Berita Metro Edisi 13 November 2015

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

RP 3.500,Iklan/ Langganan: 081216327858

www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

BPJS Kesehatan Terancam Defisit Rp 5,85 T Wapres Jusuf Kalla Jamin Pelayanan Tak Turun JAKARTA (BM) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperkirakan mengalami defisit likuiditas Rp 5,85 triliun akhir 2015. Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla sudah mengatahui masalah itu. Namun, JK menjamin pelayanan BPJS Kesehatan tak akan turun lantaran masalah tersebut.

“Oh tidak, tidak, tidak (mengurangi layanan, red),” ujar Jusuf Kalla di KantorWakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/11).

Perkiraan defisit anggaran BPJS

Kesehatan sebesar Rp 5,85 triliun pada akhir 2015 disebabkan tak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran. Tahun lalu, aset netto (bersih) sudah mencatatkan defisit Rp 3,3 triliun.

Wapres menganggap berbagai masalah yang menerpa BPJS Kesehatan tahun ini bisa jadi pelajaran pengelolaan untuk tahun-tahun berikutnya. Bulan lalu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan, jumlah kepesertaan saat ini mencapai lebih dari 152

juta orang.

Namun sayangnya, ada miss match antara pendapatan iuran dengan pengeluaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 5,85 triliun.

“Total iuran yang masuk Rp 39 triliun, sedangkan pengeluarannya Rp 41 triliun,” kata Fahmi di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/11) lalu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah meminta tambahan anggaran Rp 1,54 triliun untuk BPJS Kesehatan kepada Komisi XI dalam APBN 2016.

Saat itu dana tersebut diminta disertakan ke dalam Penyertaan Modal Negara (PMN). Melalui suntikan dana sebesar Rp 1,54 triliun, defisit aset neto BPJS Kesehatan akhir 2016 akan berkurang jadi Rp 4,3 triliun. Meski masih defisit, setidaknya likuiditas BPJS Kesehatan terbantu Di sisi lain, Jusuf Kalla mengatakan BPJS Kesehatan akan mengevaluasi kinerja pada 2015 untuk mengatasi defisit anggaran.

“

Jadi dari pengalaman tahun pertama ini, akan dipikirkan untuk tahun berikutnya.

Ya, tentu terkait kinerjanya, programnya, akan dievaluasi dengan pengalaman tahun ini” - Jusuf Kalla -

Baca: BPJS ... Hal 7

Wapres RI

Sekjen DPR Kembali Diperiksa KPK

Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dewie Limpo

FOTO : BM/ANTARA

DIPERIKSA : Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani melambaikan tangan usai menjalani pemeriksaan KPK, Kamis (12/11). Ia diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi dengan tersangka Dewie Yasin Limpo.

JAKARTA (BM) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Winantuningtyastiti memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (12/11), sekitar pukul 13.30 WIB. Perempuan yang akrab disapa Nuning itu diperiksa sebagai saksi bagi tersangka anggota non-aktif Komisi VII DPR RI, Dewie Yasin Limpo.

Mengenakan pakaian serba hitam, Nuning mendatangi gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. “(Diperiksa) buat Bu Dewie,” ujar Nuning di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/11).

Keterangan Sekjen DPR dibutuhkan terkait tugas pokok dan fungsi Dewie Yasin Limpo selaku anggota Komisi Energi DPR RI. KesaksianWinan untuk melengkapi berkas penyidikan Dewie dalam kasus suap pembahasan anggaran proyek pembangkit listrik mikro hidro di Kabupaten Deiyai, Papua.

Dewie disangka menerima suap dari Direktur PT Abdi Bumi Cendrawasih dari Setiadi. Suap juga diinisiasi oleh Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Deiyai, Irenius Adii. Duit 177.700 dolar Singapura diserahkan kepada Sekretaris Dewie, Rinelda Bandaso di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (21/10) lalu.

Di tempat berbeda, Dewie dicokok bersama Bambang di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Selasa (21/10), sekitar pukul 19.00 WIB. Selain Nuning, KPK juga memeriksa saksi lainnya untuk Dewie. Dia adalah saudara Setiadi, Stefanus Harry Jusuf. Stefanus tertangkap tangan bersama dengan Setiadi di Kelapa Gading.

“Hari ini Stefanus diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DYL (DewieYasin Limpo),” kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati.

Baca: Jadi ... Hal 7

Polrestabes Bongkar Sindikat Internasional Amankan Sabu 1,6 Kg dan 500 Ineks

UNGKAP: Polisi menunjukkan barang bukti beserta tersangka saat ungkap kasus peredaran narkoba di Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/ 11). Unit Timsus Satreskoba Polrestabes Surabaya menangkap enam tersangka atas kasus dugaan peredaran narkoba serta mengamankan berbagai barang bukti.

SURABAYA (BM) - Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polrestabes Surabaya membongkar peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan jaringan internasional dan menyita barang bukti seberat 1,6 kilogram serta lebih dari 500 butir pil ineks. “Jaringannya tidak hanya di Indonesia karena juga melibatkan bandar dari Malaysia,” ujar Kasat Narkoba AKPB Bambang Tjahjo Bawono, Kamis (12/11).

Sebanyak enam tersangka juga dibekuk, masing-masing berinisial AY (41) warga Kalijudan, IQ (27) warga Mulyorejo, RN (26) warga Manyar, Ro (24), In (24) dan Ah yang ketiganya asal Banjarmasin.

Pengungkapan kasus ini bermula ketika polisi menggerebek tersangka Ay dan Iq di salah satu hotel di kawasan Jalan Raya Darmo yang membawa sabu seberat 6,2 gram beserta 20 butir ineks.

Baca: Polrestabes ... Hal 7

Detik-detik Terakhir sebelum dr Andra Meninggal Dunia BIN Sarankan KAsusu Pelanggaran HAM 1965 Ditutup Saja Hal 02

LHKPN, Risma Termiskin Whisnu Terkaya di Surabaya Hal 08

Deadline Mendekat, Usulan UMK Jatim Masih Ngambang Hal 09

Pemkot Gunakan Dua Aplikasi untuk Data Gakin Hal 16

Terpencil, Rencana Penyelamatan Terkendala Alat Transportasi Kalangan dokter di Indonesia sedang berduka pada Hari Kesehatan Nasional yang diperingati, Kamis (12/11). Dokter muda, Dionisius Giri Samudra meninggal dunia karena sakit di RS Cenderawasih, Dobo, Kab Kepulauan Aru, Maluku, Rabu (12/11) pukul 18.00 WIT. DIONISIUS Giri Samudra atau yang akrab disapa dr An-

dra, menderita demam ditambah penurunan kesadaran dan trombositnya mencapai 50 ribu.

Sebelum meninggal, dokter yang sedang menjalani program internship di rumah sakit itu, sempat akan dirujuk ke rumah sakit di Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku, namun terkendala alat transportasi.

Pesawat udara untuk evakuasi tidak ada, terlebih jika menggunakan kapal laut.

SOLIDARITAS: Seorang dokter mengenakan pita hitam di lengan sebagai tanda solidaritas dan berduka atas meninggalnya dokter muda Dionisius Giri Samudra.

Baca: Terpencil ... Hal 7 FOTO : BM/ANTARA

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

HUJAN RINGAN Suhu 25 - 34°C

HUJAN RINGAN Suhu 26 - 32°C

HUJAN RINGAN Suhu 24 - 32°C

“Orang-orang yang tidak mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya, maka tidak akan mendapat pujian dari orang banyak” - Imam al-Ghazali -

FOTO : BM/ANTARA

SIDANG LANJUTAN: Terdakwa korupsi dan pemerasan di Kemenbudpar dan Kementerian ESDM, Jero Wacik keluar mobil tahanan setibanya di gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/11).

Pengakuan Mantan Stafsus Jero Wacik

Diperintahkan Terima Uang Tambahan DOM JAKARTA (BM) – Bekas staf khusus mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, I Ketut Wiryadinata, mengaku kerap dititipkan uang oleh utusan Sekretaris Jenderal Waryono Karno untuk biaya Dana Operasional Menteri (DOM).

Uang tersebut dititipkan oleh staf kesekjenen ESDM, Asep Permana, yang rutin diberikan setiap bulan.

Baca: Diperintahkan ... Hal 7

02 POLITIK NASIONAL

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

JAK ARTA( B M ) - Ke p a l a Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menyarankan, kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam peristiwa G30S 1965/PKI sebaiknya ditutup saja. Sebab, pemerintah menghendaki adanya jalur rekonsiliasi.

“Kita sepakat dengan merekonsiliasi, itu saja pegangannya.

Sudah lah (peristiwa 1965) masa lalu itu, kita ‘tutup’ saja,” ujar Sutiyoso usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Ancol, Jakarta, Kamis (12/11).

Pernyataan Sutiyoso menanggapi langkah sejumlah tokoh serta aktivis HAM Tanah Air yang menggagas pengadilan

rakyat kasus 1965 atau International People’s Tribunal di Den Haag, Belanda.

Sutiyoso mengaku, BIN sebenarnya telah mendengar rencana itu, namun BIN tidak dapat melarang, apalagi mencegahnya. “Kita dapat laporannya tapi kita tidak bisa mencegah dan melarang,” jelasnya. Sutiyoso menekankan, peristiwa 1965 adalah peristiwa internal bangsa. Pihak luar, menurut mantan gubernur Jakarta itu, tidak lebih mengerti dari Indonesia Sementara Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda, tentang peristiwa 1965 mulai berjalan, sejumlah korban pelanggaran HAM 1965 mulai bersaksi. Martin Aleida seorang

FOTO: BM/ANTARA

BIN Sarankan Kasus Pelanggaran HAM 1965 Ditutup Saja saksi mengisahkan jalannya persidangan tersebut, melalui laman Facebook-nya. Dia menceritakan kesaksian seorang anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang telah mengalami penyiksaan pasca gerakan 30 September. Perempuan asal JawaTengah itu disiksa karena tidak mau mengaku terlibat Gerwani.

Saat ditanya, prosekutor Pengadilan RakyatTodung Mulya Lubis tentang siapa pelaku penyiksaan tersebut. Perempuan tersebut menyebut sebuah nama. Kata Martin, penyiksa wanita tersebut, adalah seorang dosen di Jogya. Berikut kutipan lengkap Martin Aleida menceritakan kesaksian perempuan korban 1965 itu.(nat/dra)

KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Priyadi Kardono (kiri) menerima Drop box laporan gratifikasi dari Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono (kanan) seusai Penandatangan Pernyataan Komitmen dan Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BIG, Cibinong, Bogor, Kamis (12/11). BIG yang bergerak dalam penyediaan informasi geospasial tersebut berkomitmen menolak gratifikasi dalam bentuk apapun dalam menjalankan program kerja BIG.

Selesaikan Pesawat N 219, Seratus Persen Karya Anak Bangsa JAKARTA(BM)-Perancangan dan pembangunan desain struktur pesawat N 219 sudah selesai dikerjakan. Struktur pesawat karya anak bangsa itu sudah terbentuk secara utuh dan berbentuk pesawat asli. PT Dirgantara Indonesia akhirnya mengadakan syukuran atas pencapaian itu di hanggar pesawat N 219, di Kota Bandung, Kamis (12/11).

Sejumlah pihak menghadiri acara tersebut, dianataranya Direktur Utama PT DI, Budi Santoso, dan jajaran direksi PT DI. Budi mengatakan, pesawat N 219 merupakan pesawat angkut ringan berkapasitas 19 penumpang dengan dua mesin turboprop. Pesawat ini memiliki kemampuan beroperasi di daerah penerbangan perintis. Selain itu, pesawat ini juga memiliki sejumlah keunggulan. Diantaranya dapat lepas landas dalam jarak pendek, dapat lepas landas dan mendarat di landasan yang tidak beraspal dan lainnya. “Kami masih menunggu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk meresmikan pesawat ini,” ujar Budi.

Pembuatan pesawat N 219, setelah 1998 berhenti produksi pesawat N 250. Pesawat yang merupakan program kerjasama antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan PT Dirgantara Indonesia (DI)

sudah selesai dan tahap perancangan serta pembangunan. Pesawat yang tinggal menunggu peresmian, sertifikasi dan percobaan terbang perdana.

“Kami membuat N 250 banyak di meja gambar sehingga ketika buat prototipe ada kesulitan karena yang digambar dan di komputer itu tidak cocok ketika diasembling. Persoalan iut bisa dieliminasi pada pembuatan N 219 dengan teknologi yang ada sekarang,” ujar Budi.Selain itu, tambah Budi, pembuatan N 219 lebih benar ketimbang seri pendahulunya. Hal itu disebabkan, pembuatan N 250 berorientasi menghasilkan produk sehingga hanya prototipe yang dihasilkan.

Contohnya, lanjutnya, prototipe pertama dari N 250 itu beratnya 2 ton lebih berat dari desainnya sehingga tak mungkin diproduksi.

Akibatnya pihaknya harus membuat prototipe lain. Kini pihaknya ingin membuat prototipe sekaligus pesawat produksi.

“Sementara ini proses (produksi. Red) boleh mundur, tapi produk harus benar. Kalau kejar produk tidak benar, maka kami belajar lagi dari nol. Kami tidak punya waktu untuk itu karena sebagian besar ahlinya di sini sudah mendekati masa pensiun,” ujar Budi.(bar/dra)

FOTO: BM/ANTARA

RANCANG BANGUN N219: Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso, (kiri) bersama Chief Engineering N219, Palmana Bhanandhi (kanan), melihat kokpit pesawat N219 usai acara Syukuran Pencapaian Tahap Validasi Rekayasa Rancang Bangun Struktur N219 di Hanggar PT DI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/11).

JK Masih Enggan Buka Nama ’Pemalak’ Freeport JAKARTA (BM) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku pemerintah masih mempertimbangkan membuka identitas politikus yang mencatut namanya dan Presiden Jokowi dalam perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia ke publik. “Nanti dipertimbangkan (identitas dibuka ke publik atau tidak), kita rapat dahulu tentunya,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kamis (12/11).

Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said menyebut ada pihak yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) guna menjadi penghubung dengan PT Freeport Indonesia agar memperoleh perpanjangan izin operasi pasca berakhirnya kontrak karya PT Freeport di Indonesia 2021 mendatang.

Sebagai kompensasi, pihak

yang mencatut nama Jokowi-JK tersebut meminta sejumlah saham dari PT Freeport. Dalam lobi tersebut, Pencatut Jokowi-JK meminta Freeport melepas 10,64 persen sahamnya sebagai implementasi dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Bahkan, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji pun ikut mendesak Sudirman Said untuk melapor ke penegak hukum terkait adanya ‘Orang Kuat’ pencatut nama Presiden danWakil Presiden. ”Kalau memang ada dugaan itu, sebaiknya dilaporkan kepada penegak hukum untuk segera ditindaklanjuti,” ucap Indriyanto.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Anto itu mengingatkan agar pernyataan Sudirman itu bisa diperjelas dahulu, guna menghindari hal-hal atau prasangka buruk yang dapat merugikan pihak tertentu. “Sebaiknya harus jelas dan tegas politisi tersebut, terkait subjek dan objek perbuatannya.

Sehingga tidak berprasangka yang justru dapat merugikan pihak tertentu,” ujar Anto.(nur/dra)

Kejati Targetkan 184 Penyidikan Tuntas Akhir Tahun SURABAYA (BM) - Menjelang akhir tahun, Korps Adhyaksa di Jawa Timur terus mengebut penanganan dugaan korupsi yang sudah terindikasi merugikan keuangan negara. Buktinya, hingga November 2015, sudah 184 kasus yang naik ke level penyidikan. Kasus ini, ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) di Jatim yang dilaporkan ke Kejati Jatim.

Khusus bulan Nopember, ada tiga penyidikan yang baru dilangsungkan. Yakni masing-masing satu kasus yang ditangani Kejari Sidoarjo, Jember dan Bangkalan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejati Jatim, Elvis Johnny. “Ada tiga yang baru naik ke dik (penyidikan),” ujar Elvis. Dijelaskan Elvis, salah satu yang laporannya sudah diterimanya terkait kasus program pengadaan sapi di Sidoarjo. Meski baru masuk tahap penyidikan, mantan Wakajati Jatim ini yakin prosesnya bisa segera dapat dilimpahkan ke penuntutan.

Bahkan rencananya, akan ada pelimpahan serentak pada Desember mendatang. Momennya bertepatan dengan Hari Anti Korupsi. Dengan dasar itulah, Kejati Jatim akan memperketat koordinasi dengan Kejari di seluruh Jatim. “Paling lambat Desember sudah dilimajkan ke pengadilan. Jadi bisa segera tuntas,” yakin Elvis.

Meski meyakini ada kabar baik dengan melakukan pelimpahanserentak,JaksaasalPulauSumaterainimenyebut ada beberapa kendala yang ditangani Kejari di ujung Jatim.

Salah satunya kurangnya tenaga penyidang. Banyuwangi misalnya, diakui dia, Jaksa dan terdakwa korupsi harus berangkat sehari sebelum sidang, agar peradilan berjalan tepat waktu. Pasalnya, pengadilan tindak pidana korupsi memang hanya berada di Surabaya. “Kejari Banyuwangi kalau Selasa ada sidang, Senin jam 9 malam sudah berangkat. Sementara di pengadilan nanti akan antri sidang.Tahanan dan jaksanya kadang harus tidur di mobil operasional,” beber Elvis.

Karenanya, saat Komisi III DPR RI bertandang ke Kejati Jatim, Rabu (11/11), pihaknya berencana menyampaikan kendala tersebut. Elvis menyebut keinginannya untuk ditambah lagi keberadaan pengadilan khusus Tipikor di daerah. “Untuk menekan biaya juga ya. Nggak perlu saya sebutkan lah berapa biaya selama ini,” pungkas Elvis. (arn/dra)

SURABAYA (BM) - Haryuni (47), warga Dupak Bangunrejo Krembangan, terus menangis di ruang sidang. Wanita paruh baya asal Bangkalan Madura, ini harus menanggung derita karena ulah suaminya yang seorang bandar narkotika dan kini menjadi target operasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim.

Di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Haryani menjalani sidang lanjutan beragendakan keterangan saksi dari BNNP Jatim. Saksi adalah Wisnu, penangkap saat kejadian berlangsung. Dari keterangannya,Wisnu membenarkan jika pihaknya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terkait kronologis penangkapan, dia mengaku jika sebenarnnya target utama dari penangkapan tersebut adalah Toberi, suami siri terdakwa. Toberi diduga merupakan bandar narkoba di kawasan Madura.

Sayangnya, saat dilakukan penggerebekan di rumahnya di Desa Ra-

besan Madura, target penangkapan tersebut justru berhasil melarikan diri satu jam sebelumnya. Anehnya, meski tak menemukan target yang dicari, pihaknya malah menemukan terdakwa tengah tertidur pulas diatas ranjang. “Kita bangunkan terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan. Di tempat tidurnya, ditemukan sabu-sabu,” jelas Wisnu.

Majelis yang menyidangkan kasus ini, lantas mendesak Wisnu untuk membuktikan kepemilikan sabusabu oleh terdakwa. Namun, rupanya pihak BNNP tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut. Dijelaskan Wisnu, pihaknya tidak memiliki hasil tes urine Haryuni.

“Hasil tes urin tidak ada pak hakim,” ujar jaksa menambahkan sembari membolak-balik berkasnya.

Terkait itu, Ratno SH, penasihat hukum terdakwa, menyebut BNNP ngawur dalam penangkapan atas kliennya. Dasarnya, Haryuni hanya merupakan Ibu rumah tangga biasa

yang ditangkap berdasarkan kesalahan suaminya. “Itu ngawur, bagaimana mungkin yang ditarget tidak ada, malah istrinya malah dibawa.

Apalagi, dalam berkas dinyatakan tidak ada hasil tes urin,” kata Ratno.

Menurutnya, dalam kasus ini kliennya dijerat dengan pasal utama yang cukup berat, yakni pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No 35/2009 tentang narkotika. Ancaman pidana atas ini mencapai 20 tahun penjara.

“Dia hanya ibu rumah tangga saja.

Dimana kesalahannya, itu yang nanti kita buktikan lebih lanjut di persidangan,” tegas dia.

Sementara itu, Jaksa Karim yang menyidangkan kasus ini, menjelaskan jika terdakwa didakwa karena diketahui memiliki sabu-sabu seberat 17,7 gram. Disinggung terkait dengan hasil persidangan, dia mengaku kasihan dengan terdakwa. “Iya kasihan kalau lihat seperti itu. Dia kena sabu 17,7 gram,” pungkas Karim menyatakan iba. (arn/dra)

FOTO: BM/ANTARA

Suami Jadi Target BNNP, Istri Malah Diadili

PEMULANGAN TKI Satu dari sebelas Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dipulangkan dari Arab Saudi berjalan keluar dari pintu Kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak, Kamis (12/11). Sebanyak 11 TKW asal Kalbar yang dipulangkan dari Arab Saudi karena telah melebihi batas visa (overstay) tersebut menyatakan bahwa mereka telah bekerja dan tinggal di Arab Saudi sejak tahun 2000.

Komisaris Utama: AR Balhmar. Komisaris: Mayjen TNI (Purn) Sutarno Soepodo, Cholid Bahamisah. Direktur Utama/Pemimpin Umum: Djoko Tetuko. Direktur Bisnis/Pemimpin Perusahaan: Samiadji Makin Rahmat. Wakil Pemimpin Perusahaan: Sudjoko Sahid Direktur Keuangan: Silvia Umar Balhmar. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab:-. Wapimred: Aziz Tri. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Cholid Bahamisah, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur Pelaksana: E Prayogo, Rofiq Kurdi Ismail. Redaktur: Bambang Andrias, Oki Lukito, Novi Triawan, Indra Nanang. Asisten Redaktur: Dian Kurniawan. Reporter: Arina, Ali Topan, Faisal Abdillah, Suluh DP. Fotografer: Tovan Bram Kumara, Soemadji. Copy Editor: Bangkit Irmanudin Bahri. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Irfan HA, Luthfi Alwi. Desain Grafis: Khalid "Klied" Sekretaris Redaksi: Faisal Bin Ali. Bidang Online: M. Guntur Budiawan. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Marcom: Nora Hs. Manajer Iklan: Rahma Muntolib. Perwakilan Daerah: Jakarta: Marcella (Kord), Ferdy Yunisaf, Gresik: Masduki, Moch. Sugeng. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Bahlmar. Probolinggo: Ardi.

Kediri: Budi Arya. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Timur Raya/Situbondo: Edi Sudibyo. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270 Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris)

MALANG RAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

Kasus Dugaan Korupsi Road Show Balikpapan

Tambah Satu Tersangka Lagi Dijebloskan Sel BATU (BM) - Setelah menahan dua tersangka, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu menjebloskan satu lagi tersangka lainnya, Kamis (12/11). Tersangka yang terlibat di dugaan korupsi Road Show Balikpapan itu adalah Santonio. Jabatan pria ini sebagai event organizer (EO) Santonio datang ke Kejari Kota Batu didampingi pengacaranya. Begitu datang, Santonio langsung digiring ke rumah tahanan (Rutan) Medaeng Sidoarjo. Santonio datang di kejari bersama dua pengacaranya sekitar pukul 13.20. Sesuai jadwal panggilan, dia seharusnya da-

tang di Kejari Batu pukul 09.00.

Kendati Santonio datangnya sempat molor beberapa jam, Kejari Kota Batu tidak memersoalkan hal tersebut. Sebab, kedatangan tersangka disertai dua kuasa hukumnya itu langsung memasuki ruangan Kasi Pidsus kejari, Kamis (12/11).

Sementara itu, Menurut Kasi Pidsus Kejari Batu Jendra Firdaus, prinsipnya pihaknya akan menyerahkan tersangka dan barang bukti (BB) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Berkas tersangka sudah diteliti para penyidik. Dan ini se-

bagai rangkaian dari pemeriksaan sebelumnya bahwa berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau sudah P21.

Disinggung terkait pengacara tersangka yang melayangkan surat penangguhan penahanan, Jendra tak menampik. “Memang pengacaranya sudah menyampaikan itu namun untuk melakukan penangguhan penahanan tidak bisa. Sebab, hanya sebatas lisan saja,” katanya.

Menurut dia, mengajukan penangguhan penahanan itu hak mereka. “Yang jelas kami belum menerima secara tertulis,” beber dia.

Selain itu, Jendra menjelaskan tersangka datang bersama dua pengacaranya sekitar pukul 13.30 atau molor empat setengah jam dari jadwal pemanggilan pihak penyidik. “Sebelum datang penyidik sudah berkalikali menelpon dan kuasa hukum tersangka berjanji pasti akan datang, hari ini. Dan terbukti mereka datang meski molor cukup lama,” ungkapnya.

Tersangka Santonio, menurut Jendra diduga sebagai orang yang menerima aliran dana dari pihak PHRI dan dia yang dipercaya untuk mengelola dana kegiatan saat di Balikpapan. Saat ditanya,

ada kemungkinan tersangka bertambah di kasus itu Jendra menambahkan bisa saja. “Nanti dilihat perkembangannya di persidangan. Pasti nanti para terdakwa berkicau nah anda biar mendengar sendiri,” ujarnya.

Saat ini ketiga tersangka di amankan di Rutan Medaeng selama 20 hari. Penyidik secepatnya akan menyelesaikan berkas dan melimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

Jika nanti 20 hari berkas belum selesai, penyidik akan menambah masa titipan tahanan kedua tersangka. “Itu sesuai prosedur,”pungkasnya. (gus/nov)

Bobol Toko Hanya Pakai CD, Aksi Terekam CCTV MALANG (BM) - Aksi Eko Giantoro (28), punya cara cukup unik sebagai pencuri. Sebab, warga Desa Sidorahayu KecamatanWagir Kabupaten Malang ini hanya memakai celana dalam (CD) saat menyatroni toko.

Celakanya, aksi pencurian

yang dilakukan itu terekam CCTV. “Sehingga, mempermudah polisi membekuk tersangka pencurian itu,” kata Kasubag Humas Polres Malang Kota AKP Nunung Anggraeni di Mapolresta Malang, Kamis (12/11).

Bahkan, kata dia sederet aksi

pelaku pun terbongkar dengan mayoritas sasaran konter telpon selular. Sedikitnya, ada tiga konter di wilayah hukum Polres Malang Kota jadi sasaran pelaku, satu lainnya konter di wilayah Singosari Kabupaten Malang.

Tiga konter yang berhasil

digasak Eko yakni Toko Bell Comm Jalan S Parman terjadi pada 25 Oktober, kemudian pada 4 Desember 2014 giliran PT Kurnia Jaya, Jalan BS Riyadi, dan yang ketiga pada 13 Agustus 2014 di Toko HP selular Word Jalan BS Riyadi.

BM/KHOLIL

HOBI NYLENEH: Pelaku pembobolan toko yang tertangkap anggota Reskrim Polresta Malang yang tertangkap karena terekam CCTV.

Pedagang Pasar Semi Modern

Dari ketiga tempat itu, Eko berhasil membawa total uang tunai sekitar Rp 47 juta dan 11 unit HP. Kepada penyidik, Eko dengan polos menjelaskan aksi uniknya itu. Dirinya berdalih, memakai celana dalam agar pakaian yang dikenakan tidak kotor. ”Biar tetap bersih, makanya hanya pakai celana dalam,” ungkap Nunung Angraeni.

