10 JATIM RAYA
berita metro
www.beritametro.co.id
JUMAT, 13 JANUARI 2017
Khawatir Tanah Gerak, Warga Tugurejo Minta Relokasi PONOROGO (BM) – Kekhawatiran bakal kembali terjadinya bencana alam tanah gerak masih terus membayangi sebagian warga yang tinggal di Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Dalam beberapa pekan setelah kejadian beberapa waktu lalu, warga hidup dengan rasa cemas karena ancaman bencana susulan. Hingga saat ini, jumlah bangunan rumah di desa itu yang dirobohkan akibat terdampak tanah gerak di Desa Tugurejo terus bertambah dibanding awal Desember lalu. Selain itu, beberapa bangunan rumah juga terlihat rusak parah dengan dinding rumah retak-retak. Lantai rumah warga juga terlihat retak dan membelah karena tekanan dari tanah gerak. Salah satu warga, Soinem (70) mengatakan, dirinya beserta keluarga masih bertahan di rumah yang sebagian besar bangunannya sudah roboh karena terdampak tanah gerak. Dia mengaku takut selama tinggal di rumahnya karena terkadang getaran masih terus terjadi. Soinem mengaku ingin secepatnya pindah dan memiliki rumah yang lokasinya aman. Ketakukan Soinem
dan anggota keluarganya semakin menjadi-jadi saat hujan mengguyur. “Saat hujan, kami sekeluarga mengungsi di tenda pengungsian yang disediakan pemerintah. Kalau tinggal di rumah sangat membahayakan. Kami sebenarnya capek karena harus mengungsi setiap saat,” jelasnya. Dia berharap, pemerintah segera memberikan solusi bagi warga yang rumahnya sudah dibongkar dan saat ini tinggal ditempat seadanya. Dia juga berharap pemerintah segera merelokasi warga yang terdampak bencana alam ini. “Di sini sudah tidak aman, sering teejadi guncangan. Kami berharap pemerintah bisa segera merelokasi ke tempat yang aman,” kata dia. Warga Desa Tugurejo lainnya, Buyamin (70) mengatakan harapan yang sama. Dia berharap, pemerintah segera mencarikan tempat layak bagi warga terdampak bencana tanah gerak. Buyamin menuturkan dalam sepekan terakhir tanah gerak telah merusak lantai rumahnya dan membuat bangunan rumahnya goyah. Sehingga saat hujan turun, dia beserta istri dan anaknya langsung mengungsi ke tenda
pengungsian. “Saya di sini sudah lama, baru kali ini mengalami bencana tanah gerak yang sangat parah. Ini lantai rumah saya sampai merekah,” terang dia. Kepala Desa Tugurejo, Siswanto, mengatakan hingga saat ini ada enam rumah di Desa Tugurejo yang dibongkar karena kondisinya membahayakan. Selain itu, 31 rumah lainnya juga mengalami kerusakan di berbagai bagian rumahnya. Dia mengatakan, relokasi warga yang terdampak masih menunggu kebijakan dari Pemkab Ponorogo. Namun, pihaknya mengklaim sudah melaporkan dan mengajukan relokasi ke pemerintah kabupaten. “Selama ini solusi yang ada yaitu saat hujan warga akan tinggal di pengungsian. Untuk kebutuhan logistik sudah terpenuhi, korban mendapat bantuan dari pemerintah dan komunitas sosial,” pungkasnya. (nt/udi) ROBOH: Sebagian tembok bangunan warga di Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, terpaksa dirobohkan akibat terdampak tanah gerak beberapa waktu lalu.
DPRD Ajukan Interpelasi kepada Bupati Faida
KILAS
Terkait Mutasi Terhadap Sekretaris DPRD Jember JEMBER (BM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember akhirnya benar-benar menggunakan hak interpelasinya kepada Bupati Faida. Keputusan itu, dilakukan berdasarkan hasil rapat paripur-
na internal yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Jember, Kamis (12/1). “Dari 34 anggota DPRD Jember yang hadir dalam rapat paripurna interpelasi itu, setelah dilakukan pemungutan suara
BM/IST
PARIPURNA: Rapat paripurna internal dengan agenda interpelasi DPRD Jember yang digelar di ruang sidang utama DPRD Jember, Kamis (12/1).
