Haluan kepri 30nov17

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Kamis, 30 November 2017 11 Rabiul Awal 1439 H

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TERBIT 16 HALAMAN, NO 30 / 11 TAHUN KE 16

HARGA ECERAN Rp2.000 KRITIK&SARAN: 085264088880

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

Sebulan Ungkap Kasus Narkoba Polisi Sita Sabu 5,6 Gram dan 1.900 Butir Ekstasi TANJUNGPINANG (HK) — Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang berhasil menyita narkoba jenis sabu sebanyak 5,6 kilogram senilai Rp11 miliar dan 1.900 butir ekstasi senilai Rp570 juta dari tangan warga Negara Malaysia berinisial An (24) dan Ha (31).

Aspanel Tanjungpinang mendapatkan inforLiputan Tanjungpinang

DUA warga Negara Malaysia masing-masing AN (24) dan HA (31), dua tersangka kurir narkoba 5,6 kilogram sabu dan 1.900 butir ekstasi senilai Rp570 juta yang ditangkap Satres Narkoba, kemarin.

Keduanya ditangkap di atas speed boad (kapal pancung) di perairan depan Pelantar Sulawesi, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Senin (27/11) sekitar pukul 00.30 WIB dini hari.

"Pengungkapan kasus ini dilakukan setelah Satres Narkoba Polres

masi dari pihak yang dapat dipercaya sekitar satu bulan lalu," kata Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, didampingi Wakapolres, Kompol Andy Rahmansyah dan Kasatres Narkoba, AKP Muhammad Djaiz, Rabu (29/11).

Dalam informasi itu, kata

Sebulan Ungkap... Hal. 7

Berkas Korupsi Umrah Dikembalikan TANJUNGPINANG (HK) — Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri mengembalikan berkas empat tersangka dugaan korupsi di Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang senilai Rp12,3 miliar ke penyidik Polda Kepri (P19).

Pengembalian berkas tersebut setelah Kejati KeFerry Tass pri melakukan penelitian terhadap berkas keempat tersangka yang diterima dari Polda Kepri adalah Wakil Rektor UmBerkas Korupsi... Hal. 7

TIDAK TERBIT DERMAWAN/HALUAN KEPRI

SEHUBUNGAN ditetapkannya Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai libur nasional, maka Haluan Kepri tidak terbit pada Jumat (1/12). Kami akan kembali terbit seperti biasa, Sabtu (2/12). Harap pembaca dan relasi maklum.

TEPUNG TAWAR — Kapolda Kepri yang baru, Irjen Pol Didid Widjanardi didampingi istri disambut prosesi adat tepuk tepung tawar oleh Pengurus LAM Kepri, saat tiba di VIP Bandara Hang Nadim, Rabu (29/11). Malam ini akan dilaksanakan acara pisah sambut Kapolda Kepri dari Irjen Pol Sam Budigusdian kepada Irjen Pol Didid Widjanardi.

Irjen Pol Didid Widjanardi

Nurdin Serahkan Bantuan Korban Kebakaran

Minta Cicilan Bank Diringankan

Keunggulan “KEUNGGULAN adalah melakukan hal yang biasa dengan cara yang tidak biasa.” Booker T. Washington

Tina Toon

Masih Jomblo JAKARTA (HK) — Setiap momen Natal, Tina Toon kerap kali ditanya gandengan oleh keluarga. Jelang hari raya, ia pun menantang dirinya selama 20 hari ini untuk membawa gandengan.

"Ya gue mah berharap aja ya. Ini tanggal berapa nih sekarang, berarti Gue punya waktu

Masih Jomblo ... Hal. 7

LINGGA (HK) — Gubernur Kepri H Nurdin Basirun segera berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk membangkitkan perekonomian korban kebakaran di Kampung Cina, Daik, Lingga. Apalagi keberadaan pasar ini sangat vital bagi warga Daik untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta mengantisipasi kebutuhan yang meningkat pada akhir tahun ini.

“Intinya pemerintah Provinsi Kepri kan berusaha semaksimal mungkin membantu korban agar kembali bangkit dan berusaha agar ekonomi di Daik ini kembali menggeliat,” ucap Nurdin saat meninjau

lokasi kebakaran di Daik, Rabu (29/11) dini hari.

Nurdin bersama rombongan berangkat dari pelabuhan pelantar 1 Tanjungpinang pada pukul 21.30 WIB pada Selasa (28/ 11) menuju pelabuhan Sei Tenam, Daik, Lingga menggunakan kapal Oceanna dan speedboat yang mengangkut bantuan berupa sembako, pakaian, dan perlengkapan masak serta bantuan lainnya. Rombongan tiba di Daik pukul 23.30 WIB dilanjutkan langsung peninjauan dan pertemuan dengan warga korban kebakaran.

Gubernur Kepri terlibat langsung pada saat bongkar muat barang bantuan, NET

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun berdialog dengan korban kebakaran di Kabupaten Lingga, kemarin.

Minta Cicilan... Hal. 7

KPK Telusuri Peran Gubernur Jambi Suap APBD Jambi 2018 JAKARTA (HK)— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan tengah menelusuri keterlibatan Gubernur Jambi Zumi Zola dalam dugaan suap terkait pengesahan APBD Pemerintah Provinsi Jambi 2018 yang berujung pada operasi tangkap tangan atau OTT Jambi.

Basaria menyebut pihaknya sejauh ini belum menemukan indikasi keterlibatan dari politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. ''Soal ada atau tidak perintah gubernur, masih pengembangan, kami belum bisa memastikan," kata Ba-

ANGGOTA DPRD Jambi Fraksi PAN Supriyono (tengah) dan Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan (tengah belakang), dikawal petugas untuk menjalani pemeriksaan usai tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29 /11).

saria di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/11) Kemarin, KPK resmi menetapkan empat orang

sebagai tersangka dalam kasus suap ini. Suap diduga diberikan sebagai "uang ketok" atau uang pelicin agar

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memuluskan proses pengesahan APBD yang resmi disahkan pada Senin (27/11) senilai Rp 4,5 Triliun.

Tiga dari empat tersangka merupakan anak buah dari Zumi Zola di Pemprov Jambi yaitu Erwan Malik, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; Arfan, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jambi; dan Saipudin, Asisten Daerah bidang III Pemprov Jambi.

Ketiganya menjadi tersangka pemberi suap. Sementara satu tersangka

KPK Telusuri... Hal. 7

Editor: Syahdan, Layouter: Novrizal

CMYK

2

Dunia

Kamis, 30 November 2017

RUDAL KORUT — Korea Utara (Korut) melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antar benua atau Intercontinental ballistic missile (ICBM) Hwasong-14, pada 28 Juli 2017. Foto ini dirilis oleh Kantor Berita KCNA, 29 Juli 2017.

KCNA VIA REUTERS

KOREA UTARA LUNCURKAN RUDAL ICBM TERBARU

Mampu Jangkau Washington JAKARTA (HK) — Korea Utara kembali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antar benua atau rudal ICBM yang diklaim terbaru yang mampu menjangkau Washington dan Eropa. Rudal itu kembali jatuh di wilayah zona ekonomi eksklusif atau lepas pantai Jepang. Uji coba rudal ini dilakukan setelah jeda selama 2 bulan dan membenarkan deteksi Jepang sekitar 2 hari lalu.

Uji coba rudal ICBM Korea utara disampaikan oleh Pentagon seperti dilansir Guardian, Rabu (29/11).

Laporan awal dari Seoul, Korea Utara menyebutkan rudal ICBM itu dilepaskan dari peluncur mobile dan ditembakan pada Rabu, 29 November 2017, sekitar pukul 3 dini hari waktu setempat.

Rudal ICBM itu terbang selama 50 menit dengan lintasan yang sangat tinggi mencapai 4.500 kilometer atau 10 kali lebih tinggi dari orbit Stasiun Antariksa Internasional NASA. Rudal lalu mendarat hampir 1.000 kilometer dari lokasi peluncuran di lepas pantai barat Jepang. Dengan begitu, akan menjadikannya rudal yang paling kuat dari tiga ICBM Korea Utara yang telah diuji.

David Wright, ahli fisika dan rudal di Union of Concerned Scientists mengatakan, rudal ICBM Ko-

rea Utara yang diluncurkan beberapa jam lalu memiliki jarak tempuh 13.000 kilometer. Jarak itu cukup untuk mencapai Washington, bagian barat Amerika Serikat lainnya, Eropa atau bahkan Australia.

Peluncuran rudal ICBM Korea Utara itu untuk menguji kemampuan baru dan menunjukkan bahwa Pyongyang dapat menyerang balik.

"Ini menjadi lebih tinggi, terus terang, daripada tembakan sebelumnya yang mereka lakukan," kata James Mattis, Menteri pertahanan Amerika Serikat.

Ini adalah tes rudal ICBM pertama Korea Utara sejak 15 September lalu sekaligus untuk menanggapi peringatan Presiden Donald Trump bahwa ancaman Korea Utara untuk menyerang Amerika dan sekutu-sekutunya akan menjadi salah hitung yang berdampak fatal. (tmp)

Politisi Kroasia 'Minum Racun' Dipidana sebagai Penjahat Perang TERPIDANA tindak kejahatan perang Bosnia Slobodan Praljak (72) menenggak cairan dari botol kecil di hadapan persidangan.

DEN HAAG (HK) — Persidangan penjahat perang oleh Pengadilan PBB pada Rabu (29/11) mendadak

dihentikan setelah salah satu terpidana melakukan aksi 'minum racun'.

Pengadilan Kriminal

untuk Kejahatan Perang Yugoslavia (ICTY) menggelar persidangan untuk enam politisi Kroasia yang didakwa terlibat dalam aksi pengusiran umat muslim Bosnia pada tahun 1990-an.

Slo-

bodan Praljak (72) menjadi salah satu terdakwa dan saat hakim menjatuhkan pidana

penjara 20 tahun, dia langsung berdiri.

"Saya bukan penjahat perang!" kata Praljak yang lantas menenggak cairan dari sebuah botol kecil.

Sesaat setelah aksi "minum racun" yang dilakukan Praljak, pengacaranya mengatakan bahwa kliennya baru saja menelan racun.

Petugas pengadilan segera menghampiri Praljak dan hakim ketua Carmel Agius langsung memerintahkan persidangan ditangguhkan dan tirai di sekeliling ruang sidang diturunkan.

Beberapa menit kemudian, mobil ambulans tiba di luar gedung pengadilan di Den Haag, tempat dilangsungkannya persidangan. Sebuah heliko-

pter juga tampak terbang di atas gedung.

Sejumlah petugas penyelamat segera memasuki gedung persidangan dengan membawa peralatan.

Diberitakan kemudian Praljak meninggal dunia meski sempat mendapat perawatan medis.

Bosnia Kroasia dengan muslim sebenarnya bersekutu saat melawan Serbia, namun kedua pihak kemudian berseteru selama 11 bulan antara 1993 hingga 1994.

Praljak yang seorang politisi sekaligus jenderal di ketentaraan Kroasia yang memerintah pasukan Bosnia Kroasia yang dikenal dengan HVO saat peperangan itu terjadi. (kcm)

Indonesia Kecam Korut JAKARTA (HK) — Indonesia mengecam Korea Utara yang melakukan uji coba rudal antarbenua untuk yang kesekian kalinya.

Diketahui, rudal tersebut jatuh di perairan Jepang.

"Indonesia kembali mengecam uji coba peluncuran rudal yang dilakukan Korut," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/11).

Retno menyebut, uji coba peluncuran rudal antarbenua tersebut tidak sesuai dengan semangat sejumlah negara menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.

"Tindakan ini juga sudah bertentangan dengan semua resolusi Dewan Keamanan PBB," ujar Retno.

Resolusi DK PBB yang dimaksud, antara lain terkait Resolusi 2270 (tahun 2016), 2321 (tahun 2016), 2356 (tahun 2017) dan 2371 (tahun 2017).

Retno melanjutkan, Indonesia akan terus menyampaikan posisinya soal kondisi keamanan di Semenanjung Korea.

Isu itu akan terus diba-

wa saat Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan pemimpin negara sahabat.

"Salah satunya waktu Presiden Korea Selatan berkunjung ke Indonesia, kita sudah menyampaikan posisi kita," ujar Menlu Retno.

Indonesia sekali lagi mengajak seluruh negara untuk berkontribusi terhadap penciptaan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. (kcm)

Israel Tahan 23 Warga Palestina YERUSALEM (HL) — Pasukan Israel telah menahan 23 warga Palestina dalam sebuah operasi penangkapan pada Rabu (29/11) di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di hari yang sama, tentara Israel mengatakan mereka telah ditangkap karena dicurigai terlibat dalam kegiatan terorisme.

Tentara Israel sering melakukan operasi penangkapan secara meluas di Tepi Barat dengan klaim mencari orang-orang Palestina yang ada dalam daftar pencarian merek. Menurut angka resmi Palestina, lebih

dari 6.300 warga Palestina saat ini telah ditahan di fasilitas penahanan di seluruh wilayah Israel.

Insiden penangkapan yang terakhir ini terjadi tepat di Hari Solidaritas Internasional terhadap Rakyat Palestina, yang jatuh pada 29 November setiap tahun. Hari ini bertepatan dengan peringatan Resolusi 181 dari Majelis Umum PBB. Dilansir dari Anadolu, Resolusi 181 secara resmi diadopsi pada 1947. Resolusi ini meminta pembagian mandat Palestina ke negara-negara Yahudi dan Arab setelah berakhirnya Mandat Inggris di Palestina. (rol)

Editor: Andi, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

3

Bintan

Kamis, 30 November 2017

Spanduk Milik 'VK' Perfume Dicopot Satpol PP BINTAN (HK) — Spanduk bertuliskan promosi suatu produk banyak bertebaran di wilayah Kabupaten Bintan. Sejatinya pemasangan spanduk maupun baleho harus mengikuti aturan seperti membayar retribusi kepada pemerintah daerah, agar tidak menyalahi aturan.

Seperti yang dilakukan Satpol PP Bintan, Rabu (29/11) pagi, dua spanduk yang mempromosikan produk 'VK' (Val & Kho) Perfume di perempatan Lintas Barat Toapaya dicopot paksa lantaran tak memiliki

izin dan tak membayar retribusi kepada Pemda Bintan.

Kasatpol PP Bintan, Mohd Insan Amin mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya penertiban spanduk maupun baleho yang dianggap tak berizin lantaran tak membayar retribusi reklame kepada Pemda Bintan. Hal ini menurutnya tertuang dalam Perda Bintan nomor 2 Tahun 2016 tentang ketertiban umum.

"Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi, seperti pemasangan spanduk atau baleho

produk-produk. Mereka (Pemasang-red) harus membayar retribusi setelah itu diberikan cap, barulah spanduk ataupun baleho itu bisa dipasang dan berizin," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bintan M Ali Bazar menjelaskan, setiap baleho ataupun spanduk yang dipasang seyogyanya harus mematuhi peraturan yang berlaku seperti Perda Nomor 2 Tahun 2016.

Baleho maupun spanduk yang dipasang wajib membayar

retribusi kepada daerah, mekanismenya pemilik produk yang mempromosikan produknya melalui spanduk maupun baleho harus mendapat cap dari BP2RD Bintan ataupun Dinas PTSP Bintan.

"Ya kalau tidak mengikuti aturan, tentunya kita berhak mencopot spanduk ataupun baleho yang tak berizin tersebut.

Langkah ini kita lakukan selain untuk menertibkan juga dalam rangka menggenjot PAD Bintan sektor retribusi daerah," tandasnya. (oxy)

PETUGAS Satpol PP Bintan mencopot spanduk bertuliskan promosi produk 'VK' Perfume yang dipasang di perempatan Jalan Lintas Barat Kecamatan Toapaya, Rabu (29/11).

IST

Boy Herlambang Jabat Kapolres BINTAN (HK) — AKBP Boy Herlambang resmi menjabat sebagai Kapolres Bintan yang baru menggantikan AKBP Febrianto Guntur Sunoto yang pindah tugas ke Polda Kepri.

Oki Alexander Liputan Bintan

OKI ALEXANDER/HALUAN KEPRI

TABUR UANG — Kapolres Bintan yang baru AKBP Boy Herlambang saat hendak mengalungkan serangkaian uang Rp 50 ribuan yang dibuat anggotanya kepada Guntur saat acara 'tabur uang' dalam acara 'Kenal Pamit' di Aula Kantor Bupati Bintan, Rabu (29/11).

Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) tongkat komando dari Guntur ke Boy Herlambang sudah dilakukan di Mapolda Kepri yang dipimpin langsung Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian, kemarin.

Kebiasan menggelar resepsi 'Kenal Pamit' untuk menyambut pergantian komandan pun digelar di Aula Kantor Bupati Bintan, Rabu (29/11) siang. Ragam tarian persembahan hingga tradisi 'tabur uang' juga menghiasi resepsi 'Kenal Pamit'. Terlihat Guntur

bersama Kapolres Bintan yang baru AKBP Boy Herlambang dan Wakapolres Bintan Kompol Dandung Putut WIbowo, membagikan uang pecahan Rp50 ribu hingga Rp100 dibagikan kepada para anggota Polres Bintan.

Ajang rebutan uang jutaan rupiah pun semakin membuat suasana acara "Kenal Pamit' semakin meriah. Para perwira juga bahkan menampilkan paduan suara menyanyikan ragam lagu untuk memeriahkan kepergian Guntur ke Polda Kepri dan menyambut komandan mereka yang baru.

Guntur menyampaikan

kepada seluruh jajarannya untuk solid membangun kerjasama dan membantu kerja Boy Herlambang yang merupakan juniornya selama menjabat sebagai Kapolres Bintan.

"Pak Boy Herlambang adik saya, di Polres Bintan anggotanya bukanlah anak buah. Tapi saya menganggap sebagai keluarga dalam menjalankan dan membantu tugas saya selama di Polres Bintan. Jalinlah tali silaturahmi dengan seluruh instansi terkait di Bintan," pesan Guntur.

Sementara itu, AKBP Boy Herlambang Kapolres Bintan yang baru menuturkan, kalau dirinya akan meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Kapolres Bintan yang lama. Terutama dalam menjalin kerjasama

antara Polres Bintan dengan Pemda Bintan.

"Kerjasama dengan Pemda sudah sangat baik, ini akan saya teruskan lagi kedepannya termasuk kerjasama dengan seluruh jajaran terkait lainnya," ucap Boy. Selain itu, Ia menambahkan, banyak tugas yang harus segera ia selesaikan termasuk beberapa kasus yang menjadi pekerjaan rumah yang belum sempat diselesaikan oleh Guntur.

