Haluankepri 09okt13

CMYK

KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Website: www.haluanmedia.com

Rabu, 9 Oktober 2013 3 Dzulhijjah 1434 H TERBIT 24 HALAMAN, NO 9/10 TAHUN KE 12

Website: www.haluankepri.com

HARGA ECERAN Rp2.000,- HARGA LANGGANAN Rp52.500,- UNTUK LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM

DBN Siapkan Data Pelanggaran PLN Batam Desak DPRD Batam Lakukan RDP Lanjutan BATAM (HK) — Dugaan pelanggaran standar pelayanan kelistrikan dan pengabaian hak-hak konsumen oleh PT Pelayanan Listrik Nasional

(PLN) Kota Batam, terus meruncing. Terlebih setelah LSM Duta Bangsa Nusantara (DBN) Provinsi Kepri memaparkan bahwa mereka me-

miliki data seluruh pelanggaran dari perusahaan itu.

"Kami sedang siapkan seluruh data pelanggarannya, kita tidak main-main dalam kasus ini," ujar Fransiscus DBN Siapkan Hal 7

Demokrat Bisa Salip Golkar 45 Anggota DPRD Kepri versi Haluan Kepri BATAM (HK) — Pamor Partai Demokrat (PD) diprediksi kembali bersinar pasca redup oleh kasus-kasus korupsi yang membelit kader partai berlambang bintang

mercy tersebut. Kini, partai besutan SBY ini, mengancam dominasi Partai Golkar yang sempat teratas pada kajian Haluan Kepri bulan lalu, dalam program "Jika

Pemilu Legislatif Hari Ini".

Dalam kajian tim Haluan Kepri, kedua partai ini berpeluang merengkuh delapan kursi. Kekuatan partai ini pun berimbang di setiap daerah pemilihan di Kepri.

Demokrat Bisa Hal 7

Garuda Hajar Laos 4-0 JAKARTA (HK) — Timnas U-19 Indonesia tak mau kalah dengan Korea Selatan. Evan Dimas Cs juga memenangi laga pertamanya di Kualifikasi Piala AFC U-19 Grup G, dengan kemenangan telak, empat gol tanpa balas atas Laos, Selasa (8/ 10) malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Kasus Dana Hibah Pilkada

Pimpinan DPRD Karimun Diperiksa KARIMUN (HK) — Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun, Selasa (8/1) memanggil unsur pimpinan DPRD Kabupaten Karimun, yakni Ketua DPRD Raja Bakhtiar beserta dua wakilnya, Zamhur Abdul Kadir dan Rasno. Pemanggilan mereka masih terkait pengucuran dana hibah pilkada Karimun kepada KPU Karimun tahun 2010-2011 lalu.

Ketiga unsur pimpinan Dewan itu datang ke Gedung Kejari Karimun, setelah rapat paripurna sekitatar pukul 15.00 WIB. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjungbalai Karimun

Evan Dimas

Secara mengejutkan, Laos mencuri serangan pertama di menit-menit awal. Tapi tendangan spekulasi Somsanith masih melayang tak mengarah ke sasaran gawang pada menit ketiga.

Begitu pun percobaan balasan dari Evan Dimas yang hanya melenceng dari sisi kanan gawang di menit keenam.

Tapi kebuntuan akhirnya mampu dipecahkan Garuda Muda di menit ke10. Muchlis Hadi Ning Syaifulloh membuka gol untuk tuan rumah setelah me-

Pimpinan DPRD Hal 7

Jangan Ragu "JANGAN pernah ragu dengan potensi yang ada dalam diri anda. Cobalah lihat kupu-kupu, seandainya saja ia memiliki keraguan-keraguan, maka ia akan hidup dan mati sebagai seekor ulat bulu yang hanya bisa merangkak." (Larispique Philidor)

neruskan crossing tendangan bebas Evan Dimas dengan tandukannya. Stand, Indonesia 1, Laos 0.

Lima menit berselang, Laos punya peluang emas untuk membalas gol Muchlis dari sepakan keras Armisay yang membentur tiang gawang. Bola muntah sempat disambut lagi oleh Kongmathilath, tapi masih bisa dihalau bek Indonesia.

Tim tamu belum lelah mencari gol penyama kedudukan. Di menit ke-38, gawang Ravi Murdianto terancam lagi oleh sundulan Armisay. Hingga jeda, tim asuGaruda Hajar Hal 7

Perppu MK Rianty Cartwright

Tunggu Anak JAKARTA (HK) — Pernikahan Rianty Cartwright dengan Cas Alfonso Nainggolan belum juga dikarunai anak. Namun Rianty masih santai kendati belum mendapatkan keturunan.

Meski begitu perempuan berdarah Indonesia-Inggris itu berharap bisa segera mendapatkan anak.

"Kita sangat-sangat menikmati (pernikahan).

Semoga bisa dapet momongan. Menikmati banget lah," ungkapnya ditemui di acara 'Most Timeless Beauty 2013' oleh salah satu perusahaan

Bernuansa Politis JAKARTA (HK) — Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai upaya penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai bernuansa politis. Perppu dinilai bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu menjelang Pemilu 2014.

"Perppu ini memang bernuansa politik, bisa saja kepentingan itu menelusup di sana," ujar Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari di Jakarta, Selasa (8/10).

Politisi Partai Golkar ini memaparkan kejanggalan terjadi mengenai alasan Presiden mengeluarkan perppu. Perppu biasanya dikeluarkan Presiden dalam situasi genting dan memaksa. Tidak hanya dalam masa perang, tetapi juga bisa diartikan ke dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum.

Namun, untuk kondisi kali ini, Hajriyanto menilai belum terjadi situasi genting karena MK masih bisa

Tunggu Anak Hal 7

Perppu MK Hal 4

Kompak Tak Mau Bayar UWTO Warga Nusa Batam Demo ke BP Batam

BATAM (HK) — Puluhan warga Perumahan Graha Nusa Batam, Batuaji, Kota Batam melakukan aksi damai di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, DPRD Kota Batam dan Bank Mandiri di Nagoya, Selasa (8/10). Tuntutan mereka, yakni agar BP Batam meniadakan Uang Wajib Tanah Otorita (UWTO). Jika pungutan itu tetap diberlakukan, maka warga kompak tak mau membayarnya.

Kompak Tak Hal 4

WARGA Perumahan Graha Nusa Batam demo di salah satu Kantor Cabang Bank Mandiri di Nagoya, Batam, Selasa (8/10).

HALUAN KEPRI SATU-SATUNYA KORAN BACAAN MASYARAKAT KEPRI CMYK

Editor: Andi, Layouter: Ricoh Polda, Grafis: Dimas

Ekonomi TATAKELOLA kelautan, kedaulatan yurisdiksi batasan territorial laut, penerapan hukum internasional dan pengakuan akan tapal-batas ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif ) merupakan satu kesatuan yang pemahaman dalam suatu Negara kepulauan (archipelagic state). Tentunya pemahaman ini berkaitan pula dengan cukup banyak terminology pengaturan hukum (oceanic regime) yang mengatur sisi kelautan dalam batas kontinen dan territorial suatu Negara. Kita mengenal misalnya dalam Konferensi Hukum Laut istilah “Territorial Sea” (http://www. thefreedictionary.com/territorial+sea), misalnya cakupan batasan bagi kedaulatan atas laut dan udara suatu Negara Pantai (Coastal States) ditarik keluar dengan batasan 12 NM (nautical miles), meskipun didalamnya

Rabu, 9 Oktober 2013

Zona Ekonomi Ekslusif dan Tatakelola Kelautan terdapat hak-pelayaran damai (the right of innocent passage of vessels) termasuk hak untuk jalur singgah (transit passage in) khususnya melalui selat internasional (international straits). Hal yang menarik apabila cakupan bentangan batasan laut territorial bersifat cluster dan menyebar dalam gugusan pulau homogen dekat-jauh dan hetergogen dekat-jauh seperti di ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif di Kepulauan Riau dikawasan NAL (Natuna-AnambasLingga) membentang di laut China Selatan. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dengan total pulau : 17.499 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km2, serta panjang garis pantai

DR H Syamsul Bahrum (PhD) syamsulbahrum007@gmail.com yang mencapai 81.900 km.

Dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut. Ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut. Perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara diantaranya “Malaysia, Singapura, Filipina, India, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini“. Sedangkan untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan garis perbatasan darat

secara keseluruhan adalah 2914,1 km.

Tentunya ZEE yang memiliki potensi ekonomi sangat stratejik di Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI yang telah mendapat pengakuan internasional melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS-United Nations Convention on the Laws of the Sea) pada tahun 1982, yang hingga kini telah diratifikasi oleh 140 negara, negara-negara kepu-

lauan (Archipelagic States) memperoleh hak mengelola ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif ) seluas 200 mil laut diluar wilayahnya dan di Indonesia dilegitimasi secara formal dengan disyahkan UU-No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Laws of the Sea) atau Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut). Perlu dicatat bahwa Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama seratus delapan belas penandatangan lain di Montego Bay, Ja-

2

maica pada tanggal 10 Desember 1982. Sedangkan istilah ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif ) atau EEZ (Exclusive Economic Zone) sebagaimana yang dicatat oleh Maria Gavouneli (2007)-istilah ZEE pertama kali diperkenalkan dalam Sidang Organisasi Persatuan Afrika.

Pemahaman akan hukum laut internasional ini penting, karena berkaitan pula dengan aspek penegakkan hukum dan pengamanan integritas territorial. Apalagi dalam UNCLOS-III-1982 pada Pasal 107, 111, dan 224 membahas pula aspek “territorial security” dalam arti terjadinya pembajakan laut (hijacking), pengejaran (hot pursuit), dan yang berkaitan dengan pelatihan angkatan perang (exercise of power of enforcement). Insya Allah kita memahaminya. ***

Kredit Macet Perbankan Naik JAKARTA (HK) — Bank Indonesia (BI) mencatat tingkat kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) setiap perbankan pada kuartal III 2013 mengalami sedikit peningkatan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah mengungkapkan, kenaikan NPL tersebut kemungkinan disebabkan oleh perlambatan ekspor sehingga berdampak pada beberapa sektor.

“Ini (NPL) karena mungkin saja ini akibat dari pelambatan ekspor dan ada daerah tertentu yang terkena pelambatan tadi sehingga tidak begitu baik kinerja keuangannya.” kata Halim di Gedung BI, Jakarta, Selasa (8/10).

Menurut Halim, kenaikan NPL tersebut diketahui setelah melakukan beberapa exercise terhadap seluruh perbankan baik itu dari perbankan kecil dalam hal ini BPR maupun bank-bank besar layaknya bank-bank BUMN. “Kami udah exercise bank

per bank kecil maupun menengah secara umum NPLnya naik, tapi sedikit sekali,” Ujarnya.

Sedangkan pada bulan Agustus 2013, Halim menambahkan, NPL tetap terjaga rendah sebesar 1,99 persen.

Meski tahun depan NPL diperkirakan masih tetap akan mengalami kenaikan, namun Halim mengatakan pihaknya tetap optimis kenaikannya tidak akan besar yakni masih berada di bawah 1 persen.

“Semua menunjukan secara umum NPL nya naik tapi sedikit sekali. Jadi sampai akhir tahun kami optimis NPL tidak akan tinggi naiknya, hanya 0,sekian,” tegas dia.

Halim tidak menyebutkan sektor yang mengalami

peningkatan kredit bermasalah tersebut, namun menurutnya sebagian besar kenaikannya bersumber dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kita belum lihat sektornya, tapi kita lakukan exercise secara keseluruhan. Namun, memang ada tanda-tanda NPL yang naik itu terutama untuk kegiatan usaha yang tidak terlalu besar, misal UMKM,” tutur Halim.

Meski perkiraaan NPL tahun 2014 sangat kecil, Halim mengatakan BI akan terus memantau aktivitas kredit perbankan supaya meskipun UMKM menjadi sektor yang paling banyak bermasalah, namun penyaluran kredit harus tetap dimaksimalkan.

“Jika diperlukan kita akan lihat respon selanjutnya. Tetapi kenaikan juga tidak mengkhawatirkan dalam arti banknya masuk ke pengawasan intensif atau apa itu tidak ada. Ini kecil sekali kenaikannya, tapi tetap kita perhatikan,” tandasnya. (oke)

Kamera DSLR Olympus Terbaru Lebih Mungil JAKARTA (HK) — Olympus kembali memperkenalkan jajaran produk terbarunya.

Setelah sebelumnya sukses dengan kamera Digital SLR E-5, terkini perusahaan asal Jepang itu pun siap meluncurkan kamera terbaru bernama OM-D E-M1.

Kamera ini bukan kamera biasa. Selain memiliki body yang lebih mungil, OMD E-M1 juga mengintegerasikan fitur Digital SLR (DSLR) dengan Mirrorless.

Lensa Zuiko yang disematkannya kian menambah kemampuan kamera untuk menangkap gambar sesuai dengan warna aslinya dan jauh lebih fokus.

OM-D E-M1 sejatinya ditujukan untuk pencinta fotografer menangkap gambar dengan kualitas profesional. Selain itu, Micro Four Thirds System yang diusu-

ngnya membuat performa kamera ini dapat diandalkan dalam kondisi cuaca ekstrim sekalipun.

“Kamera ini menggabungkan dua sistem antara DSLR dan Mirorrless. Di mana tampilan fisik kamera lebih minimalis, mudah dibawa pengguna dalam berbagai situasi dan kondisi, terutama bagi yang hobby travelling,” ujar Marketing Manager Olympus Sandy Chandra di Jakarta, Selasa (8/10).

“Umumnya stigma yang terbentuk di masyarakat kita adalah kamera kecil identik dengan kamera non-profesional.

Padahal itu salah be-

sar, karena yang dicari pun bukan berat atau ukuran besar kamera, tapi kualitas gambar profesional,” lanjutnya.

Tak hanya bisa diandalkan dalam berbagai kondisi ekstrim saja, produk terbaru keluaran Olympus ini juga tahan air (waterproof), mengusung electric view fin-

der, dan auto focus dual. Menyoal segi kamera, OM-D EM1 mengusung 16MP. Rencananya, OM-D EM1 akan diluncurkan awal November mendatang di Indonesia seharga Rp19,8 juta (body only). Sementara, jika Anda ingin membelinya beserta lensa 12-40mm f2.8 PRO totalnya menjadi Rp28,9 juta. Tetapi, jika ingin membeli lensa 12-40mm f2.8 PRO saja seharga Rp12,8 juta. (oke)

DSLR Olympus OM-DE-M1

Editor : Nana Marlina, Layouter: Syahril

CMYK

CMYK

Rabu, 9 Oktober 2013

3

Konsultasi Wisata Gratis Dari Wave Master BATAM (HK) — Wave Master memberikan solusi bagi pelancong yang akan berlibur ke Singapura dan Malaysia berupa jasa konsultasi gratis serta memberikan saran dan konsep sesuai keinginan Anda.

Roslina Liputan Batam Joni Ahmad, dari Wave Master menyebutkan hal sangat penting dalam perjalanan wisata adalah transportasi yang nyaman dan aman, kemudahan dalam mencapai target destinasi wisata, pengaturan jadwal yang efektif, jadwal keberangkatan yang tepat waktu, akomodasi yang nyaman dan murah serta hal-hal yang mendukung aktifitas wisata disertai kenyamanan.

"Kami menawarkan konsultasi gratis dalam merancang rencana perjalanan Anda diharapkan dapat memberikan kepuasan. Kami akan memberi panduan untuk paket wisata yang sesuai dengan rencana yang diinginkan," papar Joni.

Melalui program baru ini, Wave Master akan membantu komunitas wisatawan yang akan berwisata sesuai konsep yang diinginkan,

khususnya bagi mereka yang akan berpergian ke Singapura dan Johor (Malaysia). Di samping itu, Wave Master juga akan melakukan konsolidasi dan kerjasama dengan destinasi wisata yang ada di Singapura seperti Universal Studio, Sentosa Island, Singapore Zoo, Taman Safari Singapura dan Legoland di Johor Baru.

Diharapkan jasa konsultasi dan panduan wisata gratis oleh wave master ini nantinya akan memberikan kepusaan tersendiri bagi pelaku wisata dalam menikmati liburan dan perjalanannya bersama kelompok ataupun keluarga.

"Wisata bersama Wave Master akan memberikan kepusaan tersendiri dalam menikmati liburan dan perjalanan Anda. Hubungi kami, percayakan wisata Anda bersama Wave Master," pungkas Joni berpromosi. ***

Tujuh Kesimpulan dari KTT APEC NUSA DUA (HK) — Pertemuan puncak KTT APEC di Nusa Dua, Bali berakhir yang ditandai dengan pembacaan tujuh kesimpulan oleh Ketua APEC 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10).

"Yang pertama adalah menggandakan upaya sesuai dengan Bogor Goals. Kami berbagi pandangan, bahwa semua ekonomi di APEC harus terus tumbuh," ujar SBY. Poin yang kedua, adalah APEC sepakat mendukung perdagangan di dalam kawasan Asia Pasifik atau perdagangan antar kawasan. Ini termasuk fasilitas perdagangan, pembangunan kapa-

sitas, dan pembentukan sistem pertdagangan multilateral. "Kami juga sepakat untuk menyukseskan konferensi WTO di Bali pada Desember 2013," jelas SBY. Selanjutnya, para pemimpin ekonomi di Asia Pasifik ini juga sepakat untuk mempercepat pengupayaan pembangunan yang berkaitan dengan konektivitas antar wilayah. "Dengan konektivitas bisa mengurangi biaya," kata SBY. Poin keempat, APEC setuju untuk bersama-sama menjaga suatu pertumbuhan ekonomi global yang berimbang dan berkelanjutan. APEC juga berkomitmen untuk mendukung usaha kecil dan menengah serta pemberdayaan

peran perempuan.

Sedangkan poin kelima negara-negara yang tergabung dalam APEC sepakat untuk bekerjasama di bidang energi.

Selanjutnya poin keenam, pemimpin ekonomi APEC ini juga mendukung pertemuanpertemuan multilateral lain seperti KTT ASEAN dan KTT G20.

"Ketujuh, kami mendukung perdagangan dan investasi di kawasan APEC," kata SBY.Usai membacakan kesimpulan ini, SBY lantas turun dari podium dan menyalami para pemimpin ekonomi yang juga berada di atas panggung. Usai salaman, satu per satu para pemimpin yang menjadi tamu dalam pertemuan tingkat leaders ini meninggalkan Hotel Sofitel. (dtc)

IST

KAMAR TIDUR — Interior kamar tidur yang pernah didesain oleh Metro Interior dan Design Consultant. Perusahaan yang menyediakan produk interior beserta jasa untuk kenyamanan ruangan Anda.

Metro Interior Wujudkan Ruangan Lebih Indah BATAM (HK) — Metro Interior dan Design Consultant merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa dengan konsep one stop interior service. Sebelum mengubah interior ruangan, Anda bisa berkonsultasi dengan ahlinya untuk mewujudkan ruangan lebih indah, nyaman untuk beraktifitas.Purwanto, perwakilan dari Metro Interior kepada Haluan Kepri mengatakan, pihaknya menawarkan jasa konsultasi desain dan project management.

"Kami melayani interior rumah, pameran (exhibition), interior hotel mulai dari koridor, restoran, lounge, serta interior kantor yang berorien-

tasi pada estetika, kenyamanan, fungsi dan efisiensi biaya," papar Purwanto, Selasa (8/10).

Di Metro Interior yang telah memiliki sejumlah cabang di Batam ini juga menyediakan walpaper, karpet, tirai, gorden, vinyl, serta pelapis lantai (laminated floor), kaca film art, vertikal /horozontal blind 3D design, dan customade furniture dengan harga yang sangat kompetitif.

"Metro Interior ingin teman Anda dalam merancang bangunan dan ruangan sesuai keinginan Anda. Kami meyakini setiap pelanggan memiliki keunikan dan kekhasannya sendiri untuk mewujudkan ruangan

CMYK

idaman," papar Purwanto.

Metro Interior telah menjalankan bisnis desain interior dan menyediakan berbagai produk interior selama puluhan tahun dan terpercaya untuk mendesain interior dapur, kantor, toko, mini bar, home teater, housing interior, hotel, restoran, lounge interior dan exhibition.

Kunjungi Metro Interior di Jl Laksamana Bintan Komp. Tatseng Logistic Center No 02 Sei Panas, Batam, telp 0778 -464 799, di Komplek Ruko Mega Legenda Blok A3 No 09, Batam Centre, telp 0778-7867 555 dan di Batuaji, Ruko Buanan Raya No 31, telp 0778-7064 959. (cw 80)

Editor:Nana Marlina, Layouter: Novrizal

Dunia

Rabu, 9 Oktober 2013

4

Menag Harapkan OKI Merevisi Kuota Haji Indonesia

NET

CHE GUEVARA — Sejumlah orang berjalan di depan gambar bendera Cuba dan pejuang revolusioner Che Guevara di Havana (7/10). Empat puluh enam tahun setelah ia ditangkap oleh tentara di hutan Bolivia dan dieksekusi yang diperingati hari ini.

Empat WNI Divonis Hukuman Mati di M'sia PULAU PENANG (HK) — Empat warga negara Indonesia masing-masing Indra Mulyadi (40) asal Jakarta, Andi Paksi (38) dari Bali, Fredy Hermawan (40) dari Yogyakarta serta Dwi Supriyatno (43) dari Magelang Jawa Tengah, dalam sidang tingkat pertama di Mahkamah Tinggi Pulau Penang di Kota Georgetown Senin siang dijatuhi vonis hukuman mati dengan digantung oleh hakim Zamani Abdul Rahim.

Hakim sepenuhnya sepakat dengan tuntutan jaksa Suhaimi Ibrahim bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 yang lalu keempat terdakwa tertangkap tangan secara bersama-sama berniat untuk mengedarkan dadah atau narkoba berbahaya jenis MMDA (methylenedioxy methamphetamine) sejumlah 10,7 ki-

logram, serta narkoba jenis ketamine sebanyak 17,3 kilogram.

Pada saat dilakukan penggerebegan pada malam tanggal 27 Oktober 2009 di sebuah rumah di kawasan Jalan Batu Feringgi Pulau Penang tersebut polisi juga menemukan uang tunai sebesar 30-juta

Ringgit Malaysia atau sekitar Rp 100 miliar. Selain itu, polisi juga menemukan peralatan untuk memproduksi narkoba.

Keempat terdakwa dituduh melanggar Pasal 39B Undang Undang tentang narkoba berbahaya tahun 1952 dengan hukuman digantung sampai mati. Terhadap vonis hukuman mati dengan cara digantung tersebut, pembela para terdakwa Ranjit S. Dillon mengatakan pembela pasti akan melakukan rayuan atau banding segera setelah mendapatkan putusan tertulis dari pengadilan. Ia yakin masih ada peluang bagi para terdakwa mendapatkan keringanan hukuman.

“Kali ini merupakan langkah pertama saja. Terdapat dua lagi avenue (peluang pros-

developer yang membayarkan UWTO," teriaknya lagi.

Usai menggelar aksi di BP Batam, warga kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kota Batam. Di sana warga juga menyampaikan aspirasi mereka.

Warga juga mempertanyakan ketidakseriusan anggota DPRD Batam, khususnya dari Komisi I. Sebabnya, jauh hari sebelumnya kasus soal UWTO itu sudah pernah disampaikan.

Wakil Ketua DPRD Kota Batam Ruslan Kasbulatov akhirnya menemui warga. Di hadapan warga, Ruslan menyampaikan permintaan maaf karena rekan sejawatnya yang lain sedang tugas ke luar kota.

Sebenarnya, alasan warga menolak membayar UWTO sangat realistis. Pasalnya, kebanyakan warga tersebut baru satu sampai tiga tahun tinggal di Perumahan Graha Nusa Batam namun sudah diminta membayar perpanjangan UWTO. "Saya baru dua tahun menempati rumah, eh sudah harus membayar UWTO," ujar Hotmaida, salah seorang warga yang berdemo kepada wartawan.

Ia menceritakan, bahwa dirinya cukup shock ketika menerima surat tagihan UWTO dari BP Batam. Soalnya, dari informasi yang diketahui, bahwa masa berlaku UWTO itu adalah puluhan tahun.

"Saya sempat diskusi dengan tetangga lainnya, eh ternyata masalahnya sama," ujarnya.

Senada juga disesalkan Adam, warga yang tinggal di Blok C Perumahan Nusa Batam. Ia juga sangat terkejut ketika datang tagihan segera melunasi UWTO ke rumahnya.

"Saya baru satu tahun menempati rumah, tak taunya sudah disuruh bayar UWTO, apakah ini bukan disebut penipuan," tegas Adam.

Surat tagihan pembayaran UWTO, lanjut Adam, dikirim ke rumah-rumah. Per meternya warga dikenakan Rp50 ribu. Jadi jika warga menempati rumah berukuran sekitar 90 meter persegi, maka diharuskan membayar Rp4,5 juta.

Usai berorasi, warga Perumahan Nusa Batam pun membubarkan diri dengan tertib. (ays/cw80)

hak menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau perppu ini nanti digugat ke MK, sementara undang-undangnya menyangkut persoalan MK, ini bisa tidak produktif. Karena itu, menurut saya, rencana dikeluarkannya perppu lebih banyak mubazir," ucap Hajriyanto.

Hajriyanto menyarankan agar fungsi pengawasan MK yang rencananya masuk ke dalam perppu lebih diatur

dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Daripada fungsi pengawasan MK diserahkan kepada Komisi Yudisial, Hajriyanto lebih setuju jika hakim konstitusi diawasi oleh dewan kehormatan yang bersifat permanen dan diisi oleh tokoh-tokoh independen.

"KY pekerjaannya sudah terlampau banyak, lebih aman kalau UU MK yang direvisi," kata Hajriyanto. (kcm/ant)

Dari Halaman 1

Kompak Tak Warga tiba di Kantor BP Batam sekitar pukul 11.00 WIB. Sebelum ke BP Batam, warga Perumahan Nusa Batam lebih dulu menggelar aksinya ke Kantor Bank Mandiri di Nagoya dan di bilangan Batam Centre.

Warga datang menggunakan mobil pick-up lengkap dengan alat pengeras suara serta speaker. Puluhan warga lainnya ada yang datang menggunakan bus dan sepeda motor.

"Kami sudah ditindas dan ditipu. Kami baru dua sampai lima tahun tinggal di Nusa Batam, tapi kami sudah disuruh untuk bayar UWTO. Kami minta BP Batam menindak tegas developer Perumahan Nusa Batam, namanya PT Pelangi Nusa Batam," teriak warga lewat pengeras suara.

Selanjutnya, sang orator tadi juga meminta agar BP Batam dapat memberikan hak mereka mengenai UWTO yang berlaku hingga 30 tahun.

"Kami berharap BP Batam tidak lagi menagih. Kalau BP Batam menagih kami akan melakukan demo lagi.

Kami berharap BP Batam sejalan dengan warga agar

Dari Halaman 1

Perppu MK menjalankan tugasnya melakukan persidangan.

"Apakah kegentingan yang memaksa ini dinilai secara subyektif, mungkin saja ada kepentingan politik di dalamnya," ucap Hajriyanto.

Perppu itu, lanjutnya, juga akan diuji oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga melalui opini publik. Jika tidak diterima, maka akan gugur begitu saja. Belum lagi saat Presiden mengeluarkan perppu, masyarakat sudah ber-

es hukum) yaitu Mahkamah Rayuan (banding) dan Mahkamah Persekutuan (kasasi).

Dua avenue ini termasuk bukan hanya pembelaan tetapi juga pendakwaan. Kalau kita menang pendakwa (jaksa) juga berhak membuat rayuan (banding). Rayuan (banding) sudah semestinya akan diajukan,” ungkap Ranjit seperti dilansir VOA. Sementara itu, Irwan Datulangi dari Konsulat Jenderal Republik Indone-

sia di Pulau Penang mengatakan perwakilan pemerintah Indonesia akan senantiasa mengawal proses hukum warga negara Indonesia terlebih untuk hukuman mati. "Perkembangan kasus-kasus hukuman mati ini menjadi perhatian utama ya. Dan kita akan terus pantau termasuk yang kasus (vonis mati) tadi. Proses bandingnya juga akan kita kawal terus untuk kasus ini,” papar Irwan. (rol)

JEDDAH (HK) — Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai amirul hajj Indonesia meminta Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk merevisi jumlah kuota Indonesia dari 211 ribu menjadi 240 ribu.

