www.beritametro.co.id
JUMAT, 13 JANUARI 2017
Terserang Hama, Petani Cabai di Permisan Panen Lebih Awal SIDOARJO (BM) – Sejumlah petani di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, terpaksa memanen tanaman cabainya lebih awsal akibat terserang hama. Hama tersebut menyerang tanaman cabai saat akan memerah. Sejumlah petani cabai di desa Permisan mengatakan, panen lebih awal itu terpaska dilakukan untuk menghindari kerugian lebih besar. “Bila itu tidak dilakukan, cabai tersebut akan busuk dan mengering. Kerugian kami tentunya akan lebih besar lagi,” ujar seorang petani, Kamis (12/1). Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Komisi B, Muhammad Rojik, yang sempat melihat pemanenan cabai di kawasan Jabon mengatakan, kenaikan harga cabai menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu, ia datang melihat kondisi para petani cabai yang ada di Sidoarjo. Ia ingin memastikan sendiri permasalahan seperti apa yang dihadapi para petani dalam menanam cabai. Menurut dia, dengan mengetahui permasalahan tersebut akan dapat segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. “Kebetulan saya juga Satkernya Dinas Pertanian, mau tidak mau kita hadir
untuk mengomunikasikan dinas terkait dengan petani, kondisi apa yang terjadi sebenarnya,” katanya. Sementara itu, Mantri Tani Kecamatan Jabon Budi Eko Prasetyo mengatakan, kondisi tananam cabai milik petani Desa Permisan sebagaian terserang hama antraxnosa. Hama tersebut menyerang cabai yang mengakibatkan pembusukan. Untuk sementara ia menganjurkan untuk mengambil buah cabai yang terkena hama. Agar tidak menular ke cabai yang lain. “Harapan saya jangan sampai menunggu merah. Kalau menunggu merah, semua busuk, yang hijau-hijau setengah tua itu diambil semua daripada rugi,” katanya. Ia mengatakan, sesegera mungkin akan mengajukan bantuan obat pembasmi hama. Namun, terlebih dahulu ia akan menunggu rekomendasi dari petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). Dari rekomendasi tersebut akan ia teruskan ke Dinas Pangan dan Pertanian untuk mendapatkan obat pembasmi hama. “Petugas POPT sesegera mungkin membuat rekom untuk saya lanjutkan ke dinas, mungkin dalam waktu besok bisa saya bawa (obat pembasmi
FOTO: BM/MUCHLIS
DIPANEN: Seorang petani di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo memanen tanaman cabainya lebih awal akibat terserang hama.
Masih Banyak Sekolah Belum Penuhi SNI
SIDOARJO (BM) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi mengatakan, tingkat ketertinggalan sekolah di Indonesia masih sangat jauh. Dari tiga tahun terakhir ini, sekolah yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) hampir mencapai 70 persen. Penegasan itu disampaikan Muhadjir Effendi di sela melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SMA Muhammadiyah II Sidoarjo untuk melihat langsung kualitas pendidikan di sekolah dalam melaksanakan program pembentukan karakter di sekolah dan kesiapan sekolah dalam pelaksanaan UN nanti, Kamis (12/1) Menurut Muhadjir, ketertinggalan sekolah itu setidaknya terlihat dari hasil Ujian Nasional selama tiga tahun terakhir. Saat ini, perlu adanya inovasi pendidikan terutama yang menyangkut pemerataan kualitas terhadap anak didik. Untuk tahun ini, pihaknya memfokuskan melakukan pemerataan kualitas. Sedangkan untuk mengejar ketertinggalan itu, akan ada penanganan khusus dari kementerian. “Kita sudah siapkan pemetaan untuk pem-
FOTO: BM/MUCHLIS
SIDAK: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, saat melakukan sidak di SMA Muhammadiyah II Sidoarjo, Kamis (12/1).