Semuanya akan menjadi atensi Boy dalam melaksanakan tugasnya di Polres Bintan.

"Terutama menjelang operasi lilin biasanya akhir tahun, ada beberapa kawasan objek vital yang perlu pengamanan ekstra. Seperti Lagoi, kita akan fokuskan pengamanan kesana," tandasnya.***

Anambas

ASN Terancam Non Job Harus Miliki KTP Anambas ANAMBAS (HK) — Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Abdul Haris, SH menegaskan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kartu Tanda Penduduknya (KTP) bukan Anambas tidak akan dapat jabatan. bas. Hal ini menurut Haris Yudi bukan hanya berlaku pada Liputan Batam

Pasalnya orang nomor satu KKA itu menilai apabila KTPnya masih diluar maka tidak akan maksimal (pull-red) mengabdi kepada daerah. Untuk itu dihimbau kepada ASN yang yang belum memiliki KTP Anambas untuk mengurus surat pindah dan menjadi warga Anambas.

"Jika sudah ber KTP Anambas serta membawa keluarga ke Anambas maka kinerja akan maksimal, karena tidak akan lagi memikirkan keluarga yang jauh," kata Haris dalam sambutannya pada HUT Korpri Rabu (29/11) Jangan sampai ungkap Haris, ASN hanya menumpang kerja saja di Anam-

CMYK

ASN saja namun juga kepada PTT. "Untuk itu saya tegaskan agar ASN untuk mendapatkan jabatan untuk permanen di Anambas, sama halnya dengan PTT, jangan daerah ini menjadi batu loncatan saja, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya," tegasnya.

Selain itu Haris mengingatkan kepada para ASN maupun PTT untuk tidak berpolitik praktis, bagi yang berpolitik maka tidak akan diberikan jabatan.

"Lepaskan itu fokus terhadap tugas dan fungsinya sebagai ASN dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," tukasnya seraya mengatakan, akibat ulah ASN mau-

pun PTT jadi menyusahkan Bupati dan Wakil Bupati.

Bahkan Haris terlihat berang saat menyampaikan ada ASN yang terliba narkoba, padahal pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap ASN salah satunya dengan menggandeng BNN dengan melakukan tes Narkoba terhadap ASN. "Ini sudah mencoreng nama ASN di hari Korpri ini dan harus menjadi atensi kita semua, untuk PTT saya tegaskan untuk tidak diperpanjang kontraknya," jelasnya.

Bahkan Haris sempat menanyakan kepada sekretaria Daerah apakah Kesra yang besar menyebabkan uang yang banyak sehingga mengkonsumsi narkoba.

"Pak sekda apakah Kesra kita terlalu besar sehingga ASN dapat menkonsumsi Narkoba," tuturnya.

Untuk itu Haris memerintahkan kepada BKPSDM untuk kembali melaksanakan tes narkoba di lingkungannya baik itu bagi ASN maupun PTT."BKPDM lakukan tes narkoba kepada ASN maupun PTT."tutupnya.***

91 ASN Terima Penghargaan

BERIKAN PENGHARGAAN — Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris memberikan penghargaan karya satya lencana dengan masa bhakti 30 tahun kepada Sekretaris DPRD, Taufik Efendi,S.Sos

ANAMBAS (HK) — Sebanyak 91 Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Setya atas pengabdiannya selama 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun. Pada Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke-46 tahun 2017 di Halaman Kantor Bupati KKA, Rabu (29/11).

Untuk pengabdian 10 tahun diantaranya yakni, Taufik Effendi, S.Sos. (Sekretaris DPRD), Akhirzaman (Camat Siantan Selatan) dan lainnya. Untuk pengabdian 20 tahun antara lain yakni Radja Almidjan (Camat Palmatak dan Abdul Maas (Guru SD

006 Piabung). Sedangkan untuk penghargaan 10 tahun Sri Dewi, dan Mahdi.

Selain itu Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris SH juga memberikan penghargaan Kepada Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah -red) terbaik, Kecamatan terbaik, ASN Teladan, ASN berprestasi , serta Juara Lomba Tarik Tambang.

Untuk OPD terbaik diraih oleh Inspektorat, sedangkan Kecamatan terbaik di Raih Kecamatan Jemaja, lalu ASN teladan diraih Pramudita dari Dinas pendidikan dan untuk ASN berprestasi di raih Evi Hary-

ono dari BKD. Bahkan Evi selain mendapatkan penghargaan juga mendapatkan kenailan jabatan.

Kendati memberikan penghargaan namun Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Abdul Haris, SH mengkoreksi sejumlah pemenang yang dinilai tidak loyal pada pimpinanan.

"Ini yang perlu menjadi perhatian pihak BKPSDM , jangan sampai yang tidak loyal diundang rapat oleh Bupati dan Wakil Bupati tidak datang meraih penghargaan," sesalnya.

Pemeberian penghargaan ini tambah Haris, kedepan juga harus diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berprestasi.

"Yang dihargai itu kinerja dan diberikan penghargaan sesuai dengan aturan," jelasnya.

Tujuan diberikannya penghargaan ini adalah tambah Haris, agar para ASN dapat menujukan Loyalitas terhadap perkerjaan selain itu untuk membentuk karakterdiri.

"Yang dapat penghargaan itu memang terbentuk dari jiwa yang baik," tukasnya.

Selain itu Haris juga menegaskan kepada BPSDM untuk menambah penilaian yakni kegiatan di luar kerja yakni lingkungan dan bukan semata pada kedisiplinan semata.(yud) Editor: Indra Kusuma, Layout: Andy Rifqi

4

Hikmah

Kamis, 30 November 2017

JADWAL SHALAT Batam dan Sekitarnya Kamis, 30 November 2017 Subuh

Dzuhur

Ashar

Magrib

Isya’

04:35

11:59

15:23

18:01

19:14

Terjemahan Alqur’an

Surah Al Baqarah 61. Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: “Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-mu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya”. Musa berkata: “Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik Pergilah kamu ke suatu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta”. Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. (QS. 2:61) 62. Sesungguhnya orang-orang mu’min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Rabb mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. 2:62) 63. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat gunung (Thursina) di atasmu (seraya kami berfirman): “Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertaqwa”. (QS. 2:63) 64. Kemudian kamu berpaling setelah (adanya perjanjian) itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. (QS. 2:64) 65. Dan sesungguhnya telah Kami ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: “Jadilah kamu kera yang hina”. (QS. 2:65) 66. Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS. 2:66)

Interaktif Haluan Kepri membuka rubrik Interaktif untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sosial agama, masyarakat bisa mengirimkan SMS ke 085264088880 ”ALLAH akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.”(QS.Al-Mujadalah:11)

Koridor “PERUMPAMAAN orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (QS Al Baqarah, 2: 261)

Memuliakan Istri

Oleh: Imam Nawawi

IMAM Ahmad pernah berkata, "Aku hidup bersama istriku, Ummu Abdillah, selama empat puluh tahun tidak pernah saya berbeda pendapat dengannya meskipun hanya dalam satu kata. " Ungkapan tersebut menunjukkan betapa sebagai suami, Imam Ahmad tidak pernah meremehkan istrinya, sekalipun dirinya adalah seorang ulama yang sangat kaya akan ilmu, karya dan pengaruh. Imam Ahmad sangat memuliakan sang istri.Demikian pula khalifah kedua umat Islam, Umar bin Khattab, ia tak membalas "omelan" sang istri dengan suara tinggi, apalagi memainkan tangan untuk membidas kemarahan sang istri agar berhenti dan diam. Umar seperti yang diherankan oleh orang yang hendak mengadukan istrinya, hanya diam, mendengarkan sang istri yang marah-marah.

Kisah tersebut menun-

jukkan kesempurnaan akhlak insan beriman yang di antaranya termanifestasi dalam kehidupan rumah tangga, memuliakan istri.

Mengapa suami mesti memuliakan istri?

Pertama, karena Nabi meneladankannya. Kedua, jasa istri sangat luar biasa.

Perhatikanlah bagaimana rumah rapi, makanan dan minuman yang tersedia, anak-anak yang dimandikan, dididik, diantar, dan dijemput sekolah. Istri yang melakukan semua itu. Aid al-Qarni berkata dalam bukunya Beginilah Waktu Mengajari Kita, berpurapuralah tidak mengetahui kesalahan istri dan sebaliknya muliakanlah istri karena jerih payah dan pengorbanannya setia dan

NET

menjaga rumah tangga.

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku." (HR Tirmidzi).

Sangat pantas kemudian Sayyidina Umar RA berkata kepada pria yang hendak mengadukan sikap istrinya. "Wahai saudaraku, aku tetap sabar menghadapi perbuatannya, karena itu memang kewajibanku.

Istrikulah yang memasak makanan, membuatkan roti, mencucikan

pakaian, dan menyusui anakku, padahal semua itu bukanlah kewajibannya," jawab Umar. "Di samping itu," sambung Umar, "Hatiku merasa tenang (untuk tidak melakukan perbuatan haram — sebab jasa istriku). Karena itulah aku tetap sabar atas perbuatann istriku."

Argumen tersebut memberikan makna mendalam bahwa mendengarkan kemarahan istri bukan sebuah kelemahan.

Justru itulah kekuatan sejati seorang suami.

Sebab, dengan seperti itu, keutuhan rumah tangga

tetap terjaga, cinta kasih tetap terawat dan tentu saja kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah perlahan-lahan dapat diwujudkan.

Selain itu, sikap tersebut akan mencegah terjadinya perang mulut, adu argumentasi atau pun debat yang merugikan, yang jika tidak hati-hati justru terdengar anak-anak dan akan berdampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak-anak kita sendiri, sehingga terganggulah ketenteraman keluarga.

Oleh karena itu, memuliakan istri di antaranya dengan bersikap lemah lembut termasuk NET perkara istimewa yang mesti diupayakan oleh setiap suami. Sadarlah bahwa setiap manusia pernah bersalah, termasuk istri di rumah, maka lapangkanlah dada, sabar, dan didiklah ia dengan kasih sayang disertai doa agar Allah jadikan ia istri yang salehah. (rpc)

Jangan Ada Rasa Malu & Sombong dalam Menuntut Ilmu ABDULLAH bin Abbas ra dijuluki Hibrul-Umamah dan Bahrul-Ulum pada masanya. Sebab, ia terkenal akan semangatnya dalam mencari ilmu.

Tidak ada rasa malu dan sombong dalam diri Ibnu Abbas ra ketika menuntut ilmu sehingga ia memiliki kedudukan yang istimewa di mata para sahabat.

Abdullah Umar ra berkata, “Orang yang paling istimewa mengetahui Asbabun-Nuzul adalah abdullah bin Abbas.” Selain itu Umar ra telah menempatkan Abdullah bin Abbas di deretan alim ulama terkemuka.

Dikutip dari Buku yang berjudul “Himpunan Fadhilah Amal” karya Maulana Muhammad

Zakariyya al-Kandahlawi Rah.a., bahwa Abdullah bin Abbas ra menceritakan kisahnya setelah wafanya Rasulullah SAW. Pada saat itu, ia mengajak seorang sahabat Anshar untuk belajar dan menghafalkan kembali ilmu-ilmu agama. Namun sahabat Anshar ini berkata, “Apakah orang-orang akan datang menanyakan masalah agama kepadamu, padahal para sahabat itu masih hidup?”

Memang jumlah sahabat ketika itu masih banyak. Namun ,orangorang sudah tidak memperhatikan hal yang

dikemukakan Ibnu Abbas ra. Singkatnya, sahabat Anshar itu tidak bersedia mengikuti Ibnu Abbas ra.

Ibnu Abbas ra merasa tertinggal jauh dalam masalah agama. Jika ada yang mengatakan bahwa ada seseorang mengetahui suatu ilmu atau mengaku telah mendengarnya dari Rasulullah SAW, maka ia akan menemuinya dan membuktikannya.

Kebanyakan ilmu yang ia dapatkan berasal dari kaum Anshar. Ia akan menjumpai beberapa orang sahabat dan menanyakan keberadaanya. Jika mereka sedang tidur di rumahnya, maka ia akan menghamparkan kain untuk duduk sambil menunggu di depan rumah sahabat. Sehingga muka dan tubuhnya kotor oleh debu dan pasir,

walaupun demikian, ia tetap duduk menunggu.

Setelah sahabat yang ditunggunya bangun, maka Ibnu Abbas akan bertanya mengenai masalah yang terjadi dan maksud kedatangannya.

Sebagian sahabat berkata, “Engkau adalah keponakan Rasulullah SAW, mengapa engkau menyusahkan diri, mengapa engkau tidak memanggilku saja?”

Jabaw Ibnu Abbas ra, “Aku sedang menuntut ilmu, jadi akulah yang wajib mendatangimu.”

Sebagian sahabat yang terbangun tidurnya setelah ia datangi akan bertanya, “Sejak kapan engkau duduk dan menungguku?” Jawabnya, “Cukup lama.” Mereka berkata, “Engkau telah

berbuat sesuatu yang tidak layak, mengapa tidak memberitahu sebelumnya?” Jawab Ibnu Abbas ra, “Aku tidak ingin hajatmu tertunda karena kepentinganku.”

Ia terus mempelajari ilmu dari sahabatsahabat Anshar. Hingga suatu ketika, banyak orang yang belajar ilmu darinya. Seorang sahabat Anshar tadi baru menyadari dan berkata, “Anak itu ternyata lebih cerdas daripada kita.” (Darami).

Ibnu Abbas terkenal akan kecerdasannya, sehingga ketika ia wafat banyak sahabat yang merasa kehilangan.

Muhammad, anak lakilaki Ali bin Abu Thalib berkata, “Imam Rabbani umat ini telah meninggalkan kita.”(rpc)

Bahkan Malaikat pun Memuji Sahabat yang Satu Ini ADA hal yang menarik ketika perang Uhud terjadi. Dalam peristiwa itu, Jibril memuji keberanian Ali ra. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Seungguhnya Ali adalah bagianku dan aku bagian dari Ali". Ucapan Beliau itu menunjukkan sempurnanya kesatuan, dan Jibril berkata, “Aku dari kalian berdua.”

(Qurratul Uyun).

Dikisahkan dari

Buku yang berjudul “Himpunan Fadhilah Amal” karya Maulana Muhammad Zakariyya alKandahlawi Rah.a., bahwa Jibril memuji Ali ra karena selama pertempuran ia begitu melindungi Rasulullah dari serangan orangorang kafir.

Saat itu kaum Muslimin mengalami kekalahan, adapun penyebab utamanya karena tidak menaati Rasulullah SAW.

Ketika itu kaum Muslimin telah dikepung oleh kaum kuffar dari empat penjuru, sehingga banyak kaum Muslimin yang syahid dan sebagian melarikan diri.

Sedangkan, Nabi SAW terkepung oleh musuhmusuh kafir. Lalu mereka mengumumkan bahwa Nabi SAW telah gugur.

Berita ini membuat para sahabat merasa panik.

Sebagian sahabat ada yang melarikan diri, ada pula

yang lari ke sana-kemari dalam keadaan cerai berai.

Ali ra mengatakan, ketika orang-orang kafir mengepung kaum Muslimin, ia tidak melihat Rasulullah SAW. Ia segera mencari Beliau di antara orangorang yang masih hidup, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia mencari di

antara mayat para syuhada, namun tak juga menemukan Rasulullah SAW. “Tidak mungkin Nabi SAW melarikan diri dari pertempuran. Mungkin karena perbuatan kami, Allah marah kepada kami, sehingga Allah mengangkat kekasih-Nya ke langit. (rpc)

Editor: Fery Heriyanto, Layout: M.Chairul

CMYK

Kamis, 30 November 2017

6

DPRD Karimun Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2018 D

EWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun mengelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, bertempat di ruangan utama Balai Long Sri, Selasa (28/11) malam.

Rapat Paripurna itu dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Karimun, Bakti Lubis SH didampingi Wakil Ketua 1 Azmil, serta dihadiri

anggota DPRD, Bupati Kepulauan Karimun, H Aunur Rafiq, unsur Forkopimda lainnya dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Disampaikan Bupati Karimun H Aunur Rafiq, bahwa program dan kegiatan pada rancangan APBD 2018 tetap berpedoman pada prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Karimun yang telah ditetapkan dalam nota kesepakatan bersama selaras dengan Rencana Kerja Pemererintah

Daerah (RKPD) yang disusun berdasarkan permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

"Adapun Struktur Rancangan APBD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut,Bidang Pendapatan Rp1.277.497.207.635, Belanja Daerah Rp1.425.764.856.245 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp175.267.648.619. Sedangkan

BUPATI Karimun Aunur Rafiq dan Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis menandatangani nota keuangan RAPBD Karimun 2018

pengeluaran pembiayaan tidak ada sehingga pembiayaan netto sebesar Rp175.267.648.610,� jelas Rafiq.

Sementara Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis menyampaikan, sesuai agendanya, pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018 ditargetkan bisa selesai akhir November 2017.

"Kita sudah agendakan paripurna mulai agenda pengantar RAPBD sampai pengesahan. Ini merupakan rencana antara eksekutif dan legislatif," ujar Bakti Lubis usai paripurna, Selasa (28/11) malam.

Dikatakan, beberapa tahapan dan proses yang harus dilaksanakan agar bisa disahkan sesuai jadwal dengan melakukan pembahasan antara OPD dan legislatif dan hal itu juga sudah diagendakan dewan.

"Kita berharap, agenda yang sudah dijadwalkan dan merupakan bagian dari proses menuju pengesahan APBD tahun anggaran 2018 dapat dilaksanakan tanpa rintangan yang nantinya bisa berdampak terhadap target pengesahan," ujarnya sembari menyebutkan, butuh kerja keras semua pihak.

NARASI : HENGKI HAIPON FOTO : HENGKI HAIPON

PENYERAHAN draf Nota Keuangan RAPBD 2018

HM FAUFIK dari Fraksi PKS menyampaikan pandangan

SUHARSONO (PPP), Yusuf Sirat (Golkar)

SULFANOF Putra (PDI P)

ZUHDIONO (PPP)

RODIANSYAH (Hanura)

ZAIZULFIKAR (Gerindra) dan Rodiansyah (Hanura)

RASNO (PDI P)

FORUM Komunikasi Pimpinan Daerah Kab Karimun

PARA Kabag Pemkab Karimun

UNSUR Muspida Karimun

CMYK

OPD Kab.Karimun Editor: Andi, Layout: Helmi Rizal

CMYK

Kamis, 30 November 2017

8

Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari KORPRI Ke 46 Provinsi Kepri TANJUNGPINANG (HK) — Dalam rangka memperingati Hari KORPRI ke 46 tahun 2017, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Organisasi dan KORPRI menggelar serangkian kegiatan diantaranya: Senam Sehat dan Donor Darah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan beberapa perlombaan lainnya di halaman Kantor Gubernur Kepri Dompak, Kamis (23/11).