Permohonan itu disampaikan dalam pertemuan Menag dengan Sekretaris Jenderal OKI, Ekmeleddin Ihsanoglu di Jeddah, Selasa (8/10) siang.

“Beliau berjanji akan mengoreksi dan permohonan kita disampaikan dalam sidang OKI,” kata Menag seusai pertemuan singkat selama setengah jam.

Menurut Menag, sidang OKI yang khusus membahas kalkulasi kuota haji tiap negara Muslim terjadi sudah lama. Akibatnya, kuota saat ini masih menggunakan kuota lama. Saat ini rasio kuota haji di suatu negara adalah satu orang per seribu Muslim.

Namun, Menag mengingatkan bahwa otoritas haji tetap berada di tangan pemerintah Saudi. Maka pertimbangan kuota tersebut disesuaikan dengan kemampuan pemerintah Saudi.

Seiring perbaikan di Masjidil Haram dan penambah-

an fasilitas di lokasi pelemparan jumroh, Menag berharap fasilitas pelayanan juga semakin baik. Perbaikan itu katanya, diharapkan bisa meluas ke fasilitas haji lainnya.

Tegaskan komitmen Indonesia Menag juga menyampaikan kembali komitmen Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia untuk memberi dukungan dalam penyelesaian masalah dunia. Apalagi, kata Menag, masih ada negara yang belum menikmati kebebasan seperti di Palestina, Suriah, dan lain-lain.

“Kami juga pastikan komitmen kami untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian Thailand Selatan dan pihak pemerintah,” kata Menag.

Sementara itu seusai pertemuan singkat dengan Menag, Sekjen OKI Ihsanoglu tak banyak memberikan keterangan.

“Saya senang sekali telah bertemu dengan Menteri Agama dari Indonesia sebagai negara yang berpengaruh besar. Kami telah berdiskusi banyak hal yang bermanfaat,” kata Ihsanoglu yang menambahkan khusus dalam bahasa Indonesia, “Terima kasih.” (rol)

Partikel Tuhan Menangkan Nobel Fisika FISIKAWAN Francois Englert dari Belgia dan Peter Higgs dari Inggris meraih penghargaan Nobel Fisika 2013. Kemenangan ini telah diprediksikan sebelumnya.

Stasiun televisi CBS News melaporkan, Selasa (8/10), Akademi Sains Royal Swedia menyebut dua ilmuwan ini sebagai penemu fantastis berkontribusi besar soal asalusul massa partikel subatomik.

Higgs, penemu Higgs Boson atau partikel Tuhan menjadikan teori ledakan besar dalam pembuatan alam semesta bisa diuji kebenarannya. Partikel ini bahkan bisa menggabungkan partikel lain dan memberikannya bentuk.

Meski pengumuman Nobel Fisika tertunda selama satu jam namun pemenang lewat pemungutan suara mayoritas ini akhirnya dapat berjalan lancar. (mdk)

Opini & Layanan Umum Bola Panas Korupsi Pilkada Karimun SEJAK tiga hari terakhir, yakni dimulai Senin (7/10), anggota DPRD Karimun yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar), dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun, guna dimintai keterangan, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karimun tahun 2010-2011.

Pada pemeriksaan awal, Senin (7/10), tiga anggota Banggar DPRD Karimun, masingmasing Rocky Marciano Bawole, Iwan Kusuma Darmaja dan Anwar Abu Bakar, telah memenuhi panggilan Kejari Tanjungbalai Karimun.

Kemudian Selasa (8/10), ti-

ga anggota Banggar DPRD Karimun yang juga merupakan unsur pimpinan di DPRD Karimun mendapat giliran diperiksa Kejari. Mereka yakni, Ketua DPRD Raja Bakhtiar beserta dua orang wakilnya Zamhur Abdul Kadir dan Rasno.

Total, terdapat 15 orang tim Banggar DPRD Karimun yang akan menjalani pemeriksaan oleh Kejari Karimun. Mereka akan diperiksa secara marathon oleh kejaksaan dalam beberapa hari kedepan.

Pemeriksaan seluruh tim Banggar DPRD Karimun, kembali mengingatkan publik Karimun pada khususnya dan publik Kepri pada umumnya, ter-

kait kasus dugaan korupsi yang melilit komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun.

Berdasarkan tuntutan pihak Kejari Karimun, lima komisioner KPU Karimun dituntut bersalah dan terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah yang telah menimbulkan kerugian negara milyaran rupiah. Sehingga berdasarkan keputusan pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, dua komisioner KPU, Zulfikri dan Darman Munir, dinyatakan bersalah dan saat ini telah menjalani hukuman kurungan penjara.

Selanjutnya, tiga komisioner lainnya,Risdiansyah, Evi Herita dan Hermawan Saputra,

saat ini tengah menjalani proses peradilan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Pemeriksaan terhadap anggota Banggar DPRD Karimun, tentunya merupakan langkah tepat yang dilakukan Kejari Karimun. Sejak Kejari Karimun melakukan proses hukum, bahkan menetapkan status tersangka kepada para komisoner KPU Karimun, desakan dan keinginan publik begitu besar kepada Kejari Karimun, agar turut melakukan pemeriksaan kepada jajaran Legislatif, dalam hal ini tim Banggar DPRD Karimun.

Masyarakat meyakini, keberadaan dana hibah Pilkada Karimun, jelas tidak terlepas

dari peran DPRD Karimun. Sebagai pihak yang berwenang dalam membahas dan mengalokasikan anggaran, tentunya peran Banggar DPRD Karimun, sangat fital dan tidak dapat dikesampingkan. Adalah sesuatu yang tidak adil, jika mereka yang telah mengesahkan anggaran luput dari pemeriksaan pihak berwajib.

Selain peran legislatif, tentunya pihak eksekutif dalam hal ini Pemkab Karimun, juga memiliki peran terhadap keberadaan dana hibah Pilkada Karimun. Jika beberapa waktu lalu muuncul desakan kepada Kejari Karimun, untuk turut melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait di jajaran Pemkab Karimun adalah sesuatu yang sangat beralasan.

Dalam hal ini, apapun hasil

Menyelamatkan Mahkamah Konstitusi AM, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Rabu, 2 Oktober 2013. Ibarat petir di siang bolong, kabar itu jelas mengagetkan bagi rakyat Indonesia yang selama ini menganggap MK sebagai lembaga kredibel dan relatif bersih. Penangkapan AM menjadi “tsunami peradilan” bagi upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di negara ini. Benteng Konstitusi jebol. Kesucian Jubah Merah ternoda. Dinodai “pemainnya” sendiri.

Penangkapan AM oleh KPK seolah membalikkan jarum jam. Sejarah mengajak kita melihat rangkaian kejadian yang serupa. Sinyal tentang dugaan korupsi melalui modus penyuapan kepada hakim MK dalam sejumlah perkara sengketa pilkada pernah terjadi pada beberapa kasus. Namun, seperti yang sudah-sudah, MK selalu membantah, sebelum AM menampar muka MK saat ini.

Pada Oktober 2010, di sebuah koran nasional, Refly Harun menulis tentang indikasi suap yang melibatkan hakim konstitusi dalam sengketa perselisihan pilkada salah satu daerah di Papua, yang saat itu sementara bergulir di Mahkamah Konstitusi. Ketua MK saat itu, Mahfud Md., langsung bereaksi dan menantang Refly untuk membuktikan sendiri ucapannya. “Siapa saja yang mengaku pernah memberikan uang kepada hakim MK, silakan langsung melapor, akan kami fasilitasi.” Kurang-lebih begitulah kata-kata Mahfud saat itu. Entah apa tanggapan Mahfud saat ini ketika mengingat hal tersebut.

Tim investigasi pun dibentuk. Refly didaulat sebagai ketua tim, yang beranggotakan empat orang (Saldi Isra, Bambang Widjojanto, Adnan Buyung Nasution, dan Bambang Harymurti).

Tim diberi waktu selama sebulan untuk membuktikan dugaan itu. Refly bekerja di bawah bayang-bayang tuduhan pencemaran nama baik jika tak mampu membukti-

K olom Publik (Bagian Pertama) DALAM suasana zaman yang semakin sulit, kaum muslimin dituntut mampu survive dan bangkit dari ketertinggalan dan keterbelakangan ekonnomi yang masih jauh dari percaturan ekonomi dunia. Salah satu cara memperbaiki perekonomian ialah memperbaiki diri dengan meningkatkan etos kerja. Syarat untuk itu tidak cukup lagi ditempuh dengan kerja keras, tetapi harus kerja mulia.

Menurut riwayat Al-Baihaqi dalam ‘Syu’bul Iman’ ada empat prinsip etos kerja yang diajar-

SEMAKIN bebasnya media massa sebagai ruang untuk berkampanye, rupanya justru menambah sempit ruang yang tersedia sehingga calon anggota legeslatif maupun calon presiden mencari ruang-ruang baru untuk bisa mengekspresikan dirinya. Ruang-ruang yang di masa lalu dianggap haram untuk dijadikan ajang kampanye, sekarang mulai berani dan dicoba ditembus oleh caleg maupun capres. Ruang yang dulu dirasa harus steril dari dunia politik, seperti kampus, sekarang mulai dipenetrasi.

Oleh: Wiwin Suwandi Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Makassar; Bekerja Sebagai Peneliti pada Pusat Kajian Konstitusi UNHAS. kan dugaannya. Pada 9 Desember 2012, hasil investigasi diumumkan. Hasilnya, dugaan suap di MK nihil.

Refly terancam dilaporkan karena dianggap telah mencemarkan nama baik MK. Isu suap pun menguap.

Tidak begitu lama, selang dua bulan kemudian, pada Desember 2010, isu suap kembali menerpa MK. Kali ini isu itu menghantam salah satu hakim MK, Arsyad Sanusi.

Arsyad dikaitkan dengan dugaan suap yang melibatkan putrinya, Nesyawati Arsyad, dalam perkara pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan. Arsyad membela diri dengan mengatakan tidak terlibat. Merasa nama baiknya tercemar, ia pun mengundurkan diri.

Setahun kemudian, pada 2011, isu suap di MK kembali muncul. Isu ini dilemparkan Dewie Yasin Limpo, calon legislator di daerah Sulawesi Selatan, yang mempermasalahkan surat MK soal perolehan suara dalam pemilu legislatif 2009. Gara-gara surat itu, Dewie gagal duduk di kursi DPR RI. Tidak puas, ia pun menuding ada pihakpihak yang sengaja menjegalnya agar tidak lolos menuju Senayan.

Berbagai kasus tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh satu persoalan pokok. Hakim MK bukan obyek pengawasan Komisi Yudisial (KY). Di-

awali oleh sebuah permohonan Pengujian UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY) yang dilayangkan sejumlah hakim agung pada 2006 ke MK, MK pun mengabulkan sebagian permohonan tersebut dengan memangkas sejumlah kewenangan “pamungkas” KY terkait dengan pengawasan KY terhadap hakim.

MK memutuskan bahwa hakim agung dan hakim konstitusi tidak termasuk obyek pengawasan KY. Putusan itu terkesan arogan, tidak demokratis. MK dan MA memposisikan diri mereka sangat superior, sedangkan KY inferior. Mereka seakan sebagai “Tuhan”, yang tidak bisa diawasi KY. Prinsip check and balances dalam kekuasaan kehakiman tidak berjalan karena MK mengamputasi sejumlah kewenangan KY. Padahal seyogianya, MK dan MA ditempatkan dalam posisi yang sama, sebagai sesama pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power).

Tafsir UU Kekuasaan Kehakiman harus dipahami sebagai satu kesatuan. Putusan itu membuat KY mengelus dada. Tidak ada ruang untuk menggugat, karena putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding).

Korupsi di lingkungan peradilan (judicial corruption) semakin masif, terutama yang menyentuh puncak kekuasa-

Etos Kerja kan Rasulullah. Keempat prinsip itu harus dimiliki kaum muslimin jika ingin menghadap Allah dengan wajah berseri bak bulan purnama.

Pertama, bekerja secara halal (thalaba addunya halalan). Halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Antitesa dari halal adalah haram, yang dalam terminologi fiqih terbagi menjadi ‘haram lighairihi’ dan ‘haram lidzatihi’.

Analoginya, menjadi ang-

gota DPR adalah halal. Tetapi jika jabatan DPR digunakan mengkorupsi uang rakyat, status hukumnya jelas menjadi haram. Jabatan yang semula halal menjadi haram karena ada faktor penyebabnya.

Itulah ‘haram lighairihi’.

Berbeda dengan preman. Dimodifikasi bagaimanapun ia tetap haram.

Keharamannya bukan karena faktor dari luar, melainkan jenis pekerjaan itu memang ‘haram lidzatihi’.

an kehakiman: MK dan MA. Pincangnya kewenangan KY ini menjadi peluang bagi para mafia kasus untuk bermain. Terbuka ruang untuk memainkan perkara yang sampai ke MA atau MK. Karena sadar tidak diawasi, sejumlah hakim pun dengan leluasa membuka ruang komunikasi dengan sejumlah pihak yang beperkara. Lobilobi yang menjurus pada praktek suap pun leluasa dilakukan. Kode etik dan sumpah jabatan secara sadar dilanggar. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan badan pengawasan internal di kedua lembaga tersebut.

Akibatnya, pengawasan lebih aktif dilakukan kalangan masyarakat sipil, seperti Indonesia Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan sejumlah komponen masyarakat sipil lainnya. Bersama-sama, mereka aktif mengawasi dan melaporkan dugaan suap yang melibatkan hakim di kedua badan peradilan tersebut. Beberapa kasus pernah disorot media tapi, akibat terbatasnya akses informasi serta lemahnya kewenangan KY untuk menyelidiki, isu ini pun akhirnya menguap begitu saja meskipun, pada prakteknya, nyata terjadi.

Evaluasi MK Perlu waktu lama untuk membangun kredibilitas MK

kembali, entah itu kapan.

Namun berlama-lama dalam kesedihan juga tidak baik.

MK masih dan sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk menjamin tegaknya demokrasi konstitusional di negara ini, tapi juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara.

Evaluasi atas masalah ini bisa dikaji pada tiga aspek.

Pertama, pengetatan syarat bagi masuknya hakim konstitusi dari unsur partai politik. UUD 1945 dan UU MK mengatur syarat pengajuan hakim konstitusi dari tiga lembaga negara-eksekutif, legislatif, dan yudikatif-yang masing-masing berwenang mengajukan tiga hakim konstitusi. Ini merupakan pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power) serta check and balances di antara tiga lembaga negara tersebut. Hakim dari unsur partai politik yang diajukan legislatif (DPR) perlu diperhatikan secara khusus, mengingat besarnya potensi konflik kepentingan yang diwakilinya.

Kedua, evaluasi kewenangan penyelesaian sengketa pilkada di MK. Kewenangan yang awalnya berada di tangan MA kemudian didelegasikan kepada MK melalui UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah ini membuka potensi korupsi yang luar biasa. Konflik perebutan jabatan yang bersumber dari hasrat kekuasaan yang sangat besar antar-elite lokal ini menggiring MK keluar dari hakikat MK sebagai peradilan konstitusional. Dalam konteks tersebut, isu tentang perlunya lembaga peradilan pemilu perlu digulirkan kembali.

Ketiga, pelaksanaan kewenangan pengawasan hakim secara utuh yang dilakukan oleh KY tidak hanya terbatas pada hakim di tingkatan yang lebih rendah, tapi juga termasuk hakim agung dan hakim konstitusi. Hal ini penting untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman, serta sebagai perwujudan prinsip check and balances di antara cabang kekuasaan kehakiman. ***

Oleh: Kholidin, S.Pd.I, Program Ekonomi DSNI Amanah

Kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain (ta’affufan an al-mas’alah). Kaum beriman dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang muda dan kuat tetapi pekerjaannya mengemis.

Beliau kemudian bersabda, “Sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya, diberi atau ditolak” (HR Bukhari

dan Muslim).

Dengan demikian, setiap pekerjaan asal halal adalah mulia dan terhormat dalam Islam. Lucu jika masih ada orang yang merendahkan jenis pekerjaan tertentu karena dipandang remeh dan hina. Padahal pekerjaan demikian justru lebih mulia dan terhormat di mata Allah ketimbang meminta-minta.

Ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga (sa’yan ala iyalihi). Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardlu ain. ***

Rabu, 9 Oktober 2013

pemeriksaan yang dilakukan Kejari Karimun terhadap Banggar DPRD Karimun, apakah mereka bersalah atau dinyatakan tidak bersalah, namun sejauh ini pemanggilan yang dilakukan dinilai telah mampu memenuhi ekspektasi publik, yang selama ini meragukan langkah Kejari Karimun, agar serius dalam mengusut seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Karimun.

Saat ini, kita menunggu pro-

5

ses hukum yang dilakukan Kejari Karimun terhadap para Baggar DPRD Karimun, bahkan juga nantinya terhadap pihak eksekutif Pemkab Karimun. Kita berharap pemeriksaan yang dilakukan betul-betul mengedepankan penegakan hukum dan terhindar dari praktik-praktik yang tidak terpuji. Sehingga pada gilirannya kasus ini tidak terus menggelinding sebagai bola panas. Bagi mereka yang bersalah, harus menerima hukuman yang setimpal.***

C akap B ijak “CIRI pertama dari orang-orang yang memiliki kedudukan yang mantap dalam sejarah adalah kesungguhan untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri sendiri”

James Stockdale

”ORANG yang berilmu mengetahi orang yang bodoh karena dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu” Plato

M enyanyahhatan per 1.000 penduduk, jumlah dokter per 1.000 penduduk, dan jumlah SD-SMP per 1.000 penduduk.

Kriteria keempat, kemampuan keuangan daerah, indikator utamanya celah fiskal.

Kelima, aksesibilitas atau keterjangkauan, indikator utamanya rata-rata jarak dari desa ke kota kabupaten, jarak ke pelayanan pendidikan, dan jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan lebih besar dari 5 kilometer.

Dan kriteria terakhir, karakLili Lestari teristik daerah, indikator utaWartawan Haluan Kepri manya persentase desa rawan gempa bumi, tanah longsor, APA yang ada dalam benakbanjir, dan bencana lainnya, anda bila mendengar kata da-persentase desa di kawasan erah tertinggal. Lokasinya nunlindung, desa berlahan kritis, jauh di pelosok dan sulit di-dan desa rawan konflik satu jangkau, warganya masih me-tahun terakhir. ngkonsumsi nasi aking, tidak Coba dianalisa lagi di maberpendidikan, gizi buruk dannakah posisi daerah tempat penyakitan pula. Satu lagi, da-kita tinggal saat ini atau tanah erah itu tak punya sumber dayakelahiran kita di kampung. Sualam yang menjadi penopangdahkah memenuhi enam kriekonomi daerah. Setidaknyateria itu berikut indikator-indiitulah bayangan saya sebelumkatornya? Tentu pemerintah membaca lebih baik yang di-memasukkan daerah kita ke maksud pemerintah dengandalam kategori DT sudah meDaerah Tertinggal (DT). lalui berbagai proses pendaImajinasi saya tentang DTtaan yang panjang dan rumit. ternyata tak meleset-meleset Kalau kita bersikap apriori, amat. Coba intip sebentar web-defensif atau malah malu mensite Kementerian Pembang-dapat penilaian ‘tertinggal’ dari unan Daerah Tertinggal (KPDT).orang lain, mestinya secara Dengan sedikit men-copas isi-sederhana kita melihat kemnya, kita lihat bagaimana suatubali ke dalam diri, benarkah daerah dimasukkan dalam kate-penilaian itu. Kalau tidak sesuai, gori DT. Ada enam kriteria yangdata-data yang menurut kita mendasarinya, diantaranya:lebih akurat bisa ditunjukkan pertama, perekonomian ma-untuk meng-counter dan mesyarakat, indikator utamanyalengkapi data yang dikeluarkan persentase keluarga miskin danpemerintah. konsumsi perkapita.

Kalau tidak benar, kita bisa Kedua, sumber daya ma-mengkritisinya dengan memnusia, indikator utamanya ang-berikan analisa dan kajian yang ka harapan hidup, rata-rata lamalebih mendalam dan faktual. sekolah dan angka melek huruf.Tetapi kalau benar, mestinya itu Ketiga, prasarana atau infras-menjadi bahan koreksi dan petruktur, indikator utamanyalecut untuk bisa meninggalkan jumlah jalan dengan permu-ketertinggalan dan berlari mekaan terluas aspal/beton, jalanngejar daerah lain yang sudah diperkeras, jalan tanah, danmaju dan berkembang. *** jalan lainnya, persentase pengguna listrik, telepon dan air bersih, jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen, jumlah prasarana kese-

Tertinggal

√ DBN Siapkan Data Pelanggaran PLN Batam - Emangnya banyak pelanggaran ya bos ! √ Jaksa Periksa Pimpinan DPRD Karimun - Giliran pimpinan daerahnya kapan ? ?

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp.

(0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

P o j o k

Editor : Fery Heriyanto, Layouter: Syahril

CMYK

Meranti

Rabu, 9 Oktober 2013

6

Sembilan Pejabat Polres Dilantik Berikan Pelayanan Terbaik bagi Masyarakat SELATPANJANG (HK) — Kapolres Kabupaten Kepulauan Meranti, AKBP Zahwani Pandra Arsyad melantik sembilan pejabat tinggi setingkat perwira di jajaran Polres Meranti, Selasa (8/10).

Ruslan Nahrowi Liputan Meranti Pelantikan yang berlangsung di halaman Mapolres Meranti itu, dalam upaya melengkapi kekurangan kelengkapan Polres untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kepulauan Meranti.

Kapolres Meranti AKBP Z Pandra Arsyad dalam sambutannya mengatakan, bahwa pelantikan Kabag dan Kasat di Malpolres Meranti ini dalam untuk memaksimalkan kerja Polres untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat. Ia meminta kepada perwira tinggi yang baru dilantik mengisi jabatan itu, diharapkan dapat bekerja secara optimal dengan dibarengi rasa tanggung jawab kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme.

“Pelantikan pada hari ini merupakan sebuah momentum penting dan sangat bersejarah bagi kita semua. Pa-

da hari ini merupakan pelantikan pejabat yang pertama kali dilakukan di Polres Meranti. Jadi dengan dilantiknya para pejabat ini kita harapkan mampu memaksimalkan keberadaan Polres Meranti dalam memberikan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat di daerah ini. Keberadaan Polres Meranti sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan pelayanan Kantibmas, sebagai upaya untuk memberikan rasa aman yang kondusif bagi kepentingan pembangunan Meranti yang lebih baik. Untuk itu, junjung tinggi profesionalisme dalam setiap tugas karena itu merupakan kunci sukses dalam menjalankan tugas”ungkap Kapolres.

Dikatakannya, geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Kepulauan di dominasi wilayah perairan. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan yang berat bagi setiap jajaran ang-

gota Polres Meranti untuk bisa menjalankan tugasnya secara maksimal. Untuk itu kepada pejabat baru yang dilantik, diharapkan mampu untuk menyesuaikan diri menyatu dan membaur bersama masyarakat sehingga kemitraan dalam menjalan tugas sebagai pelayan kantibmas berjalan dengan baik sesuai dengan job discription yang telah diamanahkan undangundang dan masyarakat.

Disisi lainnya, Kapolres juga meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar melakukan langkah-langkah inovatif dalam pelaksanaan tugas kedepan, dengan tetap menjunjung tinggi prosedural dengan menhindari kesalahan sekecil apapun untuk mewujudkan kinerja Polri yang transparan dan akuntabel. Dibagian ahir dalam amanatnya, Kapolres mengingatkan agar seluruh personil Polres Meranti mampu memberikan kemampaun terbaiknya, sehingga mampu memberikan perubahan mindset dan culture set personil Polri yang didambakan masyarakat.

“Jadilah personil Polri yang tangguh, berwibawa dan dicintai masayarakat. Junjung tinggi profesionalisme

PAKTA INTEGRITASI — Kapolres Meranti AKBP Zawani Pandra Arsyad, menyaksikan para pejabat Polres Meranti saat menandatangani Pakta Integritasi. dalam bertugas, dan jadikan masyarakat sebagai mitra.

Kita harus mampu memberikan rasa aman, nyaman dan damai kepada masyarakat sehingga pembangunan

daerah ini bisa berjalan dengan kondusif,”katanya.

Sementara keseembilan pejabat yang mengisi jabatan baru tersebut antara lain ialah Wakapolres,Kom-

pol STP Manulang, Kabag OPS, Kompol Lagomo, Kabag Sunda Kompol Herman, Kabag REN Kompol Iman Jiadi Jaid, Kasat Intel AKP Agus Suharto, Kasat Res-

krim AKP Antoni Lumban Gaul, Kasat Lantas AKP Aswaro Gea, Kasat Sabara AKP Irwandi, dan Kasat Narkoba AKP Joni Wardi. ***

Investasi Pengembangan Energi Listrik di Meranti Masih Terbuka SELATPANJANG (HK) — Bagi investor yang ingin berinvestasi dalam pengembangan energi listri di Kabupaten Kepulauan Meranti masih terbuka lebar. Pasalnya hingga saat ini PLN selaku penyuplai energi listrik belum mampu menggarap secara maksimal, padahal kebutuhan listrik di Meranti terus meningkat.

Demikian dikatakan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir di Selatpanjang, Selasa (8/10).

Ia menilai puluhan ribu masyarakat Meranti yang

tinggal diberbagai pelosok pedesaan di pulau-pulau terluar Meranti, belum terlirik listrik. Dengan demikian, peluang untuk pengembangan energi listrik masih terbuka lebar, terutama upaya pengembangan energi lsitrik yang berbasiskan pada pengelolaan potensi non bahan bakar (solar red).

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki berbagai potensi sumber energi non fosil yang belum dioptimalkan sebagai energi listrik.

Mulai dari sumber panas matahari (tenaga sonar),

angin, gelombang laut maupun limbah ruyong sagu.

Untuk itu, Pemkab Kepulauan Meranti membuka peluang lebar pada investor yang mau mengembangkan energi listrik terbaru di Meranti. “Kita siap memberikan berbagai kemudahan bagi investor yang mau mengembangkan energi listrik terbarukan di Meranti. Terutama bagi pengembangan energi yang berbasis green energi. Kebijakan ini dilakukan Meranti sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan enrgi listrik yang

bersumber energi bahan fosil (minyak) yang tidak dapat dioperbaharui. Kalau ini mampu dilakukan, Meranti ti dak hanya menghemat energi berbasis fosil, tapi juga ramah lingkungan” ujar Irwan.

Menurutnya, sebagai daerah Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber energi yang sangat potensial untuk digerakkan menjadi energi listrik. Dengan panas matahari yang terus bersinar sepanjang tahun, diperkirakan mampu menyuplai energi listrik yang sa-

ngat besar. Upaya pemanfaatan energi matahari ini telah dilakukan Pemkab Meranti untuk menyuplai kebutuhan energi listrik di sejumlah pelabuhan. Dan hasilnya sangat maksimal, dengan kapasitas yang sangat sederhana 8 titik pelabuhan rakyat di berbagai pelosok pedesaan kini mampu diterangi cahaya listrik tenaga matahari sepanjang malamnya. Selain itu, dengan potensi luas perairan laut yang dimiliki Meranti, juga menyimpan sumber energi. Meskipun ini masih

perlu kajian yang lebih komprehensif, energi gelombang pasang dan kekuatan angin yang terus bertiup di kawasan Meranti diperhitungkan akan mampu menggerakkan turbin yang bisa menghasilkan energi listrik.

