional. karena menurut mereka sulit dibuktikan secara ilmiah. Padahal sejatinya kekayaan intelektual tradisional merupakan ilmu pengetahuan (scientific knowledge), yang dimiliki suatu komunitas masyarakat yang kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah.

Sedangkan tradisional adalah suatu istilah yang diberikan oleh bangsa Eropa, kepada suatu komunitas pemilik kekayaan in-

telektual di luar bangsa Eropa, yang memiliki sistem ilmu pengetahuan yang berbeda dengan sistem ilmu pengetahuan yang ada di Eropa.

Mengingat begitu luas ruang lingkup yang tercakup pada kekayaan intelektual tradisional, yang dimiliki masyarakat Indonesia, maka diperlukan pemikiran yang lebih mendalam, holistik dan komprehensif. Tujuannya untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tepat guna melindungi kekayaan intelektual tradisional.

Walaupun peraturan perundang-undangan yang mencoba mengatur masalah perlindungan terhadap kekayaan intelektual tradisional telah silih berganti, ternyata belum menyentuh atau menyelesaikan permasalahan tentang bentuk perlindungan hukum yang sesuai untuk melindungan kekayaan intelektual tradisional. Sehingga pemikiran yang termuat di dalam kumpulan naskah tulisan dalam kurun 2005-2015 masih sangat relevan untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut.

Buku ini perlu dibaca oleh dosen, mahasiswa, masyarakat umum, dan para pemerhati peminat kajian kekayaan intelektual tradisional, serta sebagai referensi Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). (rpc)

√ Jangan Palsukan Surat Lahir -Buku nikahnya bagaimana Pak Cik

√ Nelayan Kesulitan Angkut Ikan -Nelayan saja sulit, apalagi penjual REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

P P o j o k

Editor: Fery Heriyanto, Layout: Hestu Purwanto

7

sambungan

Kamis, 24 November 2016

Pejabat Klinik Hewan Disnak Sumbar Jadi Tersangka Pungli

PADANG (HK) — Setelah menjalani pemeriksaan hampir 12 jam, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumbar, akhirnya menetapan Drh Syamsurizal (48) sebagai tersangka dugaan Pungutan Liar (Pungli) dalam pelayanan pengobatan vaksin hewan di Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Balai Laboratorium Klinik Kesehatan Hewan (UPTD BLKKH) Disnak Keswan Sumbar. Syamsurizal menjabat sebagai Kepala Seksi Klinik Hewan pada dinas tersebut.

Penetapan tersangka Syamsurizal yang merupakan warga Komplek Kuala Nyiur 1 Blok B Nomor 12 Tabing, Kecamatan Koto Tangah, disampaikan langsung oleh Dir Reskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Drs Margiyanta didampingi Kasubdit 3 Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumbar AKBP Imram Amir dan Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi di ruang pertemuan utama (rupatama) Mapolda Sumbar, Selasa (22/11) siang kepada sejumlah awak media.

Dalam keterangan pers tersebut juga dihadirkan tersangka yang masih mengenakan seragam dinasnya. Wajah tersangka ditutup menggunakan penutup sebo.

Menurut Margiyanta, penangkapan beberapa pelaku oleh Tim Saber Pungli berdasarkan laporan polisi nomor : LP/381/K/ XI/2016/SPKT-SBR tanggal 21 November 2016. Tim Saber Pungli sedikitnya mengamankan sembilan orang dalam kasus tersebut.

Saat penggeledahan di klinik hewan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti (bb) berupa uang tunai Rp6.129.000 dengan rincian, Rp3 juta di laci meja Syamsurizal dan Rp3.129.000 di laci meja milik Drh Fira Leni.

Selain itu, juga disita dua unit personal computer (PC) jenis HP warna putih, satu unit keyboard, satu unit central processing unit (CPU), tabel biaya pelayanan di klinik hewan, sejumlah berkas dan nota pembayaran yang selalu disetorkan setiap

Fadilla Menangis.....

penjara.

Namun kepada terdakwa, tidak dibebankan uang pengganti karena Uang Pengganti (UP) kerugian negara Rp5,624 miliar tersebut dibebankan kepada Fransiska Ida Sofiya Prayitno (belum ditangkap alias DPO) sebagai Direktur PT Masmo Masjaya, pemenang lelang pengadaan Alkes tahun 2011 tersebut.

Mantan Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam tersebut dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi dan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga menyebabkan kerugian negara.

Hal tersebut, sesuai dakwaan subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat 3 UU RI no 31 tahu 1999 tentang tindak pidana kasus korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Fadillah menyebutkan, tuduhan pidana korupsi yang diberikan JPU terhadap dirinya atas perkara ini, merupakan pristiwa sama sekali tidak ia duga. Namun seberat apapun sakit dan beban persaan yang ia rasakan, termasuk pihak keluarganya, tapi ia tetap memiliki keyakinan bahwa keadilan pasti akan ia terima dalam persidangan ini.

"Melalui majelis hakim yang mulia, saya selalu berusaha tabah dan ikhlas, terlebih lagi saya telah dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp250 juta subsider 1 tahun kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Demikian lamannya JPU menghendaki saya mendekam dalam penjara, dan demikian tigginya hukuman yang diinginkan JPU untuk saya jalani," ucap Fadillah sembari berurai air mata dihadapan majelis hakim.

Dikatakan dia, sebagai pejabat yang baru diangkat sebagai Direktur RSUD Embung Fatimah, yang mungkin dalam ia menjalankan tugas dan kewajibannya, ada hal-hal yang tidak ia mengerti, sehingga dengan tidak sengaja dan tanpa disadari, ada kekeliruan yang dilakukan sebagai pemimpin, se-

sore di hari kerja kepada kasir di Disnak Keswan Sumbar.

Sejumlah saksi ikut diperiksa penyidik Dir Reskrimsus, Senin (22/11) malam, di antaranya, Drh Israhadi, Drh Fira Leni, Teguh Rianda, Rahmat Nazif, Nova Lindo, Junaidi, Marsidah Ahmad, dan tidak ketinggalan juga RT setempat, Parmitah ikut dimintai keterangannya oleh petugas.

Margiyanta menyebut, praktik pungli di Disnak Keswan diperkirakan sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu. Pihaknya mengklaim sudah sering menerima laporan dari masyarakat yang ingin memeriksakan hewan ke balai klinik tersebut.

“Sudah cukup lama praktek ini berjalan, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut.

Ditambah lagi, uang dari pembayaran setiap hewan yang masuk ke klinik masuk ke dalam kas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari data dalam komputer dan nota pembayaran, jumlah pendapatan sangat jauh berbeda dan itu sangat siginifikan,” paparnya.

Adanya kemungkinan tersangka baru dalam kasus tersebut, Margiyanta tidak menampik. Pasalnya, praktik pungli di instansi pimpinan Erinaldi tersebut selain berlangsung lama, diduga juga tidak berjalan sendiri.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada lagi tersangka baru yang akan diseret dalam kasus serupa tergantung dari hasil pengembangan pemeriksaan. Untuk kerugian negara akibat kasus tersebut, kita belum bisa pastikan jumlahnya,” ucapnya.

Sementara itu, Kasubdit 3 Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumbar, AKBP Imram Amir menyebut, harga yang dipatok oleh para petugas balai kesehatan hewan tersebut di luar tarif normal yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar nomor 60 tahun 2014 tentang perubahan kedelapan atas Pergub Sumbar nomor 31 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Retri-

busi Pemakaian Kekayaan Daerah.

“Misalnya, ketika seseorang ingin memeriksakan atau melakukan cek kesehatan terhadap kucingnya, dalam pergub tersebut hanya dipasang tarif sebesar Rp25 ribu, namun tarif tersebut naik 100 persen menjadi Rp50 ribu, dan itu juga berlaku bagi hewan lainnya,” ungkap Imran.

Sementara itu, dari pantauan Haluan di Kantor Disnak Keswan Sumbar, aktifitas kerja sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) masih berjalan seperti biasa, namun klinik hewan tidak terlihat aktifitas pelayanan dan pengobatan terhadap hewan.

Salah seorang warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya kepada Haluan mengatakan bahwa tempat tersebut selalu didatangi oleh para majikan yang ingin memeriksakan kesehatan hewan kesayangannya ke balai klinik hewan tersebut.

“Saya hanya tahu itu saja bang, tempat tersebut merupakan balai pemeriksaan kesehatan hewan. Mengenai apa saja kegiatan di dalam tempat tersebut, saya tidak tahu,” ujar wanita paruh baya ini.

Sementara itu Kabid Bina Keswan dan Kesmavet, Dinas Peternakan (Disnak Keswan) Provinsi Sumbar, Drh. M. Kamil MP menolak berkomentar terkait tertangkapnya dokter hewan Syamsurizal pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Saber Pungli, Senin (21/11) malam.

Saat dihubungi Haluan via telfon, Selasa (2/11) sore, M Kamil mengatakan ia tak bisa memberikan keterangan apa-apa menyangkut bawahannya yang diamankan oleh pihak Polda Sumbar.

Ia beralasan tak bisa memberi informasi dikarenakan tak ada izin dari Kepala Disnakeswan Provinsi Sumbar, Erinaldi.

"Bapak sudah menghubungi saya, kalau ada yang tanya kata beliau langsung sama dia saja.

Sekarang pak Erinaldi tengah ada di luar daerah, tapi tetap bisa dihubungi," jelasnya. (h/ mg-adl/len)

sambungan Hal. 1 bagai manusia biasa.

Dalam esensi pembelaannya, Fadillah juga menyebutkan, sebagai Kuasa Pengguna Angaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan tersebut, ia telah mengarahkan pada merk dan produk tertentu dalam pengadaan Alkes, sehingga berdampak pada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sama dengan angka pada RAB. Menurut dia, apa yang dituduhkan JPU dalam tuntutannya, bukanlah atas inisiatif dirinya sebagai pejabat baru Direktur di RSUD Embung Fatimah, Batam, melainkan hanya melanjutkan program dari direktur yang lama, yakni Asmoji yang kemudian digantikan oleh Buralimar, dimana progam pengadaan Alkes, kedokteran dan KB sudah dicanangkan sebelumnya.

"Tugas saya sebagai pejabat baru hanya melakukan revisi terhadap spesifikasi teknis yang telah disusun sebelumnya, serta evaluasi terhadap kebutuhan peralatan kesehatan yang memang diperlukan oleh RSUD Embung Fatimah, denngan memulai kembali memeriksa dari brosur-brosur, menghindari ekspo alat kesehatan sebagai upaya untuk melakukan survey pasar sebagaimana diamanatkan Perpres 54 tahun 2010k, serta peraturan lainnya yang berkaitan," ungkap Fadilla dengan bahasa sendu.

Menyangkut persengkokolan yang dituduhkan JPU terhadap dirinya sebagai PPK dengan PT Masmo Masjaya yang dalam hal ini diwakili oleh Fransisca.

Namun dalam fakta persidangan, tidak ada terucap dari seorang saksi pun yang dapat membuktikannya.

"Itulah faktanya, sebagai PPK saya tidak pernah berhubungan dengan Fransisca Ida Sofia Prayitno, apalagi membicarakan tentang pelaksanaan kontrak pengadaan Alkes untuk RSUD Embung Fatimah," ungkap Fadillah Disamping itu, lanjut dia, dalam keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga secara jelas, tidak ada menyebutkan bahwa persekongkolan terjadi dengan pihak RSUD Embung Fatimah.

Menyakut dugaan rekayasa kontrak dengan pemenang lelang sebagaimana tuduhan JPU, yakni PT Masmo Nasjaya, ia menilai tidak benar, karena

disitu ada dua nomor kontrakm 1478b dan 1515b.

Fadillah sendiri pada saat itu mengaku adanya keanehan ketika kontrak 1478b ini muncul, dan lebih aneh lagi ketika saksi M Yusuf menggunakan kontrak tersebut sebagai dokumen pencairan dana.

"Pada hal faktanya, kontrak tersebut hanya foto copy dari Faximil. Mohon maaf bukan maksud menggurui JPU. Sebenarnya ini adalah peluang bagi JPU untuk membuka perkara ini lebih terang lagi. Kenapa hal ini bisa terjadi? ada apa sebenarnya dengan dokumen seperti itu dana bisa cair dalam waktu dua hari keja saja?," ungkap Fadilla.

Ia juga menyebutkan, bahwa dalam kontrak nomor 1478b, tandatangannya telah dipalsukan, dan hal itu telah ia laporkan ke Polda Kepri dengan tanda bukti lapor : TPL/52/VI/2015/ SPKT-Kepri untuk mengungkapkan kebenaran materiil terhadap kontrak tersebut.

Pada kesempatan tersebut Fadillah juga berharap agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan berdasarkan hati nurani, sehingga keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ia rasakan.

"Oleh karenanya, majelis hakim berkenan membebaskan saya dari dakwaan JPU, atau apabila memiliki keyakinan lain, mohon putusan hukum seadilnya," pungkas Fadillah Dalam perkara tersebut, Dr Fadilla selaku Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam, bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mendapatkan anggaran kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang bersal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) senilai Rp20 miliyar pada tahun 2011 silam Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapati adanya kerugian negara menyusut sekitar Rp5.604.815.696.

Sebagai PPK, Fadillah dituduh hanya mengikuti tawaran harga dari distributor, tanpa mengecek harga pasaran peralatan yang akan dilelang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 66 ayat 7 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.***

Mental Politisi..... dalam diskusi "Esensi Hari Pahlawan, Satu dalam Kebhinekaan", di Media Center DPR RI, Rabu (23/11).

Dia mencontohkan Soekarno, Hatta, M. Nasir, Syahrir, Tan Malaka dan tokoh nasional lainnya selalu hidup sederhana.

Bahkan sampai tidak mempunyai rumah. Namun hal tersebut jauh berbeda dengan kondisi elite politik saat ini.

“Bagaimana dengan partai saat ini? Kalau terbukti semua hidup mewah dan tidak ada yang sederhana, berarti sudah tidak ada ideologi dalam berpolitik.

Dulu mereka, baik yang Islami dan sosialias selalu memegang teguh ideologi sehingga kehidupan mereka sederhana. Dengan cara itulah maka kepahlawanan itu lahir,” kata Yudi.

“Pasca 17 tahun reformasi ini, kita masih mengalami deficit keadilan dan kebhinnekaan.

Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka pahlawan itu ada hanya di TMP Kalibata,” pungkasnya.

Sekjen DPP PKB Abdul Ka-

Buni Yani .....

naikkan statusnya menjadi tersangka," kata Awi di Markas Polda Metro Jaya, Rabu (23/11).

Awi menjelaskan, penyidik telah mengantongi empat alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. "Dengan begitu, unsur hukumnya sudah terpenuhi," katanya.

Menurut Awi, penahanan adalah hak prerogatif penyidik berdasarkan alasan subyektif dan alasan obyektif.

"Terkait nanti statusnya ditahan atau tidak, tentu kita tetap tunggu keputusan dari penyidik, penyidik yang bisa menilai baik itu syarat formil materil termasuk alasan subjektif maupun objektif," terang Awi. Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka karena caption pada postingan video sambutan Basuki T Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu, yang diunggah di facebooknya.

Caption pada unggahan video tersebut dinilai dapat menimbulkan kebencian bernuansa SARA. Polisi menjerat Buni Yani dengan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal tersebut menyatakan

Mahasiswa Menari ....

Kota Al Florezy, Gayatri, Ratungga, dan Ike Miranti, mengekspresikan kesedihannya di pusara Tan Malaka. Di sela gerak tari dengan balutan busana merah, putih, dan hitam, Ike Miranti membacakan bait-bait puisi tentang Tan, “Tan, apa kabarmu di sana?"

Selama sekitar enam menit tiga mahasiswi ini melakonkan teatrikal tanpa penonton. Sebab, letak makam Tan di dasar lembah Gunung Wilis hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki.

Muksin, yang juga kreator pementasan itu, mengatakan aksi tersebut adalah ekspresi kegelisahan dan kesedihan mereka terhadap kondisi jasad Tan Malaka.

Sebagai orang yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka tak mendapatkan penghargaan dari negara, sehingga jasadnya terkubur bertahun-tahun di pelosok desa tanpa perawatan yang layak.

Dia mengaku keberatan jika jasad tersebut akan dipindahkan ke Sumatera Barat. Alasannya, pemindahan akan memutus sejarah perjalanan Tan Malaka yang berakhir di Kediri.

“Biarlah jasad ini berada di Kediri, seperti kematiannya.

Namun sosok Tan Malaka milik bangsa Indonesia,” ujar mahasiswa asal Flores ini.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabu-

Ditangkap Gunakan .....

Ia mengatakan, penangkapan tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Ditres Narkoba Polda Kepri yang sudah melakukan pengawasan sekitar empat bulan.

"Kami menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Akhirnya didapati ada kapal kecil hendak masuk malam hari. Setelah didekati ternyata benar membawa narkoba," kata Sam. Narkoba tersebut dimasukkan dalam satu tas ransel, dan dua tas jinjing.

"Kami juga mengamankan

sambungan Hal. 1 dir Karding tidak sependapat dengan Yudi Latif. Karena menurut Karding, selama politisi menjalankan tugasnya dengan etika politik dan berani membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara, maka bisa menjadi pahlawan sekaligus negarawan.

“Jadi, tidak benar kalau politisi itu berbeda dengan negarawan. Politisi itu kan hanya indentitas. Tapi, kalau dalam menjalankan tugasnya dia sesuai etika dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, maka dia adalah pahlawan sekaligus negarawan,” tegas anggota Komisi III DPR itu.

Karena itu kata Karding, kebhinnekaan itu bukan saja simbol, melainkan harus menjadi perilaku dan keteladanan untuk memperjuangkan kebersamaan, kesejahteraan, keadilan, gotong royong dan sebagainya yang sudah terbangun sejak 1908.

Problemnya saat ini menurut Karding adalah kesenjangan social, kaya miskin dimana

kekayaan negara ini baru dikuasai oleh 40 orang dan kebijakan negara tidak berpihak kepada mayoritas yang miskin. Ditambah lagi di era global saat ini banyak pengaruh ideologi keagamaan yang berbeda dengan Indonesia, yang moderat.

Dikatakan Karding, dalam kemajemukan ini kebijakan negara harus menciptakan keadilan social, mengakomodir kepentingan rakyat, bangsa dan negara. “Maka ke depan harus mentradisikan kehidupan yang sederhana, majemuk, segala sesuatu terkait kepentingan rakyat, bangsa dan negara harus dibicarakan bersama-sama,” pungkasnya.

Sedangkan Sekjen DPP PPP Arsul Sani menilai, kepahlawanan saat ini adalah siapa saja yang melaksanakan dasardasar yang telah diwariskan oleh founding fathers seperti Pancasila, kebhinnekaan, dan kemajemukan bangsa ini. Sehingga yang menjadi ancaman adalah ajaran-ajaran baru dari luar. (sam)

sambungan Hal. 1 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, ras, agama dan antargolongan (SARA).

Buni Yani kaget ditetapkan sebagai tersangka. Melalui pengacaranya Aldwin Rahadian, Buni nemprotes proses hukum Polda Metro Jaya yang menaikkan statusnya sebagai tersangka meski diperiksa dalam kapasitas saksi.

"Beliau (Buni Yani) barusan menitipkan pesan kepada keluarga, masyarakat bangsa ini mohon doanya, mohon doanya dan beliau kaget tiba-tiba dalam posisi keluar surat penangkapan dan itu otomatis tersangka," ujar Aldwin.

Jadi saya nyatakan hari ini (kemarin,red) sangat kecewa dan sangat kaget dan ini prosesnya tidak fair. Pak Buni Yani baru pertama kali dimintai (keterangan) sebagai saksi dan selalu kooperatif," kata Aldwin di Mapolda Metro Jaya, Rabu (23/11).

Menurut Aldwin, penyidik tiba-tiba menyodorkan surat penangkapan saat pemeriksaan Buni Yani sebagai saksi belum rampung. Surat ini diprotes lan-

taran Buni dipanggil sebagai saksi dan selalu bersikap kooperatif.

"Kenapa Pak Buni Yani harus ditangkap? Dia kooperatif kok, mau diperiksa, dipanggil datang. Menurut saya ini diskriminatif. Lonceng keadilan sudah mati di tempat ini terhadap klien saya Buni Yani," imbuh Aldwin..

"Karena dia tidak siap harus mengumpulkan tenaga, terpaksa harus di sini. Ini prosesnya sangat tidak fair, diskriminatif," ujar Aldwin bicara soal pemeriksaan kliennya malam ini.

Sebelumnya, Buni Yani dilaporkan Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Buni Yani diduga menyebarkan informasi menyesatkan dengan sengaja.

Tak terima atas laporan itu, Buni yang didampingi Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) melaporkan balik Kotak Badja ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.

Buni Yani telah diperiksa sebagai saksi pelapor beberapa waktu lalu terkait dengan kasus laporannya ini. (tmp/dtc)

sambungan Hal. 1 paten Kediri Haris Setiawan belum memberikan sikap resmi atas rencana pemindahan makam Tan Malaka.

Sebab, kata dia, Pemerintah Kabupaten Kediri belum menerima pemberitahuan langsung dari Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang berencana membawa pulang jasad Tan Malaka. “Belum ada permintaan resmi dari sana,” ucap Haris.

Sebelumnya Wakil Bupati Limapuluh Koto, Sumatera Barat, Ferizal Ridwan, mendatangi makam Tan Malaka di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Koto berencana membawa pulang jasad Tan Malaka untuk dikebumikan di kampung halamannya.

“Kami datang untuk menjemput datuk kami yang hilang,” kata Ferizal di kediaman pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo KH Abdul Muid setelah mengunjungi makam Tan Malaka beberapa waktu lalu.

Setelah sekian lama makam tokoh sosialis yang mendapat gelar pahlawan nasional ini terbengkalai di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Kediri, pemerintah akhirnya turun tangan. Bukan Kementerian Sosial ataupun Pemerintah Kabupaten Kediri, melainkan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Koto yang

tergerak untuk merawat dan memperlakukan jasad Tan Malaka sebagai orang terhormat.

Kedatangan Ferizal yang didampingi perwakilan keluarga Tan Malaka serta sejumlah pegiat Tan Malaka Institut ini mengejutkan masyarakat di sekitar makam. Mereka tak menduga adanya kunjungan pemerintah ke makam itu. Bahkan Pemerintah Kabupaten Kediri pun tak pernah mengakui bahwa jasad di dalam makam itu sebagai Tan Malaka.

Salah seorang penggagas Tan Malaka Institute yang turut mendampingi Ferizal Ridwan mengaku sedih melihat kondisi makam di Desa Selopanggung itu. Dia melihat negara sengaja mengisolasi Desa Selopanggung, lokasi makam Tan Malaka, agar tak diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini tampak dari sulitnya akses jalan menuju makam yang nyaris tak tersentuh pembangunan.

Sebagai warga Minangkabau yang juga pelestari ajaran Tan Malaka, Habib berharap semua pihak, khususnya masyarakat Kediri, ikhlas melepaskan jasad Tan Malaka dibawa pulang ke Sumatera Barat.

Dia juga menyampaikan rasa hormat kepada masyarakat Desa Selopanggung yang selama ini merawat dan mendoakan makam itu sebagaimana leluhur mereka. (tmp)

sambungan Hal. 1 speedboat, dua motor, dan alat pancing milik pelaku. Kami masih kejar pemesan sabu-sabu ini," kata Sam. Sam menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan komplain ke pihak Polisi Malaysia karena terkesan begitu mudah melepaskan narkoba untuk dibawa ke Indonesia.

"Kami sudah sampaikan komplain mengapa barang itu mudah sekali masuk ke Indonesia. Info terakhir mereka akan datang ke Polda Kepri. Kami masih menunggu mereka," tegasnya.

Direktur Reserse Narkoba

Polda Kepri Kombes Pol Jamaludin membenarkan jika Batam dijadikan daerah transit bagi barang haram tersebut.

"Sabu akan dibawa ke daerah lain. Batam hanya transit saja," kata dia.

Pihaknya, lanjut Jamaludin, masih akan mengembangkan kasus tersebut untuk membongkar jaringan narkoba internasional yang menjadikan Batam sebagai gerbang bagi narkoba untuk masuk ke Indonesia.

"Keduanya terancam hukuman mati atau penjara 20 tahun," tandasnya. (par)

CMYK

6

iklan

Kamis, 24 November 2016

Editor : Helmi Rizal

CMYK

CMYK

P A R L E M E N TA R I A

Kamis, 24 November 2016

8

Dukung Potensi Atlet Hinterland ::

TANGGAPAN DEWAN

Parkir di Mal Harus Bayar?

