Haluankepri 26jan15

Page 1

CMYK

Harian Umum

Senin, 26 Januari 2015 5 Rabiul Akhir 1436 H

KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

TERBIT 24 HALAMAN, NO 26/1 TAHUN KE 14

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK & SARAN : 085264088880 INFO BERLANGGANAN : 085374539090

Website: www.haluankepri.com

POLEMIK KPK VS POLRI

Istana Pindah ke Rumah Mega? JAKARTA (HK) — Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana mengaku kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Mabes Polri. Denny meminta Jokowi bersikap netral dan tidak tersandera oleh kepentingan politik. Menurut Denny, Jokowi harus segera turun tangan menyelesaikan perseteruan di antara dua lembaga penegak hukum itu. "Jangan memindahkan Istana Negara ke Jalan Teuku Umar (rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri)," kata Denny saat menghadiri acara dukungan terhadap KPK di Jakarta, Minggu (25/1). Jokowi, kata Denny, harus merealisasikan cita-cita Revolusi Mental yang menjadi

jargon kampanye pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada 9 juli 2014. "Jokowi jangan tunduk kepada KMP, Koalisi MegaPaloh," ucap Denny merujuk kepada Megawati dan Ketua Partai NasDem Surya Paloh. Denny, yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada ini, mengatakan, penangkapan Istana Pindah Hal 7

Jangan Kriminalisasi KPK-Polri JAKARTA (HK) — Presiden Joko Widodo kembali memberikan komentar terkait kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini, Jokowi meminta agar jangan ada kriminalisasi dalam proses hukum di KPK maupun Polri. Jokowi mengatakan, semua pihak sepakat agar KPK dan Polri, maupun lembaga penegak hukum lain, menjaga wibawa sebagai institusi penegak hukum. "Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi dan proses hukum yang terjadi harus dibuat terang benderang, transparan. Dan agar proses hukum dapat berjalan baik, jangan ada intervensi dari siapapun," kata Jokowi saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/1) malam. Jangan Kriminalisasi Hal 7

Tujuan pada Alah SWT "JIKA Allah SWT yang menjadi tujuan, kenapa harus dikalahkan oleh rintangan-rintangan yang kecil di hadapan Allah SWT? Jika mencari nafkah merupakan ibadah, semakin kerja keras kita, Insya Allah semakin besar pahala yang akan diberikan oleh Allah SWT." (wdc)

Ayu Ting Ting

Bisnis Kos JAKARTA (HK) — Saat karier melambung tinggi, Ayu Ting Ting tidak lupa berinvestasi. Ia memilih usaha berupa tempat kos yang dikelola oleh sang ayah, Abdul Razak. "Untuk investasi, semua saya serahkan kepada orangtua," kata Ayu. Menurut pemilik nama lengkap Ayu Rosmalina ini, tempat kos miliknya diperuntukkan bagi karyawan dekat rumah. "Kebanyakan ditempati pegawai supermarket," tambahnya. Ayu sadar bahwa karier di dunia hiburan ada batas waktu. Untuk itu, ia sejak dini juga menabung untuk masa depan buah hatinya, Bilqis Khumairah Razak. Selain asuransi, Ayu sudah menyiapkan tabungan khusus untuk sang putri tercinta. Bisnis Kos Hal 7

VIVANEWS.COM

TIM INDEPENDEN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Minggu (25/1) malam terkait perseteruan KPK dan Polri. Presiden didampingi enam tokoh yang nantinya akan menjadi tim independen.

Diduga Mabuk Minuman Beralkohol

Sebut Pendukung KPK Rakyat Tak Jelas

Oknum DPRD Natuna Pukul Pedagang

MENKOPOLHUKAM LAYAK DIPECAT

TANJUNGPINANG (HK) — Diduga terlalu banyak meneguk minuman beralkohol, JI alias Aw, oknum anggota DPRD Natuna melakukan penganiyaan dengan memukul seorang pedagang minuman bernama AG alias Ap, di Akau Potong Lembu, Tanjungpinang, Minggu (25/1) dinihari sekitar pukul 01.25 WIB. Peristiwa pemukulan itu akhirnya dilaporkan ke Polsek Tanjungpinang Barat.