terbanyak, maka hasilnya 23 anggota dewan setuju interpelasi dan 11 anggota dewan tidak setuju,” kata Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni, usai rapat paripurna internal dewan di DPRD setempat. Rapat paripurna tersebut sempat diwarnai ‘hujan’ interupsi dari anggota dewan karena perbedaan pendapat, bahkan suasana semakin memanas ketika anggota dewan dari Fraksi Nasdem David Handoko Seto menggebrak meja saat interupsinya tidak ditanggapi pimpinan dewan. Dua partai yang menolak interpelasi yakni Partai Nasdem dan Partai Hanura akhirnya memilih melakukan ‘walk out’ (WO) dengan meninggalkan ruangan sidang utama DPRD Jember sebelum penyampaian penjelasan pengusul interpelasi. “Rapat paripurna tetap di-
lanjutkan, meskipun sejumlah anggota dewan dari Partai Nasdem dan Hanura melakukan ‘WO’ karena itu hak mereka,” kata Thoif yang juga politisi Partai Gerindra Jember. Rapat paripurna tersebut juga sempat diskorsing selama satu jam lebih untuk memberikan waktu kepada masingmasing fraksi menyampaikan pandangan terhadap usulan interpelasi yang diajukan oleh 16 anggota DPRD Jember itu. “Berdasarkan hasil itu, maka DPRD Jember sepakat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Faida dan agenda interpelasi rencananya digelar pada Senin (16/1) pekan depan,” katanya. Sementara anggota Fraksi Nasdem David Handoko Seto mengaku tidak sepakat, apabila pandangan umum fraksi atas usulan hak interpelasi harus dilaksanakan bersamaan usai
penyampaian pengusul interpelasi. “Dalam surat undangan yang ditandatangani Ketua DPRD Jember menyebutkan agenda paripurna hanya pembacaan alasan pengajuan hak interplasi oleh fraksi pengusul dan masingmasing fraksi membutuhkan waktu untuk memahami usulan interpelasi itu, sehingga kami memilih ‘WO’,” ujarnya. Menurutnya, Partai Nasdem menganggap bahwa rapat paripuna internal tersebut cacat konstitusional, sehingga ia meminta seluruh anggota Partai Nasdem sebanyak enam orang keluar ruangan atau ‘WO’. Sebelumnya, sebanyak 16 anggota DPRD Jember mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Jember terkait mutasi yang dilakukan Bupati terhadap Sekretaris DPRD Jember yang dinilai cacat hukum. (nt/udi)
Bulog Tambah Pasokan Cabai untuk Operasi Harga SURABAYA (BM) - Perum Bulog Divre Jatim menambah pasokan cabai untuk kegiatan operasi stabilisasi harga yang dilakukan di berbagai wilayah setempat sebesar 1 ton, dari kapasitas awal sebesar 5 ton. “Kami baru saja membeli cabai di wilayah Ngantang, Kabupaten Malang sebanyak 1 ton, dan akan disebar untuk menambah pasokan cabai dalam kegiatan operasi stabilitas harga,” kata Kepala Perum Bulog Divre Jatim Witono di Surabaya, Kamis (12/1). Witono mengatakan, cabai yang menjadi favorit dalam kegiatan operasi adalah cabai
merah kriting, sementara cabai hijau kurang diminati. “Yang disukai masyarakat dalam operasi yang kami gelar adalah cabai merah kriting, hal ini membuat stok cabai hijau masih banyak,” ucapnya. Sebelumnya, Witono mengatakan dalam kegiatan operasi cabai Perum Bulog Jatim menyediakan cabai rawit hijau dengan harga Rp 37 ribu per kg dari harga pasar yang berada pada kisaran Rp 40 ribu per kg. Sedangkan cabai rawit dijual sekitar Rp 75-80 ribu per kilogram, dari harga pasar yang mencapai Rp90 ribu per kg. “Se-
mua jenis cabai seperti merah keriting dan cabe rawit kami jual dengan harga dibawah pasar. Dan kami juga minta bantuan Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk bisa mendapatkan cabe langsung di petani dengan harga di bawah pasar,” katanya. Sementara itu, stok cabai yang diperoleh Bulog Jatim mayoritas berasal dari petani di wilayah Kabupaten Mojokerto, Sitobondo dan Kediri. Witono mengatakan, operasi pasar akan terus dilakukan sampai harga stabil dan normal kembali. (nt/udi)
BM/IST
OPERASI PASAR: Operasi pasar digelar Bulog di sejumlah daerah di Jatim. Salah satunya, di Jember untuk menyetabilkan harga cabai yang terus naik di pasaran.