Pertanyaan Dewan Batam Yth. Apakah setiap memasuki kawasan parkir khusus seperti mall kita harus membayar walaupun sebentar?

Erman Sanusi Warga Sekupang Jawaban Masyarakat perlu tahu bahwa pada Perda nomor 1 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir, setiap kendaraan yang memasuki kawasan parkir khusus seperti adanya pakai portal, tidak boleh memungut pada pengendara apabila jarak waktu masuk sampai keluar hanya berselang lima belas menit, karena telah menyalahi aturan dari Perda, lebih dari waktu tersebut boleh dipungut.

Dalam Mencetak Atlit Berbakat BATAM (HK) — Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Kota Batam akan berganti nama menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Batam. Pergantian nama ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dinas ini.

Salah satunya diharapkan dapat memberi dukungan penuh dalam pembangunan fasilitas olahraga di kawasan hinterland. Hal ini didasarkan pada banyaknya potensi atlet di kawasan itu, namun, belum sepenuhnya tergarap secara maksimal.

Anggota DPRD Kota Batam Komisi IV, Suardi Tahirek, mengungkapkan, sudah sepatutnya nanti Dispora

membuat sebuah program Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara terukur, agar capaian RPJMD Walikota Batam bisa dilaksanakan. Dalam hal ini menciptakan atlit berbakat di Kota Batam untuk bisa bertarung di kancah Nasional.

Dikatakannya, dalam realisasi anggaran yang telah dikucurkan kepada Dispora terkhusus dalam bidang pencetakan atlit berbakat di Kota Batam, haruslah dilakukan secara merata agar bisa menggali potensi yang selama ini tersimpan, namun, belum tersentuh.

"Selama ini anggaran tersebut hanya direalisasi-

Sukaryo Komisi I DPRD Batam

Cut and Fill di Batam Yth Dewan Batam. Kenapa kegiatan cut and fill di Batam berdampak terjadinya banjir? Terima kasih.

Helmi Yunizar Warga Tiban Jawaban Kegiatan cut and fill jarang disertai dengan pengawasan di lapangan. Sangat banyak yang keluar dari aturan pembangunan Kota Batam. Selain itu, kini daerah resapan air sudah sedikit akibat dari kegiatan cut and fill.

Inilah yang menyebabkan banjir saat musim hujan. Harus segera dilakukan evaluasi ulang agar banjir tidak menjadi ancaman bagi Batam.

Amintas Tambunan Anggota DPRD Batam

Pembaca yang terhormat.

Jika anda ingin menyampaikan aspirasi keluhan, dan masukan kepada Anggota DPRD Kota Batam, Kirimkan ke email: skpd.batamkota.go.id/setdprdbatam

::

CAKAP DEWAN

"Saat ini Indonesia masih darurat narkoba dan Kepri yang memiliki letak geografis, sangat rentan menjadi pintu masuknya jaring narkoba dari luar. Pengawasannya harus ditingkatkan, kita punya Perda no. 5 tahun 2010 tentang Pemberantasan Narkoba. Jangan sampai Sumber Daya Manusia dan generasi kita dirusak oleh narkoba" Ricky Indrakari Ketua Komisi IV DPRD Batam

Suardi Tahirek

kan di kawasan maindland saja. Padahal kalau berbicara potensi, kawasan hinterland juga tak kalah banyak," terang Politisi Nasdem ini ketika diwawancarai di ruangan Komisi IV DPRD Kota Batam, Rabu (23/11).

Namun, lanjutnya, potensi anak pulau belum tergarap secara maksimal, karena kurang diberikan sokongan, misalnya dalam sarana olahraga sepak bol. Mereka, ucap Suardi, harus bermain di lapangan dengan segala keterbatasan tanpa didukung fasilitas yang baik.

Padahal, lanjutnya, animo anak pulau di kawasan hinterland Kota Batam sangat besar dengan menyelenggarakan iven olahraga saat hari besar, seperti hari Kemerdekaan Indonesia, Sumpah Pemuda dan lainnya, dimana semuanya digelar secara meriah dalam bentuk turnamen.

"Tetapi sangat disayangkan sarana untuk itu mereka hanya melaksanakan acara serba keterbatasan," ujar Suardi begitu sapaan akrabnya.

Dia menilai, jika nanti Dispora ingin serius menciptakan atlit berbakat di Kota Batam khusus sepak bola, se-

benarnya tidak perlu dengan banyak anggaran, misalseperti di kawasan Hinterland saja cukup dengan Rp1 miliar dari anggaran, sudah bisa menyediakan sarana dan prasarana lengkap.

"Disana lapangan sudah ada, tidak perlu dicari lagi tinggal didatarkan dengan beko serta disediakan bangku tribun, dengan harapan bisa memaksimalkan potensi yang selama ini terpendam," papar dia.

Ditambahkannya, masukan ini harus bisa jadi pertimbangan Dispora kedepan, jangan hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada sebuah tindakan, karena erat kaitannya dengan mengangkat marwah Kota Batam dalam bidang olahraga.

Disisi lain, untuk RKA yang telah diserahkan oleh Dispora pada tahun anggaran 2017 dengan anggaran Rp10 miliar dirasakan sangat kurang, dan diminta kepada Bapeko untuk melakukan peninjauan ulang agar ditambah menjadi Rp20 miliar.

"Dulu waktu namanya Kantor anggaran Rp10 miliar, sekarang harusnya setelah menjadi Dinas minimal Rp20

miliar karena ruangnya lebih luas. Tapi juga perlu ditambahkan dalam RKA Dispora juga harus memasukkan pikiran pokok DPRD Kota Batam," tandas Suardi.

Sementara itu, Kepala Kanpora Kota Batam, Syaiful Bahri mengatakan RKA yang telah diajukan kepada DPRD Kota Batam dengan anggaran sebesar Rp10 miliar, kembali akan dilakukan pembahasan lanjutan kepada Bapeko untuk menetepkan angka pastinya.

"Untuk anggaran sendiri nanti akan ada pembicaraan lanjutan bersama Bapeko berdasarkan rekomendasi dari dewan, setelah itu barulah kita lihat hasilnya," ujar dia.

Ditambahkannya, dalam RKA Kanpora sendiri sudah ada memasukkan beberapa pokok pikiran DPRD Kota Batam, dalam artian merangkum hasil Musrenbang yang disampaikan oleh masyarakat.

"Seperti sarana dan prasarana apa yang menjadi permintaan masyarakat sudah sama dengan dewan, berarti disana sudah merangkum pokok pikiran dewan," tutupnya. (cw56)

Disdik Diminta Bekerjasama dengan Stakeholder Lanjutkan Pembangunan Sekolah Limpahan Distako BATAM (HK)— Anggota DPRD Kota Batam, Fauzan meminta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam untuk melakukan kerjasama dengan seluruh stake holder, terkait kelanjutan pembangunan 11 sekolah dari Dinas Tata Kota (Distako) yang sampai sekarang masih mangkrak.

"Saya minta dan mendorong Disdik Kota Batam bekerjasama untuk melakukan penyelesaian bangunan mangkrak agar dilanjutkan pembangunannya," ujar Politisi PKB ini ketika diwawancarai di ruangan Komisi IV DPRD Kota Batam, Rabu (22/11).

Pasalnya, ucap Fauzan, sarana pendidikan sangat

dibutuhkan masyarakat, kare- nan sekolah menjadi kewena pertumbuhan jumlah pen- nangan dari Distako karena duduk ikut menggerek ber- merupakan pekerjaan teknis. t a m b a h n y a Namun, dalam persekolah negri di jalannya regulasi Kota Batam, sehberubah dimana ingga bisa megakountuk melanjutkan modir jumlah sisfinalisasinya diwa dimana selama kembalikan kepada PPDB baru selalu Disdik. membludak.

Dilanjutkannya, "Sarana pendikendala sekarang idikan kita masih ni dilapangan adakurang. Jangan salah masalah perhimpai masalah regtungan berapa volulasi menghambat ume yang sudah diFauzan pembangunan dan selesaikan Distako berimplikasi negatif terhadap dan berapa dilanjutkan Disdik melalui Konsultan sehmasyarakat," tutur dia.

Sebelumnya, lanjut Fau- ingga bisa diketahui pengangzan, mekanisme pembangu- garannya.

"Hal tersebut merupakan sebuah kewajaran, karena adanya pengalihan wewenang," ucapnya lagi.

Ditambahkan Fauzan, berdasarkan kalkulasi sekarang, realisasi program kegiatan pembangunan pada tahun 2016 tidak memungkinkan lagi karena limit waktu sangat dekat, namun bisa direncakan pada tahun anggaran 2017.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Batam, Muslim Bidin tahapan pembangunan 11 sekolah negeri tersebut sudah sampai pada audit BPKP, setelah hasilnya diterima baru bisa dianggarkan pada tahun 2017 nanti.

"Kita menunggu audit BPKP selesai, baru bisa dihitung berapa anggaran yang

akan diusulkan pada tahun 2017," jelasnya.

Terkait berapa lama hasilnya keluar, Muslim menyerahkan sepenuhnya kepada BPKP karena dia tidak bisa memastikan namun hanya dalam kapasitas me nunggu hasil.

Untuk penganggaran pembangunan sendiri, Disdik belum mampu memasukkan 11 Sekolah Negri tersebut karena keterbatasan anggaran, namun akan diusahakan sebanyak dua sekolah.

"Pada tahun anggaran 2017 nanti, tidak semuanya kita anggarkan, paling dua sekolah yang bisa dilanjutkan karena keterbatasan anggaran pada Disdik," tutup dia. (cw56)

Dinas Kebudayaan Bisa Jadi Leading Sektor PAD Batam Sarana dan Prasarana Akan Dianggarkan BATAM (HK) — Adanya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, akan menjadi peluang besar sebagai salah satu leading sektor (sektor unggulan) penambahan PAD Kota Batam. Dinas Kebudayaan akan bisa mengedepankan kekayaan budaya daerah untuk menggaet wisatawan domestik maupun internasional untuk datang ke Batam.

Anggota DPRD Kota Batam Komisi IV, Safari Ramadhan mengatakan budaya di Kota Batam sangatlah beragam, dimana perlu dikemas secara baik oleh Pemko Batam agar bisa menjadi alternatif peningkatan pendapatan dari sektor wisata.

"Ini adalah peluang besar, karena bisa menjadi leading sector penambahan kas daerah. Dalam arti setiap penampilan budaya Batam erat kaitan dengan Wisman baik domestik maupun internasional," terang Politisi PAN ini.

Safari mengambil contoh saat kunjungan kerjanya ke

Bali belum lama ini. Dikatakannya, banyak pelajaran yang diambil dari sana, dimana mereka bisa menampilkan budaya daerah dengan disertai wisata kuliner sehingga terkesan sedang berada disebuah tempat penuh dengan aksen ciri khasnya.

"Ini sudah selayaknya kita terapkan di Batam, dengan mempersiapkan sarana dan prasarana kebudayaan terlebih dahulu, dan diusahakan untuk dianggarkan," kata Safari.

Dilanjutkannya, pembangunan infrastruktur untuk wadah kebudayaan harus dilakukan secara perlahan mulai dari rumah budaya, serta taman dimana dimiliki oleh seluruh Kota maju di Indonesia, karena akan menjadikan Batam mempunyai ciri khas dengan daerah lainnya.

"Juga sekaligus bisa mempertahankan budaya asli Batam yakni Melayu dengan memayungi budaya lain seperti Minang, Jawa

CMYK

dan Batak, Bugis dan lainnya," kata dia.

Apabila, budaya telah dikedepankan otomatis sektor wisata meningkat, seperti wisata kuliner, wisata religi dimana potensi itu sudah ada di Batam, karena wisatawan lebih condong pergi ke daerah yang mempunyai keunggulan tersendiri.

Sebelumnya, menurut dia sektor wisata Batam masih belum optimal dikembangkan sehingga perlu keseriusan pemerintah, mencari formula apalagi sekarang sudah menggabungkannya dengan kebudayaan pada S OTK baru.

"Intinya disini bagaimana kita bisa mendatangkan wisatawan domestik dan Internasional terhadap pergelaran kebudayaan pada sebuah wadah yang telah dipersiapkan," tutup dia. (cw56)

Safari ramadhan

Editor: Ferry Herianto, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

9

Kamis, 24 November 2016

Terkait Dugaan Penyerobotan Lahan Pondok Pesantren Ustmaniyah

Jong Hua Dilaporkan ke Polisi BALOI (HK) — General Manager PT Lindung Alam Raya (LAR), Jong Hoa, dilaporkan ke Polresta Barelang oleh Ustadz Haikal, penanggungjawab Pondok Pesantren (Ponpes) Ustmaniyah yang berlokasi di Kelurahan Seipelungut, Kecamatan Sagulung, Selasa (22/11).

Tim Haluan Kepri Liputan Batam Jong Hua dilaporkan dengan tudingan telah menyerobot lahan Pondok Pesantren Ustmaniyah. Sehingga menimbulkan keresahan bagi penghuni panti asuhan tersebut, maupun masyarakat sekitar.

Dijumpai di Polresta Barelang saat menyampaikan laporan, Ustaz Haikal mengungkapkan, pihak pesantren sangat merasa khawatir atas tindakan Jong Hua dan timnya saat melakukan tindakan paksa dan intimidasi di lahan milik Ponpes itu.

"Kami telah memiliki PL dan sertifikat atas lahan itu dari BP Batam. Di atas lahan kami sudah dirikan masjid, serta yayasan pendidikan agama, sekaligus panti asuhan untuk menampung anak yatim," kata Ustadz Haikal.

Laporan tersebut, lanjutnya, karena tanpa dasar secara tiba-tiba saja datang PT LAR milik Jong Hua untuk menguasai, dengan mengakui bahwa lahan itu miliknya. "Padahal kita tau, mereka itu tidak ada izin dari BP Batam

dan Bapedal Batam," ucap sang Ustadz.

Masih kata Ustad Haikal, berdasarkan kopian surat yang didapatkannya dari pemerintah, pihak PT LAR sudah mendapat teguran atas tindakan mereka tersebut. Tapi, mereka tidak mematuhi dan melanggarnya.

"Pemko telah memperingatkan mereka itu, dan saya punya kopian suratnya. Tetapi faktanya, di sebelah ponpes kami truktruk masih melakukan kegiatan cut and fill di atas lahan yang kami tanam ubi, pisang," ungkap Haikal.

Dikatakan Ustadz Haikal, langkah pelaporan yang dilakukan ke pihak polisi itu sebagai upaya untuk mencari keadilan dan penegakan hukum atas serobotan lahan milik pesantren oleh Jong Hua, yang juga di kenal sebagai bos PT Citra Bua-

Jong Hua

... Hal. 10

Pospera Buka Pendaftaran Relawan NKRI Save Jokowi, Save NKRI BATAM (HK) — DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kepri membuka pen-

daftaran relawan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk dibe-

DERMAWAN/HALUAN KEPRI

PULUHAN pemuda antri untuk mendaftarkan diri sebagai relawan NKRI di sekretariat DPD Pospera Kepri, Tiban I, di hari pertama pendaftaran, Rabu (23/11).

rangkatkan ke Jakarta sehubungan adanya rencana demonstrasi besar-besaran pada 2 Desember mendatang.

Sebagaimana slogan yang ditonjolkan save Jokowi, save NKRI, keberadaan relawan NKRI ini akan berpartisipasi mengamankan Presiden Jokowi dan mengamankan NKRI dari berbagai ancaman yang menurutnya berpeluang memecah belah bangsa.

"Pospera dan relawan ini merupakan panggilan jiwa, agar berpatisipasi untuk mengamankan presiden dan NKRI," ujar Ketua Dewan Pembina DPD

Pospera Buka

... Hal. 10

SYAMSUL/HALUAN KEPRI

ACUNGKAN JEMPOL — Jajaran managemen Haluan Kepri dan Agung Podomoro Land (APL) acuangkan jempol saat foto bersama di loby kantor Haluan Kepri, Rabu (23/11). Silaturahmi keduanya berlangsung penuh keakraban dan interaktif.

Tak Kenal Maka Tak Sayang...

Manajemen Agung Podomoro Silaturahmi ke Haluan Kepri BATAM (HK) — "Tak kenal, maka tak sayang" itulah kata pertama yang terucap dari Pemimpin Redaksi (Pempred) Haluan Kepri, Andi, sebagai kata pembuka menyambut rombongan managemen pengembang terkemuka di Indonesia, Agung Podomoro Land (APL),

Rabu (23/11) di ruang Media Press, Haluan Kepri di Jalan Yos Sudarso, no.9 Batuampar.

Karenanya, kata Andi, dengan silaturahmi maka Haluan Kepri membuka diri untuk saling bergandeng-tangan dengan jajaran APL atau yang lebih dikenal dengan

Orchard Park (brand kawasan hunian terpadu, red) untuk sama-sama membangun Batam.

"Misi kita sama, sama-sama pro-investasi.

Kami media butuh pengembang seperti Agung Podomoro, begitu juga sebaliknya Agung butuh media untuk mempub-

likasikan apa yang menjadi konsepnya," ujar Andi didampingi jajaran managemen Haluan Kepri, diantaranya Ramli (pimpinan perusahaan), M Syahdan (Redpel I), Amir Yunus (redaktur Batam) dan Syamsul (Kabag Iklan).

Sementara dari pihak Agung Podomoro hadir

Tak Kenal ... Hal. 10

Warga Minta Pemko Turun ke Lokasi Dugaan Drainase Asal Jadi di Bida Ayu SEI BEDUK (HK) — Warga Perumahan Bida Ayu, Kelurahan Mansang, Kecamatan Sei Beduk meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam, agar turun langsung ke lokasi untuk melihat fisik pembangunan drainase yang ada di komplek Bida Ayu, Sei Beduk.

Tak hanya itu, warga juga meminta anggota DPRD kota Batam yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) kecamatan Sei Beduk, serta Dinas Tata Kota (Distako) agar ikut

melihat dan menegur pekerja proyek tersebut.

"Kita minta Pemko turun langsung, begitu juga para anggota dewan dari Dapil Sei Beduk agar turun langsung melihat proyek asal jadi ini," ungkap Ketua LPM setempat, Hubertus LC ke Haluan Kepri, Rabu (23/11).

Pengecekan langsung, lanjutnya, sangat penting untuk memastikan agar drainase yang keberadaannya

Warga Minta

... Hal. 10

DOK HALUAN KEPRI

INILAH pembangunan drainase yang terkesan asal jadi. Warga minta Pemko dan Dewan turun ke lokasi.

"Jangan Ada Penjualan LKS pada 2017 Mendatang..."

BATAM (HK) — Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, meminta seluruh kepala sekolah negeri di Batam untuk tidak menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) mulai Januari 2017 mendatang. Hal itu ditegaskan Muslim Bidin saat dijumpai di Gedung DPRD Batam, Rabu (23/11).

“Kami minta tidak ada lagi penjualan LKS mulai awal tahun depan. Jika masih ada sekolah yang menjual LKS pada siswa, kita akan berikan sanksi

tegas," ucap MusSementara lim. ketika ditanya Dikatakannya, apakah kebijakeputusan pelarakan itu berlaku ngan itu diambil pada sekolah setelah Dinas Penswasta, Muslim didikan Kota Bamenjawab, hal tam melakukan raitu tidak berlapat bersama deku, karena sekongan seluruh kepalah swasta mela sekolah negeri Muslim Bidin miliki otoritasnyang ada di Batam. ya sendiri. ''Kami telah melakukan "Sekolah swasta memirapat bersama dengan selu- liki otoritasnya sendiri, kiruh kepala sekolah negeri tapun juga tidak bisa mmengenai pelarangan penjua- elarangnya karena itu tidak lan LKS ini,” paparnya lagi. masuk dalam pembahasan

CMYK

kita,” terangnya lagi.

Sementara, anggota DPRD Kota Batam dari Komisi IV, Fauzan, juga menegaskan hal yang sama.

“Pelarangan penjualan LKS tidak hanya keputusan Dinas Pendidikan Kota Batam, tapi, sudah keputusan dari Menteri Pendidikan Nasional. Dan keputusan ini berlaku nasional," jelasnya kepada Haluan Kepri.

Fauzan pun menambahkan, jika masih ada penjualan LKS, maka Walikota Batam diharap harus bertindak tegas pada kepala sekolah yang bersangkutan.

“Tindakan tegas harus dilakukan. Jangan hanya peringatan, karena hal itu memungkin oknum kepala sekolah untuk berbuat di lain hari," ucapnya di ruang Komisi IV DPRD Batam.

Diketahui, penjualan LKS di sekolah negeri di Batam dan Indonesia sempat menjadi polemik. Pembelian LKS itu dinilai memberatkan orang tua dan wali murid siswa. Menyikapi hal itu, Menteri Pendidikan mengeluarkan keputusan jika tidak boleh lagi penjualan LKS di sekolah negeri mulai tahun depan. (cw56) Editor: Amir, Layouter: Mario

10

batam

Kamis, 24 November 2016

FKPD Deklarasi Cinta Damai NKRI Upaya Menjaga Kepri Tetap Kondusif BATAM (HK) — Gubernur Kepri, Nurdin Basirun bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kepri menggelar silahturahim, sekaligus melakukan deklarasi damai bersama Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, FKUB, FPK se-Provinsi Kepri, Rabu (23/11) siang, di Hotel Planet Holiday, Jodoh.

Hal itu untuk menggalang persatuan, kesatuan, serta kerukunan bagi seluruh lapisan masyarakat Kepri, agar tidak terpengaruh isu-isu yang menyesatkan. Sehingganya, terjadi perpecahan antar sesama warga yang dapat merugikan diri sendiri maupun semua pihak.

Gubernur Kepri Nurdin Ba-

sirun mengatakan bahwa berbagai elemen masyarakat Kepri, selama ini sudah banyak memberi kontribusi membangun Kepri sesuai bidang masing-masing.

Sehingga daerah Kepri terus maju dan berkembang.

"Dan kita sangat bersyukur dengan kemajuan ini. Dimana, Kepri yang terdiri dari 96 persen lautan, bisa terus dikembangkan dengan keberagaman masyarakat, etnis agama maupun ras.

Sehingga, hasil kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Kepri," kata Nurdin.

Kata Nurdin, tidak diragukan lagi, bahwa wilayah Kepri ini merupakan miniatur Indonesia, yang terdiri dari lima elemen

masyarakat dari berbagai suku serta budaya, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya.

"Apabila lima elemen itu bersatu padu, mulai dari ulama, para pemuka agama, pemerintah, penegak hukum, dan generasi muda, maka pasti bangsa (Kepri) ini semakin maju dan berjaya. Jelas, hal ini sesuai harapan dan cita-cita para pahlawan dan pendiri bangsa ini," ungkap Nurdin.

Dijelaskan Nurdin, bahwa semua masyarakat Kepri ini sangat hebat, baik dari kalangan masyarakat, pengusaha, pemuka agama dan generasi mudanya. Dan apabila semua elemen ini disatukan Kepri bisa menjadi daerah pertumbuhan ekonomi terkuat secara nasional kedepannya.

Kanpora Gandeng KONI Berdayakan Atlit BATAM (HK) — Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) yang sebentar lagi berubah nama menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Batam, akan mengandeng KONI untuk menjalankan sejumlah program dalam menghasilkan atlit berbakat serta mempunyai potensi dalam bidang keolahragaan.

"Kita merapat ke KONI, jadi setiap kegiatan kita akan dipadukan dengan kegiatan KONI, jadi berjalan tidak sendiri-sendiri namun menyatu," ujar Kepala Kanpora Kota Batam, Syaiful Bahri ketika diwawancarai di gedung DPRD Kota Batam, Rabu (23/11).

Dikatakannya, dalam KONI sendiri nanti ada anggaran pembinaan untuk para atlit, disanalah Kanpora akan melakukan kerjasama dan sharing untuk menyaring atlit berkualitas serta mempunyai potensi dalam bidang keolahragaan supaya bisa ditempatkan dalam kegiatan di Kota Batam.

Sedangkan untuk anggaran sendiri pada APBD tahun 2017, Kanpora mengajukan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dirapatkan bersama DPRD Kota Batam sebanyak Rp10 miliar, dimana masih sama dengan tahun anggaran pada tahun 2016.

