SURABAYA 03
berita metro
www.beritametro.co.id
JUMAT, 13 JANUARI 2017
Warga Mulyorejo Ancam Tutup Saluran Dharmahusada
KILAS
Enam Tahun Jadi Langganan Banjir SURABAYA (BM) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey mengaku prihatin dengan nasib warga Kampung Mulyorejo. Pasalnya selama 6 tahun berlangsung kawasan tersebut menjadi langganan banjir. Ironisnya, hingga saat ini belum ada perhatian serius dari pemerintah kota. Padahal, setiap musim hujan, warga merasa tak nyaman. Sebab, genangan air di sekitar tempat tinggal mereka setinggi 70 cm hingga 1 meter. “Di rumah warga, semua perabotan, mulai kulkas, tempat tidur, meubel ditinggikan, “ ujarnya usai melakukan sidak, Kamis (12/1) Awey menjelaskan, faktor
FOTO: BM/MADJI
Vinsensius Awey
utama penyebab terjadinya banjir adalah, luapan kali Kepiting hingga Mulyorejo tak mampu
menampung aliran sungai dari daerah Mojo, Dharmahusada dan Kaliwaron. Di samping, terjadinya sedimentasi di sepanjang sungai, sehingga terjadi banjir jika hujan deras. “Kondisi itu diperparah dengan , mesin pompa yang berada di rumah pompa Mulyorejo kapasitasnya kecil,d dan tak berfungsi dengan baik,” katanya. Politisi Partai Nasdem ini merasa heran dengan sikap pemerintah kota yang lebih mengutamakan kawasan elit Dharmahusada dalam urusan bebas banjir. Fakta di lapangan Pemkot melakukan normalisasi saluran yang semula salurannya kecil dengan
lebar 50 cm, diganti saluran U Gatter selebar 80 x 60 cm, agar Dharmahusada bebas banjir. Dampaknya, banjir di Kaliwaron sampai Mulyorejo karena sebagai penadah air kiriman. “Jadi kalau hujan, daerah situ seperti Kampung Air,” katanya Aw e y m e n i l a i , s i k a p pemerintah kota terkesan tebang pilih dalam menangani banjir. Padahal, warga Mulyorejo sama-sama membayar retribusi kepada pemerintah kota dan negara. Untuk itu Awey menginginkan adanya tanggul tinggi disepanjang sungai, dan menambah jumlah pompa air untuk memper-
cepat menanggulangi genangan. “Pengerukan sedimen juga harus terus dilakukan untuk menambah kapasitas air sungai,” tegasnya. Warga perkampungan Mulyorejo Pertanian menutup saluran ke sungai Mulyorejo dengan sejumlah karung pasir. Warga mengancam apabila pemerintah kota tak memperhatikan kondisi warga Kampung Mulyorejo , mereka akan melakukan aksi menutup akses saluran Dharmahusada menuju ke wilayah mereka.“Karena setiap hujan warga was-was. Tiap tahun debit air semakin tinggi menggenangi kampung mereka,” pungkas Awey. (dji/nii)
PERESMIAN SMPN 46 Kota Surabaya Tri Rismaharini meresmikan gedung baru SMPN 46 di Jalan Mayjend Sungkono.Walikota berharap agar para guru dan kepala sekolah mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memiliki inoviasi bagi para siswa. Walikota ingin agar setelah lulus dari SMP pada siswa ini memiliki pandangan yang luas dan mampu berhasil di bidang apa saja yang mereka senangi. FOTO: BM/HASAN
Walikota Instruksikan Cari Anak Belum Sekolah SURABAYA (BM) - Pemerintah Kota Surabaya kembali meresmikan sekolah di kawasan-kawasan yang masih membutuhkan kehadiran sekolah baru. SMPN 57 Surabaya yang berlokasi di Jalan Siwalankerto Permai yang baru selesai dibangun, diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Kamis (12/1). Kebutuhan pendidikan anak di Surabaya setiap tahun terus bertambah. Untuk itu pemerintah kota Surabaya terus membangun sarana dan prasana guna memenuhi kebutuhan akan pendidikan anak-anak di surabaya. Saat memberikan sambutan, Wali Kota Surabaya meminta lurah dan camat untuk mencari anak yang belum berse-
