Haluankepri 06des13

CMYK

KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Website: www.haluanmedia.com

Jumat, 6 Desember 2013 2 Safar 1435 H TERBIT 24 HALAMAN, NO 6/12 TAHUN KE 12

Website: www.haluankepri.com

HARGA ECERAN Rp2.500,-

Jadi 'Objek Wisata' Dadakan TANJUNGPINANG (HK) — Puing-puing sisa kebakaran yang melanda Pelantar KUD dan Pasar KUD Kota Tanjungpinang masih terlihat jelas, Kamis (5/ 12). Seperti kota yang baru saja dilanda perang. Bangunan menghitam yang nyaris rata dengan

tanah, asap hitam dan putih mengepul tipis, serta orangorang yang meratap di depan sisa bangunan yang tak berbentuk.

Ratusan bangunan, terdiri dari rumah, ruko dan lapak jua-

lan ludes dilalap api pada Rabu (4/12) malam. Sejumlah pemilik tak kuasa menahan emosi kesedihan. Sementara warga dari luar, berduyun-duyun datang ke lokasi untuk memuaskan hasrat ingin tahu mereka tenJadi 'Objek Hal 7

Kebakaran di Pelantar KUD Tanjungpinang

35 Rumah dan 54 Kios Ludes TANJUNGPINANG (HK) — Kebakaran hebat yang melanda Pelantar KUD Tanjungpinang, Rabu (4/12) pukul 20.30 WIB, meludeskan 35 rumah milik 26 orang warga RW 07/RT 01 Kelurahan Tanjungpinang Kota dan 54 kios di blok A milik Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjungpinang.

Lurah Tanjungpinang Kota, Suherlan mengatakan, sejauh ini, baru 26 warga korban kebakaran yang melapor ke posko di Kantor Kelurahan Tanjungpinang Kota.

"Sampai saat ini berdasarkan laporan dari warga sebanyak 33 rumah dan dua unit ruko hangus terbakar. Ke-35 bangunan tersebut milik 26 warga," kata Suherlan, Kamis (5/12).

Suherlan mengimbau kepada warga lainnya yang menjadi korban kebakaran untuk segera melapor ke posko yang ada di sekitar lokasi kebakaran atau di Kantor Kelurahan Tanjungpinang Kota. "Lapor agar bisa kita data. Kita juga ingin memastikan untuk dokumen-dokumen penting yang ikut terbakar. Nanti kelurahan akan membantu dalam proses pengurusannya," ujarnya lagi.

35 Rumah Hal 7

KPK Usut Aliran Suap SKK Migas ke DPR JAKARTA (HK) — Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut hubungan antara uang US$ 200 ribu yang ditemukan di kantor Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karyo dan dugaan pemberian tunjangan hari raya bagi Komisi Energi Dewan Samad Perwakilan Rakyat. Pengusutan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Jumlahnya sama, ada nomor seri (uang) yang beberapa sama, makanya kami telusuri hubungannya," ujar Ketua KPK, Abraham Samad di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/12).

Kabar adanya aliran dana suap SKK Migas ke Senayan berasal dari tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rudi pernah mengaku diminta anggota Komisi Energi DPR, Sutan KPK Usut Hal 7

Atasi Banjir, Pemko Tambah Drainase

Hal

9

Risalah Sidang Tak Kunjung Keluar

Hal

17

SUTANA/HALUAN KEPRI

YANG TERSISA — Pelantar KUD dan Pasar KUD Tanjungpinang pascakebakaran hebat yang melanda kawasan ini pada Rabu (4/12) malam terlihat seperti lokasi bekas perang. Kamis (5/12) kemarin, puing-puing ratusan bangunan yang terdiri dari rumah, ruko dan kios itu seakan berubah menjadi objek wisata dadakan karena banyaknya warga dari luar kawasan yang datang melihat dari dekat meski sudah dilarang polisi.

SK MENHUT DITUNDA Putusan Sela PTUN Tpi BATAM (HK) — Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang di Batam mengeluarkan putusan sela terkait gugatan Kamar Dagang dan Indusri Kota Batam, Rabu (4/12).

Putusannya, pelaksanaan SK Menteri Kehutanan No 463 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan lindung menjadi bukan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Amir Yunus dan Nov Iwandra Liputan Batam

Dalam putusan sela No.16/G/PEN/2013/ PTUN-TPI, tertanggal 4 Desember 2013 secara tegas disampaikan, mewajibkan tergugat II (Menhut) untuk menunda pelaksanaan SK Menhut No 463 yang terbitkan pada 27 Juli 2013 lalu. Hal itu juga berarti, Badan Perta-

Masrur

nahan Nasional (BPN) selaku tergugat I, wajib melayani kepentingan penggugat dalam hal ini PT Milenium Investman dan PT Maligo terkait penerbitan dokumen yang sempat tertunda karena adanya SK Menhut, sampai adanya pembata-

lan atau sampai adanya keputusan tetap.

"Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang, memutus untuk menunda tindak lanjut pemberlakuan SK Menteri Kehutanan Nomor 463 Tahun 2013, hingga berakhirnya persidangan, kecuali ada ketentuan lain. Kemudian, menetapkan masing-masing pihak untuk dapat dapat mematuhinya," ucap majelis hakim yang membacakan keputusan secara bergantian.

SK Menhut Hal 7

Chris John Optimis Gabungkan Gelar Chris John vs Vetyeka Jumat (6/12) Pkl. 21:00

Nilai NILAI seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya, keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya. (Khalifah Ali bin Abi Talib)

PERTH (HK) — Petinju kebanggan Indonesia, Chris John mengaku optimis bisa menggabungkan gelar juara dunia kelas bulu WBA dan kelas bulu IBO. Ambisi itu akan ia laksanakan saat menghadapi juara dunia kelas bulu IBO, Simpiwe Vetyeka, di Metro City, Perth, Australia, Jumat (6/12) malam ini.

Seperti diketahui, Chris menjadi juara dunia kelas bulu WBA pada bulan September 2003. Dan sejak saat itu, dia sudah menghadapi puluhan petinju asing di berbagai negara, seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Australia.

Beberapa lawan tangguh yang pernah dikalahkan Chris antara lain Derrick Gainer, Rocky Juarez, dan legenda Meksiko Juan Manuel Marquez.

Akan tetapi, Chris belum pernah satu ring Chris John Hal 7

Fina Tiza

Susah Jumpa Anak JAKARTA (HK) — Sejak 9 September 2013 lalu, Mike D'Bagindas telah membawa anaknya dari Fina Tiza, istri yang saat ini telah dalam proses perceraian. Hingga saat ini, Fina pun mengaku susah bertemu anaknya.

Ditengarai, Mike yang mengatakan bahwa Fina sering dugem, tak mempercayai bahwa istrinya tersebut bisa mengurus anak dengan baik. Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Fina.

"Anak kan masih di bawah setahun. Butuh kasih sayang ibu. Apa yang dikhawatirin tentang uang, karena bapaknya kan Susah Jumpa Hal 7

Boediono Tak Punya Hak Imunitas Pemanggilan Timwas Century JAKARTA (HK) — AngPengawas Bank Century DPR gota Tim Pengawas Bank terkait kapasitasnya sebagai Century DPR RI Bammantan Gubernur Bank Inbang Soesatyo menyatadonesia. Boediono menolak kan, Wakil Presiden Boepanggilan tersebut dengan diono tidak memiliki hak alasan khawatir bahwa peimunitas akan hukum, manggilan itu akan mengmeskipun jabatannya seganggu jalannya proses hulaku orang nomor dua di kum yang tengah dilakukan Indonesia.

Komisi Pemberantasan KoBoediono "Dia hanyalah warga rupsi (KPK). biasa sehingga tidak ada hak imuni"Ini lucu karena pejabat tinggi tas," ujar Bambang ditemui di Gedung negara yang seharusnya menjadi Parlemen Jakarta, Kamis (5/12). panutan masyarakat malah meHal itu dia katakan menanggapi ngeluarkan statement seperti itu," keputusan Boediono yang menolak ujar Bambang. untuk memenuhi panggilan Tim Boediono Tak Hal 7

HALUAN KEPRI SATU-SATUNYA KORAN BACAAN MASYARAKAT KEPRI CMYK

Editor: Yuri, Layouter: Ricoh Polda, Grafis: Dimas

Sambungan Dari Halaman 1

Chris John dengan petinju lain yang juga sedang memegang sabuk juara dunia.

Setelah 18 kali mempertahankan gelar, Chris John akan menjalani duel yang paling ditunggu-tunggu: duel unifikasi alias penyatuan gelar menghadapi petinju Afrika Selatan yang kini berusia 32 tahun. Dia jadi juara pada bulan April lalu, setelah merebut gelar dari tangan petinju Indonesia Daud Yordan.

Dengan demikian, kalau bisa mengalahkan Vetyeka, Chris akan menyatukan gelar kelas bulu dari dua badan tinju dunia yang berbeda.

"Saya sangat tertarik untuk bisa melakukan pertarungan penyatuan gelar ini. Ini untuk membuktikan yang terbaik lagi yang saya bisa.

Kesempatan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya yaitu dengan meraih juara," seru Chris John.

"Buat saya, ini adalah momen yang sangat penting untuk bisa membuktikan apakah saya mampu menyatukan dua gelar ini," lanjutnya.

Selain menyatukan gelar, Chris juga akan menorehkan catatan khusus kalau bisa mengalahkan Vetyeka. Dia akan menyamai rekor Eusebio Pedroza, petinju Panama yang 19 kali mempertahankan gelar di kelas bulu.

"Saya sangat bersemangat untuk melakoni satu pertandingan ini. Mudah-mudahan Tuhan berke-

hendak dan saya bisa memenangi pertandingan ini dan menyamai rekor mempertahankan gelar," kata Chris.

Bertemu lawan yang punya teknik bagus justru membuat Chris John tambah antusias. Petinju yang jadi juara dunia kelas bulu WBA (Super) itu yakin pertarungannya melawan Simpiwe Vetyeka akan berjalan menarik.

"Pastinya ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik dan berteknik. Kami sudah mempelajari kelebihan dan kelemahannya," ujar Chris.

"Dengan jangkauan tidak berbeda jauh, berarti tidak masalah kalau saya bertanding dalam jarak panjang atau dekat. Tapi, saya sudah punya strategi yang saya siapkan untuk pertandingan nanti," kata Chris, yang hari ini muncul dalam balutan jaket hitam.

Chris, 34 tahun, lebih tua dua tahun dibandingkan Vetyeka. Dia menyebut perbedaan usia ini bukanlah masalah besar.

"Saya kira dengan perbedaan dua tahun tidak terlalu membedakan. Saya sudah membuktikan bahwa latihan kita cukup baik sehingga saya yakin bisa bertanding secara maksimal," tuturnya.

Soal menang KO atau tidak, Chris tak bisa menjanjikannya.

Tapi, petinju kelahiran Banjar-

negara itu merasa punya peluang untuk melakukannya.

"Di tiap ronde kemungkinan itu ada dan mungkin di ronde-ronde akhir karena kondisi petinju sudah kelelahan dan mungkin ada peluang terbuka yang bisa saya manfaatkan," imbuhnya.

Optimisme Chris juga diperkuat dengan hasil timbang badan yang digelar, Kamis (5/12). Sehari menjelang pertarungan, bobot Chris John tak melebihi ketentuan.

Dalam sesi timbang badan ini, hadir perwakilan dari WBA dan IBO. Petinju Australia yang jadi juara dunia di tiga kelas berbeda, Danny Green, jadi tamu spesial pada acara ini.

Saat ditimbang, angka timbangan Chris menunjukkan 57,1 kg. Tak ada masalah buat petinju kelahiran Banjarnegara itu. Selanjutnya, giliran Vetyeka yang naik ke timbangan. Berat badan petinju Afrika Selatan itu 56,88 kg. Dia juga aman.

Usai timbang badan, Simpiwe Vetyeka terlihat begitu percaya diri dan berani menjanjikan sebuah kemenangan KO. "Anda ingat yang saya katakan, bahwa saya akan mengalahkan Yordan dan kembali lagi untuk mengalahkan Chris John? Jadi, inilah waktunya," ujar Vetyeka. (bbc/oke)

ena tuntutan aku dalam pengadilan ya tentang hak asuh, sebagai ibu harus ngurus anak. Sedangkan nafkah anak ya dari Mike," lanjutnya.

"Sampai nanti putusan pengadilan, berapa nominal. Kalau aku sebagai istri, cerai mungkin udah ga dinafkahi lagi. Tapi kalau anak kan tetep," pungkas Fina. (kpl)

Dari Halaman 1

Susah Jumpa tetap bertanggung jawab untuk menafkahi. Saya bisa kerja apa aja yang baik," kata Fina di KPAI, Menteng, Jakarta Pusat (3/12).

"Aku bisa urus anak juga, kar-

Dari Halaman 1

KPK Usut Bhatoegana, untuk menyiapkan THR buat Sutan dan rekan-rekannya pada Juli 2013.

Rudi mengaku pernah melakukan pertemuan dengan politikus Partai Demokrat itu di Plaza Senayan, Mall Bellagio, Pacific Place, dan Dharmawangsa Square. Sejumlah pengusaha yang ikut dalam tender di SKK Migas juga ikut dalam pertemuan itu. Uang sebesar US$ 200 ribu pun sudah diserahkan Rubi melalui pelatih golfnya, Devi Ardi. Ardi kemudian menyerahkan uang itu ke rekan separtai Sutan, Tri Yulianto. Sutan dan Tri sendiri sudah membantah meminta THR ini.

Abraham mengatakan, jika pihaknya menemukan hubungan soal aliran dana ini, tak tertutup para anggota Komisi Energi bisa menjadi tersangka. Adapun hubungan Menteri ESDM Jero Wacik dan uang dolar itu, menurut Abra-

ham, masih belum terlihat.

"Kami belum mendapatkan kesimpulan soal itu," ucapnya.

PPATK: Mungkin Cash Sementara itu, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan tak menemukan aliran dana ke anggota DPR dalam kasus suap SKK Migas. Namun bukan berarti, anggota DPR tak terlibat dalam kasus tersebut.

Kepala PPATK M Yusuf menjelaskan sudah mengirimkan data aliran dana mencurigakan dalam kasus itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun M Yusuf tidak menjelaskan secara rinci aliran dana mencurigakan itu mengalir kepada pihak mana saja.

"Saya sudah kirim ke KPK tapi tidak bisa jelaskan secara detail," ujar Yusuf usai rapat dengan Panitia Kerja Mafia Pajak dan Hukum Komisi III di Gedung DPR,

Jakarta, kemarin.

Yusuf mengaku tak menemukan aliran dana dari kasus SKK Migas ke anggota DPR khususnya Komisi VII DPR. Dia berpendapat, mungkin saja suap yang terjadi tak dilakukan melalui transaksi elektronik.

"Anggota DPR tidak saya temukan, kalaupun ada mungkin cash," imbuhnya.

Ada aliran dana ke Menteri ESDM Jero Wacik? "Tidak ada," tegas dia.

Sebelumnya mantan Kepala SKK Migas dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rudi Rubiandini mengatakan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 200 ribu dolar AS untuk Komisi VII DPR melalui Tri Yulianto. Dana itu diduga pemberian dari PT Kernel Oil Pte Ltd kepada Komisi VII DPR. (tmp/mdk/rol)

menumpang ke tempat saudaranya karena rumah sekaligus tokonya sudah hancur.

Ketua RW 07 Pelantar KUD Kelurahan Kota Tanjungpiang, Tan Sun Tek mengakui, sampai saat ini di sekitar pelantar KUD memang belum ada hidrant yang dipasang oleh pemerintah atau intansi yang terkait.

"Memang saya mendengar akan ada pemasangan hidrant tersebut, dan itu sudah didengar sejak dua tahun lalu. Baru-baru ini juga mendengar lagi akan dilakukan pemasangan, tapi sampai sekarang tak jelas," katanya. menurut Tan Sun Tek, bila hidrant tersebut dipasang juga akan sia-sia. Sebabnya, hidrant itu harus tersedia terus air yang dihubungkan dengan pipa PDAM. Sementara masyarakat di sekitar sini mendapat air untuk kebutuhan mandi saja susah.

"Air hanya hidup pada malam hari dan itupun mengalir tiga hari sekali. Bagaimana bila dipasang alat itu, namun ketersediaan air minim, kan sia-sia saja dipasang alat itu?. Terkecuali disiapkan juga bak air ukuran besar di beberapa lokasi, sehingga bila akan diperlukan bisa digunakannya," katanya.

Masyarakat di sini, kata Tan Sun Tek, berharap pemerintah segera mencari jalan keluar agar musibah kebakaran tidak terulang kembali.

"Jelas masyarakat sangat mengharapkan dengan adanya semacam alat dan sarana untuk mengatasi kebakaran. Tentu saja, pemasangan alat itu harus disesuaikan dengan keadaan di lapangan," katanya.

"Rumah dan toko di sini ratarata berada di atas laut dan jaraknya sangat rapat. Kita mengharapkan solusi dari pemerintah untuk mencari alternatif lain untuk mencegah kebakaran. Sehingga tidak akan terulang lagi seperti ini," sambungnya lagi.

Penjaga Pasar Baru II Tanjungpinang, Muhammad Pengah (55) menuturkan, api yang pertama muncul diperkirakan sekitar pukul 19.30 WIB. Menurutnya, sumber api berasal dari sekitar toko alat-alat elektronik. Meski awalnya kecil, namun karena karena bangunan di lokasi hampir 80 persen terbuat dari kayu maka api cepat membesar.

"Saat kejadian, saya usai mandi dan akan melaksanakan sholat

isya. Saat akan naik ke pos jaga di lantai dua, saya melihat api di tengah pasar. Saya langusng mendekat untuk mengetahuinya. Ternyata api di dalam pasar tersebut telah membesar," katanya.

Tak butuh waktu lama, api terus membesar dan langsung melalap bangunan di Pasar KUD. Mobil kebakaran yang datang, tidak bisa masuk ke dalam pasar karena akses jalan menuju pasar hanya bisa dilalui oleh sepeda motor.

"Karena pemadam kebakaran tak bisa masuk, warga pun terpaksa berjibaku memadamkan api dengan cara manual. Pakai ember dan pompa air seadanya," katanya.

Terpisah, anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Benny mengatakan, DPRD Kota Tanjungpinang telah menganggarkan pada tahun ini untuk pengadaan alat pemadam kebakaran yang dikhususkan di sekitar wilayah pelantar-pelantar di Tanjungpinang.

"Di wilayah pelantar ini sudah diyakini bahwa mobil kebakaran tidak bisa masuk dan itu sudah diketahui oleh semuanya. Hal ini dikarenakan di wilayah pelantar sudah sangat padat dan akses jalan hanya bisa dimasuki sepeda motor dan pejalan kaki saja," katanya.

Benny berharap DPRD Provinsi Kepri ikut memperhatikan dan mengusulkan alat pencegah kebakaran yang dikhususkan bagi daerah-daerah pelantar di Tanjungpinang yang merupakan pusat perekonomian di ibukota Provinsi Kepri ini karena pelantar sangat rawan terbakar.

Tahun 2013 ini, kata dia, DPRD Tanjungpinang telah menganggarkan pengadaan hidrant serta pompa air laut di pelantar untuk mengatasi bila terjadi kebakaran ini.

"Pada tahun 2014 juga akan menganggarkan lagi alat yang sama. Dengan demikian, bila terjadi kebakaran, bisa segera ditanggulangi agar tidak sampai merembet kemana-mana," ujar Benny.

"Pada kejadian ini, masyarakat yang berusaha memadamkan api, sementara petugas kebakaran tidak dapat banyak berbuat karena mobil pemadam tidak bisa masuk. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua untuk melihat ke depannya lebih antisipatif dan mempersiapkan dari segala kemungkinan yang akan terjadi," tutupnya. (sut)

Dari Halaman 1

Jadi 'Objek tang musibah yang diperkirakan menelan kerugian hingga ratusan juta ini.

Di beberapa titik, terlihat garis polisi berwarna kuning terang masih terpasang, termasuk di sejumlah lorong yang merupakan akses masuk ke lokasi kebakaran.

Para aparat keamanan, baik dari kepolisian maupun TNI dan Satpol PP juga tampak berjaga-jaga.

Lokasi kebakaran benar-benar ramai oleh warga. Mereka pun tampak seperti mengunjungi objek wisata, lengkap dengan acara fotofoto dengan kamera handphone.

Silih berganti masyarakat datang dan pergi. Demi mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, aparat keamanan terpaksa mengusir warga karena mereka mulai nekad menerobos garis polisi.

Menurut keterangan sejumlah warga setempat, lokasi ini memang rawan kebakaran. Kejadian kemarin malam yang keempat kalinya. Namun anehnya. meski sadar rawan kebakaran, di lokasi ini tidak ada memiliki alat pencegah pemadam kebakaran termasuk hidrant.

Ati (41), warga setempat yang menjadi korban kebakaran menuturkan, semua barang-barang yang ada di tokonya habis terbakar dan yang tersisa hanya onggokkan barang yang menghitam tidak bisa diapa-apakan.

"Semua barang di dalam toko habis terbakan, kebakaran di Pelantar KUD ini sudah yang keempat kalinya. Namun masyarakat pemilik lokasi membangun kembali.

Tatapi pemerintah tidak mengantisipasi dengan alat pencegah pemadam kebakaran, seharusnya belajar dari tahun-tahun lalu yang terjadi kebakaran itu," jelasnya.

Kata Ati, sampai saat ini alat pencegah kebakaran tidak ada yang terpasang di kawasan ini.

Apalagi, wilayah di Pelantar KUD ini susah dimasuki oleh mobil kebakaran, selain jalan yang sempit juga sudah padat dengan bangunan penduduk.

"Seharusnya pemerintah mencari alternatif lain untuk mengatasi bila terjadi kebakaran seperti ini. Sangat disayangkan dengan kejadian berulang namun tidak ada solusi atau niatan untuk melakukan pemasangan alat pencegah kebakaran," ucapnya dengan sedih.

Ati mengaku, untuk tempat tinggal, saat ini ia terpaksa harus

Jumat, 6 Desember 2013

Dari Halaman 1

Boediono Tak Anggota Komisi III DPR tersebut kemudian menyesali penolakan Boediono yang menurutnya tampak seperti sedang berusaha berlindung di balik jabatannya.

Lebih lanjut Bambang mengemukakan bahwa dalam undang-undang dan peraturan tidak tertulis bahwa DPR dilarang untuk memanggil warga negara yang sedang terlibat kasus hukum.

"Undang-Undang MDDD No. 72 itu jelas menyatakan bahwa setiap warga negara wajib hukumnya hadir dalam panggilan DPR untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Manakala tidak hadir ya panggil paksa," ujarnya.

Bambang juga menyatakan sedih karena atas penolakan Boediono yang kemudian tidak tampak menunjukkan sebagai negarawan yang adil.

"Jadi sebagai warga nomor dua di Indonesia, dia harus patuh pada undang-undang dan tidak boleh berlindung pada kasus hukum yang sedang berlangsung di KPK," tambahnya.

Mantan Wakil Ketua DPR, Anis Matta menilai Boediono sebaiknya menghadiri undangan Tim Pengawas Bail Out Bank Century agar masalah tersebut bisa segera selesai.

"Sebaiknya Boediono hadiri (undangan) Timwas Bank Century agar masalah ini 'clear' bagi rakyat," kata Anis Matta di Jakarta.

Menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu, semua kalangan termasuk Wapres Boediono membantu dalam menyelesaikan

masalah Bank Century yang sudah berlangsung empat tahun namun belum selesai.

"Tidak perlu dinilai politik karena kasus ini sudah empat.

Kita semua harus membantu agar masalah ini selesai," ujarnya.

Anis menilai Boediono "meladeni" KPK dengan diperiksa sebagai saksi di kantor Wapres. Lalu menurut dia, tidak ada salahnya Boediono menghadiri undangan Timwas Century seperti Wapres menjalani pemeriksaan KPK. "KPK diladeni, kenapa susah menghadiri undangan Timwas Century tanpa perlu mempertimbangkan terget politiknya," kata Anis.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, keputusan Wapres Boediono untuk tidak menghadiri panggilan Timwas Century DPR sudah tepat.

"Apalagi yang mau dikejar? kalau ada yang kurang bisa disampaikan ke KPK," ujarnya.

Pemanggilan Boediono, lanjutnya, tidak memiliki alasan kuat.

Karena ranah penuntasan kasus Century berada di KPK, bukan di DPR yang sarat politik. Apalagi, hal tersebut sudah menjadi keputusan rapat paripurna DPR. "Kalau KPK tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka baru DPR mempertanyakannya," imbuh Ramadhan.

Langkah ini pun, ujarnya, sejalan dengan fungsi DPR sebagai pengawasan kinerja pemerintah.

Karenanya, Demokrat berharap partai politik lainnya untuk tidak memancing di air keruh.

Sebelumnya diberitakan, Timwas Bank Century menyepakati memanggil Wapres Bediono untuk menghadiri rapat timwas pada 18 Desember 2013 mendatang.

"Timwas telah menyepakati melalui musyawarah mufakat dan dengan berbagai pertimbangan maka Pak Boediono akan dipanggil untuk menghadiri rapat Timwas Century pada 18 Desember," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung setelah memimpin rapat timwas di Jakarta, Rabu (4/12).

Pramono menjelaskan semua fraksi DPR dalam Timwas Century itu memandang bahwa pemanggilan Wapres Boedino terkait kasus Bank Century memang diperlukan.

Wapres Boediono dihadirkan pada rapat Timwas Century agar para anggota Timwas dapat mengklarifikasi tindakan Boediono terkait putusan mengeluarkan dana talangan Bank Century ketika dia menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Terpisah, Boediono menyatakan tidak akan hadir memenuhi panggilan Timwas Century.

"Pak Boediono berkomitmen membantu KPK menuntaskan masalah Century, dan tidak ingin proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terganggu oleh intervensi politik apapun," kata kata Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu kemarin. (rol/ant)

sertifikat HGB kliennya.

"Kami akan menggesa untuk penerbitan sertifikat PT Millenium Investment dan PT Maligas Sukses Abadi, supaya segera diterbitkan oleh BPN," kata Masrur yakin.

Pihak Kadin Batam sudah yakin sebelumnya, ungkap Masrur, dengan dibacakannya putusan penundaan tersebut. Dan Kadin Batam menyambut positif putusan tersebut. Sebab, sejak awal Kadin Batam memang sudah meyakininya bahwa ada yang keliru dalam penerbitan SK Menhut 463 itu.

"Atas penerbitan SK Menhut 463 itu, Kadin Batam menilai banyak masyarakat dan pengusaha sangat dirugikan, khususnya pemilik rumah, perusahaan pengembang perumahan dan galangan kapal," katanya.

Berdasarkan SK tersebut, dari 124.775 hektar hutan di Kepri, ditetapkan bahwa adanya perubahan fungsi kawasan hutan lindung seluas 86.663 hektar. Sehingga perubahan bukan kawasan hutan menyusut menjadi seluas 1.834 hektar.

Sementara itu, Gunardo Agung, selaku Kuasa Hukum Kemenhut mengaku tetap santai menanggapi putusan sidang meski eksepsinya ditolak majelis hakim.

"Kami ini kan pemerintah. Saya menilai ada yang kurang matching dalam permasalahan gugatan ini.

Artinya, bahaya loh kalau SK Menhut 463 ini dicabut. Sebab, Batam akan kembali lagi ke SK Menhut yang lama, yaitu pada SK 47 Tahun 1987, akibatnya semua wilayah Kota Batam ini akan menjadi hutan kembali," kata Agung tegas.

Patuhi Keputusan Terhadap keputusan sela PYUN Tanjungpinang tersebut, Masrur Amin yang didampingi timnya, Edwar Sihotan, Zulhan dan Purnomo Hadi, kepada wartawan di Hotel Harmoni One, Batam Centre mengatakan, tidak ada lagi alasan bagi BPN Batam serta seluruh pejabat publik untuk tidak menindaklanjuti segala hal yang sem-

pat tertunda karena terbitnya SK Menhut tersebut.

"Karena ditunda berlakunya, maka seluruh masyarakat dapat melakukan perbuatan hukum publik dan perdata sepanjang penetapan berlaku," katanya.

Dalam putusan yang dibacakan di depan para pihak, lanjut Masrur Amin, salah satu hal yang menjadi pertimbangan, karena secara tegas disebutkan penetapan SK Menhut No 463 tersebut tidak didasarkan pada hasil paduserasi.

"Bagaimana mungkin tim paduserasi yang di SK-kan, tapi penetapan mengambil rekomendasi tim lain," katanya.