"Sebenarnya kita ajukan lebih dari Rp10 miliar namun ditentukan hanya segitu, jadi kita coba merangkum kegiatan administrasi, perawatan gedung dan kegiatan lainnya, dimana tahun anggaran sebelumnya juga sama," ungkap dia.

Namun setelah dilakukan rapat bersama DPRD anggaran tersebut dirasa sangat kurang, pasalnya perubahan Kantor kepada Dinas tentu akan memperluas wewenang kerja, tapi masih dalam struktur yang sama, sehingga akan kembali dibicarakan dengan Bapeko Kota Batam.

"Tadi dalam pembahasan kita susah untuk menyusun sejumlah kegiatan, tetapi ada pembicaraan lanjutan dengan Bapeko berdasarkan rekomendasi dari dewan," sampai Syaiful.

Ditambahkannya, dalam penyusunan RKA sendiri sudah mengakomodir beberapa pikiran pokok DPRD Kota Batam, dimana dalam hal ini melalui Musrenbang dengan tujuan sama dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Batam.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Batam Komisi IV, Suardi Tahirek menilai anggaran untuk Kanpora

Pospera Buka .....

Pospera Kepri, Rizki Faisal di posko pendaftaran relawan NKRI di Tiban I, Blok C no.6, Rabu (23/11).

Melihat antusias masyarakat Kepri, lanjut Rizki, pihaknya menargetkan bisa menghimpun dan mberangkatkan 3000 relawan dari etimasi 1000 massa yang ditargetkan oleh DPP Pospera.

Sesuai hasil rapat Pospera bersama simpul organisasi lainnya, pendaftaran mulai dibuka Rabu (23/11) pada pukul 15.00 WIB, dan akan ditutup menjelang pemberangkatan.

"Meski hanya ditargetkan 1000 relawan, tapi melihat antusias masyarakat Kepri, kami optimis bisa 3000 relawan," terangnya.

Ditanya tentang jadwal pem-

Syaiful Bahri sambungan Hal. 9

berangkatan relawan, Ketua DPD Pospera Kepri Hazhari mengaku jadwal masih tentatif. Sebab menurutnya sangat ditentukan oleh kondisi politik nasional yang sewaktu-waktu berubah.

"Keberangkatan masih tentatif, semua tergantung kondisi nasional. Dan kami sifatnya menunggu instruksi pusat," ujar aktivis Kepri ini.

Pospera dan relawan, lanjutnya, siap menjadi tameng alias pagar betis dalam mengamankan istana, dan juga menjaga sistem demokrasi Pancasila dan NKRI. "Kami siap jadi tameng atau pagar betis dalam mengamankan istana," tegasnya.

Secara rinci ada empat poin yang menjadi seruan Pospera. Per-

Jong Hua ..... na Prakarsa, dan tindakan intimidasi yang diterimanya.

"Saya sangat menyesalkan sikap bos PT Citra Buana Prakarsa dan tindakan oknum aparat keamanan yang campur tangan dalam sengketa lahan Ponpes.

Saya sempat dicekik dan diludahi oleh oknum aparat. Saya bingung mengapa oknum aparat berurusan dengan lahan kami," ungkapnya.

Terkait masalahan tersebut, Sekretaris Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Batam, Perwira Gatra turut angkat bicara. Menurutnya, tak masanya lagi bagi pengusaha melakukan pemaksaan kemauan dan kehendak dengan mengerahkan aparat, untuk menekan dengan mengintimidasi masyarakat.

"Negara kita ini negara hukum. Segala sesuatunya ada aturan dan ketentuan Undangundang yang berlaku. Jangan mentang-mentang pengusaha, mereka bisa berbuat dengan sekehendak hati sehingga merugikan orang lain. Apalagi ponpes itu untuk kepentingan pendidikan generasi bangsa serta masyarakat," kata Perwira, usai mengikuti acara silaturahmi Gubernur Kepri dengan FKPD. Menurut Perwira, hampir semua permasalahan bangsa ditimbulkan oleh sikap kita yang tidak menghormati, dan tidak mengahargai akan hakhak orang lain. Apalagi, seseorang yang merasa kuat, hebat, serta memiliki harta melimpah, sehingga bisa berbuat dengan seenaknya terhadap masyarakat awam.

"Inilah sikap yang jadi pemicu, serta timbulnya sebuah permasalahan bangsa. Termasuk masalah kepemilikan lahan

yang sebentar lagi berganti menjadi Dispora minimal harus ada pada angka Rp20 miliar, agar dalam menjalankan sejumlah program kepemudaan dan keolahragaan bisa tepat sasaran.

"Hal terpenting disini Kanpora harus bisa menggali potensi para atlit jangan hanya di Maindland saja namun juga kawasan Hinterland karena disana potensi sangat besar," tandas Politisi Nasdem ini. (cw56)

tama, menjaga keutuhan NKRI dan Ideologi Pancnsila serta mempertahankan pemerintah konstitusional yang dipilih rakyat. Kedua, tidak menggunakan isu SARA untuk kepentingan politik, melakukan aksi teror yang ditujukan kepada rakyat dengan demonstrasi anarkis.

Ketiga, rela meregang nyawa demi keutuhan NKRI, dan wajib menjaga keutuhan dalam keberagaman dan perbedaan, serta menjaga Presiden Jokowi.

Dan keempat, bersama rakyat berjuang melawan semua upaya adu domba, bersama rakyat bergerak menyatukan seluruh elemen bangsa yang mencintai perdamaian, persatuan dan demokrasi tanpa diskriminasi. (ays)

sambungan Hal. 9 di Batam. Contohnya, terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian lahan oleh pihak BP Batam atas sebidang tanah," ungkap Perwira.

Kata Perwira, di satu sisi lahan sebelumnya telah dialokasikan oleh pimpinan terdahulu. Kemudian, datang si pengusaha untuk mencari lahan ke pimpinan yang baru. Lalu, mengalokasikan lagi lahan yang sama. Ini kacaukan jadinya...?," ungkap Perwira Gatra.

Berdasarkan informasi, lanjutnya, lahan seluas 5 hektar itu akan dibangun kawasan indus-

tri oleh PT Lindung Alam. Namun mereka bersama masyarakat akan terus bertahan sebab memiliki dasar hukum berupa PL. "Kami meyakini perusahaan itu tidak memiliki izin yang lengkap. Terutama soal izin Amdal dari Bapedal Kota Batam," paparnya.

Pantauan dilokasi, saat ini sejumlah alat berat sudah didatangkan ke wilayah panti asuhan. Bahkan, beberapa bagian dari panti asuhan itu tampak sudah diratakan dengan alat berat. ***

"Selaku pihak pemerintah, peran generasi muda sangat diperlukan, termasuk dalam mendukung program kami, dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dari itu sangat diharapkan sekali sokongan dan bantuan seluruh stageholder, agar Kepri ini menjadi daerah yang menciptakan lapangan kerja untuk meraih kesejahteraan masyarakatnya," harapnya.

Sementara itu, Brigjen TNI Yulius Stefanus, Kepala BIN Kepri mengatakan, penting dari masyarakat adalah mengawasi informasi media sosial sebagai salah satu bidang intelijen.

Sesuai perkembangan jaman dan kebutuhan hidup, ketergantungan terhadap handphone merupakan hal yang tidak terbendung lagi agar berintegrasi dalam media sosial. Sehingga, Indonesia jadi pengguna internet terbesar didunia.

"Namun, kalau kita tidak bisa memilah-milahnya, komunikasi dan informasi itu sangat rentan jadi penyebab sebuah konflik. Pasalnya, pemahaman informasi itu belum tentu aktual. Karena masih diragukan

Warga Minta ..... sangat dibutuhkan masyarakat setempat, bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

"Kita mewanti-wanti, jangan sampai setelah rampung baru kemudian dikomplain karena tidak berfungsi semestinya dalam meminimalisir banjir," tegasnya.

Dalam pantauannya secara kasat mata, kata aktivis Batam ini, pengerjaan drainase tersebut terkesan asal jadi bila dipandang dari kedalaman, bentuk dan posisinya.

Padangan yang sama juga disampaikan Liston, warga setempat yang secara blak-blakan mengatakan ada dugaan proyek drainase tersebut dikerjakan asal jadi dan diprediksi akan cepat rusak kembali. Pasalnya, pada saat pengerjaan proyek drainase itu tak sesuai yang diharapkan masyarakat setempat.

"Saya duga drainase itu cepat rusak kembali. Karena saya lihat tak sesuai dengan bestek yang diharapkan masyarakat. Percuma diperbaiki kalau cepat rusak, apalagi saat ini musim hujan," ujarnya Liston.

Maka dari itu, warga setempat pun berharap sekali agar pemerintah kota Batam secepatnya turun tangan untuk

sumber serta kebenarannya," kata Yulius.

Sementara itu, Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian menyampaikan secara tidak sadar era digital sebenarnya sudah merusak para penggunanya sehingga tanpa disadari merusak moral. Bahkan dapat menciptakan konflik di masyarakat.

"Mari kita sadari bersama bahwa era digital yang digunakan dibaca dunia, jadi jangan mudah melempar konflik di medsos yang berujung saling cerca antarasesama kita," ujarnya.

Kata dia, era digital saat ini harus diawasi dan dikontrol karena dampaknya itu memecah bangsa Indonesia. Seperti yang terjadi di Batam ini, yang diisukan tidak kondusif.

"Awalnya, semua permasalahan di Batam ini dibungkus dengan isu yang apik. Yaitu dimulai dengan isu kenaikan UWTO, dan eksekusi lahan yang berujung dengan unjuk rasa, dan pembakaran rumah warga.

Sementara Forum Persaudaraan Habib Batam, Said mengatakan, pihak nya sangat menyambut baik acara silaturahmi

sambungan Hal. 9 mengecek, supaya pihak kontraktornya jangan asal-asalan membangun proyek tersebut.

"Intinya, pihak pemerintah kota Batam, jangan tutup mata dengan proyek drainase tersebut.

Karena warga sangat berharap pembangunanya dikerjakan dengan bagus untuk masyarakat banyak," kata Liston.

Pemberitaan sebelumnya, warga kesal dengan pengerjaan saluran drainase di tempat mereka. Soalnya pengerjaan drainase tersebut terkesan asal jadi, dan tidak dilengkapi plang proyek.

Ketua RT01/RW12 perumahan Bida Ayu, Saut Pardede mengatakan kalau pengerjaan drainase itu terkesan asalasalan. Pasalnya, proyek pengerjaanya tak tembus ke saluran besar yang ada di pinggir jalan raya.

"Kita sangat menyesalkan pengerjaan proyek drainase yang ada di tempat kita (Perumahan Bida Ayu Mansang, red), pasalnya pengerjaannya tidak tembus sampai ke saluran besar yang ada di pinggir jalan raya," kata Saut Pardede.

Kata dia lagi, pengerjaan proyek drainase itu sudah berjalan selama satu bulan lebih, tetapi tak ada papan plang proyeknya. "Aneh, sudah sebu-

Tak Kenal ..... sejumlah top managemen, diantaranya Tedi Guswana selaku senior marketing manager, Ferdi selaku estate manager, Dipa Teguh selaku promotion manager, Opang selaku senior marketing serta lainnya.

Ditempat yang sama, ketua rombongan APL, Tedi Gusnawan mengaku sangat terbantu dengan berbagai pemberitaan yang dilakukan berbagai media di Batam. Karenanya menurut Tedi, hubungan yang baik tersebut harus terus dibina agar citacita bersama bisa terwujud.

"Pemberitaan media massa selama ini cukup membantu publikasi ke masyarakat. Ini kerjasama yang menguntungkan dan perlu terus dibina," katanya.

Sebagai pengembang terkemuka, lanjutnya, Agung Podomoro akan berupaya menjadi kawasan hunian terpadu yang memberikan kenyamanan penghuninya, serta konsisten. Se-

yang dilaksanakan Gubernur Kepri bersama SKPD, serta seluruh aliansi ormas Batam tersebut. Sehingga, dapat memberikan nuangsa kedamaian, kebersamaan untuk kesejukkan bagi warga Batam dan Kepri ini.

"Tetapi, disatu sisi mungkin banyak kalangan menjadi kecewa dan kebakaran jenggot oleh perbuatan seseorang yang telah berbuat yang tidak baik dengan menistakan agama. Nah, hal inilah yang perlu siluruskan," kata Said.

Menyangkut agenda demo damai 2 nanti, sebut Said, yaitu tidak lain hanya minta keadilan atas masalah yang terjadi. Sebagai contoh, selama ini setiap pelaku penista agama selalu mendapatkan perlakuan yang setimpal dengan cepat dan tegas.

"Nah, hal seperti itulah yang diharapkan umat Islam dan seluruh masyarakat, sehingga tidak menjadi berlarut larut. Kalau saja polisi bisa menindak lansung apa yang dilakukan Ahok, tentu umat Islam akan tenang dan tidak berbuat hal yang aneh-aneh," pungkasnya. (par/vnr)

lan berjalan, tapi tidak ada plang proyeknya," ungkap Saut.

Semenjak dilaksanakan pengerjaan proyek drainase tersebut dirinya sudah bertemu dengan pemilik proyek tersebut untuk menyampaikan bahwa yang mereka ajukan saluran drainase tersebut agar dibuat lurus. Tetapi malah pemilik proyek tak menanggapinya.

Sambungnya dia kembali, kalau drainasenya itu dibuat belok, maka bisa dipastikan kalau Perumahan Bida Ayu tetap akan menjadi langganan banjir. ''Setiap kali hujan selalu pasti banjir, makanya kami berharap dengan adanya pengerjaan drainase ini tidak ada lagi banjir, namun yang menjadi persoalan proyeknya tak sesuai dengan yang diinginkan," tegas Saut.

Sementara itu, Peri Sianturi, salah satu pekerja di proyek tersebut menuturkan kalau papan proyek tersebut belum dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota.

Saat ditanya pun berapa lama pengerjaan proyek dan berapa dana yang dianggarkan untuk pengerjaan proyek tersebut, Peri mengaku tak tahu. (ded)

sambungan Hal. 9 bagai contoh, kalau dari awalnya sudah apartemen, maka selamanya akan tetap menjadi apartemen.

"Kami memberikan garansi bahwa keberadaan Agung Podomoro tidak akan lari dari konsep awal," terangnya.

Sementara terkait produk, dijelaskan sekilas oleh Tedi, bahwa berbagai pilihan menarik dengan tenan-tenan ternama akan hadir dalam satu kawasan terpadu tersebut, seperti halnya starbuck, exelso dan tenan yang adanya di kota-kota besar.

"Tak perlu beranjak ke tempat lain untuk menikmati hal yang berbeda, karena semua ke-

butuhan tersaji dalam kawasan ini," terangnya.

Meski tergolong istimewa dan ekselusif, kata pria asli Palembang ini, serta hadir dengan konsep ramah lingkungan, namun harga-harga unit di kawasan ini sangat terjangkau, misalnya harga satu unit apartemen dimulai dari Rp400 jutaan.

Dalam kesempatan penuh keakraban tersebut, juga dilakukan diskusi dan saling bertukar pikiran antara jajaran Haluan Kepri dengan Agung Podomoro Land, khususnya terkait perkembangan investasi property di Batam dari tahun ke tahun. (ays)

Editor: Amir Layouter: Mario

CMYK

11

karimun

Kamis, 24 November 2016

Jangan Palsukan Surat Lahir KARIMUN (HK) — Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karimun M Tahar mengingatkan kepada seluruh bidan yang ada di Kabupaten Karimun untuk tidak sembarangan mengisi surat keterangan lahir kepada anak yang baru dilahirkan, karena bisa terjerat hukum.

Ilham Liputan Karimun "Kepada para bidan yang membantu proses kelahiran agar jangan sampai sembarangan menulis atau menempatkan nama

ayah dan ibu dalam surat keterangan kelahiran seorang anak. Apalagi, anak tersebut ternyata diangkat oleh orang tua lain. Kalau salah dalam penempatan itu, bisa berujung ke proses hukum," ungkap Tahar,

Rabu (23/11).

Kata Tahar, menulis nama orang tua angkat di dalam surat keterangan lahir, adalah perbuatan yang melanggar undang undang dan bisaterjerat hukum. Sudah banyak kasus seperti itu terjadi di daerah lain, yang karena kesalahan atau kelalaian dari bidan ternyata malah berujung pada proses hukum.

Menurutnya, nama orang tua angkat tidak boleh tertera dalam surat keterangan lahir, karena tidak sah secara agama dan negara. Hal ini dapat terjerat Undang Undang 24

tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam salah satu pasalnya disebutkan, memberikan keterangan untuk datadata yang palsu, dan dapat terjerat pidana selama 2 tahun penjara, serta denda sebesar 75 juta rupiah.

Bukan hanya terkait masalah hukum, namun menulis nama orang tua angkat dalam surat lahir anak bisa mempersulit masa depan anak tersebut di kemudian hari. Anak yang tak tahu apa-apa akan mendapatkan kesulitan ketika harus mengurus adimistrasi atau keperluan tertentu nantinya.

"Apabila terjadi kesalahan dalam surat keterangan kelahiran anak sejak kecil, maka sampai dewasa anak itu akan terus mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi. Kasihan juga jika anak-anak mengalami hal itu. Harapan dan cita-cita mereka akan terganjal hanya karena kesalahan administrasi masa kecil," tuturnya.

Untuk itulah, dia menekankan kepada bidan agar betul-betul hati-hati dalam mengisi nama orang tua anak.

Jangan karena kelalaian bidan atau karena faktor lainnya, masa depan anak

akan terhambat.

Dia meminta kepada para orang tua yang akan mengadopsi anak juga jangan gegabah dalam mengisi soal administrasi anak.***

M Tahar

ILHAM/HALUAN KEPRI

PENYULUHAN HUKUM — Para pelajar tingkat SLTA di Pulau Karimun mengikuti penyuluhan hukum di Gedung Nasional, Rabu (23/11). Kegiatan ini diselenggarakan Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

Pelajar Diberi Penyuluhan Hukum KARIMUN (HK) — Sebanyak 100 orang pelajar dari tingkat SLTA yang ada di empat Kecamatan di Pulau Karimun Besar yakni Kecamatan Karimun, Tebing, Meral dan Meral Barat

mendapatkan penyuluhan tentang hukum dan bahaya narkoba di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun, Rabu (23/11).

Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun itu

mendapat apresiasi dari para peserta. Para pelajar SLTA dengan serius menyimak pemaparan dan berbagai narasumber yang sengaja memberikan pencerahan tentang hukum kepada mereka.

Antusiasme pelajar itu dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang muncul dari para peserta tentang peranan dan ruang lingkup hukum. Rasa

ingin tahu para peserta itu makin membuat semangat narasumber terpacu memberikan pemahaman hukum. Tak ayal, penyuluhan hukum tersebut berjalan dengan lancar.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Nurbaiti Dwi Kurnia mengatakan, tujuan penyuluhan hukum tersebut untuk meningkatkan wawasan dan pe-

mahaman hukum bagi para pelajar guna terwujudnya generasi muda yang cerdas sadar dan taat hukum.

“Kegiatan ini untuk memberi pemahaman pada generasi muda khususnya anakanak yang duduk di bangku SLTA agar mereka paham dan tahu tentang hukum. Kalau soal bahaya narkoba mungkin semua orang sudah tahu karena sosialisasi dan bahaya narkoba sudah sering dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintahan,” ungkap Nurbaiti.

Kata Nurbaiti, pema-

Saber Pungli Segera Dibentuk KARIMUN (HK) — Setelah terbentuknya Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan

Armaini

Liar (Pungli) di tingkat Provinsi Kepri, maka dalam waktu dekat Saber Pungli Kabupaten Karimun juga bakal segera dibentuk. Pembentukan Saber Pungli Karimun masih menunggu instruksi dari Bupati Karimun Aunur Rafiq.

“Setelah terbitnya Peraturan Presiden no 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka dibentuklah Satgas Saber Pungli di tingkat pusat, dilanjutkan ke tingkat provinsi dan kemudian tingkat kabupaten/kota di Indonesia,” ungkap Kapolres Karimun AKBP Armaini di ruang kerjanya belum lama ini.

Kata Armaini, Satgas Saber Pungli di Karimun akan melibatkan lintas sektoral, mulai dari Pemkab Karimun, Polres, Kejari Karimun dan in-

CMYK

stansi lainnya. Tugas dari Satgas Saber Pungli tersebut adalah untuk mengawasi segala bentuk pelayanan publik di berbagai institusi pemerintah.

“Sebelum tim Satgas Saber Pungli terbentuk, tentu saja harus disusun rencana kerja (renja), menampung dulu masukkan-masukkan masyarakat. Setelah terbentuk, maka tim itu akan bekerja menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi dalam mengawasi segala bentuk pelayanan publik,” jelas Armaini.

Kapolres menyebut, pihaknya tidak main-main soal sanksi bagi anggotanya yang melakukan pungutan liar kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kepolisian. Dia meminta kepada masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan

jika ada anggotanya yang melakukan pungli.

“Saya meminta kepada masyarakat Karimun, jika ada anggota saya yang melakukan pungli kepada mereka ketika memberikan pelayanan terkait pengurusan perizinan tertentu, maka silakan laporkan langsung kepada saya. Saya akan menindak anggota tersebut dan memberinya sanksi,” tuturnya.

Menurutnya, berdasarkan instruksi dari Presiden dan Kapolri, ada yang namanya Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Jika memang ditemukan aparatur negara yang melakukan pungli, maka silakan laporkan kepada penegak hukum dan akan langsung ditindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

“Ini bukan atas perintah saya, melainkan atas instruksi Presiden dan juga

haman hukum harus diberikan kepada peserta didik sejak dini atau semasa usia sekolah. Sehingga, anakanak tersebut sudah paham dan memahami apa itu hukum dan bagaimana mematuhi hukum yang ada.

Dengan begitu, maka anakanak akan semakin sadar tentang hukum itu sendiri.

Dirinya berharap, materi yang disampaikan para narasumber dalam penyuluhan itu bisa meresap di hati para pelajar. Sehingga, bisa bermanfaat bagi mereka dan dapat menyampaiKapolri. Kami akan melakukan penindakan, jika memang ada laporan perbuatan pungli yang dilakukan oknum anggota kepada masyarakat. Maka dari itu, masyarakat tak usah takut untuk melaporkan jika memang ada indikasi pungli,” tuturnya.

Armaini menyebut, di Mapolres Karimun ada beberapa bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Izin Mengemudi (SIM) laporan kepolisian di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) kepada masyarakat yang hendak melaporkan suatu perkara.

“Biaya yang dikenakan untuk semua bentuk pengurusan itu hanyalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bila ada anggota yang meminta uang diluar PNBP itu, maka uang yang diminta

kan lagi kepada teman-teman mereka nantinya. Baik itu teman-teman di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal. Dan yang paling penting adalah keluarga.

Beberapa narasumber yang ikut andil dalam kegiatan penyuluhan itu berasal dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepri serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun.

Kegiatan itu juga diselingi dengan diskusi dan tanya jawab antara narasumber dengan para pelajar sebagai peserta. (ham) tersebut sudah berarti pungli. Masyarakat harus cerdas mencermati ini.

Laporkan saja jika ada temuan,” kata Armaini.

Dikatakan, hingga saat ini di Polres Karimun belum dibangun posko untuk pengaduan terhadap pungli. Meski begitu, dia tetap menerima pengaduan dari masyarakat jika memang masyarakat menemukan adanya indikasi pungli dengan melaporkan kepada dirinya, baik melalui nomor ponsel maupun laporan langsung.

Ke depan, katanya, Polres Karimun telah mempersiapkan sebuah aplikasi pengaduan kepada masyarakat, sehingga masyarakat cukup mengakses aplikasi tersebut untuk melaporkan hal tersebut. Aplikasi tersebut menyerupai Panic Bottom yang telah digunakan dibeberapa daerah lain. Jika melihat pungli, tinggal foto dan laporkan melalui aplikasi tersebut. (ham)

Editor: Andi, Layout: Parlin

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

12

anambas

Kamis, 24 November 2016

FIBER IKAN — Sejumlah fiber ikan milik para nelayan tampak tersusun dan siap dibawa ke Tanjung Pinang.

Nelayan Kesulitan Angkut Ikan ANAMBAS (HK) — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) terus berupaya mencari solusi agara ikan hasil tangkapan nelayan dapat diangkut dan dijual keluar daerah itu.

Yudi Liputan Anambas Seperti diketahui di Anambas masih belum me-

miliki kapal angkut ikan khusus, dan hanya memiliki kapal Kargo.

