Harian Berita Metro Edisi 27 Mei 2015

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

Iklan/ Langganan: 081216327858

RP 3.500,-

RABU, 27 MEI 2015

www.beritametro.co.id

Praperadilan, Lagi-lagi KPK Kalah Hakim Sebut Penyelidik dan Penyidik Independen Tak Sah JAKARTA(BM)–WibawaKomisiPemberantasanKorupsi(KPK) semakin runtuh. Lagi-lagi menelan kekalahan di praperadilan. Kali ini lembaga antikorupsi itu kalah dari eks Dirjen Pajak Hadi Poernomo yang menggugat status tersangkanya.

“Menyatakan penyidikan termohon berkaitan dengan peristiwa pidana, tidak sah,” ujar Hakim Haswandi saat membacakan putusan dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Selasa (26/5). “Meminta termohon menghentikan penyidikan.”

FOTO:BM/ANTARA

Baca: Praperadilan ... Hal 7

PENYELIDIK-PENYIDIK YANG DISOAL HAKIM Penyelidikan dilakukan Dadi Mulyadi dan penyidikan dilakukan Ambarita Damanik.

Dadi yang sebelumnya berstatus sebagai penyelidik PNS di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanyalah sebagai auditor.

Ambarita telah diberhentikan secara terhormat dari Polri sejak 25 November 2014 sehingga status dan kewenangan sebagai penyidik telah hilang sejak diberhentikan.

MENANGKAN PRAPERADILAN: Mantan Ketua BPK Hadi Poernomo menyimak penjelasan hakim saat sidang putusan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Menpora Harus segera Pastikan Kompetisi Berjalan

Hasil Tes Negatif, Tak Ada Beras Plastik “

Hasil pemeriksaan di Labfor Polri, BPOM, Kemendag, dan Kementan itu negatif. Artinya, tidak ada unsur plastik dari hasil pemeriksaan laboratorium."

- JENDERAL BADRODIN HAITI -

Mau Revisi SK jika PSSI Cabut Gugatan di PTUN

Kapolri Minta Masyarakat Tak Lagi Resah

JAKARTA (BM) – Terjawab sudah keresahan masyarakat terkait ‘beras platik’. Lewat jumpa pers di kantor kepresidenan, kompleks Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (26/5), Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengumumkan hasil tes laboratorium terhadap beras yang diduga mengandung plastik yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat, dipastikan bukan beras plastik.

“Hasil pemeriksaan di Labfor Polri, BPOM, Kemendag, dan Kementan itu negatif. Artinya, tidak ada unsur plastik dari hasil pemeriksaan laboratorium,” ujar Badrodin.

Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas bersama dengan Ka-

Petani Ragu Perda Perlindungan Berjalan Efektif Hal 03 Berkas Kasus Perzinahan Dilimpahkan, Oknum Dewan Segera Disidang Hal 05

polri, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparingga. Di dalam pertemuan itu hasil uji laboratorium dipaparkan.

Menurut Badrodin, kepolisian langsung bergerak begitu mengetahui ada seorang warga Bekasi yang mengaku mendapat beras plastik. Kepolisian mengambil sampel beras mentah dan beras yang sudah dimasak untuk diuji di Labfor Polri dan BPOM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bekasi juga mengambil sampel yang sama terlebih dulu dan kemudian diserahkan kepada laboratorium Sucofindo.

Baca: Hasil ... Hal 7

FOTO:BM/IST

TEPIS BERAS PLASTIK: Kapolri Jenderal Badrodin Haiti didampingi sejumlah pejabat menyampaikan keterangan pers di kantor kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5).

JAKARTA (BM) – Publik sepakbola nasional sedang menanti tindak lanjut Menpora Imam Nahrawi atas kisruh pembekuan PSSI. Setelah Wapres Jusuf Kalla meminta SK pembekuan PSSI dicabut, kini opsi yang mengemuka adalah merevisi SK itu. Selain merevisi, Kemenpora juga perlu segera memastikan kompetisi berjalan bersama PSSI, serta menegaskan tim yang mendampingi PSSI dalam mengawasi persepakbolaan nasional.

“Dia (Menpora) yang mengajukankesayakonseprevisi(SK pembekuan PSSI), bukan saya yang mengajukan,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (26/5).

Menurut Wapres, Menpora selanjutnya harus menyusun dan mengajukan surat keputusan yang akan direvisi tersebut.

Malaysia Investigasi 139 Kuburan, Thailand Mulai Sisir Lautan JAKARTA (BM) – Ketika Indonesia terus sibuk mengulurkan bantuan pada ribuan pengungsi Rohingya di yang ditampung di Aceh, negara ASEAN lain juga mulai bergerak. Kemarin (26/ 5), Thailand mulai mencari ribuan imigran yang masih terombang-ambing di Laut Andaman. Di sisi lain, 139 kuburan di Malaysia Utara yang di-

duga ditempati jenazah para pengungsi juga mulai diinvestigasi otoritas negeri jiran.

Jangan Sebatas Seremonial, Bawa ’Rohnya’ Kembali

Baca: Malaysia ... Hal 7

INVESTIGASI: Petugas di Malaysia membongkar kuburan di hutan dekat Wong Kelian, Malaysia bagian utara.

Kuburan itu diduga menyimpan jenazah para pengungsi.

