Harian Berita Metro Edisi 5 Mei 2015

Page 1

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

SELASA, 5 MEI 2015

www.beritametro.co.id

Novel Gugat Polri, Kasus Tak Berhenti Ajukan Praperadilan, Tuntut Minta Maaf di Baliho dan Ganti Rugi Rp 1 JAKARTA (BM) – Akhirnya, Novel Baswedan lewat tim kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan untuk kasus penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polri, Jumat (1/5) lalu. Dalam tuntutannya, selain meminta hakim menyatakan penangkapan tak sah, pihak kuasa hukum juga meminta agar pihak termohon, yakni Polri melakukan audit kinerja penyidik yang menangani kasus Novel. “Kita sudah selesai mendaftarkan

kara,penangkapandanpenahanan.“Penangkapan dan penahanan didasarkan atas kasus yang disangkakan kepada Novel Baswedan atas nama korban MulyaJohanialiasAandengansangkaan Pasal 351 ayat 1 dan 3. Namun yang dijadikan dasar dalam melakukan penangkapan justru memuat Pasal 351 ayat 2 dan Pasal 442 jo Pasal 52 KUHP,” terangnya. Selain itu, menurutnya salah satu dasar dikeluarkannya

untuk praperadilan Novel Baswedan ini untuk diregister, kemudian informasi dari panitera tiga hari sejak kita mendaftarkan ini, nanti ketua PN akan menentukan jadwal sidangnya dan menentukan hakimnya,” ujar Muji Kartika Rahayu, salah satu kuasa hukum Novel di PN Jaksel, Senin (4/5). Menurut Muji, dalam kasus ini ada beberapa pelanggaran administrasi untuk penanganan per-

DAFTARKAN PREPERADILAN: Kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan, Muji Kartika Rahayu (kanan) dan M. Isnur (kiri) memperlihatkan berkas sebelum diserahkan ke Panitera Muda Pidana Hadi Sukma di Gedung PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (4/5).

surat perintah penangkapan dan penahanan salah satunya Surat Perintah Kabareskrim No Sprin/1432/ Um/IV/2015 Bareskrim tanggal 20 April 2015. Hal ini tidak lazim karena dasar menangkap-menahan adalah surat perintah penyidikan (sprindik), sementara Kabareskrim bukan bagian dari penyidik. Baca: Novel ... Hal 7

LIMA POINTUNTUTAN

5 ALASAN AJUKAN PRAPERADILAN 1. Penangkapan dan penahanan didasarkan atas kasus yang disangkakan kepada Novel atas nama korban Mulya Johani alias Aan dengan sangkaan Pasal 351 ayat (1) dan (3). Namun yang dijadikan dasar dalam melakukan penangkapan justru sprindik lain yang memuat Pasal yang berbeda yaitu Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 442 Jo. Pasal 52 KUHP.

1. Polri harus menyatakan tak sahnya penangkapan Novel yang didasarkan pada surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/19/IV/2015/Dittipidum tertanggal 24 April 2015. 2. Polri harus menyatakan bahwa penahanan Novel yang didasarkan pada surat perintah penahanan Nomor SP.Han/10/V/ 2015/Dittipidum tertanggal 1 Mei 2015, tidak sah.

2. Dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan penahanan salah satunya adalah Surat Perintah Kabareskrim No Sprin/1432/Um/IV/ 2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015. Hal ini tidak lazim karena dasar menangkap-menahan adalah sprindik. Kabareskrim bukan bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan.

3. Polri diminta melaksanakan audit soal kinerja penyidik dalam penanganan perkara Novel yang merupakan salah seorang penyidik KPK.

3. Terdapat serangkaian pernyataan kebohongan dari Mabes Polri kepada publik yang menutupnutupi fakta sebenarnya terkait penangkapan dan penahanan. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyidikan.

4. Polri harus meminta maaf kepada Novel dan keluarganya melalui pemasangan baliho yang berisi “Kepolisian RI Memohon Maaf Kepada Novel Baswedan dan Keluarga Atas Penangkapan dan Penahanan yang Tidak Sah”.