Dan yang lebih penting lagi, kata Irwan potensi limbah ruyong sagu yang dihasilkan dari 54 pabrik sagu menjadi bahan terbuang.

Padahal, dari berbagai kajian ilmiah ruyong sagu memiliki potensi energi gas yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit energi lis-

trik. “Kita berkeinginan semua potensi SDA ini bisa dimanfaatkan bagi pengembangan energi listrik terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Besarnya biaya yang harus diinvestasikan untuk pengembangan energi alternative tersebut, jelas tidak mungkin mampu dicaper Pemkab Meranti. Untuk itu, kita membuka peluang bagi investor untuk menggarap potensi ini. Kita siap membangun sinergi dengan konsep bussines, investor dan PLN” beber Irwan. (rus)

Sumbar-Riau

Sindikat Pencuri 180 Mobil Diringkus BUKITTINGGI (HK) — Tiga orang lagi tersangka pencurian mobil yang beroperasi di Sumbar dan Riau berhasil diringkus.

Dari pengakuan para tersangka, mereka telah mencuri 180 unit mobil di kawasan kedua daerah bertetangga itu.

Kapolresta Bukittinggi AKBP Amirjan menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal ditangkapnya tersangka berinisal IB oleh Polsek Baso, yang masih di kawasan hukum Polresta Bukittinggi pada Agustus 2013 lalu. Dari hasil pengembangan penangkapan itu, ternyata tersangka IB merupakan sindikat curanmor antar provinsi.

Tujuh Polres di Sumbar kemudian melakukan pelacakan barang bukti (bb), karena menurut pengakuan tersangka IB, hasil curian tersebut disebar ke beberapa daerah di Sumbar, baik berupa mobil yang masih utuh, maupun komponen mobil yang telah dibongkar dan dijual secara eceran. Hasilnya, tiga tersangka lagi dibekuk, di antaranya tersangka berinisial GP dan OK yang saat ini telah diamankan di Mapolresta Padang Panjang, serta tersangka berinisial CN yang diamankan di Mapolresta Bukittinggi. Dalam

kasus ini polisi juga telah menetapkan tiga Daftar Pencarian Orang (DPO), yang masih merupakan anggota komplotan tersebut.

Untuk tersangka CN, Ia dibekuk di Kota Pekanbaru di rumah kediaman istrinya pada Sabtu (5/10) pukul 13.30 WIB. Saat ditangkap, tersangka berusaha bersembunyi di dalam kamarnya. Namun karena persembunyian itu diketahui polisi, tersangka CN akhirnya berusaha melawan dan berhasil melukai petugas.

Aksi nekad tersangka membuat petugas terpaksa menghadiahi timas panas yang bersarang di bagian paha sebelah kiri tersangka.

“Dari 180 unit mobil curian yang diakui tersangka, sebagian mobil masih utuh dan sebagian lagi telah dipreteli. Untuk kawasan Bukittinggi, tersangka mengakui telah mencuri mobil di sembilan Tempat Kejadian Perkara (TKP), dengan barang bukti 11 unit. Namun baru

dua TKP yang telah kami ungkap,” sebut Kapolres Amirjan kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (7/10) lalu.

Menurut Amirjan, dalam melakukan aksinya, para tersangka terindikasi menggunakan senjata rakitan berlaras pendek. Modus pencurian yang dilakukan tersangka juga bervariasi, mulai dari memecah kaca depan mobil hingga penggunaan alat khusus. Dalam memilih target, tersangka cenderung beraksi di tempat yang sunyi, baik di lokasi parkir, di depan rumah dan dimana saja yang mereka anggap aman.

Kapolres menambahkan, tersangka tidak memilih merek dan jenis mobil yang dicurinya, sehingga dari 180 unit mobil itu terbagi dalam beberapa merek dan jenis. Saat ini dua mobil telah diamankan di Mapolresta Bukittinggi untuk dijadikan barang bukti, diantaranya mobil Avanza hitam nomor polisi (nopol) BM 174 RE dan mobil Kijang pick up warna biru dengan nopol B 9217 TD. Tapi dari penuturan tersangka kepada penyidik kepolisian, kedua nopol kendaraan tersebut adalah palsu. Tersangka sendiri tidak ingat angka nopol aslinya, karena sulit mengingat banyaknya hasil curian mereka.

Tersangka juga mengaku bahwa warna biru pada mobil Kijang pick up itu adalah palsu, karena aslinya mobil

tersebut bewarna krem.

“Dalam melakukan aksinya, sindikat curanmor ini tidak segan-segan melukai

Pengumuman CPNS 10 Oktober PEKANBARU (HK) — Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Asrizal, mengatakan pengumuman CPNS akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober. Sebelumnya BKD akan mengumumkan hasil seleksi admistrasi CPNS ini pada 7 Oktober. Namun dikarenakan pertimbangan teknis dengan jumlah pelamar CPNS di tiga Kabupaten yang masih melakukan penyeleksian terpaksa harus diundur menjadi tanggal 10 Oktober.

“Tiga Kabupaten pelamarnya membludak, jadi terpaksa pengumuman lolos administrasi ditunda,” terangnya.

Selain membludaknya pelamar CPNS, faktor lain yang menyebabkan lambatnya penyeleksian administrasi pelamar, seringnya mati lampu, sehingga menyebabkan pelamar mengganggu sistem penerimaan via online. “Seringnya

listrik padam juga menyebabkan gangguan terhadap sistem online. Oleh sebab itu kita tetap meminta seluruh Kabupaten kota untuk mengantisipasinya,” ungkap Asrizal.

korbannya. Dalam kasus ini, kami menjerat tersangka dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pem-

beratan, dengan ancaman lima tahun penjara,” tambah Kapolres Amirjan. (hmg)

Pihak BKD Riau, juga telah mengirimkan surat resmi ke Kementrian aparatur megara terkait penundaan pengumuman kelulusan administrasi CPNS, dan telah disetujui oleh Menapan. Selanjuntya untuk pengumuman administrasi akan diumumkan secara serentak pada tanggal 10 Oktober 2013. “Pengumuman akan diumumkan

tanggal 10 Oktober, dan untuk tes tetulisnya tetap serentak pada tanggal 3 November, bersamaan dengan tes diseluruh Indonesia,” cetusnya.

Sementara itu, untuk Kabupate Kota lainnya telah menyelesaikan pengumuman administrasi CPNS. Namun untuk keserasian semua Kabupaten ditetapkan pada tanggal 10 Oktober. (hmg)

NET

TES CPNS — ratusan pendaftar mengikuti ujian masuk CPNS.

CMYK

Editor: Andi, Layouter: Syahril

Sambungan Dari Halaman 1

DBN Siapkan Simbolon, Koordinator LSM DBN Provinsi Kepri ke Haluan Kepri, Selasa (8/10).

Pengumpulan data itu, lanjut Fransiscus, juga dilakukan sebagai bentuk keseriusan mereka dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di tubuh PLN Batam.

Terlebih lagi, setelah Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Yunus Muda mengatakan bahwa dugaan penyelewengan ini tidak dilanjutkan ke rapat dengan Pendapat (RDP) kedua, karena tidak siapnya pelapor.

"Komisi III DPRD Batam siap hearingkan, asalkan data pelanggarannya lengkap," ungkap Yunus.

Kembali ke Fransiscus, bahwa apa yang dimintakan oleh Komisi III sudah mereka miliki, sehingga seharusnya RDP kedua disegerakan pelaksanaannya.

"Jika kalangan DPRD Batam tidak ingin dituduh macam-macam, harusnya dilakukan RDP kedua," katanya.

Karena dalam RDP pertama sebelumnya, pertemuan tidak memenuhi titik terang karena data kurang.

Diakhir penjelasannya, ia mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah gentar dengan tantangan dewan, apalagi kalau sekedar data. Karena menurutnya, seluruh bukti pelanggaran dari PLN sudah ada di depan mata.

Sementara Koordinator Forum Lintas Pemuda Anti Korupsi (FLPAK) Kota Batam, Hubertus LD mengatakan bahwa seharusnya pihak Kejaksaan Negeri Batam sudah mengambil alih kasus tersebut.

Pasalnya, lanjut Huber, buktibukti pelanggaran sudah cukup.

Sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda pemeriksaan kasus PT PLN Batam.

"Seharusnya Kejari memeriksa PT PLN Batam terkait UJL," ujar Huber singkat.

Konsumen Tuntut PLN Juanda, salah seorang konsumen PT PLN, menyayangkan tindakan semena-mena yang dilakukan terhadapnya. Disampaikan-

Rabu, 9 Oktober 2013

nya, pada tanggal 23 bulan September lalu, aliran listrik dirumahnya diputus. Bahkan pemutusan dilakukan PLN dengan mencopot MCB yang dia miliki.

Diakuinya, sebagai konsumen memang dirinya terlambat melakukan pembayaran. Hal tersebut terjadi, karena pada tanggal 20 bulan tersebut, dirinya tengah berada di Jakarta. Selanjutnya dia baru sampai di Batam pada tanggal 22, dan pada hari itu bertepatan dengan hari libur. Namun demikian dia sudah berencana untuk melakukan pembayaran tagihan listrik pada keesokannya, yakni Senin (23/9). " Saya memang terlambat membayar listrik dan saya putuskan untuk membayar pada Seninnya, yakni tanggal 23, karena tanggal 22 adalah hari libur, sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan secara manual," ujar Juanda.

Pada Senin (23/9) pagi, Juanda mengaku melakukan pembayaran, yang mana tagihannya tidak melebihi Rp150.000. Namun, dia menjadi kaget, karena sehabis membayar tagihan pemakaian listrik, dirinya mendapat laporan bahwa aliran listrik dirumahnya telah diputus. Tidak itu saja, pihak PLN juga langsung melakukan pemutusan terhadap meteran atau MCBnya.

Atas tindakan tersebut, Juanda mengaku dirinya merasa dirugikan.

Sebagai konsumen yang memiliki uang Jaminan Langganan (UJL), tidak seharusnya PLN langsung melakukan pemutusan, bahkan sekaligus mencabut MCB yang dia miliki. Sehingga akibat kejadian tersebut, dia merasa haknya sebagai konsumen telah dilecehkan. " Saya merasa dirugikan dengan kesewenang-wenangan yang dilakukan PT PLN. Jika saya terlambat, khan saya memiliki UJL, saya rasa UJL yang saya miliki cukup buat menutupi tagihan saya yang kurang dari Rp150.000. Atas tindakan tersebut, saya berencana akan melakukan tuntutan dan mempertanyakan hal ini kepada PLN, sehingga kedepan mereka ti-

dak lagi bertindak semena-mena," ujar Juanda.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kelistrikan Indonesia (L Perkkindo) Kota Batam Thomas AE, menuding PLN Batam telah mengangkangi Permen ESDM No 33 tahun 2008.

Disamping itu L Perkkindo Kota Batam, juga meminta PT PLN Batam untuk transparan terkait keberadaan Uang Jaminan Langganan (UJL), yang mereka pungut kepada pelanggan listrik konvensional atau pelanggan non voucher.

Thomas menuturkan, selama ini PT PLN Batam tidak transparan terhadap keberadaan UJL pelanggan. Padahal UJL pelanggan merupakan uang konsumen PT PLN Batam yang dititipkan kepada perusahaan tersebut. Atas ketidak transparanan itu, Thomas menduga ada konspirasi besar untuk menghilangkan hak-hak konsumen oleh manajemen PT PLN Batam.

Sementara itu, Manajer Humas PT PLN Batam Agus Subekti yang dikonfirmasi terkait keberadaan Permen ESDM No 33 tahun 2008 dan keputusan Dirjen LPE Kemen ESDM, kaitannya dengan kompensasi yang diterima oleh konsumen, memberikan jawaban yang tidak memuaskan.

Namun demikian dia menyatakan kalau tidak salah pemerintah sedang menggodok peraturannya, dan PT PLN sampai saat ini juga masih menunggu peraturan tersebut.

"Sebenarnya pihak pemerintah/ regulator kalau tidak salah sedang menggodok peraturannya, kami juga masih menunggu," demikian diungkapkan Agus via pesan singkat ke ponsel wartawan Haluan Kepri beberapa waktu lalu.

Sementara terkait UJL, Agus Subekti membenarkan hal tersebut. "Iya memang selama ini bagi konsumen pasca bayar memiliki UJL, tapi besarannya tergantung dari besarnya daya mereka. Saya lupa berapa jumlah UJLnya, "kata Agus. (ays)

DPC PD Tanjungpinang siap-siaplah tergusur.

Berikutnya, satu kursi bisa direbut Partai Hanura. Sepertinya, Ketua DPD Partai Hanura Tanjungpinang, Azhar lebih berpeluang jadi dibanding Rudy Chua.

Soalnya, Azhar lebih memiliki jaringan dibanding Rudy Chua.

Kemudian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi mampu mempertahankan kursi yang pernah diraihnya.

Walau begitu, PKS akan mendapat tantangan berat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanah Nasional (PAN) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Beralih ke daerah pemilihan Kepri 2 (Bintan-Lingga). Dalam perebutan enam kursi di daerah ini, dominasi Partai Golkar agaknya mulai terimbangi oleh partai lain. Sehingga awalnya peluang Golkar bisamerengkuh dua kursi, cuma bisa satu kursi.

Pertama itu sepertinya milik Dewi Komalasari. Dewi merupakan, istri dari Bupati Bintan, Ansar Ahmad. Sedangkan nama lain seperti Dalmasri Syam, Erwan Buntaro, Sumarni Abdul Azis tidak bisa diremehkan.

Dan tidaklah berlebihan, Partai Gerindra bisa menyumbang satu kursi di daerah ini. Soalnya partai besutan Probowo Subianto ini menghadirkan Edi Siswoyo, yang notabenenya mantan Wakil Ketua DPRD Kepri. Edi sendiri dikenal dekat masyarakat Bintan dan Lingga.

Kursi selanjutnya merupakan pertarungan gengsi Ketua DPD Partai Demokrat Kepri, Apri Sujadi. Apri yang Wakil Ketua DPRD Bintan akan menguji kemampuannya di daerah ini.

Sementara itu, pamor mantan Wakil Bupati Lingga dari Partai Nasional Demokrat, Saptono Mustakim agaknya mulai tergusur.

Anggota DPRD Bintan, Susilawati bisa mengimbangi dominasi Saptono di daerah ini.

Tak kalah serunya adalah, kehadiran Maskur Taher (mantan Wakil Bupati Bintan) dan Hanafi Ekra (anggota DPRD Kepri) bisa mengangkat suara PKS di daerah ini. PKS adalah partai yang bisa dikatakan sangat berpeluang membawa pulang satu kursi dalam kompetisi lima tahunan tersebut. Jika bulan lalu, Mastur moncer, bulan ini, Hanafi Ekra mulai bersinar.

Memasuki daerah pemilihan Kepri 3 (Karimun). Peta di wilayah ini berubah. Dalam kajian Haluan Kepri, Partai Demokrat bisa lebih dominan di daerah ini. Fantastis, dua caleg mereka bisa menyumbang dua kursi bagi partai ini.

Mereka, Joko Nugroho dan Iwan Kusuma. Selanjutnya menyusul dominasi Ketua DPRD Karimun, Raja Bahtiar dari Partai Golkar.

Sedangkan Partai Gerindra juga diprediksi bisa menyumbang kursi di daerah ini. Hj Suraya berpeluang besar dalam kesempatan tersebut. Sosok mantan politisi

PDIP ini dikenal sangat merakyat di daerah ini. Ia juga saat ini sebagai anggota DPRD Kepri.

Sedangkan nama Andi Lolo dari Partai Amanat Nasional mulai tergeser oleh kekuatan partai lain. Sementara itu, potensi suara Hanura kian menguat. Walau begitu, nama Zulfikar bisa menoreh tinta emas dalam perebutan kursi di dapil ini. Zulfikar yang mulai gencar menusuk ke kantong suara berpotensi bisa meraih hasil maksimal pada Pemilu nantinya. Walau begitu, pamor dr Jusrizal yang saat ini duduk di DPRD Provinsi Kepulauan Riau perlu menjadi hitunghitungan Zulfikar.

Selanjutnya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan satu kursi. Rocky M Bawole akan berjuang untuk jadi. Ia mesti bersaing dengan Sabari Basirun yang merupakan adik Nurdin Basirun, Bupati Karimun.

Masuk ke Kepri 3 atau daerah pemilihan Batam A. Pertarungan pengaruh di wilayah empat kecamatan yakni Bengkong, Batuampar, Batamkota dan Lubuk Baja ini menghadirkan adu gengsi sejumlah tokoh partai di Batam.

Walau begitu pengaruh Partai Golkar lebih kuat di daerah ini.

Partai Golkar bisa merebut dua kursi di daerah tersebut. Kedua kursi itu bisa saja milik Asmin Patros dan Nur Syafriadi.

Walau begitu, Asmin dan Nur tidak boleh buru-buru jumawa.

Soalnya, mantan Walikota Batam, Nazief Susila Dharma, Iskandar Alamsyah, Firman Bisuwarno bisa menyodok mereka.

Selanjutnya, PDIP juga bisa meraih dua kursi. Di dapil ini, adik Gubernur Kepri Soerya Respationo yakni, Widiastadi Nugroho dan mantan anggota DPRD Kepri, Wirya Putra Silahi bisa merebut kursi.

Gerakan Wirya yang intens turun ke masyarakat, perlahan mengkudeta dominasi mantan Ketua DPD PDIP Batam Sahat Sianturi. Walau begitu, ancaman tetap datang dari caleg lainnya. Seperti Husrinaldi, Anggelinus (tokoh Indonesia Timur), I Wayan Citrayasa dan mantan anggota DPRD Batam dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Zilzal tidak boleh dipandang sebelah mata.

Satu hal yang menjadi catatan Tim Haluan Kepri, Partai Demokrat sepertinya sulit untuk mendominasi di daerah ini. Oleh karena itu, meskipun pada Pemilu lalu PD unggul di Batam, namun partai berlambang bintang mercy ini cuma bisa meriah satu kursi.

Jika pada bulan lalu, mantan Ketua DPD Partai Demokrat Kepri, Abdul Azis dinilai lebih berpeluang terpilih, sekarang Surya Makmur Nasution mulai mengancam. Gerakan blusukan mantan wartawan Kompas ini ke jantung suara, mulai meneguhkan dukungan terhadap dirinya.

Walau begitu Surya tidak boleh lengah. Kendati peluangnya sangat besar untuk terpilih, alumni IAIN Sumatera Utara ini harus mewaspadai kekuatan Tengku Helmi Hat-

Dari Halaman 1

Tunggu Anak nya masih merasa seperti pacaran dengan sang suami.

"Kita jadi saling lebih deket lagi ya, karena masih berdua. Jadi kayak pacaran aja," lanjutnya.

Bicara momongan, perempuan

kelahiran 22 September 1983 itu mengatakan tak memiliki target pasti. Ia memilih menunggu untuk urusan yang satu itu.

"Belum ada target atau program.

Let it flow aja," tandasnya. (dtc)

Dalam kesempatan itu, Sigit turut menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Banggar DPRD Karimun pada Senin (7/10) tidak saja terhadap Rocky Marciano Bawole, Iwan Kusuma Darmaja dan Anwar Abu Bakar saja. Ada lima anggota Banggar lainnya yang juga diperiksa hari itu.

Namun sayang, Sigit mengaku lupa nama-nama anggota Banggar itu.

Sigit hanya menyebut pemeriksaan terhadap anggota Banggar tersebut berlangsung sekitar pukul 21.00 WIB. "Alasan pemeriksaan secara bersama karena hari ini (kemarin, red) ada rapat paripurna di DPRD Karimun. Jadi untuk mempercepat pemeriksaan terhadap anggota Banggar, maka kami langsung memanggil delapan orang anggota Banggar sekaligus. Namun, siapa nama-nama orangnya saya tak ingat lagi. Yang jelas, semua anggota Banggar yang dipanggil itu adalah Banggar APBD-P 2010,"

jelas Sigit lagi.

Dana hibah Pilkada Karimun diajukan oleh KPU Karimun dalam dua kali pengajuan. Pengajuan pertama melalui APBD-P tahun 2010 dengan nilai lebih dari Rp8 miliar. Lalu, pengajuan kedua melalui APBD murni 2011 dengan total Rp12 miliar.

Dalam kasus ini, Kejari Karimun telah menghitung kerugian negara senilai Rp1.825.928.925.

Dugaan korupsi dana hibah ini lebih diperkuat lagi dengan temuan yang dilakukan BPKP dan menyebut kerugian negara justru sebesar Rp1.930.225.323.

Penyidikan kasus korupsi dana hibah itu telah menyeret lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Zulfikri (Ketua KPU Karimun) dan Darman Munir, keduanya telah divonis di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. Kemudian komisioner lainnya, Risdiansyah, Evi Herita dan Hermawan Saputra, saat ini masih dalam proses persidangan. (ham)

han Indra Sjafri tersebut unggul 10 atas Laos.

Tak lama setelah memulai kickoff babak kedua, Indonesia mampu menggandakan keunggulan, tepatnya di menit ke-52. Gol kedua Indonesia ini kembali dicetak Muchlis Hadi dengan konversi lambungnya yang mengelabui kiper Laos.

Tim tamu harus bermain dengan 10 orang lantaran di menit ke54, Pithchak diganjar kartu merah langsung oleh wasit. Pemain Laos itu melakukan aksi tak sportif setelah melanggar Hargianto, malah menginjak tubuh pemain Indonesia.

Tak hanya Pitchak, Laos juga harus kehilangan satu pilarnya lagi, Kali Sihalath yang menerima kartu kuning kedua pada menit ke80. Persoalannya sepele, Sihalath melakoni sepakan bebas sebelum wasit meniup peluit.

Saat waktu sudah berumur 84 menit, Garuda Muda menambah gol ketiga lewat pemain pengganti, Paulo Sitanggang. Setelah menerima umpan dari Maldini Pali, Paulo Sitanggang sempat lebih dulu melewati beberapa bek Laos untuk kemudian, melepas sepakan kaki kiri yang tak mampu diben-

dung kiper Laos.

Kehilangan dua pemain benar-benar membuat Laos pincang. Di penghujung laga, Evan Dimas menutup pesta gol Indonesia dengan gol keempat mereka di menit ke-89, setelah berakselerasi tak terkawal para pemain Laos. Hingga laga bubar, Indonesia menang mutlak, 4-0 atas Laos.

Dengan hasil ini, Indonesia menemani Korsel memimpin Grup G dengan tiga poin serta keunggulan empat gol. Sementara Laos bersama Filipina yang sebelumnya dihajar Korsel, sama-sama berbagi posisi juru kunci. (okz/dtc/ant)

ta, Karina (kerabat Ketua DPRD Batam, Surya Sardi) Alib Munirman (Ketua Paguyuban Pacitan), Dede Suparman (Ketua Paguyuban Pasundan) dan Imelda Bangsawan.

Selanjutnya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sangat kuat untuk bisa merengkuh satu dari 10 kursi DPRD Kepri yang tersedia di dapil ini.

Anggota DPRD Kepri, Hj Asnah merupakan sosok yang paling berpeluang bisa mendapatkan kursi tersebut. Pasalnya, wanita bergelar Puan Sadai dikenal politisi merakyat.

Sementara itu, H Darman (anggota DPRD Kepri), Hendri, Vicky Valentino, Erison dan Aswen Dores siap menyalip.

Partai Keadilan Sejahtera menurut tim masih bisa mendapatkan kursi. Kendati sempat diperdebatkan soal kasus menimpa Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, namun dengan pertimbangan PKS terus memproduksi kader, maka Ketua DPW PKS, Abdul Rahman, Lc berpeluang kembali jadi anggota DPRD Kepri.

Sedangkan Partai Amanah Nasional (PAN), besar kemungkinan bisa meraih satu kursi. Tokoh urang awak, H Kasri sepertinya bisa menyalip dominasi Indra Gobel. ika memperhatikan komposisi caleg PAN menurut tim, walau tidak ada yang dominan, namun semua caleg memiliki potensi besar untuk menyumbangkan suara.

Sedangkan nama seperti Danir, H Kasri, Hetdin Manurung, Huzer Zul adalah penantang kuat H Kasri untuk merengkuh kursi DPRD Kepri.

Selanjutnya, Sukhri Farial merupakan sosok yang paling potensial duduk dari Partai Hanura.

Sukri merupakan anggota DPRD Kepri dan ia merupakan satu-satunya anggota DPRD Hanura yang duduk di Kepri dari daerah pemilihan Batam, di 2009.

Ketua orang Pariaman, Batam ini bakal mendapatkan perlawanan sengit dari Togi Sinaga, Reinhard Hutabarat (anggota DPRD Kepri dari Partai Damai Sejahtera) dan Kalper (petinggi PDIP Batam) Sementara itu, Partai Nasional Demokrat (NasDem) diprediksi bisa menyumbangkan satu kursi.

Ketua DPW Partai NasDem, H Muhammad Amin sepertinya lebih kuat dari yang lain.

Sedangkan, Irwandi Umar, Berto Izaak Doko dan Emerson adalah figur yang bisa menyalip suara mantan anggota DPRD Kepri ini.

Masuk daerah pemilihan Kepri 5 atau Batam B (Sekupang, Batuaji, Sagulung dan Belakangpadang). Di dapil ini, Partai Golkar sepertinya bakal mendominasi.

Adalah sosok Rizki Faisal yang disebut-sebut bisa melambungkan suara Golkar di daerah ini. Bahkan dalam kajian tim, Rizki bisa membawa dua kursi untuk perolehan suaranya.

Soalnya, Rizki salah satu politisi yang senang blusukan ke masyarakat.

Praktis semua wilayah di daerah pemilihan itu sudah didatanginya.

Selain itu, Rizki pun sudah menyiapkan perangkat kampanye

tidak hanya terbatas pada alat peraga seperti baliho dan spanduk, tapi jingel lagu tentang dirinya sudah diproduksinya.

Walau begitu, kontribusi dari Rinaldi Landen Nababan tidak bisa dipandang remeh. Ia bisa menguntit Rizki di urutan kedua. Jika Golkar bisa meraih dua kursi, maka Rinaldi yang berpeluang.

Walau begitu, Alfan Suhaeri, Juldefi tidak mau jadi pecundang.

Mereka ini terus bergerak.

Kursi ketiga saja milik PDIP. Tim mengkaji malah PDIP bisa meraih dua kursi di daerah ini.

Wakil Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dan anggota DPRD Kepri, Dewi Andriani bisa meraihnya.

Namun pengacara kondang, Masrur Amin, Wardi, Eko Haryanto, Abdul Karim tidak bisa dipandang remeh.

Untuk kursi kelima, bisa saja milik Partai Amanah Nasional (PAN). Peluang anggota DPRD Kepri, Alex Guspeneldi mendapat tantangan dari mantan wartawan, Rizal Pandri. Untuk bulan ini, kiprah Rizal yang rajin turun mengangkat pamornya sebagai kandidat pemilih kursi DPRD Kepri.

Rizal mesti kuat menghadapi gempuran pengaruh Chablullah Wibisono yang merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Batam. Apalagi Chablullah juga Ketua DPW Muhammadiyah Kepri, akademisi dan mantan pejabat Otorita Batam.

Selanjutnya pada kursi keenam bisa saja milik PPP. Mantan penguasa PPP Batam Irwansyah berpeluang besar meraih kursinya.

Kendati Gafaruddin Ibrahim, rivalnya Irwan di internal PPP sesungguhnya bukanlah petarung biasa.

Gafar dikenal politisi yang mudah bersosialisasi ke masyarakat.

Gafar yang hijrah daerah pemilihan ini sudah mulai membumi di wilayah Sekupang, Batuaji dan Belakangpadang.

Partai Gerindra sepertinya tidak ingin jadi pecundang. Satu kursi dalam hitungan tim Haluan Kepri bisa direngkuh partai yang dipimpin Suhadi ini.

Anggota DPRD Kepri, Onward Siahaan memang berpeluang jadi.

Tapi nama anyer, Edison dan Srikandi Gerindra, Lidya Darmayani bisa mengancam Onward.

