Haluan kepri 25nov16

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Jumat, 25 November 2016 25 Shafar 1438 H TERBIT 16 HALAMAN, NO 25 / 11 TAHUN KE 16

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Kejati Diminta Tetapkan Tersangka

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

Kasus Gratifikasi Dana Deposito di Anambas

CEK BURUNG- Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian saat mengecek ribuan burung selundupan yang disita Polairud di kantor Karantina Klas 1 Batam, Kamis (24/11). Burung asal Malaysia itu rencananya akan dibawa ke Pulau Jawa. (pariadi/haluan Kepri)

TANJUNGPINANG (HK) — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri diminta segera menetapkan tersangka kasus dugaan gratifikasi deposito investasi jangka pendek oleh sejumlah bank kepada para pejabat dilingkungan Pemkab Anambas.

Aspanel Liputan Tanjungpinang

Adapun jumlah dana daerah yang didepositokan itu sebesar Rp130 miliar pada tahun 2012 dan Rp95 miliar pada tahun 2013.

“Hal itu terungkap hasil LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Anambas tahun 2014.

Dalam kasus tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ivestigasi Transpran Coruption Independen (ICTI) NGo, telah melaporkan para pejabat yang diduga menerima gratifikasi itu.

Perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara sekitar Rp1,2 miliar.

Pejabat yang dilaporkan itu antara lain mantan Bupati Abambas, Drs H Tengku Muhtarudin, man-

Polisi Sita Ribuan Burung Tak Bertuan BATAM (HK) — Jajaran Polairud Polda Kepri menyita ribuan burung berbagai jenis dari Malaysia tanpa diketahui pemiliknya, Kamis (24/ 11). Burung-burung tersebut disimpan dalam sejumlah kotak keranjang.

Sebelumnya, kotak keran-

Kesetiaan "KETIKA kita pergi bersembunyi hanyalah untuk ditemukan. Ketika kita berjalan jauh hanyalah untuk melihat siapa yang masih setia mengikuti..." (bc)

Anggita Sari

Dicokok Polisi

Jakarta (HK) — Polisi menangkap model majalah dewasa, Anggita Sari Harsono, karena kepemilikan puluhan pil psikotropika. Perempuan tersebut terjerat hukuman penjara 5 tahun.

Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan Kompol J. Vivick Tjangkung mengatakan, Anggita Sari ditangkap jajarannya pada Kamis (24/11) dini hari pukul 00.30 WIB di kediamannya di kawasan Pondok Aren, Jakarta Selatan.

"Yang kami amankan itu ada 55 butir zat psikotropika," ujar Vivick seperti dilansir dari detikcom.

Vivick mengaku, awalnya ia dan tim menelusuri informasi soal penyalahgunaan narkotika di Kemang, Jakarta Selatan. Dari informasi ini tim melakukan penyelidikan.

"Anggota Subnit dipimpin Iptu Sudiyanto melakukan penyelidikan sekitar 1 bulan terhadap orang tersebut," katanya.

Dari tangan model majalah dewasa ini, polisi menyita 14 butir psikotropika jenis merlopam, 25 butir valdimex dan 20 butir calmlet. Ditemukan juga 3 butir alprazolam dan 1 butir xanax.

Dicokok Polisi ... Hal. 7

Daratan Bintan Menyusut 40 %

Akibat Maraknya Tambang Pasir Ilegal BINTAN (HK) — Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bintan memprediksi daratan Kabupaten Bintan seluas 1.946,13 kilometer persegi (Km2) akan mengalami penyusutan sebesar 778, 452 Km2 atau setara 40 persen.

Penyusutan itu

disebabkan maraknya aktivitas tambang pasir darat ilegal di tujuh kecamatan di Kabupaten Bintan.

Kepala BLH Bintan, Panca Azdigoena mengakui pasir darat yang dihasilkan dari tambang galian C itu sangat dibutuhkan sebagai bahan dasar

pekerjaan bangunan.

Bahkan, permintaan pasir berkualitas baik yang datang dari pemerintah dan swasta itu berasal dari Bintan. Namun disebalik itu semua ada dampak negatif yang ditim-

Daratan Bintan ... Hal. 7

Jokowi: Main Lagi Digebuk Lagi

Suap Pejabat Pajak

JAKARTA (HK)- Presiden Jokowi menyatakan pelanggaran hukum bisa terjadi di mana saja. Menurut dia, dari kasus suap di Ditjen Pajak, yang terpenting ialah penegakan hukum.

"Jangan ada yang main-main lagi. Kalau ada yang main lagi, dige-

buk lagi," ucapnya menanggapi penangkapan oknum pegawai pajak, kemarin.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak ingin menerka divisi di Direktorat Jenderal Pajak yang ke-

Jokowi: Main ... Hal. 7

Kejati Diminta... Hal. 7

jang yang berisi burung itu dicurigai narkoba. Namun setelah dicek ternyata isinya ribuan burung.

Burung tersebut disita karena tidak memiliki dokumen sah saat bersandar di perair-

Polisi Sita... Hal. 7

Oknum Jaksa Terima Suap Rp1,5 M

OTT Satgas Saber Pungli

JAKARTA (HK)— Kasus suap yang menimpa pejabat negara masih terus berlangsung.

Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dari Kejaksaan Agung menetapkan Achmad Fauzi sebagai tersangka penerima suap Rp1,5 miliar. Achmad Fauzai adalah jaksa yang tertugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Ia pernah menjadi jaksa yang membela Kejati Jawa Timur saat menghadapi gugatan praperadilan La Nyalla Mattalitti, tersangka perkara dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.

Kepala Sub Direktorat Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Yulianto mengatakan Tim Saber Pungli berangkat ke Surabaya pada Kamis dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Saat itu, Tim menerima informasi ada jaksa yang akan menerima uang dari seseorang yang sedang berperkara. "Se Oknum Jaksa ... Hal. 7

Akui Terima Suap, Rohadi Minta Dihukum

Jakarta (HK)- Rohadi terisak saat duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (24/11). Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu mengakui kesalahannya sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi

Pada Kamis pekan lalu, jaksa penuntut menyatakan Rohadi terbukti bersalah karena menerima suap dari kakak dan pengacara pedangdut Saipul Jamil sebesar Rp300 juta.

Suap itu diduga untuk meringankan hukuman perkara pelecehan seksual yang menjerat Saipul di Pengadilan Negeri Jakarta Ut

Akui Terima

... Hal. 7

NET

MANTAN Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi saat mendengarkan pembacaan dakwaan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 5 September silam.

Editor: Sofyan dan, Layouter: Novrizal

CMYK

Mendikbud Usulkan Penangguhan UN 2

pendidikan

Jumat, 25 November 2016

JAKARTA (HK) — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan moratorium atau penangguhan ujian nasional (UN) pada 2017 mendatang.

"Sudah tuntas kajiannya, dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir ketika ditemui di Kantor Kemdikbud, Jakarta, Kamis (24/11).

Dia mengatakan, alasan moratorium UN adalah karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik. Kemdikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif. "Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masingmasing sekolah," kata Muhadjir.

Rencana moratorium tersebut juga menyesuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menjadi milik pemerintah daerah. "Jadi nanti untuk evaluasi na-

sional itu SMA/SMK serahkan ke provinsi masingmasing, untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota," ucap Muhadjir.

Mendikbud juga mengatakan, pemetaan berdasarkan hasil UN telah menunjukkan bahwa ada 30 persen sekolah yang sudah berada di atas standar nasional, sementara sisanya belum memenuhi standar tersebut. "Kalau sudah tahu dengan (pemetaan) melalui UN ternyata sekitar 30 persen saja yang bagus, maka kami harus melakukan pembenahan-pembenahan dulu," kata dia.

Kemdikbud akan membenahi sekira 70 persen sekolah agar didongkrak melampaui standar nasional secara bertahap, dimulai dari yang paling di bawah standar. Aspek-aspek yang ditingkatkan dalam pembenahan tersebut antara lain kualitas guru, proses bimbingan dan pembe lajaran, revitalisasi se-

NET

SISWA SMK jurusan otomotif sedang praktik di salah satu showroom mobil.

Untuk lebih menghasilkan tenaga profesional, piahk SMK diwajibkan menjalin banyak industri.

NET

UJIAN NASIONAL — Pelajar SMA di salah satu sekolah sedang mengikuti ujian nasional (UN) pada tahun lalu. Pelaksanaan UN untuk tahun 2017 mendatang akan ditangguhkan dulu oleh Kemendikbud. Dengan alasan sedang melakukan kajian mendasar perlu atau tidaknya UN di gelar.

kolah, dan lingkungan.

Muhadjir mengatakan biaya pembenahan sekolah

yang masih di bawah standar tersebut menggunakan anggaran yang seharusnya

digunakan untuk pelaksanaan ujian nasional.

"Orang tua tidak perlu

stres (tentang UN). Saya masih mengajukan ke Presiden, karena pertama-

tama masih harus ada instruksi Presiden soal UN," ucap dia. (dbs)

JAKARTA (HK) — Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, mengatakan kebutuhan inovator di Indonesia nantinya akan dipenuhi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Untuk memaksimalkan penciptaan lulusan

SMK berkualitas, pembelajaran di sekolah perlu memberikan ruang pilihan kegiatan dan aktivitas yang mengembangkan keragaman bakat dan minat siswa," kata Hamid di Jakarta, Kamis (24/11).

Inovasi dan kewirausahaan perlu ditumbuhkembangkan sejak dini di SMK. Kemdikbud juga tengah menyiapkan perubahan

bagi sekolah kejuruan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah kewajiban bagi SMK untuk memiliki rekan dari industri sebagai respons tantangan masa depan. "Kalau tidak punya rekan industri lebih baik menjadi SMA saja," ucap Hamid.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di SMK ada dua,

yaitu agar lulusannya dapat langsung bekerja di industri atau bekerja secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan industri, kurikulum SMK akan dibuat lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dari pihak industri.

Selain itu, Hamid juga menyampaikan upaya kewirausahaan di SMK harus didukung agar jumlah

sekolah kejuruan yang bertambah banyak tidak menambah pula pengangguran. "Kami tingkatkan terutama kapasitas guru teknik informatika dan komputer (TIK) untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan ekonomi digital dengan target 1.000 perusahaan startup baru sampai 2019," kata dia. (oke)

MAKASSAR (HK) — Universitas Hasanuddin (Unhas) telah mematenkan 79 temuan teknologi dan merek yang merupakan karya para dosen Unhas. "Unhas sebagai institusi pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, produkproduknya harus dilindungi dengan hak paten," kata staf Puslitbang Unhas Andi Rahmayani di Makassar, Kamis (24/11).

Dia mengatakan, para dosen maupun mahasiswa berhak mendaftarkan karya dan temuannya untuk mendapatkan hak cipta

atau hak paten.

Disebutkan, untuk biaya pendaftaran hak paten itu sebesar Rp2,5 juta, namun pihak Unhas yang akan menanggung biaya tersebut, sehingga penemu tidak terbebani.

Dengan adanya kemudahan mendapatkan hak paten itu, lanjut dia, diharapkan dapat memotivasi para dosen dan mahasiswa untuk terus berkarya.

Untuk melindungi hasil temuan dan karya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang ditetapkan seiring dengan

banyaknya temuan baru, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Ini berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang menjadikan UU itu sebagai payung hukum," kata Pakar Hukum Unhas Prof Dr Juajir, SH. Menurut dia, penetapan UU tersebut untuk melindungi para inventor di Indonesia. Pada UU itu juga mengatur banyak hal mulai dari kewajiban pemegang paten, tata cara pengajuan paten, jenisjenisnya hingga penyelesaian sengketa.(dbs)

SMK Wajib Miliki Rekanan Banyak Industri

SELAMAT

HUT PGRI KE 71

&

HARI GURU NASIONAL (HGN) TAHUN 2016 MARI KITA BERSAMA-SAMA "MEMBANGKITKAN KESADARAN KOLEKTIF GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN" Dari 1. KETUA PC NONGSA TRISILO SPd

10. KETUA K3S NONGSA SUPRIYATI SPd

2. KETUA PC BENGKONG MUJID SPdi

11. KETUA K3S SEKUPANG MUSARMAN SPd SD

3. KETUA PC BATU AMPAR SUMARNO SPd

12. KETUA K3S BATAM KOTA YENDRI SARMAN SPd

4. KETUA PC BATAM KOTA ISMARAK SPd

13. KETUA K3S SAGULUNG RUSLI M NUR SPd

5. KETUA PC SEKUPANG YUSAL SPd

14. KETUA K3S BATU AJI YANUAR SPd

6. KETUA PC SAGULUNG KHARULIS SPd

15. KETUA K3S BATUA AMPAR ZAINUDDIN SPd

7. KETUA PC BATU AJI SRI MULYANA MPdi

16. KETUA MKKS SMP WIL I TRISILO SPd

8. KETUA PC SEI BEDUK ALISMAN SPd

17. KETUA MKKS SMP WIL 11 BULKAINI SPd

9. KETUA K3S BENGKONG RIA MURTI SPd

18. KETUA MKKS SMP WIL III PONIMAN SS

Kampus Ini Patenkan 79 Temuan Teknologi dan Merek

19. KETUA MKKS SMA Drs ANTONG

NET

GEDUNG Pusat Penelitian milik Universitas Hasanudin merupakan wahana mahasiswa mengadakan penelitian berbagai esperimen. Unhas telah mematenkan 79 temuan teknologi dan merek yang merupakan karya para dosen.

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081275412761.

Editor : Arment, Layout : Mario

3

Bisnis

Jumat, 25 November 2016

Penjualan Properti Terganggu Akibat Ketidakpastian Politik JAKARTA (HK) — Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy menyatakan, ketidakpastian keamanan dan politik di dalam negeri menyebabkan penjualan properti terganggu hingga mengalami penurunan.

Ketidakpastian tersebut, kata Eddy, menjadi pukulan bagi pembeli terhadap properti. Eddy menjelaskan, rata-rata investasi di sektor properti merupakan investasi jangka menengah maupun panjang. Sehingga, pembeli cenderung berhatihati dalam melihat situasi di lapangan.

Menurut Eddy, pasca aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 lalu, para pengusaha di bidang properti

mengeluhkan adanya penurunan penjualan.

Meski tidak bisa dijabarkan satu per satu, namun Eddy menyatakan penurunan tersebut cukup besar.

"Data persis tidak ada, kita dapat dari anggota, kita tanya yang terutama berada di DKI Jakarta rata-rata turun," kata Eddy di sela-sela acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (24/11).

Adanya isu akan kem-

bali diadakannya aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 mendatang pun menurut Eddy akan membuat para pembeli enggan untuk melirik properti. Mereka cenderung akan melihat keadaan terlebih dahulu.

Akan tetapi, REI selaku asosiasi pengusaha properti dikatakan Eddy akan terus memberikan keyakinan dan REI pun yakin pemeruntah bisa mengatasi hal itu dengan baik. Ia memprediksi, pembeli akan melihat situasi setidaknya selama sebulan hingga dua bulan.

"Kita harapkan bahwa kondusif itu menjadi penting dalam hal pertumbuhan ekonomi, keamanan sangat berpengaruh terhadap sektor properti," ungkap Eddy.(kom)

KOM

PENJUALAN PROPERTI — Ekonomi kian lesu akibatnya penjualan properti terganggu.

Bank Mandiri Serap SUN Rp38,5 Triliun JAKARTA (HK) — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhasil menyerap Rp38,5 triliun atau 19% dari total penerbitan SUN pemerintah tahun 2015 melalui mekanisme lelang.

Di samping penyerapan emisi SUN di pasar perdana, Bank Mandiri juga

mendukung pemerintah dalam memperdagangkan SUN di pasar sekunder dengan nilai transaksi untuk SUN seri benchmark pada tahun lalu sebesar Rp93,9triliun.

Menurut Senior EVP Wholesale Risk Bank Mandiri Kepas AA Manurung, kinerja

perseroan dalam mendukung transaksi obligasi Negara tersebut ditopang oleh luasnya jaringan pemasaran Bank Mandiri dan basis nasabah yang besar.

"Pencapaian tersebut merupakan realisasi dari komitmen perseroan dalam membantu pemerin-

tah memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Ke depan, kami siap meneruskan komitmen dukungan demitercapainya target pembangunan ekonomi nasional," ungkap Kepas di Jakarta, Kamis (24/11).

Saat ini, jaringan pemasaran Bank Mandiri

OKEZONE

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhasil menyerap Rp38,5 triliun atau 19% dari total penerbitan SUN pemerintah tahun 2015 melalui mekanisme lelang. meliputi cabang baik di dalam maupun luar negeri dengan jumlah nasabah yang mencapai lebih dari 19 juta nasabah Dalam memasarkan SUN kepada investor, Kepas menjelaskan, perseroan juga menyediakan kuotasi

harga Jual dan Beli yang kompetitif dan up-to-date sehingga membantu investor untuk mendapatkan harga SUN terbaik.

Selain itu, investor juga selalu mendapatkan market update yang reliable dan solusi investasi yang kom-

prehensif dari perseroan.

"Kami juga memiliki perusahaan anak di pasar finansial, yakni Mandiri Sekuritas dan Mandiri Management Investasi, yang sangat mendukung strategi pemasaran kami," ungkap Kepas.(okez)

Editor: Indra Kusuma, Layout: Parlin

4

Dunia

Jumat, 25 November 2016

LOS ANGELES (HK) — Sebuah peternakan di California, AS, memiliki penghuni yang sangat unik yaitu seekor sapi perah bernama Daniel.

Apa keistimewaan Daniel? Sapi ini memiliki tinggi 1,95 meter dengan bobot lebih dari 1 ton. Sehingga, Daniel diyakini sebagai sapi tertinggi di dunia.

Namun, sebelum menjelma menjadi seekor sapi "raksasa", di masa kecilnya, Daniel adalah seekor anak sapi normal.

"Kami mulai menyadari bahwa ukurannya tak normal ketika dia berusia sekitar enam bulan dan masih diberi susu lewat botol," kata Ken Farley, pemilik peternakan Eureka di California.

"Setelah usianya lebih dari enam bulan, dia sudah tak mau lagi diberi minum susu dengan menggunakan

botol dan sudah terlalu besar untuk ditangani sendirian," tambah Farley.

Dengan tubuhnya yang berukuran jumbo itu, Daniel juga memiliki nafsu makan yang sangat besar. Rata-rata dia makan empat kali lebih banyak dibanding sapi berukuran normal.

Setiap hari Daniel menyantap 50 kilogram jerami, 7 kilogram gandum, minum 378 liter air, dan menghasilkan kotoran sebanyak hampir 70 kilogram.

Meski bertubuh tinggi dan sangat besar, Farley mengatakan, Daniel adalah hewan yang sangat lembut dan tak lebih dari "seekor anak anjing".

Sapi Setinggi 1,95 Meter dan Berbobot 1.041 Kg "Perbedaannya dari hewan lainnya adalah dia hanya makan dan minum lebih banyak saja," kata Farley.

Sayangnya, akibat ukurannya yang tak lazim Ken Farley dan istrinya, Ann tak bisa lagi memelihara Daniel di peternakannya.

Kini Daniel tinggal di sebuah tempat di Lost Coast Hay Farm yang dikelola Tom Parker.

Peternakan ini berencana membangun kandang khusus untuk Daniel selama musim dingin dan memungkinkan warga tetap bisa mengunjungi dan bermain dengannya.

Dan, Ken Farley yakin sapi peliharaannya itu akan sangat senang mendapat kunjungan.

"Daniel dibesarkan sebagai hewan peliharaan jadi perilakunya sangat jinak. Dia tak lebih seper-

ti anak anjing berukuran besar," kata Farley.

Ken Farley sudah mendaftarrkan Daniel ke Guin-

ness World Records agar secara resmi diakui sebagai sapi tertinggi di dunia dan kini dia sedang

menunggu hasilnya.

Sebelumnya, rekor sapi tertinggi di dunia dipengah Blossom yang

memiliki tinggi 1,88 meter. Blossom mati pada Mei 2015 dalam usia 13 tahun.(kom)

KOM

INILAH Daniel, sapi perah setinggi 1,95 meter dengan bobot lebih dari 1 ton.