‘Kuda Pustaka‘ Ala Ridwan Sururi di Purbalingga

Perpustakaan Keliling Menggunakan Kuda yang Mendunia Perpustakaan keliling menggunakan mobil sudah biasa. Tapi perpustakaan keliling memanfaatkan kuda, mungkin hanya Ridwan Sururi (41) yang melakukannya. Caranya unik, buku-buku koleksinya diangkut di atas pelana, dan ia berkeliling ke sekolah-sekolah. Perpus keliling itu dinamakannya ‘Kuda Pustaka’.

INSPIRATIF : Ridwan Sururi dengan telaten mencarikan buku untuk dibaca salah seorang siswa SD. Kisah ‘KUda Pustaka’ dari Purbalingga itu mendunia setelah diulas BBC dan foto-fotonya tersebar luas di Getty Images.

PAGI itu, udara dingin di lereng Gunung Slamet, tepatnya di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah, sangat terasa. Kabut masih pekat. Sejumlah warga berpenutup kepala berdiri di halaman rumah berharap mendapatkan kehangatan. Yang lain sibuk berjalan menuju ladang.

Baca: Perpustakaan ... Hal 2

FOTO : ISTIMEWA

Siap-siap isu berikutnya bakal lebih elastis..

PRAKIRAAN CUACA

Praperadilan, lagi-lagi KPK kalah Sekalian dimoratorium biar korupsi makin menjamur..

Baca: Menpora ... Hal 7

Megawati Ingatkan Jokowi soal KAA

FOTO:ISTIMEWA

Kapolri: Hasil tes negatif, tak ada beras plastik

“Kepmen (Keputusan Menteri) itu direvisi, artinya kompetisi jalan tentu dengan PSSI. Kemudian Tim Transisi mendampingi untuk mengevaluasi dan mengawasi persepakbolaan nasional. Bukan hanya PSSI tapi pesepakbolaan nasional, karena banyak hal yang bukan urusan PSSI,” terang Kalla.

Ketua umum PSSI La Nyalla Mattaliti mengaku tak mempermasalahkan jika kemudian ada tim yang bertugas mengawasi kinerja PSSI. “Tim Transisi sekarang harus dibubarkan. Kalau mau membentuk tim baru yang ingin mengawasi PSSI, silakan, kami senang jika diawasi,” katanya kemarin (26/5).

Namun, dia juga menegaskan bahwa FIFA bukan hanya menginginkan SK itu direvisi, melainkan dicabut.

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

BERAWAN Suhu 24-35°C

HUJAN RINGAN Suhu 24-33°C

BERAWAN Suhu 24-33°C

“ Kebajikan yang mudah adalah dengan menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah-lembut.”

- Umar bin Khattab -

JAKARTA (BM) - Megawati Soekarnoputri menyesali semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) yang dihasilkan pada 1955 tidak terulang dalam peringatan ke-60 yang digelar tahun ini. Menurut Presiden ke-5 RI ini, peringatan KAA seharusnya tidak hanya seremonial, tetapi gagasan yang melahirkan suatu tindak lanjut perbaikan.

“Ketika kemarin peringatan KAA, saya katakan ke Jokowi, buatlah konferensi ini untuk mendapatkan rohnya kembali, bukan hanya membuat bangsa jadi merdeka, setelah merdeka apa FOTO:IST yang harus dilakukan,” Megawati ujar Megawati saat Soekarnoputri berpidato dalam Seminar Internasional di Gedung Arsip RI, Jakarta, Selasa (26/5).

Menurut Mega, perayaan KAA tidak cukup hanya dilakukan dengan motivasi sebagai suatu kegiatan seremonial saja. Peringatan KAA membutuhkan tindak lanjut, berupa penyelesaian masalah yang melanda bangsabangsa di kawasan Asia dan Afrika.

Mega mengatakan, di tengah perkembangan teknologi dan kemajuan saat ini, sangat sulit bagi para pemimpin bangsa untuk menemukan ide-ide yang berguna bagi kepentingan negara.

Baca: Megawati ... Hal 7

02 POLITIK NASIONAL

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015

Menunggu Aksi Jokowi Memberantas Korupsi

P

RESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015ý tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK), Selasa (26/5). di gedung Kementerian PPN/ Bappenas, Jl Diponegoro, Jakarta. Bappenas bersama Kemendagri dan BPKP mendapat tugas mengevaluasi gebrakan anti korupsi ini. Sejumlah menteri dari Kabinet Kerja, pimpinan lembaga lain serta kepala daerah hadir di acara ini, termasuk petinggi Lemhannas dan KPK. Dalam Inpres ini, Bappenas ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan kementerian. Sedangkan kementerian dalam negeri (Kemendagri) melakukan tugas yang sama di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan dukungan BPKP. Lembaga yang ditunjuk itu bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi tidak hanya output tetapi juga outcome agar pelaksanaannya efektif.

Inpres ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Inti dari Inpres ini, Presiden memberikan instruksi kepada seluruh Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet,JaksaAgung,Kapolri,KepalaLembagaPemerintah Non Kementerian (LPNK), Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Gubernur, dan seluruh Bupati/Walikota seIndonesia untuk bersama-sama melaksanakan dengan sungguh-sungguh Aksi PPKTahun 2015.