Kedua politisi ini, pergerakannya memang tidak terlihat. Namun mereka melakoni perjalan mencari suara dengan sistematis, terukur dan massif. Apalagi salah satu diantaranya disebut-sebut didukung pengusaha besar.

Selanjutnya, Partai Demokrat akan kembali mendapatkan kursi di dapil ini. Anggota DPRD Kepri, Hotman Hutapea berpeluang besar jadi asalkan bisa mengalahkan Hj Titin Nurbaini.

Di tengah pertarungan sengit Hotman dan Titin, mantan Ketua DPD Partai Gerindra Kepri, Suhermanto dan politisi senior PD, Imran Purnama juga tidak bisa dipandang remeh.

Kedua sosok ini merupakan pengusaha muda yang ulet dan terkenal dekat dengan masyarakat.

Kursi di dapil ini juga milik PKS. Anggota DPRD Kepri, Suryani akan mendapatkan tantangan besar dari mantan anggota DPRD Batam, Amri Beddu. Amri merupakan tokoh berpengaruh di Belakangpadang.

Terakhir, Partai Hanura tidak mau ketinggal. Ketua DPD Partai Hanura, dr Amir Hakim Siregar sosok paling kuat untuk terpilih pada Pemilu 2014 nanti.

Adalah Suwandi, anggota DPRD Batam yang bakal menyaingi secara ketat Amir. Bahkan sejumlah kalangan yang memberi masukan ke Haluan Kepri, agak sulit menentukan siapa yang lebih berpeluang terpilih.

Pindah ke Kepri 6 atau Batam C. Dalam kajian tim, lima partai yang bakal mendapatkan kursi itu antara lain, Gerindra, Demokrat, PKS, PDIP dan PPP. Kursi Partai Demokrat bisa diraih oleh dr Afrizal Dachlan. Afrizal dalam kajian Haluan mesti menghitung pergerakan Burhanuddin Nur yang dikenal sebagai tokoh muda kreatif dan sangat dekat dengan masyarakat.

Demikian juga perebutan kursi di PDIP. Walau Wakil Ketua DPRD Batam, Ruslan sangat berpeluang duduk tapi Saproni bakal membuat Ruslan tidak nyenyak tidur.

Untuk kursi Gerindra, peluang Ketua DPD Partai Gerindra Kepri, Ririn W SE sangat besar. Didukung faktor muda, cerdas dan dinamis, Ririn juga dikenal politisi yang bersahaja.

Namun Ririn jangan buru-buru senang. Sebab Andi Tajudin bukan petarung sembarangan. Dengan pengalaman politiknya, Andi bisa saja menjungkalkan prediksi banyak orang tentang Ririn tersebut.

Kursi PPP adalah milik anggota DPRD Kepri, Ahars Sulaiman.

Cuma saja, Ahars terkesan sangat dominan. Sehingga sulit mencari tandingannya di internal. Lagian juga dikhawatirkan, Ahars kerja sendiri karena caleg lain berpikir mereka tidak mungkin menjungkalkan Ahars.

Terakhir, kursi di daerah ini adalah milik PKS. Siapa yang jadi, dari telusuran dan kajian tradisi PKS, mereka lebih mengedepankan kader senior. Dalam konteks ini, bisa saja Warya Burhanuddin nomor urut 1 bakal jadi.

Terakhir untuk daerah pemilihan Kepri 7 (Natuna-Anambas).

Dalam kajian Haluan Kepri untuk daerah ini kursinya milik PAN, Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kursi PAN bisa saja milik anggota DPRD Kepri saat ini Fahmi Fikri. Sementara itu untuk Partai Demokrat bisa saja jadi kepunyaan Wan Norman dan Partai Golkar, Sofyan Syamsir.

Lagi-lagi, ketiga partai ini tidak boleh berpangku tangan. PDIP masih menguntit posisi ketiga. Sebab, PDIP dulunya pemilik kursi di dapil Utara Indonesia ini. Termasuk juga, eforia para kader Gerindra yang terus bergerak. Sehingga bisa saja peta politik 2014 mengubah peluang PD, PAN dan Golkar tadi. (fur)

produk kecantikan di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Namun bukan berarti dengan belum hadirnya anak membuat kehidupan Rianty dan suami sepi.

Rianty mengatakan, saat ini diri-

Dari Halaman 1

Pimpinan DPRD Sigit Santoso saat dihubungi mengatakan, pemanggilan terhadap unsur pimpinan DPRD Karimun yang juga pimpinan di Badan Anggaran (Banggar) itu masih sebatas saksi. Sama halnya dengan pemanggilan terhadap anggota Banggar sebelumnya.

"Hari ini pemanggilan terhadap unsur pimpinan DPRD Karimun, mereka adalah Raja Bakhtiar, Rasno dan Zamhur Abdul Kadir. Pemanggilan terhadap pimpinan DPRD Karimun tersebut masih sebatas saksi, meminta penjelasan terkait pembahasan anggaran dana hibah pilkada Karimun di Banggar DPRD Karimun," kata Sigit, kemarin sore.

Pertanyaan yang diajukan, lanjutnya, masih sama dengan anggota Banggar sebelumnya, yakni mulai dari riwayat hidup hingga tupoksi mereka sebagai unsur pimpinan di DPRD dan sebagai pimpinan Banggar DPRD Karimun.

Dari Halaman 1

Garuda Hajar

Dari Halaman 1

Demokrat Bisa Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai sebagai kuda hitam. Partai yang dipimpin Soerya Repationo SH, di Kepri ini berpotensi mengkudeta dominasi Golkar dan Demokrat. Apalagi citra partai berlambang banteng moncong putih ini tengah naik-naiknya menyusul kian melejitnya popularitas Jokowi sebagai ikon baru partai tersebut.

Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menguntit dominasi tiga partai tadi.

Kajian Tim Haluan Kepri, Partai Golkar dominan di daerah pemilihan Batam dan Bintan. Sementara itu, Partai Demokrat berpengaruh di Kabupaten Karimun, Batam dan Natuna. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepertinya bisa mengimbangi dominasi Partai Golkar di Tanjungpinang.

Selengkapnya, inilah satu persatu kekuatan partai politik di setiap daerah pemilihan.

Untuk daerah pemilihan (Dapil) Kepri 1 (Kota Tanjungpinang) yang menyediakan lima kursi, PDIP diunggulkan merengkuh kursi pertama. Adalah Yuniarni Pustoko Weni (PDIP) yang merupakan istri Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah merupakan salah satu andalan PDIP untuk mendulang suara. Apalagi jauh sebelum pesta demokrasi ini, wanita yang akrab disapa Weni, memang dikenal seorang aktivis perempuan di Kota Gurindam tersebut.

PDIP beruntung punya kekuatan lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sosok anak muda, Basyaruddin Idris bisa berkontribusi besar terhadap suara PDIP. Belum lagi ketokohan H Nurman, Habdi Sugeng Kumoro dan Erna Riawati. Ini bisa memberi pengaruh pada pemilih.

Kedua, Partai Golkar adalah lawan berat DPIP di dapil ini. Apalagi formasi caleg yang diturunkan partai berlambang pohon beringin ini adalah nama-nama beken. Seperti mantan Calon Wakil Gubernur Kepri, Edi Wijaya, mantan anggota DPD RI, Hendri Frankim, anggota DPRD Syahniar Usman dan tokoh muda Teddy Jun Askara.

Dari formasi ini satu kursi untuk Golkar tidak akan kemana. Soal pemiliknya, sepertinya saat ini masih bisa diamankan oleh R Syahniar Usman. Popularitas, ketokohan dan komitmen politisi perempuan ini menjadi kunci kenapa Syahniar bisa unggul dari calon lainnya.

Walau begitu, Syahniar tak boleh jumawa. Soalnya, nama seperti Tenddy, Edi dan Hendri Frankim telah terlabel di masyarakat sebagai seorang politisi yang memiliki kridibelitas yang baik dan memiliki modal mumpuni.

Selanjutnya untuk kursi ketiga.

Dalam perebutan kursi ini cukup menarik. Soalnya, peluang Husnizar tampaknya bisa disalip oleh Andi Rivai Siregar. Walau masih terpaut kerabat, jika di pentas politik dukungan terhadap Andi besar, maka Nizar sapaan akrab Ketua

7

CMYK

Rabu, 9 Oktober 2013

SEKRETARIS Dispora Kepri Maifrizon.

GUBERNUR Kepri HM Sani.

8

KADIS Pemuda dan Olahraga Riono.

Dispora Kepri Beri Apresiasi Kepada

Atlit dan Pelatih Berprestasi TANJUNGPINANG (HK) — Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepri (Dispora Kepri) memberikan apresiasi kepada atlet dan pelatih berprestasi pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) dan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2013. Penyerahan apresiasi tersebut diberikan pada perayaan peringatan Hari Jadi Provinsi Kepri ke 11, Selasa (24/9) di Halaman Kantor

Gubernur Provinsi Kepri.

Untuk cabang olahraga pencak silat POPWIL, Kepri meraih medali emas atas nama Brian Roy dan Zulfikar, serta cabang olahraga bulu tangkis beregu. Kepada mereka masing-masing mendapatkan apresiasi sebesar Rp 5 juta untuk medali emas dan Rp 3 juta medali perak, serta Rp 2 juta untuk perunggu.

Pemberian apresiasi diserahkan oleh Gubernur Kepri melalui Pembina ESQ

PARA undangan upacara hari jadi Provinsi Kepri ke 11, menyanyikan lagu Indonesia Raya.

165 Kepri Rekaveni Soerya Respationo.

Selain itu, di tingkat nasional (POPNAS), atlit Kepri juga meraih prestasi dengan perolehan dua medali perak untuk cabang olahraga tinju atas nama Steven Monang dan cabang olahraga pencak silat oleh Dadang Alinandar. Sedangkan peraih medali perunggu berhasil diraih Dio Rhizqi cabang olahraga pencak silat dan cabang olahraga tinju diraih

Fransiscus Fredi, serta cabang olahraga Judo diraih Cindy Lourencia.

Kepada mereka diberikan apresiasi sebesar Rp10 juta untuk medali perak dan Rp 5 juta untuk medali perunggu, yang diserahkan pada acara penutupan POPNAS, Minggu (22/9) di Stadion Sumantri Brojo Nogoro Jakarta.

Foto : Dispora Kepri Narasi : Rusmadi

PANITA pelaksana apresiasi Jasman di POPNAS XII di Jakarta.

PENYELESAIAN administrasi oleh Erzon Pelatih POPNAS cabang olahraga Tinju.

GUBERNUR Kepri HM Sani, Wagub Kepri HM Soeryo Respationo, serta para undangan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

PEMBINA ESQ 165 Kepri Rekaveni Soerya Respationo, memberikan apresiasi kepada atlit POPWIL peraih medali perak.

PEMBINA ESQ 165 Kepri Rekaveni Soerya Respationo, memberikan apresiasi kepada atlit POPWIL peraih medali emas.

PEMBINA ESQ 165 Kepri Rekaveni Soerya Respationo, memberikan apresiasi kepada atlit POPWIL peraih medali perunggu.

PESERTA upacara Hari Jadi Provinsi Kepri ke 11 Tahun 2013.

STAF Dispora Kepri Afif, menyerahkan uang pembinaan kepada pelatih Judo Cakra.

PARA Atlit Kepri POPNAS ke XII Tahun 2013.

CMYK

Editor : Fery Heriyanto, Layouter: Mulia Aditya

CMYK

Rabu, 9 Oktober 2013

Solihin Ketua Karang Taruna Tanjung Sengkuang

Arah Lebih Baik NIAT Solihin untuk memajukan pemuda di Tanjungsekuang patut diacungi jempol.

Ia berpendapat, jika ada yang mendorong dan mengarah, tidak terlalu sulit sebenarnya membina pemuda. Karena itu, ia meminta pemuda tidak mengandalkan kekuatan otot semata, tetapi lebih dari itu yakni kekuatan akal dan pikiran.

"Saya ingin memajukan pemuda Tanjung Sengkuang. Ini penting, karena tonggak negara ini ada pada pemuda. Namun jujur, saya tidak berharap kekuatan dari pemuda. Akan tetapi, saya hanya menginginkan mereka lebih kreatif di berbagai bidang," tutur Solihin.

Arah Lebih Hal 10

9

Guru SD 007 Mogok Ratusan Siswa Terlantar BENGKONG (HK) — Suasana di SD Negeri 007 Bengkong mendadak gaduh, Selasa (8/ 10) siang. Ratusan siswa di sekolah tersebut tidak belajar, gara-gara seluruh guru melakukan mogok mengajar.

Amir Yunus Liputan Batam Tindakan tersebut sebagai bentuk protes mereka kepada Kepala Sekolah (Kepsek) yang telah melecehkan mereka di hadapan siswa.

Kejadian itu bermula ketika Kepsek, Eka Dewi Nursanti menegur pada guru sesaat

setelah upacara bendera dilakukan Senin (7/10). Teguran tersebut membuat guru malu, karena merasa dilecehkan.

"Kami benar-benar dilecehkan, ditegur bahkan dibentak-bentak di depan ratusan murid," ungkap salah seorang guru, Hertaty yang mewakili kekesalan rekanGuru SD Hal 10

AMIR YUNUS/HALUAN KEPRI

TAK BELAJAR — Ratusan siswa SD Negeri 007 Bengkong tak belajar, gara-gara semua gurunya mogok mengajar, Selasa (8/10). Pemogokan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes guru kepada kepala sekolah yang dinilai telah melecehkan mereka.

Aktivitas PT Siemens Lumpuh Total Wawako Sidak Pelayanan Puskesmas Sei Panas SEI PANAS (HK) — Wakil Walikota Batam Rudi melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan Puskesmas Sei Panas, Selasa (8/10).

Sidak tersebut dilakukan menyikapi laporan masyarakat yang menyebutkan pelayanan di Puskesmas tersebut mengecewakan.

Setibanya di Puskesmas Sei Panas Wawako langsung meninjau ruang pelayanan, kemudian menanyakan apakah PNS yang betugas di loket pendaftaran sudah masuk atau belum, serta mengecek berapa jumlah pasien

yang mendaftar.

Bahkan, Rudi yang didampingi Kabag Humas Pemko Batam Ardiwinata juga bertanya ke Syahril, salah seorang pasien yang akan berobat mengenai pelayanan di Puskesmas tersebut. Kepada wawako, Syahril pun mengatakan apa adanya. " Untuk hari ini bagus Wawako Sidak Hal 10

Demo Buruh Berlanjut MUKAKUNIG (HK) — Aksi demo yang dilakukan buruh PT Siemens Hearing Intrusment di depan perusahaan di kawasan industri Batamindo, Mukakuni-

ng masih terus berlanjut, Selasa (8/10).

Para buruh tidak hanya duduk-duduk dan berorasi di depan perusahaan, tetapi juga memblokir jalan pintu masuk. Akibatnya, aktivitas di PT Siemens lumpuh total.

Pihak manajemen kemudian menutup pintu perusahaan.

Pantauan Haluankepri di lokasi, perusahaan asal Jerman tersebut terlihat ditutup. Tidak ada aktiv-

Aktivitas PT Hal 10

Satpol PP Akan Bongkar Paksa Pagar PT CDHA DELMAWAN/HALUAN KEPRI

WAKIL Walikota Batam Rudi menanyakan bagaimana pelayanan Puskesmas Sei Panas kepada pasien saat inspeksi mendadak (sidak), Selasa (8/10).

BATAM CENTRE (HK) — Wakil walikota Batam Rudi telah memerintahkan Satpol PP membongkar paksa pagar yang dibangun PT CDHA setelah tuntutan

warga Tanjunguma dikabulkan BP Batam. Tuntutan tersebut terkait pembebasan lahan kampung tua Tanjunguma.

Ketua Aliasi Pemuda

CMYK

Tanjung Uma H Raja Harum mengaku puas atas dikabulkanya tuntutan warga Tanjunguma oleh BP Batam.

Sehingga perjuangan warga Satpol PP Hal 10

Editor: Sofyan, Layouter: M Fahrullazi

Metro Batam

Rabu, 9 Oktober 2013

10

IKBP Santuni Anak Yatim SERAYA (HK) — Ikatan Keluarga Besar Purnawirawan (IKBP) Kodim 0316 Batam, menggelar bhakti sosial berupa bagibagi paket sembako di panti asuhan, Minggu (6/10).

Kegiatan tersebut bersempena hari ulang tahun IKBP yang pertama.

Penasehat Ikatan Keluarga Besar Purnawirawan mantan Kodim 0316 Batam Mayor (purn) Mudjiyo mengatakan, tujuan awal dibentuknya IKBP adalah untuk

mempersatukan para purnawirawan. Kemudian, membantu anggotanya yang kekurangan. " Terbentuknya IKBP bentuk kepedulian kepada sesama purnawirawan. Organisasi ini dibentuk pada 5 Oktober tahun 2012 lalu.

Kami membentuk ikatan ini, sesuai dengan kesepatan dan peduli sesama rekan-rekan dan juga masyarakat, "katanya.

Mudjiyo menuturkan, siapa saja boleh bergabung

dengan Ikatan Keluarga Besar Mantan Kodim Batam 0316 Batam, purnawirawan dari instasi mana saja. " Siapa saja boleh bergabung dengan kami. Saat ini yang aktif didalam pengurusan Ikatan Purnawirawan ini sebanyak 40 orang, mudah-mudahan nanti keanggotaan kami bisa bertambah, "paparnya.

Selain itu, keanggotaan purnawirawan ini diharapkan bisa membantu terciptanya stabilitas daerah. Di-

mana, apabila dibutuhkan di masyarakat, pihaknya siap membantu dengan niat baik dan tulus.

Untuk itu, harapannya ialah ikatan ini bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya dan bisa membuat berbagai kegiatan yang positif. " Saya mengharapkan bisa membuat kegiatan lain lagi kedepannya. Dan bisa mendapatkan masukan dari semua anggota purnawirawan, "pungkasnya. (byu)

Dandim Serahkan 4 Unit Motor Dinas SERAYA (HK) — Untuk meningkatkan kinerja prajurit Kodim 0316 Batam, Komandan Kodim (Dandim) Letkol arh Harvin Kidingallo, menyerahkan empat unit sepeda motor dinas kepada anggotanya di Mako Kodim 0316 Batam, Selasa (8/10) Keempat motor dinas tersebut, diserahkan kepada Serda Panjaitan Koramil 03

Nongsa, Pelda Slamet Rianto Koramil 04 Galang, Serma Surianto Koramil 05 Belakang Padang dan Serda Karto Danru Provost Kodim 0316 Batam.

Harvin dalam sambutannya mengatakan, bagi prajurit yang menerima sepeda motor dinas ini, diharapkan agar bisa menjaga dan dipergunakan sebagai sarana pe-

nunjang tugas di lapangan maupun di kantor. " Saya berharap, agar motor dinas ini, bisa dipergunakan dengan semestinya oleh prajurit yang menerima, "katanya.

Dikatakan dia, tidak hanya mempergunakan kendaraan dinas dengan baik, diharapkan para prajurit di kesatuan Kodim 0316 Ba-

tam, bisa memberikan yang terbaik pengabdiannya kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jangan hanya mempergunakan kendaraan saja yang baik, tetapi juga setiap prajurit harus memberikan pengabdiannya kepada negara dan NKRI, khususnya di Kota Batam, "paparnya. (byu)

Polda Kepri dan BP Batam Teken MoU NONGSA (HK) — Agar pengamanan yang dilakukan Polda Kepri terhadap sejumlah objek vital di kawasan perdangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) , Polda Kepri menandatangani Memorandum Of Understanding (Mou) dengan BP Batam di gedung Graha Lancang Kuning, Polda Kepri, Selasa (8/10).

MoU tersebut ditandatangani langsung Kapolda Kepri Brigjen Endjang Sudrajad

dan Kepala BP Batam Mustofa Widjaja.

Direktur Pengaman Objek Vital (Dirpam Obvit) Polda Kepri AKBP Yusril, mengatakan tujuan MOU ini diteken untuk lebih memperkuat kerjasama Polda Kepri dan BP Batam. Kerjasama tersebut lebih menekankan pada pengamanan objek vital di kawasan FTZ secara menyeluruh.

Untuk tahap awal, kata dia, Polda akan memberikan

pelatihan terhadap tenaga pengamanan, kemudian tata cara pengamanan awal suatu perkara dan cara pengamanan daerah operasional bila terjadi tindak kriminal. " Untuk saat ini penanganan pengamanan masih difokuskan di Batam, sementara untuk Bintan dan Karimun masih belum, karena kedua daerah tersebut daerah tapal batasnya belum jelas," ujar Yusril menambahkan.

Kedepanya, lanjut dia,

akan ada Pos kawasan Terpadu serta ada juga IT terpadu untuk memonitor kejadian peristiwa-peristiwa kriminal di kawasan tersebut. Saat ini sementara MoU dengan kepolisian dan tidak tertutup kedepan dengan instansi lain.

Perhitungan objek vital itu sudah mencakup secara menyeluruh yang ada di Kota Batam. Dengan adanya MoU ini, Polda akan menambah personel. (cw81)

Dari Halaman 9

Guru SD

NOV IWANDRA/HALUAN KEPRI

Ketua dan Jajaran Badan Pengurus Harian (BPH) Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Batam, dosen dan mahasiswa berfoto bersama usai Orientasi Kampus, di aula Kampus Muhammadiyah Batam, Batuaji, Selasa(07/10).

Komit Lahirkan Intelektual Berkompetensi 61 Mahasiswa STIKom Muhammadiyah Gelar Orientasi BATUAJI (HK) — Ketua STIKom Muhammadiyah Batam, H Darlispon menyatakan pihaknya komit melahirkan intelektual berkompetensi demi mendukung program pemerintah bidang pendidikan.

Karena, belum lengkap rasanya Kota Batam sebagai Bandar Madani, tapi belum memiliki sekolah tinggi atau universitas yang berbasiskan organisasi masyarakat (Ormas) Muhammadiyah.

Sebanyak 61 mahasiswa (STIKom) Muhammadiyah Kota Batam menggelar orientasi pengenalan diri, silaturahmi dengan dosen, rektor, pengurus BPH Muhammadiyah Kota Batam. Kemudian dirangkai dengan kuliah perdana oleh Kadisnaker Batam, Zarefriadi, di aula Kampus Muhammadiyah Batam, Batuaji, Selasa (7/10).

Ia menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan langkah awal atas terbentuk dan berjalannya program perkuliahan di kampus STIKom Muhammadiyah Kota Batam mulai bulan Oktober 2013 ini.

" Insya Allah, ke depan kita tetap berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan program dan mutu pendidikan STIKom ini dengan serius. Sehingga STIKom Muhammadiyah Kota Batam ini menjadi fakultas bahkan universitas yang bertaraf internasinal," kata Darlispon.

Selain Darlispon, orangorang yang tergabung dalam Badan Pengurus Harian (BPH) Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STKom) Muhammadiyah Kota Batam antara lain Ir H Emtizar Karian selaku ketua, Zarefriadi, Surya Makmur, Sabirun, Gafarudin Ibrahim, Ciptadin, M Nabil, Irman.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batam, H Yuhelmi Zarmus mengatakan, sebetulnya selama ini masyarakat Kota Batam maupun Kepri sudah sangat merindukan kehadiran STIKom Muhammadiyah.

Dimana, STIKom Muhammadiyah Batam ini bukan saja berbasiskan ilmu pengetahuan umum, tapi juga berlandaskan pengemba-

Dari Halaman 9

Arah Lebih rekannya, kemarin.

Padahal, menurut guru yang sehari-hari dipanggil Bu Tati ini, kemarahan Kepsek hanya dipicu oleh masalah kecil. Dimana kepsek protes dengan pelaksanaan upacara bendera yang tidak sesuai keinginannya.

Merasa dilecehkan dan dipermalukan, pada Senin (7/ 10) siang selepas mengajar, para guru di SDN 007 mendatangi Pemko Batam untuk mengadukan yang dialaminya ke Wawako Rudi. Namun sayang, mereka tidak berjumpa dengan Rudi karena di waktu bersamaan Plt Walikota itu sedang menangani demo warga Tanjunguma di

BP Batam.

Tak putus asa, hari ini (Selasa,red) mereka kembali mendatangi Pemko Batam, dan dia sempat dijumpai Rudi. Rudi kemudian memerintahkan para guru kembali ke sekolahnya, dan mengutus Kabid Dikdas, Rustam untuk turun langsung ke lapangan dan mengecek apa yang terjadinya.

Karena itulah, semua murid sejak pagi hingga pulang sekolah tak ada belajar. Para siswa asyik bermain. "Kami tidak belajar Om, guru kami lagi rapat," ujar salah satu murid kelas VI SDN 007 Bengkong.

PERSYARATAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19-1 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BATAM

10. AKTA PERCERAIAN PERSYARATAN : a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK); b. Fotocopy KTP Suami – Istri; c. Akta Perkawinan Suami – Istri yang asli; d. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri; e. Bukti pembayaran retribusi perolehan Akta Perceraian kepada Bendahara Penerima di Instansi Pelaksana.

11. AKTA KEMATIAN PERSYARATAN : a. Fotocopy dan Asli Kartu Keluarga KK); b. Fotocopy dan Asli KTP yang meninggal dunia; c. Surat Nikah/Akta Perkawinan yang asli; d. Surat Visum dari RS/Dokter; e. Fotocopy Identity Card (IC) orang tua bagi WNA; f. Fotocopy Passport/KITAP/KITAS WNA; g. Fotocopy KTP Saksi 2 (dua) orang; h. Bukti pembayaran retribusi perolehan Akta Kematian kepada Bendahara Penerima di Instansi Pelaksana.

Lampiran I :

Perda Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. Retribusi di Bidang Palayanan Pendaftaran Penduduk adalah : NO JENIS RETRIBUSI 1 Kartu Keluarga ( KK ) Baru 2 Kartu Keluarga ( KK ) Penggantian 3 Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Baru 4 Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Penggantian 5 Kartu Keterangan Bertempat Tinggal / Surat Keterangan Tempat Tinggal 6 Kartu Penduduk Sementara / Surat Keterangan Tinggal Sementara 7 Perpanjangan Kartu Penduduk Sementara / Surat Keterangan Tinggal Sementara 8 Kartu Identitas Kerja (KIK) 9 Kartu Identitas Penduduk Musiman

WNI 15,000 10,000 20,000 10,000 500,000 10,000 5,000 5,000 -

WNA 1.000.000 100,000 1.500.000 1.000.000 -

II.Retribusi di Bidang Palayanan Pencatatan Sipil adalah : NO PERISTIWA PENTING 1 Akta Kematian yg pelaporannya 0 s/d 30 hari 2 Akta Perkawinan yg pelaporannya 0 s/d 60 hari 3 Akta Perceraian yg pelaporannya 0 s/d 60 hari 4 Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak yg pelaporannya 0 s/d 30 hari 5 Akta Ganti Nama yg pelaporannya 0 s/d 30 hari

WNI 10,000 300,000 300,000 50,000 -

WNA 50,000 600,000 1.800.000 150,000 100,000

Dengan alasan untuk ketenangan, Disdik melalui Kabid Dikdas, Rustam menegaskan bahwa untuk sementara mereka akan menempatkan pengawas di Sekolah itu, sementara sang Kepsek ditarik dulu ke Disdik untuk dilakukan pembinaan. " Untuk sementara kita tempatkan pengawas, dan Kepseknya kita bawa ke Disdik," tegas Rustam usai melakukan pertemuan tertutup dengan para guru di ruang majelis guru SDN 007 Bengkong.

Menurut dia, atas kondisi ini pihaknya merasa perlu melakukan pengawasan dan pembinaan atas sikap para pendidik, terutama Kepsek.

Karenanya dilakukan diklat dan pelatihan. " Kami hanya bisa melakukan pembinaan, urusan pindah memindah itu ada di tangan Walikota," ungkapnya.