Selama aksinya, pelaku menggasak belasan telepon selular berbagai merek. Seperti di konter di Jalan Letjen S Parman Kota Malang Eko menyikat 11 ponsel sekaligus. Selanjutnya, buruh serabutan itu menjual HP hasil curiannya di sekitaran Malang Plasa sebanyak 5 unit HP seharga Rp 8,3 juta.

Eko mengakui hasil penjualan dan pencurian itu untuk hidup sehari-hari dan mencicil sepeda motor CBR. Ponsel yang diambil merupakan ponsel keluaran terbarusepertiIphone4,Asusjuga Blackberry.“Pelaku ditangkap saat menjualhasilcuriannyadiMalang Plaza,” jelas Nunung.

Eko kini dijebloskan ke sel tahanan Polres Malang Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hukuman penjara diatas lima tahun bakal mengancam buruh harian lepas ini. “Barang bukti yang berhasil kami amankan berupa 6 unit HP dan atas perbuatannya, tersangka dikenai pasal 363 dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara,” pungkasnya. (lil/nov)

Aksi Pecah Kaca Mobil ’Hantui’ Warga Kota Malang MALANG (BM) – Waspadai saat memarkir kendaraan anda.

Ini karena bandit spesialis pencurian dengan modus pecah kaca mobil bergentayangan di Kota Malang. Lengah sedikit, para pelaku akan ambil kesempatan.

Dari sekian pencuri spesialis pecah kaca mobil itu menurut AKP Nunung Anggraeni SH Kasubbag Humas Polresta Malang berhasil ditangkap. “Mereka sudah ditahan,” kata dia Kamis (12/11).

Dia menjelaskan selama Oktober-November telah terjadi tujuh kali kasus pencurian dengan cara pecah kaca di wilayah hukum Polresta Malang dan dua yang telah berhasil diungkap.

Saat itu terjadi pada Selasa (6/ 10) sekitar pukul 18.00. Pelaku berhasil memecah kaca mobil Chevrolet Spark N 318 BK milik Agung Mahendro (40), pengusaha selular warga Jalan Bumi Mondoroko Raya Kabupaten

Malang.

Saat mobil diparkir di sebelah barat depan Indocell Jalan BS RiadiKecamatanKlojenKotaMalang.

Pelaku memecah kaca tengah kiri mobil hingga berhasil mencuri uang Rp 45 juta tersebut.

Selanjutya pada, Minggu (11/ 10) sore, mobil mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) jadi korban pecah kaca mobil saat diparkir di belakang Gedung FIA UB. Dalam aksi itu pelaku berhasil mencuri tas berisikan laptop, modem, hardisk dan TV monitor.

Kemudian, terjadi lagi pada Senin (19/10), malam korbannya Arief Sulistiawan (45), warga PerumTamanWisataTropodoKecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Dia melapor ke Polsekta Blimbingkalaukacabelakangpintusebelahkananmobilnyadipecah saat diparkir di halaman sebelah selatan warung ayam goreng Remaja di Jalan S Parman Keca-

matanBlimbingKotaMalang.

Bahkan akibat dari kejadian itu dia kehilangan tas miliknya yang berisikan laptop merek Dell, 1 tab Lenovo, 3 buah flash disk dan 2 charger hingga total kerugian mencapai Rp 17 juta.

Selanjutnya, pada Rabu (21/ 10) sore korbannya M Darmawan (30), warga Jalan Sumpil Gang II Kecamatan Blimbing Kota Malang melapor ke Polres Malang Kota.

Dia melapor bahwa kaca kiri pintu belakang mobilnya telah pecah. Akibatnya dia kehilangan tas berisikan laptop, HP dan hardisk Internal dengan total kerugian sebesar Rp 3 juta.

Di waktu bersamaan pada Rabu (21/10), sekitar pukul 20.30 dr Fireka Imsa JA (25), warga Jalan Kolonel Sugiono gang IV Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang sekitar pukul 20.30 ikut jadi korban kenekatan pelaku.

Fireka yang saat itu sedang mengemudikan Honda Jazz di Jalan Simpang Borobudur Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dikejar pelaku dari arah belakang.

Dengan cepat pelaku memecah kaca pintu sebelah kiri mobil dan mengambil tas berisi kalung emas seberat 6 gram Kemudian pada Jumat (23/ 10), sekitar pukul 13.30 juga terjadi pecah kaca mobil di Jalam Cikampek kecamatan Klojen Kota Malang. Kali ini, yang menjadi korban adalah Shifti Rifki Puspitasari (21), warga Jalan Batubara Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Pelaku memecah kaca belakang sebelah kiri mobil Karimun milik Shifti. Akibatnya Shifti kehilangan tas miliknya yang berisikan uang, laptop dan ponsel hingga total kerugian sebesar Rp 10 juta.

Kemudian terjadi lagi pada

awal November, Senin (9/11), sekitar pukul 14.00. pelaku beraksi di sekitar parkiran Departemen Agama (Depag) Kota Malang di Jalan Panji Suroso Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Pelaku memecah kaca mobil CRV warna putih Nopol N 1486 H milik vebri happy Putranto (30), warga Jl Simbar Menjangan, No 37 A, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang- Perum Villa Sengkaling, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Akibat dari kejadian itu,Vebri harus kehilangan uang Rp 102 Juta miliknya. Kejadian ini kini masih dalam penanganan petugas Polsekta Blimbing.

Kejadian terakhir di November menimpa DR Amali (39), warga Krian Sidoarjo saat berada di samping Balai Kesehatan Jalan Yos Sudarso Kota Malang terjadi pada Selasa (10/11), sekitar pukul 11.30. (lil/nov)

Satpol PP Harus Kedepankan Humanis dan Teknologi IT MALANG (BM) - Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Saifullah Yusuf mewacanakan redesain seragam Satpol PP. Wacana tersebut diungkapkan saat jadi Insekpektur Upacara Jambore Satpol PP se-Jawa Timur ke-13 di Ngantang Kabupaten Malang, Kamis (12/11).

“Saya lihat postur Satpol PP Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Timur khususnya yang ikut Jambore sudah gagah, postur rata rata ditambah anggota peremPERWAKILAN

puan juga kelihatan cantik tapi kelihatan lemas karena belum makan,” gurauWagub Jatim yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Menurut Gus Ipul, agar Satpol PP kelihatan lebih cerah dan makinhumanisseragamnyaperlu diredesain. “Biar terlihat humanis dan lebih bagus,” katanya.

Secara khusus, Wagub Jatim juga menginstruksikan kepada jajaran Satpol PP Jatim untuk ikut menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyukses-

kan pilkada serentak. Ditambahkan da, anggota Satpol PP untuk terus meningkatkan kemampuan, keahlian dan kapabilitasnya.

Pendekatanyanghumanisdan penerapan teknologi IT, ditambahkan Gus Ipul juga harus dikedepankan. Ikut hadir dalam acara Jambore itu Walikota Malang H Moch Anton. Di acara itu Abah Anton ikut menyampaikan bantuan dan bingkisan kepada warga setempat. (lil/nov)

SOLID: Gus Ipul bersama Walikota HM Anton saat acara Jambore Satpol PP se-Jatim.

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005

BM/GUS

DITAHAN: Santonio bersama kuasa hukumnya saat menghindar dari bidikan kamera wartawan di Kejaksaan Negeri Batu.

Tuntut Transparansi Penataan Lapak MALANG (BM) - Ratusan pedagang sayur di pasar semi modern Karangploso Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang melakukan aksi damai, Kamis (12/11). Mereka menuntut transparansi penataan lapak baru yang baru beroperasi dua Minggu.

Menurut seorang pedagang sayur pasar semi modern Karangploso Muhanto Sholeh aksi unjukrasa di halaman parkir pasar setempat, karena penataan lapak selama ini penuh dengan rekayasa. Sehingga pedagang sayur yang asli warga Karangploso dan sudah puluhan tahun berdagang tidak mendapat tempat.

Sementara, pedagang yang saat ini mengisi lapak, semuanya dari luar Karangploso. “Kami ingin transparansi, karena pedagang asli tersisihkan dan telah dikalahkan dengan pedagang dari luar Karangploso,” terangnya.

Selain itu, ia menjelaskan, kepanitiaan yang terbentuk untuk mengurusi pasar juga harus dibongkar. Karena komposisi anggota panitia dan paguyuban disinyalir bukan warga Karangploso. Pada lima bulan lalu dirinya bersama pedagang sayur yang lainnya sudah ketemu panitia. Namun kata panitia lapak yang baru sudah penuh, padahal, masih banyak banyak lapak yang kosong.

Sementara itu, Kepala Bidang Pasar, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Malang Nunuk Arie S menyampaikan, pihaknya akan memulai dari awal guna melakukan pendekatan lagi. (lil/nov)

Ruko Sudimoro

Dianggap Melanggar, Disidak Dewan MALANG (BM) - Komisi C DPRD Kota Malang, kini rajin melakukan sidak. Kamis (12/11), komisi yang membidangi pembangunan ini melakukan sidak pembangunan rumah toko (ruko) di Jalan Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Maklum,kalanganDPRDmemersoalkanpembangunanruko tersebut.Alasannya,selainmelanggarketentuankarenadibangun di zona kuning, alias zona khusus perumahan, pembangunan ruko juga menutupi akses keluar dua rumah warga.

Untuk memastikan hal tersebut, Komisi C DPRD Kota Malang mendatangi lokasi untuk lakukan sidak. Hasil di lapangan menunjukkan pembangunan empat unit ruko itu dinilai memang menganggu akses jalan warga.

Bahkan, meski pembangunan masih dalam tahap awal, batasan-batasan ruko sudah menunjukkan jarak antara dinding belakang ruko dan pintu rumah hanya sekitar 1meter. “Padahal ini satu-satunya akses keluar jalan. Kalau mau lewat pintu samping juga bisa tapi untuk jalan kaki saja. Motor tidak bisa lewat,” kata Khoiriyah seorang warga RT 8 RW 6 Jalan Sudimoro.

Rumah Khoiriyah adalah salah satu rumah yang akan tertutup akses jalannya apabila pembangunan ruko selesai. Ia bercerita, dua bulan lalu pihak pembangun ruko memang meminta tanda tangan dokumen.

“Dia bilang untuk ganti nama. Tapi ternyata itu izin gangguan (HO/Hinder Ordonantie). Salah saya memang waktu tanda tangan saya tidak membaca isinya terlebih dulu,” lanjutnya. (lil/nov)

orang hilang

Kakek Tak Pulang Dilaporkan BATU (BM) - Seorang kakek bernama Timin (75), dilaporkan hilang. Sebab, warga Jalan Sakura RT 05 RW 07 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu tersebut sudah lima hari ini tidak pulang ke rumahnya. “Kami terpaksa lapor polisi karena tidak kunjung pulang. Kami bersama keluarga akhirnya melapor ke Polsek Kota Batu untuk meminta bantuan pencarian,” papar Priyanto, menantu Timin, Kamis (12/11).

Dia bersama keluarganya lapor ke polisi karena sudah putus asa. Sebab, dicari kemana-mana Timin tak kunjung ketemu.

Disebutkan seperti saat dicari di sekitar Kota Batu, Malang Kota, Karanglo, Tumpang dan ke rumah sanak saudaranya yang lain.

Namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil.

Dengan demikian, keluarga Timin harus meminta bantuan kepada pihak Polsek Kota Batu terdekat. Dia menjelaskan bila Timin meninggalkan rumah sekitar pukul 08.00 pada Sabtu (7/ 11) lalu. Kala itu, Timit pamit ke pada keluarga ingin jalan-jalan ke pasar Kota Batu. Setelah ditunggu-tunggu oleh pihak keluarga, sampai malam hari tidak kunjung pulang. Lalu keluarganya berusaha mencari ke rumah kerabat terdekat, sanak saudara.“Tapi tidak membuahkan hasil,” terang Prayitno.

Di samping itu, kata dia, sebelum pergi dari rumah bapaknya menggunakan baju lengan panjang warna hitam, celana hitam dan mengunakan topi laken warna ckrem. Menurutnya, biasanya Timin kalau pamit pergi dari rumah ia ke pasar besar Batu, hendak menbeli tembako, batray korek api dan kebutuhannya pribadi. (lil/nov)

Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350

O4

MENUJU SIDOARJO BERSINAR

BERITA METRO

www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

Muslimat NU Kompak Dukung Saiful Ilah

BERITA METRO www.beritametro.co.id

O5

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

Cawabup Cak Nur Harapan Penuh Warga Janti

SIDOARJO (BM) - Warga Desa Janti, Waru berharap penuh pada Pasangan Calon (Paslon) Pilkada Sidoarjo nomor urut tiga, H Saiful Ilah-Nur Ahmad Syaifudin agar mewujudkan harapan masyarakat. Hanya Paslon ‘Bersinar’ tersebut yang dinilai warga mampu mewujudkan kesejahteraan.

Hal ini diungkapkan seorang ibu rumah tangga, Shalifah (44), warga Desa Janti pada Berita Metro (BM), Kamis (12/11). Ia mengaku harapan masyarakat bisa diwujudkan oleh seorang pemimpin yang memang punya jiwa kepemimpinan.

“Hanya Pasangan tersebut yang benar-benar peduli dengan kebutuhan dasar masyarakat di sini. Cabup H Saiful Ilah bertekad melayani masyarakat dengan baik, untuk mengatur diperlukan sifat manajemen pemimpin yang baik pula. Apalagi ditunjang dengan Cawabup Cak Nur yang memang sudah tidak diragukan lagi,” jelasnya.

Cak Nur, sapaan akrab Cawabup Nur Ahmad Syaifudin, selama ini dikenal memiliki kepribadian yang baik oleh masyarakat Janti. Selain dirinya adalah orang daerah asli, Cak Nur juga terkenal mempunyai jiwa kepemimpinan. Kearifan dalam bermasyarakat dan berbangsa memang banyak diakui oleh banyak orang.

“Kita mau dipimpin orang yang bisa dituakan oleh masyarakat, karena seorang pemimpin ibarat imam yang betul-betul menjadi sosok pemimpin,” ungkapnya.

”

Terima kasih. Periode lalu, saya diantar oleh panjenengan semua. Jika hari ini amanah itu kembali diberikan kepada saya untuk memimpin lagi Sidoarjo, maka sebisa mungkin amanah itu harus saya jalankan.

”

lima tahun terakhir. Jika sebelumnya dukungan terhadap Abah Ipul pada 2010 silam mengantarkannya untuk menjadi Bupati Sidoarjo periode 20102015, maka harapan terbesarnya kali ini juga hal sama, yakni kembali memimpin Sidoarjo.

“Terima kasih. Jika periode lalu, saya diantar oleh panjenengan semua.

Menurut saya itu adalah amanah bagi saya. Dan amanah itu harus saya

jalankan sebaik-baiknya. Dan jika hari ini amanah itu kembali diberikan oleh masyarakat kepada saya untuk memimpin lagi Sidoarjo, maka sebisa mungkin amanah itu harus saya jalankan,” ujar Saiful Ilah.

Menanggapi keinginan Muslimat NU untuk memperbaiki kantor Muslimat NU di Sidoarjo, Abah Ipul berjanji menyanggupinya. Hanya saja saat ini persoalan yang terjadi adalah tanah kosong di samp-

ing kantor Cabang Muslimat NU, pemiliknya sudah meninggal dunia “Nanti kita perlebar lagi. Sebenarnya ada tanah kosong di sebelah kantor.

Tapi sebelum dijual, pemilik tanah ini sudah meninggal dunia. Jadi kita tunggu ahli warisnya. Barangkali nanti mau dijual. Tapi kita juga harus melihat kondisi keuangan dulu. Kalau terlalu mahal ya, mending dipakai seadanya,” pungkasnya. (adi/azt)

FOTO:BM/HADI

PEMBEKALAN: Tampak acara pembekalan calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur di auditorium Unesa Surabaya. Kamis (12/11).

SIDOARJO (BM) - Pasangan Calon (Paslon) ‘Bersinar’ kecewa dengan sikap penyelenggara Pilkada Sidoarjo yang dinilai tidak netral. Termasuk soal APK (Alat Peraga Kampanye) yang menjadi tanggung jawab KPU, hingga saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan Calon Bupati (Cabup) Sidoarjo, H Saiful Ilah usai menghadiri pembekalan calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada oleh KPU Provinsi Jawa Timur di auditorium Unesa Surabaya.

Kamis (12/11).

“Sudah cukup kita tahu. Ya persoalan Integritas itu sendiri. Aturan-aturan Pilkada.

Namun pertanyaan yang diajukan oleh kita

belum sepenuhnya bisa terjawab secara tuntas. Harusnya itu dijawab dengan logis,” kata H Saiful Ilah.

Saat ditanya lebih lanjut, persoalan yang terjadi hingga saat ini adalah Paslon masih keberatan dengan sikap ketidaknetralan penyelenggara Pilkada 2015. Seperti APK. Banyak sekali persoalan APK yang belum terselesaikan hingga saat ini. Bahkan, pihaknya menyayangkan atas pemenang tender APK yang sejatinya di luar dari daerah Sidoarjo.

“APK ini belum ada tanggung jawabnya sama sekali dari penyelenggara. Kita sangat kecewa. Masa pemenang tendernya dari Jember yang jelas-jelas tidak tahu medan

Sidoarjo. Sehingga yang terjadi adalah banyak kerusakan-kerusakan atas APK yang dirasa sebagai bahan kampanye bagi Paslon,” cetus Abah Ipul, sapaan akrab H Saiful Ilah.

Meski begitu, pihaknya tetap menyoroti penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU. Karena keberadaan APK maupun pemasangan merupakan tanggung jawab KPU. Sehingga jika terjadi persoalan APK rusak, hilang, tanggung jawabnya tetap tertuju pada kinerja KPU. “Meskipun pemenang tender yang mengurus semuanya, baik dari segi cetak, pemasangan dan lainnya, tetap KPU harus bertanggung jawab atas APK ini,” lanjutnya.

Tak hanya KPU, Panitia Pengawas (Panwas) Kab Sidoarjo juga tak luput dari kritikan Paslon ‘Bersinar’ yang diusung PKB. Menurutnya, pengawasan terhadap APK dinilai lemah. Bahkan, dalam hal pengawasan, Panwas dinilai ‘tebang pilih’.

“Kita ada empat kandidat di Sidoarjo, yang tiga kandidat APK-nya rusak sedangkan yang satu masih bagus. Ini namanya pilih kasih. Tak hanya itu, gambar saya dipakai sama orang jualan nasi, masa dicopot. Yang profesional dong. Katanya tidak ada stempelnya lah, tak sesuai ketentuan lah. Kalau seperti itu caranya terus bagaimana dengan APK yang sudah disediakan KPU. Apakah sekarang masih baik-baik saja, tidak kan?

Malah hilang semua. Belum diganti juga,” ujarnya. Pihaknya berharap agar Pilkada ke depan tidak terjadi hal yang sama. Bahkan Penyelenggara Pilkada diharap bisa lebih profesional. (adi/azt)

FOTO:BM/HADI

Netralitas Penyelenggara Pilkada Jadi Sorotan

RUSAK: Bangunan TK atau RA (Raudlatul Athfal) Nurul Hidayah di Desa Urangagung yang butuh perbaikan.

H Saiful Ilah bersedia mengucurkan uang pribadi untuk memperbaiki bangunan tersebut.

Kucurkan Uang Pribadi, Bantu Perbaiki TK SIDOARJO (BM) – Cabup Sidoarjo dari Paslon ‘Bersinar’, H Saiful Ilah benar-benar trenyuh melihat kondisi lembaga TK atau RA (Raudlatul Athfal) Nurul Hidayah di Desa Urangagung, Kecamatan Kota, Sidoarjo.

Apalagi TK yang berdiri sejak 1982 itu terlihat rusak dan kondisinya tak terawat. Bahkan bocor di saat musim hujan tiba. Saiful Ilah pun mengulurkan bantuan untuk memperbaiki kondisi bangunan yang memprihatinkan tersebut.

Sebelumnya, mantan Bupati Sidoarjo tersebut menghadiri acara Muslimat NU di Desa Urangagung.

Tiba-tiba ia diarahkan oleh ibu-ibu ke sebuah gang kecil yang berdempetan dengan rumah warga.

Seketika itu juga Saiful Ilah kaget melihat kondisi bangunan TK tersebut terlihat tidak terurus.

“Pak Lurah, tolong besok panggil tukang. Segera perbaiki sekolah ini. Nanti saya yang membayar semuanya. Tak usah pakai proposal. Pakai uang pribadi saya. Kasihan anak-anak sekolah ini. Kalau musim hujan, aktivitas belajar mereka pasti ter-

ganggu. Secepatnya ini harus diperbaiki,” ujar Abah Ipul kepada Lurah Urangagung, Achmad Hariyadi, Kamis (12/11).

Achmad Hariyadi pun mengerti dan menganggukkan kepala. Saat diwawancarai, dia mengaku senang atas bantuan yang diberikan H Saiful Ilah untuk perbaikan lembaga pendidikan secara langsung tanpa menunggu lama.

Padahal untuk perbaikan sekolah, harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun hal ini langsung direspon meski sudah tidak lagi menjabat. “Memang sebelumnya, kita belum pernah ajukan proposal bantuan. Tapi syukurlah hari ini mantan bupati sudah melihat sendiri kondisi yang ada,” ujarnya singkat.

Sekedar diketahui, lembaga TK-RA Nurul Hidayah yang berada di Desa Urangagung, Sidoarjo dibangun sejak 1982, sedangkan penyelesaian pembangunannya diperkirakan tahun 1986. Saat ini murid yang belajar di RA Nurul Hidayah mencapai 162 siswa. (adi/azt)

FOTO:BM/HADI

Tak Tahu Calon Lain, Hanya Kenal Abah Ipul

PELAJAR: Momen Pilkada serentak 9 Desember mendatang ternyata detailnya belum banyak diketahui masyarakat, termasuk di kalangan pelajar dan mahasiswa.

SIDOARJO (BM) – Momen Pilkada serentak 9 Desember mendatang ternyata detailnya belum banyak diketahui masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa. Bahkan, Paslon (Pasangan Calon) yang akan bertarung di Pilkada Sidoarjo mendatang pun, juga ada yang belum mengetahui siapa saja.

Salah seorang Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Sidoarjo, Golan saat ditanya seputar sosok pemimpin Sidoarjo, mengaku belum mengenal calon pemimpin yang maju dalam Pilkada Sidoarjo.

”Waduh, gak tahu mas. Calonnya siapa saja dan kapan pelaksanaannya, juga tidak tahu,” ujar Golan, saat ditemui Berita Metro (BM) di Halaman Gedung Unmuh Sidoarjo, Kamis (12/11).

Senada dengan Golan, Aditya (20), mahasiswa asal Candi Sidoarjo juga mengungkapkan bahwa dia tak terlalu mengurusi perpolitikan yang ada.

Menurutnya, perpolitikan saat ini identik dengan money politics (politik uang). ”Sekarang ini sudah berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu pilih

pemimpin ya tidak ada sogok menyogok. Kalau sekarang banyak. Makanya saya tidak terlalu mengurusi itu,” ujarnya.

Meski begitu, dia masih mengenal sosok pemimpin di Sidoarjo. Menurutnya, perkembangan ‘Kota Delta’ Sidoarjo cukup signifikan. Salah satunya adalah keberadaan Bus Rapid Transit (BRT) Sidoarjo. ”Sebenarnya saya belum tahu banyak soal program yang dicanangkan pemerintah. Tapi dari sepengamatan saya, pengaktifan BRT juga dinilai bagus. Sedikitnya bisa

membantu masyarakat dalam hal transportasi.

“Biayanya juga tidak terlalu mahal.

Bisa dibilang efisien. Anak-anak sekolah bisa memanfaatkan itu tanpa harus mengendarai sepeda motor sendiri,” ungkapnya.

Saat ditanya soal empat Paslon yang akan maju di Pilkada mendatang, dia hanya mengenal mantan Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah. ”Kalau masalah calon itu, saya tahunya cuma Abah Ipul. Yang lainnya belum begitu kenal,” pungkasnya. (adi/azt)

Nur, karena dia memang sudah menjadi pemimpim mulai dari bawah.

“Jadi memang beliau ini sudah tahu

SEMANGAT: Cawabup Paslon ‘Bersinar’ Nur Ahmad Syaifudin atau Cak Nur yang dikenal penuh semangat.

SIDOARJO (BM) - Sarat dengan pengalaman merupakan pembuktian nyata dari Nur Ahmad Syaifudin. Selain memiliki jiwa pemimpin, Nur Achmad yang akrab disapa Cak Nur ternyata juga seorang inspirator dan mempunyai rasa kesetiakawanan tinggi.

Caranya memberi semangat kepada rekan seperjuangan, membuat Cawabup Sidoarjo dari Paslon ‘Bersinar’ itu sangat dihargai di mata rekanrekannya. Salah satunya Agus Munir, rekan seperjuangan Nur Ahmad semasa di Jakarta.

Munir mengisahkan, sekitar tahun 2001-2003 dirinya beserta Cak Nur mengemban tugas di Jakarta. Tepatnya di Ciganjur. Kala itu Munir turut melakukan pengamanan di rumah Gus Dur. “Sebagai anggota Banser, saya pergi ke Ciganjur bersama beliau dan rekan-rekan Banser lain. Saya mengawal presiden yang saat itu dijabat Gus Dur,” kata Munir, Kamis (12/11).

Ketika itu, lanjut Munir, semangatnya sempat kendor karena faktor kelelahan. Tapi tak lama kemudian Nur Ahmad yang mengetahui raut muka Munir kelelahan, ia langsung memberi motivasi dan semangat. “Semangat, kita sebagai Banser harus siap. Jangan loyo, NKRI harga mati,” kata Munir menirukan ucapan Nur Ahmad.

Munir menambahkan, jiwa pemimpin yang dimiliki Nur Ahmad memang ada sejak kecil. Orang tua Nur Ahmad merupakan tokoh masyarakat dan menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Janti pada tahun 1975 dan sangat disegani. “Jadi dia memang punya jiwa pemimpin sejak kecil. Ia gemar mengumpulkan teman-temannya dan jadi panutan,” kata Munir.

Soal Pilkada Sidoarjo, ada beberapa alasan yang menyebabkan kenapa ia percaya kepada Paslon Nomor tiga, Saiful ilah-Nur Ahmad Syaifudin.

Menurut Munir, visi dan misi Paslon ‘Bersinar’ itu original, rasional dan terukur. Ini menandakan bahwa pasangan Abah Ipul–Cak Nur sanggup dan mampu membawa Sidoarjo ke arah yang lebih baik.

“Visi dan misinya merupakan model pemerintahan yang progresif dan menyentuh keinginan rakyat Sidoarjo.

Ini ciri calon bupati dan calon wakil bupati yang visioner dan perlu didukung,” tukasnya.

Alasan lainnya adalah pasangan ini juga dalam keseharian dikenal sangat sederhana dan bersahaja. Mempunyai modal semangat, kejujuran dan etika dalam mengelola sistem pemerintahan yang bersih untuk lima tahun ke depan.

