Haluankepri05juli13

CMYK

KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Website: www.haluanmedia.com

Jumat, 5 Juli 2013 24 Sya'ban 1434 H TERBIT 24 HALAMAN, NO 5/7 TAHUN KE 12

Website: www.haluankepri.com

HARGA ECERAN Rp2.000,- HARGA LANGGANAN Rp52.500,- UNTUK LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM

BAPAK SIKSA ANAK KANDUNG HINGGA MENINGGAL

"Ampun Pak, Jangan Pukul Lagi" BATAM (HK) — Jerit dan rintih kesakitan Desmon Lotter (19), tak mampu meredam emosi bapak kandungnya, Johannes (44). Di pagi yang dingin, anak remaja itu akhirnya meninggal dunia usai mendapat pukulan bertubi-tubi

dengan dua batang kayu.

Peristiwa tragis, seorang bapak yang menyakiti anak kandungnya hingga meninggal itu, terjadi di Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (4/7) dini hari. Kejadian tersebut berlangsung antara pukul 00.00

WIB hingga pukul 02.00 WIB, tak jauh dari lokasi Kawasan Industri Sekupang.

Hampir di sekujur tubuh korban ditemukan luka memar. Mulai dari pundak, lengan, punggung, perut hingga kaki. Bahkan, di bagian "Ampun Pak Hal 7

Johannes

Kejati Kepri Rilis 4 Tersangka Korupsi Kasus Bandara RHF dan Laboratorium UMRAH TANJUNGPINANG (HK) — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merilis empat tersangka korupsi di dua proyek berbeda di Kota Tanjungpinang.

Dua tersangka pada proyek pembangunan Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF), dua lagi di proyek pembangunan Laboratorium Universitas Raja Ali Haji (UMRAH).

Rudi Yandri dan Rico Barino Liputan Tanjungpinang

SUTANA/HALUAN KEPRI

TERSANGKA KORUPSI — Kejati Kepri merilis empat tersangka korupsi dalam kasus proyek pembangunan Bandara RHF (foto atas) dan proyek pembangunan Laboratorium UMRAH (foto bawah) di Tanjungpinang, Kamis (4/7). Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, keempat orang yang merugikan negara miliaran rupiah itu belum ditahan.

Kepala Kejati Kepri, Elvis Johnny mengatakan, kedua tersangka kasus Bandara RHF berinisial IB dan GM. IB adalah bagian dari Angkasa Pura Bandara RHF, sedangkan GM merupakan Kontraktor dari PT Jaya Kontruksi yang melaksanakan proyek dengan total anggaran sebesar Rp90 miliar tersebut.

"Dua kasus baru yang naik ke tingkat penyidikan adalah, pertama kasus korupsi proyek Bandara RHF, dan tersangkanya ada dua yaitu IB dan GM. Pembanguan terminal Bandara RHF Tanjungpinang total dana proyek sebanyak Rp90 miliar dan negara dirugikan sebesar Rp7 miliar anggaran APBN tahun 2009-2010 dan 2010-2011. Sedangkan kasus korupsi kedua adalah proyek pembangunan Laboratorium di UMRAH di Dompak, Tanjungpinang dengan dana

Pemprov Kepri Dituding Pasang Badan Perusahaan Blacklist Menang Proyek Rp6,5 M TANJUNGPINANG (HK) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) masih bungkam terkait menangnya PT Pilar Persada, perusahaan yang sudah di-

blacklist dalam proses tender Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri. Karenanya, Pemprov Kepri pun dituding sengaja 'pasang badan'.

Padahal, sejumlah pihak,

3 Kapal Pemko Mangkrak

Hal

9

Warga Lapas Bantah Pesan Sabu

Hal

17

terutama para pengusaha jasa kontruksi yang ikut dalam pelelangan itu sudah mengajukan protes. Mereka pun mencium ada aroma korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses tender proyek lanjutan senilai Rp6,5 miliar itu.

"Sampai hari ini belum ada jawaban dari Pemprov Kepri. Begitupun surat pengaduan yang kita ajukan ke Inspektorat Kepri, juga belum ada jawaban. Kami masih menunggu jawaban itu Pemprov Kepri Hal 7

27 Ton Bawang Impor Dimusnahkan KARIMUN (HK) — Sebanyak 27 ton bawang impor berbagai jenis dimusnahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai (Kan-

Dua Desa di Aceh Tengah Amblas ACEH (HK) — Desa Serempah dan Desa Bah di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah,

Elvis Johnny

Kejati Kepri Hal 7

hampir setengah tanahnya amblas ke Sungai Peusangan saat gempa berkekuatan 6,2

Muslim Sejati MUSLIM sejati selalu tampak santai dalam kesibukan, tersenyum dalam kesedihan, tenang di bawah tekanan, tabah dalam kesulitan, optimis di depan tantangan. Kita harus tetap semangat. (fbs)

NET

SEBAGIAN besar tanah di Desa Serempah, Aceh Tengah amblas ke sungai akibat gempa 6,2 SR, Selasa (2/7) lalu.

wil DJBC) Khusus Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (4/7) pukul 10.00 WIB di Dermaga Ketapang, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Pemusnahan juga disaksikan Kepala Stasiun Karantina Pertanian 27 Ton Hal 7 GANI/HALUAN KEPRI

BARANG bukti bawang aneka jenis yang disita DJBC Kepri, Kamis (4/7).

skala richter (SR) mengguncang Aceh, Selasa (2/7) lalu.

"Dua desa tersebut terletak di lereng gunung. Jadi, ketika terjadi gempa sebagian tanah yang ada rumah penduduk amblas dan longsor ke sungai," kata seorang relawan Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri, Basuki Rahmad di Bener Meriah, Kamis (4/7).

Basuki menyatakan hingga Rabu (3/7) sore belum ada tim penolong yang turun ke lokasi tersebut karena jalur ke desa

Chua Kotak

Tak Suka Bunga JAKARTA (HK) — Bassis Kotak, Swasti Sabdastantri atau Chua mengaku tidak suka diberi bunga oleh sang kekasih atau siapapun. Dia mengaku bingung saat ada seseorang yang tiba-tiba menyodorkan sekuntum bunga.

Dua Desa Hal 7

Tak Suka Hal 7

Sidarto Gantikan Taufiq Kiemas JAKARTA (HK) — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menunjuk Sidarto Danusoebroto sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Pria berusia 77 tahun itu menggantikan suami Megawati, Taufiq Kiemas, yang meninggal dunia bulan lalu.

Penunjukan Sidarto Gantikan Hal 7

Sidarto

HALUAN KEPRI SATU-SATUNYA KORAN BACAAN MASYARAKAT KEPRI

CMYK

Editor: Yuri, Layouter: Ricoh Polda, Grafis: Dimas

Ekonomi

2

Jumat, 5 Juli 2013

PAD dari PT PKB Meningkat Jual Gas Lebih Mahal Karena Bisnis BATAM (HK) — Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam, PT Pembangunan Kota Batam (PKB) diproyeksikan terus meningkat. Hal ini, seiring bisnis yang dilakukan, yaitu penyaluran gas kerja sama dengan pihak lain, bertahap mengalami peningkatan.

Taslimahudin Liputan Batam Menurut KomisIa menjelaskan, aris PT PKB Aguspendapatan daerah sahiman, saat ini dari BUMD itu akan BUMD PT PKB memeningkat. Sebab, nyalurkan gas dari kuota 20 MMBTUD Jambi Merang sebeditargetkan akan disar 5 MMBTUD. salurkan ke PT PGN Penyaluran gas ini dan PT b'rigth PLN dimulai sekitar Batam pada akhir September tahun 2014. Untuk tahun lalu dan sudah maini saja, penyaluransuk pendapatannya, Agussahiman nya direncanakan ke kas daerah sejak akan bertambah dari 2012.

5 MMBTUD ke 10 MMBTUD "Saya lupa jumla pastinya, menjadi 15 MMBTUD pada tapi 2012 itu sekitar Rp250 akhir tahun ini. juta. Memang masih kecil, tapi Ia menambakan, dengan lumayanlah. 5 MMBTUD ini, tambahan itu, maka pemabaru 25 persen disalurkan dari sukan daerah akan semakin kuota yang dimiliki," kata besar. Hanya saja, kata AgusAgussaiman, yang juga Sekre- sahiman, tidak semua pendataris Daerah (Sekda) Kota patan BUMD masuk ke daerBatam, kemarin. ah, sebab ada dana opera-

sional dan keperluan lainya.

"BUMD inikan sama dengan perusahaan lain. Ada dana perencanaan bisnis dan lainya. Jelasnya, selama empat bulan (2012) masuk ke kas daerah sudah dapat Rp250 juta. Saya yakin tahun ini akan melebihi target karena tambahan penyaluran gas akhir tahun. Tapi, tidak semua, distor ke daerak, ada untuk investasi, didalam itu ada juga saham koperasi. Semua ada aturan main," katanya.

Agussahiman pun merasa bangga. Sebab, sepanjang sepengatahuannya, satu-satunya BUMD dipercaya menyalurkan gas ke daeranya.

Terkait nilai jual yang dinilai sebagian pihak, tergolong mahal dijual ke PLN Batam, menurut Agusahiman, wajar.

Sebab ini masala bisnis.

BUMD Batam dalam hal ini PT Pembangunan Kota Batam, memasok gas ke Batam sejak April 2012. Dimana, mereka menyalurkan gas dari sumur gas Jambi Merang, sebesar 5 ribu MMBTU per hari. Kesepakataan distribusi gas ini ditandatangani antara PGN, PT Inti Daya Latu Prima (IDLP) dengan PT Pembangunan Batam, terkait pemanfaatan gasilitas gas. ***

NET

JUKLAK LCGC — Aktifitas produksi mobil di salah satu pabrik di Tanggerang. Pemerintah akan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan program mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC) yang harga jual maksimal Rp95 juta off the road.

Harga Mobil LCGC Maksimal Rp95 Juta Juklak Mobil Murah Terbit Pekan Depan JAKARTA (HK) — Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Ansari Bukhari, menyatakan petunjuk pelaksanaan tentang program mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC) akan segera diteken oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Mobil yang masuk kategori ini dijual maksimal Rp95 juta off the road.

"Kira-kira waktunya seminggu lagi," kata dia di Kantor Kementerian Perindustrian, Kamis (4/7).

Selasa lalu, Direktur Jenderal Indutri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Budi Darmadi menyatakan, harga jual mobil murah sudah diteta-

pkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian yang draftnya sudah dia tandatangani.

Dalam draft tersebut harga jual mobil jenis ini ditetapkan setinggitingginya Rp95 juta. Namun, harga tersebut belum termasuk biaya penyerahan kepada konsumen sebelum pajak, bea balik nama (BBN), dan pajak kendaraan bermotor. "Jadi, masih harga off the road," kata dia di kantornya.

Menurut Budi, petunjuk pelaksanaan tersebut juga mengatur toleransi harga jika ada penambahan fitur-fitur tambahan dalam mobil murah. Dia mengingatkan harga jual nantinya

akan memperhitungkan inflasi, kurs mata uang, dan harga bahan baku.

Menteri Perindustrian Mohammad Suleman Hidayat mengiyakan patokan harga tersebut ketika dikonfirmasi oleh Tempo hari ini. "Iya Rp95 juta," katanya melalui pesan singkat.

Sebelumnya, pada 5 Juni 2013 lalu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor. Aturan tersebut berisikan insentif pemotongan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) jenis mobil dengan konsumsi bahan bakar dan karakteristik teknologi tertentu. (tmp)

55 Stand Penuhi Pameran K-UKM

NET

STIKER Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terpampang di salah satu bank umum.

Industri Keuangan Masih Tertekan JAKARTA (HK) — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengatakan industri keuangan nasional hingga saat ini masih tertekan akibat gejolak ekonomi global.

"Sampai saat masih terjadi tekanan," kata Muliaman dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dan OJK di kantor Ditjen Pajak, Kamis (4/7).

Namun menurut Muliaman, meskipun terjadi tekanan, industri keuangan nasional masih dalam kondisi baik. Muliaman mengaku optimistis akan ada perkembangan ekonomi global yang akan melahirkan

keseimbangan baru dan menggairahkan roda perekonomian banyak negara termasuk Indonesia. "Tidak ada alasan untuk tidak optimistis," katanya.

Muliaman mengatakan OJK berkomitmen untuk terus bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal industri keuangan agar dapat berperan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kami berharap industri keuangan tetap kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pelambatan.

Meskipun Bank Dunia mengoreksi pertumbuhan ekonomi menjadi 5,9 persen, namun Chatib masih optimistis pada tahun ini ekonomi bisa tumbuh di 6,3 persen sesuai target dalam APBN Perubahan 2013.

Menurut Chatib, pelambatan pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada penerimaan pajak Indonesia. Anjloknya penerimaan pajak juga disebabkan oleh ekonomi global yang tidak menentu dan mempengaruhi ekspor. "Harga-harga komoditas terkena," katanya.

Chatib mengatakan akan menggenjot sektor lain yang saat ini terus berkembang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. (ant)

BATAM (HK) — Pameran Indonesia Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) perkembali digelar di Batam. Pameran ke tujuh kalinya yang digelar 'Batam Promo' ini diikuti sebanyak 55 stand di atrium utama Mega Mall. Dari stand yang ada, 20 di antara pelaku UKM di Kepri berada di bawah binaan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kepri.

Ketua Panitia Pameran Jadi Rajagukguk menuturkan, berbagai produk-produk unggulan dari berbagai daerah ditampilakan dalam pameran yang berlangusung dari 4-7 Juli mendatang. Ada handycraf, fasyen, kuliner aksesoris dan lainnya.

"20 stand merupan peserta dari Kepri yang merupakan binaan dari Kadin Kepri.

Mereka semua berasal dari Kabupaten - Kota di Kepri, mulai dari Batam, Karimun, Tanjungpinag, Bintan, Anambas, Lingga dan Natuna," kata Jadi, usai pembukaan pameran, Kamis (4/7).

Dijelaskannya, khusus UKM Kepri yang masuk pada stand kali ini merupakan salah satu rangkaian promosi produk-produk mereka. Ini merupakan akses pasar untuk memperkenalkan industri kreatif yang ada di Kepri.

Sebab, tugas dan fungsi Kadin selain pendamping, bantuan pelatihan juga akses

pasar kepada pelaku UKM. Kata Jadi, apabila pelaku-pelaku UKM yang ikut pameran ini sudah sukses, maka pameran berikutnya akan diganti dengan pelaku UKM yang lain.

Wakil Ketua Kadin Kepri Junaidi mengatakan, pameran produk kreatif unggulan ini sangat besar manfaatnya bagi daerah. Sebab, lokasi pelaksanaanya sangat strategis, ditambah letak Batam yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia.

Hanya saja, Junaidi menyorot produk-produk UKM di Kepri. Ia berharap, pelaku UKM dapat memunculkan produk khas melayu Kepri.

Bisa saja songket dan lain

sebagainya. Saat ini, hanya berkutat pada Batik.

"Kita harap jangan batik lagi lah. Produk apa khas Kepri, seperti songket yang kita promsosikan. Ini kalau Batik, itukan dulunya ada di Jawa.

Lagian di sini, hanya mendesain, cetaknya pun bukan di Kepri," kata Junaidi yang hadir dalam pembukaan.

Saat ini, kata Junaidi hanya kuliner yang diperkuat, seperti makanan seafood. Padahal, masih banyak yang perlu diangkat, bukan hanya kuliner dan batik. Dalam acara tersebut juga dihadiri Suzairi selaku Asisten II Bidang Ekonomi Pemko Batam mewakili Walikota batam Ahmad Dahlan. (mnb)

Harga 5 Komoditas Merangkak Naik Jelang Puasa JAKARTA (HK) — Menteri Pertanian Suswono menyatakan kondisi harga lima pangan strategis menjelang puasa, khususnya di minggu pertama Juli 2013, menjelang puasa Ramadhan ini telah menunjukkan kenaikan.

Adapun lima komoditas yang harganya mulai merangkak naik itu adalah bawang merah, cabai merah, minyak goreng, daging ayam

dan telur ayam.

"Stok pangan masih aman, tapi ada beberapa pangan strategis seperti yang mengalami kenaikan," kata Suswono saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (4/7).

Suswono menambahkan, khusus kenaikan harga pada daging ayam ini bukan disebabkan karena ketersediaan pangan yang berkurang, namun didorong oleh kenaikan harga bahan baku bibit ayam, harga pakan ternak

dan menguatnya dollar AS terhadap rupiah. Sementara itu, untuk harga beras, gula pasir dan daging sapi harganya relatif stabil.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan hingga 2 Juli 2013, harga beberapa komoditas memang ada yang naik, stabil dan ada beberapa yang mengalami penurunan.

Untuk di DKI Jakarta, harga bawang merah mengalami kenaikan tipis dari Rp41.000 menjadi Rp41.400

per kg, di Bandung stabil di harga Rp39.600 per kg, di Semarang naik dari Rp29.000 menjadi Rp32.400 per kg dan di Yogyakarta naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kg.

Sementara di Surabaya, harga bawang merah naik dari Rp32.100 menjadi Rp34.000 per kg, di Denpasar naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kg, di Medan stabil di Rp22.000 pr kg dan di Makassar naik dari Rp39.000 menjadi Rp39.300 per kg.(kcm)

Editor: Nana Marlina, Layouter: Novrizal

CMYK

Jumat, 5 Juli 2013

3

PIP Siapkan Rp1,5 T untuk Daerah Beli Kawasaki, Bonus Jaket dan Helm KARIMUN (HK) — Dealer Kawasaki Aju di Jl Ahmad Yani No 1, Kecamatan Balai Karimun, Kabupaten Karimun, menawarkan hadiah berupa jaket dan helm cantik untuk setiap pembelian motor Kawasaki berbagai tipe.

Pemilik Dealer Aju, Yanto kepada Haluan Kepri, Kamis (4/7) mengatakan, pihaknya memberikan penawaran tersebut agar konsumennya lebih aman dan nyaman saat berkendara.

Dikatakannya, pihaknya tidak hanya menawarkan Kawasaki yang mengedepankan fitur-fitur menjanjikan dengan harga spesial, tetapi juga mengutamakan keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara.

Menyambut Bulan Ramadhan, pihaknya menawarkan Kawasaki L/N (2 Tak) dengan harga Rp33,8 juta on the road di Kabupaten Karimun. "Pecinta motor Kawasaki bisa mendapatkannya dengan harga bersaing di showroom kami. Di samping juga akan mendapatkan kemudahan dalam pembelian, baik secara kredit maupun cash," ujar Yanto. selain Kawasaki L/N (2Tak) ini, showroom yang berada persis di samping rumah makan Joyoboyo tersebut juga menyediakan Kawasaki tipe Athliete (4Tak) dengan harga Rp18,3 juta, Ninja RR (2Tak) harga Rp42,5 juta, Ninja RR SE Rp43,8 juta, KSR Rp26 juta, KLX 150 dengan harga Rp28,9 juta, D-Traker 150 Rp30,9 juta, Ninja 250 Z harga Rp57,8 juta dan Ninja 250 SE dengan harga Rp61,9 juta. Semuanya bisa dibawa pulang dengan cara pembelian cash maupun kredit.

"Yang memimpikan Kawasaki, kunjungi showroom kami. Tidak perlu mahal dan susah, langsung bawa Kawasaki impian Anda," pungkas Yanto. Informasi lebih lanjut dapat mengubungi di 0777 323 973. (abk)

ABDUL KODIR/HALUAN KEPRI

SEPEDA motor Kawasaki di showroom Aju, Kamis (4/7).

BATAM (HK)— Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Badan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menyediakan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk dipinjamkan ke berbagai daerah di Indonesia guna percepatan pembangunan di daerah.

Nov Iwandra Liputan Batam Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan Pusat Saritaon Siregar dalam seminar Investment Gathering dan Workshop Pinjaman Daerah Tahun 2013 di Harris Resort Waterfront Marina, Sekupang, Batam, Kamis (4/7).

Seminar sehari tersebut menghadirkan pembicara dari Kepala Badan Keuangan Indonesia Soritaon Siregar, Anggota DPR RI Dapil Kepri Harri Azhar Aziz, Direktur Dana Reksa Purbaya, Wahyu Utomo dan Faisal Rahman selaku moderator.

Kepala Badan Keuangan Indonesia Pusat, Soritaon Siregar mengatakan, seminar Invesment Gathering dan workshop bertujuan untuk mensosialisasikan kepada pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi di regional Sumatera. Di antaranya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung dan Provinsi Kepri.

"PIP akan mengucurkan dana pinjaman dari dana saldo mengendap atau dana siaga di Kementerian Keuangan senilai Rp1,5 triliun di 2013.

Dana PIP ini dapat dipergunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur perekonomi daerah tanpa pengedepankan pembiayaan komersial," kata Soritaon.

Dikatakannya, pemerintah memiliki beberapa jurus

pencegah keterpurukan pasar modal akibat memburuknya kondisi ekonomi global yang berdampak pada daerah maupun pusat.

"Pertama, mengalokasikan dana pembelian kembali surat berharga negara yang belum jatuh tempo secara tunai (cash buy back), biasanya Rp3 triliun setahun. Kedua, mengalokasikan sebagian dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk membeli surat utang negara. Ketiga, bekerja sama dengan BUMN di sektor keuangan untuk membeli surat utang negara yang mengalami kejatuhan harga," paparnya.

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak daerah yang belum memanfaatkan pinjaman dana dari PIP tahun 2013, yang siap untuk dikucurkan kapan saja. Persyaratan untuk memperoleh pinjaman dari PIP itu sangatlah mudah, hanya dengan beberapa ketentuan saja," terangnya.

Di antaranya, pemerintah daerah hanya perlu mempersiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiga tahun terakhir, hasil audit Badan Pemeriksa Keaungan (BPK), Surat pesetujuan dari DPRD hingga rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

"Termasuk di dalam persyaratan itu adanya Perda tentang Pinjaman dan surat pernyataan tanggung jawab

NOV IWANDRA/HALUAN KEPRI

BERI PEMAPARAN — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dapil Kepri, Harri Azhar Aziz, didampingi Kepala Badan Keuangan Indonesia Pusat, Soritaon Siregar memberikan pemaparan kepada FKPD (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) regional Sumatera dalam seminar Invesment Gathering dan Workshop Pinjaman Daerah Tahun 2013, di Harris Resort Waterfront Marina, Batam, Kamis (4/7). mutlak kepala daerah dalam proyek yang diajukan dari pinjaman ke PIP," terang Soritaon.

Jika seluruh persyaratan sudah dipenuhi dan hasil analisis kelayakan dan risiko dinilai bagus, lanjut Soritaon, PIP akan siap mengucurkan dana pinjaman ke daerah yang mengajukan pinjaman, paling lambat dua hari sebelum proses perbaikan infrastruktur dikerjakan .

"Bunga yang diberikan juga sangat kecil dan terjangkau oleh pemerintah daerah, yakni berdasarkan BI rate plus 2 persen, dan bisa dilunasi sesuai kemampuan daerah," terangnya.

Berdasarkan data realisasi pinjaman daerah hingga tahun 2013, PIP telah menyalurkan pinjaman sebanyak Rp1.534.667.583.000. Terdiri dari 12 pengajuan pinjaman tahun 2012 dan satu pinjaman di tahun 2013.

"Sebagain besar pemerintah daerah yang telah mengajukan pinjaman ke

PIP ini, dipergunakan untuk pembangunan dan pengembangan rumah sakit, jalan, pasar, listrik dan terminal," ujar Soritaon.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dapil Kepri, Harri Azhar Azis mengungkapkan, sangat mendukung agenda PIP, asalkan pengembalian pinjaman tidak terlalu memberatkan pemerintah daerah. Pasalnya, selama ini daerah selalu terabaikan dalam setiap kesempatan pengucuran dan pinjaman dana bergulir dari pusat.

"Seperti di Kepri, sangat besar potensi-potensi peningkatan perekomomian masyarakat dan pelaku usaha, namun tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Wilayah Kepri terdiri dari 96 persen wilayah laut dan terdapat 2.048 pulau-pulau yang memiliki potensi perekonomian masyarakat petani dan nelayan," kata Harri.

Namun, ujarnya, bila potensi ini tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, tentunya akan menjadi kenda-

CMYK

la bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengembangkan dan menjalankan roda perekonomian.

"Kalau infrastruktur bagus dan lancar, perekonomian rakyat akan meningkat dan menjadi sejahtera. Kemudian, kalau inflasi keuangan naik tentunya daya beli masyarakat akan turun drastis bahkan hal itu akan menjadi neraka bagi masyarakat," tegas Harri.

Menurutnya, pemerintah harus ada ketegasan untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur di daerah, karena daerah memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Intinya, harus ada perimbangan pembangunan infrastruktur antara pusat dan daerah. Jangan lantaran kedekatan pejabat masing-masing daerah dekat dengan orang nomor satu negeri ini, atau dekat menteri keuangan, barulah daerah kebagian kucuran dana atau pinjaman," kata Harri. ***

Editor:Nana Marlina,Layouter: Novrizal

Dunia

Jumat, 5 Juli 2013

4

Morsi Jadi Tahanan Rumah Usai Digulingkan Militer KAIRO (HK) — Gelombang demonstrasi besar-besaran menentang kepemimpinan Presiden Mesir, Mohamed Morsi di lapangan At Tahrir, Kairo berujung digulingkannya orang nomor satu di negara Alexandria itu.

Morsi pun jadi tahanan rumah setelah militer mengkudeta kekuasaannya, Kamis (4/7).

Tokoh Ikhwanul Muslimin tersebut kini ditahan di tempat terpisah dari para ajudannya.

Selanjutnya militer menunjuk Adly Mansour sebagai Presiden Interim Mesir.

Penunjukkan sampai digelarnya pemilu.

Namun menurut Gehad El Haddad, anak ajudan kepercayaan Morsi, Essam El Haddad, Morsi kini dipindahkan ke Kementerian Pertahanan Mesir.

“Untuk pencegahan, dia telah ditahan untuk persiapan final,” kata salah seorang pejabat militer senior.

Morsi ditahan bersama para ajudan seniornya setelah mengeluarkan ajakan bagi para pendukungnya untuk mempertahankan legitimasinya. Pernyataan tersebut dilontarkannya beberapa jam usai pihak militer mengumumkan penggulingan dirinya dari kursi presiden.

Pihak militer menilai ajakan Morsi itu bernuansa hasutan. Hal tersebut dikhawatirkan bisa semakin men-

gancam keamanan Mesir yang masih bergejolak.

“Dalam beberapa hal, kami harus melawan hal itu (ajakan Morsi). Itu adalah retorika yang mengancam.

Dia telah menciptakan perselisihan di antara rakyat Mesir,” kata pejabat militer tersebut.

Sedikitnya 50 orang dilaporkan telah tewas dalam gejolak di Mesir yang berlangsung sejak 30 Juni lalu.

Angkatan bersenjata Mesir pun mengultimatum Morsi agar membuat kesepakatan dengan para demonstran guna menyelesaikan krisis.

Menyusul tergulingnya Morsi, polisi Mesir juga menangkap kepala Partai Kebebasan dan Keadilan, Saad Al Katatni. Partai tersebut juga merupakan partai pendukung Morsi.

Selain itu Wakil Pemimpin Tinggi Ikhwanul Muslimin Rashad Bayioumi juga telah ditangkap.

PBB Khawatirkan Mesir Tergulingnya Morsie mendapat reaksi dari pemimpin dunia. Terpisah Sekjen Per-

serikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengkhawatirkan intervensi militer Mesir yang menggulingkan Presiden Mohamed Morsi. Namun ditegaskan Ban, dirinya mendukung aspirasi rakyat Mesir.

Sementara itum, Raja Arab Saudi Abdullah mengirimkan ucapan selamat kepada pemimpin baru Mesir yang ditunjuk sementara menyusul tergulingnya Presiden Mohamed Morsi oleh militer. Disebutkan bahwa penunjukan Adly Mansour sebagai pemimpin sementara Mesir dilakukan di saat kritis dalam sejarah negeri itu.

“Atas nama rakyat Arab Saudi, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena mengambil alih kepemimpinan Mesir di saat kritis ini dalam sejarah Mesir,” ujar Raja Abdullah.

Sebelumnya pada Rabu, 3 Juli larut malam waktu setempat, militer Mesir menyatakan berakhirnya kekuasaan Morsi. Jenderal Sisi pun mengumumkan ketua Mahkamah Konstitusi Adly Mansour sebagai presiden sementara.

Sisi juga menyerukan digelarnya kembali pemilihan presiden dan parlemen di Mesir. Pengumuman ini mendapat sambutan meriah rakyat Mesir di berbagai wilayah. Warga yang berkumpul di jalan-jalan melakukan pesta kembang api untuk merayakan kejatuhan Morsi. (dtc/rol/tmp)

Adly Muncul di Tengah Ketidakistimewaan KAIRO (HK) — Aksi demontsrasi penggulingan Presiden Mesir Muhammad Mursi oleh kelompok sipil dapat dibilang gagal. Kelompok oposan ditaksir tidak akan berhasil menggulingkan presiden kelima sokongan Ikhwanul Muslimin dan Salafis itu tanpa adanya kudeta militer.

Rabu (3/7) tengah malam, Panglima Militer dan Menteri Pertahanan Jenderal Abdel Fattah al-Sisi menghentikan langkah Mursi untuk bertahan di kursi kepresiden. Militer menunjuk Kepala Mahkamah Konstitusi Adly Mansour se-

bagai presiden sementara.