Informasi diperoleh dari pedagang di Akau Potong Lembu, AG dipukul oleh JI setelah menyerahkan nota atau tagihan minuman dan makanan yang dipesan oknum wakil rakyat itu. Tagihan yang harus dibayarkan JI senilai Rp2.750.000. "Dia (pelaku pemukulan, red) minum bir sejak sore. Kemudian pedagang minuman itu dipanggilnya untuk ikut minum. Beberapa lama seOknum DPRD Hal 7

PPK Proyek SPAM Moro Bakal Ditahan KARIMUN (HK) — Kepala "PPK proyek SPAM di Desa BuluhKejaksaan Negeri Tanjungbapatah, Moro atas nama DS (Doddy lai Karimun Supratman Khalik Suzandi, red) jelas akan ditahan, menegaskan Doddy Suzandi, sama seperti Direktur CV Fokus, Pejabat Pembuat Komitmen Zulkifli, selaku kontraktor pelaksana (PPK) proyek Sistem proyek tersebut yang sudah Penjernihan Air Minum ditahan duluan dan sekarang (SPAM), Desa Buluhpasedang menjalani sidang di tah, Kecamatan Moro, Pengadilan Tipikor TanjungKarimun yang kini berpinang," kata Supratman status tersangka segeKhalik ditemui Pasar Puan rah ditahan. Doddy diniMaimun, Minggu (25/1). lai ikut menikmati hasil Supratman menjelaskorupsi proyek senilai kan, PPK merupakan orang Rp1,2 miliar tersebut. Supratman PPK Proyek Hal 7

JAKARTA (HK) — Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, menyikapi masalah Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatakan bahwa pendukung KPK merupakan sekumpulan rakyat tidak jelas, menuai reaksi. Atas pernyataannya itu, publik mengusulkan Presiden Jokowi mengganti Tedjo. Reaksi publik paling banyak terjadi di media sosial. Seperti yang lazim dilakukan di media sosial, para netizen bereaksi lewat meme alias konten guyonan. Tak hanya berguyon, netizen juga mengkritik keras hingga menilai Tedjo layak dipecat sebagai menteri. Di Twitter, Tedjo diolok-olok. Menteri Tedjo disandingkan dengan pesulap Pak Tarno. Aktivis antikorupsi, Emerson Yuntho melalui akun twittern y a , @emerTedjo Edhy son_yun-

tho, menuliskan lelucon tersebut. "KUIS: siapakah nama Menkopolkam saat ini? A. Tedjo B. Tarno C. Tidak jelas," ucap dia. Lelucon ini juga dibalas oleh beberapa akun lainnya dan bahkan di retweet hingga 21 kali. Politisi PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa tidak sepakat dengan pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, yang mengatakan bahwa pendukung KPK merupakan sekumpulan rakyat yang tidak jelas. Menurut Ria, Tedjo seharusnya berhati-hati dalam mengungkapkan sesuatu karena posisinya sebagai pejabat negara. "Buat saya semua rakyat itu jelas. Mereka mau NKRI ini utuh, penegak hukum dan penyelenggara pemerintahannya berjalan dan berjuang untuk rakyat," kata Ria, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (25/1). Politisi asal Provinsi Kepri itu menuturkan, Menkopolhukam Hal 7 Layak

Purdijatno

Jokowi: Pak Badrodin, Bisa Nggak BW Bebas? Cerita Seputar Rapat di Istana Bogor

JAKARTA (HK) — Telepon 'hotline' Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad berdering Jumat siang pekan lalu. Penelponnya, Presiden Joko Widodo, yang meminta Samad mendatangi Istana Bogor. Permintaan itu awalnya ditolak.

"Kalau tidak begitu penting, kita bicara di telepon saja," kata Samad seperti ditirukan seseorang yang mengetahui percakapan itu. Bukan tanpa alasan Samad lebih memilih tak meninggalkan kantornya, karena pada pagi harinya, Wakil Ketua KPK Bambang Jokowi: Pak Hal 7

ANTARA

PRESIDEN Jokowi memberi keterangan pers terkait kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istana Bogor, Jabar, (23/1) lalu.

CMYK

Editor: Andi, Layouter: Ricoh Polda


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Haluankepri 26jan15 by haluan kepri - Issuu