Harian Berita Metro Edisi 19 Mei 2015

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

SELASA, 19 MEI 2015

www.beritametro.co.id

Golkar Ical Berhak Ikut Pilkada

Sengketa Parpol, Dua Kali Menkum HAM Kalah di PTUN JAKARTA (BM) - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly kembali kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Setelah kalah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali/Djan Faridz terkait pengesahan PPP kubu Romahurmuziy, kali ini kalah dari Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Salah satu putusannya mengenai konflik Partai Golkar, majelis hakim

menetapkan kepengurusan Golkar yang berhak ikut Pilkada serentak 2015 yakni hasil Munas Riau 2009.

“Untuk mencegah kekosongan, maka DPP yang sah adalah DPP hasil Munas Riau. Jadi pertanyaan tentang Pilkada selesai dengan putusan hari ini karena pendaftaran akan dilakukan 2628 Juli,” kata Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Golkar kubu Ical usai sidang di PTUN, Jl Sentra Baru Primer, Jaktim, Senin (18/5).

“Kalau ada kandidat bupati, walikota, dan gubernur yang ingin ikut Pilkada, silakan hubungi Pak Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham.”

Yusril menandaskan, putusan pengadilan itu telah mengambil alih SK Menkum HAM yang mengesahkan kubu Agung Laksono. SK tersebut disebut Yusril bertentangan dengan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik.

Baca: Golkar ... Hal 7

KUBU ARB MENANG: Para pendukung Golkar hasil Munas Bali bersorak bersama usai sidang putusan terkait sengketa dualisme kepengurusan Partai Golkar di PTUN , Jakarta, Senin(18/5).

FOTO:BM/ANTARA

SEMANGAT: Sejumlah siswa SDN Cilengsir melintasi sungai Leuwi Karet saat berangkat sekolah untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) di Kampung Cilengsir, Ciandum, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (18/5).

Sudah Ditemui Presiden, Aksi 20 Mei Tetap Digelar Jakarta,Seninmalam(18/5).

JAKARTA (BM) – Menurut Badrodin, Potensi demonstrasi demonstrasiyangdilakukan besar-besaran pada perimahasiswadanmasyarakat ngatan gerakan reformasi diperkirakan berpusat di 20 Mei besok kian nyata.

IstanaNegara,Jakarta.“Untuk Ini tercermin dari pemenghindari, kami lakukan ngakuan Kapolri Jenderal antisipasi semaksimal Badrodin Haiti, bahwa mungkin,” kata Badrodin di pihaknyamendapatkabar IstanaNegara,Senin(18/5). dari intel terkait adanya “Mudah-mudahan, potensi demonstrasi FOTO:IST kalau memang terjadi besar-besaran pada Rabu Arief Rosyid Hasan demo, tidak sampai melabesok (20/5). Di sisi lain, HMI dan sejumlah elemen tetap kukan tindakan-tindakan yang menyatakan akan menggelar aksi meski melanggar hukum,” kata Badrodin.

Diamendapatkaninformasiadanyademereka baru saja bertemu dengan Presiden JokoWidodo di Kantor Presiden monstrasibesaran-besaranituberdasarkan

dataintelijen.Badrodinmensinyaliraksiitu dilakukan tanpa adanya izin kepolisian.

Terlebih,hinggakemarinbelumadalaporan kepadakepolisiansoalizindemo.

“Sampai sekarang (kemarin), belum ada (izin demo) di Mabes Polri, tapi nanti saya cek ke Polda (Metro Jaya),” kata Badrodin.

Tadi malam (18/5), sejatinya Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah elemen di Kantor Presiden Jakarta. Pertemuan itu di antaranya juga melibatkan HMI dan alumni lintas Perguruan Tinggi, Kagama, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Alumni ITB, dan Alumni Trisakti, serta Alumni UI. Baca: Sudah... Hal 7

Unas SMA, Yogyakarta Paling Jujur se-Indonesia Kemendikbud Kembali Tegaskan Unas Bukan untuk SD JAKARTA (BM) – DI Yogyakarta dinyatakan sebagai daerah paling jujur dalam pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) SMA/MA tahun 2015. Menurut Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) di seluruh Indonesia yang dirilis Kemendikbud, Senin (18/5),Yogyakarta meraih indeks tertinggi dengan dengan skor di atas 78. Nilai itu jauh di atas rerata

IIUN se-Indonesia pada level 63,28.

Menteri Pendidikan dan KebudayaanAniesBaswedanmengatakan, hasil IIUN menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong sekolah sebagai ruang belajar yang berprestasi unggul, dan berintegritas.

Tapi, secara umum indeks integritas nasional masih cukup rendah atau di bawah angka 70. Dari

data Kemendikbud, terdapat tujuh provinsi yang memiliki tingkat kejujuran paling tinggi.

Yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur, di mana persentase kecurangannya di bawah 20 persen.

Baca: Unas ... Hal 7

FX Hadi Rudyatmo Ikut Mundur, Tim Transisi Tinggal Selusin Jokowi Isyaratkan Tolak Revisi UU Pilkada Hal 02 Raperda Perlindungan Petani Terkendala Asuransi Hal 03 Panwaslih Surabaya Ancam Mogok Kerja Hal 13

Velix Wanggai Masuk Pengurus Baru PSSI JAKARTA (BM) – Kekuatan Tim Transisi PSSI bentukan Kemenpora terus berkurang. Dari 17 anggota Tim Transisi yang diumumkan Menpora Imam Nahrawi pada 8 Mei lalu, kini sudah lima orang mengundurkan diri, termasuk FX Hadi Rudyatmo.

Sementara itu, Velix Wanggai yang menjadi orang pertama mengundurkan diri dari Tim Transisi, kini justru masuk kepengurusan PSSI periode 2015-2019.

Masuknya namaVelix bisa dipastikan ketika Komite Eksekutif (Exco) hasil KLB PSSI 18 April, mengumumkan susunan pengurus PSSI kemarin (18/5). “Setelah KLB 2015 yang berhasil

memilih mulai dari ketua umum sampai wakil ketua umum dan anggota Komite Eksekutif, kami terus melakukan rapat sampai tadi malam untuk memilih susunan organisasi lengkap sesuai dengan statuta PSSI,” kata Wakil Ketua Umum PSSI, Hinca Panjaitan, di kantor PSSI, Jakarta, Senin (18/5).

Menurut dia, pengurus baru itu diharapkan dapat memajukan sepakbola nasional melalui berbagai program yang telah dicanangkan dalam KLB 2015 di Surabaya.

Baca: FX Hadi ... Hal 7

PENGURUS PSSI 2015-2019 (Daftar Nama Ketua) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Komite Keuangan: Zufadli Komite Audit Internal: Posma Sitompul Komite Kompetisi: Johar Lin Eng Komite Teknik dan Pengembangan: La Siya Komite Wasit: Djamal Aziz Komite Hukum: Gusti Randa Komite Sepakbola Wanita: Diza Rasyid Ali Komite Pengembangan Sepakbola Usia Muda: Hadlyandara Komite Futsal: Robertho Rouw Komite Medis: Tonny Aprilani Komite Status Pemain: Reva Deddy Utama Komite Fairplay dan Tanggung Jawab Sosial: Husni Hasibuan Komite Media: Reva Deddy Utama

Pengungsi Rohingya Butuh Bantuan Kemanusiaan

Terusir, Kebijakan Negara Asal Jadi Pangkal Persoalan Hingga Senin (18/5), masih terdapat ratusan pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Banglades bertahan di wilayah Provinsi Aceh. Mereka membutuhkan bantuan karena mengalami kekurangan makanan, dan ada juga pengungsi yang jatuh sakit.

Golkar kubu Ical berhak ikut Pilkada…

Jangan senang dulu, potensi konflik tetap tinggi

CATATAN terkini, di Aceh Utara tercatat 581 orang pengungsi. Dari jumlah itu, ada 46 ibu hamil, 462 orang laki-laki, serta 43 orang balita dan remaja. Sementara di wiayah Langsa, ada 790 pengungsi Rohingya. Dari jumlah itu, 660 orang laki-laki, 70 orang perempuan, dan 60 orang anak-anak.

Baca: Terusir ... Hal 7

FX Hadi Rudyatmo ikut mundur, Tim Transisi tinggal 12 orang…

Bikin walikota, pengusaha, politisi, mantan pejabat, hingga artis kian kewalahan…

TERDAMPAR : Imigran Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh, tidur di Gedung Olahraga Lhoksukon, Aceh Utara. Sebanyak 582 imigran Rohingya ditemukan selamat di perahu yang terdampar di Aceh Utara.

FOTO : BM/IST

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

BERAWAN Suhu 25-34°C

HUJAN RINGAN Suhu 26-34°C

BERAWAN Suhu 22-33°C

“ Berlakulah baik kepada temanmu untuk menjaga mereka, dan berlaku baiklah kepada musuhmu untuk mengalahkan mereka. ” - Benjamin Franklin -

14. Komite Sepakbola: Johar Lin Eng 15. Komite Studi Strategis: Tonny Aprilani 16. Komite Marketing dan Penasihat Televisi: Dodi Reza Alex 17. Komite Keamanan: Robertho Rouw 18. Komite Adhoc Pro League: Erwin Dwi Budiawan 19. Komite Adhoc Reformasi PSSI Provinsi: Dwi Irianto 20. Komite Adhoc Sinergi: Tommy Suryopratomo 21. Special Taskforce Millenium Football Development: Rahim Soekasah 22. Komisi Disiplin: Ahmad Yulianto 23. Komisi Banding: Firdaus Dewilmar 24. Komisi Arbitrase: Erwin Tobing 25. Komite Darurat: La Nyalla M. 26. Komite Etika: TM Nurliff 27. Sekretaris Jenderal: Azwan Karim 28. Dewan Kehormatan: Agum Gumelar 29. Dewan Pembina: Tono Suratman

Pelindo Jadi Target Penggabungan BUMN JAKARTA (BM) – Pemerintah terus menggenjot kinerja sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terbaru, Presiden Joko Widodo mendukung penggabungan sejumlah BUMN yang memiliki usaha serupa.

DiakuipulabahwaPelindoakanmenjadisalah satu target utama penggabungan.

“Supaya BUMN lebih besar, lebih kuat, lebih lincah. Harus dilakukan restrukturisasi yang komprehensif, penguatan internal, perbaikan organisasi perusahaan. Kalau bisa holding, holding, just do it,” terang Menko Perekonomian Sofyan Djalil setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi dengan 109 Direktur Utama BUMN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5).

Dia kemudian menjelaskan, jika BUMN memerlukan konsolidasi, hal itu bisa dilakukan secepatnya. Baca: Pelindo ... Hal 7

02 POLITIK NASIONAL

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 19 MEI 2015

Jokowi Isyaratkan Tolak Revisi UU Pilkada

Golkar Belajar Sabar ONJANG-GANJING Partai Golkar dengan dualisme kepengurusan melalui forum samasama Musyawarah Nasional (Munas), sementara berakhir di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketua Majelis Hakim PTUN Teguh Satya Bakti, dalam pertimbangan majelis menyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat multitafsir dan dianggap tidak dapat dijadikan sebagai dasar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk menerbitkan Surat Keputusan Pertimbanganmajelissebagaimanadibacakan,adatigakluster pemaknaan dalam putusan Mahkamah Partai itu. Pertama, putusan Mahkamah Partai Golkar dianggap tanpa dissenting opiniondanmengesahkanhasilMunasAncol.Kedua,putusan MahkamahPartaiGolkardalamperkarainitidakmemutusapaapa,danketiga, dalamputusanMahkamahPartai,duahakim, Djasri Marin dan Andi Matalata menyatakan mengesahkan kepengurusankubuAncol.Sementaradualainnya,Muladidan HASNatabayatidakmemberikankeputusanapapun.

Atas dasar putusan tersebut, PTUN beranggapan, bahwa putusanyangdihasilkanMahkamahPartaiGolkartidaklazim.

PutusanMahkamahPartaipundianggaptidakdapatdijadikan sebagai dasar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk menerbitkan Surat Keputusan. mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Munas Ancol.

PutusanPTUNyangmembatalkanSuratKeputusanMenteri HukumdanHAMYasonnaHLaoly,mengembalikanposisiPartai GolkarsesuaihasilMunasRiau2008.MemberikankubuMunas Bali,untukmenjalankanrodaorganisasisesuaidenganketentuan danperaturanpartai.Dan, kubuAburizalBakriememintakubu AgungLaksonountuktidaklagimenggunakansimbolPartaiGolkar dalamsegalaaktivitasyangdilakukannya.

Selain itu, atas dasar putusan PTUN kubu Aburizal Bakrie meminta kubu Agung Laksono menghentikan kegiatan sebagai Partai Golkar.Termasuk mereka harus meninggalkan kantor DPP Partai Golkar,. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar kubuAburizal,AdeKomarudindalamjumpapersdiKompleks Parlemen,Senayan,Jakarta,Senin(18/3)saatinikepengurusan Golkar yang sah adalah kepengurusan hasil Munas Riau pada 2009 lalu. Sama dengan hasil Munas Bali pada akhir 2014 lalu, kepengurusan Munas Riau dipimpin oleh Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekjen.

Ade pun dengan kesatria menyatakan, jika masih ingin menggunakan simbol Partai Golkar, Ade menyarankan kubu Agung untuk bergabung ke dalam kepengurusan yang sah. ’’Kamimohonteman-temankamitidakmelanjutkaninikepada tahap berikutnya. Kita harusnya bersatu padu menyatukan partai untuk kebesaran kita semua.” Pernyataan ajakan bergabung kembali ke jalan yang benar sebagaimana putusan PTUN,menunjukkanbahwaPartaiGolkarsebagaipartaicukup tuadariperalihanOrdeLamakeOrdesampaisekarangdengan berbagai sepak terjang perpolitikan nasional, tampak masih tetappiawaisebagai’pemainpolitik’.

Kepiawaiantokoh-tokohPartaiGolkarsemakintampaklebih berkualitasdantetapdinamis,adalahtidakadakesanmerasamenang atasputusanPTUNdanmelakukanlangkah-langkahmerugikan atauin-kontitusional.Semuamampuberlakusangatbijakdengan tetapmengajakbersatukembalidalamkancahperjuangandibawah pohonberingin,halitusemakinmenunjukkanbahwapengalaman danjamterbangdipercaturanpolitiktetapmenentukansebuah proses demokrtasi menuju demokrasi sejati sebagaimana diamanatkansila-silaPancasila.

PenyelesaiandualisemePartaiGolkarmelaluiputusanPTUN., danbegitusantunkubuAburizal Bakrietetapmenyatakanterbuka mengajakbergabung,mengajakbersatu,mengajakmemenangkan Pemiu2019jikainginmendudukijabatanstrategissebagaipresiden dan wakil presiden juga menguasai menteri-menteri. Dan kini tetapkonsistenpadaposisioposisibersamaKoalisiMerahPutih.

InisungguhnyatauladandalamberorganisasidimanaGolkarmau belajarsabar.DalamfilosofiJawa’Memanggakkeplok,kalahgak kapok(menangtidaktepuktangan,kalahtidakmenyerah)’.(*)

G

Fahri: Draf Sudah Rampung, Tak Ganggu Tahapan Pilkada JAKARTA (BM) - Pimpinan DPR telah bertemu Presiden Jokowi untuk membahas revisi UU Pilkada. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut Jokowi menolak secara implisit.

“Beliau bilang ‘coba DPR pertimbangkan lagi soal revisi UU Pilkadaitu,inikanwaktunyasudah terlalu mepet dengan Pilkada serentak’, begitu saja. Saya tidak bilang beliau menerima atau menolak,tapisecaraimplisitdengan bahasasepertiitubisajadimenolak,” kata Taufik setibanya dari Istana NegaradiGedungDPRRI,Senayan, JakartaPusat,Senin(18/5).

Kendati seperti itu,Taufik yakin Komisi II akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai rencana revisi UU Pilkada. DPR masih berpikir bahwa masih ada celah di UU Pilkada sehingga harus direvisi.

“Peraturan yang lama kan meminta untuk inkracht atau

islah. Kalau inkracht salah satu yang berwenang memutuskan kan Mahkamah Partai, tapi kan Mahkamah Partai sudah demisioner kalau Ketua dan Sekjen demisioner. Ini yang belum diatur,” kata Taufik yang sejak awal mengusulkan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi ini.

Dia juga yakin apabila terus menunggu sampai putusan inkracht maka sengketa tak akan sampai pada titik temu. Dikhawatirkan partai bersengketa tak bisa ikut Pilkada serentak tahun ini.

“Batas pendaftaran sudah tinggal sebentar lagi. Kalau mereka masih sengketa sampai tanggal akhir pendaftaran, bagaimana?” ujarnya.

Sedangkan PTUN telah memenangkan gugatan Aburizal Bakrie atas SK Menkum HAM tentang kepengurusan Golkar.

Kubu Agung Laksono sebagai pihak terintervensi pun menya-

”

Beliau (presiden) bilang ‘coba DPR pertimbangkan lagi soal revisi UU Pilkada itu, ini kan waktunya sudah terlalu mepet dengan Pilkada serentak’, begitu saja.”

- Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR

takan akan naik banding atas putusan tersebut.

Sementara Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah mengatakan, DPR sepakat untuk tetap mengajukan revisi UU PIlkada.

Menurutnya, revisi UU yang

belum pernah digunakan itu tak akan memakan waktu lama, sehingga dia menjamin pelaksanaan pilkada serentak tak akan terganggu.“Kekejar kok, kekejar.

Cukup kok. Cepat. Karena drafnya sudah disepakati,” ujar Fahri di Istana Kepresidenan.

Fahri menuturkan, saat ini pembahasan UU di parlemen berlangsung cukup singkat. Dia mencontohkan UndangUndang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang hanya memakan waktu satu minggu.

“Inijugamausayasampaikan ada juga lho cara percepat pembuatanUU.Kitanggakperlu berbelit-belit, studi banding lah, keluar negeri lah. Ini sudah kita akhiri.Studibandingsudahnggak ada lagi,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Lebih lanjut, Fahri menyatakan bahwa perubahan UU Pilkada sangat diperlukan

karena UU itu masih belum memberikan aturan tegas tentang partai yang berkonflik. Dia menyoroti dualisme yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

Saat ini, kedua partai itu juga tengah menempuh jalur hukum untuk menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Menurut Fahri, untuk mempercepat proses hukum yang akan memakan waktu panjang, sebaiknya Menteri Hukum dan HAM tidak perlu sampai mengajukan banding atas putusan PTUN. “Sudahlah, coba Menkum HAM jangan banding. Kan dia tidak masuk dalam pihak (berperkara).

Kalau PTUN sudah putuskan ya sudahlah. Jangan banding-banding begitu lho. Sengketa ini boleh jadi mungkin bisa cepat, jadi kepesertaan Pilkada langsung juga bisa jelas. Kalau enggak, repot kita,” ucap Fahri.(vns/kms/rdl)

MANTAN PIMPINAN DATANGI KPK Mantan pimpinan KPK periode 2003-2007 Tumpak Hatorangan Panggabean (kiri) dan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/5).

Kedatangannya bersama mantan petinggi KPK lainnya tersebut karena diundang untuk merayakan ulang tahun Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki.

FOTO:BM/ANTARA

Mensesneg: Istana Tunggu Reaksi Masyarakat Saksi Ahli BG Masuk Calon Pansel KPK JAKARTA (BM) - Dua nama saksi Komjen Budi Gunawan (BG), Margarito Kamis dan Romli Atmasasmita, dikabarkan masuk sebagai calon panitia seleksi (pansel)pimpinanKomisiPemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi kabar ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratiknotidakmemberikanbantahan, namunjugatidakbisamemastikan atas masuknya kedua nama itu.

Dia hanya menyatakan bahwa

pemerintah saat ini tengah menunggu reaksi dari masyarakat.

“Ada banyak sekali, tetapi intinya didalamundang-undangituharus ada unsur pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, daftarnya ya terkait itu,” ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin (18/5).

Saatditanyakanlebihlanjutsoal siapa saja nama yang masuk sebagai calon pansel KPK, Pratikno mengatakan tidak hafal namanya satu per satu. Namun, dia menye-

but bahwa jumlahnya mencapai puluhan nama.

Pratikno juga kembali mengelak saat wartawan secara spesifik menyebut nama Romli dan Margarito Kamis sempat dicalonkan. “Jadi ada banyak sekali nama,” ujarnya.

Ketikadisinggungharapanyang dilontarkan penggiat antikorupsi agar saksi-saksi BG tidak masuk dalamjajaranpanselKPK,Pratikno takmempersoalkan.“Justruitu.Ini

saatnya publik menyoroti, memberikanmasukandanbagus kalaujadidiskusipublik.Presiden banyak menerima masukan dari siapapun,”ucapnya.

Pratikno menyatakan, pemerintah akan berkomitmen melakukanpemberantasankorupsidan mengedepankan sinergi antara lembagapenegakhukumbaikKPK, kepolisian,dankejaksaan.

Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa dua saksi ahli untuk

BG terpilih jadi Pansel calon pimpinan KPK. Dua saksi ahli yang diajukan Gunawan dalam sidang Praperadilan, yaitu Romli dan Margarito. Kedua orang itu memiliki kesamaan pandangan bahwa BG harus dilantik sebagai Kapolri.

Selain Margarito dan Romli, beredar sejumlah nama anggota pansel, seperti Oegroseno,Tumpak Hatorangan, Saldi Isra, Zainal Arifin Husein, Erry Riyana, Refli Harun dan Jimly Assidiqie.(kms/rdl)

Relevansi Kebangkitan Nasional dalam Gerakan Mahasiswa MAHASISWA dan Kebangkitan Nasional merupakan dua terma sosial politik yang semakin tidak terpisahkan,relevanuntuksemakin disandingkan di era dinamika kebangsaan saat ini. Dinamika perubahansosialdannasionaltidak terlepas dari dinamika gerakan mahasiswa. Sebagai insan kampus yangmasihidealisdanindependen, mahasiswa selalu diperhitungkan dalam peta kemajuan bangsa.

Dalam gerakannya, mahasiswa diyakini banyak pihak, masih jauh dari intervensi politik. Mahasiswa dan suara rakyat adalah dua sisi mata uang dimana gerakan mahasiswamenjadimediaperjuangan dan mengekspresikan idealisme, gagasan, pemikiran dan kepeduliannyaterhadapkeadaanrakyat.

Namun di balik itu juga muncul skeptisme, keraguan atas stagnasi strategi perjuangan mahasiswa yang selalu terkemas dalam demonstrasi. Apakah demonstrasi mahasiswa masih cukup efektif menyuarakan segala tuntutantuntutanya terhadap kebijakan negara?Apalagidalammomentum 107 tahun Kebangkitan Nasional, apakah pilihan strategi untuk merevitalisasi simbol-simbol nasionalisme untuk anak muda di negeri ini?

Momentum Kebangkitan Nasional cukup relevan untuk memikirkandankemudianmemaknai

ulang posisi perjuangan mahasiswa. Histori berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, menjadi cikal dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 20 Mei sebagai tanggal berdirinya perkumpulanpemudanasionalis inilah, peristiwa sejarah yang sangat pentingbagi bangsa Indonesia selalu digaungkan setiap tahun.

Melalui Boedi Oetomo, bibitbibit awal nasionalisme mulai memperkuat semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Kebangkitan Nasional melaui Boedi Oetomo sekaligus menjadi bukti awal bahwa mahasiswa sangatberpengaruhterhadapperubahan sosial dan politik untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa.

Seperti halnya Soetomo, sosokGunawanMangunkusumo dan Ciptomangunkusumo adalah mahasiswa-mahasiswa yang menyadari bahwa kebangkitan nasionalisme adalah dasar dari cita-cita meraih perubahan tata perikehidupan rakyat Indonesia.

Tatakehidupanrakyatdalamsuasanakemerdekaandaridominasi dan ekspolitasi bangsa asing.

Relevansi kebangkitan nasional kiranya tidak bisa lagi disandarkan suasana perlawanan ataskekuatankolonialismebangsa asing. Di tengah pusaran globa-

lisasi yang telah membongkar sekat-sekatbatasteritori,sekaligus budaya suatu bangsa, gerakan mahasiswa berada pada pusaran semakin kompleksnya problem kehidupanberbangsa.

Mahasiswahariiniberadapada tuntutan menjawab kekecewaan masyarakat atas kecenderungan sikap pemerintah yang lebih mendukung globalisasi tanpa berorientasi pada kesejahteraan.

Mahasiswa juga tidak bisa melepaskandiridarianekaaspirasi masyarakat untuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal.

Apalagi, demokrasi yang selama ini dibanggakan pemerintah RI di dunia internasional, masih sebatas demokrasi prosedural, mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Demokrasi yang semakin menyimpang dari cita-cita kebangkitan nasional, akibat ditelikung oleh segelintir elit politisi lokal dan nasional, yang tidak lebih sebagai sosok berkarakter neo-kolonialisme.

Kompleksitas isu kebangsaan demikian tentu membawa tuntutanpembaruanstrategigerakan mahasiswa. Sebagai salah satu pemegang obor gerakan perubahan, perjuangan mahasiswa tidak bisa lagi diwujudkan dalam tindakan protes dan demonstrasi semata. Wacana Kebangkitan

Nasional bisa menjadi salah satu pilihan strategi membangkitkan dan memaknai ulang elan vital gerakan mahasiswa kekinian.

Aktivis harus belajar dari pengalaman Gerakan Mahasiswa 1998.Akibatkrisisekonomikalaitu, masyarakat pun bergolak dan menyeruakketidakpercayaandari mahasiswa, kalangan intelektual dan masyarakat umum pada pemerintah. Puncak ketidakpuasan dalam bentuk demonstrasi menuntut turunnya Soeharto.

Namun, apakah dengan bergantinya rezim, kondisi pemerintahan menjadi lebih baik, bersih dan menyejahterakan?

Pertanyaan yang sangat sulit dijawab melihat karut marut Indonesia saat ini.

Butuh Suntikan Peringatan Kebangkitan Nasionaltahunini,palingtidakbertepatan dengan mulai maraknya ketidakpuasan publik pada kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla. Kepemimpinan ini dinilai lemah akibat semakin banyaknya permasalahan politik dan terutama ekonomi, imbas kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat.

Beberapakebijakanyangdinilai tidak pro rakyat adalah naiknya harga BBM, tarif dasar listrik, tarif kereta api dan melemahnya nilai rupiah. Semakin banyaknya

permasalahan yang muncul demikian memunculkan isu baru di kalangan mahasiswa: Demontrasiserentakmemanfaatkan momentum 20 Mei 2015. Meski masihsebataswacanayangsangat dini namun target protes massal ini tidak main-main: Pelengseran rezim Jokowi-JK. Isuini,palingtidakbagipenulis, masih dirasa kurang efektif bagi gerakan mahasiswa dalam memperingati Kebangkitan Nasional.KepemimpinanJokowiJK masih seumur jagung, dan masih membutuhkan dukungan serta masukan dari rakyat.

Rencana demonstrasi pada tanggal 20 Mei 2015, bukan cara yang efektif untuk mengkritisi rezim Jokowi-JK. Kepemimpinan yang baru ini masih butuh suntikan, dan penilaian untuk perbaikan yang dilakukan terus menerus.

Kitatelahmengetahuivisibesar dalam Nawa Cita Jokowi-JK, dan memang sudah semestinya terus mengawal dan melakukan penilaian terhadap kebijakannya.

Dari penilaian secara kritis dan obyektif atas program-program Jokowi-JK,seyogyanyamelahirkan solusi terhadap kekurangankekurangan yang muncul pada kepemimpinan yang masih seumur jagung ini.

Memang, mahasiswa harus

terus mengkritisi semua kebijakan pemerintah dan menyuarakan hak rakyat serta mengawasi kinerja pemerintah.

Dalam strategi advokasi kebijakan,demonstrasimahasiswa hanyalah satu dari sekian cara mengkritisi dan menekan pemerintah untuk menjawab tuntutan rakyat.

Untuk tidak mengkerdilkan pemaknaan momentum KebangkitanNasional,makasimbol kritisime mahasiswa harus selangkah lebih maju daripada sekadardemonstrasi.Peringatan Kebangkitan Nasional tahun ini harus pula menjadi picu bagi lahirnya gerakan yang terpadu (integrated) dan berkelanjutan (sustainable) di kalangan organ mahasiswa.

Gerakan mahasiswa yang terpadumembutuhkankesatuan pemikiranatasfokusisugerakan.

Gerakan yang sporadis, tanpa fokus yang jelas hanya akan tergerus tanpa hasil jelas kecuali menjadi penghias berita koran.

Kesatuan pemikiran, isu dan strategi gerakan bersama memerlukan komunikasi antar organ mahasiswa, dalam suasana deliberatif. Forum-forum diskusi politik yang memenuhi aktivitas mahasiswa di era 1998 pantas dihidupkan kembali. Dari diskusi-diskusi in-

ternal dan antarkampus akan dilahirkan platform gerakan mahasiswa yang lebih konseptual dan strategis, tidak spasil dan sporadis.

Bermodal keterpaduan gerakan mahasiswa, maka akan membuka prospek keberlanjutan gerakan mahasiswa. Begitu besarnya kekuatan politik yang seringkali berupaya mementahkan berbagai tuntutan rakyat yang disuarakan mahasiswa, maka demonstrasi semakin menjadi ritual belaka.

Bahwa perubahan politik/ kebijakan tidak bisa digantungkan lagidengansatuhariaksimahasiswa, maka diperlukan strategi yang mampu terus mengawal tuntutantuntutan perubahan kebijakan.

Biladikembalikanpadamomentum peringatan Kebangkitan Nasionaltahunini,adalahlebihurgen untuk duduk dan berdiskusi.

Bertatap muka menggagas upaya membangkitkan, menata, memperkuatkomitmendanstrategi gerakanmahasiswa,sampailahirnya Manifesto Mahasiwa untuk menuntut pemenuhan janji politik Pemerintahan Jokowi-JK.(*) * Nurul Hidayati, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara/Unesa. * Ulyatul Masruchah, mahasiswa Fakultas Ekonomi Unisla Lamongan.

METRO JATIM 3

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 19 MEI 2015

Tolak Beras Impor, Maksimalkan Serap Gabah Petani Warno Harisasono saat dikonfirmasi, Senin (18/5). Jika sampai harga beras naik karena sulit ditemukan di pasaran, hal itu bukan karena di jatim kurang.