Siapa sebenarnya Mansour?

Aljazeera melaporkan tidak ada yang istimewa dari sepak terjang Mansour. Fotonya tidak pernah diarak ke sana-kemari oleh kelompok oposan. Berbeda dengan tokoh oposisi lainnya, seperti Mohamed el-Baradei contohnya.

Pun, Mansour tidak punya karier cemerlang jika tanpa Mursi.

Pria 67 tahun itu ditemukan pada 1 Juni 2013. Mursi mempercayakan lembaga pembanding undang-undang kepadanya. Mansour terbaik diantara para hakim yang

Adly Mansourv

terburuk. Ambisi Mursi menghapus orang-orang dari rezim Husni Mubarak menyisakan nama Mansour.

The Independent menuliskan nama Mansour menjadi satu-satunya pilihan Ikhwanul Muslimin dan pendukung Mursi untuk duduk diperadilan. Hampir setengah abad berkuasa, rezim Mubarok telah menanam pengaruh yang dalam sampai ke lembaga-lembaga penegakan hukum dan peradilan.

Saat revolusi penggulingan rezim militer pada 2011 lalu, nama Mansour juga tidak pernah terdengar. Apalagi digadang-gadang untuk jadi presiden. Tapi, namanya juga tidak menjadi ''hantu'' bagi musuh politik Mubarak.

Padahal karier puncak kehakiman sudah dia pegang sejak 1992 silam. Namanya tertulis sebagai Ketua Hakim Peradilan Agama yang memberi fatwa tentang ketaatan terhadap negara. Sebelum ditunjuk Mursi, kariernya tetap awet sebagai Hakim Pengadilan Negeri untuk perdata dan pidana.(rol)

NET

KEMBANG API — Puluhan kembang api dinyalakan para pendemo anti Presiden Mesir Mohammed Mursi di Tahrir Square, Kairo, Mesir (3/7). Para pendemo dan pasukan militer bergabung untuk merayakan keberhasilan militer mendesak Presiden untuk mundur.

Militer Juga Serbu Stasiun TV Al Jazeera KAIRO (HK) — Diduga berpihak kepada Morsi, stasiun TV Al Jazeera diserbu oleh pasukan mesir. Seperti dikutip dari Reuters, Kamis (4/7/2013), penyerbuan dilakukan saat stasiun televisi ini sedang melakukan penyiaran gambar.

Ada sejumlah staf Al Jazeera yang ditahan dalam peristiwa ini. Pihak militer menduga stasiun TV ini berpihak kepada Morsi.

Informasi mengenai penyerbuan ini masih simpang siur. Namun sejumlah media, termasuk blog yang ada di website Al Jazeera, menyebut produser, narasumber serta presenter stasiun ini telah ditahan.

Tidak beberapa lama usai

kejatuhan Morsi, situasi Mesir memang dipenuhi dengan bentrokan. Sejumlah warga pendukung Morsi dengan membawa senjata menyerbu markas pasukan keamanan.

4 Orang tewas dan 10 orang terluka akibat bentrokan ini.

Menteri Pertahanan Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengumumkan penggulingan Morsi dari kursi kepresidenan. Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir ditunjuk untuk menjadi pemimpin sementara hingga pemilu kembali digelar.

Tutup 3 stasiun TV Selain menyerbu stasiun televisi Al-Jazeera, otoritas Mesir juga menutup setidaknya tiga stasiun TV yang mendukung Mohamed

Morsi, yang baru saja digulingkan pihak militer.

Langkah ini menimbulkan keprihatinan karena tampaknya dirancang untuk mencegah pemberitaan mengenai event-event proMorsi.

Seperti dilansir situs All Africa, Kamis (4/7), siaran TV milik Ikhwanul Muslimin, Misr25, menghilang dari udara beberapa menit setelah pemimpin militer Jenderal Abdul-Fattah alSisi mengumumkan berakhirnya kekuasaan Morsi.

Media tersebut mempublikasikan berita-berita dan komentar yang secara langsung mencerminkan perspektif politik Ikhwanul Muslimin.

Menurut surat kabar pemerintah, Al-Ahram, dua saluran pro-Morsi lainnya juga menghilang dari udara di saat yang sama. Kedua stasiun TV tersebut adalah Al-Hafiz dan Al-Nas. Aparat polisi juga dilaporkan menyerbu ketiga stasiun TV yang dihentikan siarannya itu.

“Kami prihatin dengan laporan-laporan bahwa otoritas menghentikan siaran televisi berdasarkan perspektif politik,” cetus seorang pengamat, Sherif Mansour.

“Kami mendesak militer untuk tidak mencabut hak warga Mesir akan sumbersumber informasi di waktu yang penting ini,” tan dasnya. (dtc)

Jalan ‘Telan’ Mobil yang Lewat OHIO (HK) — Sebuah lubang besar tiba-tiba menganga di ruas jalan di barat laut Ohio.

Lubang ini menelan satu mobil yang melintas di atasnya.

Sang pengendara, sempat terjebak selama beberapa menit di dalamnya, sebelum tim SAR datang dan menyelamatkannya dengan tangga.

Polisi Toledo, Sersan Joe Heffernan, mengatakan saluran air di bawah jalan yang jebol mungkin telah menyebabkan lubang itu. Lubang diperkirakan setidaknya sedalam 10 meter.

Polisi mengatakan sang pengemudi, Pamela Knox, tidak terluka dalam kejadian itu. Namun ia dikabarkan terguncang dan dibawa ke rumah sakit untuk langkah pencegahan.

Heffernan mengatakan Knox melihat kendaraan di depan dia mulai menyelinap ke dalam lubang, tapi berhasil keluar. Namun, katanya, saat ia melintas, lubang itu makin dalam dan seolah

menyedotnya. Ia mengaku tak bisa menghindari lubang di tengah mobilnya melaju kencang.

Petugas menggunakan derek untuk menarik mobil itu dari lubang. Perbaikan jalan segera dilakukan dalam beberapa hari ke depan. (tmp)

MOBIL yang ‘tertelan’ jalan di Ohio, Amerika Serikat.

Bagi-bagi Duit, Gubernur Sumut Digugat MEDAN (HK) — Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho digugat citizen lawsuit oleh 25 warga Sumut di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (4/7).

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Surya Pardamean berlangsung di ruang sidang

utama dan terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan kelengkapan berkas dan administrasi penggugat dan tergugat.

Latar belakang gugatan kepada Gatot, kata Surya Pardamean, adalah pemberian bantuan keuangan dari Provinsi Sumut kepada pemerintah kabupaten/kota di Sumut atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bantuan Daerah Bawahan (BDB).

“Warga menilai pemberian BDB kepada kabupaten/kota di Sumatera Utara tidak berazaskan keadilan,” kata Surya Pardamean di awal sidang.

Salah satu kuasa hukum penggugat, Hamdani Harahap, mengatakan,”Dana BDB terindikasi digunakan untuk keuntungan salah satu calon gubernur, yakni Gatot Pujo Nugroho.”

Selain Gatot Pujo Nugroho, gugatan citizen lawsuit yang didaftarkan di Pengadilan Medan dengan nomor registrasi perkara 309/Pdt. 6/2013/PN. Mdn, itu, kata Hamdani juga menggugat tergugat III DPRD Sumut ; tergugat IV Badan Pemeriksa Keuangan Sumut ; tergugat V Kepala Polda Sumut ; tergugat VI Kejaksaan Tinggi

Sumut ; tergugat VII Komisi Pemilihan Umum Sumut ; tergugat VIII Menteri Dalam Negeri ; dan tergugat IX Presiden Republik Indonesia.

“Kami menggugat hingga ke Mendagri dan Presiden bertujuan memperbaiki tata cara pembagian bantuan daerah yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan politik. Citizen lawsuit bukan menggugat materil dan immateril,” tutur Hamdani.

Menurut Hamdani, penentuan kabupaten/kota penerima bantuan tidak berazaskan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Contohnya, ujar Hamdani, Kabupaten Nias Barat yang hanya menerima Rp 1,3 miliar, sangat jauh dibandingkan dengan Kabupaten Asahan yang menerima Rp 425 miliar.

“Soal apakah bantuan itu terindikasi suap kepada kepala daerah dalam rangka mendukung Gatot sebagai calon gubernur, kami tidak mempersoalkan itu dalam pokok gugatan. Gugatan kami hanya pada ketimpangan penetapan angka-angka bantuan daerah bawahan itu,” ujar Hamdani.(tmp)

Opini & Layanan Umum Sadis, Ayah Tega Bunuh Anak Kandung KOTA Batam, geger. Kasus pembunuhan seorang anak berusia belia (19), bernama Desmon Lotter, oleh ayah kandungnya sendiri, Johannes, telah mengusik rasa aman kota investasi ini. Peristiwa tersebut memantik emosi, membuat haru-biru perasaan kita.

Kabar mengenaskan itu diperkirakan terjadi Kamis (5/ 7) dinihari, sekira antara pukul 00.00-02.00 WIB. Pada dinihari itu, Johannes sedang menghajar Desmon di rumah mereka, Kampung Bukit, Kelurahan Tanjungriau.

Lokasi rumah tersebut tak jauh dari Kawasan Industri Sekupang. Di sana, si anak diikat pada sebuah tiang, kemudian dihajar membabi buta oleh si ayah kandung, Johannes.

Hampir di sekujur tubuh

korban ditemukan luka memar. Mulai dari pundak, lengan, punggung, perut hingga kaki.

Bahkan, di bagian belakang kepalanya terdapat luka yang cukup besar. Luka itu mengeluarkan darah segar. Desmon dihajar menggunakan dua batang kayu.

Belum jelas apa motif Johannes tega menghabisi darah dagingnya sendiri. Keterangan Johannes di kantor polisi, dia berdalih tidak berniat membunuh. Alibinya, Johannes hanya berniat membuat anaknya jera lantaran dia acap menerima laporan bahwa Desmon sering melakukan perbuatan mencuri.

Sadis! Itulah ungkapan perasaan hati kita atas kasus tersebut. Sebegitu teganya ayah kandung menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Fak-

tanya, itu memang terjadi.

Sulit diterima akal sehat.

Manusia yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, tidak akan mampu melakukan perbuatan keji tersebut. Hewan saja tidak demikian, mengapa manusia sekeji itu? Itulah reaksi, tanggapan warga Batam atas kasus pembunuhan tersebut.

Ya, kasus sadis ini sangat mengusik ketenangan Kota Batam. Bandar Dunia Madani, bersedih, karena sebentar lagi menyambut Bulan Suci Ramadhan.

Ayah kandung tega membunuh anak kandung, menurut aspek psikologis itu artinya ada yang tidak beres pada mentalnya. Tipe manusia seperti Johannes, dikategorikan sebagai orang pada saat masa kecilnya pernah menerima

perlakuan kasar dari orang tuanya.

Singkatnya, anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif.

Nasi sudah menjadi bubur.

Johannes mesti menanggung akibat dari perbuatannya.

Agama manapun, melarang umatnya saling membunuh.

Maka, sepantasnya pula kepolisian harus menjatuhkan hukuman yang setimpal. Hukum di dunia harus ditegakkan, hukum akhirat biarlah Tuhan yang memvonisnya.

Dari peristiwa mengenas-

kan itu, kita, menurut pra ahli kejiwaan, para orang tua harus lebih banyak lagi mendekatkan diri pada Sang Khalik.

Orang tua mesti mempertebal iman, dengan cara kembali mempelajari ajaran agama.

Manusia harus saling menyayangi, mengasihi. Maka, sedari kini, kita diajak untuk memperlakukan anak-anak kita yang masih balita dengan cara lemah-lembut. Tidak boleh berkata kasar, apalagi sampai memukul fisik anak.

Ajaran yang kita berikan hari ini adalah cermin. Cermin tersebut akan terlihat pada saat anak-anak kita dewasa kelak. Apapun bentuknya, itulah hasil didikan kita dulu pada anak-anak kita. Semoga kita tidak seperti Johannes, manusia yang berperilaku kasar. ***

UU Ormas, Pengukuhan Korprotisme Negara Penolakan terhadap RUU Ormas oleh koalisi masyarakat sipil antara lain (Imparsial, Setara Institut, Elsam, Konferedrasi Serikat Pekerja Indonesia, Konfederasi serikat Pekerja Seluruh ( KPSI), Pusat Studi Hukum (PSHK dan PP Muhammadiyah serta yang lainnya tentu bukan alasan teknis perundang-undanganmelainkan ada persoalan substansi dan prinsip terhadap penguatan terhadap masyarakat sipil. Esensi RUU Ormas sebagaimana mencuat dalam berbagai berdebatan lebih menekankan dimensipengaturan, pengawasani dan mengendalikan ruang gerak ormas dalam memainkan perannya sebagai kekuatan non korporatisme negara. Dalam konteks masyarakat sipil- kekuatan negara harus diimbangi dengan ormas atau lembaga non korporatisme negara. Sebab tanpa ada penyeimbang, maka negara akan menjadi kekuatan yang dapat menekan, menghukum dan membumi hangus siapapun yang tidak dikehendaki negara (baca: rezim).

Karena watak dan fitrah kekuasaan lebih menekakan dimensi pengawasan dan pengendalian yang berlebihan terhadap seluruh hajat hidup rakyatnya, sehingga tidak ada lagi kekuatan yang dapat mengimbanginya, maka segala hal yang dapat merintang jalan untuk mewujudkan watak dan fitranya-maka harus dihindari. Cara yang lebih elegan adalah dalam bentuk regulasi, karena akan dianggap lebih modern dan demokratis. Namun esensinya sama, bahwa negara atau rezim ingin menguasai semua hajat hidup masyarakatnyaCuma caranya saja yang berbeda. Jika dalam Orde Baru, upaya negara (rezim) meredam dan menekan ruang ger-

K olom Publik (Bagian pertama) Dewasa ini, gemerlap dunia remaja dipenuhi dengan beraneka macam tawaran yang melenakan, tidak terkecuali bagi remaja Indonesia. Melihat realita di lapangan, dunia remaja seakan – akan surganya manusia untuk mengekspresikan gaya dan ide. Budaya yang terlihat mencolok adanya adalah dunia life style, dimana kaum remaja sekarang ini su-

MENURUT data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (SAPK BKN) RI sampai dengan tanggal 22 November 2012 lalu, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh wilayah Provinsi Kepri berjumlah 28.885 orang. Dimana 4.040 orang diantaranya adalah PNS Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.

Oleh: Umar Natuna Pemerhati Masalah Sosial Keagamaan dan Pendidikan ak peran masyarakat dapat dilakukan melalui kekuatan meliter, maka di era reformasi pendekatan tersebut jelas tidak memungkinkan. Karena menimbulkan kos sosial, politik dan ekonomi yang besar bagi masa depan suatu rezim.

Maka, dibuatlah regulasi untuk kepentingan tersebut.

Pengukuhan Maka RUU Ormas yang segera disyahkan DPR-RI tersebut merupakan bentuk lain dari pengukuhan politik korporatisme negara. Kita tentu masih ingat bagaimana di era Orde Baru politik korporatisme negara dilakukan secara masif dan sistematis dengan merangkul dan mengkooptasi berbagai elemen masyarakat. Seperti Pemuda yang kemudian disentral menjadi KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), Ulama melalui (Majelis Ulama Indonesia ), Perguruan Tinggi melalui Senat Perguruan Tinggi, Wanita , dan lainnya tanpa terkecuali seperti Nelayan, Petani, Buruh melalui berbagai semua berafiliasi dengan negara secara masif.

Namun di era reformasi hampir seluruh organisasi yang dulu didesain untuk mendukung negara (rezim) tersebut secara lamban dan pasti mengalami reorientasi, maka muncullah organisasi tandingan dalam berbagai

ormas dan lembaga. Seperti KNPI kemudian pecah, Wartawan kemudian muncul organisasi di luar PWI, Buru juga demikian.

Maka perkembangan tersebut tentu tidak menguntungkan bagi kepentingan pemerintah atau rezim karena akan sulit untuk mengontrolnya. Untuk menata hal itu tentu harus ada regulasi yang kuat-yakni UU. Maka kemudian dibuatlah RUU Ormas.

Jika kita mempelajari latarbelakang historis dan tujuan RUU Ormas tersebut tentu saja kehadiran UU Ormas akan membuat ruang gerak masyarakat sipil akan sempit dan tidak mandiri. Ia tidak lagi bebas menyuarakan aspirasi dan keunikan keormasannya, karena ia harus diatur dan disesuaikan dengan tata administrasi negarayang tentu saja belum tentu sesuai dengan keinginan dan dinamika historis ormas itu dibentuk. Implikasinya, ia akan kehilangan akar historis yang merupakan kekuatan kodratinya dan sekaligus kehilangan peran-karena akan terjadi sentralisasi ruang publik yang telah diatur negara. Ruang publik yang mestinya bebas ia pilih, dengan UU Ormas maka ruang publik yang tersedia semakin terbataskarena peruntukannya sudah diatur sedemikian rupa se-

Life Style dah dominan dikuasai oleh Barat, karena menganggap ketinggalan jaman jika tidak menggunakan gaya hidup Ala Barat.Negara yang notabenenya dahulu penjajah negara indonesia, sekarang kembali dan sebenarnya mereka memang tidak pernah meninggalkan Indonesia sebagai negara jajahannya.

Negara Barat memang tidak menjajah Indonesia secara fisik tetapi dengan non fisik, artinya mereka mendongkrak paradigma Indonesia adalah negara yang tertinggal dan kuno.

Tantangan terbesar bagi remaja muslim saat ini adalah budaya hedonisme, yakni ke-

bagaimana pemerintah mengatur prekuensi Radio atau TV. Sementara kehidupan masyarakat terlalu luas, unik, dan sangat berbeda satu sama lain, maka jika hal demikian diatur sedemikian ketat-maka sudah tentu ia akan kehilangan hak kodrati dan fitrahnya. Maka kemudian munculkan ormas yang instan, pragmatisme dan menghalalkan segala cara untuk mendapat kepentingan material. Hal ini sudah tampak sekali-dimana munculkan ormas dan lembaga-lembaga instans dan pragmatis yang didesains oleh para elit Partai, pengusaha dan figur tentu-untuk kepentingannya.

Jargon tetap mengatasnama rakyat atau masyarakat sipil, tapi sebenarnya untuk kepentingan kelompk atau elit tertentu. Apa yang dialami oleh Partai Demokrasi dalam Proyek Hambalang dan kasus Impor Daging PKS-adalah bentuk lain munculnya ormas atau lembaga yang instans dan pragmatis.

Kaji Ulang Mencermati dampak yang akan ditimbulkan oleh RUU Ormas tersebut, maka sudah tentu pemerintah harus mengkaji ulang keinginan untuk membuat dan mensyahkan UU Ormas tersebut.

Selain akan menimbulkan persoalan baru- konflik elit

dan horozontal-karena akan terjadi kesenjangan antara alasan historis dan kekinian dalam ormas yang ada, juga akan mematikan ruang gerak dan peran masyarakat sipil.

Sementara ruang gerak dan peran masyarakat sipil semestinya diberi ruang dan peran yang luas-untuk mewujudkan negara yang kuat, bersih dan manusiawi bagi masyarakatnya.

Ruang gerak dan peran masyarakat sipil kedepan semakin harus diperkuat dengan memberikan ruang publik yang bebas dan luas.

Dengan ruang publik yang luas dan bebas, maka mereka akan mudah mengartikulasi hak-hak komunitas dan memainkan perannya dalam mengimbangi ketidakmampuan negara (rezim) dalam mengelola urusan publik.

Urusan publik seperti pembagian BLSM dan lainya, jika tidak ada masyarakat sipil yang mengawasi dan memberikan kritik terhadap pemerintah akan menganggab apa yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ternyata apa yang mereka kerjakan adalah untuk kepentingan mereka-politik 2014 misalnya, bukan untuk meringankan bebas daya beli masyarakat. Disinilah, arti penting peran masyarakat sipil bagi pemerintah-yakni untuk meluruskan niat dan program yang akan menjerumuskan rakyat banyak.

Dalam perspektif apa pun sesungguhnya negara tidak perlu pengatur aspirasi dan keinginan masyarakat, karena masyarakat hidup adalah panggilan fitrah dan khalifah Allah. Artinya, tanggungjawab rakyat atau individu sebenarnya bukan kepada negara melainkan kepada alKholig. Karena ia dilahirkan

Oleh: Dwi Ningtyas, A.Md, Staff Pengajar Lembaga Pendidikan & Pengembangan Nurul Islam (LPPNI)

senangan adalah hal yang paling penting dalam hidup. Budaya yang bertentangan dengan Islam ini digemari dan dijadikan sebagai gaya hidup (life style) bagi kawula muda masa kini, tidak memandang status sosial, ekonomi dan pendidikan, baik kaya atau miskin, ningrat atau jelata, sarjana atau proletar, di desa atau di kota, seolah sepakat men-

jadikan hedonisme sebagai budaya modern mereka. Ini menjauhkan dan mengeluarkan mereka dari gaya hidup yang beradab, yaitu dari hukum Allah SWT yang menciptakan manusia.

Hal ini sangat bertolak belakang sekali dengan syariat Islam, dimana Islam adalah agama yang damai, agama dunia akhirat. bersambung...

5

Jumat, 5 Juli 2013

C akap B ijak "ANDA tidak bisa mengajari sesuatu kepada seseorang, Anda hanya dapat membantu orang itu menemukan sesuatu dalam dirinya"

GALILEO GALILEI "MENCARI kedamaian sama seperti mencari seekor kura-kura dengan kumis: Anda tidak akan mampu menemukannya. Namun saat hati Anda sudah siap, kedamaian akan datang mencari Anda" AJAHN CHAH

M enyanyah

Listrikku Masih Terus Padam

Dewi Wartawan Haluan Kepri PAGI hari Sabtu itu berlangsung aman, saya agak bermalas-malasan menikmati kompie baru, internet yang lancar sambil mendengarkan radio.

Mendadak penyiar mengatakan bahwa akan ada pemadaman listrik untuk wilayah..bla..bla…bla dan wilayah tempat tinggalku disebut.

Saya, yang saat itu belum mandi langsung loncat ke kamar mandi, apalagi siang itu sudah ada janji.

Baru saja selesai mandi…brrt…listrik padam. Si mbak sedang mencuci pakaian, yang tentu saja tak bisa dihentikan mendadak. Saya tak tahu sampai kapan listrik ini padam, yang jelas acara hari ini tak bisa dilanjutkan. Kompie ku yang masih baru, masih belum banyak dimasukkan beberapa software seperti anti virus, belum disambungkan ke scanner, dsb nya. Rusaklah semua agendaku karena lampu mati.

Buat aku yang gaptek, maka terpaksa menunggu juru penyelamat untuk menyelesaikan tugas ini…apa boleh buat, terpaksa buat janji lagi agar

kapan-kapan ke rumah untuk menambahkan beberapa tambahan fitur ke kompie. Memang enak sih, karena isi komputer tak aneh-aneh, kesannya lebih cepat, beda sekali dengan sebelumnya yang dipenuhi berbagai hal oleh anak-anak.

Pagi ini, sambil mendengarkan siara radio diperjalanan, membuatku terperangah, pemadaman listrik sepertinya masih akan dilakukan, begitu berita yang aku dengarkan di acara ngopi paginya radio discovery, tapi tidak disebutkan dengan jelas apa alasannya pemadaman listrik ini dilakukan, si penyiar hanya sibuk sibuk berdialog dengan pendengar serta sejumlah pelaku ekonomi di kota ini.

Mhhh tak jelas gumamku menggerutu.

Hufffft… semuanya sepertinya memang mengeluh akibat ketidak jelasan ini, dan aku berpikir, apakah PLN terlalu malas untuk angkat bicara soal ini, atau si penyiar radionya yang tidak bisa mendapatkan infomasi yang pasti tentang hal ini?***

ia sudah membuat perjanjian dengan al-Kholig, bahwa ia akan menyembah dan taat akan aturan Al-Kholig (QS: Al-Akraf: 2) dan Arrum: 30).

Negara atau pemerintah hanyalah salah satu jembatan (bukan satu-satu jembatan) untuk rakyat untuk dapat mengaktualisasikan fungsi kodratinya sebagai hamba Allah SWT. Maka tidak alasan kuat negara terus menerus mengatur dan mengekang rakyatnya. Karena pemerintah atau rezim bukanlah mandataris Tuhan di muka bumi, melainkan rakyat atau individu itulah man-

dataris Tuhan.

Jika demikian apa alasan resim atau negara demekian bernafsu untuk mengatur semua hajat hidup rakyatnya?

Sementara ia bukanlah mandat Tuhan, dan setiap yang diatur pemerintah selalu berujung pada kegagalan. Berbagai produk rezim Orde baru ternyata gagal. Demikianlah seterusnya. Maka tidaklah terlalu urgen kalau ormas pun harus di Undang-Undangkan-kecuali ia merupakan cermin kegagalan negara mengatur dinamika masyarakatnya sendiri. Wallahualam Bisyawab.***

√ 27 Ton Bawang Impor Dimusnahkan - Yang gak dismunahkan berapa pak??? √ Polisi Kesulitan Ungkap Kasus Trafficking - Sikat dulu oknumnya, beres deh...

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

P o j o k

Editor : Fery Heriyanto, Layouter: Syahrial Anwar

CMYK

Meranti

Jumat, 5 Juli 2013

6

Penerimaan CPNS Tunggu BKN SELATPANJANG (HK) — Untuk penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Meranti hanya tinggal menunggu surat resmi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Ruslan Nahrowi Liputan Meranti

Surat resmi tersebut menyangkut mekanisme dan jadwal penerimaan CPNS. Dengan demikian, belum dapat dipastikan kapan perekrut CPNS tahun 2013 ini dimulai.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rusdaner SPd, Diselatpanjang,

Kamis (4/7).

Dikatakannya, keputusan penerimaan CPNS tetap mengacu kepada jadwal dan mekanisme yang ditetapkan BKN Pusat. Karena yang dapat menentukan kuota CPNS ini adalan BKN, sedangkan BKD sifatnya hanya mengusulkan saja.

“Kita masih menunggu keputusan BKN Pusat setelah diusulkannya kebutu-

han pegawai oleh Pemkab Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu,”ungkap Rusdaner Menurutnya, penetapan formasi untuk penerimaan CPNS di Kabupaten Kepulauan Meranti sedang dikaji BKN untuk ditinjau dari usulan formasi yang dibutuhkan Pemkab sebagaimana usulan yang sudah disampaikan ke BKN Pusat. Sementara per-

Entaskan Kemiskinan Tanggung Jawab Bersama SELATPANJANG (HK) — Persoalan kemiskinan, menjadi isu utama bagi program digulirkan Pemerintah. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, dan tingginya ratio antara pencari kerja menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang terus menerus digulirkan agar tuntas. Namun, hingga kini angka kemiskinan masih tetap tinggi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya menekan pertumbuhan angka kemiskinan dengan pola pendekatan program pembangunan yang benarbenar menyentuh pada akar kebutuhan public. Dan persoalan penangguangan kemiskinan tidak hanya mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun juga semua pihak termasuk yang harus dilakkuan secara bersinergi dengan melibatkan seluruh stake holder.

Demikian dikatakan Bupati Kepulauan Meranti Irwan MSi, usai membuka

acara Rakor Penanggulangan Kemiskinan yang digelar di Aula Grand Meranti Hotel,Selatpanjang, Kamis (4/7).

“Upaya penanggunalan kemiskinan diarahkan pada upaya membuat masyarakat kenyang, sehat dan berkualitas dalam arti kata berpendidikan. Tiga hal ini menjadi kunci sukses program penanggulanan kemiksinan.

Kalau hanya Kenyang, tidak sehat juga tidak berhasil.

Apalagi kalau masyarakatnya tidak kenyang, tidak sehat dan tak berkualitas. Ini akan menjadi persoalan yang sangat serius bisa memicu terjadinya gangguan kantimbas. Kalau tiga aspek ini berhasil direalisasikan, otomatis masyarakatnya akan hidup sejahtera” ujar Irwan.

Upaya penanggulangan kemiskinan lanjutnya, tidak bisa dilakukan secara instan.

Namun harus dilakukan secara berkesinambungan melalui program pembangunan yang berkelanjutan yang difokuskan pada arah pemberdayaan masayrakat. Untuk itu, pola-pola kebijakan pe-

nanggulangan kemiskinan harus mengarah pada upaya menciptakan masyarakat yang produktif dan bukan para program berbentuk charity. Dengan program pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan, diharapkan akan mampu melahirkan masyarakat yang mandiri dan berkarakter.

Irwan juga mengingatkan dalam penekanan program penanggulangan ini harus mampu menumbuhkan nilainilai etos kerja dan pembentukan karakter. Ini penting, dengan upaya ini akan mampu melahirkan pondasi ekonomi yang tangguh.

Dampak multi efek dari percepatan pembangunan, harus mampu menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakat menjadi kreatif.

Untuk itu, program penanggulangan kemiskinan harus difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Dan ini tidak hanya menjadi domainnya pemerintah daerah, tapi juga pihak swasta. Kita akan perbesar keterlibatan swasta

melalui program CSR dan CD, pada upaya gerakan pemberdayaan masyarakat yang berkelanujutan. Dengan upaya ini, kita yakin ekonomi masyarkat akan tumbuh mandiri dan kuat” jelasnya Irwan panjang lebar.