"Nelayan dapat mengirim ikan namun kapal kargo yang mengangku mesti harus

memiliki izin angkut," kata Bupati KKA Abdul Haris,SH Rabu (23/11).

Orang nomor satu Anambas itu berencana ke depannya dari hasil tangkapan nelayan tersebut harus ada yang mengakomodir pendistribusiannya, hal itu untuk mempermudah dalam pengawasan oleh pemerintah daerah.

Lebih jauh Haris juga mengungkapkan, saat ini

Buat KTP Jadi Mahal Jika Harus Ke Tarempa ANAMBAS (HK) — Rusaknya alat perekam Pembuatan E-KTP dikecamatan Jemaja mesti menjadi perhatian. Pasalnya jika masyarakat yang belum memiliki E KTP tentu akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk membuatnya.

Abdullah Sani, Camat Jemaja mengatakan, pihaknya meminta pertimbangan kepada pemerintah daerah agar alat itu dapat diperbaiki, karena akan besar biaya yang mesti dikeluarkan jika harus membuat KTP di Tarempa.

"Kalau ke Tarempa untuk membuat KTP itu besar biayanya bagi masyarakat, apalagi untuk mereka yang menengah ke bawah," demikian dismpaikan Sani, Rabu (23/11).

Sani mengungkapkan, apabila ke Tarempa tidak cukup hanya Rp200 atau 300 ribu saja, bisa sampai sejuta, karena selain ongkos masyarakat juga harus menginap di sana.

"Tentunya kasian ma-

syarakat harus mengelaurkan dana hampir Rp1 juta hanya untuk membuat KTP," keluhnya.

Sani juga menyampaikan sejumlah persoalan kepada sejumlah Anggota DPRD yang datang ke Kecamatan Jemaja belum lama ini, diantaranya Pjs Kades Desa Air Biru yang akan mengundurkan diri, dan masih belum diterima pengunduran dirinya.

Hal ini dikarena sebelum mengudurkan diri harus menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa terlebih dahulu," jika ingin mengudurkan diri selesaikan dulu tanggung jawabnya," tegasnya.

Selain itu Ada hal lain yang juga mesti dipertimbangkan yakni tidak mungkin dalam satu tahun Pjs Kades diganti sebanyak dua kali. Sani juga menyarankan alangkah baiknya kades tersebut menunggu sampai Pilkades tahun 2017 dan terpilih Kades Definitif.

"Kita tunggulah sampai selesai Pilkades dulu," jelasnya.

Kendati demikian Sani menambahkan terkait Pengunduran diri PJs tersebut pihaknya akan terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan Bagian Pimdes bila perlu ke bupati.

Persoalan yang terjadi didesa Air Biru itu Sambung Sani adalah kebijakan Kades yang menetapkan RT itu harus tamat SD, sedangkan SDM didesa tersebut masih belum mempuni untuk menerapkan peraturan tersebut.

"Ada kebijakan-kebijakan tabu yang dibuatnya sehingga membuat masyarakat bertanyatanya," tukasnya.

Pada kesempatan itu Sani juga menyampaikan, untuk penggunaan dana desa di Kecamatan Jemaja sudah maksimal dan tepat sasaran, bahkan dapat dilihat dari fakta di lapangan tidak ada permasalahan baik itu pencairan maupun pengelolaanya.(yud)

pemerintah daerah juga belum bisa menghitungjumlah ikan yang didistribusikan keluar daerah maupun yang dikonsumsi oleh masyarakat anambas. Oleh karena itu perlu diatur manejemenya dengan baik dan pemerintah akan membuat regulasi peraturan daerah terkait penghasilan ikan.

"Kedepannya akan kita atur sebaik mungkin agar daerah dapat menga-

wasi dan menata para nelayan demi menciptakan nelayan yang profesional," bebernya.

Haris menambahkan, saat ini pengetahuan nelayan lokal masih bisa dikatakan cukup minim dan harus dilakukan pembinaan. Pihaknya lanjut Haris juga memperhatikan bantuan bagi nelayan selama ini terkait perlengkapan dan peralatan

alat tangkap sudah ada diperbantukan, namun pembinaan untuk nelayan menjadi lebih profesional akan diprioritaskannya.

"Kita akan mencari investor pengelola ikan, tentu yang berskala besar," paparnya.

Haris meyakini jika pengelolaan ikan dilakukan dengan benar oleh tangan yang profesional, tentu akan bisa meningkatkan pendapatan bagi nelayan

yang lebih baik. Diketahui ikan yang ada dilaut anambas cukup berlimpah ruah dan sudah berapa banyak para nelayan asing yang ditangkap oleh aparat keamanan saat mencuri ikan dilaut perairan Anambas.

"Kita memiliki kakayaan laut seperti ikan cukup menjanjikan, namun perlu dikelola oleh pihak yang profesional," tutupnya.***

Anambas Dapat Penghargaan Sistem Lelang Elektronik ANAMBAS (HK) — Sebanyak 133 Paket Proyek yang dilelang oleh LPSE pada tahun 2016 menyedot anggaran sekitar Rp164 miliar. Dari Rp164 miliar pagu anggaran untuk seluruh paket proyek tersebut, sebanyak Rp122 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan jumlah paket proyek sekitar 57 paket dan sisanya sekitar Rp42 miliar itu murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diluar DAK dengan jumlah paket proyek sebanyak 76 paket.

"Dana Alokasi Khusus lebih mendominasi paket proyek di Anambas," demikian disampaikan Tetty Arnita, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas (K-

KA), Rabu (23/11).

Mantan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) itu menyebutkan, sebenarnya jumlah paket tersebut mencapat 138 proyek. Kendati demikian dari 138 tersebut yang masuk dalam proses pelelangan sebanyak 133 paket proyek. Sementara itu sisanya sebanyak 5 paket lainnya ditunda pengerjaannya.

Lebih jauh Tetty mengungkapkan, dari 133 paket yang sudah dilelang dan dikerjakan tersebut, 74 paket merupakan proyek fisik, 21 paket pengadaan dan 32 lainnya merupakan paket konsultasi serta ada enam paket jasa lain-lain.

"Yang diluar DAK paket pekerjaannya lebih banyak, namun nilainya lebih

kecil, sedangkan yang DAK itu lebih besar," tuturnya.

Tetty menambahkan, rata-rata proyek yang ada sudah dikerjakan, dan realisasinya ada yang mencapai 80 persen bahkan sudah ada yang telah selesai pengerjaanya.

"Kita rata-ratakan mencapai 80 persen saat ini," bebernya.

Masih kata Tetty pihaknya mengetahui hasil realisasi tersebut dari Monitoring Evaluasi yang dilaksanakan pada bulan september silam.

"Monev inilah dilakukan pengecekan dan menjadi bahan pelaporan. Biasanya kalau dulu Monev dilaksanakan per Triwulan, namun untuk saat ini tidak bisa karena efesiensi anggaran, jadi dilaksanakan hanya dua kali, sete-

lah september kemarin dilaksanakan lagi pada bulan Desember mendatang," jelasnya.

Pada kesempatan itu Tetty juga menyampaikan bahwa Anambas menjadi salah satu diantara empat Kabupaten lain seperti Natuna, Tal Laut dan Mentawai yang mendapatkan Penghargaan Fighting Spirit dalam penyelenggaraan LPSE karena dengan keterbatasan yang ada serta berada di pulau terluar masih dapat melakukan pelelangan dengan menggunakan sistem elektronik.

"Kita menjadi salah satu yang dapat penghargaan dari rakornas di Jakarta yang mampu menyelenggaran Pelelangan dengan Sistem elektronik dengan keterbatasan yang ada," tutupnya.(yud)

YUDI/HALUAN KEPRI

FOTO bersama Abullah Sani Camat Jemaja Kiri bersama Anggota DPRD KKA Ayub dan Firman Edy.

Editor: Nico, Layout: Hestu Purwanto

13

natuna

Kamis, 24 November 2016

PLN Tak Mau Alirkan Listrik ke Puskesmas NATUNA (HK) — Sejak berdiri hingga 10 tahun beroperasi, Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) Pulau Laut belum tersentuh dan dialiri listrik. mengalirkan listrik ke Faturrahman Liputan Ranai Kepala Puskesmas, dr.

Idhar berkata, dulu Pulau Laut pernah ada listrik milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Perusda Natuna, dan belakangan ini PLN datang menggantikan Perusda untuk meladeni keperluan daya listrik di Pulau Paling Utara Indonesia itu.

"Listrik di Puskesmas masih pakai genset karena perusahaan listrik belum ada yang bersedia

sana. Perusda dulu tidak mau, dan sekarang PLN juga belum bersedia. Kalau genset kita rusak, otomatis di Puskesmas gak ada daya listrik sama sekali. Kondisi ini hampir 10 tahun belum ada perubahan," kata dr. Idhar di Kantor Haluan Kepri, Perwakilan Natuna, kemarin. dr. Idhar mengaku, pihaknya sudah berkali-kali meminta kepada perusahaan pengelola listrik itu, hanya saja permintaan itu ditolak terus dengan ala-

san yang banyak dan sulit di terima.

Dulu, sambungnya, Perusda beralasan kekurangan trapo sehingga perushaan itu tidak sanggup mengalirkan listrik ke pusat kesehatan masyarakat itu.

Kemudian, katanya lagi, belakangan ini pihaknya meminta kepada PLN yang baru saja masuk dan beroperasi di Pulau Laut dan jawaban yang diterima pun tidak jauh beda dengan jawaban Perusda. PLN berdalih akan melakukan pemasangan listrik secara berkala di Pulau Laut hingga batas waktu yang tidak bisa dikemukakan.

"Tempat kami tidak jauh dari persimpangan kabel PLN, tidak sampai seten-

gah kilo, cuma alasannya macam-macam lah. Dulu Perusda katanya tidak ada trapo dan skarang PLN akan dipasang secara bertahap. Tak paham lah kami dengan sikap mereka," tandas dr. Idhar.

Ia berkata, ketiadaan listrik itu menjadi kendala tersendiri bagi pihaknya dalam menjalankan upayaupaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Kalau genset kita rusak, kadang kita tidak bisa berbuat banyak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena ada sejumlah peralatan kesehatan memerlukan daya listrik. Begitu pula pada saat-saat tertentu pelayanan kita mutlak me-

merlukan listrik, misalkan ada masyarakat sakit di malam hari, payah kita mengobatinya kalau genset kita mati," ungkapnya.

Bila terjadi kerusakan, ujarnya, proses perbaikannya kadang tidak cukup waktu satu hari apalagi kerusakan terjadi pada onderdil yang memang tidak tersedia di Natuna, upaya perbaikan akan memerlukan waktu hingga berminggun-minggu.

"Kita berharap ada semcam penekanan dari pemerintah kepada perusahaan pengelola listrik, agar segera bisa mengalirkan listrik untuk Puskesmas agar kita lebih leluasa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," harapnya.***

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

BELA NEGARA — Letnan Dua (letda) Jayadi menyampaikan materi pengetahuan mengenai bela negara. Menurutnya masyarakat Natuna merupakan bagian dari bangsa yang paling setia dalam hal untuk membela negara.

Warga Natuna Pembela Negara yang Setia NATUNA (HK) — Komandan Lanal Ranai, Kolonel Laut (P) Arif Badrudin melalui Paur Idik Den Pomal Ranai, Letda Jayadi mengatakan warga Natuna sejatinya merupakan pembela negara yang paling setia di perbatasan. Hanya warga Natuna yang siap menjaga negara di perbatasan sejak lahir hingga meninggal dunia.

Letda Jayadi menegaskan, bela negara bukan hanya kewajiban satua atau dua pihak saja, melainkan bela negara itu meru-

pakan kewajiban semua elemen bangsa termasuk masyarakat.

"Bela negara itu kewajiban semua orang, termasuk masyarakat Natuna.

Jadi kewajiban bela negara itu bukan hanya kewajiban tentara atau polisi saja.

Dan saya percaya sekali masyarakat Natuna paling setia membela negara kita ini," tegas Letda Jayadi kepada sejumlah warga Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, kemarin.

Letda Jayadi berpenda-

pat, masyarakat Natuna secara tidak langsung sudah membela negara, bahkan mereka setia membela negaranya sejak dalam kandungan hingga wafat.

"Bisa dibayangkan apa jadinya kepulauan dan perairan ini bila tidak ada masyarakat Natuna. Dengan tinggalnya bapak ibu di sini, itu artinya bapak ibu telah membela negara. Menurut saya masyarakat Natuna jadi pembela negara yang paling setia di sini," tegasnya.

Ia menekankan agar per-

an bela negara itu dapat ditingkatkan oleh masyarakat melalui kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan kedaulatan dan kemanan negara.

"Karenanya, bila ada hal-hal yang mencurigakan mengenai keamanan, bapak - ibu bisa menginformasikannya kepada TNI maupun polisi. Dengan ini lah salah satu jalan kita membela negara.

Dan kerjasama semacam ini harus kita tingkatkan," tegasnya mengakhiri.

Kades Kelanga, Muslim meminta kepada warganya agar dapat bersifat terbuka dengan TNI - Polri terutama sekali menyangkut sharing informasi.

"Sekarang bapak-ibu udah jelas mendengar penjelasan dari bapak tentara, bapak - ibu jangan takut dan segan menyampaikan informasi kepada bapakbapak TNI dan Polisi, beliau-beliau ini menjaga dan melindungi kita dari ancaman kejahatan," himbaunya mengakhiri. (fat)

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

WABUP Ngesti didampingi Kadis DKP, Wahyu Nugroho meninjau Gedung Koperasi Nelayan Perbatasan Mutiara Ujung Utara (KNPMUU). Koperasi ini membuat pemerintah bangga.

Masyarakat Berswadaya, PemerintahBangga NATUNA (HK) — Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengaku bangga menyaksikan semangat warga Natuna menyambut program percepatan pembangunan Natuna yang dicanangkan pemerintah pusat.

Masyarakat meresponnya dengan kegiatan-kegiatan swadaya.

Wabup Ngesti berkata, di sektor perikanan masyarakat Natuna sudah mulai berbondongbondong membangun koperasi secara swadaya.

Mereka menyadari betul bahwa program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat itu memerlukan lembaga yang dimiliki masyarakat.

“Saya apresiasi sekali kepada masyarakat yang telah merespon dengan cepat apa yang jadi keinginan pemerintah pusat. Mereka secara swadaya membangun koperasi terutama sekali yang bergerak dibidang perikanan,” kata Wabup Ngesti di Desa Cemaga Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, kemarin.

Hingga saat ini, sedikitnya ada 37 kooperasi baru yang dibangun masyarakat Natuna yang berada di bawah naungan kelompok usaha bersama (KUB) yang juga dibangun atas inisiatif masyarakat itu sendiri.

Menurutnya, lembaga usaha milik masyarakat ini sangat membantu dan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan program pembangunannya ke depan karena keberadaan dan kegiatan masyarakat sudah ter-

organisir dan terkelola dengan jelas.

“Inisiatif masyarakat ini membuat langkah pemerintah dalam membangun semakin mudah.

Saya melihat semangat ini sebagai gayung bersambut antara pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Ia pun berjanji akan mendorong dan mendukung sepenuhnya kooperasi dan kegiatan masyarakat itu agar semua segment-segment usaha perikanan dapat dipacu secepat mungkin di Natuna.

“Kami ingin semua bagian yang ada diperikanan ini bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat, mulai dari menangkap ikan, membudidayakan ikan, mengolah ikan, menjualnya, mengelolanya hingga saluran investasinya seperti halnya kooperasi ini.

Semua segment ini harus dipacu,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengaku akan mendorong masyarakat agar menjadi profesional di sumua segment usaha perikanan itu, karena menurutnya faktor SDM sangat menentukan dalam satu bidang usaha.

“Terus SDM juga kita akan dukung hingga menjadi profesional.

Karena bagaimanapun kayanya alam dan bagaimanapun canggihnya peralatan serta besarnya semangat masyarakat bila SDM tidak memiliki kemampuan, satu usaha tidak bakal bisa berjalan lancar. Maka kemampuan SDM juga harus dipacu,” tegasnya mengakhiri. (fat)

Jarmin Janji Tingkatkan Prestasi Atlit Daerah

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

KETUA KONI Natuna terpilih, Jarmin Sidik menyampaikan sambutan setelah terpilih.

NATUNA (HK) — Ketua KONI Natuna terpilih Jarmin Sidik berjanji akan meningkat prestasi atlet daerah melalui berbagai kompetisi kejuaran baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi.

Menurutnya, sumberdaya atlet daerah cukup bersaing dalam ajang pertandingan. Oleh karena itu kedepan, tidak ada lagi atlet luar yang diperbantukan di Natuna saat ber-

tanding dalam kejuaraan.

“Kita targetkan Porprov IV di Tanjung Pinang tahun 2018 mendatang kita murni andalkan atlet daerah. Tidak ada lagi atlet dari luar yang kita datangkan untuk bertanding membawa nama Kabupaten Natuna,” tegasnya.

Sebagai ketua terpilih sekaligus wakil rakyat di DPRD Natuna, Jarmin mengaku akan mengoptimalkan keberadaan KONI se-

laku wadah perkumpulan cabang olahraga di Natuna. Pembinaan akan lebih diprioritaskan demi kemajuan cabang olah raga.

Jarmin Sidik terpilih sebagai Ketua KONI Natuna setelah mengikuti pemilihan dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten Natuna ke-III di gedung Sri Serindit, Selasa (22/11) kemarin.

Ia terpilih sebagai ketua KONI Kabupaten Natu-

na tidak lepas dari dukungan rekan-rekan di 25 cabang olah raga yang tergabung dalam KONI. Oleh karena itu, dirinya berharap KONI menjadi lebih maju dan berprestasi.

“Saya mendapat 19 suara dari total 25 cabang olah raga yang tergabung di KONI. Selain saya, ikut maju saudara Wendriyadi dari cabang olah raga Ikatan Motor Indonesia,” tandasnya. (fat)

Editor: Edy Supriatna,Layout:Parlin

CMYK

14

lingga

Kamis, 24 November 2016

JEFRIADI/HALUAN KEPRI

BERIKAN SANKSI — Pemerintah setempat memberikan sanksi kepada masyarakat jika melepaskan hewan ternak yang berkeliaran di jalan-jalan umum Kota Dabo. Sanksi trsebut berupa denda Rp50 juta kepada pemilik ternak sesuai Perda.

KKP Lirik Potensi Perikanan Lingga LINGGA (HK) — Bupati Lingga Alias Wello didampingi Kepala Bapedda M Ishak dan Plt Kepala DKP, Kadistanhut dan Staf Khusus Bidang Tenaga Kerja melakukan presentasi tentang kebijakan Pemkab Lingga di dalam pemanfaatan potensi perikanan yang ada.

Jefriadi Liputan Lingga Presentase tersebut dilaksanakan di Kantor Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Selasa (22/11) lalu.

Dalam presentasi itu, Alias Wello menyampaikan, potensi budidaya perikanan baik yang di laut, air payau maupun perikanan air tawar sangat potensial di Kabupaten Lingga.

"Hal ini harus segera dimanfaatkn secara profesional. Selain itu dukung tehknologi, Diperlukan agar memberikan manfaat yang sebe-

sar besarnya kepada masyarakat. Kita berharap penuh dukungan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini," ujar Alias Wello.

Sementara itu Kepala Bapedda Kabupaten Lingga M Ishak yang ikut dalam tim saat presentasi memaparkan kalau Dirjen Perikanan KKP Slamet Soebjakto merespon positif paparan yang disampaikan Bupati Lingga Alias Wello dan tim.

Selain itu kata Isha, Slamet juga berjanji akan menurunkan tim ke Kabupaten Lingga pada bulan Desember nanti.

"Beliau juga berharap agar potensi budidaya perikanan di Kabupaten Lingga

ini diinformasikan juga ke BUMN-BUMN perikanan agar bisa menggarap bersama. Dirjen Budidaya sangat optimis dengan letak Kabupaten Lingga yg dekat dengan Batam, Tanjung Pinang dan negara tangga seperti mayasia dan Singapura, menjadi peluang yang baik untuk pemasaran hasil-hasil perikanan nantinya," kata Ishak.

Sementara itu beberapa lokasi sentara perikanan laut, air payau dan air tawar, menurut Ishak terdapat di seluruh daerah pesisir dan pulau yang ada.

"Untuk tambak udang dan ikan lokasinya tersebar di Pulau Lingga dan Singkep. Sedangkan tambak garam di Pulau Sebangka, Kecamatan Senayang," ujarnya.

Sementara untuk budidaya ikan laut, lokasinya banyak di sekitar pulaupulau di Kecamatan Senyang dan sekitar Kecamatan Singkep Pesisir.***

Kelautan-Perikanan Lingga Harus Cepat Digarap LINGGA (HK) — Sebagai pengembangan sektor kelautan dan perikanan baik laut, payau, dan tawar yang ada di Kabupaten Lingga memiliki potensi yang luar biasa dan harus secepatnya digarap.

Kepala Bappeda Lingga, M Ishak mengatakan pengembangan di sektor tersebut telah mendapat respon oleh Dirjen Budi daya Kementrian Kelautan dan Perikanan baru-baru ini.

“Potensi budidaya baik laut, payau maupun tawar yang ada di Kabupaten Lingga harus segera dimanfaatkan secara profesional yang didukung dengan tek-

Polisi Selidiki Kasus Pungli Suku Laut LINGGA (HK) — Polres Lingga segera menyelidiki dugaan pungli yang dilakukan salah seorang oknum PNS di Kecamatan Senayang terhadap warga Suku Laut Pulau Buluh, Desa Penaah, Kecamatan Senayang beberapa waktu lalu.

CMYK

Hingga saat ini korban penipuan oleh oknum PNS tersebut belum menerima kembali uang pungutan yang dikutip oknum PNS tersebut.

Dugaan pungli oleh oknum yang berinisial Akr terungkap ketika warga Suku Laut Awang Siah, di-

janjikan pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Namun sampai sekarang apa yang dijanjikan oleh oknum PNS tersebut hanya bualan belaka, karena sampai saat ini apa yang dijanjikan tidak ada kejelasan sama sekali.

Diketahui, pertama kali oknum PNS itu menjanjikan bantuan sebuah pompong dengan membujuk tiga orang masyarakat Suku Laut agar bayaran uang Rp1,6 juta. Mirisnya, tiga warga Suku Laut tersebut terbujuk.

nologi agar memberikan manfaat yang besar kepasa masyarakat,” ujar Ishak saat presentasi tentang kebijakan Pemkab Lingga dalam pemanfaatan potensi perikanan kedepan di hadapan Dirjen Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan pada, Rabu (23/11).

Dikatakan Ishak, besarnya potensi kelautan dan perikanan tersebut, Bupati Lingga berharap sekali dukungan dari KKP baik melalui dana APBN maupun investasi swasta, karena dengan kondisi APBD Lingga yang relatif rendan dan terendah di Pro-

vinsi Kepri hampir mustahil bisa menggarap sektor tersebut secara cepat.

Bahkan lanjut Ishak, Kabupaten Lingga saat ini sedang melakukan percetakan sawah, diharapkan juga bisa dikembangkan pengembangan mina padi. dan dalam menyiapkan rencana keterpaduan pengembangan pertanian dan perikanab juga sedang disiapkan master plane agrominapolitan oleh tenaga ahli.

“Dirjen Perikanan KKP Slamet Soebjakto merespon positif paparan yang disampaikan Bupati Lingga dan timnya. Mere-

Sebelumnya, Awang Syiah salah seorang korban menyebutkan, sampai sekarang yang dijanjikan tak kunjung sampai. Bahkan, dirinya mengaku, kedua temannya diminta Rp1 juta, masing-masing Rp500 ribu dan dirinya diminta Rp600 ribu.

Awang menambahkan, dua orang temannya itu meminta ganti rugi denga-

nnya pelaku yang menjanjikan pompong. Takut masalah ini makin melebarmbah, pelaku terpaksa mengganti sebesar Rp1 Juta kepada bersangkutan.

Hingga berita ini ditulis, Akr sampai sekarang belum memberikan keterangan. Bahkan ketika itelpon meski nada terdengar aktif, namun tak pernah diangkat.

ka berjanji akan menurunkan tim ke Kabupaten Lingga pada bulan Desember nanti,” ujarnya.

Bupati, kata Ishak, juga berharap agar potensi budi daya perikanan Kabupaten Lingga tersebut diinformasikan juga ke BUMN agar bisa menggarap bersama.