Karenanya, ia bersama kliennya Kadin Batam menyambut baik putusan PTUN Tanjungpinang itu.

Meskipun sifatnya sementara dan kasusnya tetap berjalan, namun Kadin bersama pengacaranya optimis putusan akhir tidak jauh berbeda.

Ketua Kadin Batam, Ahmad Mahruf Maulana melalui Wakil Ketua Bidang Property, Yusmen Liu mengingatkan agar semua pihak dapat menghormati putusan sela terserbut. Sehingga kondusifitas investasi di Batam bergairah kembali.

"Siapapun harus patuhi putusan, ini demi kepentingan investasi di Batam," kata Yusman.

Meski bersifat sementara, lanjutnya, tapi keputusan tersebut menjadi sangat berarti bagi pengusaha yang selama ini dihadapkan pada banyak ketidakpastian hukum.

Dua anggota Kadin Batam, yang dalam hal ini sebagai penggugat, menurutnya dirugikan hingga ratusan miliar rupiah dengan adanya SK Menhut ini. Namun sangat disayangkan, kata Yusman, dalam perjuangan tersebut sangat minim sekali dukungan dari pengusaha lainnya, bahkan bisa dibilang hanya dua pegusaha ini yang berjuang bersama Kadin.

"Kita kecewa karena dukungan pengusaha lainnya sama sekali nihil, padahal ini kepentingan bersama," tegasnya. ***

kar terlihat masih menangis meratapi bangunan milik mereka yang hampir rata dengan tanah.

Rian, misalnya. Pedagang barang bekas mengaku hanya bisa pasrah meratapi nasib yang menimpanya.

"Pasrah saja, bang. Kita mau sedih gimana juga semuanya sudah terjadi. Tapi intinya saya pribadi tidak mau menyerah dengan kondisi ini. Walaupun kios yang terbakar ini merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian saya," ujarnya.

Namun, Rian juga mengaku saat ini ia bingung mau berbuat apa. Sebab, kios miliknya yang terbakar itu selain sebagai tempat mencari makan kios tersebut juga merupakan tempat tinggalnya selama ini.

"Harapan saya, semoga pemerintah bisa cepatlah membangun tempat ini kembali," harapnya.

Sementara itu, menurut Amoi, warga lain yang menjadi korban kebakaran mengatakan, lamanya penanganan dari petugas pemadam kebakaran membuat api leluasa menghanguskan kawasan padat pemukiman ini.

"Tadi malam itu (kemarin malam) petugas lama sampainya.

Alasannya karena mobil tidak bisa masuk. Padahal kalau dipaksa bisa saja masuk. Jadikan tidak rata seperti ini," keluhnya.

Ironisnya, di tengah kesedihan para korban kebakaran, ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan aksi penjarahan. Rohman, Petugas Senkom Mitra Polri mengatakan, pada waktu terjadinya kebakaran hampir 70 persen terjadi penjarahan.

"Kita sangat kesal dengan aksi tersebut. Mereka (penjarah, red) bilangnya ke kami mau membantu. Tapi kenyataannya malah barang-barang itu dibawa pulang. Rata-rata toko yang dijarah adalah toko baju dan sepatu," ungkapnya.

Pascakebakaran, Kapolres Tanjungpinang AKBP Patar Gunawan melalui Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang Oxy menyampaikan, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP di tempat tersebut.

"Kemungkinan kita juga akan melibatkan tim Puslabfor dari Medan untuk memastikan penyebab kebakaran di Pelantar KUD Tanjungpinang," ujarnya. (cw77)

Dari Halaman 1

SK Menhut Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang diketuai Tedi Romyadi dengan anggotanya Sudarsono dan Hendri Tohoran, memutuskan untuk menolak dalil nota keberatan (eksepsi) Kuasa Hukum Menhut.

Tedi mengatakan, SK Menhut tersebut telah memenuhi syarat keputusan TUN yang dapat diajukan ke Badan Peradilan TUN. "Obyek sengketa ini bersifat konkrit, individual dan final," ucap Tedi.

Terkait syarat individual keputusan TUN yang dipermasalahkan perwakilan Menhut dalam SK tersebut, ujar Tedi, majelis hakim mengacu pada beberapa literatur.

Pada intinya, majelis hakim menilai produk hukum yang menjadi obyek sengketa gugatan, bukan mengatur norma-norma yang bersifat umum.

"Garis batasnya terletak pada alamat yang dituju, yakni badan hukum dan atau perseorangan, meskipun tidak disebutkan satu persatu. Terbitnya SK ini juga dapat dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkannya. Selain itu, banyak pihak yang merasa dirugikan, makanya ini bersifat individual," sambung Tedi.

Dalam persidangan itu, majelis hakim juga mengabulkan permintaan Kadin sebagai penggugat dan BP Batam sebagai penggugat intervensi. Kedua pihak ini pada sidang sebelumnya, meminta agar SK Menhut Nomor 463 ditunda pemberlakuannya hingga ada putusan tetap pengadilan.

Ketua Tim Kuasa Hukum Kadin Batam, Masrur Amin yang ditemui usai persidangan mengatakan, pihaknya sudah yakin PTUN Tanjungpinang berwenang memeriksa perkara ini. Sebab, hal ini terkait perkara kompetensi absolut.

"Putusan majelis hakim PTUN ini, menunda pemberlakuan SK Menhut 463 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya," ujar Masrur.

Selanjutnya, ujar Masrur, pihaknya akan menggesa pihak tergugat 1, kepala Badan Pertanahan Kota Batam untuk menerbitkan

Dari Halaman 1

35 Rumah Ditemui di lokasi kebakaran, Ketua RW 07/RT 01 Kelurahan Tanjungpinang Kota, Pan Sun Tek mengungkapkan, api yang meluluhlantakkan rumah, ruko dan kios diduga kuat berasal dari salah satu kios yang menjual pakaian bekas yang berada tepat di depan rumahnya.

"Sekitar pukul delapan saya mendengar suara dan mencium bau hangus dari rumah itu. Kebetulan pada waktu itu saya lagi berada di lantai dua rumah saya.

Setelah melihat ada api yang keluar dari rumah itu saya langsung menyuruh pemuda sekitar untuk segera membangunkan warga agar mengungsi," ungkapnya.

"Saya yakin 100 persen kalau api itu dari kios yang menjual pakaian bekas. Tapi dari mana sumber api itu saya tidak bisa memastikannya biar polisi yang menyelidikinya," ujarnya.

Pantauan di lokasi, terlihat kios yang diduga menjadi sumber pertama api telah terpasang garis polisi. Tak jauh dari lokasi, tampak posko untuk korban kebakaran. Sementara, sejumlah warga yang kiosnya atau rumahnya terba-

7

Ekonomi Unilever Demo Bakery di Tanjungpinang Jumat, 6 Desember 2013

TANJUNGPINANG (HK) — PT Unilever Indonesia, Tbk, Kamis (5/12) berbagi resep bakery dalam demo sharring bakery kepada 30 ibu rumah tangga Tanjungpinang. Acara digelar di Citra Rasa Bakery, Jalan Delima.

Zulfikar Liputan Tanjungpinang Yones dari Unilever menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan kedua kalinya

digelar di Tanjungpinang.

"Pertama kita menggelar kegiatan demo kuliner di Bumbu Desa. Kali ini kita mengadakan demo bakery," ujar Yones.

Dikatakannya, tujuan de-

mo tersebut untuk melakukan sharing menu kepada pelaku-pelaku bisnis bakery di Tanjungpinang. "Kita ingin membagi semua inspirasi kita dari Unilever, seperti bola-bola keju, roti manis dan sebagainya untuk dikembangkan oleh pelaku-pelaku bakery di Tanjungpinang," ucapnya.

Pemilihan Citra Sari sebagai tempat demo kali ini dikarenakan, Unilever menganggap salah satu produsen bakery di Tanjungpinang

itu memiliki potensi besar untuk mengembangkan bisnis bakery-nya.

Pemilik Citra Sari Bakery Kartika, yang dimintai tanggapan tentang acara tersebut mengatakan, sasaran dan

tujuan utama dari kegiatan ini untuk memberikan Pembelajaran tentang pengetahuan memasak dibidang roti langsung dari pakarnya.

"Hal ini juga tentunya bisa memberikan keterampi-

lan kepada masyarakat pelaku UKM di bidang kue. Sehingga ke depannya mampu mengembangkan perekonomian keluarga," ujarnya.

Dalam demo tersebut, 30 ibu rumah tangga disuguhi

2

dengan presentasi yang dibawakan oleh Bakker Unilever Food Oscar Yung. Oscae mempraktekkan tiga jenis produk yaitu Puff Pastry, Roti Manis Knorr Mashed Potato, dan Bola-bola Keju. ***

Jam Dinding Antik di Toko Delisa KARIMUN (HK) — Toko De- harga mulai dari Rp25 ribu, harga ratusan ribu rupiah lisa di Jalan Teluk Uma, Kec sedangkan untuk jam stic- hingga jutaan rupiah.

"Kami menerima pesanan Tebing, Karimun menjual an- ker hanya dibandrol dengan eka jam, mulai dari jam hias- harga Rp10-15 ribu. Semen- untuk model tertentu atau an hingga jam antik. Pembe- tara untuk jam hias berben- didesain sendiri oleh konsulian jam dengan tipe dan mo- tuk lemari dijual dengan men," ujarnya. (abk) del tertentu akan mendapatkan hadiah baju kaos unik.

Sebagaimana disampaikan Juna, penanggung jawab toko, kemarin. Dikatakannya, sebelum buka di Karimun, selama lima tahun usaha yang sama telah hadir di Kota Batam. Potensi pasar Karimun telah membuat pihaknya mengembangkan usaha ke kabupaten tersebut.

Toko Delisa menyediaABDUL KODIR/HALUAN KEPRI kan beragam merk jam dinding antik, sesuai per- ANEKA jam terpajang di Toko Delisa, Karimun. Pembelian model tertentu mintaan konsumen. Untuk berhadiah kaos cantik.

ZULFIKAR/HALUAN KEPRI

SHARING BAKERY — Baker Oscar Yung, perwakilan PT Unilever Yones dan Owner Citra Sari Kartika saat memberikan penjelasan sebelum demo Sharing Bakery Unilever dimulai, Kamis (5/12).

Editor: Nana Marlina, Layouter: Zikri

CMYK CMYK

Jumat, 6 Desember 2013

3

Novotel Optimis Accupancy 75% BATAM (HK) — Hotel berbintang empat (****) Novotel Batam optimis bisa membukukan tingkat hunian (accupancy) rata-rata kamar selama 2013 sebesar 75 persen. Hal ini karena animo pengunjung cukup tinggi untuk tetap memilih pelayanan hotel di bawah manajemen Accor Group yang terletak di kawasan Jodoh, Batam.

Nana Marlina Liputan Batam Director of sales Hotel Novotel Batam Didit Iskandar, didampingi marketing communication Tika Meina ditemui di hotelnya, Kamis (5/ 12) menyebutkan, dibanding tahun 2012, tahun 2013 merupakan musim ramai (peak season).

"Tahun 2012 lalu kita benar-benar merangkak, karena banyak bermunculan hotel-hotel baru di Batam. Tetapi tahun 2013, klien-klien lama kembali lagi ke Novotel.

Di antara mereka ada yang mengeluhkan pelayanan di tempat lain dan sebagainya.

Namun, kami meyakinkan mereka bahwa harga yang mereka bayar sesuai dengan servis yang kami berikan. Itu menjadi pegangan kami, sehingga kembali dipercaya mereka," ujar Didit.

Maret 2014 mendatang, Novotel Batam akan menginjak usia 17 tahun. Menginjak usia dewasa tersebut, Novotel akan terus meningkatkan pelayanan dan menjaga standar mutu produknya demi menjaga kepercayaan tamu. Dengan optimis manajemen Novotel memasang target rata-rata accupancy 80 persen di tahun mendatang.

"Bergerak di bidang jasa, yang paling utama menjaga standarisasi pelayanan dan mutu. Zaman sudah canggih, media sosial sangat banyak, informasi mudah tersebar. Sekali stan-

dar pelayanan berkurang, akan menjadi momok, tetapi bila pelayanan bagus, efeknya juga bagus untuk promosi. Ini yang terus kami jaga," ujar Didit.

Novotel Batam, sebut Didit, memposisikan diri se-

bagai residential meeting (penginapan pertemuan) untuk grup, sehingga tidak terlalu membidik wisatawan asing. "Kami menerima wisatawan asing, tetapi bagaimana kami mau terima jika saat akhir pekan kami penuh. Jadi, turun atau naiknya jumlah wisatawan asing ke Batam tidak terlalu mempengaruhi tingkat hunian Novotel," paparnya.

Promo Natal Tika Meina menambahkan, Novotel Batam terus menggelar promo secara berkala, akan datang menghadirkan promo Natal dan Tahun Baru 2014. Di malam Natal, pada Selasa (24/12) nanti, ada

makan malam spesial bertajuk White Christmas Dinner di lobby lantai 2 dengan biaya Rp170.000 nett per orang.

Tamu akan disuguhkan aneka masakan dalam tampilan

buffet yang menarik dengan dekorasi yang cantik.

Sementara, di malam penutupan tahun 2013, juga ada malam malam dengan tema 'Clash of The Titans' dengan

biaya Rp190.000 net per orang, pada malam 31 Desember 2013. Di Mosaic Lounge sepanjang Desember ada promo coctail 'snow white' disajikan dengan aroma nik-

mat dengan harga Rp60.000 nett.

Informasi lebih lanjut, hubungi Novotel Batam di 0778 425 555 atau emai le reservation@novotelbatam.com. ***

"Satunya Kata dan Perbuatan", Dr, H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H.

Merawat Wilayah Perbatasan Menjaga NKRI

Bagian 44 MENGELOLA Provinsi Kepri dengan lautan yang luas tentu memerlukan konsep penataan ruang laut yan terpadu dengan daratannya untuk kesejahteraan masyarakat Kepri yang kita cintai. Tentu saja dominasi lautan sangat berarti dan bermakna bagi NKRI dan juga bagi Provinsi Kepri, sehingga barangkali perlu kita renungkan apa yang disampaikan Sir Walter Raleigh (1552-1618) yang mengatakan, "Whosoever comand the sea, commands the trade. Whosoever commands the trade of the world, commands the riches of the world and consequently the world it self." (Barang siapa menguasai udara, akan menguasai perdagangan. Barang siapa yang menguasai perdagangan dunia akan menguasai kekayaan dunia, sehinga menjadi penguasa dunia).

Kita patut beryukur bahwa paradigma lama yang lebih dominan inward

looking, telah bergeser bahkan berubah menjadi outward looking, suatu pandangan holistik global, yang menyatukan wilayah perbatasan kita dengan dunia.

Pandangan bahwa wilayah perbatasan adalah halaman belakang, juga bergeser secara drastis menjadikan wilayah perbatasan halaman depan rumah kita hingga ingin menjadikannya etalase.

Bahkan yang semula dalam menjaga wilayah perbatasan lebih dominan melalui pendekatan security, kini diarahkan lebih dominan pada pendekatan prosperity, kesejahteraan.

Secara konkret, kebijakan itu telah dituangkan dalam UU no 43 tahun 2008 tentang wilayah negara yang dijabarkan dalam Prepres no 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang secara teknis didukung oleh Permendagri no 31 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP, yang outputnya untuk sinergitas antarsektor, antardaerah, dan antarpusat dan daerah agar terarah, bertahap dan terukur. Dimana manfaat akhirnya selain untuk menjaga perbatasan darat, laut, dan udara, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan secara khusus. Sehingga Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri telah kita bentuk.

Bagi Pemerintah Provinsi Kepri, pengelolaan wilayah perbatasan dini menjadi sangat penting dan strategis mengingat Kepri memiliki 19 pulau terluar dan 92 pulau terluar di Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara, dimana Kepri berbatasan dengan empat negara yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Kita semua berharap, pengelolaan wilayah perbatasan, penetapan lokasi kegiatan/prioritas dan rancangan maupun design oleh Bappenas dilaksanakan BNPP maupun diikuti oleh BNP provinsi,kota, kabupaten seluruh Kepri nantinya tidak hanya sekedar wacana atau hanya

CMYK

berhenti di wilayah perencanaan. Kita berharap agar semua kita mau bekerja keras mewujudkan wilayah perbatasan ini menjadi halaman rumah kita yang sesungguhnya. Keseriusan kita semua dalam membangun wilayah perbatasan, pada akhirnya akan membangkitkan rasa memiliki bangsa dan negara ini sehingga nasionalisme dan kedaulatan NKRI terjaga dalam hati dan sanubari rakyat untuk tinggal di kawasan perbatasan.

Menanam uni dalam taman//ditanamnya oleh suami istri//jika peduli membangun perbatasan//Insya Allah terjaga NKRI Lebih jauh lagi, dalam mengelola wilayah perbatasan, kita perlu pro aktif, mengingat peluang ekonomi di beberapa kawasan perbatasan telah terbuka lebih besar dengan berlakuknya sejumlah perjanjian internasional. Perjanjian internasional, kerjasama ekonomi regional maupun bilateral, serta kerjasama sub regional.

Kebijakan dan strategi tersebut ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan negara dari upaya pencaplokan oleh negara lain ataupun upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam di wilayah perbatasan kita.

Kita tentu saja perlu menyiapkan berbagai langkah, kebijakan dan program pembangunan yang menyeluruh dan terpadu, sebagai bentuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan dengan mengejar ketertinggalan dari kawasan di sekitarnya atau mensinergikan dengan perkembangan kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga.

Mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan yang aman, tertib, dan menjadi pintu gerbang negara serta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di wilayah perbatasan Kepri sekaligus dapat menjaga keutuhan NKRI. ***

Editor: Nana Marlina, Layouter:Syahrial Anwar

Iklan

Jumat, 6 Desember 2013

4

Opini & Layanan Umum Penjarahan di Lokasi Kebakaran PERISTIWA kebakaran yang melanda Pelantar KUD Tanjungpinang, Rabu (4/12) pukul 20.30 WIB, yang meludeskan 35 rumah milik 26 warga Kelurahan Tanjungpinang Kota dan 54 kios di blok A milik Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjungpinang, menimbulkan duka mendalam bagi para korban.

Sebagian besar korban kebakaran mengaku tidak dapat menyelamatkan barang berharga milik mereka. Bahkan rumah serta ruko sebagai tempat mereka tinggal dan berusaha selama belasan tahun, harus hilang hanya dalam sekejap.

Harta yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, lenyap seketika karena ganasnya api dalam peristiwa kebakaran tersebut. Sehingga, atas kejadian tersebut praktis

telah menghilangkan tempat tinggal dan tempat berusaha mereka selama ini. Hari-hari kedepan bakal mereka lalui penuh dengan tantangan, karena harus memulai segala sesuatu dengan hal yang baru.

Dengan segala keterbatasan saat ini, para warga korban kebakaran, harus tetap melalui hidup dan kehidupan ini. Walaupun dengan luka dan trauma yang mendalam atas peristiwa naas tersebut.

Kesedihan para korban kebakaran semakin lengkap, ketika peristiwa kebakaran terjadi, sebagian warga yang berada di lokasi kebakaran, bukan malah membantu menyelamatkan barang berharga milik para korban, para warga yang tidak bertanggungjawab tersebut, malah mencuri barang berharga milik para

korban kebakaran.

Mereka malah memanfaatkan kondisi dan peristiwa kebakaran yang terjadi. Tanpa nurani, mereka malah mengambil kesempatan dan keuntungan di atas penderitaan para korban kebakaran. Jelas perbuatan yang dilakukan sebagain warga tersebut, merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan.

Atas nama apapun, tindakan yang dilakukan sebagian warga, yang malah melakukan pencurian barang yang dimiliki korban kebakaran, merupakan sesuatu yang tidak manusiawi. Sebagai sesama umat manusia, seharusnya kita prihatin dengan nasib dan kenyataan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang menjadi korban kebakaran.

Kurangnya kepekaan warga lain, terhadap sesama yang ditimpa musibah, memang bukan hanya kali ini saja terjadi.

Hampir di berbagai wilayah di Indonesia, terdapat pihak atau orang-orang yang selalu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mereka bertindak seperti tidak memiliki kepekaan sosial, antar sesama.

Kondisi ini menunjukkan, bahwa masyarakat kita dewasa ini tengah dilanda suatu penyakit moral. Mereka begitu mudahnya mengabaikan nilai-nilai kemanusian yang terkandung dalam agama serta pancasila sebagai dasar negara.

Penyakit moral ini, tentunya tidak berjalan dengan sendirinya. Kepribadian, mental dan budaya yang tidak baik yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan petinggi

dinegara ini, merupakan salah satu indikator, yang memberikan kontribusi atas prilaku tidak simpatik yang ditunjukkan oleh para warga.

Menyikapi hal ini, tentunya seluruh pihak harus melakukan introspeksi diri. Permasalahan penyakit atau degradasi moral yang dialami oleh masyarakat kita saat ini, tidak hanya dapat diatasi dengan saling menyalahkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Solusinya adalah, bagaimana kita semua, melakukan intropeksi diri, atas berbagai hal yang kita lakukan ditengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Para pemimpin atau para pejabat, harus melakukan introspeksi diri sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya sebagai seorang pe-

Pendidikan Dromologi dan Krisis Karakter Dalam buku yang ditulisnya, Virilio menjelaskan bahwa dromologi merupakan proses percepatan kultural yang ditopang oleh kehadiran teknologi komputerisasi secara signifikan. Globalisasi, meodernisasi terjadi di setiap lini sehingga pada akhirnya mengantarkan manusia pada kompetisi begitu ketat. Siapa yang cepat dialah yang dapat.

Dalam perkembangannya dromologi berubah menjadi identitas masyarakat postmodern. Baik itu dalam hal ekonomi, pendidikan politik, hingga pada yang mendasar sekalipun, interaksi sosial misal. Karenanya, semakin teknologi kompeterisasi berkembang dalam beragam inovasi, maka disitulah dromologi akan semakin membudaya mempengaruhi segala aspek sosial.

Berkembangnya dromologi sebagai identitas kebudayaan baru tak dapat dipungkiri telah melahirkan berbagai perubahan. Aktivitas keseharian manusia tidak lagi didasarkan pada apa yang disebut kemampuan ilmiyah.

Produk-produk tradisional yang lahir berdasarkan adat, kebudayaan, dan kolektivitas masyarakat tersingkap oleh produk-produk modernisme.

Sehingga yang muncul adalah satu realitas sosial yang digerakkan kecepatan. Siapa yang cepat dialah yang dapat, begitulah realitas dunia dromologi digambarkan.

Pada era globalisasi “kecepatan” sudah menjadi ukuran kemajuan, bahkan telah menjadi paradigma kehidupan diberbagai sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan.

Kondisi ini disarati oleh berbagai pergerakan, pergantian, dan perubahan dalam waktu sekejab dan dalam tempo dan percepatan semakin tinggi.

Riuh rendah pergerakan manusia diberbagai jalan, tempat, dan ruang seakan tak

K olom Publik (Bagian Kedua) MESKI tidak hadir dalam bentuk formal seperti di Amerika dan Eropa, sekularisme adalah bagian dari keseharian kita, seperti halnya riba perbankan yang tidak lagi dianggap masalah dan diterima sebagai bagian kehidupan oleh mayoritas umat Islam. Berbeda dengan Muslim di Eropa dan Amerika yang berhadapan dengan sistem sekularis, sesuatu yang nyata, muslim di Indonesia menghadapi ma-

ISTILAH dromologi sudah terlebih dahulu diperkenalkan oleh Paul Virilio, teoritisi sosial kebangsaan Prancis yang dikenal sebagai pemikir ulung.

Oleh:Abd Hannan Anggota Tim Riset sekaligus Pustakawan Mahasiswa (PusMa) Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura mengenal henti. Semuanya beradu kecepatan dan kesigapan untuk menjadi terbaik.

Tak terkecuali dalam dunia pendidikan sekalipun.

Serba Instan Dromologi pendidikan berarti percepatan dalam dunia pendidikan. Percepatan disini bukan dalam arti lulus cepat dengan proses tepat, namun lebih mangarah pada pola pendidikan yang didinamisasi pada kegiatan proses belajar mengajar dalam tempo amat kilat serta dengan cara singkat pula. Sederhananya, pendidikan dromologi lebih memperioritaskan hasil ketimbang proses, tujuan ketimbang nilai, dan astetika ketimbang etika.

Darmanianingtyas dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Rusak-Rusakan” mengungkapkan, bahwa pendididikan kita saat ini tengah dihadapkan pada pusaran percepatan (dromologi). Pelajar tidak lagi memiliki niat idealis menempuh pendidikan secara normal sebagaimana biasanya. Lebih menginginkan instan ketimbang harus berproses dalm waktu relatif panjang dan melelahkan. Maklum saja, pendidikan kita selama ini berorintasi kerja, dapat dikatakan sukses manakala bisa bekerja, menghasilkan materi, dan memperbaiki status sosial.

Dari sinilah muncul istilah-istilah lucu yang menggambarkan pendidikan kita layakanya sin salabain abra dagabra. Pendidikan langsung

jadi dalam jangka waktu amat singkat. Ijazah dinilai sebagai formalitas meniti karier yang gampang diperoleh sekalipun melalui jalur lewat belakang dengan modus yang beragam.

Tak pelak muncul beragam model pendidikan yang menawarkan jasa pendidikan bermodel Aladin. Sekejab langsung jadi, asal dapat Ijzah ilmu belakangan. Misal, program kelas eksekutif, home schooling, dan lain sebagainya.

Akibatnya, pendidikan kita terjebak pada apa yang disebut dengan pendidikan paragmatis.

Dari model paragmatis inilah muncul program-program anomali dunia pendidikan. Misal, budaya nyontek massal, pembocoran jawaban UN, joki dan transaksi jawaban, plagiat skripsi, thesis, forto folio sertifikasi guru palsu, serta anomali-anomali lainnya. Inilah yang disebut dromologi pendidikan. Sebuah budaya dalam dunia pendidikan yang ditopang oleh percepatan sehingga mencedrai proses pelaksanaan pendidikan dalam arti sebenarnya.

Pendidikan yang sejatinya diberlakukan untuk memanusiakan manusia, membentuk karakter, berahlak, berintegritas, bertanggung jawab, serta mewujudkan peribadi berkualitas akhirnya berubah menjadi ajang pembentukan pribadi hedonis.

Dimana pelajar tidak lagi dibimbing berdasarkan asas pembelajaran moral, tapi dididik sebagai manusia pe-

Identitas Diri salah yang lebih berat: sistem yang ditolak namun dipraktekkan, sesuatu yang tidak terlihat.

Edisi ini tidak cukup luas untuk menjelaskan masalah itu. Namun, ilustrasi berikut saya harap mampu memberikan gambaran betapa beratnya pergulatan dan krisis identitas yang diakibatkannya.

Saya pengurus baru sebuah masjid dilingkungan menengah atas. Dunia saya adalah

tempat kerja saya atau tempat usaha saya, rumah saya dan masjid dikomplek saya. Semangat dan keikhlasan saya adalah alasan menjadi pengurus masjid. Saya dan rekan-rekan ingin masjid tampak indah dengan fasilitas pendidikan yang berstandar sangat baik. Jamaah yang relatif mapan, jaringan luas sangat membantu menga-

kerja. Akibatnya, kompetensi pelajar kita cenderung memiliki kapasitas pas-pasan.

Menjadi buruh pabrik yang hanya memiliki kemampuan sebagai pengabdi terhadap kaum kapital. Tidak memiliki kecakapan menciptakan peluang, dan pemikiran-pemikiran jernih yang dapat melahirkan lowongan pekerjaan.

Hilangnya Karakter Berkembangnya dromologi dalam sistem pendidikan kita harus diakui menimbulkan efek buruk. Bukan saja lantaran sudah merusak sistem pendidikan, namun turut pula menyebabkakan pada kompetensi pelajar yang tidak seimbang. Proses pendidikan seakan sebatas formalitas memenuhi persyaratan bekerja, sedangkan subtansi untuk mewujudkan manusia utuh tidak diperhatikan.

Fenomena semacam ini jelas bertentangan dengan semangat karakter yang ada dalam pendidikan kita. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pada pasal 3. Dimana didalamnya disebutkan, bahwa Pendidikan Nasional berfungsi “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa-Negara, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, ber-

ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam pendidikan karakter, seorang pelajar bukan saja dituntut menguasasi disiplin pengetahuan sebatas kemampuan kognitif, namun perlu dikembangkan sehingga bisa menyentuh pada aspek praktisnya. Yaitu bagaimana pengetahuan yang didapat bisa ditranformasikan kedalam aktivitas keseharian pelajar, bukan lagi dibatasi pada hitung-hitungan, permainan logika, atau pada dataran kemampuan otak (IQ).