DELTA SINGKAT
erataan kualitas tersebut. Nanti akan kita laksanakan,” katanya. Disamping itu, lanjut dia, pihaknya juga akan menerapkan pelaksanaan Ujian Nasional bagi SMA/SMK di Indonesia minimal 80 persen berbasis komputer. Sedangkan SD atau SMP di kisaran 40-60 persen berbasis komputer. Menurutnya, hal itu sangatlah penting untuk menunjang kualitas siswa dalam menerapkan sistem pendidikan. “Apalagi, ini kan sudah jamannya tekhnologi. Tingkatan SMA/ SMK harus berbasis komputer,” lanjut Muhadjir. Tak hanya itu, di tahun ini pihaknya juga akan menerapkan semua mata pelajaran yang akan diujikan dalam UN harus berstandar Nasional. Artinya, materi UN akan dibuat langsung oleh kementerian pendidikan dan Kebudayaan. “Begitu juga ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Soal itu akan di susun oleh gurunya secara kolektif. Namun tetap mengacu pada standard Nasional. Jadi tidak beda jauh antara UN dan USBN. Dan dengan cara seperti itu, kota bisa mengejar target,” tandasnya. (cls/udi)
PDAM Penuhi Kebutuhan Air Lewat Sudetan SIDOARJO (BM) – Berbagai terobosan terus dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo guna memenuhi kebutuhan air para pelanggannya. Salah satunya, berencana menyudet Kali Porong ke kalimati dengan long storage 15 Km. Plt Dirut PDAM Delta Tirta H Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, langkah itu dilakukan untuk pemenuhan air baku IPA PDAM Delta Tirta. Terkait rencana itu, Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Sidoarjo akan meminta bantuan ke pemerintah pusat mengingat dana yang diperlukan cukup besar. “Kita akan ajukan bantuan anggaran untuk sudetan air itu,” tutur Nur Ahmad yang juga Wakil Bupati Sidoarjo itu.. Digunakannya Kali Porong ini, kata dia, karena debit airnya sangat besar dan airnya sangat bagus sebagaimana Kali Mas di Surabaya. “Kita juga sudah sampaikan kepada menteri PU dan Menteri Koordinator Perekonomian,
saat sidak ke Dam Pajaran di Desa Mlirip Rowo Tarik,” tegas dia. Pembangunan long storage untuk sudetan Kali Porong ke Kalimati guna pengadaan air bersih ini, ditargetkan bisa memenuhi kebutuham air bersih bagi sekitar 2,1 juta penduduk Sidoarjo. “Mudah-mudahn rencana ini bisa segera terealisasi, sehingga kebutuhan akan air minum sekaligus air bersih bagi masyarakat Sidoarjo bisa terpenuhi,” tutup Wabup. (ks/udi)
“
“Kalau masih di bawah tanggal 10 sih enggak masalah. Tapi ini kan sudah melebihi batas kewajaran.” - BANGUN WINARSOKomisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo
diantisipasi dari awal. Sehingga tidak sampai telat seperti saat sekarang,” katanya. Dia berharap, kejadian seperti ini tak terjadi di masa mendatang. Halhal yang sifatnya untuk kepentingan orang banyak juga harus dipikirkan ulang dan secepatnya pula dicarikan
solusi untuk mengatasinya. Se b e l u m n y a , Ke p a l a Ba d a n Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Sri Witarsih menyatakan, penyelesaian gaji terhadap PNS sudah diselesaikan. “Datanya sudah saya serahkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKA). dan hari ini sudah terselesaikan semua,” ujar Sri Witarsih saat dihubungi melalui sambungan selularnya, Dia menjelaskan, sebelumnya memang terjadi penundaan gaji terhadap
Lelaki Tanpa Identitas Tewas Gantung Diri SIDOARJO (BM) - Pria tanpa identitas yang diperkirakan berusia 40 tahun ditemukan tewas gantung diri di sebuah rumah kosong milik Sudarto, warga Desa Beringin RT 11/RW 03, Kecamatan Porong. Jasad pria yang mengenakan celana pendek berwarna hitam bergaris putih dan abu-abu serta memakai jaket lengan panjang kombinasi hitam itu, pertama kali ditemukan Paimin (45) dan Sunyoto (40),warga Dusun Patuk, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Saat itu, keduanya hendak membongkar bangunan rumah tersebut. Kapolsek Porong, Kompol Hery Mulyanto membenarkan, adanya temuan sesosok mayat berjenis kelamin pria tanpa identitas yang mengantung dengan kepala terikat tali yang diikatkan pada kayu atap rumah. “Bunuh diri atau tidaknya serta motif dan penyebabnya, sejauh ini kami belum tahu secara pasti. Jenazahnya kami kirim ke RS Bhyangkara Pusdik Gasum Porong untuk dilakukan visum, “ katanya, Kamis (12/1). Dijelaskan Hery, ciri-ciri mayat pria itu diperkirakan berumur 40 tahun dengan rambut cepak, tinggi badan diperkirakan 170 centimeter, kulit sawo matang. Dan memakai baju treaning, warna hijau bermotif lengan panjang berwarna hitam, celana pendek bergaris putih dan abu-abu. “Jika masyarakat merasa kehilangan salah satu anggota keluarganya dengan cirri-ciri seperti itu, dapat menghubungi kantor polisi terdekat atau ke langsung ke Polsek Porong,“ jelasnya. (cls/udi)