kolah agar bisa kembali sekolah di sekolah yang baru ini. “Itu sebabnya saya mendukung sekolah untuk anak keluarga miskin dan keluarga kaya menjadi satu. karena anak keluarga kaya harus tahu dan peduli dengan orang lain,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya. Dengan kepedulian itu, Wali Kota Surabaya yakin Surabaya bisa menjadi lebih baik, tidak hanya di Indonesia saja. Untuk itu, Risma meminta agar kepala sekolah dan guru mengajarkan siswanya mau untuk melihat lingkungan sekitarnya dan menghargai sesama. “Saat ini, yang dibutuhkan tidak hanya pintar dan cerdas saja, tetapi menjadi
manusia kreatif untuk memenangkan pertempuran di depan,” ujar Wali Kota. Oleh karena itu, Wali Kota meminta para siswa diajarkan untuk bisa survive. “Tidak apa-apa untuk mengajak anakanak berkemah. Di Kebun Bibit ada tempat untuk kemah, anak-anak dilatih untuk memasak sendiri,” ujarnya. Pengalaman itu, kata Wali Kota, perlu diajarkan kepada para siswa. Hal itu dimaksudkan agar para siswa mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lengkap. Senada dengan Wali Kota, Eddy Prasetijo Plt Kepala Sekolah SMPN 57 Surabaya lebih mengajarkan tentang pendidikan budi pekerti dan karakter
diri. Menurutnya hal itu perlu diajarkan kepada siswa yang masih kelas VII ini. “Pelajaran itu melalui agama serta ekstrakulikuler. Bahkan kita sudah punya Gudep Pramuka terlebih dahulu dibandingkan sekolah baru lainnya,” ujar Eddy. Perlu diketahui, sekolah SMPN 57 Surabaya yang baru diresmikan ini mempunyai beberapa fasilitas, seperti Laboratorium Komputer, Laboratorium IPA, Perpustakaan, Aula, Musala, serta Lapangan olah raga. “Selain itu, gedung ini mempunyai total 30 ruangan. Sedangkan jumlah siswa angkatan pertama berjumlah 99 siswa di 3 kelas, per kelasnya terdapat 33 siswa,” katanya. (hms/has/nii)
Temukan Alat Deteksi Toksoplasma SURABAYA (BM) - Tim Dosen Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga Surabaya membuat sebuah inovasi dengan mengembangkan produk alat diagnosa terhadap penyakit toksoplosma. “Alat ini diberi nama ‘Toxo Kit’. Pembuatannya dilatarbelakangi karena banyaknya kebutuhan alat diagnosa, salah satunya toksoplasma,” ucap salah satu Tim Dosen, Dr Mufasirin di Unair, Kamis. Mustafirin menjelaskan, toksoplasma adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh parasit Toksoplasma gondii, yang dapat ditularkan leh kucing dan dapat menimbulkan keguguran pada ibu hamil. Muftasirin mengatakan, dia
bersama rekannya Prof Dr Lucia Tri Suwanti, Prof Dr Suwarno, Prof Meles, Dr Hani Plumerastuti dan drs Zainul ini pertama kali membuat dan meneliti pada tahun 2014, sampai saat ini alat tersebut masih dalam proses pengembangan. “Semua biaya dan dana penelitian Toxo Kit dibiayai oleh Kemenristek Dikti ini dalam rangka peningkatan mutu dosen,” katanya. Selama ini, kata dia pengujian adanya toksoplasma lebih sering menggunakan alat diagnosa bernama Uji ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Namun, untuk mengetahui hasil uji, Uji ELISA dianggap memakan waktu yang lama yaitu dua hari. “Sedangkan, hasil dari uji penggunaan Toxo Kit hanya
membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit,” urainya. Dirinya menjelakan, cara kerja alat Toxo Kit ini hampir sama dengan alat penguji kehamilan (Test pack). “Pertama, darah pasien diambil, kemudian diendapkan, dan diteteskan ke dalam alat Toxo Kit. Setelah beberapa saat akan diketahui hasil. Jika hasil cenderung positif, maka garis yang keluar adalah dua garis,” tuturnya. Sementara jika cenderung negatif, maka hanya ada satu garis yang akan keluar pada alat tersebut. Toxo Kit, lanjut dia mengandung antigen yang bekerja menangkap material yang ada di sampel atau antibodi. Kemudian