Kompetensi karakter bagi seorang pelajar sudah barang pasti merupakan satu kebutuhan absolut, demikian dikarenakan tujuan dasar atas ditanamkannya pendidikan terhadap peserta didik tak lain adalah bagaimana membentuk mereka menjadi pribadi unggul, berahlak mulia, dan siap terjun ditengah kompleksnya persaingan. Karenanya, Seorang pelajar tidak hanya dituntut memahami dan menghafalkan teori serta kemampuan teknis saja. Namun yang labih utamanya adalah sejauh mana mereka mampu menuangkan segala pengetahuan yang ia dapat dibangku pelajaran untuk dikorelasikan dengan realitas sosial tengah masyarakat.

Dengan demikian, maka menjadikan pelajar sebagai pribadi kompetetif dan berintegritas merupakan suatu keniscayaan bagi pembangunan Bangsa-Negara kedepan.

Karena walau bagaimanapun tujuan dilaksanakannya pendidikan bukan saja diper-untukan sebatas pengembangan kompetensi akademik. Tapi harus pula dapat membangun karakter sehingga dimungkinkan memiliki kemampuan mamaknai pengetahuan berdasarkan sikap, tindakan, dan perilaku mulia. ***

Bimo T. Prasetyo, Direktur Operasional Nurul Islam Group

tasi waktu yang sangat terbatas. Maka wajar ketika, misalnya masjid ini memiliki dinding keramik/marmer, menyesuaikan dengan ukurannya yang besar. Keserasian dan keindahan adalah bagian dari Islam.

Akan ada yang berbeda bila saya suguhkan fakta berikut dalam kisah imajinatif diatas.

Pertama, jumlah jamaah fardhu, pelaksanaan kegiatan sholat jum’at dan PHBI tidak terkait dengan ada atau tidaknya

dinding marmer, ada tidaknya ornamen tersebut. Kedua, 1-2 jam perjalanan dari masjid saya, ada masjid-musholla yang berjuang mengatasi atap bocor, sulitnya membersihkan kotoran dan potensi najis diatas karpet plastik yang berlubang, amplifier dan toa yang menghasilkan suara pecah. Ketiga, pangkat saya atau keberhasilan usaha saya sesungguhnya ditopang oleh orang-orang yang ekonominya tidak sebaik saya. ***

Jumat, 6 Desember 2013

jabat. Adapun para warga, juga harus melakukan introspeksi diri, sesuai dengan k a p a s i t a s n y a s e b a g a i s eorang warga. Jika hal ini kita l a k u k a n , k i t a m e y a k i n i s eluruh komponen yang ada,

5

akan memiliki mental dan moral yang baik. Sehingga, sikap tidak terpuji yang senantiasa mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain, tidak terus terjadi di negara ini. ***

C akap B ijak "PEREMPUAN itu ibarat sekantung teh, Anda tidak bisa mengetahui seberapa kuat dia sebelum menyeduhnya dengan air panas"

Nancy Reagan

"PERANG bukanlah sebuah petualangan. Perang adalah penyakit, seperti halnya tifus"

Antoine de Saint

M enyanyah UKW

Eddy Supriatna Wartawan Haluan Kepri UJI Kompetensi Wartawan (UKW ) adalah suatu barometer untuk menentukan standarisasi bagi pewarta dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai agen perubahan. Semua hal yang diujikan melalui tim yang ditunjuk oleh Dewan Pers, adalah segala sesuatu yang dilakoni untuk melaksanakan tugas sebagai jurnalistik.

Namun yang namanya manusia, bukan mahkluk yang sempurna, sudah barang tentu ada kekurangan. Jadi tentu saja ada sedikit perasaan gerogi dan was-was ketika menjalaninya. Ironisnya, hal-hal positif 'dimakan' terkalahkan dengan pemikiran negatif. Padahal sebelum menjalaninya, dipersiapkan diri dengan membaca segala wacana yang berhubungan dengan kerja kewartawanan. Mulai dari menghafal kode etik jurnalistik hingga Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Meskipun sudah menghafal dengan baik setiap BAB, Pasal hingga Ayat-ayat yang tertuang dari aturan itu, tetap saja belum mampu mengobati resah dan gelisah. Jadi ada kesan UKW itu sendiri seperti sosok hantu, belum tahu bentuknya tetapi sudah terkalahkan dengan rasa takut terlebih dulu.

Setelah menjalani tahapan demi tahapan yang diujikan tersebut, baru rasa takut, gelisah dan gundah gulana pun sirna. Apalagi mampu melewati setiap tahapan itu dengan baik dan atau dinyatakan lulus oleh penguji. Seketika, hal negatif muncul dengan sendirinya.

Merasa menjadi wartawan hebat dengan embel-embel baru sebagai wartawan yang

kompeten.

Setelah lulus dan mendapat gelar wartawan kompeten, menjadi tantangan tersendiri tentunya. Dengan label baru itu, diharapkan mampu untuk menjadi penghenti langkah ketika akan melakukan pelanggaran.

Tidak hanya itu, UKW ini dapat menggambarkan begitu indahnya kerja jurnalis sebagai agen perubahan.

Dimana tahapan demi tahapan dari mengikuti UKW itu sendiri mampu untuk jadi pedoman dalam menjalankan aktivitas jurnalistik.

Hal di atas hanya dampak bias dari sebuah bentuk target utama sebenarnya dari tujuan UKW itu sendiri. Pasalnya, UKW untuk melakukan pendataan.

Karena, begitu mudahnya seseorang untuk mendapatkan kartu pers maka semakin banyak dugaan pencederaan terhadap kode etik jurnalistik.

Tidak memerlukan suatu pelatihan yang khusus, siapapun bisa dengan mudah dapat gelar wartawan. Mulai dari tukang ojek, wanita malam dan orang-orang yang belum layak, mampu dengan mudah untuk mendapat gelar itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri, kondisi ini membuat situasi dan kondisi serta kredibelitas jurnalis ternodai. Dewan Pers sebagai lembaga yang menaungi kewartawanan ini banyak menerima laporan. Dari sekian laporan itu, banyak yang tersakiti akibat dari kinerja jurnalis. Untuk itu, diperlukannya suatu metode untuk mencegah segala sesuatu yang bakal terjadi terhadap kewartawanan. Dan UKW inilah yang menjadi langkah untuk mencegah segala sesuatu yang akan mencederai kinerja kita.

Karena sebagai orang yang senang menuang segala sesuatunya melalui tulisan tidak menginginkan profesi ini memunculkan citra negatif. Hingga, sudah barang tentu langkah Dewan Pers untuk melaksanakan uji kompetensi ini, patut untuk didukung penuh.

Jadi kembali lagi kita pada konsep demokrasi yang berisikan dari, untuk dan oleh kita.

√ KPK Usut Aliran Suap SKK Migas ke DPR - Muaranya selalu ke dpr ya ? √ SK Menhut Ditangguhkan - Itu khan hanya sementara !

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

P o j o k

Editor : Fery Heriyanto, Layouter: Zikri

CMYK

Meranti

Jumat, 6 Desember 2013

6

Prioritas pada Penerimaan CPNS

DPRD Dukung Putra Daerah SELATPANJANG(HK) — Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dedy Putra mendukung penuh upaya Bupati Kepulauan Meranti yang meminta Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar memberikan priorias kelulusasan terhadap putra asal Meranti pada tes CPNS. Ruslan Nahrowi Liputan Meranti Dedy memberikan apresiasi positif atas usaha bupati akan kebutuhan PNS ini diisi oleh putra-putra Meranti.

Apalagi kata dia, ribuan putra-putra Meranti yang mengikuti tes CPNS juga sudah memenuhi standar, rata-rata merupakan sarjana SI dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan pormasi peneriaman CPNS Meranti tahun 2013.

“Upaya Bupati melobi pemerintah Pusat melalu Menpan-RB, patut kita apresiasi positif. Dengan diprioritaskanya putra daerah

untuk lulus tes CPNS Meranti, akan lebih efektif dalam meyikapi persoalan kekurangan PNS dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Hal ini bukan kita menutup peluang pada perserta tes dari daerah lain, tapi kalau kebijakan ini memungkinkan kenapa tidak kita rebut. Secara kualitas, anak-anak Meranti tidak kalah dari perseta tes dari luar daerah.

Sekarang tinggal bagaimana, Menpan-RB menyiasati keinginan Pemkab Meranti tersebut, kita berharap di kabulkan”ungkap Dedy di Selatpanjang, Kamis (5/12).

Menurutnya, posisi Meranti yang baru mekar memang menjadi incaran banyak

HUMAS MERANTI

pihak untuk bisa lulus tes sebagai PNS. Dengan kuota peneriaman PNS Meranti tahun 2013 mencapai 395 orang ini, merupakan kuota terbesar penerimaan PNS di Riau. Untuk itu, tidak heran bila pencaker dari luar dareah berduyun-duyun mengikuti tes penerimaan CPNS di Meranti. Semakin besar kuota peneriaman, jelas semakin besar peluang untuk lulus.

Namun, bagi pemkab dan masyarakat Meranti, hal ini jelas menjadi persoalan yang sedikit kurang menguntung-

TINJAU PABRIK — Bupati Serdang Bedagai didampingi Kadishutbun Meranti Ir Makmun Murod meninjau pabrik pengolahan sagu di Desa Lalang Tanjung, Kamis (05/12).

kan. Dengan banyaknya perserta dari luar dareah yang ikut tes CPNS, akan turut mengurangi peluang kelulusan perserta tes asal putra daerah. Jadi, upaya Bupati Meranti meminta kebijakan Menpan-RB agar memberikan porsi yang lebih besar agar peserta tes asal Meranti untuk lulus, jelas memiliki tujuan yang positif. Tidak hanya dari upaya meningkaktan porsi PNS putra daerah, tapi juga bagi peningkatan kualitas kerja Pemkab Kepulauan Meranti.***

Air Laut Rendam Sekolah SELATPANJANG (HK) — Sejumlah sekolah di Desa Melai, Kabupaten Kepulauan Meranti terendam air laut akibat jebolnya tanggul dan pintu klip di Sungai Senteng dan Sungai Melai.

Tak hanya sekolah saja, jalan, kebun dan sawah serta halaman rumah warga ikut terendam. Sementara di sekolah meskipun ketinggian banjir air asin yang masuk ke dalam kelas, namun tidak sampai menghambat kegiatan aktifitas belajar dan mengajar guru dan siswa, namun kondisi tidak resprentatif.

Ratusan siswa SD dan MTs desa Melai dari para guru yang biasanya berpakian rapi, terpaksa harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa menggunakan sepatu. Bahkan teras sekolah turut dimanfaatkan sebagai tempat parker kendaraan para guru.

Kepala Desa Melai Saad, mengatakan, kondisi ini sudah berlansung empat hari. Ketinggian air masin yang masuk ke areal desa Melai terus meningkat ketinggiannya. Kondisi ini turut diperburuk pula dengan tingginya curah hujan.

Akibatnya, tidak hanya jalanan desa, tapi ruang kelas bejalar di SD dan MTS serta TK Melai, turut direndam banjir air masin.

“Aktifitas belajar mengajar, memang terus berjalan untuk di SD dan MTs. Namun, kondisinya tidak efektif lagi, guru dan anakanak resah karena banjir menyapu seluruh ruangan kelas belajar. Sedangkan aktifitas belajar di TK, terpaksa diliburkan karena guru-guru menilai tak efektif untuk anak-anak. Sudah empat hari ini anak-anak TK diliburkan, sampai banjir air masin benar-benar

surut” ungkap Kades Saad, Kamis (05/12).

Banjir air asin lanjut Saad, memang menjadi langganan masyarakat desa Melai. Hampir setiap tahun, banjir air masin menenggelamkan lokasi perumahan warga, jalanan dan perkebunan serta sekolah.

Namun, banjir air masin ahir tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Padahal, untuk mengantisipasi banjir air asin ini, pemerintah sudah membangun tanggul pengemaan.

Namun sayang, pembangunan tanggul pengaman ini tidak diikuti dengan pembangunan pintu klip yang menjadi pengaman laju masuknya air pasang di dua sugai yang membelah desa Melai. Akibatnya, ketinggian laju air masin yang masuk lewat dua anak sungai ini tak lagi terbendung.(rus)

Gubernur Beri Bantuan Traktor dan Pupuk Bagi Petani Bintan

GUBERNUR Kepri HM Sani memberikan pengarahan kepada para petani se-Bintan.

TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H M Sani memberikan secara langsung bantuan berupa traktor sebanyak 35 unit kepada kelompok tani se-Kabupaten Bintan di Kantor Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Bintan, Jalan Nusantara KM 18 Kijang, Jumat (22/11).

Bantuan diberikan melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kepri, berupa dua jenis traktor yakni mini traktor dan hand traktor.

Petani juga diberi bantuan berupa perlengkapan alatalat tani seperti cangkul, parang, sekop, linggis dan masih banyak lagi dan juga kebutuhan tani berupa obatobatan, pupuk dan yang lainnya.

Bantuan ini diterima Pemerintahan Kabupaten Bintan, dalam hal Wakil Bupati Bintan, Khazalik yang kemudian dibagikan kepada 35 kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Bintan. Diantaranya, 13 kelompok di Bintan Timur, 2 kelompok di

Bintan Utara, 1 kelompok Bintan Pesisir, 1 kelompok di Mantang, 6 kelompok di Teluk Bintan, 4 kelompok di Teluk Sebong, 2 kelompok di Gunung Kijang dan 6 kelompok di Toapaya.

Gubernur Kepri berharap bantuan yang diberikan dapat digunakan sebaik mungkin dan selalu dirawat serta dijaga dengan baik pula. Dikatakan Sani dengan diberikan bantuan ini, petani dapat mengelola hasil taninya dengan baik agar masyarakat Kepri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan seperti cabe, tomat, jagung dan lainnya tidak lagi mengambil dari pulau Jawa.

“Saat ini masyarakat Kepri mengeluhkan harga kebutuhan rumah tangga tersebut, mahal. Dengan diberikana bantuan ini mudahmudahan bisa memenuhi kebutuhan di Kepri dan bisa menghasilkan kualitas pangan yang baik bagi masyarakat Kepri,” ungkapnya.

Narasi : Sutana Foto : Pram (Humas Pemprov Kepri)

PETANI Bintan Menerima Traktor dari Gubernur Kepri Hm Sani.

GUBERNUR Keri HM Sani menyerahkan langusng traktor bagi petani di Bintan disaksikan Anggota DPRD Provinsi Kepri, Dalmasri Syam Kepala Dinas Ketahanan Pangan serta Khazalik.

PETANI Bintan menerima pemeberian alat kelengkapan petani serta pupuk dari Gubernur Kperi HM Sani.

PETANI Bintan menerima pemeberian pupuk dari Gubernur Kperi Hm Sani disaksikan Dalmasri Syam dan Khazalik.

CMYK

Editor: Arment Aditya, Layouter: Syahril

CMYK

Advertorial

Jumat, 6 Desember 2013

8

Festival Masakan Serba Ikan Menu Nusantara

Kepri Pecahkan Rekor MURI TANJUNGPINANG (HK) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan PHRI Kota Batam serta Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri berhasil melakukan pemecahan Rekor Muri masakan serba ikan menu nusantara 2013, perhelatan dilakukan di Hotel Planet Holiday, Batam, Kamis (28/11).

Atas Rekor Muri tersebut, ketua TP PKK Kepri, HJ Aisyah Sani menerima piagam Muri sebagai Pemerakarsa, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan selaku penyelenggara, begitu juga pihak PHRI Batam.

Festival masakan serba ikan menu nusantara di Kepri ini adalah untuk memecahkan rekor MURI sebelumnya yang ditorehkan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) dengan 400 menu dan 50 jenis ikan. Dan untuk memecahkan rekor tersebut, Pemprov Kepri bersama TP PKK

Kepri dan PHRI Batam melaksanakannya dengan 500 menu masakan serba ikan dengan 62 jenis ikan.

Rekor Muri ini juga sekaligus menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, bahwa Kepulauan Riau merupakan daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Dan bahkan, berdasarkan survey, saat ini masyarakat Kepulauan Riau merupakan pengkonsumsi ikan terbanyak ke-2 secara Nasional setelah Provinsi Maluku.

Untuk menyuksukseskan penyelenggaraan serta pemecahan prestasi spektakuler ini, penyelenggara TP-PKK Kepri

KETUA TP-PKK Kepri, Hj Aisyah Sani didampingi Kepala DKP Kepri, Raja Ariza menerima piagam pemecahan rekor MURI masakan serba ikan menu nusantara 2013.

KEPALA Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Raja Ariza menunjukkan hadiah bagi pemenang dalam lomba masakan serba ikan menu nusantara 2013.

menggandeng berbagai elemen, yakni hotel, restoran, organisasi kewanitaan serta Usaha Kecil menengah (UKM) pengolah hasil perikanan.

Usai menerima piagam MURI, ketua TP-PKK Kepri Hj Aisyah Sani mengatakan, jika kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkaya menu masakan nusantara berbahan

"Kegaiatan ini tidak hanya luar biasa karena memecahkan rekor MURI, namun juga kegiatan sangat tepat sekali dilakukan di daerah kita, karena Kepri memang berbasis kelautan dengan sekitar 96 persen laut dan cuma 4 persen lautnya.

Melalui kegiatan ini juga, kita harap kedepannya masyarakat kepri lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan menu serba ikan, serta bisa mendorong masyarakat untuk lebih banyak lagi mengkonsumsi ikan. Karena banyak sekali protein yang dikandung oleh ikan," jelas Robert.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Raja Ariza mengatakan, mencatat rekor baru dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) di Grand Ballroom Hotel Planet Holiday kali ini untuk Sajian Masakan Terbanyak Menu Ikan dengan 500 menu dari 60 jenis ikan.

“Jumlah ini mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Asosiasi Tata Boga

dasar ikan. Dan Kepri sebagai daerah kelautan merasa terpanggil untuk memeloporinya.

"Apalagi ikan banyak mengandung protein. Bisa meningkatkan kecerdasan, ketahanan tulang dan sebagainya. Tidak akan ada orang lain yang tergerak untuk menggali potensi yang kita miliki, selain kita sendiri," kata Aisyah Sani.

Kegiatan ini dibuka oleh, Plt Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi serta sejumlah kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Menurut Sekda, sebagai daerah kelautan, sudah selayaknya Provinsi Kepri selalu menonjolkan kegiatan yang berbasis kelautan seperti ini.

Ikan merupakan sumber kelautan terbesar di kepulauan Riau. Dan mengkonsumsi ikan juga merupakan kebiasaan yang dianjurkan oleh pemerintah guna menunjang kesehatan, menunjang usia pertumbuhan dan mampu memperkuat tulang.

DKP Kepri Borong 3 Piala Pada Tiga Iven Nasional KETUA TP-PKK Kepri Hj Aisyah Sani, Thomas Djorghi dan tim PKK Kepri foto bersama.

Makan Ikan, Meningkatkan Kualitas Otak TANJUNGPINANG (HK) — Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, Provinsi Kepri sangat kaya akan hasil laut, terutama ikan. Karena itu, sudah sepantasnya jika masyarakat di daerah ini menjadikan ikan sebagai salah satu lauk utama dalam makanan sehari-hari.

Bukan sekedar lauk yang bisa membuat perut kenyang, dengan gemar memakan ikan, dari segi kesehatan juga sangat bagus. Menurut penelitian, orang yang suka memakan ikan, maka kualitas otaknya lebih baik dibanding orang yang tidak memakan ikan.

Berdasar hal itu, Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kepri mencanangkan Gerakan Makan Ikan (gemarikan) Provinsi Kepri. Gerakan ini juga termasuk program nasional sebagai salah satu upaya perbaikan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia.

Pencanangan "gemarikan" di Provinsi Kepri telah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu. Pada kegiatan itu, berbagai lomba digelar seperti lomba masakan berbahan dasar ikan yang diikuti dari PKK kabupaten/Kta se-Kepri, lomba mewarnai tingkat SD, lomba baca puisi tingkat SMP dan SMA, lomba menangkap ikan hias tingkat TK dan sebagai acara penutupnya yakni bakar ikan bersama.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, Raja Ariza mengatakan, program "gemarikan" ini sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak baik dari kalangan pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya.

"Dengan menggemari masakan serba ikan, tentunya akan menambah kualitas gizi masyarakat terutama bagi anak-anak. Karena kandungan gizi di dalam ikan sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan otak serta

kesehatan anak," katanya.

"Hampir 96 persen daerah Kepri ini merupakan lautan.

Karena itu, program ini sangat baik sekali. Tak hanya bagi yang mengkonsumsinya tapi juga baik untuk masyarakat nelayan karena meningkatnya konsumsi ikan hal itu berarti juga akan meningkatkan taraf ekonomi nelayan," katanya.

Ia juga menjelaskan, program "gemarikan", adalah agenda tahunan yang merupakan program nasional.

Untuk Kepri, gerakan ini didukung oleh TP PKK kepri yang melibatkan PKK kabupaten/kota se-Kepri.

"Dengan meningkatkan gemar makan ikan bagi masyarakat, tentunya akan berimbas juga kepada peningkatan penghasilan bagi nelayan dan para petani budidaya ikan air tawar, sehingga mereka terus berupaya untuk mengembangkan budidaya ikannya," tandasnya.(rul)

KETUA TP-PKK Kepri Hj Aisyah Sani, Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi dan Plt Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux mencicipi hasil masakan serba ikan.

TANJUNGPINANG (HK) — Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berhasil mengharumkan nama Provinsi Kepri dengan memboyong tiga piala yakni Juara I tingkat nasional di tiga iven berbeda selama SeptemberOktober 2013.

DKP Kepri berhasil menjadi juara pertama pada Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional XI Tahun 2013 yang diikuti seluruh provinsi di Indonesia di Hall B, Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta (JIE-EXPO), 31 Oktober lalu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Raja Ariza mengatakan, ini merupakan prestasi yang sulit diraih, namun berkat ketekunan peserta Kepri, 32 peserta dari provinsi lainnya dapat dikalahkan. Raja mengungkapkan terima kasihnya kepada Tim Penggerak PKK (TPPKK) Kepri dan pegawai DKP yang telah bersusah payah memenangkan iven tersebut.

Sementara Kasi Bina Mutu Pemasaran dan Promosi DKP Kepri Ade Ovita menambahkan, selain Lomba Memasak Serba Ikan, DKP Kepri juga berhasil menjadi Juara I pada iven Pameran Fisheries & Seafood

Trade Show 2013 di Batam pada 27-30 September lalu. Iven ini juga diikuti peserta se-Indonesia.

Kemudian, DKP juga berhasil menjadi Juara I di iven Smesco Expo di Pontianak, Kalimantan Barat pada 23-26 Oktober lalu.

Saat itu, DKP mempromosikan potensi perikanan serta produk olahan perikanan yang ada di Kepri.

Dijelaskan Ade, kegiatan lomba masak serba ikan tingkat nasional merupakan agenda tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan bidang Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan bekerja sama dengan PKK Pusat. Acara ini bertujuan mendorong pemerataan dan peningkatan konsumsi ikan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan produk perikanan.

Peserta dari Kepri yang mengikuti lomba didampingi Raja Ariza dan Handayani Raja Ariza selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 3 TP-PKK Kepri.

Tiga kategori lomba masak serba ikan tersebut yakni menu keluarga, menu kudapan dan menu balita dengan bahan baku udang. “Kepri menang untuk kategori menu kudapan dengan nama kudapan Sus Bebek Udang Mayonase,” ujar Ade, belum

Indonesia YKI dengan 400 menu dari 50 jenis ikan,” ujarnya.

Pemecahan rekor MURI ini berada dalam kegiatan Festival Masakan Serba Ikan Menu Nusantara gagasan Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri.

Tujuan utamanya adalah memasyarakatkan gerakan makan ikan atau gemar ikan.

Bahwa ikan tak hanya bisa digoreng atau dipepes. Ikan juga bisa dikreasikan menjadi banyak menu. Seperti misalnya, menu Malong Rawit Hijau, Asem Kueng Aceh, atau juga Ikan Kari Jamur.

Sebanyak 100 peserta mengikuti festival ini. Mereka berasal dari PKK kabupaten/ kota, hotel dan restoran, serta kelompok pengelola hasil perikanan se-Kepri.

Raja Ariza berharap kegiatan ini semakin mengukuhkan Provinsi Kepri sebagai provinsi maritim. Dengan hasil laut sebagai potensi utama.

"Potensi ikan kita itu banyak.

Sekitar 1,2 juta ton, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin,"ucapnya.(rul)

lama ini.

Perwakilan peserta lomba dari Kepri adalah Ani Siti Aisyah dan Suratin dari Batam. Keduanya merupakan peserta terbaik dari Kepri bidang memasak kudapan.

Sebelum mengikuti lomba memasak serba ikan tingkat nasional, DKP Kepri dan TP-PKK Kepri telah mengadakan lomba serupa tingkat Provinsi Kepri.

Saat itu, pemenangnya adalah Ani Siti Aisyah dan Suratin, perwakilan Batam.

Utusan Kepri meraih Juara I pada lomba masak serba ikan itu karena tampilan hasil masakan yang menarik, bagus, bersih dalam penyajian, enak, menarik perhatian, cara menghidangkan dan ukurannya sesuai proporsi.

Hasil masakan kudapan dari Kepri pun menarik perhatian pengunjung.

Acara lomba memasak ini juga untuk mengkampanyekan agar masyarakat lebih banyak mengkonsumsi ikan yang memiliki gizi dan protein tinggi.

Masakan berbahan ikan mampu meningkatkan daya tahan tubuh yang membuat sehat dan cerdas.

Menurut Ade, wilayah Kepri luas lautnya sekitar 96 persen, cukup banyak hasil laut yang bisa dikonsumsi. Warga Kepri diminta untuk tidak malas mengkonsumsi ikan. Jika masyarakat konsumtif terhadap ikan, Sumber Daya Manusia (SDM)-nya semakin cerdas dan sehat bugar. (rul)

KETUA TP-PKK Kepri Hj Aisyah Sani memukul gong tanda dimulainnya kegiatan pemecahan Rekor Muri masakan serba ikan menu nusantara 2013.

CMYK

Editor: Eddy, Layouter: Mulia Aditya

CMYK

Jumat, 6 Desember 2013

9

Atasi Banjir, Pemko Tambah Drainase Robby H.S Batubara SH Pendiri LSM Gemilang

Kepuasan Batin BERJUANG untuk kepentingan orang banyak atau kelompok, mendatangkan kepuasan tersendiri. Begitu juga bagi pemilik nama lengkap Robby H S Batubara SH ini.

Karena alasan itulah, pria kelahiran Tanjungpinang, 18 Oktober 1978 ini, mendirikan LSM Gerakan Muda Lingkar Belakangpadang (Gemilang) tahun 2007 silam.

Ide untuk membentuk LSM Gemilang ini, kata dia, berawal dari kesamaan visi Kepuasan Batin Hal 10

BATAM CENTRE (HK) — Walikota Batam Ahmad Dahlan mengungkapkan, Pemko Batam akan menambah drainase untuk mengantisipasi banjir yang terjadi saat hujan turun. Namun berapa ukuran drainase tersebut dan dimana saja lokasinya belum ditetapkan.

Bayu dan Pariadi Liputan Batam " 2014 nanti, kami akan menambah drainase, tapi saya tidak tahu persis berapa besar dan panjangnya, "kata Ahmad Dahlan saat ditemui di gedung DPRD Kota Batam usai rapat paripurna, Kamis (5/12).

Dahlan mengimbau, apabila ada pembangunan cut and fill di Kota Batam, se-

baiknya dibuat terlebih dahulu alur airnya. Ini tujuannya agar terhindar dari permasalahan banjir.

Dicontohkannya, seperti yang terjadi di Muka Kuning, banyak cut and fill yang tidak perhatikan penyaluran airnya, sehingga setiap turun Atasi Banjir Hal 10

Truk Sarat Muatan Tak Diperiksa Petugas BC

Bahan Bakar Angkutan Umum Akan Dialihkan ke Gas BATAM CENTRE (HK)- Bahan bakar angkutan umum di Kota Batam yang selama ini menggunakan premium ataupun solar, pada 2014 mendatang akan dikonversikan (alihkan) ke gas. Karena selain lebih murah, gas lebih ramah lingkungan

PUNGGUR(HK) — Puluhan truk barang yang diduga mengangkut barang elektronik, rokok dan sembako ilegal melenggang bebas

dibanding premium dan solar.