Selajutnya pada (29/11) dilanjutkan dengan upacara, penyerhan hadiah, peresmian koperasi KORPRI dan ditutup dengan berziarah ke makam pahlawan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah yang juga merupakan Ketua KORPRI Kepulauan Riau mengatakan semoga dengan adanya acara ini dapat saling mengeratkan organisasi KORPRI di Provinsi Kepri.

Dan selalu menjadi jembatan yang kokoh dalam melaksanakan tugasnya melayani pemerintah dan masyarakat yang ada di Provinsi Kepri.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kepulauan Riau Any Lindawaty dalam sambutannya mengatakan, acara ini dilakukan untuk dapat mengeratkan dan memantapkan fungsi organisasi KORPRI sebagai pemersatu bangsa. Salah satunya dengan cara meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani kepada seluruh anggota KORPRI yang ada di Kepri.

"Harapan kami dari terselenggaranya acara ini, agar semakin mengeratkan silaturahmi dan kesehatan bagi seluruh anggota KORPRI yang ada di Provinsi Kepri," ungkap Any. Foto dan Narasi : MARZUKI

ZIARAH Ke makam pahlawan

ZIARAH Ke Makam Pahlawan Pusara Bhakti

PERESMIAN Usaha KORPRI

LOMBA tarik tambang

FOTO bersama panitia peringatan Hari KORPRI Ke 46

PEMOTONGAN pita peresmian “Usaha KORPRI” Provinsi Kepri

SEKRETARIS Daerah Provinsi Kepri Selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari KORPRI ke 46

PENYERAHAN hadiah doorprize

PENANDATANGANAN MoU dengan Koperasi Amanah Tuah Bintan PEMBERIAN hadiah kepada atlet anak disabilitas Provinsi Kepri

KEGIATAN donor darah anggota KORPRI

LOMBA terompa bakiak

PEMBERIAN penghargaan kepada ASN purnabhakti

PENYEMATAN lencana kepada ASN berprestasi

FOTO bersama anggota Provinsi Kepri

FOTO bersama penerima penghargaan

CMYK

Editor: Andi, Layout: Mario

7

sambungan

Kamis, 30 November 2017

Berkas Setya Novanto Segera Dilimpahkan JAKARTA (HK) — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan berkas penyidikan untuk tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto, sudah hampir rampung. KPK akan segera melimpahkan berkas penyidikan ke pengadilan.

"Sudah rampung sekitar 90 persen, yang 10 persen saya tidak ingat," katanya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Basaria belum bersedia memastikan kepastian waktu pelimpahan berkas ke pengadilan.

Ia juga enggan mengkonfirmasi percepatan pelimpahan berkas sebagai strategi KPK agar praperadilan Setya gugur.

"Enggak usah pakai strategi.

Praperadilan itu hak tersangka untuk membela diri," ujarnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang mengatur praperadilan akan gugur jika berkas penyidikan sudah diserahkan ke pengadilan.

KPK menetapkan Setya sebagai tersangka korupsi e-KTP pada 31 Oktober 2017 untuk kedua kali. Status tersangka yang pertama gugur setelah hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, mengabulkan gugatan praperadilan Ketua Umum Partai Golkar tersebut pada 29 September 2017.

Setya pun tidak tinggal diam dan kembali mengajukan

praperadilan. Sidang perdana praperadilan akan digelar di PN Jakarta Selatan pada Kamis (30/11) ini pukul 10.00.

Sejumlah saksi yang meringankan pihak Setya Novanto, kata Basaria, belum semuanya dimintai keterangan oleh penyidik KPK. "Kalau sudah, nanti kami usahakan secepatnya," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Maman Imanulhaq, menyebutkan rapat dengar pendapat anggota MKD mengenai kasus Setya Novanto akan digelar dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan besok, lusa, ya, secepatnya lah. Saya akan usul secepatnya," ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (29/11) Politikus Partai Kebangkitan Bangsa juga membantah anggapan bahwa MKD tidak tanggap dan tegas dalam menangani kasus yang tengah menjerat ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

"Dari mulai tanggal 16 (November), kami MKD melakukan rapat dan kami di dalamnya mendiskusikan bagaimana status Setya Novanto ketika sudah menjadi tersangka, bahkan hari ini menjadi tahanan KPK," katanya.

Selasa pekan lalu, MKD mengagendakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi.

Ketua MKD Sufmi Dasco men-

yatakan rapat konsultasi diperlukan karena menyangkut posisi pemimpin DPR. Namun rapat itu batal karena empat fraksi absen, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Terkait dengan penundaan rapat konsultasi yang sudah beberapa kali diagendakan, Maman menyebut hal itu sebenarnya menyalahi aturan. Sebab, kata Maman, konsultasi dengan fraksi-fraksi hanya boleh dilakukan pimpinan DPR, sementara MKD tidak berwenang melakukan hal tersebut.

"Karena MKD isinya orangorang dari fraksi-fraksi, dan seharusnya pendapat anggotaanggota MKD itu yang didengarkan," ucap anggota Komisi VIII itu.

Maman mengakui tujuan Ketua MKD mengadakan konsultasi tersebut tepat, yakni mendengarkan pandangan atas realitas kasus Setya. Namun, menurutnya, mekanismenya bermasalah. "Istilahnya saja, padahal sebenarnya tujuannya benar, yaitu untuk mendengarkan masukan-masukan dari fraksi," tuturnya.

Karena itu, kata dia, rapat tersebut hanya akan mendengarkan pendapat anggota MKD mengenai nasib Setya Novanto.

"Kita hanya ingin mendengarkan dari anggota-anggota MKD yang merupakan representasi dari fraksi," katanya. (tmp/ kcm)“

Kasus Viktor Dianggap Soal Bahasa JAKARTA (HK) — Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, kasus terkait ujaran Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Laiskodat berkaitan erat dengan persoalan bahasa.

Pernyataan Viktor dalam pidatonya mengenai Perppu Ormas dianggap menyinggung kelompok tertentu.

"Ini kan masalah bahasa.

Bahasa itu interpretatif, apalagi menggunakan bahasa lokal di antaranya," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/11).

Dari segi bahasa, kata Tito, mungkin ada pihak yang merasa tersinggung karena Viktor menyebut partai-partai penentang Perppu Ormas sebagai pendukung khilafah. Hal tersebut, kata Tito, sangat berpotensi masuk ranah pidana.

Namun, hal lain yang perlu diperhatikan adalah posisi Viktor sebagai anggota dewan. Tito mengatakan, patut dipertimbangkan adanya hak imunitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Viktor Laiskodat, saat ditemui seusai memimpin apel siaga Garda Pemuda Nasdem di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (1/6).

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pasal 224 ayat 1 mengatur hak imunitas anggota dewan, yakni anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Dengan demikian, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang menentukan apakah Viktor saat itu dalam rangka kerja atau tidak.

"Kalau kita lihat konteksnya ini, pembicaraan ini disampaikan pada rapat Nasdem yang ada di Kupang. Pertanyaannya adalah apakah dia dalam kapasitas sedang menjalankan tugas ke-DPR-annya? Kalau dia menjalankan tugas, maka mendapatkan hak imunitas," kata Tito.

Oleh karena itu, kata Tito, perlu diuji apakah Viktor mengemukakan pernyataannya dalam rangka menjalankan tugas sebagai anggota dewan atau di luar itu. Saat ini, polisi menunggu bergulirnya sidang di MKD terhadap Viktor.

Bareskrim Polri menunda untuk sementara pengusutan laporan terhadap Ketua Fraksi

KPK Telusuri ... keempat sebagai penerima suap adalah Supriono, Ketua Fraksi PAN di DPRD Provinsi Jambi periode 2009-2014.

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Selasa (28/11) di dua tempat, Jakarta dan Jambi. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sebanyak 16 orang dan total uang sekitar Rp 4,7 miliar.

Basaria menyebut sebelum APBD 2018 disetujui, sejumlah anggota DPRD berencana untuk tidak hadir dalam rapat pengesahan. Sebab, pemprov Jambi belum menjanjikan "uang ketok" atau uang pelicin bagi anggota dewan tersebut. Akhirnya uang tersebut dicairkan oleh perusahaan swasta rekanan pemerintah yang kemudian diserahkan oleh anak buah Zumi kepada anggota dewan.

Meski ada permintaan uang pelicin tersebut, Basaria menyebut tidak ada laporan sama sekali dari pihak Pemprov Jambi. Tindakan suap ini, ujarnya,

sambungan Hal. 1 adalah kesepakatan kedua belah pihak, bukan tindak pemerasan dari anggota dewan.

"Kalau sebelumnya ada laporan, tentu OTT ini tidak akan terjadi," kata Basaria.

Diterbangkan Sebanyak lima orang saksi yang sebelumnya ikut diperiksa terkait operasi tangan (OTT) KPK di Provinsi Jambi, akan dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Jakarta, Rabu (29/11) malam.Kelima orang tersebut akan menjalani pemeriksaan lanjutan.

"Saat ini sudah berada di bandara di Jambi menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/11).

Para saksi tersebut yakni dua anak buah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Wahyudi dan Dheny Ivan. Kemudian, Fauzi yang merupakan anak buah Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin.

Selain itu, Rinie yang merupakan staf di Dinas Pekerjaan

Masih Jomblo...

20 hari. Mudah-mudahan dalam 20 hari itu gue udah bisa bawa seseorang lah ke rumah.

Karena itu sudah jadi pertanyaan yang sangat rutin," ujar Tina di Harlequen Bistro, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (29/11). “"Ya kan 20 hari lagi gue nyari. Doain aja. Ya yang penting kira-kira bisa diterima oleh keluarga lah. Kan kita bawa kenalin ke keluarga yang kirakira diterima keluarga dong. Ya

Partai Nasdem Viktor Laiskodat yang masih di tingkat penyelidikan.

Penyidik menunggu putusan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan untuk membuktikan dugaan pelanggaran etik oleh Viktor terkait pidatonya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, alasan polisi menunggu putusan MKD karena ada hak imunitas bagi anggota DPR yang tengah melakukan tugas sebagai anggota Dewan."Karena yang menentukan dia ada pada saat tugas atau tidak, itu kan terkait dengan peran dia sebagai anggota Dewan. Itu yang menentukan MKD," kata Setyo.

Dalam Pasal 224 ayat 1 UU MD3 diatur bahwa hak imunitas anggota dewan, yakni anggota DPR, tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Dengan demikian, MKD yang berwenang menentukan apakah Viktor saat itu dalam rangka kerja atau tidak."Kami menunggu dulu hasil MKD seperti apa," kata Setyo. (kcm)

Umum Jambi. Kemudian, pihak swasta bernama Geni Waseso Segoro.

Musnahkan BB Rinie diduga berupaya memusnahkan barang bukti terkait kasus dugaan suap anggota DPRD Jambi.

Aksi Rinie tersebut diketahui petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) saat mendatangi Kantor Dinas PU Jambi."Saat mendatangi Kantor Dinas PU, tim menemukan RNI sedang memegang berkas di depan alat penghancur kertas," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Menurut Basaria, Rinie diduga berusaha menghancurkan catatan transfer sejumlah uang.

Rinie kemudian dibawa ke Markas Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan.

Di lokasi yang sama KPK menangkap pelaksana tugas Kepala Dinas PU Provinsi Jambi, Arfan. Selain itu, KPK menemukan uang Rp 3 miliar yang disimpan dalam dua buah koper. (tmp/kcm)

sambungan Hal. 1 mudah-mudahan ada lah," tambahnya.

Sementara itu diakui Tina sudah ada kandidat cowok yang akan dibawanya. Namun yang terpenting adalah cowok single.

"Ada temen-temen aja lah semua. Kalau yang deketin, yang intens gimana ya. Kan gue bilang 20 hari ya. Ya ada lah. Kalau ada yang single hajar aja udah," pungkasnya sambil tertawa.

Untuk sementara ini, Tina Toon tak mau terlalu fokus de-

ngan asmara. Ia pun memilih untuk konsentrasi dengan pendidikannya.

Saat kumpul dengan keluarga besar, dara kelahiran 20 Agustus 1993 tersebut sering ditanya soal pacar oleh keluarganya.

Selain soal pacar, sang nenek juga berpesan agar Tina terus melanjutkan pendidikannya.Sebenarnya sekarang Tina lagi dekat sama siapa sih? "Masih jomblo," ungkapnya sambil tertawa. (dtc)

Berkas Korupsi... rah, Hery Suryadi, Direktur PT Jovan Karya Perkasa, Henri Gultom, Ulzana Zizi, penyusun draft dan Yusmawan sebagai distributor.

"Berkas keempat tersangka dugaan kasus korupsi di Umrah tersebut sudah kita kembalikan (P19). Ada beberapa poin yang harus diperbaiki dan dilengkapi kembali oleh penyidik Polda Kepri," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferry Tass SH MHum Msi, Rabu (29/11).

Dalam proses penelitian berkas, lanjut Ferry Tass, pihaknya juga perlu melakukan gelar perkara bersama tim penyidiknya. Hal ini dimaksud, untuk lebih mematangkan pemberkasan itu sebelum kasus itu dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang.

"Prinsipnya kita siap membantu penyidik Polda Kepri, agar berkas keempat tersangka tersebut benar-benar matang (lengkap) pada saat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor nanti," ujar Ferry Tass.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi ini berkaitan dengan adanya penggelembungan harga dan juga barang yang tak sesuai dengan direncanakan. Permainan ini dilakukan oleh empat orang tersangka tersebut, sehingga negara rugi miliaran rupiah.

Guna mengusut tuntas kasus ini, penyidik Ditkrimsus Polda Kepri sudah memeriksa

sambungan Hal. 1 puluhan saksi. Mulai dari saksi yang mengatahui peristiwa, Rektor Umrah, dosen-dosen Umrah dan yang terakhir saksi ahli dari BPKP. Kapolda Kepri, Irjend Pol Sam Budigusdian mengatakan hasil temuan sementara, proyek tersebut banyak terjadi kejanggalan, mulai dari proses pelelangan hingga pembelian barangbarang yang dibutuhkan.

Kejanggalan itu dinataranya pemenang proyek diduga sudah ditentukan. Selain itu terjadi mark up harga barang yang digunakan dalam proyek tersebut.

Kata Kapolda, dalam kasus ini penyidik hanya baru mendalami satu proyek saja yakni pengadaan barang dan sarana studi Kemaritiman tahun 2015 yang dikerjakan PT Kiera Inti Energi dengan DIPA awal sebesar Rp40 miliar.

"Ini baru satu proyek yang sedang diselidiki. Belum lagi dua proyek Umrah lainnya yang diduga melibatkan banyak pihak," kata Kapolda saat ekspos kasus tersebut di Mapolda Kepri beberapa waktu lalu.

Dua proyek lainnya yakni proyek yang dikerjakan PT Jovan Karya Perkasa, Dipanya sebesar Rp30 miliar. Kemudian pada proyek kedua pengadaan barang sarana serta prasarana untuk Studi Alternatif Daerah Kepri TA 2015 dikerjakan PT Azka Indo Teknik, Dipanya sebesar Rp30 miliar.

"Untuk proyek 1, Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi

Minta Cicilan... baik saat di pelabuhan pelantar 1 juga ketika bantuan sampai di Masjid Jam’i Sulthan Lingga.

Ketika barang sampai di masjid, Gubernur turut serta menyusun bantuan yang akan diserahkan esok hari setelah shalat subuh.

Adapun untuk lebih memudahkan penyerahan bantuan, Gubernur lebih memilih untuk bermalam di Masjid Jam’I Sultan Lingga daripada menginap di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga.

Nurdin menyatakan Pemerintah Provinsi Kepri akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lingga serta Perum Bulog serta para distributor agar bisa menyalurkan sembako untuk pengadaan pasar murah. Terkait cicilan pinjaman dan pinjaman lunak yang diharapkan warga korban kebakaran, Gubernur akan mencoba berkoordinasi dengan pihak bank agar memberikan keringanan dan memahami kondisi darurat para korban kebakaran.

Pernyataan Nurdin itu untuk menjawab permintaan warga korban kebakaran. Suryansyah, salah seorang korban kebakaran meminta kepada Gubernur Kepri untuk menggelar pasar murah serta membantu keringanan cicilan pinjaman dari bank yang sudah terlanjur diterima serta memberikan pinjaman lunak untuk kembali memulai usaha.

“Pak Gubernur tolong kami dibantu agar bisa kembali berjualan lagi. Kalau bisa kami juga dibantu agar pihak perbankan dapat memberikan pinja-

sambungan Hal. 1 man lunak untuk modal berusaha,” ujar Suryansyah.

Nurdin menyatakan rasa dukanya atas kebakaran itu dan ia meminta kepada para korban agar sabar menerima musibah ini.

“Saya pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan rasa duka atas musibah ini. Semoga warga yang menjadi korban kebakaran ini bisa kembali bangkit. Kita harus mengambil hikmah dari peristiwa ini,” ujar Nurdin.

Serahkan Bantuan Pada pagi hari, Nurdin menyerahkan secara simbolis bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Wakil Bupati Lingga. Dalam penyerahan itu, Nurdin mengatakan bahwa pemberian bantuan ini merupakan wujud simpati pemerintah terhadap korban.

“Walaupun tidak sama nilainya dengan yang telah terbakar tapi kami berharap bantuan ini bisa membantu korban melakukan aktivitas kedepannya. Semoga ini bermanfaat,” ujar Nurdin saat Penyerahan Bantuan kepada korban kebakaran Kampung Cina, Daik, Lingga melalui Wakil Bupati Lingga yang diawali dengan coffe morning bersama di Masjid Jam’I Sulthan Lingga, Rabu (29/11).

Bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepri untuk korban kebakaran terdiri dari 35 paket Perlengkapan makan, 35 paket Perlengkapan kesehatan keluarga, 35 packs lauk pauk, 35 Matras, 35 tikar, 125 selimut, 35 sandang, 26 paket Perlengkapan sekolah, 200 dus mie instan 200, 250 paket Sembako, 45 buah Daster Batik, 45 buah

Sebulan Ungkap...

Kapolres, narkoba tersebut dibawa menggunakan satu unit speed boad (kapal pancung) lengkap dengan ciri-ciri dan bentuk kapal yang datang dari Malaysia melalui perairan Berakit Kabupaten Bintan.

"Namun karena situasi tidak memungkinkan di Perairan Berakit, Bintan, maka pelaku memilih jalur alternatif lain, dengan memasuki wilayah perairan Tanjungpinang," ucap Kapolres.