dilengkapi dengan kandungan sinyal reaksi, yakni suatu materi yang akan bereaksi. Jika hasil sampel menunjukkan nilai positif, sinyal reaksi akan berubah warna. Toxo Kit memiliki sensitivitas atau keakuratan sebanyak 73.5% dan spesifitas 66,7%. “Alat ini belum bisa dikomparasikan dengan uji toksoplasma yang konvensional, memang standarnya menggunakan Uji ELISA, namun Toxo Kit ini hadir digunakan sebagai alternatif awal sebagai diagnosa adanya toksoplasma,” tandas Mufasirin. Dengan adanya Toxo Kit ini, Mufasirin dan tim berharap, kit tersebut dapat membantu masyarakat dalam diagnosa toksoplasma yang dianggap mahal dan memakan waktu lama. Ke
depan, Mufasirin dan tim juga berusaha mengoptimalisasikan alat tersebut dengan meningkatkan keakuratan dan spesifitas “Kita juga sudah berkomunikasi dengan salah satu produsen kimia untuk produksi alat ini. Mereka memiliki standar tersendiri untuk sebuah alat yang akan di produksi. Maka dari itu kita akan memperbaiki kualitas agar tidak banyak berubah ketika diproduksi massal,” terang Wakil Dekan II FKH Unair tersebut. Selain itu, Mufasirin dan tim berencanauntukmengembangkan kit ini menjadi alat yang multiguna. Tidak hanya bisa mendeteksi Immuniglobulin G, tapi juga Immunoglobulin M. Sehingga mampu mendeteksi lebih dari satu macam penyakit.(ins/ant/nii)
Ilustrasi pencabulan
Kasus Pencabulan Disidangkan SURABAYA (BM) – Perkara dugaan pencabulan yang dilakukan delapan tersangka mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya, secara tertutup. Para terdakwa disidang di ruang sidang anak, karena masih anak-anak dan statusnya pelajar SD sampai SMP. Mereka diduga melakukan pencabulan pada tetangganya sendiri di shelter Kereta Api Jalan Ngagel. Agenda sidang yang digelari, Kamis (12/1) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, terhadap delapan terdakwa, MH, IL, AF, MS, YS, BG, AT, dan LRP. Dalam surat dakwaan itu, kedelapan terdakwa dijerat pasal berlapis. Wilhelmina Manuhutu JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya menjelaskan, pencabulan yang terjadi pada bulan April tahun 2016 itu berawal dari AT yang mengajak korban ASS, ke Stasiun Kereta Api Jalan Ngagel Surabaya. Kemudian menuju ke sebuah terowongan, ternyata di tempat itu sudah ada MH, IL, AF, MS, YS, BG, dan LRP. Mereka di situ berbuat asusila. Kemudian korban yakni ASS langsung pulang sendiri dan tidak diantar oleh para terdakwa. Kasus ini baru terungkap, pada waktu korban bercerita pada orang tuanya sakit saat buang air. Dari keterangan itulah, akhirnya diketahui kalau ASS jadi korban pencabulan yang dilakukan delapan tersangka, yang masih anak-anak. JPU menerapkan Undang undang Perlindungan Anak, dan menjerat para terdakwa dengan pasal berlapis. “Sebagaimana diatur dalam pidana pasal 76 E Undangundang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Junto pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana,” ujar dia. (bry/ssn/niit)
Siswa Smamda Tanam Cabe SURABAYA (BM) - Sebanyak 100 Siswa SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya, Kamis menanam bibit cabai di halaman sekolah mereka sebagai bentuk rasa keprihatinan terkait melambungnya harga cabai di pasaran. “Gerakan ini selain sebagai gerakan keprihatinan juga agar siswa juga mengerti persoalan di Indonesia dan tidak hanya sibuk dengan gadget,” kata pembimbing gerakan tanam bibit cabai Smamda Sri Suhartini, Kamis kemarin. Dia menjelaskan, problem di Indonesia adalah mahalnya harga cabai di pasaran, sementara cabai menjadi kebutuhan pokok masyarakat sebagai salah satu bumbu yang digunakan dalam masakan. Guru mata pelajaran biologi ini mengungkapkan, gerakan tanam cabai ini akan terintegrasi dengan pola pendidikan berkarakter berbudaya aplikatif sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajari oleh siswanya. “Selain belajar mengenai cara menanam, para pelajar juga akan diberi pengarahan mengenai perawatan dan memanennya,” katanya. Selama ini, tambahnya, di sekolahnya juga sudah membentuk gerakan dan membuat kebun mini yang berisi tanaman toga, sayuran, buah, dan