Jangan Cepat Puas Sementara Pokja Advokasi Daerah dalam bidang penanggulangan kemiskinan Pemerintah Pusat M Arif Tasrif, juga memaparkan makalah secara nasional angka kemiskinan di delapan provinsi mengalmi peningkatan yang siginifikan. Namun, hal ini tidak terjadi di Provinsi Riau, penurunan angka kemiskinan di Riau meskipun belum secara sifnifikan tapi sangat positif. Termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti, penurunan angka kemiskinan sebesar 8 persen, membuktikan bahwa program percepatan pembangunan memberikan dampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan.

Meskipun demikian, hal diharapkan tidak menjadikan Pemda Meranti cepat

puas. Dengan stagnasi krisis ekonomi, dan tingginya angka inflasi bisa menggiring peningkatan angka kemiskinan

timbangan lainnya, pihak BKN juga sedang mempertimbangkan kemampuan keuangan negara untuk membayar gaji Pegawai.

Pasalnya, dengan adanya penerimana CPNS, tentunya pemerintah berkewajiban untuk mengalokasian anggaran untuk pembayaran gaji para CPNS yang dinyatakan lulus. “Biasanya keputusan

BKN tentang mekanisme dan jadwal penerimaan CPNS itu akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui rakor yang digelar oleh BKN. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan rakor itu akan dilaksanakan. Untuk itu, kita masih menunggu jawaban lebih lanjut dari BKN” tandas Rusdaner lagi. ***

di Meranti kembali naik.

Untuk itu, Pemda Meranti harus jeli dalam menyikapi situasi ini dengan terus mengoptimalkan program pembangunan yang berkesinambungan, dan tidak terdesen-

tralisasi di pusat kota. Disarankan kebijakan pembangunan harus diarahkan ke luar kota untuk memcah ketimpangan infrastruktur yang menjadi nadi ekonomi masyarakat. (rus)

KELUARGA MISKIN — salah satu keluarga miskin di pinggiran kota Meranti sedang berlindung dari hujan di rumahnya, Kamis (4/7). Potret kemiskinan ini kerap ditemui di Meranti.

BPAD Kepri Gelar Publikasi Minat Baca

DARI KIRI : Ing Iskandarsyah, M Zein, Abdul Rahman M.Pd dan panitia kegiatan.

KETUA Panitia Abdul Rahman sedang menyampaikan sambutan.

PERPUSTAKAAN adalah wahana belajar dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) menggelar kegiatan publikasi dan sosialisasi minat budaya baca di Kabupaten Karimun. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, kepala sekolah dan guru.

Selanjutnya, Kepala Badan Perustakaan dan Arsip Daerah Kepri yang diwakili oleh Abdul Rahman dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pemerintah daerah terus berupaya mengembangkan sistem Nasional perpustakaan yang dapat menjamin

kelangsungan suatu perpustakaan sebagai wadah belajar masyarakat, menjamin ketersediaan koleksi perpustakaan, memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah serta mengembangkan perpustakaan umum daerah.

Abdul Rahman juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepri yang senantiasa selalu aktif bersama-sama dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa. Menurutnya lagi, Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kepri sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat mengekspresikan dan mengaplikasikan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki untuk hal yang positif.

Foto : BPAD Kepri Narasi : Zuki

DAFTAR peserta kegiatan.

PARA peserta kegiatan.

JAJARAN SKPD dan para peserta sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya.

SALAH satu peserta sedang mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

SALAH satu peserta sedang memberikan pertanyaan.

PARA peserta kegiatan.

CMYK

Editor: Arment, Layouter: Mulia aditya

Sambungan Dari Halaman 1

Dua Desa tertutup dan kondisi medannya sangat sulit.

"Sepertinya relawan dan tim penolong akan mengalami kesulitan untuk menuju ke lokasi karena jalannya putus," katanya.

Camat Ketol, Muhammad Saleh, mengatakan, Desa Serempah mengalami kerusakan sangat parah karena semua rumah rusak berat dan banyak warga menderita luka-luka.

“Ada enam korban meninggal di Serempah ini, semuanya sudah dikebumikan,” katanya.

Menurutnya longsor di Serampah terjadi di sejumlah titik. Badan jalan menuju desa di pedalaman itu banyak mengalami keretakan. Hingga hari ini perjalanan ke Serempah belum begitu mulus.

Alat berat masih membersihkan materail longsor yang menutup badan jalan.

Perbukitan di dekat sungai longsor ke dalam sungai, sehingga airnya meluap ke permukiman.

Sebagian tanah di desa itu juga amblas seperti terbelah dua, setelah diguncang gempa.

“Kemungkinan besar tidak layak huni lagi. Kampung itu seperti terbelah dua, jalan-jalannya sudah

retak-retak,” tutur Saleh.

Dia menyebutkan sekira 200 warga Serempah kini diungsikan ke kampung lain yakni Kute Gelime.

Belum diketahui kapan mereka bisa kembali ke desanya, karena kondisinya hingga sekarang belum memungkinkan untuk kembali.

“Walaupun semuanya sudah dievakuasi, tetapi Serempah tidak langsung sepi begitu saja. Anakanak muda kampung tetap diminta untuk tinggal di desa. Mereka diminta untuk menjaga rumahrumah yang ditinggalkan warga,” ujar Saleh.

Selain Serampah, kampung lain yang terparah akibat gempa di Kecamatan Ketol adalah Desa Bah, Pantan Penyo dan Jerata.

Sementara itu, Tim SAR TNI/ Polri dan warga berhasil menemukan empat jasad korban gempa yang tertimbun longsor di Desa Bah pukul 17.00 WIB. Korban yang ditemukan adalah Usahdan (9), Zainuddin (12), Rizki (4) dan Rian (9).

"Saat ini keempat jasad itu disemayamkan di posko bencana di Desan Mancung," kata Kasat Brimob Polda Aceh Kombes Norman.

Tim SAR melakukan evakuasi setelah mendapat laporan dari warga setempat yang menyebut 4 orang tertimbun longsor.

Menurut Norman berdasarkan keterangan warga, ada 8 orang yang berlari di bawah pegunungan saat gempa terjadi. Empat orang berhasil selamat, sisanya tertimbun longsor.

34 meninggal, 12 hilang Kepolisian Daerah Aceh mencatat 34 orang meninggal dunia dan 146 orang mengalami luka-luka.

Selain itu 12 orang dilaporkan hilang akibat gempa bumi berkekuatan 6,2 SR. Kapolda Aceh, Irjen Pol Herman Effendi mengatakan dari 34 orang meninggal dunia, 22 orang merupakan warga Aceh Tengah dan sisanya warga Bener Meuriah.

"Sementara yang masih hilang 12 orang, 146 luka luka dan bangunan rumah masih terus didata," kata Herman, Kamis (4/7) malam. Tim penanganan darurat pascagempa masih fokus menangani korban gempa yang selamat termasuk mendistribusikan bantuan ke wilayah yang terisolir. (tpi/kcm/dtc/ant/rol)

sama," imbuhnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Sofyan Samsir juga mencurigai adanya konspirasi tidak sehat dalam tender proyek Gedung LAM Kepri ini. Dia pun meminta pemerintah mengaudit PT Pilar Persada.

"Yang jelas nanti kita akan lakukan dengar pendapat (hearing) bersama Pemprov Kepri untuk mempertanyakan persoalan ini. Kriterianya kalau hak blacklist itu ada di provinsi. Sedangkan regulasinya itu apa. Kami saja tidak tahu regulasinya itu bagaimana," katanya, Selasa (18/6).

Menurut Sofyan, banyak proyek pembangunan yang dikerjakan Pemprov Kepri asal jadi dan tidak ada azas manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

"Kalau nanti nembak di atas kuda alias kongkalikong, siapa yang akan bertanggung jawab atas kegagalan pembangunan itu. Makanya, perusahaan blacklist tersebut harus diumumkan di koran, agar masyarakat tahu dan tidak boleh ikut dalam tender apapun sesuai aturan yang ada. Ini tidak pernah diumumkan dan sekarang mereka menang tender lagi," sebut Sofyan.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Kepri, Endra Mayendra sangat menyayangkan munculnya persoalan ini. Apalagi jika perusahaan yang diblacklist tersebut adalah perusahaan yang berbasis di luar Provinsi Kepri.

Soal status blacklist, Endra menjelaskan, berdasarkan Peraturan Kepala LKPP nomor 7 tahun 2011 apabila Kantor Pusat sebuah perusahaan kena blacklist, maka secara otomatis semua cabang perusahaan tersebut ikut kena blacklist. Sementara jika hanya cabang

yang diblacklist maka blacklist hanya berlaku untuk cabang itu saja.

"Jika pusat yang diblacklist ini akan berlaku untuk semua cabang, termasuk dengan semua pengurusnya dalam kurun waktu dua tahun sejak perusahaan tersebut masuk daftar hitam," ujarnya.

Karena itu, Endra meminta Pemprov Kepri dan pemerintah kota/kabupaten sebaiknya memprioritaskan pengusaha jasa kontruksi lokal dalam pelaksanaan proyek-proyek di daerah ini. Dengan demikian, kontribusi pengusaha daerah dalam pembangunan bisa lebih terlihat.

"Sebetulnya tidak ada masalah perusahaan mana saja yang menang tender di wilayah Kepri, termasuk perusahaan yang berasal dari luar Kepri. Hal ini dimungkinkan karena sistem pelelangan sudah terbuka, memakai LPSE. Tapi alangkah lebih baik jika perusahaan lokal yang menjadi prioritas karena dengan demikian putra daerah bisa berkontribusi dalam pembangunan di daerah ini," ujarnya.

Jika berbicara lebih jauh terkait perusahaan lokal ataupun luar, lanjut Endra, sebenarnya banyak keuntungan bagi daerah jika menggunakan jasa perusahaan lokal. Perusahaan lokal akan membayar pajak dan berbagai retribusi bagi daerah Kepri, begitu juga dengan sumber daya manusianya yang tentu akan dilaksanakan oleh putra daerah.

"Yang lebih penting lagi, perusahaan daerah lebih mengerti dengan kondisi alam daerahnya. Bisa saja perusahaan luar menawar sebuah pekerjaan dengan harga yang lebih murah, tapi begitu pelaksanaan mereka kaget karena mereka tidak tahu dengan kondisi alam daerah ini," terangnya. (yan)

Pelaku, saat ini sudah ditangkap dan diamankan di Mapolsek Sekupang. Saat diwawancarai wartawan, Johannes membantah kalau luka di sekujur tubuh anaknya itu akibat perbuatannya. Menurutnya, luka itu sudah ada sejak dirinya menjemput anaknya tersebut dari Pasar Seiharapan.

"Luka itu sudah ada sewaktu saya menjemputnya. Saat melihat luka itu, saya tanya kenapa kamu lukaluka, apakah kamu mencuri lagi?

Karena dirinya tidak menjawab, akhirnya saya kesal dan memukulnya. Tapi, saya tidak ada niat untuk membunuhnya," kata Johannes.

Johannes mengaku kesal, lantaran banyak warga yang melaporkan kalau anak kedua dari istri pertamanya itu sering melakukan pencurian.

"Sungguh, saya tak ada niat untuk membunuhnya. Saya hanya ingin memberinya pelajaran saja," ungkapnya.

Kapolsek Sekupang Kompol Robertus Herry melalui Kanit Reskrim Iptu Mangiring Hutagaol membenarkan terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut.

"Benar, ada peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh bapak kandung terhadap anaknya," kata Mangiring.

Dikatakan, pihaknya mendapat laporan adanya penganiayaan di sekitar Kampung Bukit, Kelurahan Tanjungriau. Namun, ketika sampai di lokasi kejadian sudah sepi. Setelah mendapatkan identitas dan alamat pelaku, akhirnya polisi bergerak ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian.

"Begitu sampai di rumahnya, ternyata anak korban kami temukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Korban bahkan sudah

dimandikan dan dibungkus kain.

Sepertinya, bapaknya itu hendak menguburkan korban saat itu juga untuk menghilangkan jejak," kata Mangiring.

Saat polisi membuka pakaian korban, ternyata hampir di sekujur tubuhnya ditemukan lukaluka membiru, mulai dari pundak, perut, punggung, tangan dan kaki.

Bahkan, di bagian belakang kepala korban ditemukan luka membulat.

"Kuat dugaan, luka di bagian belakang kepala korban itu akibat hantaman tangan pelaku. Dan luka membulat bisa jadi karena cincin yang dipakainya. Soalnya, selama ini di jari pelaku terpasang satu buah cincin warna merah," jelasnya.

Mangiring menyebut, pernyataan pelaku kalau luka yang ada di sekujur tubuh anaknya bukanlah perbuatannya dan merupakan perbuatan orang lain karena anaknya telah melakukan pencurian merupakan alibinya saja.

"Luka itu merupakan perbuatan pelaku sendiri," ujar Mangiring.

Atas perbuatannya, kata Mangiring, pelaku bakal dijerat dengan pasal 338 jo 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 80 ayat 3 UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Saat ini, jenazah Desmon berada di ruang pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam di Sekupang untuk kepentingan visum. Menurut petugas kamar jenazah, Nuni, jasad Desmon sudah dilakukan visum oleh dokter Polda Kepri.

"Baru saja selesai dilakukan visum, namun kata dokter besok akan dilakukan otopsi," ujar Nuni. (ham/vnr)

Dari Halaman 1

Pemprov Kepri bagaimana," kata Asrul Setiawan, Direktur PT Purna Bhakti Karya Bintan, Rabu (3/7) di Tanjungpinang.

Kata Asrul, surat aduan yang diajukan bukan hanya ke Inspektorat Kepri saja, melainkan ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut informasi, kata Asrul, pihak LKPP juga sudah mengirimkan aduan tersebut ke Inspektorat Kepri.

"Ada dua surat aduan yang kita kirimkan. Pertama ke Inspektorat Kepri dan ke LPJKD serta LKPP. Namun, jawaban dari Ispektorat belum ada sampai sekarang. Kami masih menunggu."

"Kita tidak akan melakukan sanggah banding. Namun, kita berharap ada sikap tegas dari pemerintah," ujar Asrul.

"Dari data LKPP yang kita dapat, mereka ini (PT Pilar Persada) merupakan perusahaan pusat yang punya banyak cabang. Sementara dari data Dikpora Karang Anyar mereka telah termasuk dalam daftar perusahaan yang kena blacklist karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya," kata Asrul.

Asrul sangat menyayangkan terjadinya indikasi kecolongan terkait hal ini pada Pokja ULP I Pemprov Kepri. Sebagai perusahaan daerah yang ikut serta dalam tender tersebut, pihaknya telah melayangkan sanggahan secara resmi.

"Bukti yang kami peroleh yang mengerjakan pekerjaan di Karang Anyar adalah perusahaan pusat.

Sehingga jika pusat kena blacklist maka seluruh cabang seharusnya juga kena blacklist, data ini berdasarkan alamat dan NPWP yang

Dari Halaman 1

"Ampun Pak belakang kepalanya terdapat luka yang cukup besar. Luka itu mengeluarkan darah segar.

Kejadian tragis ini bermula ketika Johannes menjemput Desmon dari Pasar Seiharapan, Kelurahan Tanjungriau, Kecamatan Sekupang, Batam, menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian, pria bertubuh tegap itu membawa anaknya menuju Kampung Bukit, tak jauh dari Kawasan Industri Sekupang. Di lokasi itulah, Desmon dipukuli orang tuanya tersebut dengan menggunakan dua batang kayu hingga diduga meninggal di lokasi kejadian.

Ketika dihajar bapaknya itu, Desmon sudah berusaha minta ampun agar penyiksaan itu dihentikan. Teriakan Desmon, bahkan sampai terdengar ke telinga Roy Sitanggang (29), sekuriti yang sedang tugas malam di PT PKM, tak jauh dari tempat kejadian perkara.

Menurut Roy, saat bertugas malam itu, dirinya mendengar suara orang minta tolong, ketika didekati ternyata di dekat sebuah warung kosong ada seseorang yang tengah memukuli orang lain menggunakan kayu.

"Ampun pak, tolong jangan pukul lagi," kata sekuriti itu menirukan ucapan Desmon.

Bukan hanya sekedar dipukuli, kata Roy, korban juga diikat di sebuah tiang. Kondisi korban sudah lemas. Darah segar juga mengucur di bagian belakang kepalanya.

"Kejadian sebenarnya saya kurang tahu. Hanya saja, saya lihat anak itu sudah terikat dan di kepalanya mengeluarkan darah," jelas warga yang tinggal di Dapur 12 Blok R No 145 Kecamatan Sagulung ini.

Jumat, 5 Juli 2013

Dari Halaman 1

Sidarto Gantikan Sidarto disampaikan Megawati saat melakukan pertemuan informal dengan empat pimpinan MPR di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (3/7).

"Ibu Ketua Umum dalam pertemuan silaturahmi tersebut menyampaikan nama senior partai Bapak Sidarto sebagai ketua MPR," kata Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (4/7).

Sidarto merupakan salah satu tokoh senior PDI Perjuangan. Ia, kata Tjahjo, pernah menjadi ajudan pribadi Presiden pertama RI, Ir Soekarno. Saat ini, Sidarto menjabat sebagai Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan.

"Anggota MPR RI, Ketua DPP PDI Perjuangan dan mantan ajudan Bung Karno," ujarnya.

Menurut Tjahjo pertemuan di kediaman Megawati Jalan Tengku Umar juga dihadiri seluruh Ketua Fraksi MPR. Hadir pula Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR, Yasoana Laoly PDIPERJ Yasoana, serta perwakilan kelompok DPD. Keputusan Megawati menetapkan Sidarto sebagai Ketua MPR akan disampaikan secara resmi melalui Fraksi PDI Perjuangan MPR. "Sesuai Tatib MPR RI," katanya.

Dilantik Senin Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto

Y Thohari mengatakan, MPR memutuskan akan melakukan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Sidarto Dhanusubroto sebagai Ketua MPR RI pada Senin (8/7).

"Rapat pimpinan MPR memutuskan pelantikan Ketua MPR pengganti Pak Taufiq Kiemas pada 8 Juli mendatang," katanya.

Menurut Hajriyanto, pimpinan MPR baru menerima nama calon Ketua MPR pengganti Taufiq Kiemas pada Kamis kemarin, sehingga perlu waktu untuk memproses hal-hal teknis sehingga upacara pelantikannya akan berjalan lancar dan khidmat.

Jika upacara pelantikannya diselenggarakan Jumat (5/7), menurut Hajriyanto, waktunya sangat mepet sehingga hampir tidak ada persiapan.

"Kalau waktunya terlalu mepet, maka dikhawatirkan tidak berjalan lancar dan khidmat," katanya.

Persiapan teknis, terang Hajriyanto, akan dilakukan besok, baik gladi kotor dan gladi resik. Sehingga saat Sidarto mengambil sumpah semua bisa berjalan dengan baik.

Menurut Hajriyanto, Sidarto merupakan politikus senior yang mumpuni.

"Beliau pernah menjadi pimpinan di Komisi I DPR RI dan BKSAP. Secara leadership juga memadai karena sempat menjadi Kapolda Jabar," terang Hajriyanto.

Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima)

Ray Rangkuti menilai, sosok Sidarto Danusubroto yang mengisi kursi baru sebagai Ketua MPR, akan semakin meneguhkan sikap oposisi PDI Perjuangan.

Menurut Ray, ketika Ketua MPR masih dipegang almarhum Taufiq Kiemas, PDI Perjuangan mengalami moderasi. Dalam posisi ini, PDI Perjuangan tetap merasa diuntungkan, apalagi dengan disodorkannya Sidarto oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Yang jadi tanda tanya, apakah figur Sidarto mampu dan tepat dari PDI perjuangan. Jadi, sikap oposisional datang bukan dari figur, tapi partainya. Trennya ke depan, semakin kritis kepada SBY, semakin bagus suara PDI Perjuangan," ujar Ray. Menurut Ray, Demokrat dalam hal ini juga diuntungkan secara alami, karena pergantian Ketua MPR bukan terjadi di awal, melainkan di akhir. Karena, bisa saja, cerita Bank Century bukan lagi diselesaikan ke KPK, melainkan lewat MPR, setelah menimbang DPR tak kunjung menyelesaikannya.

Ray melihat sosok Sidarto yang juga bekas pengawal Soekarno sebagai loyalis dan tidak kompromi.

"Kalau sikapnya dipertahankan, saya pikir akan banyak menimbulkan ketegangan-ketegangan dan menguntungkan PDI Perjuangan sebagai oposisi," tambahnya. (rol/kcm/tpi/ant)

hiran Makassar, 3 April 1988 ini lebih senang diberikan barangbarang lain selain bunga. Karena sejak awal memang tidak menyukai bunga.

"Kalau aku sih lebih senang kalau dikasih barang-barang lain.

Jangan bunga soalnya nggak suka," ungkap Chua.

Chua sendiri kini menjalin hubungan dengan pria bernama Firman. Mereka merasa nyaman untuk menjalani hubungan. (kpl)

Indra berbendera Indonesia yang membawa sekitar 70.000 kilogram bawang merah dari Batu Pahat, Malaysia dengan tujuan Dumai, Provinsi Riau dan ditangkap oleh personil DJBC Kepri di Perairan Tanjung Lebang, Minggu (30/6) sekitar pukul 03.00 WIB. Nakhoda berinisial AA dan tiga orang ABK sudah ditahan untuk ditindaklanjuti. Perkiraan nilai barang mencapai Rp1,9 miliar.

Hasil tegahan terakhir adalah pada Minggu (30/6) sekitar pukul 03.00 WIB. Dari satu kapal motor tanpa nama berbendera Indonesia, DJBC Kepri menyita bawang merah sebanyak 5.500 kilogram dari Kuala Linggi, Malaysia tujuan Indonesia. Pada saat dihentikan oleh kapal patroli milik DJBC, kapal tanpa nama itu berusaha untuk kabur, namun berhasil dihentikan. Ketika ditangkap, sudah tidak ada lagi nakhoda dan ABK di kapal tersebut. Nilai barang diperkirakan mencapai Rp150 juta.

Selain itu, DJBC Khusus Kepri juga melakukan penegahan terhadap Kapal Motor Fahri berbendera Indonesia karena membawa 3.360 botol minuman keras (miras) berbagai jenis, juga dari Pasir Gudang, Malaysia, Sabtu (29/6) sekitar pukul 04.00 WIB. Ribuan botol miras yang nilainya diperkirakan mencapai Rp3 miliar itu rencananya hendak dibawa ke Selat Panjang, Provinsi Riau.

Nakhoda kapal berinisial NF dan dua orang ABK sudah ditahan untuk pengembangan penyelidikan. Alasan penindakan diduga melanggar pasal 130 huruf a undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-

undang nomor 10 tahun 1995, tentang kepabeanan yang berbunyi, setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan penjara paling singkat dua tahun atau paling lama delapan tahun dan atau denda paling sedikit Rp100 juta atau paling banyak Rp5 miliar.

Menurut Agus, kapal yang membawa miras ini sudah menjadi target operasional sejak lama, namun baru bisa ditangkap pada pekan kemarin. Kerugian negara akibat aksi tersebut mencapai 300 persen dari jumlah barang, atau mencapai Rp9 miliar bardasarkan hitungan menggunakan kalkulator. Tapi ada kerugian inmateril, apabila isi botol-botol tersebut dikonsumsi masyarakat.

"Kapal ini (KM Fahri) sudah lama kita TO (target operasional) dan modusnya memang luar biasa.

Karena kapal ini punya kecepatan tinggi menurut ukuran kapal niaga, karena kecepatannya mencapai 10 knot. Dia menggunakan modus menyisir pantai di Malaysia selama enam jam. Namun ketika selama itu dia belok ke kiri menuju Dumai, sehingga dikejar oleh patroli BC antara Karimun dan Dumai," kata Agus.

Agus berharap, penegahan ini memberi dampak mengingat berapa hari lagi umat Muslim akan menjalankan ibadah bulan suci Ramadhan. Dia pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar suasana Ramadhan tetap kondusif. (gan)

Namun, kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Kejati Kepri belum melakukan penahanan terhadap IB dan GM. Keduanya dianggap merugikan negara hingga Rp7 miliar.

Sementara itu, dua tersangka dalam kasus proyek pembangunan Laboratorium di UMRAH senilai Rp13 miliar dari APBN 2012 adalah TA yang merupakan PPK dari UMRAH serta RS yang tak lain Direktur PT Dwi Paka, kontraktor pelaksana. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,2 miliar.

Angka pastinya, Kejati masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kepri.

Kata Elvis, pihaknya sudah memeriksa beberapa orang saksi dan menyita sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Dikatakan, modus korupsi kedua tersangka, adalah dengan memanipulasi bestek dan progress pekerjaan proyek, dalam pelaksanaan pembayaran, hingga dari 42 persen progress volume pekerjaan yang dibayar tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Kedua tersangka kita jerat dengan pasal 2 Jo pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberan-

tasan Tidak Pidana Korupsi," kata Elvis.

Sebagaimana IB dan GM, tersangka TA dan RS juga belum ditahan.

"Kita akan terus melakukan pengembangan. Tidak menutup kemungkinan masih akan ada tersangka lain dalam kasus korupsi ini," ujar Elvis.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Kepri diam-diam menyelidiki proyek pembangunan Bandara RHF Tanjungpinang karena proyek senilai Rp90 miliar itu dinilai tak sesuai bestek.

"Iya, kasus ini menjadi atensi kami. Soal pembangunan bandara baru RHF Tanjungpinang ini, kita sinyalir tidak sesuai bestek. Tapi, karena kasus ini masih penyelidikan, kami tidak dapat memberikan info yang konkrit," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri Happy Cristian SH beberapa waktu lalu.

"Itu memang proyek pemerintah, tapi yang melaksanakan adalah Persero yakni BUMN," katanya.

Sedangkan proyek pembangunan Laboratorium UMRAH, anggarannya dialokasikan dari APBN 2012, melalui Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. Proyek ini sekarang terbengkalai. ***

Dari Halaman 1

Tak Suka "Saya nggak suka kalau dikasih bunga. Kalau dikasih bunga saya selalu bilang 'apaan sih'," ungkap Chua saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).

Jika bisa memilih, bassis kela-

Dari Halaman 1

27 Ton Kelas II Tanjungbalai Karimun, Yoeyoen Marrahayoeni serta pihak Kejaksaan Negeri Karimun.

Kabid Penindakan dan Sarana Operasi Kanwil DJBC Khusus Kepri, Agus Wahyono mengatakan pemusnahan dilakukan berdasarkan surat perintah tugas penyidikan nomor SPTP 004/WBC.04/BD.04/ 2013 tanggal 21 Juni 2013 dengan pasal 45 ayat (4) KUHAP. Kemudian Permendagri RI No 60/M-DAG/PER/ 9/2012. Serta, izin Ketua PN Karimun No. 01/Pen.Pid/Pms/2013.

"Pemusnahan dilakukan dengan cara digilas sampai hancur untuk selanjutnya dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sei Memal," katanya.

Sebelumnya, DJBC Khusus Kepri menyita puluhan ribu ton bawang dalam sejumlah tindakan penegahaan. Yang pertama, terhadap Kapal Motor Anisa berbendera Indonesia pada Jumat (28/6) lalu sekitar pukul 22.45 WIB. Kapal itu membawa sekitar 20.000 kilogram bawang merah, 17.000 kilogram bawang burma dan 1.500 kilogram bawang holland. Bawangbawang tersebut dibawa dari Pasir Gudang, Malaysia. Rencananya aneka jenis bawang yang diperkirakan bernilai ekonomis lebih dari Rp1 miliar tersebut akan dibawa ke Batam.

Agus menuturkan, modus operandi yang dilakukan adalah mengimpor barang tidak sesuai dengan ketentuan. DJBC telah mengamankan nakhoda kapal berinisial BI dan enam orang Anak Buah Kapal (ABK) untuk penyelidikan lebih lanjut.

Penegahan selanjutnya adalah terhadap Kapal Motor Budhian

Dari Halaman 1

Kejati Kepri anggaran APBN tahun 2012 total dana Rp14 miliar," kata Elvis Johnny kepada wartawan di Kantor Kejati Kepri di Jalan Sei Timun, Tanjungpinang, Kamis (4/7) pukul 10.00 WIB. Dijelaskannya, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, dengan meminta keterangan sejumlah saksi ditemukan adanya dua alat bukti yang menguatkan ke arah tindak pidana korupsi plus bukti surat dan petunjuk lainnya. Sehingga perkara tersebut layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan.

"Setelah dievaluasi dan gelar perkara, kita berkesimpulan perkara ini layak untuk masuk ke tahap penyidikan," tegas Elvis.

Ditambahkannya, dalam dua perkara korupsi tersebut tidak tertutup kemungkinan akan ada saksi lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Kejati masih menunggu perkembangan selanjutnya.

"Masing-masing tersangka dalam kasus korupsi proyek bandara, kita jerat dalam pasal 2 dan pasal 33 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi," beber Elvis lagi.

7

CMYK

Advertorial

Jumat, 5 Juli 2013

8

GEDUNG RSUD Embung Fatimah, Batam berdiri megah dan siap melayani masyarakat.