Kepala Dirjen Budi Daya KKP sangat optimis dengan letak Kabupaten Lingga yang dekat dengan Batam, Tanjungpinang dan negara tetangga. Karena hal ini menjadi peluang yang baik untuk pemasaran hasilhasil perikanan.(put)

Menanggapi permasalahan yang tak kunjung usai sejak beberapa bulan terkahir ini, Kapolres Lingga, AKBP Mudji Supridi, mengaku segera mengambil tindakan tegas terhadap kasus tersebut.

“Kasus ini pasti kita lidik. Dan persoalan tersebut ada kaitannya dengan pungli,” ujar Mudji, Rabu (23/11).(put) Editor : Afrizal, Layout :Parlin

15

Dunia

Kamis, 24 November 2016

Pinjaman Perumahan Pria Ini Ditolak Bank Tidak Miliki Kedua Tangan

BEIJING (HK) — Seorang pemuda yang tak memiliki kedua tangan, gagal mendapatkan pinjaman bank untuk membeli rumah.

Gara-garanya, pemuda ini tidak bisa memberikan sidik jari untuk kepentingan identifikasi pihak bank.

Wu Jianping (25), kehilangan kedua tangannya setelah tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat dia berusia lima tahun.

Meskipun Wu mampu untuk menulis tanda tangan dengan menggunakan mulutnya, sebuah bank di kota Zhengzhou, provinsi Henan, masih meminta sidik jari sebagai syarat verifikasi identitas.

Sayangnya, Wu tak bisa memberikan sidik jari karena

dia kehilangan dua tangannya.

"Verifikasi sidik jari adalah praktik umum karena tanda tangan bisa saja dipalsukan. Tak ada cara untuk memalsukan sidik jari," ujar seorang pegawai bank kepada harian China Daily.

Berkat publikasi kisah ini di media massa, sejumlah bank yang awalnya menolak permohonan pinjaman Wu, mulai berubah pikiran.

Biro manajemen perumahan kota Zhengzhou juga meminta bank agar mencari jalan lain untuk verifikasi identitas nasabah berdasarkan kasus yang menimpa Wu.(kom)

KOM

PRIA bernama Wu Jiangping (25) yang kehilangan kedua tangannya saat baru berusia lima tahun karena tersengat listrik.

Obama Beri Medali Kehormatan

Nikki Haley

Trump Pilih Perempuan Pengkritiknya Jadi Dubes PBB

NET

MENGALUNGKAN MEDALI — Presiden AS Barack Obama saat mengalungkan medali kehormatan untuk legenda bola basket AS Michael Jordan, dalam upacara yang berlangsung di Gedung Putih, Washington DC, Selasa malam, atau Rabu Wib (23/11).

Michael Jordan dan Robert De Niro WASHINGTON (HK) — Megabintang dan legenda hidup NBA, Michael Jordan, bersama aktor Hollywood Robert De Niro dan legenda musik dunia, Bruce Springsteen, adalah tiga di antara 21 tokoh yang menerima penghargaan the Presidential Medal of Freedom.

Penganugerahan penghargaan itu dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Selasa atau Rabu WIB (23/11) di Gedung Putih, Washington.

Acara penganugerahan gelar kehormatan tertinggi bagi warga sipil AS ini diberikan kepada bintang olahraga, seniman, ilumuwan, aktor, dan para dermawan.

Ini merupakan kesempatan terakhir bagi Obama untuk menganugerahkan gelar itu, sebelum ia turun dari kursi kepresidenan Januari 2017 mendatang.

"Seluruh tokoh yang saat ini ada di panggung, telah menyentuh saya secara luar biasa, dengan

cara mereka masing-masing," ungkap Obama seperti dikutip AFP. "Hal itu sangat berarti, ketika anda berpikir tentang jajaran orang yang luar biasa, yang lantas menimbulkan pemahaman bahwa keberadaan merekalah yang membuat kita menjadi bangsa yang hebat di dunia," kata Obama.

"Bukan karena apa dan siapa kita, bukan karena perbedaan kita, namun justru di tengah perbedaan itu kita menemukan sesuatu yang bisa dibagikan," sambung dia.

Di jajaran tokoh penerima penghargaan, terlihat aktor Tom Hanks dan Robert Redford, Leg-

enda NBA lainnya, Kareem Abdul-Jabbar, ikon budaya Diana Ross serta komedian dan pemandu acara Ellen DeGeneres.

Tentang nama terakhir ini, Obama pun menyampaikan pujian atas keberanian DeGeneres tampil sebagai gay.

"Merupakan beban yang luar biasa, dan mempertaruhkan karir," ungkap Obama.

"Jarang sekali ada orang yang berani melakukan itu, terlebih ketika jutaan harapan dari warga tertumpu di pundak anda," lanjut dia lagi.

Presiden pun mengungkapkan pujian untuk De Niro dengan beragam peran yang dimainkannya di layar lebar.

"Mafia Sisilia bisa juga menjadi mafia New York. Mafia yang menjalankan bisnis kasino, bahkan mafia yang butuh terapi," sebut Presiden yang mengundang gelak tawa penonton.

"Tapi ayah mertua lebih menakutkan dari mafia, Al Capone adalah mafia," kata Obama.

De Niro sempat menjadi per-

hatian publik ketika bersuara lantang tentang penolakannya terhadap Presiden terpilih AS Donald Trump.

Seniman ini, tak sungkan dalam memilih kata yang lugas ketika melontaran kritik kepada kandidat Partai Republik itu. De Niro sempat menyebut Trump dengan sebutan babi dan idiot.

"Saya ingin sekali menonjok wajahnya," kata De Niro pada suatu masa saat kampanye lalu.

Sebagian besar dari para penerima penghargaan Obama malam ini adalah orang-orang yeng berbicara lugas tentang Trump.

Atau, setidaknya, mereka ada para pendukung Partai Demokrat.

Misalnya, Springsteen yang sempat tampil dalam kampanye terakhir Hillary Clinton sehari sebelum pemungutan suara yang baru lalu.

Penghargaan bergengsi Presidential Medal of Freedom merupakan tanda dari pencapaian dan kontribusi warga sipil bagi negara, baik di bidang keamanan, budaya, perdamaian dan kedermawanan.(kom)

Indonesia Bakal Pimpin Diskusi Perdamaian Dunia JAKARTA (HK) — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan mengadakan pertemuan tingkat menteri dengan Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia yang tergabung dalam perkumpulan negara MIKTA. Pertemuan yang diselenggarakan pada 24-25 November di Kota Sydney ini akan membahas berbagai isu yang menjadi perhatian kelima negara. Kelima negara tersebut memang dikenal aktif di internasional dan memiliki suara dan pengaruh besar dalam pelaksanaan norma internasional.

"Sebagai salah satu negara yang dianggap memiliki kekuatan di tataran global, Indonesia bersama dengan negara yang tergabung di MIKTA akan melakukan pertemuan. Di sana akan dibahas soal norma-norma internasional termasuk isu kemanusiaan, hak asasi manusia, perubahan iklim, pembangunan

dan ekonomi," jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Nantinya, Menlu Retno akan menjadi pemimpin diskusi karena Indonesia dianggap mempunyai kekuatan dalam menjaga perdamaian dunia.

"Menlu Retno akan menjadi pemimpin diskusi karena Indonesia dianggap mempunyai kekuatan cukup baik dalam partisipasi menjaga kedamaian dunia," kata Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Muhsin Syihab, di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

"Menlu juga akan menyampaikan nilai penting partisipasi perdamaian perempuan di negara konflik," tambah Muhsin.

Sebelumnya, Indonesia telah banyak berkontribusi terhadap

MIKTA termasuk dalam menanggulangi radikalisme. Nantinya sebagai bentuk kerjasama lain, Indonesia akan memberikan tawaran beasiswa seni dan budaya bagi negara MIKTA. "Hal tersebut penting karena masyarakat di negara MIKTA akan diberikan pemahaman soal kebudayaan Indonesia yang beragam," ungkap Muhsin.

Retno Marsudi

Selain itu, akan dibentuk pula kegiatan yang kreatif yakni pertukaran pemuda negara MIKTA. Dengan membentuk jaringan tokoh inovasi ini maka diharapkan karya mereka akan menjadi inspirasi bagi pemuda lain untuk meningkatkan karyanya.

Pertemuan tingkat menteri MIKTA ini merupakan yang kedelapan.(mrd)

NEW YORK (HK) — Gubernur negara bagian Carolina Selatan Nikki Haley mendapat kepercayaan dari Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung di dalam kabinetnya.

Haley, politisi perempuan berdarah India-Amerika ini akan menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kabar ini dilansir situs CNN, Rabu (23/11).

Dipilihnya perempuan berusia 44 itu terbilang mengejutkan. Sebab, Haley selama ini dikenal sebagai pengkritik keras Trump, terutama di masa kampanye pemilihan presiden lalu.

Haley menolak mendukung Trump ketika masa pemilihan pendahuluan (primary) Partai Republik.

Dia mendukung Senator Florida Marco Rubio. Bahkan setelah Rubio mundur, dia memilih mengalihkan dukungan ke pesaing Trump, Senator Texas Ted Cruz.Hubungan kedua orang ini pun diwarnai sejumlah perang mulut.

Awal tahun ini, Trump mengkritik kebijakan imigrasi Haley yang dinilainya terlalu lemah. Pasalnya, dia membiarkan imigran masuk tanpa

pembatasan agama maupun etnis.

Sebaliknya, Haley mengecam proposal Trump untuk melarang umat Muslim masuk ke AS. Dia menyebut ide Trump sangat tidak mencerminkan nilai-nilai AS. Sebulan sebelum pilpres, Haley akhirnya mengatakan dia akan memilih Trump walau dia tidak menyukai taipan real estat itu.

Haley kerap disebut sebagai rising star Partai Republik.

Namanya disebut sebagai salah satu bakal capres, namun dia menolak mencalonkan diri.

Dia adalah perempuan pertama yang menjadi Gubernur Carolina Selatan.

Terpilih pertama kali tahun 2010 dan kembali untuk periode kedua 2014, Haley juga adalah India-Amerika kedua yang terpilih menjadi Gubernur di AS, setelah Gubernur Louisiana Bobby Jindal.

Dengan rekam jejak yang ada, terlihat sosok yang bakal menjadi perempuan pertama dalam kabinet Trump ini tak memiliki latar belakang diplomat atau pun pengalaman politik luar negeri.(kom)

Warga Malaysia Antre Demi Sepatu Adidas KUALA LUMPUR (HK) — Penyanyi rap populer Amerika Serikat, Kanye West, berkolaborasi dengan produsen sepatu Jerman, Adidas, menelurkan produk sneakers bernama "Adidas Yeezy Boost 350 V2".

Peluncuran sepatu itu dilakukan pada Rabu (23/11) ini.

Meski harganya tak murah, tetapi kedatangan sepatu ini di Malaysia disambut dengan sangat antusias oleh warga Kuala Lumpur.

Antrean luar biasa di seputar toko yang menyediakan sepatu yang diklaim paling populer pada tahun ini bisa disebut menggila.

Pasalnya, penjualan sepatu ini tak dilakukan seperti penjualan alas kaki pada umumnya. Demikian diberitakan laman Coconuts.KL. Anda tak cukup datang ke gerai Adidas dan membeli sepasang sepatu. Kanye West tak melakukannya dengan cara itu.

Menyusul produksi yang

sangat terbatas, gerai-gerai yang ditunjuk terlebih dahulu menyediakan tiket yang diundi pekan lalu.

Tiket itu diberikan kepada mereka yang tertarik untuk membeli. Meskipun memegang tiket, tidak akan semua orang mendapatkan sepasang sepatu "heboh" ini.

Hanya sebagian konsumen yang terpilih yang mendapatkan kesempatan untuk membeli sepasang sepatu itu pada hari peluncuran.

Kondisi ini menjadikan para kolektor sneakers harus berupaya lebih keras demi memiliki produk itu.

Minggu lalu, dengan hasrat yang sangat besar untuk mempunyai sepatu itu, mereka rela membuka tenda di sekitar gerai sepatu di kawasan The Klang Valley.

Adapun sepatu ini di Malaysia dibanderol seharga 990 ringgit sepasang, atau kirakira Rp 3 juta. (kom) Editor: Nikolas Ngao , Layout: Parlin

CMYK

16

Iptek

Kamis, 24 November 2016

Ilmuwan Temukan Bukti Adanya Air di Pluto

Mumi Utuh Berusia 3.000 Tahun MUMI dalam kondisi yang masih utuh ditemukan di dinding pagar selatan laut yang banyak disebut Temple of Millions of Years di Mesir. Kepala departemen purbakala mesir, Mahmoud Afifi, mengatakan mumi ini berasal dari dari dinasti ke 21.

Penemuan ini diklaim oleh arkeolog Spanyol sebagai salah satu yang paling bersejarah. Makam

dari tempat peristirahatan mumi yang diduga seorang pria tersebut diperkirakan berasal dari periode

menengah ketiga yang kemungkinan dari dinasti ke 21.

"Makam itu ditemukan di dinding pagar selatan laut yang disebut Temple of Millions of Year,� tutur Mahmoud Afifi kepala departemen purbakala Mesir, dilansir Livescience, Sabtu (19/11) lalu.

Pria tersebut bernama Amenrenef yang bergelar Hamba

Rumah Raja dan tak hidup pada masa kepemimpinan Thutmosis III. Mumi berusia 3.000 tahun tersebut memiliki banyak dekorasi berwarnawarni sebagai simbol keagamaan.

Kuil yang menjadi lokasi ditemukannya mumi Amenrenef dibangun di tepi barat Sungai Nil oleh firaun Thumotsis III yang merupakan prajurit

raja Mesir terbaik. “Saat kuil tersebut tidak berfungsi lagi, area tersebut digunakan sebagai pemakaman,� ungkap Seco Alvarez kepala tim arkeologi dari Spanyol.

Alvares telah bekerja di kuil tersebut sejak 2008 untuk mencatat inskripsi dan dekorasi termasuk simbol matahari yang melambangkan Dewa ISIS dan Nephthys.(oke)

Negara dengan Jumlah Pengguna WhatsApp Terbanyak di Dunia INDIA boleh jadi negara yang cukup penting bagi layanan pesan instan WhatsApp. Lantaran, jumlah pengguna aktif bulanan terbesar WhatsApp ternyata berasal dari negara tersebut.

WhatsApp memang baru membagikan informasi seputar jumlah pengguna aktif bulanan. Dari informasi itu, diketahui bahwa India menjadi basis terbesar dengan jumlah

pengguna aktif bulanan yang mencapai 160 juta orang.

Angka tersebut, seperti dikutip KompasTekno dari Mashable, Kamis (17/11/ 2016) lalu, mendekati jumlah pengguna aktif bulanan Facebook di India, yang angkanya mencapai 155 juta orang per bulan.

Layaknya Indonesia, India, yang merupakan negara berkembang dengan populasi 1,3

miliar (terbesar kedua di dunia), menggunakan WhatsApp sebagai sarana komunikasi praktis pengganti SMS. Pasalnya, baik di India maupun di Indonesia, operator seluler masih mengenakan tarif untuk berkirim SMS. Tak seperti di negara maju dan berkembang yang kini mulai menggratiskan SMS. Saat WhatsApp pertama kali dikenal-

kan, mayoritas pengguna ponsel masih mengandalkan SMS untuk berkirim pesan teks.

WhatsApp yang menggunakan layanan data untuk berkirim pesan menjadi tren baru seiring era smartphone menggantikan feature phone.

Sayangnya, selama ini WhatsApp belum mengungkap data berapa pengguna aktif bulanannya di Indonesia yang berpopulasi 250

juta orang.

Di tingkat global sendiri, pada awal 2016 lalu pendiri WhatsApp Jan Koum mengumumkan bahwa jumlah pengguna aktif bulanannya telah menyentuh angka 1 miliar pengguna. Itu artinya, satu dari tujuh orang di dunia menggunakan layanan tersebut.

Jumlah pengguna aktif WhatsApp ini meningkat sebanyak 100 juta orang hanya dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.

Pada September 2015, WhatsApp mengumumkan telah mempunyai 900 juta pengguna aktif.

Saat ini ada 42 miliar pesan dan 1,6 miliar foto yang dikirimkan melalui WhatsApp setiap harinya.

Adapun jumlah grup yang ada di WhatsApp saat ini telah menyentuh angka 1 miliar.

Jumlah video yang dibagikan di layanan pesan singkat itu dikatakannya telah mencapai angka 250 juta setiap harinya.(kcm)

Kasus Kejahatan Cyber di Indonesia Meningkat 389% MICROSOFT telah menghadirkan rangkaian kegiatan "Accelerate Your Business".

Perusahaan menekankan pentingnya memastikan keamanan digital di tengah maraknya kasus kejahatan siber (cyber crime).

Rudy Sumadi, Head of Small and Medium Business Market, Microsoft Indonesia mengatakan, perkembangan transformasi bisnis UKM kian pesat dan sangat mudah.

"Keamanan data dan informasi digital harus menjadi prioritas penting mengingat pada 2015, jumlah kasus kejahatan siber di Indonesia meningkat

signifikan hingga 389% dari tahun 2014," tambahnya.

Microsoft mengklaim Windows 10 Pro mempunyai solusi transformasi digital paling tepat untuk pelaku bisnis di Indonesia. Menurut perusahaan, OS ini memungkinkan pelaku bisnis mengelola data dengan lebih efisien serta dengan tingkat keamanan paling tinggi.

Fitur utama keamanan Windows 10 Pro yaitu Windows Information Protection, yang dulu disebut proteksi data enterprise, diklaim berguna untuk melindungi bisnis dari kebocoran data dengan memisah-

kan data personal dan organisasi.

Proteksi ini juga mencakup keseluruhan, mulai dari operasional internal perusahaan, proteksi pada perangkat karyawan, serta

aplikasi dan akses cloud.

Terkait perlindungan data saat pengguna kehilangan atau dicuri perangkatnya, Windows 10 Pro memiliki fitur BitLocker yang akan

mengunci perangkat atau USB drive perangkat agar tidak ada orang yang dapat mengakses sistem serta data yang terdapat di dalam perangkat.(oke)

CMYK

PLUTO, yang diturunkan statusnya sebagai planet penuh satu dekade lalu, memberi kejutan dan membuat takjub para peneliti yang mengamati data dari penerbangan kendaraan penjelajah ?New Horizons barubaru ini.

New Horizons adalah misi NASA, yang diluncurkan 2006, yang mendekati ?Pluto bulan Juli, memberikan para peneliti pemandangan mencengangkan dan sejumlah informasi yang belum pernah ada sebelumnya tentang planet kerdil itu.

Riset baru yang dipublikasikan majalah ?Nature hari Rabu (16/ 11) lalu fokus pada fitur permukaan berbentuk hati yang dilihat pertama kali oleh para peneliti ketika New Horizons mengirimkan gambar jarak dekat Pluto.

Wilayah itu disebut ?Tombaugh Regio, dan menarik bukan hanya karena bentuknya yang tidak biasa, tapi juga karena sejajar hampir berlawanan dengan bulan terbesar Pluto, Charon.

Richard Binzel, profesor mengenai ilmu Bumi, atmosferik dan planetarium dari Massachusetts Institute

of Technology (MIT), mengatakan, yang menyebabkan kesejajaran tersebut adalah adanya lautan besar berisi air yang cair.

Hal itu berarti bahwa Pluto sekarang bergabung dengan planet-planet, bulan, planet kerdil dan planet ekso di sistem tata surya kita yang memiliki lautan berisi cairan air. ?Sejauh ini ada bukti keberadaan air di planet ekso ?Ceres, tiga bulan Yupiter (Europa, Ganymede dan Callisto), tiga bulan Saturnus (Titan, Enceladus, dan Mimas), serta salah satu bulan Neptunus (Triton).

Dan ada juga bukti jelas bahwa Mars suatu kali memiliki lautan raksasa yang menutupi hampir 20 persen planet itu. ?Dan jangan lupa mantra lama NASA: di mana ada air, di situ kemungkinan ada kehidupan.

Namun Binzel tidak mau berspekulasi, hanya mengatakan "filosofi NASA untuk 'mengikuti air' untuk mengeksplorasi jejak kehidupan akan mengarahkan kita bahwa hal itu tidak mustahil, bahkan jika kemungkinan besar tidak mungkin".(oke)

Jutaan Sampah Luar Angkasa Berpotensi Membahayakan SEKITAR 100 juta keping sampah luar angkasa berbahan metal dan plastik mengitari Bumi dengan cepat. Hal tersebut dianggap akan membahayakan umat manusia di masa depan.

Pandangan tersebut diutarakan oleh Hugh Lewis, salah satu ilmuwan terkenal Inggris.

Menurutnya, sampahsampah tersebut dapat menjadi ancaman bagi generasi mendatang.

Sebab, diperkirakan umat manusia akan tinggal di luar angkasa di masa depan.

"Sampah luar angkasa tidak hanya berbahaya bagi satelit, namun juga bagi umat manusia.

Sebab, generasi masa depan akan bekerja dan hidup di luar angkasa.

Lewis melanjutkan bahwa melakukan upaya pembersihan sampah luar angkasa adalah hal yang sangat sulit. Untuk itu, ia terus mengingatkan bahwa sampah luar angkasa adalah hal yang sangat serius.

"Menangani masalah puing-puing ruang angkasa adalah salah satu tantangan lingkungan terbesar umat manusia, tetapi juga menjadi salah satu yang paling jarang dikenal," lanjutnya.

Sebagai informasi, terdapat 100 juta sampah luar angkasa yang mengorbit di Bumi, 27 ribu di antaranya berukuran lebih dari 10 cm.

Demikian seperti dikutip dari Daily Mail, Minggu (21/11).(oke)

Editor: Aprizal Layout : Mario

CMYK

17

Kamis, 24 November 2016

Akhir Tahun Harus Disahkan APBD Kepri 2017 TANJUNGPINANG (HK) — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri Ing Iskandarsyah mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kepri segera menyiapkan draft KUA PPAS APBD 2017.

Eva

PKS ini juga menambahkan nantinya pihaknya Liputan Tanjungpinang mengharapkan agar pada APBD 2017 tersebut telah Alasannya, agar APBD berisi gambaan visi dan murni 2017 tersebut dapat misi kepala dadisahkan sebeerang yang telah lum penghujung tertuang dalam tahun 2016.

Rencana pembaDikatakan ngunan Jangkan Ing IskandarMenengah Daersyah, memang iah (RPJMD) yang dealnya pengetelah disahkan sahan APBD mubeberapa waktu rni tahun mendlalu. atang dilakukan "Serta bebesebelum penurapa priotitas tup tahun.

Ing Iskandarsyah yang telah dite"Karena saat tapkan dalam pembahamemasuki tahun 2017 a- san penundaan APBD-P kan ada pengeluaran dan 2 0 1 6 y a n g l a l u , " t e g a s penganggaran untuk berb- Ing Iskandarsyah. agai program-program yang Sementara itu, Ketua telah berjalan pada awal DPRD Kepri Jumaga Natahun," jelas Ing Iskan- deak beberapa waktu lalu darsyah lagi, Rabu (23/11).

Akhir Tahun ... Hal. 18 Tak hanya itu, politisi

Minta Hadirkan Lima Saksi Lain Sidang Dugaan Penggelapan Bauksit TANJUNGPINANG (HK) — Dirut PT Lobindo, Yon Fredi alias Anton, terdakwa dugaan kasus tindak pidana penggelapan hasil galian bauksit milik PT Gandasari Resorces senilai Rp728 juta, berharap agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menghadirkan sebanyak lima saksi lainnya, sebagaimana tertuang dalam berkas

Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan perkara tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (23/11).

"Saya berharap lima orang saksi yang ada dalam BAP JPU tersebut dapat dihadirkan dalam persidangan berikutnya. Hal

Minta Hadirkan ... Hal. 18

ASFANEL/HALUAN KEPRI

SIDANG PENGGELAPAN — Dirut PT Lobindo, Yon Fredi alias Anton, terdakwa dugaan kasus tindak pidana penggelapan hasil galian bauksit milik PT Gandasari Resorces senilai Rp728 juta kembali digelar di PN Tanjungpinang, Rabu (23/11). Ia meminta dihadirkan lima saksi lagi.

Pemprov Belum Ajukan KUA PPAS Buku Sumber Inspirasi dan Inovasi TANJUNGPINANG (HK) — Memasuki pertengahan akhir triwulan keempat, Pemprov Kepri belum kunjung mengajukan draf KUA-PPAS APBD 2017. Padahal sudah pernah tiga kali Banggar DPRD Kepri berkirim surat imbauan namun tak berbalas.