Juga memiliki keyakinan yang sangat besar untuk membangun Sidoarjo secara seimbang baik infrastruktur, ekonomi, sosial. “Berbekal semangat itu, niscaya Sidoarjo akan semakin sejahtera,” tutup Munir. (dre/azt)

betul apa yang diinginkan masyarakat.

Pemimpin yang dapat mewujudkan harapan masyarakat,” tukasnya.(dre/azt)

Hadapi Bencana Semburan Lumpur, hingga Tingkatkan PAD SIDOARJO (BM) - Menjadi pemimpin tak semudah membalikkan telapak tangan. Hal itu dialami oleh H Saiful Ilah saat menjadi Bupati Sidoarjo periode 2010-2015. Saat berbincang bincang dengan Berita Metro (BM), Abah Ipul, sapaan akrab H Saiful Ilah, bercerita banyak tentang bagaimana dirinya membuat perubahan sedikit demi sedkit demi Sidoarjo.

Mulai pengalamannya yang dihadapkan dengan bencana lumpur Lapindo. Bencana semburan lumpur itu diketahui pada 29 Mei 2006. Dimana pada saat itu dirinya masih menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo mendampingi Bupati Win Hendrarso.

Empat tahun berlalu, tepatnya pada 2010, Saiful Ilah terpilih menjadi pemimpin Sidoarjo. Namun saat itu belum ada kejelasan tentang bantuan bagi warga korban semburan lumpur.

Terlepas dari itu, dia mengupayakan untuk membantu atas kerugian yang dialami korban lumpur. Pengajuanpengajuan bantuan dari pusat juga belum direspon secara langsung.

“Saya dberi tugas oleh masyarakat Sidoarjo untuk memimpin Sidoarjo, dan saya ditarget lima tahun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Sidoarjo. Salah satunya yang terberat adalah saya dihadapkan pada persoalan warga korban lumpur Lapindo,” paparnya, Kamis (12/11).

Meski begitu, ia berusaha untuk

TEMAN: Agus Munir, rekan Cak Nur sejak muda.

Lebih Kenal Calon Berpengalaman

TANTANGAN BAGI H SAIFUL ILAH SAAT MEMIMPIN SIDOARJO

SIDOARJO (BM) - Empat Pasangan Calon (Paslon) Sidoarjo yang akan bertarung di Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang ternyata tak semua dikenal warga. Seperti yang diakui oleh sebagian warga masyarakat Kureksari, Waru.

“Kami di sini hanya mengenal satu Paslon, yang lainnya tidak kenal.

Yang kami kenal hanya satu, karena Cabup tersebut pernah menjabat,” ujar Dedy, salah seorang pemuda asal Kureksari saat ditemui di salah satu warung, Kamis (12/11).

Menurut Dedy, ia pernah dengar bahwa di desanya ada salah seorang warga yang mencalonkan, namun ia tidak mengenal siapa dan bagaimana calon tersebut.

Ia menambahkan, bukan hanya dia yang tidak kenal tetapi juga teman lainnya. “Kami pernah saling tanya, ada yang kenal gak sama calon lain, pada tidak ada yang tahu,” imbuhnya sambil menggelengkan kepala.

Sedangkan Heru, teman Dedy yang saat itu turut nongkrong membenarkan ucapan Dedy. Heru berharap, siapa pun yang terpilih dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. “Menurut saya siapa pun bupati yang akan memimpin Sidoarjo kelak, akan mejadikan Sidoarjo menjadi lebih baik,” ujarnya. “Tapi paling tidak yang sudah berpengalaman,” imbuh kembali Dedy. (dre/azt)

Paslon Dapat Pembekalan sebelum Debat FOTO: BM/DOK

Pak Saiful, dukung Pak Saiful. Inilah bapak kita,” teriak mereka.

Dalam sambutannya, H Saiful Ilah mengatakan, suatu kehormatan baginya untuk hadir di acara Muslimat NU Kubro yang digelar di salah satu rumah tokoh sesepuh Muslimat NU yang ada di Desa Urangagung, yakni Nyai Muhayati.

Lantas, dalam pidatonya, mantan Bupati Sidoarjo tersebut banyak bercerita tentang kepemimpinannya selama

merdekaan kita,” terangnya.

Menurut ia, gambaran roda kepemimpinan sudah ada pada Cak

Sosok Inspirator, Penuh Semangat dan Setia Kawan

DUKUNGAN: H Saiful Ilah saat menghadiri acara Muslimat Kubro di Desa Urangagung Kecamatan Kota, Sidoarjo. Muslimat NU kompak mendukung Saiful Ilah untuk jadi Bupati Sidoarjo periode mendatang.

direnovasi.

“Kantornya sudah ada. Cuma harapan kita ada perbaikan-perbaikan kantor Muslimat NU yang ada saat ini,” tandasnya.

Sementara itu, kedatangan Abah Ipul di Desa Urangagung sekitar pukul 15.00 WIB langsung disambut hangat.

Secara serentak mereka menyuarakan jargon ‘Sidoarjo Bersinar’ yakni salam tiga jari. “Dukung Pak Saiful, Dukung

pemimpin jangan mau ditukar dengan barang apalagi dengan uang, karena suara kita adalah kedaulatan kita, ke-

Cak Nur di Mata Rekan-rekan Masa Muda

FOTO: BM/ANDRE

Sampai saat ini, sosok Abah Ipul di mata Muslimat NU dinilai banyak membantu. Tak ayal dukungan kepada Abah Ipul dari Muslimat NU pun terus mengalir.

“Selama ini kita sudah banyak dibantu oleh Abah Ipul. Terutama keberadaan kantor cabang yang ada di Sidoarjo.

Jadi, sudah saatnya Abah Ipul kembali memimpin Sidoarjo untuk kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya berharap, jika nantinya H Saiful Ilah kembali memimpin Sidoarjo, perbaikan-perbaikan dalam hal pengembangan Sidoarjo terus dilakukan. Tak hanya itu, pihaknya juga berharap kantor Muslimat NU bisa

Ibu tiga anak tersebut kembali mengatakan, memilih pemimpin seharusnya tidak asal memilih.“Memilih

FOTO:BM/HADI

H SAIFUL ILAH Cabup Sidoarjo Paslon ‘Bersinar’

CAK NUR: Cawabup Sidoarjo dari Paslon ‘Bersinar’, Nur Ahmad Syaifudin (tengah) saat menghadiri sebuah acara. Nur Ahmad yang akrab disapa Cak Nur dikenal memiliki jiwa kepemimpinan tinggi.

FOTO: BM/ANDRE

SIDOARJO (BM) - H Saiful Ilah menghadiri acara Muslimat Kubro di Desa Urangagung Kecamatan Kota, Sidoarjo. Muslimat NU yang terdiri dari 401 ranting desa dan 18 kecamatan se-Sidoarjo kompak dukung Cabup dari Paslon ‘Bersinar’ Saiful Ilah untuk menjadi Bupati Sidoarjo periode mendatang.

Salah seorang tokoh Muslimat NU, Hj Mufidah di sela-sela pidatonya menyampaikan bahwa keberhasilan Abah Ipul, sapaan akrab H Saiful Ilah memimpin Sidoarjo sudah tidak diragukan lagi. Hal itu, terbukti setelah lima tahun kepemimpinannya, Sidoarjo sudah banyak mengalami perubahan.

Mulai perbaikan jalan, sekolah gratis sembilan tahun maupun layanan publik.

FOTO:BM/HADI

Hadiri Acara Muslimat Kubro di Desa Urangagung Dikenal Punya Jiwa Kepemimpinan Tinggi

TASYAKURAN: Korban bencana lumpur Sidoarjo saat menggelar tasyakuran pelunasan ganti rugi, awal Oktober lalu. Acara juga dihadiri H Saiful Ilah yang saat itu menjabat Bupati Sidoarjo.

mencari solusi agar warga terdampak bisa terbayar. Koordinasi hingga ke tingkatan pusat pun terus dilakukan.

Hingga akhirnya di tahun-tahun berikutnya, pemerintah pusat memberi jalan keluar dengan memberikan talangan ganti rugi kepada warga terdampak yang dipinjamkan dari APBN. “Alhamdulillah, sedikit demi sedikit terbayar. Meski ada sebagian yang belum selesai, namun hampir 90 persen warga terdampak sudah ter-

bayarkan,” ungkapnya.

Namun, hal tak terduga yang terjadi di Sidoarjo pasca bencana itu adalah mengalirnya investasi di Sidoarjo. Semakin banyak industri di Sidoarjo.

Jika sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2005-2010 ditargetkan senilai Rp 250 miliar, periode berikutnya PAD Sidoarjo mencapai Rp 750 miliar.

“Padahal 2007- 2009 pertumbuhan ekonomi ini anjlok. Tapi Alhamdulillah

pada 2011 sudah naik. Hal itu terbukti pasca bencana lumpur, banyak sekali investor yang menginvestasikan. Target PAD sebenarnya Rp 500 miliar.

Namun kita bisa melebihi itu. PAD yang dihasilkan dari perolehan pajak, baik restoran, hotel maupun yang lain. Bahkan hingga September-Oktober sebelum saya lengser, laporan saya di DPRD ternyata PAD-nya sudah terkumpul Rp 1,2 triliun,” tandas H Saiful Ilah. (adi/azt)

SURABAYA (BM) - Menjelang debat Pilkada Sidoarjo, masing-masing Pasangan Calon (Paslon) mendapat pembekalan langsung di KPU Sidoarjo. Pembekalan pada empat Paslon tersebut secara detail disampaikan Panwas. Untuk bahan dan materi yang akan ditampilkan tidak boleh membawa atribut yang bersifat kampanye selama debat berlangsung.

Ketua KPU Sidoarjo, Zainal Abidin mengatakan, ada Sembilan pertanyaan dari tim panelis kepada masing-masing Paslon. Selain itu, Paslon hanya boleh membawa 25 orang pendukung yang dibekali kartu pengenal tanda masuk resmi.

Acara debat Pilkada Sidoarjo digelar

di Sun City Hotel, Sabtu (14/11) pukul 19.00 WIB. Menurut Cawabup Paslon nomor urut tiga, Nur Ahmad Syaifudin, pihaknya tetap optimis dengan slogan metal alias menang total dan melontarkan ide dan gagasan fokus bidang pembangunan, sesuai tema menyelaraskan program pusat dengan daerah. ”Ada pembenahan juga ada proses, semoga Pilkada tahun ini berjalan tertib dan berkualitas sesuai harapan. Yang terpenting membawa manfaat yang dapat berdampak positif secara masyarakat luas,” kata Nur Ahmad Syaifudin, Kamis (12/11) di acara pembekalan di Kantor KPU Sidoarjo. (jey/azt)

06 T I M U R R A Y A

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

SITUBONDO l BONDOWOSO l LUMAJANG l JEMBER l BANYUWANGI

Per Tahun 40 Hektar Hilang

Telantarkan Istri, Oknum PNS Dilaporkan Polisi

Lahan Pertanian Banyak Beralih Fungsi SITUBONDO (BM) - Seiring adanya peningkatan wilayah pedesaan menjadi perkotaan, luas lahan pertanian di Kabupaten Situbondo dikhawatirkan akan hilang karena beralih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

“Banyak lahan pertanian produktif di wilayah Situbondo yang beralih fungsi. Seperti beberapa perumahan baru banyak berdiri di atas lahan pertanian,” kata Syaiful, mantan politisi PKB, Kamis.

Menurutnya, jika pemerintah Kabupaten Situbondo tidak menghentikan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, maka dikhawatirkan areal pertanian daerah lumbung padi di Jawa Timur seperti daerah Situbondo akan hilang. Areal pertanian

FOTO : BM/EDO

Syaiful Bahri

sendiri merupakan pabrik beras yang harus dipertahankan. Itu

perlu diperhatikan pemerintah daerah demi menjaga ketahanan

pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp 171,6 miliar atau meningkat 11,09 persen yakni dari Rp 1,547 triliun menjadi Rp 1,719 triliun, kemudian belanja hibah mengalami penurunan sebesar Rp 134,93 miliar (59,46 persen) yakni dari Rp 226,93 miliar menjadi Rp 92 miliar,” tuturnya.

Sementara belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp 6,19 miliar atau turun 11,87 persen yakni dari Rp 52,14 miliar menjadi Rp 45,95 miliar, kemudian belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa tidak mengalami perubahan yakni tetap sebesar Ro13,94 miliar.

Sedangkan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa mengalami kenaikan sebesar Rp 101,25 miliar atau 41,04 persen yakni dari Rp 246,73 miliar menjadi Rp 347,99 miliar dan belanja tidak terduga

tetap yakni Rp 5 miliar.

“Rencana alokasi belanja langsung pada APBD tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 200,69 miliar yakni dari Rp 1,519 triliun menjadi Rp 1,319 triliun atau menurun 13,21 persen,”kata Supaad yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jatim itu.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai yang mengalami kenaikan sebesar Rp 3,52 miliar atau naik 3,02 persen dari Rp 116,75 miliar menjadi Rp 120,27 miliar. Kemudian belanja barang dan jasa turun sebesar Rp 55,01 miliar dari Rp 684,61 miliar menjadi Rp 629,59 miliar (8,04 persen).

Belanja modal juga mengalami penurunan sebesar Rp 149,2 miliar dari Rp 718,18 miliar menjadi Rp 568,98 miliar (20,77 persen). (ant/dra)

daerah secara tegas.

Warga Situbondo menilai hal itu penting untuk mengantisipasi banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terjadi di berbagai daerah. Jika alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus terjadi, maka areal persawahan atau pertanian terancam akan hilang.

Peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut diperlukan untuk mencegah setiap bentuk alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. Di Situbondo dari tahun ke tahun terus menyusut, bahkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir berkurang sampai puluhan hektar atau rata-rata berkurang 40 hektar per tahun.(edo/ edi/dra)

LUMAJANG (BM) - Sebanyak seribu warga Lumajang mengikuti salat minta hujan atau salat istisqa di alun-alun, Kamis (12/11) siang. Salat digelar lantaran kemarau panjang melanda Kabupaten Lumajang.

Para pelajar, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepolisian, TNI, PNS dan Bupati terlihat membaur mengikuti acara yang digelar takmir Masjid Agung Anas Mahfud.

Imam salat Haji Mahrus Ali sebelum melaksanakan salat menyampaikan, selain memohon datangnya hujan, juga berharap Lumajang bisa terhindar dari bencana alam. “Semoga musim kemarau ini di balik oleh Allah menjadi musim hujan yang barokah,” ujarnya.

Sementara Bupati As’at Malik mengatakan, semoga hujan yang turun membawa ketenangan bagi warga Lumajang.

FOTO : BM/ SAIFULLAH

SALAT MINTA HUJAN: Para pelajar, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepolisian, TNI, PNS dan Bupati terlihat membaur mengikuti acara yang digelar takmir Masjid Agung Anas Mahfud.

“Semoga tidak menjadi banjir,” ujarnya usai melaksanakan salat.

SK Darurat Kekeringan yang dikeluarkan oleh bupati juga bakal diperpanjang. “Status kekeringan di Lumajang belum

dicabut dan akan diperpanjang,” terang bupati. Meskipun sejak beberapa hari ini, sebagian wilayah di Lumajang sudah mulai diguyur hujan kecil, namun kekeringan masih mendominasi

PROBOLINGGO

www.beritametro.co.id

FOTO : BM/ SAIFULLAH

BELUM SELESAI: Perbaikan jalan belum tuntas, jalur pengendara dibuat bergantian.

Akibatnya kemacetan dua arah.

hari atau 7 bulan. Peningkatan struktur jalan tidak hanya sekadar peninggian aspal.

Sebelum ditinggikan, jalan sisi utara dikeruk terlebih dulu kemudian dipadatkan. Selanjutnya barulah dilakukan pengaspalan. Itu dilakukan karena kondisi jalan itu bergelombang.

Pengawas Jalan Nasional Besar V, Sony mengatakan, kegiatan peningkatan struktur jalan itu merupakan kegiatan pemerintah pusat. Dananya disalurkan melalui APBN 2015 sebesar Rp 13 miliar untuk perbaikan struktur jalan.Total, panjang jalan yang akan diperbaiki sekitar 2,5 kilometer.

“Pengerjaannya sudah tertera di papan pengumumandansudahkamipasangditepi jalanraya,”ujarnya.Sonymenjelaskan,semua

kegiatan pembangunan di jalan itu satu anggaran. Mulai dari peningkatan struktur jalan,pembangunansaluranairdanpengerukannya. “Masa pengerjaannya harus selesai sebelum akhir Desember. Karena kegiatan itu menggunakan anggaran APBN 2015 dan harus selesai dipertanggungjawabkan sebelum akhir tahun,” terangnya.

Sementara itu, salah satu pengendara Ahmad Sobirin mengaku tidak mempermasalahkanperbaikanjalantersebut.Karena menurutnya, saat ini memang jalur pantura butuh perbaikan. Terlebih jalur utara sepanjang pantura banyak yang bergelombang. (wan/ugi/sip/dra).

Sopir Ngantuk, Bus Berpenumpang 40 Orang ’Nyungsep’ PROBOLINGGO (BM) Kecelakaan kembali terjadi di ruas jalan profesor Hamka Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo yang melibatkan bus Akas Green dengan Nopol N 7393 US yang melaju dari arah Banyuwangi menuju Kota Probolinggo, terjungkal di sungai sebelah kiri jalan, Kamis (12/11).

Insiden yang menimpa bus berpenumpang 40 orang itu, diduga karena sopir mengantuk.

Dalam tragedi itu tidak memakan korban jiwa hanya terdapat korban luka berat dan ringan.

Menurut keterangan Sugianto Kanit Patroli Lalu Lintas Polresta Kota Probolinggo, dari 40 penumpang di bus Akas tersebut, diketahui 5 mengalami luka ringan

dan 2 mengalami luka berat. 2 korban luka berat diketahui mengalami patah tulang yang harus dilakukan perawatan lebih lanjut. Sementara, korban luka ringan setelah dilakukan pengobatan sudah bisa melanjutkan perjalanan.

Sugianto mengatakan, kecelakaan itu dipicu kurang kewaspadaan pengemudi karena kelelahan.

“Bus dari arah timur berkecepatan cukup tinggi, di timur lokasi kejadian kan jalan sedikit menikung. Mungkin sopir ngantuk dan kemudi terlalu dibelokkan ke kiri,” terangnya. Lebih lanjut Sugianto menambahkan,” Karena terlalu berbelok akhirnya nabrak tembok badan jalan, dan bus

wilayah Lumajang. Sementara salah satu wilayah terdampak kekeringan yakni Kecamatan Pronojiwo, ratusan hektar salak petani setempat gagal dipanen.(fit/edi/dra)

berita metro

Jalur Pantura Rawan Macet, Diprediksi Hingga Akhir Tahun PROBOLINGGO(BM)-Pengguna jalan raya Pantura sepertinya akan sering mengalami kemacetan hingga akhir tahun.

Khususnya saat memasuki wilayah di Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Perbaikan jalan raya tersebut terus berlangsung hingga saat ini.

Pantauan di lapangan, proyek peningkatan jalan ini dikerjakan mulai dari kawasan Desa Klaseman ke arah barat hingga Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending. Sesuai kontrak kerja, pengerjaan peningkatan struktur jalan itu harus selesai pertengahan Desember mendatang.

Pengerjaannya terbilang lama, yakni 210

SITUBONDO (BM) - Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus berurusan dengan polisi.

Pasalnya oknum PNS berinisial PR (35) dilaporkan istrinya sendiri ke Mapolres Situbondo. Oknum PNS tersebut dilaporkan setelah menelantarkan istrinya sendiri berinisial NV sejak 2014 silam. Sejak saat itu NV mengaku tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami.

Laporan ibu satu anak yang tinggal di Kelurahan Dawuhan Situbondo itu sudah kedua kalinya.

Sebelumnya ibu muda berusia 30 tahun itu mencabut laporannya, karena suaminya berjanji akan menceraikannya.

NV hingga kini merasa nasibnya digantung. Tidak adanya kepastian tersebut membuat NV gerah dan kembali melaporkan suaminya dengan tuduhan penelantaran. Apalagi sebagai istri sah NV mengaku tidak pernah tahu alasan suaminya meninggalkannya.

Kasubag Humas Polres Situbondo Ipda Nanang Priambodo membenarkan adanya laporan tersebut.

Menurut Nanang. korban mengaku diterlantarkan suaminya sebagaimana ketentuan pasal 49 UU 23 tahun 2004.(edo/edi/dra)

Warga Lumajang Gelar Salat Istisqa

Belanja Daerah Jember 2016 Capai Rp 3,5 Triliun JEMBER (BM) - Belanja tidak langsung direncanakan mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 131,73 miliar atau 6,3 persen yakni dari Rp 2,092 triliun menjadi Rp 2,224 triliun. Belanja daerah di Kabupaten Jember, tahun 2016 direncanakan senilai Rp 3,543 triliun yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 2,224 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 1,319 triliun.

“Belanja daerah tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 68,97 miliar atau 1,91 persen yakni dari Rp 3,612 triliun menjadi Rp 3,543 triliun,” kata Penjabat Bupati Jember Supa’ad dalam rapat paripurna nota pengantar APBD 2016 di Gedung DPRD Jember, Kamis.

“Anggaran belanja tidak langsung meliputi belanja

pangan nasional.

Areal pertanian, lanjut Syaiful, wajib dilindungi dari alih fungsi.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pelaksana Tugas Bupati Situbondo seharusnya tidak akan mengizinkan pembangunan yang menggunakan lahan pertanian teknis, sebagai upaya melindungi pertanian.

“Peraturan daerah yang tegas diperlukan agar alih fungsi lahan ini bisa diminimalisir,” kata Syaiful.

Masyarakat luas di Situbondo meminta pemerintah daerah setempat menjaga alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dengan menerapkan peraturan

tersebut terguling.” Diketahui, sopir bus Akas Green bernama Hari Sukoco (40) warga Gending Kabupaten Probolinggo. Sedangkan kondektur diketahui bernama Munir (38) warga Leces Kabupaten Probolinggo.

Sementara itu, dari pihak Akas sendiri sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengangkatan bus dari sungai. Selama proses evakuasi, arus jalan di lokasi tetap berjalan normal. Adanya insiden tersebut, kepolisian menghimbau kepada para pengemudi yang memasuki jalan profesor Hamka agar lebih berhati-hati dikarenakan banyak tikungan dan kondisi jalan yang kurang lebar.(ard/fik/dra)

Pengusaha Jasa Pariwisata Dibina PROBOLINGGO (BM) - Perkembangan industri pariwisata dan perhotelan di Kota Probolinggo terus meningkat. Para pengusaha pariwisata di dorong melakukan pengembangan SDM. Dorongan itu dilakukan Dispobpar Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo dengan cara memberikan pembinaan usaha jasa pariwisata kepada para pelaku usaha, Kamis (12/11) kemarin di ruang Sabha Bina Praja (SBR) .

Wahyudi Kepala Bidang Pariwisata menyampaikan pembinaan yang dilakukan untuk mensosialisasikan peraturanWalikota Probolinggo No 42 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota Probolinggo yang berkaitan dengan hiburan.

Peningkatan mutu produk pelayanan dan pengelolaan serta meningkatkan daya saing dari masing-masing usaha jasa pariwisata di Kota Probolinggo. Upaya menciptakan sistem usaha jasa Pariwisata di Kota Probolinggo lebih tertib, kondusif dan mampu meningkatkan perkembangan pariwisata dan perekonomian di Kota Probolinggo.

Kepala Dispobpar Kota Probolinggo Drs Misbahul Munir ,Msi menyampaikan bahwa sapta Pesona merupakan jabaran konsep sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran serta masyarakat sebagai tuan rumah untuk menciptakan lingkungan dan suasana Kondusif yang mampu mendorong tumbuh kembang dan berkembangnya Industri Pariwisata melalui perwujudan unsur 7K.(ard/fik/dra)

FOTO : BM/ FIKI ARDYANSYAH

SELAMAT : Kondisi Bus Akas saat menunggu proses evakuasi di jalan Profesor Hamka Kota Probolinggo.

Dewan Tuding Pemerintah Desa Bermain PROBOLINGGO (BM) - Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Probolinggo menyatakan, kalau pihaknya sering menerima pemasukan dan keluhan dari masyarakat tentang pembagian raskin (beras miskin) di luar mekanisme.

Pasalnya, mekanisme dalam pembagian raskin yang diberikan kepada warga desa, meski mengurangi jatah penerima Raskin.

PERWAKILAN

“Saya sering menerima keluhan dari warga yang mendapat Raskin, jatah penerima raskin sebanyak 25 kg itu dikurangi dan diberikan kepada warga yang tidak dapat jatah pembagian raskin,” jelas Aksan Ghosi politisi Nasdem ini ketika melakukan hearing bersama kepala Dinas Sosial Kamis (12/11) kemarin.

Menurutnya, mekanisme ter-

sebut membuat warga yang benar-benar tercantum namanya merasa keberatan. Sebab, diindikasi ada permainan serta dikoordinir dari pemerintah desa setempat.

“Warga ini seakan keberatan, dia saja mendapat Raskin sudah bangga, kok malah di kurangi,” ungkapnya.

Kalaupun akan dikurangi, me-

nurut mantan kepala Desa Kropak Kecamatan Bantaran pihak desa harus mendata lebih detail tanpa ada unsur pilih kasih. “Harus ditata ulang, supaya tidak terjadi kecemburuan sosial. Pemerintah desa harua adil dan jangan ada unsur politisi dalam mendata,” paparnya.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Retno Ngastiti Djuwitani, menyebutkan, kalau pihaknya tidak bisa memberikan solusi terbaik bagi warga yang tidak mendapat meski dibagikan kembali.

“Karena itu, sudah kewenangan dari pemerintah desa.

Pihak dinas hanya mendistribusikan kalau pendataannya berada di tingkat pemerintah desa,” pungkasnya. (sip/dra).

FOTO :BM/ARDY PRATAMA

SERIUS: Pembinaan yang dilakukan terhadap para pelaku usaha jasa pariwisata.

Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim, Sudarsono; Bondowoso: Bambang, Sodiq; Jember: Ulum Subektian, Ach. Rullah; Lumajang: Santono Priambodo, Fitroh; Banyuwangi: Helmi. Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05

SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

Jumlah Peserta Capai 152 Juta Orang SAMBUNGAN HALAMAN 1

BPJS ...

“Jadi dari pengalaman tahun pertama ini, tentu akan dipikirkan untuk tahun berikutnya. Ya, tentu terkait kinerjanya, programnya, tentu akan dievaluasi dengan pengalaman tahun ini,” kata JK. Wapres mengharapkan dengan perbaikan kinerja, maka BPJS Kesehatan dapat menyeimbangkan antara pemasukan

dengan biaya program.

“Ke depan kita mengharapkan BPJS Kesehatan akan bekerja dengan program yang baik sehingga tidak terjadi defisit dan seimbang antara pemasukan dan biaya-biaya yang sebagian juga disubsidi oleh pemerintah,” kata JK. Wapres memastikan BPJS Kesehatan tidak akan men-

gurangi manfaat pelayanannya kepada masyarakat dengan peningkatan kinerja tersebut. Pada periode 2015, likuiditas BPJS Kesehatan mengalami defisit antara pendapatan iuran dengan pengeluaran dari klaim. DPR RI juga telah menyetujui usulan pemerintah untuk memberikan modal Rp 1,54 triliun bagi lembaga tersebut.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, BPJS

Titipan Dibungkus Rapi dalam ’Paperbag’ SAMBUNGAN HALAMAN 1

Diperintahkan ...