Setelah memastikan informasi tersebut, lanjut dia, Satres Narkoba yang dipimpin Kasat AKP Muhammad Djaiz bersama Kaur Bin Ops Ipda Farid Nur Aziz menyusun startegi untuk melakukan penangkapan.

"Tim penangkapan dibagi dua, yakni tim darat dan perairan. Setelah memastikan adanya kapal pancung tersebut, kemudian dilakukan pengejaran dan penangkapan di kawasan Perairan Pelantar II Sulawesi Tanjungpinang. Pada saat ditangkap, di dalam kapal pancung itu ada dua orang tersangka," kata Ardiyanto.

Pada saat penangkapan tersebut, ungkap Ardiyanto, barang bukti narkotika dibungkus dalam tas warna hitam lis orange, satu buah tas warna merah di palka depan pancung "Narkotika itu dibungkus dalam empat kemasan Teh

(BPKP) menemukan kerugian negara yang nilainya mencapai Rp12,4 miliar. Belum lagi kalau nanti pada proyek ke 2 dan ke 3.

Kedua proyek lainnya itu juga akan di usut dan kembangkan," kata Kapolda.

Berdasarkan temuan penyidik, jelasnya, sistim pengerjaan pengadaan barang tersebut bertentangan dengan Perpres No 54 Tahun 2010 dan perubahannya, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan APBN. Dir Krimsus Polda Kepri, Kombes Pol Budi Suryanto menambahkan sebelumnya penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Rektor UMRAH Prof Syafsir Akhlus, sebagai saksi dalam kasus tersebut.

"Rektor diperiksa sebagai saksi pada proyek 1 (pertama).

Sedangkan untuk 2 proyek lainnya, kami masih menunggu hasil dari tim audit BPKP," jelasnya.

Kata Budi dalam kasus ini penyidik telah memeriksa sebanyak 61 orang. Mereka diantaranya sebanyak 9 saksi dari Umrah, Kemenristek Dikti 3 orang, Dirjen Kemendikbud 3 orang, Unnes 4 orang. Kemudian, dari PT Baya, PT Daham, dan dari PT Inca sebanyak 6 orang, dari PT BMKU 14 orang. Lalu, dari kelompok kerja (Pokja) ada 5 orang, peserta lelang 4 orang, dari asuransi 3 orang, dari Bank Jatim 1 orang, dari PPHP 4 orang, serta pihak perusahaan lainnya sebanyak 5 orang," paparnya. (nel)

Sarung, 45 paket Perlengkapan dapur, 12 paket pakaian dan ratusan pakaian layak pakai.

Selain itu, Gubernur juga menyerahkan uang tunai yang diamplop untuk diserahkan kepada 35 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban kebakaran. Bantuan dari Provinsi Kepri ini selanjutnya akan didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga kepada yang berhak menerimanya.

Setelah penyerahan bantuan, Nurdin bergegas ke lokasi kejadian untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat yang terkena musibah kebakaran. Kepada warga yang menjadi korban yang ditemui di lokasi kejadian Gubernur menghimbau untuk tetap berhatihati dan waspada agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Sekecil apapun yang namanya api harus kita waspadai dan kita cegah agar tidak melengahkan kita,” katanya.

Adapun pada kejadian ini jumlah bangunan yang terbakar sebanyak 59 unit yang terdiri dari 48 toko, 4 tempat tinggal, 4 gudang, 1 pos kamling dan 2 penginapan. Ikut terbakar sepeda motor sebanyak 13 buah. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 53 miliar dengan rincian 10 miliar lebih untuk kerugian berupa materi dan 42 miliar lebih untuk bangunan.

Sejauh ini, penyebab pasti kebakaran yang melanda pertokoan mayoritas warga Tionghoa yang terdiri dari 35 KK ini belum diketahui secara pasti.

Namun, dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat adanya korsleting pada arus listrik. (r)

sambungan Hal. 1 Merk Guanyiwang. Isinya berupa sabu-sabu yang dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus plastik bening pil ekstasi dengan tiga jenis warna.

Kemudian kedua tersangka berserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjungpinang guna penyelidikan lebih lanjut," ujar Ardiyanto.

Diterangkan, adapun barang bukti yang disita saat itu adalah 6 bungkus teh China GuanyiWang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, satu paket pil ekstasi warna pink berlogo B sebanyak 874 butir, satu paket pil ekstasi warna orange sebanyak 891 butir, satu paket pil ekstasi warna abu-abu sebanyak 100 butir.

Selain itu, satu unit boat pancung warna biru lis merah dengan mesin merk Yamaha Enduro 40 PK, dua tas dan 3 unit handphpone dalam tas tersebut.

"Jumlah keseluruhan barang bukti narkotika tersebut, yakni 5,58 kg sabu dan 1.900 pil ekstasi. Dari pengakuan tersangka mereka akan mengedarkannya di luar Kepri," katanya.

Perbuatan kedua tersangka, kata Kapolres, dapat dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 Juncto Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hu-

kuman maksimal hukuman mati dan minimal 6 tahun penjara, serta denda sebesar Rp 10 miliar ditambah sepertiganya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 5,6 kilogram sabu seharga sekitar Rp11 miliar dan 1.900 butir ekstasi senilai Rp570 juta gagal beredar di Tanjungpinang.

Narkoba tersebut disita polisi dari dua tersangka yang ditangkap di kawasan Jalan Potong Lembu, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Senin (27/11) sekitar pukul 00.30 WIB. Barang haram itu disembunyikan kedua tersangka di pompong (speed boad) di Perairan Pulau Penyengat.

Informasi di lapangan, sebanyak 5,6 kilogram sabu-sabu tersebut dibungkus dalam kemasan plastik.Jika harga jual 1 kilogram sabu dibandrol Rp2 miliar X 5,6 kilogram = Rp11 miliar lebih. Sementara ekstasi sebanyak 1.900 butir sudah dikemas rapi siap edar. Jika harga jual satu butir ekstasi dibandrol Rp300.000 X 1.900 butir = Rp570 juta.

Menurut sumber yang layak dipercaya, polisi mengungkap kasus ini melalui pengintaian yang cukup cermat dan ketat.

Sebab berdasarkan informasi masyarakat kalau kedua tersangka disebut-sebut sebagai jaringan internasional dan masuk ke wilayah Tanjungpinang.***

CMYK

Kamis, 30 November 2017

Batam Kota Masih Memimpin BATAM (HK) — Atlet-atlet Kecamatan Batam Kota masih mendominasi dalam pengumpulan medali pada Pekan Olahraga Kota (Porkot) Batam 2017. Sampai, Rabu (29/11) pukul 21.00 WIB tadi malam, Batam Kota berhasil me-

Sagulung Juara Umum Selam

ngumpulkan 26 emas, 23 perak, 15 perunggu dengan total 64 medali.

Menyusul di posisi kedua Sei Beduk dengan 18 emas, 9 perak, 14 perunggu dengan total 41 medali. Sedangkan

Batam Kota ... Hal. 10

BATAM (HK) — Kecamatan Sagulung berhasil merebut juara umum pada cabang olahraga selam yang diselenggarakan di kolam renang Sekolah Harapan Utama, Batam Centre.

9

Sekupang Juara Umum Tinju

Atlet-atlet Sagulung berhasil mengumpulkan 3 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Sedangkan tempat kedua diduduki oleh Kecamatan

Sagulung Juara ... Hal. 10

Raih 2 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu BATAM (HK) — Petinju Kecamatan Sekupang berjaya pada Pekan Olahraga Kota (Porkot) Batam 2017 dengan merebut 2 emas, 1 perak, dan 1 pe-

runggu dengan total 4 medali. Dengan begitu, Sekupang berhasil menjadi juara umum.

Sekupang ... Hal. 10

Dewan Pertanyakan Pengawasan TKA Terkait Dugaan PT SMOE Pekerjaan TKA Ilegal BATAM (HK) — Anggota Komisi IV DPRD Batam, Marlon Brando Siahaan mempertanyakan bagaimana pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan oleh pihak terkait, terutama Kantor Imigrasi Batam.

Dedi Manurung Liputan Batam Pertanyaan tersebut muncul, menyusul adanya dugaan

PT SMOE memperkerjakan sejumlah TKA tanpa ditunjang izin yang memadai.

Dalam penjelasannya ke awak media, politisi Gerin-

dra itu mengaku kaget adanya beberapa pekerja asing bebas masuk bekerja tanpa ada pengawasan ketat dari Imigrasi Batam.

"Menjadi pertanyaan besar kita seperti apa pengawasan dari Imigrasi Batam, kenapa bisa TKA bebas masuk bekerja di Indonesia tanpa dokumen yang jelas. Inilah yang kita sayangkan untuk pengawasan Imigrasi Batam," ujarnya

Marlon saat dikonfirmasi, Rabu (29/11) siang.

Jika keberadaan TKA tersebut terbukti tidak mengantongi dokumen lengkap, lanjutnya, maka telah terjadi sejumlah pelanggaran hukum dan juga adanya kebocoran penerimaan dari retribusi TKA. "Sebenarnya tak masalah jika mereka kerja di Indonesia. Namun dengan syarat harus didampingi 3 orang

tenaga kerja lokal dan 1 tenaga kerja asing. Dan juga kalo mereka membayar pajak ke kas negara, akan tetapi harus diawasi terus kinerja mereka," ungkapnya lagi.

Namun kalau mereka masuk ke Indonesia dengan visa berkunjung sementara mereka bekerja, itu menurutnya sudah salah total. Itu harus segera dipulangkan

Dewan Pertanyakan ... Hal. 10

Pemko Percepat Lelang Proyek 2018 BATAM (HK) — Proyek-proyek Pemerintah Kota Batam (Pemko) untuk APBD 2018 sudah mulai dilelang awal Desember mendatang. Percepatan lelang proyek ini bertujuan agar proses pelaksanaan pembangunan berjalan lebih cepat dan tidak terburu-buru

jelang akhir tahun.

Walikota Batam, Muhammad Rudi telah perintahkan jajarannya untuk segera mempersiapkan berkas lelang masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Sekarang siapkan. Le-

lang seminggu lagi. Setelah pengesahan dari Pak Gubernur, kembali ke DPRD, beri nomor, jalan," kata Rudi di Kantor Walikota Batam, Senin (27/11).

Ia menjelaskan secara

Pemko Percepat ... Hal. 10

HUMAS ATB

TINJAU PIPA — Tim produksi ATB saat memeriksa area aerator IPA Mukakuning beberapa waktu lalu. Apabila terdapat air berbuih putih dan tidak berbau ditempat pelanggan cukup didiamkan sesaat.

Cukup Didiamkan Sesaat Sebelum Digunakan

Air ATB Berbuih Disebabkan Tekanan Air Tinggi BATAM (HK) — Sebagian besar pelanggan PT Adhya Tirta Batam (ATB) mungkin masih bertanya-tanya kenapa suplai air bersih yang ada di tempat pelanggan terkadang berbuih dan ber-

warna putih. Hal ini biasanya dapat dilihat secara fisik saat kran air di buka dan saat air di dalam penampungan.

"Kondisi air berbuih tersebut biasanya lebih disebabkan oleh tinggin-

ya tekanan air di dalam pipa, umumnya terjadi saat minim pemakaian air terutama pada malam hari," ujar Enriqo Moreno, Corporate Communication Manager ATB, Selasa (28/11).

Meski kondisi air yang diterima pelanggan berbuih putih, air tersebut tetap aman di gunakan untuk menunjang aktifitas.

Air berbuih sifatnya han-

Air ATB... Hal. 10

Pertamina Segel 3 Selang Pompa SPBU Disinyalir Sepi Peminat Pertalite BATUAJI (HK) — Tiga selang pompa (nozzle) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tanjung Uncang, Batuaji, disegel oleh Pertamina cabang

Batam. Penutupan tersebut disinyalir karena keberadaan pompa pengisian tersebut sepi peminat BBM jenis Pertalite.

Karena sepi peminat

Pertralite, pengelola SPBU tersebut tak mau menjual minyak Pertalite sehingga Pertamina Batam menyegel selang pompanya, sejak sebulan lalu. Dimana ketiga pompa yang disegel tersebut, satu untuk pompa

mobil dan dua untuk pompa kendaraan roda dua.

Pimpinan SPBU Tanjung Uncang Batuaji, Sumardi mengatakan ketiga selang pompa disegel oleh

Pertamina Segel ... Hal. 10

CMYK Editor: Amir Yunus, Layout: Hestu Purwanto

Liputan Batam

10

Batam

Kamis, 30 November 2017

Pertamina Segel ....

sambungan Hal. 9

IST

TIM produksi ATB saat memeriksa area aerator IPA Mukakuning beberapa waktu lalu. Apabila terdapat air berbuih putih dan tidak berbau ditempat pelanggan cukup didiamkan sesaat, foto hanya ilustrasi.

Pertamina pada bulan lalu. Dan sampai sekarang juga belum dibuka.

"Itu disegel bukan karena kami membuat kesalahan atau melanggar ketentuan yang ada. Karenanya kita juga bingung kok sampai sekarang belum juga dibuka," ujarnya Sumardi ke awak media, kemarin.

Dijelaskan, bahwa pihaknya sempat membuka selang khusus BBM jenis Pertalite, akan tetapi hanya uji coba selama sebulan.

Habis itu tak lama kemudian malah disegel dan dikunci hingga tak bisa dibuka lagi.

"Sudah dikunci dan tak bisa dibuka lagi," katanya lagi.

"Ada tiga pompa minyak yang disegel. Dua pompa ditempat pengisian motor dan satu pompa ditempat pengisian mobil. Memang kami punya 3 tangki dan tak ada tangki khusus Pertalite karena sepi peminatnya," katanya.

Ditanya mengenai membludaknya pembeli dengan jerigen di SPBU tersebut, Sumardi juga membenarkan jika untuk pembeli dengan jerigen sudah memiliki rekomendasi dari Dinas Perdagangan. Dan kebanyakan pembelinya dari Pulau-pulau dan pengusaha UKM. "Kalo itu sudah punya surat rekomendasi dari dinas terkait. Pembelinya juga kebanyakan dari pulau-pulau dan nelayan serta yang memiliki usaha UKM. Terus terang kami tak terima pembeli yang tak ada suratnya," terangnya ke awak media.

Untuk saat ini di SPBU Tanjunguncang katanya, memang kami masih kekurangan sarana dan fasilitas untuk memasok minyak jenis petralite, sebab di SPBU itu belum tersedianya bak penampungan untuk minyak jenis petralite.

"Sementara yang ada

Batam Kota ....

Emas

Perak

Perunggu Total

1. Batam Kota 26 2. Sei Beduk 18 3. Batu Aji 17 4. Bengkong 15 5. Lubuk Baja 13 6. Sekupang 13 7. Nongsa 10 8. Sagulung 9 9. Batuampar 9 10. Bulang 4 11. Galang 2 12. Belakang Padang 1

23 9 14 14 10 15 18 21 6 1 3 3

15 14 10 15 26 14 17 22 18 4 7 4

64 41 41 44 49 42 45 52 33 9 12 8

Total

137

166

440

137

Pemko Harap BP Alokasikan Lahan untuk Sekolah BATAM (HK) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam Kepulauan Riau berharap Kepala Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam yang baru, Lukita Dinarsyah Tuwo, bersedia mengalokasikan lahan untuk sekolah.

"Mudah-mudahan, dengan Pak Lukita, ada lahan pendidikan yag diserahkan ke kami," kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam, Rabu (29/11).

Selama ini pembangunan sekolah di Kota Batam terkendala pengadaan lahan, karena hak alokasi tanah di pulau utama dimiliki BP Kawasan Batam.

Rudi juga berharap, lahan untuk pendidikan dari BP Kawasan Batam nantinya sudah matang, tidak perlu pemotongan dan penimbunan lagi.

"Tidak perlu pangkas, potong gunung," kata Wali Kota.

Ia menyatakan Batam membutuhkan sekolah-sekolah baru. Perbandingan jumlah sekolah tidak seimbang dengan angka kebutuhan anak sekolah yang terus melonjak.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengakui, ada sejumlah pembangunan

sekolah yang mangkrak dan belum dapat difungsikan.

Padahal, kota itu membutuhkan tambahan sekolah.

Menurut Wali Kota, pembangunan terhenti akibat perpindahan organisasi perangkat daerah yang menanganinya. Awalnya infrastruktur sekolah dikerjakan Dinas Pendidikan, kemudian dialihkan ke Dinas Tata Kota, lalu

dikembalikan kembali ke Dinas Pendidikan.

"Mangkrak, karena dulu ada perubahan OPD yang menangani. Serah terima tidak sempurna," kata Wali Kota.

Wali Kota juga menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan aturan terkait anggaran untuk pendidikan. Minimal sebanyak 20 persen total

APBD untuk pendidikan.

Bahkan, kata dia, alokasi anggaran pendidikan sempat menyentuh 28 persen beberapa tahun lalu.

"Sebanyak 20 persen tidak semua fisik, gaji mereka semua tertumpu di situ.

Sebetulnya jumlah sekolah yang dibangun tidak seimbang dengan jumlah kelahiran, akibat kurang dana," kata Wali Kota. (ant)

DOK HALUAN KEPRI

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi didampingi tim kerjanya meninjau langsung proyek pelebaran jalan di bilangan Nagoya, beberapa waktu lalu.

sambungan Hal. 9

Perolehan Medali Sementara Porkot Batam 2017 Sampai, Rabu (29/11/2017) Pukul 21.00 WIB

No Kecamatan

hanya untuk menampung minyak jenis premium dan solar serta pertamax saja," ujarnya lagi.

Sementara itu, Rudi Ariffianto, selaku manager Communication and CSR MOR I mengatakan bahwa SPBU Tanjung Uncang, Batuaji masih tetap beroperasi.

Dijelaskan, bahwa 3 nozzle Premium yang tidak aktif kembali. Namun sehubungan dengan nozzle Premium yang tidak beroperasi dikarenakan Pertamina merespons ekspektasi konsumen, dimana banyak yang beralih untuk menggunakan BBK seperti Pertamax Turbo.

Dan perubahan pola konsumsi terlihat dari rata-rata konsumsi harian Premium yang mengalami penurunan sebesar 13% tahun ini dibandingkan dengan tahun 2016 kendati tidak ada pengurangan pasokan Premium ke SPBU tersebut.

Dari hasil pantauan dilokasi, jika pengendara motor dan mobil sempat karna kedatangan para awak media untuk mengabaikan foto selang Pom Bensin tersebut. Namun aktivitas pengisian minyak di SPBU tetap berjalan normal.