Bupati Sumenep: Gak Apa-apa Gak Digaji 6 Bulan
“
Oh, gak apa-apa gak digaji. Itu kan resiko jabatan. Gak apaapa. Yang penting pengabdian. Dulu mengurus pondok juga tidak ada gaji.” - A BUSYRO KARIM Bupati Sumenep
Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)
PERWAKILAN
SUMENEP (BM) - Bupati Sumenep, A. Busyro Karim terkesan santai menghadapi ancaman sanksi tidak digaji 6 bulan sebagai konsekuensi keterlambatan pengesahan APBD setempat. “Oh, gak apa-apa gak digaji. Itu kan resiko jabatan. Gak apaapa. Yang penting pengabdian. Dulu mengurus pondok juga tidak ada gaji,” katanya, Kamis (12/1). Seperti diketahui, Kabupaten Sumenep termasuk salah satu kabupaten yang terancam
sanksi tidak menerima gaji selama 6 bulan bagi Kepala Daerah dan DPRD. Ancaman sanksi tersebut dijatuhkan sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai konsekuensi atas keterlambatan pengesahan APBD 2017. “Meskipun tidak digaji, tapi tidak akan berpengaruh terhadap kinerja. Saya tetap bekerja seperti biasa. Hari ini sudah ada beberapa agenda kegiatan kerja. Saya jamin tidak akan ada pengaruhnya dengan kinerja saya
sebagai bupati, meskipun tidak digaji 6 bulan,” ujar Busyro. Sementara evaluasi dari Gubernur Jawa Timur terhadap APBD Sumenep 2017 telah diterima Bupati pada tanggal 10 Januari 2017. “Ada beberapa yang harus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi Gubernur. Nanti akan kami lakukan perbaikan bersama antara eksekutif dan legislatif. Tapi yang jelas tidak ada masalah soal APBD Sumenep,” kata Sekretaris Daerah Sumenep, Hadi Soetarto. (bj/udi)
BM/IST
Kasus DBD juga terjadi di Situbondo. Nampak, salah seorang anak penderita DBD yang menjalani rawat inap di RSUD Abdoerrahem Situbondo.
Kasus DBD di Bondowoso Capai 1.116 BONDOWOSO (BM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bondowoso mencatat jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD selama 2016 mencapai 1.116 orang, meningkat dari tahun sebelumnnya yang tercatat 914 kasus. “Kendati jumlah penderita DBD pada 2016 meningkat 18 persen namun penderita akibat gigitan nyamuk aedes aegypti yang meninggal dunia menurun, yakni 12 orang dibandingkan pada 2015 jumlah kasus DBD 914 yang meninggal dunia 14 orang,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinkes Bondowoso, Pasidi Shidik di Bondowoso, Kamis (12/1). Menurut dia, pada 2016 penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegypi itu menjadi perhatian khusus, tetapi karena terjadi perbedaan cuaca yakni musim kemarau basah atau kerap terjadi hujan pada musim kemarau sehingga jentik nyamuk lebih banyak berkembang biak dan mengakibatkan penderita DBD di Bondowoso meningkat. Jumlah tertinggi penderita DBD pada 2016, katanya, berada di wilayah kota dengan jumlah 179 kasus, selanjutnya di Kecamatan Maesan 98 kasus, Tamanan 83 kasus, Curahdami 76 kasus, Grujugan 68 kasus, Tapen 63 kasus, Jambesari 50 kasus, Wonosari 48 kasus dan Kecamatan Sumber Wringin berjumlah 38 kasus, sedangkan di sejumlah kecamatan lainya rata-rata di bawah 38 kasus. “Petugas dari dinas kesehatan sudah melakukan upaya untuk menekan penderita DBD sejak awal 2016 dan langkah yang dilakukan melalui pengasapan (fogging) dan gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik (jumantik) serta penyedian logistik penangulangan DBD,” katanya. Ia menjelaskan, jika sebelumnya juru pemantau jentik nyamuk menggunakan cara petugas yang datang ke rumah-rumah dan dilaporkan ke desa, namun saat sekarang kepala keluarga atau dalam satu rumah juga diminta menjadi juru pemantau jentik. “Dengan begitu sehingga warga bisa memantau jentik nyamuk yang berkembang di rumahnya dan tidak perlu menunggu petugas. Pada 2017 langkah tersebut tetap dipertahankan dan pengasapan juga akan difokuskan ke daerahdaerah berpotensi DBD serta chikungunya,” ucapnya. (nt/udi)
Kasus DBD di Bondowoso 2016 Kecamatan Kota 179 kasus Kecamatan Maesan 98 kasus Kecamatan Tamanan 83 kasus Kecamatan Curahdami 76 kasus Kecamatan Grujugan 68 kasus
Kecmatan Tapen 63 kasus Kecamatan Jambesari 50 kasus Kecamatan Wonosari 48 kasus Kecamatan Sumber Wringin 38 kasus
Iklan Kehilangan Hilang STNK Sepeda Motor Nopol M 3524 NJ. a/n Ahmad. d/a Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Sampang.
Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri. Reporter: Dian Kurniawan, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak/Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Sugeng (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Madura: Agus Suroso (Sumenep), Abdurrahman (Pamekasan), Syaiful (Sampang). Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).
DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.