Menurutnya, hingga saat ini Jatim masih surplus beras. Pihaknya juga masih melacak alur surplus beras yang menyebabkan tidak stabilnya harga di pasaran. “Ini yang harus dilacak agar tidak ada yang berusaha memainkan harga,” terangnya.

Masuknya beras impor di-

BM/MADJI

SURABAYA (BM) – Gelombang penolakan beras impor yang diwacanakan pemerintah pusat terus berulir, khususnya dari Jatim. Kali ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim menolak masuknya beras impor. Bahkan pihaknya mewanti-wanti agar Bulog di Jatim tidak memasukkan beras ini.

“Untuk apa impor beras? Toh Jatim masih surplus beras,” ujar Kepala Disperindag Jatim,

Warno Harisasono

anggap hanya akan menguntungkan para mafia beras yang biasa memainkan harga. Karenanya Jatim dengan tegas menolak masuknya beras impor yang akan menyengsarakan petani.

Terkait kekhawatiran kebutuhan beras jelang Ramadhan dan tahun baru yang selalu melonjak, menurutnya sudah diantisipasi. Bulog diminta untuk menyerap hasil panen raya petani yang dalam waktu dekat

akan terjadi.

Tidak hanya Bulog, Hari juga akan menggerakkan perusahaan daerah yakni PT Jatim Nusa Usaha untuk menyerap hasil panen petani. “Semua akan kami kerahkan untuk menyetabilkan harga saat Ramadhan dan lebaran nanti, termasuk swasta,” ungkap mantan kepala Badan Penanaman Modal itu.

Sementara itu diprediksi produksi padi di Jatim naik sesuai target tahun ini sebesar

12.913.000 ton dengan luas lahan yang sudah ditanami seluas 1.356.624 hektar. Luasan lahan ini lebih besar tinggi dibanding tahun lalu.

Sementara Bulog Jatim juga berupaya dalam kurun waktu satu tahun ini menargetkan menyerap panen petani sebanyak 750 ribu ton. Sedangkan tahun 2014 lalu, dalam kurun waktu satu tahun menyerap hasil panen petani hingga 760 ribu ton dari 1.100.000 ton beras.(zal/rdl)

SURABAYA (BM) - Keinginan Komisi B DPRD Jatim untuk memberikan perlindungan terhadap petani lewat Peraturan Daerah (Perda) sepertinya tidak berjalan mulus. Pasalnya, asuransi yang digunakan untuk memback-up tujuh komoditas pertanian menolak. Ini karena PT Jasindo sebagai BUMN yang ditunjuk hanya mampu memback-up komoditas padi saja.

Anggota Komisi B DPRD Jatim,Yusuf Rohana mengakui jika PT Jasindo hanya mampu me-

nerima asuransi terkait padi mulai dari tanam hingga proses penjualan. Namun untuk komoditas lain seperti kedelai, tebu, cabai hingga bawang merah, PT Jasindo tidak memiliki pengalaman serta tidak termasuk yang diback-up.

Meski demikian pihaknya tetap akan memberikan perlindungan kepada petani di Jatim yang selama ini merasa merugi ketika panen datang karena harganya drop. “Meski dalam Jasindo tidak tercover enam komoditas

cabai selama ini menjadi produk andalan di beberapa wilayah di Jatim.

Bahkan beberapa saat lalu sempat booming saat panen bawang di Jateng rusak akibat bencana banjir dan Jatim dijadikan sebagai wilayah pengganti, karenanya kedua produk tersebut perlu dilindungi. Termasuk jagung, kedelai dan tebu.

“Yang pasti kami tidak ingin nasib petani di Jatim terbengkalai. Jujur terkadang saat panen tiba, harga ketujuh komoditas tersebut anjlok, bahkan harganya di bawah harga pupuk

lainnya, tapi kami di komisi tetap berupaya agar Raperda perlindungan kepada petani dapat segera terealisasi menjadi Perda.

Kasihan petani yang selama ini selalu merugi saat panen tiba.

Lewat asuransi ini diharapkan kehidupan mereka dapat terdongkrak naik,” papar politikus asal PKS itu, Senin (18/5).

Ditanya mengapa komoditas bawang dan lombok masuk dalam komoditas yang harus dilindungi lewat asuransi, menurut Yusuf bawang merah dan

yang mereka tebus. Oleh karenanya agar mereka tak merugi maka perlu adanya perlindungan lewat asuransi,” papar pria yang juga pengusaha bengkel kendaraan itu.

Sementara Ketua Bapemperda DPRD Jatim, Achmad Heri mengakui jika pihaknya tengah menunggu penyelesaian Reperda pelindungan petani yang digagas Komisi B. Diharapkan akhir Mei ini sudah selesai untuk disahkan. “Saya mendengar masih ada tarik ulur terkait proses asuransi,” papar politikus asal Nasdem itu. (vic/rdl)

Pohon Asem Ditebang, Siswa SMP Protes Gubernur SURABAYA (BM) - Sejumlah aktivis lingkungan dan beberapa siswa SMPN 1 Wringinanom Gresik melakukan aksi demonstrasi di depan kantor gubernur Jatim. Meskipun jumlahnya tak banyak, aksi ini mendapat perhatian sejumlah pengguna jalan.

Aksi dipicu penebangan puluhan batang pohon asem yang berusia ratusan tahun di daerah Wringinanom, Gresik. Padahal, pohon ini menjaga kualitas udara di daerah yang padat industri tersebut.

Menurut Direktur Ecoton,

Prigi Arisandi, aksi ini bertujuan menyelamatkan 24 pohon asem yang masih tersisa di Wringinanom. Sedangkan puluhan pohon lainnya telah ditebang karena terdampak proses pelebaran jalan provinsi di kawasan Wringinanom yang dilakukan Dinas

PU Bina Marga Jatim.

Apalagi, kata Prigi, pohonpohon itu juga mempunyai nilai historis tinggi karena ditanam sejak penjajahan Belanda, saat pemerintahan Daendles. Karena saat itu, dibangun jalan raya pos yang terbentang di sepanjang

BM/RIZAL

PROTES: Siswa SMPN I Wringinanom Gresik minta gubernur tidak membiarkan penebangan pohon asem di daerahnya.

utara Pulau Jawa, dan pohon asem digunakan sebagai penanda.

“Jangan sampai semua pohon di sepanjang jalanWringinanom ludes. Apalagi usia pohon itu sudah ratusan tahun dan diameternya mencapai 1-1,5 meter,” ujarnya Senin (18/5). Harus ada solusi lain agar proses pelebaran jalan tidak perlu mamatikan pohon asem tersebut.

Protes yang sama dilontarkan Sofi Azilan Aini, pelajar SMPN 1 Wringinanom. Menurutnya, dengan ditebangnya pohon-pohon asem itu membuat lingkungan sekitar sekolahnya semakin berpolusi. Apalagi di daerah Wringinanom juga banyak pabrik-pabrik yang juga menimbulkan polusi, ditambah dengan lalu lalang kendaraan berat.

“Kami kan juga ingin menikmati udara segar, dan kami tidak ingin jika 24 pohon asem yang tersisa itu ditebang juga,” ujar Sofi.

Sebelumnya Sofi telah mengirimkan surat keluhan mengenai penebangan puluhan pohon itu, yang ditujukan kepada Gubernur Soekarwo. Sayangnya, hingga saat ini dia mengaku belum ada tanggapan.

“Semakin banyak pohon, maka gas buang CO2 bisa terserap dan menggantinya dengan O2 yang sangat membantu warga Wringinanom mendapatkan udara yang sehat dan segar,” katanya.(zal/rdl)

Menakar Peluang Pemprov Raih WTP Kelima secara Beruntun

Laporan Perjalanan Dinas dan Bansos Bisa Jadi Ganjalan

FAIZAL ABDILLAH - SURABAYA SEBELUMNYA, Pemprov Jatim telah empat kali berturutturut menerima penghargaan WTP di tahun anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013. Pada 29 Mei 2015 ini, Pemprov dijadwalkan menerima LHP BPK RI untuk laporan keuangan tahun anggaran 2014 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim.

Sumber di lingkungan Pemprov mengatakan, masih terdapat masalah terkait laporan keuangan bantuan sosial (Bansos). “Sejumlah SKPD diketahui masih bermasalah la-

poran keuangannya seperti soal perjalanan dinas dan dana hibah/bansos yang belum bisa diSPJ-kan. Banyak laporan keuangan yang diminta diperbaiki.

Bahkan, di salah satu biro nilainya mencapai Rp 45 miliar belum bisa di-SPJ-kan,” paparnya.

Kabarnya, atas masalah ini Sekdaprov Jatim mengumpulkan sejumlah kepala SKPD untuk membasah masalah ini.

Sekdaprov Jatim, Akhmad Sukardi ketika dikonfirmasi lewat ponselnya berkelit ketika ditanya masalah ini. “Kok kamu

tahu ada rapat itu?” kilahnya.

Menurutnya, sebagai ketua tim anggaran eksekutif kan wajar mengumpulkan jajarannya dalam rangka memperbaiki atau menegur jika ada laporan keuangan yang masih belum beres. “Soal itu mungkin kurang teliti saja. Masih ada waktu dua minggu untuk dilakukan perbaikan laporan keuangan,” tegasnya.

Mantan Asisten IV Sekdaprov Jatim ini berani menjamin jika pada laporan keuangan Pemprov 2014 yang diumumkan 29 Mei 2015 nanti, tidak ada lagi permasalahan soal perjalanan dinas fiktif.

“Kami tegaskan dan berani menjamin tidak ada lagi temuan perjalanan dinas fiktif. Jika masih ada temuan, itu bukan fiktif.

Melainkan, hanya masalah kesalahan administrasi saja antara pihak travel dan maskapai penerbangan,” tuturnya.

Menurutnya, belajar dari pengalaman pada laporan keuangan 2013 lalu, banyak pejabat atau pegawai Pemprov yang ternyata benar-benar melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat, tetapi memang bukti tiket pesawat dan boarding pass

BM/DOK

Peluang Pemprov Jatim meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali kelima secara berturut turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan sepertinya mengecil. Penyebabnya jelang pengumuman masih ditemukan sejumlah permasalahan keuangan di beberapa SKPD.

Akhmad Sukardi

tidak bisa ditunjukkan. Kebanyakan mereka mengaku hilang dan bisa berkoordinasi dengan pihak travelnya, jika memang benarbenar berangkat perjalanan dinas menggunakan pesawat.

Apakah yakin Pemprov memperoleh opiniWTP kembali untuk laporan keuangan tahun 2014? “Saya belum tahu dan tidak bisa menjawab itu karena masih proses diperbaiki hingga tenggat waktu dua minggu. Saya tetap optimis bisa mendapat opiniWTP untuk kelima kalinya,” tukasnya.

Mengenai masih banyaknya dana hibah/bansos yang belum bisa di-SPJ-kan, lanjutnya, Pemprov tidak bisa disalahkan sebagai pihak pemberi dana hibah. Ini karena sesuai aturan Permendagri, yang bertanggung jawab adalah kelompok masyarakat penerima dana hibah berdasarkan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) dan pakta integritas. (*)

“

Meski dalam Jasindo tidak tercover enam komoditas lainnya, tapi kami di komisi tetap berupaya agar Raperda perlindungan kepada petani dapat segera terealisasi menjadi Perda.”

YUSUF ROHANA

Anggota Komisi B DPRD Jatim

Yusuf Rohana

Pilkada Serentak

PKS Buka Pintu Koalisi SURABAYA (BM) - PKS membuka pintu untuk menerima koalisi dari partai lain dalam Pilkada serentak di Jatim.Termasuk untuk Pilwali Surabaya, partai ini juga membuka tangan untuk partai manapun. Meski demikian, partai ini menegaskan bahwa setiap daerah yang memiliki fraksi sendiri seperti Surabaya masih diupayakan untuk mengusung kader sendiri.

Namun dinamikanya akan bergantung pada situasi politik.

“Minimal di daerah yang kita punya fraksi sendiri, kader kita akan kita dorong untuk sebisa mungkin menjadi calon wakil kepala daerah. Ini salah satu cara kami berkoalisi,” kata Wakil Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, Senin (18/5).

Ketua Bidang Kebijakan Publik PKS Jatim ini memang memberikan perhatian serius untuk Kota Surabaya. Di kota ini, PKS memiliki lima kursi. Partai ini juga memiliki fraksi sendiri di DPRD. Lima kursi itu dianggap representasi dari kepercayaan masyarakatKotaSurabaya.“Kamisejauhinimasihmenjajakiuntuk berkoalisi dengan partai lain. Jelas kami tak bisa mengusung calon sendiri dan harus koalisi. Kami terbuka dengan calon dan partai mana pun,” kata pria yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim itu.

Namun hingga saat ini, mekanisme partai belum menentukan sikap bulat partai mengusung calon. Bahkan dengan calon Walikota Tri Rismaharini pun, PKS belum mau bersikap. Begitu juga saat diminta kalau harus menyodorkan kader, PKS juga belum menyebut sosok di Surabaya.(vic/rdl)

Subsidi

Komisi C Minta Pertahankan Ongkos Angkut SURABAYA (BM) – Di tengah kegalauan tengarai Perubahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2015 defisit, Komisi C DPRD Jatim mendesak kepada Pemprov Jatim untuk tetap mempertahankan subsidi ongkos angkut. Apalagi menjelang datangnya bulan puasa dan lebaran yang biasanya disertai dengan melambungnya harga sembako.

WakilKetuaKomisiCDPRD Jatim, Renvill Antonio meRenvill Antonio ngaku dengan bayang-bayang PAPBD2015defisit,tentunyaadasebagianprogramyangditunda.

Namun demikian Komisi C tetap mempertahankan agar subsidi biaya angkut tetap dilakukan oleh gubernur.

Selayaknyapuladiberlakukanuntuksemuakendaraanbarang di seluruh Jatim itu, tak hanya menjelang lebaran tapi juga saat bulan puasa sampai tahun baru. “Akan sangat membantu masyarakat jika subsidi ini juga diberlakukan saat Natal dan tahun baru,” tegas politikus asal Demokrat itu, Senin (18/5).

Ditambahkan,subsidibiayaongkoskirimdiJatimsudahberlaku sejak tujuh tahun lalu. Langkah ini dilakukan demi mengurangi bebanpsikisdanmencegahmakinmelangitnyahargakebutuhan pokok.Dengansubsidibiayaangkutini,kenaikanhargatakmakin liar.“Ini progam yang sudah berjalan betahun-tahun. Kami lebih mengapresiasikalausubsidibiayaangkutitutakhanyasaatlebaran.

Natal dan tahun baru adalah saat krusial juga,” tambah Renvile.

Anggaran subsidi biaya angkut barang (sembako) itu sudah dianggarkan. Anggaran ini tersebar di banyak SKPD, terutama Disperindag. Renvile memberi gambaran bahwa setiap 1 kg sembako diberi subsidi ongkos kirim Rp 1.000.

Dengan situasi saat ini, subsidi itu sangat dinantikan. Apalagi saatinisituasinyamakinberatseiringdengankanaikanhargaBBM. Hasil dari pemberlakuan subsidi itu menurut politisi Demokrat itu telah dirasakan.“Alhamdulillah, di Jatim tak ada gejolak harga yang di luar batas psikis warga. Puasa nanti, subsidi itu akan diberlakukankembali.Seluruhsembakoyangdiangkutkeseluruh Jatim berhak atas subsidi biaya angkut,” tandasnya.(vic/rdl) BM/MADJI

PT Jasindo Hanya Mampu Back-up Satu Komoditas

ISTIMEWA

Raperda Perlindungan Petani Terkendala Asuransi

04 TIMUR RAYA

BERITA METRO www.beritametro.co.id

SELASA, 19 MEI 2015

SITUBONDO I BONDOWOSO I LUMAJANG I JEMBER I BANYUWANGI

GENJOT PENDAPATAN: Panen raya di tambak udang wilayah Sumber Anyar Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, pada Senin (18/5).

baik. Menurutnya, peningkatan produksiitubisadibuatkalauadainvestasi masuk. Ia menjelaskan ada 3 hal secara teknis yang bisa dilakukan untuk menaikkan produksi. Pertama,

biosekuriti tambak yang ketat.

Upaya menggenjot produksi udang juga bisa ditempuh dengan optimalisasi penggunaan kincir di tambak. Ia juga mengungkapkan

ekstensifikasi membuka lahan tambak baru, kedua menambah kepadatan dan ketiga mengurangi kematian atau meningkatkan survival rate salah satunya dengan menerapkan

salah satu faktor penentu keberhasilan di tambak adalah kincir, terutama di tambak intensif jantungnya dari budidaya itu kincir.

Ia mengistilahkan asuransinya uang investor itu kincir, karena makin banyak penggunanan kincir di tambak maka tingkat keamanan atau keberhasilan budidaya juga akan meningkat. Pasalnya kincir memiliki peranan penting di kolam perairan.

Dipaparkan olehnya, manfaat penggunaan kincir di tambak, di antaranya untuk memberikan oksigen lebih baik di tambak dengan adanya kincir juga bisa menstabilkan pH dan suhu di kolam perairan sekaligus penyetara salinitas.“Kelebihan penggunaan kincir bisa mengarahkan arus agar kotoran bisa ke sentral dan langsung dibuang sehingga kolam perairan juga lebih baik kualitas airnya,” ujarnya.

Menurutnya paling tidak untuk panen 500-700 kilogram memerlukan 1 buah kincir dengan dua baling-baling dengan daya 1 hours power(hp).Tinggal hitung saja kalau di tambak panennya sekitar 5 ton maka paling tidak harus ada 10 kincir agar aman proses budidayanya,” katanya. (edo/edi/nov)

Dugaan Korupsi Program Bedah Rumah di Kelurahan Banjarsari

BANYUWANGI (BM) - Dijadikan mesin ATM oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, Miseri warga Desa Kemiren Kecamatan Glagah yang juga pemilik toko bahan bangunan Pondok Trisno sebagai penyedia bahan di proyek bedah rumah di Kelurahan Banjarsari, mendatangi Kasi Pidsus M Arif Abdillah di ruang kerjanya.

Miseri saat itu didampingi Ketua Dewan Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Miskin (DPK-ARM) M Helmy Rosyadi dan Ketua DPC GMNI Banyuwangi Bung Framada Hendry Saputra. Di hadapan M Arif Abdillah, pria itu menceritakan kalau pihaknya sering dimintai uang Elsius SH sebagai penyidik kasus bedah rumah di Kelurahan Banjarsari hingga ratusan juta rupiah.

Menurut Miseri sejak pihaknya ditunjuk jadi rekanan penyedia barang dalam proyek pengadaan barang itu bukannya untung tapi malah buntung. “Saya sering dimintai uang sama Pak Elsius, pertama dia minta Rp 45 juta setelah itu minta lagi Rp 25 juta,” ungkap Miseri

FOTO: BM/GATOT IMAWAN

Ngaku Diperas Jaksa Penyidik, Penyedia Bahan Lapor Pidsus LAPOR: Miseri saat bertemu Kasi Pidsus Kejari Banyuwangi M Arif Abdillah untuk melaporkan pemerasan terhadap dirinya oleh Jaksa Penyidik Elsius.

di depan Kasi Pidsus.

Ternyata Elsius tidak berhenti meminta uang kepada Miseri, dengan dalih meminjam dana jaksa, Elsius setiap meminjam selalu menelpon agar dirinya datang ke kantor sambil membawa uang untuk kebutuhan penyidikan kasus bedah rumah.

“Setelah meminta uang Rp 45 juta dan Rp 25 juta, saya pikir sudah tidak meminta lagi, ternyata dia meminta uang lagi dan saya disuruh membawa uang sebesar Rp 15 juta.

Satu bulan berselang permintaan

itu saya berikan,” imbuhnya.

Sebenarnya bukan hanya Elsius saja yang meminta dana kepada Miseri. Sebelum kasus bedah rumah ini ditangani Jaksa Penyidik Elsius ternyarta kasusnya pernah ditangani jaksa penyidik Ari. Menurut Miseri Jaksa Ari hanya meminta uang sekali sebesar Rp 20 juta. “Sebelum Pak Elsius menangani kasus ini, Jaksa Ari yang menangani juga pernah memta uang sebesar Rp 20 juta,” akunya.

Secaraterpisah,Elsiusmembatah kalau pihaknya sering meminta uang ke Miseri agar kasus bedah ini tidak

INLINE STORY

sampai di meja hijaukan. Menurutnya kasus ini sudah masuk dalam skala prioritas triwulan kedua. Saat ini pihaknya sedang menghitung berapa kerugian negara.“Dalam kasus ini Miseri itu sebagai saksi. Dan saya tidak pernah meminta uang kepadanya, dan kasus ini tetap akan berlanjut, tinggal menunggu berapa kerugian negaranya,” tandas Elsius.

Sementara Plt Kejaksaan Negeri Banyuwangi melalui Kasi Pidsus M Arif Abdillah, terkait kasus ini pihaknya akan mengecek kebenarannya. Jika nanti Elsius terbukti melakukan pemerasan jelas akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Ini bukan kewenangan saya dan Pak Elsius sudah membantah terkait persoalan ini tapi masih kita selidiki,” kata M Arif Abdillah.

Seperti diketahui, kasus bedah rumah ini bergulir sejak 2014 dan Kejari Banyuwangi sudah menetapkan dua tersangka yakni Kabid Pemberdayaan Masyarakat Anggrid dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) Suliyono. (gtt/edi/nov)

l Pengakuan Miseri warga Desa Kemiren Kecamatan Glagah yang juga pemilik toko bahan bangunan Pondok Trisno, sangat mengejutkan banyak pihak. Selama ini, penyedia bahan di proyek bedah rumah di Kelurahan Banjarsari yang akhirnya bermasalah dengan hukum itu mengaku dijadikan mesin ATM atau diduga diperas jaksa penyidik yang menangani kasusnya. l Merasa telah mengeluarkan uang banyak dan resah karena terus digerogoti jaksa penyidik yang diakui Miseri bernama Elsius SH, pria itu lalu mendatangi Kasi Pidsus Kejari Banyuwangi M Arif Abdillah untuk melaporkan tindakan oknum jaksa penyidik tersebut. l Ternyata, bukan hanya Elsius saja yang meminta dana ke Miseri. Sebelum kasus bedah rumah ini ditangani Elsius kasus itu ditangani Jaksa Penyidik Ari dan juga meminta uang ke Miseri sebesar Rp 20 juta tapi hanya sekali.

SITUBONDO (BM) - Penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) sejak dulu hingga sekarang adalah persoalan rendahnya budaya disiplin. Di kalangan PNS, budaya disiplin belum sepenuhnya dapat diterapkan dan dijalankan.

Meskipun telah dikeluarkan peraturan disiplin PNS yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai penganti Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS. Akan tetapi kenyataannya masih banyak perilaku menyimpang yang dilakukan sejumlah PNS terhadap hukum dan norma yang berlaku.

Salah satunya semakin banyaknya PNS yang bolos kerja.

Hal ini, menuai sorotan dari sejumlah pihak termasuk LSM Transparansi.

Seperti yang diuraikan Junaedi Rofi terkait PNS yang bolos pada saat jam kerja. Ia mengatakan, perilaku PNS itu berarri melanggar sumpah atau janji saat dilantik menjadi PNS. PNS menurut Junaedi sebagai unsur pelaku dalam menjalankan roda pemerintahan harus menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat yang diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Untuk mencapai pemerintahan yang baik dan menjadi kepercayaan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik maka diperlukan PNS yang berdisiplin dan berdedikasi tinggi,” sindirnya.

Senada LSM Naongan diwakili

FOTO : BM/EDO FIRMAN

Perilaku Buruk dan Hobi Bolos Kerja, PNS Situbondo Dikritik

BOLOS: Sejumlah PNS Situbondo yang berkeliaran pada saat jam dinas yang terekam CCTV di salah satu toko fashion di Situbondo.

aparatur pemerintah dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan ke masyarakat masih sering menuai kritikan yang mengarah rendahnya kinerja PNS.

Agus Ary Cahyadi harus diakui bahwa masih rendahnya disiplin di kalangan PNS dapat dilihat secara jelas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Di mana PNS sebagai

“Belum lagi masalahan lain yang sering jadi sorotan adalah masih tingginya penyimpangan dalam pelaksanaan dan penegakan disiplin.

Mulai mangkir atau tidak masuk kerja tanpa keterangan, perselingkuhan, melakukan perkawinan tanpa izin atau siri,” katanya.

Setidaknya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merasa bertanggungjawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini dilingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan. Suatu misal bilamana terdapat stafnya yang melanggar tindakan disiplin, setidaknya segera melakukan pendekatan untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak disiplin. (edo/edi/nov)

LUMAJANG (BM) - Kasus dugaan gratifikasi dan manipulasi proyek Jalan UsahaTani (JUT) Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang mulai terkuak. Senin (18/5). Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Lumajang Ir Paiman dipanggil penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang.

Pemanggilan terhadap Paiman yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Koperasi Whira Bhakti Pemkab Lumajang periode 2006-2009 senilai Rp 2,5 miliar merupakan penyidikan lanjutan kasus proyek JUT yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Dalam kasus JUT, Paiman merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sebelumnya, penyidik korps Adiyaksa memanggil belasan pePERWAKILAN

gawai dinas pertanian setempat.

Mulai dari pimpro, panitia pelaksana kegiatan (PPK) dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHB) proyek tersebut.

Mereka diminta keterangan terkait proyek yang berasal dari dana alokasi khusus yang diduga fiktif dan tidak diselesaikan tepat waktu.

Sementara itu Kasi Pidsus Kejari Lumajang Adnan Sulistiyo, SH mengatakan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pertanian Lumajang untuk meminta keterangan dan sejumlah dokumen terkait dugaan gratifikasi proyek JUT 2013 hingga 2014. ”Kami akan meminta keterangan dan dikumpulkan sebagai data penunjang kasus tersebut,” ungkapnya.

Ketika ditanya penanganan kasus JUT, secara lugas dikatakan Kasi

FOTO: BM/ULUM SUBEKTIAN

Dugaan Gratifikasi dan Manipulasi JUT, Kadis Pertanian Diperiksa

Ir Paiman

Pidsus kasusnya masih pengumpulan data (pull data). Di mana, penyidik masih mengumpulkan keterangan dari para saksi yang mengetahui proses jalannya proyek

tersebut.

“Kapasitas pemanggilan itu masih sebatas saksi sembari mengumpukan bukti penunjangnya,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lumajang I Gede Nurmahendra SH membenarkan tim Pidsus memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pertanian Lumajang sebagai saksi dugaan korupsi proyek JUT yang telah merugikan negara. ”Kapasitas kepala dinas pertanian itu sebagai saksi,” katanya.

Ditambahkan kajari, pemanggilan Paiman terkait tak selesainya proyek JUT tersebut. Selain itu, juga meminta keterangan pemotongan fee proyek antara 10 sampai 15 persen. Menurutnya, pengusutan dugaan korupsi dana JUT sebesar Rp 6 miliar statusnya kini menjadi

penyelidikan dan kini ditangani pidsus. ”Kalau sebelumnya masih di bagian intelijen karena masih pull data,” tegasnya.

Sementara, proyek JUT terdiri dari pembangunan jalan, plengsengan dan pembuatan sumur bor.

Oleh pimpo, PPK dan PPHB dilelang.

Hal ini, menjadi dasar tim pidsus akhirnya mengusut proyek tersebut. ”Seharusnya dilelang bukan petunjuk langsung (PL),” ungkapnya.

Gede berharap, para saksi yang dimintai keterangan bisa memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa berbelit-belit agar pengungkapan kasus tersebut bisa cepat selesai dan segera disidangkan. ”Saya harap masyarakat bisa membantu mengungkap dugaan korupsi untuk pengembangan sarana pertanian,” pungkasnya. (uul/edi/nov)

lintas kota

Oknum Guru Diganjar 6 Bulan, BKD Didesak Beri Sanksi BONDOWOSO (BM) Seorang guru berstatus PNS yang mengajar di SD Lombok Kulon 3 Kecamatan Wonosari, akhirnya diganjar hukuman 6 bulan. Hukuman itu karena guru tersebut menganiaya seorang warga yang istrinya diselingkuhi oknum guru tersebut.

Bahkan, istri korban mengajukan gugat cerai dan Sunardi kini malah menjadi istri oknum guru tersebut. Terkait masalah itu, sejumlah kalangan mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat serta Dinas pendidikan (Dindik) setempat memberikan sanksi kepada oknum PNS tersebut.

Sebelumnya Bupati Bondowoso dan Kepala Disdik setempat berjanji akan memberi sanksi apabila sudah ada putusan tetap dari Hakim di PN Bondowoso dari kasus oknum guru tersebut. Sementara, oknum guru tersebut bernama Marzuki. Pria 40 tahun ini saat menjalani persidangan di PN Bondowoso berlaku tenang seolaholah tak melakukan kesalahan. Hakim Dede Suryaman yang memimpin sidang mengatakan bahwa terdakwa divonis 6 bulan sesuai perbuatan yang dilakukan.

Terpisah, Muhasyim Wakil Ketua Aliansi Penyelamat Uang Negara (Apung) mendesak dindik untuk memberikan sanksi kepada Marzuki. “Dia terbukti bersalah dan main hakim hingga membuat orang lain cedera.

Karena itu, dindik harus memberi sanksi setimpal berdasarkan putusan hakim majelis,” katanya.

Kronologis singkat, aksi pemukulan yang dilakukan Marzuki dipicu soal asmara. Marzuki dituding Sunardi alias Pak Ulfa warga Tangsil Wetan berselingkuh dengan istrinya hingga ia digugat cerai. Alhasil, mantan istrinya itu memilih dinikahi Marzuki.

Masalah terjadi saat Marzuki alias PakWahyu datang ke rumah Sunardi bersama istri barunya yang juga mantan istri Sunardu. Tanpa alasan yang jelas Marzuki marah-marah hingga terjadi cekcok dan malah memukul wajah Sunardi hingga bibirnya pecah. (jok/edi/nov)

Deadline, Pemkab Jember Serahkan Dana Pilkada ke KPU JEMBER (BM)- Pemerintah akhirnya menyerahkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dana pilkada ke KPU Jember di detik-detik terakhir, Senin (18/5).

NPHD itu juga ditandangani Wakil Bupati Jember Kusen Andalas di hari terakhir penyerahan ke KPU. Seperti diketahui, merupakan satu dari sejumlah kabupaten/kota di Jatim yang belum menyerahkan NPHD hingga Minggu (17/5).