"Kami sudah memberi tenggat bahwa 29 November harus sudah selesai barang itu (Draf KUA PPAS, red). Agar bisa lekas diserah-

kan melalui paripurna dan dibahas di DPRD Kepri juga," kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Selasa (22/11).

Menurut Jumaga, seluruh tim anggaran sudah tidak bisa berleha-leha mengingat ada imbauan dari Menteri Dalam Negeri agar APBD Kepri 2017 bisa sudah bisa disahkan sebelum November berganti. Kendati kini telah memasuki pekan kedua, Jumaga tetap

menaruh asa Pemprov Kepri dapat mewujudkannya.

"Kalau Pemprov Kepri bekerja secara maksimal, saya yakin bisa," kata Jumaga.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah mengharapkan, dalam draf KUA PPAS APBD 2017 yang hingga kini masih disusun Pemprov Kepri bisa meng-

Pemprov AndiBelum Anhar

Hal. 18 18 ... Hal.

Kaji Bintan dan Karimun Menjadi KEK

IST

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun saat bertemu Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (22/11) sore.

CMYK

TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepri H Nurdin Basirun meminta Kemenkoperekonomian tak hanya menyelesailan persoalan KEK Batam, namun juga terus mengkaji pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dua daerah lainnya di Provinsi Kepri yakni Bintan dan Karimun.

Pasalnya, dikatakan Nurdin kedua daerah tersebut juga memiliki peluang besar untuk menyerap investasi di provinsi Kepri.

Sehingga bukan tidak mungkin daerah tersebut juga dijadikan KEK. Hal ini disampaikan Nurdin usai bertemu Men-

Kaji Bintan ... Hal. 18

TANJUNGPINANG (HK) — Badan Perpustakaan Arsip dan Museum Daerah Kota Tanjungpinang menggelar Lomba Menulis Cerita Pendek (cerpen) dan Menulis Surat kepada Walikota Tingkat SD, SMP, SMA se-Kota Tanjungpinang, Rabu (23/11).

Acara itu secara resmi dibuka oleh Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul, di Pelataran TIC Gedung Gonggong Laman Boenda Tepi Laut Tanjungpinang.

Dalam sambutannya, menyambut baik dengan terlaksananya kegiatan ini, acara ini bisa menjadi ruang dan media anak untuk berkreasi mengembangkan imajinasi dan kreatifitas melalui tulisan.

"Lomba ini dapat meningkatkan minat baca dan kunjungan ke Perpustakaan, karena menulis perlu referensi dan banyak membaca," ungkap Syahrul.

Selain itu, para pelajar dapat meningkatkan kual-

itas dan prestasi, sehingga nantinya akan melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif.

"Kepada peserta lomba menulis surat kepada Walikota, sampaikan curahan hati yang kalian rasakan, terutama untuk pembangunan di Kota ini," ujarnya.

Sebelum membuka lomba tersebut, Syahrul memberi pesan kepada Kepala Sekolah dan Guru, agar selalu memotivasi

Buku Sumber ... Hal. 18

Tingkatkan Kemampuan Penyelamatan Korban di Air

BPBD Gelar Sertifikasi Water Rescue TANJUNGPINANG (HK) — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri melakukan pelatihan sertifikasi water rescue atau penyelamatan di dalam air yang diikuti sebanyak 35 anggota BPBD Tanjungpinang, selama enam hari.

Kepala BPBD Kota Tanjungpinang, Agustiawarman mengatakan pelatihan sekaligus sertifikasi tersebut diselenggarakan dalam rangka

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat turut serta dalam aktifitas Search and Rescue khusus di air.

"Selain itu, sertifikasi dan kualifikasi ini juga bertujuan menambah wawasan basic pengetahuan water rescue terhadap anggota BPBD. Yang mengikuti anggota BPBD aktif sebanyak 35 orang," ungkap Agus saat dijumpai di Hotel Bintan Plasa, kemarin.

Ia menjelaskan, bahwa saat ini aparatur Pe-

madam Kebakaran (Damkar) bukan hanya dituntut sigap dalam memadamkan kebakaran saja.

Namun juga dituntut sebagai penyelamat rescue, dalam suatu bencana di daerahnya.

"Jadi pelatihan sertifikasi seperti sangat diperlukan. Ini sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM kita. Sehingga diharapkan agar apabila terjadi kecelakaan atau benca-

BPBD Gelar

... Hal. 18

Editor: Andi, Layout: Hestu Purwanto

18

tanjungpinang

Kamis, 24 November 2016

Komitmen Tegakkan NKRI Lewat Diskusi TANJUNGPINANG (HK) — Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kepri kembali menegaskan komitmennya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang mana salah satu wujud komitmen menjaga keutuhan NKRI

ini dilakukan melalui forum diskusi dan parade kebersamaan.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Pospera Kepri Rizki Faisal di Tanjungpinang, Rabu (23/11) Dikatakan Rizki, kegiatan

BPBD Gelar .... na di laut, maka anggota yang lulus sertifikasi nanti bisa dilibatkan dalam rescue sehingga proses dapat berjalan maksimal," ujarnya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa sesi, untuk pertama diberikan materi Search and Rescue di Hotel Bintan Plasa, kemudian melakukan orientasi peralatan di kolam renang.

Selanjutnya, para peserta akan diberikan pelatihan langsung di alam terbuka, tepatnya di perairan laut kawasan Berakit, Kabupaten Bintan.

"Bekerjasama dengan narasumber dan instruktur kita dari Persatuan Olahraga Selam Indonesia (POSI) DKI dan Pusat Pendidikan (Pusdik) DKI. Mereka dari unsur anggota Marinir TNI AL aktif dan pensiun yang tergabung dalam organisasi pe-

sambungan Hal. 17 nyelam," ujarnya.

Menurut Agus, penyelamatan di khususkan di laut, hal itu disesuaikan dengan letak geografis Kota Tanjungpinang, umumnya Provinsi Kepri merupakan wilayah laut yang berpotensi terjadinya bencana.

"Kalau untuk di Tanjungpinang, masih kebakaran tertinggi. Namun daerah pesisir juga rawan dengan terjadi puting beliung dan musim angin membuat gelombang tinggi. Ketika anggota dibutuhkan dalam bencanan tersebut sudah siap menangani korban bencana di air, mulai dari korban tenggelam hingga jika terdapat korban luka," terangnya.

Dikatakan Agus, masih minimnya anggota BPBD tidak menyurutkan semangat anggotanya melakukan penyelamatan.

Kaji Bintan.... ko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (22/ 11) sore.

Dikatakan Nurdin, pertemuannya bersama menko perekonomian tersebut untuk membahas lebih lanjut persoalan perubahan status batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun, pertemuan tersebut tak bisa berlangsung lama sehingga Nurdin hanya bisa menyampaikan sedikit masukkanya.

"Menurut Menko, pelanpelan sambil menyelesaikan persoalan batam, pihaknya juga akan terus mengkaji persoalan Bintan dan Karimun," ujar Nurdin.

Tak hanya itu, Nurdin mengharapkan agar permasalahan Batam bisa segera diselesaikan Jakarta. Dengan demikian, ada kepastian-kepastian yang dengan sendirinya meningkatkan investasi di Batam. Karena ia yakin tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Apalagi ada kemauan semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini.

Malah dilanjutkannya, untuk Kepri secara keseluruhan, Nurdin berharap kebijakan-kebijakan Jakarta semakin mendorong cepatnya masuk investasi. Karena, menurut Nurdin, pihaknya ingin daya saing Kepro terus meningkat.Apalagi kata Nurdin, Kepri, khususnya Ba-

Marzul Hendri, menjelaskan lomba ini diikuti dengan dua kategori, untuk lomba menulis cerita pendek diikuti siswasiswi dari tingkat SMP sebanyak 100 orang dan SMK sebanyak 100 orang, dengan tema mewaspadai bahaya narkoba pada generasi muda.

"Sedangkan untuk lomba menulis surat kepada walikota diikuti siswa-siswi tingkat SD sebanyak 100 orang, siswa-siswi bebas menentukan tema yang ditujukan kepada Walikota," jelasnya.

Lomba akan berlangsung di

Tourism Information Center (TIC) Gedung Gonggong Laman Boenda Tepi Laut dan Kantor Perpustakaan Arsip dan Museum Kota Tanjungpinang.

"Bagi peserta lomba menulis surat kepada Walikota, enam surat terbaik akan diberikan langsung kepada Walikota Tanjungpinang untuk dibaca secara langsung. Sedangkan lomba menulis cerpen, tulisan terbaik akan ditayangkan ke media massa. Pemenang lomba nantinya akan diberikan hadiah berupa piala, sertifikat, serta uang tunai," pungkasnya. (cw53)

sambungan Hal. 17 darsyah.

DPRD Kepri, sambung Iskandarsyah, tetap mengharapkan pengesahan APBD 2017 ini dapat dilakukan sebelum tahun berganti. Karena memang yang paling ideal mestinya begitu sehingga sejak awal tahun anggaran sudah bisa dilaksanakan untuk pembiayaan programprogram kerja dan belanja rutin.

"Derngan adanya kerja lembur antara pemerintah dan DPRD Kepri, saya yakin bisa. Ini demi masyarakat Kepri. Jadi ayo sama-sama semuanya all out," kata politisi dari Partai

Akhir Tahun .... mengungkapkan bahwa hingga kini Pemprov Kepri belum kunjung mengajukan draf KUAPPAS APBD 2017. Padahal sudah pernah tiga kali Banggar DPRD Kepri berkirim surat imbauan namun tak berbalas.

"Kami sudah memberi tenggat bahwa 29 November harus sudah selesai barang itu (Draf

tam menjadi harapan banyak masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

"Kepri ini sudah menjadi Indonesia mini dengan hadirnya semua warga dari berbagai penjuru Indonesia. Makanya daerah ini harus aman dan investasi harus selalu meningkat," kata Nurdin.

Sebelumnya, tampak hadir pada rencana rapat tersebut Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, anggota DPRD Kepri Taba Iskandar, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, Kepala Bappeko Batam Wan Darussalam, Staf Ahli Kemendagri Nuryanto, BP Batam dan perwakilan dari sejumlah Kementerian.(cw99)

sambungan Hal. 17

Pemprov Belum ..... gambarkan visi-misi kepala daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Memang peruahan SOTK di 2017 agak sedikit membuat pembahasan sedikit berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab nomenklatur dan tipe-tipe dinas juga ikut berubah. Tapi bukan berarti sesuatu itu yang sulit dilakukan. Karena perubahan SOTK ini tidak hanya berlaku di Kepri, tapi juga di daerah lain.

"Makanya perlu kerja keras dan kerja lembur," ujar Iskan-

Tetapi harapannya kedepan, pemerintah untuk bisa menambah anggota BPBD yang ideal dengan jumlah penduduk Tanjungpinang saat ini.

Agar upaya penyelamatan bisa kami lakukan secara maksimal. Dilanjutkan Agus, untuk di Tanjungpinang jumlah anggota yang ideal adalah 90 orang minimal yang dibandingkan dengan jumlah pos penyelamatan, luas wilayah. Untuk saat ini BPBD Tanjungpinang baru memiliki sebanyak 35 anggota.

"Mudah-mudan dengan adanya sertifikasi ini, yang kekurangan tersebut bisa ditutupi. Jadi walalu minim, tetap meningkatkan kemampuan personilnya.

Sedangkan untuk peralatan rescue terus di lengkapi, namun saat ini sudah baik dari sebelumnya," pungkasnya. (cw53)

sambungan Hal. 17

Buku Sumber..... muridnya di sekolah untuk meningkatkan minat baca, karena dengan banyak membaca ada banyak manfaat yang bisa di raih, selain menambah wawasan tentang berbagai hal, membaca juga dapat memberikan banyak inspirasi.

"Buku adalah jendela dunia, kegiatan membaca merupakan suatu cara agar kita bisa mengetahui lebih banyak tentang dunia yang belum kita tahu sebelumnya," kata Syahrul.

Selain itu, Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum Kota Tanjungpinang,

diskusi dan parade kebersamaan ini merupakan sebuah usaha kecil untuk menjaga keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

"Melalui langkah ini, diskusi ini dapat menciptakan energi besar untuk rakyat indonesia

Keadilan Sejahtera ini.

Iskandarsyah menambahkan, bila permasalahan sebenarnya keterlambatan pembahasan ini berkenaan dengan defisit anggaran, ia yakin itu tidak ada. Karena kalau dari awal sudah bisa diketahui berapa anggaran yang ada.

"Kalau belanja itu lebih besar dari pendapatan baru makanya defisit. Nah sementara kami memprediksikan kemungkinan APBD 2017 ini sekitar Rp 2,8-3 triliun, jadi tidak jauh berbeda dengan APBD kemarin," pungkasnya. (cw99)

sambungan Hal. 17 KUA PPAS, red)gar bisa lekas diserahkan melalui paripurna dan dibahas di DPRD Kepri juga," kata Jumaga Menurut Jumaga, seluruh tim anggaran sudah tidak bisa berleha-leha mengingat ada imbauan dari Menteri Dalam Negeri agar APBD Kepri 2017 bisa sudah bisa disahkan sebe-

lum November berganti. Kendati kini telah memasuki pekan kedua, Jumaga tetap menaruh asa Pemprov Kepri dapat mewujudkannya.

"Kalau Pemprov Kepri bekerja secara maksimal, saya yakin bisa bselesai sebelum akhir tahun," kata Jumaga kembali.***

menyatukan tekatnya bdalam menjaga tanah air Indonesia," ujar Rizki.

Apalagi saat ini lanjut Rizki, banyak pengaruh dan persoalan yang menjurus kepadsa perpecah belahan. Sebagai organisasi Pospera akan terus menggelorakan semangat Bhineka Tunggal Ika. Harapannya, usaha ini dapat menyatukan semua elemen masyarakat untuk menjaga kesatuan NKRI.

"Kami ingin, setiap pelosok di Kepri ini menyadari dan sama-sama menjaga semangat kebhinekaan itu. Sehingga, nantinya dapat melebur dan menjadi satu kekuatan patriotik, yang bersyukur bahwa kita punya Indonesia," tutur Rizki yang juga Wakil ketua DPRD Kepri ini.

Untuk itu ditambahkan Rizki pihaknya sangat mendorong Pospera dan organisasi-organisasi yang dipimpin-

Minta Hadirkan..... ini penting untuk mengungkap bagaimana fakta sebenarnya," ucap Anton dalam sidang.

Pernyataan Aton, terkait tanggapan JPU yang menyebutkan telah cukup menghadirkan sejumlah saksi untuk mengungkap fakta atas perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang telah disampaikan, sehingga tidak perlu lagi menghadirkan sejumlah saksi lainnya, sebanyak lima orang yang ada dalam berkas BAP. "Kami merasa sejumlah saksi yang kami hadirkan persidangan ini sudah cukup untuk membuktikan perbuatan terdakwa," ucap JPU, Ricky Setyawan Anas SH menanggapi permintaan terdakwa Anton tersebut.

Menyikapi hal tersebut, majelis hakim dipimpin Zulfadli SH didampingi Afrizal SH dan Acep Sopian SH memberikan kesempatan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya (PH) Herman SH untuk bisa menghadirkan sejumlah saksi yang diperlukan terdakwa tersebut dalam sidang berikutnya sebagai saksi yang meringankan (A-de Charge).

Dalam sidang lanjutan perkara kali menghadirkan sebanyak 3 orang saksi, yakni Laulu, selaku warga sekitar yang mengetahuinya adanya aktifitas tambang bauksid di lokasi perkara tersebut, kemudian Jumadi selaku Ketua RW setempat dan Iskandar, salah seorang pekerja tambang yang pernah mengantarkan dana kompensasi bagi masyarakat setempat yang terkena dampak debu akibat adanya aktifitas tambang bauksit saat itu.

Namun ketiga saksi tersebut lebih banyak tidak mengetahui secara rinci tentang adanya dugaan persolan penggelapan yang dilakukan oleh PT Lobindo. Para saksi tersebut hanya mengetahui dari mulut ke mulut, bahwa aktifitas tabang bauksit itu dilakukan oleh PT Wahana.

"Saya tahunya dengan Arahap seorang pekerja dari PT Wahana, dan menyuruh saya mengantarkan dana kompensasi kepada masyarkat melalui Ketua RT dan RW setempat," ucap Iskandar.

Pasa sidang sebelumnya, JPU telah menghadirkan sebanyak 8 orang saksi, termasuk Direktur Utama (Dirut) PT Gandasari Aditiya Wardana, Haryadi alias Acok, pemilik PT Gandasari Resources, juga Prada Hakim Harahap selaku pekerja tambang dari PT Lobindo, serta lima saksi lainnya.

Dalam sidang, Yon Fredi alias Anton selaku Dirut PT Lobindo mengakui adanya pengambilan galian tanah mengandung bijih Bauksit di atas lahan yang pernah di kuasakan ke PT Gandasari sekitar 3.400 Metrik Ton (MT) pada tahun 2013 lalu.

Kendati demikian, ia membantah bahwa jumlah tanah mengandung bijih Bauksit yang diambilnya tersebut di bekas dudukan tromol yang merupakan hasil penambangan yang dilakukan oleh PT Gandasari, saat masih memiliki kuasa pe-

nya untukbersinergi dengan masyarakat, TNI dan Polri mengamankan Kepri dan Indonesia.

Sebab, saat ini Ia melihat ada segelintir orang yang tidak bertanggungjawab, ingin menghancurkan NKRI dengan merubah haluan negara dan menggulingkan pemerintah.Tindakan ini tentunya tidak dibenarkan. Maka dari itu, Ia meminta agar seluruh masyarakat Indonesia bersatu.(cw99)

sambungan Hal. 17 nambangan dimasa itu, tanpa seizin PT Gandasari sesuai perjanjian semula.

"Tanah mengandung bijih Bauksit yang diambil saat itu, bukan di bekas dudukan tromol yang merupakan hasil penambangan yang dilakukan oleh PT Gandasari, melainkan hasil pemotongan bukit yang ada di kawasan tersebut. Hal itu juga dilakukan setelah surat kuasa tambang terhadap PT Gandasari saya cabut," kata Anton.

Sementara ketersangan saksi Haryadi alias Acok pada prinsipnya menyebutkan pernah memberikan uang sebanyak 5 juta US Dolar (Setara Rp45 miliar jika dikalikan mata Uang Dolar Amerika saat itu senilai Rp9 ribu-red). Uang tersebut kata Acok untuk membeli sebagian aset dan lahan, termasuk sejumlah izin yang dimiliki PT Lobindo yang nilai sekitar Rp50 miliar.

"Uang senilai 5 juta US Dolar tersebut saya serahkan dalam bentuk 3 buah cek kepada terdakawa, guna pembayaran membeli lahan tersebut. Uang itu bukan untuk konpensasi," kata Acok Acok juga menyebutkan tidak pernah menerima surat HGU atas lahan senilai 5 juta Dolar AS yang telah diserahkannya kepada terdakwa Anton. Ia hanya sempat diperlihatkan oleh terdakwa untuk diserahkan ke Notaris di Batam ketika itu. �Saya tidak pernah terima surat HGU seluas 150 hektar, melainkan hanya diperlihatkan saja. Tapi tidak ada akta jual beli dari Notaris. Saya sudah dibodohi Notaris yang kebal hukum,� kata Acok.

Dalam sidang, Acok juga menyebutkan ketika terdakwa diperiksa di Polda Kepri pada saat pelaporan tentang penerimaa uang sebanyak 5 juta US Dolar yang tidak diakui terdakwa untuk jual beli lahan sebagaimana ia percayai sebelumnya, untuk sama-sama bersumpah menurut agama kepercayaan yang ia anut saat itu, yakni agama Budha sebelum ia masuk Islam.

"Saya tantang terdakwa saat itu. Mari kita bersumpah ke Kelenteng dengan 3 buah gaharu. Jika siapa yang berbohong, maka akan celaka hingga 7 turunan. Namun terdakwa tidak berani ketika itu," ucap Acok meyakinkan kepada majelis hakim.

Menyikapi keterangan Acok tersebut, Anton membantah dengan mengatakan banyak yang tidak benar, terutama menyangkut 5 juta US Dolar sebagi jual beli lahan, melaikan hanya untuk urusan Good Will, sebagai konpensasi untuk perusahaannya PT Lobindo, diluar fee setelah penambangan Yang kedua kata Anton, tentang pembelian kembali lahan tersebut dengan nilai Rp 10 Miliar. Tapi menurut Acok, uang Rp 10 Miliar itu tidak berkaitan dengan jual beli tanah dalam perkara ini.

Kasus bermula sekitar tanggal 16 Mei 2011, ketika Anton selaku direktur PT Lobindo Nusa Persada (LPS) dan saksi Wihar-

to selaku komisaris perusahaan tersebut, memberi kuasa kepada PT Gandasari Resorces.

Surat kuasa itu telah dilegalisasi pada 16 Mei 2011 oleh Notaris Hasan SH Nomor 208/ L/V/2011, dengan tujuan untuk mengerjakan pelaksanaan penambangan bauksit, pencucian, penjualan, termasuk pemuatan keangkutan, baik darat maupun laut, di Bukit II, Kampung Duyung, RT 03, RW 03, Keluarahan Sei Enam Darat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

Pemberian kuasa penambangan bauksit itu untuk jangka waktu sesuai masa berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 226/IV/2011 tanggal 25 Aprol 2011, yakni selama empat tahun, sampai April 2015, dengan segala biaya operasional produksi ditanggung oleh PT Gandasari.

Berdasarkan surat kuasa yang diperoleh tersebut, selanjutnya PT Gandasari melakukan kegiatan pertambangan batu bauksit dengan dilengkapi peralatan untuk melakukan penambangan, seperti pemasangan tromol (mesin pencuci batu bauksit) di loksi penambangan.

Selanjutnya, usaha pertambangan terus dilakukan oleh PT Gandasari, hingga akhirnya pada 3 Juni 2013, terdakwa Anton secara sepihak membuat surat pernyataan Nomor 84/SPLNP/VI/2013 yang pada intinya membatalkan atau mencabut kuasanya kepada PT Gandasari Resorces tersebut, tertanggal 16 Mei 2011.

Akibatnya, PT Gandasari Resorces terpaksa menghentikan kegiatan penambangan, dengan membawa semua peralatan yang telah ada di lokasi, dan tersisa hanya biji bauksit hasil usaha yang dilakukan, sebelum dicabutnya surat kuasa oleh pihak bersangkutan.

Selanjutnya, pada 28 Agustus 2013, terdakwa Anton meminta bantuan pihak lain untuk mengambil biji bauksit di bekas dudukan tromol PT Gandasari, dengan memberikan imbalan sebesar delapan dollar Amerika per metrik ton, setelah dipotong air sebesar 10 persen, sehingga terkumpul batu bauksit sebanyak 3.700 Metrik Ton (MT).

Namun yang dapat dimuat ke kapal Tongkang hanya sebanyak 3.467 MT, dan sisanya 300 MT ada di Stok File Pelabuhan Tanjung Kuku, Kampung Batu Duyung, Keluarahan Sei Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

Tindakan yang telah dilakukan terdakwa menguasai dengan mengambil bijih bauksit di bekas dudukan tromol yang merupakan hasil penambangan yang dilakukan oleh PT Gandasari, saat masih memiliki kuasa penambangan dimasa itu, tanpa seizin PT Gandasari sesuai perjanjian semula.

Akibatnya PT Gandasari mengalami kerugian sekitar Rp728 juta dengan perhitungan 1 MT senilai dua puluh satu dolar Amerika.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. (nel)

Editor: Andi, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

19

Bintan

Kamis, 24 November 2016

Pimpinan Dewan Tak Mau Teken PAW Lamen BINTAN (HK) - Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan tidak mau menandatangani berkas usulan pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi. Penolakan itu lantaran berkas usulan pemecatan yang dikembalikan dari pengadilan negeri ke dewan itu harus dikembalikan ke partai.

Reza Fahlefi Liputan Bintan Dilansir dari pemberitaan, Wakil Ketua I DPRD Bintan Agus Wibowo kemarin tidak mau menandatangani berkas usulan PAW Lamen Sarihi. Karena sesuai dengan aturan, berkas usulan pemecatan tersebut harus melalui mekanisme partai. Karena hal tersebut menurut dia harus diselesaikan di internal partai. Artinya, surat pengusulan PAW yang disampaikan DPD Golkar tidak melalui mekanisme partai.

