HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN
RP 3.500,Iklan/ Langganan: 081216327858
www.beritametro.co.id
JUMAT, 20 NOVEMBER 2015
Golkar Didorong Pecat Setya Novanto JAKARTA (BM) – Partai Golkar disarankan segera memberhentikan Setya Novanto sebagai kader, karena telah bertemu dengan petinggi PT Freeport Indonesia dan seorang pengusaha minyak dalam negeri, Juni lalu. Pemberhentian Setya dapat dilakukan jika Golkar ingin memberi kesan tak memiliki hubungan dengan PT Freeport se-
lama ini. “Golkar kan sebenarnya punya hubungan dengan Freeport sejak era Presiden Soeharto berkuasa. Oleh karena itu, penting bagi Ketua Golkar menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hubungan apa pun dengan Freeport dengan memberhentikan Setya Novanto,” kata Koordinator Institut Hijau
Indonesia, Chalid Muhammad, Kamis (19/11). Setya Novanto dianggap telah melanggar etika politik karena bertemu para petinggi Freeport Juni lalu. Etika Setya sebagai politisi semakin tergerus setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan dugaan pencatutan nama Presiden JokoWidodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla olehnya
dalam pertemuan itu. Dalam kesempatan yang sama, Chalid juga menyarankan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan untuk melaporkan dugaan pencatutan namanya dalam pertemuan antara Setya Novanto dengan petinggi Freeport.
FOTO : BM/ANTARA
Setya Novanto
Baca: Golkar ... Hal 7
Ruki: UU KPK Jangan Jadi ’Untouchable’ Revisi Bisa Masuk Prolegnas Prioritas 2016
FOTO : BM/ANTARA
TETAP BERAKSI: Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan ke-420 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/11). Dalam aksinya mereka meminta Presiden untuk menerapkan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM secara jujur tanpa rekayasa.
Aksi Kamisan ke-420 Tetap Digelar Stokis Sabu 8 Kg Lolos dari Hukuman Mati Hal 02
Rasiyo Janjikan Perubahan Kebijakan Pendidikan Hal 08
DPRD Surabaya Dukung Demo Sopir Angkot Hal 16
JAKARTA (BM) – Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Krisbiantoro mengatakan, akan tetap menggelar aksi Kamisan bersama para aktivis dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Meski dalam aksi yang digelar pada Kamis (12/11) pekan lalu
sempat disebut-sebut sebagai kegiatan terakhir mereka, namun Kontras menegaskan bahwa penggunaan Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka, terhadap aksi Kamisan adalah tidak tepat. “Kami tetap Kamisan. Memangn-
ya melanggar apa?” ujar Krisbiantoro, Kamis (19/11). Kontras menyebut Ahok tidak mengerti esensi berdemokrasi jika menggunakan Pergub 228 kepada aktivis aksi Kamisan. Alasannya, selama lebih dari 400 kali Kamisan digelar, para aktivis melakukan aksi tersebut dengan damai.
JAKARTA (BM) – Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki mengatakan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan objek yang perlu disempurnakan namun memiliki tanggung jawab. Sebagai orang yang dulunya turut merumuskan UU KPK, Ruki mengaku memang ada bagian yang perlu diperbaiki. “Saya sebagai salah seorang yang membuat UU, ini tidak sempurna. Jadi sebaiknya dia menjadi obyek yang dis-
Baca: Aksi ... Hal 7
Dievaluasi, Pemerintah Tunda Paket Kebijakan VII JAKARTA (BM) - Pemerintah yang semula akan segera mengeluarkan paket kebijakan jilid VII akhirnya untuk menunda keluarnya tersebut. Hal ini dikarenakan masih perlu adanya review mendalam terkait paket-paket sebelumnya. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku, aturan-aturan dalam semua paket kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya perlu dievaluasi. Sehingga da-
pat mengetahui aturan mana yang sudah dan belum berjalan. “Utamanya paket satu. Meski ada waktu diumumkan dan pada 1 Januari 2016 baru berlaku. Tapi paling tidak akan ada statistiknya menjelaskan berapa aturan yang sudah ada dan berapa yang belum. Jadi paket tujuh ditunda,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Kamis (19/11).