Pemerintah Kentucky Digugat Oleh Seorang Ateis LOUSVILLE (HK) — Seorang ateis menggugat pemerintah negara bagian Kentucky, Amerika Serikat, setelah permohonannya untuk pelat nomor mobil "IM GOD" ditolak.

KOM

SEORANG ATEIS — Bennie Hart, seorang ateis menggugat pemerintah negara bagian Kentucky karena keinginannya memiliki plat nomor I'M GOD ditolak.

Bennie Hart mengatakan, maksud pilihannya adalah untuk menunjukkan kemustahilan menyanggah siapa pun yang mengaku sebagai Tuhan.

Namun, para pejabat transportasi di negara bagian yang dikenal konservatif dalam hal agama itu menetapkan, pelat nomor itu bisa mengalihkan perhatian para pengemudi lainnya dan menimbulkan masalah.

Namun, para pegiat kebebasan sipil tak sepakat dengan pemerintah dan kemudian mengajukan kasus Hart ke ranah hukum.

Hart mengatakan, di-

Makin Banyak Warga Rohingya Kabur ke Bangladesh YANGON (HK) — Semakin banyak warga etnis Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar ke negara tetangga Bangladesh.

Mereka melarikan diri dari kekerasan yang menewaskan 86 orang dan memaksa 30 ribu orang kehilangan tempat tinggal di Rakhine, Myanmar.

Beberapa warga Rohingya nekat menumpang kapal untuk kabur ke Ban-

gladesh via sungai. Bangladesh sendiri berbatasan langsung dengan Myanmar sebelah barat. Namun risiko menumpang kapal meningkat, setelah sebuah kapal tenggelam di tengah maraknya aliran imigran dari Myanmar ke Bangladesh.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (24/11), sejumlah pengungsi Rohingya dilaporkan hilang sejak Selasa (22/

11), setelah sekelompok dari mereka menyeberangi Sungai Raaf yang memisahkan Myanmar dan Bangladesh.

Pengungsi Rohingya yang berhasil masuk ke Bangladesh, tinggal di kamp pengungsi atau rumah-rumah warga.

"Ada sekelompok orang dari desa kami yang menyeberangi sungai dengan kapal untuk datang ke sini, tapi tiba-tiba kapalnya tenggelam," terang seor-

DTK

PENGUNGSI Rohingya diamankan petugas perbatasan Bangladesh.

ang warga Rohingya, Humayun Kabir, yang ketiga anaknya masih hilang sejak insiden itu. Banyak dari pengungsi itu yang bisa berenang hingga ke tepi sungai, namun sekitar 7 orang masih hilang, termasuk ketiga anak Kabir.

Tentara Myanmar dikerahkan ke Rakhine, sepanjang perbatasan dengan Bangladesh, usai terjadi serangan terkoordinasi pada tiga pos keamanan perbatasan, 9 Oktober lalu, yang menewaskan 9 polisi Myanmar. Warga Rohingya dan berbagai kelompok HAM menuding militer dan pasukan perbatasan Myanmar memperkosa wanita Rohingya, membakar rumah-rumah dan membunuh warga sipil selama operasi di Rakhine tersebut. Otoritas dan militer Myanmar menyangkal tudingan itu.

Pada Rabu (23/11), pemerintah Bangladesh memanggil Duta Besar Myanmar untuk menyampaikan kekhawatiran atas situasi terkini.

"Meskipun ada upaya tulus dari penjaga perbatasan kami untuk men-

cegah aliran masuk, ribuan warga Myanmar yang tertekan termasuk wanita, anak-anak, dan warga lanjut usia terus melintasi perbatasan ke Bangladesh.

Ribuan orang lainnya dilaporkan berkumpul di perlintasan perbatasan," tutur pejabat senior Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Kamrul Ahsan.

Ahsan meminta Myanmar untuk membantu Bangladesh menjaga integritas perbatasannya. Bangladesh juga memprotes ketidaknetralan mediamedia Myanmar yang seolah-olah menyalahkan Bangladesh atas insiden di Myanmar.

Catatan PBB menyebut, sekitar 30 ribu orang kini kehilangan tempat tinggal dan ribuan orang lainnya terkena dampak konflik terbaru di Rakhine. PBB tidak menyebut secara jelas jumlah warga Rohingya yang kabur, namun relawan kemanusiaan menuturkan kepada Reuters bahwa ratusan pengungsi Rohingya telah melintasi perbatasan Bangladesh sejak akhir pekan.(dtk)

rinya sudah memiliki pelat mobil yang sama saat tinggal di Ohio selama 12 tahun dan tidak menemui masalah apa pun dengan pelat mobilnya.

"Saya hanya ingin memiliki kesempatan yang sama untuk memilih pesan pribadi untuk pelat mobil saya seperti halnya para pengemudi lain," kata Hart, yang tinggal di Kenton County, Kentucky Utara.

"Tidak ada yang cabul atau vulgar tentang pandangan saya bahwa keyakinan agama merupakan interpretasi pribadi," tambah dia.

Persatuan Kebebasan Sipil Amerika di Kentucky

(American Civil Liberties Union of Kentucky ACLUKY) dan Yayasan Merdeka dari Agama (Freedom From Religion Foundation) mengajukan gugatan hukum atas nama Hart terhadap Menteri Transportasi Kentucky Greg Thomas dengan dasar kebebasan berbicara.

Direktur hukum ACLUKY William Sharp mengatakan, di bawah amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat, para pejabat pemerintah tidak berwenang untuk menyensor pesan-pesan individu hanya karena tidak menyukainya.

"Dalam hal ini, pelat nomor-nomor pilihan pribadi adalah bentuk ekspresi individu yang sama-sama layak mendapat perlindungan Amandemen Pertama," katanya.

Sejauh ini, pihak otoritas transportasi Kentucky menolak untuk mengomentari kasus tersebut.(kom)

Ditemukan 6 Lubang Tersembunyi Berisi 12Mayat CHILPANCINGO (HK) — Otoritas keamanan di negara bagian Guerrero di sebelah selatan Meksiko kembali menemukan 12 jasad di sebuah kuburan tersembunyi di wilayah itu, Rabu (23/11).

Lubang-lubang kubur itu ditemukan di wilayah pegunungan dekat dengan perkampungan Pocjahuxco, bagian dari Kabupaten Zitla. Di wilayah tersebut, kartel obat bius dikenal merajalela melawan aparat penegak hukum.

Seperti dikutip dari AFP, tujuh mayat ditemukan dalam penggalian hari Selasa. Sementara lima lainnya ditemukan Rabu. Demikian diungkapkan Roberto Alvarez, Jurubicara otoritas keamanan di sana.

Sementara itu, penyidik sudah terjun ke lokasi makam, sementara polisi dan prajurit militer menjaga kawasan tersebut.

Media setempat menyebut ke 12 jasad itu ditemukan di dalam enam lubang.

Selama ini, kartel obat bius kerap mengubur korban kekerasan di tempat-

tempat tersembunyi. Hal itu dilakukan sejak bertahun-tahun terakhir.

Aparat keamanan pun sering menemukan kuburan-kuburan tersembunyi macam ini.

Guerrero adalah salah satu negara bagian paling keras di Meksiko. Dengan tingkat kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang yang paling besar.

Kelompok besar Guerreros Unidos dan Los Rojos adalah dua kartel obat bius yang terlibat pertempuran di wilayah itu.

Minggu lalu, 24 jasad ditemukan di negara bagian ini. Lima di antaranya ditemukan dalam keadaan terpotong-potong dan dimasukkan ke dalam plastik sampah.

Tanpa disembunyikan, mayat-maat itu dibiarkan teronggok di sisi jalan raya.

Di minggu yang sama, lusinan orang hilang diculik di wilayah yang memang sedang marak dengan kasus macam itu. Pelaku mengharapkan tebusan dari keluarga orangorang yang diculik. (kom)

8 WNI Korban Perdagangan Orang Dipulangkan dari Kairo KAIRO (HK) — Kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke luar negeri masih terus terjadi, termasuk ke Mesir.

Sebanyak delapan warga negara Indonesia yang dipekerjakan sebagai tenaga kerja domestik korban perdagangan orang ke Mesir, Rabu (23/11), dipulangkan ke Indonesia.

Mereka tiba dari Kairo di Jakarta pada hari ini, Kamis (24/11).

Dengan pemulangan

kali ini, maka genap 70 WNI yang telah dipulangkan akibat overstay/undocumented di Mesir. Hal ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah RI sepanjang tahun anggaran 2016.

Mereka masing-masing, dua orang berasal dari Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, sementara lainnya berasal dari NTB dan Jawa Timur.

Permasalahan pun nyaris serupa, yaitu hak gaji yang tertunggak selama be-

berapa bulan, mendapat kekerasan verbal, bahkan kekerasan fisik ringan.

Ada pula yang mendapatkan beban kerja yang terlalu berat.

Sepanjang 2016, KBRI Kairo pun telah berhasil memperjuangkan equivalen sekitar Rp 300 juta, baik hak-hak gaji, kompensasi maupun hak dalam bentuk lainnya. oordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Cairo, Windratmo men-

jelaskan, dari jumlah yang dipulangkan kali ini, mereka rata-rata belum bekerja selama satu tahun.

Bahkan, tiga di antaranya baru tiba di Mesir setelah Maret 2016, di mana telah ditegaskan kembali pelarangan Pemerintah RI (SK No. B 26/MEN/PPTK-PTKLN/III/2016) untuk bekerja sebagai TKI informal di Timur Tengah.

Mereka seluruhnya mengaku tidak mengerti mengenai peraturan dan

hanya ingin dicarikan kerja oleh para sponsornya di Indonesia.

Dubes RI untuk Mesir, Helmy Fauzi berpesan agar para purna TKI ini tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Mereka juga diharapkan dapat menjadi pembawa pesan positif ‘antiperdagangan orang’, dimulai dari lingkungan terkecilnya, yaitu keluarga dan tetangga masing-masing di kampung.(kom)

KOM

APARAT kepolisian federal Meksiko menemukan sembilan mayat di sebuah jalan di antara kota Tixtla dan Atliaca, negara bagian Guerrero,Senin (21/11).

Editor : Nikolas Ngao, Layout : Parlin

5

opini

Jumat, 25 November 2016

'Korupsi' di UMRAH KEMARIN, National Corruption Watch (NCW) Kepri merilis kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan ke Polda Kepri,

namun hingga saat ini belum terungkap. Kasus tersebut adalah dugaan korupsi tiga paket proyek di Universitas Maritim Raja

Ali Haji (UMRAH) senilai Rp100 miliar.

Pihak Polda beberapa waktu lalu telah menggeladah kampus tersebut.

Sejumlah barang bukti disita. Namun saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan secara resmi terkait perkembangan penyelidikan tindak pidana korupsi tersebut. Namun demiki-

an, kini publik menunggu seberapa jauh kasus ini akan bergulir. Apakah berhenti atau menjerat pejabat yang terlibat.

Masyarakat sangat menunggu keseriusan pihak kepolisian mengusut

Green Financing dalam Islam Terlihat dari besarnya pembiayaan konsumtif dari total pembiayaan bank syariah yang sebesar 38 persen. Hal ini menjadi indikasi masih besarnya pembiayaan untuk konsumsi, ditambah belum diperhatikannya aspek dampak usaha yang dibiayai bank syariah. Green financing sebagai terobosan baru yang akan mendorong bank syariah kembali kepada esensinya.

Green financing adalah pembiayaan berkelanjutan yang ramah bagi lingkungan sehingga diberikan dengan tujuan mengembangkan industri pertanian, perkebunan, perhutanan, serta usaha lain dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Green financing sejalan dengan prinsip green economic yang menitikberatkan tak hanya optimalisasi faktor ekonomi, tapi tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian faktor-faktor ekonomi tersebut.

Istilah green financing populer sejak menjadi topik utama dalam forum pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G-20 di Chendu, Cina, 23-24 Juli 2016. Mereka sepakat pembiayaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi salah satu terobosan baru di bidang keuangan.

Hasil pertemuan itu dibawa dan dikaji penerapannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bahkan berencana menerbitkan Peraturan OJK (POJK) mengenai pembiayaan berkelanjutan (green financing) pada medio tahun depan. POJK ini akan diatur lebih perinci dalam surat edaran yang ditujukan kepada lembaga-lembaga pembiayaan.

Green financing dalam hal ini, tentu sejalan dengan tujuan syariah Islam

PEMBIAYAAN pada bank syariah menjadi aspek penting karena merupakan core business. Selama ini, pembiayaan yang digelontorkan bank syariah mempertimbangkan aspek keuangan, bisnis, dan sisi kontrak syariahnya saja, kurang memperhatikan dampak bagi keberlangsungan lingkungan dan alam sekitar.

Oleh: Rachmat Rizqy Kurniawan Dosen dan Peneliti Perbankan Syariah STEI SEBI yang dicerminkan dari kaidah fikih, "menghilangkan mudharat lebih diutamakan dari mendapatkan mashlahat". Kaidah ini merupakan turunan kelima dari kaidah fikih kemudharatan harus dimusnahkan (Al-Asybah Wan Nazhair karya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafii' halaman 176).

Kaidah ini mengandung makna bahwa pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah, harus menjauhi kemudharataan lalu memperhatikan sisi maslahatnya. Mudharat bermakna kerusakan, termasuk kerusakan alam akibat usaha yang dibiayai modalnya oleh perbankan syariah. Adapun keuntungannya setelah mempertimbangkan sisi mudharat ini terlebih dahulu.

Kerusakan lingkungan akibat dampak usaha yang mengeksploitasi alam merupakan mudharat yang harus dihilangkan dan dihindari, walaupun mengandung profit. Namun, jika merusak lingkungan, seharusnya tidak boleh dibiayai oleh lembaga keuangan syariah.

Ke depannya, memang arah kebijakan pembiayaan tidak hanya berorientasi keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan. Boleh saja lembaga pembiayaan seperti perbankan syariah berorientasi pada keuntungan, tapi masih dalam koridor syariah dan kelestarian lingkungan.

Kolom Publik

perusak bumi.

Dengan pola pembiayaan green financing, kerusakan alam tidak terjadi lagi. Harapannya, bank syariah sebagai pemodal akan menempatkan modalnya pada usaha yang tidak merusak alam dan lingkungan hidup.

Green financing selanjutnya bisa menerapkan akad bai' salam sebagai dasar akad pembiayaannya, yang selama ini masih minim digunakan di lembaga keuangan syariah.

Akad yang paling banyak digunakan adalah murabahah sebesar 57,33 persen dan akad musyarakah 28,50 persen dari total pembiayaan berdasarkan akad. Sedangkan, pembiayaan dengan akad ba'i salam masih minim.

Akad bai' salam dipilih karena karakteristik dasarnya memang cocok dengan pembiayaan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan akad ini, dimungkinkan perbankan syariah memberikan modal kepada petani untuk menggarap lahan, dan hasilnya menjadi milik perbankan syariah karena sudah dibayar di awal.

Modal yang diberikan kepada petani adalah harga beli perbankan syariah terhadap hasil panen sesuai karakteristik yang diperjanjikan di awal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid halaman 2/203.

Ibnu Rusyd mendasar-

Jurus Bahagia

(Bagian Kedua) KEBAHAGIAAN sejati adalah ketika Ridho Allah terengkuh oleh kita atas setiap nafas, jejak kaki, kata hati dan perilaku kita. Tanyakan kepada para mereka yang kaya, apakah masih akan ada sebuah lubang kesedihan dari diri mereka. Pastilah jawabannya iya, karena dunia ini memang tidak sempurna, dan kebutuhan akan dekatnya Allah atas batin dan jiwa yang lapar akan kasih sayangNya, itulah yang dapat menyempurnakan kebahagiaan batin mereka. Meskipun manusia dalam gelimang harta, namun jika hal itu tidak mereka punyai, maka me-

Green financing juga sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan fondasi ekonomi syariah, yaitu khilafah. Menjadi khilafah di muka bumi, artinya menjaga serta melestarikan lingkungan dan kehidupan di muka bumi.

Makna khilafah seperti itu sesuai dengan tafsir surah al-Baqarah ayat 30 dan surah Yunus ayat 14, yang dikemukan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab tafsir Jamiul Bayan karya Abu Ja'far AthThabary halaman 449.

Menurut Ibnu Ishaq, khalifah dalam ayat ini mengandung makna orang yang menjaga, memelihara, dan melestarikan kekayaan alam di bumi.

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia seharusnya mengoptimalkan peran sebagai pemelihara, bukan perusak. Namun faktanya, karena keserakahan manusia mengejar keuntungan semata, acapkali manusia bukan menjadi pemelihara, melainkan sebagai perusak, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surah ar-Rum ayat 41.

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah SWT merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." Dalam ayat ini ditegaskan justru manusialah yang menjadi

reka tak lebih dari seorang yang tidak berpunya.

Dengan definisi apapun, ternyata kebahagiaan hanya berarti satu. Kebahagiaan adalah karena Allah, bersama Allah, dekat dengan Allah, mengenalNya dan merasa memilikiNya dalam jiwa dan keseharian kita yang dengan bahasa lain adalah ikhlas.

Ikhlas ialah menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Tidak ada yang melatarbelakangi suatu amal, kecuali

karena Allah dan demi hari akhirat. Tidak ada noda yang mencampuri suatu amal, seperti kecenderungan kepada dunia untuk diri sendiri, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, atau karena mencari harta rampasan perang, atau agar dikatakan sebagai pemberani ketika perang, karena syahwat, kedudukan, harta benda, ketenaran, agar mendapat tempat di hati orang banyak, mendapat sanjungan tertentu, karena kesombongan yang terselubung, atau karena alasan-alasan lain yang

kan penerapan akad bai' salam ini sesuai hadis Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah dan melihat ahli Madinah bertransaksi dengan akad ini. Lalu, Rasulullah SAW membolehkan dengan syarat takaran dan timbangan yang jelas serta untuk jangka waktu yang diketahui.

Green financing juga dimungkinkan menggunakan akad mudhrabah. Bank syariah sebagai shahibul mal dan petani sebagai mudharib. Kebijakan green financing menjadi formulasi kebijakan yang positif sesuai tujuan pendirian bank syariah dan ideologi ekonomi Islam.

Green financing akan menumbuhkan sektor rill yang menghasilkan keuntungan, tapi juga pendayagunaan lingkungan serta pelestariannya. Selama ini, pembiayaan hanya berkutat pada sektor konsumtif dengan green financing, maka lembaga pembiayaan syariah kembali ke khittah-nya, yaitu sektor produktif dengan tetap memperhatikan lingkungan.

Kebijakan green financing berkembang ke arah penerbitan green sukuk dan green credit. Green sukuk menjadi model investasi kepemilikan atas aset-aset kelestarian alam sehingga mempunyai sumber daya kapital, yang memadai untuk dikembangkan.

Green credit menjadi model sistem pembiayaan yang harus mengacu pada tiga pilar, yaitu people, planet, and profit. Oleh karena itu, harus memperhatikan faktor analisis mengenai dampak lingkungan, yang semuanya menjadi kontribusi industri keuangan syariah mendorong sistem keuangan yang kokoh berkelanjutan, dan tetap memelihara lingkungan hidup. (rpc) Oleh: Ustad Munawwir, S.Hi.MA

tidak terpuji; yang intinya bukan karena Allah, tetapi karena sesuatu; maka semua ini merupakan noda yang mengotori keikhlasan.

Landasan niat yang ikhlas adalah memurnikan niat karena Allah semata. Setiap bagian dari perkara duniawi yang sudah mencemari amal kebaikan, sedikit atau banyak, dan apabila hati kita bergantung kepadanya, maka kemurniaan amal itu ternoda dan hilang keikhlasannya. Karena itu, orang yang jiwanya terkalahkan oleh perkara duniawi, mencari kedudukan dan popularitas, maka tindakan dan perilakunya mengacu pada sifat tersebut,

sehingga ibadah yang ia lakukan tidak akan murni, seperti shalat, puasa, menuntut ilmu, berdakwah dan pada akhirnya semua akan sirna dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan.