Presiden juga memerintahkan semua lembaga/instansi pemerintah untuk secara sistematis melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut bidang, tugas, dan kewenangan masing-masing. .Di dalam Inpres No. 7/2015 ini, terdapat 96 (sembilan puluh enam) butir Aksi PPK yang direncanakan akan dilaksanakan sepanjang tahun 2015. Masing-masing Aksi PPK tersebut diuraikan secara detail dan terperinci antara lain mencakup: (i) nama aksi(kegiatan)yangakandilaksanakan;(ii)lembaga/instansi penanggung jawab aksi; (iii) lembaga/instansi yang terkait dalam pelaksanaan aksi; (iv) uraian kriteria keberhasilan aksi; dan (v) ukuran keberhasilan aksi, dengan kriteria dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Inpres ini diterbitkan berdasarkan Perpres No 55 tahun 2012 yang dikeluarkan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Perpres No 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 ditandatangani pada 23 Mei 2012 oleh Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan Menkum HAM Amir Syamsuddin. Pada peraturan itu memang tidak mengatur KPK secara eksplisit, tetapi lebih menekankan pada Kementerian/Lembaga sehingga menitikberatkan pada pencegahan korupsi. Setelah itu pada tahun 2013 diterbitkanlah Inpres Nomor 1/2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Lepas dari sempat terjadi kontroversi mengenai Inpres 7/2015, mengenai kekhawatiran melemahkan Komisi Pemberantas Koruspi (KPK), namun hal ini hanya kebiasaan komunikasi kurang baik antar Kementerian/ Lembaga dalam menyamakan persepsi tentang pemberantasan korupsi, mengingatkan konsep pemberantasankorupsiseharusnyamempunyaikekuatan pada pencegahan, sehingga faktor penyelamatan aset negara, memprofesionalkan manajemen pemerintah jauh lebihdikedepankandaripadaprosespenindakanyangjauh lebih banyak memunculkan mudarat dan permusuhan.

Oleh karena itu, mengingat Inpres 7/2015 sudah jelas APPK (Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi), maka kriteria dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan, harus jelas dan tegas, juga mudah dipahami masyarakat secara luas, sehingga Bappenas, Kemendagri, dan BPKP sebagai ujung tombak aksi ini harus mampu memberikan penunjuk pelaksanaan (Juklak) maupun petunjuk teknis (Juknis) sebagai standarisasi laporan APPK. Pencegahan dan Pemberantasa Korupsi dengan 96 aksi secara rinci dan detail sesuai tugas pokok, fungsi, serta kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, justru harus disandingkan dengan kinerja KPK maupun Komisi Informasi (KI), mengingatkan aksi ini merupakan gerakan, dan gerakan keterbukaan informasi publik dalam bentuk nyata dan terukur, akan membantu dalam hal pemberantasan korupsi. Jika sesuai harapan Presiden Jokowi semua lembaga/instansi pemerintah untuk secara sistematis melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan baik, maka Inpers 7/2015 merupakan Aksi Simpati Jokowi Memberantas Korupsi. Kita tunggu! (*)

Kemendagri Akan Keluarkan Sanksi 15 Kepala Daerah Belum Teken Dana Pilkada JAKARTA (BM) – Hingga kini, 15 dari 269 kepala daerah belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menyebut kemungkinan pemberlakuan sanksi.

“Kalau toh nanti ternyata karena satu dan lain hal bukan sebab anggaran namun karena ada conflict of interest di daerah, bisa saja kita berikan sanksi kepada yang tak punya komitmen,” kata Donny di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Donny tak menjabarkan bagaimana bentuk conflict of interest yang dimaksud. Tetapi Kemendagri, katanya, menghormati keputusan kepala daerah yang belum tanda tangani pencairan anggaran karena berhati-hati.

“Bisa saja keterlambatan tanda tangankarenaprinsipkehati-hatian Pemdanya mengingat usulan KPUDyangternyatausulanituada yangtakrelevansepertistudibanding, pembelian kendaraan bermotor, tapi progres tak cukup baik,yangkitaikutilaporansampai Sabtu malam (23/5),” tutur Donny.

Dia mengakui bahwa memang anggaran Pilkada serentak perdana ini justru membengkak.

Dari anggaran sebesar Rp 4 triliun justru realisasinya hampir Rp 7 triliun. Padahal pelaksanaan Pilkada serentak ini dibiayai sepenuhnya oleh APBD yang awalnya dinilai lebih efisien. Pembengkakan anggaran mencapai 25-40 persen.

”

Kalau toh nanti ternyata karena satu dan lain hal bukan sebab anggaran namun karena ada conflict of interest di daerah, bisa saja kita berikan sanksi kepada yang tak punya komitmen.”

- Reydonnyzar Moenek “Nah, bengkaknya anggaran itu kan tidak dibantah sebagian besar 25-40% dari total belanja habis sudah untuk biaya kampanye.

Ya, kampanye apakah itu leaflet, baliho, media cetak, elektronik dengan jumlah waktu sekian tayang itu berimplikasi signifikan,” sebut dia.

Bahkan Donny menyebut ada daerah yang menganggarkan dana kampanye sampai Rp 7 miliar.

Padahal ketika dihitung-hitung realisasinya Rp 2,6 miliar.

Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri mengatakan pemerintah tak akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memaksa daerah mencairkan dana Pilkada.

Tjahjo mengaku telah membahas masalah ini dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) AndiWidjajanto.

“Sudah konsultasi dengan

Seskab, prinsipnya undang-undang dan Kemendagri cukup kuat dasar hukumnya untuk melaksanakan Pilkada,” kataTjahjo.“Jadi Inpres dirasa tidak perlu.”

Menurut Tjahjo, Kemendagri sedang mempersiapkan draf peraturan Kemendagri yang berisi sanksi pada daerah yang belum juga mencairkan dana Pilkada. “Minggu depan drafnya sudah siap,” ujarnya.

