CMYK
KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA
Website: www.haluanmedia.com
Kamis, 26 September 2013 20 Dzulkaidah 1434 H TERBIT 24 HALAMAN, NO 26/9 TAHUN KE 12
Website: www.haluankepri.com
HARGA ECERAN Rp2.000,- HARGA LANGGANAN Rp52.500,- UNTUK LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM
Dewan Batam versi Haluan Kepri Banyak Perubahan "Jika Pemilu Legislatif Hari Ini" BATAM (HK) — Menurut rencana, pekan depan, nama-nama anggota DPRD Kota Batam versi Haluan Kepri pada program "Jika Pemilu Legislatif Hari Ini" dirilis. Diketahui, sebulan lalu, nama-nama legislatif Kota Batam edisi perdana telah diter-
Mantan Bendahara KPU Batam Ditahan BATAM CENTRE (HK) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menahan Rina, mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam, Rabu (25/9) sekitar pukul 10.30 WIB di kantor Kejari Batam di Jalan Engku Puteri Batam Centre. Rina sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Pemilukada Kota Batam sebesar Rp17,3 miliar. Rina yang hadir bersama dua Penasehat Hukumnya, resmi ditahan setelah dilakukan pelimpahan secara dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selanjutnya, Rina akan langsung dititipkan ke Rumah Tahanan Baloi Batam. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Batam Nuni Tryana mengatakan, kebijakan penahanan Rina Mantan Bendahara Hal 7
bitkan. Sesuai dengan program yang digelar Haluan Kepri, setiap bulan akan diterbitkan para legislatif versi Haluan Kepri pada program "Jika Pemilu Legislatif Hari Ini". Program ini akan berlangsung menjelang pemilu legislatif 2014 mendatang.
"Nama para legislatif, baik Kota Batam, Kepri, DPR RI dapil Kepri, dan DPD RI dapil Kepri setiap bulan akan kita tayangkan. Kita ingin memberikan gambaran kepada masyarakat calon-calon yang dinilai layak duduk di masing-masing gedung rakyat itu sesuai versi Haluan Kepri," ucap Rinaldi Samjaya, Pemimpin Re-
daksi Haluan Kepri. Khususnya untuk edisi kedua pekan besok, tampaknya, sejumlah nama yang telah dirilis pada edisi awal lalu, akan berganti dengan nama-nama baru. "Berdasarkan data yang diperoleh tim kajian Haluan Dewan Batam Hal 7
Protes Sampai ke Presiden Terkait SK Menhut No.463 BATAM (HK) - Keberatan terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) No.463/MENHUT-II/2013 tentang penunjukkan wilayah hutan di Batam terus berlanjut. Bukan cuma menggelar aksi demo, atau menggugat ke PTUN, masyarakat yang merasa dirugikan atas terbitnya SK tersebut juga melayangkan surat protes ke Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Nicolaus Ngao dan Nana Marlina Liputan Batam
Sukses SUKSES berarti melakukan yang terbaik dan kita bisa dengan apa yang kita miliki. Bukan dengan menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Lakukan apa yang kita bisa dengan apa yang kita punyai. Kita akan akan mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk melakukan apa yang kita inginkan. (pbc)
Bali Dalo SH, salah seorang warga yang mengaku menjadi korban dari terbitnya SK Menhut itu mengatakan, dirinya telah menyurati Presiden SBY. Surat tersebut dia kirim tertanggal 14 September 2013. "Rumah saya di Mukakuning (Kecamatan Seibeduk) itu juga masuk kawasan hutan lindung. Jadi saya ini korban," kata Bali Dalo kepada wartawan, Rabu (25/9) Kata Bali Dalo, surat itu juga ditembuskannya kepada
Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Kapolri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia, Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Negara, Gubernur Provinsi Kepri, Kapolda, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Walikota Batam, Kepala BP Kawasan Batam, Kapolresta Barelang, Ketua DPRD Kota Batam, Kepala BPN Kota Batam, CaProtes Sampai Hal 7
SUTANA/HALUAN KEPRI
TEKEN PRASASTI — Gubernur Kepri HM Sani menandatangani parasasti untuk pembangunan 17 proyek fisik di berbagai daerah di Kepri pada acara peringatan HUT Kepri ke-11 di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa, (24/9). Terkait terbitnya SK Menhut No.463 tahun 2013, pembangunan sejumlah perkantoran di Pulau Dompak harus tertunda karena daerah ini termasuk ke dalam kawasan hutan.
Pembangunan Dompak Ikut Terkendala TANJUNGPINANG (HK) — Bukan cuma di Batam, polemik SK Menhut No.463/ MENHUT-II/2013 juga membuat realisasi pembangunan proyek fisik di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang terkendala. Hal itu dikarenakan dalam SK Menhut, Pulau Dompak masih
termasuk kawasan hutan. Padahal, pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana APBN harus disertai sertikat lahan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. "Ada (pembangunan) kantor DPD, KPU dan beberapa instansi vertikal
lainnya. Karena pembangunan yang menggunakan dana APBN harus disertai sertifikat, sementara sampai saat ini BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat Pembangunan Dompak Hal 7
9
Hal
17
Diputus Kontrak
PIH Embarkasi Batam
IST
Hal
PLN Akan Tambah Daya 5 MW
Nikita Mirzani
Kloter 16 Menuju Jeddah
KAKANWIL Kemenag Kalbar, H. Husein D. Mahmud, menyerahkan Bendera Merah Putih kepada Ketua Rombongan Kloter 16 sesaat sebelum keberangkatan JCH di Asrama Haji Batam, Rabu (25/9).
Banyak Investor Bakal Hengkang
BATAM (HK) — Sampai, Rabu (25/9) sebanyak 16 Kelompok Terbang (Kloter) dari Embarkasi Batam telah bertolak menuju Arab Saudi dengan total 7.142 jamaah. Tinggal dua kloter yang akan berangkat dari Embarkasi Batam. Kemarin, kloter 16 Kloter 16 dilepas secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) H. Husein Kloter 16 Hal 7
JAKARTA (HK) — Artis Nikita Mirzani dikenal selalu membuat pemberitaan penuh sensasi dan kontroversial. Mulai dari mengaku selingkuh dengan sesama artis, berkelahi di klub malam, dan 'nimbrung' komentar soal kasus Zaskia Gotik yang menurutnya settingan. Kali ini Nikita berulah dengan rumah produksi penggarap film terbarunya, PANTAI SELATAN. Novia Ramalina, produser PANTAI SELATAN mengungkapkan kalau Nikita telah menyalahi aturan kontrak yang sudah disepakati. "Dia tahu kalau dia menyalahi kontrak. Diputus Kontrak Hal 7
HALUAN KEPRI SATU-SATUNYA KORAN BACAAN MASYARAKAT KEPRI CMYK
Editor: Yuri, Layouter: Ricoh Polda, Grafis: Dimas