Bahkan, diakui Ketut bahwa dalam satu bulan ada beberapa kali penyerahan uang dengan besaran masing-masing sekitar Rp 200 juta.

“Pernah beberapa kali. Menteri pesan ke saya, ‘Tolong terima ada titipan DOM dari Sekjen.

Nanti akan ada yang antar’,” ujar Ketut menirukan ucapan Jero saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (12/11).

Ketut mengatakan, uang yang dititipkan dibungkus rapi dalam paperbag, sehingga ia tidak dapat melihat wujud uang tersebut. Saat dititipi oleh anak buah Waryono, Ketut menandatangani tanda terima yang bertuliskan ‘untuk dana operasional menterI’ yang dilampirkan. Ketut mengaku menerima uang dari utusan Waryono sejak Mei 2012 hingga Februari 2013.

Ia mengatakan, penerimaan uang selalu dilakukan di Kantor ESDM dan langsung diserahkan-

nya kepada Jero. Namun, Ketut mengaku tidak tahu apakah jumlah uang di dalam paperbag sesuai dengan jumlah yang tertera di lembaran tenda terima.

“Saya tidak tahu lebih lanjut penggunaan uang tersebut,” kata Ketut.

Dalam surat dakwaan, DOM Jero di Kementerian ESDM perbulan sebesar Rp 120 juta.

Pembayarannya pun bukan diserahkan langsung secara tunai kepada Jero, melainkan sudah dianggarkan dan dikelola oleh kesekjenan untuk diambil sesuai kepentingan Jero.

Sebelumnya, Kepala Biro Umum Kementerian ESDM Arief Indarto mengaku diperintahkan Waryono Karno untuk menyediakan anggaran untuk DOM tambahan untuk Jero Wacik.

Menurut Waryono, kata Arief, Jero mengeluhkan DOM di kementerian tersebut yang kecil jumlahnya dan tidak dapat

mencukupi kebutuhannya. Arief ditunjuk sebagai orang yang mengurus DOM tambahan itu.

Akhirnya, Arief menggunakan anggaran operasional untuk pimpinan berupa sidang dan rapat untuk menambah DOM Jero. Pagu anggaran untuk biaya rapat pendukung operasional pimpinan dalam setahun mencapai Rp 3,368 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam kesaksiannya, Arief mengakui bahwa ada penyalahgunaan APBN karena terpaksa membuat laporan rapat fiktif demi menutupi permintaan Jero per bulan. Uang itu diserahkan Arief melalui Asep yang kemudian dititipkan kepada Ketut untuk diserahkan ke Jero.

Suatu hari, kata Arief, Jero memanggilnya, Waryono, dan Didi ke ruang kerjanya. Saat itu, kata Arief, Jero meminta mereka merobek bukti tanda terima uang tambahan DOM yang selama ini dia minta. (kcm/dbs/ azt)

Ketenagakerjaan dan Kesehatan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial di daerah dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ke-

mendagri Yuswandi A Temenggung.

“BPJS harus bekerjasama dengan berbagai pihak dalam hal ini dengan pemerintah daerah dan pemerintah kota/ kabupaten. Ini untuk optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial di masyarakat,” kata Elvyn, dalam sambutannya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (6/11) lalu.

Dalam kerjasama tersebut,

seluruh pihak sepakat untuk memastikan implementasi serta optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial di daerah, yang merupakan program strategis nasional dengan memberdayakan pemerintah daerah secara optimal.

Nota kesepahaman juga mencakup kerjasama dalam penguatan komitmen dan pembinaan serta pengawasan pemerintah daerah dalam mendukung perluasan kepe-

sertaan, kepatuhan dan pengenaan sanksi dalam pelaksaan program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Selain itu juga mendukung optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam pendaftaran dan pelayanan kepesertaan BPJS. Dengan demikian, akan terwujud perlindungan menyeluruh kepada seluruh masyarakat di Indonesia. (kcm/ mtc/dbs/azt)

Ditanya soal Gaji Dewie Limpo SAMBUNGAN HALAMAN 1

Jadi ...

Sebelumnya,Winan juga pernah bersaksi untuk anggota Komisi Hukum DPR RI Patrice Rio Capella. Eks Sekjen NasDem ini terjetat kasus suap di komisi antirasuah. Rio didakwa menerima duit Rp200 juta dari Gubernur nonaktif Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho. Winan yang diperiksa pada tanggal 27 Oktober 2015 lalu, menjelaskan soal tugas pokok dan fungsi. Tak banyak penjelasan dari Nuning mengenai pemeriksaannya.

Dalam kasus ini, Dewie diduga disuap oleh Direktur PT Abdi Bumi Cendrawasih Setiady Jusuf dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Deiyai, Irenius Adii, agar memasukkan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, ke dalam

pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016.

Staf ahli Dewie, Bambang Wahyu Hadi dianggap berperan aktif seolah mewakili Dewie dan asisten pribadinya, Rinelda Bandoso, untuk menentukan nilai komitmen 7 persen dari nilai total proyek.

KPK memerkirakan nilai proyek ini hingga ratusan miliar rupiah. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Rinelda, Bambang, serta Irenius sebagai tersangka.

KPK menangkap Setiady, Irenius, dan Rinelda di sebuah restoran di kawasan Kelapa Gading seusai melakukan transaksi.

Di lokasi, KPK menyita uang sebesar 177.700 dolar Singapura yang dibungkus dalam kemasan makanan ringan. KPK

juga mengamankan sejumlah dokumen dan telepon genggam di lokasi tersebut.

Tidak lama kemudian, sekitar pukul 19.00 WIB, petugas KPK bergerak ke Bandara Soekarno-Hatta serta menangkap Dewie dan Bambang.

Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, pemberian kepada Dewie itu merupakan pemberian pertama dan masih 50 persen dari commitment fee.

Atas perbuatannya, Dewie dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Usai pemeriksaan, Winanungtyastiti mengaku ditanya soal gaji Dewie Yasin Limpo se-

bagai anggota DPR. Sama seperti yang lain, Wina mengatakan gaji yang diterima Dewie sebagai anggota dewan sebesar Rp 60 juta per bulan.

“Sama semua, Rp 60 juta. Sekitar Rp 60 jutaan,” kata Nuning.

Ia juga mengatakan setidaknya ada 20 pertanyaan dari penyidik KPK. Namun, ia tidak menjelaskan satu persatu mengenai pemeriksaannya.

Ia menambahkan, dirinya juga ditanya mengenai tugas dan status Dewie di DPR. “Tugasnya bu Dewie di DPR, kapan diangkat jadi anggota DPR, dan tugasnya di komisi berapa,” ujar Nuning.

Namun, ketika ditanya mengenai proyek yang menjerat, ia memilih irit bicara. Ia hanya mengatakan bila proyek tersebut belum dibahas DPR. “Belum ada,” katanya. (kcm/cnn/ dbs/azt)

Sudah Edarkan 20 Kg Sabu, Hukuman Mati Mengancam SAMBUNGAN HALAMAN 1

Polrestabes ...

Dari hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka, polisi melakukan pengembangan penyidikan dan menangkap seorang bandar di kediamannya di kawasan Manyar Surabaya.

“Polisi menemukan barang bukti sabu 3,6 gram, 262 butir ineks, 279 pil jenis H5 serta timbangan elektrik,” katanya didampingi Kasubag Humas Polrestabes Surabaya AKP Lily Djafar.

Polisi yang merasa yakin

bahwa tersangka memiliki keterlibatan jaringan lebih besar, terus mengembangkan penyidikan dan meringkus tiga bandar asal Banjarmasin di salah satu apartemen di Surabaya. “Mereka ditangkap di kamar berbeda. Total barang bukti yang disita adalah sabu beberapa poket seberat 1,68 kilogram,” kata perwira menengah itu.

Di hadapan penyidik, lanjut

dia, para tersangka mengaku pernah mendatangkan sabu dari Malaysia sebanyak 10 kali dengan berat total sekitar 20 kilogram lebih yang sudah beredar. Sebagai tindak lanjut penyidikan, polisi juga menyita tiga unit mobil mewah yang dijadikan sarana bertransaksi dan diduga hasil dari bisnis narkoba. Akibat perbuatannya itu, para bandar tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika dan diancam hukuman mati. (at/epe)

Berubah Jadi Upaya Pemindahan Jenazah SAMBUNGAN HALAMAN 1

Terpencil ...

Dari Dobo ke Ambon, perjalanan menggunakan pesawat udara perintis membutuhkan waktu hingga 3,5 jam. Jika menggunakan kapal laut maka akan berhari-hari lamanya perjalanan. Sejumlah dokter rekan kerja almarhum pun sempat menginisiasi carter pesawat, namun terkendala biaya. Gaji sebagai dokter internship sepertinya tak cukup membiayai sebab hanya sekitar Rp 2,5 juta dan itu di daerah pelosok.

Rencana penyelamatan dr Andra pun berubah menjadi upaya pemindahan jenazah kembali ke rumah orang tuanya di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.

Dokter Andra mulai menjalani program internship di rumah sakit itu, Minggu (14/6), setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Informasi dia mulai tugas pada instansi tersebut diposting pada akun Dionisius Giri. Sepertinya, itu menjadi status akunnya pada Facebook yang terakhir. Sejak dikabarkan meninggal, akun itu ditulisi sejumlah ucapan duka cita dari facebookers.

Di sisi lain, grup chatting Ikatan Dokter Indonesia (IDI) daerah Kalimantan Timur sempat menyiarkan kabar tentang kondisi dokter muda Dionisius Giri Samudera sebelum meninggal dunia. Informasi ini disampai-

kan Melanie Yosefin, teman SD Andra, Kamis (12/11) siang.

“Informasi itu dari tim IDI. Kebetulan kami punya Line group SD sendiri. Beberapa dari kami ada yang menjadi dokter,” kata Melanie.

Isi percakapan di grup IDI tersebut menunjukkan detikdetik sebelum Andra meninggal dunia. Saat itu juga, Andra sudah harus dievakuasi dan dirawat di pusat pelayanan kesehatan lanjutan.

Upaya untuk mengevakuasi dr Andra terkendala berbagai hal. Berdasarkan perkembangan terakhir di grup IDI, pada pukul 16.00WITA, semua sarana transportasi sudah siap. Namun, karena kondisinya, dr Andra saat itu sudah tidak memungkinkan untuk dipindahkan.

Bantuan sarana transportasi juga telah disediakan oleh pemerintah setempat. Ada pun penyakit yang diidap dr Andra, menurut diagnosis sementara, adalah encephalitis viral dd morbili atau demam yang ditambah penurunan kadar trombosit.

Saat itu, ada dua dokter spesialis di Dobo ikut menangani Andra. Hingga pukul 17.00WITA, pihak rumah sakit sudah mendesak agar Andra segera dirujuk ke tempat lain.

Kabar tentang Andra juga sudah diketahui kedua orang tuanya. Sempat ada rencana

membawa Andra menggunakan speed boat. Namun, rencana itu tak jadi direalisasikan.

Pemerintah setempat telah berkoordinasi, dan disepakati bahwa mereka akan mengirim pesawat jet dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, langsung ke Timika, dengan membawa tim medis dari Rumah Sakit Bunda, Jakarta.

Dari Timika, mereka masih harus terbang lagi untuk bisa sampai di Dobo. Untuk itu, pesawat ATR telah disiapkan dari Timika, dan akan digunakan tim dari Jakarta dengan tujuan Dobo.

Disebutkan, tim medis pun sudah disiapkan. Sementara itu, dokter dan tim medis di RSUD Cendrawasih masih berupaya merawat dr Andra sesuai kapasitas dan alat-alat yang terbatas. Namun, belakangan diketahui, ternyata belum ada pesawat yang menyanggupi untuk mendarat di Dobo. Alasannya, landasan pacu di daerah itu sangat pendek.

“Dari Halim ke Timika masih bisa dijangkau dengan pesawat jet carter, tetapi dari Timika ke Dobo belum berani,” tutur Melanie. Kondisi yang sulit menyebabkan dr Andra kemudian dinyatakan meninggal dunia pada pukul 18.16 WITA di RSUD Cendrawasih. Berdasarkan data IDI, Andra sudah bertugas di sana sejak bulan Mei 2015. (tbn/dbs/azt)

FOTO : BM/ANTARA

DETEKTOR BANJIR DARI BAHAN DAUR ULANG Sejumlah siswa menunjukkan cara kerja alat pendeteksi dini banjir berbahan daur ulang sampah di SMK Negeri 1 Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/11). Dengan menggunakan bahan daur ulang sampah, seperti limbah botol plastik minuman dan sikat gigi bekas, alat deteksi dini banjir inovasi siswa tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat yang berada di daerah rawan banjir.

Menko Luhut: Jangan Main-main dengan Netralitas JAKARTA (BM) – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Kemananan, Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh aparatur sipil negara tidak bermain-main dengan netralitasnya dalam Pilkada serentak 9 Desember.

“Netralitas aparatur sipil harus diperhatikan. Jangan main-main dengan netralitas,” kata Luhut dalam sambutannya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Jakarta, Kamis (12/11).

Luhut mengatakan netralitas penting dilaksanakan oleh aparat sipil termasuk juga oleh seluruh personel TNI dan Polri. Oleh karena itu demi menjaga netralitas, semua anggota TNI dan Polri juga diminta mempelajari peraturan dengan cermat. “Pelajari peraturan yang ada dengan cermat supaya kita tidak membuat kesalahan,” tegas Luhut.

Luhut dalam kesempatan itu juga menyatakan dirinya telah menemui sejumlah pemimpin redaksi dari seluruh media besar nasional, untuk menaati aturan hukum dalam membuat pemberitaan. Dia meminta media massa agar tidak seenaknya membuat pemberitaan di era demokratis ini.

“Semalam saya bertemu para pemred media, saya katakan negara ini demokratis tapi bukan semau ‘gue’. Ada aturan main, ada aturan hukum, saya mempertaruhkan jabatan saya sebagai Menkopolhukam atas hal ini,” kata Luhut.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang dapat memperkuat sistem pemerintahan Indonesia, yakni presidensial.

Untuk pertama kalinya, 269 daerah di Indonesia akan memilih secara langsung dan serentak kepala daerahnya. Itu disampaikan Tjahjo sebelum membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015.

Presiden Joko Widodo akan hadir dan memberikan arahan jelang Pilkada di Rakornas tersebut.

“Melalui forum ini, adanya Pilkada serentak dapat membangun tata kelola hubungan pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien dan taat hukum,” ujar Tjahjo di Gedung Eco Park, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11).

Pilkada serentak, menurut Tjahjo, diharapkan dapat mempercepat reformasi

birokrasi dan memperkuat otonomi daerah. Nantinya, ini dapat menjadi contoh lahirnya Pemilu nasional serentak. “Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, Pilkada, satu tahun selesai,” katanya.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menggambarkan pemilu nasional dilakukan pada Oktober hingga Desember. Sehingga, pelaksanaan program yang terkoordinasi dan kebijakan politik pemerintah pusat dan daerah dapat dimulai bulan Januari.

Selain Presiden Jokowi, bakal hadir juga Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kepala BIN Sutiyoso.

Turut diundang Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung M Prasetyo, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu Muhammad, dan Ketua Komisi Dalam Negeri DPR Rambe Kamarul Zaman. Selain itu, sekitar 3000 peserta bakal hadir yang terdiri dari kepala daerah dan perwakilan KPU Bawaslu dan pengamanan daerah. (cnn/ dbs/azt)

08 www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

Hasil Survei Perilaku Konstituen Pilkada Serentak

KPK: 46 Persen Malu-malu Mau Terima Politik Uang SURABAYA (BM) - Praktik politik uang dalam setiap penyelenggaran pemilihan kepala daerah masih menjadi keniscayaan. Berdasarkan survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 1.200 responden di 8 kabupaten/ kota se Indonesia, 54 persen masyarakat mengatakan tidak boleh melakukan politik uang. 46 persen sisanya memperbolehkan.

Direktur Litbang KPK, Didik

Mulyanto mengatakan, survei itu dilakukan triwulan kedua tahun ini. Hampir semua responden mengaku mengetahui adanya politik uang dalam setiap penyelenggaraan Pilkada maupun pemilihan anggota legislatif.

“Politik uang ini sudah dianggap lazim oleh masyarakat kita, padahal tidak boleh,” katanya dalam acara pembekalan dan deklarasi calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada Jatim

yang diselenggarakan KPU Jatim bekerjasama dengan KPK di Auditorium Rektorat Unesa kampus Ketintang kemarin.

Karena ditanya mengenai politik uang masyarakat mengetahuinya, pertanyaan di dalam survei itu kemudian diperdalam.

Salah satu poin pertanyaan ialah apakah masyarakat boleh menerima uang pemberian itu. Hasilnya, 54 persen menjawab tidak boleh dan 46 persen responden masih memiliki potensi me-

nerima uang.

Dia menjelaskan alasan masyarakat menolak. Sebagian responden mengaku pemberian uang atau hadiah itu merupakan kecurangan, tidak sesuai moral, dan tidak mengajarkan masyarakat berperilaku jujur. Sedangkan alasan masyarakat yang mau menerima, dilatarbelakangi sikap sungkan.

“Pemberian itu pantas diterima sebagai tolok ukur etika.

Karena sungkan menolak pem-

berian,” ungkap Didik. Padahal, lanjut Didik, masyarakat yang menerima uang itu belum tentu memilih calon-calon yang memberikan uang.

Survei yang dilakukan KPK tidak hanya sebatas politik uang, tapi juga proses penyelenggaraan pemilihan serta tingkat partisipasi masyarakat. Tahun lalu, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 80 persen se Indonesia. Masyarakat secara umum memilih calon yang memiliki re-

kam jejak bagus. “Track record sudah jadi ukuran di masyarakat,” kata Didik.

Faktor lainnya merupakan moralitas calon yang menjadi perhatian, kemudian kedekatan calon kepala daerah dengan masyarakat. “Kalau mau, calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada serentak tahun ini dapat menggunakan cara-cara itu. Bisa menjadi acuan supaya profil calon benar-benar dikenal,” tandasnya.(sdp/epe)

Dua Cawawali Surabaya Lebih Kaya Dibanding Pasangannya

Risma Termiskin, Whisnu Terkaya SURABAYA (BM) - Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada calon kepala daerah di 19 kabupaten/kota yang ada di Jatim, Kamis (12/ 11). Penyerahan dilakukan seusai acara pembekalan dan deklarasi calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada Jatim yang diselenggarakan KPU Jatim bekerjasama dengan KPK di Auditorium Rektorat Unesa kampus Ketintang.

Setelah diserahkan, masingmasing calon kepala daerah di-

minta membacakan langsung jumlah kekayaan negara. Untuk calon walikota dan wakil walikota Surabaya, kekayaanWhisnu Sakti Buana yang paling besar.

Totalnya mencapai Rp 20,527 miliar. Hartanya bahkan lebih besar dibanding kekayaan pasangan calon nomor urut satu Rasiyo-Lucy Kurniasari kendati digabung. Sedangkan Risma bisa disebut sebagai yang termiskin lantaran “hanya” punya kekayaan sekitar Rp 1,832 miliar.

“Sebenarnya aset saya tetap, hanya nilainya saja yang bertambah. Tanah misalnya. Dulu NJOP-nya Rp 2 juta sekarang naik,” kata Rasiyo yang sesuai LHKPN punya kekayaan sebesar Rp 7,7 miliar.

Selain tanah, lanjut Rasiyo, harta tidak bergerak lainnya yang tetap ialah rumah.

Bahkan dia mengaku beberapa kendaraan roda empat sudah dijual beberapa tahun lalu. “Jumlah kekayaan saya masih dalam batas wajarlah,” ungkap mantan

Sekdaprov Jatim ini.

Lucy menambahkan, harta miliknya senilai Rp 12,913 miliar itu kebanyakan berasal dari aset tak bergerak. Di antaranya rumah dan tanah. Menurut dia, LHKPN sudah rutin dilakukan sejak menjadi anggota DPR RI 2009-2014. “Jadi tidak ada masalah sama sekali dengan LHKPN,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Whisnu mengakui kekayaannya berasal dari warisan orang tua. Kebanyakan berupa tanah. Saat orang tuanya membeli sebidang tanah selalu diatasnamakan

DAFTAR KEKAYAAN PASLON PILWALI SURABAYA Calon Walikota - Rasiyo Calon Wakil Walikota - Lucy Kurniasari Calon Walikota - Tri Rismaharini Calon Wakil Walikota - Whisnu Sakti Buana

anak-anaknya.

“Bapak dulu beli tanah atas nama anaknya, tapi nanti akan dibagikan. Sementara ini, tanah yang menggunakan nama saya harus dilaporkan dulu,” kata Whisnu yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.

Tanah warisan yang masih

atas nama dirinya, kata Whisnu, seperti yang berada di daerah Pakal. Luasnya sekitar tujuh hektar. Warisan tersebut diberikan sejak tahun 2000-an. Sampai saat ini luasnya tetap. Tapi karena NJOP-nya naik tiap tahun, maka nilainya jadi bertambah.

Dibandingkan calon lainnya, LHKPN Risma justru paling rendah. Meski demikian dirinya tidak malu. “Karena memang punya segitu, terus mau apa,” ujar Risma. Dia melanjutkan, karena

Rp 7,7 miliar Rp 12,913 miliar Rp 1,832 miliar Rp 20,527 miliar

tidak memiliki uang dengan jumlah besar, salah satu cara untuk menarik simpati masyarakat tidak menggunakan politik uang.

Melainkan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat.

“Kami memang tidak ada mahar dengan partai pengusung karena tidak punya uang. Jadi tak mungkinmembelisuara.Langsung pendekatandenganwarga.Apalagi, kita sudah ada pembekalan dari partai untuk dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara,”tandasnya.(sdp/epe)

Diancam PAW Kubu Djan Faridz

Kubu Romi Tetap Dukung Berkah

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

BACAKAN LKHPN: Rasiyo-Lucy usai membacakan LHKPN di depan perwakilan KPK, KPU Jatim, dan calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak di Jatim. Hal yang sama dilakukan Risma-Whisnu.

Warga Ampel Dukung Paklik Berharap Konsep Pembangunan Rasiyo Bawa Perubahan SURABAYA (BM) - Sebanyak 600wargaAmpelsiapmendukung Cawali nomor urut 1, Rasiyo.

Dukungan itu mengalir melalui deklarasiRabu(11/11)malam.Mereka yakin, Rasiyo akan membela rakyatkecildanpedulijikanantinya terpilih melalui pilkada serentak 9 Desembermendatang.

Ketua deklarasiWarga Ampel Dukung Paklik, Mansyur mengaku dukungan itu murni karena pihaknya melihat kepedulian Rasiyo pada rakyat kecil. Konsep pembangunan yang ditawarkan saat kampanye, diyakni warga Ampel bisa membawa perubahan. Apalagi, Ampel di-

anggap salah satu kawasan pinggiran Surabaya yang perlu dilakukan pengembangan. “Kita antusias dengan progam paklik, programnya bagus, kita doakan paklik supaya menjadi orang nomor satu di Surabaya,” ujarnya.

Pria keturunan Madura ini berharap Paklik bisa memperbaiki kawasan Ampel yang kumuh. Perhatian Pemkot Surabaya selama ini nyaris tidak ada.

Menurut Mansyur, Pembangunan kota selama ini hanya terpusat di kawasan pusat kota.

Abah, sapaan akrabnya, menegaskan lingkungan kumuh menjadi keluhan utama warga

Semampir dan kawasan Ampel.

Padahal, kawasan ini menjadi jujukan wisata religi namun tidak dikembangkan dengan baik.

Sentra PKL yang berada di depan pintu utama Ampel Religi, belakangan bahkan sepi pelanggan.

Akibatnya, banyak PKL yang memilih gulung tikar.

Terkait itu, Rasiyo menanggapi serius keluhan warga Ampel. Dia mengaku kawasan pemukiman di sana terlihat kumuh dan butuh ‘sentuhan’ serius. Dia menjanjikan akan membuat program pengentasan berupa pembangunan rusunawa atau bantuan materi. “Kita kaji dulu

efektif mana uang atau rusunawa,” ujar Rasiyo.

Mantan Sekdaprov Jatim ini mengungkapkan, jika rusunawa yang dibutuhkan, maka akan sangat mudah. Sebab, program itu bisa bekerja sama dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat. Paklik juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ekonomi di kawasan tersebut. “Harus dikonsep sebagai wisata religi dengan pengembanganekonomi,”tegasnya.

Rasiyo bertekad menyelenggarakan pemerintahan bersih dengan menolak gratifikasi dan korupsi. Budaya itu, akan dipegang teguh olehnya mulai dari jajaran tertinggi hingga yang di

bawah. “Semua tanpa terkecuali, baik itu SKPD maupun kepala daerahnya,” tandasnya.

Calon yang diusung Partai Demokrat dan PAN dalam Pilkada Surabaya ini mencontohkan, dalam pelaksanaan lelang untuk pengadaan barang atau jasa, diperlukan pemahaman bersama melalui rapat. Sehingga tahapan lelang dapat berjalan dengan baik. Pasca lelang pun, tetap dilakukan pengawasan.

Pihaknya siap menggandeng inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran. “Ini untuk pemerintahan Kota Surabaya yang bersih,” pungkasnya. (arn/epe)

GRESIK (BM) - Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Djan Faridz, gesekan di daerah semakin panas. Kedua kubu, baik PPP versi Romi Rohmahurmuzy dan Djan Farid, saling mengklaim menjelang Pilkada Gresik 2015.

Semula PPP versi Djan Farid mengancam bakal melakukan pergantian antar waktu (PAW), tujuh anggota DPRD Gresik yang dianggap mbalelo. Ketujuh anggota dewan tersebut mendukung pasangan calon, atau paslon Cabup-Cawabup Gresik, Husnul Khuluq-Achmad Rubaie (Berkah).

Menanggapihalini,SekretarisDPDPPPGresikversiRomi,Nur Qolibmenuturkan,ancamanPPPversiDjanFaridtidakmembuat masalah besar. Sebab, sesuai kesepakatan pihaknya tetap mendukung paslon Husnul Khuluq-Achmad Rubaie di Pilkada Gresik. “Masing-masing kubu punya penafsiran sendiri-sendiri.

Kesepakatan kita tetap mendukung paslon Berkah. Sebab, sudah ada pertemuan dengan pengurus terkait putusan Mahkamah Agung, kesepakatannya kita tetap jalan dan tidak ada masalah,” ujarnya,Rabu(11/11)malam.Sepertidiberitakan,putusanMAtidak meminta Kemenkumham untuk memberikan SK kepada kepengurusan PPP versi Djan Farid. Tetapi, hanya meminta mencabutSKKemenkumhammilikmuktamarPPPversiSurabaya yangsampaisekarangbelummendapatkabarpencabutan.Sehingga membuat kita tetap solid, terhadap ancaman tersebut.

“Keputusan itu, tidak otomatis PPP kubu Djan Farid yang sah. Soalnya belum ada keputusan resmi dari Kemenkumham, PPP kubu mana yang mendapat SK-nya. Sampai sekarang PPP kubu Romi Romahurmuzy, masih tetap yang diakui oleh Kemenkumham. Itu yang menjadi dasar pegang kawankawan, dan sah menurut kita,” tutur Nur Qolib.