Akan tetapi terlihat hanya 3 selang pompa minyak yang berfungsi yakni, pompa minyak jenis Pertamax, pompa jenis solar dan premium. (ded)

Sumber: Panitia Porkot Batam 2017

Sagulung Juara ....

Sekupang dengan 1 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Sedangkan atlet-atlet Kecamatan Bulang berhasil mengumpulkan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu.

sambungan Hal. 9 Diketahui untuk cabang olahraga ini, selain tiga kecamatan diatas, juga diikuti oleh tiga kecamatan lainn, yakni, Batam Kota yang berada di posisi

Sekupang ....

Peringkat dua diduduki oleh Kecamatan Batuampar dengan 2 emas dan 1 perunggu dengan total 3 medali. Sementara peringkat tiga diraih oleh Kecamatan Batuaji dengan 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu,

urutan ketiga diduduki oleh Kecamatan Batuaji dengan 17 emas, 14 perak, dan 10 perunggu dengan total 41 medali.

Sampai tadi malam, sebagian besar cabang olahraga sudah diperlombakan. Bahkan telah ada cabang olahraga yang sudah selesai dipertandingkan, seperti, bridge, bola basket, karate, drumband, tenis meja, panahan, sepak takraw, binaraga, atletik, tarung derajat, renang, kempo, panjat tebing, taekwondo, balap sepeda, dan catur.

Untuk perolehan medali sementara Porkot Batam 2017 secara keseluruhan, dapat dilihat pada tabel. (r)

empat dengan 1 emas dan 1 perunggu, lalu, Batuaji dengan 1 perak dan 3 perunggu. Dan terakhir, Kecamatan Lubuk Baja dengan 1 perak. (r)

sambungan Hal. 9 dengan total 3 medali.

Cabang olahraga tinju pada Porkot Batam 2017 ini diikuti oleh delapan kecamatan. Selain tiga besar di atas, kecamatan lainnya, Lubuk Baja berhasil mendapatkan 1 emas dan

1 perunggu. Lalu, Nongsa dengan 2 perak dan 1 perunggu. Selanjutnya, Galang dengan 1 perak 2 perunggu. Kecamatan Sagulung dengan 1 perak dan 2 perunggu. Dan terakhir, Bulang 3 perunggu. (r)

Polemik Sengketa Lahan Baloi Kolam

Solusi Sebelum Adanya Penggusuran

NET

SUASANA kisruh di Baloi Kolam, beberapa waktu lalu. Masyarakat tersulut emosi karena adanya selebaran perintah pengosongan lahan dari pihak perusahaan.

BATAM (HK) — PT Alfinky Multi Berkat (AMB) pihak yang mengklaim selaku pemilik lahan seluas 9,3 hektare di RT 003 RW 10, Baloi Kolam, Batam Kota, meminta peran aktif tokoh masyarakat dan perangkat RT RW setempat untuk mengarahkan masyarakat berbesar hati menerima tawaran terakhir berupa uang sagu hati ataupun kaveling sebelum dilakukan penertiban yang dijadwalkan 3 Desember

mendatang.

Humas PT Alfinky Multi Berkat, Jamaludin mengatakan, manajemen PT AMB sudah menyediakan dua solusi, yakni uang sagu hati yang akan diberikan berkisar Rp7 sampai 10 juta dan toleransi bagi rumah tertentu akan diberikan senilai Rp12 juta atau bagi warga yang lebih memilih kaveling akan disediakan kaveling sebanyak 420 kaveling siap hun di daerah Sambau, Nongsa.

"Lewat tanggal 3 Desember 2017, uang sagu hati maupun kaveling yang di tawarkan oleh manajemen PT AMB tidak akan berlaku lagi. Kita sudah berkoordinasi dengan Tim Terpadu Pemko Batam, kalau lewat per 3 Desember 2017, kita serahkan semuanya kepada Tim Terpadu," ujar Jamaludin, saat jumpa pers di Hotel Harmoni One Batam Centre, beberapa waktu lalu.

Menurut Jamaludin, kebijakan manajemen PT AMB untuk memberikan tawaran uang sagu hati dan kaveling kepada warga Baloi Kolam RT 003 RW 10, sudah sangat manusiawi.

Karena rumah liar juga merupakan persoalan dan tanggung jawab Pemerintah.

Untuk itu Ia berharap di minggu-minggu terakhir ini warga Baloi Kolam timbul kesadaran yang rasional dan tidak terprovokasi dengan pihak lain.

"Kita juga akan meren-

Air ATB ..... ya sementara, pelanggan cukup mendiamkan atau membiarkan sesaat maka buih putih tersebut akan hilang dengan sendirinya.

"Air berbuih putih di tempat pelanggan cukup di diamkan sesaat, setelah didiamkan air akan kembali jernih. Air tersebut tetap aman digunakan untuk aktifitas sehari-hari karena tidak berbahaya," jelas Enriqo.

Kondisi suplai air berbuih yang diterima pelang-

sambungan Hal. 9 gan tersebut biasanya juga dialami oleh pelanggan dengan lokasi yang berada dekat dengan suplai dari Instalasi Pengolahan Air (IPA). Hal tersebut di pengaruhi oleh tekanan air yang cukup kuat yang diterima pelanggan.

Sementara itu, pelanggan yang berada jauh di ujung pipa lebih jarang mendapatkan suplai air berbuih. Namun saat kondisi-kondisi tertentu seperti saat malam hari dimana pelanggan lebih se-

dikit menggunakan air, tekanan air ke pelanggan akan tetap kuat.

Air berbuih putih juga sering di asumsikan pelanggan akibat bercampurnya klorin di dalam air.

Banyak juga pelanggan air bersih ATB menyampaikan keluhan terkait air berbuih putih kepada bagian pelayanan ATB. Padahal klorin tidak berwarna, klorin tidak merubah warna air dan tidak memberi warna pada air. Klorin han-

Pemko Percepat .... aturan memang harus menunggu APBD disahkan menjadi peraturan daerah.

Namun karena lelang juga membutuhkan proses, tidak masalah jika berjalan lebih dulu.

"Tidak tunggu itu boleh, asal tidak lari dari KUA-

ya berbau yang akan segera hilang dengan cepat.

"Kami terus memberikan himbauan dan edukasi ke pelanggan terkait suplai air berbuih ini dalam banyak kesempatan, baik saat ada kunjungan warga ke IPA, melalui layanan call centre di (0778) 467111 hingga layanan media sosial seperti facebook, twitter dan lainnya, setelah mendapat penjelasan baru banyak pelanggan mengetahui hal tersebut," tegas Enriqo. (*)

sambungan Hal. 9 PPAS yang sudah disahkan DPRD. Ini by process, pengikatnya tunggu pengesahan DPRD yang ada nomor itu," ujarnya.

Rudi berterimakasih kepada DPRD Kota Batam yang cepat mengesahkan APBD 2018. Tak seperti

tahun berjalan, yang pengesahan APBD-nya terlambat hingga Januari.

"Ini pecah rekor. 24 November sudah diketok. Terima kasih pada Ketua DPRD yang telah memimpin dan sahkan APBD 2018," kata dia.

Dewan Pertanyakan .... dengan tanggungjawab pihak Imigrasi Batam. Kepada dinas terkait seperti dinas KetenagaKerjaan Provinsi Kepri juga harus aktif mengawasi mereka.

"Jika memang visa mereka kunjungan tapi malah bekerja di Indonesia, sebagai aturan sudah salah dan fatal. Mereka juga harus segera dipulangkan ke negaranya jangan sampai benturan di lapangan, dan

canakan pemutusan suplai listrik dan air dalam waktu dekat ini. Dan kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan, manajemen PT AMB membuka ruang," kata Jamaludin.

Sementara itu, Kepala Tim Terpadu Pemerintah Kota Batam, Syuzairi, saat di konfirmasi awak media akan adanya rencana penertiban ulang di wilayah RT 003 RW 10 Baloi Kolam sesudah tanggal 3 Desember 2017, tidak terlalu berkomentar banyak terkait penertiban. Menurutnya secara prosedural tetap mengarah kepada regulasi dan aturan yang berlaku.

"Nanti tunggu tanggal mainnya ajalah, tidak mungkin saya memutuskan sendiri tanpa adanya pertimbangan dari forum FKPD. Kita harus melihat aspek hukum yang berlaku dan benar sesuai dengan jalur hukum," katanya. (r/ays)

ini tanggungjawabnya pihak Imigrasi kota Batam serta dinas Ketenagakerjaan Provinsi," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam Lucky Agung Binarto saat dikonfirmasi mengaku sudah mempelajari keberadaan tenaga kerja asing di PT SMOE tersebut. Namun, belum dapat melakukan tindakan karena belum

APBD Batam 2018 disepakati sebesar Rp 2,629 triliun. Angka tersebut naik Rp 78 miliar dibanding APBD 2017 senilai Rp 2,552 triliun. Pendapatan diproyeksi sebesar Rp 2,541 triliun. Sedangkan belanja Rp 2,627 triliun. (mc)

sambungan Hal. 9 mendapatkan data lengkap atas keberadaan TKA asal Cina itu.

"Informasi ini sedang pelajari. Setelah kami mendapatkan bukti dan data hasil penyidikan, barulah kita bisa bergerak untuk melakukan penangkapan ke PT SMOE dengan tim kerja," Kalau nanti terbukti, ujar Kakanim Batam, mereka yang telah melaku-

kan tindak pelanggaran akan diberikan sebuah sanksi sesuai ketentuan UU Keimigrasian dan Ketenagakerjaan.

Apakah nantinya akan dideportasi, Lucky Agung mengatakan, "Setelah disidik dan ditemukan adanya pelanggaran oleh penyidik ketenagakerjaan, baru bisa urusan pendeportasian kita dilakukan," pungkasnya. ***

Editor: Amir Yunus, Layout: Hestu Purwanto

CMYK

11

Karimun

Kamis, 30 November 2017

Tersangka Korupsi Moro Dipindahkan KARIMUN (HK) — Dua tersangka dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Moro, yakni Kepala Puskesmas Moro dr Ridwan dan bendaharanya Ade Agus Suwarman dipindahkan dari Rutan Klas IIB Tanjungbalai Karimun ke Rutan Klas IA Tanjungpinang, Rabu (29/11) pagi.

Ilham Liputan Karimun Dr Ridwan dan Ade merupakan dua tersangka yang tersangkut kasus dugaan korupsi dana JKN melalui program Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Moro dengan kerugian negara sekitar Rp608 juta. Dengan rincian, tahun anggaran 2015-2016 sebesar Rp466 juta lebih dan tahun anggaran 2017 sebesar Rp141 juta lebih.

Kedua tersangka diba-

wa ke Tanjungpinang menggunakan kapal SB Karunia Jaya sejak pukul 07.30 WIB dan tiba lokasi sekitar pukul 10.30 WIB. Keduanya langsung dititipkan di Rutan Klas IA Tanjungpinang sekitar pukul 10.45 WIB. Sekitar pukul 12.00 WIB, berkas keduanya sudah berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang.

Saat proses pemindahan dari Karimun ke Tanjungpinang, keduanya mendapat pengawalan dari petugas dan penyidik di Ke-

jaksaan Negeri Karimun Cabang Moro. Keduanya menggunakan rompi warna oranye, dr Ade menggunakan rompi dengan nomor 11 sementara Agus menggunakan rompi nomor 7.

Sebelum pemindahan kedua tersangka ke Rutan Tanjungpinang, penyidik Kejaksaan Negeri Karimun Cabang Moro menyerahkan berkas ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejari Karimun pada Jumat (24/11). Setelah berkas tahap II dinyatakan lengkap atau P-21, penyidik kemudian menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejari Karimun, Senin (27/11).

"Tadi pagi (kemarin) kami telah memindahkan kedua tersagka dari Rutan Klas IIB Tanjungbalai Karimun ke Rutan Klas I Tanjungpinang. Berkas kedua tersangka telah dinyata-

Ada Taman Bermain di Depan RSUD

ILHAM/HALUAN KEPRI

KADIS KPPK Karimun Rosmwati dan Ketua TP4D Kejari Nico Fernando meninjau proyek taman hijau di depan RSUD HM Sani.

KARIMUN (HK) — Ruang terbuka hijau yang dilengkapi taman bermain semakin bermunculan di Karimun.

Salah satunya berada di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HM Sani atau di tepian bantaran danau dekat pertigaan rumah sakit plat merah tersebut.

Taman itu luasnya sekitar 1,7 hektar persegi.

Taman tersebut masih baru. Bunga yang ditanam di taman tersebut juga baru mulai tumbuh. Di tengahtengah taman disediakan lapangan terbuka yang bisa difungsikan untuk bermain bagi anak-anak. Di beberapa bagian taman, dilengkapi bangku-bangku sebagai tempat duduk. Pepohonan di pinggir jalan juga diberi pembatas sebagai tempat duduk bagi masyarakat.

Tim Dinas Kawasan Pemukiman Perumahan dan Kebersihan Karimun bersama Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Karimun turun untuk meninjau pengerjaan akhir dari taman tersebut. Pemkab maupun Kejari Karimun mengecek pengerjaan terakhir dari proyek senilai Rp-

480 juta tersebut.

Kepala Dinas Kawasan Pemukiman Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Karimun Rosmawati, Rabu (29/ 11) mengatakan, taman bermain dan ruang terbuka hijau di depan RSUD HM Sani itu mulai dikerjakan sejak Agustus hingga November 2017.

Pengerjaan taman tersebut sudah dilakukan serah terima pekerjaan atau provisional hand over (PHO) pada 27 November 2017 lalu.

"Proses pengerjaan proyek taman itu sudah selesai.

Bahkan sudah dilakukan PHO pada hari Senin, 27 November kemarin. Proses PHO juga sudah disaksikan oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Karimun. Tim TP4D Kejari Karimun hanya mengingatkan kepada kontraktor untuk merawat taman tersebut selama masa pemeliharaan," ungkap Rosmawati.

Kata Rosmawati, berdasarkan aturan perundang-undangan, sekitar 30 persen dari seluruh wilayah suatu daerah harus menyediakan ruang terbuka bagi publik. Sementara, untuk Karimun baru beberapa lokasi yang dijadikan sebagai taman bermain, se-

perti di Jalan Poros dan kawasan Coastal Area.

"Kita akan mencari lokasi lain yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka publik. Tentu saja, lahan yang akan digunakan itu merupakan tanah pemerintah. Sehingga, tidak akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Ke depan, taman hijau atau ruang terbuka ini akan semakin dilebarkan," tutur Rosmawati.

Sementara, Ketua TP4D Kejari Karimun Nico Fernando menambahkan, pihaknya selalu rutin turun melakukan pengawasan ke sejumlah proyek fisik yang diminta untuk dilakukan pendampingan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti pendampingan proyek ruang terbuka hijau di depan RSUD HM Sani.

"Saat meninjau taman atau ruang terbuka hijau di depan RSUD ini, kami selalu mengingatkan kepada kontraktor atau pengawas proyek agar mengerjakan proyek sesuai dengan kontrak kerja. Jangan sampai pengerjaannya asal jadi atau terlambat. Sehingga, tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," ungkap Nico.

Kata Nico, secara keseluruhan pengerjaan proyek taman di depan RSUD HM Sani itu sudah cukup bagus.

Hanya ada sedikit kekurangan karena faktor alam. Kalaupun ada sedikit kekurangan disana-sini, pihaknya sudah meminta kepada pihak kontraktor pelaksana untuk membenahi kekurangan itu. (ham)

TERSANGKA DIPINDAHKAN — Kepala Puskesmas Moro dr Ridwan dan bendaharanya Ade, tersangka korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Moro saat digiring penyidik Cabjari Moro di pelabuhan Tanjungpinang, Rabu (29/11).

ILHAM/HALUAN KEPRI

kan lengkap atau P-21 dan kami juga sudah menyerahkan barang bukti serta tersangka atau tahap II ke penuntut umum," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Karimun di Moro, Edi Sutomo, Rabu (29/11).

Menurut Edi, kedua tersangka telah menghuni sel tahanan di Rutan Karimun sekitar 40 hari sebagai tahanan titipan Cabjari Ka-

CMYK

rimun di Moro, tepatnya sejak 18 Oktober hingga 29 November 2017. Setelah kedua berkas dinyatakan lengkap, keduanya kemudian dipindahkan ke Rutan Tanjungpinang untuk menunggu proses persidangan di Pengadilan Tanjungpinang.

Kepala Puskesmas Moro dr Ridwan dan bendaharanya Ade ditetapkan se-

bagai tersangka oleh penyidik Cabjari Moro sejak awal Juni 2017 lalu. Dugaan korupsi yang dilakukan kedua tersangka berawal dari laporan masyarakat setempat. Warga merasa curiga, ketika merasa ada keterbatasan dalam hal peralatan kesehatan, obat-obatan dan kurangnya pelayanan Puskesmas Moro.

Padahal, untuk Kabupaten Karimun, Puskesmas Moro merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menerima JKN kapitasi dari BPJS Batam setiap bulannya menerima dana sebesar Rp50 juta sampai Rp55 juta per bulan. Namun, anggaran sebesar itu diduga disalahgunakan oleh kedua tersangka. ***

Dua Pengendara Tabrakan di Kundur KARIMUN (HK) — Dua pengendara sepeda motor Yamaha Vega nopol BP 6943 KE dan sepeda motor Honda Beat Street BP 2793 MK tabrakan di Jalan Sunaryo, Kilometer 05, Kelurahan Tanjungbatu Barat, Kecamatan Kundur, Rabu (29/11) pagi. Pengendara motor Yamaha Vega, Safarilis mengalami luka berat.

Kapolsek Kundur Kompol Wisnu Edhi Sadono mengatakan, peristiwa itu bermula ketika sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Eka Rian Sapito datang dari arah Sawang menuju Tanjungbatu Kota. Sesampainya di Jalan Sunaryo, tiba-tiba menabrak sepeda motor Yamaha Vega dikendararai

Safarilis yang berada di depannya.

"Kedua sepeda motor itu datang dari arah Sawang menuju Tanjungbatu Kota. Namun, begitu sampai di Jalan Sunaryo, tibatiba saja sepeda motor yang dikendarai Eka Rian Sapito menabrak sepeda motor yang dikendarai Safarilis yang memboncengi Zulhairin. Akibatnya, Safarilis mengalami luka berat," ungkap Wisnu.

Kata Wisnu, karena luka yang dialami Safarilis cukup serius, maka korban yang sebelumnya dirawat di Puskesmas Tanjungbatu akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HM Sani. Saat ini, kedua sepeda motor

yang terlibat kecelakaan sudah diamankan di Mapolsek untuk kepentingan penyidikan.

