04 MOJOKERTO - JOMBANG
berita metro
www.beritametro.co.id
JUMAT, 13 JANUARI 2017
Pangdam V Brawijaya Lakukan Dalwas di Korem 082/CPYJ
MOJOKERTO (BM) – Panglima Kodam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI I Made Sukadana S.IP melakukan kunjungan kerja rutin dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan (Dalwas) di Korem 082 Citra Panca Yudha Jaya/Mojokerto, Kamis (12/1). Kedatangan Pangdam beserta Ibu, mendapat sambutan hangat Komandan Korem 082/CPYJ, Kolonel Kav Gathut Setyo Utomo, S.IP beserta Ibu dan para Komandan Kodim jajaran Korem 082 termasuk Dan/Ka Bapras juga Forkopimda Kabupate dan Kota Mojokerto. Dalam pengarahannya kepada prajurit dan PNS Korem 082/CPYJ, Kodim 0815 dan Bapras Rem 082/CPYJ, I Made Sukadana, menegaskan sejarah berdirinya negara Indonesia dari kemajemukan suku, budaya dan agama. “ Oleh karenanya lakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan atau tidak sefaham dan berikan wawasan kebangsaan dan rasa atau sikap cinta tanah air. Namun semuanya harus sesuai perijinan,” terangnya. Negara Indonesia lanjut Pangdam, sangat rentan terhadap konflik karena Indonesia, negara yang memiliki kekayaan alam serta posisinya strategis dalam jalur pelayaran. “ TNI merupakan benteng terakhir negara, kemajemukan yang ada di dalam tubuh TNI harus kita pelihara demi kebersa-
FOTO: BM/PRAYOGI
DALWAS: Kunjungan Pangdam ke Korem 082 disambut Komandan Korem dan para Komandan Kodim di jajaran Korem 082
maan,” tegas Pangdam.Pangdam juga menyampaikan pesan Gubernur Jawa Timur agar Provinsi Jatim menggalakkan dan memberdayakan peran tiga pilar yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kepala Desa. Sementara kepada anggota, Pangdam berpesan agar seluruh anggota harus menjauhi MOLIMO, penyalahgunaan dan peredaran Narkoba. Waspadai pelanggaran lalu lintas, waspadai adanya investasi bodong yang menawarkan keuntungan berlipat
ganda. “Apabila ada yang menawarkan investasi konfirmasi terlebih dahulu ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Jangan melakukan Insubordinasi, dan pelanggaran lainnya. Anggota harus membantu Imigrasi dalam pengawasan orang asing, segera laporkan apabila di lingkungan ditemukan keberadaan dan kegiatan orang asing,” pesanya. Sementara kepada wartawan usai melakukan penanaman pohon jenis Sawo Kecik di halaman Korem 082 CPYJ/Mojokerto, Pangdam menga-
takan jumlah personil di wilayah Kodam V Brawijaya terutama di tingkat bawah belum ideal. Maka Korem 082, kekurangan personil sedikitnya sekitar 700, khususnya di wilayah pantura. Korem 082 CPYJ/Mojokerto terdiri dari enam Kodim. Yakni Kediri, Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang dan Mojokerto. “Jumlah personil seluruhnya sekitar 3300 personil,” jelas Danrem 082 CPYJ/Mojokerto, Kolonel Kav Gatut Setyo Utomo menambahkan. Meski jumlah personil di wilayah Kodam V Brawijaya belum ideal, kata Pangdam namun jika terjadi bencana alam maka kesatuan yang dekat dengan lokasi bencana tersebut harus siap melakukan kesiapsiagaan bencana. “Tanggap bencana memang menjadi tugas operasional selain perang,’ kata Pangdam. Pangdam juga menyebut wilayah Jatim masih rawan bencana banjir dan longsor, seperti di Trenggalek. Kalau wilayah Korem 082, Lamongan dan Mojokerto yang masuk peta rawan banjir dan longsor. Sedangkan upaya yang dilakukan Kodam V Brawijaya untuk mencegah bencana alam yakni dengan reboisasi. “Kodam V Brawijaya mempunyai tanah kodam di wilayah Tulungagung. Saat ini sudah dilakukan penanaman pohon, disamping reboisasi juga antisipasi penyerobot tanah,” tandasnya seraya bergegas melanjutkan kunker ke Kediri.(gie/dra)
