HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN
Iklan/ Langganan: 081216327858
RP 3.500,-
SENIN, 11 MEI 2015
www.beritametro.co.id
Tim Transisi Kurang Paham Sepakbola, Awas “Ada Gunung di Balik Gunung” Alasan Tak Sesuai Kapabilitas, Dua Orang Mundur
Dia kemudian berharap Tim Transisi yang telah ditunjuk akan menjadi penengah yang adil dan arif di tengah polemik sepakbola nasional. Menurutnya, sepakbola itu simbol identitas, kebanggaan daerah, dan nasional. Sehingga berperan menjadi sarana pemersatu bangsa. Karenanya, lanjut Velix, dibutuhkan solusi yang saling menguntungkan demi penguatan sistem tata kelola PSSI tanpa melihat figur. Menurut Velix, itu adalah prinsip dasar dalam menata dan membangun kembali dunia sepakbola Indonesia, khususnya PSSI. “Bagi saudara-saudara kami di Tanah Papua, bola adalah simbol identitas, kebanggaan dan psikologis politik rakyat Papua. Prestasi yang diraih klub-klub asal Papua atau daerah-daerah lainnya di tingkat internasional akan mengibarkan panji-panji Merah Putih,” ujarnya. Selain Velix, anggota Tim Transisi lain yang juga dikabarkan menyatakan pengunduran diri adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Seperti diberitakan CNN kemarin, Darmin menyatakan menolak masuk Tim Transisi karena merasa tak pas dengan kapabilitas dirinya.
JAKARTA (BM) – Sudah pengumumannya diundur berkali-kali, kini kematangan atas pembentukan Tim Transisi menghadirkan pertanyaan. Belum resmi bekerja saja, Velix Wanggai dan Darmin Nasution mengundurkan diri dari anggota Tim Transisi. Atas alasan keduanya mundur diri, ada pula pertanyaan terkait penguasaan persoalan sepakbola Indonesia oleh para anggota Tim Transisi. Minggu (10/5), Velix menyebar pernyataan resmi tentang alasan dirinya menolak ajakan menjadi anggota Tim Transisi. “Terkait dengan tugas ini, kami memandang diri kami belum siap menerima tugas penting ini karena keterbatasan kemampuan, kompetensi, kapasitas dan jaringan kami dalam membangun sepakbola Indonesia, khususnya PSSI,” ungkapVelix pernyataannya.
AKSI SUPORTER: Barito Mania (Bartman) sebutan suporter Barito Putera menggelar aksi keprihatinan nasib Persepakbolaan Indonesia di arena Carfree Day Banjarmasin, Minggu (10/5). FOTO:BM/ANTARA
Baca: Tim ... Hal 7
Uji Nyali Jokowi Reshuffle Menteri JAKARTA (BM) – Baru tujuh bulan pemerintahan JokowiJusuf Kalla berjalan. Tapi kinerja pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDIP tersebut tak tampak menunjukkan tanda-tanda memuaskan. Pengamat Politik Tjipta Lesmana menyebut Jokowi sebagai leader by survei. Sebab, banyak hasil survei yang memberi nilai positif kepada Jokowi saat mencalonkan diri pada Pemilu 2014. “Tinggi terus hasilnya, tapi akhirnya ketahuan juga. Ternyata banyak media kongkalikong, itu masalah,” ujarnya di
“
Saya lihat ada 10 menteri yang harus dicopot. Pertanyaannya berani nggak Jokowi? Saya yakin dia pasti dijitakin orang-orang itu.” - Tjipta Lesmana - (Pengamat Politik)
Warunkomando, Tebet, Jaksel, Minggu (10/5). Tidak hanya itu, Tjipta menuding Jokowi sebagai figur yang lemah back ground politiknya. Hal itu berdampak pada kinerjanya yang tidak tegas dalam menyikapi sebuah persoalan. “Solo itu kan kota kecil, di Jakarta baru dua tahun, jadi me-
nurutsayaJokowiadalahsetengah presiden. Setengahnya lagi punya ini, setengah yang lain punya ini dan seterusnya,” tuturnya. Buruknya kinerja pemerintahan Jokowi, kata Tjipta, tak lepas dari struktur kabinet yang menjadi bagiannya. Tjipta mengatakan, langkah dan kebijakan Jokowi akan baik jika struktur
kabinetnya juga profesional. “Saya orang pertama mengatakan kabinet Jokowi jelek, sekarang terbukti kan. Menkum HAM ngawur, Menpora juga seolah paham bola tapi aslinya nggak paham. Mereka ngaco,” ucapnya. Tjipta pun menegaskan paling tidak ada sepuluh menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang perlu segera di-reshuffle. Namun, dia enggan menyebutkan menterimenteri tersebut. “Saya lihat ada 10 menteri yang harus dicopot. Pertanyaannya berani nggak Jokowi? Saya yakin dia pasti dijitakin orang-orang itu,” tutupnya. Direktur Eksekutif Indone-
sian Resource Studies, Marwan Batubara tak kalah tajam. Dalam diskusi di salah satu televisi swasta nasional, dia menyebut jangan hanya para menteri yang dinilai gagal bekerja. “Kinerja Jokowi juga tak bagus, patut juga di-impeachment,” katanya. Terkait reshuffle, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) merilis hasil survei evaluasi pemerintahan Jokowi-JK dalam enam bulan terakhir. Survei ini melibatkan 450 responden dengan margin error +/- 4,62 persen dan dilaksanakan pada tanggal 24-30 April Baca: Uji ... Hal 7 2015.