Sementara, untuk penggantian spare part, tabung gas dan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Energi

tanpa adanya pemeriksaan oleh aparat Bea dan Cukai di Pelabuhan ASDP Telagga Punggur, Kamis (5/ 12) pukul 11.45 WIB.

Pantauan Haluan Kepri, truk-truk tersebut menuju pelabuhan TanjunguTruk Sarat Hal 10

Bahan Bakar Hal 10

Reklamasi Harus Sesuai Pepres SEIPANAS (HK) — Direktur Pesisir dan Kelautan Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementrian Kelautan Eko Rudianto mengingatkan masyarakat bahwa untuk perizinan reklamasi telah diterbitkan Peraturan Presiden 122. Hal tersebut kelanjutan dari amanat Undang-

TIM HALUAN KEPRI

TANPA PEMERIKSAAN — Truk sarat muatan dibiarkan masuk ke Pelabuhan ASDP Telagga Punggur tanpa ada pemeriksaan dari petugas BC, Kamis (5/12). Diduga pemilik barang dan petugas sudah " tahu sama tahu".

Undang nomor 27. " Perpres itu lanjutan amanat dari Undang-Undang nomor 27. Nantinya akan mengisi kekosongan hukum tentang pelaksanaan reklamasi, "kata Eko yang ditemui di sela-sela sosialisasi di Hotel Lyonir Reklamasi Harus Hal 10

H Kasri

Kantor Pos Tawarkan Jasa Pembayaran PBB Online NAGOYA (HK) — Guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) di Provinsi Kepri, PT Kantor Pos Indonesia wilayah II (Sumbar-Riau-Kepri) menawarkan rencana kerjasa-

ma penerimaan setoran layanan PBB secara online melalui Kantor Pos. Gambaran kerjasama tersebut disampaikan PT Pos Indonesia melalui sosialisasi "Penerimaan Setoran Layanan PBB On Line melalui Pos" di Hotel The Hills, Nagoya, Kamis (5/12).

Kepala Area II (SumbarRiau-Kepri) PT Pos, Dodo mengatakan Pembayaran PBB secara online diyakini mampu meningkatkan penerimaan PBB, karena ada sejumlah kemudahan yang ditawarkan.

Kantor Pos Hal 10

CMYK

Editor: Sofyan, Layouter: M Fahrullazi

Metro Batam

Jumat, 6 Desember 2013

KP2K Dinilai Gagal Kembangkan Budidaya Ikan Air Tawar SEI TEMIANG (HK)— Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) pusat, menilai Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan (KP2K) gagal mengembangkan budidaya ikan air tawar di Kota Batam. " Ada 200 kelompok peternak ikan air tawar yang telah terdata di LKPI pusat, tapi tidak ada yang mendapatkan perhatian secara serius dalam pengembangan budidaya ikan oleh dinas KP2K. Artinya, selama ini dinas KP2K Batam hanya "mempelototi" saja

keadaan mereka," kata Direktur Eksekutif LKPI, Dr Ayub Faidiban, SH, MBA saat mengujungi salah satu kolam peternakan ikan air tawar, Seitamiang, Kamis (5/12) Menurut Dr Ayub Faidiban, ratusan peternak ikan di Batam yang telah didatanya, sangat berpotensi untuk berkembang menjadi peternak besar. Sehingga Batam tidak perlu lagi mendatangkan pasokan ikan dari Malaysia seperti pembiaran oleh dinas KP2K selama ini, atas ikan-ikan lele yang didatang-

kan oleh Asun. " Dari pendekatan dan pendataan yang kita lakukan kepada para peternak di Batam selama ini, kita sering mendengar keluhan-keluhan mereka semua. Ternyata, permalasahan pangan yang menjadi permasalahan utama yang diresahkan perternak," ujar Ayub Faidiban, pada saat peninjauan ke beberapa lokasi peternakan ikan di Batam, bersama dengan Isparmanto, SH, Direktur LKPI Kota Batam, kemarin.

Reynaldi, peternak ikan

yang juga binaan LKPI mengatakan, bahwa dirinya sudah menjadi peternak ikan sejak 3 tahun terakhir. Namun, sejak awal merintis usaha peternakan ikan air tawar ini hingga sekarang, dirinya belum pernah mendapat bantuan dari Pemko Batam.

"Jangankan bantuan, peninjauan dari KP2K (Dinas KP2K Kota Batam) barubaru ini saja. Kita hanya terima bantuan dari Provinsi Kepri saja, yakni 10 ribu bibit ikan lele, itupun baru kemarin," kata Reynaldi. (vnr).

Ida Pasaribu Diputus Bebas Pengusaha Batam yang Didakwa di Medan BATAM CENTRE (HK) — Pengusaha asal Kepri, Ida Pasaribu diduga kuat menjadi otak pembunuhan salah satu bidan cantik di Medan, akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakan, Medan, Kamis (5/12).

Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Nico Nixon Situ-

morang melalui telepon selulernya mengatakan bahwa kliennya dinyatakan bebas murni, karena tidak satupun alat bukti yang menyatakan dia bersalah. "Tidak satu alat bukti yang menyatakan dia bersalah," ungkap Nixon, kemarin.

Baik perintah langsung,

ataupun perintah melalui pesan singkat, lanjutnya, tak ada yang menyebutkan pengusaha importir tersebut bersalah dan menjadi otak pembunuhan menggegerkan tersebut.

Dengan putusan terserbut, ia bersama tim Hotman Sitompul menyambut baik putusan dan memberikan apresiasi atas kerja keras para pihak dalam melakukan up-

aya pembuktian. " Kami masih menunggu petikan putusannya secara lengkap, tapi yang pasti sudah diketok palu dan dinyatakan bebas murni," ungkap.

Menanggapi akan adanya rencana upaya hukum dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), itu sah-sah saja karena itu merupakan hak mereka. (ays)

Ada Isu Demo, Shipyard Hentikan Aktivitas BATUAJI (HK) — Isu akan ada demo buruh pada Kamis (5/12) pagi, membuat sebagian perusahaan galangan kapal (shipyard) menutup rapat pintu gerbangnya dan menghetikan seluruh aktivitasnya.

Bahkan, pengamanan dilakukan ektra ketat. Ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi sweeping oleh para buruh. " Sebagian tidak ada aktifitas hari ini. Sesuai pember-

itahuan sebelumnya, hari ini (Kamis, red) ada demo buruh.

Jadi pihak manajemen langsung memperketat keamanan agar kejadian sebelumnya tidak terulang lagi," ujar Andre, salah seorang Satpam PT ASL Shipyard, Tanjunguncang, kemarin.

Dia mengatakan, sebagian perusahaan shipyard di Tanjunguncang seperti PT Batamec, PT Nippon Steel

dan lainnya juga melakukan yang sama. Semua itu untuk menghindari terjadinya aksi sweeping dan tindakan anarkis oleh pendemo. " Pengamanan ekstra memang diterapkan sebagian perusahaan galangan kapal menyusul kerusuhan yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Ada yang sengaja meliburkan pekerjannya ada juga yang tetap melakukan

Dari Halaman 9

Truk Sarat ban menggunakan Roro melalui jalan darat dari Tanjungpinang. Namum setibanya di Pos Bea Cukai Telagga Punggur untuk pemeriksaan dokumen sekaligus mencocokkan dokumen yang dimiliki dengan muatan yang dibawa, truk-truk tersebut melenggang bebas tanpa ada pemeriksaan dari petugas BC

sebagaimana lazimnya.

Begitu juga saat truk BM 8192 OU dengan nomor dinding 03 yang juga sarat muatan tidak diperiksa oleh petugas BC setempat. Kalau pun ada pemeriksaan, hanya asal-asalan saja untuk mengelabui orang-orang yang melihat. " Disamping lolos dari pe-

meriksaan dari aparat bea dan cukai. Tak terlepas harus ada kerjasama dengan aparat yang berada di pelabuhan Punggur yang memakai jasa kapal Roro." ujar salah seorang sumber Haluan Kepri di pelabuhan tersebut.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Kantor Bea dan Cukai Batam, Kunto

kendali. Dalam hal ini, untuk peraturan reklamasi ada dua jenis, pertama mengatur adanya sesuai dengan kaidah-kaidah berlaku, kedua ditekankan adalah menjamin kehidupan yang ada di sekitar tersebut. " Kalau kita mengikuti peraturan yang berlaku, maka bisa menyelamatkan nelayan dan ekosistemnya, walaupun akan dibangun reklamasi di daerah tertentu, "ucapnya.

"Karena kegiatan reklamasi ada banyak dampak

negatifnya. Untuk itu, bagaimana kami bisa meminimalisirkan dampak negatif tersebut, seperti kehidupan nelayan dan ekosistemnya,"paparnya.

Eko juga menyebutkan, sebagian besar izin reklamasi dikeluarkan Pemerintah Kota atau pemerintah daerah. Agar lebih terkodinasi harus ada izin dari Kementrian, begitu juga sebaliknya, kalau dari atas mau reklamasi harus ada izin dari bawah. " Semuanya harus saling mendukung, baik pemerintah

Sebagai contoh, objek pajak di DKI Jakarta bisa dibayarkan di Sumatera Barat. " Di manapun selama ada outletnya bisa dilakukan pembayaran," katanya.

Kemudahan lain, untuk dapat melakukan pembayaran, subyek pajak hanya menyebutkan nomor pelanggan yang tercantum di kartu tagihan objek pajak. Ditambah lagi hanya menambah biaya administrasi Rp5 ribu per transaksi.

Sistem kerjasamanya

pembayaran secara online ini, sudah diberlakukan di DKI Jakarta dan Depok, dan untuk Kepri sendiri ditargetkan bisa direalisasikan pada 2014 mendatang.

Mewakili Pemprov Kepri, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum menyambut baik tawaran tersebut, dan sebagai orang yang diutus pada acara tersebut ia akan menyampaikan tawaran tersebut ke Gubernur Kepri, HM Sani. " Saya akan sampaikan ke

Gubernur, sehingga bisa segera direalisasikan," ungkapnya.

Ia berpandangan, dengan sistem online tersebut, bisa menumbuhkan semangat orang untuk melakukan pembayaran pajak. Apalagi sekarang bukti pembayaran PBB, sudah menjadi dokumen kepemilikan objek sebuah bangunan. " Dengan sistem ini, sangat berpeluang ada peningkatan jumlah penerimaan," pungkasnya. (ays)

Dari Halaman 9

Atasi Banjir hujan terjadi penyempitan saluran air yang dapat menyebabkan banjir. " Saya juga menimbau kepada masyarakat, agar jangan membuang sampah di saluran air. Ini peran kita bersama menghadapi banjir, "tuturnya.

Wakil Ketua Komisi III

daerah maupun pemerintah pusat, "ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, jika ada yang melakukan reklamasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka sanksi yang akan dikenakan jelas pidana. Hal tersebut, sesuai dengan Undang- Undang nomor 27 atau Perpres nomor 122 tahun 2012. " Kalau sampai merusak lingkungan, maka akan dikenakan hukuman pidana dan ini sesuai dengan undang-undang berlaku, "pungkasnya. (byu)

Dari Halaman 9

Kantor Pos Kemudahan pertama, lanjutnya, adalah kemudah akses masyarakat dalam melakukan pembayaran, karena bisa dilakukan seluruh outlet atau agent biro jasa Kantor Pos yang tersebar di seluruh pelosok. " Untuk Kepri saja ada kurang lebih 190 outlet, dengan didominasi Batam yang ada 150 outlet," ungkap Dodo.

Kemudahan yang tak kala menariknya, kata Dodo, subyek pajak bisa melakukan pembayaran dimanapun juga.

Prasti yang dikonfirmasi soal kinerja anak buahnya berjanji akan menindak lanjuti aksi pelepasan truck tanpa pengecekan dokumen dan isi truck.

"Akan kami tidak lanjuti adanya laporan pelepasan truck tampa dokumen lengkap di pelabuhan Roro Punggur,"lanjut Kunto. ( cw81)

Dari Halaman 9

Reklamasi Harus Sei Panas Batam, Kamis (5/ 12).

Ia menyebutkan, ada dua aturan yang berlaku soal reklamasi ini. Pertama, dari Kementrian PU tentang tata ruang rekalamasi dan kedua, peraturan Mendagri yang bukan khusus reklamasi, tetapi juga ada satu pasal terkait tentang reklamasi.Sehingga reklamasi bisa berjalan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

Dengan adanya sosilisasi ini, diharapkan nantinya ada reklamasi di laut bisa ter-

aktifitas, " ujarnya lagi.

Pantauan Haluan Kepri, tampak sebagian besar perusahaan shipyard di Tanjung Uncang, lengang dan tidak ada aktifitas. Bahkan, Pintu gerbangnya ditutup dan dijaga super ketat oleh securiti.

Selain itu juga di kawasan industrial Mukakuning, Batamindo dan Panbil Mall dijaga ketat dan pemasangan kawat duri. (cw71).

DPRD Kota Batam Irwansyah menuturkan, banjir yang terjadi selama ini harus dikaji terlebih dahulu apa penyebabnya. Jika sudah diketahui apa penyebabnya, baru melakukan langkahlangkah perbaikan. " Lihat dulu apa penyebab banjir itu, setelah itu baru

dilakukan langkah perbaikan. Kalau tidak begitu maka banjir akan terus terjadi sampai kapanpun, "ucapnya.

Ia mengatakan, sebaiknya Pemerintah Kota (Pemko) bersama BP Batam duduk bersama dalam menangani banjir. Karena selama ini, lahan untuk saluran air se-

ring dialokasikan untuk keperluan lain. " Kalau itu tidak dilakukan (duduk bersama), maka semua kita akan susah.

Tidak hanya masyarakat saja yang menjadi korban, fasilitas umum seperti aspal juga akan cepat rusak, "paparnya.Ia berpendapat, ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi banjir yang terjadi di Batam, pertama harus bisa pengalokasian lahan, kedua pengendalian cut and fill dan ketiga pembangunan saluran air. " Kalau tiga hal tersebut dilakukan, maka banjir bisa teratasi. Hal itu, seperti kita membuang suatu penyakit, dimana pusat penyakit itu diberantas terlebih dahlu, "pungkasnya. (byu)

10

Kajari Beri Sinyal Persembunyian Mindo BATAM CENTRE (HK) — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, Yusron mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengintaian terhadap terpidana AKBP Mindo Tampubolon. Hal ini dilakukan, agar dapat melakukan eksekusi terhadap terpidana seumur hidup tersebut.

Meski tidak disampaikan secara lugas, tapi Yusron memberikan sinyal bahwa pihaknya telah mendeteksi keberadaan terpidana yang diduga telah menghabisi isterinya, Putri Megah Umboh.

"Kita segera lakukan eksekusi, hanya timingnya saja," ungkap Yusron yang ditemui di di kantornya, Kamis (5/12).

Dalam laporan yang disampaikan salah seorang perwira di Mabes Polri berpangkat Kombes, lanjut Yusron, keberadaan Mindo sudah diketahui. Hanya saja memang masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyergapan. " Tinggal menunggu arahan selanjutnya dari Kombes kita," lanjutnya.

Begitu ada waktu tepat, maka pihak

Kejari Batam bersama Mabes Polri akan turun langsung untuk melakukan penangkapan, kemudian dibawa ke Batam untuk dilakukan eksekusi.

Dari pemantauan yang dilakukan, kata Yusron, persembunyian Mindo dipastikan tidak di ibu kota Jakarta, tapi di luar ibu kota.

Hal ini didasarkan pada laporan pemantauan yang dilakukan tim yang dikirim ke Jakarta dibawah komondo Kasi Pidum Armen Wijaya. "Kasi Pidum tak hanya pendidikan, tapi juga diamanatkan tugas melakukan pencarian terpidana," ungkapnya.

Masih, kata Yusron, meski ada penolakan eksekusi terhadap terpidana melalui pengacaranya dengan alasan belum diterimanya petikan putusan kasasi. Secara diplomatis Yusron menjelaskan bahwa pada intinya pihaknya sudah mengetaui putusan kasasi tersebut. " Itu versi dia, silahkan saja berargumen tapi kita tetap akan melaksanakan eksekusi," tegasnya. (ays)

Jalan Sungai Pelenggut Rusak Berat SAGULUNG (HK) — Kondisi ruas jalan umum menuju kantor Lurah Sungai Pelunggut, Sagulung rusak berat.

Kondisi itu disayangkan para pengguna jalan maupun warga setempat. Karena jalan itu rusaknya sudah lama.

Pantauan Haluan Kepri, Kamis (5/12), aspal pada ruas jalan masuk kantor Lurah Sungai Pelunggut terlihat terkikis air hingga membentuk lubang besar.

Material berupa kerikil dan pasir bertebaran di manamana. Bahkan di sebagian jalan terdapat lubang menganga. Warga kemudian menutup dengan tanah seadanya.

Namun lubang itu tetap menganga karena banyaknya truk dan kendaraan yang lalu lalang.

Bahkan, kendaraan yang melintasi di ruas jalan tersebut dan pejalan kaki pun harus ekstra hati-hati. Ruas jalan di wilayah tersebut yang

mengalami kerusakan mulai dikeluhkan pengguna jalan , terutama pengendara kendaraan bermotor, kerusakan paling banyak.

Kondisi jalan rusak parah dan berlubang itu tentunya sangat rawan kecelakaan, kerusakan itu diduga akibat meningkatnya aktifitas kendaraan truk pengangkut alat-alat berat maupun dump truk yang melintas setiap harinya.

Jhonson, tokoh pemuda Sagulung menyatakan mendesak pemerintah memperbaiki ruas jalan menuju kantor Lurah Sungai Pelunggut, Sagulung. " Seharusnya jalan menuju tempat pelayanan umum perlu diprioritaskan," jelas Jhonson, saat ditemui di Sagulung.

Selain di jalan ini, lanjut dia, masih banyak ruas jalan di daerah ini yang lebih rusak seperti menuju pelabuhan tikus Sagulung dan membu-

Dari Halaman 9

Bahan Bakar Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Namun untuk uji kelaikan jalan tetap ada di pihak Kementerian Perhubungan. Pengalihan minyak ke gas tidak mempengaruhi tenaga kendaraan. " Pihak ESDM sudah melakukan survei titik lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBBG).

Dari titik-titik tersebut, yang pertama dibangun adalah kawasan yang paling ramai dilalui angkutan umum," ujar Wakil Ketua Organda Kepri, H Kasri, usai mengikuti sosialisasi koversi bahan bakar angkutan umum dari minyak ke gas di Hotel Harmoni One, kemarin.

Menurut Kasri, dipilihnya Batam khususnya dan Kepri umumnya sebagai kawasan konversi bahan bakar angkutan umum dari minyak ke gas, karena daerah ini dikenal memiliki cadangan gas yang cukup besar. Salah satu daerah yang memiliki cadangan gas tersebut adalah Natuna dan Anambas. " Daerah yang angkutan

umumnya menggunakan gas hanya daerah yang memiliki cadangan gas cukup. Saat ini, daerah yang angkutan umumnya sudah menggunakan bahan bakar gas baru Jakarta dan Surabaya. Kemudian, menyusul Batam," katanya.

Kasri mendukung pengalihan bahan bakar angkutan umum dari minyak ke gas.

Sebab, banyak keuntungan yang diperoleh pengusaha angkutan umum jika kendaraannya menggunakan gas. Pertama dari segi harga lebih murah.

Untuk satu liter gas harganya cuma Rp 3100. Kedua, gas lebih ramah lingkungan karena tidak mengadung C2O. " Gas ini sifatnya habis dibakar. Beda dengan bensin atau solar yang meninggalkan sisa pembakaran yang dapat menimbulkan polusi.

Kemudian, disebut lebih ramah lingkungan karena tidak menyebabkan penyakit paru-paru atau kanker kulit," katanya.

Dikatakan dia, jika pro-

gram ini jadi diterapkan di Batam maka proses kerja mesin angkutan umum yang tadinya disetting menggunakan premium ataupun solar akan disetting menjadi mesin yang berbahan bakar gas.

Untuk penggantian itu tidak dilakukan seluruh mesin, melainkan hanya beberapa bagian saja. Seperti tabung gas, karburator dan settingan dari minyak ke gas. " Untuk pergantian spare part tadi itu menjadi tanggungjawab Kementerian ESDM dan tidak dipungut biaya alias gratis," katanya.

Ditanya apakah ini juga diberlakukan untuk mobil pribadi, Kasri mengatakan saat ini prioritasnya baru angkutan umum. Tapi jika SPBBG sudah dibangun mengapa tidak.

Pemilik mobil pribadi bisa saja mengubah modifikasi mobilnya dari minyak ke gas. " Namun untuk mobil pribadi tentu berbeda dengan angkutan umum dimana biaya modifikasi ditanggung sendiri oleh pemilik mobil," katanya. (sfn)

Dari Halaman 9

Kepuasan Batin dan misi bersama temantemannya, yakni keinginan untuk membantu pemuda Belakangpadang memperoleh penghidupan yang lebih baik. " Ada kepuasan batin yang tak ternilai harganya, ketika bisa membantu orang banyak," ujar Robby sambil tersenyum.

Tentu bukan serba kebetulan, tapi ada tiga hal utama, menurut Alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogjakarta ini, mengarahkan dirinya mendirikan LSM Gemilang.

Pertama, setiap pemuda harus mendapatkan pendidikan minimal setara SMA. Sehingga salah satu program

tuhkan penanganan khusus.

Selain jalan, lanjutnya, masyarakat sekitar juga mengeluh belum menikmati lampu penerangan jalan. " Ya, kadang-kadang lampunya padam, kadang juga hidup. Dan kini sudah tak ada lagi," tegas Jhonson.

Yusbal, warga lainnya mengatakan, kalau jalan lubang itu sudah lama. Apalagi saat musim hujan yang semakin sering. Warga dan pengguna jalan mulai takut melintasi jalan itu disaat malam hari. Karena lampu jalan juga tak begitu terang. " Jika jalan itu tidak cepat diperbaiki dikhawatirkan memakan korban jiwa.

Pasalnya, tak ada satupun pemerintahan yang memperbaiki padahal kantor lurah ada di sekitaran ini, malulah jalan ini rusak parah, jadi tolong harap secepatnya dikerjakan," harapnya. (cw71)

lembaganya adalah penyedian beasiswa gratis untuk pemuda Belakangpadang dengan minimal paket C. "Mewujudkan ketiganya, menjadi kepuasan batin," ungkapnya.

Kedua, penyedian lapangan kerja atau minimal memberikan ruang bagi pemuda Belakangpadang untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dilakukan dengan menjadi penghubung antara pemuda Belakangpadang dengan perusahaan, mempromosikan mereka dan juga memberikan pelatihan berwirausaha. " Hal ketiga, memberikan advokasi tentang pentingnya memelihara lingkungan dari pencemaran," ujar pemilik

hobby membaca, traveling dan organisasi ini.

Selain kesibukannya sebagai Ketua LSM Gemilang, pemilik motto hidup " jujur apa adanya dan berbuat terbaik untuk diri sendiri dan keluarga" ini juga menjalani kesibukan sebagai pengacara dengan mendirikan Law Office "Robby H.S Batubara, SH & Associates" di Ruko Kurnia Djaja Alam (KDA) Blok B No. 16 Batam Centre - Batam.

Meski segudang kesibukan dijalani, namun pria ini tetap tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Karena itu saat waktu luang ia gunakan untuk berkumpul dengan keluarga. (ays)

CMYK

11

Jumat, 6 Desember 2013

DIREKTUR Utama PT Tambang Timah I Gede Adi Putra menyerahkan cinderamata kepada DIREKTUR utama dan wakil kepala unit pengolahan PT. Tambang Timah menuju ke pabrik solder Kapolda Kepri.

KAPOLDA melihat samplecontoh produkpabrik solder

Kunjungan Kerja Kapolda Kepulauan Riau di PT Tambang Timah KUNDUR (HK) — Bertempat di PT. Tambang Timah Kundur, Direktur Utama PT Tambang Timah, I Gede Adi Putra dan Direktur PT. Tambang Timah berserta staff menyambut kunjungan kerja Kapolda Provinsi Kepulauan Riau, Brigjen Pol Endjang Sudrajat didampingi

Kapolres karimun AKBP Dwi Suryo Cahyono beserta jajarannya, Kamis (21/11).

Dalam kunjungan kerja tersebut, sebelum berkunjung ke PT Tambang Timah Kundur, Kapolda beserta jajarannya melakukan acara serah terima Life Jaket (Jaket pelampung) kepada para Nelayan

DIREKTUR Utama PT Tambang Timah memaparkan kinerja pabrik.

bertempat di Pelabuhan Tanjung Batu Pulau Kundur yang dihadiri oleh masyarakat nelayan dan Camat Kundur Barat beserta Muspika setempat.

Pada kunjungan kerjanya di PT Tambang Timah yang bertempat di Guest House dipaparkan Company Profile perusahaan PT

KUNJUNGAN Kapolda Kepri di PT Tambang Timah.

Tambang Timah dan proses penambangan bijih timah sampai penjualan logam timah dan produk solder yang dipaparkan langsung oleh Dwi Agus Setiawan selaku Direktur PT. Tambang. Dalam paparan tersebut Direksi PT Tambang Timah meminta dukungan dari pihak Kepolisian khu-

susnya Polda Kepri dalam hal keamanan di laut. Kegiatan dilanjutkan dengan Site Visit untuk melihat secara langsung proses produksi logam timah mulai dari Pusat Pencucian Biji Timah (PPBT), Peleburan (Smelter) serta pabrik pembuatan solder.

Kunjungan kerja Kapolda Ke-

pri beserta jajarannya diakhiri dengan berkunjung ke Kapal Isap Produksi untuk melihat proses penambangan biji timah di perairan kundur dan dilanjutkan dengan perjalanan menuju Batam.

Narasi dan Foto : Humas PT Tambang Timah

DIREKTUR Utama PT Tambang Timah menjelaskan kinerja roling KAPOLDA Kepri, Direktur Utama PT Tambang Timah dan unsur pabrik solder.

Muspida di Pelabuhan Tanjungbatu.

WAKIL Kepala Unit Pengolahan PT Tambang Timah WAKIL Kepala Unit Pengolahan PT Tambang Timah WAKIL Kepala Unit Pengelola PT Tambang Timah KAPOLDA Kepri dan DIrektur Utama PT Tambang Timah ROMBONGAN ke pabrik Smelter menjelaskan sistem kerja mesin Ekstruder Solder Wire. menjelaskan sistem kerja Solder Wire. menerangkan bahan baku untuk produk Solder Wire di Pelabuhan Sekupang Batam.

Bagi pengusaha dan UKM Se-Provinsi Kepri

Disperindag Kepri Gelar Pelatihan Pemasaran dan Perdagangan Umum

KABID Perdagangan Luar Negeri Kepri Drs Azwirullah.

TANJUNGPINANG (HK) — Sebanyak 30 peserta terdiri dari para pelaku usaha dan UKM sektor industri pengelola makanan, yang didampingi oleh Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota SeProvinsi Kepri, mengikuti Pelatihan Pemasaran dan Perdagangan Umum, yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri mulai tanggal 28 hingga 29 November 2013. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kadisperindag Kepri yang diwakilkan oleh Kepala

PAPARAN materi oleh Nara sumber Prof Dr Slamet Budijanto dari F-Technopark Fakultas Teknologi Pertanian IPB.

DRS Azwirullah, Mardiyah ST dan Nara sumber, serta Peserta Pelatihan foto bersama.

Bidang Perdagangan Luar Negeri Drs Azwirullah, Kamis (28/11) di Hotel Mercure – Batam. Hadir sebagai nara sumber pada kegiatan itu antara lain Prof Dr Slamet Budijanto dari FTechnopark Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Direktur PT. Smees Indonesia Rinrin Jamrianti, serta Dodi Darmawan SE.MEC dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Provinsi Kepri.

Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap pemasaran dan perdagangan bagi pengusaha dan

UKM sektor industri pengolahan makanan yang ada di Provinsi Kepri. Dengan harapan, setelah dilaksanakannya pelatihan ini, dapat meningkatkan pengetahuan keterampilan dan inovasi aparatur, serta para pelaku usaha, termasuk UKM sektor industri pengolahan makanan, yang merupakan calon eksportir untuk menjadi pengusaha/eksportir yang handal dan berdaya saing tinggi dipasar global.

Foto : Disperindag Kepri Narasi : Rusmadi

KASI Pengembangan Ekspor Disperindag Kepri Alfisyahar ST.MH dan nara sumber.

PESERTA Pelatihan Pemasaran dan Perdagangan Umum Disperindag Provinsi Kepri.

KASI Kerjasama Perdagangan Internasional Kepri Mardiyah ST.