Kecelakaan antar sepeda motor di Kundur sudah yang kesekian kalinya terjadi, sebelumnya dua unit sepeda motor jenis Honda Mega Pro BP 2869 KM dan Honda Beat BP 3394 MK terlibat kecelakaan di Jalan Raya Seisebesi, Tanjungbatu, Kundur, Senin (23/10) malam. Dua pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka berat dan ringan.

Keduanya dirawat di rumah sakit berbeda.

Edi Suriawan yang mengendarai Honda Mega Pro mengalami luka robek dan patah tulang bagian kening, dia terpaksa

dirawat di RSUD HM Sani. Sementara, Husaini dan Siti Jariah yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat mengalami luka pada kening dan dijahit, lecet pada lutut kiri dan kanan serta benjol dan memar di bagian kepala.

Wisnu menyebut, beberapa ruas jalan di Kundur memang rawan kecelakaan. Untuk itulah, dia menghimbau kepada masyarakat Kundur agar semakin berhati-hati saat berkendara, baik di lokasi kejadian maupun lokasi lainnya. Gunakanlah selalu helm sebagai pengaman kepala dan jangan membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi. (ham)

ILHAM/HALUAN KEPRI

SALAH satu korban tabrakan dirawat di rumah sakit .(foto kiri) sepeda motor tabrakan diamankan di Mapolsek Kundur.

Editor: Sadan, Layout: M.Chairul

12

Natuna

Kamis, 30 November 2017

Semua Paguyuban Diimbau Harus Guyub NATUNA (HK) — Bupati Natuna, Hamid Rizal membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke III Among Mitro Kabupaten Natuna, Rabu (29/11).

Acara yang dihadiri kepala OPD, anggota DPRD, FKPD serta para paguyuban antar suku itu juga menjadi momen penting Bupati Natuna untuk mengajak seluruh suku di Natuna agar terus menjaga persatuan dan kesatuan serta saling menjaga hubungan baik.

"Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh paguyuban yang ada di Natuna, baik itu Melayu, Jawa, Minang, Batak, dan suku suku lainnya untuk berbaur dan guyub," ajak Bupati Hamid.

Dikatakan Bupati Hamid, Among Mitro adalah paguyuban yang sudah lama berada di Natuna. Tidak sedikit sumbang pikiran dan tenaga untuk mensukseskan pembangunan di Natuna. Semoga Musda nanti berjalan lancar dan yang utama paguyuban ini dapat menjadi wadah bernaungnya warga jawa di Natuna.

"Leluhur saya juga orang Jawa, asal Demak. Artinya saya juga punya darah Jawa," sebut Bupati Hamid sembari memukul gong tanda dibukanya acara Musyawarah Daerah.

Ketua Paguyuban Among Mitro Kabupaten Natuna, Ngesti Yuni Suprapti yang juga sebagai Wakil Bupati Natuna mengatakan, Musda kali ini untuk mencari calon pemimpin yang akan terus melanjutkan paguyuban agar lebih baik lagi.

"Dalam Musda kali ini, kita pingin seluruh warga Jawa di Natuna lebih kompak. Jangan hilangkan budaya asli meskipun kita berada di perantauan.

Akan tetapi kita juga tidak tutup mata, kesenian Melayu juga turut dikembangkan melalui tarian persembahan sebagai pembuka setiap acara yang kita laksanakan.

Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," tegas Ngesti.

Dalam acara kali ini sambung Ngesti, panitia menyajikan penampilan beberapa kesenian Jawa, diantaranya Reog, Kuda Lumping, Gendingan dan tarian Jawa serta kesenian angklung.

"Ini bukti bahwa kita ada di Natuna untuk membangun daerah. Kesenian kesenian ini pula nanti yang ikut mensukseskan program pariwisata di pulau utara NKRI," tutupnya.(fat)

FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI

BUPATI Hamid Rizal saat membuka Raker Among Miro Natuna ke III, menyerukan agar semua pagyuban harus bersatu dan guyub.

Bupati Peringatkan Kadis Hati-hati Gunakan Aggaran NATUNA (HK) — Bupati Natuna Hamid Rizal menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran yang bersumber APBD maupun APBN.

Faturrahman Liputan Ranai Dikatakannya, penggunaan keuangan daerah sangat penting dalam proses pembangunan Natuna yang saat ini masih menjadi perhatian pemerintah pusat.

"Perlu diketahui kita bekerjasama dengan KPK, dan dalam hal ini kita harus berhati-hati dalam menggunakan anggaran karena kita selalu diawasi oleh KPK," kata Bupati Hamid saat membuka acara bimbingan teknis tentang tata cara pengelolaan dan pembayaran yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rabu (29/11).

Menurut Bupati Hamid, anggaran yang sering menjadi sorotan tajam para penegak hukum seperti KPK, kejaksaanaupin kepolisian, yaitu anggaran perjalanan dinas yang membuat pertimbangan untuk apa dianggarkan besar.

"Kita mengingatkan kepada para OPD supaya bisa hemat dalam menggunakan anggaran yang ada. Terlebih lagi pengelolaan keuangan perjalanan dinas," paparnya.

Ia juga mengingatkan bahwa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku selalu ada perubahan. Terlebih lagi terkait Undang-undang tentang keuangan.

FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI

MEMBUKA ACARA — Bupati Hamid Rizal saat membuka acara bimbingan teknis tentang tata cara pengelolaan dan pembayaran yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita menyadari bahwa peraturan dan perundangundangan yang berkalu selalu di ubah demi kenya-

manan terutama UU keuangan," ujarnya.

Dalam acara ini di buka langsung oleh Bupati Natuna

Hamid Rizal, dan di dampingi Sekda Natuna wan Siswandi, serta unsur OPD di lingkungan Pemkab Natuna.***

Pemerintah Fokus Pada Upaya Kesehatan Dasar NATUNA (HK) — Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2015– 2019, difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (Primery Healt Care) yang berkualitas, melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, dan rujukan yang didukung penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan yang dilaksanakan melalui tiga pilar utama, yaitu penerapan paradigma sehat, Penguatan pelayanan kesehatan, dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Demikian disampaikan Bupati Hamid saat membuka acara Edukasi Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) di Natuna Hotel, kemarin.

Dikatakannya, paradigma sehat memiliki prinsip, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) wajib mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi

FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI

BUPATI Natuna Hamid Rizal foto bersama anggota DJSN pada acara Edukasi SJSN. oleh individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

“Oleh sebab itu, kedepan harus dilakukan perubahan agar paradigma sehat benar-benar diterapkan dalam membangun kesehatan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Dimana, penerapannya saat ini lebih memperhatikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi perorangan,” ujarnya.

Bupati Hamid menerang-

kan, sebagai langkah kongkrit dalam mendukung upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan, terutama terhadap masyarakat kurang mampu, Pemerintah Natuna melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sudah melaksanakan program Natuna Sehat, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2017.

“Program Natuna Sehat, selain untuk melindungi kesehatan penduduk Kabupat-

en Natuna, juga turut mengajak lapisan masyarakat mengubah pola pikir tentang jaminan kesehatan, dimana hanya masyarakat yang tidak mampu saja yang diberikan bantuan iuran Pemerintah Kabupaten. Sementara masyarakat yang mampu hendaknya dengan kesadaran sendiri untuk dapat mendaftar di BPJS kesehatan melalui jalur mandiri. Kemudian agar masyarakat mendapat pelayanan kesehatan secara lebih merata, mulai tahun 2017, secara bertahap dilakukan integrasi pemegang kartu Jamkesda sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari anggaran APBD ke JKN yang bekerja sama dengan BPJS,” terangnya.

Dalam hal ini, lanjut Hamid, PTT, GTT, dan PTT Paramedis, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Mereka berhak memperoleh manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS, karena BPJS

merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu, dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial, dimana hal yang sama hendaknya berlaku pada lembaga/instansi, mempunyai kewajiban dalam keikutsertaan seluruh pegawainya.

“Pada hakekatnya, tingkat keberhasilan pelaksanaan program sangat tergantung dari seberapa kuatnya komitmen dan peran aktif semua pihak terkait. Oleh karenanya, kita berharap kedepan BPJS Kesehatan sebagai pengelola JKN dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan mampu meningkatkan status kesehatan penduduk di Kabupaten Natuna,” pungkasnya.

Dengan demikian, apa yang menjadi visi BPJS Kesehatan 2016 – 2021, yakni terwujudnya JKN – KIS semesta yang berkualitas dan berkesinambungan, bagi seluruh penduduk Indonesia akan mampu dicapai.(fat)

Editor: Nikolaus Ngao, Layout: Andy Rifqi

13

Lingga

Kamis, 30 November 2017

Anggota Korpri Aset Bangsa, Bukan Masalah Bangsa Pemkab Lingga Gelar Upacara HUT Korpri dan PGRI

LINGGA (HK) — Setiap anggota Korpri merupakan aset bangsa, bukan menjadi masalah bangsa. Salain itu, Korpri juga menjadi pelayan publik akan bertranspormasi menjadi bentuk baru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu disampaikan Staf Ahli Bupati Lingga bidang Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Sa'ad yang menjadi inspektur mewakili Bupati Lingga, Wakil Bupati Lingga pada upacara peringatan HUT

Korpri ke 46 yang disejelankan dengan HUT PGRI ke 72 di halaman Kantor Bupati Lingga, Rabu (29/11).

"Saya di sini mewakili bapak Bupati, Wakil Bupati dan para Asisten untuk memimpin upacara ka-

rena beliau berhalangan hadir untuk keperluan daerah di luar," kata Sa'ad sebelum memberikan kata sambutan tertulis dari Presiden RI sebagai penasehat tertinggi Korpri.

Sa'ad berharap Korpri menjadi pusat memberikan inovasi-inovasi baru dalam setiap menjalankan kode etiknya agar semakin akurat dan baik.

Sesuai dengan tema 'Kerja Bersama, Setia Sepanjang Masa.' Korpri, dilanjutkan Sa'ad juga harus mampu meningkatkan ku-

alitas manajemen pemerintahan melalui pemantapan kelembagaan, ketatalaksanaan hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Di tengah momentum percepatan pembangunan saat ini, hendaknya para ASN dapat melaksanakan tugas dan pengabdian dengan penuh tanggung jawab serta memberikan keteladanan kepada masyarakat dengan menciptakan kehidupan yang damai, toleran dan harmonis. Untuk itu saya harap jadilah perekat bagi soliditas dan sol-

idaritas di kalangan masyarakat," harap Sa'ad.

Sementara itu, ia juga menyampaikan terkait momentum HUT PGRI ke 72 dengan tema "Membangkitkan kesadaran kolektif guru dalam meningkatkan disiplin dan etos kerja untuk menguatkan pendidikan karakter pada peserta didik" adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi diri secara kelembagaan. Baik berupa Program yang sudah dilaksanakan maupun program yang belum dilaksanakan.

"Karena peringatan hari ini juga satu paket den-

PEMKAB Lingga menggelar upacara peringatan HUT Korpri ke 46 dan PGRI ke 72 di halaman Kantor Bupati Lingga, Rabu (29/11). gan peringatan HUT Korpri yang ke-46 tahun 2017 ini. Saya berharap dengan sejak ditetapkannya Undang-undang tentang Guru dan Dosen, maka secara resmi pemerintah telah menetapkan karir sorang guru menjadi profesional.

Peningkatan profesional

guru manjadi salah satu dari urutan ke-5 agenda Nasiona," ujar Sa'ad.

Usai pelaksanaan upacara peringatan HUT Korpri ke 46 dan PGRI ke 72 ini, diserahkan beberapa bantuan kepada sejumlah ASN di Lingga yang langsung diserahkan oleh Sa'ad. (jfr)

Pemuda Singkep Galang Dana Peduli Korban Kebakaran Kampung Cina

Polda Kepri-Polres Lingga Bantu Korban Kebakaran

LINGGA (HK) — Sejumlah OKP, Ormas dan Pemuda Singkep menggelar penggalangan dana di deretan traffic light depan Masjid Az-Zulfa. Kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian atas musibah kebakaran yang melanda Pasar Kampung Cina Daik.

Nofriadi Putra Liputan Lingga Kegiatan yang dimulai dari pukul 16.00 WIB hinga sebelum maghrib, terkumpul dana lebih kurang lima jutaan.

Ketua koordinator penggalangan dana korban kebakaran, Lukay mengatakan aksi ini dilakukan secara spontan oleh gabungan sejumlah Ormas, OKP dan Pemuda Singkep. Karena sejumlah teman-teman peduli sosial terhadap korban kebakaran di Kampung Cina Daik.

"Penggalangan dana digelar di deretan lampu mer-

ah. Mulai pukul 16.00 WIB tadi. Dan terkumpul dana lebih kurang Rp5 juta," kata Lukay, Rabu (29/11).

Dikatakan, gabungan sejumlah pemuda pemudi Singkep, OKP dan Ormas, awalnya ngumpul sama teman, teman peduli sosial.

"Sangat prihatin. Sehabis Tamadun langsung dapat musibah. Kami pemuda Singkep sangat prihatin atas peristiwa itu," ujarnya.

Menurut Lukay, galangan dana yang digelar hari ini (kemarin-red) tidak hanya sampai di situ. Kemungkinan, Sabtu mendatang kegiatan serupa akan didigelar lagi. Setelah dana

PUTRA

BERI SUMBANGAN — Masyarakat yang melintas di jalan raya Dabo Singkep, tepatnya di depan Masjid Azzulfa, memberikan sumbangan untuk kepedulian terhadap korban kebakaran di Kampung Cina Daik, Rabu (29/11). terkumpul, baru diserahkan ke posko sentral di Daik, baik itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau satu pintu.

"Insya Allah kita akan turun lagi menggalang dana pada hari Sabtu nanti. Kita gelar juga posko penggalan-

gan dana siang malam. Siapa yang mau membantu galangan dana silahkan ke posko," ujarnya.

Di tempat yang sama, pemudi Singkep yang turut andil menggalang dana bersama Ormas OKP dan Pemuda, Melyanti mengata-

kan kegiatan ini bertujuan untuk meringankan duka korban kebakaran di Kampung Cina Daik Lingga.

"Mungkin usaha ini tidak seberapa. Setidaknya dapat meringankan duka korban kebakaran di Kampung Cina Daik," ujarnya.***

LINGGA (HK) — Polda Kepri bersama Polres Lingga turut membantu warga yang menjadi korban kebakaran di Pasar Daik, Kampung Cina, Rabu (29/ 11) dengan mendirikan posko gabungan.

Posko itu nantinya akan melayanai semua pengaduan termasuk keluhan korban. Sebab Polda mendatangkan sejumlah Dokter Kesehatan (Dokkes) kesehatannya selama penanganan bencana ini dilakukan.

"Kita membawa bantuan dari Polda berupa makanan dan obat-obatan untuk kesehatan. Ada Dokkes juga yang langsung dari Polda," kata Kapolres Lingga, AKBP Ucok Lasdin Silalahi saat membawa rombongan Polda dan sekaligus menyalurkan bantuan itu di posko gabungan Ucok menyampaikan bantuan ini merupakan simpatik dari Kapolda Ke-

pri yang hari ini baru saja dimutasi ke wilayah kerja yang baru. "Pak Kapolda turut berduka atas kejadian ini. Beliau berharap semoga para korban diberikan ketabahan," ujar Ucok.

Ia berharap bantuan yang disalurkan Polda untuk korban kebakaran yakni makanan dan medis itu dapat meringankan beban korban. "Kita berharap dapat membantu korban kebakaran ini dengan meringankan sedikit beban mereka. Nanti bantuan ini akan diserahkan secara langsung," ujar Ucok.

Ia juga bercerita, bantuan yang dibawakannya itu langsung dari Polda dengan menggunakan Kapal Galang 1 Dit Pol Air Polda Kepri.

"Kami bersama rombongan bawa bantuan ini langsung dari Batam.

Ombaknya kuat," kata Ucok (btd)

Editor: Afrizal, ,Layout: Andy Rifqi

CMYK

Kamis, 30 November 2017

14

Nasdem Kukuh Perjuangkan Isdianto-Rini TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepri H Nurdin Basirun yang juga sebagai Ketua Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Provinsi Kepri menegaskan hingga kini partainya tetap memperjuangkan nama calon Wakil Gubernur (cawagub) yang telah diajukannya sebelumnnya yakni Isdianto dan Rini Fitriyanti.

Eva Fransiska

Jamsuri Sekretaris Bakesbangpol Bintan

Bekerja Sesuai Aturan TIDAK pernah sedikitpun terpikirkan oleh pria bernama Jamsuri untuk bekerja asalasalan dan tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Baginya bekerja sesuai dengan aturan adalah merupakan hal yang paling utama dia jalankan.

Bapak tiga anak yang dipercaya sebagai Sekretaris di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bintan ini selalu memegang teguh dengan prinsip ketika benar sedikitpun dia tidak akan mundur.

"Semenjak menjadi pegawai nergeri sebagai abdi negara, saya bangga menjalankan tugas saya

Bekerja Sesuai... Hal. 15

Liputan Tanjungpinang

*** TERIMA KUNJUNGAN — Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun didampingi Sekdaprov Kepri TS. Arif Fadillah dan Asisten I Raja Ariza menerima kunjungan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri Syafirman bersama rombongan, Rabu (29/11).

Kunjungan BPN Kepri tersebut dalam rangka penyerahan sertifikat tanah milik Pemprov Kepri seluas 342 hektar didampingi kepala BPN Tanjungpinang dan beberapa staffnya.

Dua Surat Panwaslu Belum Direspon

Pemko Dinilai Tak Kooperatif TANJUNGPINANG (HK) — Sikap Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dinilai tidak kooperatif, dimana saat ini belum juga menanggapi surat Panitia Pengawas Pemilu (Pan-

waslu) Kota Tanjungpinang yang meminta salinan rekomendasi atau izin Menteri Dalam negeri (Mendagri) RI dan Gubernur Kepulauan

Pemko Dinilai... Hal. 15

RICO/HALUAN KEPRI

KOMISIONER Panwaslu Kota Tanjungpinang berkunjung ke Kantor Perwakilan Haluan Kepri diterima Kepala Perwakilan Haluan Kepri Tanjungpinang-Bintan Reza Fahlepi Siregar (baju hijau) di kantor Perwakilan Haluan Kepri, Tanjungpinang, Selasa (28/11).

CMYK

Dikatakan, keputusan ini merupakan keputusan Ketua Umum Nasdem pusat. "Sebelumnya sudah saya komunikasi kan ke ketum Nasdem pusat, terkait menentukan cawagub ini, sebab saya juga tidak berani menentang keputusan Ketum," kata Nurdin, kemarin.