palawija. “Sekaranginikuranglebihada100pelajarbersama-sama menanam cabai. Misal satu bibit cabai bisa panen 1 ons, bayangkan berapa banyak nanti hasil panen kita,” urainya. Dikatakannya, nanti program tersebut akan berkembang sesuai jenjang pendidikan seperti program menanam pohon yang sudah lama ada. Sementara itu, salah satu siswa yang ikut gerakan, Zherina Zinedine-zidane, mengatakan, dirinya membawa bibit tanaman cabai dari rumah untuk selanjutnya masing-masing pelajar mulai menyemai bibit di media tanam. “Yang diajarkan dalam pelajaran biologi saat ini diterapkan, mulai dari menyemai bibit, menyampur kompos dan menanamkan kembali setelah bibitnya itu tumbuh,” papar Zherina. Dengan adanya gerakan ini, Siswa kelas XI Smamda itu mengungkapkan memang ada keuntungan tersendiri karena waktu memanen dirinya dapat membawa pulang atau menggunakan di sekolahnya. (ins/ant/nii)
PKL di Kota Metropolitan Surabaya
Penertiban dengan Penataan, Bukan Penggusuran SURABAYA (BM) – Penyandang kota metropolitan tentu identik dengan gedung pencakar langit seperti apartamen, hotel dan pusat perbelajaan (Mall). Bisa dipastikan menjadi salah satu pertanda jika perekonomian di Kota Pahlawan ini terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Namun keberadaan UKM jenis PKL juga tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Pemkot Surabaya. Karena faktanya juga menjadi salah satu penyangga perekonomian daerah, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewadahi atau memfasilitasi. Yang tak bisa dipungkiri, ke-
beradaan apartamen, hotel dan pusat perbelajaan (Mall) sepertinya sulit dipisahkan dengan PKL, karena di dalamnya mempekerjakan karyawan dalam jumlah yang tidak sedikit. Sementara mereka ini membutuhkan makanan dan minuman (mamin) yang lokasinya tidak jauh dari tempatnya bekerja dengan harga terjangkau. Dampaknya, di mana ada pembangunan apartamen, hotel dan pusat perbelajaan (Mall), selalu diikuti dengan munculnya lapak PKL di sebelahnya, yang kondisinya sangat ramai, karena memang sangat dibutuhkan. Melihat fenomena ini, Dini Rija-
nti anggota Komisi B DPRD Surabaya mengatakan bahwa pemkot Surabaya sudah seharusnya memikirkan sebuah kebijakan yang menyangkut soal kebutuhan sentra kuliner untuk karyawan apartamen, hotel dan pusat perbelajaan (mall). “Jangan hanya bisa menyalahkan apalagi menertibkan PKL yang muncul di beberapa apartamen, hotel dan pusat perbelajaan (mall), tetapi berikan solusinya, karena faktanya keberadaan PKL sangat diperlukan, terutama bagi para karyawannya yang berpenghasilan UMK, bahkan ada yang di bawahnya,” ucapnya, Kamis (12/1) Politisi perempuan Partai
Demokrat ini juga meminta kepada Pemkot Surabaya melalui Dinas Koperasi dan UM Kota Surabaya untuk segera membuat formula kebijakan yang mengikat terhadap kebutuhan sentra kuliner bagi para karyawan apartamen, hotel dan pusat perbelajaan (mall). “Bila perlu, dibuatkan aturan yang jelas, agar pengembang apartemen, hotel dan pusat perbelajaan (mall) mempunyai kewajiban membuat sarana dan prasarana sentra kuliner karyawan, karena dengan demikian bisa mengantisipasi munculnya PKL liar disebelahnya, jangan menunggu PKL liar muncul, ini justru menyusahkan aparat Satpol,”
tandasnya. Mananggapi wacana ini, Eko Haryanto Kadinkop dan UM Kota Surabaya yang baru saja dilantik bulan Desember 2016 lalu, mengapresiasi pendapat anggota dewan yang menyoroti soal kebutuhan sentra kuliner bagi karyawan di apartamen, hotel dan pusat perbelajaan (mall). “Terimakasih kami sudah diingatkan, dan saya optimis jika tahun ini kami akan membuat beberapa inovasi baru terkait kebijakan dan optimalisasi kinerja, karena kami sekarang didukung oleh staf-staf yang menurut saya cukup andal sebagai pemikir,” jawabnya. (has/ dji/nii)
Dini Rijanti Anggota Komisi B DPRD Surabaya