4. Perbedaan antara perintah presiden dan pernyataan Kapolri tentang tidak adanya penahanan dengan fakta penahanan Novel mungkin berarti.(a) Tidak ada koordinasi di antara Kapolri dengan Kabareskrim, (b)

5. Hakim menghukum termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 1.

5. Kabareskrim melawan perintah Kapolri dan presiden, (c) Direktur Tindak Pidana Umum yang membawahi penyidik lebih mendengarkan perintah Kabareskrim dibandingkan Kapolri dan presiden.

PAK Jatim Terancam Defisit Rp 747 M Akibat kebijakan pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan Jatim, Gubernur Soekarwo menyebut akan adanya defisit anggaran Provinsi Jatim dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Defisit itu diperkirakan mencapai Rp 747 miliar. Hal 03

Dindik Jatim Jamin Tak Ada Kebocoran Soal Unas SMP Hal 08 Anggaran Pilwali Surabaya Rp 90,6 M, untuk Kampanye Hanya Rp 14 M Hal 13

Ditolak Jero Wacik (Eks Menteri ESDM) Suroso Atmo Martoyo (Eks Direktur PT Pertamina) Sutan Bhatoegana (Eks Ketua Komisi VII DPR RI) Suryadharma Ali (Eks Menteri Agama) Cabut Gugatan Hadi Poernomo (Eks Ketua BPK)

GRAFIS:BM/KLIED

JAKARTA (BM) — Konflik internal yang tak kunjung padam di tubuh Partai Golkar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat kedua‘parpol lawas’ ini terancam tak bisa ikut Pilkada serentak tahun ini. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno. “Aturannya memang demikian. Undang-Undang (UU) mengatakan tidak bisa mengikuti Pilkada apabila masih terjadi perselisihan internal dalam partai,” kata Tedjo di sela rapat koordinasi Pilkada serentak di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (4/5). Baca: Munaslub ... Hal 7

FOTO:BM/ANTARA

Meski pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai 26 Juli, hingga kini ada 42 daerah yang menghadapi kendala soal anggaran. Ke-42 daerah itu belum menandatangani kesepakatan nota perjanjian hibah daerah (NPHD). Hal 02

Diterima Komjen Budi Gunawan (Kalemdikpol, sekarang Wakapolri)

Ilham Arief Sirajuddin (Eks Walikota Makassar)

Munaslub atau Golkar Tak Bisa Ikut Pilkada 42 Daerah Belum Deal Anggaran Pilkada

TRACK RECORD PRAPERADILAN DI PN JAKSEL

PENYELESAIAN KONFLIK GOLKAR: Akbar Tandjung (kedua kiri) bersama Mahadi Sinambela (kiri), Ibrahim Ambong (kedua kanan) dan Anwar Arifin (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait usulannya bersama politisi senior Partai Golkar untuk mengatasi kisruh dualisme kepengurusan di Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Senin (4/5).

Eksekusi Mati Gelombang III Masih Bidik Gembong Narkoba JAKARTA (BM) – Meski mendapat tekanan dari dunia internasional, pemerintah Indonesia sejauh ini konsisten dengan kebijakan hukuman mati, terutama pada gembong narkoba. Pemerintah juga menjadikan pelaksanaan eksekusi mati gelombang dua sebagai evaluasi untuk bersiap melakukan eksekusi gelombang tiga.

“Kami sedang memerangi narkoba habis-habisan.Tidakadaprioritaslainselain menghukummatiterpidanakasusnarkoba, sekarang kalian tahu siapa yang kami prioritaskan untuk dieksekusi mati,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo, Senin (4/5). Prasetyo mengungkapkan, sebagai evaluasi pelaksanaan eksekusi tahap II pada Rabu (29/4) lalu, Kejagung akan

meminta masukan dari sejumlah pihak. Di antaranya, Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM. Masukan tersebut diharapkan akan menjadi jalan untuk terus berbenah, terutama pada saat menjalankan eksekusi tahap selanjutnya. “Evaluasi secepatnya, setelah semua masukan kami terima,” ujar Prasetyo. Baca: Eksekusi ... Hal 7

