Harian Berita Metro Edisi 10 Juli 2015

Page 1

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

RABU, 10 JUNI 2015

www.beritametro.co.id

Gugatan Praperadilan Novel Kandas Polri: Penyidikan Jalan Terus, Berkas segera P-21 JAKARTA (BM) – Hakim tunggal Zuhairi menolak semua gugatan praperadilan yang diajukan penyidik KPK Novel Baswedan terhadap Polri, Selasa (9/6). Novel mengajukan gugatan terkait tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Bareskrim pada 1 Mei 2015. “Menyatakan, menolak permohonan praperadilan dari pemohon Novel Baswedan untuk seluruhnya,” kata Zuhairi saat membacakan putusan dalam

DITOLAK: Kuasa hukum Novel Baswedan, Bahrain (kiri) dan Julius Ibrani (kanan) mengikuti sidang di PN Jakarta Selatan, Selasa (9/6). Hakim Zuhairi menolak seluruh permohonan gugatan praperadilan penyidik KPK Novel Baswedan. FOTO:BM/ANTARA

persidangan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya. Semula, Zuhairi menolak semua eksepsi yang diajukan Polri selaku termohon. Namun, rupanya, hakim juga menolak semua pokok perkara yang diajukan Novel. Zuhairi memutuskan, tindakan penangkapan yang dilakukan penyidik Bareskrim sah menurut hukum. Begitu pula tindakan penahanan terhadap Novel yang dilakukan 1x24 jam setelah ditangkap. “Menyatakan

sah penangkapan dan penahanan termohon kepada pemohon Novel Baswedan,” ucapnya. Putusan tersebut diambil hakim dengan mempertimbangkan bukti dokumen dan keterangan saksi fakta serta ahli bahwa penangkapan dan penahanan Novel oleh penyidik Bareskrim sah dan sesuai prosedur. Sejumlah pertimbangan tersebut di antaranya surat perintah penangkapan terhadap Novel yang seharusnya ditembuskan kepada keluarga Novel

JAKARTA (BM) – Sehari setelah memeriksa mantan Menkeu Sri Mulyani terkait dugaan korupsi jual beli kondensat bagian negara, Bareskrim Polri menyatakan Direktur Operasional Bank Dunia itu tidak ada kesalahan. Kini Bareskrim Polri menduga anak buah Sri Mulyani di Kemenkeu yang terlibat kasus ini. “Sejauh ini Sri Mulyani belum ada masalah,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (9/6). Seperti diberitakan, ada masalah pembayaran dalam jual beli kondensat antara Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas, sekarang SKK Migas) danPTTransPacificPetrochemicalIndotama(TPPI). Dalam proses jual beli kondensat, TPPI diduga mengakibatkan piutang sekitar Rp 2 triliun. Selain itu, BP Migas juga diduga menunjuk langsung TPPI sebagai mitra penjualan meski diketahui sedang dalam keadaan finansial yang tidak sehat. Victor menyebut Kemenkeu sebagai bendahara umum negara memang bertanggung jawab. Namun urusan kebendaharaan tidak langsung dikaitkan jabatan Menkeu yang ketika itu diisi Sri Mulyani. Baca: Bareskrim ... Hal 7 BISA TERSENYUM: Mantan Menkeu Sri Mulyani (kanan) berjabat tangan dengan Wapres Jusuf Kalla di sela Indonesia Green Infrastructure Summit 2015 di Jakarta, Selasa (9/6). Bareskrim menyatakan Sri Mulyani tak bersalah dalam dugaan korupsi jual beli kondensat bagian negara.

FOTO:BM/ANTARA

Baca: Dana ... Hal 7

Jokowi Ajukan KSAD Jadi Calon Panglima TNI Polri Siap Terapkan Batas Usang Kasus Hal 02

Konsensus TNI Berubah, DPR Minta Penjelasan JAKARTA (BM) – Presiden Jokowi mengajukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI, menggantikan Jenderal Moeldoko. Ini terungkap seiring surat terkait calon panglima TNI yang diterima DPR, kemarin (9/6). Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta penjelasan Jokowi, karena pencalonan Jenderal Gatot yang dari TNI AD, disebut mengubah konsensus yang sudah terbangun.

Pakde-DPD Kompak Waspadai Spekulan Hal 03 Demi Lolos Semifinal, Indonesia Cukup Imbang Lawan Singapura Hal 09

Baca: Jokowi ... Hal 7 AKRAB: Dari kiri; Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Presiden Joko Widodo, KASAD Jenderal Gatot Nurmantyo saat peresmian RS Ridwan Meuraksa Kodam Jaya, Jakarta Timur, bulan lalu. Kemarin (9/6), Jenderal Gatot diajukan oleh Jokowi ke DPR sebagai calon panglima TNI.

PSSI Sebut Kemenpora Membangkang PTUN JAKARTA (BM) – Proses hukum di PTUN tak mengurangi tensi kisruh sepakbola nasional. Meski PTUN menerima gugatan SK Pembekuan PSSI, tapi Tim Transisi di bawah Kemenpora tetap saja beroperasi, bahkan mengagendakan KLB PSSI. Hal itu membuat pihak PSSI merasa kecewa. Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan mengatakan Kemenpora mengabaikan putusan sela PTUN yang menetapkan ketidakberlakuan semen-

Lacak Penambangan Liar hingga Awasi Ujian Masuk Universitas Teknologi drone alias pesawat tanpa awak berkembang pesat. Di Peru, Drone dipakai untuk memburu pelaku penebangan dan penambangan liar. Sedangkan di China, drone dimanfaatkan untuk mengawasi sekaligus mencegah kecurangan ujian masuk universitas.