Nur Qolib menambahkan, selama SK Kemenkumham tidak diberikan kepada PPP versi Djan Farid. Maka seluruh pengurus PPP yang sekarang tetap menjalankan aturan versi PPP Surabaya. “Sekali lagi sesuai kesepakatan Rapimda PPP di Surabaya kami tetap mendukung pasangan Husnul KhuluqAchmad Rubaie,” pungkasnya.(uki/epe)

LHKPN Peserta Pilkada Serentak di Jatim

Dua Calon Pantura Paling Tajir, Paslon Pilwali Hanya Punya Rp 10 juta Publikasi harta kekayaan kontestan Pilkada serentak di Jatim, oleh KPK kerjasama dengan KPU Jatim, mengungkap banyak fakta yang bertolak belakang.

Dengan publikasi kekayaan itu, masyarakat bisa menilai integritas pasangan calon.

FAIZAL ABDILLAH - SURABAYA KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mempublikasikan harta kekayaan calon kepala daerah yang mengikuti Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015. Hal ini sebagai bagian dari deklarasi anti korupsi bagi calon yang bertarung

di 19 kota/kabupaten.

“Kami ingin kepala Daerah di Jatim yang ikut pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang benar-benar bersih dari korupsi, serta masyarakat tidak salah memilih dalam memilih kepala daerah yang maju nanti,” ujar Komisioner KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, di sela de-

klarasi di Gedung Auditorium Rektorat Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (12/11).

Dirinya berharap seluruh calon kelak menjadi kepala daerah yang berintegritas dan berkomitmen dalam memberantas korupsi jika terpilih. Acara deklarasi ini dihadiri seluruh pasangan calon dari 19 kota/kabupaten.

Bahkan mereka membacakan sendiri lembaran LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang telah diisi dan dilaporkan ke KPK. Dari hasil LHKPN ini, harta paling banyak atau terkaya adalah Fathul Huda, petahana Ka-

bupaten Tuban. Kekayaan Fathul yang diusung gabungan parlemen Tuban selain Golkar, mencapai Rp 82,9 miliar. Urutan kedua ditempati Kartika Hidayati yang merupakan calon wakil bupati Lamongan dengan kekayaan Rp 73 miliar. “Kekayaan saya ini berasal suami yang pengusaha. Juga hasil dari menabung selama saya jadi legislator DPRD Jatim,” ujar Kartika.

Di bandingkan dengan Kartika, kekayaan calon bupati Fadeli, ibarat langit dan bumi.

Kendati sudah satu periode memimpin Lamongan, Fadeli sesuai LHKPN hanya punya keka-

yaan sebesar Rp 7,135 miliar.

Bandingkan dengan incumbent dari Kabupaten Kediri, Haryanti yang menempati peringkat ketiga terkaya dengan jumlah harta mencapai Rp 58,7 miliar.

Tapi disparitas itu belum seberapa jika mendengar pengakuan pasangan calon independen walikota dan wakil walikota Pasuruan. Seperti yang dipunyai Yus Syamsul Hadi. Sebagai cawali dia hanya memiliki kekayaan Rp 46 juta. Sedangkan wakilnya malah hanya memiliki kekayaan Rp 10 juta. “Saya memang tidak punya rumah, saat ini masih kontrak. Kekayaan sa-

ya hanya satu sepeda motor Honda tahun 2012 dengan harga Rp 12 juta. Tapi saya juga pu-

nya hutang Rp 2 juta jadi kekayaan saya hanya Rp 10 juta,” ujarnya. (zal/epe)

BM/MADJI

PAMER NOMOR: Cawali Surabaya, Rasiyo dan wakilnya Lucy bersama Cabup Sidoarjo Saiful Ilah kompak tunjukkan jari simbol nomor urut dalam Deklarasi Anti Korupsi.

09 www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

SURABAYA (BM) - Setelah memastikantidakakanmembelialatberat untuk pembangunan jalan senilai Rp 63 miliar, Gubernur Jawa Timur menambah anggaran untuk Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM).

Bantuan kredit bunga rendah ini diberikanuntukmemperkuatpelaku usaha skala kecil dalam menghadapi lesunya perekonomian.

Pada APBD 2016 ini gubernur menambah dana bantuan untuk para pelaku UMKM di Jatim. Sebanyak Rp 400 miliar anggaran dinaikkan menjadi Rp 1,7 triliun.Tambahan Rp 1,3 triliun tersebut berasal dari dana cadangan Pemilihan Gubernur

(Pilgub) Rp 400 miliar, serta Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2015 sebesar Rp 900 miliar.

Menurut Gubernur Jatim, Soekarwo konsepbarupembiayaanUMKMini untuk mengatasi pelambatan ekonomi yang terjadi. “Konsep itu berupa pemberian kredit murah bagi UMKM primer masing-masing sebesarRp20jutadenganbunga10% setahun,” ujarnya kemarin.

Dana stimulan tersebut diharapkan memberikan pendidikan bagi pelaku UMKM, karena memiliki kewajiban membayar kredit.

Dia mengakui, program stimulan melalui kredit lunak jauh lebih efek-

BM/MADJI

Anggaran UMKM Ditambah Rp 1,3 Triliun

Soekarwo

tif dari program bantuan langsung.

“Mindset masyarakat selama ini, menganggap mudah bantuan dari pemerintah. Sehingga banyak kasus bantuan tidak kembali. Tetapi bila bantuan itu lewat kredit lunak, mereka rajin membayar. Nah, ini yang sekarang kami pakai,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B Ka’bil Mubarok menyampaikan, pihaknya tetap kritis terhadap alokasi dana untuk UMKM tersebut.

“Awalnya kami memang menolak.

Tetapi karena program ini kami pandang penting, maka kami pun setuju,” ujarnya. Anggota Fraksi PKS, Irwan Setiawan misalnya me-

nambahkan hanya tahu bahwa ploting dana untuk UMKM adalah Rp 400 miliar. Pasalnya tidak ada informasi mengenai pergeseran dana cadangan Pilgub maupun SILPA seperti disampaikan gubernur.

“Setahu saya tetap Rp 400 miliar.

Kalaupun ada pergeseran anggaran mestinya disampaikan. Minimal ke badan anggaran (Banggar),” ujarnya.

Anggota F-PKB DPRD Jatim Anik Maslachah mengaku tidak mempersoalkan program linkage bank yangdigagasPemprovJatimtersebut.

Syaratnya, program tersebut benarbenar mendukung pertumbuhan sektor riil di Jatim. (zal/dra)

Ada Beberapa Daerah yang Mengajukan Dua Usulan

Jelang Deadline, Usulan UMK Masih ’Ngambang’ SURABAYA (BM) - Waktu seminggu lagi penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota

lesaikan pembahasan UMK. Ini disebabkan masih banyak daerah yang menyerahkan dua hasil

(UMK) 2016 di daerah, namun hanya tujuh kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah menye-

pembahasan.

Dari 21 kab/kota yang sudah menyerahkan, ada beberapa

yang dikembalikan untuk disempurnakan usulan UMK-nya.

“Beberapa kab/kota yang di-

kembalikan di antaranya Kota Surabaya dan Kab Sidoarjo yang menyampaikan dua usulan dan juga Kab Bondowoso dan Situbondo yang mengalami kenaikan UMK masih di bawah UMK,” ujar Kepala Disnakertransduk Jatim, Sukardo, Kamis (12/11) di Surabaya,.

Pihaknya akan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan dalam menetapkan UMK 2016. Meski Adanya aksi demo yang dilakukan buruh dari FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), Sukardo tetap tidak menyetujui jika tuntutan kenaikan upah menggunakan UMP (Upah Minimum Provinsi).

“Justru jika menggunakan UMP, maka hasil perhitungannya tidak akan memihak pekerja/

buruh. Apalagi di tengah kelesuan ekonomi saat ini. Justru dengan adanya PP yang dikeluarkan Kemenaker RI sudah cukup tepat. Perhitungannya sederhana dan pastinya masih memihak buruh/pekerja,” katanya.

Pembahasan UMK tiap tahun menurutnya seharusnya diantisipasi, sehingga tidak ada demo rutin tiap tahun. Karena hal ini menurutnya, akan mengganggu masuknya investasi.

“Maka dari itu, Presiden meminta Menaker agar mencarikan solusi tersebut di antaranya dengan PP yang isinya hampir sama dengan perhitungan yang selama ini dilakukan Jatim. Kenaikannya menyesuaikan dan sudah ada prosentasenya juga hasil penetapannya bisa berlaku di seluruh Indonesia,” katanya. (zal/dra)

Pemekaran Provinsi

BM/MADJI

TOLAK: Penetapan UMk yang didasarkan pada PP no 78 tahun 2015 yang sempat mendapat penolakan dari organisasi buruh beberapa waktu lalu.

SEBELAS DAERAH DI JATIM YANG TELAH MENYELESAIKAN PEMBAHASAN DI ANTARANYA:

Kabupaten Jember KHL Rp 1.579.396 dan UMK Rp 1.600.000 (101,30 persen dari KHL dan UMK naik 9,55 persen) Kota Probolinggo KHL Rp 1.360.705 dan UMK Rp 1.555.000 (114,28 persen dari KHL dan UMK naik 8,17 persen) Kabupaten Bondowoso KHL Rp 1.373.402 dan UMK Rp 1.375.000 (100,12 persen dari KHL dan UMK naik 8,20 persen) Kabupaten Blitar KHL Rp 1. 319.050 dan UMK Rp 1.320.000 (100,07persen dari KHL dan UMK Naik 4,76 persen) Kabupaten Magetan KHL Rp 1.163.919 dan UMK Rp 1.165.000 (100,09 persen dari KHL dan UMK naik 1,30 persen) Kabupaten Pacitan KHL Rp 1.184.975 UMK Rp 1.253.500 (105,7 dari KHL dan UMK naik 9 persen) Kota Malang KHL Rp 1.923.450 dan UMK Rp 2.159.000 (112,25 persen dari KHL dan UMK naik 14,70) Kabupaten Probolinggo KHL Rp 1.676.548 dan UMK Rp 1.676.548 (100 persendari KHL dan UMK naik 7 persen).

Kabupaten Banyuwangi KHL Rp 1.494.000 dan UMK Rp 1.500.000 (100,40 persen dari KHL dan UMK naik 5,19 persen) Kabupaten Sumenep KHL Rp 1.161.491 dan UMK Rp 1.328.000 (114,34 persen dari KHL dan UMK naik 5,94 persen) Kabupaten Situbondo KHL Rp 1.127.593 dan UMK Rp 1.336.000 (118,48 persen dari KHL dan UMK naik 8,47 persen)

BM/MADJI

Dua Ruas Tol di Jatim Siap Beroperasi 2016

SELESAI : Sebagain ruas tol di Jawa Timur tahun 2016 siap dioperasikan penggunaannnya. BM/madji

SURABAYA (BM) - Beberapa ruas tol di Jawa Timur akan disiapkan untuk dapat dioperasikan mulai 2016 mendatang.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk menargetkan empat ruas tol baru dapat beroperasi pada 2016 dua di antaranya berada di wilayah Jawa Timur. Keempat ruas tersebut antara lain GempolPasuruan, Surabaya-Mojokerto Seksi II, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi I dan II dan Semarang-Solo seksi III BawenSalatiga.

Direktur Keuangan Jasa Marga Reynaldi Hermansjah

menyatakan, keempat ruas jalan tersebut merupakan bagian dari rencana penambahan 13 ruas baru yang tersebar di Sumatera, Jawa Tengah dan Bali. Total investasi 13 ruas tersebut mencapai Rp 40 triliun. “Tahun ini dua ruas mulai beroperasi yaitu Gempol-Pandaan dan akhir tahun nanti seksi IV SurabayaMojokerto. Tahun depan empat ruas beroperasi,” ujarnya, Kamis Mulanya, Jasa Marga menargetkan jalan tol Gempol-Pasuruan seksi I, yakni ruas GempongRembang sepanjang 13,9 km dapat beroperasi pada Nove-

mber tahun ini. Namun, rencana tersebut mengalami penundaan karena Lalu Lintas Harian Ratarata (LHR) pada ruas tersebut dianggap kurang menguntungkan.

Adanya penundaan target operasi hingga tahun depan, Jasa Marga berencana untuk menyelesaikan pembangunan ruas jalan tol Gempol-Pasuruan seksi II atau Rembang-Pasuruan sehingga kedua trase tersebut dapat beroperasi bersamaan.

Meski demikian, LHR diperkirakan dapat meningkat hingga lebih dari 10.000 kendaraan per hari. (nat/dra)

Mendagri Tunggu Rekomendasi Daerah JAKARTA (BM) - Rencana pembentukan Provinsi Madura mengemuka lagi ketika terbentuk Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) yang digagas sejumlah elemen masyarakat di empat kabupaten. Mereka yang tergabung dalam P4M juga telah mendeklarasikan Provinsi Madura di Kabupaten Bangkalan beberapa waktu lalu.

Akhirnya Kementerian Dalam Negeri secara berhati-hati Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan pernyataannnya bahwa pihaknya menunggu rekomendasi dari lintas pihak atas usulan pembentukan Provinsi Madura.

“Kami menunggu dulu rekomendasi dari Gubernur Jatim, tim DPR RI dan Otonomi Daerah Kemendagri,” ujar Tjahjo di lokasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Ancol, Jakarta, Kamis (12/11).

Tjahjo mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah mempersilakan pemekaran Provinsi Madura namun harus dilihat apakah pemekaran itu mampu menyejahterakan rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan. Saya juga telah menyampaikan sikap saya, (pemekaran) itu hak konstitusional daerah, silakan, sepanjang rambu-rambu dijalankan,” ujar dia.

Tjahjo menekankan bahwa pembentukan suatu provinsi tidak bisa dilakukan sepihak melalui deklarasi, namun harus melalui gubernur, DPRD dan pemerintah dengan DPR RI. Sebelumnya Gubernur Soekarwo menegaskan, pembentukan Madura menjadi provinsi merupakan hak masyarakat. Meski begitu, rencana ini harus mendapat persetujuan secara formal dari pemerintah pusat. Syarat utama pembentukan kabupaten/kota maupun provinsi baru itu, kata Gubernur Soekarwo, kepentingan daerah dan pusat harus sejalan..(nat/zal/dra)

Gus Ipul Usul Perubahan Seragam Satpol PP

Sesuaikan dengan Tupoksi dan Lebih Humanis terhadap Masyarakat Satpol PP selalu identik dengan penggusuran dan berhadapan dengan pedagang kaki lima. Padahal tugasnya tidak hanya itu. Karenanya Jatim mengusulkan perubahan seragam satpol PP untuk mengubah ‘image’.

FAIZAL ABDILLAH – SURABAYA WAKIL Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI terkait perubahan sekaligus penambahan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Perubahan seragam tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tugas, pokok dan fungsi (tu-

poksi) Satpol PP. Pertimbangannya, tuntutan agar Satpol PP dekat dengan masyarakat. Tidak hanya tegas, tetapi Satpol PP juga harus memiliki pendekatan humanis terhadap masyarakat. Salah satunya dengan adanya perubahan terhadap seragam. Tidak hanya

tegas, tetapi Satpol PP juga harus memiliki pendekatan humanis terhadap masyarakat. Salah satunya dengan adanya perubahan terhadap seragam.

“Jatim mengawali usulan perubahan ini ke Mendagri guna mendukung kinerja Satpol PP ke depan. Jika seragam Satpol PP diberi warna cerah dan menarik, maka bisa semakin mendekatkan Satpol PP kepada masyarakat.

Masyarakattidaklagitakutdengan Satpol PP,” ujar Gus Ipul sapaan lekatnya. Saat Pembukaan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Se-Jawa Timur XIII

Tahun2015diTamanWisataWaduk Selorejo, Kecamatan Ngantang, KabupatenMalang,Kamis(12/11).

Gus Ipul menjelaskan, seragam Satpol PP bisa disesuaikan dengan tupoksi. Tupoksi dibagi menjadi tiga yakni menegakkan peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah (perkada); menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Jatim.

Menurut Gus Ipul, Satpol PP juga harus bisa menguasai teknologi. Teknologi tersebut digunakan untuk menunjang peker-

jaan. “Jangan sampai Satpol PP gagap teknologi dalam melaksanakan tugasnya,” tegasnya.

Selain itu, Gus Ipul mengharapkan Satpol PP dapat meningkatkan disiplin, semangat, sikap

BM/MADJI

USULKAN: WAKIL Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengusulkan ke Mendagri untuk mengganti seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

pengetahuan dan keterampilan untuk menuju ke arah profesional, melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam mengatasi dan menghadapi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai aktualisasi profesionalisme modern.

Satpol PP juga harus dapat bersikap arif dan bijaksana dalam merespon setiap perkembangan situasi. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersikap ramah, santun dan tegas. (*)

10 METRO SPORT

BERITA METRO www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

FOTO:BM/TOVAN BEKA

pra pon futsal

Tim Pra PON Futsal Jawa Timur.

FOTO-FOTO:BM/TOVAN BEKA

Jadwal 16 Besar Grup IX Diundur

ADAPTASI: Pemain Surabaya United saat melakukan latihan di lapangan Brigif 1 Marinir Sidoarjo. Para pemain akan membiasakan diri bermain malam hari.

Surabaya United Terpikat Hadiah Besar

akomodasi

baik dibanding Gelora Delta. ”Selama ini kan kami bermain di Gelora Bung Tomo.

Sekarang di Gelora Delta. Tentu karakter lapangannya berbeda,” jelasnya.

Kendati di fase grup Surabaya United hanya sekali bermain malam, yakni melawan Persib Bandung, namun jatah latihan malam tak akan disia-siakan Ibnu.

“Kan bisa dimaksimalkan untuk adaptasi pemain jika tampil malam hari,” sebutnya.

Tak hanya itu, latihan tadi malam diikuti komposisi materi lebih lengkap di banding dua hari sebelumnya.

Ibnu membenarkan Evan Dimas dan Otavio Dutra sudah bisa berlatih bersama

skuad lainnya setelah diberi dispensasi istirahat pasca memperkuat Persipare di Piala Habibie Cup. Kehadiran dua pemain ini sangat ditunggu manajemen. Diakui, tanpa keduanya taring Surabaya United berkurang drastis. Hal itu terbukti ketika digelontor Bali United 4-0 dalam laga uji coba beberapa waktu lalu.

Ibnu bahkan punya ekspektasi berlebih karena partisipasi di PJS selain memupus dahaga terhentinya kompetisi akibat konflik Menpora-PSSI, juga kompensasi besar untuk seluruh partisipan dari promotor Mahaka Sport. Juara di PJS, tiap klub berhak atas uang tunai

SURABAYA (BM) - Dua tim penghuni Grup C turnamen PJS, Persib dan PS TNI sesuai jadwal akan mendarat sore ini, Jumat (13/11). Sedangkan Pusamania Borneo FC baru tiba Senin (16/11). ”Persib dan PS TNI sudah mengonfirmasi ke kami bahwa mereka akan tiba Jumat sore,” kata sekretaris panitia pelaksana (panpel) pertandingan Surabaya United, Eko Yudiono.

Eko juga membenarkan bahwa Pusamania menjadi tim yang gabung Rahmad Sumanjaya terakhir. ”Borneo FC baru datang tanggal 16 November. Sebab mereka baru main tanggal 18 November nanti,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai media officer Surabaya United ini. Sedangkan satu tim lainnya, Persela Lamongan memilih pulang pergi daripada menginap di Best Western Papilio Hotel Surabaya yang disediakan panpel. ”Kan jarak Lamongan dengan Sidoarjo cukup dekat. Jadi mereka memutuskan untuk pulang pergipas hari pertandingan,” tutup Eko. Keputusan serupa juga diambil Surabaya United dengan tetap menginap di mess pemain di Jl Jemursari Selatan. ”Kami tak akan tinggal di hotel. Pemain tetap di mess,” ucap sekretaris tim Surabaya United, Rahmad Sumanjaya. Bercermin pada pelaksanaan turnamen Piala Presiden 2015 kemarin, kondisi ini memicu kekhawatiran akan menyulitkan kinerja. Tak hanya awak media melainkan juga panpel. (epe)

sebesar Rp 2,5 miliar. Hak itu belum ditambah match fee yang juga sangat menggiurkan.

Tim yang menang dalam waktu normal berhak mendapat Rp 125 juta. Sedangkan tim yang kalah menerima Rp 75 juta. Jika sampai adu penalti pada babak knock out, pemenang dapat membawa pulang Rp 110 juta sedangkan tim yang kalah cukup Rp 90 juta. “Kondisi sepakbola Indonesia memang terhenti, adanya turnamen seperti Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman bisa membantu pemain dan pelatih,” terangnya menyebut tekad untuk maksimal di PJS. (epe)

Persela Manfaatkan Sanksi FIFA Minati Pemain Terhukum Seumur Hidup Kim,” terangnya.

Jika benar Ali direkrut, Persela pantas berterima kasih atas turunnya sanksi FIFA untuk Indonesia. Sebab Ali sebenarnya berstatus pemain terhukum seumur hidup dari FLFA (Federasi sepakbola Libanon) dan FIFA karena terlibat kasus pengaturan skor.

Mengenai hal ini, Arif tak mempermasalahkan akan disanksi FIFA, karena sepakbola Indonesia sudah disanksi FIFA. ”Ya tak masalah. Sepakbola Indonesia sudah disanksi karena pembekuan PSSI. Kalau mau diberi sanksi, mau disanksi yang mana lagi,” pungkasnya. (epe)

kualifikasi piala dunia 2018

Dominasi Thailand Penyelamat Asia Tenggara FOTO:BM/TOVAN BEKA

LAMONGAN (BM) - Kuota tiga pemain asing di PJS, dimaksimalkan Persela. Dari empat pemain asing yang mengikuti seleksi, Emile Linkers (Belanda) hampir pasti terdepak kalah bersaing dengan bomber Lebanon, Mahmoud el Ali. “Skillnya masih lebih baik Ali ketika uji coba lawan tim Pra PON Jatim,” terang Media Officer Arif Bachtiar, Kamis (12/11).

Dua posisi asing lainnya, diisi Kristian Aldemund (defender/Belanda) dan Kim Dong Chan (Korea). ”Dari beberapa pertimbangan pelatih, maka Mahmoud yang jadi pilihan tim bersama Aldemund dan

BOMBER BARU: Mahmoud el Ali saat turun pada laga ujicoba Persela Lamongan kamis (12/11) lalu. Pemain asal Lebanon ini dipastikan akan memperkuat laskar joko tingkir pada turnamen Piala Jendral Soedirman.

JAKARTA (BM)- Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menilai komite ad-hoc yang rencananya akan dibentuk FIFA dapat berjalan paralel dengan tim kecil, yang merupakan rencana pemerintah untuk mereformasi sepakbola nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PSSI Azwan Karim ketika ditanya tanggapannya mengenai komunikasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan FIFA mengenai kelanjutan proses pembentukan tim kecil.

Azwan mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan mengenai wacana pembentukan tim kecil tersebut asalkan fungsi dan tugas nantinya tidak bertolak belakang dengan komite ad-hoc sendiri. ”Ini sebetulnya bisa berjalan paralel antara komite ad-hoc dan tim kecil, tapi yang paling mendesak adalah segera masukkan nama wakil pemerintah ke komite adhoc,” ucap Azwan, Kamis (12/11).

PSSI sendiri masih dalam posisi meminta pemerintah segera menyerahkan nama usulan untuk bekerja sama dengan

ISTIMEWA

PSSI: Ad-Hoc dan Tim Kecil Bisa Pararel

Sekretaris Jenderal PSSI Azwan Karim

komite ad-hoc reformasi sepakbola nasional yang sebelumnya telah ditetapkan untuk dibentuk FIFA. Seperti penyataan delegasi bersama FIFA-AFC sebelumnya, komite ad-hoc dibentuk dengan melibatkan masingmasing elemen pemangku kepentingan, seperti PSSI, pemain, pengelola liga, wasit, media, pemerintah, dan lain-lain.

FIFA nantinya akan memilih satu orang dari nama-nama yang diusulkan untuk mewakili masing-masing elemen pemangku kepentingan tersebut. ”Tidak mungkin satu orang ini punya ide untuk keseluruhan ide untuk memperbaiki sepakbola Indonesia. Satu orang ini akan memiliki tim di belakang dia, anggap saja itu tim kecil. Jadi setiap elemen

memiliki tim kecilnya sendiri-sendiri,” ucap Azwan.

Sebelumnya, pada Rabu (11/11), Menpora Imam Nahrawi mengirim surat apresiasi kepada FIFA setelah perwakilan dari federasi sepakbola dunia itu datang ke Indonesia guna melihat langsung permasalahan persepakbolaan nasional.

Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto menjelaskan dalam surat tersebut juga disebut mengenai rencana pembentukan tim kecil sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Hanya saja, dalam surat tersebut belum dicantumkan nama-namanya. ”Memang benar. Belum ada nama-namanya. Yang jelas tim kecil akan secepatnya dibentuk sesuai dengan arahan Presiden,” katanya menambahkan.

Tim kecil yang akan dibentuk oleh pemerintah ini berbeda dengan tim ad hoc yang diprakarsai oleh PSSI. Hanya saja, pihak pemerintah belum memutuskan hal lebih lanjut terkait tim tersebut. (at/epe)

BANGKOK (BM) – Midweek Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia menjadi kabar buruk bagi tim-tim dari kawasan Asia Tenggara. Dari lima negara yang tampil Kamis (12/11), tiga di antaranya berstatus tuan rumah, hanya Thailand yang bisa mengemas kemenangan. Armada besutan Kiatisuk Sinamuang sukses membalikkan keadaan ketika menjamu Taiwan dengan skor 4-2 (1-1).

Hasil itu membuat Thailand berkibar jauh di Grup F meninggalkan rival-rivalnya dengan poin 13 dari 5 pertandingan tanpa tersentuh kekalahan. Di peringkat kedua, menyusul Irak yang baru mengemas 5 angka dari 3 laga baru disusul Vietnam dengan 4 poin. Sedangkan Filipina dan Singapura harus menyerah dari tamunya.

Namun dari 8 negara Asia Tenggara, poin yang didapat Singapura masih lebih baik kendati untuk sementara hanya bisa menempati peringkat ketiga Grup E di bawah Jepang dan Suriah.

Melihat hasil yang didapat, Malaysia dan Timor Leste masih bermain hingga tadi malam, harapan besar ada wakil Asia Tenggara di Piala Dunia tertuju pada Thailand saja. (epe)

HASIL PERTANDINGAN KUALIFIKASI PIALA DUNIA ZONA ASIA GRUP B Australia

3-0

Kyrgyzstan

Tajikistan

5-0

Bangladesh

GRUP C Australia

3-0

Kyrgyzstan

Tajikistan

5-0

Bangladesh

GRUP D Iran

3-1

Turkmenistan

GRUP E Singapura

0-3

Japan

Afghanistan

3-0

Kamboja

GRUP F Thailand

4-2

Taiwan

GRUP G Korea Selatan

4-0

Myanmar

GRUP H Filipina

0–1

Yaman

FOTO:BM/TOVAN BEKA

Tuan Rumah dan Persela Memisah

Awali Latihan Malam di Gelora Delta SURABAYA (BM) - Tuan rumah Grup C turnamen Piala Jenderal Sudirman (PJS), Surabaya United mengantisipasi jadwal main malam dengan menjajal Gelora Delta Sidoarjo, Kamis (12/11) malam. Selain bertujuan membiasakan Evan Dimas dkk bertanding dalam kondisi penerangan minim, juga untuk memperkuat kerjasama dan saling pengertian (chemistry, red).