Padahal hari terakhir penyerahan naskah itu, pada Senin. Jika tidak diserahkan, maka pelaksanaan pilkada di daerah setempat terancam tertunda. Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember Hari Mujianto mengatakan, ia telah meminta staf Bagian Hukum meminta tanda tangan Wakil Bupati Jember Kusen Andalas. ”Dan harusnya sekarang sudah di meja KPU. Karena tadi pagi sudah saya mintakan tanda tangan ke Pak Kusen,” ujarnya, kemarin.

Sedangkan Sekretaris Sugiarto membenarkan kalau NPHD dana sudah siap dan sudah diserahkan ke KPU Jember. Ia menyebutkan penyerahan di hari terakhir karena ada sejumlah berkas yang harus dilengkapi.

“Karena memang ada sejumlah berkas yang harus dilengkapi dan diperbaiki, juga ada koreksi anggaran dari yang diserahkan KPU. Tetapi hari ini, dana sudah bisa dicairkan,” ujar Sugiarto.

Ia menambahkan ada pengurangan anggaran pilkada dari usulan semula. Awalnya KPU Jember mengusulkan anggaran Pilkada mencapai lebih dari Rp 72 miliar.

Namun setelah ada koreksi dari Pemkab Jember, dana pilkada yang disetujui mencapai Rp 71,659 miliar.

Sugiarto berharap sekretariat KPU Jember melaksanakan anggaran itu secara benar dan bisa mengelolanya secara baik. ”Kami harapkan tata kelola keuangannya baik, dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Komisioner KPU Jember Ahmad Hanafi, memang ada pemangkasan dari anggaran semula. ”Ya ada pengurangan sekitar Rp 1 miliar, karena yang kami usulkan lebih dari Rp 72 miliar,” ujar Hanafi. (syo/nov)

Serahkan Uang Rp 22 Juta, Anaknya Tetap Gagal Jadi Polisi SITUBONDO (BM) - Abdul Latif, warga Jalan Ijen Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Situbondo. Pria 50 tahun tersebut, melaporkan dugaan kasus penipuan yang dilakukan S warga Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji.

Berdasarkan laporan korban, Latif ditawari S untuk membantu meloloskan anaknya menjadi anggota polri dengan syarat membayar uang pelican agar lolos. Aksi ternyata S berjalan mulus, sehingga Latif mendatangi rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp 22,2 juta sesuai kesepakatan.

Namun, setelah uang diserahkan, ternyata anak Latif tidak lulus tes menjadi anggota polisi. Merasa tertipu, akhirnya Abdul Latif melaporkan kasus dugaan penipuan itu ke polisi. ”Laporannya baru masuk, dan sekarang terlapor masih dimintai keterangannya oleh penyidik,” kata Ipda Nanang Priambodo, Kasubag Humas Polres Situbondo.

Selain memeriksa pelapor, pihaknya juga masih akan meminta keterangan beberapa orang saksi. ”Baru terlapor kita panggil untuk diperiksa. Setelah itu, kita akan panggil terlapor sesuai laporan itu,” katanya. (syo/nov)

Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim; Bondowoso: Djoko Susilo; Jember: Ahmad Rullah; Lumajang: Sentono Priambodo, Ulum Subektian, Dwi Wisno Wardono; Banyuwangi: Gatot Imawan Herusustyo, Sumawi. Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05

FOTO:BM/DJOKO SUSILO

SITUBONDO (BM) - Untuk mengisipasareksporudang,Indonesia mutlak meningkatkan produksinya.

MenurutcatatantahuniniKementerianKelautanPerikanan(KKP)menargetkanproduksiudangsebesar785.900 ton dengan rincian udang vannamei 518.600 ton, udang windu 189.700 ton dan udang lainnya 77.600 ton.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo H Eko Prayudi berpendapat Situbondo harus mempunyai strategi untuk mencapai target produksi di tahun ini yakni berupa pengembangan kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi dengan pengolahan produk perikanan dan pengelolaan saluran tambak partisipatif.

Serta menyiapkan sekitar beberapa kawasan minapolitan saat ini termasuk di dalamnya kawasan minapolitan untuk udang.Tak hanya pemerintah yang harus siap menggenjot produksi, H Samlawi petambak udang warga Sumber Anyar Kecamatan Banyu Putih Situbondo mengaku siap untuk menaikkan produksinya jika permintaan udang naik baik untuk ekspor maupun dalam negeri.

Apalagi jika didukung harga yang

FOTO : BM/EDO FIRMAN

Target Produksi Udang dengan Pengelolaan Tambak Partisipasif

MALANG RAYA 05

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 19 MEI 2015

KABUPATEN MALANG l KOTA MALANG l KOTA BATU

Anggaran Panwas Kembali Dipangkas

NPHD Diteken, KPU Digelontor Rp 39,3 M MALANG (BM) - KPUD Kabupaten Malang digelontor dana Rp 39,3 miliar setelah dana hibah untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) 2015, diteken Bupati Rendra Kresna, Senin (18/5).

Anggaran itu diambil dari APBD setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU dan Panwas Pilbup ditandatangani semua pihak.

Dengan kepastian hukum itum Rendra Kresna berharap pelaksanaan Pilbup sesuai jadwal dan tidak lagi tersendat dengan dalih anggaran belum ada. “Saya berharap dengan adanya penyerahan anggaran ini Pilkada serentak termasuk di Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai jadwal,” kata Rendra di Pendopo Pemkab usai penandatanganan.

Rendra merinci pencairan dana hibah untuk pilkada ini sudah merujuk pada peraturan daerah. Meski namanya hibah, namun Rendra minta KPUD sebagai penerima hibah ini dapat pertanggungjawabkan anggarannya sesuai mekanisme perundangan yang berlaku. Selain KPUD, NPHD juga memastikan anggaran untuk panwas sebesar Rp 11,5 miliar.

Ketua KPUD Kabupaten Malang, Santoko mengatakan, anggaran yang

INLINE story Bupati Rendra Kresna akhirnya meneken NPHD sebagai payung hukum dana hibah untuk Pilbup Malang 2015.

Kendati tidak sesuai pengajuan, baik KPUD maupun Panwas menjanjikan akan kerja optimal agar pesta demokrasi lima tahunan, 9 Desember mendatang berlangsung sukses.

Rendra sendiri sudah memastikan akan diusung PKB dan Nasdem di Pilbup tahun ini.

dialokasikan memang tidak sesuai dengan pengajuan. Namun pihaknya tetap akan melakukan tahapantahapan Pilkada, sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hanya saja, kata dia, dengan sedikit lebih hemat dan maksimalkan anggaran yang ada. “Awalnya kita mengajukan anggaran Pilkada sebesar Rp 45 miliar. Namun ada salah satu klausul semua biaya dikembalikan pada kemampuan daerah sehingga kita bisa maklumi,” katanya.

Menurut dia untuk mengefektifkan dana tersebut KPUD akan melakukan langkah, efisiensi, dan penghematan pos anggaran. Untuk tahap awal,

JANJI MAKSIMAL: Penandatanganan NPHD sebagai payung hukum pencairan dana hibah untuk Pilbup 2015, dilakukan Bupati Rendra Kresna bersama ketua KPU dan Panwas setempat.

KPUD akan melantik badan adhock di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Sementara untuk pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati khusus untuk jalur independen akan dimulai pada tanggal 23 Mei 2015. Untuk tahap awal KPUD akan melakukan verifikasi faktual ter-

hadap calon independen, sesuai mekanisme yang ada di KPUD. “Syaratnya harus memenuhi 6,5 prosen dari jumlah penduduk. Jadi kalau jumlah penduduk Malang sebanyak 2 juta, maka calon independen tersebut minimal menyerahkan 200 ribu dukungan berupa KTP atau identitas lain yang berlaku,” timpal anggo-

DIPERCANTIK: Loket pintu masuk ke kawasan air terjun Coban Rondo yang akan dikunjungi Presiden Jokwi pada 20 Mei besok. Untuk menyambut kedatangan presiden pemenang Pilpres 2014, Penkot Batu telah siapkan pengaspalan jalan hingga ke pinggir sungai air terjun.

LIRA Desak Datangkan Tim Labfor hadap dugaan kasus ini tetap berjalan. Penyidik telah memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangannya seputar pelaksanaan proyek tersebut.

Menurut Wahyu, kasus ini masihdalampenyelidikankepolisian, dan belum ada yang dijadikan tersangka. “Saat ini masih dalam penyelidikan dan kasusnya tetap berjalan,” kata dia.

Perlu diketahui, proyek senilai Rp 5,2 miliar ini pada tahap pertama dan tahap kedua dikerjakan PT Tirta Perkasa Abadi. Namun hingga kini belum dilanjutkan karena masih menunggu proses tender tahap ketiga untuk pelaksanaan pembangunan berikutnya. Gedung pasar Sumedang, berlantai tiga ini akan dikerjakan secara bertahap.

Direktur PT Tirta Perkasa Abadi masih berharap bisa melanjutkan proses pembangunan tahap berikutnya. Jika memenangkan tender. “Kalau kita yamg menangkan tender, kita siap untuk melaksanakan pembangunan tahap ketiga,” kata Sahid Hanief beberapa waktu lalu. (lil/epe)

H.Achmad Zuhdi

Anggaran Panwas Dua Kali Dipangkas Anggaran yang diterima Panwas juga ikut menyusut, dari sebelumnya sebesar Rp 12,6 miliar menjadi Rp 11 miliar. Kepala Divisi Hukum dan Penindakan Panwas, George da Silva mengakui adanya penyusutan anggaran tersebut. Pada awal pengajuan, anggaran yang diajukan ke Pemkab Malang sebesar Rp15,2 miliar, namun dipangkas menjadi Rp 12,6 miliar karena adanya penyesuaian masa tugas.

“Setelah ada penyesuaian masa kerja dari 12 bulan menjadi 9 bulan, anggaran yang kami ajukan sudah dipangkas menjadi Rp 12,6 miliar dan sekarang menyusut lagi menjadi Rp 11 miliar,” terangnya.

Lebih lanjut, George mengatakan pengurangan anggaran tersebut sesuai Peraturan Bupati Malang Tahun 2015 tentang Satuan Standar Harga (SSH) yang ditetapkan. “Saya yakin, meski anggaran Panwas dipangkas cukup besar, tidak akan mengurangi kualitas kerja dan kami akan tetap bekerja optimal dan melakukan pengawasan secara optimal pula mulai proses tahap awal hingga akhir Pilkada,” ucapnya. (at/lil/epe)

LINTAS KOTA

Dugaan Penyimpangan Proyek Pasar Sumedang

MALANG (BM) - Koordinator Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) minta penyidik Polres Malang menghadirkan tim laboratorium forensic (labfor), guna membongkar kasus proyek pembangunan Pasar Sumedang.

Sebab, sambungan bata pada ujung beton tiang pancang pasar Sumedang, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang itu dinilai aneh dan tidak masuk akal.

Menurut koordinator LIRA Kabupaten Malang, H.Achmad Zuhdi, untuk memastikan apakah sambungan beton di ujung tiang pancang pada proyek tersebut, memang perlu tim labfor untuk membongkarnya.

“Rasanya janggal kalau bangunan bertingkat pilar-pilarnya hanya ditutupi bata. Makanya kita minta tim labfor untuk membongkarnya,” katanya, Senin (18/5).

Didik panggilan akrab Achmad Zuhdi mengklaim lembaganya yang pertama kali mengangkat kasus proyek pasar Sumedang. Itu setelah pihaknya melakukan investigasi dan menemukan kejanggalan pada proyek tersebut.

Dikatakan, masalah Pasar Sumedang sudah menjadi domain publik. Karena itu, dia juga berharap penyidik segera menyelesaikan kasus ini agar tidak dipertanyakan masyarakat. Sebaiknya polisi mengusutnya sampai tuntas. “Jika setiap kasus seperti ini didiamkan, dikhawatirkan akan ada penilaian negatif dari masyarakat,” ujarnya.

Terpisah,Kasatreskrim Polres Malang, AKP Wahyu Hidayat mengatakan pengusutan ter-

ta KPUD, Taufik.

Menurut Taufik, pendaftaran untuk pasangan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2015 mendatang. Terkait pendaftaran ini, Rendra yang juga berniat kembali bertarung, mengaku sudah siap mendaftar melalui P KB dan Nasdem.

Dua partai ini memiliki 11 kursi di DPRD. Dengan koleksi 11 kursi, Rendra memastikan tidak ada kendala. Sebab, telah mengantongi rekomendasi dari dua parpol ini. Kendati demikian, Rendra akan tetap memperkuat lewat Golkar. Sebab, dualisme kepemimpinan Golkar sudah diputuskan PTUN bila yang sah adalah Golkar hasil kongres Bali.

Apalagi, dia mengklaim selama komunikasi dengan kubu ARB dan AL berjalan baik, namun Remdra masih tetap berharap ada rekomendasi dari Golkar. “Meski begitu, tanpa Golkar pun saya tetap ikut Pilkada. Ya melalui PKB dan NasDem,” tandas Rendra, seraya menambahkan dirinya tengah berjuang untuk mendapatkan dukungan dari Gerindra, Demokrat dan PPP.

Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

Pemkot Muluskan Akses ke Coban Talun BATU (BM) - Menyambut kedatangan Presiden RI, JokoWidodo (Jokowi) ke Kota Batu, banyak akses jalan yang diperbaiki. Terutama, jalan menuju Coban Talun yang pengerjaannya terus dikebut hingga Senin (18/5).

Sesuai rencananya RI 1 akan datang Kamis (21/5) mendatang. “Maka dari itu sebelum tanggal 20 Mei pekerjaan Jalan tersebut harus sudah rampung,” jelas Kadis Bina Marga Kota Batu, Arief As Siddiq. Menurut dia, pengaspalan akses ke Coban Talun dimulai dari pintu masuk perumahan translok AURI hingga depan loket menuju Coban Talun.

Menurutnya, jarak kedua titik lebih 1,4 km memang masih baik, namun karena ada alokasi untuk pelapisan aspal, anggaran itu pun dioptimalkan. Selain itu, pengaspalan akses dari luar Coban Talun, menurut mantan Camat Batu ini, pengaspalan juga akan menyentuh hingga akses masuk sampai ke tepi sungai.

Perludiketahui,selainpengaspalan jalanaksesmenuju CobanTalun,menurutnya,aksesjalandiseluruhKotaBatu bakaldikerjakan.Sehingga,terlihatbagus.“Targetnyabulan Oktober,pekerjaanaspalse-KotaBatusudahkelar.Dengan begitutakadajalanyangrusaklagi,”harapnya.(gus/epe)

Beri Izin Pembangunan Dua Hotel Baru

PHRI Adukan Walikota ke Dewan MALANG (BM) - Para pelaku usaha hotel dan restoran yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), memprotes pernyataan Walikota Malang, HM Anton, mengenai okupansi hotel yang mencapai 80 persen. Sebab, menurut mereka tingkat okupansi hotel realitanya jauh lebih rendah.

PengaduanitubahkandinilaisebagaibentukpembohonganpubliksehinggadiadukankeDPRDKotaMalang.

KetuaPHRIMalang,HermanMaryono,saatbertemuKomisiDbahkanbeberkanberbagaidatayangditerimadari anggotanya.“Okupansihotelitudibawah60persenselama satu tahun. Jadi, bukan 80 persen per-hari seperti yang diungkapolehAbahAnton,”ucapHerman,Senin(18/5).

Pernyataan Anton itu, lanjut Herman, akan memiliki konsekuensi yang sangat tidak nyaman bagi pengusaha hotel. Sebab, pajak yang ditarik akan melambung jauh. “Jelas akan berakibat kepada pajak.

Sebab, selama ini okupansi di bawah angka 60 pers-

en, lalu kami disuruh bayar 80 persen,” paparnya.

Selain itu, jika data Pemkot Malang memang menunjukkan angka okupansi yang tinggi, maka pembangunan dua hotel baru bakal diberi izin. “Dulu waktu saya bertemu Abah ada moratorium, kenapa saat ini dicabut begitu saja. Moratorium itu ada aturannya, ada survei. Kalau tambah hotel baru kita semakin kewalahan,” beber Herman. Bisnis perhotelan di Kota Malang memang tengah lesu. Full booked hanya terjadi saat high season, sedangkan keseharian, okupansi hotel justru tidak bagus. “Belum lagi ditambah aturan larangan PNS rapat di hotel, membuat pengusaha semakin bingung,” tuturnya.

Ketua Komisi D, Imam Fauzi, mengaku akan melakukan kroscek data. “Perwakilan PHRI intinya mengadu bahwa yang disampaikan walikota soal data okupansi tidak benar. Untuk itu dewan akan melakukan kroscek di lapangan,” tukas Imam Fauzi. (lil/epe)

Sidak Usek, Wawali Banjir Keluhan Bangunan SD BATU (BM) - Wakil Walikota Batu, H Punjul Santuso melakukan inspeksi mendadak (sidak) ujian sekolah tingkat SD sederajat hari pertama di beberapa lokasi, Senin (18/5). Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Hj Mistin, dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Esty Prihastuti, rombongan ini mendatangi satu per satu SD. Hasil monitoring, tidak terjadi masalah serius kendati Mendikbud sudah menegaskan unas tidak berlaku untuk SD. Yang ada, justru keluhan yang berkaitan dengan kondisi fisik bangunan sekolah yang masih kurang maksimal. Seperti halnya, penambahan ruang kelas baru (RKB), kamar mandi siswa dan tambahan meja dan kursi belajar siswa.

Menurut para kepala sekolah yang mengadukan hal ini, kondisi ini harus dapat perhatian lebih karena menyangkut kenyamanan dan keamanan anak didiknya. Seperti yang dilaporkan Kepsek MI Miftahulullum yang meminta 2 RKB. Lalu SDN Ngaglik 01 minta kamar mandi, SDN Ngaglik 02, dua RKB. Khusus untuk lembaga MI, Mistin menegaskan itu bukan kewenangan pihaknya. Alasannya, karena ikut Kementerian Agama (Kemenag) bukan Dinas Pendidikan.

“Bahkan pembagian 1800 meja dan kursi belajar juga khusus untuk SD negeri,” terangnya. (gus/epe)

Embat Perhiasan Janda Tua untuk Foya-foya BATU (BM) - Nekat curi emas milik tetangga yang sudahmenjanda,dudaberanaksatudiringkuspolisi,Senin (18/5). Slamet Budiyanto (32), warga jalan Patimura RT 03/RW 08 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, kembali harus merasakan dinginnya kehidupan di balik jeruji penjara setelah diringkus tim Satreskrim Polresta Batu.

Penangkapan itu berawal dari barang bukti yang ditemukan polisi setelah menerima laporan pencurian perhiasan emas di rumah Nur Harahap (78), janda yang tak lain masih tetangga tersangka, 29 April lalu.

Kasubag Humas Polres Batu, AKP Waluyo mengatakan, tersangka sudah dikenal akrab karena tinggal di belakang rumah korban. Namun kepercayaan itu disia-siakan dengan tega mencuri perhiasan emas seberat 90 gram yang lantas dijual Rp 17,6 juta. “Pengakuan tersangka, pencurian itu sehari sebelum laporan,” terang AKP Waluyo. Ironisnya, uang hasil pencurian dibuat foya-foya. Polisi hanya bisa menyita sisa barang bukti. Tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP. dengan ancaman pidana penjara5 tahun penjara. “Berat karena tersangka merupakan residivis kasus serupa,” pungkas Waluyo. (gus/epe)

Tak Menggubris Protes Warga

PDAM Tetap Lanjutkan Proyek Sumberpitu MALANG (BM) – Protes warga dengan adanya proyek pemanfaatan air Sumberpitu di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tak menyurutkan PDAM untuk terus melanjutkan proyek yang anggarannya dikucurkan dari APBN tersebut. Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Malang HM Syamsul Hadi, menegaskan bahwa proyek regional untuk pemanfaatan air Sumberpitu itu jalan terus.

Menurut dia, proyek ini bermanfaat untuk 3 daerah di Malang Raya.

Dia menjelaskan, jika proyek tuntas, tak hanya warga Kabupaten Malang yang bisa manfaatkan air bersih produksi Sumberpitu. Melainkan juga warga Kota Malang dan Kota Batu.

PERWAKILAN

Syamsul Hadi bahkan menepis kekhawatiran proyek ini akan berimbas pada kebutuhan warga di sekitar Sumberpitu, termasuk sektor pertanian.

“DebitairSumberpitudimusimpenghujan bisa mencapai 1.600-1.700 liter per detik. Namun, jika musim kemarau akan terjadi penyusutan debit air hingga mencapai 20 persen. Kita hanya menggunakan 240 liter per detik. Jumlah itu tidak akan mempengaruhi kebutuhan air lahan pertanian di wilayah Poncokusumo,Tumpang, maupun Pakis,” terangnya, Senin (18/5).

Syamsul Hadi juga beberkan jika proyek ini telah habiskan dana Rp 106 miliar yang bersumber dari APBN. Anggaran itu dicairkan melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pekerjaan

DITENTANG: Bak penampung air proyek Sumberpitu yang sudah mulai difungsikan kendati warga setempat bersikeras menolak proyek ini.

Umum (PU) dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS Brantas) Pemprov Jatim. “Kami tidak menerima sepersen pun atau mengelola anggaran

tersebut. Kami hanya sediakan lahan untuk pembangunan bak penampung air yang pembebasannya memang bersumber dari APBD,” terangnya. “Jadi

tidak benar bila PDAM mengelola anggaran dari APBN untuk proyek pembangunan Sumberpitu,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, proyek pembangunan Sumberpitu sudah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Jatim. Sehingga pelaksana pembangunannya yang bertanggung jawab adalah dua instansi, yakni Dirjen PU dan BBWS Brantas Pemprov Jatim. Namun, Syamsul mengaku, jika nanti proyek pembangunan Sumberpitu selesai, pemerintah pusat akan menghibahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yang selanjutnya pengelolaan air bersih diserahkan kepada PDAM Kabupaten Malang.

Secara terpisah, salah satu petani dari Desa Jeru, Kecamatan Tumpang,

Kabupaten Malang H Abdul Kodri mengatakan, hingga saat ini lahan persawahan yang dimiliki tidak kekurangan air meski ada proyek pembangunan Sumberpitu. Sebab, selama ini petani di wilayah Kecamatan Tumpang untuk mengairi lahan persawahan berasal dari mata air Sumberpitu yang ada di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Poncokusumo.

“Kami dan para petani Desa Jeru aman-aman saja terkait kebutuhan air untuk lahan persawahan. Meski pada musim penghujan maupun musim kemarau, hingga kini tidak ada masalah. Bahkan, terkadang air yang ada terbuang karena air dari Sumberpitu itu berlebih, jika musim penghujan,” tuturnya. (lil/epe)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

06 GERBANG MOJO

BERITA METRO www.beritametro.co.id

MOJOKERTO I JOMBANG I KEDIRI

SELASA, 19 MEI 2015

Terdakwa Kasus Pembantaian Satu Keluarga Perum Sambong

sudut kota

Divonis Hukuman Mati karena Pembunuhan Berencana

ARMB Serukan Aksi Perlawanan Pemerintahan Jokowi-JK

beberapa pasal KUHP yaitu pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana, pasal 351 dan pasal 353 tentang Penganiayaan Berencana.

Terdakwa juga melanggar UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena dua korban masih di bawah umur,” beber Hakim Ketua I Putu Agus Adi Antara, SH saat membacakan putusan.

Dari sekian pasal itu, hakim menilai paling berat adalah pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Terdakwa yang hadir bersama ibunya, langsung lunglai hingga dituntun petugas pengadilan saat meninggalkan ruang sidang.

Sementara kuasa hukum terdakwa, Saifudin, menilai kliennya keberatan dengan tuntutan JPU tersebut. “Saya perlu berdiskusi dengan klien apakah melanjutkan ke proses banding atau tidak. Jadi cuma ini yang bisa saya sampaikan,” katanya.

Terpisah, Hendriadi, suami dari Delta Fitriani yang selamat dari pembunuhan mengaku

FOTO:BM/tri raharjo

JOMBANG (BM)- Ikhsan Pratama terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di perumahan Sambong Permai Blok E-11 Jombang, pada Oktober 2014 lalu, divonis mati oleh hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jombang dalam sidang yang digelar Senin (18/5).

Ikhsan didakwa telah melakukan pembunuhan berencana.

Keluarga korban yang hadir dalam persidangan itu, spontan berucap syukur begitu hakim memukul palu sidang. Vonis tersebut sama dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang sebelumnya.

Ikhsan Pratama merupakan terdakwa pembunuhan terhadap Delta Fitriani (34), dan dua anaknya yaitu Rivan Hernanda (9) dan Yoga Saputra (7).

Tragedi berdarah itu terjadi pada 21 Oktober 2014 lalu di rumah milik Hendiardi (41), yang jugfa suami Delta.

Hendriardi mampu selamat dari pembunuhan meski mengalami luka berat di bagian punggungnya. “Terdakwa melanggar

SESUAI: Ikhsan Pratama saat menjalani sidang di PN Jombang. Terdakwa divonis mati hakim karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korbannya.

gat menerima putusan ini dan memang keadilan harus ditegakkan secara adil sesuai per-

bersyukur dengan vonis yang diberikan hakim terhadap Ikhsan Pratama. “Saya tentu san-

buatan yang dilakukan,” ungkapnya saat ditemui usai persidangan kemarin. (rjo/gie/nov)

MOJOKERTO (BM) - Kepala Sekolah dan guru SMPI Al-Islah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto bakal berurusan dengan P2T-P2A Kabupaten Mojokerto. Ini setelah mereka dilaporkan orang tua siswa yaitu Jumadi (43), warga Desa Beloh Kecamatan Trowulan ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Ana , Senin (18/5).

Laporan itu terkait dugaan penganiayaan yang selalu dilakukan terhadap anaknya yang masih duduk di bangku kelas VIII. Jumadi yang didampingi Murtiningsih (37), istrinya bersama anaknya ketika dikonfirmasi di ruang kantor P2T-

FOTO:BM/WISNU JOEDA

Pukuli Siswa, Kasek Al-Islah Dilaporkan ke P2T-P2A

TAK TERIMA: Jumadi saat lapor ditemui penanggung jawab P2T-P2A untuk mencari keadilan terhadap anaknya yang dianiaya kasek di sekolahnya.

P2A terkait kejadian yang menimpa anaknya tersebut mengaku pemukulan dilakukan Rifai Kepala SMPI AlIslah dilakukan sering dan terakhir pada Rabu 13 Mei lalu di area sekolah.

“Padahal menurut pengakuan anak saya, dia sudah minta izin ke kamar mandi untuk buang air kecil.

Namun karena kepergok berada di luar kelas, anak saya lalu dipanggil

dan tiba-tiba dipukul memakai tangan kosong mengenai kepala belakang hingga terjatuh lalu diinjak bagian kakinya. Juga dibenturkan kepalanya ke tembok hingga memar dan pusing,” bebernya.

Tidak hanya itu, Jumadi menambahkan bukan hanya anaknya saja yang mendapat pemukulan dari kasek tersebut. Ada 7 teman anaknya yang lain juga menerima bogem mentah sang kasek. Selain kasek, 2 guru lain masing-masing guru agama dan wali kelas IX juga ikut jadi algojo menghakimi siswa dengan cara kekerasan.

“Aneh kasek suka sekali memukul untuk mendidik siswanya

saat melakukan kesalahan. Apakah memang tidak ada yang lebih baik daripada cara kekerasan atau main fisik,” ujar Jumadi mengelus dada.

Bahkan akibat kebengisan kasek dan dua gurunya, kondisi anak Jumadi trauma dan tidak mau sekolah daripada jadi sansak kasek dan gurunya.

Sementara itu, penanggung jawab P2T-P2A Kabupaten Mojokerto Drs Joedha Hadi Soewignyo ES.B ketika dikonfirmasi terkait laporan kejadian yang menimpa seorang siswa SMPI Al-Islah mengatakan, pihaknya akan melakukan identifikasi ke pihak keluarga pelapor. (joe/nov)

KEDIRI RAYA

MOJOKERTO (BM) - Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Mojokerto Bersatu (ARMB) serukan aksi perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi–Jusuf Kalla. Ajakan ini, disampaikan lewat penyebaran pamflet di Kantor Pemkot Mojokerto dan perempatan jalan Gajah Mada depan pemandian Sekarsari, Senin (18/5).

Pamflet itu berisi ajakan pada masyarakat untuk turun jalan pada Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei mendatang. Aksi itu merupakan gabungan elemen FSPMI, FNPBI, Pemuda Garuda Bersatu, Paguyupan PKL dan Kobar. Alasan aksi digelar karena mereka menilai pemerintah saat ini telah menyengsarakan rakyat dan membuatnya makin sengsara. ”Di bawah pemerintahan Jokowi-JK makin jauh dari kesejahteraan. Rezim ini tukang menaikan BBM dan tidak memberi kesempatan rakyat menikmati kekayaan alamnya,” seru jubir ARMB Slamet Khusairi alias Toyek.

Para aktivis ini mengaku telah menemukan fakta bahwa pemerintahan ini bersifat kapitalis yang hanya menguntungkan kelompok borjuis. Para aktivis ini juga mengecam kebijakan pemerintah yang tidak pro PKL. Ini diutarakan dalam beberapa tuntutan seperti mencabut perda anti PKL, pembubaran Dewan Pengupahan, menaikkan upah buruh sampai 50 persen dan menyelesaikan kasus perburuhan. (gie/nov)

Sepuluh Pasangan Mesum Dirazia di Rumah Kos MOJOKERTO (BM) - Penertiban rumah kos yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto pada Senin (18/5), menjaring puluhan pasangan muda-mudi tanpa ikatan pernikahan.

Selanjutnya puluhan pasangan yang terjaring di empat titik dibawa ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan pembinaan dan diimbau tak melakukan lagi perbuatan yang dilarang agama dan norma. Sementara, Kasatpol PP Kota Mojokerto Agus Supriyanto menjelaskan puluhan pasangan yang terjaring dalam penertiban tidak bisa menunjukkan surat nikah dan KTP dengan alamat yang sama. ”Sebanyak 20 muda-mudi itu terindikasi melanggar asusila karena melakukan perzinahan. Mereka ditangkap karena berada dalam satu kamar tanpa ikatan resmi sebagai suami-istri,” ujarnya.

Dari keempat lokasi masing Panggreman, Pekayon, Suratan serta Raden Wijaya semua merupakan pasangan muda-mudi tapi tidak ada yang di bawah umur. Dan tidak ada perlawanan sama sekali dalam penertiban itu. (gie/nov)

BERITA METRO www.beritametro.co.id

Pilkada Kabupaten Kediri Dipastikan Desember Tahun Ini

sudut kota tahu

Tanda Tangani NPHD dengan Lima Daerah Lain

Pemuda Desa Sukses Ciptakan Tempat Pembibitan Jamur

Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), Senin (18/5).