Tahun 2017, Persoalan Banjir Tertangani
FOTO: BM/IST
H Nur Ahmad Syaifuddin
Komisi B: Keterlambatan Gaji PNS Sudah Melebihi Batas Kewajaran SIDOARJO (BM) – Masalah keterlambatan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Sidoarjo, ternyata belum seluruhnya terselesaikan. Pasalnya, hingga saat ini masih ada PNS yang belum menerima gaji. Bangun Winarso, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo mengatakan, masalah keterlambatan gaji PNS yang terjadi saat ini sudah melebihi batas kewajaran. “Kalau masih di bawah tanggal 10 sih enggak masalah. Tapi ini kan sudah melebihi batas kewajaran,” ujar Bangun Winarso, Kamis (12/1). Ditambahkan Bangun, di kalangan anggota DPRD sendiri, juga masih banyak yang belum terima gaji. Menurutnya, dalih pemerintah kabupaten (pemkab) keterlambatan itu karena ada perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa dijadikan alasan. “Saya kira pemkab kurang antisipasi saja. Sehingga berdampak pada gaji. Harusnya kalau sudah lama disosialisasikan, soal turunnya gaji bisa
hama,red),”ujarnya. Budi mengatakan, hadirnya hama antraxnosa disebabkan faktor kelembaban kondisi tanam. Ia mengatakan, tananam cabai adalah tanaman yang membutuhkan sinar matahari langsung. Jadi diharapkan tidak ada pohon lain yang menghalangi sinar matahari mengenai tanaman cabai. Salah petani cabai, Ita Samsu mengatakan, hama seperti ini baru pertama kalinya menyerang tanamannya. Hama tersebut menyebabkan turunnya hasil panen. Biasanya ia sekali panen yang dilakukan setiap minggu bisa mendapatkan hasil 10 kg. Namun dengan hama tersebut cabai yang benar-benar siap panen hanya didapat 3-5 kg. Ia mengatakan saat ini harga cabai tua atau cabai yang sudah berwarna merah sekitar Rp. 75 ribu/kg. Sedangkan cabai yang masih hijau sekitar Rp. 25 ribu/kg. Namun ia tidak berani menanggung resiko untuk menunggu cabai yang benar-benar siap panen. Bila tidak hama tersebut akan merontokkan cabai yang akan memerah. “Nggak bisa tua (cabai,red), kalau diteruskan sampai tua bisa jatuh, rontok,”ujarnya. (cls/udi)
14 ribu lebih PNS yang ada di Sidoarjo. Alasannya, berkaitan dengan regulasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk. Sehingga hal ini juga berdampak pada penundaan gaji tersebut. Menurutnya, penundaan gaji terhadap PNS tak mengganggu kinerja PNS. Artinya, PNS tetap bekerja dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Di samping itu, pihaknya juga mengaku bahwa penundaan sudah tersosialisasikan kepada masingmasing SKPD. “Sudah kita sampaikan sejak awal sebelum pembentukan OPD yang baru. Sehingga hak ini menjadi wajar,” katanya. Menurut dia, untuk melakukan pendataan dan penataan PNS yang akan ditempatkan di posisi yang baru tidak mudah. “Menata ribuan PNS tak mudah dan membutuhkan waktu. Kira-kira dia bagian apa dan hendak ditempatkan dimana. Terus track record juga seperti apa. Biar bisa disesuaikan dengan jabatan yang baru,” tegasnya. (cls/udi)
SIDOARJO (BM) - Pada tahun 2017 ini, anggaran sebesar Rp 160 miliar lebih disiapkan untuk penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo, Achmad Amir Aslikhin mengatakan, anggaran yang terdapat di dua SKPD yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan dan Pemukiman ini akan diperuntukkan beberapa program antisipasi hingga penanggulangan banjir. “Kita ingin persoalan banjir di Kabupten Sidoarjo bisa tertangani dengan baik di tahun 2017 ini,” ujar Achmad Amir Aslichin. Untuk program antisipasi banjir itu, politisi PKB ini menyebutkan, untuk pembangunan pintu air, normalisasi saluran sungai, dan peninggian tangkis kali. “Kita inginkan, nantinFOTO: BM/IST ya agar semua saluran Achmad Amir Aslikhin pembuangan air ke avur, terlebih dulu melalui pintu air dulu. Rembesan saluran yang tidak ke pintu air, harus ditutup. Juga harus ada pembangunan saluran gendong atau long storage sebelum menuju pintu air, sebagai wadah penampung air awal,” ulasnya. Amir Aslichin mendorong, agar SKPD terkait bergerak cepat, jika memang anggaran siap digunakan. “Kita berharap, jika memang anggarannya sudah bisa diserap, maka program di atas bisa segera dilakukan. Jangan menunggu perubahan anggaran pada PAK 2017,” pinta Aslichin. Ketua komisi yang juga ketua fraksi ini menambahkan, untuk fokus awal antisipasi banjir itu, dirinya ingin SKPD terkait lebih memfokuskan pada pembenahan saluran air di lingkungan. Juga melakukan pengecekan sedimen lumpur di saluran air atau got-got lingkungan. “Jika saluran lancar, maka banjir akan bisa diantisipasi,” tegasnya. (ks/udi)