Usulan penerbitan Inpres ini muncul dari Anggota DPR Arif Wibowo dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Mereka meminta presiden bertindak tegas pada daerah yang masih belum menyiapkan dana Pilkada.

Menurut Tjahjo, presiden tak

perlu menerbitkan terlalu banyak Inpres. “Jangan kesannya Inpres diobral,” katanya.

Terancam Ditunda Di sisi lain, Ferry kembali mengingatkan, jika sampai 3 Juni NPHD yang menjadi dasar pengucuran anggaran Pilkada belum juga ditandatangani, maka pelaksanaan Pilkada di 15 daerah tersebut terancam ditunda hingga 2017.

“Kalau hingga 3 Juni belum ada kesepakatan, kami usulkan penundaan. Yang penting ada kepastian. Ini kan soal kepastian.

Supaya kami (KPU) juga tidak bekerja dalam ketidakpastian,” katanya.

Ferry menyebutkan, dari sisi

Ditulis BBC, Jadi Inspirasi Dunia SAMBUNGAN HALAMAN 1

Perpustakaan ...

FOTO:BM/ANTARA

BAHAS PEMALSUAN IJAZAH KAPOLRI Jenderal Badrodin Haiti (kiri) beserta Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi (kanan) bertemu Menristekdikti Muhammad Nasir di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, Selasa (26/5). Pertemuan tersebut guna membahas dugaan pemalsuan ijazah dan praktik jual beli ijazah yang dilakukan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Cegah dan Berantas Korupsi, Jokowi Terbitkan Inpres Terutama dalam Pengadaan Barang dan Jasa JAKARTA (BM) - Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) 2015. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan, untuk memberantas korupsi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus membangun sistem pengawasan yang

sumber daya, aturan, itu sudah siap, dari sisi infrastruktur sudah siap, tinggal ditunjang dengan anggaran yang ada, yang harus didukung oleh daerah melalui penandatanganan NPHD. Ke-15 daerah yang terancam gagal menggelar Pilkada serentak akhir tahun itu tersebar di tujuh provinsi, yaitu dari Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang, Surakarta, Blora, Kendal, Semarang, Pemalang dan Grobogan.

Kemudian Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat masing-masing dua kabupaten. Papua Barat meliputi Kabupaten Manokwari Selatan dan Raja Ampat. Sementara Sulawesi Barat meliputi Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Sisanya tersebar di lima provinsi lain dengan masing-masing terdapat satu kabupaten/kota.

Di Kalimantan Selatan, daerah yang NPHD-nya belum ditandatangani yaitu di Kabupaten Barru.

Kemudian Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Tengah. Sementara Sulawesi Selatan terjadi di Kepulauan Selayar dan SulawesiTenggara di Kabupaten Buton Utara.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2015 diikuti 268 daerah (provinsi dan kabupaten/kota) se-Indonesia, dimulai dengan pendaftaran peserta pada 26-28 Juli 2015.

Pilkada serentak gelombang pertama ini akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016.(dns/tmo/rmo/rdl)

baik, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

“Membangun sistem yang baik dan efektif menurut saya banyak mengurangi korupsi,” ujar Jokowi di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5).

Jokowi mengatakan, pengadaan barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencapai Rp 1.000 triliun.

Sementara pengadaan barang dan jasa di Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp 1.600 triliun sehingga

totalnya menjadi Rp 2.650 triliun.

Untuk melakukan pengawasan, Jokowi meminta agar sistem elektroniksepertie-budgeting,e-purchasing, hingga pajak online dapat dimanfaatkansemaksimalmungkin.

“Menurutsayainiakanmemperkuat sistempengawasandanakuntabilitas kinerja pemerintahan,” kata Jokowi.

Di dalam Inpres ini, dirumuskan 96 butir Aksi PPK yang harus dilaksanakan selama 2015. Jokowi mengatakan, penyusunan Inpres ini melibatkan kementerian, kelembagaan, hingga pegiat antikorupsi.

Dalam pengawasannya, Jokowi menunjuk tiga kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Percepatan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sementara itu Menteri PPN/ KepalaBappenasAndrinofChaniago mengatakan, proses pengawasan pelaksanaanAksiPPKakandilakukan secara tiga bulanan.

“Untuk memastikan optimalnya pemantauan akan dilakukan triwulan dalam sistem monitoring online untuk verifikasi sesuai data

yang disampaikan,” ujarnya.

Selain itu, kata Andrinof, masyarakat diminta turut serta dalam aspek monitoring dalam pelaksanaan Inpres tersebut. Dengan demikian, akan terlihat apakah kementerian dan lembagasertapemerintahdaerahtelah maksimal menerapkan aksi-aksi tersebut.

“Dengan adanya Inpres, pemerintah melalui berbagai lembaga dan instansi bertekad secara sungguh-sungguh melakukan langkah signifikan untuk mencapai upaya pemberantasan korupsi,” tandas Andrinof.(kms/rdl)

Ridwan juga sudah beraktivitas. Dia bergegas menuju kandang kuda di belakang rumah ditemani alunan musik Iwan Fals. Ada tiga kuda di kandang tersebut. Namanya Luna, Speed Shadow alias Si Belang, dan Unyil. Semua bukan milik Ridwan, melainkan titipan orang.

Usai memberi makan kuda dengan rumput, dedak, dan campuran lain, Ridwan beralih ke kandang ayam. Kemudian dia baru keluar rumah mencari rumput untuk kuda-kudanya.