Ciptakan Layanan Terbaik dan Profesional RSUD Embung Fatimah Terus Berbenah BATAM (HK) — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam, terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ramli Liputan Batam RSUD Embung Fatimah tidak ingin mendapatkan stigma buruk dari masyarakat bahwa rumah sakit pemerintah biasanya terkesan lamban dalam melayani pasien, tidak akurat dalam menangani penyakit pasien dan area rumah sakit yang terkesan tidak bersih.

Untuk mengubah stigma buruk ini, Direktur RSUD Embung Fatimah Batam drg Fadilah Mallarangan, M.Kes, Rabu (4/7) menjelaskan, tidak sulit untuk mengubah anggapan masyarakat terhadap rumah sakit pemerintah tersebut. Banyak hal dan perlu kerja keras untuk menghilangkan stigma seperti itu terhadap rumah sakit pemerintah.

RSUD Embung Fatimah Batam, sebagai salah satu rumah sakit pemerintah yang terletak di daerah perbatasan dengan negara tetangga, bisa dikatakan telah mampu untuk mengubah stigma masyarakat itu. Hal ini bisa dibuktikan dengan pelayanan yang ada di RSUD Embung Fatimah Batam sekarang ini.

Dengan sarana dan prasarana yang ada, RSUD telah

menunjukan sebagai rumah sakit pemerintah yang bersih, mulai dari halaman atau pekarangan, gedung hingga ke dalam toilet.

“RSUD Batam adalah rumah sakit pemerintah yang sehat, kuat, cepat dan bersih. Kami terus berupaya untuk memperbaiki diri dalam menciptakan layanan medis yang cepat, akurat dalam menangani penyakit pasien dan profesional,”ujar Fadilah di ruang kerjanya.

Batam yang terletak face to face dengan Singapura dan Malaysia, memiliki berbagai potensi untuk lebih dikembangkan. Salah satunya adalah dari segi pelayanan medis, sehingga pemerintah harus benarbenar konsen dalam memajukan rumah sakit atau pelayanan medis kepada masyarakat.

Fadilah mengemukakan, dalam melayani masyarakat, sekarang ini RSUD Batam dengan status pelayanan rumah sakit tipe B juga telah memiliki 23 pelayanan poli, di antaranya Poli Umum, Poli Gigi dan Mulut, Poli Kia/ KB, Poli Penyakit Dalam, Poli Anak, Poli Bedah, Poli

Mata, Poli THT, Poli Paru, Poli Kulit Dan Kelamin, Poli ortopedi, Poli Bedah Digestif, Poli Bedah Mulut, Poli Syaraf/ Bedah Syaraf, Poli Ortodonti, Poli Urologi, Poli Jantung dan Pembuluh Darah, Poli Rehabilitasi Medik (Fisioterapi), Poli Jiwa, Poli Methadon dan Poli VCT. RSUD Batam memiliki 18 dokter umum dan memiliki 30 pelayanan medis spesialis, dan tentunya dengan adanya sarana SDM yang semakin lengkap, RSUD Batam bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga.

Apalagi, Batam terletak di kawasan penduduk dan sekitar 60 persen penduduk Provinsi Kepri dengan jumlah 1,7 juta jiwa berada di Batam. Di Batam juga banyak terdapat perusahaan industri, seperti shipyard (galangan kapal) dan perusahaan industri lainnya. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja dalam bidang usaha itu, tentu angka kecelakaan kerja juga tinggi.

Untuk memberikan pelayanan medis kepada tenaga kerja yang bekerja dalam bidang usaha industri itu, RSUD Batam juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan industri dalam menangani K3 perusahaan. RSUD Batam juga konsen dan memperhatikan dalam layanan kesehatan kepada perusahaan-perusahaan industri ini, dengan sistem

memberikan pelayanan cepat dan akurat kepada pasien atau tenaga kerja yang mengalami musibah kecelakaan kerja.

Dia mengatakan, dalam menangani pasien, RSUD Batam juga terus membenahi tenaga medis hingga ke tenaga perawat.

Karena, di samping memiliki dokter, RSUD Batam harus memiliki perawat yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Ada perawat mahir dan perawat biasa atau perawat yang benar-benar qualified di bidangnya, sehingga sangat membantu tim dokter dalam menangani kesehatan pasien.

“Untuk kebidanan minimal menguasai APN (Asuhan Persalinan Normal)

serta untuk tenaga perawat menguasai BTLS (Basic Trauma Life Support). Kita juga mengadakan kerja sama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta sebagai rujukan lanjutan,”ujarnya.

Usaha dalam meningkatkan SDM tim medis ini, khusus untuk tenaga perawat diperbanyak dengan pelatihan-pelatihan atau uji kompetensi tenaga perawat. Sementara untuk tenaga dokter, RSUD Batam juga akan kerjasama dengan Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Guru Besar UI untuk melahirkan dokter-dokter hebat, seperti dokter ahli kanker dan sebagainya, agar tambahan pelayanan medis spesialis di RSUD Batam

bisa diwujudkan.

Selain itu, sejalan dengan pelayanan kesehatan yang semakin baik yang diberikan RSUD Batam kepada masyarakat, dengan segala upaya dan kerja keras RSUD Batam terus menata manajemen complain. Ini dilakukan agar, pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik dan cepat terantsipasi.

Dia menjelaskan, demi meningkatkan pelayanan terhadap pasien mampu, RSUD Embung Fatimah juga menyediakan ruang rawat inap untuk VIP (Very Important Person) dan VVIP (Very Very Important Person).

Perluasan pelayanan

dilakukan dengan pengadaan rawat inap VIP dan VVIP. Dari segi peralatan, tahun 2010 alat masih standard, tahun 2011 ruang ICU telah dilengkapi rekap medik,dan tahun 2012 alat kedokteran telah dilengkapi CT scan.

Dua ruangan VVIP dan delapan ruangan VIP yang siap digunakan. Fasilitas untuk ruangan tersebut berupa televisi, AC, tempat tidur pendamping, dan peralatan makan sederhana. Ruang VVIP lebih luas karena ada ruang tunggu untuk para penjenguk. Keberadaan fasilitas tersebut untuk mengurangi subsidi dari pemerintah di bidang kesehatan.***

Miliki Dua Ambulan Canggih RSUD Embung Fatimah Batam juga memiliki dua ambulan jenis VW Transformator untuk melayani pasien. Dua ambulan canggih yang akan dioperasionalkan hari ini, Jumat (5/7) memiliki ruang dan peralatan medis yang lengkap untuk menolong korban kecelakaan atau pasien gawat darurat di tahap awal.

Ambulan RSUD Batam ini akan mobile di jalanan atau melayani pengaduan dari masyarakat. Dalam ambulan ini selain dilengkapi berbagai peralatan medis untuk menolong korban yang syok

akibat kecelakaan (emergency), misalnya peralatan medis untuk menyedot cairan dalam pernafasan, ventilator dan lainnya sebelum masuk ke UGD. “Ambulan ini akan turun langsung, lebih cepat turun setelah mendapat pengaduan dari warga atau saat menyaksikan langsung kecelakaan di jalanan.

Tenaga medis yang ada dalam ambulan ini ada dua dokter umum yang sudah ahli dan 5 tenaga perawat.

Tenaga medis yang ada di ambulan benar-benar yang mahir, karena ini tujuan antisipasi emergency,”jelas Fadilah.

Menurutnya, keberadaan ambulan dengan ruangan yang lebih bagus dan lapang ini sangat menopang dalam menangani kasus kecelakaan di Batam.

Ambulance Trauma Centre ini sangat membantu warga, dan RSUD Batam juga akan mengoperasionalkan dengan cara berkeliling di Batam agar diketahui warga.

Keberadaan ambulan ini sangat mendukung, apalagi kasus kecelakaan di Batam juga cukup tinggi. Wilayah-wilayah tertentu yang padat kendaraan dan rawan kecelakaan menjadi perhatian dari RSUD Batam dalam

menangangi cepat tanggap kecelakaan.

Warga Batam, dipersilahkan menyampaikan pengaduan langsung ke RSUD Batam dalam mendukung perawatan emergency yang disebabkan kecelakaan ini.

“Selain itu, ambulan yang ada di RSUD Batam juga bisa dipergunakan untuk menjemput pasien yang sedang sakit di rumah. Ambulan RSUD Batam akan menjemput pasien gawat darurat untuk segera dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan medis selanjutnya” katanya. (rml)

Pusat Rujukan Rumah Sakit Wilayah Kepri

drg Fadilah Mallarangan, M Kes

SEMAKIN baiknya pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Embung Fatimah Batam kepada warga, rumah sakit ini juga menjadi pusat rujukan rumah sakit masyarakat Provinsi Kepri. Artinya RSUD Batam, dengan berbagai sarana dan prasarana yang ada, telah mampu menjadi rumah sakit sebagai pusat rujukan rumah sakit masyarakat di wilayah Kepri.

Menjadi pusat rujukan rumah sakit masyarakat Kepri juga sesuai dengan

letak geografis Batam, di mana terletak di daerah strategis dan di Batam terdapat penduduk paling banyak. Jika, RSUD Batam mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik, di samping pasien rujukan yang datang dari luar Batam jelas peran itu berdampak terhadap kemajuan penanganan kesehatan masyarakat Kepri.

“Kita akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang

dirujuk. Di samping itu, kami juga tetap memberikan pelayanan jamkesmas kepada warga kurang mampu dan dilayani sebagaimana mestinya pasien lainnya,”ujar Fadilah.

Dalam menerima pasien jamkesmas, jumlahnya dari tahuntahun juga semakin meningkat yang dilayani RSUD Batam. RSUD tidak akan menelantarkan pasien kurang mampu yang datang, dengan catatan memiliki syarat lengkap

CMYK

sebagai pasien kurang mampu.

Dia mengatakan, selanjutnya untuk puskesmas saat ini menjadikan RSUD Batam sebagai pusat rujukan pasien mereka untuk mendapatkan perawatan pasien lebih lanjut. Selagi, pasien yang dirujuk benarbenar sesuai dengan kategori penyakit yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan, RSUD tidak akan mempermasalahkan layanan terhadap pasien itu.(rml)

Editor: Ali Mahmud, Layouter: Mulia Aditya

CMYK

Jumat, 5 Juli 2013

Jadwal Shalat Batam dan Sekitarnya Subuh

Dzuhur

04:54

12:12

Ashar

15:19

Magrib

Isya’

18:15

19:22

9

Melanggar, Izin THM Bisa Dicabut Jadwal Tutup Sama Tahun Lalu

H. Kasri Penasehat IKSB Batam

Menghadapi Tantangan SOSOK H. Kasri di kalangan warga Pariaman Kota Batam dikenal sebagai orang tua. Nasehatnya selalu didengar, terutama oleh yang mudamuda. Dalam memberikan nasehat ia tidak peduli apakah nasehatnya itu membuat orang yang dinasehati tersinggung. Sepanjang yang disampaikannya itu benar ia akan tetap memberikan nasehat itu. " Agar nasehat yang kita sampaikan itu didengar syaratnya harus tulus dan penuh empati. Sampaikan itu apa adanya. Jangan ragu mengatakan salah, Menghadapi Tantangan Hal 10

Tambang Pasir Darat Kembali Marak NONGSA (HK) — Aktivitas penambangan pasir darat yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Nongsa, kembali marak.

Setidaknya, penambang pasir darat terdapat di sejumlah tempat yaitu di KDA, Kampung 32, Karamba, SMU 3, dan Kampung Jabi.

Penambangan pasir darat di Nongsa, beberapa di antaranya cukup mudah ditemui. Karena beberapa tempat yang dijadikan lokasi penambangan berada persis di tepi jalan yang sering dilalui masyarakat.

Bagi sejumlah masyarakat, penambangan pasir darat sudah menjadi pemandangan biasa setiap harinya seperti yang berlokasi di KDA. Tambang Pasir Hal 10

JODOH (HK) — Izin Tempat Hiburan Malam (THM) di Batam bisa dicabut, jika pengelolanya dengan sengaja tidak menaati jam operasional yang sudah disepakati selama bulan Ramadhan.

Sanksi diberikan setelah tiga kali mendapatkan teguran tertulis.

Surat teguran dihitung secara akumulai. Artinya, apabila tahun sebelumnya melanggar aturan yang sudah ditentukan maka akan dihitung dengan pelanggaran tahun ini.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Batam Yusfa Hendri mengatakan dalam aturannya sudah sangat jelas jam operasional hanya diberlakukan mulai pukul 21.00 WIB02.00 WIB. Begitu juga, diwajibkan tutup total selama sembilan hari.

Melanggar, Izin Hal 10

DERMAWAN/HALUAN KEPRI

ZIARAH KUBUR — Menjelang bulan Suci Ramadhan, warga melakukan ziarah kubur ke makam sanak saudaranya. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi turun temurun di masyarakat. Seperti yang terlihat di Tempat Pemakaman Umum Sei Panas, Kamis (4/7).

3 Kapal Pemko Mangkrak Piutang Pemko Rp15,7 Miliar BATAM CENTRE (HK) — Pemerintah Kota Batam sampai saat ini masih memiliki piutang kepada pihak ketiga dengan jumlah mencapai Rp14,04 miliar dari Rp42,48 miliar yang disorot dari berbagai anggota dewan, pada sidang Paripurna pekan lalu.

Pada pelaksanaan Paripurna, Kamis (4/7) di DPRD Kota Batam, Wakil Wali-

kota Batam Rudi dalam tanggapan dan atau jawaban dari fraksi-fraksi tentang penggunaan anggaran 2012 menuturkan, menaggapi pandangan umum dari berbagai fraksi di DPRD Kota Batam, dengan adanya piutang pajak, piutan retribusi dan piutang lainya, sebesar Rp42,48 miliar sudah ada yang terealsiasi penagihannya.

"Piutang pajak reklame dan piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp362 juta dan piutang retribusi jasa umum sebesar Rp1,2 miliar, ini akan segera ditindak lanjuti oleh Pemko Batam melalui SKPD terkait untuk menagih piutang tersebut," kata Rudi.

Sementara, Piutang lainnya, sebesar Rp40,88 Piutang Pemko Hal 10

Tidak Beroperasi Sejak 2011 BATUAJI (HK)- Tiga dari empat unit kapal perintis milik Pemko Batam yang selama ini digunakan untuk transportasi masyarakat hinterland, sejak tahun 2011 lalu mangkrak alias sudah tidak beroperasi lagi.

Dedi Manurung Liputan Batam Ketiga kapal tersebut adalah KM Sri Bulang, KM Sri Todak dan KM Sri Galang, sedangkan KM Sri Lengkang

diparkir di salah satu rumah warga di Pulau Jaloh.

Saat ini, ketiga kapal printis tersebut disimpan di worksop milik Dinas PU Batam di Tanjunguncang.

3 Kapal Hal 10

Wawako Bagikan Sembako Gratis SEKUPANG (HK) — Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) membagikan 750 paket sembako kepada masyarakat Tiban Lama secara gratis.

Pembagian dilaksanakan, di Gedung Serbaguna Tiban Lama, Kamis (4/7).

Acara yang juga dihadiri oleh Wakil Walikota Batam, Rudi merupakan bagian dari rangkaian program PT. Telkom Peduli 2013 kepada masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan yang serentak dilakukan di 33 lokasi di seluruh Indonesia.

POH GM Telkom Batam, Wahyu Hidayat mengatakan, PT. Telkom Tbk merupakan salah satu BUMN yang memiliki komitmen untuk menjalankan peran Good Corporate Citizenship melalui penyelenggaraan program bina lingkungan, salah satu-

CMYK

nya yaitu pembagian paket sembako gratis ini. “ Hari ini PT.Telkom akan membagikan sebanyak 750 paket sembako secara gratis yang terdiri dari 10 kg beras, 1 kg gula pasir dan 1 liter minyak goreng”, imbuh Wahyu.

Sementara itu, Rudi mengucapkan terima kasih kepada PT Telkom selaku BUMN dengan kinerja yang baik juga ikut berperan aktif dalam mensejahterakan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibilty (CSR). Program ini sepatutnya dapat diikuti oleh BUMN maupun perusahaan yang lain di Kota Batam.

Wawako Bagikan Hal 10

Editor: Sofyan, Layouter: Ricoh Polda

Metro Batam

Jumat, 5 Juli 2013

Fraksi PKS Rekomendasikan Pembentukan Panja Terkait Ranperda Ketenagakerjaan BATAM CENTRE (HK) — Fraksi PKS menilai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketenagakerjaan wajib diselamatkan mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan perda tersebut.

Kemudian, proses pembuatan yang tinggal selangkah lagi juga menjadi alasan bagi FPKS untuk menyelesaikan ranperda tersebut. "Ranperda ini (Ketenagakerjaan, red) wajib diselamatkan, dengan melanjutkan pembahasannya," ujar Sekretaris Fraksi Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Batam, Riki Indrakari yang ditemui di ruangannya, kemarin.

Menurut dia, dari dua rekomendasi yang disampaikan Banleg pada sidang paripurna Selasa (2/7) lalu, yang paling memungkinkan dilakukan adalah melanjutkan pembahasannya dengan catatan dilakukan perubahan konten atau judul dari ranperda itu sendiri.

Apalagi, menurut dia, dalam ruang lingkup ranperda itu, hanya satu poin yang merupakan pengulangan dari aturan yang lebih tinggi, yakni poin pembinaan hubungan industrial.

"Sangat berlebihan kalau disebutkan 95 persen materinya merupakan pasal pengulangan dari aturan lebih tinggi," tegas anggota Komisi IV DPRD Batam ini.

Sementara tiga ruang lingkup lainnya, lanjut dia, masing-masing perencanaan dan sistem informasi terpadu tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungannya dengan IMTA dan terakhir pembinaan

dan penempatan tenaga kerja, misalnya yang lulus sekolah atau kuliah, sama sekali merupakan materi baru yang belum dibahas pada aturan yang lebih tinggi.

Begitu juga dengan poin terakhir, tentang pengawasan ketenagakerjaan, ungkap Riki, itu juga bukan pengulangan karena targetnya membentuk pengawasan khusus.

"Saya bingung, dimana pengulangan yang dimaksudkan? Hitungan saya hanya seperlima yang mungkin pengulangan," ungkapnya.

Guna merealisasikan pengubahan konten yang dimaksudkan, langkah yang bisa dilakukan menyampaikan ke rapim untuk membentuk Panitia Kerja (Panja).

Hasilnya kemudian disampaikan untuk dilakukan pengesahan menjadi perda.

"Saya akan membawa ke rapim untuk segera dibentuk

NET

Dari Halaman 9 lebih dewasa. Apalagi bila dia bisa menaklukan tantangan itu," katanya.

Ia bercerita saat pertama kali memimpin organisasi Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) Kota Batam tahun 80-an lalu. Saat itu, ia ingin membangun masjid yang cukup representativ untuk warga Pariaman Kota Batam. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk beribadah, tetapi juga digunakan untuk acara-acara besar PKDP. Saat itu dipilihlah lokasi di Bengkong yang sekarang menjadi Masjid Babusalam.

Banyak tantangan dan rin-

tangan saat hendak membangun masjid di kawasan itu. Sebab selain sudah ada masjid berdiri di kawasan itu, pemerintah tidak bersedia mengalokasikann lahan untuk pembangunan masjid tersebut.

Tapi berkat kegigigannya, akhirnya masjid yang dicitacitakannya itu akhir terwujud.

Kini masjid selalu ramai dikunjungi masyarakat sekitar untuk beribadah. Bahkan setiap tanggal 1 setiap bulannya masjid tersebut selalu ramai didatangi warga Pariaman untuk menggelar wirid pengajian. (sfn)

Dari Halaman 9 dilingkungan tempat mereka membuka usaha”, terang Rudi.

Rudi menambahkan dengan adanya pembagian sembako ini juga dirasakan dapat meringankan pemenuhan ke-

butuhan masyarakat dalam menghadapi bulan suci Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan dampak ekonomi terkait kenaikan harga kebutuhan pokok dan kenaikan harga BBM. (r/mnb)

Dari Halaman 9

Melanggar, Izin " Sanksi, kan sudah diatur di Perda 17 tahun 2001.

Dimulai dengan teguran tertulis hingga tiga kali. Tapi ini sifatnya akumulasi. Jadi, jika tahun kemarin dia melanggar, dan diberikan surat teguran, maka itu sudah termasuk surat teguran pertama. Jika tahun ini melakukan lagi, maka teguran ke dua," kata Yusfa, usai menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Batam, di Planet Holidat, Kamis (4/7).

Jam operasional dan tutup THM pada Ramadhan kali ini, sama dengan tahun lalu, yakni sembilan hari.

Tiga hari dimulai, satu hari sebelum Ramadhan dan dua hari setelah Ramadhan pertama. Pada pertengahan Ramadhan, kembali tutup selama tiga hari, dimulai sehari sebelum malam Nuzul Quran (16 Ramadhan).

Pada akhir Ramadan,

panja," katanya.

Pembentukan panja, lanjut dia, merupakan solusi yang paling tepat untuk menyelamatkan kepentingan pekerja. Apalagi ada dana retribusi dari IMTA sebesar Rp2 miliar setiap bulannya yang harus digunakan dalam bentuk program kerja.

Ketua Banleg DPRD Batam, Asmin Patros mengatakan hasil padu serasi yang melahirkan dua rekomendasi, yakni pembahasan Ranperda Ketenagakerjaan dihentikan atau dilanjutkan dengan dilakukan perubahan konten atau judul, akan dibahas lebih lanjut di Rakor Pimpinan.

"Kepastiannya dalam Rakor Pimpinan," ungkapnya.

Sebagai Banleg, ia bersama teman-teman anggota hanya bisa mengantarkan pembahasan ranperda tersebut hingga pada penyampaian hasil padu serasi, selanjutnya apapun kelanjutannya ada di seluruh anggota dewan. (ays)

KARYAWAN Indo Thai saat melakukan aksi demo ke DPRD Batam. Tidak adanya Perda Ketenagakerjaan, mengancam nasib buruh.

Wawako Bagikan “ Langkah dan Kinerja PT. Telkom perlu dicontoh, perlu diteladani bagi BUMN dan pengusaha yang sukses lainnya dalam memberikan bentuk kepedulian dengan masyarakat Batam khususnya

Puasa, PNS Kerja Hanya 7 Jam BATAM CENTRE (HK) — Jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Batam selama bulan Ramadhan 1434 hijriah, berkurang satu jam, dari delapan jam menjadi tujuh jam. Keputusan itu berdasarkan keputusan Gubernur Kepri HM Sani.

Menurut Walikota Batam Ahmad Dahlan, keputusan itu suda ada. Dengan demikian, pelaksanaan hari jam kerja berkurang satu jam.

Sementara, jam istirahat bertambah setengah jam.

Dari biasanya selama sepekan bekerja 37,5 jam menjadi 32,5 jam. " Kalau normalnya, PNS itu masuk pukul 07.30 WIB. Karena puasa, diundur sampai Pukul 08.00 WIB. Begitu juga pulang, dari pukul 15.30 WIB menjadi pukul 15.00 WIB Artinya, selama puasa dikurangi satu jam," kata Dahlan, usai menghadiri rapat Paripurna di DPRD Batam, kemarin.

Ia menjelaskan, keputusan itu sudah diambil dengan

ketetapan gubernur, berlaku untuk PNS dan honorer. Perubahan jam kerja karena bulan puasa, diharapkan tidak mengganggu semangat kerja pegawai. Pemberlakuan jam kerja tersebut tidak akan memberatkan, karena selama Ramadhan tidak ada pekerjaan yang bobotnya lebih berat.

Katanya, selama Ramadhan diharapkan PNS dan Honorer tidak menurunkan etos kerja. Jangan dijadikan, puasa sebagai alasan untuk

bermalas-malasan. Sebab, jam istrahat dilakukan mulai pukul 11.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Sementara di hari Jumat, jam kerja berlaku mulai pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB. " Peraturan ini wajib dipatuhi oleh semua pegawai. Kita juga setiap hari akan melakukan safari Ramadhan, keliling setiap masjid. Nanti, pengawasan akan tetap dilakukan, agar tidak ada pegawai yang bolos," tambah Dahlan. (mnb)

Sudah Tiga Orang Saksi Diperiksa Pencurian di PT SCM BATUAMPAR (HK) — Polisi telah memeriksa tiga orang saksi terkait pembobolan di PT Sumber Cipta Moda (SCM) yang beralamat di Jalan Duyung Komplek Citra Permai Blok A. " Sudah 3 orang saksi yang kami periksa, termasuk juga pimpinan perusahaan, " kata Kapolsek Batu Ampar Kompol Zainel Arifin, Kamis (4/7).

Ia mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), kawanan pembobol perusahaan tersebut, berhasil membawa uang tunai sekitar Rp30 juta, dan juga berhasil membuka 2

brangkas yang isinya terdapat berbagai macam perhiasan, cek, dan beberapa dokumen penting. " Kalau ditotalkan, perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp80 juta lebih, sudah termasuk perhiasan, cek dan dokumen penting lainnya. Bisa saja lebih dari Rp80 juta "katanya Kata Zaenal, saksi yang pertama kalinya melihat kantor tersebut dalam keadaan berantakan dilantai pertama ialah karyawannya, ketika itu, sekitar pukul 08.00 WIB. Melihat lantai satu berantakan, karyawan tersebut naik ke lantai 2 dan juga melihat di dalam ruangan pimpinannya sudah be-

rantakan serta dua berangkas dalam keadaan terbuka. " Karyawannya lah yang melihat kantor dalam keadaan berantakan ketika masuk pada pukul 08.00 WIB. Dia juga melihat ke lantai 2 dalam keadaan berantakan juga, "paparnya.

Menurut Zaenal, dugaan pelaku pembobolan PT SCM tersebut sama dengan pombobolan di PT Sri Indah Batam Group. Pasalnya, jika dilihat dari cara pelaku bekerja, hampir sama dengan pembobolan yang ada di PT SIB Group yang berada di kawasan Sei Panas. " Saya menduga, kawanan pembobolan PT SCM, seper-

tinya satu sindikat dengan pembobolan di PT SIB Group.

Namun sayangnya PT SCM tidak memiliki CCTV, jadi kami tidak tahu berapa jumlah pelaku, "singkatnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kawanan maling kembali beraksi, kali ini PT Sumber Cipta Moda (SCM) yang menjadi korbannya.

PT SCM yang merupakan perusahaan pelayaran nasional ini, diperkirakan disatrono kawanan maling pada hari Rabu dini hari. Peristiwa tersebut, pertama kalinya diketahui oleh salah seorang karyawan perusahaan, yang melihat kantornya sudah berantakan. (byu)

Polisi Kesulitan Ungkap Kasus Trafficking

Menghadapi Tantangan kalau itu memang salah. Begitu juga sebaliknya, " katanya beberapa waktu lalu.

Berhadapan dengan masyarakat, apalagi mengajak mereka mengikuti yang kita inginkan, menurut Kasri, gampang-gampang susah.

Gampang kalau kita sudah tahu selanya. Tapi bisa juga menjadi sesuatu yang sulit, kalau kita belum memahaminya. " Itulah tantangan yang harus diatasi oleh seorang pemimpin. Kalau sama saja semua orang itu karakternya, tidak akan ada tantangan.

Karena dengan adanya tantangan, orang akan menjadi

10

THM juga tutup selama tiga hari, dimulai sehari sebelum malam berakhirnya Ramadhan hingga malam ke dua Syawal, dengan lama operasional hanya lima jam.

Tahun sebelumnya, kata Yusfa terdapat lima perusahaan THM yang melanggar aturan. Dan sudah mendapat teguran pertama, sehingga apabila tahun ini masih melanggar aturan akan dikenakan sanksi. Akumulasi teguran, diambil setelah mempertimbangkan banyak aspek. Dan keputusan ini diambil dari berbagai pimpinan daerah yang hadir dalam rapat itu tanpa pengecualian. " Ini sudah keputusan, setelah banyak pertimbangan dari berbagai aspek pimpinan daerah. Kita harapkan, tidak ada yang melanggar lagi keputusan ini. Nanti pengawasannya, akan di SK kan Pak Wali (Walikota/Ahmad Dahlan), dengan unsur

didalamnya satpol PP dan pihak pengamanan lainya temasuk kita (Disparbud)," tambah Yusfa.

Sementara itu Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, kebijkan tersebut sudah diambil secara bersama, dengan pimpinan instansi lainya. Dari perwakilan pengusaha ada yang hadir, tidak mempermasalahkan kebijkan tersebut.

"Tadi kita rapat ada dari PHRI. Mereka diam aja. Tidak mengomentari apa-apa.

Diam berarti setujukan,"kata Dahlan, yang memimpin rapat itu berlangsung sekitar dua jam.

Dahlan menjanjikan secepatnya akan menandatangi SK tim terpadu untuk mengawasai THM yang beroperasi di bulan ramadhan (9 Juli-8 Agustus).

Sebelumnya, Dahlan mengatakan, Batam merupakan kota yang heterogen, tentu banyak sekali pertimbangan.

Yang pada intinya, tidak ada pembukaan selama ramadhan dan tidak ada penutupan THM selama ramadhan.

"Batam daerah religius juga. Tapi Batam, juga sebagai daerah tempat kunjungan wisata. Pekerja asing kita saja, 5.500 orang. Belum lagi pekerja yang lainya, ini juga banyak. Nanti ada jam-jam tertentu lah, mungkin setelah tarawih sampai sebelum sahur," katanya. (mnb)

BALOI (HK) — Kasus trafficking yang menimpa NB (19), wanita asal Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu, saat ini masih diselidiki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Barelang. Polisi kesulitan mengungkap kasus tersebut, karena minimnya data yang dimiliki.