Maka berbahagialah, wahai manusia yang senantiasa melekatkan hatinya, mensandarkan harapannnya hanya kepada Allah dan tidak mengkhianatinya walaupun dia tengah sendiri. Berbahagialah wahai jiwa- jiwa yang damai yang tahu bagaimana cara mensyukuri sebuah kebahagiaan dan pandai berterimakasih selalu kepada sang pemberinya. Wallahu A’lam. ***

kasus itu hingga tuntas.

Kasus ini menjadi batu ujian bagi seberapa besar sebenarnya kesungguhan Kepolisian dalam memberangus korupsi di Kepri.

Melalui forum ini, kita juga mengingatkan kembali agar Kepolisian memelihara kepercayaan publik yang sudah mulai tumbuh dengan mengusut tuntas kasus korupsi dengan cepat dan tanpa pandang bulu. Apalagi Polda Kepri mendapat predikat terbaik nomor satu SeIndonesia dalam penuntasan kasus korupsi.

Pengusutan kasus dengan cepat sengaja kita tekankan karena pengusutan yang berlarut-larut sangat potensial membuat kasus ini masuk angin di tengah jalan.

Pengalaman selama ini membuktikan hal tersebut. Kasus-kasus yang pengusutannya memakan w-

aktu lama biasanya menguap di tengah jalan. Kalaupun tidak, paling-paling yang kena hanya orang-orang kecil, sementara aktor intelektualnya bebas berkeliaran. Ada kesan ini adalah salah satu trik untuk meloloskan para pejabat dari jeratan hukum.

Selain untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, penuntasan kasus ini juga perlu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi lainnya, agar kedepan mereka lebih hati -hati. Paling tidak ada penetapan tersangka sehingga membuat mereka malu.

Itu pun kalau masih punya malu bagi mereka yang maling berlipat-lipat tetapi sering berbelit-belit dan menyalahkan orang lain atau mencoba lari dari tanggung jawab. ***

C akap B ijak “HAMBATAN tidak bisa menghentikan Anda.

Masalah tidak bisa menghentikan Anda.

Orang lain tidak bisa menghentikan Anda.

Hanya Anda yang bisa menghentikan Anda” (Jeffrey Gitomer, Penulis)

“ADA dua aturan untuk menjadi sukses.

Pertama, cari tahu hal yang ingin Anda lakukan. Kedua, lakukan hal tersebut” (Mario Cuomo, Pengusaha)

Resensi Keindahan Komunikasi Suami-Istri Judul Buku: Keindahan Komunikasi Suami-Istri Penulis: Dr. Jamal Madhi Ukuran: 16x16 cm Halaman: viii + 120 hal.

Harga : Rp. 35.000 Lini Produk: Agama/Tuntunan Keluarga Sakinah ISBN: 978-602-8997-44-7 SUAMI adalah seorang lakilaki, istri adalah seorang perempuan. Semua pasti sudah paham. Akan tetapi, pemahaman yang mendasar ini seringkali dilupakan saat keduanya berinteraksi dan menjalin komunikasi.

Saat suami berbicara kepada istrinya, ia menggunakan tolok ukur dirinya sebagai lakilaki. Begitupun sebaliknya, saat istri berbicara kepada suaminya, ia menggunakan ukuran dirinya sebagai perempuan. Sehingga, acapkali interaksi dan komunikasi di antara mereka berujung pada kesalahpahaman. Bahkan, tidak jarang berubah menjadi pertikaian, dan akhirnya perceraian. Na’udzubillah.

Buku ini menegaskan kepa-

da kita tentang pentingnya komunikasi antar suami-istri, yang didasarkan pada sikap saling mengerti dan saling memahami karakter masing-masing sebagai seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam sebuah riset disebutkan bahwa terdapat lebih dari 2000 perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bisa dibayangkan komunikasi yang akan terjadi jika tidak dilakukan dengan baik. Buku ini juga, akan memberi kita pengetahuan seputar karakter masing-masing.

Tidak akan ada pernikahan tanpa komunikasi. Dan, komunikasi akan menemukan keindahannya jika dilakukan dengan dasar saling memahami dan saling mengerti karakter pasangan kita. (rpc)

√ Polda Kepri Diminta Transparan -Usut tuntas Ndan

√ Kulit Sekujur Tubuh Melepuh -Waspada! jangan sampai malpraktik REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

P P o j o k

Editor: Fery Heriyanto, Layout: Hestu Purwanto

7

sambungan

Jumat, 25 November 2016

Satgas Kejaksaan Eksekusi 1.557 Terpidana Korupsi

JAKARTA (HK)- Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) kejaksaan sepanjang Januari-Oktober 2016 mengeksekusi badan 1.557 orang terpidana kasus korupsi .

Satgassus P3TPK yang dibentuk sejak 8 Januari 2015 telah eksekusi badan 1.557 orang, kata Jaksa Agung HM Prasetyo di sela-sela acara Rakernas Kejaksaan 2016 di Bogor, Jabar, Kamis (24/11).

Selain itu, kata dia, satgassus juga telah menyelidiki 1.451 perkara, 1.392 perkara penyidikan, dan 2.066 perkara penuntutan atau 806 diantaranya berasal dari penyidikan Polri.

Upaya penanganan korupsi secara represif, kata dia, juga diarahkan kepada pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara.

"Penyelamatan dan pengembalian terhadap kerugian keuangan negara sampai Oktober 2016, di tahap penyidikan dan penuntutan sebesar Rp275,5 miliar," katanya.

Sementara eksekusi uang pengganti yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp212,2 miliar. "Eksekusi pidana denda yang telah disetorkan kepada kas negara Rp41,6 miliar," katanya.

Jokowi: Main....

mungkinan terseret kasus mafia pajak Handang Soekarno.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan menyerahkan seluruh proses kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. "Saya nggak mau berspekulasi. Lihat saja penyelidikan dari KPK dan penyelidikan yang dilakukan secara internal," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Kementerian akan berusaha untuk meminimalkan dampaknya dengan melakukan tindakan dan koreksi lebih cepat. Ihwal celah suap yang menimpa Handang, menurut Sri Mulyani hal itu tidak terkait program tax amnesty.

Handang, menurut Sri Mulyani, diduga menerima suap dari wajib pajak biasa yang belum membayar kewajiban pajaknya pada 2015.

"Mereka ingin supaya kewa-

Daratan Bintan....

bulkan dari maraknya eksploitasi alam tersebut.

"Memang pasir jadi kebutuhan pokok dalam sektor pembangunan. Tapi banyak juga faktor negatif yang ditimbulkan kepada lingkungan," ujarnya, Kamis (24/11).

Dampak negatif yang ditimbulkan dari eksploitasi tambang pasir ini, kata dia, diantaranya menyebabkan perubahan drastis terhadap bentang alam, terjadinya sedimentasi akibat erosi dan mempengaruhi batasan kawasan pesisir.

Maksudnya, lahan yang dioperasikan untuk tambang pasir di tujuh kecamatan dengan satu daratan itu terus dikeruk serta disedot menggunakan mesin.

Akibatnya dataran itu akan

Polisi Sita....

an Batam. Burung tersebut dibawa mobil Avanza dan ditemukan 88 Koli burung berjumlah 1.300 ekor.

"Informasinya narkoba teryata saat dicegat burung seludupan asal Malaysia," kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian di kantor Karantina Klas 1 Batam, Kamis (24/11).

Sam menyebutkan, pelaku berhasil melarikan diri, namun mobil Avanza di tinggal begitu saja dan sudah diamankan, sedangkan burung hampir seprohnya mati dan sisanya rencana mau dilepaskan ke alam bebas.

"Pelaku sedang kami cari dan kembangkan karena burung

Dicokok Polisi ....

"Tertangkap tangan, kedapatan memiliki, menyimpan psikotropika. Ia mengaku memakai sabu dengan ekstasi itu baru semalam di salah satu diskotik Jakarta Barat dan katanya dikasih temannya," rinci Vivick.

Saat diperiksa, Anggita mengaku mendapatkan sejumlah psikotropika secara gratis yakni calmlet, alprazolam dan xanax.

Sedangkan psikotropika jenis merlopam dan valdimex dibeli Anggita dari seseorang bernama Ezi di Hayam Wuruk. Ezi kini sedang diburu polisi.

Prasetyo Sedangkan hasil pengoperasian barang rampasan sebesar Rp1,1 triliun.

Ia menyebutkan kejaksaan tidak hanya sekadar melakukan penindakan saja, namun juga melakukan pencegahan dengan membentuk Tim Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) di Kejagung dan di Kejati serta kejari seluruh Indonesia.

Tim TP4P dibentuk pada 1 Oktober 2015, kegiatan pendampingan dan pengamanan oleh TP4P telah dilakukan secara berkesinambungan ter-

hadap beberapa proyek yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai bidang.

Antara lain, pembangunan infrastruktur kelistrikan, pelaksanaan infrastruktur strategis, bidang kelautan dan pemberdayaan pertanian dan peternakan.

Pelaksanaan TP4P, kata dia, tidak hanya memastikan jalannya proyek sesuai peraturan perundang-undangan namun juga berhasil meningkatkan penyerapan anggaran kementerian/lembaga pemerintahan daerah hingga 74 persen pada 2016. (ant)

sambungan Hal. 1 jiban pajaknya dikurangi atau bahkan dihilangkan. Oleh karena itu mereka menyuap petugas dinas pajak agar kewajiban pajaknya itu dihilangkan," ucap Sri Mulyani.

Untuk mencegah hal tersebut kembali terulang, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan akan memperkuat sistem database mereka. Karena dengan begitu mereka akan memiliki sistem untuk melihat siapa saja perusahaan yang masih memiliki tunggakan pajak, atau tiba-tiba tagihannya hilang, sehingga mereka bisa dideteksi.

"Oleh karena itu investasi di bidang IT system database lebih penting, sehingga eksistensi dalam membayar pajak akan dapat terus dimonitor. Dan tentu disiplin terhadap para pengawas itu juga penting," ujar Sri. Pada Senin malam 21 Novem-

ber 2016, petugas pajak Handang Soekarno yang merupakan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK. Ia ditangkap setelah menerima uang suap sebanyak US$ 148.500 atau senilai Rp 1,9 miliar. Uang itu ia terima dari pengusaha bernama Rajesh Rajamohanan Nair (RRN) yang menjabat sebagai Country Director PT EK Prima (PT EKP) Ekspor Indonesia.

Duit tersebut diduga sebagai sogokan atas sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP, seperti surat tagihan pajak (STP) yang memiliki nilai sekitar Rp 78 miliar. Kini keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. (tmp)

sambungan Hal. 1 membentuk suatu kubangan yang dalam bahkan tanah yang ada dipinggirnya rawan longsor.

Begitu juga di kawasan pesisir batasan lahan antara darat dan lautan semakin kecil.Karena itu, lanjut dia, kubangan yang ditimbulkan akan semakin dalam dan menjadi danau seiring tingginya curah hujan maupun derasnya mata air alami. Alhasil, secara perlahan atau lambat laun ketersediaan dataran tanah akan berkurang atau menyusut. " Daratan menyusut sebesar 40 persen. Bahkan tidak hanya alam saja yang dirugikan akibat tambang pasir ilegal. Tapi semua pihak juga ikut merasakannya. Karena jalan raya yang tersedia akan mudah rusak akibat lori muatan pasir berseli-

weran dalam menyuplai produksinya," katanya.

Masih, kata dia, dampak kesehatan juga bisa ditimbulkan akibat tambang pasir ilegal ini. Contohnya, lori muatan pasir yang hilir mudik melintasi pemukiman warga tanpa terpal penutup akan menciptakan polusi udara yang tinggi.

Karena pasir yang berdebu itu akan dibawa oleh udara otomatis oksigen yang dihirup telah tercemar sehingga tidak baik untuk kesehatan warga.

"Tidak terkontrolnya ekspolitasi alam tersebut aktivitas kendaraan berat kian menjamur. Imbasnya kesehatan warga karena menghirup debu dari butiran pasir yang dibawa angin," sebutnya. (eza)

sambungan Hal. 1 merupakan satwa yang dilindungi," jelasnya.

Kepala Karantina Klas 1 Batam Suryo mengungkapkan setidaknya sudah dua kali terjadi penyeludupan hewan langka ke Batam. Rencananya burung tersebut dijual ke pulau Jawa.

Namun yang terpenting sekali bagaimana penyakit burung berupa flu burung tidak mewabah. Sebelum burung tersebut dilepas ke alam bebas akan dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu. " Dampak flu burung dahulu yang akan kami cek, baru dilepas sedangkan yang mati akan dibekukan dahulu karena merupakan alat bukti," kata dia.

Saat ini ada lebih kurang 700 ekor yang sudah mati dan akan dibekukan menjelang hukuman ditetapkan pengadilan terhadap burung jenis burung murai batu dihargai Rp3 juta.

"Biasa burung ini dijual keluar daerah dan harganya mahal," kata dia.

Kata Dia, burung ini biasanya sudah dipesan terkadang harganya cukup fantastis dan nilai keuntungan mencapai ratusan juta. Parahnya penyeludupan melalui jalur ilegal.

"Pihaknya khawatir penyakitnya dan kalau mau import harus ada izin dan tidak dilarang maka kami akan cek kondisi burung layak atau tidak," pungkasnya.(par).

sambungan Hal. 1

Anggita kini berada di Mapolres Jaksel untuk pengembangan penyidikan. Dari hasil tes urine diketahui Anggita positif menggunakan narkotika jenis sabu, esktasi dan psikotropika.

Kini Anggita terancam pidana dengan sangkaan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. "Ancaman pidananya paling lama 5 tahun penjara," sebut Vivick.

Permintaan Rehabilitasi Menurut Vivick, pihak keluarga Anggita sudah menyam-

paikan permintaan agar nanti Anggita direhabilitasi.

"Saat ini sudah ditahan di Polres Jaksel. Kalau pihak keluarga minta assesment rehabilitasi," ucap Vivick.

Namun, kata Vivick, hal yang diinginkan keluarga Anggita tidak bisa langsung dikabulkan. Sebab, lanjut Vivick, masih perlu proses dan melihat hasil asessment terlebih dahulu.

"Kami sudah jelaskan itu nanti tergantung dari tim penyidik untuk assesment-nya," bebernya. (dtc)

Oknum Jaksa ..... hingga kami melakukan pemantauan dan tadi (kemarin,red) atas backup penuh dari Kejaksaan Tinggi, berhasil kami tangkap," kata Yulianto di Gedung Bundar Kejaksan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (24/11).

Selain jaksa Fauzi, Tim Saber Pungli Kejaksaan juga menciduk Abdul Manan, wiraswasta yang memberi uang kepada Fauzi. Menurut Yulianto, Fauzi adalah salah satu anggota tim penyidik terhadap kasus dugaan penjualan tanah kas Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Salah satu pembeli tanah kas desa itu adalah Haji Abdul Manan," kata Yulianto. Ia mengatakan Abdul Manan menyuap Fauzi agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara tersebut.

Yulianto menjelaskan, barang bukti yang disita Tim Saber Pungli adalah uang dugaan suap senilai Rp 1,5 miliar dalam bentuk uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. "Ditemukan di tempat kos Fauzi," katanya.

Dugaan awal, kata Yulianto, Fauzi menerima pungutan liar.

"Jaksanya terima gratifikasi atau suap," katanya.

Saat ini, Fauzi dan Abdul Manan sedang diperiksa di Kejaksaan Agung. Keduanya baru

Akui Terima .....

ara. Jaksa pun menuntut Rohadi dengan hukuman 10 tahun penjara.

Rohadi mengenakan kemeja biru lengan pandek. Saat duduk di kursi pesakitan, ia menggenggam mikropon di depannya.

Lalu dia menyampaikan pledoi atau tanggapan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam pledoinya, Rohadi justru meminta agar majelis hakim segera menghukumnya.

“Saya mohon dihukum, yang mulia,” kata Rohadi kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sumpeno, di Ruang Sidang Koesoemah Admadja 1, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakar-

Kejati Diminta.....

tan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemkab Anambas, Ipan SE Ak serta mantan Kasubag Keuangan Surya Darma Putra SE yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjungpinang atas kasus korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Kabupaten Anambas.

"Kita berharap Kejati Kepri segera meningkatkan status penyelidikan dugaan kasus gratifikasi tersebut ke tahap penyidikan sekaligus penetapan para tersangkanya," kata LSM ICTI NGo, Kuncus Simatupang, Kamis (24/11).

Kuncus menyebutkan, dugaan kasus gratifikasi tersebut merupakan hasil investigasi lembaganya beberapa waktu lalu. Hal itu berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2014.

"Gratifikasi tersebut berasal dari Bank Syariah Mandiri, dalam program BSM Pesta Hadiah, atas penempatan Dana di tabungan atau giro dan diblokir, nasabah manerima hadiah langsung," terang Kuncus.

Disampaikan, modus yang dilakukan dari dugaan kasus korupsi tersebut dimana, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam investasi Jangka Pendek, deposito berjangka, pihak Bank Syariah Mandiri memberi hadiah langsung 1 unit Mobil Fortuner untuk mantan Bupati Anambas, Drs T Mukhtaruddin, hadiah lainya 1 unit mobil Toyota Avanza untuk mantan Kabag Keuangan, Ipan, SE MT, termasuk hadiah 20 unit motor kendaraan roda dua, untuk mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Surya Darma,SE. Menurut Kuncus, untuk memberi pemahaman apakah hadiah yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri, termasuk dalam kategori gratifikasi, dapat dilihat dari aspek yuridisnya sebagaimana gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi, pemberian dalam arti luas.

Hal dimaksud meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-

sambungan Hal. 1 tiba pada Kamis sore. Saat turun dari mobil, Tim Saber Pungli langsung membawa keduanya ke dalam ruangan gedung Kejaksaan Agung.

Fauzi menutup wajahnya dengan tas, sedangkan Manan menutup kepalanya dengan tangan. Mereka tidak sempat dikonfirmasi karena jaksa langsung membawa keduanya masuk ke dalam ruangan. Tim Saber Pungli Kejaksaan yang membawanya juga menenteng sebuah kotak yang dibungkus plastik. Bungkusan itu adalah barang bukti uang dugaan suap.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung belum menetapkan Abdul Manan sebagai tersangka.

"Kalau memang nanti hasil pendalaman beberapa pihak kami sudah dapat dua alat bukti yang cukup, maka malam ini atau besok kami bisa menetapkan tersangka," kata Yulianto.

Jaksa Agung M Prasetyo mengungkapkan penangkapan ini tidak terkait dengan Dahlan Iskan.

“Memang benar Ahmad Fauzi salah seorang jaksa yang sedang menangani perkara Dahlan Iskan. Tapi untuk kasus dugaan suap atau pemerasan ini masih dalam penyelidikan, yang jelas bukan kasus Praperadilan Dahlan Iskan,” kata Jaksa Agung M Prasetyo, saat kon-

ferensi pers Raker Kejaksaan RI tahun 2016 di Novotel, Bogor, Kamis (24/11).

Prasetyo menegaskan, penangkapan ini sebagai bukti pihaknya serius dan tak akan segan menindak jaksa yang terlibat kasus pungli, suap ataupun pemerasan.

"Pemberi dan penerima suap sudah kita bawa ke Jakarta untuk diperiksa. Dan kasus ini masih dalam penyidikan dan pengembangan," jelasnya.

Menurut dia uang Rp1,5 miliar tersebut diduga terkait kasus perkara yang sedang ditangani di Pengadilan Negeri Surabaya. "Karena saat ditangkap uang tersebut dia yang terima, berarti dia bermain sendiri," katanya.

AM Prasetyo mengatakan, OTT yang dilakukan tim Saber Pungli Kejaksaan Agung tersebut sebagai upaya memberantas pungli yang sedang digaungkan Presiden Jokowi.

"Kita akan melakukan supervisi atau memperketat pengawasan jaksa seluruh Indonesia. Dengan jumlah jaksa puluhan ribu, janganlah menggeneralisir seolah semua jaksa perilakunya sama seperti Jaksa Kejati Jatim berinisial AF, kemudian dua Jaksa Kejati Jabar dan Sumut," tegasnya. (tmp)

sambungan Hal. 1 ta, Kamis (24/11).