“Kemarin libur keliling TPQ dan sekolah karena anak-anak lagi ujian,” tutur Ridwan usai menuntaskan aktivitas harian akhir pekan lalu.

SejakJanuarilalu,Ridwanresmimengelola‘Kuda Pustaka’. Pria lulusan SMP dan Kejar Paket C ini menggunakan istilah itu untuk merujuk perpustakaan keliling dengan menggunakan kuda.

Bersama Luna, kudanya, ia mampir ke TPQ dan SD di lereng Gunung Slamet. Seminggu tiga kali, yakni Selasa, Rabu, dan Kamis.

Bagaimana ide kuda pustaka muncul? Ridwan mengakudirinyapenghobikuda.Iamemanfaatkan hewan titipan tersebut agar memiliki nilai lebih.

Bukan hanya dirawat dan ditunggangi, melainkan dipakai untuk menularkan kegemaran membaca buku dan menebarkan ilmu ke masyarakat.

Buku-buku didapatkan Ridwan dari temannya di Jakarta, Nirwan Arsuka. Awalnya hanya TPQ Miftahul Huda yang berjarak 2-3 km dari rumah yang disambangi, tapi kemudian berkembang ke sekolah yang berjarak lebih jauh seperti SDN 5 Serang dan TPQ Miftahul Ulum.

Berapa harga sewa buku untuk seminggu?

“Tidak bayar alias gratis,” kata suami Kartiah dan ayah tiga anak ini.

Ridwan senang kuda pustakanya diterima masyarakat. Namun ia harus mengatur jadwal agar kudanyatetapsehat.Apalagitiapakhirpekan,kudakuda tersebut diajak bekerja di Lembah AsriWisata Desa Serang sebagai kuda tunggang dengan sewa Rp 15 ribu sekali jalan. Kadang ada yang memanfaatkankudauntukfotoprewedding.Untuk hal satu ini, Ridwan memasang tarif Rp 150 ribu.

Setelah libur karena para siswa mengikuti ujian, minggu ini Ridwan berkeliling lagi. Ia bersemangat. Apalagi saat ini dukungan dari berbagai pihak terhadap kuda pustaka muncul.

Kisah Ridwan ini mendunia. Foto-fotonya menyebar lewat kantor berita foto Getty Images.

SementarakisahnyasudahditulisolehBBC.Diamenjadi inspirasidalamduniapendidikandiIndonesia.

MenurutUnesco,Indonesiatelahmembuatlangkah besardalammengurangibutahurufbagiorang-orang dewasabeberapatahunterakhir.Bahkan,jumlahbuta hurufyangdialamiorangdewasaturundari15,4jutadi tahun2004menjadi6,7pada2011.(dtc/dbd/azt)

METRO JATIM 3

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015

ISTIMEWA

UMKM Masih Minim Perhatian dari Pemprov

Mohammad Fawaid

SURABAYA (BM) - Perhatian pemerintah ke UMKM masih jauh dari harapan. Terbukti jika masyarakat mendirikan koperasi akan ada bantuan dana dari pemerintah Rp 25 juta, namun untuk UMKM justru tidak ada subsidi sepeser pun untuk mendorong UMKM lebih mandiri.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mohammad Fawaid mengatakan selama ini Pemprov

Jatim selalu bertindak tidak adil dan lebih memperhatikan koperasi saja. “Ke depan harus ada subsidi khusus untuk UMKM. Apalagi menghadapi MEA,” ungkap politikus asal Gerindra itu saat ditemui di kantornya, Selasa (26/5).

Lanjut Fawaid, UMKM digadang-gadang untuk tetap survive. Namun demikian kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mendukung UMKM. Karena-

nya, jika pemerintah ingin masyarakat Jatim tetap survive khususnya dalam lapangan pekerjaan, maka sudah saatnya Pemprov mendukung dan mengalokasikan anggaran.

“UMKM lah yang berperan penting saat itu, sehingga perlu perhatian penuh dari Pemprov Jatim,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Jatim lain, Zainul Lutfi. Menu-

rutnya, sudah saatnya UMKM mendapatkan perhatian yang besar dari Pemprov Jatim setelah koperasi. Mengingat dalam situasi dan kondisi perekonomian yang tidak menentu, nyatanya UMKM sangat kebal atas situasi dengan kondisi yang ada. Maka sudah seharusnya UMKM juga mendapatkan subsidi dengan dialokasikan dalam APBD Jatim.

“Jujur saat ini UMKM belum

sepenuhnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Padahal menjelang MEA 2015 ini, UMKM merupakan organisasi satu-satunya yang mampu bersaing dan mampu menahan gempuran dari luar. Karena itu sudah saatnya Pemprov memperhatikan keberadaannya.

Apalagi diketahui keberadaan UMKM banyak menyerap tenaga kerja,” papar politikus asal PAN itu.(vic/rdl)

Petani Ragu Perda Perlindungan Berjalan Efektif SURABAYA (BM) – Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan petani tinggal selangkah lagi. Komisi B DPRD Jatim bahkan telah menggelar public hearing sebagai finalisasi. Kendati demikian tak sedikit pihak yang ragu: payung hukum ini dinilai tidak akan berjalan efektif, terutama dalam pemberian asuransi bagi komoditas yang mengalami kerusakan.

Di dalam Perda tersebut diatur, bahwa pemerintah daerah (Pemda) akan memberikan ganti rugi atas komoditas pangan yang rusak. Baik akibat bencana, virus maupun serangan hama.