Menurut Sapta, saat berbicara tentang tahapan pihaknya sudah melakukan beberapa tahapan-tahapan pilkada di antaranya telah melakukan rekrutmen PPK dan PPS. Sementara itu, Divisi sosialisasi KPUD Kabupaten Kediri, Syamsuri usai pelantikan mengatakan, jika ribuananggotaPPSyangtelahdilantik merupakan wajah baru. Setelah dilantik, pihaknya akan segera melakukan bimtek agar anggota PPS dapat segera melakukan tugasnya Lebih lanjut, dia mengatakan dalam rekrutmen anggota PPS ini, pihaknya benar-benar selektif dan tidak mau kecolongan dengan adanya anggota PPS yang telah menjabatduakali,dibawahumur,bahkan ikut dalam keanggotaan partai.

Sekadar diketahui sebelumnya Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf juga mengimbau Senin (18/5), merupakan batas akhir penandatan-

TERJARING RAZIA Polisi mendata siswa SMA yang terjaring razia ketika aksi coret baju dan konvoi kelulusan di halaman Mapolres Trenggalek, Jawa Timur, Senin (18/5). Siswa tersebut terjaring razia karena tidak mematuhi larangan konvoi dan aksi coret baju sekolah ketika merayakan kelulusan.

ISTIMEWA

KEDIRI (BM) - Meski masih banyak pemerintah daerah dan KPUD di Jatim belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang merupakan bagian pembiayaan pilkada hingga tertundanya pilkada serentak. Namun, hal itu tak berlaku untuk Pilkada Kabupaten Kediri.

Karena, KPUD dan Pemerintah Kabupaten Kediri telah menandatanganiNPHDhibahuntukpembiayaan Pilkada Kabupaten Kediri dan dapat dipastikan helatan pilkada bisa dilaksanakan pada tahun ini. Hal itu, disampaikan Ketua KPUD Kabupaten Kediri Sapta Andaruisworo.

Ditegaskan Sapta, pihaknya memang telah melakukan penandatanganan NPHD sehingga anggaran untuk pembiayaan sudah bisa dicairkan.

“Kita sudah melakukan tahapantahapan dalam pilkada ini sebab kita telah menandatangani NPHD dan anggaran siap dicairkan,” kata Sapta usai melantik 1.032 anggota PPS di

gan NPHD dan mereka harus sudah menandatanganinya. Jika tidak, maka pelaksanaan pilkada bisa diundur hingga awal 2017.

Dikatakan Gus Ipul panggilan akrab Safullah Yusuf dari 19 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak, baru ada 6 daerah

yang telah menandatangani NPHD. Keenam daerah itu di antaranya Blitar, Kediri, Lamongan, Tuban dan Malang. (bud/nov)

FOTO:BM/BUDI

Dilantik Bupati, 1.032 Anggota PPS Siap Sukseskan Pilkada

RESMI: Pelantikan 1.032 anggota PPS Kabupaten Kediri oleh Bupati Haryanti Sutrisno dan menyatakan siap sukseskan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun ini.

PERWAKILAN

KEDIRI (BM)– Kesiapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kediri jelang Pemilihan Bupati danWakil Bupati Kediri 2015 kian matang. Hal itu, terlihat usai pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Senin (11/5) lalu.

Kini, giliran dilantiknya anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kediri yang dilaksanakan di Convention Hall, Senin (18/5).

Hadir dalam acara itu Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno. Dalam sambutannya ia menjelaskan pilkada bupati dan wakil bupati tahun ini dilaksanakan serentak di 269 kabupaten, kota dan provinsi se-Indonesia.

“KPUD Kabupaten Kediri merupakan penyelenggara pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kediri. PPK merupakan penyeleng-

gara pelaksana pemilihan di tingkat Kecamatan. Sedangkan PPS sebagai ujung tombak pelaksanaan pilkada bupati dan wakil bupati di tingkat desa,” terang Bupati Haryanti Sutrisno.

Ditambahkan Haryanti, total anggota PPS yang dilantik hari ini, berjumlah 1.032 anggota yang terdiri dari 3 orang anggota di tiap-tiap desa se-Kabupaten Kediri. Perlu diketahui, di Kabupaten Kediri terdapat 343 desa dan 1 kelurahan.

Pemilihan anggota PPS sedikit berbeda dengan PPK karena pemilihannya berdasarkan rekomendasi dari kepala desa.

Bupati Haryanti Sutrisno mengharapkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri dapat berjalan dengan lancar, kalau semua pihak bisa menjalankan sesuai fungsinya.

“Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya, PPS harus berpedoman pada ketentuan serta aturan yang sudah ditetapkan KPU serta berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,” harapnya.

Ditambahkan bupati, sehingga dari pilkada bupati dan wakil bupati tahun ini juga dapat terjalin kerjasama yang baik antara panitia penyelenggara dengan Pemkab Kediri. Sementara, Ahmad Burhanudin seorang anggota PPS yang hadir mengatakan, sebelumnya dia pernah jadi anggota PPS saat pilpres 2014 silam.

“Saya tergabung dalam anggota PPS Kecamatan Plemahan di Desa Tegowangi dan saya telah siap menyukseskan Pemilihan Bupati danWakil Bupati tahun ini,” tandas pria 38 tahun ini. (bud/nov/adv)

KEDIRI (BM)- Lesunya perekonomian di beberapa sektor akhirnya memaksa sejumlah pemuda untuk lebih kreatif dalam mencari lapangan pekerjaan sendiri.

Seperti yang dilakukan sejumlah pemuda di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang dikoordinir Komarudin.

Berbekal keahliannya meramu beberapa barang, kini pria asal pedesaan itu membuat bag lock atau tempat pembibitan jamur tiram. Dengan ketekunannya, kini usahanya kian berkembang dan dalam sebulan omzetnya bisa tembus hingga ratusan juta rupiah.

Menurut Komar, ia sudah menekuni usaha tersebut selama sepuluh tahun. Awalnya, memang agak sulit apalagi memasarkan barangnyua. Berkat keuletan dan ketekunannya akhirnya membuahkan hasuil hingga mampu meraup pundi-pundi rupiah.

Harapannya, usaha yang dimilikinya bisa menginspirasi sejumlah pemuda lain untuk giat berkarya dan berwiraswasta. Belakangan ini jumlah karyawan yang bekerja di tempat Komarudin terus bertambah. “Semula saya kerjakan sendiri. Tapi, kini saya pekerjakan 10 pemuda desa untuk membantu usaha saya. Harapannya, bisa mengurangi angka pengangguran dan mencari penghasilan dengan wiraswasta,” katanya. (tox/bud/nov)

Peringati HBN, Selenggarakan Acara Kediri Lautan Buku KEDIRI (BM) - Dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional (HBN), taman baca Mahanani bekerjasama dengan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Pemkot Kediri menyelenggarakan acara bertajuk ‘Kediri Lautan Buku’ yang ditempatkan di Jalan Basuki Rahmad, Minggu (17/5).

Gelaran ini lanjutan dari perayaan HBN pada 2013 lalu yang mengambil tema ‘Nggak Malu Baca Buku’.

Bahkan, acara itu juga didukung penuh Bank Indonesia, Yayasan Pengembang Perpustakaan Indonesia dan The Asia Foundation.

Menariknya, acara tahun ini yang difokuskan di sepanjang depan Balai Kota Kediri sampai car free day (CFD) jalan Dhoho ini diikuti ribuan peserta yang terdiri dari siswa tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum.

Ketua Pelaksana Kegiatan Derry Dian Martin di acara ‘Kediri Lautan Buku’ merupakan aksi massa yang diisi lautan manusia yang serentak membaca buku dalam satu waktu. (bud/nov)

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (Koord), Wisnu Joeda, Mardiansyah Tri Raharjo. Iklan/Langganan: 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya. Iklan/Langganan: 081 335 017 333

SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 19 MEI 2015

Yasonna Anggap Putusan di Luar Kewenangan PTUN SAMBUNGAN HALAMAN 1

Golkar ...

“Pengadilan menyatakan batal dan perintahkan Menkum HAM mencabut (SK), dan dinyatakan untuk mencegah kevakuman hukum kalau ada banding atau kasasi, maka pengadilan menyatakan DPP yang sah adalah hasil Riau 2009,” ujarnya.

Terkait peraturan KPU yang mensyaratkan putusan inkrah jika ada banding atas putusan PTUN, Yusril yakin KPU akan mengikuti putusan pengadilan hari ini, yaitu mengembalikan ke kepengurusan hasil Munas Riau.

“Peraturan KPU kan sebelum ada putusan hari ini, maka putusan pengadilan punya kekuatan yang sama termasuk putusan sela. Jadi tak dibedakan.

Keputusan hari ini memutuskan bahwa putusan sela berlaku mengikat dan memiliki kekuatan sama dengan UU,” tutur mantan Menteri Kehakiman itu.

“Jadi kalau ada yang tanya Pilkada (diikuti) Partai Golkar yang mana, maka hasil Riau 2009, ketuanya Pak Aburizal dan Sekjen Idrus Marham dan Wakil Ketua Umum Pak Agung. Jadi Pak Agung silakan ikut,” imbuhYusril sambil tersenyum. “Kita tunggu saja mungkin Agung banding, kalau tak banding syukur. Kalau banding kita susun kontra

memori.”

Dalam persidangan kemarin, majelis hakim mengabulkan gugatan DPP Golkar hasil Munas Bali yang diketuai Ical dan Sekjen Idrus Marham. Ini terkait gugatan atas Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan Munas Ancol pimpinan Agung.

Dalam pertimbangan yang dibacakan hakim anggota Tri Cahya Indra Permana menjelaskan, konflik bermula dari perbedaan pendapat menyelenggarakan Munas IX. Sehingga, konflik ini berujung pada Mahkamah Partai Golkar (MPG).

Tapi oleh MPG, putusan menjadi rancu dan tidak lazim.

“Pengadilan berpendapat putusan MPG tidak mampu menyelesaikan sengketa internal Partai Golkar,” kata hakim anggota Tri Cahya.

Tergugat, jelasnya dalam pertimbangan putusan, seharusnya tidak bisa menjadikan putusan MPG tersebut sebagai dasar putusan objek sengketa.

“Menkum HAM bukanlah penafsir putusan,” katanya.

Lanjut hakim, yang boleh memberi tafsiran sesuai UUD 1945 adalah pengadilan. Sementara tergugat yakni Menkum HAM, hanya menetapkan AD/

ART dan perubahan susunan kepengurusan Parpol, ketika Parpol dalam keadaan tidak berselisih.

“Namun ketika Parpol mengalami perselisihan internal, tergugat tidak boleh melakukan tindakan apapun sehingga mekanisme perselisihan Parpol sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Parpol telah selesai dilaksanakan,” ujarnya.

Lanjutnya, tindakan Menkum HAM menerbitkan SK kepengurusan di tengah Parpol yang bersengketa, menyalahi Pasal 33 UU No 2/2011 tentang Parpol.

Sebab, Menkum HAM diharuskan turut menjaga kehidupan demokrasi dan sistem politik berdasarkan asas hukum.

“Tindakan Menkum HAM dibiarkan menafsirkan putusan mahkamah Parpol atau sebutan lain yang dibentuk partai politik, bisa jadi pada suatu masa Menkum HAM akan melakukan tindakan tercela dan tidak terpuji lalu menyerahkan begitu saja penyelesaiannya ke pengadilan tanpa memikirkan dampak yang timbul dari putusannya tersebut,” katanya.

Jelasnya, dalam pertimbangan lagi, Menkum HAM adalah bagian integral dalam sistem politik yang demokratis.

Tanpa penetapan yang sah dan baik oleh Menkum HAM, maka penetapan dan penyempurnaan Parpol dalam pilar demokrasi, guna mewujudkan sistem

demokratis sulit dilaksanakan.

“Oleh karena itu tidakan tergugat yang menerbitkan keputusan objek sengketa dapat dipastikan sebagai intervensi pemerintah melalui Menkum HAM yang berkedok penetapan guna mencampuri demokratisasi internal Partai Golkar,” ujarnya.

Hakim mengatakan, pengadilan memutuskan ini karena ada kasus serupa, yakni terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Pengadilan tidak boleh membiarkan ini terjadi. Mengingat pengadilan juga pernah memutuskan hal serupa yaitu pada PPP,” katanya.

Sehingga, hakim menilai tindakan Menkum HAM dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang, khususnya mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 2 huruf C jo pasal 18 ayat 2 huruf B UU No 30/2014 tentang Administrais.

Karenanya, bertentangan dengan tujuan dan wewenang yang diberikan oleh UU Parpol kepada Menkum HAM. “Yang seharunya mewujudkan sistem politik yang demokratis, namun padakenyataannyajustrumerusak danmengacaukannya,”katanya.

Hakim berkesimpulan, dalil gugatan penggugat yang menyatakan penerbitan SK Menkum HAM RI tertanggal 23 Maret 2015 tentang pengesahan AD/ART dan personalia DPP

Kecewa Tujuh Bulan Pemerintahan Jokowi SAMBUNGAN HALAMAN 1

Sudah ...

Namun setelah pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam, Ketua Umum HMI M Arief Rosyid Hasan niat kader HMI se-Indonesia dan mahasiswa tetap bulat untuk mengadakan aksi pada 20 Mei. Arief menyatakan PB HMI tetap menyerukan kepada seluruh kader HMI beserta organisasi mahasiswa untuk

turun ke jalan pada 20 Mei. “Untuk memperingati gerakan reformasi, menyerukan tuntutan perbaikan dan menjaga gerakan mahasiswa tetap menjadi garda depan gerakan moral-intelektual,” kata Arief, kemarin.

Arief menjelaskan, pertemuan dengan Presiden Jokowi kemarin membahas sejumlah

isu. Salah satunya, kekecewaan terhadap Presiden Jokowi yang sepanjang tujuh bulan terakhir belum terlihat tanda perubahan secara signifikan.

Malah, lanjut Arief, yang tampak ketegangan politik dan gesekan antar lembaga-lembaga pemerintahan. Diantaranya antara KPK dan Polri serta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, lalu juga ketegangan ,antara Kemenpora dan PSSI. Selain itu, kinerja kemen-

terian juga dinilai kurang optimal. Bahkan beberapa kementerian belum tuntas melakukan restrukturisasi, sehingga performa pemerintahan sampai saat ini masih mengecewakan.

“Rakyat banyak ingin perubahanyangcepatdanterasa.Namun pemerintah tidak mampu memenuhinya. Rakyat kecil malah harus menghadapi kesulitan ekonomi karena harga-harga bahan pokok naik akibat kenaikan harga BBM,” katanya. (ant/tri/kom)

Anggap Pengungsi Masalah Regional Terusir ...

Sejauh ini, sebagaimana disampaikan Sukismo, dari lembaga kemanusiaan PKPU, para pengungsi mengalami kekurangan makanan. Ada juga pengungsi yang sakit.

Dalam waktu dekat, PKPU berencana mendistribusikan perlengkapan kebersihan dan kesehatan, pembuatan dapur dan prasarana air bersih, pendistribusian sarung dan selimut. “Kami masih melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bantuan darurat,” kata Sukismo.

Belum ada catatan realisasi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi.

Beberapa tempat yang menjadi lokasi penampungan sementara para pengungsi itu antara lain Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Lhoksukon dan pelabuhan Kuala Langsa.

Sementara itu PBB menyerukan kepada Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk tidak mengusir kapal-kapal pembawa migran dan seharusnya menyelamatkan mereka. Komisioner HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein mengatakan perhatian harus

SAMBUNGAN HALAMAN 1 diberikan untuk menyelamatkan nyawa sekitar 6.000 migran yang diperkirakan masih berada di laut. Dikatakan mereka berasal dari suku Rohingya di Myanmar dan migran dari Bangladesh.

“Saya terkejut dengan adanya laporan-laporan bahwa Thailand, Indonesia dan Malaysia mengembalikan kapal-kapal penuh dengan migran ke laut, yang pada akhirnya akan menyebabkan banyak dari mereka meninggal dunia,” kata Zeid Ra’ad Al Hussein, Jumat (15/5) lalu.

“Fokus seharusnya diberikan untukmenyelamatkanjiwa,bukan lebih lanjut membahayakan keselamatanmereka,”katanya.

Di satu sisi Komisioner HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein juga memuji Indonesia yang telah menerima ratusan migran dan Malaysia yang telah menampung 1.080 orang selama beberapa hari terakhir.

Menurut PBB, kebijakan Myanmar terhadap etnik Rohingya menjadi pangkal persoalan. Dinafikkan kewarganegaraan dan dipaksa tinggal di kamp-kamp padat, mereka oleh PBB disebut sebagai korban

diskriminasi yang melembaga dan sampai persoalan itu ditangani, migrasi akan terus terjadi.

Sedangkan Pemerintah Myanmar, Senin (18/5) menyatakan, mereka memahami keprihatinan komunitas internasional terkait gelombang manusia perahu asal negeri itu yang kiniterdampardiberbagainegara.

Namun, Pemerintah Myanmar menolak jika harus bertanggung jawab sendiri atas masalah tersebut. Demikian disampaikan Menteri Informasi Myanmar Ye Htut. “Pemerintah Myanmar memahami keprihatinan komunitas internasional terkait para manusia perahu di lautan,” ujar Htut.

“Namun, daripada menyalahkan Myanmar atas semua masalah ini, negara-negara regional seharusnya ikut menyelesaikan isu tersebut,” tambah Htut seusai pertemuan antara Pemerintah Myanmar dan para diplomat asing diYangoon.

Puluhan ribu warga Muslim Rohingya, kelompok minoritas yang menghadapi diskriminasi di wilayah barat Myanmar sudah sejak lama melarikan diri dari negeri itu menggunakan perahu dan melintasi Teluk Benggala.

Dalam beberapa tahun

terakhir, para pengungsi dari Banglades yang mencoba lari dari kemiskinan bergabung dengan warga Rohingya. Namun, negaranegara tetangga Myanmar acap melupakanperannegeriitudalam gelombang pengungsi tersebut.

Beberapa bulan terakhir, Myanmar mendapat tekanan duniainternasionalsetelahribuan imigran yang ditelantarkan di tengahlautolehparapenyelundup manusia, menyusul operasi pemberantasan perdagangan manusiadiThailand,wilayahyang menjadititiktransitpenting.

Ribuan warga Rohingya dan Banglades, yang kelelahan dan kelaparan, terdampar di pesisir Malaysia dan Indonesia, sementara ribuan lainnya diusir kembali ke tengah lautan.

Myanmar sejauh ini menolak semua kritik terkait kebijakannya terhadapetnisminoritas,danbelum memastikanapakahperwakilannya akan hadir dalam sebuah KTT regional yang diprakarsai Thailand terkaitkrisispengungsi.

Pemerintah Myanmar juga masihmembantahbahwa1,3juta warga etnis Rohingya termasuk etnis minoritas yang ada di negeri itudantetapmenganggapmereka adalah migran gelap dari Banglades. (kcm/azt)

Anies Tuntut Kepala Daerah Ikut Ajarkan Kejujuran Unas ...

“Adafaktabahwanilaikejujuran masihmemprihatinkan.Inikarena sudah lama sikap mendiamkan,” kata Anies di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (18/5).

Anies mengaku akan mengirimkan laporan hasil Unas ini kepada semua gubernur, bupati danwalikotauntukmenjadibahan agar meningkatkan pendidikan di semua aspek. “Kalau bicara Indonesia kedepan, kita butuh anak indonesia jujur,” kata Anies.

Diamenjelaskanbahwakepala daerahdituntutagarmenekankan pentingnya integritas kepada sekolah-sekolah di wilayahya. “Ini

SAMBUNGAN HALAMAN 1 catatan untuk kepala daerah, kejujurandisekolah-sekolahharus diajarkan,dibiasakan,didisiplinkan, sehingga jadi kebiasaan dan jadi kebudayaan,”katanya.

Anies menjelaskan, IIUN tak hanya sebagai bahan perbaikan integritas proses pendidikan di kalangansiswa,guru,dansekolah.

Dia mengharapkan IIUN bisa mengembalikanpraktikkejujuran dan integritas di segala aspek kehidupan bangsa. “Mulai sekarang laporan kecurangan UN akan diungkap untuk perbaikan pendidikan ke depan,” katanya Sementara itu, sebanyak

636.181 Siswa SD di Jatim mulai menjalani ujian sekolah kemarin (18/1).Rinciannya,463.446peserta berasal dari jenjang SD negeri, 41.867 siswa dari SD swasta, 6.523 siswa MI negeri, 123.914 siswa MI swasta, dan 431 siswa dari jenjang SD luar biasa (SDLB).

Seiringdenganitu,Kemdikbud kembalimenegaskanbahwatidak adalagiistilahUjianNasional(Unas) SD,melainkanhanyaUjianSekolah (US). “Sejak tahun lalu, UN untuk SD sudah dihapus dan diganti dengan US. Jadi pemberitaan mengenai UN SD itu tidak benar,” ujar Kabalitbang Kemdikbud, Furqon, dalam konferensi pers di Jakarta,Senin(18/5).

Dia kemudian menjelaskan

bahwa materi soal ujian sekolah untuk SD sebanyak 25 persen dari Kemdikbud,dan75persensisanya dari Dinas Pendidikan Provinsi.

“Kemdikbud hanya memantau pelaksanaan Ujian Sekolah SD. Penyelenggaranyaprovinsi,”jelasdia.

Furqon menambahkan Ujian ASekolahuntukSDbertujuanuntuk membandingkan raihan capaian belajar antardaerah. Seperti diberitakan,UjianSekolahSDdigelar serentak mulai Senin hingga Rabu, dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, agama, PPKN, bahasa Inggris, dan muatan lokal.

Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA,UjianSekolahSDmasihmenjadi penentukelulusanuntukmelanjutkan kejenjangberikutnya.(ant/vvn)

Partai Golkar telah melanggar ketentuan Pasal 33 UU No 2/2011 tentang Parpol.

“Satu, PTUN berwenang mengadili gugatan a quo. Dua, penggugat memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan a quo. Tiga, pokok gugatan penggugat terbukti dan beralasan hukum.

Maka sangat beralasan hukum bagi pengadilan untuk mengatakan batal objek sengketa dan mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut,” katanya.

Dalam putusan ini tidak ada hakim yang dissenting opinion atau mengutarakan pendapat berbeda. Tiga hakim, yakni Hakim Anggota Subur, Hakim Anggota Tri Cahya Indra Permana dan Hakim Ketua Teguh Satya Bhakti, memberi putusan secara bulat.

Kubu Agung Banding Apa reaksi Yasonna atas putusan majelis hakim? Dia mengatakan, hakim membahas hal-hal lainnya di luar SK Menkum HAM terkait kepengurusan Partai Golkar. “TUN tidak berwenang menilai apa yang sudah diputuskan Mahkamah Partai. Bahkan PTUN membahas dan memutuskan sesuatu yang seharusnya di luar kewenangannya,” ujarYasonna.

Dia mengatakan, dalam sidang tersebut seharusnya hakim hanya menguji apakah SK Menkum HAM yang dikeluarkannya sudah sesuai dengan putusan MPG. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa MPG mengesahkan kepengurusan Golkar di bawah pimpinan Agung. “TUN seharusnya hanya menilai, apa saya sudah memutuskan sesuai dengan Keputusan MPG atau tidak,” katanya.

Yasonna belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Saat ini, Kemenkum HAM masih akan mempelajari putusan PTUN tersebut. “Kita pelajari dulu, kok putusannya terlalu ‘bersemangat’ dan merembet kemana-mana?

Jadi harus dalami dulu, ‘kok begini?’” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta Menkum HAM tidak mengajukan banding. “Saya sih berharap, sudahlah, coba Menkum HAM janganlah banding-banding, kan, dia tidak masuk dalam pihak (yang bersengketa),” kata Fahri.

Hal ini dilakukan agar sengketa di internal Golkar bisa segera diselesaikan. Sebab, menurut Fahri, putusan tersebut bisa menjadi kepastian hukum yang bisa menjadi rujukan bagi kepesertaan Partai Golkar dalam Pilkada Desember mendatang.

“Sehingga kepersertaan pilkada langsung juga bisa jelas, kalau enggak repot kita,” katanya.

Sampai saat ini status kepersertaandalamPilkadamasih menjadipolemikdiDPRdanKPU. Komisi II DPR dan KPU bahkan mempunyai pendapat berbeda soal syarat Parpol peserta Pilkada.

Komisi II merekomendasikan agar kepesertaan partai berkonflik ditentukan berdasarkan pada putusan pengadilan terakhir sebelumtenggatwaktupendaftaran.

Namun KPU telah memutuskan bahwa partai politik peserta Pilkada adalah yang mendapat pengesahan dari Menkum HAM. Namun, bila SK tersebut tengah dalam gugatan peradilan, maka KPU akan mengacu pada putusan yang bersifat final dan mengikat.

Sebaliknya, kubu Agung memastikan akan banding atas putusan PTUN. “Menurut saya

hakim ini keterlaluan karena sengketa antara ARB (Ical) dan AL sudah diselesaikan dan diputus di MPG, baru Menkum HAM menerbitkan SK pengesahan,” kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Ace Hasan Syadzily.

“Tidak ada yang minta soal Pilkada, tapi hakim memuat, itu melampaui. Datangnya dari mana? Dari langit? Kita akan persoalkan itu,” tambah LawrenceSiburian,ketuaDPPlainnya.

Alasan mengajukan banding, menurut Lawrence karena sengketa kepengurusan Golkar sudah final diputus oleh MPG yang kemudian disahkan Menkum HAM. “Kami mintakan banding, artinya putusan belum bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Ical sendiri berharap Agung tidak mengajukan banding, tetapi memilih jalan damai sehingga bisa bersama-sama membesarkan partai. “Nelson Mandela lebih dari 28 tahun beliau di penjara. Tapi begitu beliau menjadi presiden, beliau melupakan segala permusuhan,” kata Ical.

Namun demikian, bila Agung memaksa untuk mengajukan upaya banding, Ical tetap menghormatinya karena itu merupakan hak. “Kalau memang mau banding, saya kira itu hak.

Tapi kan kita sebenarnya bersama-sama dalam kepengurusan hasil Munas Riau,” ujarnya.

Ical menjelaskan, hasil Munas Riau yang diakui oleh putusan PTUN, Agung dan Priyo Budi Santoso sama-sama duduk di kepengurusan. Agung menjadi wakil ketua dan Priyo merupakan ketua DPP. “Jadi selama belum ada keputusanBaliatauAncolyangberlaku, maka DPP hasil Munas Riau lah yangakanmemimpinGolkarsesuai hasil putusan pengadilan,” ujarnya.(vns/kms/dns/rdl)

Tim Transisi Tanpa Surat Pengangkatan, Rudy Pilih Urus Warga Solo FX Hadi ...

Terkait kisruh sepakbola yang mengakibatkan pembekuan PSSI oleh Kemenpora, Ketua Umum PSSI, La Nyala Mattalitti yakin bahwa kepengurusan yang baru ini akan dilantik oleh KONI. “PSSI itu di bawah KONI. Saya sudah bicara dengan ketua KONI dan beliau menyatakan akan melantik kami,” kata La Nyalla.

Dalam susunan kepengurusan PSSI baru itu, terdapat 17 Komite Tetap yang mencakup mulai dari Komite Keuangan, Audit Internal, hingga Komite Wasit dan Keamanan. Selain itu ada tiga Komite Ad Hoc, yang terdiri dari Komite Ad Hoc ProLeague, Ad Hoc Reformasi PSSI Provinsi, Ad Hoc Sinergi, dan Special Taskforce Millenium Football Development.

Yang menarik, Velix Wanggai menjadi sebelumnya mundur dari Tim Transisi, masuk dalam anggota komite special taskforce Millenium Football Development. Sekjen PSSI yang baru, Azwan Karim juga mengamini keberadaanVelix sebagai anggota komite itu. “Beliau ditunjuk pasti merasa kalau anggota dari FIFA adalah PSSI bukan Tim Transisi,” ujar Azwan Karim.

Anggota lain di komite special taskforce Millenium Football Development antara lain,Yunus Nusi, Harry Sulaiman Ruswanto, Max Boboy, dan Aidil Fitri.

Komite itu sendiri dipimpin oleh Rahim Soekasah.

SAMBUNGAN HALAMAN 1 Komite special taskforce Millenium Football Development merupakan bagian dari proyek PSSI untuk pengembangan sepakbola di berbagai sisi. Seperti infrastruktur di berbagai daerah, pembinaan dan segala hal yang berkaitan dengan proyek sepakbola di masa mendatang.

Velix adalah orang yang pertama kali mengundurkan diri darikeanggotaanTimTransisibentukan Menpora. Ketika Menpora mengumumkan 17 anggota Tim Transisi pada Jumat (8/5), belum sampai 24 jam kemudian Velix sudahmengundurkandiri.

Setelah Velix mundur, empat anggota lain juga menyusul ‘angkat kaki’ dari Tim Transisi.

Mereka adalah Farid Husain, Darmin Nasution, Ridwan Kamil, dan yang paling anyar adalah FX Hadi Rudyatmo.

Artinya, kini Tim Transisi tinggal selusin, atau 12 orang saja.

Senin (18/5), Rudy –sapaan FX Hadi Rudyatmo- menegaskan pengunduran dirinya dari Tim Transisi PSSI. Pria yang juga Walikota Solo itu beralasan bahwa pengangkatan dirinya sebagai anggota tim transisi tidak jelas.

Sebab, hingga kemarin tidak ada surat pengangkatan resmi dari Kemenpora. “Dulu saat saya diangkat menjadi anggota Komite Nasionalisasi PSSI tahun 2010, ada surat resminya, sekarang mana, tidak jelas,”

ungkap Rudy, Senin (18/5).Tanpa surat resmi, menurut Rudy, anggota-anggota Tim Transisi belum resmi masuk dalam Tim Transisi.

Itu sebabnya, Rudy menegaskan bahwa dirinya memilih mundur. Rudy mengaku akan fokus mengurusi masyarakat Solo, ketimbang ikut mengurusi kemelut PSSI. “Saya tidak tahu apa langkah saya ini bisa dikatakan mundur, selama ini kan juga belum ada surat pengangkatan resmi. Saya baru ditelpon Pak Menpora,” ucapnya.

“Saya khawatir kalau belum ada surat pengangkatan sebagai anggotaTimTransisi nanti malah disebut tim abal-abal. Tapi saya juga tidak mau minta-minta agar surat pengangkatan segera turun.