Rohadi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut. Dia pun meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan terhadapnya dengan seadil mungkin.

Sumpeno merespons permintaan Rohadi. Sumpeno mengatakan bahwa lima penasihat hukum Rohadi menginginkannya bebas karena dianggap tidak bersalah. Namun, Rohadi dengan tegas menolak pernyataan penasehat hukum tersebut. “Saya tidak mau, Yang Mulia. Saya merasa bersalah,” kata Rohadi.

Dalam persidangan dengan agenda pledoi ini Rohadi tibatiba menceritakan kerinduan

terhadap anaknya. Anak Rohadi bernama bernama Rehan Satria Hanggara. Ia menuturkan bahwa Rehan memiliki keterbelakangan mental. Bahkan ia mengklaim tidak pernah bertemu dengan Rehan sampai saat ini. Dengan cerita itulah, Rohadi berharap majelis hakim memutus dengan seadil-adilnya.

Sumpeno kembali menanggapi ucapan Rohadi. Ia menawarkan kepada jaksa penuntut umum apabila ingin mengajukan replik terhadap pledoi terdakwa. Jaksa penuntut mengatakan tetap pada tuntutannya selama 10 tahun penjara. Tim kuasa hukum Rohadi juga tetap dengan pembelaannya.(tmp)

sambungan Hal. 1 cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

"Jelas dari kaca mata Yuridis, pemberian hadiah oleh pihak Bank Syariah Mandiri termasuk gratifikasi, karena diberikan kepada oknum aparatur sipil negara dan tidak dijadikan aset daerah, tapi dikuasai menjadi milik pribadi. Ini jelas Korupsi," ungkap Kuncus.

Diterangkan dia, sesuai Pasal 12 B ayat (1) UU No.31/ 1999 jo UU No. 20/2001, tentang TindaK Pidana Korupsi, bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan sesuai Pasal 12 UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

"Mantan Bupati Kepulauan Anambas dan kroninya bisa didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar karena terbukti menerima gratifikasi," papar Kuncus mengutip pasal-pasal pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dari hasil investigasi lembaganya, Kuncus mensinyalir kalau mobil Fortuner yang dikuasai mantan Bupati Kepulauan Anambas, Drs.T. Mukhtaruddin keberadaanya di Jakarta dan dijadikan mobil operasional kedinasan Bupati dengan status disewakan jika Bupati bertugas di Jakarta.

Informasi terakhir mobil tersebut telah dijual kepada sohibnya, pengusaha asal Tarempa yang tinggal di Jakarta.

Sementara mobil Toyota Avanza dikuasai sepenuhnya dan menjadi miliki pribadi mantan Kabag Keuangan, Ipan, SE. MT, terakhir ditukar tambah den-

gan mobil Honda Brio.

Sementara 20 unit motor kendaraan roda dua, dijual mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Surya Darma, SE di salah satu dealer di Kijang. Sementara itu terkait hadiah yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri yang tidak dijadikan aset daerah, tetapi dikuasai menjadi milik pribadi.

Hal ini, lanjut dia, bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, juga bertentangan dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka berperan serta pada program pemberantasan korupsi, Kuncus berharap tidak hanya BSM, pihak perbankan lainnya seperti Bank Riau Kepri, BNI, BRI, Mandiri, dan bank lainnya, dimana pemerintah daerah telah melakukan investasi, baik Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Daerah maupun Investasi jangka pendek.

Mereka, pihak Perbankan, harus berani terbuka dengan terang benderang atas hadiah yang telah dikeluarkan dan akan diklarifikasi dengan Bagian Aset Daerah, dijadikan aset daerah atau di kuasai menjadi milik pribadi.

"Kasus Anambas ini menjadi pintu masuk untuk dilakukan klarifikasi menyeluruh terhadap Pemda dan instansi pemerintah lainnya yang ada di Propinsi Kepulauan Riau. Bahkan Indonesia. Ini modus yang belum dijamah oleh penegak hukum.

Kita minta pihak perbankan berani membuka secara terang benderang dalam upaya pemenberantasan Korupsi," pungkas Kuncus.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Kejati Kepri Yunan Harjaka SH MH melalui Kasipenkum Wiwin Iskandar SH, belum bisa memberikan penjelasan tentang kelanjutan proses penanganan dugaan kasus korupsi dana deposito tersebut.

"Yang pasti, proses penyelidikannya masih terus berjalan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terselesaikan dengan baik," kata Wiwin Iskandar. ***

CMYK

6

iklan

Jumat, 25 November 2016

Editor : Helmi Rizal

CMYK

CMYK

P A R L E M E N TA R I A

Jumat, 25 November 2016

8

Pengelolaan Parkir Harus Untung Kepuasan Publik Harus Diutamakan

::

TANGGAPAN DEWAN

Dinas yang Bersifat Teknis Pertanyaan Dewan Batam Yth. Apakah sebenarnya pekerjaan teknis bisa dilakukan pada dinas bukan teknis?

Terima kasih.

Tri Indah Kurnia Warga Batam Centre Jawaban Sebenarnya inilah menjadi persoalan. Jika pekerjaan teknis diberikan kepada Dinas non teknis, tentu ini menjadikan pekerjaan tidak maksimal, karena yang mengerti pekerjaan teknis adalah Dinas teknis karena SDM dipersiapkan untuk itu. Sementara Dinas non teknis SDM-nya selama ini tidak mengerti akan hal itu apa mungkin mereka melakukan Bimtek? Saya rasa tidak.

BATAM (HK) — Berdasarkan kajian dan pertimbangan DPRD Kota Batam, khusus untuk pengelolaan retribusi parkir, tidak tertutup kemungkinan akan dikembalikan kepada pihak ketiga, dengan syarat bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam hal pelayanan serta menambah pendapatan bagi Kota Batam.

Anggota DPRD Kota Batam Komisi III, Edward Brando menyampaikan dalam membahas permasalahan retribusi parkir di Kota Batam, terdapat dua pandangan sama dari segi pengelolaannya, karena harus melakukan sebuah kajian dan pendekatan dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

"Tujuan

utama dalam melakukan pengelolaan dan penataan terhadap parkir ini, indikator pertamanya adalah kepuasan publik, setelah itu baru sisi pendapatan bagi Batam," ujar Politisi PAN ini ketika diwawancarai di Gedung DPRD Batam, Kamis (24/11).

Kepuasan publik yang dimaksudnya adalah bagaimana memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan menciptakan rasa aman, dan memberi-

Edward Brando

NET

kan kenyamanan dalam arti menerapkan harga retribusi parkir secara terjangkau.

Selama ini, lanjut Edward, apakah sudah bisa memenuhi capaian dua sisi, baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah ketika dilakukan pengelolaannya oleh Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dishub Kota Batam, dalam artian Pemerintah, kurun waktu setahun ini.

"Kalau saya melihat, ada trend penurunan ketika pengelolaannya dipegang oleh Pemerintah, seperti pendapatan tahun 2016 saja hanya diangka Rp3,8 miliar," papar dia.

Ditambahkannya, kenapa tidak berfikir dari satu sisi lainnya, dengan cara memberikan ruang kepada pihak ketiga dalam pengelolaan, jika bisa memberikan keun-

Dandis Rajagukguk Anggota DPRD Batam

Larangan Penjualan LKS Pertanyaan Yth Dewan Batam. Penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) disekolah apakah benar telah dilarang? Terima kasih.

Ibu Muthya Warga Bengkong Jawaban Sekarang tidak lagi boleh ada penjualan buku LKS di setiap sekolah negeri di Kota Batam, karena telah menyalahi aturan Mendiknas. Jika masih ada ditemukan, maka Walikota Batam harus berikan tindakan tegas kepada Kepala Sekolah, kecuali sekolah swasta mereka mempunyai wewenang tersendiri.

"Perlu Keterbukaan dalam Mengatasi Banjir..."

BATAM (HK) — Anggota DPRD Kota Batam Komisi III, Helmy Helminton mengatakan dalam menyelesaikan masalah banjir di Kota Batam, perlu adanya sebuah keterbukaan dari BP Batam dalam hal pengalokasian lahan. Karena, pembangunan drainase jalan maupun drainase induk tidak bisa direalisasikan tanpa ketersedian lahan.

"Batam ini sebenarnya ada site plan-nya, dimana koordi-

nat drainase seharusnya telah ditentukan. Dalam arti tidak boleh dialokasikan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan pengawasan," ujar Politisi Demokrat ini ketika diwawancarai di gedung DPRD Kota Batam, Kamis (24/11).

Menurut dia, permasalahan banjir di Kota Batam akan terus seperti ini, karena tidak tersedianya lahan untuk dijadikan drainase. Padahal dalam sebuah Kota maju perlu adan-

NET

ya sistem aliran sungai di tengah perkotaan untuk menampung debit air jika terjadi hujan.

"Kalau penampung air tersebut tidak ada, tentu akan meluap kejalanan dan perumahan. Inilah sebenarnya yang perlu menjadi pemikiran kita kedepan," terangnya.

Maka dari itu, lanjut Helmy, dalam pengalokasian lahan yang dilakukan oleh BP Batam, sebaiknya mengikutsertakan saran dari Pemerin-

BP Diminta Tetap Layani Masyarakat

Fauzan Anggota Komisi IV DPRD Batam

Pembaca yang terhormat.

Jika anda ingin menyampaikan aspirasi keluhan, dan masukan kepada Anggota DPRD Kota Batam, Kirimkan ke email: skpd.batamkota.go.id/setdprdbatam

::

CAKAP DEWAN

"Kami mendukung upaya penindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Batam. Hal ini sangat bermanfaat bagi pengguna jalan sehingga nanti ke depan tidak ada lagi orang yang sembarangan memarkirkan kendaraanya. Kita harapkan ini berkelanjutan, sehingga timbul kesadaran masyarakat” Djoko Mulyono Ketua Komisi III DPRD Batam

Musofa BATAM (HK) — anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Musofa, meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam agar tidak menghentikan semua pelayanan publik, di luar pembayaran dan perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Pasalnya, masyarakat dan investor butuh kepastian hukum.

"BP Batam jangan berlebihan menyikapi surat Dewan Kawasan. Pengurusan izin lain di luar pembayaran dan perpanjangan UWTO harus tetap jalan,"

ujar Musofa, seperti dilansir batamtoday.com kemarin.

Penghentian sejumlah layanan perizinan pasca keluarnya surat Dewan Kawasan, kata Musofa, akan mengganggu dunia investasi di Batam. Menurut dia, surat Dewan Kawasan hanya menunda pemberlakuan Perka nomor 19 tahun 2016.

"Kita minta pelayanan publik yang lain tetap jalan," ujar Politisi Hanura itu.

Memang, sejak Senin (21/ 11) BP Batam menghentikan sejumlah pelayanan periz-

CMYK

inan terkait lahan. Penghentian layanan itu merupakan imbas dari penundaan pemberlakuan kenaikan tarif UWTO. Pelayanan yang dihentikan itu, menurut BP Batam akan kembali dibuka setelah aturan yang baru pengganti Perka nomor 19 tahun 2016 diselesaikan. Penghentian itu juga disebut tidak akan berlangsung lama, sebab peraturan yang baru sedang digodok bersama Dewan Kawasan di Jakarta. (r)

tungan kepada masyarakat dan pemerintah.

"Misal, pihak ketiga berani pada angka Rp5 miliar bersih, tentu itu memberikan keuntungan, karena tidak lagi ditambah beban seperti atribut dan jurkir serta lainnya," kata dia.

Sementara ini, ucap Edward terkait bagaimana kalkulasi perhitungan potensi sendiri sedang dilakukan pembahasan dalam Pansus Ranperda parkir.

"Intinya bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap kepentingan masyarakat luas dan bisa memberikan keuntungan kepada Pemerintah," tandas Sekretaris DPD PAN Kota Batam ini.

Ditempat berbeda, Anggota DPRD Kota Batam Komisi III lainnya, Jefri Simanjuntak tah Kota Batam dan DPRD Kota Batam, karena banjir ini bukanlah masalah elit, namun masalah masyarakat Batam.

"Selama ini masyarakat mengetahui bahwa Pemko mempunyai tanggungjawab penuh dalam menangani banjir, padahal permasalahan inti disini adalah tidak adanya lahan sebagai drainase dimana itu merupakan wewenang BP Batam," jelasnya.

Ditambahkan dia, BP Batam dalam pengalokasian lahan harus dipertanyakan, misalnya pemerintah kota ingin memperlebar parit untuk mengatasi banjir, anehnya kawasan tersebut telah ada pemiliknya.

"Saya melihat kepemimpinan Walikota Batam sekarang dalam pembangunan infrastruktur sangat luar biasa," ucap dia.

Helmy mengatakan, saat ini, telah banyak pemban-

mengungkapkan adanya potensi retribusi parkir besar yang tidak masuk kepada Dishub, namun dibiarkan tanpa ada sebuah pengawasan.

"Saya sidak ke wilayah bank OCBC Batam Center, disana menemukan 6 titik parkir dimana penghasilannya mencapai Rp2 juta per hari, namun tidak pernah disetorkan kepada Dishub," jelasnya, ketika diwawancarai di ruangan Komisi III DPRD Kota Batam, Kamis (24/11).

Selain itu juga ditemukan satu titik parkir bisa mendapatkan Rp500 ribu perhari, namun setoran kepada UPT Dishub hanya Rp70 ribu.

"Dimana Dishub bekerja selama ini, berapa besar kehilangan pendapatan kita," tutup Politisi PKB ini. (cw56)

Helmi Helminton

gunan seperti pelebaran jalan, pembuatan drainase, dan parit dan semua sedang terfokus kesana. "Dan DPRD terus mendorong itu karena demi kepentingan masyarakat luas." (cw56)

Dinas Baru Perlu Persiapan Secara Matang BATAM (HK) — Dinas baru hasil dari Perubahan Perda Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemko Batam, berdasarkan putusan PP 18 tahun 2016, diminta untuk melakukan persiapan secara matang supaya dalam menyusun program kedepan lebih terukur dan tepat sasaran.

Anggota DPRD Kota Batam Komisi III, Bustamin Hasibuan, mengatakan setelah disahkannya Perda SOTK melewati rapat Paripurna DPRD kemarin, ada pemecahan Dinas dan pergantian nama Dinas, dimana tentu akan berdampak terhadap wilayah kerjanya.

"Persiapan dan pemantapan harus dilakukan setiap Dinas baru, agar setiap programnya terukur, terutama mitra Komisi III," ujarnya ketika diwawancarai diruangan Komisi III Kota Batam, Kamis (24/11).

Dikatakannya, hal ini merupakan pondasi utama, agar dalam melaksanakan realisasi program kedepannya sesuai dengan harapan pembahasan awal serta bisa merangkum RPJMD Walikota Batam 2016-2021, dimana lebih terfokus kepada pembangunan infrastruktur.

"Kita Komisi III ini mitra Dinasnya banyak terkait kepada pembangunan secara fisik," sampai dia.

Dijelaskan politisi Hanura ini, yang menjadi mitra Komisi III setelah dilakukan perubahan SOTK yakni, Dinas Bina Marga dengan tipe A, Dinas Cipta Karya dengan tipe A, Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A, Dinas Perhubungan dengan tipe A, serta Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan dengan tipe B. "Untuk dalam penganggaran sendiri pada 2017, sudah disesuaikan dengan SOTK baru," katanya.

Namun, tambah Bustamin, sekarang ini pengesahan SOTK baru ini masih menunggu dari Gubernur Kepri, karena setiap Perda yang telah diselesaikan oleh DPRD Batam bersama Pemko Batam perlu mendapatkan persetujuan dari Gubernur sebelum diberikan nomornya.

Diharapkannya, setelah pergantian SOTK baru ini bisa menjadikan Batam sebagai Kota Madani dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dengan peran mitra dari Komisi III khususnya dan Dinaa lain pada umumnya. (cw56)

Editor: Ferry Herianto, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

9

Jumat, 25 November 2016

Ustadz Haikal: Kami Jangan Diganggu Jong Hoa Diduga Intimidasi Pengelolah Ponpes SAGULUNG (HK) — Agus Salim Haikal alias Ustadz Haikal, memohon kepada semua pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami Pondok Pesantren (Ponpes) Ustmaniyah, yang berlokasi di Kelurahan Sei Pelungut, Kecamatan Sagulung, secara baik serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tim Haluan Kepri Liputan Batam Pasalnya, Ponpes Ustmaniyah yang sekaligus panti asuhan yang dibinanya itu, merupakan tempat pendidikan Agama Islam bagi anak anak warga tidak mampu termasuk tempat pembinaan bagi

anak yatim dan piatu.

"Kami memohon, janganlah kami diganggu.

Sebab, kami tak mengganggu pula pada pihak PT Lindung Alam Raya yang akan membuat kawasan industri," ungkap

Ustadz Haikal, Kamis (24/11) siang, di Ponpes Ustmaniyah.

Kata Haikal, sebagai penanggungjawab Ponpes Ustmaniyah pihaknya sudah berusaha untuk sebaik mungkin melayani pihak General Manager PT Lindung Alam Raya (LAR), Jong Hoa, dalam menunjukan batas-batas sepadan antara kedua belah pihak, saat proses pengukuran berdasarkan Peta Lokasi (PL).

"Namun fakta sekarang apa, kenapa kok lahan Ponpes Ustmaniyah pula yang ikut diserobot oleh Jong Hoa, salah kami apa..?. Bahkan ketika mereka itu penggusuran kebun

DATANGI PONPES — Bos PT Citra Buana Prakarsa, Jong Hoa (kiri) mendatangi Ustadz Haikal (kanan), kemarin. Jong Hoa mengklaim lahan yang ditempati Ponpes Ustmaniyah adalah lahannya.

Ustadz Haikal ... Hal. 10

TIM HALUAN KEPRI

Insa Minta Perka 17/2016 Dicabut PMB Ikuti ToT Pemberantasan Narkoba

ISTIMEWA

JAJARAN pengurus Insa Batam memberikan penjelasan pers tentang kondisi pengusaha kepelabuhan yang semakin terpuruk.

BATAM (HK) — Indonesia Nasional Shipowners' Association (INSA) Batam, mendesak agar Peraturan Kepala (Perka) Nomor 17 tahun 2016 tentang jenis dan tarif Kanpel yang dikeluarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada 19 Oktober lalu, dibatalkan.

Pasalnya, kebijakan tersebut "membunuh" pengusaha yang bergerak di bidang kepelabuhanan, karena berdampak langsung pada sektor lainnya,

Insa Minta ... Hal. 10

BATAM (HK) — Guna menggerakan komponen masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba di Batam, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Batam menggelar Training of Trainer (TOT) pengembangan kapasitas pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat khususnya di Persatuan Mubaligh Batam (PMB) yang diadakan di Wisma Batam pada 16– 17 November 2016.

Kepala BNNK Batam, AKBP Darsono, saat membuka kegiatan mengatakan,

PARA peserta tengah mendengarkan paparan materi dari narasumber saat BNNK Batam menggelar ToT di wisma Batam.

IST

peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba di tengah ma-

syarakat. "Hal ini sesuai dengan UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 104-108 tentang peran serta

CMYK

masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberan-

PMB Ikuti ... Hal. 10

Editor: Amir, Layouter: Mario

10

batam

Jumat, 25 November 2016

32 Aktifitas Ilegal Berhasil Digagalkan Patkor Kastima 22 DJBC Kepri dan Kastam Malaysia

PARIADI/HALUAN KEPRI

DIRJEND BC, Heru Pambudi bersama kepala Kastam Diraja Malaysia, Datuk Sri Rhazali melakukan pemeriksaan barisan dalam upacara penutupan operasi di Ocarina Batam Centre, Kamis (25/11).

BATAM (HK) — Patroli Koordinasi (Patkor) Kastima ke-22, gabungan DJBC Kepri bersama Kastam Diraja Malaysia melakukan patroli bersama dan berhasil melakukan penegahan 32 kegiatan ilegal di perairan Kepri.

