HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN
Iklan/ Langganan: 081216327858
RP 3.500,-
JUMAT, 19 JUNI 2015
www.beritametro.co.id
Anggaran Pemilu 2014 Disalahgunakan BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp 34,3 M JAKARTA (BM) – Dugaan ada yang tak beres di KPU terkait anggaran mulai terbuka. Ini setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 334 miliar, Rp 34,3 miliar di antaranya potensi kerugian negara, di dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan anggaran Pemilu pada KPU tahun 2013 dan 2014. “Dari pemeriksaan ditemukan ketidakpatuhan pada ketentuan
perundang-undangan dengan jumlah cukup materiil untuk menggantikan istilah signifikan,” kataWakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan usai bertemu BPK di Kompleks Parlemen, Kamis (18/6). Dalampertemuanituturutdihadiri anggotaBPKAgungFirmanSampurna, KetuaDPRSetyaNovanto,WakilKetua DPR Fadli Zon,Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman, dan Ketua Komisi III
Tren Kebakaran, Risma Keluarkan Surat Edaran
Aziz Syamsuddin. Taufik menjelaskan, setidaknya ada tujuh jenis temuan ketidakpatuhan. Ketujuh temuan itu yakni indikasi kerugian negara Rp 34,3 miliar, potensi kerugian negara Rp 2,2 miliar, kekurangan penerimaan Rp 7,3 miliar, pemborosan Rp 9,7 miliar, yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93 miliar, lebih pungut pajak Rp 1,3 miliar, dan temuan administrasi Rp 185,9 miliar.
14 JENIS TEMUAN
DUGAAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN Indikasi kerugian negara
Rp 34,3 M
Potensi kerugian negara
Rp 2,2 M
Kekurangan penerimaan
Rp 7,3 M
Pemborosan
Rp 9,7 M
Yang tak diyakini kewajarannya Rp 93 M Lebih pungut pajak
Rp 1,3 M
Temuan administrasi
Rp 185,9 M
(Terkait Indikasi Kerugian Keuangan Negara) 1. Fiktif - Rp 3,9 M. 2. Kekurangan volume pekerjaan - Rp 788 juta. 3. Pembayaran ganda dan melebih standar yang berlaku - Rp 2,8 M. 4. Kelebihan pembayaran - Rp 2,5 M. 5. Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak - Rp 1,7 M. 6. Selisih kurang kas/kas tekor - Rp 1,4 M. 7. Pemusnahan logistik Pemilu dan rekanan tanpa persetujuan KPU - Rp 479 juta. 8. Pemahalan harga - Rp 7 M.
Baca: Anggaran ... Hal 7
9. Spesifikasi barang/jasa yang diterima sesuai dengan kontrak - Rp 33 M. 10.Tidak memenuhi syarat sahnya pembayaran - Rp 6,9 M. 11. Penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi - Rp 168 juta. 12.Pencairan anggaran melalui pertanggungjawaban formalitas - Rp 1,2 M. 13.Pengalihan pekerjaan yang tidak sesuai pekerjaan - Rp 2 M. 14.Proses perencanaan dan pelelangan pengadaan tidak sesuai ketentuan - Rp 3,1 M.
Perpres segera Terbit, Ganti Rugi Lapindo Ditarget 26 Juni
SURABAYA (BM) – Peningkatan jumlah kebakaran di Surabaya pada saat Ramadan masih menjadi tren setiap tahun. Kemarin, sebuah toko sembako di Pasar Keputran, Surabaya, terbakar. Baca: Tren ... Hal 7
Penyaluran Dana Bakal Bebas Pajak JAKARTA (BM) – Pemerintah menargetkan pembayaran dana talangan untuk sisa ganti rugi korban terdampak lumpur Lapindo, Sidoarjo, bisa dilakukan pada 26 Juni 2015. Dasar hukum dari keputusan ini akan tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) yang diharapkan terbit dalam waktu dekat. Sehingga dana Rp 872 miliar yang sudah disiapkan dapat dicairkan pada 26 Juni mendatang. “Untuk pembelian tanah di peta terdampak ini kami berharap bisa diputuskan dan kita sepakati dengan PT Minarak Lapindo Jaya supaya bisa dibayarkan pada 26 Juni 2015, minggu depan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono dalam rapat kabinet terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (18/6).
FOTO:BM/ANTARA
FOTO:BM/ANTARA
Baca: Perpres... Hal 7
EVAKUASI: Petugas mengevakuasi jasad korban kebakaran sebuah toko di Pasar Keputran, Surabaya, Kamis (18/6) dinihari. Seiring kebakaran yang menelan tiga korban jiwa, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengeluarkan surat edaran terkait pencegahan kebakaran.