Ia juga meminta kepada Nurdin Basirun calon yang diajukannya ini juga harus aktif melakukan koordinasi dengan

Nasdem Kukuh... Hal. 15

Sekda: Korpri Harus Jadi Pilar Pemersatu Bangsa Upacara Peringatan HUT Korpri Ke-46 TANJUNGPINANG (HK) — Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadillah menjadi Irup pada upacara Peringatan Hari Korpri ke-46 Tingkat Provinsi Kepri Tahun 2017 di lapangan kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/11).

Dalam amanatnya Sekda Arif mengatakan bahwa Peringatan HUT Korpri harus menjadi

Sekda: Korpri... Hal. 15

SEKDAPROV Kepri H. TS. Arif Fadillah memberikan penghargaan kepada Atlet ASN peraih perunggu pada kejuaraan Pornas Korpri 2017 cabang bulutangkis usai upacara Peringatan Hari Korpri ke-46 Tingkat Provinsi Kepri Tahun 2017 di lapangan kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/11).

Editor: Indra Kusuma Layout: Mario

15

Tanjungpinang

Kamis, 30 November 2017

TANJUNGPINANG (HK) — Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang tahun 2018 mulai melaksanakan program 'Kota Tanpa Kumuh' atau Kotaku. Dua kawasan yang masuk kategori kumuh yakni Tanjungunggat dan Kampung Bugis menjadi prioritas program penataan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengem-

Program Kota Tanpa Kumuh Dimulai 2018 bangan (Bapelitbang) Kota Tanjungpinang Surjadi menjelaskan penataan kawasan tersebut memang menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat maupun Pemko Tanjungpinang.

Pemerintah Pusat melalui beberapa satuan kerja (Satker) Kementrian PU

yang ada di Kepri sudah mengalokasikan total anggaran 59 miliar untuk penataan dua kawasan tersebut.

Penataan dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, seperti membangun pelantar yang memadai, menyediakan sarana dan prasarana air bersih, melakukan be-

Sekda Resmikan Kios Usaha Korpri Dilanjutkan Ziarah ke Makam Pahlawan TANJUNGPINANG (HK) — Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadillah meresmikan Kios Usaha Korpri hal tersebut ditandai dengan pemotongan pita tepat didepan didepan pintu di Gedung C1 Lt.2 Kompleks Perkantoran Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/11).

Peresmian Kios sendiri Sempena peringatan hari ulang tahun Korpri ke-47 Tingkat Provinsi Kepri, adapun beberapa rangkaian kegiatan sudah digelar antara lain senam sehat dengan beragam perlombaan serta seminar Transformasi Manajemen PNS pasca pelaksanaan UU nomor 5 tahun 2014 dan UU nomor 23 tahun 2014 serta penerapan PP nomor 18 tahun 2016 dan PP nomor 11 tahun 2017.

"Setelah sebelumnya pada acara senam sehat dan beragam perlombaan yang dijadikan ajang silaturahmi dan perekat kebersamaan diantara kita dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar yang berguna untuk pembekalan bagi ASN di Lingkungan Provinsi Kepri," ujar Sekda Arif.

Sekda ingin dengan adanya koperasi usaha yang di gagas oleh pihak Korpri ini dapat menjadikan lahan usaha yang juga mempermudah pegawai di kompleks perkantoran Pulau Dompak jika ingin mencari beragam kebutuhan.

"Jadi pegawai tidak perlu jauh-jauh mencari atribut pns karna sudah tersedia disini dan jika membutuhkan dalam jumlah banyak bisa di handle

SEKDAPROV Kepri H. TS. Arif Fadillah meresmikan Kios Usaha Korpri hal tersebut ditandai dengan pemotongan pita tepat didepan didepan pintu di Gedung C1 Lt.2 Kompleks Perkantoran Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/11).

Nasdem Kukuh.....

Ketum NasDem, sehingga nantinya akan sejalan dan sinkron untuk mendapatkan restu.

Terkait sejumlah partai pengusung Sanur, yang telah mengajukan nama pendamping Isdianto ke DPRD Kepri dikatakan Nurdin, itu merupakan hak dan keputusan partai pengusung. Dirinya tidak mungkin menghalang-halangi bila memang itu keputusannya.

"Terus terang, saya tidak berani melanggar dan mengubah keputusan yang

langsung oleh Korpri, lalu ada pula beragam makanan dan minuman yang tentu didapat dengan harga yang terjangkau," ujar Arif.

Setelah meresmikan dan meninjau unit usaha korpri, Sekda berserta rombongan melanjutkan agenda untuk berziarah ke makam pahlawan di TMP Pusara Bhakti, Km. 5 Bawah, Tanjungpinang.

Sekda mengatakan bahwa tujuan ziarah ke Makam Pahlawan merupakan momen penghormatan yang kita tujukan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk Kepulauan Riau.

"Salah satunya adalah Alm. Muhammad Sani yang merupakan salah satu yang mengabdikan diri nya sebagai PNS dan hingga akhir hayatnya pun beliau masih terus memimpin di Kepri sudah selayaknya hal tersebut dijadikan motivasi dan panutan untuk kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan di Kepri kedepan," ujar Sekda Arif.

Sekda sendiri hadir bersama Istri Hj. Rismarini Arif Fadillah yang juga merupakan Kabag Korpri, Hadir pula Kadis Pariwisata Buralimar, Kadis Tenaga Kerja Tagor Napitupulu, Kadis Pertanian Ahamd Izhar, Kadis Pemukiman Heru Sukmono, Karo Pembangunan Aries Fhariandi, Karo Kesra Tarmidi, Karo Unit Layanan Pengadaan Misbardi dan Karo Organisasi Ani Lindawaty.(r)

sambungan Hal. 14 telah ditetapkan Ketum, namun partai lain tidak mendukungnya dan saya juga hormati keputusan politik partai lain itu," ujarnya.

Dalam hal ini tegasnya, dirinya tidak ada niat menghalang-halangi atau menghambat partai lainnya yang telah mengusulkan nama cawagub lain.

"Tetapi, untuk mengajukan ke DPRD itu harus ada kesepakatan bersama lima partai pengusung terlebih dulu," jelas Nurdin.

Nurdin juga menegaskan, perlu dipahami bersama, bawa yang nantinya akan menggunakan dan memakai Wagub ini dirinya. Artinya, harus ada kecocokan dengan dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan ini.

"Kalau yang diusulkan tidak cocok dengan saya, apa harus terus dipaksakan. Bagaimana, nantinya pemerintahan ini, kan tidak bagus juga. Kita harus sama-sama memahami hal ini," tegas Nurdin kembali.***

dah rumah, dan lain-lain.

"Kita memang menjadi prioritas penanganan kota kumuh pada 2018. Total anggaran di berbagai satker sekitar 59 miliar. Seperti di Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) saja ada 21 milyar, ditambah satker-satker lain," jelas Surjadi, Rabu (29/11).

Khusus untuk kawasan

Kampung Bugis nantinya akan dibangun pelantar lingkar. Sehingga selain menata kawasan, diharapkan pelantar lingkar tersebut bisa menjadi ikon wisata baru di Kota Tanjungpinang.

"Jadi tak sekedar menata kawasan kumuh saja.

Tetapi, perlu peran serta dan sinkronisasi kegiatan dari berbagai pihak. Di ant-

aranya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemko Tanjungpinang sendiri," ujarnya.

Selain dana dari pemerintah pusat, Pemko Tanjungpinang juga akan mengalokasikan dana sekitar 50 miliar untuk penataan kawasan tersebut dalam APBD 2018.

Dana tersebut tersebar di beberapa OPD. Kegiatan yang

Sekda: Korpri..... momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas dan solidaritas.

Menjadi momentum melakukan lompatan besar demi mencapai kemajuan bangsa Indonesia.

"Korpri harus menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan negara Indonesia dengan aparatur sipil negara sebagai agen perekat kebinekaannya. Kita ingin Korpri menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreativitas, yang moderen dan efisien, yang melayani dengan jiwa dan semangat Pancasila,� ujar Sekda Arif.

Mewujudkan salah satu sila pada Pancasila yakni sila ke-5: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilanjutkan Arif bahwa Pem-

sambungan Hal. 14 bangunan harus dilakukan dari pinggiran dan dari desadesa, dimulai dengan pemerataan infrastruktur fisik hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, peran Korpri menjadi sangat vital. Korpri harus bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Apalgi di era persaingan terbuka saat ini banyak tantangan yang harus di hadapi. lnovasi dan perkembangan teknologi global tidak hanya membawa kemudahan pada kehidupan sehari-hari, tetapi bahkan mampu mengubah lanskap ekonomi, kehidupan sosial politik, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dunia swasta

telah menyadari hal tersebut, dan mulai berlari dengan sangat cepat.

"Bersama-sama Korpri harus benar-benar memahami peta kompetisi ke depan salah satunya dengan menuntaskan program pembangunan nasional melalui inovasi yang berlandaskan pada moralitas publik yang berdasar Pancasila,' sambung Arif lagi.

Untuk itu diharapkan Arif kepada anggota Korpri agar terus memperbaiki diri, tinggalkan cara-cara rutin dan perkuat semangat debirokratisasi. Jangan berhenti berinovasi, manfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan terobosan layanan publik

Pemko Dinilai.....

Riau terkait pelantikan dua pejabat eselon II, belum lama ini.

Hal itu ditegaskan Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, Mariyamah saat berkunjung dan bersilaturahmi ke Kantor Perwakilan Haluan Kepri di Tanjungpinang, Selasa (28/11) sore kemarin. Dia merasa kecewa, karena sudah dua kali menyurati yang ditujukan langsung kepada Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, namun tidak direspon dengan baik.

Selain bertukar informasi dan memberikan masukan-masukan, kunjungan Komisioner Panwaslu Kota Tanjungpinang ini juga menyampaikan terkait kurang koperatifnya Pemko Tanjungpinang kepada pihaknya sebagai fungsi pengawasan, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2015 dan UU No. 7 Tahun 2017, maka Panwaslu perlu untuk mengingatkan Pemko guna memastikan telah mendapatkan izin rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas pelantikan yang telah digelar beberapa waktu lalu.

yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Upacara sendiri berlangsung khidmat dan lancar, sehabis upacara dilanjutkan dengan acara Penyerahan Piagam Penghargaan berupa Purna Bhakti kepada 1 orang PNS dan Penghargaan ASN -PTT Berprestasi sebanyak 12 orang. Juga pemberian penghargaan kepada 7 orang Atlet ASN peraih perunggu pada kejuaraan Pornas Korpri 2017 cabang bulutangkis, Kemudian pemberian penghargaan kepada 28 orang Atlet dan Pelatih berprestasi di Kepri, acara ditutup dengan Penandatangan MoU antara Koperasi Amanah Tuah Bintan dengan Pemprov Kepri. (r)

sambungan Hal. 14 "Memang secara lisan mereka menyatakan sudah mendapat izin, namun ini secara kelembagaan yang kita tidak cukup dengan lisan saja. Tetapi kita harus melihat fisiknya juga.

Dan sampai saat ini kita belum menerima salinan izin Mendagri tersebut," ungkapnya Mariyamah.

Padahal, lanjut Mariyamah pihaknya sudah dua kali menyurati ke pemko. Dan kembali ditegaskannya, siapa pun dia (walikota) sesuai peraturan enam bulan menjelang masa habis jabatan tidak boleh melantik, kecuali ada surat rekomendasi dari Mendagri dengan alasan untuk kebutuhan roda pemerintahan.

"Kita inginkan surat tersebut, cepat direspon, agar tidak menjadi bias.

Kalau memang niatnya baik untuk mengisi kekosongan jabatan, justru terbuka saja. Malah seperti ini menjadi banyak pihak yang berspekulasi mengarah kepada salah satu calon. Bisa berspekulasi niat baik itu akan ditanggapi secara negatif oleh masyarakat," ujarnya.

Kordiv Penindakan Pelanggaran dan Hukum Panwaslu Tanjungpinang, Sulbi juga menjelaskan sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2, bahwa Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

"Jadi sesuai arahan Bawaslu RI, kalaupun tidak di respon oleh pemerintah daerah terkait salinan rekomendasi tersebut. Kita akan minta langsung ke Kemendagri melalui Bawaslu Provinsi Kepri," timpalnya.

Selain itu, Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Tanjungpinang, Muhamad Zaini menjelaskan Pemko Tanjungpinang yakni OPD terkiat yakni Badan Kepegawaian, Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang harus transparansi, sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

"Transparansi publik ini harus ditunjukkan ke-

Bekerja Sesuai..... yang selalu menjalankan sesuai dengan aturan. Karena prinsip saya adalah jabatan bukan segala-galanya dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa hidup dengan baik dengan siapapun juga," ujar pria kelahiran Tanjungpinang 31 Desember 1963 yang pernah menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I Bintan dari tahun 2003

dilaksanakan OPD di kedua kawasan prioritas tersebut diseusuaikan dengan tugas masing-masing OPD. Sementara itu, sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Riono, mengatakan penanganan kawasan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang dicanangkan pemerintah pusat, merupakan jawaban untuk pengentasan wilayah kumuh menjadi 0 persen di Tanjungpinang.(rco)

pada masyarakat, kalau memang tidak ada apaapa, tinggal ditunjukkan saja. Lagi pula yang meminta salinan tersebut lembaga yang berkompeten untuk mendapatkan informasi itu. Dan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pelantikan telah mendapatkan restu yang sah, sesuai undang-undang dan prosedur yang berlaku," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan saat diminta tanggapan terkait hal tersebut menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima surat dari Panwaslu Kota Tanjungpinang. Sebelumnya, kata Tengku, masih di meja Walikota Tanjungpinang yang kemudian di lanjutkan ke meja Sekdako Kota Tanjungpinang.

"Baru kemarin surat tersebut sampai di kita, yang sebelumnya diantar kepada walikota kemudian diturunkan ke Sekdako dan Diposisikan ke BKPSDM. jadi kalau tidak besok atau lusa kita menanggapi surat tersebut serta kita telaah dulu isi suratnya," singkat Tengku. (rco)

sambungan Hal. 14 sampai 2011 ini.

Alumnus IAIN Syarif Qasim Pekan Baru tahun 1988/1989 Fakultas Hukum Perdata dan Pidana Islam ini menuturkan, sejak kuliah dulu, dirinya senang bergaul dan mencari kawan dengan siapa saja. Banyak teman yang ia kenal semenjak duduk dibangku kuliah sampai dengan sekarang.

Menurutnya, teman merupakan sahabat yang bisa membantu dikala senang dan mengalami kesusahan. Bahkan dengan prinsip selalu berkawan dengan siapapun dan tidak memandang suku manapun, ia pernah ikut berjuang bersama rekan-rekannya dalam BP3KR untuk membantu pembentukan Provinsi Kepri.

Semenjak bertugas sebagai pegawai Inspektorat, ia juga selalu menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan amanah yang diberikan. Bila ada yang melakukan kesalahan, Jamsuri tetap menindaklanjutinya, karena dari dulu sampai sekarang sesuai dengan prinsip yang ia emban ketika benar sedikitpun tidak akan mundur. (eza)

Editor: Indra Kusuma, Layout: Mario

CMYK

Kamis, 30 November 2017

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq menyerahkan hadiah per- KETUA KOPRI Karimun HM Firmansyah menyerahkan hadiah PENGIBARAN bendera merah putih lombaaan HUT KORPRI HUT KORPRI

16

PEMBACAAN ikrar KORPRI

Rafiq: KORPRI Pilar

P

Utama

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq hormat bendera

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq menyerahkan hadiah perlombaaan HUT KORPRI

emersatu

KARIMUN (HK) — Bupati Karimun H Aunur Rafiq menjadi inspektur upacara peringatan HUT Korpri di Lapangan halaman Kantor Bupati Karimun jalan Poros, Rabu (29/11).

Dalam pidato sambutannya, Aunur Rafiq menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada keluarga besar Korpri Kabupaten Karimun atas sumbangsih dan pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

Aunur Rafiq mengungkapkan, peringatan HUT KORPRI harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas dan solidaritas.

"KORPRI harus menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan negara lndonesia dengan aparatur sipil negara sebagai agen perekat kebinekaannya," ujar Aunur Rafiq.

Aunur Rafiq juga berharap KORPRI dapat menjadi sebuah organisasi yang penuh inovasi dan kreativitas serta efisien.

Korpri juga diharapkan mampu melayani dengan jiwa dan semangat Pancasila.

Apalagi, pemerintahan Kabupaten Karimun saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di pulau-pulau lewat program konektifitas membuka dan menghubungkan akses antar pulau-pulau. KORPRI diharap mengambil peran di dalamnya.

"Pembangunan harus dilakukan dari pinggiran dan dari pulau-pulau, dimulai dengan pembangunan infrastruktur fisik menghubungkan antar wilayah hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, peran KORPRI menjadi sangat vital. KORPRI harus bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemer-

intah," ujar Aunur Rafiq.

Ketua KORPRI Kabupaten Karimun HM Firmansyah menyampaikan pada HUT Korpri ke 46 tahun 2017 ini, KORPRI Kabupaten Karimun melaksanakan berbagai kegiatan pertandingan antar dinas khususnya bagi para pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, diantara nya volly ball, tenis meja, perlombaan pembacaan UUD 1945, dan pembacan panca Prasetya KORPRI yang dimulai sejak senin tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan 03 Oktober 2017 ini, diikuti seluruh Pengawai Negeri Sipil (PNS) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal di Kabupaten Karimun.

Pada lomba pengucapan Panca Prasety KORPRI putra juara 1 diraih oleh Polres Karimun dengan peserta atas nama Andri Kusuma. Untuk juara 1 putri atas nama T. Suzan Friana dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karimun.

Sedangkan cabang-cabang lomba lainnya, yaitu bola volly putra, tenis meja tunggal putra-putri, tenis meja ganda putra-putri dan pembacaan UUD 1945 putra didominiasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Karimun. Masing-masing juara tersebut selain mendapatkan piala, juga menerima uang pembinaan.