Hal itu dikatakan Kanit PPA Polresta Barelang Iptu Retno Ariani yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/7).

Retno mengungkapkan, sulitnya pihak kepolisian mengungkap jaringan trafficking tersebut, karena banyak kekurangan data. Pasalnya, NB sendiri, tidak mengetahui secara persis agen yang membawanya ke Batam.

"Kami memang agak sedikit kesulitan, pasalnya, korban tidak mengetahui apa nama agen yang membawa dirinya ke Batam," ucapnya.

Saat ini, PPA Polresta Barelang, sedang berkoordinasi dengan LSM Gerakan Anti Trafficking (GAT) Batam dan Garut. Rencananya, NB dan satu orang temannya akan dipulangkan ke kampung halamannya.

"Kami sudah berkoordinasi dengan LSM yang di Garut dan direncanakan mereka

berdua akan dipulangkan ke kampung halamannya," papar Retno.

Retno mengatakan, adanya indikasi trafficking yang dilakukan agen tersebut, karena cara perekrutannya tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini, menurut keterangan dari korban, mereka bertemu di jalan dan langsung dijanjikan mau berbisnis.

"Indikasi kami memang trafficking, sebab, agen tersebut merekrut korban di jalan dan akan dijanjikan mau berbisnis. Tetapi kenyataannya, korban dan temantemannya mau dijadikan TKW ke Malaysia," ucapnya.

Selama dalam penyekapan di salah satu penginapan yang ada di Batam, korban tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari agen yang membawanya. Namun, korban hanya mendapatkan ancaman dari agen tersebut.

"Yang saya lihat dan menanyakan ke korban, ia tidak pernah mendapatkan perlakukan kasar. Tetapi pernah mendapatkan ancaman kalau korban macam-macam.

Saat ini, korban masih kami amankan di Selter," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, NB (19), berhasil kabur dari penyekapan di penampungan TKI di Wisma Nilam Sari Pelita Batam. NB kabur pada Minggu 30 Juni 2013 lalu, saat hendak akan dijual ke Malaysia. NB kabur dengan menyetop tukang ojek dan diantarkan ke Polsek Batuaji.

Kejadian tersebut, langsung ditangani oleh pengurus LSM Gerakan Anti Trafficking (GAT) Batam yang melaporkan hal ini ke Mapolresta Barelang, guna mengungkap jaringan trafficking berasal dari Jakarta.

Menurut Ketua LSM GAT Batam Samsul Rumangkang, bahwa korban sudah disekap di penampungan sejak tanggal 27 Juni 2013 lalu. Saat itu,jaringan trafficking ilegal dari Jakarta, membawa 14 orang wanita muda asal Jawa Barat, yang nantinya akan dikerjakan sebagai TKW di Malaysia.

"NB disekap di Wisma Nilam Sari Pelita dan tidak boleh keluar dari kamar sejak pertama kali tiba di Batam," kata Samsul.

Menurutnya, saat itu, korban sangat menolak ketika akan diberangkatkan ke Batam buat dipekerjakan

sebagai TKW. Pasalnya, NB direkrut untuk dijanjikan menjalankan usaha.

"Pertamanya, NB diajak oleh Lilis untuk menjalankan usaha, dari Garut dibawa ke Cianjur," ucapnya.

Saat NB sampai ke Cianjur, korban langsung dibawa ke sebuah tempat dan dilakukan cek kesehatan dan juga dibuatkan paspor. Dengan adanya pembuatan paspor, ternyata NB akan diberangkatkan ke Malaysia untuk dijadikan TKW. Sebenarnya, kata Samsul, korban sudah menolak dan tidak sempat berbuat apa-apa, karena ia disekap dan dikawal oleh bodyguard.

"Paspor korban dibuatkan oleh jaringan TKI ilegal. Sebenarnya, identitas yang ada di paspor korban semua palsu," ucapnya.

Setelah berada di Batam, ucap Samsul, NB dipidahkan oleh rombongannya. Karena korban sering melawan dan selalu menolak dipekerjakan ke Malaysia. Tidak hanya itu saja, bahkan handphone NB sempat disita.

"Kami menduga, masih ada 13 orang lainnya yang masih disekap dipenampungan itu, tetapi mereka dipisahkan," pungkasnya. (byu)

suaikan terhadap mesin dan jarak antara lokasi penyedotan dengan bak penampungan.

Di KDA, beberapa orang terlihat dengan santai bekerja melakukan penambangan pasir darat tersebut.

Satu orang berada di samping mesin penyedot untuk mengarahkan pipa ke titik pasir.

Dan dua sampai dengan tiga orang telah menunggu di bak penampungan yang telah disiapkan. Bak tersebut berfungsi untuk memisahkan pasir dengan air, sebelum ak-

hirnya dikumpulkan di satu tempat dan siap untuk dijual.

Menurut warga setempat yang ditemui di KDA, beberapa minggu lalu penambangan pasir di lokasi tersebut sempat terhenti. Karena beredar isu akan ada razia yang dilakukan oleh Pemko Batam.

"Minggu lalu sempat berhenti sebentar, karena beredar kabar akan ada razia," terangnya.

Di tempat lainnya, yaitu di Kampung Jabi juga terlihat sejumlah aktivitas penambangan pasir menggunakan

mesin penyedot. Penambangan pasir terlihat di dalam lokasi bandara Internasional Hang Nadim Batam.

Hasil-hasil penambangan pasir darat tersebut baru akan diangkat mempergunakan dam truk setelah ada yang membeli.

Haluan Kepri, sempat melihat sejumlah dum truk yang diduga kuat memuat pasir darat ilegal tersebut dengan bebas lalu lalang di depan Plaza Botania. Tidak diketahui ke mana tujuannya. (jua)

Dari Halaman 9

Tambang Pasir "Bukan hal baru lagi penambangan pasir di KDA ini.

Nanti kalau ada razia semuanya pada berhenti, tidak lama lagi beroperasi lagi," terang Adi, salah seorang pengendara motor yang kerap melintas di daerah tersebut.

Pantauan Haluan Kepri, Kamis (4/7), setidaknya terdapat delapan mesin penyedot pasir terpasang lengkap dengan selang yang sudah diarahkan ke dalam air dan juga tempat penampungannya. Panjang dan ukuran pipa paralon yang digunakan dise-

Dari Halaman 9

Piutang Pemko miliar, kata Rudi, sebenarnya sudah ada terealisasi sebesar Rp26.84 miliar pada Januari 2013. Uang tersebut berasal dari piutang dana bagi hasil pajak Provinsi dan dana bantuan keuangan provinisi "Sedangkan sisanya akan segera dilakukan upaya pe-

naghian kepda pihak terkait," tambah Rudi.

Rudi berharap, kepada semua wajib pajak yang belum membayar pajak untuk segera menunaikan kewajibannya. Ini demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

Dengan masih adanya

piutang Pemko Batam yang masih sangat besar, mengundang tanya Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Ruslan Kasbulatov. Katanya, piutang sebesar itu p a d a a n g g a r a n 2 0 1 2 , k inerja pemerintah dianggap masih belum maksimal, terutama dalam pengelo-

laan keuangan daerah.

"Kita harap Pemko secepatnya menagih piutang itu.

Jangan sampai pembahasan APBD Perubahan, piutang sebesar itu belum tertagih.

Jangan ada pilih kasih, apalagi karena piutang tersebut ada faktor kedekatan," katanya. (mnb)

ngan (Dishub) Kota Batam, Zulhendri yang dikonformasi kemarin mengatakan kapal printis tersebut sudah diserahkan ke bagian aset Pemko Batam. Bahkan, kata dia, informasi yang diketahuinya, kapal printis itu akan dilelang. " Memang kapal itu sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2011. Tiga unit kapal perintis diletakkan di workshop Dinas PU Batam, Tanjunguncang Batuaji dan satu

unit lagi di dermaga milik warga Pulau Jaloh dalam perbaikan. Dari keempat kapal tersebut, hanya satu saja kapal yang bisa dipergunakan. Hal ini semuanya sudah diserahkan ke bagian aset Pemko Batam," ujarnya.

Yuslan, salah satu warga mengaku saat ini masih ada kapal printis, transportasi ke pulau-pulau kecil sangat mudah asksesnya. Apalagi biaya tiket yang dikenakan ter-

jangkau oleh masyarakat.

Dulunya, kapal printis tersebut diletakan di masingmasing kecamatan di pulau, seperti Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Galang dan Kecamatan Bulang.

"Dulu kita mau berpergian dari satu pulau ke pulau lain sangat mudah. Ya kalau di darat seperti bus Damri. Kita cukup mengetahui rute untuk bisa sampai ke tujuan," terangnya. ***

Dari Halaman 9

3 Kapal Keempat kapal perintis tersebut merupakan proyek pengadaan Pemko Batam tahun 2002/2003. Alasan Pemko membeli kapal tersebut untuk memudahkan warga pulau yang ingin mendapatkan transportasi laut dengan biaya murah, berpergian antara satu pulau ke pulau lain.

Untuk biaya perawatan, Pemko menganggarkan Rp 3 milar dari APBD 2003.

Kepala Dinas Perhubu-

CMYK

11

Jumat, 5 Juli 2013

Bupati Lepas Parade Budaya HUT Anambas ke-5 TAREMPA (HK)- Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin secara resmi melepas kegiatan Parade Pawai Budaya dan Paguyuban, bersal dari 7 Kecamatan di Anambas dalam rangka menyambut parayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Anambas ke-5, Senin (26/6).

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Diparbud) Anambas tersebut mengambil lokasi di kawasan Semen Panjang, tepatnya di depan Hotel Tarempak Beach, Tarempa. Hasil dari kegiatan tersebut, juga mendapatkan penilaian oleh pihak panitia pelaksana.

Parade Pawai Budaya dan Paguyuban tersebut mendapatkan perhatian yang serius dari segenap lapisan masyarakat Anambas dengan antusias memadati depan Hotel Tarempak Beach menyambut pagelaran yang baru

pertama kali dilaksanakan oleh Disbudpar Anambas dan diikuti oleh 9 paguyuban dan seluruh utusan kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut.

Bupati Kabupaten Anambas, Tengku Mukhtaruddin dalam sambutannya mengatakan, parade kebudayaan yang diselenggarakan ini merupakan serangkaian acara untuk memeriahkan HUT Anambas.

Disamping itu, kegiatan ini hendaknya dapat menjadi hiburan bagi masyarakat Anambas untuk terus dilestarikan.

"Parade kebudayaan ini memperkenalkan kepada seluruh masyarakat Anambas jika penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas.

Saat ini penduduk Anambas dari berbagai

daerah dan mereka semua memiliki kebudayaan masing-masing," kata Tengku.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Ir Iwan Kurniawan Roni mengatakan, Parade ini sengaja dilaksanakan dalam rangka lebih memeriahkan HUT Anambas pada tahun 2013. Disamping itu, tujuan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampun memberikan semangat kekompakkan serta terjalinya tali persaudaraan yang tinggi antar masyakat di daerah ini.

"Dinas Pariwisata mengundang seluruh elemen masyarakat untuk memperkenalkan kebudayaannya masing-masing. Para peserta ada dari Jawa, Banten, Melayu, Sulawesi Selatan, Tionghoa

dan lain-lain," kata Iwa Bedasarkan data yang diperoleh dari pihak panitia, hasil dari kegiatan Parade tersebut untuk kategori penampilan terbaik pawai budaya, Juara I diraih oleh Kecamatan Palmatak, Juara II Kecamatan Siantan Timur dan Juara III Kecamatan Siantan Selatan. Kemudian untuk kategori penampilan terbaik paguyuban, Juara I diraih oleh paguyuban pasundan, Juara II Paguyuban Sumbar IKSB dan Juara III Paguyuban Rumpun Melyu Bersatu (RMB) Narasi : Asfanel Foto : Asfanel dan Zamzukri

BUPATI Kepulauan Anambas, Drs. T. Mukhtaruddin memberikan sambutan pada pembukaan Parade Pawai Budaya dan Paguyuban, dalam rangka peringatan HUT KKA ke-5 tahun 2013

PEJABAT Daerah mulai dari Ketua dan Anggota DPRD, FKPD, SKPD hingga tokoh masyarakat Kepulauan Anambas turut hadir menyaksikan Parade Pawai Budaya dan Paguyuban.

KEPALA Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kepulauan Anambas, Ir Iwan K Roni menyampaikan laporan kegiatan Parade Pawai Budaya dan Paguyuban,

BUPATI KKA, T. Mukhtaruddin serta pejabat daerah menyaksikan Seni Pencak Silat Daerah Anambas

SALAH satu Kesenian Reog masyarakat Jawa juga ikut serta dalam memeriahkan HUT Anambas ke-5

BUPATI KKA, T. Muktaruddin melepas Parade Pawai Budaya dan Paguyuban, dalam rangka HUT Anambas ke-5

PENAMPILAN Drum Band dari SMP Negeri 2 Tarempa ikut memeriahkan peserta parade Pawai Budaya dan Paguyuban

FOTO-foto keragaman Fauna di tengah laut Anambas juga di pertontonkan, Tampak Bupati T. Mukhtaruddin dan pejabat daerah melihat foto-foto tersebut.

PANGUYUBAN Pasundan juga turut tampil memukau.

SALAH satu drama dan cerita rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas juga ikut tampil

SALAH satu tari tradisional daerah di Anambas.

PENAMPILAN drum band dari Sekolah Dasar Negeri 03 Tarempa.

RUMPUN Melayu Bersatu (RMB) Anambas juga ikut berpartisipasi Parade Pawai Budaya dan Paguyuban.

CMYK

Editor: Andi, Layouter:Novrizal

Lingga

Jumat, 5 Juli 2013

12

Ramadhan, THM Tutup Total LINGGA (HK) — Selama bulan Ramadhan, semua tempat hiburan malam (THM) di Singkep, Kabupaten Lingga tutup total. Hal tersebut terungkap dari hasil rapat kordinasi dalam menyambut bulan suci Ramahdah di Kecamatan Singkep, Lingga, Kamis (4/7).

Jefriadi Liputan Lingga Hal ini dilakukan untuk menjaga kekhusukan umat Muslim menjalankan ibadah puasa. Di samping itu juga, untuk tempat jualan atau warung akan ditertibkan.

“Hasil rapat kordinasi dengan unsur pimpinan kecamatan (Uspika) bersama tokoh masyarakat, maka dalam bulan Suci Ramadhan ini keputusan yang di sepakati yaitu tempat hiburan remangremang atau cafe tutup,” kata Camat Singkep Kisan Jaya.

Lanjut Kisan, khusus untuk yang berjualan makan seperti warung Nasi dan Kedai Kopi di harapkan bisa berjualan tertib dengan memasang tabir penutup sebagain pintu tempat usaha mereka.

Sedangkan bagi arena permianan seperti play station, Kisan menghimbau agar selama berlangsungnya bulan Suci Ramadhan bisa menutup tempat usaha mereka.

“Kita berharap tempat hiburan seperti remang-remang untuk tutup total selama bulan Ramadhan nanti,” imbuhnya.

Walaupaun hasil keputusan rapat ini sifatnya himbauan, namun Kisan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan dilapangan terhadap pelaksanaanya nanti pada bulan Ramadhan.

“Sifatnya memang himbauan namun dalam pelaksanaanya nanti tetap kita lakukan pengawasan dan pengecekan apakah himbauan ini dipatuhi apa tidak oleh mereka,” tegasnya.

Diakui Kisan, seperti di Kecamatan Singkep sendiri terdapat beberapa lokasi tempat hiburan malam. Diantaranya seperti di Bukit Asam, Kebun Jeruk, dan juga Batu Berdaun menjadi lokasi cafe remang-remang yang menyediakan minuman ber alkohol dan juga wanita penghibur. ***

JEFRIADI/ HALUAN KEPRI

AUDIT AMP — Hasil tim Audit Maternal Private (AMP) Dinkes Kabupaten Lingga tahun 2012-2013 menemukan 7 kasus kematian ibu dan anak. Pertemuan ini diikuti sebanyak 20 peserta di Hotel Amrmada, Lingga, Kamis (4/7).

Masih Ada Kasus Kematian Ibu dan Anak Tarif Angkutan Laut Diusulkan Naik Hasil Audit AMP Dinkes LINGGA (HK) — Tarif angkutan laut di Kabupaten Lingga rencananya bakalmengalami kenaikan seiring dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hasil rapat koordinasi antara operator kapal laut dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Lingga dikantor Dishubkominfo, Kamis (4/7) diusulkan terjadi kenaikan tarif angkutan laut.

Kepala Bidang Laut dan Udara Dishubkominfo Lingga Mawardi menyebutkan, penyesuaian tarif yang diusulkan yaitu dari Dabo-Tanjung Buton Rp60 ribu, sebelumnya Rp50 ribu. Dari Buton-Jagoh Rp50 ribu.

Usulan Pancur-Resun sekarang naik menjadi Rp30 ribu perorang dimana sebelumnya Rp25 ribu.

Kemudian, usulan tarif angkutan feri Tanjung ButonPulon semula Rp50 ribu perorang, disulkan mejadi Rp60 ribu. Tanjung Buton-Tanjung Kelit, sebelumnya Rp50 ribu menjadi Rp60 ribu.

Tanjung Buton-Rejai usulannya Rp60 ribu, TanjungButon-Benan dari Rp75 ribu menjadi Rp90 ribu. Sedangkan usulan untuk tarif JagohCempa Rp100 ribu.

Selanjutnya, tarif untuk antar pulau seperti DaikJagoh Rp40 ribu sebelumnya Rp30 ribu. Ada juga usulan Super Jet menjadi Rp200 ribu dari Jagoh-Tanjungpinang, atau mengalami kenaikan 60 persen.

Sementara itu lanjut Mawardi, soal tarif angkutan laut Dabo-Jambi ditetapkan oleh Gubernur Kepri, karena lalu lintasnya antar kota antar Provinsi yang tidak bisa tetapkan sendiri.

“Ini sifatnya masih sebatas usulan saja karena nantinya hasil tersebut akan kita sampaikan ke Bupati Lingga,” ujar Mawardi.

Dia menegaskan, bagi pihak operator yang melanggar kesepakatan dengan menaikkan tarif sendiri sebelum ditetapkan, maka Dishubkominfo akan memberikan teguran. Jika hal tersebut tidak diindahkan akan diberikan sanksi.

Terkait dengan tarif angkutan laut Pancur-Tanjungpinang yang jarak tempuhnya sepanjang 66 mil, Mawardi menjelaskan bahwa sesuai dengan SK Kementerian Perhubungan (Kemenhub) nomor 57 Tahun 2006, tentang tarif angkutan permil Rp2387, 56, maka

tarif senilai RP145 ribu dinaikkan dengan SK Gubernur, karena tarif per milnya belum melewati ketentuan SK Kemenhub.

“Tarif Pancur-Tanjungpinang yang jarak tempuhnya 66 mil, hasilnya permil Rp 2.196, 96 sen. Begitu juga usulan dari Super Jet Rp1272, 72 sen, jarak Tanjungpinang-Buton 110 mil, masih dibawah aturan Kemenhub.

Begitu juga Tarif Tanjung Buton-Tanjung pinang yang jarak tempuhnya 115 mil dengan nilai tarif Rp165 ribu, sama dengan 1434,78 sen, masih bisa,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk tarif angkutan darat, sampai saat ini belum ada usulan seperti halnya tarif tukang ojek, termasuk angkutan plat hitam di pelabuhan Jagoh-Dabo.

Kepala Dishubkominfo Kabupaten Lingga, Muzamil Ismail mengatakan, hasil rapat koordinasi tentang penyesuaian tarif tersebut belum deal. (put)

LINGGA (HK) — Hasil tim Audit Maternal Private (AMP) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lingga tahun 2012-2013 menemukan 7 kasus kematian ibu dan anak.

“Dari 7 angka kematian tersebut penyebnya adalah hip-

ertensi, kelainan jantung dan pendarahan pada ibu,” ungkap Kepala Bidang Promkes, Kesga dan gizi Dinkes Lingga Mas,ah di ruang pertemuan hotel Armanda, Lingga, Kamis (4/7) Mas,ah menjelaskan, ada 7 prinsip dasar mengenai kesehatan ibu dan anak, yakni tiga terhambat dan empat

terlalu, artinya tiga terlambat yaitu terlambat terditeksi, terlambat merujuk dan terlambat menanganinya.

Sedangkan empat terlalu yaitu, terlalu muda hamil, terlalu tua dan banyak anak serta jauh jarak kehamilannya.

Sementara lanjutnya, untuk tahun ini dari pengimpu-

tan data yang terhimpun dari tim AMP Lingga, dari bulan Januari sampai Juni terdapat 3 orang meninggal, sedangkan di tahun lalu 7 orang.

Pertemuan ini diikuti sebanyak 20 orang tim AMP yang terdiri dari Dinas Kesehatan, RSUD, tenaga profesi, dokter, bidan dan perawat. (jfr)

Masyarakat Pulau Dambakan Penerangan LINGGA (HK) — Masyarakat Kabupaten Lingga yang menatap di pulau-pulau terpencil mendambakan fasilitas penerangan berupa listrik. Sejak beberapa tahun belakangan mereka mengaku terus menunggu janji-janji pemerintah daerah dan DPRD untuk merealisasikan janjijanji itu.

Saat ini masyarakat seperti di Pulau Tukoli dan Kolombo Kabupaten Lingga masih dihadapkan dengan berbagai kesulitan, terutama listrik yang sampai kini belum mengalir di tempat mereka. Alhasil, kegelapan yang selalu dirasakan.

Mansur, salah seorang warga Tukoli magatakan kon-

disi penerangan di desa mereka (Kolombo-red) yang selama ini hanya mengandalkan genset (Kolombo-red) kini kian memprihatinkan.

"Semenjak BBM naik, mesin genset milik warga yang selama ini dimanfaatkan untuk sebagian warga sebagai penerang rumah, kini semakin memprihatinkan. Biasanya listrik hidup dari pagi sampai keesokan pagi harinya, kini terpaksa dikurangi jatah operasionalnya," ujar Mansyur, Kamis (4/7).

Lebih jauh Mansur menjelaskan, karena tingginya harga solar untuk mengoperasikan genset tersebut, terpaksa jatah hidup listrik dikurangi oleh pemilik genset.

Kondisi tersebut jelas sangat mengganggu aktivitas masyarakat di pulau tersebut.

Yang menyedihkan lagi kata Mansur, akibat dibatasinya jam penerangan, jelas berdampak terhadap kegiatan belajar siswa-siswi di pulau itu. Hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan.

"Dengan kondisi ini, kami warga pulau sangat berharap semoga cepat ada solusi dari pemerintah," ujar Mansur.

Kondisi yang sama juga dirasakan Kepala Desa Tukoli Nurdin. Menurutnya, fasilitas penerangan di desa tersebut sangat mendesak.

"Mesin ginset yang ada di Tukoli saat ini hanya dapat menerangakan dua rumah

warga. Karena kapasitas dayanya kecil, maka jam hidupnya pun terbatas," kata Nurdin.

Dijelaskan, beberapa tahun lalu, salah seorang anggota DPRD Lingga pernah berkunjung di pulau tersebut. Seusai kunjungan itu, terlontar kalimat ingin membantu merealisasikan keinginan masyarakat untuk mendapatkan penerangan. Namun sampai saat ini janji tersebut belum juga terlaksana.

"Kalau tidak bisa pada tahun 2013 ini, mudah-mudahan tahun 2014 mendatang kegelapan yang kami rasakan di pulau ini segera berakhir," ungkap Nurdin. (afr)

Kamaruddin Ali: Itu Kebijakan Bupati Isu Pergantian Sekdakab Lingga LINGGA (HK) — Rumor beredar bahwa, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lingga Kamaruddin bakal diganti. Bahkan, ada juga yang menyebut Sekda Lingga mengundurkan diri dan pindah ke Pemerintah Provinsi Kepri.

Atas rumor pergantian Sekda Lingga ini, Ketua DPRD Kabupaten Lingga Ka-

maruddin Ali mengatakan, pergantian Sekdakab Lingga sepenuhnya merupakan wewenang dari Bupati Lingga H Daria.

“Soal Sekda, itu kebijakan Bupati, sudah merupakan hak perogratif dari Bupati Lingga,” katanya Kamis (4/7) Bagiamanapun, lanjut tokoh Partai Golkar ini, Sekda sebagai pendukung kebijakan

Bupati. Ibaratnya, Sekda sebagai Menejer sebuah perusahaan, sedangkan Bupati sebagai Direktur.

Direkturlah yang mempunyai wewenang terhadap bawahannya. Kalau bawahan tidak mendukung program atasan, bagaimana programprogram Pemerintah bisa berjalan.

“Kita tidak mengatakan

bahwa Sekda Lingga sekarang ini kaku atau tidak.

Yang jelas, Bupati-lah yang mempunyai kewenangan,” ungkapnya.

Dia menilai bahwa, Sekda sebagai penghubung semua lini komunikasi baik dengan bawahan maupun atasan di Pemerintah. Ketika penghubung ini tidak mendukung program kepala daerah,

bagaimana dengan roda Pemerintah ini bisa berjalan termasuk pembangunan daerah.

Dari DPRD Lingga sendiri kata Kamaruddin, tidak ada intervensi maupun tendensius untuk pergantian Sekda. Karena sudah jelas menjadi wewenang Bupati Lingga dan tidak ada alasan apapun mengintervensi DPRD untuk pergantian Sekretaris Daerah. (put)

Editor: Ali Mahmud, Layouter:Syahrial Anwar

Natuna

Jumat, 5 Juli 2013

13

Bupati Akan Tegur Bulog Kualitas Beras Miskin Kurang Bagus RANAI (HK) — Bupati Natuna, Ilyas Sabli berjanji akan menegur pihak Bulog menyusul kualitas beras miskin (Raskin) yang dibagikan kepada masyarakat sudah tidak bagus lagi.

Soleh Liputan Natuna Hal itu disampaikan ketika menghadiri acara peresmian sejumlah proyek PNPM Mandiri di Desa Ceruk, Rabu (3/7).

Ketika itu salah satu warga menunjukan beras yang dibagikan Bulog Ranai kepada Bupati Natuna, Ilyas Sabli. Mendapat pengaduan,

Bupati berjanji akan segera menegur pihak Bulog.

"Menyikapi hal ini tentunya saya tidak tinggal diam. Saya akan perintahkan Bagian Ekonomi untuk mengecek kembali soal kualitas beras itu. Ke depan, raskin yang dibagikan kepada warga tidak lagi berkualitas buruk sehingga masyarakat senang meng-

konsumsinya," kata Ilyas kepada wartawan.

Ilyas menjelaskan, untuk bantuan raskin tahun 2013 bersumber dari dua mata anggaran. Pertama dari APBN sebanyak 15 kilogram per kepala keluarga.

Kedua dari APBD Natuna sebanyak 15 kilogram per kepala keluarga. Disamping itu, untuk raskin dari APBD Natuna diberikan kepada warga secara cuma-cuma atau di gratiskan.

Meskipun Bupati belum meninjau langsung ke gudang Bulog, akan tetapi setidaknya dengan infromasi yang pernah diterima beberapa

waktu lalu soal kualitas beras miskin bisa menjadi bahan efaluasi pihak Bulog.

"Memang kami tidak menyediakan beras, tetapi pemerintah membeli ke pihak Bulog selanjutnya dibagikan kepada warga miskin," katanya.

Bantuan beras miskin secara gratis kepada masyarakat kurang mampu adalah bagian dari upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan di Natuna.

Akan tetapi bukan berarti beras yang dibagikan tidak layak dikonsumsi. Oleh karena itu, segera mungkin Bagian Ekonomi mengecek ke pihak Bulog, supaya masalah beras miskin terselesaikan.***

BPPKB Gelar Pelatihan Pemantapan Responsif Gender RANAI (HK) — Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berncana (BPPKB) Kabupaten Natuna menyelenggarakan pelatihan pemantapan perencanaan dan penganggaran responsif gender Peremintah Kabupaten Natuna.

Hal ini dilakukan guna memberikan pemahaman

akan responsif gender kepada seluruh pegawai yang ada di setiap dinas, badan dan lembaga lainnya di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

“Kegiatan ini kami laksanakan berdasarkan UU dan Surat Edaran Bupati Natuna, Ilyas Sabli tentang pelaksanaan pengarusu-

FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI

KEPALA BPPKB Natuna, Tina Riauita menyampaikan arahan pada acara Pemantapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pemerintah.

tamaan gender (PUG) di setiap dinas, badan dan lembaga. Karenanya kegiatan ini kami laksanakan guna memberikan pemahaman kita bersama dalam rangka pemantapan perencanaan dan penganggaran responsif gender,” kata Tina Riauwita, Kepala BPPKB Natuna pada pembukaan kegiatan di Asrama Haji Natuna, Kamis (4/7).

Tina mengatakan, yang pertama kali memahami perencanaan dan penganggaran responsif gender ini adalah para kasubag perencanaan yang ada di seluruh dinas, badan dan lembaga pemerintah. Dengan demikian mereka dapat mencantumkan gender pada setiap program kegiatan yang direncanakan.