Aturan inilah yang dianggap sulit terealisasi. Jumlah lahan per-

tanian di Jatim cukup banyak, sehingga mustahil bisa diatasi oleh asuransi.

“Niat ini bagus. Tetapi apakah implementatif, itu yang harus dipikirkan. Butuh dana besar untuk bisa mengganti lahan petani yang rusak,” kata Solihun, perwakilan petani asal Lamongan.

Bahkan, kalaupun anggaran tersedia, Solihun juga khawatir, bahwa implementasi Perda tersebut hanya akan menyentuh kelompok petani besar saja. Sementara petani-petani kecil tetap tidak tertangani. “Bila ini yang terjadi, maka Perda ini akan menjadi percuma.”

Ketua Harian Himpunan Karya Tani Indonesia (HKTI) Ja-

tim,Yusuf Husni menambahkan, Perda Perlindungan Petani bisa berjalan efektif bila banyak pihak yang dilibatkan. Di antaranya organisasi profesi. Tanpa pelibatan mereka, pengawasan menjadi lemah.

“Implementasinya harus ditata. Organisasi profesi harus dilibatkan. Sebab, organisasi ini yang sering menjadi jembatan antara petani dan pemerintah.

Mustahil keluhan dari petani dan pesan dari pemerintah bisa sampai tanpa organisasi profesi ini,” imbuhnya.

Politikus Partai Golkar ini mencontohkan,banyaknyalahan produktif yang beralih fungsi di Jatim adalah bukti pentingnya

organisasi profesi. Karena tidak ada pengawasan dari organisasi tersebut, petani menjadi mudah melepaskanlahantersebuthingga akhirnya beralih fungsi. “Karena itu, usul kami masukkan organisasi ini di dalam payung hukum tersebut,” pintanya.

Masukan dari Bawah Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim M Ka’bil Mubarok mengakui bahwa Raperda perlindungan petani belum sumpurna.

Karena itu, pihaknya menggelar public hearing bersama para petani dan daerah.

“Ini untuk menampung masukan dari bawah. Apa saja yang perlu diakomodasi dalam Perda

ini,” tegasnya.

Kendati demikian pihaknya membantah bahwa Perda tersebut hanya akan berpihak pada kelompok tani besar saja.

Sebaliknya, Perda tersebut justru disusun untuk melindungi petani kecil.

“Itu sebabnya, Perda ini mengatur tentang asuransi bagi petani yang mengalami gagal panen. Harapannya, mereka tidak merugi ketika produksi pertaniannya bermasalah,” urainya.

Di luar itu, Perda tersebut lanjut Ka’bil juga mengatur agar harga jual komoditas pertanian tetap terjaga. Caranya dengan memberikan dana talangan bagi petani ketika harga komoditas pertaniannya jatuh.

“Perda ini mengupayakan

“

Implementasinya harus ditata. Organisasi profesi harus dilibatkan.

Mustahil keluhan dari petani dan pesan dari pemerintah bisa sampai tanpa organisasi profesi.”

BM/DOK

Dana Terbatas, Rentan Dinikmati Petani Besar

- YUSUF HUSNI -

Yusuf Husni

Ketua Harian HKTI Jatim

agar harga jual sesuai dengan HPP (Harga Pokok Pembelian).

Sehingga ada program tunda penjualan dari pemerintah. Ini memang perlu dana besar.Tetapi tetap akan diupayakan,” urainya.

Perda tersebut, lanjutnya, juga akan mengatur bagaimana

petani melakukan inovasi (teknologi pertanian) untuk bisa swasembada pangan. Hanya, untuk proses ini, Perda belum mengatur secara detil. Poin tersebut akan disesuaikan dengan PP dan diatur secara teknis di dalam Pergub. (vic/rdl)

Pilkada Serentak

Anik-Gus Wawan Layak Dampingi Abah Ipul ISTIMEWA

SURABAYA (BM) - Sidoarjo adalah salah satu basis kekuatan politik PKB di Jawa Timur. Terbukti pada Pemilu 2014 lalu PKB berhasil menjadi pemenang dan meraih 13 kursi. Tak heran, kalau partai berbasis warga NU itu ingin tetap mempertahankan hegemoninya. Salah satunya dengan mempertahankan kursi Bupati Sidoarjo yang saat ini diduduki Ketua DPC PKB Sidoarjo, Saiful Illah.

Ketua DKW Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) Jatim, MuAnik Maslachah hammad Ka’bil Mubarok menegaskan kader-kader muda PKB yang tergabung dalam Garda Bangsa siap melakukan kerja-kerja politik demi memenangkan kandidat kepala daerah dari PKB termasuk di Sidoarjo pada Pilkada akhir tahun ini.

Politisi muda PKB ini mengungkapkan saat ini tidak ada pilihan lain untuk memimpin Sidoarjo selain Saiful Ilah (Abah Ipul). Sedangkan untuk pendampingnya, Ka’bil sepakat dengan keinginan DPP PKB yang menginginkan Saiful Ilah didampingi kader muda, baik dari PKB maupun NU. “Saya setuju dengan DPP, demi kaderisasi kepemimpinan sebaiknya Abah Ipul didampingi kader muda. PKB dan NU punya banyak stok kader muda berkualitas. Contohnya, Anik Maslachah dan Sulamul Hadi Nurmawan (GusWawan),” tutur anggota FPKB Jatim itu, Selasa (26/5).

Anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo itu menilai sosok Anik layak menjadi Cawabup Sidoarjo. Anik yang saat ini tercatat sebagai Sekretaris FPKB Jatim itu berhasil membina basis perempuan seperti Muslimat, Fatayat dan IPPNU. Sedangkan Gus Wawan, menurut Ka’bil tak perlu diragukan lagi kompetensi dan loyalitasnya sebagai kader partai. Apalagi saat ini yang bersangkutan mempunyai posisi strategis sebagai ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.

“Mbak Anik punya basis perempuan, Gus Wawan punya basis anak muda NU. Mereka sama-sama layak dampingi Abah Ipul. Tinggal apa mereka mau ikut pendaftaran Cawabup atau tidak,” tandas Wakil Ketua Komisi B itu. (vic/rdl)

BM/ANTARA

TINJAU LOKASI PEMBUKAAN MUKTAMAR NU Wakil Gubernur yang juga Ketua Panitia Daerah Lokal Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) Jatim Saifullah Yusuf (ketiga kanan) bersama Bupati Nyono Suharli Wihandoko (kanan) dan Ketua DPRD Joko Triono (ketiga kiri) meninjau lokasi Muktamar di Alun-Alun Jombang, Selasa (26/5). Alun-Alun Kabupaten Jombang tersebut akan digunakan sebagai tempat pembukaan Muktamar ke-33 NU selain di empat ponpes besar.

Bulog Kalah Bersaing dengan Tengkulak SURABAYA (BM) - Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jatim, Tutut Herawati mengusulkan agar Bulog dapat membeli gabah beras petani sesuai dengan harga survei yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik). Hal ini mengingat belum optimalnya serapan gabah dan beras oleh Perum Bulog hingga jelang akhir Mei ini dipicu harga di tingkat petani yang sudah di atas harga pokok pemerintah (HPP).

Menurut Tutut, harga gabah beras yang melambung karena Bulog harus bersaing dengan tengkulak atau pedagang swasta yang berani beli harga tinggi.

“Sangat wajar jika petani menjual ke pedagang karena berani beli harga tinggi dan Bulog sulit membeli karena dibatasi HPP,” katanya, Selasa (26/5).

Menurutnya, harga survei yang dilakukan BPS mengikuti perkembangan di tingkat petani hingga di tingkat pasar. Artinya, penentuan harga dari BPS itu sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Namun usulan pembelian dengan harga survei tersebut, lanjutnya, idealnya diajukan oleh Perum Bulog sendiri.

“Kami pernah usulkan di era Pak SBY (Presiden Susilo BambangYudhoyono) agar Bulog beli

beras petani pakai harga survei BPS. Saat itu bisa dilakukan dan hasil serapan optimal. Saat ini kondisi panen melimpah tapi tak terserap Bulog karena harga sudah di atas HPP yang ditetapkan dalam Inpres, sehingga stok Bulog masih sedikit,” ujarnya.

Tahun ini, Tutut meyakini kalau stok gabah dan beras Bulog masih bisa terpenuhi. Sebab, masih ada dua kali panen yang dilakukan sekitar Juli dan Oktober mendatang. Untuk itu, penyerapan masih bisa terus dioptimalkan.

Sementara Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan,

BPS juga melakukan survei mengenai harga gabah beras petani.

Namun, berkaitan dengan usulan itu, Sairi lebih menyerahkan hasil usulan tersebut pada Bulog dan Pemerintah. “Silakan saja jika memang BKP mengusulkan seperti itu. Namun, saya dalam posisi netral. Silakan saja pihak Bulog atau Pemerintah yang memutuskannya,” katanya.

Seperti diketahui, saat ini Bulog masih menggunakan acuan dari Inpres No 5/2015 telah menetapkan kenaikan HPP gabah dan beras berkisar 10%. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan Inpres No 5. HPP baru

sebesar Rp 3.700 per kg untuk gabah kering panen, Rp 4.600 untuk gabah kering giling, dan Rp 7.300 per kg untuk beras.

Guna memperkuat Inpres Kementerian Pertanian juga mengeluarkan Permentan Nomor 21/PP.200/4/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas Pemerintah. Dalam Permentan pedoman HPP dibagi dalam dua jenis. Pertama, HPP gabah di luar kualitas pemerintah di penggilingan. Kedua, HPP beras di luar kualitas di Gudang Bulog dengan kualitas premium. (zal/rdl)

Tangkap Peluang, Gubernur Jatim Teken MoU Transformasi BPD

Bentuk Patuh Pemda, Bank Jatim Usulkan Pakta Loyalitas

FAIZAL ABDILLAH - SURABAYA PENANDATANGANAN tersebut disaksikan Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri Kabinet Kerja. Dalam sambutannya, presiden minta BPD di seluruh Indonesia bersinergi agar bisa menangkap peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur di masing-

masing daerah.

DiharapkanjugaBPDlebihbanyak masuk ke sektor-sektor produktif dibandingkan konsumtif.

“Kita ingin BPD kita besar. Ini citacita, kita ingin BPD kita juga lincah menangkap peluang. Jangan sampai peluang berseliweran di depan mata tidak bisa diambil

BM/MADJI

Tangkap peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah, Gubernur Jatim Soekarwo menandatangani MoU Peluncuran Program Transformasi BPD (Bank Pembangunan Daerah) di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/5).

SEKTOR PRODUKTIF: Gubernur Soekarwo dorong BPD lebih banyak masuk ke sektor produktif dibandingkan konsumtif.

BPD,” kata Jokowi.