PENYAMPAIAN materi oleh nara sumber Dodi Darmawan SE.MEC dari UMRAH Provinsi Kepri.

PENYAMPAIAN materi oleh nara sumber Rinrin Jamrianti (Direktur PT. Smees Indonesia).

CMYK

Editor: Ali Mahmud, Layouter: Novrizal

Lingga

Jumat, 6 Desember 2013

12

Peredaran Makanan Diperketat LINGGA (HK) — Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Lingga berkomitmen akan menyita apapun bentuk barang dan makanan kemasan yang beredar di pasaran, bila tidak memiliki SNI (standar nasional Indonesia), serta tanda Merek Luar (ML).

Jefriadi Liputan Lingga Pengawasan produk, terutama makanan ini dimaksudkan untuk meminimalisir dan mencega peredaran makanan tidak berizin, tidak layak makan serta mengandung bahan berbahaya yang pernah ditemukan beberapa waktu lalu di Lingga.

Guna memperketat peredaran makanan tidak berizin dan mengandung bahan berbahaya yang tidak layak konsumsi tersebut, Disperindagkop Kabupaten Lingga bekerjasama dengan Disperindag Provinsi Kepri dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepri menggelar sosialisasi Pengawasan Peredaran Ba-

rang dan Makanan di ruang pertemuan Hotel Prima Lin, Dabo, Lingga, Rabu (4/12).

Di hadapan peserta peserta yang berjumlah sekitar 25 orang dari unsur pelaku usaha, lintas sektor, masyarakat dan konsumen, Kepala Disperindagkop Lingga Drs Saad memperlihatkan sejumlah produk tidak berizin hasil razia beberapa waktu lalu.

Kepala BPOM Kepri Dra Gusti Ayu Arta Fadni Apt yang turut hadir sebagai pemateri mengingatkan bahwa apabila pelaku usaha dengan sengaja menjual produk yang menggandung bahan berbahaya, dapat dikenakan sangsi hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam diskusi, Ayu mengatakan bahwa makanan yang belum melalui uji laboratorium BPOM, tidak bisa dipastikan apakah makanan tersebut berbahaya atau tidak. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk lebih cerdas memilih makanan yang telah melalui uji laboratorium.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Lingga dr Iqnasius Lutti, mengatakan, di Pasar Dabo pernah ditemukan produk industri rumah tangga mengandung bahan berbahaya, yaitu tahu dan ayam potong. Dalam hal ini, sebut Lutti, pihaknya telah memberi peringatan kepada pemilik usaha serta melakukan pembinaan.

"Kita sudah beri bimbingan dan pembinaan agar mereka tidak lagi menggunakan bahan berbahaya sebagai pengawet," ujat Lutti.

Lutti beralasan, pemilik usaha belum diproses seuai hukum karena yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui bahwa bahan kimia yang digunakan berbahaya untuk kesehatan. ***

25 Motor Terjaring Razia di Daik LINGGA (HK) — Sebanyak 25 unit kendaraan bermotor roda dua terjaring razia, pada operasi Zebra Seligi yang digelar jajaran Polres Lingga, Rabu (4/12).

Kanit Lantas Polsek Daik, Lingga Brigpol Tedy Kurniawan menyebutkan, ratarata pelanggaran yang dilakukan tidak menggunakan helm, tidak membawa surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Operasi digelar di sejumlah titik jalan raya, yakni Simpang Tiga Pasar Daik, Simpang Tiga Jalan Istana Robat, dan Simpang Tiga Jalan Mesjid Sultan.

Kanit Lantas Polsek Daik Lingga, Brigpol Tedy Kurniawan mengatakan operasi Zebra Seligi dilakukan untuk penegakkan hukum di wilayah Daik, sesuai amanat Kapolri secara umum. Pemilik motor yang terkena razia harus

mengikuti proses sidang di Tanjungpinang, sesuai prosedur yang ada.

Dikatakannya, kesadaran pengendara bermotor di Daik masih minim untuk keselamatan dalam berkendara seperti helm. Padahal, ujarnya, beberapa waktu lalu Kapolres Lingga telah menghimbau dan menyosialisasikan kepada pengguna kendaraan bermotor untuk kelengkapan kendaraan. (put)

DOK

PRODUK SITAAN — Makanan kemasan berbagai merek hasil sitaan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Lingga beberapa waktu lalu.

Sebagian makanan yang disita karena mengandung bahan berbahaya bila dikonsumsi, dan sebagian lagi tidak memiliki izin.

BPPPAKB Bentuk Forum Anak LINGGA (HK) — Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Lingga membentuk Forum Anak di Kecamatan Singkep, Lingga. Forum ini merupakan upaya pencegahan, dan meminimalisir kenakalan di kalangan remaja dan anak-anak.

Kabid Perlindungan Anak BPPPAKB Drs Hernedi menyebutkan, data tahun 2012 sebanyak 11 anak men-

galami kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak didik di Lingga.

Di samping itu, laporan dari masyarakat terdapat kasus anak lainnya yang sangat memprihatinkan, seperti menghisal lem (ngelem), dan balap liar. "Banyak laporan yang kita terima, tetapi untuk obat-obatan terlarang relatif kecil," papar Hernedi.

Berdasarkan keprihatinan tersebut, BPPPAKB

Lingga membentuk Forum Anak yang dikukuhkan di ruang pertemuan penginapan Gapura Dabo, Senin (2/12).

Forum yang dibentuk merupakan wadah bagi anak-anak usia sekolah agar lebih leluasa menyampaikan aspirasinya, dan terhindar dari pergaulan bebas. Forum Anak tidak hanya dibentuk di Kecamatan Singkep, tetapi juga akan dibentuk di kecamatan lainnya di Lingga se-

cara bertahap.

Camat Singkep Kisan Jaya turut menyampaikan keprihatinannya atas kenakalan remaja, terutama terkait seks bebas. Dikatakannya, pada Ramadhan pihaknya menemukan beberapa pasang remaja berpacaran di halaman sebuah bangunan kosong kawasan Bukit Timah Dabo. "Kita prihatin dengan pergaulan remaja sekarang," ujar Kisan. (jfr)

Korban Kebakaran Dapat Santunan Rp15 Jt LINGGA (HK) — Korban kebakaran di belakang Pasar Dabo, Kecamatan Singkep, Lingga 3 Maret lalu berjumlah 54 orang, akan menerima santunan sebesar Rp15 juta per orang dalam waktu dekat. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lingga Muslim.

"Besaran yang akan diterima korban Rp15 juta per orang, sebagai bantuan pemulihan. Penyerahan akan dilakukan bulan ini," ujar Muslim, Selasa (3/12).

Dikatakan Muslim, dana sudah tersedia di Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah (DP2KA), sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati.

Dana akan dikirimkan langsung ke rekening korban melalui Bank Riau Kepri.

Rencananya, penyerahan secara simbolis akan dilakukan Bupati dalam waktu dekat.

Ketua Komisi III DPRD Lingga Rudi Purwonugroho menyebutkan, dari 54 penerima, 49 di antaranya terkena dampak langsung, sedang-

kan 5 lainnya tidak tinggal di sana, namun rumahnya turut terbakar. Rudi berharap bantuan pemerintah tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. (jfr)

KPU Terima 19 Relawan Demokrasi

NOFRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

SEJUMLAH kendaraan roda dua yang terjaring dalam operasi Zebra Seligi yang digelar jajaran Polres Lingga, Rabu (4/12) terparkir di halaman kantor Polsek Daik, Lingga. Sebanyak 25 kendaraan terjaring dalam operasi tersebut.

LINGGA (HK) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lingga menerima 19 orang relawan demokrasi dari 33 orang pendaftar. Relawan Demokrasi nantinya akan menjadi mitra KPU dalam mensosialisasikan tahapan pemilihan umum (Pemilu) di Kabupaten Lingga hingga ke pulau-pulau.

Sebagaimana disampaikan Pokja Sosialisasi KPU Lingga Juliyati, kemarin.

Disebutkannya, pemilihan 19 relawan demokrasi sesuai hasil rapat pleno yang digelar

KPU Lingga beberapa hari lalu. Relawan demokrasi yang diterima rata-rata menggunakan ijazah SMA dan sederajat.

"Awalnya pendaftar 33 orang. Namun yang memenuhi persyaratan hanya 28 orang. Berdasarkan hasil rapat pleno, 19 orang yang diterima," ujar Juliyati.

Dikatakan Juliyati, 19 orang tersebut nanti bertugas untuk membantu KPU Lingga melaksanakan sosialisasi pemilu sampai ke desa-desa.

Mengingat wilayahnya terdi-

ri dari pulau-pulau.

Keberadaan relawan demokrasi tersebut sangat diharapkan membantu KPU dalam pelaksanaan pemilu legislatif nanti.

"Mereka terbagi dalam 5 segmen, hanya saja Petunjuk Teknis (juknis) belum ada dan masih menunggu dari pusat," sebutnya.

Karena jukni belum turun, KPU Lingga juga belum melakukan pelantikan terhadap 19 relawan demokrasi yang telah ditetapkan tersebut. (put)

Editor: Nana Marlina, Layouter:Syahrial Anwar

Natuna

13

Jumat, 6 Desember 2013

Pajak Kendaraan Meningkat RANAI (HK) — Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) Natuna pada tahun ini diyakini akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnnya.

Rio SELAKSA POTENSI — Inilah Pulau Tiga yang disinyalir memiliki potensi yang sangat besar, baik di darat maupun di dalam laut diantaranya potensi bahan tambang dan potensi pariwisata sebab pulau ini sangat indah.

FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI

Pulau Tiga, Pulau dengan Selaksa Potensi RANAI (HK) — Pulau Tiga merupakan salah satu wilayah yang ada disebelah barat Natuna. Pulau ini terdiri dari beberapa gugusan Pulau di antaranya adalah Pulau Sabang Mawang, dan Tanjung Kumbik Dikecamatan Pulau tiga terdapat 10 desa yang terdiri dari desa, Desa Tanjung Batang, Sebatang, Sabang Mawang Barat, Sabang Mawang, Sededap, Teluk Labuh, Tunjung Kumbik, Pulau Tiga, Setumuk dan Desa Selading.

Penghasilan Warga di Pulau Tiga berasal dari kekayaan laut melalui nelayan dan budidaya berbagai jenis ikan, dan penghasilan darat berupa pertanian kelapa dan cengkeh.

Pulau Tiga dinyatakan sebagai salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya yang hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakatnya secara maksimal untuk kemakmuran mereka. Kekayaan-kekayaan tersebut terhampar baik di daratan dan di dalam laut.

Secara umum, kekayaan yang tersimpan didaratan

Pulau Tiga dapat disebutkan sebagai berikut, kekyaaan tambang berupa harta-harta peninggalan (bena purba), kekyaan wisata darat sepert wisata religi dengan makam tua, dan keindahan alam terutama sekali keindahan gunung-gunung karang yang sangat memukau.

Potensi darat lainnya adalah meliputi potensi kelapa, potensi cengkeh dan berbagai kuliner serta kerajinan setempat yang juga tidak kalah menariknya untuk diketahui dan dirasakan banyak orang.

Kemudian kekayaan laut yang sangat berlimpah, kekayaan laut ini lah yang sesungguhnya siap mensejahterakan warga yang tinggal di sana, bahkan penduduk Natuna secara keseluruhan.

Potensi laut, mulai dari potensi wisata baharinya, pantai-pantai dengan selaksa view bahari yang menawan, kemudian kebeningan air dan keindahan karang bawah lautnya sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi wisata minapolitan (laut) seperti yang ada di daerah-

daerah lainnya.

Demikian juga perikanannya, perikanan Pulau Tiga terbilang sangat berpotensi, baik yang tersimpan di lautnya sendiri sehingga banyak pencuri ikan yang berkeliaran datang ke perairan ini mencari ikan secara illegal. Kemudian potensi ikan budidaya yang dilakukan oleh warga setempat juga sangat menjanjikan, bahkan ikan napoleon dan krapu dengans segala jenisnya kini penjualannya sudah merambah negeri Hongkong dan lain sebagainya.

Selain itu, Pulau Tiga juga dinyatakan sebagai wilayah yang memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu gerbang laut bagi Kabupaten Natuna bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bahkan hingga saat Pulau Tiga merupakan salah satu jalur masuk Natuna melalui Natuna yang teramai adalah Pulau Tiga.

Kenapa demikian, sebab Pulau Tiga memiliki letak geografis dan bentuk alam yang sangat ideal untuk dijadikan sebagai pelabu-

Sektor Pertanian Mengalami Kemajuan RANAI (HK) — Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Natuna, Darmansyah me-

ngaku kegiatan pertanian di Kabupaten Natuna kini telah mengalami kemajuan.

Hal ini terbukti dengan

TIM kementerian KPDT di didampingi Kadistanak Kabupaten Natuna Darmansyah melakukan pengecekan perkembangan pertanian di wilayah Batubi.

semakin luasnya kawasan pertanian yang sudah berhasil dibuka oleh pemerintah dan masyarakat.

“Kalau sekarang Alhamdulillah agak majulah, sebab kita sejak tahun-tahun sebelumnya terus melakukan pelebaran kawasan pertanian di sini,” kata Darman saat ditemui di kantornya, Kamis (5/12).

Dikatakanya, untuk tahun ini saja pemerintah bersama masyarakat telah membuka seluas 50 hektare lahan pertanian ditambah lagi dengan 18 hektare lahan pertanian baru. Kawasan baru itu tersebar di wilayah kecamatan Bunguran Selatan dan Bunguran Barat.

Bahkan kata Darman lagi, pada tahun ini tidak ha-

Disdukcapil Rekam Data e-KTP SLTA/Sederajat RANAI (HK) — Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Natuna rekam data eKTP siswa SLTA sederajat.

Hal ini dikatakan Kabid Pendataan Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Natuna, Trisulo Varianto, SE saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Trisulo mengatakan, perekaman data untuk e-KTP bagi pelajar siswa SLTA sederajat dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Dalam Negeri Nomor 471.13/3938/ SJ tanggal 25 Juli 2013 tentang percepatan dan pengembangan perekaman e-KTP yang berumur dibawah 17 tahun dengan tetap memperioritaskan perekaman penduduk wajib KTP. “Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri, pe-

rekaman data untuk e-KTP bagi pelajar siswa SLTA sederajat ini sudah kita laksanakan sejak sepekan lalu sampai saat ini dengan datang langsung ke sekolah-sekolah,”kataTrisulo.

Perekaman ini dilakukan pada saat siswa ini sudah beranjak atau mencapai usia 17 tahun. Siswa bersangkutan tidak perlu lagi merekam dan mereka langsung menerima bentuk fisik kartu e-KTP. Setiap siswa yang telah direkam datanya, tidak perlu lagi merekam ulang saat hendak membuat e-KTP di kantor camat setempat.

Trisulo menambahkan pada saat ini perekaman data siswa dengan turun langsung ke daerah dapat mengoptimalkan penerapan e-KTP yang menerap-

han yang bertaraf internasional sekalipun. Apa lagi Natuna secara keseluruhan berada pada jalur laut internasional.

Karenanya, Pulau Tiga ini telah tersentuh oleh rencana Pemerintah Pusat untuk dibangun pelabuhan bertarap internasional sehingga potensi yang luar biasa besar itu dapat dimanfaatkan.

Hanya saja, rencana itu masih terkendala pembebasan lahan. Hingga saat ini pembebasan lahan ini belum bisa dilakasanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, karena sebagian lahan yang akan dibebaskan masih terbentur persoalan hutan lindung.

Di atas keberlimpahan potensi yang dimiliki Pulau Tiga, ada penduduknya yang masih belum mendapatkan kehidupan yang layak seperti yang diharapkan.

Sebab gerak laju prekonomian, pendidikan serta kemajuan pembangunan masih belum ada, sehingga penduduk Pulau Tiga hanya bisa bekerja dan berpenghasilan sebatas kemampuan tenaganya saja.

nya dilakukan pembukaan l a h a n s a j a , n a m u n l a n gsung masuk kepada kegiatan pertanian dengan mengutamakan tiga jenis tanaman yang meliputi, jagung, kedelai dan padi.

Sejak beberapa bulan lalu banyak di antara petani yang sudah mulai panen dari hasil tanamannya yang masih baru dibuka tersebut. Sebab setelah lahan itu dibuka mereka langsung melakukan kegiatan pertanian.

Oleh karena itu, ketika ada pemeriksaan dan pengawasan dari kementerian KPDT, Kabupaten Natuna tidak mengecewakan, sebab perkembangan kegiatan pertanian dinilai cukup positif oleh mereka.

“Oleh karena itu, kemarin ada dari kementerian KPD datang memeriksa progres pertanian Natuna di Desa Batubi, dan mereka cukup menilai positif perkembangan pertanian kita disini, penyaluran dan pengerjaannya dinilai sudah tepat

Bayangkan saja, meski pelabuhan terbesar tidak terlalu jauh dari Pulua Tiga, namun warganya tidak banyak diuntungkan dengan keberadaan pelabuhan tersebut dan untuk sekedar memasok barang dalam jumlah sedikit lebih besar saja mereka meski jauhjauh ke Serasan. Pada hal Pulau tersebut disinyalir berada di muka Natuna.

Pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat Pulau Tiga sudah lama mengajukan permohonan kepada pemerintah yang lebih tinggi untuk dibangunkan pelabuhan printis sehingga warga dapat menjual dan membeli barang ke luar dalam jumlah yang lebih besar secara langsung, namun hingga saat ini permohonan hanya sekedar permohonan yang diajukan tanpa adanya respons dan realisasi.

“Kita di sini sangat butuh pelabuhan printis agar barang-barang ada di sini bisa keluar, dan barang yang tidak ada di sini bisa kita bawa ke sini secara langsung,” harap Syawal, warga Pulau Tiga. (cw61)

sesuai dengan apa yang diharapkan,” tuturnya.

Dan sampai saat ini, anggaran pengembangan pertanian di Natuna kebanyakannya berasal dari anggaran APBN sedangkan anggaran APBD kebanyakan sebagai penopang saja.

Ke depan, ia akan terus berupaya menjemput peluang-peluang pertanian yang ada di Pemerintah Pusat, sebab jika mengadalkan anggaran APBD saja untuk mendongkrak potensi pertanian Natuna diperkirakan APBD tidak cukup kuat sebab terlalu banyak kegiatan dan program lainnya yang mesti di biayai oleh APBD Natuna.

“Sampai saat ini kebanyakan anggaran APBN, kalau dari APBD kurang, dan kita akan terus jemput bola ke pusat agar APBD yang ada dapat diper g u nakan pada program dan kegiatan lainya, semoga saja kita tetap dipercaya oleh Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (cw61)

Liputan Natuna Hal ini dikatakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Natuna Alpiuzzamari,SE, kemarin.

Alpi mengatakan, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 213 ini mengalami kenaikan sekitar Rp2,2 miliar daripada tahun sebelumnya penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya Rp2,1 miliar dan penerimaan pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2013 mengalami kenaikan Rp4 miliar dari pada tahun sebelumnya hanya Rp3,8 miliar.

“Secara global dari keseluruhan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) baik roda dua dan roda empat maupun bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya walau tak signifikan,”ujarnya Alpi menambahkan, wa-

laupun kenaikan tidak terlalu banyak hal ini dikarenakan masyarakat di Natuna beli motor di Kota Ranai lalu mereka bawa ke pulau-pulau dan ditambah lagi kurangnya kesadaran Masyarakat untuk membayar dari pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 yang kita rasakan sampai saat ini.

“Ya masyarakat kita di Natuna sebagian tinggalnya di pulau-pulau dan mereka beli motor di ranai lalu mereka bawa ke pulau jadi masyarakat kita yang di pulau untuk ke Ranai jadi malas dan di tambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat tersebut untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka,”tambah Alpi.

Ia mengimbau kepada masyarakat yang memiliki sepeda motor baik roda 2 maupun roda 4 yang ada di Kota Ranai maupun di pulaupulau untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. ***

Pulau Sebetul Belum Digarap RANAI (HK) — Pulau sebetul merupakan sebuah pulau kecil yang ada di Kabupaten Natuna. Daratan pulau ini didominasi oleh batu cadas namun tanaman bisa tumbuh di atas daratan pulau nan mungil itu.

Pulau Sebetul ini berbentuk bukit dan pantainya berpasir putih serta tumbuhannya yang dominan berupa pohon kelapa dan semak belukar. Pulau ini seluas 30 hetare menjulang dan kokoh di tengah-tengah lautan luas.

Pulau ini memiliki potensi wisata yang luar biasa, terutama sekali dengan keindahan pulau itu dapat menarik wisatawan, terutama sekali wisatwan yang hobi adventure.

Selain itu potensi yang tersedi di Pulau Sebtul ini adalah potensi perikanan tangkap yang cukup menjanjikan, banyak nelayan yang berkegiatan mencari ikan di seputaran Pulu karang tersebut.

Selain itu, di pulau tersebut juga terdapat menara suar, menara tersebut berditi tegak dengan ketinggian 30 meter, menara ini yang menjadi pemandu bagi para nak-

hoda kapal yang berlayar di kawasan perairan Laut Cina Selatan.

Namun demikian, persoalan yang terkandung untuk memakmurkan pulau tersebut masih ada, di antaranya adalah akses transportasi yang masih sangat minim bahkan bisa dikatakan belum ada sama sekali.

Kemudian ada juga persoalan lainya yang terdapat di Pulau itu dan sekitarnya yakni persolan kegiatan illegal terutama sekali illegal fishing masih kerap terjadi.

Dan pesoalan lainnya adalah persolan berupa ancaman abrasi yang akan senantiasa merusak pantai dan mempersempit wilayah daratan dari pulau ini.

Akan tetapi, sebagaimana yang tertera dalam risalah Natuna yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Natuna bahwa keberadaan Pulau Sebetul ini sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Natuna telah berencana membangun sarana prasarana transportasi, peningkatan pengawasan antar instansi terkait dan pengembangan perikanan terpadu.(cw61)

SALAH satu sudut kawasan batu alif (alif stone) di Natuna yang dikelola menjadi tujuan wisata.

DOK

kan satu nomor induk kependudukan yang berlaku secara nasional.

Hal ini dilakukan guna mencapai target perekaman e KTP tersebut, sebab pada tahun ini ditargetkan perekaman bisa diselesaikan secara serentak di wilayah Pulau Bunguran saja, dan untuk tahun depan kita akan fokuskan untuk sekola-sekolah tingkat SLTA sederajat yang ada di kecamatan,Midai,Subi,Serasan, pulau Laut,dan serasan timur untuk sekolah yang ada di luar kecamatan Bunguran.tambahnya Pada tahun ini, fokus perekaman dilakukan di 5 kecamatan yakni Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, Bunguran Utara dan Bunguran Barat.(cw85) Editor: Niko, Layouter: Syahril

CMYK

Jumat, 6 Desember 2013

CMYK

14

Masyarakat Anti Dinasti Politik JAKARTA (HK) — Survei yang dilakukan Charta Politika mengemukakan bahwa sebanyak 62,3 persen dari 600 responden sudah antipati terhadap sistem politik dinasti, termasuk pada perekrutan untuk Pemilihan Kepala Daerah.

"Penolakan masyarakat sangat tinggi terhadap politik dinasti. Hal ini sesuai dengan usulan Kementerian Dalam Negeri yang melarang pencalonan Kepala Daerah yang memiliki hubungan darah dengan berbagai ketentuan," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di Jakarta, Kamis (5/12).

Sisanya, sebanyak 20,5 persen menjawab tidak bermasalah dengan praktik perekrutan kader politik berdasarkan keturunan darah, dan delapan persen menyatakan tidak tahu.

Dinasti politik mencuat dan menimbulkan penolakan di masyarakat, ketika adik

Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah, Tubagus Chaeri alias Wawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus penyuapan untuk penyelesaian sengketa Pilkada di Kabupaten Lebak, Banten.

Akibat pengusutan kasus itu, diketahui secara luas bahwa sejumlah sanak saudara dan kerabat Gubernur dari Partai Golkar itu mendapat posisi penting di pemerintahan dan DPRD di Provinsi Banten.

Yunarto mengatakan penolakan masyarakat terhadap dinasti politik, harus disikapi oleh pemerintah dan partai politik untuk menjalankan kaderisasi yang

mengutaman prestasi dan kecakapan dibandingkan keturunan darah.

Sistem pembatasan calon pemimpin yang memiliki hubungan darah dengan jajaran pemimpin di struktur pemerintahan, baik pusat dan daerah, sudah diusulkan untuk diatur dalam RUU Pilkada.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Malik Haramain sebelumnya mengatakan semua fraksi memberikan sinyal positif mengenai larangan dinasti politik untuk diatur dalam UndangUndang.

Meskipun demikian, RUU Pilkada kini masih terus dibahas di Komisi II DPR, selain menyangkut beberapa usulan lainnya seperti mekanisme pilkada.

Selain soal dinasti politik, Charta Politika juga mengemukakan, dari 600 responden yang sama, bahwa 36 persen masyarakat menginginkan perselisihan hasil Pilkada tetap ditangani Mahkamah Konstitusi.

Sebanyak 26,7 persen responden lainnya menginginkan ditangani oleh Mahkamah Agung, sedangkan 37,3 persen mengaku tidak tahu.

Kemudian, mengenai pelaksanaan Pilkada, dengan dua opsi langsung atau melalui DPRD, sebanyak 74 persen ingin secara langsung dan 18 persen masyarakat menyetujui Pilkada melalui DPRD. Charta Politika melakukan survei dengan mekanisme wawancara melalui telepon di Medan, Palembang, Jakarta Timur, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar, dengan 600 responden pada 18-24 November.

Yunarto mendeskripsikan responden dalam survei ini mewakili kalangan masyarakat segmen A, B, dan C atau segmen menengah dan menengah ke atas.

Penelitian ini mendapati tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan 'margin of error' plus minus empat persen. (rol)

NET

GUGAT UU PILPRES — Ketua Dewan Syuro DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra sesampaiknya di Aceh beberapa waktu lalu. Yusril rencananya akan mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden.

Dino: Saya Ingin Dipilih karena Gagasan JAKARTA (HK) — Peserta Calon Presiden Konvensi Demokrat, Dino Patti Djalal mengatakan, sebagai capres Konvensi Demokrat ia ingin dipilih oleh masyarakat karena gagasan dan ide-ide pemikirannya. Ia juga siap menerima hasil survei capres konvensi Demokrat apapun hasilnya.

"Saya ingin masyarakat memilih saya karena gagasan saya, bukan karena popularitas. Esensi demokrasi adalah pertarungan gagasan bukan popularitas," kata Dino, Kamis (5/12).

Dino mengaku tidak mera-

sa khawatir jika elektabilitasnya rendah karena ia jarang road show keliling Indonesia.

Ia juga mengaku waktunya mayoritas dihabiskan bekerja sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat (AS).

Bagi Dino, hal terpenting masyarakat Indonesia memahami gagasan 'Indonesia Unggul' yang diusungnya. "Saya berusaha meyakinkan rakyat bahwa Indonesia Unggul bukan hanya sekadar slogan tapi kenyataan," katanya.

Indonesia, ujar Dino, harus menjadi negara yang naik levelnya menjadi bang-

sa yang maju di Asia. Ini bisa dilakukan mengingat tanah air memiliki semua potensi sebagai persyaratan.

"Para pelajar di Amerika juga berharap Indonesia bisa menjadi negara yang maju.

Mereka juga mempunyai pemikiran yang jauh ke depan, visioner dan berprestasi," terang Dino.

Generasi muda yang berprestasi, ujar Dino, bisa menjadi tulang punggung bangsa untuk menjadi negara yang lebih maju. Sebab pemikiran mereka bisa disumbangkan bagi kemajuan bangsa. (rol)

KPU Bintan Tekan Angka Golput Perlunya Partisipasi Parpol BINTAN (HK) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bintan berusaha menekan angka golput (pemilih yang tidak memilih) pada 2014 mendatang.

"Kita akan gandeng relawan demokrasi untuk mengajak pemilih untuk sadar akan

pentingnya menunaikan hak pilih, ungkap Ketua KPU Bintan, Wandra Fadhila, Kamis (5/12).

Secara nasional KPU memastikan partisipasi pemilihan legislatif mendatang bisa mencapai 75 persen.

Ketua KPU Bintan Wan-

dra Fadilah mengatakan bahwa angka golput di Kabupaten Bintan pada pemilu tahun sebelumnya mencapai 30 persen. Dan pada pemilih 2014 mendatang KPU sudah mencoba partisipasi pemilih harus 75 persen termasuk di Kabupaten Bintan.