Nanti malah dikira minta-minta jadi anggota Tim Transisi,” lanjut dia.

Rudy menegaskan sebenarnya tidak menolak menjadi anggota TimTransisi PSSI karena dia punya komitmen untuk ikut membenahi persepakbolaan Indonesia. Hanya saja, sebagai organisasi resmi bentukan pemerintah, Tim Transisi harus berdasarkan surat resmi.

“Kalau nanti sudah ada surat resmi baru saya pertimbangkan lagi, mau tetap jadi anggota Tim Transisi atau tidak. Kalau tidak ada surat resmi ya lebih baik saya mengurusi warga Solo saja,” terang dia. Di sisi lain, Rudy juga mengakui bahwa kesibukan sebagai Walikota Solo sangat padat. (ant/kom/gl)

Matangkan PMN dalam Bentuk Penghapusan Pajak Pelindo ...

“Jika bisa revaluasi aset, segera lakukan supaya kita bisa bersaing ke arah global,” kata Sofyan. Saat ini, pola penggabungan beberapa perusahaan negara sudah dilakukan dengan Semen Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah ingin menargetkan sektor perkebunan danpelabuhan.“Pelindoyangdisuruh tadi. Kemudian perkebunan supayalebihefektif,terusyanglain disuruh mana yang bisa holding segera supaya dapat lebih cepat

SAMBUNGAN HALAMAN 1 berkembang,lebihkuat,”katadia.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui bahwa Pelindo akan menjadi target penggabungan. Namun, untuk sektor lainnya, pemerintah masih melakukan kajian dan segera disampaikan ke Presiden Jokowi.

Di sisi lain, Menteri Rini juga menegaskan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan penyertaan modal negara (PMN) dalam bentuk pengha-

pusan pajak bagi BUMN. Hal itu, menjadi salah satu alternatif dalam revaluasi aset BUMN. Selain itu, ada pula alternatif untuk BUMN mencicil pajak hingga 10 tahun ke depan.

“Kedua alternatif mengenai pembayaran pajak BUMN masih akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan,” katanya.

Presiden Jokowi meminta agar BUMN melakukan gebrakan dalam lima tahun ke depan.

Menurut dia, BUMN seharusnya bisa berkembang lantaran aset yang dimilikinya mencapai Rp 4.500 triliun. (ant/kom/cnn)

www.beritametro.co.id

SELASA, 19 MEI 2015

Terduga Korupsi Proyek Bandara Lombok

Buronan Kejagung Ditangkap di Juanda SURABAYA (BM) - Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, tidak membuat Nyoman Suwarjana mau bertanggung jawab dan menjalani proses hukum. Pengusaha konstruksi ini justru kabur hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkannya sebagai buron. Senin kemarin (18/ 5) siang, dia berhasil diringkus saat berada di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Penangkapan terhadap Suwarjana atas kerjasama intelijen Kejagung dengan Kejati Jatim. Pengusaha berusia 60 tahun yang juga Dirut PT Slipi

Raya Utama, selanjutnya diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka terseret kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung terminal Bandara Internasional Lombok (BIL) senilai Rp 45 miliar.

Suwarjana adalah rekanan PT Angkasa Pura I yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek BIL. Proyek berlangsung pada 2010 dengan nilai proyek Rp 76 miliar yang berasal dari APBN. Kasus ini mencuat kala proyek dinyatakan mangkrak dengan alasan kekurangan dana, karena

salah perhitungan anggaran di awal.

BPK kemudian melakukan audit dan menemukan potensi kerugian negara., Kasus ini semula ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat, tapi kemudian penyidikannya diambil alih Pidsus Kejagung. Setelah disidik, Suwarjana ditetapkan sebagai tersangka. Namun, bukannya menuruti proses hukum, dirinya malah menghilang sehingga ditetapkan sebagai tersangka., Kronologi penangkapan Suwarjana dimulai saat intelijen berhasil

melacak keberadaannya di Bali beberapa hari lalu. Kemarin pagi, buronan ini diketahui bertolak dari Bali menuju Surabaya. Saat itulah dua orang tim pemburu dari kejaksaan yang menguntit ikut terbang dalam satu pesawat. Sementara di Bandara Juanda, tim intelijen Kejati Jatim menyanggong kedatangan buronan., Kasi Penkum Kejati Jatim, Romy Arizyanto mengatakan, Suwarjana mendarat di Bandara Juanda sekitar pukul 13.00 WIB. Petugas terus menguntitnya hingga sampai ke ru-

ang tunggu. Begitu kondisi memungkinkan, tim lalu menangkapnya.

“Tersangka lalu dibawa ke kantor Kejati,” kata Romy., Di Kejati Jatim, Suwarjana tak diinapkan. Setelah diproses administrasi, dia diterbangkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia pukul 18.40 WIB. Jika tidak ada halangan, pesawat bernomor registrasi GA 325 itu akan tiba pukul 20.15 WIB. “Langsung ke proses penyidikan. Karena menghilang paska jadi tersangka,” tandas Romy. (arn/dra)

Perjalanan Dinas

LJUS Kurang, Dispendik Tuding Panitia Salah Hitung SURABAYA (BM) – Kekurangan lembar jawaban ujian sekolah (LJUS) menjadi noda hari pertama Ujian Sekolah (Usek) SD/MI di SDN Jajar Tunggal III Wiyung, Senin (18/5). Pihak Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya beralasan kekurangan itu karena pihak panitia salah hitung.

Kekurangan LJUS itu terjadi saat mata pelajaran (mapel) bahasa Indonesia. Jumlah peserta Usek di sekolah tersebut sebanyak 114 siswa. Mereka dibagi ke dalam enam ruang ujian. Setiap ruang terdapat dua sampai tiga siswa yang tidak mendapat lembar jawaban Usek.

“Kami ada 114 peserta Usek.

Lembar jawaban yang kurang berjumlah 14,” kata Kepala SDN Jajar Tunggal III Wiwik Marwati.

Alhasil, siswa yang tidak kebagian lembar jawaban harus menunggu sekitar 10 menit untuk bisa menulis jawabannya.

Karena panitia menutupi kekurangan itu dengan mengambil lembar jawaban di Sub Rayon SDN Wiyung 1.

Wiwik mengaku pengawas sempat kaget dengan kekurangan lembar jawaban tersebut.

Pasalnya, jumlah kekurangan cukup banyak yakni 14 lembar.

Jika kekurangan lembar jawaban hanya satu atau dua, lanjut Wiwik, biasanya pengawas meminta di ruang lainnya. Karena memang baik jumlah lembar jawaban dan naskah selalu berlebih satu. “Biasanya kurang paling cuma satu atau dua lembar

saja,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan menjelaskan kekurangan lembar jawaban bisa diartikan panitia salah menghitung. Karena mekanisme pembagian naskah soal dan lembar jawaban ada dua tahap. Hal itu dilakukan supaya bisa menutup kekurangan naskah soal di ruang lainnya. “Salah hitung saja,” ungkapnya.

Meski demikian, mantan Kepala Bapemas KB Surabaya ini tetap mengklaim jika Usek hari pertama berjalan lancar. Terlihat ketika rombongan Dispendik Surabaya bersama Ketua Dewan Pendidikan Surabaya dan Kemenag Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sekolah yang berada di kawasan Surabaya Barat dan Selatan.

Ketua Dewan Pendidikan Martadi menambahkan sidak pada hari pertama ini sengaja dilakukan di sekolah yang berada di kawasan Surabaya Barat. “Surabaya Barat ini perkembangannya cukup cepat. Banyak perumahan mewah, tapi jumlah sekolahnya minim sekali,” ungkapnya.

Minimnya jumlah sekolah itu membuat masyarakat di kawasan Surabaya Barat memilih sekolah di Surabaya Pusat dan Selatan.

Efeknya, kemacetan di Surabaya meningkat karena orang tua harus mengantar dan menjemput anaknya. Yang cukup memprihatinkan jumlah sekolah yang minim ini berpengaruh terhadap psikologi anak. (cj-1/dek)

FOTO:BM/TOVAN BEKA

AMAN: Pelaksanaan Usek SD/MI untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SDN Klampis Ngasem 1 Surabaya, Senin (18/5), berlangsung lancar. Berbeda dengan pelaksanaan Usek di SDN Jajar Tunggal III Wiyung yang kekurangan lembar jawaban.

Nyoman Suwarjana

Kejari Limpahkan Berkas Perkara Korupsi DPRD

FOTO: BM/ANTARA

SIDANG LANJUTAN SUTAN BHATOEGANA Terdakwa kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait penetapan APBN-Perubahan Kementerian ESDM Sutan Bhatoegana (tengah) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (18/5).

Agenda sidang tersebut mendengarkan keterangan 12 orang saksi dari Sekretariat Komisi VII DPR dan SKK Migas.

SUMBAR (BM) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) melimpahkan berkas perkara dugaan kasus korupsi tiga terdakwa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten setempat ke pengadilan. “Berkasnya sudah kita limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Padang beberapa waktu lalu. Kini hanya menunggu sidang perdana atas kasus ini yang sedianya dilaksanakana pada 20 Mei 2015,” kata Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Painan Dimas Aditya di Painan, Senin (18/5).

Ketiga terdakwa yakni mantan Ketua DPRD Pesisir Selatan Mardinas N Syair, mantan Sekretaris DPRD Rahmad Realson dan mantan Bendahara DPRD Afriyanti Belinda. Mereka tersangkut dalam perkara tindak pidana korupsi dengan melakukan perjalanan dinas fiktif ke berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2011. Akibat perbuatannya ketiga terdakwa terbukti merugikan keuangan negara sebanyak Rp 1,92 miliar.

Dalam dakwaannya ketiga terdakwa dijerat Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 9 jis 55 KUHP dan UU No 31 Tahun 1999 dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.Saat ini ketiga terdakwa telah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Painan di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Muara Padang sejak 9 April 2015. Atas kasus tersebut bersama terdakwa Penyidik Kejari Painan juga telah menyiapkan barang bukti berupa dokumen berupa surat, stempel palsu yang digunakan terdakwa dalam kasus tersebut ke persidangan di pengadilan. (nat/dra)

Mangkir

Luhut: Kemajuan Indonesia Hadapi Tantangan SURABAYA (BM) – Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengupas tentang kemandirian bangsa dalam dialog kebangsaan yang digelar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya di ruang sidang utama gedung rektorat, Senin (18/ 5). Diskusi ini sekaligus sebagai sarana penyampaian aspirasi perguruan tinggi kepada pemangku kebijakan.

Dimoderatori oleh Rektor ITS Prof Joni Hermana, dialog ini mengusung tema Paradigma Baru Pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju Masyarakat yang Lebih Sejahtera. Luhut memaparkan beberapa hal yang menjadi tantangan pemerintahan Jokowi-JK dalam memajukan Indonesia. Tantangan tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat, daya saing yang masih kalah dibanding negara-negara tetangga, serta pelemahan ekonomi global.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan, Luhut menerangkan enam rencana yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Pertama, yakni adan-

ya perubahan pada fokus anggaran tahun 2015.

Hal tersebut dilakukan untuk mencapai sasaran dengan peningkatan penerimaan pajak dan Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, dilakukan juga peningkatan pendapatan pajak melalui ekstensifikasi. “Khusus untuk pajak non migas, tax ratio kita naik 3,65 persen dari tahun sebelumnya,” kata dia.

Rencana yang ketiga yakni sebanyak USD 545 miliar pun dipersiapkan hingga lima tahun ke depan untuk mengatasi permasalahan infrastruktur. Pasalnya, saat ini dampak biaya transportasi di Indonesia mencapai angka 15 persen, tiga kali lebih besar dari Jepang yang hanya 4,9 persen.

Angka tersebut ditargetkan turun hingga tujuh persen pada tahun 2019.

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong investasi dalam dan luar negeri setelah melihat realisasi investasi negara naik hingga 16,9 persen.

“Dua rencana lain yang menjadi rencana fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan manusia melalui pendidikan dan hilirisasi pengolahan mineral ke dalam negeri,” ujarnya. (cj-1/dek)

Kejagung Tangkap Wakil Bupati Cirebon JAKARTA (BM) - Kejaksaan Agung menangkap Wakil Bupati Cirebon, Tasiya Soemadi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan belanja hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon periode 2009-2012.

Penangkapan berlangsung aman tanpa perlawanan. Saat ini, Tasiya masih menjalani pemeriksaan Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Tasiya ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Januari 2015. Penyelewengan pemberian dana bansos tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Bupati Cirebon Dedi Supardi.

Dia ditangkap setelah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan Kejagung. “Tersangka ditangkap di Muara Baru, Pluit, Jakarta Utara, Senin,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Spontana, Senin (18/5). Saat itu Tasiya menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon periode 2009-2013. Modus yang digunakan yakni pemangkasan dana bansos dan penerima dana fiktif.

Kerugian negara yang ditimbulkan berkisar Rp 1,8 miliar.

Adapun dua tersangka lainnya, Subekti Suno dan Emon Purnomo, telah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung beberapa waktu lalu. Kedua tersangka merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus koordinator penyerahan bantuan sosial.(nat/dra)

Peserta Tertua Ikut Bersama Anak, Termuda Dipulangkan SURABAYA (BM) – Peserta pendidikan kesetaraan tak hanya diminati oleh warga belajar usia sekolah, melainkan juga diikuti oleh yang berusia senja.

Seperti yang tampak dalam Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) kejar Paket A di SMPN 32 Surabaya, Senin (18/5).

Di Surabaya, ada 439 warga belajar terdaftar sebagai peserta UNPK kejar Paket A. Di tengah-tengah ratusan peserta itu ada Hasan. Pria kelahiran Bangkalan 75 tahun silam ini belum pernah sama sekali merasakan pendidikan formal dan dinyatakan lulus sekolah. Hal ini yang membuatnya mengikuti kejar Paket A yang setara dengan jenjang SD dan sederajat agar tahu rasanya memiliki ijazah.

“Saya lahir sejak Indonesia belum merdeka. Tapi baru sekarang bisa ikut

ujian yang kelasnya seperti anak SD,” kata pria yang pernah menikah 18 kali itu. Dulu, dia bekerja sebagai kusir pedati. Sejak usianya 14 tahun telah menikah dan kini istrinya tinggal tiga. Otomatis, usia mudanya habis untuk mengurus keluarga. Tidak terlintas saat itu tentang pentingnya pendidikan.

“Terus terang saja pak, saya dulu ini orangnya nakal. Sekarang ya sudah ndak pak. Saya sekarang sudah punya anak sepuluh, 13 cucu dan satu cicit,” tutur Hasan dengan logat Maduranya yang masih kental.

Pria yang kini tinggal di Kecamatan Kenjeran itu mengaku kini telah bekerja sebagai sebagai penjaga rumah susun. Dia mengikuti ujian Paket A bersama anaknya. Bukan sebagai pengantar, melainkan ikut sebagai peserta pula. “Anak saya juga saya ajak ikut

ujian,” tutur dia.

Meski tergolong tidak berpendidikan, Hasan punya tekad kuat agar anak-anaknya tetap sukses. Usaha itu tak sia-sia. Dua anaknya kini sukses menjadi anggota Komando Pasukan Khusus (Kopasus) salah satunya bertugas di Bandung.

Di tempat ujian tersebut Hasan adalah yang paling tua. Namun tidak semua pesertanya tua. Ada juga mereka yang masih belasan. Bahkan, pada hari pertama itu panitia terpaksa memulangkan satu peserta karena usianya belum mencukupi.

Dia adalah Brigita Apriani, usianya baru 11 tahun. Dia datang diantar sang ayah ke tempat ujian. Namun sayang, dia harus pulang sebelum masuk kelas ujian. Namanya tidak terdaftar sebagai peserta ujian karena usianya tidak

memenuhi syarat. “Kemarin ya sudah siap-siap mau ujian. Sekarang kok tidak boleh,” kata dia.

Koordinator Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Surabaya Imam Rochani mengatakan, peserta ujian Paket A memiliki batas minimal, yaitu 13 tahun. Kalau batas maksimalnya terserah, 90 tahun pun kalau mau jadi.

Karena itu, nama Apriani tidak ada di daftar karena secara otomatis dicoret oleh panitia. “Mungkin dari pihak PKBM tidak diberi tahu kalau Apriani tidak masuk daftar,” kata Imam.

Kabid Pendidikan Non Formal, Informal (PNFI) dan Nilai Budaya Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Nasor yang saat itu berada di lokasi dapat memakluminya. Dia mengaku sudah biasa menemui calon peserta yang tidak memenuhi syarat. (cj-1/dek)

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

TERTUA: Kabid Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dispendik Surabaya Dakah Wahyudi (kiri) didampingi Koordinator PKBM Surabaya Imam Rochani dan Kabid PNFI Dindik Jatim Nasor menyaksikan Hasan mengerjakan soal ujian.

9 www.beritametro.co.id

SELASA, 19 MEI 2015

Pelatih dan Pemain Pasrah

JADWAL PERTANDINGAN AFC CUP

Manajemen Klub Sepakat Ikuti Aturan PT LI Bayar 25 Persen Kontrak SURABAYA (BM) – Jelang kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015/2016 yang bergulir September hingga Mei 2016, klub-klub telah bersepakat membayar 25 persen kontrak pemain. Banyak pemain yang belum mengetahui kesepakatan ini. Parahnya, para pemain menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada manajemen klub.

Untuk diketahui, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Liga Indonesia (PT LI), Rabu (13/5) lalu, klub-klub ISL menyepakati bahwa pemain dan pelatih hanya akan diberi 25 persen dari kontak. Mereka berdalih karena kompetisi telah dihentikan oleh PSSI dengan alasan force mejeure.

Manajemen Persebaya Surabaya menyatakan keputusan keputusan membayar 25 persen kepada pemain dan pelatih sudah menjadi kesepakatan bersama. Bahkan, mereka mengklaim hal itu sudah diketahui para pemain dan pelatih.

“Kami sudah menyampaikan kepada tim melalui pelatih Ibnu Grahan. Jadi para pemain sudah mengetahui keputusan membayar 25 persen kontrak. Ini jadi kesepakatan bersama,” beber Sekretaris Tim Persebaya Rahmad Sumanjaya, Senin (18/5).

Namun, pemain Bajul Ijo Fandi Eko Utomo mengaku tidak mengetahui adanya keputusan manajemen tersebut. Dia kaget klub memutuskan hanya membayar 25 persen kontrak pasca kompetisi ISL 2015 dihentikan PSSI. Namun, dia mengaku tak bisa berbuat apa-apa dengan kebijakan klub tersebut.

Meskidemikian,Fanditakmau berpolemik dan memilih menurut dengan kebijakan klubnya.

Mantan pemain Timnas Indonesia U-23 ini mengaku tidak tahu harus bagaimana menyikapinya.

“Kami tidak tahu kalau ada keputusan begitu. Bingung juga, ya kalau begitu saya pasrahkan saja ke manajemen,” tegasnya.

Hal serupa disampaikan oleh

Wahyu Subo Seto yang menyatakan fokus pada latihan ketimbang mengurusi masalah non teknis. “Kalau masalah itu saya tidak tahu. Saya sebagai pemain cuma latihan,” ungkap adik dari Fandi Eko ini.

Padakesempatanterpisah,Media Officer Persela Lamongan Arif Bachtiar menjelaskan putusan tentang besaran nilai kontrak ini telah disampaikan pada semua pemain.Menurutnyamanajemen Laskar Joko Tingkir mengikuti keputusan PT LI. “Memang, kalau sesuai putusan, maksimal 25 persen dari nilai kontrak lama. Semua pemain lokal sudah kami hubungi.

Sedangkan untuk tiga pemain asing, memang belum bisa dihubungi, mungkin karena masih berlibur di negara masingmasing,” ujar Arif.

“Paling tidak sebelum, Selasa (26/5) mendatang, semua kontrak pemain sudah beres. Sebab, tim memutuskan untuk mengikuti turnamen pra musim yang

SELASA, 26 MEI Persipura Jayapura v s Pahang FC Persib Bandung v s Kitchee FC

UJI COBA KAMIS, 21 MEI Indonesia U-23 v s Malaysia U-23 (siaran langsung RCTI, pukul 16:30 WIB) JUMAT, 22 MEI Persib Bandung v s Selangor FA

Persela Lamongan

Tujuh Orang Absen Latihan BM/TOVAN BEKA

PASRAH: Gelandang Persebaya Fandi Eko Utomo hanya bisa pasrah dengan keputusan manajemen yang akan membayar 25 persen kontrak pemain pasca terhentinya kompetisi 2015.

digagas PT LI,” tambahnya.

Sementara itu, asisten pelatih Persela Didik Ludianto mengungkapkan hanya bisa pasrah dan memilih fokus mempersiapkan tim. “Terkadang saya harus

berpikir rasional karena kompetisi terhenti lantaran force majeure. Saya fleksibel menyikapinya, yang penting kami sebagai pelatih siapkan tim secara maksimal,” tandasnya. (dek)

LAMONGAN (BM) – Enam pemain dan satu pelatih absen pada sesi latihan perdana Persela Lamongan di Stadion Surajaya, Senin (18/5). Dari lima pemain itu, tiga diantaranya merupakan pemain asing. Agenda pertemuan pemain dan pelatih dengan manajemen pun harus tertunda.

Para pemain lokal Laskar Joko Tingkir mengikuti sesi latihan perdana guna terjun dalam turnamen pra musim yang digelar PT Liga Indonesia (PT LI). Tapi latihan perdana yang fokus pada pengembalian kondisi ini belum dipimpin Iwan Setiawan. Selain itu, tidak nampak sosok Mahyadi Panggabean, Eki Nurhakim dan Yogi Novrian.

“Saya bertugas mengundang para pemain lokal. Memang belum semua yang hadir. Tapi, sudah izin karena terlambat dan ada yang pesawatnya delay. Coach Iwan termasuk salah satu yang belum hadir. Besok (hari ini, red) semua sudah lengkap,” ungkap asisten pelatih Persela Didik Ludianto, kepada Berita Metro, seusai latihan.

“Sementara untuk tiga pemain asing, yakni Balsa Bozovic, Pedro Javier dan David Pagbe itu manajemen yang mengundang. Tapi, yang pasti ketiganya masih bersama Persela. Karena aturan PT LI melarang perpindahan pada turnamen pra musim,” tambahnya.

Dia mengakui tidak memberikan menu latihan yang terlampau berat untuk pada pemain. Didik menyatakan, tim pelatih fokus pada pemulihan fisik pemain. “Sifatnya masih kondisional karena hari pertama. Latihan kedua kemungkinan juga sama,” ucapnya.

Ketika disinggung rencana pertemuan dengan manajemen untuk membahas keikutsertaan Persela di ajang turnamen pra musim serta tentang kontrak baru, Didik menyatakan batal. Sebelumnya, manajemen menjadwalkan pertemuan digelar setelah latihan. “Diganti besok (hari ini) sebelum latihan,” tandasnya. (dek)

Persebaya Surabaya

Maksimalkan Laga Kandang

BM/ISTIMEWA

BISA BATAL: KOI mengancam tidak akan mengirim Timnas Indonesia U-23 ke SEA Games 2015 Singapura karena desakan OCA dan AFC yang meminta pemerintah mengakui PSSI.

SEA Games 2015 Singapura

Sepakbola Bisa Batal Tampil JAKARTA (BM) – Indonesia terancam tidak bisa mengirimkan tim sepakbola di ajang SEA Games 2015 Singapura. Potensi gagal tampil di ajang multieven dua tahunan ini ditegaskan Komite Olahraga Indonesia (KOI) usai bertemu dengan Olympic Council of Asia (OCA) dan konfederasi sepakbola se-Asia (AFC).

Dasar dari KOI untuk tidak

mengirim skuad Garuda Muda karena, pascapembekuan PSSI oleh Kemenpora, FIFA sudah pasti akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Hal itu diketahui setelah Ketua Umum KOI Rita Subowo bertemu dengan Presiden OCA Sheikh Mohammed Al-Sabah dan Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa dalam acara Federasi Bola Voli International

(FIVB) di Laussane, Swiss.

“Jika tidak ada perubahan hingga 29 Mei nanti, kemungkinan FIFA akan menjatuhkan sanksi keesokan hari atau 30 Mei. Jadi tim sepakbola kemungkinan tidak berangkat,” kata Rita kepada sejumlah awak media di Jakarta, Senin (18/5).

“Intinya mereka siap membantu pemerintah Indonesia mengenai transparansi se-

pakbola di Indonesia asalkan legalitas Pak La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI terpilih hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya dikembalikan (pembekuan PSSI dicabut kembali, red),” tambahnya.

Jika sanksi dijatuhkan FIFA kepada Indonesia, dikhawatirkan negara-negara Asia yang akan menjadi peserta di Asian Games 2018 enggan meladeni

negara yang sepakbolanya terkena suspend.

“Ini hubungannya saling terkait. Yang pasti kami tidak akan mengirimkan tim sepakbola ke SEA Games. Kami memang mendukung langkah pemerintah demi perbaikan sepakbola nasional, namun di sisi lain, kami juga merasa khawatir sepakbola kita kena suspend,” tandas Rita. (dbs/dek)

Pekan Depan, Putusan Sidang di PTUN JAKARTA (BM) – Keputusan penundaan pemberlakuan surat keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Nomor

01307 yang digugat oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akan ditentukan pada putusan sela yang digelar Se-

BM/ISTIMEWA

TUNGGU PUTUSAN: Kuasa hukum PSSI Aristo Pangaribuan menganggap waktu putusan PTUN dirasa pas karena beberapa hari sebelum tenggat waktu yang diberikan FIFA.

nin (25/5), di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

“Sidang hari ini (kemarin, red) ditutup, dan akan dilanjutkan pada Senin 25 Mei 2015 pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan replik dan putusan sela,” kata Hakim Ketua persidangan Ujang Abdullah, menutup sidang di PTUN Jakarta Timur, Senin (18/5).

Jadwal persidangan tersebut diminta oleh kuasa hukum PSSI dengan mempertimbangkan waktu untuk merancang jawaban PSSI terhadap bantahan kuasa hukum Kemenpora (replik) terkait perkara gugatan.

Kuasa hukum PSSI Aristo Pangaribuan menganggap tanggal

tersebut dirasa pas karena beberapa hari sebelum 29 Mei, tenggat waktu yang diberikan FIFA untuk menyelesaikan persoalan berhentinya kompetisi sepak bola di Indonesia. “Kalau tanggal 25 ditunda, PSSI masih bisa beraktivitas,” ucapnya.

Pada persidangan kemarin PSSI mengajukan dua bukti permulaan baru sebagai pertimbangan untuk majelis hakim dalam menunda keberlakuan SK Menpora. Bukti pertama ialah SK PSSI terkait pemberhentian kompetisi dan SK Tim Transisi bentukan Kemenpora yang dianggap akan mengambil alih seluruh kewenangan PSSI. Dengan begitu pihak PSSI berharap keberlakuan SK Tim

Transisi dibatalkan, sejalan dengan ditundanya SK Menpora yang mencantumkan soal Tim Transisi. “Artinya yang jadi tim transisi batal demi hukum, karena SK (Menpora) sudah tidak ada,” kata Aristo.

Namun,kuasahukumKemenpora Anwar Rachman menganggap gugatan PSSI terhadap surat keputusan Menpora Nomor 01307 tidak sah, karena kepengurusan PSSI di bawah La NyallaMattalittisudahtidakdiakui.

“Gugatan PSSI yang diwakili oleh La Nyalla Mattalitti tidak sah karena Keputusan Menpora Nomor 01307 diterbitkan 17 April 2015, sedangkan La Nyalla terpilih sebagai ketua umum 18 April 2015,” tutur Anwar. (dbs/dek)

SURABAYA (BM) – Turnamen pra musim bertajuk QNB Indonesia Champions Cup 2015 menempatkan Persebaya Surabaya dalam Grup C. Mereka optimis mampu melewati hadangan lima tim lainnya pada turnamen yang dijadwalkan bergulir, Selasa (26/5) mendatang. Caranya dengan memetika poin penuh di setiap pertandingan kandang.

Persebaya tergabung diantaranya bersama Persib Bandung dan tim juara tanpa mahkota QNB League 2015, Persegres Gresik United. Selain itu ada pula Persiba Balikpapan, Sriwijaya FC dan Pelita Bandung Raya.

“Kami sudah menerima surat resmi PT Liga Indonesia (PT LI) perihal pembagian grup turnamen pra musim. Selanjutnya manajemen akan berkoordinasi dengan tim pelatih,” ungkap Sekretaris Tim Persebaya Rahmad Sumanjaya, Senin (18/5).

Sementara itu, manajer Persebaya Sulaiman Hary Ruswanto yang menyatakan manajemen mengusung target juara bertekad menyapu bersih laga kandang. Dia menilai skuad Bajul Ijo masuk dalam grup yang berat lantaran terdapat Maung Bandung dan Laskar Wong Kito.

“Kami tidak mengubah target. Tentu harus juara. Grup yang diikuti Persebaya memang berat. Tapi, karena hanya lima tim penyisihan yang diambil untuk masuk babak berikutnya, tentu kami harus memetik poin penuh di kandang.

Ini bisa menjaga kans kami ke babak berikutnya,” tegas pria yang kerap disapa Gendhar ini. (dek)

PEMBAGIAN GRUP GRUP A Arema Cronus, Persija, Bali United Pusam, Semen Padang, PS Barito Putera, Persiram GRUP B Persipura, Pusamania Borneo FC, PSM Makassar, Perseru Serui, Persela, Mitra Kukar GRUP C Persib, Persebaya, Persiba Balikpapan, Sriwijaya FC, Pelita BR, Persegres Gresik United

BM/TOVAN BEKA

SERIUS: Para pemain Persebaya sudah berlatih di Lapangan Brigif-1 Marinir, Senin (18/5) sore, guna menghadapi turnamen pra musim.

10 METRO SPORT

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 19 MEI 2015

0

ATL MADRID

BARCELONA

lintas arena

1

(La Liga Spanyol)

Bungkam Atletico, Pupuskan Harapan El Real MADRID (BM) - Barcelona sukses mengunci gelar juara La Liga Spanyol (Divisi Primera) setelah menang tipis 1-0 di markas Atletico Madrid, Stadion Vicente Calderon, Senin (18/5) dinihari WIB. Gol tunggal kemenangan Barca dicetak Lionel Messi pada menit ke-65.

Barca pun berpesta. Mereka sudah mengoleksi 93 poin dari 37 pertandingan. Madrid yang terpaut empat poin, dipastikan tak mungkin mengejar pada satu laga tersisa.