Apalagi kata Tina, pada 23 Agustus 2014 mendatang Pe-

merintah Kabupaten Natuna akan mulai mencanangkan Kota Layak Anak (KLA), sehingga dalam setiap kegiatan dan pembangunan akan disejalankan dengan pembangunan yang sesuai dengan standar KLA. Untuk Kota Layak Anak sendir kata Tina, Pemerintah Kabupaten Natuna sebetulnya sudah memulainya, namun belum maksimal.

“Memang, KLA ini sudah mulai diterapkan, misalkan di RSUD Natuna sudah terdapat fasilitas khusus bagi anak-anak, demikian juga di kantor BPPKB, namun di tempat lainnya belum ada di temukan. Karenanya dengan kegiatan ini semoga saja pembangunan dan kegiatan yang berbasis Gender dan KLA dapat disejalankan,” pungkasnya. (cw61)

Pemkab Berupaya Atasi Kekurangan Obat RANAI (HK) — Upaya Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menutupi kekurangan obat-obatan di RSUD Natuna tinggal dua langkah lagi. Upaya tersebut sudah dinyatakan finish ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Natuna.

“Kalau pembahasan rescedule anggaran sejumlah

kegiatan di TAPD sudah finish. Pak Bupati sudah mengirim surat kepada DPRD, menginformasi program atau kegiatan yang akan direscedule guna menutupi kekurangan anggaran pada sektor pelayanan publik yang meliputi kesehatan, pendidikan dan lain sebagainnya,”

FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI

WARGA tampak sibuk menghalau air hujan yang meluber dari jalan dan masuk ke dalam rumah karena tidak ada drainase yang mengalirkan air.

kata Mustafa, Anggota Tim TAPD Natuna, Kamis (4/7).

Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2006 terkait rescedule . Sesuai dengan aturan ini, pemerintah cukup memberitahu ke legislatif saja, namun biasanya DPRD memanggil SKPD terkait untuk mengecek program yang akan direscedule, apakah benar-benar bisa di rescedule.

Pihaknya masih menunggu respons dari DPRD, sebab DPRD bisa saja memberikan saran kepada pemerintah untuk merescedule program selain yang telah ditetapkan pemerintah,” ungkapnya.

Setelah ada respons dari DPRD maka program dan kegiatan tersebut akan dikembalikan ke SKPD terkait guna dibuatkan DPPA lalu kemudian dikoordinasikan dengan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dicairkan.

“Jadi karena ini masih dalam peroses maka kami belum bisa menyampaikan program dan kegiatan apa saja yang akan direscedule, tunggu dulu ya,” ujarnya.

Bupati Natuna, Ilyas Sabli dan Wakil Bupati Natuna, Imalko telah menginstruksikan agar proses rescedule ini diselesaikan secepat mungkin sehingga kekurangan obat-obatan di RSUD Natuna tidak sampai berlaurut-larut.

Sementara, banyak pasien ataupun keluarga pasien yang mengeluhkan buruknya pelayanan di RSUD Natuna, karena pihak RSUD beralasan kekurangan anggaran untuk obat-obatan. Bahkan manejmen RSUD mengaku sudah banyak berhutang obat-obatan kepada pihak ketiga guna menutupi kekurangan tersebut. (cw61)

SOLEH/HALUAN KEPRI

BUKA KRAN — Bupati Natuna, Ilyas Sabli tengah membuka kran air sebagai tanda diresmikannya saluran pipa air bersih di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Rabu (3/7).

Proyek PNPM Bunguran Timur Laut Diresmikan RANAI (HK) — Bupati Natuna, Ilyas Sabli meresmikan sejumlah bangunan fisik program PNPM Mandiri tahun 2012 di Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut, Rabu (3/7).

Selain bangunan fisik, Bupati juga meresmikan pengoperasian kendaraan desa yang dibeli dari anggaran PNPM. Dalam peresemian itu, Bupati Natuna Ilyas Sabli didampingi Sekda Natuna Syamsurizon dan sejumlah pejabat SKPD serta anggota DPRD Natuna.

Bupati Natuna Ilyas Sabli dalam sambutannya mengatakan, pembangunan in-

frastruktur desa dan kecamatan di Bunguran Timur Laut yang telah diresmikan dapat segera dioperasikan demi menunjang kelancaran pelayanan serta meningkatkan ekonomi masyarakat, sekaligus membantu peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Dengan diresmikannya sejumlah proyek PNPM Tahun 2012 ini, hendaknya ke depan daerah kita ini lebih maju lagi, meskipun harus bertahap namun kita akan terus berusaha dalam menggenjot pembangunan di daerah ini,”ujar Ilyas.

Ilyas juga menghimbau, hendaknya fasilitas yang sudah disediakan dapat dipe-

lihara serta dirawat dengan membentuk kepengurusan dari warga tempatan, sehingga bangunan tersebut dapat digunakan secara teratur.

Camat Bunguran Timur Laut, Ahmad mengatakan, proyek PNPM Mandiri yang diresmikan Bupati Natuna meliputi pembangunan fisik berupa jalan semenisasi, gedung, pasar rakyat Desa Ceruk, pembangunan jembatan serta bantuan mobil operasional kecamatan.

“Kemudian bupati juga meresmikan saluran pipa air bersih Desa Ceruk yang ditandai dengan pembukaan keran air bersih secara simbolis,” ujar Ahmad.(leh)

Blok East Natuna Beroperasi 2023 JAKARTA (HK) — PT Pertamina (Persero) merencanakan gas dari blok East Natuna (Natuna D-Alpha), Kepulauan Riau, mulai dapat berproduksi pada 2023 dengan kapasitas 1.000 juta kaki kubik (MMSCFD) per hari.

Direktur Hulu Pertamina, M Husen mengatakan, target tersebut sesuai dengan

rencana pengembangan (plant of development/POD) yang diajukan Pertamina kepada pemerintah sejak empat bulan lalu. POD tersebut katanya, belum disetujui oleh pemerintah.

"Kalau POD disetujui tahun ini, maka produksi bisa dicapai 10 tahun kemudian atau 2023," kata Husan

di Jakarta, belum lama ini.

Ia menjelaskan, kapasitas produksi puncak gas Blok East Natuna sebesar 4.000 MMSCFD. Setiap 1.000 MMSCFD gas yang diproduksi, Pertamina menginjeksikan 3.000 MMSCFD gas CO2 ke dalam perut bumi.

"Kalau produksi 4.000 MMSCFD, maka injeksinya

FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI

MESKI harga tiket Kapal Ferry naik namun penumpang dari pelabuhan Sedanau Binjai tetap ramai. Tampak kerumunan warga hendak naik ke atas Ferry.

12.000 MMSCFD," ujarnya.

Pertamina merencanakan gas yang dihasilkan East Natuna akan dijual melalui pipa ke domestik dan luar negeri. Sepertiga gas akan didistribusikan ke dalam negeri, sedangkan dua pertiga akan dijual ke negara tetangga di Asean.

Proyek gas Blok East Natuna dikembangkan oleh empat perusahaan migas yaitu Pertamina, ExxonMobil, Total EP dan PTT Thailand.

Pertamina menguasai 35 persen hak partisipasi, diikuti oleh ExxonMobil 35 persen, Total EP 15 persen dan PTT Thailand 15 persen.

Dalam proposal yang diajukan konsorsium, pengembangan gas East Natuna melalui pipa dengan estimasi biaya investasi US$24 miliar. Konsorsium meminta sejumlah insentif agar pengembangan blok East Natuna bernilai ekonomis dan sedang dikaji Kementerian Keuangan.

Blok East Natuna diperkirakan memiliki cadangan gas 222 triliun kaki kubik dengan 70 persen di antaranya berupa CO2.(btd) Editor: Niko, Layouter: Ricoh Polda

CMYK

Jumat, 5 Juli 2013

14

2.000 Anggota Legislatif Bermasalah dengan Hukum BENGKULU (HK) — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan sebanyak 2.000 orang anggota legislatif baik tingkat kabupaten dan kota, provinsi hingga pusat bermasalah dengan hukum.

RAPAT PEMILU — KETUA KPU Kepri, Arison (paling kiri) menghadiri rapat persiapan Pemilu 2014 di Anambas. Pertemuan itu dipimpin Sekda Anambas Radja Tjelak Nur Djalal di Aula kantor Bupati Kepulauan Anambas, Kamis, (4/7).

KPU Kepri Tinjau Kesiapan Anambas Dalam Pemilu 2014 TAREMPA (HK) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri terbang ke Anambas dalam rangka meninjau dan membahas kesiapan kabupaten termuda tersebut dalam melaksanakan Pemilu 2014. Mereka bertemu KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kantor Bupati Anambas, Kamis (4/7).

Ketua KPU Provinsi, Arison mengatakan, pihaknya sengaja bertemu dengan teman-teman penyelenggara pemilu untuk melihat langsung kesiapan daerah ini dalam menggelar pemilu. Apalagi saat ini KPU baru terbentuk, sementara tahapan pemi-

lu terus berjalan.

"Peran serta komisioner sampai panitia penyelenggara pemilu amat penting dalam mendorong pemilu berkualitas," katanya.

Arison mengaku optimis penyelenggaraan pemilu di Anambas berjalan sukses dan lancar. Karena ia menangkap semangat para penyelenggara dan komisioner pemilu di Anambas begitu tinggi untuk mewujudkan hal itu.

"Ya, kita bagi-bagi pengalaman lah dengan temanteman penyelenggara pemilu di Anambas ini," katanya.

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan An-

ambas, Radja Tjelak Nur Djalal, Kepala Bakesbangpol, Baharudin Thalib, Camat Se-Anambas, Seluruh Kepala Desa dan Lurah.

Hadir juga Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Razaki Persada, Komisioner KPU Kepri, Panwas Anambas, Sekretaris KPU dan Sekretaris Panwas Anambas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas, Radja Tjelak Nur Jalal dalam kesempatan itu mengajak seluruh camat lurah, kepala desa untuk menyukseskan pemilu 2014.

Terkait pemilih, Radja berharap proses pendataan pemilu berjalan dengan akurat. Sehingga tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

"Mari! kita sukseskan Pemilu 2014 dengan menyiapkan data pemilih yang akurat dan benar," ajaknya. (zam/nel)

"Ada 2.000 orang anggota legislatif dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang bermasalah dengan hukum, baik statusnya sebagai tersangka, terdakwa hingga terpidana," katanya di Bengkulu, Kamis.

Ia mengatakan hal itu saat ditanya tentang Ketua DPRD dan dua orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu yang

sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK. Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat ini, selain anggota legislatif, kepala daerah yang bermasalah dengan hukum juga terus bertambah. "Data terakhir ada 296 orang kepala daerah yang bermasalah dengan hukum, ternyata dalam bebera-

Gawaman Fauzi

pa hari ini bertambah seorang lagi, menjadi 297 orang," ungkapnya.

Ia mengatakan selain anggota legislatif, eksekutif, jumlah pegawai negeri sipil yang bermasalah dengan hukum juga tidak kalah sedikit, mencapai 2.000 orang. Kondisi ini menurutnya menjadi persoalan sendiri dalam meningkatkan kuali-

tas kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kadang saya berpikir apakah ada sesuatu yang salah dengan otonomi daerah kita?" ujarnya, mempertanyakan.Terkait tingginya jumlah kepala daerah yang bermasalah dengan hukum, Menteri mengaitkan dengan ongkos politik yang cukup tinggi.(ro)

Fuad Bawazier

Protes Deklarasi Wiranto-Hary FUAD Bawazier lahir 22 Agustus 1949 di Tegal, Jawa Tengah. Pria berkaca mata ini memulai karir profesionalnya tepat setelah lulus kuliah dengan menjadi asisten dosen di Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada.

Tingginya semangat Bawazier di dunia politik dan ekonomi secara bertahap

namun pasti membawanya masuk menjadi jajaran orang terkemuka di Departemen Keuangan. Dedikasi dan komitmen pria yang nantinya bakal dikenal sebagai salah satu ekonom kondang

Indonesia ini membuat pucuk pimpinan Departemen Keuangan saat itu memberi Bawazier amanat untuk menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak pada salah satu lembaga paling vital di pemerintah Indonesia tersebut.

Alumnus Universitas Gajah Mada ini berhasil mengukir sejarah dengan menduduki posisi tertinggi di lembaga finansial pemerintah tersebut sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia ke-19, sekaligus sebagai yang terakhir sepanjang rezim orde baru kepemimpinan mantan Presiden Soeharto (1988).

Di akhir masa orde baru, pria yang mengambil gelar doktornya di University of

CMYK

Maryland, Amerika Serikat ini kemudian bergabung dengan tokoh reformasi Amien Rais dari Partai Amanat Nasional.

Pengalamannya selama masa Orde Baru membuat Bawazier mampu memberikan kontribusi besar dalam menghidupkan partai tersebut dan membuatnya dianggap sebagai salah satu tokoh reformis yang berhasil.

Pemegang gelar Doktor untuk bidang Ekonomi ini memang telah dikenal sejak masih muda ini sebagai salah satu aktivis organisasi.

Beberapa organisasi yang pernah diikuti Bawazier antara lain Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korps Alumni HMI (KAHMI, pernah menjabat ketua), organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesian (IAI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), YPI AlAzhar Jakarta, Pengurus Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta Ketua Persahabatan IndonesiaMalaysia (Prima).

Selama berkiprah bersama PAN, Bawazier berhasil memperoleh jabatan sebagai Anggota MPR-RI sebagai wakil Partai Amanat Nasional (1999-2004) dan Anggota DPR-RI dari Partai Amanat Nasional (20042009). Pria yang sempat dicalonkan sebagai Ketua Umum PAN ini mulai melihat runtuhnya kekuatan pasca kepemimpinan Amien Rais dan kemudian membentuk partai baru, Partai Hanura.Terkini, Partai Hanura yang telah didirikannya mendeklarasikan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Wiranto dan Hary Tanoe. Keputusan ini ditentang Fuad. (mdk)

Editor:Ghafur,Layouter: Dieky Saputra

Pendidikan Profil Guru BATAM (HK) — Ibu guru yang murah senyum ini sudah hampir 11 tahun mengabdikan diri menjadi guru di berbagai sekolah. Namun sayang hingga kini statusnya masih tetap guru honorer.

Padahal ia sangat berharap sekali bisa diangkat menjadi guru PNS. Terutama impian dia ingin membuktikan jati dirinya diakui sebagai guru profesional lewat sertifikasi guru, serta dapat menghantarkan siswanya meraih juara LKS bidang Akuntansi tingkat nasional.

“Karena saya dari Guru Tidak Tetap (GGT) tidak bisa mengajukan sertifikasi. Pa-

Jumat, 5 Juli 2013

Berharap Diangkat PNS dahal kalau melihat dari persyaratan telah memenuhi,” ujar wanita jebolan Universitas Muhammadiyah Surakarta ini.

Enny Puji Hastuti nama lengkap guru yang kini sedang menyelesaikan tensis S2 di Universitas Negeri Padang (UNP) ini. Sejak tamat kuliah tahun 2.000 dipercaya menjadi Asisten Dosen di Universitas Gunadarma hingga tahun 2002. Selanjutnya tahun 2002 ia mengabdi jadi guru di SMK Aljabar mengajar Matematika.

Meski sebenarnya ia merupakan jebolan Sarjana Akuntansi. Di SMK Aljabar ini

dilaluinya selama empat tahun hingga tahun 2006.

Dikarenakan Batam membuka jurusan Akuntansi, di SMKN 2 Batam, akhirnya Kepala Dinas Pendidikan mempercaya Enny untuk mengajar Akuntansi di SMKN 2 Batam hingga sekarang.

“Awalnya hanya 7 guru saja di SMKN 2 Batam ini, termasuk saya mengajar sejak buka sekolah ini dari mulai numpang di SMPN 12 Batam hingga sekarang menjelma menjadi sekolah favorit di Batam,” kata wanita Kelahiran Boyolali pada 1 Januari 1977 ini.

Merintis sekolah baru bersama Kepala Sekolah alm

Syahrial cukup memberikan kesan tersendiri. Ketika itu dirinya bersama guru lain dengan penuh semangat untuk membuktikan kompetensi dirinya membentuk anak didik lebih berprestasi dan terserap dunia kerja, meski hanya dua jurusan yakni Akuntansi dan UPW. “Memang membutuhkan energi yang kuat dan semangat yang tinggi untuk merintis sekolah ini dari tadinya hanya numpang menjadi memiliki sarana yang lengkap,” ujar istri dari Edy karyanto ini.

Bahkan ketika itu saking minimnya sarana untuk praktik komputer, terpaksa

menggunakan laptop pinjaman yang dibawa kedalam kelas. Namun demikian untuk lulusan angkatan I cukup memuaskan, meski hanya 2 siswa saja yang tak lulus UN. “Sekarang saya bangga, karena SMKN 2 Batam menjadi sekolah favorit di masyarakat. Aapalagi melihat peningkatan cukup pesat.

Hal ini tiada lain karena kerja keras kepala sekolah dan guru yang komitmen dalam bertugas,” katanya.

Sebagai guru honor Enny telah membuktikan prestasinya di SMKN 2 Batam.

Beberapa kali ia dipercaya dari tahun 2006 hingga 2007 menjadi Waka Kurikulum, setelah itu dari tahun 2007 hingga 2009 diangkat menjadi Ketua Jurusan (kejur).

15

Enny Puji Hastuti

Selanjutnya tahun 2009 dipercaya mengelola INS Bank (bank mini di sekolah hingga tahun 2011. Kepercayaan sekolah akan kemampuan manajerial Enny semakin

kuat, akhirnya tahun 2011 hingga 2012 diangkat lagi jadi kejur Akuntansi. Dan akhinya memasuki tahun 2013 dipercaya jadi bendahara sekolah. (men)

Siswa Miskin Dapat Beasiswa Kompensasi Kenaikan BBM JAKARTA (HK) — Pemerintah memprioritaskan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

"Kedua program tersebut menjadi prioritas utama, karena dampaknya lebih signifikan," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam keterangan pers di Jakarta, beberapa hari lalu.

Hatta beralasan program pembangunan infrastruktur mampu menyerap tenaga kerja, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menekankan pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial, terdiri dari Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, dan beras untuk masyarakat miskin, serta program khusus berupa Bantuan Langsung Se-

mentara Masyarakat (BLSM)dan infrastruktur dasar.

Selain menyerap tenaga kerja, Hatta mengungkapkan program infrastruktur pedesaan akan memberikan manfaat terhadap 33 juta pengguna tersebar pada 4.000 desa dengan anggaran Rp7,2 triliun untuk pembangunan irigasi, jalan pedesaan, perumahan, serta program lainnya.

Sedangkan, pembangunan infrastruktur pemukiman dan pengadaan air bersih dialokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun.

Terkait Bantuan Siswa Miskin, Hatta mengutarakan program tersebut dapat menjamin 16,6 juta siswa dari keluarga yang kurang mampu

secara ekonomi.

Setiap siswa SD atau sederajat mendapatkan Rp450.-

000 per tahun, siswa SMP atau sederajat disumbang sebesar Rp750.000 per tahun

dan pelajar SMA atau sederajat senilai Rp1 juta per tahun.

"Bantuan itu, belum ter-

masuk tambahan bantuan buku, seragam dan alat tulis," kata Hatta seraya me-

nambahkan target bantuan diberikan kepada siswa miskin putus sekolah.(ant)

Beasiswa Rp149 M Bagi Pelajar dan Mahasiswa SAMARINDA (HK) — Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, sejak masa kepemimpinannya dalam lima tahun terakhir, pihaknya telah menyalurkan beasiswa kepada 150.000 penerima baik pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen.

"Tiap tahun, rata-rata beasiswa yang disalurkan oleh Pemprov Kaltim sebanyak 30.000 penerima sehingga sejak 2009 hingga 2013 sudah mencapai sekitar 150.000 penerima beasiswa," ujar Awang Faroek di Samarinda, Selasa (2/7) lalu.

Sedangkan nilai beasiswa yang diberikan bagi pelajar SD, SLTP, SLTA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, hingga S3 itu, tiap

tahun jumlahnya mencapai puluhan miliar dan terus meningkat setiap tahunnya.

Pada 2013 saja, nilai beasiswa yang dikucurkan melalui Beasiswa Kaltim Cemerlang mengalami kenaikan sebanyak Rp 43 miliar ketimbang tahun sebelumnya, yakni dari Rp 106 miliar pada 2012 naik menjadi Rp 149 miliar pada 2013 baik untuk pelajar maupun mahasiswa.

Selain nilainya yang naik, jumlah penerimanya juga bertambah. Jika pada 2012 untuk 30.000 penerima, maka pada 2013 naik menjadi 31.116 penerima mulai tingkat pelajar, mahasiswa program diploma hingga mahasiswa program S3 atau doktor.

NET

DAFTAR PPDB — Siswa SD sedang mengisi formulir pendaftaran PPDB online pada salah satu sekolah, Rabu (3/7).

Untuk pendaftaran PPDB ini telah berakhir, Kamis (4/7) dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 8 Juli mendatang.

Program Beasiswa Kaltim Cemerlang (Cerdas, Merata dengan Prestasi Gemilang) ini diberikan kepada warga Kaltim yang menem-

puh pendidikan di mana saja, baik di wilayah Kaltim, di luar Kaltim, bahkan hingga warga Kaltim yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Instansi penyalur beasiswa mulai 2013 juga mengalami perubahan, yakni pada tahun sebelumnya terdapat tiga lembaga penyalur seperti Biro Sosial, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Disdik Kaltim, tetapi mulai 2013 hanya ada dua instansi yang menanganinya.

Dua instansi itu adalah Dinas Pendidikan Kaltim dan BKD Kaltim. Untuk beasiswa yang disalurkan Disdik Kaltim adalah mereka yang berstatus mahasiswa murni maupun mahasiswa non PNS, sementara mahasiswa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka secara administrasi harus melalui BKD Kaltim.

Pemprov Kaltim juga menyiapkan dua beasiswa khusus, yakni beasiswa khusus bagi pelajar dan mahasiswa miskin, serta beasiswa khusus bagi pelajar dan mahasiswa di perbatasan negara, yakni untuk tiga kabupaten seperti Kutai Barat, Malinau, dan Kabupaten Nunukan. (kcm)

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081277177598.

Editor: Arment , Layout: M Fahrullazi

CMYK

Jumat, 5 Juli 2013

16

SEMBAHYANG tiga langkah sekali sujud dipimpin oleh Bhiksu DA HE dan diikuti seluruh peserta Pabbajja Samanera dari gerbang Vihara menuju ke Dharmasala sejauh 400 meter.

FOTO bersama Bhiksu Sangha & peserta Pabbajja Samanera Vihara Avalokitesvara Graha KM. 14 dan Yayasan Bodhi Marga, Tanjungpinang – Batam, yang digelar dari tanggal 24-30 Juni 2013.

Lima Negara Mengikuti

Pabajja Samanera Tiga Peserata dari Malaysia Terpilih Jadi Bhiksu

SEBANYAK 300 Bhiksu yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, serta Cina mengikuti program Pabajja Samanera di Vihara Avalokhi Thesvara Graha, KM 14 Tanjungpinang, Rabu (27/6).

Sebelumnya para Bhiksu tersebut melakukan pelatihan di Batam selama tiga hari dan dilanjutkan di Tanjungpinang.

Setibanya di Vihara Avalokhi Thesvara, para bhiksu tersebut melakukan ritual sujud dengan setiap tiga langkah berjalan dan

saat langkah ketiga para bhiksu bersujud hal tersebut dilakukan berulang-ulang mulai pintu gerbang vihara sampai ruang utama Vihara.

Pabajja samanera ini langsung dipimpin oleh 30 bhiksu yang juga ikut serta dalam pembimbingan pabajja ini. Pabajja samanera ini dilangusngkan dari tanggal 2430 Juni 2013.

Puncak pabajja samanera diakhiri dengan melakukan pindapatta yang dimulai di

ROMBONGAN peserta Pabbajja Samanera tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura - Tanjungpinang.

Vihara Bahtera Sasana di Jalan Merdeka Tanjungpinang, Minggu (30/6). Pada pindapatta ini seluruh peserta yang dipimpin oleh 30 bhiksu melakukan jalan kaki sambil membawa Patta (Mangkok makanan) untuk menerima dari Ummat Buddha yang memberikan berbagai macam barang untuk kelangsungan hidup biksu tersebut.

Menurut Ketua Walubi Kepri, Hengky Suryawan, pindapatta, yaitu tradisi Budhis

SEMBAHYANG tiga langkah sekali sujud dipimpin oleh Bhiksu DA HE dan diikuti peserta Pabbajja Samanera dari gerbang vihara menuju ke Dharmasala sejauh 400 meter. yang dilaksanakan oleh para bhiksu atau rohaniawan maupun samanera, yakni dengan cara berjalan kaki sambil membawa patta (mangkok makanan) untuk menerima memperoleh dana makanan dari umat guna menunjang berlangsungnya kehidupan.

Pindapatta akan dimulai dari di Vihara Bahtra Sasana, dilanjutkan berjalan melalui jalan Merdeka, Jalan Pos jalan pasar Ikan, jalan Gambir, jalan

HENGKY Suryawan dan rombongan peserta Pabbajja Samanera berjalan kaki menuju Vihara Bahtra Sasana – Tanjungpinang.

Tambak dan berakhir di Akau Potong Lembu dilanjutkan kembali ke Vihara Avalokhi Thesvara Graha untuk melakukan doa bersama dan juga penyerahan piagam sekaligus menunjuk yang menjadi bikkhu.

Dari 300 peserta pabajja samanera ini tambah Hengky Suryawan, terpilih tiga peserta yang langsung menjadi bikkhu dan semuanya pada tahun ini berasal dari negara Malasyia.

Ketiganya merupakan pilihan

Narasi: Sutana Foto: Sutana - Panitia

PESERTA Pindapatta.

Y.A. Bhiksu Sek Cong Seng dan Hengky Suryawan menyambut kedatangan rombongan peserta Pabbajja Samanera di Vihara Avalokitesvara Graha KM 14 Tanjungpinang.

PENYERAHAN sertifikat oleh Bhiksu kepada peserta Pabbajja Samanera saat penutupan acara Pabbajja Samanera.

dari 30 bikkhu senior yang memimpin pabajja ini.

Dalam penentuan yang didaulat menjadi bikkhu merupakan proses panjang dan tidak mudah menentukannya, para bikkhu senior benar-benar memilih dan menentukan berdasarkan dari keikhlasan, penjiwaan serta berpasrah diri kepada yang Widdhi dari peserta pabajja samanera ini.

BHIKSU Chou Tiao Hu (Bhiksu DA HE) mengawali kegiatan Pindapatta (Berdana kebutuhan Bhiksu oleh umat Buddha) dari Vihara Bahtra Sasana Jalan Merdeka dan berakhir di Akau Potong Lembu.

BAPAK Hengky Suryawan menyerahkan secara simbolis cendramata kepada peserta Pabbajja Samanera.

FOTO bersama Y.A. Bhiksu Sek Cong Seng, Ibu Agustina dan peserta Cilik Pabbajja Samanera di Vihara Avalokitesvara Graha KM 14 Tanjungpinang.

CMYK

Editor: Apsek, Layouter: Ricoh Polda

CMYK

Jumat, 5 Juli 2013

17

Warga Lapas Bantah Pesan Sabu Kasus Penangkapan Bandar Narkoba Tri Yulianto Staf ASDP Tanjungpinang

Senang Olahraga PRIA muda yang satu ini sejak dulu sudah senang berolahraga khususnya futsal. Maka jangan heran jika melihat Tri Yulianto begitu semangat bila diajak bermain futsal.

Tri k ini bekerja di kantor ASDP Perwakilan Tanjungpinang. Saat ini, Ia menjadi staf operasi di kantor tersebut. Menurutnya, ia mendapat banyak pengalaman dan manfaat kesehatan dari olahraga. Dengan berolahsara ia bisa berkumpul dengan teman-teman dan berdiskusi dan bertukar pikiran.

Senang Olahraga Hal 18

TANJUNGPINANG (HK) — Safrizal alias jeger, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tanjungpinang KM 18 Kijang membantah pesan sabu-sabu. Sebelumnya, namanya disebut-sebut tersangka R (29) sebagai pemesan sabu, Rabu (3/7) kemarin.

Riko Barino Liputan Tanjungpinang Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Tanjungpinang KM 18 Kijang Zaherman mengatakan, sampai saat ini Polres Tanjungpinang masih melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan Rabu (3/7) malam, S alias Jeger menyangkal

tuduhan karena merasa tidak terlibat. Handphone yang disebutkan R juga tidak ditemukan.

Pihak Polres Tanjungpinang menyampaikan, berdasarkan keterangan tersangka R yang ditangkap Rabu (3/7) kemarin, diduga ada salah satu warga binaan Warga Lapas Hal 18 SUTANA/HALUAN KEPRI

Komisi C DPRD Magelang Belajar ke Tpi Pelajari Kota Layak Anak

TANJUNGPINANG (HK) — Sebanyak 23 orang dari Komisi C DPRD Kota Magelang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kamis (4/7). Mereka disambut oleh Kepala Bappeda Drs H Hamalis di Ruang Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang.

Kunjungan kerja anggota Komisi C DPRD Magelang ke Tanjungpinang dimaksudkan untuk melakukan studi banding salah satunya tentang bagaimana penerapan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang. Selain itu juga bagaimana solusi pemerintah untuk meningkatkan minat baca masyarakat serta bagaimana respon pemerintah terhadap para atlet Tanjungpinang.