Joko Widodo
Militan Taliban: Sekali Tembakan di Baling-baling Ekor Helikopter PascaPenangkapan, Novel Baswedan Kembali Ajukan Praperadilan Hal 02 38 DPD Jatim Dukung SBY Ketum Demokrat Lagi Hal 03 Ditemui Perwakilan Kemenpora, Gede Tetap Bertahan Ada 2 Persebaya Hal 09
Kepulangan Jenazah Istri Dubes Belum Dipastikan JAKARTA (BM) – Jenazah istri Duta Besar RI untuk Pakistan, Hery Listyawatiý sudah dievakuasi ke Islamabad.Tapibelumdipastikankapan jenazah akan diterbangkan ke Indonesia. Di sisi lain, kelompok Taliban Pakistan kembali merilis pernyataan bahwa mereka di balik jatuhnya helikopter Mi17 di Lembah Naltar, Gilgit- Baltisan,
Pakistan, Jumat (8/5) lalu itu. Meski sudah dievakuasi ke Islamabad, jenazah Hery Listyawati belum bisa diterbangkan ke Indonesia. “Jenazahtidakdipulangkanhariini(kemarin), masih ada proses yang harus dilakukan di Islamabad,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, Minggu (10/5). Retno menegaskan bahwa, Kementerian Luar Negeri RI masih berkoordinasi dengan Pemerintah Pakistan untuk pemulangan jenazah. Baca: Militan ... Hal 7
FOTO:AP
KORBAN TEWAS: Tentara Pakistan membawa peti berisi jenazah korban tewas untuk dinaikkan pesawat yang akan terbang ke Islamabad, Pakistan, Sabtu lalu (9/5).
Indonesia Harus Waspadai Perubahan Iklim Dunia
Kurangi Emisi Karbon, Butuh Kejelasan Realisasi Program
Alasan sibuk, Megawati batal hadiri pembukaan Kongres Demokrat Satu dasawarsa ‘ngambek’ dengan SBY rupanya belum cukup..
TAK MENENTU : Tampak awan gelap di Jakarta. Iklim yang tak menentu membuat sejumlah daerah di Indonesia mengalami kemarau panjang dan petani mengalami gagal panen.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa akan menggelar COP 21 di Prancis pada Desember 2015. COP 21 adalah konferensi untuk membahas perubahan iklim dunia dan komitmen setiap negara untuk mengurasi emisi karbon. “Ini menjadi tolak ukur komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia,” ujar Ratri Kusumohartono, aktivis Sawit Watch seperti dikutip dari rilis Sawit Watch, Sabtu (9/5) lalu. Baca: Kurangi ... Hal 7
FOTO : BM/ISTIMEWA
Tjipta: 10 menteri patut diganti, berani nggak presiden? Nggak gampang, butuh ‘restu’ dari KMP (Kalla-Mega-Paloh)
Lapisan ozon yang semakin menipis, dan berakibat pada perubahan iklim dunia banyak diakibatkan oleh emisi karbon akibat industrialisasi yang semakin meningkat. Tahun 2015 menjadi tahun penting bagi perjanjian tentang perubahan iklim dunia.
PRAKIRAAN CUACA
SPIRIT
SURABAYA
JAKARTA
DENPASAR
BERAWAN Suhu 24-34°C
HUJAN RINGAN Suhu 24-34°C
BERAWAN Suhu 23-33°C
“ Jika kita sungguh-sungguh menginginkan cinta, maka cintalah pada akhirnya yang justru menunggu kita. ” - Oscar Wilde -
FOTO:BM/ANT
Tjipta: 10 Menteri Patut Diganti, Berani Nggak Presiden?
BI Siap Beri Sanksi Transaksi Non-Rupiah BANDUNG (BM) - Bank Indonesia akan menjatuhkan sanksi pada semua pihak di wilayah NKRI, jika melakukan transaksi uang non-rupiah. BI mewajibkan penggunaan uang rupiah di seluruh Indonesia. Ini juga menjadi salah satu cara menstabilkan nilai tukar rupiah. Direktur Departemen Hukum BI Bambang Sukardi Putra menyatakan bahwa pelarangan transaksi non rupiah juga sebagai upaya menjaga kedaulatan Indonesia. “Peraturan Bank Indonesia (PBI) no 17 Maret 2015 dikeluarkan karena masih ada ada transaksi non rupiah bahkan di lingkungan BUMN,” kata Bambang di Bandung. Bambang menjelaskan alasan lain PBI penggunaan rupiah karena menguatkan aturan penggunaan uang rupiah yang telah dibuat 2011. Harapan lain agar masyarakat meningkat kepercayaan ke masyarakat. Dia juga menyatakan bahwa penggunaan rupiah akan mendukung kompetisi harga bagi penyelenggara bisnis jasa internasional. Masyarakat akan dapat memilih mana yang harganya murah. “Mau berangkat umrah harga pakai dolar, bagi travel yang jeli dan dapat menghitung dengan tepat akan jadi rebutan yang mau umrah,” katanya. Sanksi untuk pelanggar ketentuan ini, menurut dia, berupa kurungan setahun atau denda 1 persen dari nilai transaksi. Baca: BI ... Hal 7