Menilik penguasaan bola, dominasi mutlak dimiliki pasukan Luis Enrique. Barcelona mengu-

asai 74 persen bola dan melakukan empat tembakan ke arah gawang dari delapan percobaan.

Sementara tuan rumah cuma melepaskan satu tembakan tepat sasaran dari enam usaha.

Hanya saja, dominasi Barcelona tak berbuah hasil pada paruh pertama. Penampilan im-

presif Jan Oblak cukup impresif di bawah mistar Atletico. Ia mementahkan tendangan Messi pada menit ke-14 dan percobaan luar kotak Dani Alves pada menit ke-45.

Kebuntuan baru terpecahkan pada menit ke65. Messi melakukan kerja sama satu dua dengan Pedro sebelum melepaskan tembakan mendatar ke pojok kiri bawah

gawang Oblak. Barcelona unggul 1-0.

Barcelona bukannya bermain defensif untuk mengamankan keunggulan, tetapi menebar ancaman tambahan pada 25 menit tersisa. Dalam kurun dua menit, Neymar sempat mendapat dua peluang, tetapi gagalmenembusjalaOblak.Hingga peluit panjang berbunyi, tak ada gol tambahan tercipta. Barcelona pun berhak menyandang gelar juara La Liga musim ini.

Di sisi lain, Barca berpeluang besar mengulang sukses mereka pada 2009 yaitu memenangi tiga gelarjuaradalamsatumusimyang sangat bergengsi yaitu La Liga Spanyol,LigaChampionsdanCopa del Rey atau Piala Raja Spanyol.

Enam tahun lalu, Batrca meraih treble tersebut di bawah asuhan pelatih Pep Guardiola.

Tahun ini, Luis Enrique, mantan rekan satu tim Pep di Barca, berada di jalan yang sama.

Barca menghadapi tantangan Juventus di final Liga Champions di Berlin, Jerman, 6 Juni mendatang. Sedangkan di Copa del Rey, Barcelona akan ditantang Athletic Bilbao pada Minggu 17 Mei 2015. (dbs/azt)

SUSUNAN PEMAIN ATL MADRID (4-4-2) Oblak; Juanfran, Godín, Gimenez, Siqueira; M Suarez (Garcia 68’), Gabi, Koke, Turan (Mandzukic 72’); Griezmann, Torres (Saul 80’).

ISTIMEWA

JUARA: Selebrasi bintang Barcelona usai menjebol gawang Atletico Madrid, Senin (18/5) dinihari WIB. Barca menang 1-0, sekaligus mengunci gelar juara La Liga Spanyol, karena poin mereka tak terkejar rival terdekat, Real Madrid.

1

ESPANYOL

REAL MADRID

BARCELONA (4-3-3) Bravo; Alves, Pique, Mascherano, Alba (Mathieu 80’); Busquets, Iniesta (Xavi 82’), Rakitic (Rafinha 87’); Messi, Rodriguez, Neymar.

Kemenangan Sia-sia Real Madrid Memanfaatkan umpan Karim Benzema, Ronaldo menembakkan bola ke tengah gawang Francisco Casilla dengan tendangan kaki kiri dari tengah kotak penalti.

Tuan rumah menyamakan kedudukan melalui Christian Stuani pada menit ke-73. Dari tengah kotak penalti, Stuani mengirimkan bola kiriman Sergio Garcia ke sudut kiri bawah gawang Keylor Navas dengan tendangan kaki kanan.

Marcelo memulihkan keunggulan Madrid pada menit ke-79.

Bek asal Brasil ini membobol gawang tuan rumah dengan tendangan kaki kiri dari tengah kotak penalti, memanfaatkan bola kiriman Ronaldo.

Lima menit setelahnya, Ronaldo mengubah angka di papan skor menjadi 1-3. Dengan tendangan kaki kanan, Ronaldo menembakkan bola dari tengah kotak penalti ke sudut kanan atas gawang. Ronaldo kembali

masuk daftar pencetak gol pada menit ke-90+1. Kali ini, Ronaldo mencetak gol dengan sundulan dari jarak dekat, memanfaatkan

Valentino Rossi

Rossi Nilai Lorenzo Sulit Dikalahkan LE MANS (BM) – Lima seri MotoGP 2015 sudah berlalu.

Valentino Rossi kini memimpin klasemen dengan 102 poin.

Jorge lorenzo, Andrea Dovizioso, dan Marc Marquez menyusul di urutan kedua hingga keempat.

Rossi menyebut keempat pebalap tersebut punya peluang besar untuk bersaing menjadi juara dunia musim ini. Dia tentu saja dalam posisi diuntungkan karena memiliki keunggulan 15 poin dari Lorenzo. Sementara Marquez masih tertinggal 33 poin darinya.

“Marc sedikit tertinggal di klasemen karena dia batal mendapatkan 20 poin di Argentina,” kata Rossi saat jumpa pers setelah finis kedua pada GP Perancis di Sirkuit Le Mans, Minggu (17/5).

Marquez tidak meraih poin di Argentina karena gagal finis setelah terjatuh pada lap kedua terakhir akibat senggolan dengan Rossi.

“Setelah tiga balapan pertama, saya dengar jorge mengalami krisis, dan sekarang dia memenangi dua balapan secara beruntun. Ini bisa terjadi juga pada Marc karena dia adalah juara dunia dua kali. Dia adalah pebalap dengan bakat luar biasa, jadi bukan kejutan jika dia datang ke Mugello (Italia) dan menang,” lanjut Rossi.

Mugello akan jadi tuan rumah seri keenam MotoGP 2015 yang akan berlangsung dua pekan depan.

Dari empat pebalap di posisi teratas, hanya Dovizioso yang belum memenangi balapan. Rossi sudah menang dua kali (Qatar, Argentina), begitu juga dengan Lorenzo (Spayol, Perancis). Sementara Marquez menang sekali (Austin).

Meski begitu, Rossi meilihat Dovizioso sebagai ancaman serius dalam mewujudkan ambisinya meraih gelar juara dunia ke-10 sepanjang karier.

“Dovi sangat cepat, sangat konstan. Di Mugello, mereka (Ducati) sudah menjalani uji coba, mencatat waktu putaran yang bagus, dan bekerja dengan sangat keras. Jadi saya rasa, Ducati juga akan jadi pesaing,” kata Rossi. (dbs/azt)

Hoki-Petanque Resmi ke SEA Games

4

(La Liga Spanyol)

BARCELONA (BM) – Real Madrid meraih kemenangan 41 saat dijamu Espanyol, pada laga pekan ke-37 La Liga Spanyol di Cornella El Prat, Senin (18/5) dinihari WIB. Tapi kemenangan itu siasia, karena saat hampir bersamaan, Barca menekuk Atletico Madrid 1-0 sekaligus memastikan gelar juara La Liga Spanyol musim ini.

Real Madrid kini duduk di peringkat kedua dengan nilai 89.

Dengan satu laga tersisa, Madrid paling banyak bisa menutup musim dengan nilai 92.

Dengan nilai itu, Madrid akan mengakhiri musim di posisi kedua, karena Barcelona yang masih punya satu pertandingan sudah mengoleksi 93 poin, sementara Atletico Madrid yang ada di tempat ketiga baru mengoleksi nilai 77 dari 37 pertandingan.

Kemenangan Madrid atas Espanyol diawali gol Cristiano Ronaldo pada menit ke-59.

ISTIMEWA

Gol Messi, Barca Juara La Liga

umpan silang James Rodriguez.

Sepanjang laga, Madrid melepaskan enam tembakan titis dari 14 usaha, dengan pengua-

saan bola 56 persen, sementara Espanyol melepaskan empat tembakan akurat dari 44 percobaan. (dbs/azt)

ISTIMEWA

TAK BERPENGARUH: Mencetak tiga gol, Cristiano Ronaldo mengantarkan Real Madrid menang 4-1 saat dijamu Espanyol. Tapi kemenangan telak itu tak berpengaruh karena Barca memstikan diri juara La Liga Spanyol.

JAKARTA (BM) – Atlet dari cabang olahraga hoki dan pentanque resmi dikirim ke SEA Games (Seag) 2015 di Singapura, 5-16 Juni meski sebelumnya tidak masuk dalam proyeksi dari Program Indonesia Emas (Prima).

Ketua KOI Rita Subowo di Jakarta, Senin, mengatakan dikirimnya dua cabang olahraga ini karena ada beberapa factor, di antaranya adalah masalah prestasi hingga solidaritas sesama negara di Asia Tenggara.

“Singapura meminta kita mengirimkan tim hoki karena kita berada di peringkat empat besar. Tim hoki juga mendapatkan bantuan dari Singapura maupun federasinya dunianya,” kata Rita di sela penandatangan kerja sama dengan PT GT Indonesia (Eagle).

Tim hoki Indonesia akan mendapatkan tiket penerbangan dari federasi hoki dunia. Sedangkan tuan rumah Singapura menanggung semua akomodasi selama mengikuti kejuaraan olahraga terbesar di Asia Tenggara itu.

Begitu juga dengan petanque. Meski hanya mengirimkan dua atlet semuanya ditanggung oleh federasi pentanque Asia.

Dengan demikian, atlet dari dua cabang olahraga itu tidak ditanggung oleh pemerintah.

“Untuk pentanque dikirim karena solidaritas. Kami berharap kedua cabang olahraga ini mampu maksimal di SEA Games nanti. Apalagi kita akan menghadapi Asian Games 2018,” katanya menambahkan.

Dengan dikirimnya hoki dan petanque, maka Indonesia akan turun pada 32 cabang dari 36 cabang olahraga yang dipertandingkan. Ada sebanyak 504 atlet yang akan mengharumkan nama bangsa.

Sesuai dengan rencana, atlet dan official sebelumnya diberangkatkan ke Singapura akan dikukuhkan Rabu (20/5).

Setelah itu atlet akan diberangkatkan secara bertahap sesuai dengan jadwal pertandingan.

Ada tiga cabang olahraga yang mulai dipertandingkan meski pembukaan SEA Games XXVIII belum dilakukan yaitu renang indah, tenis meja dan anggar. (ant/azt)

Juara Internazionali BNL d’Italia di Roma

Maria Sharapova Sukses Raih Gelar ke-39

ISTIMEWA

MENANG: Petenis Rusia, Maria Sharapova, mengangkat trofi juara Italia Terbuka di Roma setelah menundukkan petenis Spanyol, Carla Suarez Navarro, Minggu (17/5).

ROMA (BM) – Petenis Rusia, Maria Sharapova, harus bermain selama 2 jam 35 menit untuk mengalahkan Carla Suarez Navarro (Spanyol) 4-6, 7-5, 6-1 pada laga final Internazionali BNL d’Italia di Roma, Minggu (17/5).

Suarez menyulitkan Sharapova sejak awal. Tak hanya menenangi set pertama, dia mampu mengejar ketertinggalan dari 13 menjadi 3-3, lalu dari 3-5 menjadi 5-5 pada set kedua. Dia hanya butuh dua gim untuk meraih kemenangan.

Namun, Sharapova bertahan. Unggulan ketiga tersebut tancap gas dan mencatat dua love game (memenangi gim ke-

tika lawan tidak meraih poin) untuk menyelesaikan set kedua.

Pada set ketiga, tekanan Sharapova tak lagi mampu dibendung Suarez. Sharapova pun menyudahi pertandingan dan meraihgelarke-39-nyasepanjang karier. Ini merupakan gelar ketiga Sharapova di Roma setelah 2011 dan 2012. “Tidak mudah untuk menemukan ritme, saat dia bermain seperti itu dan dengan adanya angin. Saya benar-benar harus menyesuaikan permainan saya,” kata Sharapova, usai pertandingan. “Namun, saya bangga bisa bertahan.”

Keberhasilan Sharapova menembus final juga memastikan

peringkatnyan naik dari nomor tiga dunia menjadi nomor dua, menggeser Simona Halep dan berada di bawah SerenaWillliams.

Posisiinijelasmenguntungkan bagipetenis28tahuntersebut.Dia kini punya jaminan tidak akan bertemuWilliams hingga laga final, paling tidak sampai Roland Garros yang akan berlangsung mulai 24 Mei mendatang.

Sementara di tunggal putra, petenis Serbia, Novak Djokovic, berhasil mempertahankan gelar setelah menundukkan Roger Federer 6-4, 6-3 pada laga final, Minggu (17/5). Ini merupakan gelar keempat Djokovic di Roma Masters.

Kemenangan ini juga mengubah rekor pertemuan kedua pemain menjadi 20-19, masih untuk keunggulan Federer. Djokovic kini melewati Federer dengan raihan 24 gelar turnamen Masters 1000, hanya tertinggal tiga gelar dari Rafael Nadal yang memiliki koleksi terbanyak.

Bagi Djokovic yang akan berusia 28 tahun pada 22 Mei mendatang, kemenangan di Roma ini merupakan gelar ATP Masters 1000-nya yang keempat didapat tahun ini. Dia mencatat kemenangan beruntun dalam 22 pertandingan, sejak terakhir kalah dari Federer pada final Dubai, Februari lalu. (dbs/azt)

RAGAM JATIM 11

BERITA METRO www.beritametro.co.id

SELASA, 19 MEI 2015

Keluarkan 167 Surat Tagihan PBB

lintas kota

Bentuk Panwascam, Gadaikan BPKB

Pemkab Berharap Tunggakan Rp 739,5 Juta Cair

NGAWI (BM) - Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ngawi, terpaksa menggadaikan BPKP mobil pribadi agar kegiatan pembentukan panwascam dan tahapan Pilkada dapat berjalan.

Komisioner Panwaslu Kabupaten Ngawi, Hasnan Perdamaian, Senin (18/5), mengatakan upaya tersebut terpaksa ia lakukan karena hingga saat ini dana hibah untuk Panwaslu belum cair dari KPU setempat. ”Adanya revisi Permendagri Nomor 57 tahun 2009 dan dengan keluarnya Permendagri Nomor 44 tahun 2015, telah berdampak pada molornya penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang dilakukan KPU Ngawi. Kondisi tersebut membuat kami terpaksa membiayai berbagai tahapan dengan dana pribadi termasuk menggadaikan surat berharga,” ujar Hasnan kepada wartawan.

Menurut dia, sesuai rencana, NPHD tersebut baru Senin ini ditandatangani oleh pihak Pemkab Ngawi dengan KPU Ngawi. Hal itu sesuai dengan surat edaran Gubernur Jawa Timur yang menyebutkan bahwa penandatanganan NPHD antara penyelenggara pemilu dengan Pemkab Ngawi paling lambat dilakukan pada tanggal 18 Mei 2015.

Nantinya, dalam NPHD tersebut, KPU Ngawi akan mendapatkan dana hibah sebesar Rp24 miliar untuk pelaksanaan seluruh tahapan pilkada setempat. Dari dana tersebut, panwaslu akan mendapatkan dana sebesar Rp6 miliar.

Sementara, saat ini Panwaslu Ngawi sedang melakukan tahapan pembentukan anggota panwascam.

Para peserta sedang menjalani tes tulis yang dilakukan di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Ngawi. ”Tes tulis tersebut diikuti oleh sebanyak 217 peserta.

Ke-217 peserta tersebut telah lolos dari tes administrasi yang dilakukan pada bulan lalu,” kata Ketua Panwaslu Ngawi, Budi Sunaryanto. (ant/azt)

BOJONEGORO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengeluarkan 167 surat yang disampaikan kepada wajib pajak, berisi tagihan PBB P2 (perkotaan dan pedesaan) dengan jumlah tagihan mencapai Rp 739,5 juta untuk tahun 2012, 2013 dan 2014. ”Sebanyak 167 surat yang kami sampaikan kepada wajib pajak untuk penagihan PBB P2 itu kami kirimkan dua pekan lalu,” kata Kabid Pemungutan dan Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro, Dilli Tri Wibowo, Senin (18/5).

Ia menjelaskan, sebanyak 167 surat tersebut dikirimkan ke wajib pajak, baik perseorangan maupun perusahaan, yang belum membayar PBB P2 dengan jumlah mencapai Rp 739,5 juta selama tiga tahun, yaitu 2012, 2013 dan 2014. ”Hasil penelusuran kami, wajib pajak belum membayar PBB P2, disebabkan lalai atau wajib pajak sudah membayar PBB, tapi uangnya masih dibawa perangkat desa,” jelas dia.

INLINE STORY

TERTIBKAN KONVOI KELULUSAN

l Pemkab Bojonegoro mengeluarkan 167 surat yang disampaikan pada wajib pajak, berisi tagihan PBB P2 dengan jumlah tagihan mencapai Rp 739,5 juta.

Sejumlah pelajar SMA berusaha menghindari polisi yang melakukan penertiban saat melakukan konvoi menggunakan sepeda motor di jalanan Kota Madiun, Senin (18/5). Meskipun kelulusan SMA telah diumumkan Jumat pekan lalu, namun masih banyak pelajar merayakan kelulusan dengan berkonvoi sepeda motor keliling kota.

l Surat tagihan dikirimkan ke wajib pajak, baik perseorangan maupun perusahaan, yang belum membayar PBB P2 selama tiga tahun, yaitu 2012, 2013 dan 2014. l Jika tagihan tak juga bisa cair, maka segera di atas tanah penunggak PBB akan dipasang Pemkab papan pengumuman.

Oleh karena itu, menurut ia, surat yang dikirimkan kepada wajib pajak tersebut merupakan langkah klarifikasi, sekaligus mengingatkan kepada wajib pajak agar segera melunasi PBB P2. ”Dari hasil klarifikasi kami, dalam beberapa hari ini ternyata ada wajib pajak yang sudah membayar PBB P2, tapi uangnya dibawa perangkat desa,” tuturnya.

Ia mencontohkan Desa Sukorejo, Kecamatan Kota, masih belum melunasi PBB

P2 sekitar Rp 20 juta, karena uangnya dibawa perangkat desa. ”Wajib pajak menelepon kepada kami bahwa dia sudah membayar PBB P2,” ucapnya.

Tapi yang jelas, menurut Dilli, kalau memang dari hasil klarifikasi melalui surat tidak membuahkan hasil, maka segera di atas tanah penunggak PBB P2 dipasang papan pengumuman. ”Kami sudah membuat 170 papan pengumuman yang akan kami pasang di

FOTO: BM/ANTARA

atas tanah wajib pajak penunggak PBB P2, setelah klarifikasi melalui surat tidak membuathkan hasil,” katanya, menegaskan.

Di papan pengumuman itu, tertera tulisan ‘Objek pajak dengan NOP dalam pengawasan Pemkab Bojonegoro. Tidak diketahui pemiliknya, Menunggak PBB P2 tahun 2012-2014. Segera menghubungi Dispenda Bojonegoro’. ”Kami pekan ini akan segera memasang papan pengumuman ini,” ujarnya. (ant/azt)

PROBOLINGGO (BM) - Ratusan warga Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo memprotes panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pasalnya, Pejabat Sementara (PJS) Desa Banyuanyar Tengah yang juga merangkap sebagai Panitia Pilkades, Zainul, menolak tegas pencalonan Abdul Gafur sebagai Cakades (calon kepala desa).

Berdasarkan Perbup Probolinggo, Cakades harus tinggal sekurangkurangnya satu tahun di desa itu.

Karena Abdul Gafur belum setahun tinggal di Desa Banyuanyar, pihak panitia akhirnya tidak menerima

Cakades mematuhi aturan pendaftaran sesuai aturan yang ada di Kabupaten Probolinggo.

“Karena Peraturan Bupati, calon kepala desa harus tinggal di desa bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun, jadi ia masih kurang,” Didik.

Massa pendemo akhirnya membubarkan diri dan mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika calon mereka tetap tak diperbolehkan maju sebagai calon kepala Desa.

Sesuai agenda, di Kabupaten Probolinggo, pada Juni mendatang datang akan digelar Pilkades secara serentak di 252 desa. (sip/edi/azt)

pencalonannya. Tak puas, akhirnya ratusan warga pendukungnya mendatangi kantor kepala desa.

Menurut Abdul Gafur, pendaftarannya sebagai Cakades, panitia terkesan bersikap diskriminatif, sehingga dirinya sebagai warga tak disahkan sebagai Cakades.

“Saya ditolak karena alasan kurang satu tahun tinggal di sini, padahal saya sudah sesuai aturan Perbup, akhirnya simpatisan saya marah, bukan suruhan saya,” jelas Abdul Gafur, Senin (18/5) ketika berada di balai desa.

Sementara Didik Abdul Rohim, Camat Banyuanyar membenarkan, pihaknya meminta agar pendaftar

FOTO: BM/SIP

Cakades Ditolak, Warga Gelar Demo

PROTES: Ratusan warga Desa Banyuanyar Tengah, saat menggelar demo karena calonnya ditolak mendaftar Pilkades.

SIDOARJO (BM)- Ratusan sopir angkutan umum (lyn) serentak mogok beroperasi, Senin (18/5) pagi.

Mereka menuntut Pemkab Sidoarjo untuk tidak meluncurkan Bus Rapid Transit (BRT). Akibatnya, penumpang pun terlantar.

Ina, warga kelurahan Sumput mengeluh akibat mogoknya sopir angkutan. Ia yang sudah terbiasa menggunakan moda transportasi lyn untuk ke Surabaya terpaksa kembali pulang. ”Saya ndak tahu, tibatiba lyn sudah ndakada. Eh, ternyata sopirnya lagi mogok kerja, terpaksa saya pulang,” ujar Ina singkat.

Sementara, ratusan sopir lyn yang protes mendatangi depan gedung DPRD Sidoarjo dan meminta anggota dewan untuk mem-

FOTO:BM/ADI

Sopir Lyn Tuntut BRT Tak Dioperasikan

MENGELUH: Puluhan perwakilan sopir lyn saat mengeluhkan nasib mereka ke DPRD Sidoarjo, Senin (18/5).

berikan dukungan atas penolakan mereka terhadap pengoperasian BRT. ”Kurang lebih sekitar 900 unit lyn yang akan terancam kehilangan penghasilan atas dioperasikannya bus baru ini. Sebab, jalur yang di-

gunakan berbarengan dengan jalur lyn yang biasa digunakan. Maka para sopir menolak bus itu,” ungkap salah satu sopir CSP jurusan Joyoboyo-Porong.

Junaidi perwakilan lyn Sidoarjo yang ditemui Ketua DPRD Sidoarjo,

Sulamul Hadi Nurmawan dan Kapolres Sidoarjo AKBP Anggoro Sukartono mengatakan, pihaknya bersama para sopir lainnya sejak awal tidak setuju atas rencana pengoperasian BRT tersebut. Menurutnya, adanya bus trans ini berdampak

pada penghasilan sopir lyn jurusan Sidoarjo-Surabaya.

“Teman-teman di lapangan mulai dari awal sudah tidak setuju dengan adanya bus ini. Karena khawatir mengancam penghasilan para sopir lyn,” katanya.

Sekedar diketahui, Pemkab Sidoarjo mendapatkan hibah 30 bus dari Kementerian Perhubungan. Busbus itu akan dimanfaatkan untuk program BRT rute terminal Porong– Terminal Purabaya. Dishub menargetkan pada 21 April lalu sudah bisa mengoperasikan BRT. Namun hal itu terkendala kesiapan halte. Dari 16 halte, masih ada tiga halte yang sedang dikerjakan, yakni halte Terminal Porong, Jalan Raya Porong dan Raya Tanggulangin. (adi/azt)

FOTO:BM/ARDY PRATAMA

Dispobpar-Icomos Jalin Kerjasama

CAGAR BUDAYA: Wawali Kota Probolinggo, HM Sudahak didampingi Asisten Ekbang Budi Krisyanto serta President of Icomos NL, Mr Diederick Six saat pembukaan kerjasama pelestarian cagar budaya.

PROBOLINGGO (BM)- Dalam rangka kerjasama di bidang situs cagar budaya, Pemkot Probolinggo melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Dispobpar) menjalin kerjasama dengan Icomos (International Council of Monuments and Sites) Belanda.

Senin (18/5), tim Icomos yang dipimpin oleh President of Icomos NL, Mr Diederick Six, dengan tiga orang anggota Icomos diterima langsung oleh Wawali Kota Probolinggo, HMSuhadak,yangmewakiliWalikota HjRukmini,dengandidampingiAsisten Perekonomian dan Pembangunan, Budi Krisyanto, Kadispobpar Misbahul Munir, serta perwakilan SKPD di ruang pertemuan DPPKA. Dalam sambutan selamat

datang, Wawali HM Suhadak menyampaikan bahwa, kunjungan Icomos kali ini, merupakan kebanggaan bagi Kota Probolinggo, untuk melihat situs cagar budaya Kota Probolinggo. Termasuk baju yang dipakai pada saat pertemuan itu adalah baju adat Kota Probolinggo, yaitu baju Sakera.

“Kota Probolinggo merupakan kota sejarah, di Kota Probolinggo ada pelabuhan mulai dari zaman Belanda, termasuk jalan Panglima Sudirman, rumah dinas Walikota, dan Gereja Merah. Termasuk ada rumah tokoh Kemerdekaan dr Saleh, dan untuk Gereja Merah ini, sampai sekarang keadaannya masih bagus dan terjaga,” kata Wawali HM Suhadak.

Kepada tim Icomos, mahasiawa Unbraw, dan SKPD yang hadir, Wawali menyampaikan harapannya terkait cagar budaya terpelihara baik, agar wisatawan luar negeri yang datang ke Kota Probolinggo, dan masyarakat merasa memiliki aset yang ada di Kota Probolinggo, dan ini menunjukkan bahwa Kota Probolinggo, peduli terhadap aset-aset peninggalan Belanda.

“Harapannya dengan menggalakkan cagar budaya bisa terjaga betul, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan melakukan promosi wisata, dan berharap wisatawan yang datang ke Bromo, agar singgah dan menginap di Kota Probolinggo,” kata Wawali HM Suhadak.(adv/ard)

Perubahan Aturan Pilkades Diprotes TULUNGAGUNG (BM)- Kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa se-Tulungagung, mendatangi kantor pemkab setempat untuk memprotes perubahan Perda tentang Pilkades yang dinilai tidak aspiratif. ”Pada prinsipnya, mereka ke sini untuk menyampaikan beberapa usulan terkait ranperda tentang pilkades yang saat ini masih dalam pembahasan,” kata Kabag Hukum Pemkab Tulungagung, Tri Hariadi, Senin (18/5).

Paguyuban Kades yang menyatakan berbeda sikap dengan forum asosiasi kepala desa (AKD) yang sudah lebih dulu terbentuk tersebut sempat beberapa lama berdialog dengan Kabag Hukum Tri Hariadi di salah satu ruang Setda Tulungagung.

Namun penjelasan yang dia sampaikan tidak bisa memuaskan seratusan Kades yang hadir memenuhi ruang pertemuan kantor bagian hukum di Setda Tulungagung.

Setelah dianggap tidak mendapat penjelasan yang memuaskan, para Kades kemudian melanjutkan aksinya ke DPRDTulungagung untuk bertemu Komisi A maupun perwakilan Badan Legislasi (Banleg) yang berkaitan dengan penyusunan Raperda tersebut. ”Salah satu yang menjadi aspirasi kami tapi tidak tertampung dalam ranperda tersebut adalah perkecualian bagi calon kades yang telah memiliki pengalaman sebagai kepala desa,” ujar salah seorang kepala desa.

Tri Hariadi menegaskan seluruh masukan ataupun aspirasi perangkat kepala desa akan ditampung dan diusulkan dalam pembahasan ranperda yang saat ini sedang digodok.

Ia mengakui dalam rancangan perda yang disusun pemerintah ada beberapa poin/pasal yang tidak sulit diterapkan di lapangan.

Salah satu yang menjadi sumber permasalahan adalah kewajiban bagi calon kades yang mengundurkan diri untuk membayar denda. ”Mekanisme denda ini dalam pelaksanaannya akan sulit diterapkan, bahkan itu bisa menghambat motivasi warga untuk berpartisipasi dalam Pilkades,” ujarnya. (ant/azt)

Calon PPS Pilkada segera Diseleksi TRENGGALEK (BM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek, segera menyeleksi ratusan calon panitia pemungutan suara (PPS) yang diajukan 157 pemerintah desa atau kelurahan di daerah itu, untuk penyelenggaraan Pilkada serentak, 9 Desember 2015. ”Segera hari ini hingga maksimal besok para kandidat yang diusulkan dan sudah melengkapi berkas administrasi akan kami seleksi,” kata Ketua KPU Trenggalek Suripto di Trenggalek, Senin (18/5).

Saat dikonfirmasi wartawan sekitar pukul 14.00 WIB, Suripto mengaku belum mengetahui secara persis jumlah pendaftar PPS sebagaimana pengajuan pemerintah desa dan kelurahan se-Kabupaten Trenggalek.

Namun ia mengisyaratkan jumlah kandidat PPS belum mencapai batas kuota yang yang diberikan KPU, yakni maksimal enam calon untuk setiap desa atau kelurahan. ”Memang ada yang hanya mengajukan tiga orang karena alasan keterbatasan SDM (sumber daya manusia).

Tidak masalah, mereka tetap akan kami seleksi dan jika tidak atau belum memenuhi kualifikasi, KPU berhak menunjuk calon lain untuk diseleksi,” tegasnya.

Sesuai surat edaran yang dibuat KPU Trenggalek, setiap pemerintah desa/kelurahan diminta mengajukan usulan calon PPS dengan kuota masing-masing desa/kelurahan minimal enam orang.

Dari daftar usulan yang diajukan pemerintah desa/kelurahan itu, lanjut Suripto, KPU menyeleksi secara dministratif maupun tes kecakapan untuk memilih tiga orang PPS per desa atau kelurahan. ”Jika desa atau kelurahan ada yang mengusulkan hanya tiga orang dan secara administratif maupun kualifikasi sudah memenuhi syarat, mereka bisa langsung terpilih tanpa harus mencari calon tambahan,” ujarnya. (ant/azt)

www.beritametro.co.id

SELASA, 19 MEI 2015 HARGA EMAS 0,20%

0,8%

-0,1%

0,0%

0.6%

0,0%

-0,0%

0,0%

IHSG

NIKKEI

STI

FTSE

KLCI

DJIA

NASDAQ

S&P500

5,237.81

19,890

3,460

6,964

1,824

18,266

5,047

2,122

JUAL (Rp/gr)

518,347

KURS MATA UANG

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

USD

SGD

EUR

AUD

497,613

1,226.85

JUAL: 13.144,00 BELI : 13.126,00

JUAL: 9.934,82 BELI : 9.914,82

JUAL: 14.996,32 BELI : 14.896,32

JUAL: 10.551,29 BELI : 10.471,29

SUMBER: GERAIDINAR

IDR/USD: 13,055

SUMBER:KLIKBCA.COM

BERLAKU 5 MEI 2015 - SUMBER: IMQ21.COM

Garuda Indonesia Inbreng 4 Pesawat JAKARTA (BM) - Penyetoran modal dalam rangka memperkuat struktur permodalan Citilink untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Keempat unit pesawat yang diinbrengkan memiliki spesifikasi berjenis Boeing 737-500 dan Boeing 737-300. Maskapai penerbangan plat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan setoran modal non tunai dengan inbreng 4 unit pesawat terbang untuk PT Citilink Indonesia senilai Rp 80,93 miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan perseroan induk usaha dalam menambah setoran modal bagi Citilink secara tunai

dengan nilai Rp 334.000.

