CMYK
Kamis, 11 Desember 2014 18 Safar 1435 H
KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA
TERBIT 24 HALAMAN, NO 11/12 TAHUN KE 13
HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK & SARAN : 085264088880 INFO BERLANGGANAN : 085374539090
Website: www.haluankepri.com
DPR Usul Moratorium Izin Tambang di Kepri Nov dan Andi Liputan Batam
"Ada 75 perusahaan tambang di Karimun yang tidak membayar pajak, itu sungguh keterlaluan. Sebagai anggota DPR dari dapil Kepri, saya meminta Pemprov Kepri me-
DERMAWAN/HALUAN KEPRI
DEMO PEKERJA — Pekerja dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam kembali menggelar aksi demo terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2015 sebesar Rp2,68 juta yang mereka nilai tidak manusiawi, Rabu (10/12). Dalam aksinya, pekerja mendesak Walikota Batam memberitahu nama-nama oknum perwakilan pekerja yang menyetujui rapat pembahasan penetapan nilai UMK.
SBY Bantah Demokrat Gabung KIH JAKARTA (HK) — Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono membantah spekulasi yang mengatakan Partai Demokrat akan bergabung ke dalam Koalisi Indonesia
Hebat (KIH). "Partai Demokrat sebagaimana saudara ketahui, tidak masuk KIH dan Koalisi Merah Putih (KMP). Sama seperti perang dingin dulu kan, ada blok barat ada blok
timur, tapi kan ada gerakan nonblok, dan Indonesia nonblok. Tidak salah sebetulnya, itu pilihan kita," ucap SBY usai menjadi pembicara dalam kuliah umum, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (10/12). SBY mengatakan, panda-
Eddies Adelia
SBY Bantah Hal 7
DERMAWAN/HALUAN KEPRI
ANGGOTA DPR RI Dwi Ria Latifa (jilbab merah) saat berkunjung ke Haluan Kepri, Rabu (10/12).
BATAM (HK) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Dwi Ria Latifa mengusulkan moratorium atau penghentian sementara izin pertambangan di Kepri. Langkah ini perlu dilakukan, karena ada 75 perusahaan tambang di Karimun dilaporkan tidak membayar pajak.
Gambaran Kesuksesan “KESUKSESAN terbesar seseorang adalah menggunakan imajinasinya. Mereka berpikir dan menciptakan gambaran mentas secara detail, memasukkan ke dalam pikiran, menambahkan sedikit di dalamnya, mengubah informasi menjadi informasi lainnya, tetapi secara terstruktur relatif permanen” (Robert Collier)
Everton vs Krasnodar
UEFA Cup akan mempertemukan Everton vs Krasnodar FK dalam matchday ke-6 yang akan digelar pada Jumat (14/12) dini hari WIB.
DPR Usul Hal 7
KPP Karimun Bantah Data DJP Riau-Kepri
Kejar Ajang Kebangkitan (HK) — Setoran LIVERPOOL Kompetisi lanjutan JAKARTA (HK) — Permohonan pengalihan status menjadi tahanan kota yang diajukan Eddies Adelia telah dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak lagi mendekam di penjara, Eddies kini fokus mencari uang. Jika tidak bekerja, Eddies mengaku kebingungan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maklum saja, sang suami, Ferry Setiawan sudah satu tahun berada di balik jeruji besi. Kejar Setoran Hal 7
lakukan moratorium izin tambang dulu," kata Dwi Ria Latifa saat berkunjung ke Haluan Kepri di Batam, Rabu (10/12). Usulan Dwi Ria dilakukan moratorium izin tambang di Kepri, menanggapi data yang
Jumat (14/12) Pkl. 03:00 WIB
Pertandingan kali ini memang cukup menguntungkan bagi tim Everton yang akan bertindak sebagai tuan rumah, dimana mereka akan bermain di kandang sendiri, selain itu perbedaan poin yang sangat jauh dengan lawan yang akan dihadapinya memang telah membuktikan bahwa kemampuan kedua tim sangatlah tidak imbang. Saat ini Everton sukses berada di peringkat utama klasemen Group H dengan perolehan 11 poin, sementara Krasnodar justru sebaliknya berada di dasar Ajang Kebangkitan Hal 7
Sebut 75 Perusahaan Tambang Bayar Pajak KARIMUN (HK) — Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungbalai Karimun Slamet Bagio membantah pernyataan Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri Pontas Pane yang menyebut ada 75 perusahaan di Karimun tidak menyetorkan pajaknya. Slamet Bagio menegaskan, ke-75 perusahaan dimaksud sudah memba-
yarkan pajaknya. "Data perusahaan tambang di Karimun yang dimuat di koran dan disebutkan tidak membayarkan pajak tersebut tidaklah benar. Semua perusahaan itu sudah membayarkan setoran pajaknya, cuma tiga perusahaan yang belum ditemukan lokasi perusahaannya. KPP Karimun Hal 7
Sani Bagikan Dana DIPA Hari Ini TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepri H Muhammad Sani, hari ini, Kamis (11/12) di Aula kantor Gubernur Kepri di Dompak, akan membagikan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 dari APBN sebesar Rp5,12 triliun. Dana tersebut dibagikan kepada 367 satuan kerja kementerian dan lembaga, bupati dan walikota serta Badan Pengusaha Kawasan (BPK) Batam. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sani Bagikan Hal 7
RICO BARINO/HALUAN KEPRI
KEPALA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Didyk Choiroel (kanan) didampingi Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Kepri, Sardison, Rabu (10/12), menyampaikan keterangan pers terkait penyerahan dana DIPA 2015 oleh Gubernur Kepri HM Sani hari ini.
KPK Kembali Periksa Eks Menteri BUMN Kasus BLBI JAKARTA (HK) — Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (10/12). Ia dimintai keterangan terkait penyelidikan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Dia dimintai keterangan dalam proses penyelidikan BLBI," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta. Sementara itu, Laksamana Sukardi mengatakan penerbitan SKL BLBI hanya untuk para obligor yang koperatif dan sepakat melunasi utang kewajiban KPK Kembali Hal 7
Haluan Kepri SATU-SATUNYA KORAN BACAAN MASYARAKAT KEPRI CMYK
Editor: Andi, Layouter: Ricoh Polda, Grafis : M Fauzi