Sebelumnya, Ketua DPD Golkar Kepri Ansar Ahmad

mengusulkan ke DPP Golkar untuk menggantikan Lamen Sarihi sebagai Ketua DPRD Bintan dengan Nesar Ahmad yang saat ini sebagai anggota DPRD Bintan.

Namun, sudah berjalan sekitar empat bulan ini, pengusulan PAW Lamen Sarihi belum juga selesai dan malah Agus Wibowo tidak mau meneken berkas pengusulan pemecatan tersebut.

Menanggapi hal itu, pengamat sosial politik La Ode Kamaruddin mengatakan tindakan Wakil Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo sudah benar. Karena untuk mengusulkan PAW

tersebut harus melalui mahkamah partai.

"Mungkin mereka belum mengetahui aturan partai, karena dalam pengusulan PAW ini harus ada putusan mahkamah partai dengan melalui tahapan proses sidang dan lainnya," kata La Ode, Rabu (23/11).

La Ode mengemukakan, pengusulan PAW tersebut saat ini sudah tidak relevan lagi, karena ia menilai disamping adanya ambisius kekuasaan dan juga ada kepentingan untuk berunding dengan orangorang terdahulu untuk menyelesaikan pembangunan yang tidak tuntas sampai sekarang.

"Tindakan Agus Wibowo sudah betul dan semua harus dikembalikan ke mahkamah partai, jadi pengusulan tersebut apakah ada unsur KKN atau motif lainnya," ujar La Ode. Untuk itu kata dia pihak DPD Golkar Kepri harus arif dan bijaksana dalam menanggapinya dan jangan hanya dengan ambisi melakukan tindakan yang nantinya bisa dianggap menjadi preseden buruk di masyarakat. ***

Pasar Berdikari Jadi Kampung Tua Kijang Akan Punya Ikon Kuliner Baru BINTAN (HK) — Bupati Bintan Apri Sujadi melakukan peletakan batu pertama proses dimulainya pembangunan ruko korban kebakaran yang terletak di pasar berdikari Kijang, Bintan Timur. Pembangunan ini dimulai ditandai dengan penekanan sirine, Rabu (23/11).

Camat Bintan timur Rusli mengatakan proses pembangunan ruko yang berjumlah 24 unit itu siap dilakukan proses pengerjaannya. Pihak kecamatan telah melakukan tahapantahapan yang diperlukan mulai dari pertemuan dengan korban bencana sampai proses pembangunan. Terkait pengurusan administrasi, pihaknya juga telah melakukan rapat kordinasi bersama BPMD terkait perizinan pendirian pembangunan (IMB), dinas pekerjaan umum (PU) selaku pihak yang mengawasi pembangunan, Bapedda serta BLH. Ini dilakukan agar memudahkan para

korban bencana dalam mengurus segala administrasi yang diperlukan.

“Kita berikan kemudahan pengurusan administrasi para korban bencana kebakaran.Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meringankan beban korban bencana,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi mengapresiasikan kepada seluruh masyarakat yang telah ikut membantu para korban bencana kebakaran pasar berdikari. Bentuk kebersamaan inilah yang harus dipertahanakan agar Bintan dapat menjadi daerah yang mengedepankan persatuan dan kesatuan antar sesama.

“Rasa kebersamaan dan saling merasakan kesulitan orang lain adalah sebuah contoh perilaku yang baik dalam bermasyarakat.Ini patut kita pertahankan,” kata Apri.

Proses pembangunan ruko ini akan memakan waktu seki-

tar 8-10 bulan.Kedepannya pasar berdikari ini pengelolaannya akan dilakukan secara khusus.

Pembangunan ruko yang berjumlah 24 unit ini juga bentuk diseragamkan. Hal itu dilakukan karena pasar berdikari Kijang nantinya akan dijadikan sebagai kampung tua dan di-SK-kan.

“Selama ini kijang terkenal dengan otak-otak dan kopinya, maka dari itu kita akan jadikan kijang sebagai icon ekonomi kreatif baru khusus kuliner,”tuturnya Pemerintah Kabupaten Bintan lanjutnya, telah memberikan kemudahan kepada para korban dengan mencarikan bapak angkat atau pihak ketiga yang mengurus pembangunan kembali ruko dipasar berdikari yang terbakar.

“Terima kasih juga kepada pihak kecamatan dan pihak pengusaha yang telah sigap dalam memberikan kemudahan dan bantuan kepada para korban.Itu merupakan bentuk keseriusan kita dalam membantu korban bencana kebakaran yang terjadi,” kata Apri. (eza)

IST

BUPATI Bintan Apri Sujadi meninjau pembangunan ruko korban kebakaran di pasar berdikari Kijang, Bintan Bimur, Rabu (23/11).

REZA FAHLEFI/HALUAN KEPRI

PEMBANGUNAN DIHENTIKAN— Satpol PP Kabupaten Bintan bersama tim menghentikan pembangunan kios-kios dengan memasang PPNS-line di lahan jalur hijau perumahan Kijang Permai, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Bintan, Selasa (22/11).

Pembangunan Kios Dihentikan BINTAN (HK) — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan tim terkait akhirnya menghentikan pembangunan kioskios yang berada di jalur hijau Perumahan Kijang Permai, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Bintan, Selasa (22/11). Kios-kios itu kini sudah dipasang garis (PPNSline)."Kita turun kembali dan menghentikan pembangunan kios tersebut dengan melakukan PPNS-line bersama tim," ujar Kabid Hukum dan Perundang-undangan Satpol PP Bintan Hasrul Dafri.

Kata Hasrul, dihentikannya pembangunan kios tersebut sambil menunggu izin yang lengkap oleh pemilik kios. Karena kios-kios yang dibangun di sepanjang jalan tersebut belum memiliki izin yang lengkap.

"Kalau pemilik lahan masih membangun lagi, maka akan kami surati dan panggil kembali. Bila tidak mengindahkan dan tetap membangun kami tetap memberikan surat dan sampai keputusan terakhir kita robohkan," katanya.

Sebelumnya, pada bulan Juli lalu pembangunan kios ini sempat dihentikan dan selang berjalan dua minggu kembali dilanjutkan.

Dihentikannya pembangunan kios tersebut lantaran tim terpadu terdiri dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bintan, Lurah Kijang

Kota dan Camat Bintan Timur turun ke lokasi baru-baru ini.

"Saat kami turun ke lokasi, pemilik lahan ibu Sidah juga ada di tempat dan kita langsung berkoordinasi dengan tim terkait untuk menghentikan pembangunan kios tersebut," ujar Camat Bintan Timur M Rusli, kemarin.

Dikatakan pemilik lahan sebelumnya menyangkal menyangkal bahwa lahan tersebut telah memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB). Namun, dari file arsip yang ia terima bahwa sebelumnya lahan tersebut merupakan ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak boleh dibangun rumah, kios dan lainnya.

"Kami akan mengevaluasi kembali bersama dengan dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bintan yang memegang arsip tersebut.

Kita cek kembali, namun jelas sepengetahuan kami juga sebelumnya lahan tersebut merupakan jalur hijau yang diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas umum," jelasnya.

Untuk itu lanjut dia, nantinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan akan menyurati kembali Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan jika sesuai dengan arsip masuk dalam RTH, maka harus dibatalkan HGB-nya.

Ketua RT 02 RW 10 perumahan Kampung Kijang Permai, Adi Alfani mengatakan, sesuai hasil kesepakatan ber-

sama tim yang turun ke lokasi diminta untuk menghentikan aktivitas pembangunan kios-kios tersebut.

"Pemilik kios sebelumnya masih membandel dan saat ini sedang dibangun dengan menaikkan bata sampai ke atas.

Warga kita sudah tidak ada lagi tempat untuk mengadu, baik ke pemda maupun dewan.

Karena mereka saat turun ke lokasi tidak ditanggapi dengan pemilik kios, artinya anggota dewan yang turun ke lokasi tidak bisa menyelesaikan masalah ini," kata Adi Alfani.

Adi mengungkapkan, kemarin warga perumahan Kijang Permai telah mengadakan rapat musyawarah bersama dalam menyelesaikan masalah bangunan kios tersebut.

Dari hasil rapat tersebut ada tiga poin yang disepakati bersama, antara lain menolak sepenuhnya dibangunnya kios tersebut, meminta Camat Bintan Timur untuk menindaklanjuti kepada pihak terkait dan apabila dalam waktu satu minggu tidak ada tindakan dari pemda, maka warga akan membongkar kios tersebut.

"Surat hasil keputusan rapat tersebut sudah kami sampaikan ke Camat dan Lurah setempat kemarin untuk ditindaklanjuti. Kita minta agar pemerintah setempat lebih peka dan peduli menyelesaikan masalah ini," kata Adi. ***

Bintan Tourism Institut Gelar Ujian F&B Service TANJUNGPINANG (HK) — Bintan Tourism Institute (BTI) menggelar ujian praktek pada jurusan perhotelan Food & Beverage Service dan Food & Beverage Produk di kampus BTI, Kijang, Kabupaten Bintan, Rabu (23/11).

Selama praktikum berlangsung, terlihat di ruangan praktek didekorasi seperti restoran hotel sesungguhnya. Para mahasiswa langsung mempraktek tata cara melayani makanan dan minuman. Ada pelayan yang bertugas di bagian depan yang langsung berhubungan dengan tamu, terdiri dari bar, restoran, banquet dan room service.

Kemudian bagian belakang yang tidak langsung berhubungan dengan tamu karena harus melalui perantara pramusaji, terdiri dari kitchen, stewarding. Bagian belakang mengelola makanan mulai dari makanan pembuka sampai makanan penutup.

Salah seorang dosen, Wali mengatakan melalui ujian praktek ini diharapkan mahasiswa mendapat bekal pengetahuan secara praktek dan tidak hanya sebatas teoritis saja ketika mereka berada di dalam kelas.

Sementara itu, usai menyantap hidangan Camat Bintan Timur, M Rusli mengatakan, khusus untuk makanan yang disajikan mahasiswa pada menu pembuka hingga penutup sangat profesional. Selain itu, interaksi kepada tamu juga sangat ramah.

“Ternyata disini tidak saja mendidik pintar memasak dengan berbagai menu. Tetpai juga mengajar beretika, bagaimna makan dan bagaimana melayan tamu dan mempersiapkan tamu jadi semua layanan dan service yang mereka sampaikan kepada kita sebagai tamu,” katanya.

Dalam praktek ini, lanjutnya dikelola secara komersial serta profesional. Fungsi dasar dari pelayanan ini adalah untuk melayani makanan dan minuman untuk tamu, demi memenuhi berbagai jenis kebutuhan mereka.

Tujuan utamanya adalah mencapai kepuasan pelanggan.

“Jadi kalau saya nilai bagaimana mereka mencuri hati tamu itu, supaya betah, senang, nyaman kemudian bisa membuat tamu datang kembali, sangat baik dan sudah tidak grogi lagi,” ungkapnya.

Menurutnya seiring perkembangan industri perhotelan dan kepariwisataan serta kuliner di Bintan ini menjadikan kebutuhan akan tenaga kerja terampil dan profesional di berbagai bidang akan senantiasa terus meningkat.

“Jadi sekolah perhotelan seperti ini, sangat baik kita kembangkan untuk masyarakat Bintan karena Bintan ini berbasisi pariwisata. Kedepan kita juga

beharap, pemda dan pihak swasta benar serius dalam investasi bidang kulinar dan pariwisata.

Karena terjamin bahwa BTI ini sudah pernah menang lomba di tingkat provinsi dan nasional.

Jadi ini sudah nyata, kalau bukan kita siapa lagi yang mendukung ini,” paparnya.

Selain itu, dengan adanya BTI ini juga mendorong para pelaku usaha khususnya bidang Pariwisata untuk meningkatkan mutu produk dan kwalitas pelayanan kepada konsumen, dalam mendukung meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia khususnya masyarakat Pulau Bintan, pada industry Perhotelan dan Pariwisata.

“Jadi harapan kami kedepan, pihak Direktur BTI bisa mengembangkan dan meningkat lagi infrastruktur pendidikannya. Penambahan jumlah mahasiswanya dengan menambah Ruang Kelas Baru (RKB). Dan

REZA FAHLEFI/HALUAN KEPRI

CAMAT Bintan Timur Rusli meninjau pelaksanaan ujian praktek Food & Beverage Service dan Food & Beverage Produk di Kampus BTI, Kijang, Kabupaten Bintan, Rabu (23/11). bisa menggandeng perusahaan atau pemda untuk penambahan

bangunan baru tersebut,” pungkasnya. (cw53,eza)

Redaktur : Arment Aditya Layout : Parlin

20

Hukum&Kriminal

Kamis, 24 November 2016

Hati-Hati Penipuan Penerimaan Catar TNI AL Sosialisasi Penerimaan Taruna

BATAM (HK) - Sebanyak 400 pelajar siswa-siswi dari kalangan SMA se Kota Batam mengikuti kegiatan sosialisasi penerimaan calon taruna (Kadet) TNI AL, di mako 10 Marinir SBY Setokok, Barelang, Rabu (23/11) sekitar pukul 09.00 WIB. Hal itu dilakukan pihak 10 Marinir SBY, Lanal Batam untuk guna mencari generasi muda yang berminat bergabung menjadi calon taruna (catar), khususnya TNI Angkatan Laut (AL).

Di mako Marinir, Kolonel Laut, Mukhlis, sebagai Kepala lembaga penyedia tenaga angkatan laut (Lapetal) mengatakan, hal ini dilakukan untuk mempromosikan terhadap putra-putri kota Batam terkait penerimaan TNI AL ini.

Tak itu saja, penerimaan calon taruna (Catar) ini terbuka bebas untuk meningkatkan putra putri kota Batam, tanpa ada pembayaran sepeser pun melainkan gratis.

Mukhlis juga mengatakan, tentunya dalam pendaftaran ini harus berhati-hati, karena bisa saja ada yang manfaatkan situasi untuk penerimaan ini, bahwa diketahui animo untuk penerimaan ini cukup terbuka untuk masyarakat.

Masih lanjut pria angkatan AKABRI ini, penerimaan calon taruna ini pun sudah dilakukan tiap tahunnya. Namun, dalam tahun ini tergantung dari Mabes TNI AL. Dia juga menuturkan, kegiatan ini baru pertama kalinya digelar di kota Batam. Namun sebelumnya, kegiatan ini juga sudah berlangsung diberbagai daerah seperti Palu, Palembang, Malang. " Dalam penerimaan calon taruna ini, no KKN dan gratis tak ada pembayaran sama sekali. Kita juga baru pertama kalinya gelar di kota Batam.

Tapi sebelumnya sudah digelar diberbagai daerah seperti Malang, Palu, Palembang," ujarnya Mukhlis.

Nantinya, saat penerimaan calon taruna ini, ada dua tahap dilakukan penyeleksian seperti pendaftaran dan tahap pendidikan yakni test psikolog dan test moral serta mental.

Makanya itu, kata Mukhlis menuturkan, marilah Bergabung bersama TNI AL, membangun bangsa, menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Sementara itu, Danlanal Batam, Kolonel (P) Ivong Wicaksono Wibowo juga mengatakan, kegiatan ini hanya mempromosikan untuk penerimaan calon taruna baru untuk bergabung dengan TNI AL. Karena, untuk mengabdi kepada negara salah satunya adalah masuk TNI AL. Pihaknya juga siap memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk jadi anggota TNI AL. " Setelah pendaftaran dimulai, nantinya diajari test Kesamaptaan, pendidikan, fisikolog dan lainnya yang bertentangan masuknya tentara. Yang jelas, untuk masuk TNI AL sangat gampang serta gratis," paparnya Ivong.

Kegiatan sosialisasi ini turut pula hadir Andi Agung, perwakilan Dinas Pendidikan kota Batam.

Terpantau diaula mako Marinir, antusiasnya para pelajar memadati ruang aula tersebut.

Selesai pemaparan Lapetal dan cara pendaftarannya, para taruna TNI AL pun mempromosikan serta parade dari berbagai jenis pakaian dan alat tempur yang digunakan sehari-harinya. (ded)

PENIPUAN PENERIMAAN - Ratusan pelajar se-Kota Batam mengikuti sosialisasi untuk penerimaan calon taruna (catar) untuk di TNI AL. Kepala lembaga penyedia tenaga angkatan laut (Lapetal), Kolonel Laut, Mukhlis menegaskan tidak ada menarik biaya apapun dalam catar ini DEDI MANURUNG/HALUAN KEPRI

Dituduh Cabul, Dua Pemuda Ditangkap BATAM (HK) — Dua orang pemuda berinisial Ar dan Sr ditangkap Polsek Batuaji atas tuduhan pencabulan anak dibawah umur, Selasa (22/11) malam. Kedua pemuda usia belasan tahun ini babak belur dihajar warga Sumberindo, Tanjunguncang.

Dedi Manurung Liputan Batuaji

Informasi di lapangan, kejadian itu terjadi pada Sabtu (19/11) kemarin malam, dimana Ar dan Sr sedang berada dirumahnya.

Sesaat itu juga Ar memanggil seorang bocah perempuan berinisial S (13) yang kebetulan melintas. " Awal kejadian itu, Ar mengatakan ingin mengenalkan S kepada teman-

nya Sr, rekannya untuk dijadikan pacar," ungkap Haris, abang angkat Ar. Saat dipanggil, S pun langsung mendatangi rumah Ar. Sementara Sr, rekanya sedang berada di belakang rumah untuk memberi pakan ayam. " Dari pengakuan Ar, bahwa S pun mendatangi rumah, S langsung masuk

kedalam kamar. Saat itu, Ar sudah melarang agar S jangan masuk kedalam kamar, tapi tetap saja S masuk ke dalam kamar," kata Haris.

Masih kata Haris lagi, saat berada didalam kamar, ibu S pun yang tak jauh dari komplek Ar langsung mendatangi dan memeriksa kamarnya. Dan ternyata, S sudah didapati sedang berada didalam kamarnya. " Saya pun bingung. Karena ibunya S mengaku bahwa S di temukan dengan posisi telanjang di dalam kamar. Tapi dari pengakuan Ar, S senang berada di kamar dengan kondisi mengenakan baju, sementara Ar berada diruang tamunya," ujar Haris kembali.

Karena kejadian ini,

suasana pun semakin kacau, warga sekitar pun semakin ramai untuk mendatangi rumah Ar. " Supaya suasana lebih reda, akhirnya kami melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan.

Tapi keluarga S meminta agar memberikan uang damai senilai Rp 20 juta, spontan kami terkejut," beber Haris.

Lantaran tak ada kesepakatan, keluarga S pun tiba-tiba juga mendatangi rumah Ar. Tanpa banyak tanya, warga sekitar langsung melakukan pemukulan menggunakan broti ke wajahnya Ar dan Sr. " Sesaat itu pun suasana semakin kacau, Ar dan Sr sudah digebuki sampai bonyok. Tak lama kemudian, petugas Polsek

Batuaji datang untuk mengamankan Sr dan Ar," imbuhnya.

Atas kejadian ini, Haris pun mengaku sangat keberatan dengan kesepakatan tersebut. Ia juga mengatakan, jika adik angkatnya tidak melakukan kesalahan seperti yang diduga warga sekitar " Memang sikorban itu sudah kenal dengan Ar. Si cewek ini juga tak sekolah lagi," bebernya. " Saya tak terima adik saya di perlakukan seperti itu. Saya juga akan lapor balik dengan permasalahan ini," tutupnya.

Sementara itu, Kapolsek Batuaji, Kompol Sujoko mengatakan, kalau kedua pemuda ini masih diamankan. Menunggu penyelidikan selanjutnya.***

Korban di Istana Batam Tewas Tusukan di Dada BATAM (HK) — Dari hasil otopsi, kematian Riza Lena (31) diakibatkan karena adanya luka tusukan di dada bagian kiri yang tembus hingga ke jantung.

"Ada tiga luka tusuk.

Yang menyebabkan kematian karena luka di bagian dada menembus jantungn-

ya. Dilihat dari hasil otopsi yang sudah keluar," ungkap Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Memo Ardian.

Selain itu tambah Memo, korban sendiri diketahui tidak sedang mengandung, sehingga pihaknya masih menyelidiki motif

pelaku nekat membunuh korban.

"Kita masih belum mengetahui apa motif dari pelaku. Semua bisa jelas kalau pelaku sudah berhasil ditangkap. Sekarang kita masih melakukan pengejaran," pungkasnya.

Untuk diketahui, Riza

Lena ditemukan tewas bersimbah darah di kamar 303 Hotel Istana Batam.

Diduga, ia menjadi korban pembunuhan, Kamis (17/ 11/2016).

Informasi yang didapat, saat ditemukan perempuan tersebut dalam kondisi tergeletak di dekat ka-

mar mandi.

Hasil olah TKP, barang bukti yang diamankan berupa satu unit sepeda motor, kondom bekas pakai, gelang serta tas korban berisikan uang Rp 450 ribu.

Selain itu juga ditemukan sebilah pisau berlumuran darah. (btd)

"Perlu Konsistensi Agar Lingkungan Bebas Narkoba"

IST

FOTO bersama peserta saat Monev pelaksanaan advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Kepada Kelompok Masyarakat.

BATAM (HK) — Kepala Seksi (Kasie) Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Batam, Ucok Febrijanto mengungkapkan, monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan BNNK Batam adalah sebagai bentuk penilaian atau evaluasi

hasil dari pelaksanaan kegiatan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan masyarakat PKH Kota Batam.

Hal itu dikatakan Ucok saat BNNK Batam melalui Sie. Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat

menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Kepada Kelompok Masyarakat. “Dalam kesempatan itu Ucok juga berharap para pendamping konsisten dalam mensinergikan program P4GN di lingkungan

masyarakat binaan masing-masing di setiap Kecamatan demi terwujudnya lingkungan masyarakat bebas narkoba.

Kegiatan ini merupakan rangkaian advokasi P4GN secara terarah dan terkoordinasi yang terbagi menjadi beberapa tahapan diantaranya, membangun

jejaring, asistensi, supervisi, dan evaluasi.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang VIP RM Bundo Kanduang itu diikuti oleh 20 orang pendamping PKH Kota Batam dan dihadiri oleh dua narasumber yaitu Kasie P2M, Ucok Febrijanto dan Korkab UPPKH, Yahya, A.Md. (r) Editor: Sofyan, Layout:Novrizal

21

politik

Kamis, 24 November 2016

Ada Spanduk Asal Bukan Ahok JAKARTA (HK) — Sebuah spanduk berwarna putih berukuran 2 x 3 meter persegi berisi tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 terpasang di sebuah gang di Jalan Kebon Kacang Raya, Jakarta Pusat. Spanduk itu bertuliskan ajakan untuk tidak memilih salah satu calon gubernur DKI Jakarta tertentu.

"Calon gubernur kite ABA. Agus, Basuki, dan Anies. Asal Bukan Ahok," begitu tulisan di dalam spanduk tersebut. Hurufhuruf di spanduk tersebut berwarna hitam, sedangkan warna huruf A, B, dan A berbeda dari huruf lainnya, yakni berwarna merah.

Jika melihat spanduk tersebut, warga akan mempersepsikan ABA sebagai Agus, Basuki, dan Anies, serta Asal Bukan Ahok. Di dekat spanduk tersebut juga terpasang bendera "Bagus Barisan Agus Sylvi".

Salah seorang pedagang yang berada dekat

situ menyebut spanduk itu sudah lama terpasang.

"Kira-kira beberapa hari yang lama, sudah sekitar semingguan-lah. Setiap orang yang datang ke sini pasti nanya soal spanduk itu.

Ha-ha-ha," kata pedagang tersebut, Rabu (23/11).

Dia tak mengetahui pihak mana yang memasang spanduk tersebut. Apakah warga setempat atau pihak luar. Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Jupan Royter belum merespons perihal ini.

Keberadaan spanduk ini juga sempat menjadi bahan tertawaan di media sosial. Sebab, isinya asal bukan Ahok, tetapi memasukkan nama Basuki sebagai salah satu calon gubernur DKI. (kcm)

Pemilih Bisa Minta Surat Keterangan ke Dispendukcapil

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan penduduk yang menjadi pemilih tapi belum punya e-KTP masih dapat melaksanakan haknya untuk memilih dalam pilkada serentak.

JAKARTA (HK) — Jelang pilkada serentak 2017, KTP elektronik (e-KTP) menjadi syarat masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan penduduk yang menjadi pemilih tapi belum punya e-KTP masih dapat melaksanakan haknya untuk memilih dalam pilkada serentak.

Tjahjo menjelaskan, bagi masyarakat yang belum punya e-KTP tapi terdaftar DPT, bisa meminta surat keterangan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) di masing-masih kota/ka-

bupaten.