Menag Ungkap Jual Beli Slot Haji Khusus Modus PIHK Nakal, Batalkan Nama Lalu Dijual Mahal

Pada tahap ini memang Kementerian Agama (Kemenag) seharusnya melakukan evaluasi serius. Karena setelah itu para PIHK tersebut membatalkan keberangkatan para jamaah haji JAKARTA (BM) - Banyak jayang didaftarkan dengan nama maah haji khusus dengan nofiktif tersebut. mor porsi besar ikut berangkat “Nanti ketika dia ditentukan haji tahun ini. Menteri Agama berangkat tahun ini lalu orang (Menag) Lukman ini berangkat batal, Hakim Saifuddin dia seakan-akan mengakui ada saja mengundurkan diri. ulah Penyelenggara Jadi dia nyari siapa Ibadah Haji Khusus yang bersedia mem(PIHK) yang membayar lebih. Modusperjualbelikan slot nya begitu,” kata batal ganti haji khuMenag. sus. Sebenarnya Me“Praktiknya ada nag sudah membuat saja PIHK yang naaturan main yang FOTO:BM/ISTIMEWA kal, jadi dia modusbaru agar slot batal Lukman Hakim nya itu mendaftarganti ini tidak diSaifuddin kan awal dengan naperjualbelikan. Tapi ma-nama fiktif, ya si aturan tersebut tidak tegas meA, B, C, D, pokoknya dia mennutup kemungkinan slot batal daftar. Dia bayar setoran awal ganti itu digunakan untuk praktik 4.000 dolar AS dan seterusnya,” jual beli. Baca: Menag ... Hal 7 kata Lukman, Senin (4/5).

PSSI Siapkan Bukti Pemilik Laporkan Hilang, Ternyata Dilelang di Hongkong Rp 5 M SK Menpora Bikin Gaduh Sepakbola Misteri Lukisan ‘Self Portrait and His Pipe’ Affandi

Lukisan karya Affandi berjudul ‘Self Portrait and His Pipe’ dilaporkan hilang dari rumah Emir Sundoro di Pondok Indah, Jakarta Selatan, sejak Mei 2014 lalu. Belakangan baru diketahui, lukisan itu dilelang di Hongkong dengan nilai Rp 5 miliar. Bagaimana bisa terjadi?

Menteri Agama ungkap jual beli slot haji khusus Biasanya cuma diungkap tapi jarang yang ditindak.. Golkar dan PPP terancam tak ikut Pilkada serentak 2015 Berkah untuk koalisi parpol pendukung penguasa..

MISTERI : Lukisan ‘Self Portrait and His Pipe’ karya Affandi yang aslinya dimiliki Keluarga Widjojo Nitisastro. Lukisan itu diduga dibikin replika, yang asli dilelang di Hongkong dan yang replika dipasang di tempat asalnya.

KEPALA Unit I Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Imran Gultom mengatakan, pelelangan itu diketahui saat Sawitri, anak Emir, membaca salah satu berita di internet yang menyatakan lukisan berjenis abstrak itu dilelang di Hongkong. Baca: Pemilik ... Hal 7

FOTO : BM/ISTIMEWA

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

HUJAN SEDANG Suhu 24-32°C

HUJAN RINGAN Suhu 25-32°C

HUJAN RINGAN Suhu 24-31°C

“ Keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut, tetapi melakukannya. ” - Montaigne -

JAKARTA (BM) – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur menyatakan bahwa gugatan SK Pembekuan PSSI nomor 01307 oleh Kemenpora telah memenuhi syarat. Itu sebabnya, sidang gugatan PSSI terhadap Kemenpora akan dilanjutkan Kamis depan (7/5). Dalam sidang perdana gugatan terkait SK Pembekuan PSSI itu, Hakim Ketua Ujang Abdullah menyatakan gugatan PSSI terhadap Kemenpora telah memenuhi syarat dan ketentuan. Sehingga hal itu bisa dilanjutkan ke agenda pokok perkara. Baca: PSSI ... Hal 7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.