Sementara Kepsek SD 007 Bengkong Eka Dewi Nursyanti mengakui bahwa ia memberikan pengarahan ke guru-guru, karena sudah sering kali lalai dalam pelaksanaan upacara bendera. " Saya sudah sering memberikan briefing, tapi selalu saja salah," ujarnya kecewa.

Jangan Korban Murid Karena mendapat laporan dari salah seorang wali murid atas kasus tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Udin P Sihaloho Batam turun langsung melakukan sidak ke SD Negeri 007 Bengkong. " Saya tak mau anak murid jadi korban, makanya kita turun langsung ke lapangan," ungkap Udin P Sihaloho yang ditemui Selasa (8/10).

Namun disayangkan, saat tiba di ruang pertemuan guru, Kabid Dikdas Disdik Batam, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah menolak kedatangan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho dengan alasan mereka sedang perte-

muan internal.

Akibatnya, peran mulut tak terhindarkan pihak sekolah dengan Udin P Sihaloho.

Pasalnya, pihak sekolah bersikukuh bahwa apa yang terjadi di sekolah mereka merupakan persaoalan internal dan bukan urusan DPRD Batam. " Tidak ada urusan Dewan disini, ini persoalan kami," ujar Ketua Komite SDN 007 Bengkong, Teguh Sunaryanto Tak ingin terpancing, Udin memberikan penjelasan bahwa ia sedang menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dari Komisi yang menangani bidang pendidikan.

Tapi sayang, berkali-kali Udin memberikan penjelasan tetap saja ditolak, lagi-lagi alasan masalah yang dibahas adalah persoalan internal sekolah menjadi tameng. " Lucunya kenapa kami tak boleh ikut pertemuan, padahal sudah jelas-jelas murid dikorbankan," geram Udin.

Bahkan pihak Komite Sekolah mempertanyakan keberadaan wartawan. Menurutnya, tanpa Udin P Sihaloho, para wartawan tidak akan turun. Spontan saja kondisi tersebut membuat gaduh karena para wartawan yang niatannya meliput justeru dituduh macam-macam.

Suasana kemudian reda setelah pihak Komite Sekolah meminta maaf kepada Udin dan juga ke para awak media yang hadir.

Menanggapi persoalan di SDN 007 Bengkong, Kadisdik Batam Muslim bin Bidin mengatakan bahwa ia sudah memanggil Kepsek dan akan meminta konfirmasi langsung atas terhambatnya proses belajar mengajar di sana. " Kita akan mintakan penjelasan, kalau memang salah jangankan mutasi, pecatpun bisa kita lakukan," ujar Muslim singkat. ***

Solihin mengtakan, sebagai kelompok idaman ummat dan bangsa, pemuda adalah kaum intelektual yang dikenal idealis dan imajinatif dalam setiap peristiwa yang terjadi di tengah perubahan masyarakat. Karena itu, tidak bisa dipungkiri, pemuda memegang peranan penting dalam hampir setiap transformasi sosial dan perjuangan meraih cita-cita. " Sebagai pemuda, harus lebih memamfaatkan waktu yang ada. Jangan lalai dengan hal-hal yang tidak penting, makanya saya ingin menciptakan suatu peruba-

han yang akan memberikan dampak potitif untuk pemuda Tanjung Sengkuang ini, dengan berbagai kegiatan.

Karena, dari dulu saya memang ingin sekali membentuk kepribadian pemuda yang hakiki, taat pada agama masing-masing dan khususnya kepada pemerintah," tutur alumni STT Ibnu Sina ini dengan senyum.

Untuk menciptakan semua itu, Solihin mengatakan tidak mudah, dan tidak seperti yang dibayangkan, banyak hal dan rintangan yang harus dihadapi. Tapi berkat bantuan masyarakat Tanju-

ng Sengkuang dan dukungan para pemuda-pemuda di daerah ini semuanya berjalan lancar dan terkoodinir seperti yang di harapkan Solihin dan rekan-rekannya.

"Memang butuh perjuangan untuk mencapai semua ini, tidak gampang emang, namun ketika dikerjakan dan dilakukan dengan kerja sama, semua menjadi mudah.

Dan itulah harapan kami semua, Karang Taruna ini akan lebih bermamfaat bagi Negara khusunya di Kota Batam ini, dan karang taruna tetap berkarya," pungkas pria kelahiran 1975 ini. (abk)

Aksi warga menggeruduk Kantor BP Batam, karena mendapati PT Cahaya Dinamika Harum Abadi (CDHA) telah membangun pagar beton di lahan kampung tua Tanjunguma. Warga semakin berang begitu mengetahui BP Batam telah mengeluarkan Izin Prinsip (IP) dan Izin Pematangan Lahan (IPL) kepada perusahaan tersebut.

Terkait pemberian perizinan tersebut, BP Batam dinilai telah mengangkangi Su-

rat Keputusan (SK) Walikota Batam Nomor: Kpts. 105/HK/ III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam.

Warga tiba di Kantor BP Batam sekitar pukul 09.00 WIB, mengendarai lori, mobil dan sepeda motor. Sebelumnya, warga lebih dulu menggelar aksi di Kantor Walikota Batam dan DPRD Kota Batam. Di Kantor Walikota, warga diterima Wakil Walikota Batam Rudi. (cw81)

Dari Halaman 9

Satpol PP tidak sia-sia. " Kami puas, tuntutan yang kita ajukan dikabulkan. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar syukuran," kata Harum.

Sebelumnya, warga Tanjunguma, Kota Batam bersama Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kampung Tua Tanjunguma mengepung Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam Centre, Senin (7/10). Warga datang untuk menolak lahan kampung tua di tempat mereka dijual ke investor.

Dari Halaman 9

Aktivitas PT itas kerja yang dilakukan.

Para karyawan memilih duduk-duduk beralaskan karton di bawah tenda biru sambil menantikan kejelasan nasib mereka dari pihak manajemen. " Aktivitas kerja hari ini tidak ada sama sekali tanpa terkecuali. Sebab, pintu utama dikawal ketat oleh anggota PUK sendiri," ujar Atep, salah seorang karyawan PT Siemens, kemarin siang.

Menurut dia, didepan karyawan, mereka tetap menolak surat panggilan untuk kerja. Namun, mere-

ka sepakat untuk samasama mogok kerja. Bahkan surat tersebut yang diberikan pihak perusahaan kepada sebagian karyawan langsung disobek-sobek di depan perusahaan itu.

Iwanti, buruh lainnya yang tinggal di Batuaji menyatakan pihaknya, tetap tidak menyetujui permintaan pihak manajemen. Pasalnya, pihak perusahaan hanya bisa berjanji tapi tak pernah ditepi. " Jadi apapun yang terjadi pada buruh kita tetap melakukan aksi mogok kerja sebe-

lum keluar keputusan yang difasilitas pihak-pihak terkait, " tambahnya.

Pihak kepolisian dan TNI tampak berjaga-jaga di depan para buruh saat pemblokiran jalan utama. Bahkan petugas hanya terlihat berkumpul di luar dan didalam perusahaan namun tidak berbuat apa-apa.

Sementara Kapolsek Sei Beduk AKP Zalukhu dan pihak Disnaker Kota Batam masih melakukan perundingan dengan antara manajemen PT Siemens dam wal MKIl. (cw71)

kontrol. Sebab, setiap hari ia terus menerima laporan dari masyarakat.

Untuk itu, langkah pertama yang akan dilakukannya terkait pelayanan ini minggu depan Pemko Batam akan menggelar pelatihan terhadap pegawai bagian pelayanan. Setelah mengikuti pelatihan diharapkan masyarakat merasa puas dan tidak komplain lagi dengan pelayanan.

Ketika Wawako mem-

pertanyakan keberadaan Kepala Puskesmas DR Heriyandi MKM. Salah seorang staf puskesmas mengatakan bahwa atasannya sedang keluar kota. Jawaban staf tersebut membuat wawako berang dan berpesan kepada staf suruh kepala puskesmas menghadapnya. " Kok saya ngak tahu dia keluar kota, ketika pulang nanti suruh menghadap saya." ujarnya. (cw81)

Dari Halaman 9

Wawako Sidak Pak, saya pun kaget, kok pegawainya ramah-ramah. Padahal sebulan lalu sudah saya ke sini, pelayanan baru mulai jam 10 pagi. Pegawainya asyik main BBM (blackberry messanger) saja Pak, " kata Syahril.

Rudi mengatakan Puskesmas Seipanas berada di daerah yang jumlah penduduknya cukup padat. Untuk mendapatkan pelayanan yang baik sistem harus di-

ngan kaum intelektual muda yang Islami.

"Ini langkah awal yang sangat baik. Tanpa disadari dan berkah perjuangan kita dari Allah, izin yang sangat kita harapkan itu keluar.

Sehingga peluang ini akan kita gunakan dan manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan umat dalam perkembangan ilmu yang bermamfaat sesuai tuntutan zaman," kata Zul. STIKom Muhammadiyah Batam, ujar Zul, saat ini baru mempunyai dua program, diantaranya fakultas Teknik Informatika(TI) setingkat S1 dan fakultas akutansi setingkat D3.

Selaku Dosen STIKom Muhammadiyah Batam, Zarefriadi dalam kuliah perdana menyampaikan, persaingan global itu sudah di depan mata dan jangan sampai banyak terbuang waktu untuk berleha-leha.

Kehadiran STIKom Muhammadiyah Kota Batam ini merupakan suatu potensi bagi masyarakat dan kontribusi kepada pemerintah daerah. (vnr)

CMYK

Iklan

Rabu, 9 Oktober 2013

CMYK

11

Lingga

Rabu, 9 Oktober 2013

12

Pemkab Gelar Sosialisasi Ombudsman LINGGA(HK) — Sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik, Pemkab Lingga menggelar sosialisasi peran ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di Aula Kantor Bupati, Selasa (8/10) Nofriadi Putra Liputan Lingga Dalam sambutannya pada pembukaan sosialisasi Ombudsman, mewakili Bupati Lingga, Asisten I Bagian Pemerintahan, Idrus mengatakan, ombudsman merupakan lembaga negara yang punya kewenangan mengawasi semua bentuk pelayanan publik yang pendanaanya dari APBD dan APBN. Serta, menerima laporan dan penelusuran dari masyarakat.

“Tentu harus kita dukung.

Semakin banyak laporan menunjukkan buruknya kinerja pemerintah setempat,” ungkap Idrus.

Dikatakannya , dengan adanya sosialisasi ombudsman tersebut dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan yang baik kepada masyarakat oleh pekerja publik.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia, H Yusron Roni, mengatakan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mengawasi stndard pelayanan, waktu pelayanan, harus diberikan transparan ke masyarakat.

“Untuk ini, di Lingga harus segera ada standard pelayanan,” ungkapnya.

Menurutnya, Ombudsman akan menerima laporan dari siapa-pun. Apabila sudah diterima laporan, maka dilaporkan dulu ke instansi terkait. Dan tidak serta-merta langsung divonis. Melainkan ditelusuri secara administrasi.

“Biasanya kalau Ombudsman sudah berpendapat itu, langsung selesai. Karena kita dalami,” ungkapnya.

Dilanjutkannya mengenai ombudsman, berupa saran, rekomendasi, wajib, kepada yang bersangkutan, agar dilakukan peneguran, terangnya.***

NOFRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

SOSIALISASI OMBUDSMAN — Sejumlah peserta sosialisasi ombudsman saat mendengarkan sambutan dari Ketua Ombudsman Kepri, H Yusron Roni di Aula Kantor Bupati, Selasa (8/10).

Sekolah Dianjurkan Membentuk PMR LINGGA (HK) — Ketua Palang Merah Indonesia, Kabupaten Lingga, Hj Syarifah Rosemawaty menyarankan, sekolah membentuk Palang Merah Remaja, (PMR).

Tujuannya agar pengkaderan PMR sejak dini.

Selama ini, dikatakan Syarifah, bahwa PMI Kabupaten Lingga tetap lakukan kegiatan pada jam kantor.

Walau masih ada beberapa kekurangan.

“Masih ada yang perlu kita lakukan, yakni pelatihan rela-

SEORANG pengendara melintas di depan Kantor PMI Kabupaten Lingga, di depan bundaran Kantor Bupati Lama, Selasa (8/10).

NOFRIADI PUTRA

wan, pelantikan cabang, dan pembentukan PMR,” ungkap Syarifah, , Selasa (08/10).

Menurutnya, PMR ditingkat pelajar itu sangat baik, terutama untuk pengkaderan relawan sejak dini. Agar siswa yang dapat PMR lebih respon dan tanggap terhadap lingkungan, terangnya.

PMR tersebut, lanjut Hj Syarifah, bukan hanya di Dabo saja yang perlu, namun itu perlu juga ada ditiap kecamatan, dan tidak terkecuali Daik Lingga, jelasnya.

Ketika ditanya mengenai peralatan PMI di Daik, Lingga, Hja Syarifah mengatakan bahwa PMI Lingga belum mempunyai peralatan menyimpan darah (Bank Darah).

“Selama ini, kita masih kerja sama dengan Rumah Sakit Lapangan Daik, Lingga,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, walaupun PMI masih minim peralatan, namun yang jelas PMI tetap aktiv, dan melakukan kegiatan. (put)

Pemasangan Baliho Tunggu Keputusan LINGGA(HK) — Tempat pemasangan baliho partai dan calon legislatif peserta pemilu 2014 mendatang masih dibicarakan dengan pihak KPU Lingga.

Hingga saat ini belum ada keputusan Camat lingga tentang titik pemasangan baliho calag tersebut.

Camat Lingga M Syam S Sos, mengatakan belum menentukan titik-titk pemasangan umbul-umbul Parpol dan bacaleg untuk di ibu kota Daik Lingga. Pasalnya, belum ada rapat koordinasi KPU dan juga

kepala desa setempat.

“Kita belum berani tentukan titik-titik pemasangan umbul Parpol dan caleg. Apakah nanti di Jalan Sawah Indah atau di Jalan Salak, tunggu rapat dulu,” ungkap M Syam.

Dikatakannya, ia sendiri baru menerima surat dari KPU soal sosialisasi Peraturan KPU No 15 Tahun 2013, tentang aturan pemasangan baliho dan spanduk dari Parpol maupun spanduk bagi caleg.

Dilanjutkannya, memang

selaku pimpinan wilayah Kecamatan, ia bersedia untuk menentukan titik-titik pemasangan balihi tetsebut, namun hal itu perlu dikoordinasikan dan disosialisasikan bersama dengan kepala desa, anggota KPU sendiri maupun dengan anggota Parpol.

“Saat ini KPU belum sosilisasi soal aturan tersebut,kita telah disurati. Dalam waktu dekat akan ada sosialisasi soal aturan KPU tersebut,” ungkap M Syam.

Selaku pimpinan wilayah di Kecamatan Lingga, M

Syam mengharapkan dalam pemasangan umbul parpol maupun Caleg dilakukan dengan tertib, serta tidak mengganggu pemandangan ditempat-tempat umum.

Jika di lapangan terjadi baliho caleg yang melanggar aturan tersebut, atau ada yang tidak mematuhi, lanjut Syam, maka ini akan dicabut oleh instansi terkait dalam hal Satpol PP, terangnya.

“Kalau tertib kan enak.

Pemandangannya juga enak.

Sama-sama mengertilah,” ungkapnya. (put)

Parpol Nakal Harus Ditindak LINGGA(HK) — Adanya pemasangan bendera parpol di sekitar pelabuhan Tanjung Kellit, Kabupaten Lingga ditanggapi oleh Panwaslu. Walaupun satu bendera parpol, Panwaslu tetap ingatkan larangan pemasangan benmdera partai di tempat umum kepada seluruh Parpol.

“Sejak aturan KPU No 15 tahun 2013 itu sudah jelas, tidak boleh pasang umbul parpol ditempat umum. Maka kita ingatkan agar yang telah memasang ditempat umum tolong dicabut,” ungkap Ketua Panwaslu Kabupaten Lingga, M Idrus, Selasa (8/10).

Terkait dengan bendera

parpol yang dipasang hingga menutupi papan nama Pelabuhan Tanjung Kellit, Idrus tidak menyalahkan parpol tersebut. Hanya saja, lanjut Idrus, hal itu merupakan pelajaran bagi parpol yang lain untuk tidak memasang umbul-umbul parpolnya di tempat umum.

Yang jelas, lanjut Idrus, pihaknya akan menyurati KPU terlebih dahulu. Agar lebih prosedural, selanjutnya baru di surati KPU melalui parpol terkait.

“Yang sudah-sudah kita juga ada berikan peringatan secara lisan kepada parpol yang memasang umbul-umbul

di tempat umum, biasanya mereka cabut,” ungkapnya.

Pantauan dilapangan, bendera parpol yang sampai menutup plang nama pelabuhan Tanjung Kellit terlihat berwarna biru.

Sementara itu, anggota KPU Lingga, Pokja Kampanye, Irham, mengatakan bahwa saat ini, belum seluruh camat yang telah menyerahkan data titik-titik lokasi pemasangan umbul-umbul parpol di tiap kecamatan.

“Satu kecamatan satu titik, begitu juga desa. Tapi belum seluruh camat yang menyerahkan data lokasi ke kita,” ungkapnya. (put)

Desa Siaga Semakin Banyak LINGGA (HK) — Jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Lingga yang sudah menjadi desa siaga aktif semakin banyak. Hal ini dikarenakan pembinaan terhadap desa menuju desa siaga semakin terus dikembangkan.

Saat ini sudah 60 persen desa di Lingga menjadi desa siaga, sementara selebihnya tetap dalam pembinaan menuju desa siaga.

Dikatakan, Dr Iqnasius Luti , Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes ) Lingga, hampir keseluruhan desa dan kelurahan yang ada di Lingga merupakan desa siaga aktif , sedangkan hanya tinggal sedikit saja dalam proses pembinaan.

Tercapainya 60 persen desa siaga aktif di Lingga merupakan dukungan, seluruh sektor pemerintahan

yang terkait, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang memfasilitasi dan membantu masyarakat desa/ kelurahan membangun kesehatan.

Sementara, Kepala Bidang Promosi Kesehatan ( Promkes ) Dinkes Lingga, Mas’ah, menyampaikan, upaya kesehatan masyarakat di Lingga, saat ini semangkin membaik, tim penggerak PKK, terus- menerus menghidupkan Posyandu di desa dan kelurahan.

“Desa dan kelurahan yang sudah menjadi siaga aktif agar dapat di pertahankan dan berkelanjutan, bagi desa yang belum siaga agar dapat menyusul.Setiap kali di ada-

kan pertemuan mesti ada tindak lanjutnya, “ucap mas’ah kepada Tim kelompok kerja operasional (Pokjanal) di ruang hotel Armanda Dabo.

Sementara itu, Fazinawati, Kasi Promosi Kesehatan (Promkes), mendefinisikan desa dan kelurahan siaga aktif adalah desa dan kelurahan yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar setiap hari. Disamping penduduknya dapat mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan.

Sehingga masyarakatnya dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.(jfr)

Editor: Apsek, Layouter: Syahrial Anwar

Natuna

Rabu, 9 Oktober 2013

13

YKAI Dukung Penertiban Pelajar RANAI (HK) — Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) Cabang Natuna, Ngesti Yuni Surapti mengatakan, pihaknya sangat mendukung Satpol PP menertibkan pelajar yang kerap nongkrong di luar sekolah saat jam belajar.

Soleh Liputan Natuna Hal tersebut secara tidak langsung akan membantu pelajar menjadi disiplin waktu.

Pengawasan pihak sekolah terhadap kegiatan belajar mengajar siswa akan lebih maksimal jika para siswa tidak ada yang keluyuran pada jam sekolah. Dengan kembali aktifnya razia rutin yang diselenggarakan Satpol PP Natuna akan memberikan raza takut kepada pelajar untuk keluyuran di luar sekolah saat jam belajar.

“Sangat bagus jika Satpol PP mau menertibkan pelajar yang tongkrongan di luar sekolah saat jam belajar masih berlangsung. Dengan begitu, siswa akan lebih disiplin dan tidak lagi keluyuran saat jam sekolah,” Ujar Ngesti, Selasa (8/10).

Hanya saja lanjut Ngesti, pihaknya berharap dalam melakukan penertiban nanti, Satpol PP tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pelajar.

“Silahkan ditertibkan, cuma jangan dikasarin, lakukan dengan cara pendekatan sehingga siswa tidak merasa

terancam saat dilakukan penertiban,” pungkasnya.

Terpisah Kasatpol PP Natuna, HM Subandi mengatakan, sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan bupati, penertiban pelajar pada jam belajar bagian dari razia rutin Satpol PP Natuna.

Tidak hanya pada jam sekolah saja, tetapi malam hari pada saat jam wajib belajar malam, Satpol PP akan melaksanakan patroli malam.

Hanya saja kata Subandi, sementara ini pihaknya belum melakukan patroli rutin, menyusul kondisi kendaraan patroli Satpol PP yang sudah tidak layak untuk digunakan.

“Kita akan laksanakan tugas kita sebagai mana mestinya, cuma sementara waktu ini patroli rutin belum bisa berjalan dengan lancar, menunggu adanya mobil patroli baru yang siap pakai dan layak digunakan,” pungkasnya.***

Bangun Kawasan Mandiri Pangan Melalui Tiga Jalur RANAI (HK) — Pemerintah telah menyediakan anggaran dana yang didapatkan dari dana APBN 2013 untuk membangun kawasan mandiri pangan di Kabupaten Natuna. Dana yang disiapkan sebesar Rp200 juta.

Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Peterenakan (Distanak) Kabupaten Natuna, Agus Budiyono mengatakan, Pemerintah Kabupaten Natuna mendapatkan anggaran dana sebesar Rp200 juta untuk membangun kawasan mandiri pangan pada tahun ini. Sehingga petani Natuna dapat mencapai kemandirian dalam menggeluti usahanya dan dapat menciptakan kemandirian pangan guna menuju cita-cita swasembada pangan yang telah dicanangkan pemerintah Republik Indonesia.

Untuk merealisasiakan kawasan mandiri pangan ini, Distanak telah menentukan dua kecamatan di Pulau Bunguran sebagai Pilot project

yakni Kecamatan Bunguran Tengah dan Kecamtan Bunguran Barat.

“Kita gencar melakukan sosialiasasi program mandiri pangan ini di dua kecamatan yakni Bungteng dan Bungbar,” kata Agus.

Selanjutnya, ujar Agus, dana tersebut akan disalurkan kepada masyarakat ke tiga bentuk usaha, yakni ke usaha pertanain itu sendiri (on farm) dan ke usaha pengolahan budidaya selain pertanian (off farm).

Sedangkan satunya lagi ke sektor usaha yang tidak ada kaitannya dengan usaha pertanian (no farm) seperti usaha pembuatan bata, batako dan lain sebagainya yang dapat menunjang keberlangsungan usaha pertanian mereka.

“Dana ini tidak sepenuhnya akan diserahak ke pertanian saja, melainkan juga ke usaha -usaha yang dapat mendukung jalannya kegiatan pertanian para petania kita, bisa saja mereka juga

punya usaha budidaya ikan, atau bikin batako dan lain sebagainya akan kita dukung dengan anggaran itu,” ungkapnya.

Mengenai target program ini Agus mengatakan, cuma satu yakni terciptanya kawasan mandiri pangan di Natuna sehingga terkait bahanbahan pangan tidak terlalu bergantung ke daerah lain.

Dalam program ini Distanak Kabupaten Natuna akan terus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi hingga tercipta kawasan kemandirian pangan sebagai bagian dari uapay mewujudkan cita-cita swasembada pangan bagi semua daerah sebagaimana yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia.

“Pihak kecamatan sebagai pembina. Mereka juga akan memantau persentase serapan dana ini. Selain itu dari pihak kami juga menurunkan pendamping dan penyuluh,” pungkasnya. (cw61)

SOLEH/HALUAN KEPRI

RAZIA PNS — Jajaran Anggota Satpol PP Kabupaten Natuna menggelar razia penertiban PNS dan Pelajar yang berkeliaran pada saat jam kerja dan jam pelajaran.

Forum Natuna Perubahan Dukung Pengurangan Bansos RANAI (HK) — Ketua Forum Natuna Perubahan, Erwin mengatakan langkah berani yang akan diambil pemerintah untuk mengurangi dana bantuan sosial (Bansos) guna mengefisiensi anggaran merupakan langkah yang tepat. Sebab selama ini Bansos tersebut dinilianya tidak tepat sasaran.

“Bagi kami dari Forum Natuna Perubahan, pengurangan bansos itu sangat tepat,” katanya saat dihubungi melalui telepon Selasa (8/10).

Bahkan, ujar Erwinn lagi, bagi Forum Pemuda Natuna itu, tidak masalah jika Pemerintah Kabupaten Na-

FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI

syarakat sebab praktiknya dilapangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang semestinya.

“Bagi kami Bansos ini tidak tepat sasaran, dan bikin repot pemerintah aja, sebab kenapa, meski kami tidak punya data yang lengkap terkait modus-modus yang berlaku pada Bansos ini, tapi modus itu sudah tidak menjadi rahasia lagi ditengah-tengah masyarakat, kalo masyarakat nanti sampai marah bagaimana ayo,” papar Erwin.

Karenanya, langkah berani yang akan diambi pemerintah itu merupakan langkah yang sangat tepat,

Pembangunan Bandara Sudah Rampung 26 Persen RANAI (HK) — Kadishubkominfo Kabupaten Natuna, Wan Siswandi melalui Kabid Perhubungan Udara Dihubkominfo, Sapta Nugraha mengatakan, berdasarkan hasil rapat evaluasi dengan Manajemen Konstruksi (MK) dari PT, Prambanan Dwipaka bahwa saat ini pembangunan Bandara Incluve Sipil Ranai sudah rampung 26 Persen.

“Berdasrkan hasil rapat kemarin, proses pembangu-

PERKEMBANGAN pembangunan Bandara Incluve Sipil Ranai sudah rampung 26 Persen. Sehingga tahun depan masuk tahapan pekerjaan finishing dan ditargetkan tahun 2015 pembangunan selesai dan dapat dibuka.

tuna meniadakan Bansos tersebut dari APBD. Sebab selama ini menurut penilaian mereka, dalam prakteknya bantuan sosial tersebut masih jauh dari sasaran yang diinginkan.

Selain itu, ujar Erwin, dampak Bansos yang tidak tepat sarasaran akan menambah kesibukan dan bisa saja akan dijadikan kerepotan hanya oleh Bansos itu saja.

Dan tambahnya lagi, bisa saja Bansos ini menimbulkan kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat serta tidak menutup kemungkinan bantuan dana ini akan menjadi penyebab terjadinya bom waktu kemarhan ma-

nan rangakanya sudah mencapai 26 persen,” kata Sapta di kantor DPRD Natuna, kemarin.

Sapta mengatakan, pembangunan Bandara ini dikerjakan melalui proyek multi years (tahun jamak) yang temtunya memiliki targettarget penyelesaian pengerjaannya setiap ahun. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan seluruh pembangunan dasar dan infrastruktur dasar dapat dise-

lesaikan.

“Nah, pembangunan struktur bangunanya itulah yang sudah mencapai 26 persen sekarang, dan targetnya semua yang bersifat dasar pada tahun ini diselesaikan,” ujar Sapta.

Sedangkan target tahun berikutnya imbuh Sapta, akan dilakasanakan finishing sehingga pembangunan bandara ini bisa diselesaikan dan di buka sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Di-

apalagi jika anggaran Bansos dan Hibah yang mencapai ratusan miliar rupiah itu dialihkan untuk pembangunan akan semakin tepat lagi.

Dan ia meminta kepada pemerintah agar jangan ragu mengambil langkah tersebut sebab kebijakan tersebut akan sangat menguntungkan bagi pemangunan daerah ke depannya.

“Apalagi kalo anggaran sebesar ini dipakai membangun kan akan semakin lebih tepat lagi, saya rasa pemerintah tak perlu ragu lah dalam mengambil kebijakan yang bagus semacam ini, demi pembangunan daerah,” pungkasnya. (cw61)

rencanakan pada 2015 mendatang, Bandara Incluve Sipil Ranai akan dapat diselesaikan pembangunannya.