KILAS
Longsor, Akses Dua Kecamatan di Pacet Terputus
MOJOKERTO(BM)-Hujan yang turun secara terus menerus, mengakibatkan sejumlah daerah di dataran tinggi mengalami longsor. Seperti dua akses di Kecamatan Pacet dan Trawas terputus, akibat tertutup longsoran. Ini merupakan salah satu dampak dari material longsoran pasca turunnya hujan deras yang mengguyur sejak semalam. Material longsoran diduga berasal dari proyek pelebaran jalan. Longsor yang terparah,terjadi di Desa Nogosari,Kecamatan Pacet. Material longsor berupa tanah dan bebatuan, setebal dua meter menutup badan jalan. Akibatnya,akses jalan yang menghubungkan dua Kecamatan Pacet dan Trawas terputus. Warga terpaksa membuka jalan kecil agar bisa dilewati untuk kendaraan roda dua dan saat ini proses pembersihan dengan alar seadanya sedang dilakukan. Menurut Kapolsek Pacet, AKP Didi Hariyono, upaya warga juga dibantu oleh pihak kepolisian melakuka upaya gotong royong memigirkan material longsor di pinggir jalan. “Kami bergotong-royong membersihkan material longsor. Sambil menunggu alat berat yang didatangkan dari Kecamatan,” terangnya, Kamis. Peristiwa longsor juga terjadi di Dusun Made, Desa Pacet. Material tanah dan batu yang menutup sebagian badan jalan dan mengancam bangunan salah satu sekolah SMK di Pacet terancam rusak. Sebagian lahan tanah belakang bangunan gedung nyaris ambrol oleh longsor. (moj/dra)
Angka Kecelakaan Lalu Lintas Pelajar Masih Tinggi MOJOKERTO(BM)-Sepanjang 2016, sedikitnya 271 pelajar menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Fakta ini seharusnya sudah cukup membuat para pelajar lebih tertib dalam berlalu lintas. Sementara para orang tua harus mawas diri, jika tak ingin anaknya menjadi korban selanjutnya. Kasat Lantas Polres Mojokerto, AKP Ramadhan Nasution mengatakan, sepanjang tahun 2016 terjadi ratusan kasus kecelakaan melibatkan pelajar yang notabene masih dibawah umur. Akibatnya, 245
pelajar mengalami luka ringan, 4 orang luka berat, sedangkan 22 nyawa pelajar melayang siasia di jalan. “Faktanya, masih banyak pengendara sepeda motor dan mobil di dikendalikan oleh anak di bawah umur,” kata Ramadhan melalui sambungan telepon genggamnya. Masih tingginya kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar itu, lanjut Ramadhan, tak lepas dari kealpaan para orang tua. Menurut dia, sebagai pihak yang seharusnya melindungi anak dari bahaya,
para orang tua justru menjerumuskan dengan membiarkan membawa anak di bawah umur membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Berbagai dalih, anak-anak yang belum teruji betul keterampilannya mengemudikan kendaraan bermotor, dibiarkan berlalu-lalang di jalan raya. Tentu hal itu membahayakan pengendara lain. “Masalah ini kerap diabaikan oleh keluarga,” ujarnya. Mengatasi persoalan ini, tambah Ramadhan, sosialisasi ke sekolah-sekolah dan penegakan hukum di jalan
pun terus dilakukan. Adanya tindakan tegas korps bersabuk putih itu diharapkan memberi efek jera kepada para pelajar. “Kami terus menyampaikan kepada anak-anak di bawah umur yang belum memiliki SIM agar tidak menggunakan kendaraan roda dua atau bahkan kendaraan roda empat,” ujarnya. Sementara data Satlantas Polres Mojokerto menyebut pelanggaran yang dilakukan pelajar khususnya mahasiswa mengalami kenaikan hingga 108 persen dari tahun 2015