Kalau sampai terlibat sinyal merah untuk RI-2..

FOTO:ISTIMEWA

Baca: Lacak ... Hal 7

Jokowi ajukan KSAD jadi calon Panglima TNI Presiden hanya 'cederai' konsensus, tak langgar UU..

KHUSUS: Drone yang dibuat khusus untuk memburu para pelaku penebangan dan penambangan liar di hutan Amazon.

DRONE piawai mengambil gambar dan video dari udara. Kemampuan drone tersebutlah yang kini sedang dimanfaatkan organisasi perlindungan hutan Amazon Basin Conservation Association di Peru. Mereka menggunakan drone untuk memetakan dan mendokumentasikan berbagai kegiatan ilegal di hutan Amazon, seperti penambangan liar dan penebangan liar.

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

BERAWAN Suhu 26-34°C

HUJAN RINGAN Suhu 26-32°C

BERAWAN Suhu 24-32°C

tara SK Menpora nomor 01307. “Ini sekarang siapa yang membangkang keputusan pengadilan? SK Kemenpora tetap ada dan tim transisi terus berjalan,” kata Aristo, Selasa (9/6). Dia menyayangkan pernyataan kuasa hukum Kemenpora dalam jawaban kedua terhadap gugatan (duplik) PSSI pada persidangan gugatan lanjutan di PTUNJakarta,Senin(8/6).Saatitu, PSSI dikatakan telah membangkang negara. Baca: PSSI ... Hal 7

SBMPTN 2015

Perkembangan Pesat Teknologi ’Drone’, Pesawat Tanpa Awak

Bareskrim: Sri Mulyani tak terlibat kasus kondensat

Baca: Gugatan ... Hal 7

Bareskrim: Sri Mulyani Tak Terlibat Kasus Kondensat

Dana Aspirasi Rp 11,2 T, DPR Dinilai Keterlaluan JAKARTA (BM) - Dana aspirasi yang kembali dicanangkan anggota DPR RI mendapat tanggapan sinis dari beberapa lembaga yang peduli pada dunia parlemen. Salah satunya anggota Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus. Dia mempertanyakan langkah DPR yang ingin dana aspirasi masuk ke dalam APBN 2016. “Ini mengherankan karena pembahasan soal dana aspirasi ini muncul di saat awal proses pembahasan rancangan APBN 2016,” kata Lucius, Selasa (9/6). “APBN itu menyangkut anggaran menyeluruh untuk kepentingannasionaldanjikapadatahapawalDPRsudahsibuk membicarakananggaranmakaitusangatketerlaluan,”ujarnya. Terlebih lagi, Lucius mengatakan jika dana aspirasi yang diajukan DPR secara substansi pun masih kabur. Dia mempertanyakan apakah dana aspirasi nama lain tunjangan reses atau bukan. “Dengan fungsi representasi, DPR sudah seharusnya menjalankan penyerapan aspirasi masyarakat tanpa harus menunggu dukungan dana besar dari APBN. Jika negara harus menyediakan dana khusus bernama dana aspirasi, maka ini bisa menjadi modus agar para anggota dewan bisa dipilih kembali pada pemilu selanjutnya,” paparnya. Sebelumnya, DPR kembali meminta jatah APBN hingga Rp 20 miliar per anggota sebagai dana aspirasi daerah pemilihan (Dapil). Estimasi total dana aspirasi yang dituntut para legislator tersebut mencapai Rp 11,2 triliun dan tengah diupayakan masuk dalam APBN 2016. “SetiapanggotaDPRakandiberijatahuntukmengakomodir atau menyerap aspirasi masyarakat untuk pembangunan Dapilnya masing-masing. Angkanya Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar per anggota atau total Rp 11,2 triliun,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Ahmadi Noor Supit.

telah diserahkan melalui ketua RT. Hal itu berdasarkan keterangan saksi fakta Ketua RT kediaman Novel, Wisnubroto saat sidang pemeriksaan, Kamis (4/6). Selain itu, penangkapan terhadap Novel memiliki alasan yang berdasarkan hukum setelah penyidik melakukan proses penyidikan sesuai berita acara hasil penyidikan yang terlampir dalam bukti T7 dari termohon.

“Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu: KEPERCAYAN, CINTA dan RASA HORMAT.” - Ali bin Abi Thalib -

Diskualifikasi karena Praktik Joki dan Kesalahan Sendiri SURABAYA (BM) – Sejumlah panitia lokal (Panlok) mengamankan beberapa orang terkait praktik joki dalam ujian tulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang dimulai serentak, Selasa (9/ 5). Di sisi lain, ada pula sejumlah peserta yang gugur karena kesalahan sendiri. Kemarin, Panlok 44 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menangkap tangan dua orang. Yakni, MY (20) yang mengaku mahasiswa program D-III semester IV jurusan akutansi, sebuah PTN di Yogya. Dia diduga bertindak sebagai joki untuk peserta berinisial TA (18). MY dan TA mengikuti SBMPTN dengan mendaftar sebagai calon mahasiswa baru untuk jurusan teknik mesin FT UGM. Baca: Diskualifikasi ... Hal 7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.