“Kemudian tahun berikutnya kita lakukan finishing, berupa tembok, pengecatan, taman dan saranasarana lain yang diperlukan di bandara itu, sehingga pada tahun 2015 mendatang bisa selesai dan bisa dibuka,” pungkasnya.

Pembangunan Bandara Incluve Sipil Ranai menelan biaya sebesar Rp180 miliar termasuk pembayaran sebelum dipotong pajak. Sementara pajaknya sebesar Rp17 miliar sehingga total anggaran pengerjaannya sebesar Rp170 miliar.(cw61)

Pemkab Harus Akomodir Pembangunan Jalan Padang Kurak RANAI (HK) — Ketua Komisi II DPRD Natuna, Abil Hanafi meminta pemerintah Kabupaten Natuna mengakomodir usulan masyarakat kampung Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah soal pembangunan jalan tembus Padang Kurak ke Kampung Air Raya.

Kata Abil, jalan tanah merah yang menghubungkan Kampung Padang Kurak dengan Kampung Air Raya sudah pernah dibangun separuhnya. Dan tahun 2014 nan-

ti perlu adanya peningkatan jalan tersebut.

“Kalau bisa 2014 nanti ada anggaran untuk peningkatan jalan tersebut, baru kemudian di usulkan kembali apakah mau dibangun macadam ataupun hotmix.

Tetapi kalau bisa di anggarkan untuk peningkatan jalan dulu,” ujar Abil saat ditemui, Senin (7/10).

Jika tahun 2014 nanti, usulan peningkatan jalan yang menghubungkan Kampung Padang Kurak dengan

Kampung Air Raya terealisasi, kata Abil, maka aktifitas hilir mudik masyarakat menjadi lancar.

“Kita berharap, pemerintah daerah bisa mengakomodir, soalnya usulan pembangunan jalan itu sudah sering di sampaikan pada acara Musrenbang,” tutur Abil.

Sementara itu, salah satu Ketua RT di kampung Padang Kurak, Usman mengatakan, kondisi jalan penghubung antara kampung Padang Kurak dengan Air Raya

sudah sangat memperihatinkan. Sudah selayaknya pemerintah daerah mengakomodir usulan itu.

“Kasihan masyarakat, sulit ketika masyarakat melintasi jalan tersebut. Jalannya rusak, licin dan becek.

Kalau musim panas seperti sekarang ini masih agak mendingan, motor dan mobil bisa melintas dengan lancar.

Coba nanti musim hujan, jangan harap bisa melintas dengan mudah,” ungkap Usman belum lama ini.(leh)

Bunguran Utara Idolakan Perkebunan Nanas RANAI (HK) — Pemerintah Kecamatan Bunguran Utara mengidolakan daerahnya menjadi pusat perkebunan Nanas. Soalnya banyaknya lahan tidur milik masyarakat sangat berpotensi untuk diolah menjadi kebun Nanas.

Camat Bunguran Utara, Izhar mengatakan, pihaknya bersama masyarakat Bunguran Utara sudah sepakat untuk mengolah lahan tidur milik mereka sebagai perkebunan buah nanas. Sebab sistem perawatan yang di-

perlukan tidak begitu sulit, dan jaminan untuk panen sangat meyakinkan.

“Saya kepingin daerah ini (Bunguran Utara) menjadi daerah penghasil buah nanas terbesar, soalnya potensi perkebunan nanas sangat menjanjikan. Sebab lahan tidur di sini sangat banyak, dan untuk bibit juga sangat banyak,” katanya saat ditemui di acara permainan Gasing dengan wakil Bupati Natuna Imalko akhir pekan lalu.

Menurut Izhar, untuk pengolahan lahan, pihaknya akan menggunakan alat berat ekskafator milik salah satu perusahaan yang sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan di Kecamatan Bunguran Utara.

“Kita coba minta bantuan pihak perusahaan untuk meminjam pakaikan alat berat eskafator untuk pengolahan lahan, kita akan bayar sesuai tarif perjamnya,” kata Izhar.

Untuk pengolahan lahan, lanjut Izhar, tidak bisa di

lakukan secara manual, dan harus menggunakan alat berat. Dengan harapan proses pengolahan lahan bisa ditangani dengan cepat.

“Kita ingin kejar target, supaya keinginan masyarakat Bunguran Utara mengembangkan sektor perkebunan nanas bisa segera terealisasi. Maka dari itu, kita ingin secepatnya pengolahan lahan perkebunan buah nanas bisa di laksanakan sesegera mungkin,” pungkasnya.(leh) Editor: Niko, Layouter: Syahril

CMYK

Rabu, 9 Oktober 2013

PAN Timbang Usul Pilkada Tak Langsung JAKARTA (HK) — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berpandangan pilkada secara langsung memiliki sejumlah dampak negatif. Saat ini mereka tengah menimbang kemungkinan untuk menerima usulan pemerintah di RUU Pilkada agar kepala daerah diangkat melalui DPRD. "Fraksi PAN posisi awalnya pilkada langsung, tapi mempertimbangkan hal-hal yang berkembang sekarang," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PAN, Abdul Hakam Naja, Selasa (8/10).

Ia mencontohkan, sejumlah dampak negatif pilkada langsung. Yakni politik uang yang tinggi, konflik sosial, hingga banyaknya kepala daerah yang tersangkut hukum.

Namun, kata Naja, tidak berarti pilkada langsung tak punya sisi positif.

"Rakyat menentukan sendiri pemimpin tanpa perantara. Selain itu legitimasi kepala daerah lebih kuat," ujarnya.

Naja mengatakan, sampai saat ini hanya ada dua fraksi di Komisi II yang secara tegas mendukung kepala daerah dipilih DPRD. Yaitu Fraksi Demokrat dan Fraksi PPP. Dia menyatakan sikap dan pandangan fraksi bisa saja berubah dalam proses pembahasan RUU Pilkada lanjutan bersama pemerintah. "Dalam pembahasan bisa berubah," katanya. (dtc)

KPU Berencana Bangun Internet 'VSAT' MAMUJU (HK) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat berencana membangun sarana internet dengan menggunakan teknologi 'VSAT.' "Insya-Allah pada tahun 2014 akan dianggarkan pembangunan sarana internet dengan menggunakan teknologi VSAT," kata Ketua KPU Pusat Husni Kamil Malik di Mamuju, Sulbar, Minggu (6/10) lalu.

Dia mengatakan itu pada acara rapat koordinasi antara KPU Pusat, KPU Provinsi dan Kabupaten serta PPK se Provinsi Sulbar.Husni mengatakan, internet VSAT akan mampu dimanfaatkan KPU di daerah baik tingkat Provinsi dan Kabupaten, selain di KPU Pusat.

"Dengan internet VSAT maka data pemilu dari daerah akan dapat diserap KPU pusat, sehingga komunikasi dan informasi antara KPU pusat dan KPU di daerah semakin lancar dalam rangka mensukseskan Pemilu 2014," tuturnya.

Ia berharap pengadaan sarana VSAT dapat memecahkan persoalan serta sulitnya pengiriman informasi pemilu dari daerah.

"Daerah di Sulbar seperti di Mamasa yang selama ini sulit mengakses internet tidak usah khawatir KPU pusat berupaya membantu, selain juga mengadakan sarana internet dengan menggunakan teknologi VSAT yang akan bermanfaat di daerah mendukung akses informasi pemilu," ujarnya. (rol)

14

Politik Dinasti Dilarang Dalam RUU Pilkada JAKARTA (HK) — DPR menyoroti bahayanya politik dinasti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti yang terjadi di Banten. Melalui RUU Pilkada DPR melarang adanya praktek dinasti.

"Politik dinasti ini sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR, bunyi klausulnya kira-kira kerabat incumbent atau keluarga dekat incumbent apakah gubernur, bupati, wali kota tak boleh maju sebagai calon kepala daerah kecuali setelah selesai satu periode," kata anggota komisi II Abdul Malik Haramain, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Malik mencontohkan, jika ibunya menjadi gubernur maka anaknya tidak boleh menjadi calon kepala daerah di kabupaten atau wali kota di wilayah yang sama, sampai ibunya turun

dari jabatannya.

"Anak gubernur boleh maju menjadi calon bupati tapi di propinsi lain. Kalau di satu propinsi harus nunggu jeda 1 tahun (sampai gubernur lengser)," tuturnya.

"Ya di Banten itu nggak bisa, ibunya gubernur adik iparnya Wali Kota Tangerang Selatan," imbuh Malik mencontohkan.

Soal alasan larangan politik dinasti, Malik menuturkan politik dinasti cenderung pada potensi melakukan kecurangan dan manipulasi.

"Alasan lain memberi kesempatan kepada calon lain

NET

SOSIALISASI PEMILU — Baliho besar ingat Pemilu 9 April 2014 terpasang di Sekretariat KPU pusat. Baliho ini bagian dari sosialisasi Pemilu. untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah," ucapnya.

Pasal larangan politik dinasti itu kini sudah disepa-

kati tinggal menunggu pasal lain yang masih dalam pembahasan, komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada itu selesai dalam masa sidang

kali ini.

"Masih ada dua minggu sebelum reses, mudah-mudahan (bisa diketok)," ucap politisi PKB itu. (dtc)

Aburizal Harap Golkar Raih 30 Persen Suara MEDAN (HK) — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengharapkan peraihan suara partai politik yang dipimpinnya bisa mencapai 30 persen dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

"Saya (mengharapkan) 30 persen," katanya usai melantik pengurus DPD Partai Golkar Sumut hasil musdalub di Medan, Minggu (6/10).

Perkiraan itu disampaikan Aburizal Bakrie ketika dipertanyakan tentang harapan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono agar parpol berlambang pohon ber-

ingin tersebut dapat meraih 20 persen lebih suara.

Menurut Aburizal, perkiraan dan harapan tersebut menyusul respon positif dari masyarakat terhadap peranan dan keberadaan Partai Golkar. Respon yang sangat positif tersebut didapatkan dari kunjungan Partai Golkar ke berbagai daerah di Tanah Air, "Insya Allah, itu dapat menjadi indikasi Golkar akan menang dalam Pemilu 2014," katanya.

Namun, kata dia, untuk merealisasikan perkiraan dan harapan tersebut, dibu-

tuhkan kerja keras dari seluruh pengurus, simpatisan, dan kader Partai. Seluruh kader Partai Golkar harus dapat meyakinkan rakyat jika parpol dengan lambang pohon beringin tersebut layak dipilih dalam Pemilu 2014.

Kerja untuk merealisasikan harapan tersebut semakin berat karena penyelenggaraan Pemilu semakin dekat yakni 9 April 2014.

"Jadi, waktunya hanya lebih kurang enam bulan lagi," kata capres dari Partai Golkar itu.

Kerja keras dan keseriu-

san untuk meyakinkan masyarakat guna memilih Partai Golkar itu juga harus menjadi perhatian kader di Sumut. Harapan itu semakin besar karena Sumut pernah menjadi daerah yang menyumbangkan peraihan suara dalam persentase yang cukup besar bagi Partai Golkar.

"Kita harus kembalikan Sumut sebagai 'lumbung suara' Partai Golkar," katanya. (rol)

CMYK

Aburizal Bakrie

Editor:R Ghafur,Layouter: Novrizal

Pendidikan

Rabu, 9 Oktober 2013

Bangga Bisa Raih Juara I LKS Tingkat Nasional BATAM (HK) — Nampak sumeriah diwajahnya ketika Tim Pendidikan Haluan Kepri menyapa dirinya dengan sebutan sang juara. Dialah Zakery siswa kelas XII jurusan Teknik Kamupter Jaringan ( TKJ ) asal SMKN 1 Batam yang berhasil meraih juara I Lomba Kompetensi siswa (LKS) tingkat nasional untuk bidang Telcom Distribution Technology yang baru saja dikutinya.

Atas prestasinya itu Zakery mendapatkan uang pembinaan Rp 10

juga serta medali emas serta sejumlah sertifikat dan hadiah lainnya.

"Ini prestasi aku pertama kali tingkat nasional yang membanggakan. Hal ini tiada lain karena berkat dukungan sekolah yang telah memberikan skill yang cukup baik, serta tekad saya mengikuti lomba agar bisa menjadi yang terbaik," ucap cowok kelahiran Karimun pada 17 Maret 1995 ini dengan penuh semangat.

Mendalami dunia komputer karena dirinya sangat hobi akan teknologi, makanya ketika lulus SMP memutuskan diri masik ke SMK mengambil jurusan jaringan komputer. "eamas sejak SD aku hobi komputer. dan sejak masuk SMK ini aku benar-benar paham komputer ini, serta semakin hobi mengelutinya," katanya.

Ikut LKS dalam bidang Telcom seharusnya siswa yang memang sekolah yang perbasis Telkom,

namum Zakery berusaha memberanikan diri ikut lomba tersebut.

Lagi pula dari SMKN 1 Batam juga cukup mendukung untuk mengirimkan dirinya mengikuti lomba tersebut. "Ya sebelumnya saya ikut lomba ini sempat pesimis juga bisa menang, namun disuruh ikut duku Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) di Telkom, dan disana saya benar-benar mendalami selama 6 bulan bekerja banyak ilmu yang saya dapat," paparannya.

15

Zakery

Sebelum perlombaan dimulai, Zakery sempat melakukan pelatihan khusus selama 1 bulan, dan akkirnya dia bisa menguasai penuh materi yang akan di berikan pada perlombaan. "Selain itu saya juga selalu mencoba di rumah, tapi hanya menggunakan laptop, bukan bahan aslinya karena bahannya hanya ada di sekolah saja," jelasnya.

Ia juga berharap pada LKS tahun mendatang SMKN 1 Batam tetap mempertahankan juaranya. (cw75)

Puluhan Guru Adukan Sikap Udin Dinilai Kurang Beretika Dalam Bersikap SEKUPANG (HK) — Puluhan guru di Kota Batam, Selasa (8/10) beramai-ramai mengadukan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Udin Sihaloho kepada PGRI Kota Batam atas sikapnya yang selama ini sangat menjengkelkan karena kurang beretika dalam bicara. Puluhan guru ini berasal dari berbagai sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA. Dedi Manurung Liputan Batam Seperti pengaduan disampaikan salah seorang guru dari SDN 05 Sekupang Said Ubailillah. Ia menyampaikan rasa kekesalannya terhadap Udin yang dinilai tidak mencerminkan sebagai seorang wakil rakyat yang terhormat.

Sikap Udin itu tak ubahnya seperti seorang preman yang kerap kali marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang pantas diucapkan seorang anggota dewan kepada guru dihadapan para siswanya itu.

Said ketika itu mengadu kepada Ketua PGRI Kota Ba-

tam, Rustam Efendi, langsung menceritakan kejadian pada 21 September lalu. Ketika itu Udin datang ke sekolahnya pada saat ada rapat Komite Kelas. Tanpa ada sebab Udin langsung menuding kepala sekolah (Kepsek) memiliki hutang Rp200 juta, serta ia menuduh pihak sekolah melakukan memungutan liar (pungli) kepada siswanya. “Hanya karena hal ada SMS ia terima dari salah seorang orangtua murid, Udin langsung menuduh kami seperti itu,” ujar Said dengan nada geram.

Kata Said saat hanya bisa

menjawab bahwa pihak sekolah tidak melakukan pungli melainkan atas kesepakatan bersama. Tidak terima dengan jawaban itu, maka Udin langsung marah-marah di depan kepala sekolah. “Anda jangan asal ngomong, dari tadi anda tertawa di saat saya ngomong. Anda itu dibawah gengaman saya” kata Said menirukan perkataan Udin saat itu.

Hal serupa juga disampaikan Kepsek SMPN 4 Batam,Vadilifa. Ketika itu Udin datang ke sekolahnya dan langsung marah marah. Dengan geram Vadilifa saat itu juga langsung mengusir Wakil Ketua Komisi IV DPRD itu, karena marah-marah tanpa alasan yang jelas. Aksi pengusiran itu juga dipicu tidak masuknya sejumlah nama calon siswa yang dititipkan Udin saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 4 Batam yang dilakukan secara online.

“Dia (Udin P Silaloho) datang marah-marah ke panitia PPDB. Saya langsung mendekatinya dan menanya-

kan masalahnya. Tapi saya langsung dimarahi dan diusir dari sekolah. Saya pun langsung kembali mengusirnya.

Sudah tidak ada etika lagi anggota dewan itu. Sebelumnya Pak Udin sempat menghubungi saya, dia mau nitip tujuh orang siswa masuk ke SMPN 4 Batam. Saya langsung tolak, karena jumlah yang dititip terlalu banyak,” jelas Vadilifa.

Hal yang sama juga disampaikan mantan Kepala Sekolah SMAN 14 Batam, Bungasia. Menurut Bunga, sikap Udin yang menuduh dirinya korupsi sangat berlebihan. “Dibulan Februari lalu, saya didatangi pak Udin. Dia nuduh saya korupsi ke Disdik sebanyak Rp65 juta untuk bisa jadi kepsek. Namun setelah diperiksa tidak ada bukti yang menyebutkan saya korupsi,” kata Bunga dengan wajah geram tentang sikap Udin ini.

Menurutnya, tuduhan Udin itu benar-benar tak mendasar. Padahal saat itu golongannya sudah III C, dan masa kerja sudah 10 tahun.

Bukan hanya itu, sertifikasi menjabat wakil kepsek 5 tahun Bungasia jabat. ***

SPH Gunakan Sistem PBM Perblok BATAM (HK) —Proses belajar mengajar (PBM) diterapkan Sekolah Permata Harapan (SPH) berbeda dengan sekolah lain. Yakni di SPH, untuk PBM berbasis sistem perblok. Menurut Kepala Sekolah Permata Harapan, Anak Agung Ayu Padmawati, bahwa proses PBM yang digunakan berbasis blok diterapkan di sekolahnya berdampak positif bagi perkembangan pendidikan pada anak didiknya. “Sistem blok yang kami gunakan ini supaya siswa-siswi lebih berkosentrasi dengan materi yang di ikutinya,” ujarnya kepada Haluan Kepri, Selasa (8/10).

Sementara jangka waktu yang harus ditempuh siswa dalam menyelesaikan satu blok itu hanya membutuhkan waktu 1 bulan dengan tiga mata pelajaran. “Satu blok ada tiga mata pelajaran, yakni seperti, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah ketiga pelajaran itu, siswa harus betul-betul serius mengikuti pelajarannya yang ditempuh selama 1 bulan kedepan,” ujarnya.

Setelah satu bulan atau sekitar 22 kali pertemuan, maka yang dilakukan guru bidang studi membuat ujian langsung dengan mata pelajaran yang sudah berlangsung selama satu

bulan tersebut. “Jadi dalam hal ini bisa membuat anak didik kami lebih mudah mencerna pelajaran, dan di saat ujian mereka tidak merasa canggung dengan soal yang di berikan, karena mereka sudah biasa menghadapi pelajaran tersebut,” jelasnya. sementara setelah selesai mengikuti pelajaran yang ketiga itu, maka siswa akan melanjutkan lagi dengan pelajaran yang lainnya. Karena di Sekolah Permata Harapan siswa diwajibkan menyelesaikan sebanyak 12 mata

perlajaran setiap semesternya. “Sekolah ini sangat berbeda dengan sekolah yang lain, karena sekolah lain setiap harinya murid-murid menghadapi mata pelajaran yang berbeda-beda, dan mereka bisa memahami dengan pelajaran yang diikutinya itu,” jelasnya.

Untuk sistem blok atau prose pembelajaran yang diterapkan Sekolah Permata Harapan ini sudah berjalan sekitar 9 tahun, yakni diterapkan sejak tahun 2004 hingga sekarang ini. “Dalam

program pembelajaran ini tahun lalu (2012), kami mendapatkan nilai tertinggi UN peringkat ke 2 dari seluruh SMK yang ada di Kepri ini,” katanya dengan bangga. Seraya mengatakan, bahwa disekolahnya itu mayoritas beragama Budha ini, namun pihak sekolah menghargai agama selain seperti, Islam, Kristen. Karena sekolah ini juga menerapkan pembelajaran Ilmu agama berdasarkan agama yang dipeluk oleh siswa-siswi masingmasing. (cw75)

DOK

SIDAK SEKOLAH — Komisi IV DPRD Kota Batam melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke dua sekolah yakni SMKN 6 Batam dan SMKN 3 Batam, beberapa waktu lalu. Sidak ini dilakukan karena menduga dua sekolah telah melakukan penggelapan 11 mesin praktek. Namun tuduhan itu tak terbukti.

Dilaporkan ke Dewan Kehormatan BATAM (HK) — Sementara Ketua PGRI Kota Batam Rustam Efendi menanggapi aduan para guru ini Rustam akan segera melaporkan sikap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Udin Sihaloho kepada Dewan Kehormatan dan Dewan Pendidikan Kota Batam.

Rustam juga mengakui bila sikap dan etika Udin sebagai anggota DPRD Kota Batam sudah melebihi batas kewajaran dan terlalu berkelebihan terhadap para guru ini.

Seharusnya kata Rustam sebagai seorang anggota DPRD lebih mencerminkan sikap yang santun dan terpuji dimata masyarakat, apalagi

ini terhadap tenaga kependidikan (guru) seharusnya menyikapi persaolan itu dengan santun. Rustam tegaskan bahwa Udin tidak berhak membentak, dan menakutnakuti serta berkata kasar kepada sejumlah guru. “Guru itu bukanlah pihak yang harus diintimidasi. Mereka punya induk yaitu di kantor PGRI ini lah sebagai tempat mereka mengadu segala permasalah. Apalagi sampai ada yang mengintimidasi, kami sebagai PGRI jelas merasa tersinggung,” ujar Rustam.

Sejauh ini kata Rustam cukup banyak laporan yang didapat dari sekolah atas sikap dan etika Udin ini yang kurang sopan. Salah satunya ketika datang ke sekolah tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pihak sekolah. Malah datang dengan bertutur kata yang kasar melecehkan

sebagai profesi guru. “Secara psikologisnya apabila guru dimarahin atau dibentak di depan para siswanya itu akan berpengaruh terhadap kewibawaan seorang guru dihadapan siswanya,” jelas Rustam.

Dalam hal in Rustam sebagai Ketua PGRI Kota Batam akan berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Guru dan pihak yang berkaitan lainnya terhadap sikap dan etika Udin terhadap guru ini untuk ditindak lanjuti. “Kami hanya ingin kenyamanan guru dalam mengajar anak-anak tidak lagi digerecoki oleh orang lain. Kalau tiap hari dimarahin, dibentak, otomatis guru tidak akan nyaman untuk mengajarnya. Yang jelas kami tidak nyaman kalau guru-guru diusik seperti ini, yang nama manusia juga punya batas kewajaran,” kata Rustam sedikit kesal. (cw71)

GEDUNG sekolah Permata Harapan Batam di kawasan Baloi.

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081277177598.

Editor: Arment , Layout: Mulia Aditya

CMYK

16

Rabu, 9 Oktober 2013

Pemkab Karimun dan TNI Gelar Goro di Coastal Area Songsong HUT Kabupaten Ke-14 dan HUT TNI Ke-68 KARIMUN (HK) — Pemkab Karimun mulai berbenah dalam menghadapi Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Karimun ke 14, yang diawali dengan cara gotong royong atau bersih-bersih serta penghijauan Coastal Area. Tidak tanggung-tanggung, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikerahkan untuk membuat lokasi yang menjadi ikon bumi berazam itu menjadi indah dan asri.

Gotong royong yang dikomandoi oleh Wakil Bupati Karimun H Aunur Rafiq itu dibagi dalam beberapa kelompok. Sehingga setiap sudut Coastal Area mulai dari hujung jalan yang berbatasan dengan Bea dan Cukai (BC) sampai penghabisan aspal tahap pertama tak luput dari aksi bersih-bersih tersebut.

Gotong royong tersebut disejalankan juga dengan HUT TNI ke 68, sehingga dalam membersihkan

PENGARAHAN dari Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq sebelum aksi gotong royong bersih-bersih Caostal Area dimulai.

wilayah Coastal Area turut serta para personil dari Kodim 0317 yang juga dikomandoi oleh Dandim 0317 Letkol Inf Edi Nurhabad, agar berbaur besama-sama dalam aksi bersih-bersih.

Dalam kesempatan itu Rafiq berharap, agar Coastal Area yang menjadi ikon Kabupaten Karimun tetap indah dan sejuk. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bersihbersih tersebut, hendaknya dapat

pula dicontoh masyarakat dalam membersihkan lingkungannya.

"Penghijauan karya bakti ini tujuannya adalah kita menginginkan kota kecil yang bersih. Dengan harapan mudah-mudahan kita dapat meraih piala adipura dari pemerintah pusat," ucap Rafiq.

Narasi: Gani Foto: Humas dan Protokoler Pemkab Karimun

SAMPAH hasil bersih-bersih di Coastal Area.

WAKIL Bupati Karimun Aunur Rafiq membersihkan sampah untuk dibawa ke truk pengangkut sampah.

DANDIM 0317, Letkol Inf Edy Nurhabad (berbicara menggunakan pengeras suara) ikut memberikan semangat kepada para peserta gotong royong sebelum aksi bersih-bersih dimulai.

SEKDA Karimun Arief Fadillah ikut menanam pohon.

WAKIL Bupati Karimun Aunur Rafiq menanam pohon.

WAKIL Bupati Karimun Aunur Rafiq memindahkan gerobak tak bertuan yang dinilai salah tempat dan dipindahkan ketempat yang seharusnya, dibantu oleh beberapa anggota TNI.

WAKIL Bupati Karimun Aunur Rafiq (tampak punggung / membelakangi) bersama beberapa peserta gotong royong lainnya menarik puing kapal yang tak terpakai menggunakan tali untuk dibersihkan dari Coastal Area.

TIM dari bagian Humas dan Protokoler Pemkab Karimun yang ikut serta dalam aksi gotong royong dan mengabadikan setiap momen atau kegiatan Kepala Daerah Pemkab Karimun.

WAKIL Bupati Karimun Aunur Rafiq dibonceng menggunakan sepeda motor oleh salah seorang staf Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Karimun sambil meninjau lokasi yang telah dibersihkan.

WAKIL Bupati Karimun Aunur Rafiq menyempatkan diri meninjau tugu piala MTQ Provinsi Kepri di Coastal Area.

PARA peserta gotong royong tengah mengangkat sebuah bangkai perahu yang telah lapuk dan tak terpakai untuk dimasukkan kedalam truk pengangkut sampah lalu dibuang ke TPA.

PESERTA gotong royong bekerjasama mengangkat kayu yang tak terpakai untuk dibuang dan dibersihkan dari lokasi Coastal Area.

CMYK

Editor: Eddy Supriatna, Layouter: M Fahrullazi

CMYK

Rabu, 9 Oktober 2013

17

Manajer Pelindo Diperiksa Kejati Arief Andika Staf Perpustakaan SMAN 6 Tpi

Membaca, Hobi yang Penuh Ilmu

PRIA asli Kota Pekanbaru ini punya hobi membaca. Itulah yang membuatnya dipercaya sebagai pengelola perpustakaan di SMA N 6 Tanjungpinang.

“Membaca adalah hobi yang penuh ilmu,” ujarnya. Karena itu, ia selalu menekankan kepada siswa-siswa SMAN 6 untuk menggunakan waktu senggang dengan membaca koran, majalah, atau buku lainnya.

Sebab menurut pria yang juga hobi fotografi ini, ilmu pengetahuan terkandung di da Membaca, Hobi Hal 18

Dugaan Kasus Korupsi Dana Parkir dan Pass Pelabuhan SBP TANJUNGPINANG (HK) — Manajer Operasional PT Pelindo Tanjungpinang Raja Nurdin diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri), Senin (7/10). Selain dia, Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Maskur Tilawahyu juga ikut diperiksa.