Patkor Kastima ke-22 yang dilaksanakan dua periode, yakni periode pertama pada Tanggal 7-21 September 2016 dan 8-22 November 2016, meliputi wilayah Selat Malaka, dari Kota Batam hingga perairan Kuala Langsa di kedua negara.

Periode pertama, berhasil melakukan penindakan sebanyak 12 kali, dimana 8 kapal penyelundup bawang merah total 147 ton, 3 kapal bawa balpres campuran dan satu kapal TKI ilegal bawa 51 orang.

Total nilai barang diperkirakan Rp1,4 miliar dengan kerugian negara Rp500 juta. Periode kedua juga berhasil menindak 8 kapal tampa dilengkapi dokumen PPFTZ-01, 11 lagi tampa dokumen kepabeanan dan 1 kapal angkut TKI ilegal 42 orang.

Jenis barang yang ditegah periode kedua berupa barang eletronik, bahan bangunan, kayu bakau, besi dan bawang. Sedangkan nilai barang lebih kurang Rp2,09 miliar dengan potensi kerugian negara Rp622 juta.

"Barang tangkapan yang bisa dimanfaatkan masyarakat telah dihibahkan dan semuanya dalam kondisi baik serta bagus," kata Dirjend BC, Heru Pambudi usai upacara penutupan operasi di Ocarina Batam Centre, Kamis (25/11).

PMB Ikuti ..... tasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)," jelasnya. “ Selama pelatihan, para narasumber menjelaskan materi tentang bahaya dan kerugian yang disebabkan oleh peredaran narkoba, sisi aspek hukum membahas UU 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta mensinergikan program PMB dengan program BNN Kota Batam dalam upaya aksi P4GN dengan pembekalan ilmu, personal skill, dinamika kelompok dan praktik penyuluhan.

sambungan Hal. 9 "Hal ini diharapkan dapat dijadikan oleh penggiat sebagai panduan dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat luas," tambah Darsono.

Acara yang berlangsung dua hari itu menghadirkan empat narasumber, yakni Kepala BNNK Batam, AKBP Darsono yang memberikan materi terkait strategi pemberdayaan masyarakatdalam upaya P4GN. Lalu, H. Zulkarnain. Ketua Persatuan Muballigh Batam yang menyampai-

Insa Minta ..... sehingga menurutnya jika dipaksakan diberlakukan akan lebih menyengsarakan masyarakat karena harga-harga kebutuhan terus naik.

"Tidak ada kata lain, harus segera dicabut karena telah memberikan dampak yang luar biasa di masyarakat," tegas Sekretaris II Insa Batam, Oesman Hasyim ke awak media, Kamis (24/11) di bilangan Nagoya.

Selain karena dampaknya, lanjut Oesman, Perka tersebut batal atau cacat hukum. Sebab dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 serta turunannya (Permenhub 65/2010 dan Peremenhub 47 tahun 2011) hanya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang berhak menetapkan jenis dan tarif jasa kantor kepelabuhanan.

"Undang-undang mengatakan hanya Kemenhub yang

Kata Dia, Operasi kerjasama dua negara ini sudah digelar sejak 24 Juli tahun 1994 lalu, dengan pengamanan utama sepanjang perairan Selat Malaka.

Penindakan dalam operasi gabungan ini dari tahun ketahun selalu meningkat, seperti contoh tahun 2012 hanya ada dua kali penindakan, namun seiring waktu terus meningkat dan paling luar biasa tahun ini 2016 sampai 32 penindakan sedangkan Kastam Diraja Malaysia sampai 12 kasus.

Dalam operasi tahun ini pihak Bea Cukai menerjunkan 9 kapal patroli sedangkan Malaysia menerjunkan 10 kapal Patroli dimana masing-masing mengirimkan dua orang personil diterjunkan kepal masing-masing sebagai bentuk operasi bersama mengawasi perairan.

Sementara itu, kepala Kastam Diraja Malaysia, Datuk Sri Rhazali mengatakan, bahwa operasi gabungan antara dua negara ini sudah berlangsung 22 tahun dan kedepannya diharapkan terus berlanjut demi keamanan kedua negara.

Ia menambahkan, termasuk dalam peredaran narkoba, kami juga sering melakukan penangkapan serta mengawasi dengan ketat di wilayah perbatasan.

"Tidak benar Malaysia sengaja meloloskan narkoba ke wilayah Indonesia bahkan kami sangat mendukung berantas narkoba," pungkas Datuk.(par)

kan soal sinergitas program PMB dan BNN dalam pelaksanaan P4GN. Selanjutnya, Brigadir Riko Antonio Kasman, Penyidik satresnarkoba Polresta Barelang yang memaparkan sspek hukum dan modus operandi peredaran gelap narkoba di Kota Batam, serta, Kornelius B. Balawanga,SH, pengelola program komisi penanggulangan HIV/AIDS Batam yang menyampaikan materi seputar rencana aksi peran aktif lingkungan masyarakat dalam upaya P4GN. (fhy/r)

sambungan Hal. 9 berhak menetapkan jenis dan tarif jasa kepelabuhanan, bukan yang lainnya," terangnya didampingi penasehat dan Wakil Insa Batam, Sunaryo dan Siswanto.

Aturan main tersebut, ungkapnya lagi, BP Batam sebagai Badan Layanan Umum (BLU) hanya diberikan kewenangan untuk memungut iuran jasa tersebut untuk kemudian disetorkan ke negara, bukan menetapkan aturannya.

"Hanya pemungut, bukan pembuat kebijakan," terangnya.

Tidak hanya itu, tarif jasa kepelabuhan yang ditetapkan BP Batam diberlakukan tanpa sosialisasi dan juga kenaikannya hingga 100 persen. Sehingga benar-benar memberatkan karena seluruh komponen pelabuhan naik, bahkan kalau dirata-ratakan kenaikannya hingga

62 persen.

"Kami juga sudah menyampaikan ini ke kementerian perhubungan, dan menunggu adanya keputusan," pungkasnya.

Secara terpisah, Pengelolah very Baruna Telaga Punggur tujuan Tanjungpinang, Norman Nasrun mengaku kaget dengan kebijakan baru BP Batam. Dimana katanya terhitung Kamis (24/11) BP Batam secara sepihak kembali menaikkan pass masuk Pelabuhan Punggur dari Rp5.000 menjadi Rp10.000.

"Hari ini kami dikejutkan dengan kenaikan pass pelabuhan menjadi Rp10.000," tegasnya.

Bukan hanya pass pelabuhan, tetapi BP Batam juga menaikkan sewa loket pelabuhan dari Rp60.000 per meter menjadi Rp300.000 per meternya, serta sewa tenan-tenang yang ada di pelabuhan domestik tersebut. (ays)

SPSI Kepri Ajak Pekerja Fokus di UMS Manfaatkan Pengembalian UMK oleh Gubernur BATAM (HK) — Ketua SPSI Kepri, Syaiful Badri Sofyan mengajak serikat pekerja untuk fokus memperjuangkan Upah Minimun Sektoral (UMS), sembari tetap memperjuangkan Upah Minimum Kota (UMK) 2016.

Sebab menurutnya, pada prinsipnya UMS hanya merupa-

Syaiful

kan kesepakatan antara dua pihak (bi-partid) yakni antara pengusaha dengan pekerja. Sementara pemerintah dalam hal ini Gubernur Kepri Nurdin Basirun, sifatnya hanya memberikan persetujuan. Sehingga menurutnya sangat realistis untuk diwujudkan.

"Saya menghimbau temanteman fokus pada perjuangan UMS, demi kesejahteraan kita bersama," ujar Syaiful ke awak media, Kamis (24/11) di bilangan Batam Centre.

Karena menurutnya, untuk mendapatkan besaran UMK yang sesuai dengan keinginan buruh, sangat mustahil. Sebab besaran kenaikan UMK setiap kabupaten/kota untuk tahun 2017 telah ditetapkan Kementerian Tenagakerja melalui PP 78 tahun 2015, dengan besaran tidak boleh melebihi 8,3 persen.

"Besaran UMK sudah jelas, diperjuangkan atau tidak tetap kenaikannya 8,3 persen. Karenanya ada baiknya kita fokus memperjuangan UM-

S," imbaunya.

Masih kata Syaiful, patut diberikan apresiasi atas pembahasan UMS yang saat ini sedang berlangsung, hanya saja Ia juga menghimbau agar seluruh pekerja dapat mendukung pembahasan tersebut dengan tidak berupaya menggagalkan pembahasan.

Dalam perkembangan terakhir, ungkap Dewan Pengupahan Kepri ini, pembahasan UMS memberikan kemajuan luar biasa karena mengakomodir banyak sektor.

"Sektor-sektor yang memiliki assosiasi langsung diwakili oleh assosiasinya seperti halnya Arsita, sementara sektor lainnya yang belum memiliki assosiasi diwakilkan ke Apindo," katanya.

Karenanya, diakhir penjelasannya Syaiful mengajak rentang waktu pengembalian usulan UMK dari Gubernur tersebut dimanfaatkan oleh serikat pekerja untuk merampungkan besaran UMS. Diketahui bersama, pada Selasa (22/11) Gubernur Kepri mengembalikan usulan UMK Batam ke Pemko Batam dengan alasan adanya dua angka. (ays)

Kajari: Kami Hanya Fasilitasi Tempat Pemeriksaan 8 Pejabat BP Batam BATAM (HK) — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, Mikroj mengatakan bahwa pada pemeriksaan 8 pegawai BP Batam oleh Satuan Petugas Khusus (Satgasus) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut, pihaknya hanya memfasiltasi tempat.

"Dalam hal ini Kejari Batam di minta oleh Kejagung untuk menyediakan fasilitas saja," ucap Mikroj, Kamis(24/ 11) siang saat berada di lantai 3 Gedung Kejari Batam.

"Dan berdasarkan surat perintah (Sprint) nya akan berlangsung selama 2 hari yaitu kemarin dan hari ini Kamis (24/11)," ucapnya kembali.

Sehingga menurutnya, pihaknya tidak mengetahui tentang materi pemeriksaan yang di lakukan oleh Satgasus Jampidsus tersebut.

"Saya tidak mengetahui apa materi pemeriksaannya, dan sekali lagi kami hanya diminta untuk menyediakan tempat saja," ungkap Kajari Batam tersebut.

Hal senada juga di sampaikan oleh Kasi Intel Kejari Batam, Supriyadi, bahwa belum ada di ketahui tentang materi penyelidikan serta bagaimana hasilnya.

"Kami hanya menyediakan tempat, tentang materi apa kami belum mengetahuinya," kata Kasiintel yang akrab di

Ustadz Haikal ..... nan berisikan tanaman dan sayuran Jong Hoa membawa aparat sambil menenteng benda tajam untuk mengintimidasi kami maupun warga. Emangnya kami ini siapa, pengacau atau perampok kah...?," ungkap Haikal.

Menurut ustadz yang sering berdakwah hingga keluar negeri ini, ponpes bukanlah untuk untuk mencari keributan, serta permasalahan. Apalagi dengan para pengusaha Batam yang memiliki banyak harta.

"Kami ini rakyat biasa. Dari itu, untuk apa pula kami diadu adu dengan aparat, serta diintimidasi dengan benda tajam, sehingga warga sangat merasa cemas dan ketakutan," papar Haikal.

Terkait pelaporan ke pihak kepolisian, jelas Haikal, lantaran dia mendapatkan perlakukan yang tidak pantas, dan peserobotan lahan milik pondok

sapa Kiki.

Pantauan dilapangan bahwa salah satu dari 8 orang yang di periksa adalah Imam Bachroni Kepala Kantor Lahan BP Batam. Sementara para petugas Jampidsus tersebut terlihat sangat tertutup tidak ingin memberikan keterangan tentang adanya pemeriksaan tersebut.

"Maaf kami tidak berwenang untuk memberikan keterangan apapun. Nanti jika sudah selesai maka Kejari Batam yang akan memberikan keterangan,"kata salah satu petugas Jampidsus yang di temui saat hendak keluar dari ruangan pemeriksaan lantai 3 Gedung Kejari Batam.(cw51)

sambungan Hal. 9 Pesantren Usmaniyah oleh pihak Jong Hoa tersebut.

"Sebetulnya saya sungguh malu, dan sedih menghadapi semua ini. Pasalnya, akibat permasalahan penyerobotan lahan ponpes, hingga mencuat ke media. Tapi apa boleh buat, demi menjaga marwah serta amanah guru saya. Biarlah, akan kami perjuangkan hak kami ini hingga terciptanya titik terang," ucapnya.

Dikatakan Ustadz Haikal, langkah pelaporan yang dilakukan ke pihak polisi itu sebagai upaya untuk mencari keadilan dan penegakan hukum atas serobotan lahan milik pesantren oleh Jong Hua, yang juga di kenal sebagai bos PT Citra Buana Prakarsa, dan tindakan intimidasi yang diterimanya.

"Kami sudah memiliki PL dan Sertifikat atas lahan ini dari BPN Batam. Lalu, di atas

lahan ini kami dirikan Ponpes Usmaniyah, yayasan pendidikan Alkuran, sekaligus panti asuhan, untuk menampung anak yatim," terang Ustadz Haikal.

Sementara itu, Pimpinan Hidayatullah Batam, Ustadz Jamaludin Nur mengungkapkan, hampir semua permasalahan bangsa ditimbulkan oleh sikap yang tidak menghormati, dan tidak mengahargai akan hak-hak orang lain. Apalagi, seseorang itu yang merasa kuat, hebat serta memiliki harta melimpah.

Sehingga dia bisa berbuat dengan seenaknya terhadap masyarakat awam.

"Inilah sikap yang jadi pemicu, serta timbulnya sebuah permasalahan bangsa kita, termasuk masalah kepemilikan lahan di Batam ini. Mereka yang merasa kuat, bisa menguasai lahan dengan seenaknya," ucap Ustadz Jamaludin Nur. Terkait permasalahan lahan Ponpes Ustmaniyah nan telah diserobot tersebut Ustadz Jamaludin Nur, minta pihak Ustadz Haikal, agar berkoordinasi dengan pihak Kemenag, MUI, Sesepuh Batam, dan aparat penegak hukum.

"Negara kita ini negara hukum. Segala sesuatunya ada aturan dan ketentuan Undangundang yang berlaku. Jangan mentang-mentang pengusaha, mereka bisa berbuat dengan sekehendak hati sehingga merugikan orang lain. Apalagi ponpes itu untuk kepentingan pendidikan generasi bangsa serta masyarakat," ucap Pimpinan Hidayatullah Batam itu.

Sedangkan Kasat Reserse Kriminal Polresta Barelang, Kompol Memo Adrian melalu Wakasat, AKP Kelly Herman mengatakan, terkait pelaporan tindakan penyerobotan serta pengintimidasian yang dialami Penanggungjawab Ponpes Ustmaniyah, sudah diterima.

"Laporan dari pihak Agus Salim Haikal alias Ustadz Haikal, penanggungjawab Ponpes Ustmaniyah sebagai korban penyerobotan lahan dan intimidasi, telah kami terima. Saat ini sedang diproses di Unit III. Kalau tidak ada halangannya dalam waktu dekat terlapor (Jong Hoa) akan kita panggil," kata Herman Kelly.*** Editor: Amir Layouter: Mario

CMYK

11

karimun

Jumat, 25 November 2016

Kulit Sekujur Tubuh Melepuh Diduga Akibat Reaksi Obat KARIMUN (HK) — Suryatna (21) warga Pulau Burung, Inderagiri Hilir (Inhil), Riau terkapar di ruang perawatan 515 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani. Sekujur tubuh pria sudah melepuh seperti terkena luka bakar. Penyebabnya, diduga karena reaksi obat secara berlebihan yang dikonsumsinya.

Ilham Liputan Karimun Saiful, ayah Suryatna ketika ditanya soal penyebab badan anaknya seperti itu mengatakan, kondisi yang dialami anaknya bermula ketika dia mengalami demam dan bengkak pada bagian tangan sekitar 20 hari yang lalu. Karena hanya merasa demam biasa, Suryatna lalu membe-

li obat di apotek.

"Awalnya, anak saya hanya demam biasa. Kemudian, dia beli obat di apotek dekat rumah. Anehnya, setelah meminum obat demam itu bukannya sembuh malah tambah sakit.

Karena tidak ada perubahan, anak saya dibawa ke Puskesmas dan diberi obat

makan oleh petugas medis disana," ungkap Saiful.

Anehnya, setelah pulang ke rumah, bukannya menjadi sehat akan tetapi kondisi Suryatna malah semakin memburuk. Di kulitnya mulai keluar bentolan-bentolan kecil berisi cairan. Semakin lama bentolan tersebut semakin banyak dan terus membesar hingga pecah. Hingga sekujur tubuhnya ditutupi benjolan penuh cairan itu.

Karena kondisi yang semakin memburuk, Suryatna kemudian dirujuk ke RSUD Muhammad Sani Karimun untuk ditindak lanjuti. Pria malang itu sudah dirawat selama 18 hari yang lalu. Karena tak keluarga di Karimun, Saiful terpaksa menunggu anaknya itu selama masa perawatan di rumah sakit.

Selama perawatan di RSUD Muhammad Sani, secara perlahan-lahan pen-

SURYATNA terbaring lemah di ruang 515 RSUD M Sani Karimun, sekujur tubuhnya diduga karena reaksi berlebihan obat.

yakit yang diderita pria asal dari Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau itu mulai membaik. Kulit pria yang mulai melepuh itu mulai mengering. Meski begitu, dia masih sulit bicara karena mulutnya masih bengkak.

"Saya sebenarnya tak tahu siapa yang membawa anak saya kesini. Sekarang, alhamdulillah kondisinya mulai membaik.

Untuk biaya pengobatan anak saya alhamdulillah ditanggung BPJS di tempat anak saya bekerja. Tapi kalau ada yang memberikan bantuan, dengan senang hati kami terima," tuturnya.

Terpisah, Direktur RSUD Muhammad Sani, dr Zulhadi ketika dikonfirmasi via ponselnya mengatakan, Suryatna dirawat intensif oleh dokter spesialis kulit dan spesialis penyakit dalam. Zulhadi menjelaskan kondisi Suryatna disebabkan reaksi satu atau dua jenis obat yang berlebihan.

"Penyebab dia seperti ini karena adanya reaksi satu dan dua obat secara berlebihan. Namun, seperti apa kondisi yang dialami pasin, lebih jelasnya diketahui oleh dokter spesialis.

Dokter spesialis datang jam 9 besok (hari ini,red), teman-teman wartawan silakan datang saja kesini," pungkasnya ***

ILHAM/haluan kepri

ILHAM/HALUAN KEPRI

MELANGGAR LALULINTAS — Anggota Satlantas Polres Karimun menegur pengendara yang melanggar peraturan lalulintas di depan Kantor Kejari Karimun, Kamis (24/11).

Polisi Temukan 153 Pelanggaran Seminggu Operasi Zebra Seligi KARIMUN (HK) — Sejak dimulainya Operasi Zebra Seligi 2016 yang dilakukan Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Karimun selama satu minggu belakangan telah menindak sebanyak 153 pelanggaran. Rincian pelanggaran diantaranya 93 surat tilang dan 60 teguran kepada pengendara yang dinilai membandel.

Operasi Zebra Seligi 2016 berbeda dengan operasi-operasi sebelumnya.

Anggota Satlantas dalam melaksanakan operasi itu mengejar atau memburu para pengendara yang kedapatan melanggar aturan dan rambu-rambu lalulintas. Untuk mengungkap pelanggaran itu, anggota Satlantas terpaksa menunggu pengendara lewat dijalur dilarang melewati.

Setidaknya, ada beberapa titik yang dinilai rawan tindak pelanggaran lalulintas, salah satunya di pertigaan di depan Kantor

Kejari Karimun. Pertigaan menuju arah Puakang itu ada tanda dilarang melewati dari arah Kantor Kejari. Namun, kebanyakan pengendara yang melanggar peraturan itu, Kamis (24/11).