“Penyetoran modal tambahan pada Citilink tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Citilink pada 5 Mei 2015,” ungkapnya dalam keterbukaan informasi di PT Bursa Efek Indonesia, Senin (18/5).

Sebelumnya maskapai penerbangan plat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menggandeng 11 bank untuk penerbitan obligasi syariah atau Sukuk global senilai USD 500 juta setara dengan Rp 6,5 triliun. Persetujuan emisi obligasi syariah global tersebut dilakukan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). “Roadshow akan mulai 18 Mei 2015 ke Asia, Timur Tengah, dan Ero-

pa,” ungkapnya.

Sebanyak 11 bank akan menjadi peserta joint lead managers dan joint book runners. Sebelas lembaga keuangan itu adalah:National Bank of Abu Dhabi PJSC, Dubai Islamic Bank Hilal Bank PJSC, ANZ Banking Group Limited, Deutsche Bank AG cabang Singapura, Emirated NBD Capital Limited, Maybank Investment Bank Bhd, Qinvest LLC, Standard Chartered Bank, Warba Bank, Noor Bank, dan First Gulf Bank National Bank of Abu Dhabi PJSC (NBAD) bertindak selaku koordinator dengan joint structuring advisor NBAD dan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB). Garuda telah mendirikan orphan company

bernama Garuda Indonesia Global Sukuk Limited di Cayman Island pada 30 April 2015 untuk aksi korporasi itu. Penerbitan sukuk global maskapai penerbangan plat merah ini dilakukan melalui skema private placement bagi investor luar negeri.

Struktur transaksi melalui penerbitan sertifikat sukuk kepada pemegang sertifikat.

Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan dengan kupon yang ditargetkan maksimum 6,9% per annum. Hingga 31 Maret 2015, total liabilitas jangka pendek perseroan melonjak 22,1% menjadi USD 1,48 miliar dari akhir tahun lalu USD 1,21 miliar. Tetapi, liabilitas jangka panjang turun 20,2% menjadi USD 809,1 juta dari USD 1,02 miliar.(nis/dra)

Bangun Infrastruktur, Disiapkan Dana Rp 5,4 Triliun JAKARTA (BM) - Indonesia sudah menjadi magnet pasar konstruksi yang besar, baik di ASEAN maupun global. Maka dari itu, dibutuhkan peran serta para pemangku kepentingan terutama pelaku konstruksi untuk lebih mempersiapkan diri lebih matang.

Pemerintah Indonesia melalui Kabinet Kerja telah menetapkan beberapa target pembangunan infrastruktur strategis yang akan dibangun pada kurun waktu lima tahun ke depan.

Diperkirakan total kebutuhan investasi infrastruktur prioritas ini senilai Rp 5,452 triliun.

“Seluruh pelaku konstruksi di Indonesia harus mempersiapkan diri menyambut peluang dan tantangan pembangunan infrastruktur,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-

han Rakyat (Kemenpupera)Yosid Toyib di Jakarta, kemarin.

Menurut Yosid, industri konstruksi domestik yang unggul dan mandiri serta berdaya saing yang tinggi adalah persyaratan yang wajib dalam menghadapi dan memenangi persaingan pasar ASEAN dan Global.

Karenanya, kondisi antar-berbagai elemen, pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk membangun semangat Indonesia incorporated.

Pada tahun 2015 ini alokasi anggaran Kementerian PU-PR dalam RAPBN-P TA 2015 telah ditetapkan sebesar Rp 118 triliun. “Hal ini menunjukkan betapa pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dalam upaya menunjang sektor lain untuk semakin tumbuh dan berkembang,” katanya.(nis/dra)

FOTO: BM/ANTARA

DIKEBUT: Pekerja menyelesaikan pembangunan hunian vertikal di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Senin (18/5). Berdasarkan hasil survey, pembangunan kondominium untuk memenuhi kebutuhan warga di Jabodetabek selama kuartal pertama 2015, semakin meningkat, meski banyak pembangunan kondominium serupa di berbagai wilayah di sekitaran Jakarta.

Sambut Hari Kebangkitan, Terminal Teluk Lamong Diresmikan SURABAYA (BM) - Presiden Republik Indonesia JokoWidodo dijadwalkan akan meresmikan Terminal Teluk Lamong, Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan green port pertama yang dimiliki Indonesia pada Jumat (22/5). Peresmian pelabuhan berteknologi semiotomatis yang ramah lingkungan tersebut akan digelar di tengah suasana peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

Selain Terminal Teluk Lamong, pada kesempatan yang sama Presiden juga akan meresmikan proyek revitalisasi (pendalaman dan pelebaran) Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Kedua proyek tersebut dikerjakan oleh BUMN kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III tanpa menggunakan dana APBN. “Dalam nuansa peringatan Hari Kebangkitan Nasional, presiden Joko Widodo akan hadir di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk meresmikan terminalTeluk Lamong,” terang Sekretaris Perusahaan Pelindo III, Yon Irawan.

Yon mengungkapkan bahwa hal ini menjadi momentum kebangkitan maritim Indonesia.

Wacana pengurangan emisi gas karbon yang jadi perbincangan hangat dunia internasional dijawab Pelindo III dengan adanya TerminalTelukLamongtersebut.

“Hal ini sejalan dengan program Pemerintah yang mendorong penggunaan bahan bakar gas,” tegas Yon. Terminal Teluk Lamong tahap I seluas sekitar 40 hektar dengan luas lapangan penumpukan petikemas sekitar 15 hektar. Pembangunan terminal yang merupakan perluasan Pelabuhan Tan-

SIAP: Setelah semua peralatan pendukung mencukupi untuk operasional sebuah pelabuhan dengan teknologi ramah lingkungan.

Terminal Teluk Lamong siap dioerasikan.

jung Perak tersebut akan terus dikembangkan hingga luas lapangan penumpukan peti kemas mencapai 88 hektar dan lapangan penumpukan curah kering seluas 26 hektar.

“Kesiapan kapasitas tersebut untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan di Pelabuhan Tanjung Perak,” ungkap Yon. Fasilitas dermaga di Terminal Teluk Lamong memiliki minus 14 meter Low Water Spring (LWS) sehingga dapat disandari kapal-kapal beruku-

ran lebih besar dari yang sebelumnya. Kedalaman dermaga tersebut terintegrasi dengan revitalisasi APBS yang telah diperdalam menjadi minus 13 meter LWS. “Peresmian Terminal Teluk Lamong dan revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya oleh Presiden JokoWidodo diharapkan dapat mendorong kesiapan Greater Surabaya Metropolitan Port untuk mendukung peningkatan sistem logistik nasional,” ungkapnya.(top/dra)

Industri Nasional Melemah, Produksi Bubur Kertas Turun 20 Persen JAKARTA (BM) - Produksi pulp nasional akan semakin sulit mencapai kinerja, seperti tahun 2014 sebesar 10 juta ton. Saat itu, 40 persen produk turunan pulp seperti tisu dan kertas putih Indonesia telah diekspor ke negara-negara Asia-Pasifik. Sementara itu, sekitar 60 persen lagi diserap oleh pasar domestik.

Produksi bubur kertas atau pulp pada 2015 diprediksi turun hingga 20 persen dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini merupakan imbas dari melemahnya industri nasional yang membuat permintaan kertas di pasar domestik menurun.

“Semua industri kini sedang kesusahan dan industri yang lain dalam kondisi tidak normal, maka industri pulp pasti kena dampaknya. Tahun ini kalau produksi bisa mencapai delapan juta ton saja, kita sudah Alhamdulillah bersyukur,” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Rusli Tan, Senin (18/5).

Kondisi perekonomian nasional yang kini tengah melemah

membuat daya beli masyarakat menurun dan mempengaruhi industri yang menggunakan produk kertas. Rusli mengatakan, industri makanan yang menjadi salah satu pasar terbesar menggunakan produk kertas dan tisu kini dalam kondisi sulit, karena harga-harga melambung, sementara daya beli masyarakat menurun.

“Harapan kami adalah pada momen puasa Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya permintaan akan meningkat tinggi, seperti tahun sebelumnya naik hingga 1.000 persen. Sedangkan, dalam triwulan pertama tahun ini semuanya sangat sulit,” ujarnya.

Terkait rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan isentif berupa bunga pinjaman lunak untuk pengembangan usaha, hal itu dinilai bisa menjadi ’angin segar’ bagi industri. Namun, kebijakan tersebut perlu didukung oleh konsistensi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaannya. (nis/dra)

FOTO : ALI TOPAN

PASAR: Pasar ban untuk kendaraan berat masih terbuka, khususnya di Indonesia bagian timur maupun sejumlah lokasi proyek.

Rebut Pasar Ban di Indonesia Timur, Luncurkan Produk baru SURABAYA (BM)-Pasar ban di Jawa Timur membuat PT Michelin Indonesia (MI) tergiur untuk menseriusi.

Tahun ini, MI mengenalkan dua prodak teranyar di tengah-tengah masyarakat sebagai berupaya merebut segmen pasar pebisnis.

Produk ke-10 dalam tahun ini adalah Michelin, X Multi Z dan Michelin Agilis CLT. Produk ini memberikan tawaran kepada pebisnis transportasi, mulai pengguna truk berat, bus hingga truk niaga. Segmen ini dipilih karena kedua produk ban ini menawarkan keiritan biaya operasional dan tingkat keawetan dengan kekuatan yang dirancang lebih baik.

“Dua produk terbaru ini sengaja kami hadirkan untuk acuan kualitas ban yang memiliki kekuatan dengan tingkat keamanan dan kenyamanan lebih dibanding lainnya,” kata Country Director PT Michelin Indonesia (MI), Jean Charles Simon, di Surabaya kemarin.

Menurutnya, Michelin X Multi Z ditujukan untuk pemilik kendaraan jenis truk berat dan bus yang mengedepankan ketepatan waktu dan memperhatikandetailpengangkutanbarang, karena bisa berpengaruh terhadaptingkatefisiensibiayaoperasional. Sedangkan, Michelin Agilis CLT diperuntukkan bagi pelaku usaha yang membutuhkan ban dengan keawetan dan kekuatan di segmen kendaraan truk niaga ringan.

“Dibanding generasi sebelumnya, Michelin X Multi Z memiliki penggunaan dengan tingkat jarak tempuh yang meningkat 25%, termasuk hambatan gulir yang bisa menghemat bahan bakar sebesar 8% serta daya cengkeram juga meningkatkan keselamatan yang mencapai 5%,” ujarnya.

Lebih lanjut kata Jean, ada dua kelebihan yang bisa dirasakan para pemilik kendaraan jenis pick up, panel van dan komersial maupun passenger car atau light truck. Michelin Agilis CLT lebih berdaya tahan lama hingga 30% berkat inovasi Durable Contact Patch (DCP) ser-

ta fitur ketahanan abrasi pada senyawa kompon. Selain lebih kuat berkat konstruksi yang menggunakan serat nilon pada capply dan konstruksi pada area bead yang terbukti bisa beradaptasi pada penggunaan truk ringan.

Kehadiran dua produk ban yang berkualitas ini sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan ban radial. Karena, produk ban jenis lain masih mendominasi pemakaian di kendaraan yang banyak ‘mengaspal’ di jalanan Indonesia.

“Cukup tinggi dominasi penggunaanbanbiasa,sebanyak 15% total pemakai ban radial di Indonesia, Michelin mampu memberikankontribusi5%.Dua produk ini diharapkan bisa meningkatkanpenggunaanbanradial yang berkualitas dengan tingkat kelebihannya untuk jeniskendaraandimasing-masing segmen,” paparnya.

Dirinya meyakini, varian baru Michelin ini akan diterima luas dipasar ban Indonesia, sekaligus melengkapi penggunaan ban dengan teknologi radial yang superior. Sebagai, pemimpin pasar ban radial secara global, Michelin berusaha memberikan solusi terhadap kebutuhan ban berkualitas. “Karena kami berkomitmen ingin mendukung terciptanya efisiensi usaha dan sekaligus meningkatkan kontribusi bagi perekonomian Indonesia,” tambah Jean.

Muhammad Fachrul Rozi, Product Marketing Manager Truck&Bus,PTMImengatakan, datainternalMichelinmenyebut, penjualantrukdanbusterusbertambahsepanjangtigatahunterakhir yang rata-rata mencapai 7%. Kondisi ini dsebabkan karena meningkatnya populasi kendaraan menengah dan berat yang diikuti dengan pertumbuhanpenggunaanbanradialdiIndonesia. Pada 2014 dan 2015, pangsa pasar ban radial untuk banpenggantidiIndonesiamencapai 16% dan akan terus meningkat hingga 19%. “Kam yakin pasar akan merespon postif terhadap keberadaan ban ini,” pungkasnya. (top/dra)

www.beritametro.co.id

SELASA, 19 MEI 2015

Alokasi Dana Hanya Cukup Sampai Agustus

Panwaslih Ancam Mogok Kerja SURABAYA (BM) - Ketua Panwaslih Pemilihan (Panwaslih) Walikota Surabaya 2015, Wahyu Hariadi mengancam akan melakukan mogok kerja. Ancaman ini dikeluarkan lantaran anggaran operasional yang terealisasi minim.

Sesuai Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, anggaran panwaslih yang disetujui hanya sebesar Rp 5 miliar.

Dengan dana sebesar itu,Wahyu memastikan tidak akan mencukup pembiayaan seabrek kegiatan hingga Pilwali digelar 9 Desember mendatang. Hitung-hitunganWahyu, dana itu hanya cukup sampai Agustus mendatang. “Kalau cuma segitu, sampai Agustus diperkirakan sudah akan habis,” ujarnya usai hearing di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (18/5).

Menurut Wahyu, bisa saja pengawasan dilakukan tapi jangan ditanya maksimal atau tidaknya.

ApalagijikadanatambahansenilaiRp 2 miliar yang diajukan dalam Mendahului Perubahan anggaran keuangan APBD Kota (MPAK) tidak cair. “Jika sampai MPAK anggaran tidakcairkamitidakakan melakukan pengawasan,”ancamnya.

Dia mengungkapkan, kebutuhan pilwali Surabaya sebenarnya telah diajukan anggaran sekitar Rp 13,2 miliar.

Setelah diverifikasi anggaran yang dibutuhkan menjadi Rp 9,8 miliar. Namun pemkot ternyata masih memangkasnya lagi menjadi Rp 5 miliar.

Beberapa kegiatan yang dipangkas diantaranya rapat koordinasi teknis (Rakornis) yang semula diagendakan 6 kali, namun pada akhirnyadisetujuihanyasekali.Selain Rakornis, pemangkasan anggaran lainnya pada honorarium pengawas yang jumlahnya 3.997 orang dari Rp 400 ribu menjadi Rp 350 ribu.

Padahal, masih kataWahyu, para pekerja telah bekerja selama satu

bulan. “Mereka bekerja sebulan hanya dapat Rp 350 ribu, sama dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang masa kerja hanya 2 minggu,” katanya.

Alih-alih dapat dukungan, ancaman itu justru mencuatkan kesanksian dari Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto. Menurut dia pernyataan ancaman tidak akan benar-benar terjadi. “Itu tidak sungguh-sungguh. Hanya reaksi karena kekurangan anggaran saja,” tegasnya.

Namundemikian,pihaknyatelah meminta Tim Anggaran Pemkot Surabaya untuk mengakomodir Rapat Kerja Teknis yang diajukan oleh panwaslih. “Kita minta tim anggaran untuk berkoordinasi dengan panwaslih soal penambahan rakernis,” tambahnya.

Menanggapi keluhan panwaslih soal minimnya anggaran, Herlina menyatakan tidak masuk akal.

Pasalnya, menurutnya seluruh kegiatan sudah terjadwal. “Tidak masuk akal karena penggunaan anggaran sudah terjadwal. Se-

INLINE story Dari pengajuan awal Rp 13,2 miliar, Panwaslih akhirnya hanya menerima Rp 5 miliar untuk menjalankan tupoksinya sebagai pengawas di Pilwali.

Pemangkasan anggaran lebih dari 50 persen itu dikhawatirkan mengganggu kinerja Panwaslih.

FOTO:BM/MADJI

Wahyu Hariadi

dangkan tambahan Rp 2 miliar untuk panwaslih di TPS,” pungkasnya. Dedik Irianto, Bagian Bina Program yang juga anggota Tim Anggaran Pilwali Pemkot mengatakan, kekurangan anggaran memang bisa diajukan melalui pengajuan anggaran MPAK. “Memang ada penyesuaian, kekurangan nanti kan bisa diajukan dalam MPAK,” ujarnya. Namun dia membenarkan jika kekurangan anggaran yang disetujui hanya Rp 2 miliar saja.

Ketua Panwaslih Wahyu Hariadi bahkan pesimis bisa melewati tiga bulan sejak dana dicairkan.

Sedangkan Ketua Divisi hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslih, Safwan juga keluhkan belum komplitnya susunan kepengurusan. Menurutnya, hingga saat ini masih ada dua posisi kosong yaitu Bendahara, dan Sekretaris. Dua posisi tersebut biasanya ditunjuk oleh BadanKepegawaiandanDiklat(BKD) karena harus berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).“Tapi kita sudah siap bekerja kok meskipun ada beberapa posisi yang masih kosong,” katanya. (arn/epe)

BNNP Jatim Musnahkan Sabu 2,3 Kg

FOTO: BM/TOVAN BEKA

EDUKASI: Disaksikan siswa SMP dan SMA Surabaya, barang bukti sabu seberat 2,3 kg yang disita dari tiga tersangka beberapa waktu lalu, dimusnahkan di halaman BNNP Jatim, Senin (18/5).

SURABAYA (BM) - Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Jatim memusnahkan narkoba jenis sabu seberat 2,3 kilogram, dari hasil penangkapan tiga tersangka beberapa waktu lalu. “Kami memusnahkan sabu-sabu usai dilakukan penyidikan dan untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang bukti,” ujar Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim AKBP Bagijo Hadi Kurnijanto di sela pemusnahan di Kantor BNNP Jatim di Surabaya, Senin (18/5).

Tiga tersangka, masing-masing berinisial BS yang ditangkap di Perumahan Citra Eksekutif Surabaya, AY dibekuk di Kedurus Surabaya dan seorang perempuan berinisial DS ditangkap di area parkir stasiun Pasar Turi Surabaya. Tersangka BS merupakan pemilik sabu yang jika dinominalkan mencapat Rp 3 miliar itu. Namun dari tangannya hanya

didapatkan sabu seberat 1,74 kg.

Sedangka dua tersangka lainnya merupakan kurir. “Dari dua kurir, kami menyita lebih dari 500 gram beserta peralatan hisap dan lainnya,” kata perwira menengah tersebut.

Dalam kasus ini, BNNP masih mengembangkan proses penyidikan danberupayamengungkapjaringannya sekaligusmembekukjaringantersangka lainnya.ProseshukumBSsendirimasih berlangsung dan dikenakan Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan AY dan DSikenakanPasal114ayat(2),112ayat (2) Junto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Sebagai bentuk sosialisasi bahaya narkoba di kalangan remaja, pemusnahan sabu kemarin juga disaksikan belasan pelajar SMP dan SMA. (at/epe)

Proyek Sentra PKL di SMKN 5 Distop Luas Lahan Tak Sesuai Kesepakatan Awal SURABAYA (BM) – Rencana pemkot membangun sentra PKL dua lantai dai lahan milik SMKN 5 Surabaya, akhirnya terhenti di tengah jalan, setelah Komisi D turun ke lapangan menyusul gencarnya penolakan dari siswa dan pihak sekolah. Padahal proyek ini sudah digedok di legislatif untuk Tahun Anggaran (TA) 2015.

“Kami minta agar rencana tersebut ditinjau kembali agar tidak terjadi polemik. Tentu ini bisa

mengganggu aktivitas di sekolah itu,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha saat mengikuti rapat dengar pendapat di ruang Komisi D, Senin (18/5). Menurut dia, situasi ini sangat sulit bagi kepala sekolah. “Ingin mempertahankan sekolah, tapi di sisi lain juga bekerja di bawah perintah dinas pendidikan,” tambahnya.

Cak Duki, panggilan legislator asal PKB ini berharap, pemkot mencari lahan di luar wilayah sekolah agar tak mengganggu konsentrasi belajar siswa. Sedangkan Ketua Komisi D Agustin Poliana, menilai pembangunan ini cende-

rung dipaksakan. Indikasinya, kendati banyak mendapat penolakan namun pemkot seperti bergeming dan terus melanjutkan.

“Pokoknya kami menolak pembangunan ini. Mana ada lahan sekolah dijadikan tempat PKL,” katanya.

Agustin juga mempertanyakan apakah dalam pembangunan tersebut pemkot sudah berpikir untuk menyediakan RuangTerbuka Hijau (RTH) di sekolah jika sebagian lahannya akan dijadikan sentra PKL karena setiap sekolah harus menyediakan RTH untuk mengurangi polusi udara. “Jadi sekali lagi saya tekankan, penolakan ini bukan atas

dasar ketidaksukaan, tapi memang ada alasan yang merugikan pihak sekolah. Sekolah itu kan seharusnya juga butuh ruang terbuka hijau (RTH),” tegasnya.

Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Surabaya Tatik Kustini mengatakan sebelumnya ia memang sudah diajak rapat sampai dua kali dengan dinas terkait untuk menyampaikan bahwa sebagian lahan SMK 5 tersebut akan dijadikan sentra PKL seluas 200 meter persegi.

Namun, pada rapat kedua, Dinas PU Cipta Karya mengatakan lahan SMKN 5 akan diambil seluas 500 meter persegi, alasannya untuk

perluasan parkir.“Ini yang membuat saya kecewa, kok malah melebar, dari 200 menjadi 500 meter persegi.

Maka dari itu kami akan mengirim surat kepada ibuWalikota Surabaya untuk memohon agar pembangunan ini ditinjau kembali, karena di area itu ada lapangan voli dan sudah berdiri tower papan panjat untuk kegiatan siswa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Hadi Mulyono mengatakan, rencana tersebut sudah melalui kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Karena itu, proyek dilanjutkan. (dji/epe)

lintas kota

Mundur setelah Ditetapkan, Bisa Didenda Rp 10 M SURABAYA (BM) – KPU Surabaya akhirnya umumkan syarat dukungan pasangan untuk calon perseorangan di Pilwali 2015 pada 24 Mei hingga 7 Juni mendatang. “Selain persyaratan, salah satu sanksi administrasi yang diberikan kepada calon kepala daerah perseorang yang mundur dari pencalonan setelah ditetapkan KPU yakni denda sebesar Rp 10 miliar,” kata Komisioner KPU Surabaya Purnomo, Senin (18/5).

Menurut dia, hal itu sesuai dengan UU Nomor 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, beberapa waktu lalu.

Purnomo mengatakan besarnya sanksi administrasi tersebut dikarenakan tingkat kesulitannya lebih besar yakni harus melakukan verifikasi dan validasi bentuk surat dukungan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keFOTO:BM/MADJI luarga, paspor, dan Nur Syamsi atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Penelitihannya lebih sulit karena dari bawah kita teliti satu persatu KTP,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi, mengatakan setelah diumumkan penyerahansyaratdukungandilaksanakanpada 11-15 Juni. Dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa, tiap calon perseorangan harus didukung paling sedikit 6,5 persen. Sesuai dengan Data Agregrat Kependudukan PerKecamatan (DAK 2) yang diperoleh KPU RI dari Kemendagri pada 17 April lalu, jumlah DAK 2 Kota Surabaya adalah 2.806.306 jiwa.

Dukungan tersebut dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. “Dukungan tersebut hanya dapat diberikan kepada satu pasangan calon perorangan. KPU akan melakukan analisis dukungan ganda terhadap dukungan yang diberikan,” katanya.(at/epe)

KOMISI B BAGIAN PEREKONOMIAN DPRD SURABAYA

Lindungi Pasar ’Krempyeng’ dengan Godok Perda KEBERADAAN Pasar Krempyeng (istilah untuk pasar kecil di perkampungan, red) jadi perhatian serius Komisi B DPRD Surabaya. Apalagi aktivitasnya cukup membuat denyut perekonomian warga terbantu.

Bahkan tak sedikit yang gantungkan nafkah hidup dari keberadaan pasar itu. Terutama pedagang kecil dengan modal pas-pasan.

Sebagai bentuk perhatiannya, Komisi B DPRD Surabaya sedang menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pasar tradisional. Raperda inisiatif ini bertujuan untuk memperhatikan nasib pedagang kecil di tengah-tengah membeludaknya toko-toko modern yang kian hari merambah perkampungan, tidak hanya berdiri di pusatpusat kota.

Melalui raperda ini, Komisi B mengklasifikasikan pasar menjadi beberapa cluster atau kelas. Yaitu pasar induk, pasar kawasan dan pasar lingkungan. Sedangkan pasar

krempyeng masuk ke dalam cluster pasar lingkungan.

Ketua komisi B DPRD Surabaya, Mazlan Mansyur mengatakan, dimasukkannya pasar krempyeng dalam raperda semata-mata untuk melindungi sektor ekonomi kecil di masyarakat. Pasalnya selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak memiliki peraturan yang secara khusus mengatur atau membahas sektor pasar sejenis ini.

“Karena pasar lingkungan tidak diatur dalam Perda (peraturan daerah), maka kita menggunakan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) nomor 56/2014 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar rakyat, sebagai salah satu dasar perumusan,” katanya.

Terkait bagaimana kriteria pasar krempyeng yang akan dilindungi oleh Raperda, Mazlan mengatakan, sepanjang tidak memanfaatkan area umum seperti jalan atau fasilitas umum lainnya maka dapat dima-

FOTO: BM/MADJI

TAK TERURUS: Pasar Tandes yang terlihat semrawut kendati tidak masuk kategori pasar krempyeng, tetap masuk dalam pembahasan raperda inisiatif tentang pasar yang tengah dibahas di Komisi B

sukkan pada cluster pasar lingkungan. Pasar tidak boleh berada di tempat-tempat yang dilarang pemerintah. “Namun sebaliknya, jika pasar berada di bahu jalan atau fasilitas umum lain maka pasar tersebut tidak bisa dimasukkan cluster pasar lingkungan. Seperti pasar maling di Wonokromo,” paparnya.

Politisi dari Fraksi PKB ini menambahkan, selama pantauannya di

lapangan, jumlah pasar krempyeng di Surabaya cukup banyak. Namun data yang ditunjukkan hanya sejumlah 26.

Selain itu, pasar krempyeng ini akan mendapat perlakuan khusus. Seperti pada masalah perizinan.

Selain itu, nantinya, jika pasar Krempyeng memiliki area lebih dari 100 m persegi maka harus menyediakan space khusus untuk parkir maupun perlintasan mobil. Sebab,

keberadaan parkir kendaraan sangat dibutuhkan agar tidak mengganggu lalu lintas di perkampungan.

“Kita belum tahu detail mengenai jumlah pasar Krempyeng.Yang pasti, setelah Raperda inisiatif ini terbentuk, bagi pasar-pasar yang memiliki pengurus resmi maka akan kita dorong untuk membuat koperasi,” tandasnya.

Anggota Komisi B lainnya, Erwin

Tjahyuadi, menerangkan ingin memperlakukan pedagang kecil secara khusus. Karena pada prinsipnya, Raperda ini dibuat untuk melindungi sektor ekonomi kecil. Jika pelaku ekonomi kecil tidak mendapat perhatian yang serius, maka bukan tidak munkin mereka akan kehilangan mata pencaharian. “Jangan sampai setelah disahkan nanti justru membunuh sektor ekonomi mikro.

Raperda ini akan disahkan dengan tidak mematikan sektor ekonomi kecil di masyarakat,” ujarnya.

Sayangnya, raperda inisiatif ini pembahasannya akan membutuhkan waktu yang panjang. Penyebabnya, Pemkot Surabaya kurang siap dalam menyiapkan data jumlah pasar krempyeng di Surabaya.

Padahal, data tersebut sangat dibutuhkan dalam penggodokan raperda pasar tradisional. “Pemerintah kota juga belum siap data, jadi kami minta data dilengkapi terlebih dahulu,” terangnya. (adv/arn)

14 LAMONGAN

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 19 MEI 2015

Petahana Dua Kali Absen di Tahapan Penjaringan PDIP

Suhandoyo Optimis Raih Rekom DPP LAMONGAN (BM) – Rekomendasi calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk Pilkada serentak 2015, memang mutlak otoritas DPP. Termasuk nama calon bupati-calon wakil bupati (cabupcawabup) Lamongan. Namun proses itu tentu dengan syarat semua kandidat yang berangkat dari PDIP, ikuti semua tahapan sesuai syarat partai.

DPC PDIP Lamongan sebelumnya sudah mengajukan rekomendasi 3 nama kandidat. Yakni 2 kader partai, Suhandoyo dan Sa’im serta H Fadeli sebagai kandidat petahana. Namun dalam proses fit and proper test yang digelar di DPW PDIP Jatim, hanya Suhandoyo dan Sa’im yang masih mengikuti. Sedangkan Fadeli sudah dua kali absen tahapan uji kelayakan dan kepatutan.

Suhandoyo pun optimis rekomendasi partai tinggal menunggu waktu diraih. Apalagi sebagai salah satu kader terbaik PDIP asal Lamongan, dia selalu mengikuti prosedur tetap (protap) sesuai keputusan DPP yang ingin sukses di Pilpres dan Pileg 2014 lalu tertular di pilkada. “Rekom itu pasti ke saya. Saya ini guru kader bukan kader,” tandasnya ketika dikonfirmasi perkembangan hasil fit and proper test melalui nomor selularnya, Senin (18/5).