Kepala Bappeda H Hamalis menjelaskan, dalam menerapkan Kota Layak Anak, Pemko Tanjungpinang telah membuat zona selamat sekolah dan tempat bermain di beberapa tempat keramaian.

Sedangkan respon Pemko Tanjungpinang terhadap atlet berprestasi adalah dengan memberikan uang pembinaan setiap bulan.

Terkait solusi pemerintah untuk meningkatkan minat baca masyarakat, menurut Hamalis., sejauh ini dilakukan dengan kegiatan publikasi di media massa baik cetak maupun televisi lokal, mengadakan lomba dongeng yang

mengandung muatan lokal untuk anak sekolah dan diskusi bedah buku.

Menurut Kepala Kantor Komisi C Hal 18

PENERTIBAN BANGUNAN — Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan penertiban terhadap sejumlah bangunan yang tidak memiliki IMB. Terlihat sejumlah petugas tengah memasang pengumuman di depan sebuah bangunan tak ber-IMB di Tanjungpinang, Kamis (5/7).

Rumah dan Ruko Terancam Dibongkar Di Lima Lokasi di Tanjungpinang

YAN/HALUAN KEPRI

KEPALA Bappeda Tanjungpinang Hamalis menerima cinderamata dari Komisi C DPRD Magelang di Kantor Walikota Tanjungpinang, Kamis (4/7).

TANJUNGPINANG (HK) — Pembangunan perumahan dan ruko yang berada di lima titik lokasi dihentikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kamis (4/7).

Sikap tegas diambil karena pengembang dinilai telah melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan.

Selain melanggar, sebagian tidak mengantongi IMB. Kelima perumahan dan ruko tersebut berada di Jalan Batu Lima

Atas (depan kantor Polres Tanjungpinang,red), Jalan Ir Sutami, Jalan Raya Tanjung Uban (kawasan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP),red), Top 100 di KM 11 dan Jalan Raya Uban.

Pantauan di lapangan, sebanyak 20 orang petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang bergerak ke lima lokasi pukul Rumah dan Hal 18

CMYK

Editor: Lili, Layouter: Mulia Aditya

Tanjungpinang

Jumat, 5 Juli 2013

Festival Moon Cake, Ungkapan Rasa Syukur TANJUNGPINANG (HK) — Festival Kue Bulan (Moon Cake) dalam Bahasa Hokkian disebut "Gwee Oia" atau "Tiong Chiu Pia" dikenal sebagai Festival Musim Gugur.

Momen ini dimanfaatkan warga Tionghoa untuk berkumpul bersama keluarga.

Setiap warga Tionghoa yang berada jauh dari kampung halaman akan menyempatkan diri untuk pulang kampung atau mudik. Toni, salah seorang warga Tanjungpinang mengatakan, ia akan merayakan Festival Kue Bulan ini bersama keluarganya.

Festival Kue Bulan biasanya diperingati pada hari ke-15 bulan ke delapan. "Pada

saat ini posisi bulan berada paling dekat dengan bumi.

Peristiwa ini akan ditandai warna kemerahan pada batas antara keduanya. Konon, peristiwa ini melambangkan bersatunya antara pria (matahari) dan wanita (bulan), seperti Yin dan Yang dalam tradisi Cina," ujar Toni.

Perayaan Kue Bulan pertama kali dilaksanakan yak-

ni pada masa Dinasti Xia dan Dinasti Shang. Namun, tradisi yang memiliki nama lain Festifal Musim Gugur itu baru populer ketika masa Dinasti Tang. Menurut Toni, dahulu di Cina jika memasuki musim gugur berarti berakhirnya masa panen.

Pada masa ini juga akan dilakukan ritual keagamaan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas hasil panen yang diberikan sekaligus permintaan agar diberi musim yang baik di musim mendatang.

"Festival Kue Bulan adalah tradisi ritual masyarakat Cina Kuno yang bersifat ritual. Di negera Cina, Festival Kue Bulan juga disebut

NET

FESTIVAL Moon Cake atau Kue Bulan dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga dan memasang lampion.

Festival Musim Gugur yang berlatar budaya agraris," terang Toni. (cw73)

Satlantas Gelar Operasi Patuh Seligi TANJUNGPINANG (HK) — Satuan Lalu Lintas Polres Lingga akan mengelar Operasi Patuh Seligi pada 4-17 Juli 2013. Operasi ini dilakukan untuk meningkatkan kedisplinan berlalulintas masyarakat.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Patar Gunawan melalui Kasubag Humas Polres Tanjungpinang AKP Imawan Rantau mengatakan, operasi patuh seligi akan mengutamakan patroli sekaligus menyosialisasikan tertib berlalulintas kepada masyarakat Kota Tanjungpinang.

“Satlantas terlebih dahulu akan melakuan Tahapan Preventif. Selanjutnya, jika ada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas akan dilakukan penegakan hukum,” kata Imawan, Kamis (4/7).

Satlantas juga akan mulai menyosialisasikan pengunaan sabuk pengaman, penyalaan lampu di siang hari dan larangan mengunakan telepon seluler saat berkendara.

“Setelah sosialisasi akan dilakukan penindakan bagi

pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Namun, untuk kesalahan yang dinilai tidak fatal hanya akan diberikan surat teguran,” ucapnya.

Fokus utama Satlantas adalah memperingatkan pengguna jalan untul menjaga keselamatan berlalulintas.

Sebab, menurut Imawan, warga masih kurang sadar bahwa kelengkapan kendaraan merupakan kewajiban setiap pengendara saat di jalan raya.

Imawan mengatakan, pada Operasi Seligi 2013 Polres Tanjungpinang akan menger-

ahkan 60 anggota personelnya yang terdiri dari Satlantas, Binmas, Bagops, intel dan Shabara. Ia berharap, kesadaran masyarakat untuk melengkapi kendaraannya dengan kelengkapan administrasi dan lainnya dapat meningkat.

“Bila pengendara patuh terhadap aturan lalu lintas itu akan bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Kami akan melakukan 50 persen penindakan, 30 persen teguran, dan 20 persen pembinaan,” terang Imawan. (cw72)

Traficking dan KDRT, Bentuk Perbudakan Modern TANJUNGPINANG (HK) — Tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga serta eksploitasi seksual dan komersial anak merupakan bentuk modern perbudakan manusia. Upaya pemberantasannya terus dilakukan leh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Perempuan dan anakanak merupakan kelompok paling rentan menjadi korban tindak kekerasan. Untuk mengantisipasinya, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Koordinasi dengan Sekretariat Tim Gugus Tugas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) di Hotel Bintan Plaza, Tanjungpinang, Rabu (3/7).

Ketua harian tim gugus tugas PTPPO dan KDRT yang juga Kepala BP3AKB Kota Tanjungpinang Ahmad Yani mengatakan, rapat koordinasi tim gugus tugas yang berjumlah 63 orang ini bertujuan untuk merefleksikan berbagai aspek pelaksanaan program baik kekuatan tim maupun hambatan di lapangan.

“Tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga serta eksploitasi seksual dan ko-

mersial anak merupakan bentuk modern perbudakan manusia. Selain itu juga merupakan bentuk terburuk pelanggaran harkat dan martabat manusia,” katanya.

Menurut Ahmad, modusnya saat ini melalui pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, duta seni dan budaya atau praktek kerja lapangan.

“Untuk itu, tim gugus tugas harus bekerja sama menghadapi persoalan ini. Karena dalam tim gugus tugas semua terlibat baik kepolisian, pemerintahan, masyarakat umum dan intansi lainnya. Semua harus bersinergi dalam pemberantasan ini,” harapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Syafrial Evi mengatakan, BP3AKB sebagai

RICO/HALUAN KEPRI

Dari Halaman 17

Warga Lapas Lapas yang terlibat. Menurut keterangan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Marwan, Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang datang ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang untuk melakukan pemeriksaan, Rabu (3/7) malam sekitar pukul 21.00 WIB. “Polisi datang sekitar pukul 21.00 WIB kemarin.

Lapas mengumpulkan 10 orang yang mendekati namanama yang disebut oleh tersangka R. Selanjutnya, kesepuluh orang itu diperlihatkan kepada tersangka R untuk memastikan (siapa orang yang dimaksud),” ungkap Marwan.

Marwan melanjutkan, tersangka R menunjuk satu orang yang disebutnya bernama S alias Jeger yang terlibat kasus narkoba. “Polisi saat itu langsung melakukan penggeledahan namun tidak menemukan yang menjadi target yakni handphone,” terang Marwan.

Selanjutnya, masih kata

Marwan, polisi yang didampingi petugas Lapas melakukan pemeriksaan di kamar S namun tetap tidak menemukan HP yang dicari. S mengaku tidak pernah berhubungan dengan R. Namun menurut Marwan, R pernah menjadi narapidana di Lapas tersebut.

Pihak Lapas tidak memberikan komentar lebih jauh karena menilai Polres yang berwenang memberikan pernyataan apakah S terbukti atau tidak terbukti terlibat dalam kasus ini. “Kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari polisi,” ujar Marwan yang mengaku ikut hadir saat pemeriksaan berlangsung.

Sementara itu, Kalapas Zaherman menegaskan baahwa pihaknya anti dengan narkoba. “Kalau memang ada warga binaan atau pegawai Lapas yang terlibat akan ditindak tegas dan akan kami serahkan kepada yang berwajib,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang warga Batam

berinisial R (29), ditangkap oleh anggota Kodim 0315/ Bintan di sebuah wisma di depan Pasar Raya 21, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (3/7) pukul 13.30 WIB. Dia dicurigai sebagai bandar narkoba jaringan internasional.

Saat dibekuk, R membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat satu kilogram dengan taksiran nilai Rp2,5 miliar di pasar gelap. Barang haram tersebut dibungkus bersama barang lainnya dalam satu kotak yang terbungkus rapi dan akan dikirim ke seorang tahanan kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tanjungpinang, di Kijang, Kabupaten Bintan.

Komandan Korem 033/ WP Brigjen TNI Deni K Irawan didampingi Dandim 0315/Bintan Letkol Inf Andi Asmara Dewa dan Kapolres Tanjungpinang AKBP Patar Gunawan kepada wartawan di Markas Komando Distrik

Dari Halaman 17

Senang Olahraga “Saya sangat senang berolahraga. Karena olahraga tidak mengenal perbedaan.

Semuanya sama demi menca-

pai tujuan bersama yakni kemenangan,” tutur pria kelahiran 19 Juli 1987 di Kota Magelang.

Alumni SMAN 1 Blora, Jawa Tengah ini menambahkan, melalui hobi tentunya ia juga dapat menyalurkan

bakat dan kemampuan yang dikuasai. Dengan begitu, potensi diri dapat dikembangkan melalui olahraga. (yan)

Dari Halaman 17

Komisi C Perpustakan dan Arsip Drs Marzul Hendri, pada kegiatan bedah buku setiap pengunjung diberikan hadiah.

Militer (Makodim) 0315/Bintan mengatakan, R dibekuk anggota Kodim 0315/Bintan karena gerak-geriknya mencurigakan.

Saat penangkapan, R tidak melawan. Barang bukti yang diamankan diduga sabusabu beratnya hampir 1 kilogram dan dibungkus di tali sandang tas wanita. Diketahui barang yang diduga sabu-sabu itu dibungkus di 16 tali. Barang bukti lain di antaranya satu unit handphone, timbangan, gunting, uang Rp2,4 juta dan 100 dolar Singapura.

Deni menduga tersangka terkait dengan jaringan internasional karena membawa (barang tersebut) dari Thailand ke Batam lalu ke Tanjungpinang. Barang yang diamankan terbungkus rapi dalam kotak dan akan dikirim kepada IJ, warga binaan di Lapas Kelas II A Tanjungpinang. Sementara R mengaku baru keluar dari penjara empat bulan lalu dengan kasus narkoba.***

Tujuannya agar masyarakat Tanjungpinang terutaa generasi muda termotivasi untuk membaca.

Selain itu, untuk menumbuhkan minat baca, Pemko membuat membuat taman bacaan di beberapa kelurah-

an. “Ke depan kita akan berusaha agar semua kelurahan ada taman bacaannya,” ujar Marzul. (yan)

leading sector harus terus berusaha dan bekerja sama dengan tim gugus tugas dalam melakukan pencegahan perdagangan orang dan KDRT. Syafrial Evi juga menegaskan, Kota Tanjungpinang merupakan daerah perbatasan langsung dengan negara pengguna jasa pekerja Indonesia juga sebagai tempat transit bagi Tenaga Kerja Indonesai (TKI) ke luar negeri.

“Tindak kejahatan perdagangan orang bisa saja terjadi.

Ini merupakan fenomena gunung es. Di Indonesia ada 8 Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project termasuk Kota Tanjungpinang. Mudah-mudahan rakor kali ini dapat menghasilkan solusi penghapusan dan pencegahan kasus perdagangan orang,” harapnya. (sut)

SUTANA/HALUAN KEPRI

BP3AKB Kota Tanjungpinang menggelar Rakor dengan Sekretariat Tim Gugus Tugas PTPPO dan PKDRT di Hotel Bintan Plaza, Tanjungpinang, Rabu (3/7).

Kasus Rumdis Eks Wako danWawako Mengambang Kejati Masih Melakukan Pendalaman

KAPOLRES Tanjungpinang AKBP Patar Gunawan memeriksa barisan pasukan Operasi Patuh Seligi 2013 di Tanjungpinang, Kamis (4/7).

18

TANJUNGPINANG (HK) — Kasus dugaan korupsi Rumah Dinas (Rumdis) Eks Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Suryatati A Manan dan Wawako Edward Mushalli masih mengambang.

Elvis Pasalnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri belum meningkatkan statusnya ke penyidikan.

Kepala Kejati Kepri Elvis Jhoni mengatakan saat jumpa pers di kantornya Kamis (4/7), kasus dugaan korupsi anggaran Rumdis masih belum mengarah ke penyidikan dan perlu pendalaman. Karena berdasarkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, masih banyak yang harus dievaluasi.

“Dalam hal ini, Suryatati A Manan dan Edward Mushalli juga sudah mengembalikan uang ke kas negara sebesar Rp2,5 miliar. Karena ada pengembalian tersebut, maka kita meminta keterangan dari pakar hukum korupsi dari Universitas Sumatra Utara (USU),” kata Elvis Jhoni.

Elvis mengatakan, jumlah

uang yang dikembalikan eks Wako dan Wawako Tanjungpinang Suryatati dan Edward Mushali sebesar Rp2,5 miliar lebih besar dari jumlah anggaran Periode 20082012 untuk sewa dan pemeliharaan rumah dinas tersebut.

“Anggaran sewa dan pemiliharaan rumah dinas periode kedua mereka sebesar Rp1,1 miliar. Sehingga ada kelebihan dalam pengembaliannya,” jelasnya.

Namun Elvis masih enggan menginformasikan keterangan pakar hukum korupsi pidana dan administrasi dari Universitas Sumatera Utara mengenai perkara ini. Ia juga tidak bersedia memberikan alasan mengapa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan meskipun diketahui dana tersebut sudah dipergunakan dan dikembalikan.

“Belum waktunya, nanti kalau sudah pada waktunya akan kita sampaikan. Karena ini masih dalam pendalaman, sehingga kasus masih tetap dalam tahap penyelidikan,” jelasnya lagi.

Dari Halaman 17

Rumah dan 09.00 WIB. Aksi penghentian pembangunan tersebut berakhir pukul 12.00 WIB. Selain itu, petugas juga menempelkan papan peringatan secara permanen di depan bangunan di lima lokasi tersebut. Proses penghentian tidak menimbulkan gesekan. Pemilik perumahan dan ruko berjanji akan membongkar bangunan yang melanggar izin atau tak mengantongi izin dan akan mengurus IMB-nya.

Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Tertentu di BP2T Kota Tanjungpinang Hendri mengatakan, langkah tegas tersebut dilakukan dalam rangka menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang bangunan gedung.

“Di lima titik lokasi tadi sudah kita pasang plang peringatan agar mereka menghentikan operasi ruko dan perumahannya plus mengurus dulu IMB. Bangunan yang

enurut Elvis, pendalaman kasus tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2000 dan PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Karena ada keterkaitan dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, pihaknya mengaku tak mau gegabah dalam meningkatkan status ke arah penyidikan.

Ia mengaku, bila mengacu pada pasal 4 UU Anti Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian dana tidak akan menghapus unsur pidananya. Namun, kata Elvis, dalam hal ini mereka (eks wako dan wawako,red) bukan sebagai pelaku. “Karena anggaran tersebut bukan diselewengkan,” katanya.

Menanggapi pendapat yang mengatakan bahwa pengembalian dana sama dengan sebuah pengakuan melakukan korupsi, Elvis tidak memberikan jawaban. Ia beralasan masih melakukan pendalaman kasus. “Dalam hal ini kita butuh dua alat bukti yang menguatkan. Sehingga masih perlu dilakukan pendalaman,” tegasnya. (yan/cw72)

melanggar IMB kita minta dibongkar. Mereka kita berikan tenggat waktu selama 14 hari. Kalau lewat dari itu, kita ambil tindakan tegas merobohkan bangunannya,” jelas Hendri.

Dikatakannya, ruko yang dibangun di Jalan Batu Lima Atas tepatnya di depan Kantor Polres Tanjungpinang dinilai tak sesuai dengan IMB yang diberikan. Awalnya akan dibangun rumah kantor, namun justru ruko yang dbiangun. Sedangkan kioskios permanen di Jalan Ir Sutami tidak memiliki IMB. “Kalau dua lokasi lainnya, perumahan di kawasan RSUP Kepri di Jalan Raya Uban tidak sesuai IMB yang diberikan serta tidak ada ruang terbuka hijau dan drainase. Sedangkan Top 100 melanggar ketentuan perizinan.

Jadi, sementara waktu, kita buat teguran tertulis plus menempel plang peringatan.

Kita imbau mereka yang men-

yalahi IMB untuk segera perbaiki bangunannya,” ungkap Hendri.

Hendri menegaskan, bila sampai tenggat waktu kelima perumahan dan ruko itu tidak menaati aturan dan teguran yang diberikan, maka pemerintah melalui tim gabungan akan membongkar paksa bangunan yang tak sesuai IMB. “Kalau tak dibongkar sendiri, tentu akan kita bongkar sampai batas waktu yang diberikan sesuai perintah Walikota,” tegasnya.

“Mekanismenya, surat teguran tertulis selama 3 hari dengan jangka waktu 7 hari.

Jika sampai batas waktu selama 14 hari tidak juga ditaati, maka akan kita bongkar paksa. Namun, para pemilih perumahan dan ruko merespon dengan membongkar sendiri bangunannya.

Yang tidak punya IMB berjanji akan segera mengurusnya,” terang Hendri. (yan)

CMYK

Bintan

Jumat, 5 Juli 2013

19

Pansus Rekomendasi Pemekaran Bintim Binut Jadi Kabupaten Induk BINTAN (HK) — Panitia khusus (Pansus) Pemekaran Kabupaten Bintan Utara akhirnya merekomendasikan Bintan Timur (Bintim) menjadi Kabupaten baru.

Rofik Liputan Bintan Ketua Pansus Pemekaran Kabupaten Bintan Utara Apri Sujadi mengatakan, rekomendasi ini nantinya disampaikan kepada Ketua DPRD Bintan untuk pemekaran Bintim menjadi Kabupaten baru, sedangkan Bintan Utara (Binut) menjadi Kabupaten induk.

“Kita akan merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memekarkan Bintan Timur sebagai kabupaten pemekaran, melalui paripurna yang akan digelar sebelum tanggal 15 Juli ini,” kata Apri di Kijang, Kamis (4/7).

Usulan rekomendasi tersebut kata Apri yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Bintan ini adalah berdasarkan atas pertimbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan Utara sebesar 77 persen.

Sedangkan Bintan Timur hanya 23 persen. Kemudian, persoalan posisi ibu kota pemekaran, nama ibu kota pe-

mekaran dan batas wilayah.

Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi mengatakan, Pansus menilai yang layak dimekarkan adalah Bintan Timur. Pada intinya lanjut Ketua Lamen, DPRD Bintan menyetujui pemekaran ini.

Karena pemekaran ini berasal dari hasil kajian tim PT Sinergi Visi Utama yang bisa dipakai untuk kajian lanjutan, yaitu pemekaran Bintan Timur.

“Pada intinya seluruh anggota DPRD menyetujui pemekaran ini dan kita berharap dapat teralisasi dan tanpa hambatan,” imbuh Ketua DPD Partai Golkar Bintan ini.

Diberitakan sebelumnya, laporan PAD untuk Kabupaten Pemekaran, yakni Kabupaten Bintan Utara yang dibuat Tim Kajian Pemekaran dinilai ngawur.

Pasalnya, selisih antara realita dilapangan dengan yang dikaji sangat jauh berbeda. Seperti hasil dari Tim

ROFIK/HALUAN KEPRI

KETUA Pansus Pemekaran Apri Sujadi, Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi dan Wakil Ketua DPRD Bintan Trijono memberikan keterangan pers terhadap pemekaran Kabupaten Bintim di Kijang, Kamis (4/7).

Kajian sebesar 45:55% sedangkan realita dilapangan hanya 23:77%.

Hasil kajian terhadapa PAD kabupaten pemekaran ini disampaikan oleh tim kajian pemekaran PT Sinergi Visi Utama yang diserahkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan (DPP-

KD) Kabupaten Bintan, Senin (17/6).

“Masa ketimpangan datanya jauh sekali, begitu juga perbandingan PAD Kabupaten pemekaran dengan Kabupaten induk dengan realita dilapangan,” ujar Apri Sujadi.

Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Kepri ini, data

DPPKD yang disampaikan Bagian PAD, Hariyanti kepada Pansus mencatat untuk PAD Kabupaten induk dengan PAD Rp26 miliar. Sedangkan PAD Kabupaten Bintan Utara sebagai Kabupaten pemekaran mencapai Rp89 miliar.

Rinciannya, PAD Kabu-

paten induk meliputi Kecamatan Bintan Timur dengan PAD Rp2,8 miliar, Kecamatan Mantang Rp182,8 juta, Kecamatan Bintan Pesisir Rp178,3 juta, Kecamatan Tambelan Rp13,2 juta, dan Kecamatan Gunungkijang Rp22,9 miliar.

Sementara PAD kabu-

paten pemekaran terdiri wilayah Kecamatan Bintan Utara dengan PAD Rp1,6 miliar, Kecamatan Seri Kuala Lobam Rp661,4 juta, Kecamatan Teluksebong Rp85 miliar, Kecamatan Telukbintan Rp17,8 juta, dan Kecamatan Toapaya Rp894 juta. ***

Sani Luncurkan Program PATEN BINTAN (HK) — Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H M Sani meluncurkan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bintan Timur atau yang disingkat PATEN di Kabupaten Bintan, Kamis (4/7).

Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Gubernur didampingi Bupati Bintan Ansar Ahmad, Sekdakab Bintan Lamidi, Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi beserta para pimpinan FKPD seKabupaten Bintan.

Program pelayanan terpadu di Kecamatan Bintan Timur ini diluncurkan dengan tujuan untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat sekitar, terutama dalam hal kepengurusan administrasi kemasyarakatan baik hal perizinan maupun non perizinan.

Dalam sambutannya Gubernur mengatakan, momen ini sangat penting, karena program yang baru diluncurkan merupakan program yang langsung mengarah pada pelayanan masyarakat.

“Jajaran Pemerintah, dari tingkat tertinggi sampai terbawah punya peran masingmasing dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, kita harus lebih care (peduli) dan aktif melayani.

Kita harus memantau

masyarakat disekitar kita yang sakit, yang putus sekolah, yang susah dan keluhan sosial lainnya. Lakukan peran itu dengan penuh tanggung jawab,” kata Sani.

Sani juga mengingatkan agar setiap pembangunan yang dilakukan tidak hanya sekedar memperhatikan out put, tanpa memperdulikan out come-nya. Keduanya harus dipikirkan secara seimbang, sehingga azaz manfaatnya bisa dirasakan.

Pada kesempatan itu, Sani juga memuji program PATEN yang diluncurkan di Bintan Timur tersebut.

“Dari tujuh kabupaten dan Kota yang ada baru Kabupaten Bintan yang melakukannya dengan baik.

Tingkatkan terus dan berikan layanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Sani.

Bupati Bintan Ansar Ahmad mengatakan, PATEN merupakan salah satu sistem yg sedang di bangun oleh Kabupaten Bintan yang kemudian akan diterapkan diseluruh Kecamatan.

“Sistem seperti ini segera kita wujudkan di semua Kecamatan seluruh Bintan. Pelayanan dengan cara seperti ini tentunya sangat akurat, tepat dan cepat serta bisa menghindari penyimpangan.

Apalagi Kepulauan Riau

ROFIK/HALUAN KEPRI

CEK KESIAPAN — Gubernur Kepri HM Sani didampingi Bupati Bintan Ansar Ahmad dan Plt Camat Bintan Timur Hasan mengecek kesiapan pegawai pada peluncuran PATEN di Kijang Bintan, Kamis (4/7).

ditetapkan sebagai pilot project daerah yang bebas korupsi,” ujar Ansar.

Dengan PATEN, kata Ansar kepengurusan KTP tidak

boleh lebih dari 1 hari dengan catatan persyaratannya terpenuhi semua.

PATEN di Kecamatan Bintan Timur melayani

masyarakat di empat Kelurahan, yakni Kijang Kota, Sei Lekop, Gunung Lengkuas dan Sei Enam dengan jumlah 37.815 jiwa. (rof)

Hardi Pimpin Perindo Bintan BINTAN (HK) — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Organisasi massa (Ormas) Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Kepri, Andi Kusuma melantik Hardi sebagai Ketua DPD Perindo Bintan masa bakti 2013-2017, di Wisma Purianda Tanjunguban, Kamis (4/7).

Hardi menyampaikan bahwa, Perindo di bawah kepemimpinannya siap menjalankan program organisasi yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Bintan.

Ia mengaku membutuhkan masukan dari seluruh elemen masyarakat agar Perindo bisa menjalankan seluruh program baik pusat dan juga daerah.

“Melalui sejumlah program, bisa berjalan yang akhirnya bisa meningkatkan

ekonomi masyakat,” katanya.

Kedepan lanjut dia, Perindo Bintan akan mengembangkan sejumlah program terutama akan dibentuknya sejumlah sayap Perindo seperti Pemuda Perindo dan koperasi.

“Kesempatan masyarakat berbuat melalui Perindo masih terbuka, karena kedepan akan segera di bentuk sayap organisasi,” katanya.

Andi Kusuma mengatakan bahwa Perindo Kepri

CMYK

sangat yakin dengan kondisi geografis Bintan, karena potensi sumber daya yang dimiliki sangat potensial.

“Perindo kedepan diharapkan juga bisa menjadi wadah kontrol terhadap kebijakan Pemerintah, agar masyarakat kedepan bisa semakin maju dan berkembang,” imbuhnya.

Andi berharap kepada seluruh pengurus Perindo yang sudah dilantik harus proaktif dalam mengembangkan organisasi Perindo, sehingga bisa menjalankan program organisasi dengan baik terkait peningkatan ekonomi kerakyatan.

Dalam kesempatan itu juga, Perindo Bintan membagikan sejumlah sembako kepada masyarakat serta memberikan bantuan kepada yayasan panti asuhan. (rof)

Editor: Reza, Layouter: M Fahrullazi

Anambas

Jumat, 5 Juli 2013

20

PT Pos Segera Distribusikan 723 KPS TAREMPA (HK) — PT Pos Indonesia Cabang Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas dalam waktu dekat segera melakukan pendistribusian sebanyak 723 Kartu Perlindungan Sosial (KPS) bagi masyarakat di beberapa wilayah Anambas.

Asfanel Liputan Anambas Kartu tersebut nantinya juga dapat digunakan masyarakat Anambas untuk pengambilan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Kepala Cabang PT. Pos Indonesia di Tarempa, Mastur mengatakan sebanyak 723 kartu saat ini sedang didistribusikan kepada pihak-pihak yang terdata pada kartu tersebut. Pendistribusian 723 kartu ini, lanjutnya tidak termasuk untuk wilayah Letung mengingat adanya kantor pos didaerah tersebut yang akan diditribusikan oleh perwakilan kantor pos disana.

"Sekarang sedang dalam tahap pendistribusian. Seperti diwilayah Tarempa, Palmatak, Siantan, Siantan Timur, Sian-

tan Tengah, serta Siantan Selatan. Untuk pembagian dibeberapa wilayah disini seperti diwilayah Kampung Baru, serta Ahmad Yani, Air Nangak.

Untuk pendistribusian diwilayah Air Sena, Telagak kecil, Telagak Besar baru dilaksanakan pada hari ini," kata Mastur saat ditemui wartawan di kantornya, Kamis (4/7).

Menurutnya, tugas yang dilakukan oleh PT Pos cabang Tarempa terhadap KPS tersebut hanya bersifat peroanjangan tangan untuk pendistribusian ke beberapa wilayah. Namun sejauh ini untuk masalah pembayaran masih berada di daerah Tanjungpinang.

"Pembagian dan pengambilan KPS tersebut nantinya tentu berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP)

atau kartu keluarga (KK) sebagai salah satu syarat wajib bagi masyarakat penerimanya," kata Mastur Diterangkan, seperti wilayah Palmatak, direncanakan untuk wilayah tersebut, pihaknya akan langsung bekerjasama dengan pihak dari Tanjungpinang untuk melakukan koordinasi kepada camat setempat yang langsung dibagikan kartu KPS. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang cukup banyak di wilayah tersebut.