Para pengendara itu tidak mengetahui, kalau di bagian dalam jalan itu sudah ditunggui oleh anggota Satlantas Karimun.

Karena terkejut, ada sebagian pengendara roda dua yang balik arah. Namun, bagi yang kedapatan langsung dicegat oleh petugas. Hanya saja, mereka cuma diberikan teguran.

Kepala Satuan Lalulintas Polres Karimun AKP Syamsurizal kepada wartawan mengatakan, penindakan terhadap pengendara melawan arus lalu lintas memang menjadi target utama dalam pelaksanaan Operasi Zebra Seligi 2016. Menurut dia, melawan arus ini sangat mem-

bahayakan bagi pengendara lain, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan.

"Selama Operasi Zebra Seligi 2016 ini, kami sudah menemukan 153 pelanggaran lalulintas. Dengan rincian, 93 dilakukan penilangan, dan 60 diberi teguran. Dominan penindakan dilakukan terhadap pengendara yang tidak menggunakan helm dan melawan arus lalu lintas. Selain sepeda motor, kami juga menindak mobil dan truk membawa muatan berlebihan," jelasnya.

Syamsurizal meminta kepada masyarakat Karimun untuk tidak melanggar rambu-rambu lalulintas seperti larangan melewati. Jika itu dilakukan, maka akan berdampak fatal kepada keselamatan diri pengendara tersebut.

Bahkan, juga akan mengancam nyawa pengguna jalan lain, termasuk pejalan kaki. (ham)

Kejari Kembalikan Uang 72.000 Dolar Amerika Barang Bukti Kasus Korupsi BUP KARIMUN (HK)— Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun mengembalikan barang bukti yang disita dalam kasus korupsi yang melilit Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebesar 72.000 Dolar Amerika kepada Direksi dan Komisaris BUP di Kantor Kejari Karimun, Kamis (24/11) siang. Kasus itu telah menyeret mantan Dirut BUP Firdaus Hamzah yang divonis satu tahun penjara.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karimun Kicky Arityanto melalui Jaksa Penuntut Umum Indra Jaya mengatakan, berdasarkan hasil putusan pengadilan, pihaknya mengembalikan barang sitaan dari penyidik yang dijadikan barang bukti, dimana salah satu dari 78 point adalah mengembalikan uang sebesar 7.200 USD kepada PT KKM selaku perusahaan BUP. "Hari ini kami menyerahkan barang bukti yang disita selama proses hukum terhadap PT KKM atau BUP Karimun sebanyak 72.000 dengan pecahan 100 Dolar Amerika. Penyerahan barang bukti ini berdasarkan keputusan

CMYK

dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang," ungkap Indra Jaya.

Kata Indra, selain penyerahan uang, pihaknya juga menyerahkan sejumlah dokumen yang turut disita dalam kasus korupsi tersebut. Barang bukti uang dan dokumen itu diserahkan kepada Direktur Utama BUP Karimun disaksikan dua orang Dewan Komisaris BUP Cendra Nawazir dan Jamaluddin.

"Barang bukti itu kami serahkan langsung kepada Pak Indrawan Susanto selaku Dirut PT KKM dan disaksikan oleh dua Dewan Komisaris yakni Pak Cendra Nawazir dan Pak Jamaludin. Penyerahan uang tunai itu tak berlangsung lama. Setelah dihitung, langsung diserahkan," tuturnya.

Dijelaskan, dari hasil audit BPKP, fakta- fakta persidangan dan juga saksisaksi dari BUP, ditemukan bahwa uang itu memang milik perusahaan BUP. Karena uang itu memang murni milik BUP, maka dikembalikan lagi ke PT KKM selaku perusahaan dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Karimun.

Selama dalam proses hukum, pihaknya juga menyita satu unit mobil Yaris milik terpidana. Hanya saja, barang bukti mobil tersebut akhirnya dikembalikan lagi kepada terpidana karena dia sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1,6 miliar kepada penyidik di Kejari Karimun.

Sementara itu, Dirut PT KKM perusahaan BUP Karimun Indrawan Susanto membenarkan perihal penyerahan uang yang menjadi barang bukti pada kasus dugaan korupsi di BUP. Dirinya secara resmi dengan disaksikan dewan komisaris telah menerima dan menandatangani berita acara penyerahan uang penyitaan..

"Kami sudah terima dari Kejari uang senilai 7200 Dolar Amerika pecahan 100 Dolar dan telah dihitung jumlahnya masih utuh. Uang itu kemungkinan masih yang dulu juga, karena masih terlihat baru. Uang tersebut telah diperintahkan Dewan Komisaris untuk dimasukkan kembali ke dalam rek PT KKM hari ini juga," pungkasnya. (ham)

Editor: Syahdan, Layout: Novrizal

12

Natuna

Jumat, 25 November 2016

Angka KIM Pulau Laut Nol Persen NATUNA (HK) — Angka Kematian Ibu Melahirkan (KIM) di Pulau Laut menjadi nol persen. Soalnya, Puskesmas di wilayah tersebut intens menjaga kesehatan ibu mengandung dan melahirkan dengan berbagai cara.

Fathurrahman Liputan Natuna Hal ini disampaikan Kapuskesmas Pulau Laut, dr. Idhar. Ia mengatakan capaian di atas tidak lepas dari kerja keras Pemerintah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kesehatan ibu mengandung dan melahirkan.

“Alhamdulillah, di Pulau Laut ada capaian yang patut kita syukuri, tahun kemarin hingga tahun ini angka kematian ibu melahirkan nol persen. Saya rasa ini berkat kerja keras pemerintah dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat terutama sekali ibu-ibu,” kata dr. Idhar di Kantor Perwakilah Haluan Kepri Natuna, kemarin.

Puskesmas Pulau Laut sebagai perpanjangan tangan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan keselamatan ibu melahirkan.

Di antaranya, jelas dr.

Idhar, pihaknya melakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesehatan ibu mengandung dan melahirkan dilaksanakan secara in-

tens dan rutin.

Selain itu, sistem palayanan kesehatannya juga diintenskan dan langkahlangkah lainnya seperti kecepatan rujukan dan lain sebagainya.

“Saya tidak tahu di Kecamatan lainnya, tapi yang jelas kami di Pulau Laut termasuk intens dan fokus menangani persoalan kesehatan ibu,” ujarnya.

Meski dihadang kendala rentang kendali yang jauh dari mana-mana dan kendala sarana dasar yang kurang mendukung, dr. Idhar mengaku pihaknya senantiasa berupaya maksimal untuk mempertahankan capaian di atas dengan berbagai cara seperti aktif melakukan penuyuluhan, pendampingan dan lain sebagainya.

“Ikhtiar kita sekarang mempertahankan prestasi yang sudah berhasil dicapai ini. Kita trerus berusaha memberikan pemahaman kesehatan kepada masyarakat dan memberi tau tatacaranya menjaga dirinya dari ancaman-ancaman penyakit. Harapan kita mudah-mudahan prestasi itu bisa dipertahankan,” harapnya mengakhiri.***

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

JAGA LINGKUNGAN — Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti aktif turun ke masyarakat guna mengajak mereka menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah Galakkan Gerakkan Cinta Lingkungan

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

BUPATI Natuna, Hamid Rizal berjanji akan mempercepat proses pengesahan APBD 2017.

Bulan Ini KUA PPAS di Serahkan Ke DPRD NATUNA (HK) — Bupati Natuna Hamid Rizal menegaskan, usai mengadakan rapat terbatas dengan seluruh unsur SKPD dan Tim TAPD agar bisa secepatnya menyusun draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Murni 2017 untuk segera dibahas di DPRD Natuna.

Menurut Bupati Hamid, diperkirakan akhir November 2016 ini KUA-PPAS sudah bisa selesai dan segera diserahkan ke DPRD untuk kembali dibahas. Jadi segala usulan anggaran dari setiap SKPD untuk tahun 2017 sudah siap semuanya.

“Ya memang kemarin kita sudah melakukan rapat terbatas dengan unsur SKPD dilingkungan Pemkab Natuna, Insya Allah akhir November 2016 ini, KUA-PPAS APBD Murni tahun 2017 akan diserahkan ke DPRD Natuna untuk bisa segera dibahas,”Kata Bupati Natuna Hamid Rizal di Gedung Sri Serindit, jalan Yos Sudarso, Ranai. Kamis (24/11).

Selain itu, Bupati Ha-

mid Mengatakan KUA-PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk pembicaraan pendahuluan APBD. Dalam konteks penyusunan APBD tahun 2013, maka minggu ini seharusnya Pemerintah Daerah sudah selesai menyusun KUAPPAS, dan menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada DPRD. “Jadi untuk usulan KUA-PPAS APBD Murni 2017 yang akan diserahkan sebesar 1,2 Triliun lebih. keseluruhan anggaran tersebut sudah termasuk dengan SOTK yang baru,”ungkapnya.

Langkah ini dilakukan lanjut Bupati Hamid, supaya proses pembahasan APBD Natuna tahun 2017 bisa segera disyahkan pada akhir desember nanti, sehingga pemeritah Kabupaten Natuna tidak terkena sangsi tegas dari Provinsi maupun dari pusat.

“Kita ingin kerja cepat, makanya kita akan usahakan akhir november ini bisa segera usulkan dan segera dibahas ditingkat DPRD lalu secepatkan disyahkan menjadi Perda APBD murni 2017,”singkatnya. (fat)

NATUNA (HK) — Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengaku, pemerintah menggalakkan gerakan cinta lingkungan guna menjaga lingkungan Natuna dari berbagai ancaman kerusakan.

Dikatakannya, daratan dan lautan Natuna pada dasarnya tidak lepas dari ancaman, seperti ancaman kekeringan di daratan seiring semakin kurangnya pepohon yang menjadi bagian dari sumber air, ancaman kerusakan hutan dan lain sebagainya.

Demikian juga di sisi

laut, menurutnya Natuna juga tidak luput dari ancaman, mulai dari ancaman kerusakan trumbu karang, ancaman kepunahan isi laut, ancaman abrasi dan lain sebagainya.

“Kami ingin kita semua menyadari potensipotenasi yang dapat mengancam lingkungan.

Ancaman lingkungan kita bukan hanya datang dari ulah manusia saja melainkan juga berasal dari Natural distroyer (bencana alam). Kita bisa melihat dan merasakan seperti apa kondisi lingkungan kita seka-

rang di mana sampahnya makin banyak, ikan semakin susah dicari, pohon semakin kurang, pantai kita banyak yang rusak dan lain sebagainya,” terang Wabup Ngesti di Dusun Penyong Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, kemarin.

Dengan ini, pemerintah dan masyarakat harus bergerak melestarikan dan menjaga lingkungannya agar selamat dari berbagai bahaya di atas.

“Setelah kita menyadari semua ancaman ini, kita semua harus bergerak

melakukan upaya-upaya pelestarian. Masyarakat tidak boleh diam saja, kita semua harus peduli dengan lingkungan, maka gerakan ini kita galakkan bersama-sama,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam program percepatan pembangunan Natuna, pemerintah juga memasukkan lingkungan hidup sebagai satu pilar percepatan pembangunan itu.

“Kita harus lebih mencintai lingkungan kita daripada pemerintah yang ada di Jakarta. Mereka sudah menyediakan anggaran besar untuk meles-

tarikan lingkungan Natuna. Maka itu semangat dan upaya kita harus bisa mengimbangi semangat Jakarta itu,” imbaunya.

Gerakan itu dimulai dengan gerakan penanggulangan abrasi pantai dengan cara menanam bibit bakau. Kegiatan ini akan berlangsung rutin dan menyeluruh.

“Hari ini kita menanam bibit bakau sebelum bencana datang melanda lingkungan kita. Ini bukan pekerjaan satu orang, tapi pekerjaan kita semua. Semoga upaya kita ini bermanfaat,” tutupnya. (fat)

Nasib PTT dan GTT Masih Menggantung NATUNA (HK)— Pemerintah Kabupaten akan memperjuangkan nasib ratusan pegawai tidak tetap di ligkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Natuna

terkait ketidak jelasan status mereka. Pasalnya hingga saat ini Provinsi belum menjamin apakah PTT tersebut termasuk dalam kewenangan dan tanggung-

jawab Provinsi.

Dengan adanya pengambilalihan status kewenangan sekolah menengah atas oleh Dinas Pendidikan Provinsi, m-

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

KETUA Komisi I DPRD Natuna, Raja Marzuni menegaskan nasib PTT dan GTT harus segera diperjelas.

aka seluruh biaya operasional sekolah berikut kesejahteraan guru bukan lagi tanggungjawab Pemkab Natuna Terhitung sejak tahun 2017 nanti.

Ketua Komisi I DPRD Natuna bidang pendidikan, Raja Marzuni mengatakan jika para pegawai tidak tetap itu tidak diakomodir, maka ratusan pegawai tersebut terancam tidak bergaji.

“Memang sejauh ini pemerintah eksekutif dan legeslatif menunggu kabar dari pemerintah Provinsi apakah sudah ada regulasi terkait penarikan status ketenagakerjaan pegawai tidak tetap dilingkungan SMA. Kalau yang pegawai negeri sipil gak ada masalah,” kata Marzuni, Rabu (23/11) kemarin.

Dengan adanya peralihan tersebut sambung Marzuni, gaji PTT yang bekerja di sekolah SMA tidak lagi menjadi tanggungjawab Pemkab Natuna melainkan tanggungjawab Provinsi. Hanya saja sejauh ini Provinsi belummengakui status PTT itu.

“Jadi yang bekerja di sekolah itu kan ada guru PNS, guru honor, dan pegawai TU. Jika sekolah tersebut diambil Provinsi, maka sumberdaya yang

ada juga termasuk didalamnya. Kita berharap PTT itu bisa ikut diakui oleh Provinsi,” paparnya.

Terpisah Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan, pihaknya sudah mendapat kabar dari Provinsi terkait status PTT di sekolah SMA. “Kita sudah dapat kabar, bahwa untuk gaji PTT yang didalamnya ada guru tidak tetap dan pegawai TU masih menjadi tanggungjawab daerah.

Artinya untuk gaji mereka tetap dibebankan di APBD Natuna meskipun status kewenangan sekolah SMA berada di Provinsi,” kata Bupati di Gedung Srindit, Kamis (24/11).

Dijelaskan Bupati Hamid, dengan adanya informasi dari Pemprov ini, maka ratusan guru dan pegawai tidak tetap yang saat ini bertugas di sekolah SMA, tidak perlu khawatir mengenai status dan gajinya.

“Pertimbangan Provinsi menyerahkan tanggungjawab gaji PTT kepada daerah karena keberadaan sekolah tersebut di wilayah Natuna. Peralihan ini hanya status kewenangan saja dan berlaku pada guru maupun pegawai TU yang sudah PNS. Sementara untuk PTT masih kewenangan daerah,” tutupnya. (fat)

Editor: Edy Supriatna, Layout: Parlin

13

Lingga_anambas

Jumat, 25 November 2016

Pasokan Bahan Pokok Mendesak

Oknum PNS Pernah Dipanggil BKD Terkait Pungli

YUDI/HALUAN KEPRI

TOL LAUT — Kapal Tol Laut saat merapat di Pelabuhan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas. Kehadiran kapal yang berfungsi mensuplai bahan kebutuhan pokok sangat diharapkan sehingga tidak terjadi kelangkaan bahan kebutuhan masyarakat.

Pemkab dan Pelindo Kerjasama ANAMBAS (HK) — Pasokan kebutuhan bahan pokok ke wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sangat mendesak sehingga tidak terjadi kelangkaan yang memicu harga bahan kebutuhan melambung tinggi.

Yudi Liputan Anambas Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM akan menjalin kerjasama dengan Subkon Pelindo untuk memasok bahan pokok di Anambas melalui tol laut.

Intervensi di pasar juga

dapat dilakukan bila Perusahaan Daerah (Perusda) dimanfaatkan demi menyalurkan bahan pokok ke masyarakat.

"Kami sudah rapat dengan Subkon Pelindo untuk memasok bahan pokok di Anambas," kata Usman, Plt Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Kamis (24/11).

Usman mengungkapkan,

di Natuna sendiri hal itu telah berjalan, dan efeknya sangat bermanfaat kepada masyarakat. Usman mengakui untuk menunggu Perusda aktif kembali, pihaknya untuk sementara ini akan melibatkan koperasi untuk mengelola bahan pokok, karena Subkon Pelindo meminta satu pintu.

"Mereka itu lebih gampang karena bahan pokok yang dibeli itu dapat dibayar setelah laku di pasaran," tuturnya.

Lebih jauh Usman menambahkan hukum pasar sangat sensitif terjadi di Anambas, hal ini akibat rentan kendali daerah ini yang jauh dengan daerah lain selain itu juga harus menyebrang laut dengan

kondisi cuaca ekstrimnya.

"Bila ketersedian barang melonjak maka harga akan bersaing, namun bila barang langka maka harga bisa tinggi," jelasnya.

Kendati demikian saat ini kapal pengangkut bahan pokok lancar. Ketika pasokan bahan pokok melonjak,harga pasti bersaing,tentu harga bisa turun,demikian juga sebaliknya.

"Kami juga berharap,image masyarakat bisa diubah,ketika harga bahan pokok sudah turun,maka harga makanan di warung dapat diturunkan," tukasnya.

Pada kesemoatan itu Usman menyampaikan hingga saat ini tol laut sudah 14 kali beroperasi ke Anambas kurun waktu Februari hingga November, na-

mun penurunan harga bahan pokok belum dirasakan oleh masyarakat.

"Penurunan harga bahan pokok yang diangkut oleh Tol Laut benar-benar belum terasa. Namun ketersedian barang cukup dirasakan," ujarnya.

Hal ini ungkap Usman, karena yang disubsidi oleh Pemerintah kan hanya biaya angkut,bukan harga bahan pokok. Kalau harga bahan pokok disubsidi boleh masyarakat selalu mengeluhkan kepada Disperindah, jika harga barang di Anambas tidak turun-turun.

"Tetapi kehadiran Tol Laut ke Anambas kan udah sangat bermanfaat walaupun harga belum ada penurunan," tutupnya.***

Pengesahan SOTK Tunggu Jadwal Bamus ANAMBAS (HK) — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)aStruktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) akan segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pasalnya Finalisasi antara Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah sudah selesai dilakukan Kamis (24/11) Ketua Pansus SOTK, Muhamad Dai mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada Ketua DPRD bahwa finalisasi SOTK selesai dilaksanakan.

“Untuk ketok palunya itu sesuai jadwal Bamus, untuk kapan pengesahannya itu silahkan tanyakan

kepada ketua DPRD, namun informasi yang disampaikan oleh Pak Ketua Pengesahaanya disejalankan dengan Paripurna Nota Kesepakatan KUAPPAS APBD Murni 2017, mendatang,” demikian disampaikan Dai usai makan siang, Kamis (24/11).

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui ada keterlambatan, hal ini dikarenakan DPRD ingin benar-benar SOTK yang baru tersebut matang. Kendati Demikian Dai menegaskan, walaupun terlambat namun tidak akan merubah kesepakatan awal yakni Pemerintah mengajukan KUAPPAS berdasarkan SOTK baru.

“Saya pastikan walaupun belum disahkan namun Finalisasi ini sudah bisa dipakai dalam melaksanakan pembahasan nanti,” ujarnya.

Pihaknya lanjut Dai, memastikan walaupun terjadi perampingan SOTK namun tidak akan ada yang namanya pengurangan Pegawai Tidak Tetap. Yang jelas memang dengan perampingan ini akan terjadi penghematan anggaran yang cukup besar karena untuk biaya rutin operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pastinya berkurang.

“Persoalan penghematannnya berapa itu bukan domain kami, itu Domain Banggar DPRD dan TAPD,

namun yang pasti biaya operasional akan lebih jauh berkurang,” bebernya.

Nanti tambah Ketua DPD PAN Anambas itu, akan terdapat dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Satu Inspektorat, 11 Dinas, Tiga Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, dan 7 Kecamatan dengan Total 25 ditambah.

“Sudah final 25 SKPD yang ada nanti pada tahun 2017 mendatang,” tuturnya.