Rudi Yandri Liputan Tanjungpinang Pemanggilan sekaligus pemeriksaan itu untuk mengumpulkan barang bukti penyelidikan dugaan kasus korupsi dana parkir dan uang pass masuk ke Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

“Bukan hanya manager operasional Pelindo saja yang di-

periksa pada Senin (7/10) kemarin, pengelola parkir pelabuhan juga ikut diperiksa Kejati termasuk anggota DPRD Kota Tanjungpinang juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana parkir dan pass masuk pelabuhan itu,” ungkap sumber Haluan Kepri, Selasa (8/10).

Menurut sumber tadi, kebenaran informasi itu dapat dikonfirmasikan ke Kejati Manajer Pelindo Hal 18

SUTANA/HALUAN KEPRI

PIPA BOCOR — Pekerja PDAM Tirta Kepri melakukan perbaikan pipa yang bocor di Jalan DI Panjaitan, KM 8, Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. PDAM mengalami kerugian mencapai Rp3,7 miliar setiap tahun akibat kebocoran air.

Tiap Tahun PDAM Rugi Rp3,7 M Kebocoran Air Mencapai 50,16 Persen TANJUNGPINANG (HK) — Krisis air di Ibukota Provinsi Kepri Tanjungpinang tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal yakni menurunnya daya dukung hutan dan lahan di Waduk Sei Pulai. Tetapi juga faktor internal PDAM Tirta Kepri yakni kebocoran air melebihi ambang batas 20 persen yang menyebabkan PDAM rugi Rp3,7 miliar setiap tahun.

Hal itu diungkapkan Kherjuli, Direktur Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM) Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Selasa (8/10). Ia mengmini yang disampaikan anggota DPRD Kepri Yudhi Charsana di koran ini kemarin.

“Mestinya, catchment area Tiap Tahun Hal 18

CMYK

Editor: Lili, Layouter: Mulia Aditya

Tanjungpinang Polisi Kembali Periksa Tatik Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan USB TANJUNGPINANG (HK) — Mantan Walikota Tanjungpinang Hj Suryatati A Manan atau Tatik diperiksa kedua kalinya oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungpinang, Selasa (8/10) pagi. Pemeriksaan selama lima jam itu merupakan petunjuk P19 jaksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di tiga

lokasi di Tanjungpinang dengan tersangka Deddy Chandra.

Suryatati mengenakan baju warna hijau keluar dari Kantor Satreskrim Polres Tanjungpinang sekitar pukul 12.00 WIB. Tanpa disadari awak media, Suryatati langsung menuju masuk ke dalam mobil Mercy hitam dan bergegas meninggalkan Mapolres.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Patar Gunawan mela-

lui Kepala Satreskrim Polres Tanjungpinang AKP Memo Ardian mengatakan, Suryatati diperiksa untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan USB di tiga lokasi di Tanjungpinang.

“Benar tadi pihak penyidik memeriksa Ibu Suryatati di ruangan Unit Tipiter/kor Satreskrim Polres Tanjungpinang.

Beliau hadir sejak pukul 08.00 WIB dan usai pukul 12.00 WIB

Rabu, 9 Oktober 2013

lebih. Beliau diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut, sebagai yang mengeluarkan SK saat itu,” ungkap AKP Memo Ardian, Selasa (8/10).

Ditambahkan Memo, selain Suryatati, penyidik akan memeriksa Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Syafrial Evi besok (Rabu (9/10)). Pak Sayfrial Evi akan diperiksa sebagai saksi,” ungkapnya.

Suryatati A Manan dan Syafrial Evi sebelumnya juga telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat tersangka Deddy Chandra. (cw72)

Kuasa Hukum DN Temui DPRD Kasus Asusila dan Penganiayaan PNS TANJUNGPINANG (HK) — Perbuatan yang dilakukan oleh Abdul Karim alias Kamal tersangka kasus penganiayaan Djukarnisyah atau DN dinilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang sebagai perbuatan biadab.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Husnizar Hood dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Kota Tanjungpinang dan LBH Ondo Bina di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (8/10).

Rapat dilakukan karena LBH Ondo Bina selaku kuasa hukum pelapor menilai bahwa pasal yang dikenakan penyidik terhadap Abdul Karim tidak sesuai dengan perbuatannya.

“Dengar pendapat ini diusulkan oleh LBH Ondo Bina.

Kami sebagai penampung aspirasi masyarakat memberikan apresiasi. Setelah mendengar keterangan mereka, bahwa pasal yang dikenakan terhadap tersangka (Ab-

dul Karim,red) tidak sesuai.

Sebab, pasal 351 ayat 1 merupakan tindak pidana ringan,” katanya.

Nizar mengatakan bahwa DPRD tidak bisa masuk ke dalam wilayah penyidikan.

Namun setelah melihat fotofoto korban, Dewan berharap kepada polisi agar bekerja sesuai aturan dan hukuman yang diberikan bisa menimbulkan efek jera.

Pertemuan dengan kuasa hukum pelapor dinilainya cukup penting karena melibatkan dua pegawai dalam birokrasi pemerintahan di Tanjungpinang. Selain dengan kuasa hukum korban, Dewan juga memanggil BKD dan Badan Pemberdayaan Perempuan, namun kedua instansi tidak bisa hadir. Pihak Dewan berjanji akan memantau kasus ini dari luar.

“Kita selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menilai kasus yang menimpa Abdul Karim ini sebagai

suatu hal yang sangat memalukan,” ujarnya.

Sementara Ratna Zukhaira dari LBH Ondo Bina menyampaikan bahwa pihaknya ingin mendengarkan pendapat dari anggota dewan terkait kasus ini sebab ia menilai anggota dewan adalah wakil rakyat yang menampung segala aspirasi masyarakat.

“Kita melihat ada kejanggalan pasal yang diberikan terhadap tersangka yakni Pasal 351 ayat 1 yang berbunyi penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Sementara, setelah melihat bukti fisik yang ditimbulkan akibat kejadian ini, korban mengalami luka cukup berat,” ujarnya.

Ratna mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat ke Polresta Tanjungpinang pada 1 Oktober lalu dengan No.01/ Perm/LBH-OB/X/2013 yang menyatakan bahwa dalam mengungkap perkara tindak pidana pihak penyidik sangat tidak profesional dalam penerapan sanksi meski secara hu-

kum perkara ini telah cukup bukti dan memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal 351 ayat 2, penganiayaan berat.

Dijumpai terpisah, Kapolres Tanjungpinang AKBP Patar Gunawan melalui Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Memo Ardian mengatakan bawah penerapan pasal 351 ayat 1 sudah sesuai dengan bukti-bukti saat itu.

“Untuk pasal 351 ayat (2) ditegaskan apabila korban mengalami luka sehingga menimbulkan cacat permanen. Dalam kasus ini korban tidak mengalami luka sehingga membuat cacat permanen. Maka itu, penyidik menjerat dengan pasal 351 ayat (1) dengan ancaman hukuman dua tahun penjara, bukan penganiayaan ringan.

Kalau penganiayaan ringan maka pasalnya 352 yang menyatakan tersangka tidak boleh ditahan. Bukan kita tidak mau menjerat tersangka lebih berat lagi, tetapi bukti-bukti yang ada menjerat dalam pasal tersebut,” jelas Memo. (cw77)

Pengurusan IMB Direncanakan Online Syarat Administrasi dan Teknis Perlambat Proses TANJUNGPINANG (HK) — Kepala Bidang Perizinan Tertentu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tanjungpinang Hendri mengatakan, lamanya proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lantaran harus melalui persyaratan administrasi dan teknis.

“Persyaratan administrasi itu seperti akta, KTP, dan lainnya. Sedangkan persyaratan teknis harus terlebih dahulu di urus di Dinas Tata Kota dan BLH. Jika semua sudah dianggap lengkap maka baru diteruskan kembali ke BP2T,” ujarnya kepada

Haluan Kepri, Selasa (8/10).

Hendri melanjutkan, jika berkas atau persyaratan sudah lengkap dan tidak ada kekurangan kita akan melanjutkannya ke prosedural teknis seperti pemeriksaan gambar dan waktu yang diperlukan 14 hari kerja. Setelah itu, IMB bisa diterbitkan.

“Jika masih ada warga yang kesulitan dalam pengurusan IMB, silahkan datang ke saya.

Tentu akan kita bantu. Saat ini kita sedang mengupayakan pengurusan IMB dilakukan dengan sistem online. Memang saat ini penerbitan IMB memerlukan pengawasan ketat.

Mengingat sejak pergantian Walikota. Beliau (Walikota Lis Darmansyah,red), mewantiwanti agar penerbitan IMB harus benar-benar sesuai prosedural,” ujarnya.

Sejumlah pengusaha properti mengeluhkan lambatnya proses penerbitan IMB. Menurut mereka, semua persyaratan untuk pengurusan seperti KTP, akta jual beli, surat tanah dan bukti pembayaran PBB terbaru telah dipenuhi, tetapi prosesnya tetap lama.

“Ini merugikan kami, pengusaha properti. Sebab, lamanya proses ini membuat para pekerja menganggur sambil menunggu IMB dikeluarkan,” keluhnya.

Dari Halaman 17

Tiap Tahun atau daerah tangkapan air di sekitar waduk berfungsi. Jangan ada lagi perkebunan sawit di dalam kawasan itu.

PDAM harus membuat talitali air dalam jumlah relatif banyak agar air limpasan dari sekitar waduk dapat mengalir ke dalam waduk,” ungkapnya kepada Haluan Kepri.

Ia menjelaskan bahwa dari data yang diinput melalui website PDAM Tirta Kepri, angka kebocoran air tahun 2011 sebesar 58,59 persen dan tahun 2012 sebesar 50,16 persen. Sementara kapasitas

Ia mengatakan terpaksa menunggu IMB terbit karena tak ingin menyalahi aturan yang ada. Padahal, kata dia, bisa saja mendirikan bangunan tanpa izin. Namun kondisi sekarang membuat ia dan para pengusaha properti lainnya kebingungan.

“Pihak BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu,red) tidak pernah memberikan informasi pada kami kenapa pengurusan IMB bisa selama ini. Kalau memang syarat-syarat kami ada yang kurang, hendaknya diinformasikan agar kami bisa segera melengkapi. Jangan seperti ini, tanpa ada kejelasan,” keluhnya. (cw77)

produksi air pada tahun 2011 sebesar 5.315.000 meter kubik dan tahun 2012 sebesar 6.187.000 meter kubik. “Coba bayangkan, separuh dari jumlah yang diproduksi itu hilang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tukasnya.

Padahal, kata dia, ketentuan batas toleransi kebocoran air adalah 20 persen. Hal ini berarti 30 persen menguap.

“Kalau dijadikan uang, berarti 30 persen dari 6.187.000 meter kubik dikali harga persatuan meter kubik air sebesar Rp2.000, maka potensi

kerugian PDAM sebesar Rp3.712.200.000 dalam tahun 2012,” ungkap Khaerjuli.

Menurutnya, bila tingkat kebocoran air bisa diselamatkan oleh PDAM, maka efisiensi bisa dilakukan terhadap Indeks Pengunaan Air di Waduk Sei Pulai. Selain itu, PDAM juga dapat memperluas pelayanan dengan menambah sambungan baru.

“Saat ini air didalam Waduk Sei Pulai disedot dalam jumlah besar dan separuh air yang disedot itu hilang begitu saja karena kebocoran dan lainnya, sehingga tidak terbaca melalui meter air pelanggan,” terangnya.

Ia mengusulkan agar menjual atau menyuplai air dengan mobil tangkai. Ia menilai selain hitungannya jelas, pendistribusiannya juga lebih merata. Warga yang belum berlangganan PDAM juga dapat merasakan air PDAM. Sementara, lanjut Khaerjuli, daya tampung Waduk Sei Pulai sudah ditingkatkan oleh Balai Wilayah Sungai Batam tiga tahun lalu dari kondisi sebelumnya yang dangkal, kini menjadi dalam.

Namun sayang, kata dia, kondisi hutan dan cathment area belum dibenahi. Padahal daya dukung hutan dan lahan merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan sumber daya air.

Khaerjuli menegaskan, selama ini masyarakat Tan-

jungpinang dan pemerintah daerah tidak mengetahui faktor di internal PDAM. Sebagai institusi yang diberikan wewenang untuk mengelola air baku di Waduk Sei Pulai, kemampuan manajerial PDAM dapat mempengaruhi ketersediaan air baku.

“Jadi tidak hanya sebatas mengatur jadwal dan kapasitas produksi, tetapi manajemen PDAM harus mampu melakukan efisiensi dengan cara menekan tingkat kebocoran air. Tanpa berkilah bahwa pipa-pipa sudah tua sehingga rawan rusak. Untuk diketahui saat ini jaringan pipa transmisi induk PDAM sudah dilakukan peremajaan dan diganti dengan pipa-pipa baru,” ungkapnya lagi.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Kepri Yudi Carsana meminta Pemprov Kepri melakukan terobosan untuk mengatasi krisis air bersih di Kota Tanjungpinang. Sejak dulu pihaknya meminta Pemprov membebaskan lahan sekitar 1 kilometer di sekitar bibir waduk untuk hutan lindung.

Hal ini, kata dia, sebagai langkah antisipasi bila terjadi krisis kemarau panjang seperti saat ini. Bila ada tambahan hutan lindung, setidaknya serapan air yang tertampung dari hutan lindung dapat membantu persediaan air di waduk yang merupakan satu-satunya penyuplai utama air bersih untuk masyarakat Tanjungpinang. (sut)

18

Warga Penyengat Desak PLN Untuk Segera Perbaiki Kerusakan TANJUNGPINANG (HK) — Warga Pulau Penyengat mendesak PLN Area Tanjungpinang agara cepat mengambil langkah memperbaiki jaringan interkoneksi kabel bawah laut yang rusak selama hampir seminggu. Pemadaman listrik dinilai menganggu kegiatan pariwisata yang ada di pulau ini.

Lurah Pulau Penyengat Savrant M Sadiq Selasa (8/ 10) mengatakan, warga dan tokoh masyarakat Penyengat telah mendatangi Kantor PLN dan berdialog dengan Kepala PLN yang baru. Mereka meminta agar PLN segera mengatasi ketiadaan listrik dengan mengirimkan mesin genset ke pulau itu.

“Saat kejadian pertama kerusakan kabel bawah laut Senggarang-Penyengat, pihak PLN telah mendatangkan dua mesin genset ke Penyengat. Namun satu mesin mengalami kerusakan sehingga hanya satu yang hidup. Itu tidak mencukupi kebutuhan listrik masyarakat,” jelasnya.

Menurut Syafrant, mesin genset tersebut dioperasikan

hanya malam hari dan dilakukan secara bergilir dengan durasi 4 jam. Hal ini membuat warga protes dan mendatangi PLN. “Kita telah bertemu dengan pimpinan PLN yang baru dengan jajarannya. Pihak PLN berjanji akan mengirimkan mesin genset yang lebih besar dan layak pakai. Sehingga dapat digunakan untuk mengatasi sementara waktu sebelum jalur kabel bawah laut beroperasi kembali,” jelas Savrant yang diamini warganya.

Ia menyayangkan kondisi yang terjadi di wilayahnya.

Sebab menurutnya, Penyengat merupakan daerah pariwisata andalan Provinsi Kepri. “Setiap hari ada saja masyarakat yang berkunjung ke Penyengat. Hal seperti ini jadi jelek imej Pulau Penyengat dan Kepri,” keluhnya.

Syafrant berharap agar PLN secepatnya memperbaiki kerusakan. Ia mengaku percaya terhadap PLN krena dinilainya memiliki komitmen untuk segera melakukan perbaikan kabel interkoneksi kabel bawah laut.

PLN, kata dia, telah mengetahui titik kerusakannya.

Sementara Plh Kepala PLN Tanjungpinang yang baru Panyahatan Hasibuan belum memberikan respon ketika hendak dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Pesan singkat yang dilayangkan juga belum dibalas.

Masyarakat Penyengat sempat tidak dialiri listrik selama empat hari karena kabel interkoneksi bawah laut dari Senggarang ke Pulau Penyengat mengalami kerusakan pada Kamis (3/10) sore lalu. Menurut pihak PLN, titik gangguan pada kabel laut Penyengat sudah diketahui reng 863 - 876 meter dari terminating Senggarang dites dengan alat Time Domain Reflectometer (TDR).

Proses perbaikan diperkirakan selama satu bulan.

Humas PLN Nasri mengatakan, listrik di Penyengat terpaksa dipadamkan selama masa perbaikan oleh pihak vendor dari Jakarta, PT WIN, sebab jaringan interkoneksi itu masih dalam masa pemeliharaan perusahaan itu. Teknisi baru datang Sabtu (5/10) pagi. (sut)

Polres Tpi Dapat Bantuan Mobil TANJUNGPINANG (HK) — Polres Tanjungpinang mendapat mobil khusus untuk petugas identifikasi Satreskrim Polres Tanjungpinang dari Polda Kepri, Senin (7/10). Selama ini petugas menggunakan mobil pribadi.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Patar Gunawan menyampaikan rasa syukurnya sebab usulan pengadaan mobil operasional khusus identifikasi akhirnya dikabulkan

Polda Kepri. Dengan mobil ini, kata diam petugas identifikasi Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) lebih cepat ke tempat kejadian perkara “Selama ini kami menda-

RICO BARINO/HALUAN KEPRI

KAPOLRES Tanjungpinang AKBP Patar Gunawan menyerahkan mobil bantuan Polda Kepri kepada Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Memo Ardian, Senin (7/10).

Dari Halaman 17

Membaca, Hobi lam buku. “Buku adalah tempat tersimpannya berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Untuk itu, selalul menjaga dan merawat buku de-

ngan baik. Jangan merusaknya apalagi sampai mengabaikannya,” katanya.

Pria berusia 30 tahun ini setiap hari harus menempuh

jarak yang jauh, tapi ia pantang menyerah dalam melaksanakan segala kewajibannya serta tabah dan sabar menjalankannya. (cw77)

dibentuk. “Besok (hari ini,red), kita akan periksa lagi sejumlah saksi untuk dimintai keterangan seputar kasus korupsi itu,” kata Erwin.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Maskur Tilawahyu mengaku bahwa ia juga dipanggil Kejati. Namun ia mengatakan, pemanggilan itu hanya sekedar silaturahmi. “Iya, kita silaturahmi Senin kemarin ke Kejati,” ujtanya singkat.

General Manager (GM) PT Pelindo Tanjungpinang Syahri Romadon ketika dikonfirmasi enggan memberikan komentar seputar kasus yang menimpa instasinya.

“Nanti saja lah kita ngomong panjang lebar bahas masalah itu ya. Saya lagi ada rapat di luar ni. Pokoknya nanti kalau saya sudah di kantor kita jumpa,” ujar Syahri.

PT Pelindo Tanjungpinang dan PT Secure Parking sempat secara sepihak menaikkan tarif parkir di area Pelabuhan SBP Tanjungpinang tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelumnya.

Tarif baru sempat diberlakukan efektif 15 September namun kemudian dibatalkan setelah mendapat

sorotan dari masyarakat, Pemerintah Kota Tanjungpinang dan DPRD Tanjungpinang. Kebijakan pemungutan tarif parkir di pelabuhan itu dinilai ilegal alias pungutan liar (pungli) lantaran tidak memiliki payung hukum.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Maskur Tilawahyu, tidak ada Perda (peraturan daerah,red) yang mengatur pungutan parkir di Pelabuhan SBP. Dasar hukumnya hanya bersifat nota kesepahaman (MOU) antara Pemko Tanjungpinang masa Walikota Suryatati A Manan bersama PT Pelindo.

Karena itulah ia menyebutnya ilegal. Kepada Pemko kala itu, Pelindo menyetorkan dana kompensasi pungutan parkir sebesar Rp500 per kendaraan.

Namun kemudian PT Pelindo membatalkan kebijakan kenaikan tarif parkir dan pass masuk pelabuhan tiga hari setelah kebijakan diberlakukan. Tarif parkir sepeda motor sempat dinaikkan menjadi Rp1.500 dari Rp1.000, kendaraan roda empat jenis mobil menjadi Rp3.000, truk/bus/mobil box menjadi Rp4.500 per kendaraan.***

Dari Halaman 17

Manajer Pelindo Kepri. “Pungutan parkir di Pelabuhan SBP itu tak ada payung hukumnya dan merugikan daerah. Diharapkan kasus ini benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan,” ujarnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri Happy Cristian membenarkan informasi mengenai penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pungutan parkir dan pass masuk di Pelabuhan SBP Tanjungpinang kemarin. Pihaknya telah meminta keterangan tiga orang yakni Manajer Operasional Pelindo (Raja Nurdin,red), Manager PT Secure Parkir (Jispen,red) dan Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang (Maskur Tilawahyu,red).

“Selanjutnya akan kita panggil lagi sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Siapa saja nama-nama yang akan kita panggil, akan kita informasikan lagi,” ungkap Happy saat dikonfirmasi wartawan koran ini melalui telepon.

Hal senada dikatakan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri Erwin Harahap SH. Ia menyatakan bahwa penyelidikan kasus korupsi tersebut ditangani oleh tim yang sudah

tangi TKP dengan mobil pribadi. Tetapi dengan mobil dinas ini, petugas identifikasi bisa lebih cepat lagi sampai di lokasi kejadian,” pungkasnya.

Diungkapkan Patar, mobil itu berasal dari bagian dana pajak yang dibayarkan masyarakat sehingga pelayanan harus ditingkatkan. Polda Kepri mengabulkan usulan penyediaan mobil hanya untuk dua polres salah satunya Polres Tanjungpinang.

Pengajuan telah diusulkan sejak tahun lalu.

Ia mengimbau masyarakat agar member akses jalan kepada mobil polisi, sebab untuk menuju TKP butuh akses yang cepat. “Kalau ada lampu rotator warna biru dan suara sirine, mohon kita diberi akses jalan,” ujarnya.

Imbauan ini disampaikan Patar karena pengguna jalan masih belum memahami arti lampu rotator dan suara sirine dari mobil polisi. Padahal, lampu rotator menandakan prioritas bagi kendaraan di jalan raya. (cw72)

CMYK

Bintan

Rabu, 9 Oktober 2013

19

Saham Riau di PT BMW Dipertanyakan BINTAN (HK) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun 1990-an memiliki saham sebesarnya 12,5 persen di PT Buana Megawisatama (BMW) Lagoi, Bintan. Kepemilikan saham itu dipertanyakan oleh sebagian masyarakat.

Rofik Liputan Bintan “Ketua Komisi II DPRD Bintan Zulkifli sewaktu di-

tanyakan mengenai saham tersebut mengatakan, mengingat lokasi PT BMW berada di Kabupaten Bintan, seberapa besar Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Bintan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan PT BMW setiap tahunnya.

Ia mengaku tidak mengetahui duduk persoalan saham 12,5 persen tersebut.““ "Setahu saya Pemkab Bintan tidak mendapatkan apapun dari keberadaan saham Pemprov Riau sejak tahun 1990-an tersebut. Setiap tahun pe-

ngajuan RAPBD Bintan, saham ataupun bagi hasil keuntungan tidak masuk pembahasan" kata Zulkifli, di kantor DPRD Bintan, baru-baru ini.

“Ia juga mengakui banyaknya warga yang sering mempertanyakan posisi saham dan keberadaan saham tersebut di PT BMW. Namun ia sendiri tidak mengetahui bagaimana ca-

ra menjelaskan kepada masyarakat, karena ia memang tidak mengetahui.

“Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yandrisah mengatakan, Pemkab Bintan tidak mendapatkan persen keuntungan ataupun bagi hasil dari keberadaan saham Pemprov Riau.

Mengingat, saat ini Provinsi Kepulauan Riau sudah

berpisah dari Pemprov Riau. Juga dengan semangat otonomi daerah sudah selayaknya Pemkab Bintan menerima bagi hasil keuntungan dari keberadaan saham tersebut.“ "Pemkab Bintan tidak pernah mendapatkan bagi hasil keuntungan dari keberadaan saham tersebut.

Begitu juga dengan posisi keberadaanya dimana saat ini

kita juga tidak tahu," kata Yandrisah, baru-baru ini.

“Ia menyarankan kepada wartawan untuk menanyakan persoalan saham dan bagi hasil keuntungan tiap tahunnya kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kepri. Mengingat rentang kendalinya lebih dekat untuk berkomunikasi dengan provinsi induk, yaitu Pemprov Riau.***

3 Hektar Semak Belukar Terbakar di Bintan BINTAN (HK) — Semak belukar yang berada di Jalan Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang, Bintan pada Selasa (8/10) siang terbakar. Api diduga kuat berasal dari pembakaran untuk pembukaan lahan ini.

ARMAT JUANG/HALUAN KEPRI

PADAMKLAN API — UPTD Damkar Kijang sedang memadamkan api di jalan Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Selasa (8/10) siang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Damkar Kijang Jarita Ahmad kepada Haluan Kepri Selasa (8/10).

"Luas semak belukar yang terbakar diperkirakan kurang lebih mencapai 3 hektar. Kita mendapatkan laporan dari Kapolsek Gunung Kijang sekitar pukul 12.15 WIB dan kita langsung kesini, "terangnya.

Dia menyampaikan, kebakaran yang terjadi tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Dan api dengan cepat dapat di padamkan.

Damkar Perlu Penambahan Personil Jarita menyampaikan kepada Haluan Kepri, bahwa sebenarnya lokasi kebakaran ini masuk dalam wilayah UPTD Toapaya. Namun dikarenakan mobil pemadam kebakaran yang dimiliki UPTD Topaya sedang rusak dan saat ini masih berada dibengkel sehingga meminta bantuan kepada UPTD Kijang.

"Kebakaran ini masuk wilayah UPTD Toapoya karena mobilnya rusak jadi kita yang membantu memadamkan disini,"terangnya.

Saat disinggung untuk di UPTD Kijang sendiri apakah saat ini jumlah personilnya masih kurang, Jarita Ahmad membenarkan hal tersebut bahwa di UPTD Kijang sendiri saat ini masih kekurangan personil.

"Kita kekurang personil saat ini anggota ada sebanyak 12 orang dan masih butuh 6 orang lagi yaitu bagian petugan operasional penanggulangan kebakaran. Dan

CMYK

juga petugan operasional pencegahan yang bertugas melakukan pemeriksaan alat padam api ringan sebanyak dua orang," terangnya.

Dia menyampaikan, dalam satu bulan belakangan ini saja telah terjadi kebakaran sebanyak 5-6 kali yang diakibatkan dari berbagai faktor yang ada.

Sehingga dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarang.

Sementara itu, ditempat lainnya dari sumber Haluan Kepri yang enggan namanya dikorankan menyampaikan, bahwa di Kabupaten Bintan terdapat tiga UPTD yaitu Kijang, Toapaya, dan Tanjunguban dan semuanya saat ini kondisinya kekurang personil.

"Di UPTD Toapoya saat ini personilnya baru ada 8 orang masih kurang 10 orang dan di Tanjunguban saat ini juga baru ada 8 orang masih kekurang 10 orang juga yaitu petugan operasional penanggulangan kebakaran. Dan juga dimasing-masing UPTD masih kurang 2 orang untuk petugas perasional pencegahan yang bertugas melakukan pemeriksaan alat pedam api ringan,"terangnya.

Dia juga menyebutkan, bahwa untuk mobil pemadam kebakaran di dua UPTD yaitu Toapaya dan Tanjunguban sudah bisa dikatakan tua. Kedua mobil terbut merupakan buatan tahun 2000. Sedangkan untuk UPTD Kijang masih baru, merupakan bantuan dari Provinsi Kepri pada tahun 2012 lalu. (jua)

Editor:Eddy Supriatna, Layouter: M Fahrullazi

Anambas

Rabu, 9 Oktober 2013

20

Investor Lirik Granit dan Resort TAREMPA (HK) — Potensi kekayaan tambang granit di Kabupaten Anambas terus menarik perhatian para investor, baik lokal maupun non lokal. Selain tambang, kekayaan alam seperti pengembangan resort di Pulau Bawah juga menjadi incaran.