Faktor jarang berlatih bersama usai tampil di Piala Indonesia Satu (PIS), Surabaya United juga sdah terbiasa bermain di Gelora Bung Tomo Surabaya yang kapasitas penerangannya jauh lebih

SURABAYA (BM) - Babak 16 besar kualifikasi PON 2016 cabang futsal untuk Grup IX di Banjarmasin, mundur dua hari.

Jadwal semula berlangsung 20-27 November menjadi 22-29 November. Perubahan itu menyusul surat nomor 74 /AFDKS/XI/2015 yang dikirim dari Asosiasi Futsal Daerah (AFD) Kalsel kepada Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) untuk minta izin memundurkan jadwal. ”Tepat tanggal 20 ada kegiatan final Kejuaraan U-16 dan U19 antar Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, jadwal pertandingannya mengalami penundaan,” ujar Robert Nepa Seno, Project Officer Puslatda Futsal Jatim, Kamis (12/11). Namun untuk venues, Robert mengatakan tidak ada perubahan tetap di Borneo Futsal.

Jadwal Grup IX, ada empat pertandingan setiap harinya, mulai pukul 09.30 hingga 17.30. Sedangkan peserta merupakan juara dan runner up Grup I hingga IV di fase 32 besar. Yakni Jatim, tuan rumah Kalsel, DKI Jakarta, Banten, Sumut, Aceh, Sumsel dan Kepulauan Riau. (epe)

METRO SPORT 11

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

Praveen/Debby Masih Jaga Asa

lintas arena

China Open 2015 Super Series Premier

FOTO: BM/ISTIMEWA

LAWAN BERAT: Setelah lolos dari hadangan wakil Korea Selatan, Praveen/Debby ditunggu unggulan pertama yang ditempati wakil tuan rumah Zhang Nan/Zhao Yunlei di babak perempatfinal.

BEIJING (BM) – Ganda campuran Praveen Jordan/Debby Susanto, masih bisa menjaga harapan Indonesia setelah lolos ke babak perempatfinal turnamen super series premier China Open 2015. Mereka amengalah-

kan pasangan tangguh Korea Selatan Ko Sung Hyun/Kim Ha Na dengan rubber game selama 53 menit (15-21, 21-11, 21-16).

“Kami bermain sebagaimana saat menghadapi mereka dalam Prancis Open 2015. Kami ber-

Asian Games 2018

main maksimal, lawan juga bermain maksimal. Kami sudah mempelajari permainan lawan, tinggal siapa yang lebih siap di lapangan,” kata Praveen usai pertandingan, Kamis (12/11).

Ganda campuran Indonesia

menempati peringkat sembilan dunia itu kehilangan game pertama 15-21 meskipun sempat memberikan perlawanan 7-5, 87, 9-8, 10-9, dan 11-10. Selepas tertinggal 2-3, 3-5, dan 4-6, pada game kedua, poin pasangan

Merah-Putih itu melesat 12-9, 1410 hingga menang 21-11.

Pasangan Praveen/Debby kembali menunjukkan keunggulan permainan mereka pada game ketiga 13-10, 16-12, 17-13, 18-14 hingga menang 21-16 meskipun tertinggal pada awal permainan.

“Kami sudah berdiskusi dengan pelatih kak Richard. Dia sudah memberikan saran untuk kami.

Kami tinggal menerapkan sarannya.Padagamepertama,kami juga sudah menerapkan strategi permainan dengan benar. Tapi, permainan kami terbaca oleh lawan,” kata Debby.

Debby kemudian menuruti saran pelatih ganda campuran pelatnas PBSI Richard Mainaky untukmengubahpolapermainan pada game kedua dan ketiga.

“Kami dapat mengubah pola permainan dan keluar dari tekanan permainan lawan. Sebaliknya, lawan justru terbawa pola permainan kami,” kata Debby.

Kemenangan itu sekaligus menyamakan kedudukan Praveen/Debby menjadi 3-3 dalam catatan pertemuan mereka dengan pasangan Ko/Kim. Pada putaran perempat final, Praveen/ Debby akan menghadapi pasangan unggulan pertama tuan rumah Zhang Nan/Zhao Yunlei yangtelahmengalahkanpasangan LeeYong Dae/Lee So He dengan skor 17-21, 21-13, 21-16. (at/epe)

IMI Inginkan TC ke Eropa SURABAYA (BM) - Peta persaingan balap motor sudah sangat merata. Itulah gambaran hasil kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) yang diadakan di Sirkuit Sentul, Jabar, awal November lalu.

“Sekarang bukan hanya pulau Jawa. Petanya sudah merata dari Aceh sampai Papua. Inilah tantangan kita untuk merebut medali emas di PON nanti,” ucap Bambang Haribowo, Ketua Pengprov IMI Jatim, Kamis (12/11).

Menghadapi tantangan ini, IMI Jatim punya rencana menggelar pemusatan latihan (TC) di Eropa. “Kalau disuruh pilih, kami memilih untuk TC di Spanyol atau Italia. Sebab dua negara ini adalah kiblatnya balap motor,” lanjut Bambang Kapten, sapaan akrabnya.

Bambang tegas menolak untuk mengadakan TC di Malaysia atau Jepang. Ia beralasan, salah seorang pebalap Jatim, yakni Gerry Salim sudah paham betul karakter sirkuit Motegi (Jepang) dan Sepang (Malaysia). “Kalau di Jepang atau malaysia, Gerry sudah bisa mengatasi,” sumbar Bambang.

Setelah meraih posisi kelima di kelas bebek 150 cc, dan posisi ketiga di kelas bebek 125 cc, seluruh pebalap Jatim diistirahatkan.

Bambang juga menegaskan bahwa ia akan mempertahankan enam pebalap yang saat ini menghuni Puslatda.

Mereka di antaranya adalah, Gerry Salim, Tommy Salim, Faisal Sidoel dan Aldila Eka Dharma. (epe)

Pelatih Baru Karakter Baru

Catur Tetap Optimistis Dipertandingkan JAKARTA (BM) - PB Percasi masih optimistis catur dipertandingkan di ajang Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.

Bagi Percasi sendiri, ini merupakan tantangan bagi kepengurusan KOI yang baru di bawah kepemimpinan Erick Tohir. “Sebenarnya jika KOI mau ngotot untuk mengupayakan penambahan cabang olahraga kepada OCA bisa saja. Ini kan hak Indonesia sebagai tuan rumah,” kata Wakil Ketua Umum Percasi, Hendri Hendratno, Kamis (12/11).

Menurutnya, jika cabang olahraga catur di pertandingkan, pihaknya akan mempersiapkan nomor-nomor yang diharapkan mampu merebut medali emas. Diantaranya dengan menyiapkan nomor mix atau campuran putra-putri untuk nomor standar, cepat, dan kilat. “Memang peta kekuatan catur Asia ini memang cukup ketat. Selain China dan India, Negara Asia Tengah seperti, Iran dan negara pecahan Rusia juga sangat kuat,” ujarnya.

Dikatakan, untuk nomor lain yang di pertandingkan yakni harus sesuai dengan standar Olimpiade Catur seperti, standar perorangan putra-putri dan beregu putra-putri. Ia berharap agar selain di pertandingkan di ajang Asian Games 2018, pihak KOI juga ikut mendorong negara Asia Tenggara lainnya dan tuan rumah Malaysia untuk mempertandingkan catur di SEA Games 2017 Malaysia.

“Kebetulan kami dekat dengan Federasi Catur Malaysia, kami bisa membujuk mereka untuk mempertandingkan catur.

Asalkan mereka didukung oleh negara lainya mengusulkan ke Federasi SEA Games,” ungkapnya. (spt/epe)

Bradley Impikan Jilid III Lawan Pacman

FOTO: BM/ISTIMEWA

IMBANG: Duel kedua Bradley kontra Pacman yang berakhir kemenangan angka mutlak bagi petinju Filipina. Dengan karakter baru, Bradley punya kesempatan untuk melanjutkan pertarungan jilid ketiga.

NEWYORK (BM) – Hadirnya Teddy Atlas mengapungkan asa selangit Timothy Bradley untuk kembali naik ring. Hasil tangan dingin Atlas sudah terlihat ketika Bradley sukses pertahankan gelar juara kelas welter WBO dengan kemenangan TKO atas Brandon Rios pada ronde ke-9 (7/11) lalu.

Hal itu tak lepas dari perubahan karakter bertinju yang dibawa Atlas.

Kekuatan Bradley terlihat setelahbakupukuljarakdekatdan mendominasi Rios. Catatan kemenangan petinju yang dijuluki Badai Pasir (Desert Storm) itu merupakan pertama kali tanpa melalui penghitungan juri sejak kemenanganTKO pada ronde ke8 atas Joel Casamayor empat

tahun silam.

Sanjungan sampai keluar dari promotor Bob Arum.

“Ituadalahpenampilanterbaik Bradley yang pernah saya lihat,” kata Arum kepada Associatedd Press seperti dikutip Guardian. Ini jadi alasan Bob Arum memasukkan Bradley dalam daftar calon penantang Manny Pacquiao. Jika Bradley berhasil memenangkan ‘undian’ sebagai lawan Pacquiao pada pertarungan perpisahan tanggal 9 April 2916, maka itu merupakan pertarungan ketiganya melawan Pacquiao.

Bradley merebut sabuk WBO dari petinju Filipina itu melalui kemenangan angka kontroversial pada tahun 2012, tetapi menyerahkan kembali sabuk itu pada

tahun 2014, ketika Pacquiao menang angka mutlak. Tetapi dengan mempertimbangkan pendapat dari begitu banyak pakar yang merasa Pac-Man yang memenangkan kedua pertarungan sebelumnya melawan Bradley, apakah masih perlu untuk melihat mereka bertarung lagi?

Lalu, mengapa kemungkinan pertarungan Bradley-Pacquiao perlu diperhitungkan? Sebagai permulaan, tampaknya akan sangat mudah untuk membuat kesepakatan, karena kedua petinju berada di bawah Top Rank pimpinan Bob Arum. Pacquiao dan Bradley saling mengenal dengan sangat baik, dan akan dipasarkan sebagai kesempatan bagimerekauntukmenyelesaikan skor.Tetapi persoalannya adalah, dibutuhkan perjuangan keras untuk menarik perhatian penonton.

Dengan pertimbangan seperti itu, Bradley tampaknya hanya berada di peringkat ke-4 dari kuartet petinju yang kini masuk spekulasi sebagai calon-calon penantang Pacquiao pada pertarungan perpisahan petinju Filipina itu tanggagl 9 April tahun depan. Bradley sejauh ini telah mencatat rekor profesional 33-1-1, 13 di antaranya dengan KO. (tgr/epe)

Tanpa Target di Pomnas XIV

Kontingen Jatim Dilepas Ketua BAPOMI SURABAYA (BM) - Kontingen Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Jawa Timur siap berangkatkan ke Aceh mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIV, 14-21 November 2015. “Tidak ada target dalam POMNAS di Aceh.

Yang utama adalah partisipasi, silaturahim, menjalin kebersamaan kesatuan dan persatuan untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara melalui olahraga,” kata Ketua BAPOMI Jatim Djoko Santoso, Kamis (12/ 11).

Ditemui menjelang keberangkatan “kloter” kedua di Bandara Juanda Surabaya, Ketua

Gerry Salim

BAPOMI Jatim yang juga Wakil Rektor I Unair itu menyatakan kalau nantinya atlet-atlet BAPOMI Jatim memperoleh medali emas, perak atau perunggu, maka hal itu merupakan bonus dari hasil kerja keras selama ini.

“Sayamintakepadaatletmahasiswa Jatim tetap menunjukkan semangat pantang menyerah untuk menunjukkan yang terbaik kepada masyarakat dan negara.

Kami juga memohon bantuan doa kepada masyarakat Jatim, khususnyainsanperguruantinggi di Jatim agar mampu mempertahankan prestasi,” katanya.

Dalam POMNAS ke-13 di Yogyakarta 2013, kontingen Jatim

menjadi“runner-up” setelah DKI Jakarta. Kontingen Jatim terbagi empat kloter disesuaikan dengan jadwal pertandingan yang akan dijalani. Kloter pertama adalah Tim Aju yang berangkat 10 November lalu menuju Aceh untuk mengurus segala keperluan akomodasi, hotel, dan sebagainya, kemudian kloter berikutnya tanggal 13, 14, dan 15 November 2015.

Jatim akan mengikuti 13 dari 14 cabang olahraga yang ditandingkan, satu-satunya cabang olahraga yang absen adalah bola voli indoor putra dan puteri karena persoalan nonteknis.

Untuk 13 cabang olahraga kontingen Jatim yang telah siap, yaitu

atletik, basket, bulu tangkis, catur, futsal, karate, panahan, pencak silat, renang, sepak takraw, tarung drajat, tenis lapangan, dan tenis meja,sedangtigacabangolahraga ekshibisi adalah gulat, kempo, dan petanque. “Tim Jatim siap bertanding, kami sudah mempersiapkan atlet sejak Mei lalu,” kata dosen Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Edy Mintarto.

Terdapat lima kampus penyumbang atlet terbanyak kontingen BAPOMI Jatim, yaitu Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang terbanyak 62 atlet dan pelatih, kemudian Unair 24 atlet, Universitas Brawijaya (UB) 22 atlet, dan Universitas Negeri

Malang (UM) 16 atlet.

Selanjutnya, Ubaya 10 atlet, UWK dan UNP Kediri masingmasing lima atlet dan 1-3 atlet dari Untag Surabaya, UK Petra, Stikes Surabaya, Unitomo, Unipa, Unej, Univ Ma-Cung, ITS, dan IAIN Jember, UNUSA, Unmer Malang, Poltek Banyuwangi, Politeknik Jember, Universitas Narotama, UISI, UPH, Universitas.Wiraraja, dan UniversitasYos Sudarso. (at/epe)

Michel Platini

Lima Nama Ikuti Pemilihan Presiden FIFA JENEWA (BM) - FIFA menyetujui lima nama yang akan berkompetisi dalam pemilihan presiden otoritas sepakbola sedunia, menggantikan Sepp Blatter Februari 2016. Yang mengejutkan, tidak ada nama Presiden UEFA, Michel Platini dalam daftar tersebut.

Lima nama yang telah memenuhi kualifikasi dan lolos serangkaian tes integritas adalah: Prince Ali Al Hussein, Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, Jerome Champagne, Gianni Infantino dan Tokyo Sexwale. Tidak masuknya nama Platini karena statusnya sedang ditangguhkan selama 90 hari oleh Komite Etika FIFA. (afp/epe)

Anggota BSANK Akhirnya Dilantik Juga JAKARTA (BM) - Badan Standardisasi Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) sesuai dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) resmi terbentuk dan dilantik oleh Menpora Imam Nahrawi di Wisma Kemenpora, Kamis (12/11).

Pengangkatan anggota BSANK ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 170/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota BSANK yang terdiri dati Sony Teguh Trilaksono, HM. Anwar Rahman, Prof. Mulyana, Lily Gieta Karmel, Edi Purnomo, Hari Amirulloh Rahman, Agus Mahendra, Linda Darnela dan Hani Hasyim.

Praktis, butuh waktu 10 tahun untuk melantik BSANK jika melihat keluarnya UU SKN. Menpora Imam Nahrawi mengapresiasi terbentuknya BSANK ini dan berharap lembaga ini secepatnya bekerja karena keberadaannya sangat ditunggu. Salah satu tugas tim ini adalah melakukan standardisasi sarana prasarana fisik hingga sarana pendukung olahraga lainnya.

MMulai hari ini berikanlah pengorbanan dan pengabdian terbaik bagi Bangsa Indonesia, saya berharap Bapak Ibu sekalian bekerja dengan baik, tulus, iklas, cerdas, solid, kompak dan nekat karena kita semua butuh percepatan untuk melahirkan produk-produk di bawah stakeholder keolahragaan,” kata Menpora.

Menurut dia, keberadaan BSANK diharapkan mampu membuat terobosan demi kemajuan olahraga di Indonesia.

Untuk itu pihaknya meminta kepada semua personel yang sudah terpilih untuk secepatnya membuat kerangka acuan kerja.

Selain melantik anggota BSANK, pada kesempatan yang sama Menpora juga melantik Panitia Pelaksana “The 6th TAFISAWorld Games 2016”. Mantan Menpora Hayono Isman didaulat sebagai ketua pelaksana Olimpiade Olahraga Rekreasi itu. Menpora juga mengukuhkan Hermawan Kertajaya yang saat ini merupakan pengurus Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia menjadi Penasihat Ahli serta Irjenpol Sabar Rahardjo menjadi Direktur Personalia.(at/epe)

12 LAMONGAN

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

Disdik Gelar Pelatihan BOS untuk SMP Negeri dan Swasta

Asyik Pesta Sabu di Rumah, Digerebek Polisi

Untuk Minimalisir Kecurangan LAMONGAN (BM) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lamongan menggelar pelatihan biaya operasional sekolah (BOS) online untuk tingkat (SMP) seKabupaten Lamongan baik negeri maupun swasta.

Acara terbagi jadi dua gelombang. Di gelombang pertama digelar pada 9-11 November untuk SMP negeri dan gelombang kedua pada 12 hingga 14 November untuk SMP swasta. Sedangkan untuk lokasi pelatihan dibagi jadi tiga zona yakni di aula SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 3.

Dalam pelatihan yang diikuti sebanyak 109 lembaga yang masing-masing diwakili kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah tersebut, diberikan materi tentang bagaimana mewujudkan sekolah yang sehat, nyaman dan bebas dari pengaruh radikal yang terintegrasi dengan BOS online.

Pada sambutannya Sun’ah selaku Menajer BOS Lamongan mewakili KepalaDinasPendidikan Lamongan mengatakan bahwa antara kepala sekolah dan bendahara dan komite sekolah merupakan tiga sekawan yang tidak bisa dipisahkan untuk mewujudkan baik buruknya sekolah.

Sebagai pelayan masyarakat yang notabene abdi pemegang amanah mengelola uang negara yang artinya adalah uang rakyat, maka setiap sekolah harus memiliki tangung jawab moral untuk transparan kepada masyarakat.

“Bos online adalah inovasi layanan publik yang memudahkan para kepala sekolah untuk bisa melaporkan secara cepat dan efisien dan tidak membebani transportasi manual,” kata Sun’ah.

Ditambahkan dia, sedangkan bagi masyarakat mereka dapat

memantau langsung lewat website BOS Dinas Pendidikan Lamongan hingga setiap item lembaga bisa terdeteksi. Dengan demikian penyalahgunaan uang

BOS akan bisa diminimalisir.

Sun’ah juga mengimbau agar setiap kepala sekolah agar berhati-hati dalam mengelola dana tersebut dan berpegang pada

petunjuk teknis (juknis) dan aturan karena sumber utama biaya SMP adalah dari BOS. “Saya berharap untuk kepala sekolah untuk berhati-hati dan

LAMONGAN (BM) - Anggota Satreskoba Polres Lamongan kini gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba.

Setelah menangkap dua pemakai sabu, polisi kembali meringkus tiga orang yang kedapatan sedang pesta sabu.

Penggerebekan di rumah yang berada di Jalan Cendana itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya sabu dan seperangkat alat hisap. Penangkapan tiga budak sabu itu atas laporan masyarakat.

Terlebih, rumah yang semestinya untuk kegiatan positif itu ternyata dipakai tempat nyaman memakai narkoba jenis sabu.

Sementara itu, tiga tersangka yang ditangkap adalah Wiwid Benny Mustofa (31), Umar Irawan (26), keduanya warga Brondong Lamongan.

Satu tersangka lagi adalah Sumarlan (48), warga Desa Banyu Urip Kecamatan Kedamaian Gresik. Selanjutnya, ketiga tersangka dibawa ke Mapolres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Sementara itu, Paur Subbag Humas Polres Lamongan Ipda Raksan mengatakan saat ini pihaknya secara kontinyu melakukan pemberantasan narkoba yang kini mulai merambah di wilayah hokum Lamongan. “Kami juga rutin melakukan patrol di beberapa lokasi rawan kejahatan atau dipakai sarang narkoba,” katanya, Kamis (12/11). (dwi/zen/ nov)

bijak dalam menggunakan uang, kalau tidak mengerti mendingan tanya karena saluran konsultasi pengaduan di BOS online sudah tersedia,” katanya. (nun/zen/nov)

USAID MoU Soal Kesehatan Ibu dan Anak LAMONGAN (BM) –Bertempat di Grand Mahkota Hotel Prakarsa Lamongan dilakukan acara penandatanganan kerjasama dengan ProRepUSAID untuk melaksanakan program peningkatan akses dan kualitas pelayanan jaminan kesehatan ibu dan anak di wilayah Lamongan, Kamis (12/11).

PenandatangananKontrakLayanan Puskesmas dengan Forum Masyarakat Peduli Puskesmas

(FMPP) tersebut dihadiri 8 Kepala Puskesmas di wilayah Lamongan.

“Penandatanganan kontrak pelayanan puskesmas dengan FMPP ini merupakan salah satu tahap dari upaya bersama Dinas Kesehatan Lamongan, FMPP dan prakarsa Jatim untuk secara sistematis meningkatkan kualitas dan akuntabilitas sosial penyelenggaraanlayanankesehatan puskesmas di seluruh Kabupaten Lamongan,” ungkap Madekhan

Ali selaku Direktur Prakarsa Jatim.

Acara tersebut juga didatangi perwakilan dari Dinas Kesehatan Lamongan Muronah selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan yang memberikan asumsi kepada setiap kepala puskesmas untuk mewujudkan kesadaran dan menjadikan mitra komunikasi yang akhirnya berdampak pada kesehatan penandatanganan kontrak layanan UPT Puskesmas yang pada prin-

sipnya mendukung.

Menurut data yang dihimpun sampai 2014, belum ada puskesmas yang menerapkan standar pelayanan berbasis Prakarsa Masyarakat. Di dalam LKPJ Gubernur Jatim 2014 dari 960 puskesmas yang tersebar di 664 kecamatan, belum ada satupun yang menerapkan standar pelayanan minimal berdasarkan Citizen Charter atau kontrak pelayanan.(dwi/zen/nov)

GRESIK

berita metro www.beritametro.co.id

Penertiban Aktivitas Pengerukan Tanah Waduk Tak Serius

Waduk Metatu Tabrak Aturan Libatkan Oknum Kades

GRESIK (BM) – Penertiban pengerukan tanah waduk tampaknya masih separuh hati dilakukan pihak Pemkab Gresik.

Setelah, beberapa waktu lalu pengerukan di waduk Desa Sumengko sempat menuai masalah, ternyata kejadian serupa juga terjadi di Desa Metatu Kecamatan Benjeng.

Malahan, di waduk yang luasnya berhektar-hektar itu ditengarai digali secara ilegal. Kemudian, tanah bekas kerukannya juga dijual secara ilegal. Diduga, hasilnya yang mencapai uang miliaran rupiah itu dibuat bancakan.

Sejumlah oknum aparatur desa di lokasi setempat, diduga kuat terlibat dalam skandal penambangan dan penjualan tanah kerukan waduk tersebut. Bahkan, in-

formasinya penyidik Polres Gresik sudah turun tangan dan memeriksa sejumlah petinggi aparatur di Desa Metatu Kecamatan Benjeng tersebut.

Mereka yang sudah diperiksa di antaranya Kepala Desa Metatu. Sementara itu, Kanit Tipiter Polres Gresik Aiptu Sugeng membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil Kepala Desa Betatu Nurul Askin untuk dimintai keterangan terkait pengerukan waduk dan menjual hasil kerukannya.

“Kami sudah memanggil yang bersangkutan untuk kita mintai keterangan namun aktivitas tersebut menurut yang bersangkutan sudah melalui proses musyawarah desa dan warga juga sudah menyetujuinya,” kata Sugeng.

Namun keterangan tersebut dibantah sejumlah warga Desa Betatu. Seorang di antaranya adalah Haris (43). Ia mengaku sebelum dan sesudah aktivitas penggalian waduk itu mereka belum pernah diajak musyawarah terkait pengerukan waduk.

Bahkan Haris menuding hanya sekelompok orang saja yang diajak musyawarah. “Selama ini, warga tidak pernah diajak musyawarah terkait pengerukan waduk itu. Apalagi, saya yang terkena dampak langsung,” terangnya.

Haris menambahkan pihaknya juga telah mendatangi Kades Betatu terkait solusi jalan yang dilalui angkutan tersebut kades mengiyakan dan menyanggupi akan membuatkan jalan baru untuk transportasi angkutan

yang mengangkut galian.

“Saya sudah pernah melapor ke pak lurah terkait debu yang membuat polusi dan juga mengotori rumah warga termasuk juga rumah yang saya tempati tapi pak lurah hanya bilang iya dan sampai sekarang permintaan tersebut tak pernah dipenuhi,” pungkas Haris.

Bahkan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang merasa terusik dengan skandal jual beli tanah kerukan waduk di Desa Metatu tersebut sudah memanggil pihak-pihak terkait.

“Kami sudah panggil Kepala Desa Metatu dan pihak terkait atas penjualan tanah kerukan waduk tersebut,” kata Kepala Bidang Pengairan DPU Pemkab Gresik Ir Susiani MSi, kemarin (12/11) .

Dia menambahkan, DPU

juga meminta penjelasan Kepala Desa Metatu dan pihak terkait soal penjualan tanah kerukan waduk setempat. Dalam penjelasannya, masih kata Susiani, Kades Metatu mengakui memang menjual tanah bekas kerukan Waduk Metatu.

“Akibat menjual tanah kerukan waduk itu, Kades Metatu mengaku diperiksa penyidik Polres Gresik,” ungkapnya.

Susiani mengaku juga telah menegur Kades Metatu atas tindakan gegabahnya menjual tanah bekas kerukan waduk yang merupakan aset pemerintah. “Saya bilang ke kades menjual tanah bekas kerukan waduk itu tidak diperbolehkan,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Bidang Pendataan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Gresik Agustin H Sinaga mengatakan pihak panitia pengerukan waduk Metatu pernah membeli karcis untuk pembayaran retribusi penjualan tanah kerukan.

Terpisah, Camat Benjeng Suryo Wibowo mengakui kalau

DewanSetujuiPenyertaan ModalPDAMSebesarRp100M GRESIK (BM) - Setelah sempat terkatung-katung akhirnya anggota DPRD Gresik melalui Komisi C menyetujui penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp 100 miliar dari Rp 25 miliar seperti keinginan pemkab setempat.

Sementara, Wakil Ketua Komisi C DPRD Gresik M Syafi AM mengatakan sesuai kesepakatan pihaknya menyetujui penyertaan modal sebesar Rp 100 miliar. “Kami tidak memermasalahkan hal tersebut. Keinginan dewan untuk memberi penyertaan modal sebesar Rp 100 miliar. Sebab, di grand desainnya kebutuhannya memang sebesar itu. Dengan disepakati penyertaan modal itu maka DPRD Gresik akan membuat perda baru,” katanya, Kamis (12/11).