lalu, yakni dari 990 pelanggaran menjadi 2.061 pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan dari usia yakni antara 16 sampai 21 tahun sebanyak 7.573. Namun secara umum kata Kasat, jumlah pelanggaran di wilayah hukum Polres Mojokerto selama tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 10 persen. Yakni dari 28.334 pelanggaran di tahun 2015 turun sebanyak 2.941 pelanggaran atau sebanyak 25.393 pelanggaran di tahun 2016. (bud/gie/dra)
KEDIRI - NGANJUK
FOTO: BM/PRAYOGI
PERINGATKAN: Petugas Satlantas Polres Mojokerto terus mensosialisasikan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas
berita metro www.beritametro.co.id
Kantor DPC PDI Diminta Ahli Waris
KEDIRI(BM)- Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Kediri menuai masalah. Diduga kantor tersebut bukan aset milik DPC PDIP Kota Kediri. Data yang dihimpun kantor DPC PDIP Kota Kediri yang berada di jalan Teuku Umar 83 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri diminta oleh ahli waris pemilik tanah dan bangunan tersebut. Melalui kuasa hukumnya, ahli waris meminta kepada seluruh pengurus DPC PDIP untuk pindah dan mengosongkan bangunan. Tanah dan bangunan yang kini digunakan sebagai kantor DPC PDIP Kota Kediri tersebut diketahui ditempati para pengurus PDIP sejak 12 tahun silam. Padahal, menurut keterangan pihak ahli waris, tanah dan bangunan tersebut belum pernah
diperjualbelikan atau disewakan kepada siapapun termasuk pihak pengurus DPC PDIP Kota Kediri. Hal itu dibuktikan dengan masih dipegangnya Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan tersebut atas nama Moenawaroh nomor 1041 gambar situasi nomor 1057 tertanggal 31 Mei 1990. Tidak hanya itu, ahli waris juga memiliki bukti legalisir SHM tersebut yang disahkan oleh BPN Kota Kediri tertanggal 14 November 2016. Yusuf Ghofur, salah satu ahli waris, melalui kuasa hukumnya, Eko Pudjiantoro mengatakan permintaan kembali aset milik keluarga tersebut diawali dengan munculnya kabar akan dibangunnya kantor DPC PDIP pada September 2016 silam. “Kita tahunya ada foto di face-
book, ada peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC PDIP,” katanya. Dalam keterangannya Eko mengatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Alm Moenawaroh yang meninggal pada 21 Oktober 2001 silam dan belum pernah dipindah tangankan. Diakui memang, pada April 2004 rumah dan bangunan tersebut telah dipinjamkan oleh Ghofur kepada Bambang Harianto sebagai kantor PDIP Cabang Kodya Kediri, sebagai simpatisan partai. Namun kini tanah dan bangunan tersebut akan diminta pihak keluarga dengan alasan untuk dibagi waris. Eko juga mengatakan, bahwa sejak munculnya kabar rencana pembangunan kantor DPC PDIP Kota Kediri, pihak ahli waris pernah
menanyakan terkait status hak tanah tersebut kepada Ketua DPC PDIP Kota Kediri, Agus Sunoto. Namun, upaya tersebut gagal hingga akhirnya pihak ahli waris memutuskan untuk memperkarakan status tanah dan bangunan tersebut. “Inginnya kami, ketemu dulu (dengan Agus Sunoto,red) dan ngomong-ngomong. Kalau tidak ya akan ada upaya hukum terkait hal itu,” pungkas Eko. Sebelumnya, kata Eko, pihak ahli waris pernah melayangkan surat somasi berisi permintaan agar pengurus DPC PDIP Kota Kediri pindah dan mengosongkan bangunan tersebut. Pertama pada November 2016 silam dan kedua pada Desember 2016, yang ditembuskan kepada DPD PDIP Jawa Timur dan DPP PDIP Pusat.(bad/dra)
Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan di Awal Tahun NGANJUK(BM)-Penyelenggaraan Pendidikan dan Sistem Kesehatan Daerah masih menjadi prioritas yang mesti dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Januari atau awal tahun 2017. Hal ini disampaikan Pimpinan DPRD Nganjuk dalam rapat paripurna tentang penyampaian terhadap raperda inisiatif DPRD Nganjuk. Kamis (12/1). Rapat paripurna juga mengesahkan dan menetapkan beberapa Rantus DPRD, diantaranya tentang Perubahan dan keputusan DPRD Kabupaten. Nganjuk nomor 35 tahun 2014 tentang penetapan pimpinan dan keanggotaan komisi-komisi DPRD kab Nganjuk. Selain itu juga disetujui perubahan atas keputusan DPRD kab Nganjuk nomor 37 tahun 2014 tentang penetapan anggota Badan Kehormatan, perubahan dan keputusan DPRD Nganjuk nomor 36 tahun 2014 tentang penetapan pimpinan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD kab Nganjuk, Serta perubahan ketiga PERWAKILAN
FOTO: BM/KAMTO
PARIPURNA: Suasana sidang rapat paripurna DPRD Nganjuk yang mengesahkan beberapa raperda
atas keputusan DPRD nganjuk nomor 31 tahun 2014 tentang pembentukan Badan anggaran, Dan juga perubahan keempat atas keputusan DPRD nganjuk nomor 33 tahun 2014 tentang
pembentukan Badan Musyawarah. Menurut Pimpinan sidang, Jianto, setelah dibacakan semua peserta dapat menerima dan menyetujui. “Rancangan keputusan hari ini diketok ( dis-
etujui..red), “ucap wakil ketua DPRD Nganjuk dari Partai Gerindra. Sementara dalam rapat paripurna tersebut, Pemkab Nganjuk yang diwakili wakil Bupati Nganjuk KH. Abdul wachid Badrus dan Sekda Nganjuk Ir Agoes Subagjo, menyampaikan raperda tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono Kabupaten Nganjuk. Menurut Sekretaris Daerah Nganjuk Ir.Agoes Subagjo, kenaikan tarif baru untuk pelayanan kelas III di RSUD Kertosono dan RSUD Nganjuk, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan lebih meningkatkan mainset dan bermanfaat bagi masyarakat Nganjuk seluruhnya. Bagi petugas pelayan medis diharapkan untuk selalu ramah dalam melayani pasien. Sehingga tidak ada lagi keluhan dari pasien terhadap pelayanan rumah sakit. “Terutama di kedua rumahsakit yakni RSUD Kertosono dan RSUD Nganjuk, “ujar Sekda Agus. (kam/adv)
KILAS
Lampu PJU Jembatan Semampir Rusak dan Nyaris Jatuh KEDIRI (BM)–Awal tahun ini terlihat sepanjang jembatan Semampir Kota Kediri, banyak lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbengkalai dan beberapa diantaranya bahkan patah dan nyaris jatuh. Kondisi itu jelas sangat membahayakan pengguna jalan lantaran berada ditasa pengguna jalan yang lewat dibawahnya. Seperti diungkapkan salah satu tukang becak yang biasa mangkal di sebelah barat jembatan Semampir yang mengaku beberapa lampu di Jembatan Semampir kondisi mati dan rusak itu sudah diketahui olehnya sejak lama. “Lampu itu mati dan rusak ya sudah lama setahu saya. Namun sampai saat ini, entah kapan kok belum dibenahi sama pemerintah.,“ujarnya. Beberapa pengguna jalan menyayangkan hal tersebut, karena saat malam tiba, jarak pandang pengguna jalan menjadi terhambat. Karena beberapa lampu penerangan jalan di jembatan tersebut tidak menyala serta ada dua lagi yang rusak dan hampir jatuh. Sementara itu, pihak Pemkot Kediri hendak dimintai konfirmasi terkait penanganan lampu jalan itu belum memberikan jawaban. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Didik Catur saat dihubungi melalui ponselnya juga belum merespon, Kamis (12/1). Jembatan Semampir tersebut merupakan salah satu jalan penghubung antara wilayah timur dan barat Kota Kediri. Jembatan itu banyak dilalui kendaraan baik pribadi maupun angkutan umum, terutama yang hendak menuju Nganjuk atau sebaliknya.(ked/dra)
FOTO: BM/IST
DIBIARKAN : Sejumlah tiang PJU terlihat rusak dan membahayakan pengendara kendaraan.