"Dalam UU sudah diatur kita berhak dipilih dan memi-

lih. Jadi jika tidak memilih kita yang rugi. Sebab, yang menentukan 5 tahun mendatang adalah pemilih (masyarakat), jadi masyarakat harus berperan aktif yakni ikut memilih," tegas Wandra Fadilah.

Ditambahkannya, untuk mensukseskan pesta rakyat tahun mendatang, bukan ha-

nya tugas KPU, tetapi seluruh pihak harus ikut berperan aktif. Menurut Wandra, Partai Politik (Parpol) atau Calon Legislatif (Caleg) juga harus banyak mengajak masyarakat untuk memilih, dengan menggerakan kader dan pendukungnya.

"Dalam hal ini juga pemerintah harus memberikan

pendidikan politik ke masyarakat bahwa masyarakat berhak dan berkewajiban memilih. Dan saya berharap angka Golput di Kabupaten Bintan tidak sebanyak seperti pemilihan tahun sebelumnya," jelasnya kembali.

Ada beberapa faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam memilih (gol-

CMYK

put) antara lain, karena kejenuhan masyarakat atau calegnya sendiri yang kurang mendapatkan sentuhan masyarakat. "Tapi ingat kita punya kewajiban untuk memilih dan ini sudah dijamin UU. Gunakanlah haknya nanti, karena nasib lima tahun ada di tangan kita," tutup Wandra. (cw72)

Editor : R Ghafur Layouter: Novrizal

Pendidikan

Jumat, 6 Desember 2013

15

Siapkan Siswa di OSN Matematika MGMP Matematika SMP/MTs Gelar Kompetisi BATAM (HK) — Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Matematika tingkat SMP/MTs se-Kota Batam, telah usai menggelar Kompetisi Matematika tingkat SMP/MTs. Hasil kompetisi ini nantinya akan digemleng untuk disiapkan menjadi peserta untuk ikut pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) mewakili Kota Batam.

Armen Aditya Liputan Batam Sedangkan pada Kompetisi Matematika ini diikuti 184 peserta dari 49 SMP/MTs seKota Batam baik dari negeri maupun swasta yang digelar di SMPN 20 Batam sejak 09 November lalu. Untuk pengumumannya diadakan pada Kamis (05/12).

Sementara yang keluar sebagai juara I diraih Vincent peserta dari SMP Maitreyawira Batam, juara II diraih Ryani Innesia dari SMP Budi Dharma, dan juara III diraih Juwenlie dari SMP Mondial.

Sedangkan untuk juara Harapan I diraih Frangky Wilis dari SMP Mondial, juara Harapan II diraih Devina Ju-

ARMENT/HALUAN KEPRI

SERAHKAN HADIAH — Pengawas SMP /MTs bersama Panitia Kompetisi Matematika menyerahkan hadiah kepada pemenang (kiri). Sementara Panitia Kompetisi Matematika SMP foto bersama usai acara (kanan).

Zainani

Indrawati

mara dari SMPN 6 Batam, dan juara Harapan III diraih Baso Octa Erlangga dari SMPN 11 Batam.

Menurut Ketua Panitia Kompetisi Matematika SMP Zainani SPd didampingi Wakil Ketua Indrawati SPd dan Bendahara Gusfawati SPd, bahwa kegiatan ini baru pertama kali diadakan dan menjadi kegiatan tahunan MGMP

Gusfatwati

Matematika SMP/MTs. Kegiatan ini juga kata dia, dalam upaya mempersiapkan peserta OSN Matematika agar yang mewakili nanti benarbenar yang berpotensi. Maka dari itu pada ajang Kompetisi ini katanya, baik soal maupun juri sengaja didatangkan dari pihak Erlangga.

“Sengaja kita pakai juri dan soal dari luar biar hasil-

nya murni tanpa ada rekayasa. Jadi nanti akan kelihatan siapa sebenarnya peserta yang layak untuk kita gemleng mewakili OSN Matematika nanti,” kata Zainani sambil diamini Indrawati dan Gusfawati.

Diakuinya sejauh ini peserta yang ikut pada OSN Matematika tidak disiapkan secara matang hanya main tunjuk saja, sehingga hasil-

nya kurang memuaskan. Namun dengan adanya Kompetisi Matematika ini diharapkan menjadi yang terbaik karena merupakan peserta pilihan dan penuh dengan persiapan. “Ya itu tadi MGMP Matematika SMP/MTs mengadakan Kompetisi ini untuk soal dibuat oleh orang luar yang berdasarkan pada kisi-kisi OSN. Makanya kita berharap siswa yang kita be-

rangkatkan pada OSN nanti meraih juara. Apalagi persiapannya cukup panjang,” kata mereka bersahutan.

Baik Zainani, Indrawati maupun Gusfawati menjamin MGMP akan mengembleng peserta yang akan diberangkatkan pada OSN nanti, karena hal ini kata mereka merupakan komitmen dari MGMP Matematika SMP/MTs, salah satunya dengan seleksi lewat

kompetisi ini. Sedangkan MGMP Matematika SMP/MTs sendiri lanjutnya, cukup banyak anggotanmya mencapai 60 lebih yang diketuai Leo dari guru matematika SMPN 4 Batam. “Dengan 60 anggota MGMP Matematika SMP/ MTs ini sebenarnya potensi yang tak terhingga. Bila kita bersatu untuk menjadi yang terbaik pasti bisa terwujud,” kata mereka penuh optimis. ***

Beragam Ekskul Diterapkan di SDN 013 Sagulung BATAM (HK) — Dalam upaya mengembangkan minat dan bakat siswanya SDN 013 Sagulung menerapkan beragam kegiatan ekstrakulikuler (ekskul). Sekolah yang memiliki sebanyak 975 siswa ini memberlakukan ekskul olahraga berupa voly, takrau, futsal, dan ekskul kesenian meliputi drum band, group band, kompang dan juga untuk ekskul keagamaan meliputi kaligrafi dan tilawah.

Menurut Pembina Ekskul SDN 013 Sagulung yang juga merangkap guru pendidikan agama Islam Ali Bastomi SPdi, bahwa kegiatan ekskul

di sekolahnya itu sangat beragam. Namun semua kegiatan tersebut ada juga yang banyak diminati anak didiknya. "Kalau di bidang olahraga hanya futsal yang paling disukai anak didik. Ratarata yang menggemari permainan futsal itu anak didik laki-laki," ujarnya kepada Haluan Kepri, Kamis (5/12).

Sementara jadwal kegiatan ekskul ditetapkan sekolah berbeda-beda, namun kegiatan ini di selenggarakan setiap pulang sekolah. "Pengaturan jadwal selalu teratur tidak pernah bentrokan dengan kegiatan proses bela-

jar mengajar dan dengan kegiatan yang lainnya seperti les atau yang lainnya." Katanya.

Sedangkan sarana dimiliki untuk menunjang ekskul ini diakuinya cukup lengkap. Maka dari itu bagi anak didik yang serius mengikuti ekskul ini dijamin tidak harus membutuhkan waktu yang lama, walaupun kegiatannya dilakukan mulai dari nol. "Kemaren kami melakukan latihan band, hanya membutuhkan waktu 2 bulan saja, dan hasilnya sangat sempurna bagi seumuran mereka," paparnya.

Sekolah yang memiliki ekskul group band ini, tampil

perdana sewaktu perpisahan sekolah, dan sekarang ini band sekolah sudah memiliki lagu ciptaan sendiri. "Band kami namanya Club Romantik Band, dan ciptaan lagu kami judulnya Harapan itu adalah ciptaan sendiri dari anak didik kami." akunya dengan bangga.

Untuk prestasi sendiri yang pernah diraih rata-tara sudah sampai tingkat kota, malah dan ada satu piala yang sudah sampai tingkat provinsi yaitu pada perlombaan bola voli putri. "Kalau soal prestasi sekolah kami alhamdulillah bagus, semuanya hasil kerja keras anak didik kami,mulai

dari tingkat kecamatan dan ada yang sampai tingkat provinsi," jelasnya.

Begitu pula dengan prestasi akademik maupun nonakademik sama-sama menonjol. Sejak berdirinya sekolah ini 2007 lalu, prestasi yang diraih dimulai sejak tahun 2010. "Prestasi akademik dan nonakademik kami alhamdulillah seimbang kok," ucap Ali. Seraya mengatakan bila sekolah itu masih terkendala dalam menghadapi anakanak yang memiliki potensi lebih, karena tidak mendapatkan dukungan penuh dari orang tuanya. (cw75)

SUCI/HALUAN KEPRI

SISWA SDN 013 Sagulung sedang mengikuti latihan band yang dibina oleh guru langsung.

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081277177598.

Editor: Arment , Layout: Fahrulazi

CMYK

Advetorial

Jumat, 6 Desember 2013

16

Sembilan Aset Bintan Resmi Dipinjampakaikan ke Tpi TANJUNGPINANG (HK) — Usai dilantik resmi menjadi Walikota Tanjungpinang dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2013-2018 pada tanggal 16 Januari 2013 lalu, H Lis Darmansyah SH bersama H Syahrul Sp,d langsung melakukan berbagai gebrakan perubahan di wajah Ibu Kota Privinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tanjungpinang. Sejumlah capaian positif telah diraih duet kepala daerah kebanggaan masyarakat Kota Gurindam tersebut.

Salah satu keberhasilannya yakni diserahkannya aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan ke Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Aset yang berjumlah 9 unit tersebut berupa tanah dan bangunan yang akan dipergunakan serta ditempati sejumlah kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

Sembilan aset daerah yang telah digunakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan itu dipinjampakaikan kepada Pemko Tanjungpinang. Aset itu diserahkan resmi Bupati Bintan, Ansar Ahmad kepada Walikota Tanjungpinang H Lis Darmansyah SH dalam kunjungan resminya ke Kantor Walikota Tanjungpinang di Senggarang, Senin (4/3) beberapa waktu lalu.

Rincian aset yang dimaksud adalah berupa tanah dan bangunan eks kantor DPRD Kabupaten Bintan yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang, tanah dan bangunan eks Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan di Jalan Pramuka, Tanjungpinang, tanah dan bangunan eks Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan di Jalan MT Haryono, Tanjungpinang, tanah dan bangunan eks BKD Kabupaten Bintan di Jalan Ahmad Yani, Tanjungpinang dan tanah dan bangunan eks Badan Promosi dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bintan di Jalan D.I Panjaitan.

Kelima aset tersebut resmi diserahkan Pemkab Bintan kepada Pemko Tanjungpinang pada tanggal 11 Maret 2013.

Usai diserahkan, kantor-kantor tersebut digunakan dan ditempati resmi oleh Kantor Bapedda dan DPPKAD Kota Tanjungpinang, Disperindag dan UMKM Kota Tanjungpinang, Kantor Camat Bukit Bestari, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Tanjungpinang serta Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang.

Aset-aset milik Pemkab Bintan lainnya seperti tanah dan bangunan Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan di

Jalan AHmad Yani, Tanjungpinang, tanah dan bangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan di Jalan Ir Sutami, Tanjungpinang, tanah dan bangunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bintan di Jalan Peralatan, Tanjungpinang dan tanah dan bangunan eks kantor Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bintan yang merupakan aset Pemprov Kepri juga telah diserahkan resmi kepada Pemko Tanjungpinang untuk dipinjam pakaikan.

Kantor-kantor ini juga sudah digunakan serta ditempati resmi oleh BP2T Kota Tanjungpinang, Inspektorat, Dinas PU, Dinas Tata Kota dan Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang. Dati total sembilan aset milik Pemkab Bintan dan Pemprov Kepri tersebut tentu memiliki nilai ekonomis bagi Pemko Tanjungpinang. Selain menghemat miliaran rupiah uang negara yang selama ini diperuntukkan untuk menyewa kantor SKPD Pemko Tanjungpinang yang saat ini sudah tidak lagi. Hal itu menjadi catatan baik duet kepemimpinan Lis-Syahrul dan mendapat respon positif dikalangan tokoh, akademisi dan masyarakat.

Padahal hanya hitungan beberapa bulan saja kepala daerah kebanggaan masyarakat Bumi Segantang ini menjabat sebagai kepala daerah dan wakilnya tersebut.

Bupati Bintan, Ansar Ahmad mengatakan, bahwa pihaknya yakin bahwa seluruh aset yang diserahkan ke Pemko Tanjungpinang tersebut nantinya dapat rawat dengan baik dan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya. Penyerahan aset ini, lanjut Ansar adalah dalam bentuk pinjam pakai dan secara hukum dapat diserahkan sesuai dengan ketentuan berlaku.

"Kami juga bersama-sama sepakat ke depan akan menyatukan dua wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan menjadi kekuatan pengembangan ekonomi sosial kemasyarakatan di Provinsi Kepri," kata Ansar.

Untuk menyatukan hal tersebut, kata Ansar, Pemkab Bintan akan memperpendek jarak batas wilayah ke Kota

KANTOR perizinan kota Tanjungpinang

KANTOR Bapedda Tpi dan Kantor DPPKAD Tanjungpinang.

KANTOR Dinas KP2KE Tanjungpinang.

LIS Darmansyah dan Syahrul.

Rincian Daftar Aset Milik Pemerintah Provinsi Kepri/Kabupaten Bintan yang Dimanfaatkan dan Dipinjampakai oleh Pemko Tanjungpinang

KANTOR Dinas Kesehatan Tanjungpinang.

Tanjungpinang. Seperti pembangunan jalan lintas barat ke pusat kantor Pemerintahan Kabupaten Bintan di Bintan Buyu, membuka akses dengan menyatukan wilayah membangun jembatan MadongSei Nyirih, membuka peluang pariwisata dengan konsep city tour, dimana turis yang menginap di Bintan seperti Lagoi akan stay juga di Kota Tanjungpinang dan lainnya.

Walikota Tanjungpinang H Lis Darmansyah SH mengatakan, penyerahan pinjam pakai aset daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan proses dan ketentuan hukum yang berlaku secara bertahap. Dengan demikian, penyerahan tidak menganggu proses otonomi daerah.

Kata Lis, aset yang dipinjampakaikan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk kantor SKPD. Di antaranya Kantor Dinas PU akan dipakai untuk Kantor Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman dan eks kantor lainnya akan digunakan oleh Bappeda, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

"Sehingga dapat difungsikan

dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," imbuh Lis. Terkait dengan kerjasama pariwisata antara Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Bintan, kata Lis, rencana ke depan bila ada iven tahunan akan diseting supaya tamu asing atau domestik yang stay di Bintan juga bisa menginap di Kota Tanjungpinang.

Penyerahan pinjam pakai aset tersebut dihadiri oleh Sekdakab Bintan Lamidi, Kepala DPPKD Bintan Yandrisyah, Kabag Umum Pemkab Bintan Wahid, Asisten III Pemkab Bintan RM Akib dan dari Pemko Tanjungpinang dihadiri oleh sejumlah Kepala SKPD Bintan dan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tanjungpinang Darmanto melalui Kepala Bidang (Kabid) Aset Dinas DPPKAD Kota Tanjungpinang Tis Murni menerangkan bahwa mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, aset-aset itu dipinjampakaikan kepada Pemko Tanjungpinang selama dua tahun dan dapat diperpanjang. (adv/yan)

DINAS PU dan Kebersihan dan tata Kota Tanjungpinang.

1. Tanah dan Bangunan Eks DPRD Kabupaten Bintan, alamat Jalan Basuki Rahmat. Penggunaan saat ini ditempati oleh kantor Bappeda dan DPPKAD Kota Tanjungpinang.

2. Tanah dan Bangunan Eks Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, alamat di Jalan Pramuka. Penggunaan saat ini ditempati oleh kantor Disperindag dan UMKM Kota Tanjungpinang.

3. Tanah dan Bangunan eks Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan, alamay Jalan MT Haryono. Penggunaan saat ini di tempati oleh kantor Camat Bukit Bestari.

4. Tanah dan Bangunan Eks BKD Kabupaten Bintan, alamat Jalan Ahmad Yani. Penggunaan saat ini ditempati oleh kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Tanjungpinang.

5. Tanah dan Bangunan eks Badan Promosi dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bintan, alamat Jalan D.I Panjaitan. Penggunaan saat ini ditempati oleh kantorDinas Kesehatan Kota Tanjungpinang.

6. Tanah dan Bangunan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, alamat Jalan Ahmad Yani. Penggunaan saat ini ditempati oleh kantor BP2T Kota Tanjungpinang.

7. Tanah dan Bangunan Kantor Dinas kesehatan Kabupaten Bintan, alamat Jalan Ir Sutami. Penggunaan saat ini ditempati oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang.

8. Tanah dan Bangunan Dinas PU Kabupaten Bintan, alamat Jalan Peralatan. Penggunaan saat ini di tempati oleh Dinas PU dan Dinas Tata Kota Tanjungpinang.

9. Tanah dan Bangunan Eks kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan (aset Pemprov Kepri), alamat Jalan Riau.

Penggunaan saat ini di tempati oleh kantor Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang.

KANTOR Dinas BP3KA Kota Tanjungpinang.

KANTOR Disperindag kota Tanjungpinang.

CMYK

Editor: Eddy, Layouter: Mulia Aditya

CMYK

Jumat, 6 Desember 2013

17

Risalah Sidang Tak Kunjung Keluar Drs Sutarto Kepala SMA YKPP Tanjunguban

Setia Memegang Amanah LEBIH dari separuh hidup Sutarto dibaktikan untuk dunia pendidikan. Sejak usia belasan hingga kini berusia 47 tahun, ia telah mengajar. Menjadi guru adalah amanah dari Allah yang harus ditunaikan untuk membimbing generasi muda menjadi generasi harapan, generasi yang membanggakan, begitu prinsip yang ia pegang.

“Dengan menjadi guru, kita mencetak generasi muda menjadi pemimpin, menjadi orang terkemuka dan menjadi kebanggaan Setia Memegang Hal 18

Perkara Sengketa Lahan PT BMW - Warga Bintan BINTAN (HK) — Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Kepri Mulkansyah menyayangkan lambannya Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang mengeluarkan risalah sidang perkara sengketa lahan antara warga Bintan, Naing, dan PT Buana Mega Wisatama (BMW).

Rofik Liputan Bintan Padahal menurut Mulkansyah, ICW Kepri telah menyiapkan laporan atas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama proses persidangan dan membawanya ke Komisi Yudisial (KY),

Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Saya heran, mengapa risalah ini keluarnya lamban sekali. Ada apa ini? Kita su-

Risalah Sidang Hal 18

SUTANA/HK

TEPUNG TAWAR — Gubernur Kepri Muhammad Sani melakukan upacara tepung tawar kepada sejumlah wisudawan Stisipol Raja Haji, Kamis (5/12) di Tanjungpinang. Para wisudawan diminta untuk menjadi pengabdi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter.

Gubernur: Kepri Butuh yang Berkarakter Bank Sampah Tpi Pengabdi Wisuda Sarjana Stisipol Raja Haji Dapat Bantuan TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Sani menghadiri Sidang

Senat Terbuka Wisuda Sarjana XIII Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Tahun Aka-

TANJUNGPINANG (HK) — Bank Sampah Kota Tanjungpinang mendpat bantuan berupa timbangan analog, buku tabungan bank sampah, kantong sampah dan mesin Di Perpustakaan dan Arsip Daerah Tpi pemotong rumput dari Walikota TanjungTANJUNGPINANG (HK) pinang menggelar Pameran pinang Lis Darmansyah di Hotel Bintan — Kantor Perpustakaan dan dan Festival Buku yang akan Plaza (BP), Kamis (5/12).

Bank Sampah Hal 18 Arsip Daerah Kota Tanjung- berlangsung selama tiga hari

demik 2013/2014 di Hotel Bintan Beach Resort (BBR), Tanjungpinang, Kamis (5/12).

Selain memberikan ucaGubernur: Kepri Hal 18

Festival Buku Resmi Dibuka

RUDI YANDRI/HK

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan Bank Sampah Kota Tanjungpinang di Hotel Bintan Plaza (BP), Kamis (5/12).

Kamis hingga Sabtu (5-7/12).

Kegiatan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Suyatno ditandai dengan pemotongan pita di halaman Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tanjungpinang.

Dalam sambutannya, Suyatno mengharapkan Pameran dan Festival Buku yang digelar Pemerintahan Kota Tanjungpinang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama anakanak, pelajar dan orangtua yang ingin menambah wawasan dan cakrawala melalui membaca.

“Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat menjelajah dunia. Namun sayang minat baca di kalangan anak-anak didik kita dan masyarakat masih rendah. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan minat baca di kalangan pelajar dan masyarakat dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti pencanangan gerakan membaca, lomba menulis karya ilmiah, termasuk pameran dan festival buku ini,” ungkapnya.

Ia mengimbau kepada kepala sekolah, guru dan masyarakat untuk mengajak anak-anak didiknya agar mau mengunjungi perpustakaan dengan membaca buku yang telah disediakan sehingga dapat tercipta masyarakat Kota Tanjungpinang yang cerFestival Buku Hal 18

CMYK

Editor: Lily, Layouter: Mulia Aditya

Tanjungpinang

18

Jumat, 6 Desember 2013

Lagi, Daerah Aliran Sungai Ditimbun Air Tercemar, Banjir Mengancam TANJUNGPINANG (HK) — Satu lagi daerah aliran sungai (DAS) ditimbun oknum warga.

Kali ini lahan di Jalan Peralatan, KM 7, Tanjungpinang, Kamis (5/12) yang dtimbun hingga mengakibatkan air tercemar dan berpotensi menambah titik banjir baru di Tanjungpinang.

Zulfikar Liputan Tanjungpinang Aktifis lingkungan dari ALIM (Air Lingkungan Hidup dan Manusia) Provinsi Kepri Khaerjuli mengatakan, lahan yang ditimbun di lokasi itu merupakan daerah aliran sungai (DAS). Apabila penimbunan terus dilakukan, maka akan menyebabkan banjir.

“Lokasi itu merupakan tempat aliran air dari hulu ke hilir. Ditambah lagi di tempat tersebut ada palung. Jika terus ditimbun, maka aliran air akan tersendat. Sehingga bila musim hujan, air bisa meluber ke jalan,” ujarnya.

Khaerjuli mengungkapkan, selama ini pihaknya telah menyampaikan laporan secara lisan kepada instansi

terkait seperti BLH dan Satpol PP Tanjungpinang terkait penimbunan di lokasi tersebut.

“Kemarin pihak Satpol PP sudah turun ke lokasi dan berusaha untuk menghentikan.

Namun saya beranggapan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah masih lemah.

Sebab, setelah tidak diawasi oleh Satpol PP, oknum tersebut tetap saja melakkan penimbunan,” ungkapnya.

Ia mengharapkan Pemerintah Kota Tanjungpinang bersikap tegas terhadap oknum yang menimbun daerah aliran sungai di lokasi itu. Sebab menurutnya, aksi penimbunan itu bisa menimbulkan kerugian bagi orang banyak.

Berdasarkan telaah yang

dilakukan selama ini, kata dia, lokasi penimbunan di Jalan Peralatan merupakan satu kesatuan dengan tempat aliran sungai di Jalan Sidoarjo dan Jalan Cendrawasih.

“Selama bulan Desember hingga Februari, di daerah Sidoarjo dan Cendrawasih selalu terendam banjir akibat hujan dan air pasang.

Jika di lokasi penimbunan ini tidak segera dipulihkan, kita khawatir akan terjadi titik banjir baru di Tanjungpinang,” ujarnya.

Sementara seorang warga yang tidak ingin namanya ditulis mengatakan kepada Haluan Kepri bahwa aksi penimbunan di lokasi tersebut telah berlangsung sejak

setahun terakhir.

“Saya tidak tahu itu lahan milik siapa. Tapi hampir setiap hari ada saja yang menimbun. Coba Abang tanya langsung ke warung yang disana.

Soalnya bapak itu setiap hari ada di lokasi,” ujarnya sambil menunjuk sebuah warung di sekitar lokasi.

Namun, sang pemilik warung rupanya juga enggan memberi informasi terkait pemilik lahan itu. Ia bahkan mengusir wartawan koran ini dari lokasi.

“Kau ini macam tidak tahu undang-undang saja. Sudahlah tak perlu kau urus masalah lahan itu. Cari saja lahan yang lebih besar, ini kan cuma lahan kecil,” ujarnya.

Pantauan Haluan Kepri

SEBAGIAN orang pasti sudah mengetahui apa itu Feng Shui. Warga Tionghoa masih memakai Feng Shui sebagai pedoman untuk membangun rumah atau meletakkan perabot rumah.

Sejak dulu, warga Tionghoa memakai Feng Shui sebagai petunjuk. Seiring perkembangan zaman, banyak buku mengulas tentang Feng Shui untuk memudahkan masyarakat memulai dan menjalankan usaha.

Kata Feng Shui berasal dari kata Feng atau angin (arah0 dan Shui atau air (tempat). Jika dianalisa, maka kemungkinan besar ilmu ini sudah berkembang sebelum bangsa Tiongkok kuno mengenal kompas dimana penentuan kondisi suatu tempat pada

mulanya hanya melihat perpaduan unsur air dan angin.

David, warga keturunan Tionghoa di Kota Tanjungpinang mengatakan, selalu mendapat petunjuk dari Feng Shui. Feng Shui, menurutnya, bisa dikatakan sebagai petunjuk untuk keberuntungan dan juga menolak bala.

Begitu juga dengan Anita.

Sampai saat ini ia masih percaya petunjuk Feng Shui.

“Walaupun zaman sekarang sudah modern,” kata Anita, Senin (2/12).

Anita menceritakan, saat

Dari Halaman 17

Risalah Sidang dah menyiapkan draft untuk melaporkannya ke KY, MA, KPK, Komnas HAM,” kata Mulkansyah.

Sejak sidang putusan pada 31 Oktober lalu yang memenangkan pihak tergugat, PT BMW, pihak ICW Kepri dan kuasa hukum penggugat Herman SH, telah menunggu risalah sidang.

Mulkansyah mengatakan, risalah sidang tersebut akan dibawa sebagai lampiran untuk dilaporkan kepada empat lembaga tersebut terkait kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama proses persidangan.

Lebih dari dua pekan lalu, dirinya meminta (risalah) kepada Humas PN Tanjungpinang. Namun pihak humas mengatakan risalah belum keluar. “Kita heran, mengapa sampai saat ini belum keluar? Seolah-olah risalah ditahan-tahan, padahal warga sudah bayar biaya perkara Rp4 juta lebih. Warga pun sudah berkali-kali datang mempertanyakan, begitu juga dengan pengacara warga,” katanya saat itu.

Pihak ICW Kepri, kata Mulkansyah, telah menyiapkan lima orang untuk memberi kesaksian di Komisi Yudisial (KY) terkait laporan

tentang dugaan adanya suap di Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang muncul usai sidang putusan digelar. Ia merasa putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim tersebut aneh dan mencuatkan dugaan adanya konspirasi antara PT BMW dengan PN Tanjungpinang.

Sementara lima orang yang akan memberikan kesaksian di KY adalah mereka yang menerima dana kompensasi.

Mulkansyah mengatakan, ICW Kepri tengah meminta pernyataan tertulis dari kelima orang tersebut yang akan dilampirkan dalam berkas yang akan diberikan ke KY. Dalam perkara sengketa ini, menurut Mulkan, bukan hanya masalah ganti rugi yang belum dibayarkan pihak PT BMW kepada warga, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan PT BMW di lapangan.

“Pada saat masyarakat melakukan demo di lokasi waktu itu, mereka ditembaki.

Jadi ini bukan saja permasalahan ganti rugi tapi juga ada pelanggaran HAM. Nanti ini juga akan kita lampirkan dalam berkas kita,” katanya.

Sementara Herman SH, kuasa hukum warga bernama Naing istri almarhum Mus-

tafa Saleh, mengatakan, pihaknya juga tengah menunggu risalah putusan sidang. Menurutnya, putusan PN biasanya paling cepat dalam waktu 20 hari setelah perkara diputus pada 31 Oktober lalu.

Herman juga mengatakan, warga segera menyusun memori banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Riau di Pekanbaru. Pihaknya tengah mempelajari aturan-aturan dan hukum terkait kasus sengketa lahan yang dihadapi.

“Kami sudah membayar uang administrasi. Hari ini putusannya sudah siap. Besok saya ambil. Kita juga sedang mempelajari terkait hukum-hukum dan peraturan-peraturan terkait sengketa lahan warga dengan PT BMW guna kesiapan untuk mengajukan banding ke PT Riau di Pekan Baru,” kata Herman, Kamis (5/12).

Diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang memenangkan PT BMW (tergugat) pada sidang putusan, 31 Oktober lalu. Dalam amar putusan, majelis hakim menghukum penggugat, warga Bintan atas nama Naing istri almarhum Mustafa Saleh, dengan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.566.000.***

Dari Halaman 17

Gubernur: Kepri pan selamat, Gubernur juga meminta agar para wisudawan mengabdikan diri pada masyarakat. “Kepulauan Riau tidak hanya membutuhkan pengabdi yang cerdas dan intelek, tetapi juga pengabdi yang mau bekerja keras, bertanggungjawab dan berkarakter,” katanya.

Bagi Gubernur, membangun karakter generasi bangsa adalah hal terpenting yang dilakukan pemerintah. Untuk melakukannya, lanjutnya, ada

membeli rumah, petunjuk yang ia pakai ialah Feng Shui. Sebab, tata letak ruang dan pernak-pernik harus sesuai dengan pola kehidupan.

“Feng Shui selain memberikan banyak manfaat juga memberikan keindahan dalam susunan tata ruang.

Feng Shui merupakan kebudayaan tertua Tionghoa.

Tidak hanya warga Tionghoa saja yang percaya Feng Shui, tetapi masyarakat lain juga percaya akan petunjuk Feng Shui.

“Banyak sekali manfaatnya jika kita mengikuti Feng Shui untuk sesuatu. Tetapi semuanya terpulang kepada diri kita sendiri. Kalau percaya silakan, tidak percaya juga tidak apa-apa,” kata Anita. (cw77)

dua cara yang bisa ditempuh yakni dengan membangun karakter melalui bangku pendidikan formal dan non formal.

“Tamat Sarjana bukan berarti selesai masa belajar.

Belajar harus kita lakukan terus-menerus, tidak berhenti di bangku kuliah. Makanya saya selalu katakan, working, learning and good relationship.

Ilmu itu penting, tetapi membangun karakter diri lebih penting. Hal ini sering sekali saya katakan,” kata Sani.

Stisipol Raja Haji adalah salah satu perguruan tinggi yang setiap tahun melahirkan sarjana siap pakai. Kemarin, kampus ini mewisuda sebanyak 239 sarjana yang merupakan alumni XIII. Selain kepada wisudawan, Gubernur juga memberi apresiasi kepada pengurus akademik Stisipol Raja Haji karena telah membantu memperbaiki karakter generasi bangsa di Kepulauan Riau. (sut)

keruh karena tercemar oleh material yang ditimbun di lahan itu. ***

ZULFIKAR/HK

DAERAH aliran sungai di Jalan Peralatan, KM 7, Tanjungpinang yang ditimbun oknum warga tampak keruh dan kotor, Kamis (5/12).

Sidang di PN Tanjungpinang Lengang Ada Pemeriksaan dari PT Riau

Feng Shui dan Maknanya

di sekitar lokasi, air di daerah aliran sungai yang ditimbun tersebut berwarna

TANJUNGPINANG (HK) — Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang tampak lengang, sejumlah agenda sidang mandek, Kamis, (5/ 12). Sejumlah terdakwa, saksi serta keluarganya terlihat membludak di sel tahanan, ruang tunggu dan kantin pengadilan tersebut.

Laman Batamtoday memberitakan, kondisi tersebut terjadi lantaran PN Tanjungpinang kedatangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau dan Tim Pengawasan Internal yang melakukan pemeriksaan rutin dalam rangka pembinaan dan pengawasan di PN Tanjungpinang.

Ketua PN Tanjungpinang Prasetyo Ibnu Asmara SH, melalui Panitera Sekretaris Mulyono SH mengatakan, pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Wakil Ketua PT Riau bersama timnya itu adalah dalam rangka penga-

wasan dan pembinaan, pelaksanan kegiatan di akhir anggaran 2013.

Terkait keluhan warga atas tertundanya sejumlah sidang, Mulyono menyatakan, pihaknya tidak melakukan penghentian atau penundaan sidang dan dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, juga dikatakan agar Majelis Hakim, yang memiliki agenda dapat melakukan sidang.

"Dalam pertemuan tadi Wakil Ketua PT juga menyarankan bagi hakim yang akan sidang dapat melaksanakan Sidang," ujarnya.

Selain itu, Wakil Ketua PT Riau juga menyaranakan, agar PN Tanjungpinang menyediakan minuman mineral bagi tahanan atau terdakwa yang sedang berada di sel tahanan Pengadilan Negeri. Dan karena hal itu sangat manusiawi dalam waktu dekat ini

akan PN Tanjungpinang akan segera menyediakan air mineral di dalam sel.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Hismu Purwanto SH, MH mengatakan, pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka pengawasan dan pembinaan merupakan kegiatan internal rutin di lingkungan Mahkamah Agung.

NET

GEDUNG Pengadilan Negeri Tanjungpinang di Jalan Jendral Ahmad Yani 29, Tanjungpinang.

Dari Halaman 17

Festival Buku das dan berwawasan.

Sementara Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tanjungpinang Marzul Hendri menyatakan bahwa selain meningkatkan minat baca masyarakat dan mengunjungi perpustakaan juga memperkenalkan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Ia berharap, perpustakaan dapat dijadikan sebagai alternatif wisata keluarga yang edukatif.

“Kegiatan ini akan dilaksanakan selama tiga hari (57/12) dan diikuti oleh Badan Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Toko Buku, Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi, Taman Bacaan Masyarakat serta Perpustakaan Kelurahan,” tuturnya.

Usai membuka acara, Asisten I Bidang Pemerintahan Suyatno didampingi SKPD berkeliling ke stand-stand pameran buku. Acara juga dihadiri Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau, SKPD, Camat, Lurah, Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA serta peserta dan pengunjung pameran. (yan)

ASISTEN I Bidang Pemerintahan Suyatno menggunting pita saat membuka Festival dan Pameran Buku di halaman Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tanjungpinang, Kamis (5/12).

aknya. Juara satu sampai tiga pasti diraih sanggarnya.

Bahkan beberapa kali mewakili Kabupaten Bintan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

“Untuk tingkat Kabupaten Bintan, insya Allah kita sudah beberapa kali menggondol juara, baik juara satu maupun dua atau tiga,” ujarnya bangga.

Kepercayaan pemuda Bintan Utara kepadanya tak cukup pada dunia tari menari saja. Minggu lalu, puluhan pemuda mendaulatnya sebagai pembina dalam penyelenggaraan turnamen futsal yang dinamai Sang Nila Utama Open Turnamen dan diikuti oleh 32 tim.

“Mungkin karena dekatnya saya dengan pemuda,

RUDI YANDRI/HK

Dari Halaman 17

Setia Memegang kita semua,” kata Kepala Sekolah SMA Yayasan Keluarga Pegawai Pertamina (YKPP) Tanjunguban.

Sejak remaja, guru pecinta seni ini punya hobi menari.

Dan sejak belasan tahun lalu juga ia mendirikan Sanggar Tari Sang Nila Utama.

Prestasi membanggakan di tingkat Kabupaten Bintan sudah tak terhitung bany-

sehingga mereka mengajak saya menggelar turnamen futsal Sang Nila Utama Open Turnamen. Anak-anak muda kalau dengan saya bisa fair, terbuka dalam menyampaikan pendapat, sehingga mereka enjoy. Murid-murid saya di sekolah juga terbuka dalam berkomunikasi dengan saya,” terangnya. (rof)

Dari Halaman 17

Bank Sampah Bantuan diserahkan di sela-sela acara Pembinaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan kepada sejumlah perwakilan Bank Sampah Dahlia dari daerah Tanjung Unggat, Bank Sampah Bangun Kreasi dari Tanjungpinang Timur, Bank Sampah Cermai dari Sungaijang dan Bank Sampah Gurindam dari Seraya Air Raja.

Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka secara signifikan bertambah juga volume timbunan sampah. Perilaku dan gaya hidup modern dinilai sebagai berkontribusi besar dalam penambahan vol-

"Pengawasan Rutin dan biasa aja ditingkat internal, menyangkut administrasi kegiatan serta laporan keuangan," kata Hismu.

Jumlah tim pengawasan dan Pembina dari PT Riau sendiri, diturunkan sebanyak 7 orang, yang terdiri dari Hakim Tinggi, Panmud, serta bagian Administrasi dan Kepegawaian PT Riau. (btd)

ume sampah di Kota Tanjungpinang dari waktu ke waktu.

Melihat potensi masalah di kemudian hari, maka diperlukan upaya meminimalisir volume timbunan sampah dan pemanfaatannya melalui pembinaan kemampuan masyarakat dalam pengelolahan sampah. Tujuannya untuk meningkatkan sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan ini, peserta yang diutus adalah stakeholder dalam masyarakat yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah dalam bentuk kompos.

“Saya harapkan para peserta agar dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang diperoleh

dapat diimplementasikan dalam kehidupan seharihari. Masyarakat yang sehat dan peduli lingkungan dapat tercapai,” harap Lis. Pengelola sampah merupakan bagian dari pengelolaan sampah sebagaimana dalam UU No.18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah.

Untuk itu, pemerintah daerah melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) perlu melakukan pelatihan pemanfaatan sampah untuk menunjang pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan mendukung program Adipura di Kota Tanjungpinang.

“Tujuan acara ini adalah untuk melakukan pembinaan dan koordinasi dalam pen-

gelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang dan meningkatkan peran serta masyarakat pada skala rumah tangga serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara pengomposan sampah agar dapat diterapkan di lingkungan masing masing,” tutup Lis. Dalam acara tersebut, hadir Staf Ahli Pemko, Asisten, Kepala Inspektorat, Kepala Badan, Dinas, Direktur RSUD dan para pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinan, camat dan 80 peserta yang terdiri dari aparatur kelurahan dan kecamatan se-Kota Tanjungpinang termasuk PKK, LPM dan Dasawisma. (yan)

CMYK

Bintan

Jumat, 6 Desember 2013

19

Dewan Khawatir Masyarakat Anarkis Pada Penambang Ilegal BINTAN (HK) — Ketua Komisi I DPRD Bintan Manimpo Simamora mengkhawatirkan terjadinya tindakan anarkis oleh masyarakat kepada penambang bauksit ilegal di Pulau Koyang.

Rofik & Rico Liputan Bintan Pasalnya, penangkapan 2 tongkang bauksit oleh Tim Terpadu penertiban tambang bauksit ilegal di pulau Koyang, Rabu (4/12), dimana Ketua Tim Terpadu penertiban ilegal Ahmad Izhar sudah mengaku melaporkan melalui telepon selular kepada Polres Bintan dan Administrasi Pelabuhan (Adpel) Kijang. Namun polisi ditunggu hingga sore hari tak kunjung datang, hanya Adpel Kijang yang datang.

"Waktu kejadian Rabu (4/ 12), saya sedang reses di desa Mantang, saya mendengar warga sedang ramai membahas penangkapan tongkang bauksit diduga ilegal tersebut. Warga menyampaikan kalau polisi tidak mau bergerak, biar warga yang bergerak.

Maka saya khawatir, akan terjadi bentrokan horisontal antara warga dengan penambang ilegal yang disebabkan oleh tidak bergeraknya polisi dalam menegakkan hukum," kata Manimpo Simamora, di Bintan, Kamis (5/12).

Ia melanjutkan, kepada

siapa lagi pemerintah berharap, kalau bukan pada polisi. Karena kewenanga Satpol PP, juga DPRD Bintan tidak menjangkau proses hukum.

Apalagi penindakan hukum, yang wewenangnya hanya dipegang oleh kepolisian.

"Kalau bukan polisi kepada siapa lagi diminta bertindak. Kewenangan DPRD sebatas pengawasan, begitu juga dengan Satpol PP," terangnya.

Sedangkan Kepala Adpel Kijang Guritno, sewaktu dikonfirmasi tindakan Adpel terhadap dua tug boat dan dua tongkang bermuatan bauksit di pulau Koyang yang tidak mengantongi surat olah gerak kapal mengatakan, Adpel sudah memberikan surat peringatan kepada kedua tug boat dan dan kedua tongkang, selanjutnya melepas kembali.

"Adpel sudah memberikan surat peringatan karena kedua tug boat dan kedua tongkang tidak mengantongi surat olah gerak kapal," kata Guritno.

Kapolres Bintan AKBP Kristiaji dan Kasat Reskrim AKP Suhardi Heri sewaktu dikonfirmasi terkait tindak

lanjut atas tug boat dan tongkang bauksit ilegal tersebut tidak memberikan jawaban.

Diberitakan sebelumnya Tim Terpadu penertiban tambang bauksit ilegal menemukan 2 tongkang bauksit diduga ilegal, di pulau Koyang, Kecamatan Mantang, Bintan, Rabu (4/12).

Kedua tongkang tersebut adalah Marine Power 2308 dengan tug boatnya TB karyodhi 1 GT 88 Nomor 1417 GGA, dan tongkang Marine Power 2303 Nomor 830616 GT 2405 Nomor 134/A, dengan tug boat TB Pasifik 188.

Ketua Tim Terpadu penertiban tambang bauksit ilegal yang juga Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Ahmad Izhar mengatakan, ia bersama 20 anggota tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP dan pegawai Dinas Pertambangan sedang memantau kegiatan tambang legal PT Gunung Sion. Namun saat itu tim melihat dari jauh adanya kegiatan loading bauksit yang diduga ilegal hampir penuh satu tongkang di sekitar pulau Koyang. Tim segera mendekat dan melaporkan penemuan tersebut melalui telepon selular ke Polres Bintan.

"Awalnya kami melakukan pengawasan rutin ke PT Gunung Sion, perusahaan tambang bauksit yang mengantongi izin. Namun saat itu tim melihat dari jauh adanya kegiatan loading bauksit yang diduga ilegal hampir penuh satu tongkang di sekitar pulau Koyang. Tim segera

mendekat dan melaporkan penemuan tersebut melalui telepon selular ke Polres Bintan. Kita juga melaporkan ke Syahbandar," kata Ahmad Izhar.

Tim Terpadu lanjut Izhar, menunggu kedatangan polisi dari pagi hingga sore, namun polisi tidak kunjung datang.

"Dari pagi hingga sore, polisi ditunggu tidak datangdatang," lanjutnya.

Dijaga "Oknum Preman" Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bintan, melakukan patroli di beberapa pulau di kawasan Bintan Timur, Rabu (4/12).

Patroli ini dilakukan lantaran berawal dilihat aktifitas tambang bauksit di Pulau Siolong tepatnya dibelakang Pulau Koyang.

Saat mengunjungi Pulau Siolong, anggota Satpol PP kaget melihat dibelakang Pulau Koyang bersandar dua tongkang yang salah satunya telah terisi penuh. Saat mencoba menghampiri anggota Satpol PP ini disambut beberapa okbum preman, karena tidak menginginkan terjadi yang buruk pihak Satpol PP Bintan menghubungi pihak Syahbandar dan Polres Bintan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan, Ahmad Izhar mengatakan, berawal pihaknya melihat aktifitas tambang buksit di Pulau Siolong. “Pihak kami awalnya ingin turun melihat disekitaran Pulau Siolong untuk

memberhentikan adanya aktifitas ilegal mining. Ketika melewati sekitar pulau Koyang tim kami melihat ada tongkat sedang memuat bijih bauksit,” kata Ahmad Izhar.

Para pengusaha tak mendengarkan instruksi Bupati Bintan yang sudah memberhentikan seluruh aktifitas tambang bauksit. Namun, ternyata masih ada aktifitas ilegal mining sejumlah titik di kawasan Pulau Bintan ini.

Dilanjutkannya, Setelah berkoordinasi ke pihak Polres Bintan dan menunggu kehadiran mereka bermaksud untuk mengamankan hingga

beberapa jam tidak juga datang. “Setelah berkoordinasi, kami menunggu pihak Polres Bintan, tapi setelah ditunggu-tunggu mereka tak datang, dan tim kami langsung pulang,” jelasnya kembali.

Dikatakan Izhar, atas temuan ini dibeberapa titik di kawasan pulau Bintan akan dilaporkan dan dibahas kembali di internal Pemerintah Bintan. “Saya belum bisa menginformasikan dan menjawab banyak, setelah kita bahas di rapat internal Pemkab agar diketahui gimana tindakan selanjutkan,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Bintan Supriyono belum lama ini mengatakan bahwa tidak ada memberikan izin tambang di pulau Bintan saat ini. “Kita tidak akan memberi izin tambang bauksit lagi sejak ditertibkan Pemkab Bintan beberapa waktu lalu,” singkat Supirono.

Sementara itu, beberapa warga setempat juga sudah mendatangi Pulau Koyang tetapi tidak digubris. Warga juga sudah melaporkan ke pihak Polsek Bintan Timur, namun tidak ditanggapi. ***

PIMPIN GORO — Wabup Bintan Khazalik mencangkul, saat memimpin gotong royong peringati HUT Korpri, di kampung Gizi, Tembeling, Teluk Bintan, Kamis (5/12).

ROFIK/HALUAN KEPRI

CMYK

Editor:Eddy Supriatna , Layouter: Syahrial Anwar

Anambas

Jumat, 6 Desember 2013

20

Terkait Penggabungan Jamkesda dengan JKN

Dinkes Diminta Siapkan Payung Hukum TAREMPA (HK) — Dinas Kesehatan (Dinkes) Anambas diminta untuk menyiapkan payung hukum terkait penggabungan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Asfanel Liputan Anambas Langkah itu untuk melindungi Pemda Anambas dalam memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang selama ini telah diberikan.

“Masih ada waktu sebelum beroperasinya BPJS pada 1 Januari 2014 mendatang.

Jadi pak Said (Kepala Dinkes Anambas) tolong carikan solusi untuk hal ini. Tolong telaah lebih jauh mengenai payung hukum yang bisa melindungi Pemda Anambas dalam mengambil kebijakan untuk menyikapi rencana ini,” pinta Wakli Bupati Anambas, Abdul Haris saat menghadiri sosialisasi kegiatan BPJS kesehatan di Aula Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tarempa, Kamis (5/11).

Dijelaskan, selama ini masyarakat Anambas sudah sangat terbantu dengan adanya program Jamkesda yang diselenggarakan Pemda. Dari program tersebut, masyarakat bisa menerima layanan kesehatan gratis tanpa batasan strata sosial (miskin atau kaya), untuk semua jenis penyakit dan dengan perawatan di rumah sakit dengan fasilitas kelas II. Belum lagi jika harus terpaksa dirujuk karena tidak bisa ditangani di daerah, semua fasilitas akan ditang-

gung oleh Pemda Anambas.

Pasien akan diantar dengan 1 keluarga dan 1 pendamping dari tim medis ke rumah sakit terpercaya.

“Apakah semua fasilitas tersebut masih bisa dirasakan masyarakat kita jika nanti Jamkesda harus digabungkan dengan JKN ini? karena pasti ada perbedaan yang didapatkan. Misalnya dengan Jamkesda semua biaya transportasi ditanggung pemerintah.

Tapi dengan JKN kan belum tentu seperti itu,” ujar Haris.

Dengan begitu, Haris khawatir akan muncul paradigma masyarakat, bahwa layanan kesehatan di Anambas semakin berkurang. Padahal, selama ini Pemda Anambas selalu berusaha memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama dalam masalaha layanan kesehatan.

Haris berharap, kendati nantinya ada unifikasi Jamkesda dan JKN, Pemda tetap diizinkan mengakomodir beberapa sisi yang tidak bisa diakomodir oleh JKN kedepan. Pasalnya, Wabup tidak ingin ada indikasi layanan kesehatan di Anambas menurun akibat unifikasi tersebut.

“Itu yang perlu ditelaah lebih lanjut. Boleh tidak Pemda mengakomodir beberapa aspek yang tidak bisa dipenuhi oleh JKN. Misalnya kalau operasi patah kaki, JKN tidak menyediakan pen

ASFANEL

SOSIALISASI BPJS — Wabup Anambas, Abdul Haris menyampaikan sambutan saat sosialisasi kegiatan BPJS kesehatan di Aula Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tarempa, Kamis (5/11). Dalam kesempatan itu, Wabup meminta Dinas Kesehatan Anambas untuk menyiapkan payung hukum terkait penggabungan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)dengan jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (platinum) dan harus dibeli sendiri oleh pasien, itu bisa kita akomodir. Atau jika dirujuk keluar kota, pasien harus membiayai transportasinya sendiri, itu juga bisa kita akomodir,” tanya Haris.

Pada dasarnya, lanjut Haris, Pemda Anambas tidak keberatan dengan program unifikasi Jamkesda dan JKN ini.. Pasalnya jika ditinjau dari sisi keuangan daerah, perlu diakui rencana ini bisa

meringankan beban pengeluaran daerah setiap tahun.

Selain itu program ini juga sudah memenuhi kriteria pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam UU sistem jaminan sosial nasional, seperti ada portabilitas, yaitu peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

“Selama ini kan kita selalu melakukan MoU dengan sejumlah rumah sakit di be-

berapa daerah, terutama di tempat mahasiswa asal Anambas melakukan studi. Gunannya untuk mengakomodir program Jamkesda yang diikuti juga oleh mahasiswa kita. Tapi dengan adanya JKN ini, kita bisa berobat di seluruh Indonesia. jelas itu mengurangi beban anggaran daerah,” papar Haris.

Namun dalam tahapan transisi unifikasi Jamkesda dan JKN ini, Haris meme-

KPU Akan Gelar Debat Terbuka TAREMPA (HK) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Anambas akan menggelar debat terbuka terhadap seluruh partai politik peserta pemilihan umum (pemilu). Langkah ini sebagai salah satu cara untuk menguji kredibilitas para calon legislatif (caleg) yang akan megikuti pesta demokrasi pada 2014 mendatang “Rencananya memang kita akan gelar debat terbuka.

Mengenai mekanisme kita belum tentukan, yang jelas akan diikuti oleh seluruh parpol peserta pemilu,” ujar Ketua KPU Anambas, Syukrillah di Wisma Tarempa, Kamis (5/12).

Debat terbuka tersebut akan dilaksanakan bertepa-

tan dengan jadwal pelaksanaan kampanye parpol. Jadwal tersebut dipilih agar tidak melanggar peraturan KPU yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang.

Debat nantinya akan digelar diruang publik dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Anambas. Dengan demikian, seluruh parpol dapat memaparkan visi dan misi, serta menyampaikan pemikiran mereka mengenai sebuah pokok permasalahan yang menjadi tema debat.

Syukrillah berpendapat debat terbuka tersebut sangat penting dilakukan oleh para caleg untuk mengetahui kemampuan dan pemikiran mereka untuk perkembangan Anambas kedepannya.

“Kita laksanakan bertepatan dengan masa Kampanye. Soalnya dalam debat tersebut parpol bisa menyampaikan visi misi dan pokok pikirannya. Kita juga berikan sebuah bahan debat, themanya belum ditentukan namun meliputi masalah terkini di Anambas,” papar Syukrillah.

Nantinya debat terbuka akan dibagi di 3 daerah pemilihan (dapil)l. Yakni dapil 1 Siantan (Siantan, Siantan Selatan dan Siantan Timur), dapil 2 Jemaja (Jemaja dan Jemaja Timur) serta dapil 3 Palmatak (Palmatak dan Siantan Tengah). Masing-masing parpol dapat mengirimkan sejumlah caleg yang berasal dari masingmasing dapil untuk adu intelektual dan adu visi.

“Diselenggarakan di 3 da-

Syukrillah pil berbeda. Jadi caleg dari semua dapil bisa menunjukan visi dan misi mereka serta buah pikiran mereka kepada warga di masing-masing dapil. Tapi jadwal pastinya belum kita tentukan,” terang Syukrillah.

Dengan debat terbuka tersebut, Syukrillah berharap,

seluruh parpol dapat mempertontonkan kualitas dari caleg yang diusungnya. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih bijaksana memilih, siapa caleg yang dianggap paling layak untuk didudukan di kursi legislatif Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 5 tahun mendatang.

rintahkan Dinas Keseahtan Anambas untuk melakukan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat di 7 kecamatan.

Agar masyarakat tidak lagi kaget dengan perubahan-perubahan yang terjadi jika kedepan Jamkesda dan JKN sudah bergabung.

“Harus ada follow up dan sosialisasi lanjutan di masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita bertanyatanya, mengapa ada perbe-

daan antara Jamkesda dengan JKN. Berikan pemahaman yang baik kepada masyarkat,” imbaunya.

Seperti diketahui, saat ini, Askes gencar melakukan sosialisasi mengingat transformasi menjadi BPJS Kesehatan dimulai pada awal tahun depan. Dalam transformasi ini, bidang kesehatan mendapatkan tempat pertama untuk diterapkan oleh BPJS secara nasional.***

“Jadi masyarakat tidak seperti beli kucing dalam karung. Tapi mereka bisa mengenal dengan baik kualitas caleg yang akan bertarung di pemilu mendatang, sehingga bisa memberikan pilihan kepada pribadi yang tepat,” harap Syukrillah.

Namun rencana ini juga diharapkan mendapat dukungan dari DPRD Anambas.

Pasalnya penganggaran mengenai Debat terbuka ini masih dalam tahap pengajuan.

Jika Anggaran untuk debat ini disetujui, Syukrillah sangat mengapresiasi DPRD Anambas. Tapi jika tidak, maka debat yang seja-tinya memiliki nilai positif harus terpaksa ditinjau kembali.

“Semua tergantung DPRD kita. Karena kegiatan ini tidak lepas dari penganggaran.

Kita sudah buatkan anggaran, kita ajukan melalui SKPD

terkait dan akan dibahas di DPRD. Saya berharap ketika pembahasan mengenai kegiatan ini, KPU Anambas dilibatkan, sehingga bisa memberikan pengertian kepada DPRD mengenai pentingnya kegiatan ini,” imbuhnya.

Perlu diakui, kegiatan yang digagas oleh KPU Anambas ini memiliki nilai strategis dalam penentuan kursi legislatif kedepan. Dengan kegiatan ini, masyarakat akan bisa melihat kualitas setiap calon wakil rakyat yang akan bersai dalam Pemilu 2014. Sepertinya tidak ada alasan bagi DPRD Anambas untuk tidak menyetujui anggaran kegiatan tersebut. Jika memang tidak disetujui, maka akan muncul tanda tanya besar, apakah anggota DPRD yang sebagian besar maju untuk pemilu 2014 takut melakukan debat terbuka? (nel)

Penjualan Napoleon Turun Drastis Nelayan Berharap Kepmen Ditinjau Kembali

TAREMPA (HK) — Pasca penerapan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 37/Kepmen-KP/2013 tentang penetapan status perlindungan ikan napoleon, sejak 2 Juli 2013 silam berdampak kepada turunnya penjualan ikan napoleon hasil budidaya nelayan Anambas.

DOK

PASCA penerapan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 37/Kepmen-KP/2013 tentang penetapan status perlindungan ikan napoleon, sejak 2 Juli 2013 silam berdampak kepada turunnya penjualan ikan napoleon hasil budidaya nelayan Anambas. Tampak sejumlah nelayan Anambas memanen ikan napoleon, beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Defrian, saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.

Dalam Kepmen Kp No 37 tersebut diatur bahwa ikan napoleon hanya bisa dijual jika beratnya sudah mencapai 1 kilogram hingga 3 kilogram. Padahal, selama ini Hongkong, sebagai pasar tunggal penjualan napoleon Asalkan Anambas lebih mengutamakan ikan napoleon sekitar 7 ons hingga 8 ons.

“Menurut pedagang ikan asal Hongkong yang biasa mengambil ikan napoleon dalam jumlah be-

sar di Anambas, ikan yang layak konsumsi berkisar 7 ons hinggal 8 ons. Jika lebih dari itu mereka anggap sudah kurang. Jadi kalaupun mereka menerima ikan 1 kliogram sampai 3 kilogram, harganya sudah dipastikan jauh menurun,” ungkap Defrian.

Padahal, sekarang harga ikan napoleon sudah jauh turun. Dari semula berkisar Rp1,4 juta/kilogram, menjadi Rp700 ribu/kilogramnya. Itupun untuk ukuran yang sesuai dengan permintaan pasar di Hongkong. “Sekarang saja harga napoleon sudah turun sampai setengahnya. Itulah sebabnya nelayan mengeluh, karena sudah dipastikan harganya akan turun

lagi karena nelayan kita tidak bisa menjual napoleon sesuai dengan pesanan pasar,” papar Defrian.

Saat ditanya, apakah ada permintaan nelayan agar Kepmen Kp tersebut ditinjau kembali, Defrian tidak memberikan jawaban pasti.

Dirinya berkata, secara langsung memang nelayan tidak berkata demikian, namun secara tersirat nelayan sudah mengutarakan keberatan dengan peraturan baru tersebut.