Syafi menambahkan meski anggaran Rp 100 miliar telah disetujui.Halini,tidakberpengaruhpadaAPBDGresik2016.Karena penyertaan modal yang diberikan ke PDAM tidak ada batas waktu dan besaran setiap tahun. Sebab, anggarannya bisa diberikan jika APBD Gresik surplus. “Kalau APBD-nya defisit tidak mungkin kami menyetujui penyertaan modal ke PDAM,” tambahnya.

Dirut PDAM Gresik Muhammad terkait dengan penyertaan modal ini menuturkan pihaknya merasa lega setelah dewan bisa sepakat dengan angka penyertaan modal. “Ini jadi bukti jika pemerintah daerah peduli dengan pelayanan air untuk masyarakat,” pungkas Muhammad. (bet/uki/nov)

BM/MASDUKI

SIDAK: Anggota Komisi II DPR RI Eni Maulani saat bertandang ke KPU Kabupatan Gresik untuk menanyakan persiapan pilkada yang dihelat pada 9 Desember mendatang.

PERWAKILAN

Gresik-Lamongan itu juga menanyakan soal anggaran untuk logistik seperti kotak suara, bilik suara, dan kesiapan data untuk daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Gresik.

“Saya tanyakan ke salah satu Komisioner KPU Gresik apakah persiapan sudah maksimal dan tidak ada kendala. Bahkan, KPU Gresik siap mengirim logistik dengan menyewa helikopter ke Pulau Bawean jika sangat mendesak,” tutur Eni Maulani.

Sementara itu, berdasarkan data daftar pemilih tetap (DPT) KPU Gresik jumlah yang menggunakan hak suaranya di Pilkada Gresik mencapai 921.440 orang.

Darijumlahitu,rinciannya459.145 pemilih laki-laki dan 462.295 perempuan, tersebar di 2.193 TPS di 356 desa atau kelurahan Kabupaten Gresik. (sgg/uki/nov)

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005

ISTIMEWA

Anggota Komisi II DPR RI Sidak Kesiapan Pilkada Gresik GRESIK (BM) - Jelang kesiapan Pilkada serentak di Kabupaten Gresik anggota Komisi II DPR RI Eni Maulani Saragih melakukan sidak di KPU Kabupaten Gresik yang berlokasi di Jalan dr Wahidin Sudirohusodo didampingi Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid, Kamis (12/11).

“Kebetulan saya sedang masa reses sampai 16 November sehingga saya manfaatkan untuk menanyakan persiapan Pilkada Gresik yang digelar bersamaan dengan daerah lain di Jawa Timur,” ujarnya, kemarin.

Dalam sidak yang merupakan kegiatan rutin tersebut karena jelang Pilkada Gresik pada 9 Desember mendatang, Eni Maulani menanyakan tentang kesiapan KPU Gresik terkait pelaksanaan pilkada tersebut.

Anggota DPR RI dari dapil

Desa Metatu itu masuk wilayah Benjeng. Namun, dia mengaku belum tahu persis ada proyek penggalian waduk secara ilegal dan tanah kerukannya dijual.

“Coba saya cek dulu. Saya akan koordinasi dengan Kades Metatu terlebih dulu,” kata Suryo. (sgg/ uki/nov)

Muhammad

Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350

G E R B A N G M O J O 13

berita metro www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

Dirikan Serikat Pekerja Sebanyak 6 Karyawan PT MAG Dipecat

Ratusan Buruh Wadul Dewan dan Segera Sidak ke Perusahaan JOMBANG (BM) - Puluhan buruh pabrik kertas PT Mirolam Adi Gunawan (MAG) mendatangi Kantor Dewan Kabupaten Jombang, Rabu (12/11).

Aksi ini, mereka lakukan untuk mengadukan manajemen pabrik PT MAG yang telah memecat 6 karyawannya.

Alasannya hanya karena mereka mendirikan serikat pekerja. Selain itu, aksi massa ini juga mengadukan upah mereka yang hanya Rp 17.000 – Rp 32.000 per hari. Koordinator aksi buruh Surya Utama mengatakan, hak buruh untuk membentuk serikat pekerja direnggut pihak pabrik kertas yang berlokasi di DesaWatudakon Kecamatan Kesamben.

Sebanyak 6 orang buruh yang ditunjuk sebagai pengurus serikat pekerja justru dipecat tanpa pesangon di antaranya Andik

FOTO:BM/PRAYOGI

BUKTI : Surya sebagai koordinator aksi buruh menunjukkan slip gajinya yang dinilai perusahaan lakukan kesewenang-wenangan.

Kusumo,Jumali,EkoMulyadi,Puji Kristanto, Agung Suryo Utomo

serta Septian Adi. “Tuntutan kami agardewanmembantumengem-

balikan 6 rekan kerja kami yang dipecat agar dipekerjakan lagi,” ujar Surya ke sejumlah wartawan sesusai orasi.

Lebih lanjut menurut Surya, tidak hanya soal kebebasan membentuk serikat pekerja upah harian yang dibayar PT MAG kepada buruh perempuan yang baru bekerja hanya Rp 17.000 per hari. Sementara upah harian pekerja pria hanya Rp 32.000.

“Upah segitu bagi kami sangat tidak layak dan tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup, apalagi jam kerja dimulai dari pukul 07.00 hingga pukul 17.00, “ imbuh Surya.

Hal senada juga diungkapkan Agung, seorang buruh yang juga diberhentikan dari pekerjaannya. Dirinya mengaku tak hanya diberhentikan tapi dirinya juga mengeluhkan terkait pengupa-

han yang dilakukan manajemen pabrik.

“Upah 17 ribu per hari itu diberikan kepada buruh yang sudah bekerja selama satu tahun. Tapi yang bekerja selama 15 tahun ke atas hanya dibayar sekitar 32 ribu saja,”paparnya.

Setelah beberapa saat melakukan aksi, akhirnya aksi buruh tersebut mendapat respon dari anggota dewan. Sekretaris Komisi D DPRD Jombang Miftakhul Huda dan juga Minardi Wakil Ketua DPRD berjanji bakal melakukan sidak ke PT MAG. “Besok kami akan sidak ke sana untuk menfasilitasi buruh yang tidak boleh masuk kerja agar bisa masuk dulu,” ujarnya.

Sementara, terkait soal tuntutan buruh untuk kenaikan upah, Huda juga berjanji akan membantu menfasilitasi ke-

Sebanyak 18 Kelurahan Rebutkan Lomba 10 Program Pokok PKK MOJOKERTO (BM) - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Mojokerto Siti Amsah Mas’ud Yunus dan Wakil Ketua TP PKK Ninis Suyitno melakukan penilaian di 18 Kelurahan di Kota Mojokerto selama tiga hari berturut-turut sejak Selasa (10/ 11) hingga Kamis (12/11).

Penilaian administrasi dan penilaian lapangan kepada TP PKK kelurahan ini terkait dengan dilaksanakannya lomba pelaksana terbaik 10 program pokok PKK di Kota Mojokerto.

Bersama Pengurus Tim Penggerak PKK dari sekretaris, bendahara dan anggota Pokja I hingga Pokja IV, tim dibagi dua kelompok.

Turut mendampingi Ketua TP PKK Pemkot Mojokerto

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Moch Imron dan jajarannya yang membidangi PKK. Tim 1 yang diketuai Siti Amsah Mas’udYunus meninjau dan menilai administrasi dan penilaian lapangan TP PKK kelurahan di wilayah Kecamatan Prajurit Kulon.

Sedangkan Tim 2 yang diketuai Ninis Suyitno menilai administrasi dan penilaian lapangan TP PKK kelurahan di wilayah Kecamatan Magersari.

Dalam melaksanakan penilaiannya, Siti Amsah Mas’udYunus turun langsung melihat data dan administrasi fisik berupa buku dan papan pencapaian kinerja di setiap kelurahan.

Siti Amsah menyayangkan karena kerap menemui bebe-

FOTO:BM/PRAYOGI

PENILAIAN: Ketua TP PKK Pemkot Mojokerto Siti Amsah Mas’ud Yunus saat memberi sambutan lomba pelaksanaan 10 program PKK yang diikuti 18 kelurahan.

rapa kelurahan yang mempunyai papan data PKK tapi tidak terisi dengan baik. “Pengisian papan data ini sangat penting.

Selain untuk laporan administrasi kegiatan PKK, masyarakat juga akan tahu dan termotivasi untuk meningkatkan

capaian program PKK lebih baik lagi. Sehingga dengan melaksanakan 10 program pokok PKK Kota Mojokerto akan lebih sejahtera,” paparnya.

Penilaian lomba 10 program pokok PKK tingkat Kota Mojokerto ini meliputi penilaian sistem administrasi kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan dan administrasi kinerja kader/sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

“TP PKK Kelurahan yang mendapat juara satu dari lomba ini nantinya akan kita ikutkan dalam lomba yang sama mewakili Kota Mojokerto di tingkat Provinsi Jawa Timur,” kata Siti Amsah Mas’ud Yunus. (gie/ nov/adv)

hendak buruh. “Untuk kenaikan gaji akan kami upayakan fasilitasi. Tanggal 19 November mendatang akan ada perundingan dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi persoalan ini,” tandasnya.

Mendapat angin segar dari ka-

langan dewan, puluhan buruh yang sebelumnya memadati depan kantor dewan, akhirnya mulai bergeser. Mereka melanjutkan aksinya ke Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Jombang. (aan/nov)

Empat Proyek Multiyears Terancam Gagal Dilaksanakan MOJOKERTO (BM) - Empat proyek multiyears milik Pemkot Mojokerto yang disorong ke LPSE Provinsi Jatim tak kunjung menarik minat rekanan. Jika proyek yang jadi impian besarWalikota Masud Yunus itu gagal dilaksanakan tahun ini, masyarakat bakal dirugikan karena tak bisa segera menikmati hasil pembangunannya.

Tak hanya itu, eksekutif dan legislatif harus kerja ekstra dengan merubah jadwal proyek yang sudah kadung diperdakan. “Jika tidak bisa dilaksanakan tahun ini maka 4 Perda Multiyears akan dirubah. Kita mengajukan ulang ke DPRD untuk perubahan ketentuan pelaksanaan,” papar Kabag Hukum Setdakot Mojokerto Pudji Harjono.

Ia mengatakan, regulasi yang telah didok tidak bisa mentolerir aturan yang telah ditentukan. “Masa pengerjaan sesuai dengan.perda tahun jamak itu mulai tahun 2015. Jika tidak bisa dilaksanakan tahun ini kan tidak bisa didiamkan karena dilaksanakan tahun 2016,” ujarnya.

Meski untuk mengubah perda itu, pihaknya masih menunggu laporan lelang dari SKPD yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Keempat proyek multiyears yang kini masih taraf lelang di provinsi itu yakni Graha Mojokerto Service City (GMSC), revitalisasi Trotoar Jalan Gajahmada dan Trotoar Pahlawan serta pembangunan jalan dan jembatan Blooto-Pulorejo.

Lambannya pembangunan di Kota Mojokerto sebelumnya menjadi perhatian Komisi I DPRD. Mereka menengarai, persoalan minimnya belanja daerah yang baru mencapai kisaran 15 persen hingga Oktober ini disebabkan faktor lemahnya SDM perangkat kerja dilevel pimpinan dan staf.

Karenanya, komisi yang membidangi pemerintahan ini menyarankan agar kepala daerah melakukan evaluasi kinerja jajarannya.Walikota, juga disarankan membentuk tim khusus yang bertugas mengawal kerja SKPD. “Lambatnya pembangunan itu lebih dikarenakan oknum pejabatnya, SDM pemimpin dan SKPD nya yang lambat,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Suliyat. (bro/gie/nov)

KEDIRI RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

Tak Beri Manfaat, Pengerjaan Drainase Malah Jadi Keluhan Masyarakat

Dinas Pertamanan Akan Lakukan Penanaman Kembali KEDIRI (BM) - Proyek perbaikan drainase atau gorong-gorong yang sudah dilakukan Pemkot Kediri selama beberapa pekan ini malah tak membuat manfaat.

Malahan, sejumlah warga resah dan mengeluhkan proyek untuk mencegah banjir itu.

Salah satunya, menumpuknya material atau bahan yang dipakai dibiarkan teronggok di pinggir jalan. Rekanan yang mengerjakan proyek itu tak memerhatikan jika bahan-bahan yang tak ditempatkan di tempat semestinya itu malah membahayakan masyarakat.

Belum lagi, polusi debu yang ditimbulkan membuat warga khususnya yang dekat dengan pengerjaan gorong-gorong tersebut banyak yang mengeluhkan.

Selain itu, dampak dari pro-

yek drainase itu juga membuat areal penghijauan berkurang.

Karena rekanan yang mengerjakan proyek itu seenaknya menebang dan merobohkan sejumlah pohon dipinggir jalan raya.

Berdasarkan data yang dihimpun Berita Metro, terhitung ada 50 pohon yang dikorbankan. Sementara itu, Kabid Pertamanan Kota Kediri Rony Yusianto mengakui akibat perbaikan proyek drainase tersebut mengakibatkan penghijauan di Kota Kediri sedikit berkurang.

Untuk itu, pihaknya akan bertanggung jawab untuk melakukan antisipasi penanaman kembali.

“Kami mengakui, dampak dari proyek drainase membawa dampak negatif dengan berkurangnya penghijauan di Kediri yang harus

FOTO : BM/DOK/IST

JANJI DITANAMI: Salah satu yang dikeluhkan warga sekitar proyek pengerjaan drainase adalah penebangan pohon untuk penghijauan kota.

merelakan sekitar 50 pohon tumbang akibat dampak proyek perbaikan saluran air ini “ kata Roni, Kamis (13/11).

Lebih jauh, Robi mengatakan, dalam hal ini pihaknya tidak berkenan mencari pembenaran

perihal proyek perbaikan drainase yang penangananya ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Karena, dari serangkaian tumbangnya pohon itu pemkot sudah memikirkan alokasi anggaran yang terangkum dalam APBD 2015.

Di samping itu, kata Robi pihaknya hanya meminta peran serta masyarakat dalam melakukan pemeliharaan terhadap tanaman baru sebagai pengganti pohon yang tumbang akibat proyek drainase. “Kami hanya mengimbau agar masyarakat lebih peduli melakukan pemeliharaan bibit pohon. Karena, berdasarkan pengalaman kami bibit pohon selalu dicabut usai ditanami,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, sejumlah pohon tumbang akibat adanya perbaikan drainase yang ada di sejumlah titik pinggir jalan raya wilayah Kota Kediri. Di antaranya, Jalan Brawijaya, Jalan Semeru, Jalan Agus Salim dan JalanWachid Hasyim serta Jalan Monginsidi. (bud/nov)

Hasil Survei LSI Paslon Harmas Lebih Unggul KEDIRI (BM) - Mengingat waktu yang hanya tinggal satu bulan lagi, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terhadap dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung dalam Pikada Kabupaten Kediri yang berlangsung pada 9 Desember mendatang. ý Hasil survei menunjukkan, paslon petahana unggul mutlak dari pesaingnya dengan selisih keunggulan lebih dari 50 persen.

Peneliti utama LSI Ardian Sopa mengatakan, survei Pilkada Kabupaten Kediri dilakukan, sejak 29 Oktober hingga 4 November lalu.

Metode survei menggunakan sampling dan multistage random sampling dengan jumlah responden 440 orang yang disebar pada 26 kecamatan di Kabupaten Kediri. Hasil survei menunjukkan, paslon Haryanti Sutrisno dan Masykuri (Harmas) mendapat dukungan sebesar 69,5 persen, PERWAKILAN

FOTO : BM/BUDI ARYA

JAJAK PENDAPAT: LSI saat menggelar press release hasil survei di salah satu hotel di Kota Kediri.

sedangkan lawannya Ari Purnomo Adi dan Arifin Tafsir (AA) hanya memeroleh 11,8 persen atau

terpaut selisih sebesar 57,7 persen.

Dukungan terhadap pasangan AA bahkan lebih sedikit dari calon

pemilih yang belum memutuskan pilihannya yakni sebesar 18,6 persen. Keunggulan paslon in-

cumbent ini didukung lima faktor yaitu tingat pengenalan, kesukaan, kepuasan, keinginan dan keberhasilan dalam merealisasikan janji kampanye terhadap masyarakat.

“Secara ilmiah data hasil survei, kami meyakini tidak akan jauh berbeda dari hasil pilkada mendatang. Namun secara politis, data tersebut masih dapat berubah apabila terjadi sebuah skandal besar jelang pilkada yang hanya tinggal satu bulan ini,” ujar Ardian Sopa.

LSI juga menyurvei tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Kediri terhadap pilkada yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Ironisnya, sebanyak 46,1 persen masyarakat mengatakan tidak tahu dan 13,4 persen jawaban mereka salah.

Kondisi ini menjadi masalah bagi KPU sebagai penyelenggara pilkada karena angka golput akan cenderung tinggi. (bud/nov)

FOTO : BM/BUDI ARYA

HARAPAN : Walikota Abdullah Abu Bakar saat meninjau lokasi LKM PNPM di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Walikota Dukung Kelurahan Pojok Jadi Juara Lomba OMS PPID KEDIRI (BM) -Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kasenan mendampingi Tim Juri Lomba OMS PPID dan BKM/ LKM PNPM tingkat Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, Rabu (11/11).

Dalam sambutannya Mas Abu panggilan akrab Walikota Kediri mengatakan bahwa Kelurahan Pojok memiliki kinerja bagus dan telah berkontribusi secara optimal dan tanpa kenal lelah dalam menyukseskan berbagai program baik program pemerintahan maupun kegiatan LKM PNPM Mandiri Perkotaan.

“LKM Kelurahan Pojok memang bekerja serius dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satu contohnya yakni menciptakan dana pinjaman bergulir untuk warga miskin. Dengan dana pinjaman bergulir ini, warga miskin nantinya bisa melakukan pinjaman untuk menciptakan usaha baru,” ujarnya.

Di akhir sambutannya Mas Abu juga memberikan apresiasi dan dukungan penuh Kelurahan Pojok untuk mengikuti Lomba OMS PPID dan BKM/LKM PNPM tingkat Provinsi Jawa Timur. “Saya berharap Kelurahan Pojok menjadi pemenang dan mewakili Jawa Timur untuk mengikuti lomba yang sama di tingkat nasional,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Juri Rofik ST dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur mengatakan bahwa Kota Kediri bersama lima kelurahan/desa lainnya berhasil lolos ke babak selanjutnya dan mengalahkan 1857 kelurahan/desa se-Jawa Timur. “Hal itu jadi prestasi tersendiri untuk Kelurahan Pojok karena meskipun baru mengikuti perlombaan tersebut, namun sudah mampu mengalahkan ribuan kelurahan/desa lainnya,” pujinya.

Rofik mengatakan ada delapan aspek yang dinilai dalam Lomba OMS PPID dan BKM/LKM PNPM. Yaitu, kredibilitas, pro poor, inisiatif, prakarsa, kreativitas, kemandirian, eksistensi kelembagaan serta aspek pembinaan dari lurah dan camat/PJOK kecamatan. (hms/bud/nov/adv)

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang) Iklan/Langganan : 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya Iklan/Langganan : 081 335 017 333

14 PASURUAN

berita metro www.beritametro.co.id

KABUPATEN PASURUAN I KOTA PASURUAN

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

Kunker Dewan Tak Ada Perubahan Serapan Anggaran di Kisaran 80 Persen Terpisah, Ketua DPRD Kab Pasuruan M Sudiono yang ditemui Berita Metro (BM) sempat kebingungan menjawab petanyaan awak media.

"Serapan anggaran “Untuk detailnya, saya kurang Perdin DPRD Kab faham, coba saya panggil Mas Santo Pasuruan 2015 sebesar dari Bagian Umum karena itu Rp 11 miliar, hingga saat Bagian Rumah Tangga,” jelas Politisi ini lebih kurang 80 PKB ini. persen. Mungkin hingga Saat ditanya Ketua DPRD M akhir tahun, penyerapan Sudiono, berapa persen serapan bisa 100 persen." anggaran Perdin DPRD Kab Pasuruan tahun 2015 ini, Kabag - M SUDIONO FAUZAN Umum Susanto menjelaskan bahwa Ketua DPRD Kab Pasuruan untuk serapan dana Rp 11 miliar hingga saat ini lebih kurang 80 persen.

“Mungkin hingga akhir tahun, penyerapan bisa maksimal yakni 100 persen. Tapi yang tahu persis itu Bu Lilin, Bagian Keuangan,” jawabnya.

Apa intensitas Kunker perlu ditambah? Ia menjelaskan, untuk intentitas Kunker bagi 50 anggota Dewan tak ada perubahan. “Karena yang menentukan itu lokasi serta tujuan di masing-masing Komisi,” jawabnya berkelit. (bib/an/azt)

“

FOTO:BM/AH HABIBI

SILATURAHMI : Kapolres Pasuruan, AKBP Soelistijono SIK MH menggelar silaturahmi ke beberapa pondok pesantren di wilayah Pasuruan.

Imbau Tokoh Agama Bantu Kamtibmas PASURUAN (BM) - Kapolres Pasuruan, AKBP Soelistijono SIK MH memerintahkan pada para kepala satuan fungsi, para Kapolsek jajaran Polres Pasuruan untuk melakukan kegiatan sesuai tugas pokok masing-masing.Tujuannya menciptakan keamanan di wilayah hukum Pasuruan.

Tujuan silaturahmi para tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan imbauan Kamtibmas pada para santri untuk masyarakat di lingkungannya. Apalagi mereka orang-orang yang menjadi panutan atau menjadi figur dari para santri dan warga masyarakat. (bib/an/azt)

FOTO: BM/AH HABIBI

PASURUAN (BM) – Alokasi anggaran perjalanan dinas (Perdin) para wakil rakyat di Kab Pasuruan tahun 2015, cukup fantastis, yakni Rp 11 miliar. Uang rakyat sebesar itu digunakan untuk kegiatan kunjungan kerja, baik di dalam kota maupun di luar kota.

Awalnya Pemkab Pasuruan mengalokasikan anggaran Perdin (Perjalanan Dinas) Rp 9 miliar, karena dianggap masih kurang.

Maka ditambah Rp 2 miliar di PAPBD II. Ironisnya, meski sudah disiapkan anggaran yang cukup besar, data yang diperoleh Berita Metro (BM) dari Bagian Umum Sekretariat DPRD menyebutkan, angka penyerapan dana Perdin itu baru mencapai 80 persen, terhitung hingga pertengahan November ini.

Artinya, ada 20 persen dari total anggaran yang masih ngendon di bagian keuangan.

Pertanyaan sekarang, bagaimana penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) di Bagian Sekretariat. Apa sudah dilakukan kajian yang matang?

Program Kejar Paket Perlu Dievaluasi PASURUAN (BM) – Pelaksanaan Ujian Kejar Paket A, B dan C mendapat sorotan dari anggota Komisi IV DPRD Kab Pasuruan, Dr Kasiman SKes Ns MKes. Menurutnya, secara teori program tersebut membawa dampak positif bagi perkembangan dunia pendidikan.

Namun faktanya di lapangan, banyak ditemui adanya kejanggalan-kejanggalan hingga memunculkan dugaan adanya praktek joki pada pelaksanaannya.

Hal tersebut dimungkinkan, mengingat ditemukannya orang yang mengaku-ngaku telah lulus dari ujian Kejar Paket tersebut. Namun ternyata yang

bersangkutan tidak bisa membaca dan menulis.

“Sungguh ironis sekali, mengaku telah sudah lulus tapi membaca dan menulis saja tidak bisa. Hal ini yang patut dipertanyakan,” kata Dr Kasiman.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk itu penyelenggaraan Kejar Paket tersebut perlu ditata ulang atau dievaluasi. Selain tidak efisen, hasil kerja dari Kejar Paket A,B dan C tersebut tidak medongkrak IPM dan anggaran yang diajukan pada program ini pada tahun 2016 lebih baik dialihkan pada program positif lain untuk menunjang dunia pendidikan. (bib/an/azt)

FOTO:BM/AH HABIBI

KELUHKAN PANEN GARAM TURUN FOTO: BM/AH HABIBI

Dr Kasiman SKes Ns MKes Anggota Komisi IV DPRD Kab Pasuruan

: Petani memanen garam di tambak garam di Panggungrejo, Pasuruan. Menurut petani setempat, hasil panen garam tahun ini mengalami penurunan hingga 50 persen dibanding tahun lalu.

15 www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015 0,24% IHSG

4,462

0,0% NIKKEI

19,698

0,8% STI

2,959

0,5% FTSE

6,269

0,1% KLCI

1,663

0,3% DJIA

17,702

0,3% NASDAQ 5,067

0,3% S&P500 2,075

HARGA EMAS JUAL (Rp/gr)

476,336

KURS MATA UANG

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

USD

SGD

EUR

AUD

457,282

1,086.90

JUAL: 13.605,00 BELI : 13.585,00

JUAL: 9.593,40 BELI : 9.573,40

JUAL: 14.634,72 BELI : 14.534,72

JUAL: 9.745,48 BELI : 9.665,48

SUMBER: GERAIDINAR

IDR/USD: 13,597

SUMBER:KLIKBCA.COM

BERLAKU 12 NOVEMBER 2015 - SUMBER: IMQ21.COM

Hindari Portofolio Masif, OJK Longgarkan Kewajiban Pencadangan JAKARTA (BM) - Perlambatan ekonomi juga membuat membuat rating multifinance terancam merugi, pencarian sumber dana juga semakin sulit, kerjasama dengan asuransi semakin mahal dan pengurangan eskalasi portofolio multifinance semakin masif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya melonggarkan kebijakan penghitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang karena penerapan aturan itu dapat menambah beban industri multifinance saat ini.

Dumoly F. Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK mengatakan aturan yang seharusnya berlaku per 19 November 2015 akan diberlakukan lebih ringan sanksinya yakni apabila perusahaan multifinance belum bisa memenuhi ketentuan.

”Enforcement-nya kami relaksasi melihat kondisi perekonomian saat ini. Dalam memenuhi ketentuan tidak langsung diberikan Surat Peringatan (SP), namun hanya teguran,” katanya, di Jakarta, kemarin. Hal ini dinilai memberatkan apabila kebijakan pencadangan lima tingkat diterapkan saat ini. Beban perusahaan akibat menurunnya daya beli sudah semakin tinggi. Dia mengatakan relaksasi penerapan kebijakan bersifat situasional, sehingga perusahaan pembiayaan diharapkan tetap menerapkan ketentuan secara bertahap.

“Sekarang kelihatannya sudah growing lagi kan, kemungkinan tahun depan relaksasi ini tidak berlaku lagi,” ujarnya.

Peraturan OJK No 29/05/2014 yang diteken November tahun lalu diha-

FOTO:BM/IST

Dumoly F. Pardede

rapkan membuat multifinance semakin prudent dalam memberikan pembiayaan dengan adanya lima

tingkatan pencadangan. Dalam beleid itu, penghitungan NPF nilai piutang setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang wajib paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total piutang pembiayaan.