Namun situasi bisa berubah drastis karena di dalam AD/ART PDIP, tidak disebutkan dengan jelas status kandidat yang tidak mengikuti tes penjaringan. Apakah otomatis gugur atau akan jadi pertimbangan tersendiri DPP. “Protap harus dijunjung tinggi dan tidak boleh terpengaruh oleh pendapat orang lain. Jika H Fadeli tidak hadir dalam dua kali fit and proper test, secara prosedural harus gugur,” terang anggota DPRD Jatim tersebut.

Statemen itu menanggapi pernyataan Ketua DPC PDIP Lamongan, Reso Supranoto yang sebelumnya menye-

DUKUNGAN: Suhandoyo ketika menghadiri acara yang digelar warga beberapa waktu lalu. Dukungan di akar rumput jadi modal penting maju Pilbup 2015.

butkan jika tidak ada ketentuan pendaftaran Fadeli gugur karena absen di fit and proper test. Bahkan Reso menegaskan peluang Fadeli masih sama dengan dua kandidat lain yang ikut seluruh prosedur.

Acuannya, pendaftar dari daerah lain yang juga tidak ikut fit and proper test. Seperti diketahui, pilkada serentak di Jatim akan digelar di 18 kota/kabupaten. Menanggapi hal itu, Suhandoyo juga tidak perpanjang polemik dan menganggapnya tidak mewakili pendapat partai. “Monggo saja, itu kan pendapat orang bukan keputusan partai. Jangan disamakan dengan daerah lain yang kader PDIP mempunyai prestasi seperti Risma (Tri Rismaharini Walikota Surabaya, red),” ucapnya.

“Mereka itu berprestasi, ibaratnya siswa yang berprestasi akan mendapat beasiswa masuk kuliah.

Lha Bupati Lamongan (H Fadeli) sekarang apa prestasinya,” kritiknya.

Suhandoyo balik mempertanyakan sikap beberapa pihak yang masih nggandholi Fadeli untuk mendapat rekom dari PDIP. Berdasar hasil survei, baik dari tim bentukannya maupun lembaga lain, sejak April lalu, Suhandoyo mengklaim tingkat elektabilitasnya jauh melewati Fadeli maupun Sa’im.

“Beberapa lembaga survei independen bahkan mengungkap hasil jika selisih 4,6 persen dari beberapa koresponden yang ada dan lebih tinggi saya dari pada Fadeli. Ini hasil survey bulan April kemarin loh ya dan saya pastikan rekom DPP PDI Perjuangan akan jatuh ke saya,” ungkapnya.

Selain itu, dukungan kuat dari PAC maupun ranting PDIP se-Lamongan, jadi modal kuat untuk terus sosialisasikan pasangan SURGO untuk Pilbup 9 Desember mendatang. Sampai ada wacana jika rekomendasi DPP tidak tertuju pada Suhandoyo, banyak PAC dan ranting yang mengancam akan mengundurkan diri sebagai bentuk loyalitas. Seperti yang diucapkan Suprapto dari PAC Sugio. “Kharisma Suhandyo di PAC dan ranting luar biasa. Semua kader PDIP menyambut antusias deklarasi SURGO berpasangan dengan H Abdul Ghofur di Pilbup nanti,” terangnya.

“Keinginan semua kader sama, semua mengajukan pak Suhandoyo dan H Abdul Ghofur pasangan SURGO dan siap mundur bila rekomendasi tersebut tidak jatuh padanya,” tegas Suprapto. (han/zen/epe)

GRESIK

berita metro www.beritametro.co.id

PT Orela Sibiat Bertahun-tahun Produksi Kapal, Meski Izin Tak Lengkap

LINTAS KOTA

BPPM Ancam Tutup Pabrik dan Tunggu Hasil Komisi A

Setubuhi Anak di Bawah Umur Divonis 10 Tahun Penjara

GRESIK (BM) - Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Pemkab Gresik menindaklanjuti temuan adanya usaha dok kapal milik PT Orela Sibiat di Desa Ngimboh Kecamatan Ujungpangkah yang tidak lengkap izinnya, tapi sudah bertahun-tahun beroperasi.

BPPM mengancam akan menghentikan aktivitas pembuatan kapal pesiar dan dok kapal di PT Orela Sibiat tersebut. “Kalau nanti pihak manajemen PT Orela tidak juga melengkapi semua perizinan, aktivitasnya akan kami hentikan bahkan bisa jadi pabrik tersebut kami tutup, “ ancam Kepala Bidang Penanaman Modal Pada BPPM Pemkab Gresik, Subhan, Senin (18/5).

Menurut Subhan, PT Orela Sibiat sudah berdiri di atas lahan bekas reklamasi pantai di Desa Ngimboh Kecamatan Ujungpangkah selama3tahun.

Bahkan, perusahaan pemproduksi kapal itu sudah banyak membuat danmenjualbelikankapalbuatannya.

Namun, seiring waktu ternyata perusahaan tersebut belum melengkapi semua perizinan yang dibu-

tuhkan. Hingga saat ini, berdasarkan data yang masuk di BPPM izin yang baru diurus PT Orela Sibiat di antaranya adalah izin prinsip penanaman modal (IPPM) dan izin peruntukan ruang (IPR).

Sedangkan izin lainnya yang krusial seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan HO (izin gangguan)belummengantongi.“Sesuai aturan pabrik itu tidak boleh beraktivitas kalau izin-izin tersebut tidak dilengkapi,” kata Subhan.

Sebetulnya, lanjut Subhan manajemen PT Orela Sibiat pernah mengajukan IMB ke BPPM. Namun, pengajuan itu ditolak.

Sebab, legalitas tanah bekas reklamasi yang ditempati pabrik tersebut tidak memenuhi syarat.

“Sejauh ini PT Orela tidak mengajukan izin reklamasi ke BPPM,” terangnya.

Karena itu, BPPM menunggu hasil keputusan rapat dengan Komisi A DPRD Gresik setelah komisi hukum itu melakukan studi banding ke Jakarta pada Senin (18/5) hingga Rabu (20/5), terkait kelan-

jutan PT Orela Sibiat apakah dibiarkan beroperasi atau justru ditutup.

“Kamiakanmenunggurekomendasi dari Komisi A terkait PT Orela Sibiat terkait perizinannya, “ pungkasnya.

Sementara Kasi Ops Satpol PP Agung Indro mengatakan sejauh ini

pihaknya belum bisa melakukan eksekusi PT Orela Sibiat yang melakukan aktivitas industri tanpa melengkapi semua perizinan yang dibutuhkan. Sebab, Satpol PP selaku eksekutor perda belum menerima perintah surat per-

mintaan eksekusi dari BPPM. “Kalau ada perintah langsung kami jalankan. Namun, sejauh ini belum ada permintaan dari BPPM sehingga kami juga belum melakukan tindakan,” katanya. (sgg/uki/nov)

FOTO: BM/SUGENG

LANGGAR: Lokasi pembuatan kapal pesiar milik PT Orela Sibiat di Desa Ngimboh yang telah bertahun-tahun beroperasi namun ternyata izinnya belum lengkap.

GRESIK (BM) - Terbukti menyetubuhi anak di bawah umur sebanyak 20 kali, terdakwa Sapto Nugroho (29), warga Desa Bambe Kecamatan Driyorejo divonis hukuman penjara 10 tahun serta denda Rp 60 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sidang diketuai Hakim Djuanto dengan anggota Bintang AL dan I Putu Gede Astawa dan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Senin (18/5).“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanadengansengajamelakukantipumuslihat,”terang Djuanto saat membacakan putusan.

Ditambahkan Djuanto, terdakwa juga melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak sebut saja Melati yang masih berusia 16 tahun untuk melakukan persetubuhan. “Terdakwa terbukti melanggar pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan,” imbuhnya.

Sementara, vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adhyanti Purwantari yang menginginkan agar terdakwa dijatuhi hukuman selama 11 tahun penjara serta denda Rp 60 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan, terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dilakukan sebanyak 20 kali dengan lokasi berbeda. Pertama korban disetubuhi di rumah saksi Diego di daerah Pagesangan, Surabaya. Bahkan, korban diinapkan di rumah Diego selama 4 hari lamanya.

Tidak hanya itu, dalam kurun waktu antara 15 Agustus 2014 sampai Januari 2015, persetubuhan itu dilakukan terdakwa berulangkali. Sehingga keluarga korban tak terima dengan perbuatan Terdakwa hingga melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian. (sgg/nov)

Panwaskab Adakan Uji Penjaringan 135 Calon Anggota PPK GRESIK (BM) – Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Gresik mengadakan uji penjaringan calon Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) yang berlangsung di ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Senin (18/5).

Uji penjaringan itu diikuti sebanyak 135 calon PPK yang berasal dari beberapa wilayah kecamatan.

Menurut Ketua Panwaslu Gresik M Faizin total jumlah pendaftar calon PPK PERWAKILAN

di Gresik awalnya sebanyak 155 orang. Namun, setelah pemeriksaan administrasi tiga orang dinyatakan gugur sehingga total semua peserta sebanyak 152 orang.

Untuk anggota PPK di Gresik daratan sebanyak 135 orang dan 17 orang lainnya adalah peserta calon PPK asal Bawean. Dari jumlah itu nantinya akan disaring sampai mendapat sejumlah 54 orang. Selan-

jutnya akan mengisi formasi PPK di masing-masing kecamatan sebanyak 3 orang.

“Hasil tes ini akan dirangking untuk selanjutnya akan diambil sesuai formasi yang ada,” katanya.

Faizin juga menyatakan tahapan ini masih panjang, pihaknya juga masih akan melaksanakan tes tulis untuk calon PPK di Pulau Bawean. Setelah penyaringan tahap awal, selanjutnya mere-

ka yang lolos akan ada tes wawancara.

“Penentuan peserta yang lolos berdasarkan rangking dari semua peserta. Kami akan merangking mereka sesuai kebutuhan,” ungkap Faizin.

Pada pelaksanaan tes tulis kali ini, tampak hadir Ketua Divisi Pengawasan Banwaslu Jawa Timur, Andreas Pardede yang memantau pelaksanaan tes sejak dari tahapan awal. Dalam keterangannya, melalu Kabag Humas

Suyono menegaskan peserta calon PPK adalah orang yang netral dan tidak terlibat dalam parpol baik langsung maupun tidak langsung.

“Kalau memang ada yang terlibat parpol kami minta bantuan untuk melaporkan. Kami pastikan calon PPK tersebut kami coret lantaran tak sesuai aturan atau melanggar,” ancamnya.

Ketika ditanya tentang soal-soal

tes, Meidi seorang peserta tes asal Kecamatan Gresik yang paling awal dalam menyelesaikan soal menyatakan kesannya biasa-biasa saja.

“Saya dulu mantan anggota PPK pada periode sebelumnya. Jadi tidak asing lagi dengan tes kali ini. Tentang soal-soalnya banyak berubah terutama tentang regulasinya,” ungkapnya sembari menyatakan optimis lolos. (sgg/nov)

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005 Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350

PASURUAN RAYA 15

berita metro www.beritametro.co.id

SELASA, 19 MEI 2015

KABUPATEN PASURUAN I KOTA PASURUAN

Warga Kembangkan Potensi Biogas Butuh Perhatian, Pemkab Diminta Bantu Permodalan PASURUAN (BM) – Sejak dikembangkannyapemakaianbiogas oleh BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) di Dusun Gunungsari, Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan pada 2007, warga sudah tak lagi bergantung pada pemakaian gas elpiji atau bahan bakar sejenis.

Pasalnya, hampir semua warga di Dusun Gunungsari tersebut sudah menggunakan biogas untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak. Bahkan biogas tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menyalakan lampu, saat aliran listrik padam.

Namun sangat disayangkan, potensi biogas yang dimiliki Dusun Gunungsari, juga beberapa desa lainnnya di Kecamatan Tutur,

FOTO : BM/AH HABIBI

BIOGAS: Tampak kandang sapi perah milik H Juri di Dusun Gunungsari, Desa Tutur, Kec Tutur, Kab Pasuruan. Pengembangan biogas di wilayah tersebut butuh perhatian Pemkab.

ternyata kurang dapat atensi dari Pemkab Pasuruan.

Menurut tokoh masyarakat Dusun Gunungsari, H Juri, yang

ditemui Berita Metro (BM), Senin (18/5) menjelaskan, harapan warga untuk memanfaatkan potensi biogas cukup besar. Permasalahan

yang muncul adalah tidak adanya modal untuk membuat instalasi digester atau instalasi untuk memanfaatkan potensi biogas tersebut.

Ia menambahkan, untuk membangun satu unit digester permanen dengan kapasitas sedang, warga harus mengeluarkan modal awal sekitar Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. “Selama ini ada fasilitas kredit perbankan yang membiayai program tersebut, tapi tak semua peternak di sini berani mengajukan pinjaman karena khawatir tidak bisa mengangsur,” kata H Juri.

Lebih lanjut dikatakannya, kurang maksimalnya pengembangan biogas di KecamatanTutur itu disebabkan kurang inovasinya SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah) terkait potensi tersebut.

“Padahal sarana pendukung ada di Gunugsari, berupa sapi perah milik ribuan peternak, dukungan sumber daya alam serta teknologi yang dimiliki kelompok tani. Ini sudah ada, mengapa tak di manfaatkan dengan baik,” bebernya.

Padahal perwakilan dari sejumlah daerah maupun perguruan tinggi di Jatim sering melakukan kunjungan ke Desa Tutur melakukan studi banding, serta belajar proses pembuatan biogas.

“Ini menggambarkan potensi yang dimiliki warga cukup besar, baik dari sisi manfaat, teknologi maupun kreativitas masyarakat.

Kami berharap ada bantuan modal untuk pengembangan biogas warga Tutur,” katanya. (bib/azt)

Hemat Uang Belanja Rp 220 Ribu per Bulan PASURUAN (BM) – Bagi kebanyakan orang, korotan sapi mungkin menjadi barang yang menjijikan, karena bau tak sedap dan menjadi sarang kuman jika tak

segera dibersihkan. Tapi bagi warga Desa Gunungsari, Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, kotoran sapi justru memiliki nilai ekonomis jika diolah dengan

penerapan teknologi. Maka justru menghasilkan anergi alternatif biogas yang berguna.

Menurut Ketua Kelompok Tani Anjasmoro,Toriq Hadi (38), dimanfaatkannya kotoran sapi menjadi anergi alternatif biogas itudimulaisekitar2007,dengandibantuDinas Peternakan Kabupaten Pasuruan.

“Kami juga belajar secara otodidak dari beberapa buku yang kemudian dibahas dengan para peternak lain. Dari rangkaian uji coba, awalnya kami belum mendapatkan hasil maksimal. Program itu kemudian dikembangkan BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertaian) bekerja sama dengan Ivos Belanda di Dusun Gunungsari, karena mayoritas warga adalah peternak sapi perah,” jelasnya.

Setelah dilakukan perbaikan dan uji coba lagi dibantu tenaga ahli dari BPTP, akhirnya proses pembuatan biogas dari kotoran sapi berjalan lancar dan sampai sekarang TERBIASA: Tampak warga Dusun Gunungsari yang sudah terbiasa memasak menggunakan biogas.

FOTO : BM/AH HABIBI

JASA

JASA

mayoritas warga yang berternak sapi perah, sekitar 83 KK, sudah tidak lagi menggunakan gas elpiji untuk kebutuhan sehari-hari.

Apalagi dibandingkan dengan elpiji, suhu panas yang dihasilkan biogas lebih besar.

“Menggunakan biogas, warga Gunungsari bisa hemat uang belanja hingga Rp 220 ribu per bulan, karena tak lagi membeli gas elpiji, kayu bakar dan aman dari bahaya ledakan,” jelasnya.

Proses pembuatan biogas memang butuh modal cukup besar, sekitar Rp 3 juta hingga Rp 5 juta, tergantung ukuran kapasitan digester (penampung kotoran sapi-red). Semakin besar ukuran digester, biogas yang dihasilkan juga besar. Persis sama dengan tabung elpiji.

“Proses digester memang harus kedap udara agar menghasilkan biogas yang bagus.

Cara kerjanya seperti tabung elpiji, langsung bisa disambungkan ke kompor gas,” katanya.

Agar biogas bisa dipakai setiap hari, maka pengisian bahan baku ke digester harus rutin dilakukan. “Jika sampai lupa, secara otomatis mempengaruhi nyala api tidak bisa maksimal karena bahan baku kurang,” katanya. (bib/azt)

FOTO : BM/AH HABIBI

TUMPENG: Dirut RSUD Bangil, dr Agung Basuki saat memotong tumpeng disaksikan beberapa pegawai serta jajaran manajemen RSUD.

Tingkatkan Kualitas Pelayanan

RSUD Bangil Buka Poliklinik Eksekutif PASURUAN (BM) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil, Kabupaten Pasuruan, mulai 18 Mei 2015 membuka poliklinik eksekutif, dengan tujuan memberikan pelayanan terhadap pasien serta memenuhi kebutuhan masyarakat di luar jam kerja pagi.

Poliklinik eksekutif buka mulai pukul 14.00 WIB sampai selesai, pelayanan dijamin cepat. Dari poliklinik ini, semua pasien yang diperiksa hingga rawat inap mendapatkan pelayanan eksklusif.

Selainitu,dalammenanganipasien,poliklinikeksekutif didampingi tim dokter spesialis mulai poli anak, spesialis mata, bedah umum, paru, jantung. Saat ditemui Berita Metro (BM), Dirut RSUD Bangil, dr Agung Basuki mengatakan,dibukanyapoliklinikeksekutifini,tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan ekstra cepat, juga untuk mendekatkan diri pada masyarakat, “Masyarakat yang paginya tidak bisa berobat dikarenakan kendala kerja, bisa datang berobat di sore hari,danpetugaskamiakanmemberikankeamanandan kenyamananpelayanan.Timdokterkamisudahstandby di poli-poli,” kata dr Agung sambil menambahkan, poliklinik eksekutif ini juga sudah menjalin kerja sama dengan 26 perusahaan.

Poliklinik eksekutif ini tentu harus mengedepankan pelayanan,sekaligusmendekatkandirikepadamasyarakat, “Tak ada yang kami persulit untuk pendaftaran dan pelayananyangkamisediakan.Masalahbiayaadministrasi untuk berobat bervariatif, “ kata dr Aslikah, selaku Humas RSUDBangil.(adv/bib/adi)

KOMPAK: Tampak para pegawai dan perawat kompak berkomitmen menyukseskan program unggulan.

OTOMOTIF

JASA

KEHILANGAN STNK N 3102 YK, NK S90Z154747 NM S90ZE155478 A/N MOHAMMAD YUNUS HASYIM 19/05

19/05

05/05

08/05

STNK N 3253 UB, NK 315765 NM 1306167 A/N RATNA YUFITASARI

19/05

STNK N 3892 ZW, NK 296941 NM 2296444 A/N SUMIARSIH

19/05

STNK N 441 ZK, NK 774816 NM 1772459 A/N SITI KHOIRIYAH

19/05

19/05

hypnotis & hypnotheraphy Hanya 3 jam mampu & kuasai seumur hidup 100%langsung bs di praktekkan &bnyak skali manfaat positif dari hypnotis

12/05

Hanya Rp 350 rb Jamin Sangat Bisa TERBUKTI, TERMURAH & (Buka Setiap Hari 10.00 - 18.00) JL. Rembang no.7 Sby Hub: 70817307-08574679547-081233726177 Free: Modul, DVD, Sertifikat

30/04

ADA PROGRAM BUNGA 0% UNTUK TYPE KAWASAKI BAJAJ DAN ER6N, YANG 2 TAK DISC 1 JT LANGSUNG HUB: IVA KAWASAKI URIP SUMOHARJO 47 SBY 085102279375 / 081938562689 09/05

16 SELASA, 19 MEI 2015

ISTIMEWA

www.beritametro.co.id

GRAND CITY SURABAYA

KREASI: Kue sajian untuk kebutuhan konsumen dengan menyesuaikan taste original rasa seperti olahan wedding cake bertingkat.

Galaxy

Inovasikan Olahan Kue dengan Beragam Kreasi SURABAYA (BM) - Toko kue pengantin dengan bahan dasar bolu (marble cake) atau lapis Surabaya yang terbuat dari bahan tekstur kelembutan menyajikan aneka rasa mulai cokelat, durian, alpukat, keju, talas dan pandan.

Bussines Manager TAKAdeli gerai Galaxy Mall Surabaya, Hendarsyah menjelaskan untuk olahan kue sajian kebutuhan masyarakat sengaja dipilih dengan menyesuaikan taste original rasa seperti olahan wedding cake bertingkat 5 sampai 7 susun.

“TAKAdeli membuat real cakenya pada bagian atas dan bawah. Selebihnya menggu-

nakan styrofoam. Pada wedding cake yang berjumlah 5 susun, kami membuatnya dengan real cake tanpa styrofoam. Kreasi wedding cakeTAKAdeli juga menawarkan tambahan 12 potong mini wedding cake dengan aneka pilihan rasa,” jelasnya, Senin (18/5).

Dalam satu boks bisa berisi 12-24 rasa, biasanya wedding cake mini ini diberikan dalam boks terpisah untuk keluarga pengantin. Dia menambahkan, dalam mengusung produk inovatif dan up to date. Temanya bergantung pada permintaan konsumen agar sesuai dengan desain dekorasi pernikahan mereka (pemesan,red). Semen-

yang seringkali dipilih oleh banyak pelanggannya sebagai dasar untuk birthday decoration cake. Sedangkan untuk signature dari TAKAdeli Cake Boutique adalah Mini Mini cake hias dengan beragam varian dasar cake yang sudah ada di TAKAdeli dalam ukuran 3 x 3 cm yang kami kemas dalam wadah khusus dengan isi 12 buah dan 24 buah,” tutupnya.

“Beberapa pelanggan tertarik untuk kembali lagi memesan karena kerapian, kualitas pelayanan dan kualitas kue yang istimewa. Kerapian dapat dilihat secara kasat mata oleh siapapun. Wedding cake TAKAdeli disiapkan sangat rapi dan jelas detailnya,” tutupnya.(cj7/dra)

tara, kehadiran cake boutique sebagai konsep, membuat TAKA deli berkonsep one stop cake and bakery shopping place, karena begitu banyaknya ragam cake dengan berbagai macam cake kemas seperti brownies, jenis steamed cake, lapis legit, lapis Surabaya, aneka pastry, aneka roti manis dan asin serta kue tradisional seperti jajan pasar yang dapat dikemas dalam bentuk snack box maupun dalam tampah.

“Konsumen kelas menengah hingga atas dengan kategori semua umur menjadi target segmen yang kami pilih. Misalnya produk ChocolateTruffle Cake dan Chocolate Avocado Cake merupakan varian rasa best selling cake

ISTIMEWA

ISTIMEWA

Vista Education Expo 2015 Bertemakan “Take your First Step to Study Overseas” akan dialngsungkan Kamis, 23 Mei 2015, mulai pukul 13.00-18.00. Pameran akan diikuti oleh USA, UK, Swiss, Australia, Singapore, Malaysia.Promo : Free Application Fee, Last chance to Enroll, Subsidi VISA up to $100, Scholarship available.

Indonesia Apparel Production Expo 2015 Indonesia Apparel Expo 2015 kembali hadir di kota Surabaya, sebagai kelanjutan program roadshow pameran apparel ke daerah setelah sebelumnya sukses dilaksanakan tahun lalu. Akan berlangsung mulai tanggal 21 – 24 Mei 2015 bertempat di Convention & Exhibition Hall, Jl. Kusuma Bangsa, Surabaya. Indonesia Apparel Production Expo merupakan Pameran Bisnis dan Teknologi Produksi Pakaian (Apparel Production), yang menyajikan proses bisnis mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari proses desain, proses produksi hingga proses penjualan barang jadi, sehingga akan tersaji rantai model bisnis yang komprehenship.

Peserta pameran:Perusahaan peneyedia bahan kain dan kaos polos,Perusahaan penyedia asesoris pendukung pakaian, Perusahaan penyedia mesin jahit dan pendukungnya,Perusahaan penyedia mesin bordir dan pendukungnya,Perusahaan penyedia mesin dan bahan sablon (SPS),Perusahaan penyedia mesin digital printing,Perusahaan penyedia mesin print dan cut pola,Perusahaan garment, konveksi dan jasa sablon,Brand dan merk apparel, Lembaga pendidikan.

Hitech

LOKAL: Ponsel dengan konten lokal menjadi pilihan pabrikan ponsel dalam negeri untuk bisa bersaing dengan produk luar yang harganya sudah sangat mahal.

juga sudah menyerap jaringan kota besar Indonesia seperti Surabaya ini. Salah satunya dilihat dari ketertarikan konsumen melihat feature phone dan smartphone Polytron.

Khususnya area Surabaya dan Indonesia Timur.

Sementara itu, Usun Pringgodigdo, General Manager Polytron Mobile Phone menjelaskan, usaha keras PT Hartono Istana Teknologi untuk membuktikan kepada publik dalam membuat ponsel dengan konten lokal yang sangat tinggi cukup membuahkan

hasil. Pabrik ponsel,lanjut dia, telah direncanakan sejak dua tahun lalu kini sudah lancar beroperasi dan telah menghasilkan puluhan ribu unit dan dijual di pasar Indonesia.

“Pabrik kami yang ada di Kudus Jawa Tengah memiliki kemampuan produksi ponsel sebanyak 30.000 unit ponsel per bulan. Target untuk waktu dekat Polytron mematok dapat memproduksi 100.000 unit feature phone dan 100.000 unit smartphone per bulannya. Jumlah produksi akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu sambil perluasan area pabrik,” ujarnya.

Menurutnya, produksi ponsel dalam negeri juga segera mendapat kebijakan peraturan yang telah ditertapkan oleh pemerintah juga terealisasi dengan baik untuk mendukung sama rata produsen lokal tanpa pembedaan. “Kami berharap pemerintah memberikan keringanan dan kemudahan dalam distribusi dan pemasaran serta mendukung penutupan jalur jalur importir ilegal,” pungkasnya.(cj7/dra)

ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Dalam rangka memperluas pangsa pasar ponsel Polytron, PT Hartono Istana Teknologi selaku produsen ponsel Polytron mobile phone merespon pasar gadget yang semakin berkembang dengan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berkonsultasi dan berbagi melalui layanan yang diberikan di jaringan mobile phone servis center.

Dikatakan Santo Kadarusma, Public Relation and Marketing Event Manager sebagai pemenuhan produk elektronik, terutama mobile smartphone polytron serius mengembangkan bisnis pada lini mobile phone.

“Ini adalah potensi pasar secara positif, baik kualitas produk maupun pelayanan after sales memberikan dukungan layanan cepat dan tanggap serta produk yang disesuaikan pada harga kompetitif bersaing di kelasnya,” terangnya, di sela pameran Polytron Mobile Phone Hitech Mall Surabaya, Senin (18/5).

Lebih lanjut dikatakan, outlet showroom dan service center Polytron Mobile phone

ISTIMEWA

Daya Serap Pasar Smartphone Kian Meningkat BG JUNCTION MALL SURABAYA Cara Cerdas Memulai Bisnis Seminar dahsyat dengan tema cara cerdas Memulai bisnis (Omset Gila– Gilaan) akan digelar pada hari Minggu tanggal31 Mei 2015 bertempat di Multifunction, L2, BG Junction, Surabaya. Acara akan dilangsungkan mulai pukul 13.00-17.00. Menampilkan pembicara Syaiful. M. Soemarsoeno (Owner Burger Setan, Owner Ayam Knalpot, Owner SM Properti).

Para peserta akan mendapatkan tips cara gila menjadi pengusaha, rahasia memiliki usaha dengan modal dengkul, mengembangkan usaha dalam waktu super singkat, trik buka usaha langsung ramai, bagaimana buka usaha langsung untung, mendapatkan properti tanpa modal, beternak emas, sukses menjadi pengusaha tanpa meninggalkan pekerjaan, cara mendapatkan modal atau kredit berapapun yang diinginkan.

Seminar yang wajib diikuti oleh pelajar, mahasiswa, karyawan, pegawai negeri, pegawai bank, investor, pensiunan, bagi yang terlilit hutang, pengangguran, ibu rumah tangga, pelaku bisnis pemula.

Royal Plaza

“Antara lain tersedia busana anak, laki laki, perempuan dan orang tua mengikuti model yang sedang laku di semua di kalangan.

Ini keterkaitan antara musim haji dan peminat busana muslim kian bertambah seiring tren busana mode di kalangan muslim dan muslimah kota metropolis Surabaya ini,” tuturnya, Senin (18/5).

Dia menambahkan, pasar kebutuhan yang menyajikan aneka macam barang sekarang ini juga bisa disebut objek wisata belanja.

Produk tambahan seperti obat herbal mulai madu, jinten hitam, minyak zaitun dan jamu kesehatan

LENGKAP: Layanan lengkap untuk kebutuhan busana muslim dengan konsep one stop shopping masih menjadi pilihan pengunjung.

untuk stamina menjadi bagian melakukan aktifitas belanja di pasar modern seperti mall. ”Sekarang ini orang yang datang kebanyakan memilih perlengkapan umrah seperti sarung tangan,

sandal, sepatu, baju daleman, topi banyak dibeli pasangan jamaah maupun, rombongan,” ujarnya.

Toko Altara, tambah dia sudah tersebar di Surabaya ada 2 tempat dan Malang ada 1 toko. Selain

mengadakan diskon sampai 50 % dan special price barang tertentu seperti jilbab, baju takwa. Mulai harga termurah Rp 35 ribu dan termahal Rp 250 ribu tersedia untuk pengunjung. (cj7/dra)

ISTIMEWA

SURABAYA(BM) - Melengkapi keberangkatan calon jamaah haji tahun 2015 yang diikuti meningkatnya pembeli dalam memilih busana muslim dan perlengkapan haji mulai baju ihrom, pakaian haji, kaos dan oleh-oleh, masker serta kosmetik.

Disampaikan Huzefa, Manager Altara di Royal Plaza Mall Surabaya, perkembangan hijab juga bagian dari tren busana muslim. Karena itu, konsep toko one stop shoping atau istilah orang menyebut belanja bermacam-macam di satu tempat menjadi pilihan pengunjung menentukan barang yang diminati.

ISTIMEWA

Tren Busana Muslim Ikuti Pasar Mode

CIPUTRA WORLD SURABAYA Fashion Bloom 2015: Geotribes Even ini akan berlangsung mulai Jumat-Minggu, 22-24 Mei 2015 bertempat di Rotunda, Lt. 3, Ciputra World Surabaya. Konten meliputi: Fashion Bazaar, Creative Exhibition, Fashion Show, Free Design Workshop, Talkshow.