FOTO : ISTIMEWA
Taufiequrachman Ruki
Baca: Dievaluasi ... Hal 7
Planet ’Kembaran Bumi’ Tak Layak Dihuni
Bersifat Eksplosif, Mengandung Unsur Radioaktif Kepler-438b yang disebutsebut sebagai kembaran Bumi ternyata tidak bisa menjadi hunian di masa depan. Hasil penelitian Royal Astronomical Society menyebutkan, planet itu mengandung unsur radioaktif.
Stokis Sabu 8 Kg Lolos dari Hukuman Mati Kayak bawa gula pasir aja...
PARA ilmuwan baru mengetahui ternyata planet yang memiliki diameter 12 persen lebih besar dari Bumi ini terletak dekat dengan bintang induk yang menyemburkan lidah api berkekuatan sepuluh kali lebih kuat
Dievaluasi, Pemerintah Tunda Paket Kebijakan VII Banyak paket seperti pelajaran anak sekolah..
dari semburan lidah api yang pernah ada di dalam galaksi. Semburan lidah api ini juga setara dengan kekuatan 100 miliar megaton dari TNT atau bahan peledak. Bintang dari planet ini biasanya menyemburkan lidah api yang bersifat eksplosif ini setiap beberapa ratus hari sekali. Bukan hanya itu, semburan lidah api ini juga ternyata dapat turut membawa serta penyemburan massa korona yang terdiri dari berbagai gas dan mempengaruhi medan magnet planet Kepler-435b ini. Baca: Bersifat ... Hal 7
FOTO : ISTIMEWA
BERBAHAYA : Ilustrasi yang menggambarkan Planet Bumi dengan Kepler438B. Planet yang disebut-sebut kembaran Bumi itu ternyata tak bisa menjadi tempat hunian di masa depan.
PRAKIRAAN CUACA
SPIRIT
SURABAYA
JAKARTA
DENPASAR
HUJAN RINGAN Suhu 20 - 30°C
HUJAN SEDANG Suhu 23 - 32°C
HUJAN RINGAN Suhu 25 - 34°C
“Setiap manusia mempunyai orang yang dicintai dan yang dibenci. Tapi bagimu, jika ada maka berkumpullah kamu dengan orangorang yang bertaqwa” - Imam Syafií -
empurnakan,” ujar Ruki di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11). Menurutnya, keberadaan KPK menjadi salah satu harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga, penyempurnaan UU KPK diperlukan demi meningkatkan kinerja lembaga antirasuah ini. Dia meminta revisi UU KPK dapat masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. Menurutnya revisi yang nantinya dilakukan, bukan bermaksud melemahkan lembaga yang lahir di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri ini. “Jangan jadikan UU KPK ini untouchable. Revisi dilakukan untuk memperkuat,” katanya. Dalam rapat bersama komisi hukum DPR, Ruki menyebutkan beberapa pasal yang perlu penguatan. Pertama, berkaitan dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Menurutnya, memang diperlukan audit penyadapan KPK. Namun, tidak sampai harus meminta izin pengadilan. Kedua, berkaitan dengan pembentukan dewan pengawas KPK. Ruki setuju ada lembaga yang bertugas mengawasi kinerja lembaga antirasuah. Menurutnya, pengawas harus berada di luar struktur organisasi KPK. Baca: Ruki ... Hal 7
Pertamina juga ’Ditekan’ Ketua DPR JAKARTA (BM) - Setelah kasusnya mencuat terkait adanya dugaan permintaan saham kepada PT Freeport dan mencatut nama presiden dan wakil presiden dalam pertemuannya dengan petinggi Freeport. Kini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto juga mengirimkan surat yang diduga ‘menekan’ Pertamina. Hal ini dibenarkan PT Pertamina soal adanya surat masuk atas nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto yang isinya antara lain meminta Pertamina segera membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak kepada PT Orbit Terminal Merak (OTM). Namun Pertamina belum memenuhi permintaan tersebut. Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina,AhmadBambang,menyatakan, perusahaannya belum membayar biaya penyimpananbahanbakarminyakkepada PT OrbitTerminal Merak. Baca: Pertamina ... Hal 7