Sebelumnya, OJK tidak mensyaratkan standar pencadangan sehingga mekanisme penghitungan cadangan diserahkan masing-masing perusahaan. Dalam peraturan OJK ini, penghitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan. Cadangan penyisihan ditetapkan sebesar 5%, 15%, 50% dan yang tertinggi 100% dari saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.(nis/dra)

JAKARTA(BM)-Masih melambatnya perekonomian menjadi alasan tersendiri bagi pelaku usaha yang mempunyai pinjaman namun tidak dapat terkover maupun karena adanya force major.Hingga akhir tahun, diperkirakan jumlah klaim asuransi diperkirakan bisa membengkak hingga Rp1,5 triliun dengan pertimbangan perbaikan ekonomi yang belum cukup menggerakkan daya beli masyarakat.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) mencatatkan nilai klaim Rp1,2 triliun atau meningkat 140% dari posisi Desember 2014 lalu (year to date). Antonius Napitupulu, Direktur Utama PT Askrindo mengatakan lonjakan klaim masih disumbang oleh segmen mikro, dilini bisnis Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Non KUR. “Karena mikro ini sebagian besar debiturnya adalah pedagang. Pada kondisi ekonomi lesu, orang yang belanja berkurang membuat kewajiban membayar juga tersendat,” katanya, kemarin.

Dari jumlah klaim itu, Antonius mengatakan klaim KUR mencapai Rp 700 miliar, sedangkan Non KUR mencapai Rp 500 miliar. “Kalau ditotal segmen mikronya, dari Non KUR itu sekitar Rp300 miliar. Sehingga kontribusi mikro mencapai Rp900 miliar,”katanya.

Meski klaim melonjak, Askrindo masih mampu mencatatkan laba hingga Rp800 miliar atau meningkat 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tahun ini, pihaknya menargetkan dapat mencapai laba Rp1 triliun.(nis/dra)

HARGA TEMBAKAU SRINTIL TURUN Sejumlah pekerja membalikan rajangan tembakau srintil yang dijemur di Borangan, Klaten, Kamis (12/ 11). Menurut petani tembakau setempat harga tembakau srintil atau hasil panen tembakau yang ke tujuh atau terakhir itu mengalami penurunan harga dari Rp 100 ribu menjadi Rp 50 ribu, penurunan harga tersebut disebabkan kwalitas tembakau yang kurang baik dari hasil panen terakhir.

FOTO:BM/IST

Sancoyo Antarikso

rin, food and beverage yang tumbuhnya lebih kuat, pertumbuhan home and personal care lebih rendah,” ujar Sancoyo di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jakarta

Spaghetti Structure challenge adalah kompetisi membuat bangunan dari stik spaghetti yang dirangkai dengan plastisin (malam).

Tema kompetisi kali ini adalah membuat tower yang setinggi-tingginya dari stik spaghetti tersebut, bagi warga yang ingin mengikuti kompetisi ini dijamin pasti bisa… check di youtube tentang spaghetti structure challenge!.

Acara akan dilaksanakan 18-19 November 2015 di Univeritas Widya Kartika, Jl. Sutorejo Prima Utara II/1 Surabaya

GRAND CITY Pameran MegaBuild Surabaya 2015 MegaBuild Surabaya merupakan pameran di Indonesia Timur untuk Arsitektur, Desain Interior dan Industri Bangunan berkumpul, berbagi dan melihat desain interior serta produk terkini, solusi, bahan, sistem dan teknologi.

MegaBuild Surabaya akan menjadi platform yang sempurna bagi yang ingin menemukan peluang bisnis, memperluas pangsa pasar dan sektor Konstruksi dan Bangunan di Indonesia Timur. Pameran akan berlangsung tanggal 12 - 15 November 2015, bertempat di Grand City Convention Surabaya

Menikmati Cake dan Latte yang Segar dan Manis

Daya Beli Lemah, Penjualan Alami Penurunan JAKARTA(BM)-Melemahnya perekonomian membuat sebagian pertumbuhan bisnis ikut terseret dengan seretnya daya beli. Tidak terkecuali produk PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) ikut menurun sehingga menghambat daya beli konsumsi masyarakat Indonesia. Direktur dan Sekretaris Perusahaan, Sancoyo Antarikso, mengungkapkan kinerja penjualan produk UNVR hingga kuartal III-2015 mengalami gerak yang positif. Namun dua produk yang dimiliki perseroan yaitu penjualan produk home and personal care mengalami penurunan.

“Kami mempunyai dua segmen, home and personal care dan food and beverage.

Hingga kuartal III kema-

Spaghetti Structure Challenge

FOTO : BM/ANTARA

Kredit Mikro Tersendat, Klaim Asuransi Meningkat 140 Persen

UNIVERSITAS WIDYA KARTIKA

Selatan, Kamis (12/11). Namun Sancoyo tak mau menyebutkan angka pasti, dikatakan, pihaknya akan tetap menggenjot penjualan agar mampu memperbaiki kinerja

perseroan. Sehingga tahun depan pihaknya tetap optimis pada kinerja perseroan.

“Kami tidak beri guidance, baik untuk top line maupun bottom line. Namun kami akan terus berusaha untuk memperbaiki kinerja kami.

Kami selalu optimis dan akan fokus pada konsumer, bagaimana kita terus membuat produk kita itu relevan terhadap pertumbuhan,” tuturnya.

UNVR mencatatkan laba periode berjalan naik tipis 2,9 persen menjadi Rp2,93 triliun pada semester I 2015 dari periode sama tahun sebelumnya Rp2,84 triliun. Hal ini diikuti pendapatan naik terbatas 6,93 persen ke level Rp18,8 triliun sepanjang semester I 2015 dari periode

sama tahun sebelumnya sebesar Rp17,58 triliun.

Sementara, Harga Pokok Penjualan (HPP) juga naik menjadi Rp9,27 triliun pada semester I 2015. Sehingga membuat laba kotor naik menjadi Rp9,52 triliun, hingga semester I-2015.

Beban pemasaran dan penjualan naik menjadi Rp3,77 triliun pada semester I 2015 dari periode sama tahun sebelumnya Rp3,44 triliun. Sedangkan beban umum dan administrasi juga naik menjadi Rp1,8 triliun.Dengan melihat kinerja keuangan itu, laba bersih per saham dasar naik menjadi Rp384 per saham pada semester I-2015 dari periode sama tahun sebelumnya Rp373.(nis/dra)

SURABAYA (BM) - Bagi penggemar chocolate cake dan minuman latte, sebaiknya perlu mencoba Chocolate Lava Cake serta Mc Green Tea Latte dan Mc Taro Latte. Sajian yang ditawarkan bagi para tamu agar tidak merasa bosan selama di hotel.

Chocolate Lava Cake merupakan kreasi Pastry Chef Muhammad Ferdiyanzah, sedangkan minuman Mc Green Tea Latte dan Mc Taro Latte merupakan kreasi Bartender Muhamad Ridho dari Santika Premiere Gubeng Surabaya.

Chef Ferdi mengatakan, bahan dan cara membuat Chocolate Lava Cake simpel dan mudah. Bahannya dark chocolate, mentega, telur, gula, garam, vanilla essence, tepung terigu dan baking powder.

Dijelaskan cara membuatnya, pertama-tama dicairkan dark chocolate dan mentega. Kemudian campur dengan telur, gula, garam dan vanilla essence lalu aduk dengan mixer selama 5 menit.

Masukkan tepung terigu dan baking powder, aduk perlahan.

Kemudian masukkan cokelat cair dan mentega tadi lalu aduk perlahan. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam tea cup, panggang di oven dengan suhu 210 derajat Celcius selama 13 menit agar bagian pinggir cake matang, namun bagian tengahnya cair. Sebelumnya bagian dalam tea cup diolesi mentega dan bawah-nya dilapisi kertas minyak agar cake tidak lengket sehingga mudah dikeluarkan.

Setelah itu, siap disajikan bersama es krim vanilla. Bukan hanya penampilannya yang menggoda selera untuk segera menikmatinya. Rasanya juga memanjakan lidah. Saat disantap, cake terasa lembut dan manis. Ketika dibelah, cokelat cairnya meleleh seperti lava, rasa lumer di lidah dan tenggorokan.

Es krim vanila-nya tak kalah lumer dan enak.

Menurut Chef Ferdi, Chocolate Lava Cake memang pas jika dinikmati dengan es krim vanila karena saling melengkapi rasa. Namun pada akhirnya bergantung selera masing-masing. (nat/dra)

Gaet Branding, Bidik Penjualan 500.000 Unit SURABAYA (BM) - Guna mengejar target yang telah ditentukan, berbagai terobosan terus dilakukan. Salah satunya yang dilakukan Smartfren dalam merealisasi program bundling produk dengan Samsung lantaran brand Samsung di Indonesia memiliki market share mencapai 36%-40% dan merek tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat.

Operator telekomunikasi PT Smarfren Telecom Tbk menargetkan jumlah pelanggan pengguna layanan 4G LTE bisa tumbuh signifikan seiring dengan target penjualan produk bundling handset Samsung Galaxy J2 yang mencapai 500.000 unit pada tahun depan.

Head of Device Smartfren,

Sukoco Purwokardjono mengatakan kerjasama bundling dengan Samsung tersebut merupakan upaya Smartfren untuk menggaet pelanggan 4G. Hingga saat ini, jumlah pelanggan 4G Smartfren mencapai 1 juta pelanggan dan diharapkan bisa tumbuh menjadi 1,2 juta. “Produk bundling Samsung J2 sampai akhir tahun ini kami menargetkan bisa terjual 300.000 unit secara nasional,” jelasnya, Kamis (12/11).

“Kerja sama yang seperti ini tidak akan menjadi persaingan, karena Samsung menjadi penyedia handset dan penyedia layanan. Harapan kami hal ini bisa menjadi sinergi karena kami ikut serta dalam pasar open market

FOTO: BM/IST

KEJAR TARGET : Kerjasama bundling dengan Samsung merupakan upaya Smartfren untuk menggaet pelanggan yang terus mengarah pada penggunaan teknologi 4G.

handset (OMH),” jelasnya. Selain itu, lanjut Sukoco, ker-

jasama bundling yang diyakini mampu menumbuhkan

pelanggan 4G itu sejalan dengan keinginan pemerintah yang ingin memajukan teknologi dalam negeri yang terus mengarah pada penggunaan teknologi 4G secara menyeluruh.

Target kontribusi bundling terhadap sales diharapkan bisa tembus 50 persen. Ini setelah, Smartfren menggandeng brand global, Samsung, lewat program bundling Samsung Galaxy J2 dengan Kartu Smartfren 4G LTE Advanced. Seluruh produk yang dijual Smartfren terdiri dari produk bundling, kartu perdana, Andromax dan mobile broadband (mifi). “Bundling Smartfren dan Samsung Galaxy J2 serta penjualan kartu internet merupakan produk terakhir di

tahun 2015. Pada kuartal I tahun 2016, kami sudah menyiapkan produk yang baru,” tukas Sukoco.

Penjualan bundling dengan Samsung Galaxy J2, sebut Sukoco, minimal bisa 300.000 unit terserap pasar selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Bahkan pihaknya optimis penjualan Samsung Galaxy J2 menembus angka 500.000 unit. Jatah untuk wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusra, di kisaran 20 persen hingga 30 persen.

Optimisme tersebut, ungkap Sukoco, juga didorong tingginya pertumbuhan HP 4G rata-rata per bulan sebesar 3 persen. Dalam 3 bulan terakhir ini, malah penjualan HP 4G pertumbuhannya

mencapai 17 persen.

“Sampai akhir 2015, diprediksi pertumbuhan penjualan HP 4G bisa mencapai 30 persen. Ini merupakan tren tersendiri. Malahan 90 persen vendor di China lebih banyak memproduksi HP 4G,” tukasnya.

Sementara itu, Regional Head East Java Bali Lombok Smartfren, Muhamad Cahyadi mengatakan memilih Samsung dengan berdasarkan brand-nya yang cukup terkenal di Indonesia. Samsung memiliki market share lebih dari 30 persen, serta spesifikasi produknya sesuai dengan band yang dimiliki Smartfren yakni band 5 (850 MHz) serta band 40 (2300 MHz).(nat/dra)

16 www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015

“

Faisal Basri: Masih Banyak Calo Mafia Migas di Indonesia

Di situ menjadi sarang mafia, yang pada gilirannya menjadi benalunya aset negara, sedangkan mafia migas juga masih berkeliaran,”

Pembubaran Petral Tak Hentikan Masalah SURABAYA (BM) – Jika benar, data yang diungkap mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM), Faisal Basri bisa membuat miris bangsa Indonesia. Pakar ekonomi tersebut mengatakan, pembubaran PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) tak serta merta menghapus praktik mafia migas.

Menurut dia, banyak calo mafia migas yang berkeliaran di Indonesia.

“Sudah bukan rahasia lagi, anak usaha Pertamina itu justru bekerja sebagai calo pengadaan BBM untuk negara. Di situ menjadi sarang mafia, yang pada

gilirannya menjadi benalunya aset negara, sedangkan mafia migas juga masih berkeliaran,” kata Faisal seusai menghadiri diskusi Economic Outlook di Suara Surabaya Center (SSC), Rabu (11/11) malam.

Faisal bahkan sempat menyindir Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto yang menganggap seolah tidak ada masalah dengan menyebutkan pengawasan yang lemah dan tidak ada kerugian negara. Padahal kerugian negara bisa dikalikan serta dihitung sendiri, seperti nama perusahaan yang menjadi pihak ketiga Global Energy Resources.

“Setiap hari Pertamina membeli devisa dari perbankan sebesar 150 juta dolar AS per hari untukmenjalankanbisnisminyak yang banyak bertransaksi dengan dolar, sedangkan ketika impor minyak masih dilakukan oleh Petral bisa memperoleh diskon harga antara 0,3 dolar AS sampai 1,3 dolar AS per barel,” tuturnya.

Menurut dia, pertanyaannya adalah kemana larinya diskon tersebut, karena jika impor sehari sebanyak 400 ribu-500 ribu barel sehari saja, maka bisa dikalikan.

Ini yang jadi lahan bagaimana masa lalu suasana masih gelap dijadikan lahan main-main. Sek-

tor ini harus pelan-pelan direnggangkan dari sektor politik.

“Salah satu kecurangannya adalah pemenang tender harus National Oil Company (NOC), Namun fakta dan temuan menunjukkan banyak NOC pemenangtendertidakmemilikiminyak sendiri, seperti Maldives NOC Ltd yang menjadi satu perusahaan dalam Daftar Mitra Usaha Petral, padahal Maldives tidak punya sumber minyak,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan dalam rekomendasi ke Dirut Pertamina, Dwi Sutjipto, sehinggaiamemintauntukmem-

buka laporan tersebut kepada publik karena sudah tidak ada lagi yangdirahasiakan,sepertilaporan yang bisa diakses di internet oleh siapapun.

“Laporan ini ada dua bagian, salah satunya bagian utuh analisis yang berisikan sekitar 7080 halaman dan lampirannya yang banyak sekitar 350 halaman.

Sebaiknya semua laporan itu bisa dibuka dan bacanya yang benar agar tidak ada kesimpangsiuran,” tandasnya. (at/epe)

“

Faisal Basri.

Bea Cukai Musnahkan Ratusan Miras Milik TKI

BM/ISTIMEWA

TAK ADA SANKSI : Ratusan botol miras impor yang disita dari barang bawaan TKI sepanjang 2012-2014, dimusnahkan Bea Cukai Tanjung Perak. Sesuai aturan, sebanyak 774 Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) melanggar aturan di Indonesia karena harus melalui importir khusus. Foto: BM/Antara

SURABAYA (BM) - Sebanyak 750 botol minuman keras (miras) yang disita dari barang bawaan TKI, dimusnahkan Bea dan Cukai Tanjung Perak, Surabaya. Kepala Subseksi Penindakan II Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya, Lucky Tamo mengatakan, miras itu merupakan barang titipan atau yang sengaja diselipkan maupun diselundupkan ke dalam boks milik TKI. “Itu tidak dibolehkan oleh undang-undang. Makanya kami sita dan kami musnahkan,” katanya di lokasi pemusnahan di PergudanganKalianak57Surabaya, Kamis (12/11).

Barang-barang itu terjaring mesin X-ray dalam kurun 20122014. “Mungkin kurang lebih 70 sampai 100 kontainer dan di tiap kontainer itu kami cuma menemukan 5 sampai 10 botol miras saja,” lanjut Lucky.

Dia menegaskan bahwa komoditas miras ini adalah pembatasan, tidak boleh masuk karena yang ditunjuk hanya importir tertentu dan tidak boleh perseorangan. Kecuali barang penumpang yang dibawa melalui jalur udara, itu pun diatur maksimal 1 liter per orang. (dbs/epe)

Hanya 20 Persen Kerja Sesuai Kompetensi SURABAYA (BM) – Penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jatim punya pekerjaan lanjutan, mengentaskan lulusannya memperoleh pekerjaan sesuai bidang jurusan masing-masing. Fenomena yang terjadi, banyak lulusan SMK yang pekerjaannya tidak linier dengan kompetensi yang didapat di bangku sekolah.

Hal ini tidak hanya penting bagi masa depan karir siswa, melainkan juga bagi penilaian sekolah. Karena jumlah siswa yang terserap lapangan kerja sesuai kompetensinya akan menambah poin dalam penilaian Standar Kompetensi lulusan (SKL) yang tercantum pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman mengakui, tingginya jumlah lulusan SMK yang bekerja tidak sesuai kompetensi.

Karena itu, pihaknya tengah gencar melakukan sertifikasi kompetensi

agar lulusan dapat bekerja sesuai bidang keahliannya.

“Memang banyak. Tapi itu dulu.

Sekarang kita sudah ada sertifikasi kompetensi yang akan digunakan siswa melamar pekerjaan sesuai bidangnya,” katanya, Kamis (12/11).

Fakta ini dapat dilihat dari hasil analisis akreditasi SMK di Jatim tahun 2015. Dari 1.494 program keahlian yang dinilai Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M), hanya 20 persen di antaranya yang memiliki lulusan bekerja sesuai kompetensi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Ini menunjukkan SKL SMK di Jatim masih tergolong rendah.

Lebih lanjut mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini mengaku, tahun ini Jatim telah menyiapkan program sertifikasi kompetensi untuk 13 ribu siswa SMK. Program ini dicanangkan setelah Dindik Jatim melakukan kerjasama dengan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP). Kuota

yang diterima dari pusat mencapai 7.000 sertifikasi. Sementara 6.000 sertifikasi akan di-cover APBD Jatim.

“Jatim termasuk provinsi yang sangat sadar akan pentingnya sertifikasi kompetensi untuk calon lulusan SMK. Karena itu, BNSP mau mengalokasikan kuota sertifikasi sebesar itu untuk Jatim,” tambah Saiful.

Sementara itu, Sekretaris BAP S/ M Jatim Soeparno mengungkapkan, SKL bisa dijadikan ukuran dari keberhasilan sekolah mendidik siswa.

Baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Untuk pendidikan kejuruan, psikomotorik yang berarti keterampilan seharusnya memiliki porsi yang lebih besar dari dua kemampuan lainnya. “Yang dijual lulusan SMK itu keterampilannya agar bisa bekerja sesuai bidang keahlian.

Karena itu, pada standar prosesnya, siswa SMK harus lebih banyak praktik dari pada teori,” ungkap dia. (sdp/epe)

BM/ISTIMEWA

Ada e-Gakin, Ada Simprolamas Pantau Jumlah Gakin di Surabaya, Pemkot Punya Dua Aplikasi SURABAYA (BM) – Pemerintah Kota (Pemkot) punya cara baru dalam memantau dan mengevaluasi data warga miskin (gakin) di Surabaya.

Yakni dengan memanfaatkan sistem informasi program layanan masyarakat (Simprolamas). Aplikasi anyar tersebut mulai difungsikan pada pertengahan tahun ini.

Asisten IV Sekkota Surabaya Bidang Kesejahteraan Rakyat Eko Haryanto mengatakan, saat ini Simprolamas memang sudah dijalankan.

Menurut dia, pihaknya akan memanfaatkan waktu hingga akhir tahun untuk terus menyempurnakan Simprolamas.

“Ini (Simprolamas) masih dalam tahap penggunaan sekaligus uji coba hingga akhir tahun. Targetnya, per Januari 2016, Simprolamas sudah efektif berjalan sepenuhnya,” kata Eko usai membuka Forum Diskusi Peduli Anak dan Remaja Rentan di Gedung Siola, Kamis (12/11).

Eko menjelaskan, teknis Simprolamas adalah SKPD-SKPD yang memiliki program intervensi masyarakat meng-upload laporan secara online.

Selama ini, ada keterlibatan pemkot dalam kebijakan untuk kebutuhan masyarakat kurang mampu/miskin dan terlantar. Mulai dari pendidikan, kesehatan dan pangan (dari pusat berupa raskin). Tak hanya itu, Pemkot juga mengintervensi pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pelatihan keterampilan dan bursa kerja.

“Misalnya dalam satu keluarga ada ayah yang bekerja, ibu yang berada di rumah dan anak bersekolah. Nah, sang ibu ini diberikan pelatihan keterampilan supaya dapat membantu pendapatan keluarga,” ujar Eko. Sedangkan untuk golongan terlantar, Pemkot juga punya program tersendiri. Perlindungan sosial berupa permakanan tambahan diberikan bagi para lansia, anak yatim dan anak

INLINE story Pemkot menerapkan aplikasi Simprolamas yang diklaim bisa mengupdate data rakyat miskin lebih cepat.

Kendati belum optimal, target tahun depan, setidaknya Simprolamas terintegrasi dengan 13 SKPD. Sehingga Simprolamas bisa dijadikan acuan penetapan status gakin untuk tahun anggaran berikutnya. penyandang difabel yang miskin dan terlantar. Adapun yang tergolong terlantar adalah mereka yang sudah tidak ada yang merawat atau pun tidak mempunyai sanak keluarga.

Dengan banyaknya program yang tersebar di sejumlah SKPD, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menghimpun data penerima program secara keseluruhan. Oleh karenanya, SKPD-SKPD pelaksana program wajib melaporkan pelaksanaan program dalam Simprolamas. “Nantinya di sistem itu akan terlihat secara detail data penerima program intervensi dari Pemkot by name,” terangnya.

Sementara, Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Imam Siswandi menuturkan, pihaknya memang ditunjuk sebagai pengelola Simprolamas.

Bagian Kesra akan mengolah data masukan dari SKPD-SKPD. Dia menjelaskan sedikitnya 13 SKPD diberikan akses ke Simprolamas untuk mengupload data.

SKPD-SKPD tersebut antara lain, Bapemas KB, Disnaker, Disperdagin,

Dinkop UMKM, Dinkes, Dinsos, dan Dispendik. Selain itu ada pula Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dispora, Distan serta kantor ketahanan pangan.

Menurut Imam, Simprolamas nantinya akan sinergi dengan e-Gakin yang ada di Bapemas KB. Meski sekilas hampir sama, namun kata Imam, terdapat perbedaan antara e-Gakin dan Simprolamas. e-Gakin lebih kepada updating data warga miskin.

Sedangkan Simprolamas tidak mempunyai kewenangan meng-upgrade atau men-downgrade status gakin.

Namun, hasil analisa Simprolamas dapat dijadikan acuan sasaran penerima gakin selanjutnya.

Imam mengatakan, data gakin sangat dinamis. Ada yang dulunya miskin namun kini sudah tidak miskin karena ekonominya membaik. Begitu pula sebaliknya. Untuk itu, selain menghimpun data dari SKPD, Simprolamas juga membandingkan data tersebut dengan hasil observasi di lapangan.

Guna menunjang keberhasilan Simprolamas, dipekerjakan 42 surveyor yang didukung dengan tenaga IT. Di samping itu, Pemkot juga bekerja sama dengan para akademisi dari perguruan tinggi untuk analisa data gakin.

Simprolamas tidak hanya ’memelototi’ para penerima program intervensi, tetapi juga program itu sendiri.

Artinya, jika hasil analisa menunjukkan bahwa suatu program sudah tidak relevan atau tidak maksimal, maka hal itu akan dijadikan masukan bagi SKPD untuk menggagas program baru. “Pada prinsipnya Simprolamas bertujuan agar program-program yang ditujukan bagi gakin lebih akurat dan tepat sasaran,” pungkas pria yang pernah menjabat Kabag. Pemerintahan ini.(sdp/epe)

Kriminolog UI Berharap Jangan Terhenti di SE Kapolri Toleransi Justru Terbangun Jika Ujaran Kebencian Diterapkan SURABAYA (BM) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Prof Adrianus Meliala menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor 6/X/2015 tentang “Hate Speech” (Ujaran Kebencian) itu justru akan membangun toleransi. “Hate Speech itu bukan kebencian yang sifatnya personal, melainkan kebencian yang bersifat serangan pada primordial (SARA), karena itu SE itu akan membangun toleransi,” terang kriminolog UI tersebut pada acara bedah “Atas Nama Kebencian (Kajian KasusKasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia)” di Mapolda Jatim, Kamis (12/11).

“Selain menyerang primordial (SARA), ‘Hate Speech’ itu merupakan prasangka aktif atau prasangka yang

dimunculkan dalam ruang publik melalui orasi, spanduk/pamflet, khutbah/ceramah, media sosial, dan sejenisnya,” kata Ketua Dewan Guru Besar FISIP UI itu.

Namun, Adrianus menilai, SE Ujaran Kebencian itu saja tidak cukup, melainkan perlu ditingkatkan dari SE menjadi Perkap tentang SOP dalam penanganan kasus kebencian, memasukkan dalam kurikulum pendidikan atau kursus Polri, dan akhirnya menjadi UU Anti-Kejahatan Kebencian.

“Itu (Hate Speech) sebenarnya bukan hal baru, karena Indonesia sudah memiliki konsep SARA yang akhir-akhir ini terlupakan karena kepentingan politik, padahal kalau tidak ada itu (Hate Speech atau SARA),

maka Indonesia bisa pecah,” katanya.

Dalam bedah buku karya Brigjen Pol (Anumerta Maruli CC Simanjuntak) yang diadakan YLBHI, Cmars, ISNU Jatim, dan Polda Jatim itu, Direktur Eksekutif HRWG M Chairul Anam menyatakan “Hate Speech” yang merujuk pada konsep Eropa itu banyak dikritisi karena membatasi HAM. “Padahal, pembatasan HAM itu sah secara hukum, karena diakui dalam Pasal 18 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang antara lain menilai ajakan dalam agama itu boleh, namun paksaan dalam agama itu tidak boleh, karena itu upaya menjalankan agama itu dibatasi ketentuan hukum untuk ketertiban masyarakat,” katanya.

Menurut dia, pembatasan itu pun ada dalam ruang publik, sedangkan dalam ruang privat dan ruang ilmiah (akademis) tidak dapat dibatasi, karena merupakan dialektika pemikiran yang jika dibatasi itu justru akan

menghambat kemajuan dalam keilmuan.

“Jadi, Ujaran Kebencian itu bukan memberangus kebebasan berekspresi, karena itulah jalan tengah antara kebebasan dan pembatasan

yakni bebas selama dalam batas personal tapi dibatasi dalam unsur SARA. Misalnya, kebijakan Presiden Jokowi itu bebas dikritisi, asal tidak mengaitkan dengan suku tertentu, misalnya,” katanya. (sdp/arn/epe)