“Mereka memang tidak meminta kebijakan tersebut ditinjau kembali, namun memang mereka menyampaikan bahwa kebijakan itu beresiko membuat nelayuan budidaya napoleon merugi. Tapi perlu diakui, kebijakan ini lebih ringan dsari desas desus yang sempat keluar, yang mengatakan napoleon tidak boleh diperdagangkan lagi akrena statusnya sebagai ikan langka,” imbuh Defrian. (nel) Ralat Berita PADA terbitan Kamis, 5 Desember 2013, terdapat berita dengan judul; Distanhut Siapkan Anggaran Rp14 Miliar. Seharusnya berita itu berjudul; Distanhut Siapkan Anggaran Rp1,6 Miliar. Demikian pemberitahuan sekaligus perbaikan ini kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya.

Editor: Didik, Layouter: Zikri

Karimun

Jumat, 6 Desember 2013

21

Cuaca Laut Karimun Ekstrim KARIMUN (HK) — Cuaca perairan Karimun akhir-akhir ini sangat ekstrim, bahkan ketinggian gelombang mencapai tiga meter.

Ilham Liputan Karimun Untuk menjaga keselamatan penumpang yang menggunakan jasa kapal ferry cepat, maka Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungbalai Karimun, Kamis (5/12) meminta perusahaan pelayaran mementingkan keselamatan penumpang.

Himbauan tersebut disampaikan Kepala KSOP Tanjungbalai Karimun, Capt Barlet Silalahi dengan memanggil seluruh perusahaan pelayaran, baik kapal ferry cepat maupun perusahaan kapal Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dalam kegiatan sosialisasi keselamatan pelayaran di lantai dua KSOP di kawasan Pelabuhan Karimun.

“Cuaca saat ini sangat ekstrim, untuk itu penting bagi saya memberitahukan dan mensosialisasikan kondisi ini kepada pihak perusahaan pelayaran untuk menjaga keselamatan penumpang termasuk keselamatan kru kapal dan bagi regulator sendiri. Karena tanggungjawabnya berada ditangan

KSOP,” kata Barlet.

Dikatakan, buruknya cuaca di Karimun akhir-akhir ini tidak menentu, bahkan cenderung berubah-ubah. Maka dari itu, dirinya meminta kepada nakhoda kapal dan pihak operator pelabuhan agar selalu mencermati kondisi cuaca yang disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karimun.

Menurut Barlet, keselamatan penumpang dan awak kapal beserta regulator itu sangat mahal dan diatas segala-galanya. Makanya, tak ada toleransi bagi perusahaan pelayaran untuk mengabaikan keselamatan manusia.

Untuk diperlukan kerjasama antara awak kapal dengan penumpang untuk sama-sama menjaga keselamatan dalam berlayar.

“Saya akan terus menekankan kepada pihak perusahaan, nakhoda dan seluruh awak kapal agar mengecek keadaan seluruh penumpang sebelum kapal diberangkatkan. Jika terjadi over kapasitas, maka nakhoda harus dengan tegas meminta kepada penumpang

yang baru naik untuk menaiki kapal berikutnya,” ungkap Barlet lagi.

Barlet berharap, dengan penekanan disiplin yang dilakukannya terhadap pihak pelayaran dalam menjaga keselamatan penumpang, maka ke depan KSOP Tanjungbalai Karimun akan menjadi percontohan bagi kantor syahbandar dan kantor administrator pelabuhan lain dalam menerapkan sistem yang ada sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Bukan hanya kepada perusahaan pelayaran, Barlet juga menghimbau kepada nelayan agar selalu memperhatikan kondisi cuaca di laut, apalagi saat ini perubahan musim barat ke musim utara sangat membahayakan bagi keselamatan dalam melaut.

Dirinya juga meminta kepada nelayan agar berkelompok saat turun ke laut.

Dengan cara berkelompok, maka apabila terjadi perubahan cuaca nelayan yang satu dengan lainnya bisa saling berkoordinasi.

“Jika terjadi cuaca buruk dan gelombang besar, maka segeralah mencari pulau terdekat untuk berlindung sampai cuaca benar-benar aman,” tutupnya. ***

Kejari Tetap Panggil Banggar DPRD KARIMUN (HK) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun tetap akan melakukan pemanggilan terhadap Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karimun terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pemilukada Karimun 20102011.

Sebelumnya, Banggar DPRD pernah satu kali diperiksa penyidik Kejari sebagai saksi atas tersangka Tiamah, namun akhirnya pemeriksaan dihentikan.

Kajari Tanjungbalai Karimun, Supratman Khalik kepada Haluan Kepri usai kegiatan serah terima operasional speedboat surveyor batas negara wilayah laut dari BNPP di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun, Kamis (5/12) mengatakan, pemanggilan terhadap Banggar tetap akan dilakukan disaat kasusnya ditingkatkan menjadi penyidikan.

“Pemanggilan terhadap Banggar kemarin kan masih sebagai saksi atas tersangka Tiamah, dan statusnya masih dalam tahap penyelidikan. Namun, jika statusnya sudah meningkat ke tahap penyidikan, maka tidak tertutup kemungkinan Banggar DPRD Karimun akan dipanggil kembali. Kita lihat perkembangannya nanti,” ujar Supratman.

Supratman juga menampik pemanggilan terhadap Banggar DPRD Karimun saat ini karena merupakan tahun politik. Menurutnya, kasus hukum dugaan korupsi dana hibah pemilukada Karimun tidak

akan pernah terkontaminasi dengan politik, karena tugas jaksa adalah penegakan hukum.

“Kalau saya melihat tidak ada hubungannya antara kasus hukum dengan tahun politik, ini hanya soal waktu saja. Yang jelas, kami akan tetap melakukan pemanggilan terhadap Banggar jika sudah sampai waktunya, artinya jika statusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” bebernya.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Sigit Santoso saat dijumpai di ruang kerjanya pernah menyebut tidak lagi akan melakukan pemanggilan terhadap Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pemilukada Karimun 2010-2011.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan penyidik di Kejari terhadap delapan orang anggota Banggar DPRD Karimun, penyidik tidak menemukan adanya keterlibatan mereka dalam kasus dugaan korupsi yang menelan kerugian negara sekitar Rp1,8 miliar tersebut.

“Kapasitas anggota Banggar DPRD Karimun itu kan diperiksa sebagai saksi atas tersangka Tiamah selaku Kasubbag TU di KPU Karimun, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dari hasil pemeriksaan, ternyata tidak ada unsur korupsi yang mereka (Banggar) lakukan dalam kasus tersebut,” kata Sigit.

Dikatakan, setelah hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan dugaan

korupsi yang dilakukan Banggar DPRD Karimun, maka pemeriksaan terhadap banggar tersebut tidak akan dilakukan lagi. “Kalau memang tidak unsur korupsinya, buat apa dipanggil lagi,” ungkap Sigit lagi.

Sebelumnya, delapan orang anggota termasuk pimpinan Badan Anggaran DPRD Karimun telah menjalani pemeriksaan di Kejari Karimun. Pemeriksaan berawal terhadap tiga orang anggota Banggar yakni, Rocky Marciano Bawole, Iwan Kusuma Darmaja dan Anwar Abu Bakar yang diperiksa pada Senin (7/10) lalu.

Dijelaskan Sigit, pemeriksaan terhadap ketiga anggota Banggar DPRD Karimun itu masih bersifat umum. Hal yang ditanyakan, di antaranya soal riwayat hidup, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota komisi di Dewan dan sebagai anggota Banggar. “Pertanyaan kami masih baru bersifat umum seperti riwayat dan tupoksi di komisi dan Banggar,” ungkapnya.

Dalam keterangan yang disampaikan Iwan, beber Sigit, ada 12 anggota Banggar DPRD Karimun yang membahas dana pilkada pada APBD-P 2010. Mereka adalah Raja Bakhtiar sebagai Ketua Banggar, Zamhur Abdul Kadir dan Rasno Wakil Banggar, Raja Kamarudin, Anwar Hasan, Raja Syariful Alamsyah, HM Asyura, Jhon Abrison, Anwar Abu Bakar, Syahril, Bhakti Lubis, Muhammad Taufiq selaku anggota. (ham)

Warga Harus Waspada Terhadap Diare dan DBD KARIMUN (HK) — Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) meski selalu diterapkan masyarakat Kabupaten Karimun namun harus tetap waspada. Pasalanya sebulan ini diperkirakan cuaca sangat buruk menyebabkan timbulnya gejala penyakit diare dan demam berdarah.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Sensissiana, sebagai rasa tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat. Ia menyerukan agar warga lebih berhati-hati dan tetap menegakkan PHBS itu.

Dengan demikian penyakit yang diduga disebabkan dengan cuaca buruk bisa ditanggulangi.

“Saya kira lebih bagus mencegah daripada mengobati, dan kami dari Dinas Kesehatan tetap menghimbau kepada masyarakat Tanjung Balai Karimun agar tetap melakukan dan memprioritaskan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), melihat kondisi cuaca memang yang dikhawatirkan bisa menimbulkan bintik-bintik penyakit, disebabkan hujan,” tutur Sensissiana.

Untuk pencegahan rutinitas, Sensissiana juga mengaku pihak mereka tidak pernah putus memberikan obat-obatan dan pencegahan jentik-jentik nyamuk diberbagai lokasi yang diangap sangat rawan menim-

bulkan penyakit. Selain dari kebetualannya memang musim hujan, namun sensissiana mengaku, hal ini sudah menjadi program rutinitas mereka dari Dinas Kesehatan sendiri.

“Untuk pencegahan memang sudah menjadi rutinitas kami dari Dinas Kesehatan, ya bukan hanya karena bulan ini memang kondisinya seperti ini, hujan terus yang dikhawatirkan akan menimbulkan bibit penyakit demam berdarah dan diare, namun kami tetap selalu memantau titik lokasi yang dianggap sangat rawan untuk menimbulkan bibit penyakit seperti jentik-jentik nyamuk,” tutur Sensissiana.(abk)

ILHAM/HALUAN KEPRI

TERIMA BANTUAN — Bupati Karimun, Nurdin Basirn menerima bantuan satu unit kapal cepat berupa speed boat dari BNPP, Kamis (5/11) di Gedung Nasional

Pemkab Dapat Bantuan Kapal Cepat dari BNPP KARIMUN (HK) — Pemerintah Kabupaten Karimun mendapatkan bantuan dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) berupa satu unit kapal cepat jenis speed boat, Kamis (5/12).

Bantuan diserahkan Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Kolonel Ir Rahman Ibrahim dan diterima langsung Bupati Karimun, Nurdin Basirun di Gedung Nasional berupa replika kapal yang dimaksud.

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Kolonel Ir Rahman Ibrahim dalam acara serah terima tersebut mengatakan, pengelolaan batas negara wilayah laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura dalam lingkup Kabupaten Karimun, menuntut adanya koordinasi integrasi dan sinkronisasi mulai dari kebijakan sampai dengan operasionalisasinya antar pemerintah pusat, Pemprov Kepri dan Pemda Karimun.

“Mengingat perairan kawasan perbatasan ini sangat rawan dengan berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan maritim, yang memanfaatkan jalur laut untuk transaksi negatif dan berpotensi merugikan perekonomian regional dan nasional serta mengancam stabilitas dan kedaulatan NKRI,” kata Rahman.

BNPP dan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) menurutnya, mempunyai tugas yang tidak mudah dalam mengelola

batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, karena terkait dengan kepentingan kementerian dan lembaga serta pemda yang telah banyak melakukan upaya pembangunan kawasan perbatasan sebelum lahirnya BNPP dan BPPD. Dikatakan Rahman, tata kelola dan koordinasi harus terus menerus dilakukan, khususnya dalam rangka harmonisasi dan aspek kebijakan serta operasional batas negara wilayah laut yang ditempuh melalui tiga agenda strategis, yakni pertama penyelesaian batas wilayah laut yang merupakan urusan kewenangan pusat atau absolut dalam proses penegasan batas-batas laut indonesia, yang belum disepakati dengan negara-negara tetangga. Kedua adalah optimalisasi pertahanan dan keamanan (hankam) dan penegakan hukum (gakum) wilayah maritim yang merupakan urusan dan kepentingan bersama. Guna menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah NKRI. Ketiga adalah penguatan kelembagaan yang merupakan urusan dan kepercayaan bersama untuk melahirkan model manageman integratif guna memperkuat dukungan teknis koordinatif dan stabilitatif antara BNPP dengan BPPD bersama SKPD terkait.

Sebagai informasi kata Rahman, sejak tahun 2011 sampai tahun 2012 telah dibantu speed boat dengan total sebanyak enam unit dan masing-masing yang diberkan untuk Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Rokan Hilir, Ma-

luku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya dan Timur Tengah Utara. Selanjutnya dalam tahun 2013 dua unit speed boat juga telah diserahkan untuk Kabupaten Karimun dan satu unit untuk Kabupaten Sangiya di Sulawesi Utara.

“Sedangkan untuk tahun 2014 di alokasikan satu unit untuk Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dan memang setiap tahunnya akan direncanakan lanjutan pembangunan speed boat untuk Kabupaten lainnya yang memiliki batas laut yang masuk dalam lokasi prioritas yang telah diberlakukan oleh BNPP,” katanya.

Kebijakan pembangunan elemen sprin yang lainnya adalah sebagai urusan dan tanggungjawab bersama akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan peran serta kementerian lembaga dan pemerintah daerah terkait dengan fokus PTKP yang hanya dihuni oleh unsur pengamanan navigasi. Pembangunan sprin yang dimaksud sangat lah penting dan strategis guna mewujudkan rasa kebangsaan untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah maritim sebagai cermin keberdayaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar dan eksistensinya diakui oleh dunia internasional. Sehingga sepatutnya didukung secara optimal.

Rahman berharap, dengan telah diserahkannya speed boat untuk Kabupaten Karimun melalui alokasi APBN, maka hendaknya agar dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan-

nya dan tidak kalah penting adalah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaannya yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Karimun melalui BPPD. Sementara itu, Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan, oleh karna aktifitas dan pembinaan atau pengawasan dari instansi terkait di Pemkab Karimun selalu dalam kondisia aman dan terkendali.

Tentunya bekerjasama dengan instansi lain seperti Kodim dan lainnya.

“Memang kapal ini kita sangat membutuhkan, apa lagi pentingnya mengawasi hilir mudiknya baik orang maupun barang perlu dipantau di daerah perbatasan.

Mungkin perbatasan fisik yang perlu dilakukan adalah kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur. Kadangkadang wilayah ini bisa hilang karena kesejahteraan masyarakat. Perbedaan wilayah negara tetangga dengan kita ibarat siang dan malam. Walaupun demikian kita tidak ingin meski sejengkal wilayah NKRI tak boleh hilang dari ibu pertiwi,” kata Nurdin.

Usai mengikuti acara serah terima kapal cepat tersebut, Bupati Nurdin Basirun mengajak Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Kolonel Ir Rahman Ibrahim mengunjungi pulau perbatasan negara yakni Pulau Karimun Anak dan melihat dari dekat lalu lalang kapal-kapal berukuran besar di perairan internasional yang tampak dari pulau perbatasan itu.(gan)

Polsek Kundur Amankan Kayu Selundupan KUNDUR (HK) — Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Kundur mengamankan enam ton kayu illegal jenis meranti dan bakau yang tak bertuan, tepatnya di Pantai Lubuk Desa Lubuk Kecamatan Kundur, Kamis (5/12) dan langsung diamankan ke Mapolsek Kundur.

Enam ton kayu meranti dan bakau tersebut awalnya ditemukan masyarakat setempat di sekitar Pantai Lubuk dalam kondisi berserakan di pinggir pantai. Warga yang menemukan langsung melaporkan kepada Polsek Kundur.

“Kayu tersebut ditemu-

kan warga Desa Lubuk di sekitar objek wisata Pantai Lubuk. Diduga berasal dari daerah Penyalai Kabupaten Pelalawan-Riau,” kata Kapolsek Kundur, AKP Reonald TS Simanjuntak, Kamis (5/12).

Namun menurut Reonald, pihaknya belum mengetahui siapa pemilik kayu tersebut, karena saat pertama ditemukan tidak satu pun orang yang tahu siapa pemiliknya.

“Kami masih menyelidiki pemilik kayu tersebut sekaligus asal usul kayu. Kita juga masih menyelidiki apakah kayu tersebut kayu ilegal atau bukan,” ujarnya.

Diketahui, perairan Pulau Kundur yang diantaranya terdapat perairan Sengko, Pantai Gading, Pantai Lubuk, Pantai Sawang dan Pantai Timun merupakan wilayah perbatasan langsung dengan Kabupaten Pelalawan-Riau tepatnya Pulau Penyalai dengan jarak tempuh hanya berkisar dua hingga tiga jam lamanya menggunakan kapal motor atau kapal jaring nelayan. Dekatnya jarak tempuh tersebut menjadikan ladang empuk bagi para penyelundup baik jenis kayu, sembako, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lainnya.

Kondisi ini sebagai mana temuan dari Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) menggagalkan aksi penyelundupan BBM jenis minyak tanah sebanyak 32 jerigen pada 25 Februari lalu, tepatnya di sekitar pinggir laut Sengko Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur. Dimana BBM tersebut rencananya bakal diselundupkan ke Danai-Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau oleh seorang pelaku berinisial BU, warga Tanjung Sari Kecamatan Kundur. Kasus tersebut pun berhasil ditangani Polsek Kundur.(gan) Editor: Niko, Layouter: Syahril

CMYK

Jumat, 6 Desember 2013

Robben Menepi Enam Pekan

22 Robben

KEKHAWATIRAN Bayern Munich akan kondisi Arjen Robben menjadi kenyataan. Cedera yang didapatkan Robben rupanya cukup serius sehingga ia harus absen setidaknya enam pekan.

Robben menderita luka sobek di lututnya usai berbenturan dengan kiper Augusburg Marvin Hiz dalam kemenangan Bayern 2-0 di laga Piala Jerman, Kamis (5/12) dinihari WIB. Dengan demikian, Robben baru akan kembali pada Januari mendatang.

Ini artinya, Bayern tidak akan dapat diperkuat oleh pemain pilarnya itu saat menghadapi Manchester City di laga grup terakhir Liga Champions tengah pekan depan sekaligus Piala Dunia Antarklub 2013 yang diselenggarakan 11-21 Desember di Maroko.(bbc)

127 Pelajar Ikuti Kejurda Atletika BATAM (HK) — Sebanyak 127 atlet pelajar mengikuti kejuaraan daerah (Kejurda) atletika pelajar Se-Provinsi Kepri digelar di lapangan Temenggung Abdul Jamal Batam, Kamis (5/12).

Tangku Bayu Liputan Batam Selain untuk menyaring atlet berprestasi, kejuaraan ini juga sebagai ujicoba para atlet pelajar di Kepri guna menghadapi pekan olahraga daerah (Porda) ke-5 di Kabupaten Bintan.

“Ini bertujuan untuk mencari bibit dan ajang penyaluran atlet. Selain itu, ini juga merupakan uji coba atletika Porda kelima di Kabupaten Bintan,” ujar ketua panita Kejurda Atletika, Bambang Suastiyo saat menyampaikan laporan panitia.

Kejurda berlangsung selama 4 hari yang mempertandingkan nomor lari 100 meter, 200 meter, 800 meter, 1.500 meter, 5.000 meter, 4x100 meter. Selain itu juga nomor lompat jauh, lompat tinggi, lempar cakram, tolak peluru dan lempar lembing.

“Semua cabang perlombaan akan diikuti oleh putra dan putri, “ tuturnya.

Dalam hal ini, lanjut Bambang, panitia akan memberikan uang pembinaan kepada atlet yang juara. Untuk juara I akan mendapatkan uang tunai Rp700 ribu, juara II uang tunai Rp500 ribu dan juara III akan mendapatkan uang Rp250 ribu.

“Semua peserta berasal dari 6 kabupaten/kota seProvinsi Kepri kecuali Kabupaten Anambas yang tidak ikut, “ungkapnya.

Sementara itu, ketua Koni Provinsi Kepri Nur Syafriadi mengatakan, kegiatan ini merupakan uji coba kemampuan yang dimiliki oleh para pelajar. Hal tersebut, merupakan untuk mengukur kemampuan agar bisa menghadpi iven yang lebih besar lagi.

“Iven ini sangat bagus bagi anak-anak pelajar, karena

bisa untuk mengukur kemampuannya, agar bisa mengikuti iven lebih besar lagi seperti Porda dan PON, “ katanya.

Kejurda ini, lanjut Nur, juga untuk mempersiapkan para atletika yang akan menghadapi Porda ke 5 tahun 2014 mendatang. Selain itu juga, mempersiapkan atlet untuk pekan olahraga wilayah (Porwil) Sumatera yang akan diselenggarakan di Provinsi Bangka Belitung.

“Nantinya para pesertanya ialah usia masuk kelompok dipertandingkan, semuanya sesuai dengan kelompok umurnya. Puncaknya PON di Jawa Barat. Dan kami akan mengandalkan para atletika seperti pelari dan lompat tinggi,” ucapnya.

Diakui Nur, saat ini, sarana dan prasarana di Provinsi Kepri belum sepenuhnya memadai. Seharusnya untuk menciptakan atlet yang berprestasi harus memiliki lapangan yang sintensis.

“Kita akan rencanakan tahun 2015 mendatang akan dibangun stadium di Pulau Dompak. Disana akan kita

SEJARAH BARU — Klub Everton mencetak sejarah baru di pentas Premier League menyusul kemenangan tipis 1-0 atas Manchester United, Kamis (5/12) dinihari WIB. Ini adalah kali pertama The Toffees meraih poin penuh di Old Trafford sejak 21 tahun silam. Tampak pemain Everton, Bryan Oviedo (atas) melakukan selebrasi usai mencetak gol semata wayang bagi timnya.

NET

buat perkampungan atlet.

Nantinya, kita bisa gunakan secara optimal dan tunjukan prestasi terbaik buat Pro-

vinsi Kepri,” paparnya.

Nur menambahkan, bagi atletika yang berprestasi dan memecahkan rekor di Kejur-

da tahun 2013 ini, ia secara pribadi akan memberikan bonus sebesar Rp1 juta.

“Bagi atlet yang meme-

Kepri Gagal Raih Medali Pornas Korpri di Manado TANJUNGPINANG (HK) — Tim Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) gagal meraih medali dalam pekan olah raga nasional (Pornas) Korpri yang di gelar di Manado belum lama ini.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Kepri, Riono di Tanjungpinang mengatakan, walau tidak meraih satu medali dalam ajang ini, namun ada bebe-

CMYK

rapa hal penting yang diperoleh atlet saat mengikuti Pornas 2013 ini.

“Meski gagal meraih medali, atlet yang mewakili Kepri diharapkan tidak berkecil hati. Ajang sekali dua tahun itu harus dijadikan cambuk bagi atlet untuk kedepannya. Sehingga nantinya atlet bisa meningkatkan prestasinya. Diharapkan, di ajang berikutnya, Kepri su-

dah bisa meraih medali,” ujar Riono kepada sejumlah media, kemarin.

Ia juga menegaskan, atlet yang turun di Pornas Korpri 2013 di Manado, memang murni PNS Kepri yang telah disaring terlebih dahulu dari 7 kabupaten/kota. Namun dalam segi pengalaman dan jam bertanding, atlet kepri masih kalah dibandingkan dengan atlet provinsi lainnya di Indonesia.

“Dari pengalaman ini ke-

cahkan rekor, saya akan memberikan bonus sebesar Rp1 juta kepada atlet tersebut,” janjinya.***

depannya atlet Kepri bisa mengenal atlet dari provinsi lain, baik dari segi teknik permainan dan dapat dilihat dan dipelajari untuk kedepannya. Kemudian dicari kelemahan mereka. Dengan demikian, akan memudahkan atlet Kepri dalam menyusun strategi kedepannya,” harap Riono.

Apalagi sejumlah provinsi seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah diperkuat atlet nasional. Hal itu tentu menyulitkan atlet Kepri untuk bersaing dengan mereka.

“Sehingga wajar saja provinsi kepri tersisih. Namun kita juga merasa bangga dengan atlet takraw dan tenis yang lolos dalam babak seleksi, dan masuk kebabak berikutnya. Namun karena menghadapi atlit nasional maka kita kalah. Selain itu sejak awal Kepri tidak menargetkan bakal juara. Sebab, provinsi lain yang dihadapi memiliki segudang atlet berkelas di tingkat nasional,” ungkapnya.

Ia menambahkan, provinsi lain sengaja merekrut atlet berprestasi menjadi PNS di lingkungan kerja mereka.

Oleh karena itu provinsi lain lebih unggul dan kuat. Kepri mengirim atlet yang ke Pornas terdiri dari kabupaten/ kota se-kepri ditambah PNS dari Pemprov Kepri.

“Mereka murni PNS. Bukan atlet yang direkrut menjadi PNS. Ini dua hal yang berbeda baik dari segi prestasi dan pembinaan.

PNS di Kepri bukan dibina sebagai atlet, melainkan sebagai pegawai yang melayani masyarakat,” imbuh Riono.

Sementara itu Ketua tim sekaligus pembina, Said Agil berharap tim Korpri Kepri dapat menimba pengalaman guna meraih prestasi di masa yang akan datang.(sut)

Editor: Didik, Layouter: M Fahrullazi

Iklan

Jumat, 6 Desember 2013

23

CMYK

Jumat, 6 Desember 2013

24

WENI Lis Darmansyah dan Juariah Syahrul, serta rombongan Jambore Kader PKK Tingkat Nasional.

Kader PKK Tingkat Nasional Tahun 2013

Tim Penggerak PPK Kota Tanjungpinang Ikuti Jambore JAKARTA (HK)—Untuk memberikan semangat kepada peserta Jambore Kader PKK Tingkat Nasional Tahun 2013, Ketua TP PKK Kota Tanjungpinang Weni Lis Darmansyah dan Wakil Ketua I TP PKK Kota Tanjungpinang Juariah Syahrul bersama pengurus lainnya menghadiri acara Jambore Kader PKK Tingkat Nasional yang digelar mulai tanggal 6 hingga 9 Oktober 2013 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Jambore Kader PKK Tingkat Nasional Tahun 2013 itu, dibuka

secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang ditandai dengan pelepasan burung merpati ke udara. Kegiatan jambore tersebut diikuti 1400 kader dari seluruh Provinsi se-Indonesia. Tim Penggerak PKK Kota Tanjungpinang sendiri mengirimkan 26 kader PKK dan 3 orang protokol untuk mendampingi kegiatan jambore tersebut.

Cabang-cabang yang diperlombakan pada Jambore Kader PKK Tingkat Nasional Tahun 2013 antara lain Lomba Parade

Defile, Lomba Pameran kegiatan UP2K PKK, Lomba Pameran dan Lomba kegiatan PKK termasuk foto kegiatan, atraksi kesenian daerah, Lomba pidato 10 program pokok PKK bagi ketua TP PKK desa/kelurahan, Lomba Desain baju, Lomba penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) dan Lomba Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).

Pada Jambore itu, atas nama Provinsi Kepri, Kader PKK Kota Tanjungpi-

WENI Lis Darmansyah dan Juariah Syahrul, serta rombongan Jambore Kader PKK Tingkat Nasional.

LOMBA pembuatan menara dari bahan kertas koran oleh peserta Jambore Kader PKK Tingkat Nasional Tahun 2013.

Foto : PKK Narasi : Rusmadi

Jambore Kader PKK Tingkat Nasional Tahun 2013.

KETUA TP PKK Kota Tanjungpinang Weni Lis Darmansyah.

KETUA TP PKK Kota Tanjungpinang Weni Lis Darmansyah.

KONTINGEN Kepri menerima penghargaa pada acara Jambore Kader PKK Tingkat Nasional.

KETUA TP PKK Kota Tanjungpinang Weni Lis Darmansyah dan rombongan Jambore Kader PKK Tingkat Nasional.

PERTUNJUKKAN tari pada acara Pembukaan Jambore Kader PKK Tingkat Nasional Tahun 2013.

nang berhasil meriah Juara harapan I Lomba foto kegiatan PKK, Juara harapan III Lomba pentas seni, Juara I Lomba Posyandu TAT katagori, Juara III Lomba Posyandu TAT katagori penyelenggara posyandu untuk kota Tanjungpinang.

KONTINGEN Provinsi Kepri mengikuti pawai pada acara pembukaan Jambore Kader PKK Tingkat Nasional Tahun 2013.

WENI Lis Darmansyah dan Juariah Syahrul, Ketua PKK Kepri Aisyah Sani, beserta rombongan Jambore Kader PKK Tingkat Nasional.

TIM PKK Kepri menerima penghargaan, pada acara penutupan Jambore Kader PKK Tingkat Nasional Tahun 2013.

CMYK

Editor: Eddy Supriatna, Layouter: Novrizal