Ambalat Terus Memanas Ikuti Nasdem, Hanura Tolak Dana Aspirasi Hal 02 Pemprov Jatim Gagal Raih WTP Hal 03 Komplotan BNN Abal-abal Digerebek Polres Malang, Satu Tewas Hal 05 Izin Operasional Yayasan Trisila di Surabaya Terancam Dicabut Hal 13
Presiden Perintahkan Tindak Tegas Malaysia JAKARTA (BM) – Tensi ketegangan atas pelanggaran batas yang dilakukan Malaysia di wilayah blok laut Ambalat kian memanas. Terbaru, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar Menteri Luar Negeri menjaga kedaulatan dijaga tanpa harus melakukan kompromi. Kemarin (18/6), Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengetahui ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. Ini
menyusul laporan Panglima TNI bahwa sembilan pesawat tempur Malaysia menerobos wilayah Ambalat di sepanjang tahun ini. “Sudah ada yang disampaikan Presiden ke Menteri Luar Negeri. Kedaulatan dijaga, jangan dikompromikan,” kata Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6). “Jadi (instruksi Jokowi agar) bertindak tegas kepada pemerintah Malaysia terkait Ambalat,” lanjut Andi. Baca: Presiden ... Hal 7
Madrasah Ikhlas di Bulan Ramadan
BAHAS LAPINDO: Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas membahas masalah lumpur Lapindo bersama sejumlah menteri di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6).
RAMADAN menjadi bulan penuh berkah yang dinantikan semua umat Islam di dunia. Ini sangat masuk akal karena semua kebaikan akan hadir di bulan suci ini. Momen terbaik ini seharusnya dimanfaatkan maksimal oleh umat Islam. Salah satunya menjadikan Ramadan sebagai
Oleh: Ahmad Nawardi, S.Ag
Imsak
Maghrib
04:08
17:24
Anggota DPD RI dapil Jawa Timur
Pakai Baterai Lithium, Terbang dengan Kecepatan 136 mil per Jam Pesawat dan helikopter dengan inovasi ramah lingkungan ‘bersaing’ mencuri perhatian di Paris Air Show di Le Bourget, Prancis, mulai Senin (15/6) lalu. Salah satunya, prototipe E-Fan 2.0 milik Airbus yang seluruhnya elektrik. Seperti apa model pesawat listrik tersebut?
Baca: Pakai ... Hal 7
Ikuti Nasdem, Partai Hanura tolak dana aspirasi Biasa dinamika parlemen, ujungujungnya anggaran disetujui..
INVESTASI: Airbus menginvestasikan lebih dari 20 juta Euro atau sekitar Rp 200 miliar lebih untuk mengembangkan pesawat listrik E-Fan 2.0
ADA 2.260 peserta dari 47 negara yang ikut serta dalam pameran bertema ‘The Sky of Tomorrow’ yang digelar seminggu penuh, dan diharapkan mampu menggaet 315 ribu pengunjung itu. Pemerintah Prancis punya beberapa alasan untuk mengedepankan green technology tersebut.Yang utama tentu saja faktor naiknya bahan bakar pesawat. Alasan berikutnya, adalah di tempat yang sama bakal digelar konferensi perubahan suhu.
Jadi masih patutkah KPU menggelar Pilkada serentak 2015..
FOTO:IST
PRAKIRAAN CUACA
SPIRIT
SURABAYA
JAKARTA
DENPASAR
CERAH BERAWAN Suhu 23-33°C
CERAH BERAWAN Suhu 24-34°C
BERAWAN Suhu 22-32°C
Baca: Madrasah ... Hal 7
JADWAL IMSAKIYAH 2 RAMADAN/19 JUNI 2015
Airbus Kenalkan Prototipe Pesawat Listrik E-Fan 2.0
BPK temukan indikasi kerugian negara Rp 34,3 M di Pemilu 2014
madrasah atau sekolah untuk memperbaiki diri. Karena dengan belajar saat Ramadan, akan banyakkeuntunganyangdidapat. Yang pertama kita akan ‘dipaksa’ untuk menahan semua hawa nafsu. Ini tidak mungkin bisa terlaksana jika manusia tidak dipaksa.
“Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan.” - Ibnu Mas’ud -
Kasus Kondensat, Polri Periksa Mantan Menteri ESDM Kabareskrim Buka Kemungkinan Tersangka Baru JAKARTA (BM) - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro telah diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri terkait dugaan perkara korupsi penjualan kondensat. Pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri, Rabu (17/6). “Sudah, kemarin sudah kita periksa,” terang Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak di kantornya, Kamis (18/6). Purnomo diperiksa karena namanya disebut mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Evita Legowo saat diperiksa penyidik, beberapa waktu lalu. Baca: Kasus ... Hal 7