“Disamping itu juga dilakukan kegiatan gerak jalan santai dan jalan sehat di halaman Kantor Bupati Karimun, Kamis (23/11) pagi lalu yang diikuti unsur TNI, Polri, ASN di lingkungan Pemkab Karimun dengan bertabur hadiah undian,” ucap Mitrayati, Sekretaris KORPRI Karimun. (***)

Narasi: Hengki Haipon Foto: Dok Humas Pemkab

B

angsa

WAKIL H Anwar Hasyim, Bupati Aunur Rafiq, Sekda Karimun HM Firmansyah foto bersama

KETUA KORPRI Karimun HM Firmansyah menyerahkan penghargaan

ANS Kabupaten Karimun hormat bendera

FKPD dan OPD Karimun menyanyikan lagu Indonesia Raya

FOTO bersama usai upacara

KETUA KORPRI Karimun HM Firmansyah membuka lomba

KETUA KORPRI Karimun HM Firmansyah membuka turnamen bola voli antar instansi

CMYK

PELEPASAN gerak jalan santai dan sehat di halaman Kantor Bupati Karimun Editor: Indra Kusuma, Layout: Novrizal

5

Opini

Kamis, 30 November 2017

5,6 Kilogram Sabu Gagal Beredar SAMPAI nyinyir kita ingatkan bahaya dan akibat buruk narkoba. Selalu bibir belum terkatup, muncul kasus baru yang lebih mengerikan. Aparat Polres Tanjungpinang, berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 5,6 kilogram senilai Rp11 miliar dan ektasi sebanyak 1.-

900 butir senilai Rp760 juta di Kepri.

Dalam kasus itu, ada dua orang jaringan narkoba lintas negara yang ditangkap polisi. Keduanya ditangkap di atas speed boad (kapal pancung) di perairan depan Pelantar Sulawesi, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota

Tanjungpinang, Senin (27/ 11) sekitar pukul 00.30 WIB dini hari.

Pengungkapan kasus narkoba oleh polisi telah membuktikan kepada kita bahwa peredaran barang haram di Kepri sudah masuk pada keadaan 'darurat narkoba'. Berbagai penangkapan terhadap penge-

darnya baik warga kita sendiri maupun warga negara asing sudah sangat sering dilakukan oleh penegak hukum. Namun upaya tersebut tampaknya belum cukup berhasil meredam menyebar luasnya peredaran narkoba di Kepri.

Padahal ancaman terhadap pengedarnya tidak main-main. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di negeri

ini sudah cukup seram. Ancaman hukuman mati.

Seharusnya ancaman yang cukup menyeramkan itu membuat orang berpikir berkali-kali untuk mendekati narkoba, apalagi sampai menikmatinya atau menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian.

Jadi, dengan UU tersebut seharusnya berita tentang penangkapan pelaku atau pengedar narkoba, terma-

Pendidikan & Peranan Bagi Pembangunan Hal tersebut tidak lain adalah atensi yang layak terhadap eksistensi para guru di dalam sistem pendidikan dan pembangunan Indonesia.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan jangka panjang. Pengembangan pendidikan dampaknya memang tidak terjadi secara seketika karena sifatnya sebatas outcome. Sektor pendidikan bersama dengan bidang kesehatan selalu dikait-kaitkan dengan faktor pembentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu wilayah/negara. Pada tahap berikutnya dalam kaitannya dengan dunia ketenagakerjaan (employment), kualitas pembentukan SDM akan berimplikasi positif terhadap kualitas keperilakukan (behaviour) dan keterampilan (skills).

Sehingga banyak pemangku kebijakan di suatu wilayah/negara memandang bahwa sistem pendidikan (termasuk di dalamnya soal kinerja tenaga pendidik/ guru) merupakan aspek vital yang harus dipelihara perkembangannya.

Ada alasan mengapa perhatian terhadap kinerja tenaga kependidikan menjadi sangat penting. USAID menjelaskan dalam salah satu artikelnya bahwa guru adalah pembentuk akal dan karakter bangsa. Kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para pendidiknya untuk mengubah karakter generasi penerusnya ke depan. Tugas utama para guru adalah menumbuhkan keingintahuan anak didik dan mengarahkannya dengan cara yang paling mereka minati. Jika anak didik diberi rasa aman, dihindarkan dari celaan dan cemoohan, berani berekspresi dan bereksplorasi secara leluasa, maka secara normatif akan tumbuh menjadi insan yang penuh dengan percaya diri dan optimistis.

Oleh sebab itu, tugas yang diemban oleh seorang guru tidak ringan. Karena guru yang baik tidak hanya memberitahu, menjelaskan atau mendemonstrasikan, tapi juga dapat menginspirasi. Seorang guru harus mampu memandang perubahan dan mengajak para muridnya untuk melangkah jauh ke depan.

Dengan demikian guru dapat merencanakan apa yang terbaik untuk anak didiknya kelak di masa depan.

Dalam kaitannya dengan perkembangan era globalisasi yang penuh dengan iklim persaingan, World Economic Forum (WEF) menyampaikan bahwa dari 12 indikator daya saing global di suatu negara, ada 2 indikator di dalamnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan.

Indikator pertama yakni kesehatan dan pendidikan da-

PERINGATAN Hari Guru yang bertepatan dengan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tanggal 25 November kemarin, mengingatkan pesan moral yang sangat berharga bahwa ada sesuatu yang sering kita lupakan dalam menyusun bunga rampai pembangunan di Indonesia.

Oleh: Candra Fajri Ananda Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya sar yang merupakan rumpun faktor dasar bagi suatu negara untuk mampu bersaing di kancah global. Dan indikator yang kedua yakni pendidikan tinggi dan pelatihan yang termasuk dalam rumpuk faktor pendorong efisiensi di suatu negara.

Jika merujuk pada The Global Competitiveness Report 2017-2018 yang dirilis WEF (2017), Negara Swiss, Finlandia, dan Singapura layak menjadi inspirasi bagi kita semua mengenai pengelolaan sistem pendidikan. Pada indikator pilar daya saing dari sisi pendidikan dasar, Finlandia menjadi negara pemuncak di dunia, kemudian disusul Swiss dan Singapura di tempat berikutnya. Sedangkan pada pilar pendidikan tinggi dan pelatihan, Singapura menjadi negara pemuncak di level dunia sedangkan Finlandia berada di jajaran teratas di tingkat Eropa. Entah apakah memang memiliki korelasi yang signifikan atau sekadar kebetulan, ketiga negara tersebut menghuni jajaran 10 negara teratas dalam daya saing global. Sementara itu kualitas kesehatan dan pendidikan dasar, serta pendidikan tinggi dan pelatihan kita masih tercecer di peringkat 94 dan 64 dunia.

Kritik terkait sistem pendidikan di Indonesia pernah disampaikan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 2016 kemarin. Mereka menyoroti meskipun anggaran pendidikan sudah di-earmark sebesar 20% dari seluruh APBN, namun outcome yang dihasilkan masih buruk akibat kurangnya tujuan yang berkaitan dengan kinerja. Gaji dan insentif bagi guru memang meningkat seiring adanya program sertifikasi, akan tetapi mutu pengajaran yang ada malah tidak terlalu menggembirakan.

Padahal dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sistem pendidikan yang progresif akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, meningkatkan derajat kelayakan investasi domestik, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu tampaknya cukup

gusar dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Menkeu bertutur bahwa anggaran dan kualitas pendidikan kita menjadi sorotan Bank Dunia. Sebab, kualitas pendidikan Indonesia kalah dari Vietnam, meski besar anggarannya samasama di kisaran 20% dari total budget negara. Akan tetapi hasilnya sangat beda. Dalam survei yang dilakukan OECD bertajuk Programme for International Student Assessment (PISA) atau Program Penilaian Siswa Internasional menunjukkan bahwa para remaja Vietnam telah melebihi para remaja sebayanya di kawasan ASEAN. Bahkan remaja Vietnam kini secara konsisten telah mengungguli orang-orang Amerika Serikat dan Inggris dalam matematika dan sains. Secara global Vietnam berada di peringkat 8 dunia dalam survei tersebut. Sementara Indonesia terdampar di peringkat 62 dari total 70 negara yang menjadi responden.

Setidaknya ada tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap hasil sistem pendidikan di Vietnam yang dianggap mengesankan tersebut, yakni komitmen yang kuat dari para leaders, kurikulum yang terfokus, dan investasi pada besar untuk para guru. Nah dari ketiga kunci kebijakan yang dijalankan di Vietnam, mungkin kita baru mempraktikkan terkait investasi untuk para guru meskipun kinerjanya masih banyak polemik. Sedangkan sisanya masih cenderung bias. Lantas mampukah Indonesia mengikuti jejak yang telah digariskan oleh Vietnam?

Pendidikan di Era Disrupsi Mengamati isu-isu terkini seputar pergerakan pola perekonomian, nampaknya kita betul-betul tidak bisa menampik bahwa human capital menjadi bekal penting untuk bisa terus survive.

Penulis bersepakat dengan argumen beberapa pengamat ekonomi bahwa secara makro dan mikro, kita tengah menghadapi era disrupsi (disruption). Era disruption sendiri dipahami sebagai masa yang mengharuskan setiap negara dan para pelaku usaha melakukan hal yang lebih dari inovasi berkelanjutan (sus-

taining innovation) atau inovasi yang dapat menciptakan pasar baru.

Beberapa inovasi sudah mulai bertumbuhan dari ide-ide segar para generasi muda. Yang paling vulgar dapat kita saksikan bersama dari merebaknya layanan transportasi dan financial technology (fintech) berbasis aplikasi online. Semuanya memaksa para pelaku pasar berlomba-lomba untuk mengefisiensikan usahanya akan dapat survive.

Meskipun tidak sedikit juga guncangan dengan berbagai skala yang digencarkan oleh para pelaku usaha konvensional. Namun dalam pandangan hemat penulis, disrupsi yang menjurus pada beragam inovasi dan efisiensi ini jangan sampai dimatikan. Sudah menjadi tugas bagi pemerintah untuk meluruskan dan mengarahkan melalui regulasi yang tepat agar kita tidak semakin ketinggalan zaman.

Berbekal dari pemikiran tersebut, ada baiknya pemerintah juga mulai menghubungkan agar bagaimana sistem pendidikan kedepannya mampu memasok tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan dinamika pasar. Pertama, tugas yang paling pokok adalah menyusun kurikulum pendidikan yang selaras dengan kebutuhan pasar. Banyaknya pengangguran dari kalangan tenaga kerja lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan kita belum menjawab kualifikasi keterampilan yang dibutuhkan para vendors. Lebih-lebih pada lulusan SMK dan pendidikan vokasi lainnya yang masa depannya masih banyak yang mengambang.

Padahal tujuan dari pendidikan vokasi ialah mempercepat lahirnya sejumlah tenaga kerja terampil yang siap pakai. Jika sudah demikian, maka logika sederhananya memang ada masalah-masalah mendasar yang terkait koneksitas kurikulum dengan dunia kerja.

Kedua, tidak sekadar koneksitas kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, bisa jadi kita juga terhambat pada persoalan administratif berupa standarisasi tenaga kerja. Negara-negara tetangga kita sudah mengantisipasi persaingan tenaga kerja antar-

negara dengan memberikan sertifikasi untuk memastikan bahwa tenaga kerja mereka memiliki standar keterampilan. Bahkan tenaga-tenaga kasar seperti kuli dan buruh bangunan juga memiliki sertifikasi. Sedangkan kita lagi-lagi relatif terbelakang. Kita seperti baru tersadar setelah proyek-proyek konstruksi infrastruktur yang selama ini dielu-elukan pemerintah gagal mendongkrak penyerapan tenaga kerja lokal secara signifikan. Salah satu alasannya diungkapkan karena tenaga kerja konstruksi kita yang tidak memiliki sertifikasi keterampilan.

Setelah ini bahkan kalau perlu kalangan petani juga diberikan standarisasi dan sertifikasi keterampilan agar produk-produk yang dihasilkan tidak kalah kualitasnya jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Ketiga, perlu ada tindakan asimetris di bidang pendidikan mengingat karakteristik Indonesia yang berdiri di tengah keragaman budaya dan karakter antarwilayah. Bagi daerah yang memiliki basis ekonomi di bidang pertanian, maka ada baiknya apabila kurikulum pendidikan yang dianut memiliki kecondongan pada topik-topik pendidikan di bidang pertanian. Di daerah lainnya juga perlu diterapkan tujuan serupa. Tujuannya agar para pelajar di wilayah tersebut memiliki penguasaan keterampilan di bidang yang potensial untuk dikembangkan di daerahnya. Sehingga mereka akan memiliki minat untuk berlomba-lomba mengembangkan potensi-potensi yang tumbuh di lingkungan tempat hidupnya.

Pada akhirnya, seluruh komponen pembangunan pendidikan mulai dari guru/ dosen, kurikulum, dan infrastruktur pendukung perlu dikembangkan dengan tata nilai yang mengarah pada usaha mandiri, kreativitas, tingkah pola yang jujur, pantang putus asa, dan kerja keras sebagai dasar tindakan. Hal ini sekaligus untuk menjaga agar iklim perekonomian kita tidak semakin bubrah (rusak). Karena ada ungkapan menarik yang mengatakan bahwa kita bisa sangat mudah menebak apakah di masa depan suatu komunitas penduduk akan dapat hidup sejahtera ataukah tidak, dengan salah satunya mengamati dari kualitas sistem pendidikan. Pendidikan akan terus menjadi faktor eksogen yang sedikit banyak memengaruhi bagaimana pelaku perekonomian mengatasi tantangan-tantangan pembangunan. Semoga saja kita dan pemerintah semakin sadar untuk terus menggiatkan perbaikan sistem pendidikan sesuai dengan kapasitas sosialnya masing-masing. (sn)

suk oleh tokoh dan pejabat kita akan berkurang.

Tapi mengapa masih saja barang-barang yang menggerogoti masyarakat kita ini beredar? Mengikuti hukum pasar, tentulah karena barang tersebut masih ada pembelinya. Iming-iming income yang begitu besar dari bisnis haram ini terkadang membuat orang gelap mata sehingga nekad melakukannya, dengan tebusan kebebasan dirinya, bahkan dengan nyawanya sendiri.

Iming-iming untuk mendapatkan untung besar dan kerjanya gampang seperti ini pula yang

menutup mata mereka bahwa tidak jarang korbannya adalah para generasi muda. Eksekusi mati adalah juga cerminan sikap pemerintah yang tegas terhadap pelaku bisnis haram ini.

Mengutip pernyataan Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman di Jakarta beberapa waktu lalu, jika pemerintah tidak berlaku tegas menghadapi pelakunya, Indonesia akan tetap menjadi pasar bagi perdagangan benda haram ini. Padahal, dampak kerusakan yang ditimbulkannya sangat mengkhawatirkan.***

C akap B ijak “JIKA itu membuat Anda takut, itu mungkin hal yang baik untuk dicoba.”

(Seth Godin, Penulis)

“PASTIKAN musuh terburuk Anda tidak hidup di antara kedua telinga Anda.”

(Laird Hamilton, Pengusaha)

Resensi Nasihat Hidup Bermasyarakat dari Tiga Tokoh Muslim Judul : Nasihat-nasihat Keseharian Gus Dur, Gus Mus, dan Cak Nun Penulis : Ahfa Waid Penerbit : Diva Press Terbit : Oktober 2017 Tebal : 184 halaman ISBN : 978-602-391-447-0

BUKU Nasihat-nasihat Keseharian Gus Dur, Gus Mus, dan Cak Nun menyajikan rangkaian nasihat tiga tokoh tersebut. Gus Dur, misalnya, menasihati,“Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian (halaman 13).” Menurutnya, jabatan/kekuasaan sifatnya sementara. Maka ketika ada yang mempertahankan jabatan secara mati-matian, menimbulkan masalah berantai. Segala cara akan ditempuh demi mempertahankan jabatan.

Skandal korupsi KTP elektronik hingga kini menjadi sorotan nasional. Ini mendudukkan Ketua DPR, Setya Novantu, sebagai salah satu tersangka. Jelas ini akibat upaya mempertahankan jabatan dengan segala cara.

Gus Dur meyakini, politik adalah cara menemukan jalan dan bekerja sampai batas tak tertanggungkan bagi kebahagiaan sebanyak-banyaknya manusia.

Para politikus yang tersangkut kasus korupsi 10 tahun terakhir membuktikan bahwa nasihat Gus Dur harus dilaksanakan, bukan hanya dilafalkan. Dalam sosok Gus Dur tecermin prinsip hidup kemajemukan, pluralisme, toleransi, dan taat kepada Tuhan tanpa batas. Itu menjadi nukleus (intisari) nasihat-nasihat Gus Dur. Intisari nasihat Gus Dur yang lain, menghormati setiap manusia berarti juga menghormati pencipta-Nya. Tanpa diskriminasi terhadap setiap manusia adalah upaya penghormatan tertinggi kepada Tuhan.

Sementara itu, Gus Mus menambahkan nasihat-nasihat hu-

manistik.“Yang menghina agamamu tidak bisa merusak agamamu. Yang bisa merusak agamamu justru perilakumu yang bertentangan dengan ajaran agamamu,” kata Gus Mus (halaman 79).

Konflik berbau SARA yang mencuat karena “sumbu pendek” atas dialektika yang tidak harmonis di antara masyarakat multikultural Indonesia, hanya bisa direkatkan melalui pemahaman dan komunikasi multiarah yang saling mengerti.

Untuk itulah, jangan sampai kesombongan dan kedengkian (kebencian) bersemayam dalam hati manusia. Gus Mus berpesan agar manusia selalu waspada.

Jangan sampai kesombongan, kedengkian, dan kebencian terhadap manusia merasuki hati kita (halaman 82). Sebagai tokoh yang banyak hidup dan menimba ilmu di lingkungan pesantren sejak kecil membuat nasihatnasihat Gus Mus berorientasi ke urusan akhirat.

Adapun Cak Nun, tokoh multitalenta, menyampaikan pesanpesan orisional yang diperoleh berdasarkan pengalaman hidup.

Cak Nun memberi petuah bahwa Tuhan telah menciptakan jodoh masing-masing. Jadi, kalau orang berbuat baik, jodohnya berkah. Kalau berbuat zalim, jodohnya azab.

Ketiga tokoh ini banyak menggeluti bidang agama dan sosial kebudayaan. Tipologi Gus Dur yang moderat, Gus Mus yang religius, dan Cak Nun yang visioner-futuristik, menjadikan nasihatnasihat mereka sangat tepat diteladani.

Sayang materi yang disajikan tidak mendapat kupasan mendalam dari akar historisnya.

Misalnya, alasan nasihat-nasihat tiga tokoh tersebut dilontarkan.

Idealnya harus disesuaikan antara teks, konteks, dan interkontekstualitas dengan kondisi sekarang. (Imro Atun Fatimah/kj)

P P o √ Dewan Ajak Tumbuhkan Investasi Kepri -Kalau yang mengajak banyak, kapan invesnya j o k √ Sebulan Intai Peredaran Narkoba - Usut sampai tuntas Ndan

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

Editor: Fery Heriyanto, Layout: M.Chairul