"Direncanakan seperti itu, jadi dari pihak Tanjungpinang langsung kooordinasi dengan kecamatan disana. Didistribusikan begitu mendapatkan kartu KPS ini," bebernya.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk warga miskin di Kepri ini mulai digulirkan Gubernur Kepri HM.Sani, Selasa (25/6) beberapa waktu lalu di Tanjungpinang.

Penyerahan BLSM dilakukan Sani hari itu adalah tahap pertama pada hari pertama untuk warga Tanjungpinang, khususnya warga Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak

577 warga. Total BLSM yang harus diserahkan untuk 7.682 orang masyarakat kurang mampu di Tanjungpinang sebanyak Rp2.304.600.000.

Sementara penyerahan BLSM kepada masyarakat kurang mampu di kabupaten/ kota lain akan dilakukan selanjutnya oleh pihak Kantor Pos. Penyerahan BLSM seKepri itu akan dipusatkan di 35 kecamatan atau di 230 kelurahan.

Sekitar 20.050 masyarakat kurang mampu se-Kepri berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri 2008 akan mendapatkan dana BLSM. Dari jumlah tersebut, total dana BLSM yang diberikan untuk masyarakat Kepri yang tergolong tidak mampu sebesar Rp6.015.000.000.

Dana tersebut diberikan secara bertahap. Adapun jumlah bantuan yang diberikan untuk warga Kabupaten Anambas diketahui sebanyak Rp276.000.000 yang akan dibagikan kepada 920 pemilik KPS di Kabupaten Anambas berdasarkan sumber yang dihimpun dari Kantor Pos Cabang Tanjungpinang.***

Arison: Penggerebekan Sani Unik TAREMPA (HK) — Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Provinsi Kepri, Arison menilai, dugaan kasus penggerebekan anggota KPU Anambas, M Sani oleh Ketua RT dan warga di Tanjungpinang beberapa waktu lalu, termasuk unik.

"Media massa tersebut sangat luar biasa tajamnya.

Setelah berita tentang anggota KPU Anambas itu terbit, rupanya sudah dibaca oleh masyarakat ramai, bahkan sampai juga ke pusat (nasional). Jadi kita melihat kejadian tersebut termasuk unik," kata Arison saat ditemui Haluan Kepri usai melakukan kegiatan pertemuan dengan sejumlah camat, anggota KPU Anambas di Aula Pemkab Anambas, Kamis (4/7) Guna mengetahui lebih lanjut tentang persoalan tersebut yang sebenarnya, Arison menyebutkan akan segera memanggil anggota KPU bersangkutan (M Sani),

pihak Ketua RT, termasuk beberapa warga yang hadir saat kejadian tersebut untuk didudukan bersama guna mengklarifikasi.

"Nanti kita akan panggil yang bersangkutan untuk dapat melakukan klarifisi.

Disamping itu, kita juga perlu untuk melakukan infestigasi ke lapangan," kata Arison.

Arison juga menyebutkan, tidak mau dipersalahkan dalam menyikapi persoalan yang tengah dihadapi oleh salah seorang anggota KPU Anambas tersebut dikemudian hari.

"Sebagaimana pepatah, Lebih baik kita menghukum 1000 orang yang bersalah,

ketimbang menghukum 1 orang yang belum tentu bersalah. Makanya perlu kita ketahui betul apa akar persoalan yang sebenarnya. Kita juga tidak mau disalahkan oleh masyarakat maupun pihak yang bersangkutan nantinya," ungkap Arison.

Lebih lanjut disebutkan, penundaan pelantikan terhadap M Sani sebagai anggota KPU Anambas tersebut, bukan berarti yang bersangkutan diberhentikan, melainkan hanya semata-mata untuk meluruskan kejadian sebenarnya.

Sebelumnya Sani menilai, adanya pemberitaan tentang kejadian yang dialaminya tersebut selama ini, hanya bersifat, sekaligus upaya seseorang untuk menjatuhkan kariernya.

"Semua ini hanya fitnah dan ingin menjatuhkan karier saya, sekaligus sebagai warga Anambas sudah banyak dikenal oleh segenap lapisan masyarakat di daerah ini," ucap pria yang akrab disapa bang Adong ini.(nel)

Arison

ASFANEL/ HALUAN KEPRI

DISTRIBUSIKAN KPS — PT Pos Indonesia Cabang Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas dalam waktu dekat segera melakukan pendistribusian sebanyak 723 Kartu Perlindungan Sosial (KPS) bagi masyarakat di beberapa wilayah Anambas.

Tampak situasi Kantor Pos Tarempa masih sepi dikunjungi masyarakat untuk pengiriman sejumlah barang dan jasa termasuk penerimaan BLSM nantinya oleh warga Anambas.

Berkas Dermaga Sunggak Hampir Rampung TAREMPA (HK) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Cabang Ranai di Tarempa, sejauh ini terus merampungkan pemberkasan terhadap tiga tersangka dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Dermaga Sunggak senilai Rp744.139.000 juta APBD tahun 2011, di Kecamatan Jemaja untuk dilanjutkan ketingkat berikutnya.

"Sejauh ini kita masih terus melengkapi pemberkasan terhadap dugaan kasus proyek Dermaga Sunggak tersebut, karena masih ada beberapa item lagi yang kita butuhkan," kata Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Ranai, Erwin Iskandar SH, kemarin.

Lebih rinci, Erwin belum bisa menyebutkan item pemberkasan yang belum lengkap, termasuk status ketiga tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kendati demikian, ia hanya menyebutkan bentuk keseriusannya dalam penanganan dugaan perkara itu, melalui penetapan ketiga tersangka yang sudah disampaian beberapa waktu lalu.

"Yang pasti kita tetap serius. Mengenai perkembangannya, nanti akan kita kabari segera ke media," ucap Erwin.

Erwin juga menyebutkan,

bahwa penyelidikan dugaan kasus proyek dermaga Sunggak tidak hanya berhenti dari tiga tersangka yang sudah ditetapkan semula.

Saat ini pihaknya terus mendalami, melalui pengumpulan bukti serta keterangan sejumlah saksi lainnya.

Dikatakan, dalam penyelidikan dugaan kasus tersebut, pihaknya telah mengumpulkan keterangan sebanyak 15 orang saksi, termasuk keterangan dari 3 tersangka yang sudah ditetapkan, masing-masing berinisial SHA (38) selaku direktur cabang CV Buana Sakti, sekaligus kontraktor pelaksana kegiatan. Kemudian AM (29), selaku konsultan pengawas dari Mata Pena konsultan asal Tanjungpinang, serta LS (53) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kepualauan Anambas (KKA).

"Selain saksi, kita juga telah mendapatkan beberapa bukti tambahan, berupa sejumlah dokumen, hasil penyitaan yang kita lakukan di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Anambas, Kamis (13/6) kemeren," papar Erwin.

Sebagaimana diberitakan, aparat Kejaksaan Negeri Cabang Ranai di Tarempa, Kabupaten Kepulauan

Anambas menetapkan 3 tersangka atas dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga Sunggak senilai Rp744.139.000 juta, di Kecamatan Jemaja.

Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial SHA (38) selaku direktur cabang CV Buana Sakti, sekaligus kontraktor pelaksana kegiatan. Kemudian AM (29), selaku konsultan pengawas dari Mata Pena konsultan asal Tanjungpinang, serta LS (53) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kepualauan Anambas (KKA).

Erwin mengatakan, pengungkapan dugaan kasus tersebut, berawal robohnya proyek pembangunan dermaga yang telah dianggarkan melalui APBD Pemkab Anambas tahun 2011 lalu itu, ketika masih dalam masa pemeliharaan.

Atas kejadian tersebut, pihaknya patut menduga adanya indikasi korupsi sebagaimana yang dicantumkan Pasal yang dikenakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.(nel)

Editor: Didik Layouter: Syahrial Anwar

Karimun

Jumat, 5 Juli 2013

21

PT Saipem Jangan Gertak Sambal KARIMUN (HK) — Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Jamaludin SH menilai, PT Saipem Indonesia Karimun Branch (PT SIKB) banyak melanggar aturan ketenagakerjaan.

Abdul Gani Liputan Karimun Sehingga menurut Jamaludin adalah wajar ketika aksi demonstrasi yang digelar ribuan pekerjanya dengan cara mogok di depan perusahaan. Hal itu mereka lakukan tentu ada perjanjian antara kedua belah pihak yang tidak sesuai.

"Mana ada kontrak kerja dengan karyawan hanya satu atau dua bulan, kalau demikian PT Saipem sangat tidak profesional. Katanya perusahaan bertaraf internasional tapi kok aturan dilanggar," ujar Jamal, Kamis (4/7).

Jamaludin juga menyayangkan PT Saipem yang katanya bakalan hengkang dari karimun hanya gara-gara adanya aksi demonstrai yang sudah sekian kalinya digelar di perusahaan tersebut. Padahal nilai investasinya berjumlah triliun rupiah.

"Jadi jangan gertak samballah dengan alasan adanya demonstrasi berdampak kepada tidak adanya proyek," ucap Jamal lagi.

Kalau mereka ini katanya perusahaan bertaraf internasional lanjut Jamaludin, harusnya standar upah yang diberikan kepada para pekerja ya diatas upah minimum

regional (UMR). Adanya perusahaan tersebut di Kabupaten Karimun pada awalnya memang dijanjikan lapangan pekerjaan untuk anak-anak daerah, sehingga hal itu lah yang menjadi pemicu dari aksi demonstrasi, kalau tak ada penyebab tidak mungkin muncul protes dari pekerja.

Jika memang PT Saipem mengaku bakal hengkang dari Kabupaten Karimun dan akan mendirikan perusahaan yang baru di daerah lain, Jamaludin merasa bahwa perusahaan tersebut tidak akan eksis di luar.

Menurut Jamaludin, jika PT Saipem mau aman maka harus membuat ketegasan kepada seluruh sub kontraktor (subkon). Bagi yang tisak bisa taati aturan putuskan saja kontraknya, Kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karimun, Jamaludin juga menegaskan agar menjalankan tugasnya dan segera mengambil tindakan kepada perusahaan yang bermasalah termasuk PT Saipem. Karena selama ini perusahaan tersebut dinilai telah melanggar aturan. Hal itu bisa dilihat dalam sistim kerja outsourcing. Divdalam aturan hanya ada lima jenis pekerjaan

diperbolehkan menggunakan sistim kontrak seperti cleaning service, keamanan, transportasi, catering, dan pemborongan pertambangan.

Sedangkan yang terjadi di PT Saipem sekarang ini kata Jamaludin, untuk tenaga welder (las) yang merupakan pekerjaan pokok namun diberlakukan sistim kerja outsourcing. Yang lama kontraknya hanya satu sampai dua bulan.

Sementara itu, Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rocky Marciano Bawole menilai, jika PT Saipem ingin hengkang dari Kabupaten Karimun dipersilahkan, karena masyarakat butuh perusahaan yang taat akan aturan.

Hal senada pun dikatakan Ketua LSM Gerakan Tanpa Kompromi (Gertak), Fitra Sukarna. Menurutnya aksi demonstrasi yang digelar oleh pekerja merupakan hak mereka. Dan jangan jadikan alasan bahwa aksi tersebut mengganggu proyek perusahaan.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB) terancam tutup dan pindah ke negara lain menyusul tidak lagi mendapatkan proyek dari negara lain. Demikian dikatakan Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karimun, Mujarab.

Hal tersebut kata Mujarab, adalah dampak dari aksi demonstrasi yang digelar ribuan pekerja di perusahaan tersebut, Selasa (2/7). ***

Kepengurusan INSA Perlu Dibenahi KARIMUN (HK) — Ketua Dewan Pengurus cabang INSA (Indonesian Nasional Shipowners Association) Kabupaten Karimun, H Bustami datuk Tajumala mengaku, akan tetap berupaya untuk membenahi kepengurusan INSA di Kabupaten Karimun, setelah dikukuhkan Kamis (4/7) di Gedung Nasional Karimun.

Bustami mengaku, sejauh ini memang INSA di Karimun tetap berupaya memberikan yang terbaik untuk armada pelayaran khusunya maritim.

Namun dengan berbagai alasan dan infrastruktur yang belum memadai di Karimun menjadi kendala tersendiri.

Bustami juga mengaku, sejauh ini armada yang ada di Karimun sebanyak 37 buah, namun yang beropersasi hanya 27 armada, 10 lainnya sudah berhenti dengan bebagai alasan. Sedangkan untuk jumlah ferry sendiri, Busatami mengaku sebanyak 15 yang beroperasi. Sementara dan untuk cargo sangat lemah, karena infrastruktur yang tidak mendukung. Namun targaet pencapaian di tahun 2013 ini, pihaknya akan mengoperasikan peti kemas di pelabuhan Marko, dan rancangan ini, sudah bisa dinikmati penggu-

na jasa di tahun 2013.

Bupati Karimun, Nurdin Basirun sebagai pembina INSA tetap berharap dengan pengukuhan Ketua Dewan Pengurus Cabang INSA Kabupaten Karimun yang betema INSA siap mendukung pembangunan di bumi berazam melalui potensi maritim, tetap dijaga dan harus ditingkatkan. Menurut Nurdin masih banyak tugas yang harus mereka selesiakan untuk peningkatan mutu dan infrastruktur di Karimun.

Sedangkan Rudolf, Kepala Syahbandar Otorita Pelabuhan Tanjung Balai Karimun mengaku, seiring waktu berjalan, INSA sudah mencapai umur 46 tahun. Ia berharap

INSA ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri, jangan perusahaan dan organisasi asing yang merajalela padahal potensi bangsa sendiri ada.

Z Ali, Ketua Dewan Pengurus Cabang Insa Kota Batam mewakili INSA Pusat, mengatakan, saat ini anggaran dari INSA pusat untuk bantuan pembelian kapal industri berkisar USD800 juta, dengan jumlah bisa membeli kapal yang kurang sebanyak 40 kapal industri. Sedangkan ke depan kata Ali, pihaknya tetap berharap INSA DPC Karimun bisa tetap berkoordinasi dengan instansi terkait, guna membangun Karimun agar lebih maju lagi.(abk)

KHODIR/HALUAN KEPRI

PENGURUS INSA foto bersama dengan Bupati Nurdin Basirun setelah dikukuhkan di Gedung Nasional Karimun, Kamis (4/7).

GANI/HALUAN KEPRI

SERAHKAN PENGHARGAAN — Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karimun, Noorlizah Nurdin menyerahkan penghargaan kepada kader PKK dan Posyandu terlama minimal 10 tahun, dalam acara Hari Kesatuan Gerak PKK ke 41 di Gedung Serbaguna Kantor Bupati, Rabu (3/7).

PKK Turut Andil Tekan Angka Kemiskinan KARIMUN (HK) — Peran dan fungsi Tim Penggerak PKK Kabupaten Karimun dalam kemajuan pembangunan di segala bidang saat ini cukup dirasakan manfaatnya. Terutama dalam menekan angka kemiskinan di bumi berazam. Demikian dikatakan Wakil Bupati Karimun H Aunur Rafiq.

Rafiq mengatakan, tentu semua pembangunan tak terlepas dari campur tangan PKK termasuk di wilayah kecamatan. Ibu-ibu PKK jangan dianggap sebelah mata atau tidak ada apa-apanya.

“Bisa kita lihat kurun waktu beberapa tahun belakangan pemerintah telah mencanangkan program pengentasan kemiskinan. Sehingga saat ini telah terjadi penurunan jumlah masyarakat miskin dan telah sampai kepada 5,93 persen, padahal sebelumnya cukup tinggi yakni mencapai 9 persen dan tak dipungkiri kinerja PKK cukup kuat pengaruhnya dalam menekan angka tersebut,” ujar Rafiq dalam sambutannya pada acara peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-41 yang digelar tim penggerak PKK Kabupaten Karimun, Rabu (3/7) di Gedung Serbaguna Kantor Bupati.

Rafiq mengatakan, PKK merupakan mitra dari pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah. Pemda Karimun melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga memprogram-

kan kegiatan PKK. Contohnya di Dinas Sosial (Dinsos) ada bantuan kelompok usaha bersama (kube) yang dikelola ibu-ibu. Kemudian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk dan Capil) ada bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibuibu PKK yang memiliki usaha ekonomi produktif.

Selain itu di BPD Kesbang ada simpan pinjam untuk ibu-ibu. Hal tersebut ternyata berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menyebar di masyarakat. Sehingga dinilai berhasil dengan kata lain, peran ibu-ibu PKK sangat memuaskan.

Oleh karena itu lanjut Rafiq, para Kepala SKPD dan Camat yang tidak sempat hadir pada kegiatan yang digelar PKK perlu disampaikan, keberhasilan para bapak seperti camat, kepala dinas dan para kepala keluarga 40 ditopang peran ibuibu.

Ibu-ibu PKK kata Rafiq, jangan berkecil hati, tetap semangat dan lebih maju ke depan. Penghargaan yang diberikan kepada kader PKK dan posyandu yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun merupakan bentuk perhatian dan kepedulian yang disampaikan.

“Namun kalau boleh kenapa tidak penghargaan itu ditambah seperti memberikan wawasan kepada mereka yang berhak, seperti

berkunjung ke daerah lain melihat keberhasilan PKK di suatu daerah untuk memotivasi daerah kita juga,” ucap Rafiq.

Rafiq juga mengatakan, salah satu yang perlu kita pikirkan adalah kegiatankegiatan tim penggerak PKK yang ada di seluruh kecamatan, dalam hal pembiayaan yang berfungsi untuk mendorong keaktifannya. Karena para camat adalah dewan penyantun mereka, oleh karena itu kegiatan yang ada di Kecamatan di himmbau untuk disisihkan agar ada kegiatan untuk PKK. “Posnya bisa diambil dari pagu indikatif kecamatan yang diberikan pemda untuk dikelola. Itu bisa saja disisihkan mungkin berapa besarnya itu terserah, yang fungsinya untuk membantu program kegiatan PKK di setiap kecamatan,” katanya.

Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karimun, Hj Noorlizah Nurdin mengatakan, para pengurus, anggota dan kader PKK harus lebih giat lagi dalam melakukan kerja utama yakni memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Tentunya dengan menjalankan 10 pokok program PKK. “Kita juga perlu mengitrospeksi diri apa saja program yang sudah dibuat dan apa sasarannya serta seperti apa pencapaiannya. Dalam kegiatan ini pula saya mengajak kepada kita semua

mari kita renungkan keberadaan PKK selama 41 tahun telah berkiprah di bumi Indonesia dan khususnya Kabupaten Karimun. Tantangan dan hambatan yang dihadapi tidak menyurutkan langkah untuk tetap terjun ke masyarakat dalam memberdayakan mereka,” ucap Noorlizah.

Dalam kesempatan itu Noorlizah juga mengatakan, tim penggerak PKK yang merupakan mitra pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat perlu melakukan pemberdayaan yang menyeluruh, sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mampu mendukung pembangunan daerah.

Dalam kegiatan tersebut turut serta dilakukan penyerahan penghargaan kepada kader dan pengurus PKK yang paling lama berkiprah minimal 10 tahun ke atas.

Selain itu pula disejalankan dengan penyerahan hadiah lomba yang digelar beberapa waktu lalu seperti penilaian administrasi PKK, pencegahan KDRT, pemanfaatan hasil tanaman obat keluarga (toga), PHBS, UP2K dan lainnya.

Dalam kesempatan itu pula Wakil Bupati Karimun H Aunur Rafiq, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karimun, Hj Noorlizah Nurdin dan Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten Karimun, Raja Azmah Rafiq diberi kesempatan untuk menyerahkan hadiah.(gan)

Editor: Niko, Layouter: Syahrial Anwar

CMYK

Jumat, 5 Juli 2013

22

Cassano Resmi ke Parma ANTONIO Cassano akhirnya berlabuh di Stadion Ennio Terdini pada jendela transfer musim panas untuk bergabung bersama AC Parma.

Bersama Gialloblu (julukan Parma), Cassano bakal mengenakan nomor favoritnya, 99.

"Saya bangga untuk mengatakan bahwa Cassano adalah pemain kami dan akan memakai jersey nomor 99. Besok (waktu setempat) akan banyak fans yang menunggu presentasi resminya," ucap direktur Parma, Pietro Leonardi, seperti dilansir Sky Sport Italia, Kamis (4/7).

Penyerang yang dijuluki Peter Pan ini hanya semusim bermain di Giusppe Meazza, setelah transfer barter dengan Giampaolo Pazzini dari AC Milan. Bersama La Baneamata, pemain berusia 31 tahun ini tampil sebanyak 28 kali di Serie A dengan tujuh gol.(sky)

Thiago Alcântara Hijrah ke United MANCHESTER (HK) — Rumor seputar Thiago Alcântara yang akan bergabung dengan Manchester United tampaknya segera terealisasi. United bahkan dikabarkan akan mengamankan tanda tangan Alcântara pada Jumat (5/7).

Peringkat FIFA

Spanyol Tetap Teratas Zurich (HK) — Keberhasilan Brasil menjuarai Piala Konfederasi 2013 membuat peringkat FIFA mereka terkatrol ke posisi kesembilan. Spanyol, yang dikalahkan Brasil di final Piala Konfederasi, masih bercokol di urutan teratas.

Berdasarkan peringkat terbaru yang dikeluarkan oleh FIFA, Brasil kini menempati urutan kesembilan dengan total 1.095 poin. Mereka naik 13 tingkat setelah bulan lalu terpuruk di posisi ke-22.

Sementara itu, Spanyol belum tergusur dari posisi teratas. La Furia Roja mengumpulkan 1.532 poin.

Di bawah Spanyol ada Jerman dengan 1.273 poin.

Kolombia naik empat tingkat ke posisi ketiga, sementara Argentina turun ke posisi keempat.

Penurunan peringkat juga dialami oleh Inggris.

The Three Lions turun Peringkat FIFA bulan Juli 2013: enam strip ke posisi ke-15.

1. Spanyol Bagaimana de2. Jerman ngan Indonesia?

3. Kolombia Tim 'Merah-Putih' 4. Argentina naik dua tingkat 5. Belanda ke posisi ke-168 6. Italia dengan koleksi 112 poin. Di 7. Portugal antara negara-negara Asia 8. Kroasia Tenggara, Indonesia masih 9. Brasil di bawah Thailand (138), 10. Belgia Filipina (144), Vietnam (145), Singapura (156), Ma168. Indonesia laysia (159), dan Myanmar (163).(rts)

ANGKAT TROPI — Thiago Alcantara akan segera bergabung dengan Manchester United.

Tampak Thiago saat membela Timnas Spanyol mengangkat tropi Piala Eropa U21, beberpa waktu lalu.

Seperti diketahui bahwa belakangan ini, kapten tim nasional Spanyol U21 itu menang dikaitkan dengan kampiun Premier League musim 2012-13. Rumor tersebut berembus berawal dari ulah sang kiper, David De Gea. Kiper United itu menuliskan testimoni di kulit bola final Piala Eropa U-21 yang berbunyi ‘Nos Vemos en Manchester’ yang memiliki arti ‘Sampai Jumpa di Manchester’. Meski diakui De Gea hanya sebuah lelucon, namun rumor kepindahan Alcântara ke Old Trafford kian berembus kencang.

Alcântara menjadi target utama Setan Merah di bursa transfer musim ini. Seperti di-

CMYK

lansir Sportsmole, Kamis (4/7), Alcântara sudah siap meninggalkan Camp Nou demi berlaga di Theatre of Dream.

Lebih lanjut, United dikabarkan telah menyiapkan dana senilai 17 juta pounds atau sekira sekitar Rp261 miliar untuk melabuhkan Alcântara. Pemain yang mencetak hat-trick pada partai final kontra Italia di Piala Eropa U21 itu juga kabarnya akan menerima gaji sebesar 5 juta pounds atau sekira Rp77 miliar per musimnya.

Sementara itu, pelatih anyar United, David Moyes diyakini akan mengadakan pembicaraan dengan sang bomber andal, Wayne Rooney terkait masa depannya yang kini menjadi misteri. Menyusul permintaan hengkangnya kepada pelatih United terdahulu, Sir Alex Ferguson.

Xavi Coba Blokir Rencana kepindahan gelandang Barcelona, Thiago Alcantara ke Manchester United membuat playmaker Barca, Xavi melakukan pencegahan.

Seperti dilansir Mundo Deportivo, beberapa pemain Blaugrana, salah satunya Xavi menghubungi Thiago lewat telepon untuk meyakinkan pemain 22 tahun itu agar tak hengkang dari Camp Nou. Thiago sendiri saat ini masih berlibur.

Wakil kapten El Barca itu ingin Thiago agar lebih sabar untuk mendapatkan tempat utama di skuad Tito Vilanova. Xavi juga mengalami masa-masa sulit saat ia pertama kali naik ke tim Barcelona senior akhir 90-an silam.

Karena merasa tak kunjung mendapat tempat utama, Xavi pernah hampir bergabung dengan AC Milan. Namun dengan sedikit kesabaran, ia akhirnya bisa menjadi andalan klub dan mengantarkan klubnya meraih kesuksesan.(ssc/mdc)

Editor: Didik, Layouter: M Fahrullazi

Iklan

Jumat, 5 Juli 2013

23

CMYK

Jumat, 5 Juli 2013

24

MENYANYIKAN lagu Indonesia Raya pada pembukaan acara pertemuan validasi data teknis DAK bidang kelautan dan perikanan dan sinkronisasi perencanaan DAK se-Kepri Tahun 2013.

Validasi Data Teknis DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Sinkronisasi Perencanaan DAK se-Kepri TA 2013 ALAM upaya melaksanakan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2012 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013. Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka

D

Tugas Pembantuan, maka Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, melakukan sinkronisasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan sebagai rencana kerja tahunan.

Pertemuan validasi data teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan dan sinkronisasi perencanaan DAK dengan Kabupaten/Kota bertujuan untuk menyerasikan pandangan kegiatan DAK bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka pembangunan Kelautan dan Perikanan, memvalidasi data teknis kegiatan DAK bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dan menyusun program kerja yang mengoptimalkan

kegiatan DAK terhadap pembangunan Kelautan dan Perikanan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengantema 'Optimalisasi Pemanfaatan DAK dalam Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Industrialisasi dengan Pendekatan Ekonomi Biru (Blue Economy). Kegiatan ini berlangsung tanggal 26 hingga 28 Juni 2013 di Hotel Aston Tanjungpinang.

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik di bidang kelau-

tan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan prioritas Nasional. Selama 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi peningkatan pagu anggaran dan jumlah bidang yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui kegiatan, Pembangunan dan pengembagan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap, Pembangunan Kapal perikanan 30-40 GT beserta alat tangkap, Penyedia dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya, Penyedia dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan, Penyedia dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau – pulau kecil, Sektor penye-

dia sarana dan prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Dan secara perlahan dirasakan adanya peningkatan dan manfaat dari alokasi dana tersebut. Program ini kedepan diharapkan akan mampu memberikan peningkatan-peningkatan ekonomi masyarakat khususnya dan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Namun sejauh ini dari sisi pelaporan terhdap hasil (outcome), dampak, dan manfaat dari peningkatan Dana Alokasi Khhusus (DAK) tersebut masih belum maksimal hal ini disebabkan sistem pemantauan dan pengawasannya yang belum berjalan efektif, yang antara lain ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pelaporan pelaksanaan DAK dari daerah.

Sehubungan dengan isu dan permasalahan tersebut maka diperlukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas seluruh proses dan siklus pengelolaan DAK sejak dari perumusan kebijakan (policy formulation), perencanaan (planning), penganggaran (budgeting), pelaksanaan (implementation), pemantauan (monitoring) dan evaluasi (evaluation).

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri oleh Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Kepala UPT Pusat, Pejabat Eselon III dan IV lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Narasumber dalam pertemuan ini berasal dari Biro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Narasi dan Foto : DKP Kepri

KASUBBAG Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, La Ode M Faisal S.Pi menyampaikan laporan selaku Ketua Panitia Pelaksana.

SEKRETARIS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Relawan Zai A.Pi saat menanggapi sesi Diskusi Panel I.

KEPALA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Drs Raja Ariza MM membuka acara secara resmi sekaligus memberikan arahan dalam pertemuan tersebut.

PANEL I Paparan dari DKP Kabupaten Bintan, DKP Kabupaten Lingga, DKP Kabupaten Anambas, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri dipandu Ir. Rusli Effendi sebagai moderator.

KABID Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menanggapi Panel III Paparan DKP Kabupaten/Kota.

PESERTA dengan hikmat mendengarkan pemaparan dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesi Diskusi Panel I.

PARA peserta dari Kabupaten/Kota dengan hikmat mengikuti pemaparan panel I.

KEPALA Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau saat memberikan masukan pada paparan dari Panel II Narasumber.

PANEL II Narasumber Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Ir Sunipto dan dipandu La Ode M Faisal S.Pi sebagai moderator.

PANEL III Paparan dari DKP Kabupaten Karimun, DKP2K Kota Batam dan DKP2KE Kota Tanjungpinang dipandu R Taufik Zulfikar S.Pi.

PENUTUPAN acara validasi data teknis DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dan sinkronisasi oleh Sekretaris DKP Kepri, Relawan Zai A.Pi.

PANITIA pelaksana validasi data teknis DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dan sinkronisasi perencanaan DAK se-Kepri foto bersama.

CMYK

Editor: Apsek, Layouter: Novril