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Wan Zuhendra juga memastikan pengabungan sejumlah Dinas tersebut apakah akan terjadi pengurangan Pegawai Tidak

Tetap (PTT) efesiensi yang dilaksanakan oleh pihaknya tidak akan mengundang keresahan sosial, bahkan dengan adanya perampingan tidak akan terjadi pegurangan PTT. “Tidak ada pengurangan PTT, karena beban kerjanya sama, dan pastinya kami tidak pernah berpikir kearah itu,” tepis Wan. Bukan hanya itu, Wan juga memastikan kalau pihaknya akan profesionl dalam menempatkan Pejabat untuk mengisi posisi sejumlah Kepala SKPD yakni dengan melakukan Open Biding.

“Kita tetap melaksanakan open Biding dalam menempatkan diposisi Kepala SKPD,” tutupnya.(yud)

Program Kebudayaan Juga Harus Jadi Prioritas LINGGA (HK) — Masuknya Dinas Kebudayaan dalam Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru, Wakil Bupati Lingga M Nizar S.Sos minta program kebudayaan juga prioritas pada anggaran APBD 2017 mendatang.

Menurut Nizar, untuk program Dinas Kebudayaan agar segera disusun begitu juga program pariwisata dan pemuda.

"Kedapan adanya SOTK baru dinas Kebudayaan sebagai catatan kami minta program-program segera disusun agar masuk pada APBD 2017,"ujarnya Kamis (24/11) Dikatakan, sejak 13 tahun terakhir, meski melebur bersama dinas pariwisata potensi kebudayaan Lingga yang berhasil diakui

secara nasional. Yakni kerajinan khas melayu Daik Tudung Manto dan seni teater rakyat Bangsawan sebagai warisan budaya tak benda dan menjadi warisan budaya indonesia.

Selain itu, gagasan untuk mejadikan Sultan Mahmud III sebagai pahlawan nasiolan terang Nizar juga menjadi program tahun 2017 dinas baru tersebut.

Maka hal ini kata Nizar, patut diapresiasi. Karena pemerintahan di Negeri Bunda Tanah Melayu ini menyangkut kebudayaan dapat diakomodir langsung dinas Kebudayaan. Selain potensi kebudayaan, di Lingga juga sebagai salah satu pusat kebudayaan imperium melayu yang pernah ditulis sejarah.

Senada dengan Wa-

bup, salah satu pelaku seni di Daik Lingga, s Murwanto Edem yang telah hampir 20 tahun aktif dalam teater rakyat seni Bangsawan, berharap adanya dinas baru tersebut kedepan juga memberikan ruang gerak bagi para pelaku seni di Lingga.

"Misalnya saja selama 2 tahun terakhir hilangnya pentas Rampai Seni Budaya Melayu (RSBM) dan menurunnya kegiatan-kegiatan seni di Lingga kata Edem juga perlu jadi bahan perhatian pemerintah daerah," imbuhnya.

Bukan itu saja, Edem Derry mengatakan untuk mengisi struktural SOTK dinas Kebudayaan perlu ditempatkan orang-orang yang berkompeten terhadap kebudayaan.supaya teeben-

tujnya dinas Kebudayaan tepat sasaran dan menyentuh kebudayaan itu sendir sehingga kebudayaan-kebudayaan yang ada di Lingga bisa lebih tumbuh kembang baik di Lingga sendiri, Provinsi Kepri maupun di kancah nasional.

"Seni budaya bisa terangkat kepermukaan Pelaku seni juga mendapat ruang gerak untuk berkesenian di Bunda Tanah Melayu," ujar Edem.

Satu hal penting, Edem juga berharap kedepan lebih berkembang lagi nilainilai kebudayaan di Lingga nantinya menjadi salah satu kegiatan disekolahsekolah maupun menjadi bahan pendidikan.

"Sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui, seni

teater rakyat ini perlu 'ditularkan' diperkenalkan dan kembangkan lagi. Misalnya pembelajaran teater bangsawan perlu diajarkan ada disekolah-sekolah," imbuhnya.

Sebagaiman potensi dan nilai-nilai kebudayaan di bekas pusat pemerintahan kesultanan Lingga berupa aset kebudayaan yang bernilai tinggi diantaranya 106 benda cagar budaya (BCB), kesenian, bahasa, tradisi lisan maupun tulisan, 900 judul manuskrip dan kitab lama, adat istiadat, hukum serta kebiasaan masyarakat perlu menjadi program prioritas dinas Kebudayaan kedepan agar nilai-nilai tersebut tetap terjaga dan terwarisi bagi generasi bangsa. (put)

LINGGA (HK) — Terkait Pungli oknum PNS berinisial Akr yang diduga melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap warga Suku Laut di Pulau Buluh pernah dipanggil oleh Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lingga.

Bahkan oknum Akr berjanji untuk mengembalikan uang tersebut, namun hingga kini tak kunjung terealisasi.

Kepala BKD Kabupaten Lingga Syamsudi, melalui Kabid Kepegawaian Ruliadi, mengatakan oknum Akr pernah dipanggil oleh BKD untuk dimintai keterangan beberapa waktu lalu.

“Si dia mengaku bakal mengganti uang tersebut. Itu waktu dipanggil BKD,” ujarnya kepada Haluan Kepri, Kamis (24/11) melalui sambungan seluler.

Dikatakan, dipanggil sekitar satu bulan lalu, si Akr bakal segera mengganti. Namun hingga saat ini, pihak BKD todak mengetahui pasti apakah uang tersebut sudah diganti atau diserahkan kepada warga Suku Laut.

“Kalau saat ini, kami tidak tahu pasti. Apakah sudah diganti atau belum oleh yang bersangkutan,” imbuhnya.

Mencuatnya persoalan ini kepermukaan, karena beberapa bulan sejak dugaan pungli ini muncul di publik belum ada titik terang dari oknum maupun pihak instansi terkait terhadap pungli yang akibatkan kerugian bagi korban.

Sebagaiman dugaan pungli oleh oknum yang berinisial Akr terungkap ketika warga Suku Laut Awang Siah, dijanjikan pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), namun sampai sekarang

apa yang di janjikan oleh oknum PNS tersebut hanya bualan belaka, karena sampai saat ini apa yang dijanjikan tidak ada berita sama sekali.

Diketahui, pertama kali oknum menjanjikan bantuan sebuah pompong, dengan membujuk tiga orang masyarakat Suku Laut dengan bayaran uang Rp1,6 Juta, akhirnya tiga warga tersebut terbujuk.

Sebelumnya, Awang Syiah salah seorang korban menyebutkan, sampai sekarang yang dijanjikan tak kunjung sampai. Bahkan, dirinya mengaku, kedua temannya diminta Rp1 Juta, masing-masing Rp500 ribu dan dirinya di minta Rp600 ribu.

Awang menambahkan, dua orang temannya itu meminta ganti rugi dengannya terkait sang oknum menjanjikan pompong. Takut masalah ini tambah besar, terpaksa dia mengganti dahulu Rp1 Juta pada yang bersangkutan.

Bukan itu saja, oknum Akr juga di duga memungut Rp 50 ribu kepada masing-masing penerima RTLH di Pulau Buluh.

Informasi baru-baru ini Polres Lingga segera melidik dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum PNS yang semestinya sebagai pelayan masyarakat dan bukan merugikan masyarakat.

Sampai berita ini dirilis, oknum Akr belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungli yang melibatkan dirinya.

Sedangkan, Kapolres Lingga, AKBP Mudji Supridi, mengatakan akan segera mengambil langkah tegas terhadap kasus tersebut, terangnya.

“Ini pasti kita lidik, ini masih terkait pungli,” ujarnya, baru-baru ini.(put)

Penyelesaian Program BSPS Terkendala Material LINGGA (HK) — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat di Kabupaten Lingga terancam tidak selasai tepat waktu.Hingga saat ini masih banyak warga belum mandapat pasokan bahan material yang awalnya sudah dijanjikan oleh penyedia.Padahal, program ini berakhir pada akhir Desember tahun ini.

Menurut Satker BSPS dari Dinas PU Provinsi Kepri, Ahmad Dani, semestinya material bangunan telah disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan BSPS ini. Karena program BSPS tahun ini akan segera berakhir pada akhir Desember 2016.

“Sebenarnya saya sudah mengirim orang untuk meninjau lapangan terkait masalah ini. Tapi gak tau udah sampai apa belum mereka,” ujar Dani ketika dimintai keterangan, Rabu (23/11) pagi.

Selain itu, Dani juga memastikan sebelum program BSPS ini bergulir, telah dibuat perjanjian antara pihak pengadaan barang dan masyarakat untuk disepakati bersama. Sehingga perjanjian tersebut menjadi patokan untuk menjalankan program BSPS kedepan.

Untuk itu, jika salah satu pihak tidak meng-

ikuti aturan dalam perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat memgambil tindakan. Dani juga memberikan contoh, jika ada tambahan pemungutan dana untuk ongkos pengangkutan barang dan pemungutan dana itu diliar perjanjian maka masyarakat dapat mengajukan pergantian toko material.

Ungkapan ini disampaikan Dani karena menjawab pertanyaan terkait adanya pengutan biaya angkut semen sebesar Rp2 ribu kepada masyarkat. Dani menambahkan, yang berhak untuk mengajukan pergantian toko penyedia material adalah masyarakat bukan dari pihak satker.

Dani juga mengaku heran terkait adanya pemungutan dana sebagai biaya upah angkut material semen ke rumah warga pemerima BSPS. Semestinya, sambung Dani, hal itu tidak terjadi karena melanggar aturan dan perjanjian antar masyarkat dan penyedia material.

Sejumlah warga penerima bantuan BSPS mengaku kesulitan dengan biaya tambahan pengangkutan material ke rumah mereka. Terlebih bahan yang diangkut tidak sekaligus sehingga menambah banyak pengeluaran warga penerima BSPS yang nota benenya warga kurang mampu.(jfr)

Editor: Edy Supriatna,Layout:Parlin

CMYK

14

Tanjungpinang-Bintan

Jumat, 25 November 2016

Dugaan Korupsi Proyek Rp100 M di UMRAH

Polda Kepri Diminta Transparan TANJUNGPINANG (HK) — Polda Kepri diminta transparan dalam melakukan penyelidikan dugaan korupsi 3 paket proyek di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) senilai Rp100 miliar.

Reza Liputan Tanjungpinang "Kita minta Polda Kepri, transparan, jujur dan cepat dalam menindaklanjuti dugaan kasus korupsi proyek tersebut. Karena dengan adanya kasus ini, tentunya dikhawatirkan kedepan akan merusak dunia pendidikan di Provinsi

Kepri," kata Ketua National Corruption Watch (NCW) Kepri, Afrizal Syahputra, ST, Kamis (24/11).

Afrizal mengungkapkan, disinyalir pihak UMRAH dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbau organisasi kemasyrakatan (Ormas) kemarin melobi ke pejabat tinggi di Polri untuk meredam kasus tersebut di tingkat

Mabes Polri.

"Oleh karena itu, kami meminta agar pihak Polda Kepri yang saat ini bekerja melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek itu tidak diintervensi oleh pihak manapun," tegasnya.

NCW lanjut Afirzal juga berharap kepada pihak Polda Kepri agar dapat nantinya mengumumkan kepada publik terkait dengan hasil penyelidikan yang baru dilakukan.

Diberitakan sebelumnya dugaan korupsi proyek dengan total Rp100 miliar

SOSIALISASI DAK — Sosialisais Juknis dan konsultasi Program DAK Fisik Bidang Infrastruktur tahun anggaran 2017 digelar di Hotel Harmoni One Batam, Rabu (23/11).

Polda Kepri... Hal. 15

Pemprov Optimalkan Penyerapan DAK TANJUNGPINANG (HK) — Pemerintah Provinsi Kepri terus mengoptimalkan penyerapan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat untuk pembangunan di daerah.

Hal ini disampaikan Sekretar-

is Daerah Provinsi Kepri H T Said Arif Fadilla saat menghadiri acara sosialisais petunjuk teknis (Juknis) dan Konsultasi Program DAK Fisik Bidang Infrastruktur tahun anggaran 2017 di Hotel Harmoni

One Batam, Rabu (23/11).

Arif mengharapkan untuk mengoptimalkan penyerapan dana alokasi khusus ini, perlu adanya

Pemprov Optimalkan ... Hal. 15

Tanjungpinang Kembali Terima Penghargaan TANJUNGPINANG (HK) — Untuk kesekian kalinya Kota Tanjungpinang mendapatkan penghargaan tingkat Nasional.

Kali ini Kota Tanjungpi-

nang meraih juara dua atas keberhasilannya menerapkan teknologi tepat guna.

Penghargaan itu diterima langsung Walikota Tanjungpinang, Lis Dar-

mansyah yang diserahkan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo di halaman Islamic Centre Kota Mat-

aram, NTB, Rabu (23/11).

Penyerahan penghargaan tersebut diberikan walikota yang berprestasi dalam

Tanjungpinang ... Hal. 15

PDAM Tirta Kepri Janji Tingkatkan Pelayanan TANJUNGPINANG (HK) — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri berjanji akan terus meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan air bersih masyarakat Provinsi Kepri. Komitemen ini juga didasarkan pemutihan hutang PDAM Tirta Kepri oleh pemerintah pusat sebesar Rp22,3 miliar beberapa waktu lalu.

Direktur PDAM Tirta Kepri, Abdul Kholik mengatakan hal itu kepada wartawan, kemarin.

Kata Kholik,saat ini pihaknya sedang menyusun rencana bisnis ke depannya.

"PDAM kini dengan neraca keuangan yang cukup baik. Bussiness plan yang disusun pasti juga akan lebih baik," ungkap Abdul Kholik.

Sehingga lanjut Abdul Kholik, semua juga akan berimbas pada baiknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selama ini,-

PDAM Tirta ... Hal. 15

OKI ALEXANDER

KEPALA Disdukcapil Bintan memperlihatkan contoh surat keterangan yang bisa berfungsi sama dengan E-KTP, Kamis (24/11). Untuk sementara e-KTP belum bisa diterbitkan berhubung persedian blangko telah habis.

Disdukcapil Tak Bisa Terbitkan e-KTP Blanko Habis Nunggu Kiriman Hingga Beberapa Bulan Lagi

BINTAN (HK) — Sejak hari Rabu (23/11) kemarin, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bintan, mengaku pihaknya tidak bisa lagi mencetak KTP elektronik (e-KTP) dikarenakan kehabisan blangko. Kemungkinan untuk percetakan eKTP ini, Disdukcapil harus menunggu beberapa bulan kedepan hingga kiriman blangko sampai ke Bintan.

Namun untuk sementara waktu sebagai pengganti dari e-KTP ini, Disdukcapil segera menerbitkan surat keterangan yang hampir setara dengan E-KTP. Menurut Kepala Disdukcapil Bintan, Yudha Inangsa, surat keterangan yang diberikan bagi warga yang sudah melakukan perekaman data E-KTP nantinya bisa digunakan untuk keperluan administrasi seperti pembuatan paspor di Imigrasi, urusan

Disdukcapil

CMYK

... Hal. 18

Editor: M Syahdan & Arment, Layout: Hestu Purwanto

15

Tanjungpinang-Bintan

Jumat, 25 November 2016

Cegah Kanker Servik dengan Lakukan Deteksi Dini TANJUNGPINANG (HK) — Dalam rangka hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November mendatang, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar pemeriksaan Inpeksi Asam Asetat (IVA) dan Papsmear bagi guru.

Kegiatan itu dicanangkan dalam Gerakan Nasional IVA Test/ Sadanis yang dilakukan secara serentak di Kabupaten/Kota di Indonesia. Untuk di Kota Tanjungpianang acara ini akan dibuka Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul, di Puskesmas Pancur Tanjungpinang, Kamis (24/11).

Syahrul mengingatkan agar para guru dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap bahaya kanker servik.

"Periksalah kesehatan secara rutin, gunakan kartu BPJS, jangan disimpan, kartu ini bisa untuk memeriksa semua jenis penyakit, termasuk deteksi dini kanker servik dan IVA,"ujarnya.

Dikatakan Syahrul, saat ini penyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Tahun 2012 saja, tercatat 8,2 juta kematian disebabkan oleh kanker, seperti kanker paru, hati, perut

dan kolorektal.Sementara kematian tertinggi setiap tahunnya adalah kanker payudara.

"Kanker payudara menyerang kaum perempuan, diperkirakan kasus kanker baru sebanyak 831.000, jenis kanker terbanyak adalah kanker servik dan payudara," ujarnya.

Dari GLOBOCAN tahun 2012, lanjut Syahrul, kanker serviks menduduki urutan ke-7 secara global dalam segi angka kejadian.Urutan ke-6 negara berkembang. Di Indonesia kanker serviks menduduki urutan ke 10 dari kanker terbanyak berdasar data patologi anatomi tahun 2010 dengan insidens sebesar 12,7 persen.

"Menurut Departemen Kesehatan RI, saat ini jumlah wanita penderita kanker serviks berkisar 90100 kasus per 100.000 penduduk dan setiap tahun terjadi 40 ribu kasus kanker serviks," terangnya.

Untuk Kota Tanjungpinang deteksi dini kanker serviks telah dilakukan sejak tahun 2014, dimana telah diperiksa 77 wanita usia subur, 1 orang positif IVA. Di 2015 diperiksa sebanyak 797 wanita, 25 orang positif dan telah dirujuk. Sedangkan 2016 hingga November ini, telah diperiksa 939

Disdukcapil..... di Perbankan, serta untuk kepentingan pemilihan umum.

"Surat yang kita berikan nanti bisa berfungsi sama sebagai pengganti E-KTP bagi warga yang sudah melakukan perekaman data E-KTP kemarin. Jadi tak usab khawatir," kata Yudha, Kamis (24/11).

Untuk permasalahan stok blanko E-KTP yang habis menurut Yudha, pihaknya sudah melaporkan kepada pihak Kementrian

sambungan Hal. 17 Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Namun informasi yang didapat, ternyata blanko E-KTP di kementrian juga saat ini sedang kosong.

"Blanko E-KTP yang habis ini sudah kita laporkan ke KlKemendagri, tetapi di Kemendagri juga telah kehabisan stok sehingga tidak bisa mendistribusikan ke daerah," tambahnya.

Hingga saat ini pemohon yang belum bisa mencetak E-KTP telah mencapai 1200 pemoho-

Polda Kepri..... dari APBN tahun 2015 tersebut sebelumnya telah dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Provinsi Kepri di Polda Kepri, Batam, Kamis (3/11) lalu.

Informasi yang beredar, PPK sekaligus PPTK Proyek UMRAH senilai Rp100 miliar Hery Suryadi bersama pemeriksa barang juga telah dipanggil pihak Kejati Kepri Senin, (14/11).

Pemanggilan Pembantu Rektor II UMRAH ini terkait dengan adanya dugaan keterlibatan pihak Kejati Kepri dalam melindungi proyek tersebut. Namun pihak Kejati membantah telah memanggil pembantu Rektor tersebut.

"Tidak ada pemanggilan Hery, kalau ada dalam kapasitas apa. Tentunya kalau kita memanggil yang bersangkutan harus ada surat undangan," ujar Jaksa di Kejati Kepri yang membidangi perdata dan tata usaha negara (Datun) Lexy, saat dikonfirmasi Senin, (14/11).

Lexy mengatakan, tidak ada pemanggilan seperti itu, dan tentunya nantinya kalau proyek tersebut sudah selesai ada audit yang dilakukan oleh BPK. Begitu juga dengan pelaksanaan proyek tersebut juga bekerjasama dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Tinggi yang terdiri dari pidana khusus, intel dan lainnya.

"Apalagi proyek tersebut sudah dilaporkan ke Polda Kepri dan kita tetap menghormatinya, jadi tidak ada kaitan maupun keterlibatan pihak Jaksa dalam proyek tersebut," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya Ketua LSM Getuk Kepri Jusri Sabri bersama dengan Sekretaris Tengku Azhar menyerahkan laporan dugaan korupsi 3 paket proyek tersebut ke Polda Kepri.