Zamzukri Liputan Anambas "Para investor dari luar daerah sudah melakukan semacam survai tempat dan kajian-kajian terhadap daerah Tambang Granit di kabupaten Anambas, salah satunya PT. AAA. Seperti di Kuala Maras, Hulu Maras, Jemaja Timur dan Kiabu beberapa waktu lalu," ungkap Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Anambas, Agus Supratman, kemarin.

Dari hasil survei yang telah dilakukan, mereka mengatakan sangat berminat, namun itu akan tergangtung terhadap pemerintah Kabupaten Anambas sendiri, sebab dari akibat ini ,tentu akan menimbulkan berbagai dampak

terhadap lingkungan.

"Para investor sudah banyak yang berminat, tapi dari pemerintah daerah Anambas dalam hal ini harus ada kajian dan telaah yang mendalam, terutama terhadap dampak yang akan di timbulkan nanti, seperti kerusakan lingkungan dan hutan, terutama Air," paparnya Selain itu, lanjut Agus, investor untuk pengembangan resort juga sudah ada yang berminat, salah satunya Group Tomi Winata. Mereka juga telah melakukan survei dan kajian-kajian. Mereka ini sangat berminat sekali, karena mereka sudah tahu potensi dan kekayaan alam di daerah Kabupaten Anambas sangat bagus, terutama objek wisata.

"Pengusaha untuk pengembangan objek wisata, seperti resort juga sudah ada yang berminat, salah satunya dari Group Tomi Winata. Mereka ini tahu banyak tentang Anambas. Dimana salah satu destinasi wisata Pulau Bawah," katanya.

Menurutnya, para investor yang akan menanamkan sahamnya masih ada kendala, seperti perizinan Investasi penanaman modal. Tapi itu bisa saja di atasi, salah satunya dengan kebijakan Bupati Anambas.

"Bagi investor yang akan menanamkan sahamnya, masih ada kendala, salah satunya izin investasi modal, tapi saya rasa tak ada masalah, tergantung dengan kebijakan bupati. Agus berharap, semoga para investor dari berbagai bidang baik nasional maupun dari luar negeri agar bisa lebih banyak menginvestasikan modalnya di Anambas ini. Karena masih banyak potensi yang bisa di kembangkan, seperti kelautan dan perikanan," imbuhnya. ***

Peserta Kurban Turun 20 Persen Harga Sapi Tembus Rp12 Juta per Ekor TAREMPA (HK) — Jumlah peserta kurban di Kabupaten Kepulauan Anambas diperkirakan menurun hingga 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan panitia pengelola ibadah kurban Kabupaten Kepulauan Anambas, H Sardian SAg saat di temui di ruang kerjanya, Selasa (8/10).

Dikatakan, peserta kurban di seluruh Kabupaten Kepulauan Anambas yang sudah masuk panitia adalah sebanyak 157 ekor. Ini lebih rendah dari tahun 2012 lalu yang berjumlah 198 ekor.

"Sesuai dari data yang sudah kita terima, peserta kurban di seluruh Kabupaten Anambas pada tahun 2013 ini sebanyak 157 ekor, sudah termasuk peserta dari instansi pemerintah. Dimana Pemerintah Daerah Anambas akan ber-kurban sebanyak sekitar 28 ekor," ucapnya.

Dikatakannya, pada tahun ini desadesa di seluruh Anambas masih banyak yang belum memberikan data peserta korban. Diperkirakan jumlah peserta kurban pada tahun ini akan bertambah atau tidak akan ditentukan 2 hari menjelang hari raya.

"Peserta kurban pada saat ini belum semua masuk, masih ada yang belum memberikan laporan. Tapi seperti biasa 2 hari menjelang hari H, sudah masuk. Jadi diperkirakan ada penurunan sekitar 20 persen pada tahun ini," terangnya .

Tahun ini, lanjut Sardian, masing-masing SKPD ada yang ber-kurban dan ada yang tidak. Untuk Dinas Kesehatan pada tahun ini menyiapkan kurban sebanyak 3 ekor sedangkan pada tahun lalu 1 ekor, untuk Dinas Perhubungan pada tahun ini mencapai 4 ekor.

Sementara itu, harga sapi untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1434 H di Kabupaten Kepulauan Anambas ditaksir mencapai harga Rp12 juta perekor. Meski demikian, data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Anambas, persediaan sapi nantinya dijamin aman dan lancar.

"Persediaan hewan ternak kita untuk Hari Raya Haji 2013 masih mencukupi dan aman. Namun harganya mencapai Rp12 Juta perekor," ucap Kepala Bidang Peternakan Distanhut Pemkab Anambas, Asri Anamarta.

Asri menambahkan, sapi-sapi hewan kurban tersebut akan didatangkan dari Letung menuju Tarempa menggunakan kapal. Sapi-sapi itu akan tiba 3 hari sebelum Hari Raya Idul Adha berlangsung.

"Biasanya H-3 sudah mulai sampai di Tarempa menggunakan kapal dari Letung.

Untuk tahun lalu dibutuhkan sekitar 260 ekor. Untuk tahun ini, kami perkirakan jumlahnya tidak kurang dari 300 ekor, dimana untuk satu ekor sapi harganya Rp12 juta," katanya. (zam)

SIAPKAN SOTK — Pemkab Anambas tengah mempersiapkan SOTK baru, yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan wilayah, terpisah dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagaimana layaknya saat ini.

Tampak sejumlah anggota LSM Gbrak membersihkan sampah plastik yang mengapung di kawasan pelantar rumah warga di Desa Tanjung Tarempa Anambas beberapa waktu lalu.

ZAMZUKRIZAMZUKRI/HALUAN KEPRI

Pemkab Siapkan SOTK Dinas Kebersihan dan Pertamanan TAREMPA (HK) — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tengah mempersiapkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan wilayah, terpisah dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagaimana layaknya saat ini.

"Tugas pokok yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan saat ini, sudah selayaknya dipisahkan. Dimana BLH berdiri sendiri, sehingga urusan kebersihan dan pertamanan difokuskan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan," kata Kepala BLH Anambas, Drs Zukhrin, M.Si pada Haluan Kepri, Selasa (8/10).

Menurutnya, pemisahan antara kedua dinas tersebut perlu dilakukan, guna masing-masing pihak lebih fokus melaksanakan fungsi dan tugas pokok yang diberikan.

Kondisi itu juga sekaligus diharapkan dapat melakukan pemecahan terhadap permasalahan yang terjadi, terutama menyangkut pengelolaan sampah yang terjadi di kawasan pinggir laut maupun di

beberapa pusat daerah oleh masyarakat selama ini.

"Jauh hari sebelum rencana pemisahan SOTK dinas tersebut, kita sudah melakukan berbagai kajian kesejumlah kabupaten dan kota di tanah air, termasuk yang ditelah dilakukan oleh Pemprov Riau di Pekanbaru. Hal ini penting untuk lebih memaksimalkan pada saat pelaksanaannya nanti," ungkap Zukhirin.

Pernyataan Kepala BLH tersebut, sejalan dengan usulan yang telah disampaikan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Bahari Anak Kepulauanan (GBRAK) Kabupaten Kepulauan Anambas, Anwar, Menurutnya, Anambas sebagai daerah yang baru terbentuk, masih banyak terdapat kekurangan, teru-

tama menyangkut masalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari mereka yang layaknya memangku jabatan sebagai kepala dinas beserta sejumlah perangkatnya yang lain.

"Untuk melakukan pemisahan dinas tersebut memang perlu kajian yang lebih mendalam dari Pemkab Anambas, termasuk dari DPRD Anambas sendiri sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Namun setidaknya, wacana itu harus bisa difikirkan guna dicarikan jalan secara bersama-sama," ucapnya.

Dikatakan, perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati nantinya.

Hal ini hendaknya juga dapat melahirkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan, termasuk pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah dan tempat pembuangan akhir serta sebagainya.

"Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, sudah selayaknya dipisah. Dimana Badan Lingkungan Hidup berdiri

sendiri, sehingga urusan kebersihan dan pertamanan difokuskan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan," katanya.

Ungkapan Ketua LSM GBRAK tersebut juga terkait upaya yang pernah dilakukannya selama ini dalam masyarakat nelayan maupun pekerja angkutan pasir tradisional dan masyarakat di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Tarempa, melakukan gotong royong membersihkan sampah.

Goro di Desa Sri Tanjung itu, disamping bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dari tumpukan sampah yang menumpuk selama ini, hal terpenting lain, pihaknya dapat membantu meringankan sedikit beban atau menambah pendapatan bagi nelayan jongkong maupun pekerja pasir yang tidak bisa beraktifitas akibat kondisi cuaca yang masih tidak menentu saat ini.

Hal lain, hasil kegiatan Goro diharapkan dapat menjadikan daerah itu sebagai daerah percontohan desa terbersih di Kabupaten Kepulauan Anambas kedepannya.

Upaya tersebut, lanjutnya juga sebagai rasa keprihatinan, sekaligus kepuasan tersendiri bagi diri sendirinya, melalui pemberdayaan masyarakat tertentu yang saat ini tengah kesulitan untuk mencari nafkah, akibat kondisi alam yang masih belum bersahabat. (nel)

Editor: Didik, Layouter: Ricoh Polda

Karimun

Rabu, 9 Oktober 2013

21

Dinas Perhubungan Dinilai Lalai Jaga Keselamatan Penumpang

LAKUKAN RAZIA Dinas Perhubungan beberapa waktu yang lalu lakukan razia angkutan umum yang tidak mematuhi peraturan dan standard kenyamanan berkendaraan.

ABDUL KODIR/HALUAN KEPRI

KARIMUN (HK) — Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun melarang kendaraan umum menggunkan kaca film melebihi ketebalan 40. Namun fakta menunjukkan kendaraan umum masih banyak yang mengunakan kaca film mobil melebihi ketebalan 40, bahkan ada ketebalan mencapai 80.

Elvi Yendra, Kepala Bidang Perhubungan Darat menuturkan, jika pengemudi kendaraan umum tidak mengindahkan peraturan pemerintah, khususnya dalam peraturan lalulintas, kendaraan akan diberikan peringatan bahkan bisa ditilang. Sedangkan pengakuan Dinas Perhubungan ini sudah beberapa minggu yang lalu, namun kenyataannya masih banyak mobil angkutan umum yang masih memiliki kaca film melebihi ketebalanyang ditetapkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun sendiri.

"Ya, benar-benar yang ada di belakang angkot, itu memang tidak dibolehkan, jika memang tidak diindahkan terpaksa kami akan tilang. Sedangkan untuk kaca film memang yang diperbolehkan hanya tebal 40 saja selebihnya tidak dibolehkan. Namun masih banyak yang menggunakan ketebalan 80, bahkan ada yang lebih. Jika pengemudi masih saja bandel, akan kami berikan sangsi tegas," aku Elvi.

Namun terkait dengan peratu-

ran keselamatan penumpang ini, sejumlah supir kendaraan umum mengaku, mereka belum pernah mendapatkan teguran dari dinas terkait, sehingga para supir masih enggan untuk mencopot, bahkan menghilangkan baner yang da di belakang mobil.

"Kalau saya tau soal larangan itu, namun untuk bener sendiri inikan bisa juga menambah penghasilan saya, soalnya yang bersangkutan bayar. Untuk kaca film meski ketebalan lebih dari 40 saya kira, tidak ada masalah, malah penumpang lebih nyaman di dalam, tidak tersengat matahari," ucap Wanto salah satu pengemudi angkutan umum di Karimun.

Selain Wanto, Rusli mengaku jika kaca film yang di mobilnya itu tidak lebih dari ketebalan 40, namun terlihat jelas jika ukuran kaca filimnya sangat melebihi setandar. Sedangkan untuk mengindahkan peraturan yang di tetapkan dari Dinas terkait, Rusli mengaku, tidak ada teguran, sehingga pihaknya masih leluasa dan merasa nyaman untuk menggunakan kaca filim yang dianggap bisa membahayakan penumpang yanga da di dalam mobil.

"Ya, gimana lagi, kalau mau di copot rugilan, udah terpasang, malah saya baru buat kaca filim ini.

Untuk peraturan itu sih memang saya tau, cuman tidak ada tegiran.

Saya kira hal sepertiitu penumpang malah lebih aman. Ya, kalu dibilang gaya sih udah tentu, masihbanyak sih yang menggunakan," tutur Rusli singkat. (abk)

20 Pegawai Bolos Tak Ikut Apel KARIMUN (HK) — Kabag Humas dan Protkoler Pemkab Karimun, MYosli mengatakan, lebih dari 20 orang pegawai di lingkungan Pemkab Karimun kedapatan bolos apel Senin (30/9) pagi.

Abdul Kodir Liputan Karimun Sebagai sanksi, pada apel pekan depan mereka berada pada barisan terpisah dari peserta upacara lainnya. Menurut Yosli, pemisahan barisan khusus pegawai yang tak ikut apel merupakan pembuktian bahwa apa yang disampaikan atasanya, Wakil Bupati Karimun, H Aunur Rafiq bukan isapan jempol belaka. Hal tersebut akan terus dilakukan setiap Senin pagi berikutnya. " Senin pagi sudah kita terapkan dan didapati lebih dari 20 orang pegawai yang ikut dalam barisan khusus

yang dipisahkan dari peserta apel pada umumnya. Ini untuk efek jera dan akan terus dimonitor, kalau masih melanggar juga akan dilihat track recordnya. Mulai pekan ini tingkat kehadiran pegawai terus dikoreksi melalui tindakan nyata. Hal ini pun merupakan penegakan aturan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai," kata Yosli, Selasa (8/10).

Selain pegawai yang tidak ikut ape lanjut Yosli, pegawai yang nongkrong di kedai kopi pun sudah dilakukan penindakan tegas oleh Satuan Po-

lisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dengan tindakan awal berupa teguran dan menginstruksikan agar segera kembali ke kantor masing-masing. Dalam aksi tersebut ditemukan belasan pegawai yang terpaksa bubar dan kembali ke kantornya.

Menurut Yosli, pemerintah tidak melarang pegawai yang akan sarapan di kedai kopi. Namun ada batas waktu dan paling lama sekitar 30 menit. Jika duduk berlama-lama menghabiskan waktu maka hal itu yang menjadi target dari operasi yang dilakukan Satpol PP. "Kalau berlama-lama di kedai kopi pasti pelayanan untuk masyarakat jadi terganggu. Sekarang bukan lagi seperti dulu bahwa aparat pemerintah minta dilayani. Tapi sekarang pemrintah yang harus melayani masyarakat. Terkait sangksi dari BKD, mereka pun telah melayangkan surat peringatan yang merupakan otoritas dari pemerintah daerah," kata Yosli.

Disinggung kedisiplinan pegawai di pulau-pulau juga perlu penertiban sehingga terjadi penyamarataan, Yosli mengaku akan menyusul dan sementara ini masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dalam membantu pemerintah meningkatkan disiplin pegawai. Kerjasama yang dimaksud adalah, jika menemukan ada pegawai yang duduk-duduk di kedai kopi hendaknya segera melaporkan kepada atasan yang bersangkutan, baik ke Kecamatan maupun ke Kelurahan.

Pemkab Karimun lanjut Yosli, akan berkoordinasi dengan seluruh Camat, sehingga kedisiplinan dapat juga ditegakkan di pulaupulau.

"Jangan anggap kami tak monitor di pulau-pulau, justru kami meminta kerjasama masyarakat, kalau ada temuan laporkan saja dan akan kita tindaklanjuti. Jadi para pegawai jangan marah kalau ada masyarakat yang melaporkan," katanya.***

ABDUL KODIR/HALUAN KEPRI

TIM dari KPUD menurunkan baliho yang masih terpajang di pingir jalan Kabupaten Karimun.

Butik Bidadari Beri Potongan Khusus KARIMUN (HK) — Butik Bidadari tawarkan berbagai obat-obatan herbal untuk memulihkan stamina pria dan wanita, dengan harga yang sangat terjangkau. Bagi member, Bidadari Butik akan memberikan potongan harga khusus.

Assiati, staf toko Butik Bidadari milik Riadul Afkar ini mengaku, mereka berikan penawaran khusus bagi setiap member yang ingin membeli berbagai macam obat herbal dengan harga yang sangat terjangkau. Herbal bidadari, herbal kleoptra, herbal aduka dan sulthon, harga yang ditawarkan mulai dari Rp28 ribu hingga 250 ribu, harga ini belum termasuk potongan bagi member Butik Bidadari.

"Untuk saat ini kami menyediakan kemudahan bagi setiap member yang ingin membeli berbagai macam obat herbal yang kami tawarkan, cocok untuk menambah stamina pria dan wanita dewasa, harga yang ditawrakan sangat terjangkau, pokoknya ada potongan khusus yang kami tawarkan, seperti herbal bidadari, herbal kleoptra, herbal aduka dan sulthon," beber Assiati.

Assiati menambahkan, selain berbagai amcam herbal, pihaknya juga beritakan tawaran bagi setiap pembelian butik, bahan butik berkualitas, barang di datangkan langsung dari Jakarta,

Pemerintah Pusat Kucurkan Dana Rp2,5 M

ABDUL KODIR/HALUAN KEPRI

BUTIK Bidadari menyediakan berbagai obat herbal dan butik dengan harga terjangkau. tersedia berbagai macam gaya butik yang trend, yang tentunya dengan harga yang sangat terjangkau.

"Kami juga menyediakan berbagai macam butik yang trend dimasa kini, de-

ngan harga yang cukup terjanku, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu, tersedia untuk anak-anak hingga orang dewasa, lakilaki maupun perempuan.

Selain itu kami juga menye-

diakan berbagai tas, yang cocok untuk wanita, dengan harga terjangkau, tergantung permintaan kosumen," pungkas Assiati.

Tertarik dengan penawaran Butik Bidadari yang me-

nyediakan berbagai obat herbal halal dan alami, dan berbagai butik dan tas dengan harga terjangkau, silahkan datang di Jl Pertambangan No 100 depan Kantor Lurah Balai. (abk)

KARIMUN (HK) — Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakanmenag) Kabupaten Karimun, H Afrizal mengatakan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk tahap pertama baru sebesar Rp2,5 miliar bagi pembangunan pesantren perbatasan moderen.

Sedangkan metode pendidikannya yakni menerapkan sistim pesantren modern.

Yang artinya para santri tidak hanya dibekali dengan pendidikan agama, melainkan akan diberikan porsi pendidikan untuk umum, sehingga akan ada sekolah formal seperti Madrasah Aliya (MA) setingkat SMA, Madrasah Tsanawiyah (MTS) setingkat SMP dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat SD. "Tujuan dibangunnya pesantren perbatasan ini adalah karena daerah kita merupakan wilayah perbatasan. Sehingga harus d i p e r k u a t n i l a i - n i l a i k eagamaan atau keislaman.

Yang akan menjadi benteng untuk menangkal hal-hal yang negatif dari luar. Karena kedepan cukup banyak tantangan yang akan dihadapi apa lagi kita berbatasan langsung dengan

negara tetangga Singapura dan Malaysia," ucap Afrizal, Selasa (8/10).

Berapa banyak santri yang akan siap ditampung nanti? Afrizal mengaku belum mengetahui pasti. Namun yang jelas pesantren dengan konsep perbatasan itu nanti akan representatif.

Saat ini pihak yaysan sedang mempersiapkan siapa saja yang akan dilibatkan dalam mengurus pesantren tersebut.

"Yang jelas tidak hanya pendidikan agama saja, melainkan ada sekolah formalnya juga yang konsepnya adalah merupakan pesantren modern. Sehingga para santrinya nanti akan mengikuti Ujian Nasional (UN) sama seperti sekolah formal diluar," kata Afrizal.

Didirikannya pesantren itu kata Afrizal juga untuk memenuhi permintaan masyarakat, sehingga tidak perlu lagi jauh-jauh mengirimkan anaknya ke luar daerah seperti ke Jawa.

Karena di Kabupaten Karimun sendiri akan ada pesantren yang sangat representatif dengan metode dan konsep pesantren perbatasan berbasis modern.(gan) Editor: Niko, Layouter: Novrizal

CMYK

Rabu, 9 Oktober 2013

Pelatih Nurnberg Dipecat

22 Wiesinger

FC Nurnberg secara resmi menceraikan pelatih Michael Wiesinger. Hal ini tidak lama setelah Nurnberg menelan hasil mengecewakan dibantai Hamburger SV 5-0. Der Club (julukan Nurberg) telah menunjuk pelatih tim U-23, Roger Prinzen, sebagai suksesor sementara mereka.

Der Club memperlihatkan hasil buruk sepanjang awal musim Bundesliga 2013/2014. Saat ini Raphael Schafer dkk terpuruk di klasemen sementara dengan hanya mengumpulkan lima poin.

"Setelah analisis obyektif lewat penampilan tim sejauh ini dan beberapa pembicaraan intensif, kami mencapai keputusan bersama bahwa kami harus mengambil langkah ini,” jelas manajer Nurnberg, Martin Bader. (oke)

Milan Protes Sanksi Tanpa Penonton

Valdes

Valdes Positif Hengkang BARCELONA (HK) — Victor Valdés tampaknya telah membulatkan niatnya untuk mengakhiri kebersamaan dengan klub yang membesarkan namanya, Barcelona. Musim depan, kiper tim nasional Spanyol itu dipastikan takkan lagi berkostum Blaugrana.

“Waktu saya di Camp Nou telah usai. Mereka menawarkan saya kesempatan untuk memperbarui kontrak, namun putusan saya telah dibuat,” tegas Valdés, seperti dilansir Antena3, Selasa (8/10).

“Saya ingin mencari tantangan baru, bermain di liga lain dengan keluarga saya berada di tempat lain. Na-

mun, musim ini saya merasakan cinta yang luar biasa dan dukungan dari orang-orang, ini merupakan apresiasi yang hebat,” ungkapnya.

Manajemen Barca sebelumnya telah berulang kali mengajukan perpanjangan kontrak kepada Valdés, namun semuanya selalu berujung pada penolakan. Ki-

per berusia 31 tahun itu kini berada di penghujung masa baktinya bersama Raksasa Catalan.

Tak ingin kehilangan seorang Valdes, para punggawa Barca pun berusaha merajuk, dan merayu sang kiper agar tetap bertahan di Camp Nou, termasuk maestro lapangan tengah Barca, Andres Iniesta.

Saat itu Iniesta membujuk Valdes untuk mengubah pikirannya. Namun, putusan yang telah dibuat Valdés tampaknya tak dapat diganggu gugat. Valdes telah menetapkan hatinya untuk melangkah ke luar negeri demi mencoba dan mencari pengalaman baru.

Sang portero pun tampaknya gerah dengan bujukanbujukan yang ia terima karena ia sudah memastikan akan hengkang dari Camp Nou, meskipun sadar keputusan itu sulit diterima oleh beberapa kalangan.

"Saya menyadari bahwa sangat sulit untuk menerima keputusan saya namun saya merasa bahwa perjalanan saya bersama Barca telah usai." ujar Valdes.

Sejatinya Valdes memilih hengkang pada bursa transfer musim panas lalu, namun karena merasa harus menyelesaikan kontraknya di Barca, ia pun menundanya hingga tahun depan.

"Saya sudah berbicara kepada klub selama satu setengah tahun ini untuk menyelesaikan kontrak saya, jadi kami bisa mencari solusinya." imbuhnya.

Pemain bernama lengkap Víctor Valdés i Arribas itu bergabung dengan tim senior Barcelona sejak musim 2002 silam. Sejauh ini, kiper kelahiran L'Hospitalet de Llobregat, Spanyol itu telah membukukan 369 penampilan bersama Barca. Beberapa klub yang kemungkinan menjadi pelabuhan baru Valdes adalah AS Monaco, serta dua raksasa Premier League, Manchester City dan Arsenal. (bln/glc)

CMYK

MILAN (HK) — Wakil pan sebagian atau seluruh Presiden AC Milan, Adria- stadion atas kasus rasisno Galliani melontarkan me dan diskriminasi teprotes keras terkait sanksi ritorial. bertanding tanpa penonton Meski memastikan yang dijatuhkan pada tim- akan mengajukan banding nya. Memastikan banding, atas hukuman yang dijaGalliani meminta aturan tuhkan, Galliani juga metersebut dicabut. ngusulkan kalau aturan Laga menjamu Udinese soal diskriminasi teritorial di pekan delapan Liga Ita- juga dihapuskan dengan lia akan dilalui Milan tan- alasan tak ada negara lain pa kehadiran penonton. Itu yang menerapkan aturan terjadi karena Rossoneri tersebut. Galliani juga medihukum otoritas Liga Ita- ngklaim sudah dapat dulia setelah suporternya di- kungan dari beberapa tuding menyanyikan lagu presiden klub terkait keinyang dianggap mengandung ginan untuk menghapus 'diskriminasi teritorial' aturan soal diskriminasi saat dikalahkan Juventus teritorial. di Juventus Stadium.

"Aturan itu harus diha"Saya paham kalau ra- puskan. Semua presiden sisme adalah masalah be- (klub) sudah sepakat dengsar, masalah di seluruh du- an itu dan saya sudah bernia. Bagaimanapun, dis- bicara dengan Presiden kriminasi teritorial adalah Federasi Sepakbola Italia, sesuatu yang berbeda," ce- Giancarlo Abete, soal hal tus Galliani seperti diberi- tersebut." (fic) takan Football Italia.

Aturan di Seri A memang membolehkan otoritas berwen a n g memberik a n hukuman berup a p e nuAdriano Galliani t u -

Editor: Didik, Layouter: M Fahrullazi

Iklan

Rabu, 9 Oktober 2013

23

CMYK

24 Aida Ismeth Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Kepri Rabu, 9 Oktober 2013

BATAM (HK)-AIDA Ismeth panggilan akrab perempuan kelahiran Kota Raja, 1 April 1948 yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPD RI dari wilayah Kepri siap maju dari salah satu partai politik untuk menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2014 mendatang.

Riwayat organisasinya cukup panjang, antara lain menjadi Bendahara Umum Forum Organisasi Profesi Ilmiah (FOPI) Pusat.

Selain itu, menjadi pengurus Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia dan menjadi Ketua Umum Persatuan Istri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Beliau juga menjadi Ketua II Badan Koordinasi Majelis Ta’lim Pusat serta salah satu Ketua Bidang di HIPMI Jaya dan juga ketua Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia (GMPAM) Salah satu programnya adalah meningkatkan efektifitas perjuangan terutama dalam memberantas trafficking serta meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan, agama, pemberdayaan perempuan serta perekonomian daerah.

Wanita yang bernama lengkap Aida Zulaika Nasution ini tak henti-hentinya memperjuangkan aspirasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau hingga ke pusat. Beliau juga sangat responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Kepri. Sudah tidak diragukan lagi kancahnya di Kepri maupun di Pusat. Di mana ayahnya seorang gubernur pertama sejak terbentuknya Provinsi Riau, sedangkan suaminya adalah gubernur pertama di Provinsi Kepri.

Akhir-akhir ini dia telah membangkitkan kembali jiwa nasionalisme warga di Kepri dengan mensosialisasikan empat pilar Bangsa Indonesia. Dikesempatan tertentu Aida Ismeth selalu menyampaikan kuliah umumnya di hadapan mahasiswa tentang empat pilar bangsa ini, yakni, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Narasi: Yusri Foto: Dokumentasi

ACARA wisuda Mahasiswa/i Universitas Putra Batam di Gedung Sumatera Expo.

FOTO bersama peserta MTQ tingkat anak-anak.

FOTO bersama Walikota Batam Ahmad Dahlan

KUNKER Komite I DPD RI

SOSIALISASI 4 pilar di Kecamatan Sagulung.

ACARA Isra' Mi'rad di lapangan Unrika.

HALAL Bihalal bersama warga IKBI di seipanas.

SUNATAN massal di Bengkong.

PERLOMBAAN MTQ tingkat anak-anak di STC Sekupang Batam.

PEMBUKAAN acara lomba futsal se Kota Batam dalam rangka HUT RI.

PERLOMBAAN pembacaan teks Pancasila.

SANTUNAN bantuan sembako ke masyarakat.

CMYK

Editor:Eddy Supriatna , Layouter: Ricoh Polda