"Sejumlah daerah yang sudah kita kumpulkan, ada daerah yang langsung jemput bola. Misal Surabaya.

Mengarahkan staf naik motor setelah magrib door to door. Tapi masih 80 persen daerah yang menunggu masyarakat untuk aktif," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Tjahjo menyebut dari total 183 juta penduduk, masih ada 7 juta penduduk yang melakukan perekaman data e-KTP. Untuk mengebut perekaman itu Kemendagri melakukan jemput bola.

Tjahjo menjelaskan untuk 101 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak masih ada sekitar 1 juta penduduk yang belum merekam data. Tjahjo meminta masyarakat untuk melakukan rekam data untuk diberikan surat keterangan dari Dispendukcapil sebagai ganti eKTP untuk menggunakan hak pilihnya.

"Mohon partisipasi masyarakat yang sejuta itu untuk mau datang atau minimal rekam data. Dengan rekam data dapat surat keterangan dan bisa digunakan untuk menggunakan hak pilih," jelas dia. (dtc/net)

BUKAN AHOK — Sebuah spanduk ajakan untuk tidak memilih salah satu calon gubernur DKI Jakarta tertentu. Spanduk itu bertuliskan "Calon gubernur kite ABA. Agus, Basuki, dan Anies. Asal Bukan Ahok,".

Setnov Jadi Ketua DPR Berpotensi Picu Konflik JAKARTA (HK) — Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengganti Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto berpotensi menimbulkan konflik.

"Keputusan ini bahkan bisa menimbulkan konflik baru. Ade Komarudin itu kader lama, beberapa kali jadi anggota DPR juga. Loyalitas dan dedikasinya untuk Partai Golkar selama ini tidak perlu diragukan lagi,” kata Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung di Jakarta, Rabu (23/11).

Selain itu, menurut Akbar, jika pergantian terjadi maka akan menegaskan bahwa persoalan dan konflik masa lalu di dalam tubuh partai beringin ini belum selesai, walaupun telah diadakan Munaslub Bali.

Menurut Akbar, keputusan DPP tersebut juga berpotensi konflik karena tidak melibatkan para senior partai yang ada di Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, dan lainnya.

"Pengambilan keputusan yang begitu penting

terkait ketua serta selanjutDPR menurut nya DPP wajib saya seharusnya menjalankan tidak diputuskeputusan kan sendiri oleh itu,” kata Wali DPP Partai GolKota Cilegon kar tanpa memiitu. nta saran atau Mengadu Ketua DPR mendengarkan Ade Komarusuara dari para din masih mesenior. Karena Akbar nunggu surat kalau tidak ada kesepakatan penuh dari resmi atas keputusan raseluruh stakeholder Par- pat pleno Partai Golkar tai Golkar maka ini bisa terkait pengembalian jamenimbulkan masalah batan Setya Novanto sedan konflik baru," kata bagai orang nomor satu di badan legislatif.

Akbar.

Sambil menunggu suKetua DPD Partai Golkar Kota Cilegon rat tersebut, Ade ingin Iman Ariyadi mengata- bertemu dengan politikan, keputusan DPP me- kus senior partai beringngusung Setya Novanto in, termasuk Aburizal sebagai Ketua DPR me- Bakrie alias Ical.

"Pasti (berkomunikalanggar anggaran dasar dan anggaran rumah ta- si dengan Ical). Dia senior saya. Dia Ketua Dewngga partai.

"Isu pergantian ketua an Pembina Golkar, dan DPR harus dikonsultasi- saya wakilnya. Tidak kan terlebih dahulu kepa- elok saya tidak bicara da Dewan Pembina Partai dengan beliau," kata Ade Golkar, sesuai AD/ART di Gedung DPR, Jakarta, Pasal 20 dan 21 sudah Rabu (23/11).

Ade berencana berbisangat jelas bahwa berkaitan dengan penentuan cara dengan Ical dalam atau penempatan kader satu atau dua hari ke Partai Golkar di lembaga depan. Ical, mantan Mennegara seperti ketua DPR teri Koordinator Kesediputuskan bersama oleh jahteraan Rakyat, kini DPP dan Dewan Pembina tengah berada di luar

negeri.

Terkait rencana pergantian pengisian jabatan Ketua DPR yang merupakan jatah Golkar, Ade mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid.

Ade mengatakan, ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun selama menjabat kurang lebih sebelas bulan sebagai Ketua DPR. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebelumnya telah menyatakan, pengembalian posisi Setya sebagai Ketua DPR murni untuk kepentingan mengembalikan wibawa partai.

Idrus mengatakan, dalam hal ini tidak ada kepentingan pribadi maupun kesalahan yang telah dilakukan Ade. Ade menjelaskan dirinya siap menghadapi keputusan apapun terkait jabatannya. Ia juga enggan berandai-andai terkait posisinya nanti jika digantikan Setya.

"Mengabdi kepada negara ini kan tidak harus Ketua DPR saja. Banyak lahan pengabdian lain," ujar Ade. (cnn/net)

Kebijakan-kebijakan Ahok Diubah Plt JAKARTA (HK) — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengubah beberapa kebijakan yang sebelumnya diambil di bawah kepemimpinan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kebijakan terbaru yang akan diubah adalah mengenai dana hibah untuk Bamus Betawi. Sumarsono memutuskan untuk tetap menganggarkan dana hibah buat Bamus Betawi.

"Ganti pemimpin kan ganti style. Saya rasa siapa pun pemimpin Jakarta ti-

dak bisa lepas dari budaya Betawi," kata Sumarsono di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Selasa (22/11).

Soni, sapaan Sumarsono, mengatakan, menghentikan dana hibah terhadap Bamus Betawi bukan hal tepat karena hal itu menyangkut kebudayaan yang menjadi sejarah Jakarta.

Jika ada masalah dengan Bamus Betawi, Soni menilai, permasalahan itu diselesaikan dengan cara dialog, bukan dengan menghentikan dana hibah.

Bamus Betawi mem-

peroleh dana hibah sebesar Rp2,5 miliar dari APBD-P DKI 2016. Rencananya, Bamus Betawi akan mendapatkan dana hibah sebesar Rp5 miliar dari APBD DKI 2017.

"Jadi, mohon maaf, ini saya teruskan, tahun ini dapat Rp2,5 miliar," ujar Soni.

Sebelumnya, Ahok ingin menghentikan dana hibah untuk Bamus Betawi.

Sebagai ormas, kegiatan Bamus Betawi selama ini disokong APBD DKI Jakarta. Bamus Betawi mendapatkan dana hibah sekitar Rp4 miliar setiap tahunnya dari Pemerintah Pro-

vinsi DKI. Namun, Bamus Betawi malah bersikap politis dengan menyatakan gubernur DKI harus orang Betawi. Kemudian, para tokohnya juga pernah melontarkan ungkapan kebencian pada saat Lebaran Betawi, padahal Lebaran Betawi dihadiri pejabat Pemprov DKI juga. Hal itulah yang dipermasalahkan Ahok.

"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kami untuk main politik. Itu sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945. Dia bilang

Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia.

Itu sudah enggak betul," kata Ahok ketika itu.

Selain soal anggaran untuk Bamus Betawi ini, Soni juga pernah membuat keputusan untuk menghentikan sementara 14 proyek lelang dini yang dimulai pada era Ahok. Sejatinya, lelang dini dilakukan untuk mempercepat proses pengerjaan proyek sehingga program sudah bisa dieksekusi pada awal tahun.

Namun, kebijakan lelang dini itu dikritik DPRD DKI karena dinilai tidak menghargai peran legisla-

tif. Alasannya, lelang seharusnya baru bisa dilakukan atas persetujuan DPRD, tepatnya setelah pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Soni akhirnya menghentikan lelang 14 proyek itu. Alasannya, kata dia, untuk menjaga psikologis politik DPRD DKI. "Kalau tidak dilakukan seperti ini, secara psikologis politik dan DPRD kecewa, (akan) tertunda-tunda seperti ini terus. Ini bisa tertunda," ujar Soni.

Kebijakan lain yang juga diubah Soni adalah

soal pembentukan tim saber pungli untuk pemberantasan pungli. Soni mengatakan, tim itu sebenarnya sudah digagas ketika Ahok masih aktif sebagai gubernur DKI. Namun, ketika itu Ahok memberi nama "tim monitoring pungli".

Menurut Soni, seharusnya Pemprov DKI langsung membentuk tim saber pungli sehingga bisa langsung melakukan tindak lanjut, bukan sekadar memonitor saja.

Soni masih akan menjabat sebagai Plt Gubernur DKI hingga Februari 2017. (kcm/net)

Menanti Jamuan Makan Jokowi dan SBY JAKARTA (HK) — Presiden Joko Widodo sibuk menjadi tuan rumah konsolidasi politik dalam dua pekan terakhir. Pucuk pimpinan di pemerintahan itu sibuk bolak-balik menyambut dan menjamu makan sejumlah ketua umum partai politik yang dia undang ke Istana Merdeka.

Jokowi biasanya mengajak para elite politik itu bersantai sambil minum teh di Beranda belakang Istana Merdeka. Mereka meluangkan waktu bercengkerama dalam sorotan media.

Jokowi mengundang para elite secara bergantian.

Sebut saja Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Ketum NasDem Surya Paluh, dan Ketum PPP romahurmuziy.

Dari deretan orang-orang penting di percaturan politik Indonesia itu, ada satu tokoh partai politik

yang cukup ditunggu kehadirannya oleh publik: Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Pasalnya, Jokowi sendiri telah mengonfirmasi akan mengagendakan pertemuan dengan SBY di Istana.

Namun, hingga kemarin, Jokowi masih belum memastikan waktu pertemuan dengan Presiden keenam Indonesia itu. Ia seperti berkelit ketika kembali ditanya ada atau tidaknya rencana mengundang SBY ke Istana.

"Sebetulnya kalau makan siang dan pagi sudah sering dengan Bung Surya Paloh. Enggak kehitung hanya tidak diliput. Dengan

yang lain juga sama. Sering sekali tapi tidak pernah diliput," kata Jokowi.

Selain politik beranda dan santap siang di Istana, konsolidasi politik tak langsung sudah dilakukan Jokowi ke beberapa partai dua pekan lalu. Ia menghadiri acara tahunan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional.

Baik di Istana maupun di acara tersebut, Jokowi menekankan perdamaian, keamanan, dan keharmonisan hidup masyarakat majemuk di Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pertemuan internal di Istana diinisiasikan oleh

partai politik, terutama partai pendukung pemerintah. Mereka, kata Pratikno, mengajukan diri dan menanyakan waktu pertemuan bersama Jokowi.

Publik cukup dibuat penasaran menanti kepastian dari wacana pertemuan Jokowi dan SBY. Hubungan keduanya sempat menghangat jelang demonstrasi 4 November. Mereka memiliki informasi intelijen berbeda menanggapi dalang aksi anti Ahok.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan merespons positif apabila SBY dan Jokowi bertemu. Menurutnya, pertemuan itu semakin mendinginkan suasana kini sekaligus mengklarifikasi hal-hal mengenai informasi masing-masing.

Syarif mengatakan, SBY terbuka menerima dan berdialog dengan siapa saja termasuk Jokowi.

PRESIDEN RI Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka, Selasa (22/11).

Namun, Syarif berkelit ketika ditanya ada atau tidaknya rencana SBY mengajukan undangan untuk dijadwalkan bertemu Jokowi.

"Kami tidak ada dalam posisi ujug-ujug ingin datang padahal jadwal Pres-

iden padat. Kami tahu Pak Jokowi akan mengatur. Intinya bagus kalau pemimpin ini ketemu," kata Syarif ketika dihubungi CNNIndonesia.com.

Apabila Jokowi dan SBY bersepakat bertemu, anggota komisi pertahanan

DPR ini tak mempermasalahkan tempat, baik Cikeas atau Istana Merdeka, yang menjadi preferensi titik temu mereka.

"Itu kan teknis. Tergantung dan melihat kesempatan masing-masing," kata Syarif.

Editor: Syahdan, Layout: Mario

CMYK

22

Kamis, 24 November 2016

Ronaldo Punya Banyak Musuh PORTUGAL (HK) — Mantan pemain tim nasional Portugal, Paulo Futre, mengungkap bahwa banyak di antara publik Portugal yang justru membenci Cristiano Ronaldo. Bahkan, ada juga yang lebih menjagokan Lionel Messi meraih gelar Ballon d"Or. Ronaldo tahun ini menjadi kandidat kuat untuk mendapatkan Ballon d"Or.

Pasalnya, pemain berusia 31 tahun ini sukses memenangkan Liga Champions dan Euro 2016.

"Cristiano sudah melakukan segalanya untuk Portugal, dia adalah juara Eropa.

Tapi dia memiliki banyak musuh dinegaranya sendiri karena tingkah lakunya," kata Futre kepada Cadena SER. Menurutnya, perlakuan

publik Portugal yang tidak senang dengan bintang klub Real Madrid tersebut juga tidak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Terkadang, ada saja yang mendatangi hotel tempat menginap tim nasional Portugal dan meneriakkan nama Messi.

"Dia menciptakan banyak musuh di negaranya sendiri. Terkadang karena

apa yang dia katakan setelah pertandingan dan juga sikapnya."

"Pada suatu ketika, ada banyak orang yang meneriakkan nama "Messi, Messi, Messi" di arena luar hotel tempat Portugal menginap.

Tentu ini memalukan. Tak perlu diragukan lagi, ada orang Portugal yang mendukung Messi memenangkan Ballon d"Or," tutup Futre. (bln)

Ronaldo

NET

KAPTEN Timnas Indonesia, Boaz Solossa selebrasi bersama rekannya usai menjebol gawang Filipina.

Timnas Bisa Kalahkan Singapura JAKARTA (HK) — Pelatih Persija, M. Zein Al Haddad memprediksi timnas dibawah asuhan Alfred Riedl mampu mengatasi Singapura yang menjadi lawan terakhir babak penyisihan Grup A Piala AFF 2016 di Philipine Sports Commission Manila, Filipina, Jumat (25/11).

"Jika ingin lolos ke semifinal, Indonesia harus mampu kalahkan Singapura. Saya prediksi timnas bakal menang tipis. 1-0 atau 2-1," kata pria yang akrab dipanggil Mamak itu di sela latihan Persija di lapangan Villa 2000 Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (23/11).

Peluang timnas Garuda lolos ke semifinal memang terbuka setelah mampu menahan tuan rumah Filipina 2-2 meski saat ini posisi diklasemen berada di paling bawah dengan satu poin.

Diatasnya ada Singapura dengan satu poin, Filipina dua poin dan Thailand enam poin.

Hanya saja, untuk lolos tidak hanya berharap dari kemenangan dari Singapura saja, namun juga harus menunggu hasil pertandingan lainnya antara pemuncak klasemen Thailand melawan tuan rumah Filipina yang juga merupakan pertandingan hidup mati.

Jika Filipina menang atas Thailand, maka jumlah poinnya adalah lima dan tidak mungkin terkejar oleh Indonesia meski pada pertandingan yang dilakukan secara bersamaan itu mampu memetik kemenangan. Poin maksimal Indonesia jika menang hanya empat saja.

Namun, jika Filipina kalah atau hanya memetik hasil seri dan Indonesia menang atas Singapura, maka timnas Garuda akan berhak lolos ke semifinal dengan predikat runner up grup karena untuk posisi puncak tetap dikendalikan oleh Thailand yang hingga pertandingan kedua sudah mengumpulkan enam poin dari dua kemenangan.

"Makanya kita semua harus mensupport dan mendoakan agar timnas menang. Peluang masih ada.

Makanya harus bisa dimaksimalkan," kata mantan pelatih tim Deltras Sidoarjo itu.

Persija merupakan salah satu tim yang menyumbangkan pemainnya ke timnas.

Ada dua pemain yang dikirim yaitu penjaga gawang Andritany Ardhiyasa dan Gunawan Dwi Cahyo. Hanya saja, hingga pertandingan kedua, keduanya belum diturunkan oleh pelatih Alfred Riedl. (ant)

Ingin Lawan Lagi Mayweather NEW YORK (HK) — Manny Pacquiao merasa usianya tidak mengurangi kemampuannya di atas ring tinju. Dia berhasrat untuk bertarung kembali dengan Floyd Mayweather.

Pacquiao mengakhiri masa pensiunnya yang pendek dengan mengalahkan Jessie Vargas untuk merebut titel juara kelas welter WBO di awal bulan ini.

Usai duel, petinju legendaris Filipina itu mengaku siap melawan siapapun, termasuk Mayweather.

Mayweather sendiri sudah

pensiun sejak September 2015 usai menundukkan kompatriotnya, Andre Berto. Eks petinju berkebangsaan Amerika Serikat itu merespons "tantangan" Pacquiao dengan adem.

"Aku merasa masih muda.

Aku merasa aku masih berusia 25 tahun atau berusia 28 tahun," kata Pacquiao kepada televisi ABS-CBN. "Tentu saja, kalau dia mau comeback bertinju," jawab dia saat ditanya apakah ingin rematch dengan Mayweather.

Pacquiao pada awalnya

pensiun pada Mei usai mengalahkan Timothy Bradley, sebelum memenangi sebuah kursi senat Filipina. Meskipun memiliki pekerjaan lain, Pacquiao juga tidak akan jauhjauh dari ring.

"Aku masih percaya dengan kemampuanku. Anda hanya butuh disiplin, bagaimana Anda mendisiplinkan diri sendiri dan bekerja keras. Karena sekali Anda malas, itulah awal dari menurunnya performa Anda dan tubuh Anda," pungkas pemilik julukan Pac Man ini. (dtc)

OKEZONESPORTS

MANNY Pacquiao saat duel melawan Floyd Mayweather.

CMYK

30 Laga Tidak Terkalahkan Real Madrid

LISBON (HK) — Tren mengesankan Real Madrid berlanjut setelah mengalahkan Sporting Lisbon. Kini Madrid sudah melalui 30 laga tanpa kalah di bawah asuhan Zinedine Zidane.

Madrid menyambangi Sporting di Stadion Jose Alvalade untuk melakoni laga penyisihan Grup F Liga Champions, Rabu (23/11) dinihari WIB. Pada pertandingan itu, El Real keluar sebagai

pemenang dengan skor 2-1.

Raphael Varane membuka keunggulan Madrid di menit 29. Lalu Madrid diuntungkan setelah Sporting bermain dengan 10 orang, menyusul kartu merah Joao Pereira.

Tapi Sporting bisa melawan balik dengan mencetak gol balasan melalui titik putih yang dibuat Adrien Silva.

Dimasukannya Karim Benzema menjadi keputusan jitu Zidane. Striker Prancis itu

mencetak gol di menit-menit akhir yang memastikan kemenangan dan kelolosan Madrid ke babak knockout.

"Apa yang kami inginkan adalah terus melakukan apa yang sedang kami lakukan seakrang, mengingat ada momen-momen dalam pertandingan di mana banyak hal tidak sesuai keinginan kami," ujar pelatih Madrid itu di situs resmi klub.

"Untuk melalui banyak pertandingan tanpa kalah adalah sebuah motivasi ekstra dan kami ingin terus maju, karena ketika Anda memenangi banyak pertandingan Anda akan semakin termotivasi di pertandingan lainnya," kata Zidane.

Terakhir kali Madrid kalah di sebuah laga kompetitif ialah saat talkuk 0-2 di markas Wolfsburg dalam laga leg I perempatfinal Liga Champions 2015-16 yang digelar April silam. Dalam laju tidak terkalahkan itu, Cristiano Ronaldo dkk. mendulang 24 kemenangan dan enam kali seri. (dtc)

Moise Bikin Sejarah di Liga Champions JAKARTA (HK) — Pemain Italia Moise Kean mencetak sejarah dengan menjadi pemain pertama kelahiran di abad ini (tahun 2000) yang bermain di Liga Champions.

Dia masuk sebagai pemain pengganti Juventus dalam pertandingan melawan Sevilla di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Rabu dinihari WIB, (23/11).

Pemain yang lahir pada 28 Februari 2000 itu masuk saat pertandingan tinggal enam menit.

Saat itu kedudukan masih 1-1.

Masuknya dia bebarengan dengan bangkitnya Juventus untuk mengalahkan Sevilla.

Sebuah umpan silang disapu pemain Sevilla. Bola malah jatuh di kaki Leonardo Bouncci. Dia berhasil mencetak gol setelah mendapatkan bola itu. Kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Juventus.

Mario Mandzukic menambah gol Juventus dan membuat kedudukan menjadi 3-1. Juventus pun lolos ke babak berikut Liga Champions.

Namun, Kean-lah yang mendominasi berita utama koran-koran.

Selain mencetak sejarah di Liga Champions, Kean juga mencetak sejarah di Liga Italia Serie-A. Sabtu waktu setempat pekan lalu, dia menjadi pemain kelahiran 2000 pertama yang tampil di Serie-A. Saat itu, Juventus menang 3-0 atas Pescara. (tmp)

Moise Kean Editor : Andi, Layout : Mario

23

Kamis, 24 November 2016

iklan

Editor : Helmi Rizal

Kamis, 24 November 2015

PEMBACAAN Ayat Suci Alqur'an.

KABIRO Keuangan dan PMN Kemenag RI, H. Sihabuddin Latief.

KAKANWIL Kemenag Kepri, H. Marwin.

LAPORAN Ketua Pelaksana, H. Subadi.

24

SEKAPUR Sirih yang diterima Kakanwil Kemenag Kepri, H. Marwin.

FOTO Bersama Kakanwil Kemenag Kepri dan jajaran dengan Kabiro Keuangan dan PMN Kemenag RI, Sihabuddin Latief.

Kemenag Kepri Gelar Rapat Koordinasi Pimpinan KANTOR Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Kepri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pimpinan di lingkungan Kanwil Kemenag Kepri, Senin s.d Rabu (21-23/11) di Hotel Golden View, Batam. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kanwil Kemenag Kepri, H. Marwin serta seluruh pejabat eselon III dan IV serta Kepala Madrasah se Kepri yang berjumlah sebanyak 45 orang.

Kegiatan yang berlangsung tiga hari itu dibuka oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenag RI, H. Sihabuddin Latief.

Saat memberikan sambutan dan arahannya, Sihabuddin Latief meminta seluruh satuan

kerja di Kemenag khususnya Kemenag Kepri untuk melakukan percepatan realisasi anggaran. Dikatakannya, waktu yang hanya tersisa 25 hari menyisakan pekerjaan berat yang harus diselesaikan. Menyikapi kondisi itu, Sihabuddin memberikan sejumlah solusi agar serapan anggaran yang ada dapat dimaksimalkan.

Dalam kesempatan itu, Sihabuddin juga menyorot lemahnya perencanaan. Karena lemahnya perencanaan itu, serapan anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan, tidak se-

suai dengan harapan.

Selain itu, dia juga menekankan persoalan lemahnya data yang dimiliki.

Padahal, lanjutnya, data merupakan sebuah instrumen penting dalam tercapai atau tidaknya serapan anggaran. Untuk itu, Sihabuddin meminta kelemahan-kelemahan yang ada itu hendaknya diperbaiki agar program dan serapan dana yang ada, dapat berjalan sesuai perencanaan.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kepri, H. Marwin, mengatakan, Rakor Pimpinan di Lingkungan Keme-

nag Kepri itu merupakan salah satu pertemuan untuk evaluasi program kerja di lingkungan Kemenag Kepri, sekaligus juga untuk mematangkan program 2017 mendatang.

Dalam kegiatan itu sejumlah narasumber dihadirkan, diantaranya, Kepala Biro Ortala Kementerian Agama RI, Nur Arifin, dan Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Kartika Damawanti.** Narasi dan Foto: Hatiman Kemenag Kepri dan Dermawan Haluan Kepri

MENYANYIKAN Lagu Indonesia Raya.

KEPALA Biro Ortala Kementerian Agama RI, Nur Arifin, menyampaikan materinya.

KAKANWIL Kemenag Kepri, H. Marwin, menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran yang menimpa pegawai Kemenag Anambas yang diterima Kakan Kemenag Anambas, H. Samsu Tarmidi.

PESERTA Rakor Pimpinan Kemenag Kepri.

PESERTA Rakor Pimpinan Kemenag Kepri

KEPALA Sub Bagian Evaluasi Kinerja Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekjen Kemeag RI, Kartika Damawanti, tengah memberikan materinya.

PESERTA Rakor Pimpinan Kemenag Kepri.

CMYK

Editor: Afrizal, Layout:Parlin