Proyek pelelangan tersebut berasal dari APBN Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini dibagi dalam tiga paket yang disinyalir sudah disetting dan dikondisikan yang didalamnya terdapat unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ketiga paket proyek pelelangan tersebut yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Studi Energi Alternatif dengan pagu anggaran harga perkiraan sendiri (HPS) Rp29.936.976 miliar yang dilelang pada 3 September 2015.

Selanjutnya, Pengadaan Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi senilai Rp29.999.856 miliar (HPS) yang dilelang pada 21 Agustus 2015 dan Pengadaan Sarana Prasarana untuk Studi Kemaritiman senilai Rp39.896.142 miliar (HPS) yang dilelang pada

wanita usia subur, 28 positif dan telah di rujuk ke rumah sakit.

"Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini, dengan memeriksa kesehatan secara rutin, lakukan aktivitas olahraga, serta berperilaku pola hidup sehat," pungkas Syahrul.

Sementara itu, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Provinsi Kepri, Noorlizah Nurdin Basirun, menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada guru yang telah memberi peningkatan pendidikan, khusunya peningkatan generasi bangsa.

"Mudah-mudahan guru selalu sehat guna meningkatkan profesi guru dan mutu pendidikan," ujarnya.

Kepala BPJS Cabang Tanjungpinang, Nur Indah Yuliati, mengatakan kegiatan ini sebagai upaya promotif dan prefentif dalam menyediakan pelayanan deteksi dini leher rahim melalui pemeriksaan IVA atau papsmear.

Gerakan Nasional Deteksi Dini IVA test/sadanis bagi guru Indonesia, menargetkan jumlah peserta yang diperiksa sebanyak 200 orang, terdiri dari guru perempuan, guru negeri/swasta dan istri guru di masing-masing Kabupaten/Kota. (cw53)

nan. Penerbitan surat ini juga kata Yudha bukan hal baru karena beberapa waktu lalu juga pernah dilakukan hal yang sama.

Yudha menjelaskan, surat keterangan ini dapat dipergunakan dalam kurun waktu selama enam bulan sejak diterbitkan. Harapannya sebelum masa berlaku itu habis sudah ada kiriman blangko dari pusat sehingga pencetakan E-KTP bisa segera dilakukan. (cw95)

sambungan Hal. 14 18 September 2015.

Pemenang proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Studi Energi Alternatif PT Azka Indo Teknik dengan harga penawaran Rp28.887.870 miliar yang beralamat di Jakarta. selanjutnya, pemenang Pengadaan Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi PT Jovan Karya Perkasa dengan harga penawaran Rp29.187.250 miliar dan pemenang Pengadaan Sarana Prasarana untuk Studi Kemaritiman PT Kiera Inti Energi dengan harga penawaran Rp38.815.635 miliar.

"Kita telah melaporkan dugaan korupsi tiga paket proyek yang dilaksanakan di UMRAH tahun 2015 dari dana APBN. Kita berharap pihak Polda Kepri agar segera mengusut sampai tuntas kasus proyek tersebut yang terindikasi KKN," kata Jusri di Markas Polda Kepri, Batam usai memberikan laporan.

Jusri menjelaskan, dalam pengerjaan proyek tersebut banyak penyimpangan yang disinyalir telah dilakukan oleh PPK yang merangkap PPTK dan juga sebagai Pembantu Rektor II atau Wakil Rektor UMRAH Hery Suryadi bersama dengan panitia kelompok kerja (pokja) dan pihak kontraktor pemenang.

Dia mengugkapkan, seperti Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Studi Energi Alternatif di mana kincir angin yang dipasang ada yang tidak berfungsi. Profeler (alat untuk pemutar kincir pengantar arus tenaga alternatif) juga patah.

Begitu juga solar cell hanya dialiri satu lantai saja di kampus UMRAH Dompak. Belum lagi sebagian alat tersebut buatan Cina yang seharusnya di spek buatan Jerman dan lainnya.

"Kami mensinyalir ketiga paket proyek APBN ini sarat KKN dan sudah dikondisikan pemenangnya oleh PPK, PPTK bersama dengan panitia lelang.

Apalagi dari hasil investigasi kita di lapangan proyek tersebut terbengkalai," ujar Jusri.

Sementara, Sekretaris LSM Getuk Kepri Tengku Azhar menambahkan, seperti pada pelelangan Pengadaan Sarana Prasarana untuk Studi Kemaritiman dimana data box sebagai alat penunjang yang didatangkan pada pengerjaan proyek tersebut tidak lengkap setelah dicek.

"Di sini kami menilai ada unsur kesengajaan, karena alat tersebut sebagian yang didatangkan tidak bisa difungsikan, karena alat tidak semua didatangkan. Harusnya alat tersebut diletak di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri Dompak setelah kami cek tidak ada. Begitu juga di Kampus UMRAH Dompak dan Senggarang juga tidak ada dan kita ti-

dak tahu dimana barang tersebut diletak," ungkap Tengku.

Belum lagi lanjut dia begitu juga dengan Pengadaan Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi, alat box tersebut didatangkan setelah habis kontrak pengerjaan. Pengerjaan pada bulan Maret 2016 clear baru dikerjakan dan sampai sekarang tidak berfungsi. "Apa dasarnya kalau alat tersebut didatangkan jika kontrak kerja sudah selesai dan tentunya pasti kena penalty," ujarnya.

Dikatakan, akibat sebagian alat tersebut yang tidak sesuai spek sehingga tidak bisa difungsikan sampai sekarang. Pihaknya menduga ada kongkalikong antara Hery Suryadi sehingga sudah diset untuk dimenangkan salah satu perusahaan yang berada di Jakarta.

Jusri juga mengatakan bahwa masa pemeliharaan proyek tersebut sudah lewat, karena serah terima barang seharusnya pada 31 Desember 2015 lalu.

Apalagi imbuh dia, dana proyek sudah dicairkan 100 persen dan begitu juga dengan jaminan pelaksanaan sudah tidak ada lagi. Namun, saat ini masih ada pekerjaan perbaikan alat seperti kincir, propefeler dan lainnya yang dilakukian di kampus UMRAH. "Kalau melebihi pekerjaan yang sudah ditentukan sesuai lelang, maka ada penalti yang harus dibayar dan sampai dengan sekarang belum juga jelas.

Untuk itu dengan laporan ini nantinya maka pihak Polda segera menindaklanjuti dan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya Jusri berharap pihak Polda Kepri benar-benar serius dan transparan dalam menindaklanjuti dugaan korupsi proyek APBN 2015 tersebut di UMRAH. Apalagi kata dia, Polda Kepri sebelumnya mendapat ranking satu dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Sementara itu, bagian Subdit Tipikor Polda Kepri Ipda Ronald mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan laporan yang disampaikan dalam dugaan kasus korupsi di UMRAH tersebut. "Terima kasih informasinya yang telah diserahkan ke Polda dan kami akan segera menindaklanjutinya," ujarnya.

Dikatakan, informasi tersebut tentunya sangat berharga bagi Polda Kepri dan tentunya akan ditindaklanjuti.

Kita juga sebelumnya telah membaca dugaan korupsi UMRAH di media dan tentunya jika dalam kasus tersebut ada perbuatan yang melawan hukum serta merugikan keuangan negara maka akan kita tinkdaklanjuti," imbuhnya. ***

1.000 Warga Kurang Mampu Terima Bantuan Sembako BINTAN (HK) — Sebanyak 1.000 warga kurang mampu yang berdomisili di Kecamatan Seri Koala Lobam (SKL) menerima bantuan berupa paket sembako dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan. Paket sembako itu, warga menerima bantuan berupa beras, minyak goreng, susu serta gula yang diserahkan langsung oleh Bupati Bintan Apri Sujadi di pelataran halaman kantor camat SKL, Kamis (24/11).

Apri mengharapkan, bantuan yang sudah diberikan dan diterima masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu ini bisa meringankan sedikit beban ekonomi warga di Kecamatan SKL. "Semoga apa yang sudah diterima bisa bermanfaat, bisa meringankan beban ekonomi masyarakat sekalian," tutur Apri usai menyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis.

Dengan bantuan yang sudah diberikan, menurut Apri, pemerintah berkomitmen terus membantu dan peduli kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Bintan. "Ini kepedulian kami dari Pemerintah Kabupaten Bintan, apa yang kami lakukan

untuk terus berupaya membantu masyarakat Bintan demi mencapai tujuan hidup yang sejahtera," tambahnya.

Sementara itu, ditambahkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bintan Ismail, pemberian bantuan disejalankan dengan menyambut Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan pelantikan Pekerja Sosial Masyakat (PSM) Bintan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat di SKL kata dia, sengaja untuk membantu kurang mampu dalam meringankan beban ekonomi keluarga.

Pelaksanaan acara kesetiakawanan sosial dan bakti sosial ini lanjut Ismail, sesuai dengan peraturan dan perundangan

OKI ALEXANDER

BUPATI Bintan Apri Sujadi saat memberikan bantuan paket sembako secara simbolis kepada warga penerima bantuan di halaman kantor camat SKL, Kamis (24/11).

Sebanyak 1.000 warga kurang mampu yang menerima paket bantuan tersebut.

PDAM Tirta..... jelas Kholik permasalahan yang membani adalah beban utang yang menempel sejak lama. Sehingga mau tidak mau segala jenis penyusunan rencana bisnis mesti mempertimbangkan utang tersebut.

"Dengan terhapusnya utang tersebut tentu kita bisa lakukan peningkatan pelayanan." terang Abdul Kolik Saat ini, Kholik menambahkan PDAM mengganti pipa cacing yang tersebar di seluruh kota yang sangat banyak jumlahnya.

Penggantiannya itu harus dilakukan secara keseluruhan dan akan memakan proses waktu yang cukup panjang.

sambungan Hal. 14 "Karena bukan hanya mengganti pipa cacing, tapi juga membuat pipa tersier. Kami sudah mengajukan beberapa kali, akhirnya kami mulai dengan biaya sendiri. Kami membentuk yang namanya, district mater area. Itu adalah memblok sejumlah pelanggan sehingga akan dipasangkan meter induk untuk selanjutnya dipasang stop inputnya dari pipa-pipa yang lain.

Jadi hanya ada satu input saja ke wilayah itu," katanya.

Dengan begitu akan bisa ikut terpantau kebocoran yang selama ini masih terjadi.

"Setelah itu, kami lakukan aksi ke lapangan dengan meng-

Tanjungpinang .... membina dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa melalui penerapan teknologi tepat guna.

Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Eko mengatakan potensi masyarakat Indonesia sangat besar, tinggal bagaimana mengelola berbagai macam budaya yang berbedabeda agar bisa bersatu dan menjadi kekuatan nasional.

"Jangan sampai malah terpecah belah, karena dengan adanya perpecahan berarti mundur 100 tahun untuk menyatukan kembali", ujarnya.

"Indonesia menjadi negara pertama di dunia di mana desa diberikan kuasa penuh untuk mengurus anggaran. Indonesia yang menjadi model dan sedang menjadi percontohan negara lain di dunia tentang pengelolaan anggaran hingga tingkat desa", lanjutnya.

Menteri Eko sangat berharap

ganti pipa-pipa cacing yang ada di blok itu. Sekarang sudah ada 20 sampai 30 blok. Terus setiap tahun akan kami lakukan seperti itu. Nah itu kami lakukan selama ini, mudah-mudahan salah satunya dengan percepatan penambahan blok. Jadi mampu menekan angka kebocoran," ujar Kholik.

Pengerjaan 20-30 blok ini sudah dimulai sejak tahun 2014 silam dan masih terus dilakukan sampai seluruh blok selesai.

"Karena pelanggan akan terus selalu bertambah. Makanya dengan penghapusan hutang, semoga bisa lebih banyak lagi pengerjaannya, sehingga lebih cepat terselesaikan," pungkas Kholik. (cw99)

sambungan Hal. 14 penggunaan teknologi tepat guna di bidang pertanian karena seperti yg diketahui bahwa petani Indonesia hanya bisa panen 1,4 kali per tahun. Padahal apabila ada air dan teknologi yang tepat, panen per tahun bisa ditingkatkan menjadi 3-4 kali. Untuk itu Presiden berpesan agar meningkatkan anggaran untuk desa dari Rp46,78 trilun menjadi Rp60 triliun. Dari anggaran itu Rp 20 triliun untuk membangun embung desa untuk penampungan air dan irigasi.

"Dengan diadakannya lomba inovasi teknologi tepat guna ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai macam sektor ekonomi di pedesaan, seperti pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya", tutupnya.

Usai menerima penghargaan, Walikota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah mengucapkan rasa syukur atas diraihnya apre-

Pemprov Optimalkan.... sinkronisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penggunaan dana tersebut.

"Karena dengan adanya sinkronisasi tersebut, pembangunan dan pemanfaatan dana tersebut juga sesuai dengan kebutuhan dan benar-benar yang dibutuhkan masyarakat," ujar Arif.

Dijelaskannya, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima daerah dari Pusat sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Untuk itu dengan sosialisasi dan juknis ini dapat menjadi pengetahuan dalam penyerapan dana tersebut.

"Sehingga tak hanya penggunaan DAK yang optimal dan efektif juga mampu membangun fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat," tegas Arif.

Apalagi tambah Arif, Tahun 2017 nanti DAK fisik untuk Provinsi Kepri naik 20 persen.

Sehingga pembangunan infrastruktur di daerah sangat bergantung pada pengalokasian DAK. Karena dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan jalan, air minum bersih, sanitasi, perumahan dan pemukiman.

Karena menurut Arif semua insfrastruktur tersebut tak mungkin dapat dengan dana dari pemerintah daerah sendiri.

"Dengan penyerapan DAK secara maksimal, juga dapat men-

yang berlaku. Segala pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBD Perubahan Bintan 2016. "Tujuannya untuk memberikan manfaat nyata kepada warga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar," kata Ismail.

Dengan adanya program bantuan paket sembako, warga yang menerima merasa senang. Misiem misalnya, warga yang ikut menerima bantuan paket sembako dari Pemkab Bintan itu mengaku sangat senang dengan adanya bantuan semacam itu. "Ya jelas membantu lah mas, apalagi kayak kita begini senang sekali kalau pemerintah mau terus membantu," tuturnya. (cw95)

siasi yang diberikan kepadanya.

"Syukur Alhamdulillah, apa yang telah dilakukannya mendapatkan apresiasi. Saya senang dan bangga khususnya kepada pak Nofirman, dari Kelurahan Melayu Kota Piring atas kemampuannya menciptakan alat pengupas kulit kacang yang merupakan inovasi luar biasa sehingga mendapatkan juara dua Se-Indonesia.

Pemerintah akan terus mendukung setiap masyarakat yang dapat menciptakan karya-karya inovatif. Karya-karya tersebut, tidak saja membanggakan tetapi dapat mengharumkan nama daerah Kota Tanjungpinang," ungkap Lis Saat menerima penghargaan itu, Walikota didampingi Kepala Kesbangpol Penmas Wan Kamar, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Irwan, Kasubag Protokol dan Hubungan Antar Lembaga, Bowo. (eza)

sambungan Hal. 14 ingkatkan pelayanan kepada Masyarakat," tegas Sekda Kepri.

Sementara itu, Sekretaris Jendral (Sekjen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Prof Anita Firmanti menegaskan prioritas pemerintah pusat sampai hari ini masih tetap sama terhadap kemajuan daerah, yakni fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, sanitasi, perumahan dan pemukiman, derigulasi, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya, pemerintah pusat dalam Kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat memberikan perhatian lebih untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan deregulasi dan peningkatan SDM. Maka itu, pemerintah pusat juga sangat mengharapkan kerjasama dan keseriusan daerah dalam merealisasiman DAK tersebut.

"Apalagi untuk daerah-daerah Kepulauan seperti Provinsi Kepri ini, begitu sangat membutuhkan DAK hampir disemua sektor fisik," ungkap Anita.

Anita sendiri berjanji kedepan akan terus memperbaiki komunikasi dan manajemen antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan DAK. Bahkan perbaikan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu.

Anita juga menganjurkan

kepada daerah agar penyerapan DAK optimal yakni dengan melakukan pelelangan dini atau lebih awal sebelum DAK cair, menerapkan Juknis yang aplikatif yakni sesuai kondisi lapangan, dan dilakukan secara online sehingga tak ada transaksi apapun.

Di tempat berbeda, Sekjen Kementerian PUPR Prof Anita juga melakukan perbincangan dengan Gubernur Nurdin Basirun di Rusun Tanjungpiayu. Dalam kesempatan itu, Gubernur Nurdin meminta prioritas pembangunan inftastruktur di seluruh daerah di Kepri. Terlebih lagi untuk daerahdaerah perbatasan.

Gubernur menyampaikan pentingnya koordinasi dengan daerah. Agar pembangunan yang dilakukan benar-benar yang menjadi skala prioritas terlebih dahulu.

"Biar masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Apalagi infrastruktur mendukung proses pergerakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Nurdin.

Untuk progres terbesar penyerapan DAK tahun 2016 dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan sebesar 78,16%, disusul Provinsi Bangka Belitung 76,62 %.

Progres secara keseluruhan untuk bagian Sumatera mencapai 61,14%. (cw99)

Editor: M Syahdan & Arment, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

Jumat, 25 November 2016

16

Turnamen Sepakbola U-14 Karimun KANTOR Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Kabupaten Karimun menggelar turnamen sepakbola U-14 yang berlangsung di stadion Badang Perkasa selama Oktober hingga November 2016. Turnamen tersebut diikuti 29 klub sepakbola se Kabupaten Karimun.

Pembukaan dan penutupan turnamen itu dihadiri Kakanpora Karimun Umar, Pembina Sepakbola Usia Dini Sulfanow Putra, Ketua KONI Karimun Jhon Abrison dan Ketua PSSI Karimun Mahyuddin

Burma.

Turnamen tersebut dibuka Asisten I Setdakab Karimun Muhammad Tang. Juara satu turnamen sepakbola U-14 tersebut direbut Sekolah Sepakbola (SSB) Telaga Harapan, Kecamatan Karimun. Juara diraih SPE 86 Meral, juara tiga direbut SB Singo Edan-Sidorejo, Kecamatan Karimun. Sementara posisi keempat diraih SMPN 2 Buru Kecamatan Buru.

Narasi Foto

: Ilham : Kanpora Karimun

SULFANOW Putra memegang piala bergilir

KAKANPORA Umar menyerahkan piala juara keempat

PEJABAT terkait di Karimun

DUA Klub berpose sebelum bertanding

M TANG melakukan tendangan pertama.

SULFANOW Putra menyerahkan piala juara 1

KETUA PSSI Karimun Mahyuddin Burma menyerahkan piala juara ketiga

SAMBUTAN Kakanpora Karimun Umar

Jumat, 25 November 2016

16

Turnamen Pauh Cup Berlangsung Sukses KANTOR Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Kabupaten Karimun bersama masyarakat Desa Pauh Kecamatan Moro menggelar Turnamen Sepakbola Pauh Cup di lapangan sepakbola Desa Pauh sejak Oktober hingga November 2016. Sebanyak 64 Klub sepakbola se Kabupaten Karimun dan wilayah pesisir Batam ikut ambil bagian dalam turnamen itu.

Turnamen tersebut dibuka Kakanpora Karimun Umar.

SAMBUTAN Kakanpora Karimun Umar

SAMBUTAN Camat Moro Fidias

DANRAMIL Moro menyerahkan hadiah juara kedua

Juara pertama direbut PS PT Pulau Mas dari Desa JangMoro, jura dua PS Kandis A Kecamatan Buru, juara tiga PS Kandis B juga dari Kecamatan Buru dan juara empat dari PS PLN dari Kecamatan Moro. Turnamen itu menjadi perhatian ratusan masyarakat Kecamatan Moro.

Narasi Foto

DUA kesebelasan berlaga

: Ilham : Kanpora Karimun

TENDANGAN pertama dari kaum ibu Desa Pauh

KADES Pauh menyerahkan hadiah juara keempat

CAMAT Moro menyerahkan hadiah juara pertama

PENYERAHAN hadiah juara ketiga

CMYK

Editor: Syahdan Layout : Mario