Sementara itu Ketua Dewan

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad

menyampaikan, program transformasi tersebut sangat diharapkan bisa membawa dampak perubahan mendasar terhadap kultur BPD agar menjadi lebih profesional, terbuka, dinamis, dan terus proaktif memperbaiki diri.

Tak ada pilihan lain bagi BPD kecuali harus keluar dari ‘zona nyaman’ untuk melangkah ke tahapan yang lebih tinggi dan lebih menantang ke depan sehingga berhasil menjadi pemenang dalam kancah persaingan yang semakin tajam.

Program transformasi BPD merupakan inisiatif strategis yang tidak hanya meningkatkan

kinerja, ketahanan dan daya saing kelompok BPD tetapi juga akan berdampak besar bagi pembangunan ekonomi daerah serta akan memperkuat ketahanan industri perbankan nasional.

Karena itu, OJK sangat berharap dukungan dari semua pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah selaku pemegang saham BPD dan DPRD untuk terus mendorong perubahan BPD untuk lebih baik lagi ke depan.

“OJK telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pengem-

bangan BPD dan dengan Sparkassenstiftung fur Internasional Kooperation (Savings Banks Foundation For International Cooperation) dalam rangka bantuan teknis untuk Program Transformasi BPD,” katanya.

Di bagian lain, Dirut Bank Jatim, R Soeroso menyampaikan, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah menandatangani pakta loyalitas. “Di samping Pak Gubernur memberikan Pakta Integritas, kami akan mengusulkan Pakta Loyalitas sebagai bentuk loyalitas Bank Jatim kepada pemerintah daerah,” katanya. (*)

04 TIMUR RAYA

BERITA METRO www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015

SITUBONDO I BONDOWOSO I LUMAJANG I JEMBER I BANYUWANGI

Wajibkan Cabup dan Cawabup Jalur Independen Dukungan 50.355 KTP

Permudah Pelayanan Sertifikat dengan Palsu Tanda Tangan Pejabat BPN

ATURAN: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang wajibkan cabup dan cawabup setempat kumpulkan dukungan sebanyak 50.355 KTP.

sangat pendek. Ia menegaskan agar calon jalur independen itu untuk memerhatikan syarat dan jadwal sebagaimana telah diu-

mumkan KPU. ”Oleh karena itu kami berharap warga Situbondo yang berminat untuk melalui jalur perseorangan

agar memerhatikan syarat dan jadwal bagi para cabup dan cawabup yang telah ditetapkan KPU Situbondo,” pungkasnya. (edo/edi/nov)

Jelang Pilkades Serentak di Bondowoso Suhu Politik Memanas

Oknum Dewan dan Anaknya Diduga Aniaya 3 Orang Tim Sukses INLINE STORY l Jelang dilaksanakannya proses pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 1 Juni mendatang di Bondowoso membuat suhu politik mulai memanas. Seperti yang terjadi di Dusun Pelalangan Desa Sukokerto Kecamatan Pujer. Tiga orang tim sukses seorang kades jadi korban penganiayaan hingga menderita luka-luka hingga dilarikan ke puskesmas. l Sebagai pelaku penganiaayaan tersebut diketahui sebagai oknum anggota dewan yang juga melibatkan anaknya. Saat itu, ketiga tim sukses warga Desa Sukokerto Pujer tersebut sedang bertandang ke rumah Kasun Pelalangan. Bahkan, dalam penganiayaan itu pelaku diduga memakai senjata tajam jenis pisau.

ISTIMEWA

BONDOWOSO (BM) - Jelang dilaksanakannya proses pemilihan kepala desa (pilkades) pada 1 Juni mendatang, membuat suhu politik mulai memanas. Seperti yang terjadi di Dusun Pelalangan Desa Sukokerto Kecamatan Pujer Bondowoso.

Beberapa orang tim sukses dari seorang calon kades setempat harus dilarikan ke Puskesmas Pujer untuk mendapatkan perawatan.

Ini setelah tiga orang tersebut menderita sejumlah luka di bagian tubuhnya.

Ketiga korban penganiayaan itu semuanya warga Desa Sukokerto Kecamatan Pujer. Mereka adalah Wasil (37), warga RT 19 RW 9, Abdul Hamid alias Pak Ruki (43), warga RT 11 RW 4 dan Abdullah (55), warga RT 2 RW 1.

Dari pengakuan ketiganya mereka dianiaya NWR dengan anaknya berinisial WF. Ternyata NWR diketahui pula sebagai seorang anggota DPRD Bondowoso.

Akibat kejadian itu, Wasil mengalami luka robek di bagian kepala karena hantaman benda tumpul.

Juga lika memar di beberapa

Kapolres Bondowoso AKBP Djadjuli SIK

bagian tubuhnya. Sementara Abdul Hamid mengalami luka lebam di pipi kanan akibat bogem mentah. Sedangkan Abdullah mengalami bengkak di kepala kiri akibat hantaman benda tumpul dan luka akibat goresan pisau di telapak tangan kanannya .

Sementara itu, Kapolres Bondowoso AKBP Djadjuli SIK melalui Kasat Reskrim AKP Mulyono mem-

l Kapolres Bondowoso AKBP Djadjuli SIK melalui Kasat Reskrim AKP Mulyono membenarkan telah terjadi penganiayaan di Dusun Pelalangan Desa Sukokerto Kecamatan Pujer. Hanya saja, polisi masih belum mengamankan pelaku karena masih menyelidiki kasus itu. Pun apa motif yang membuat dua pelaku tersebut menganiaya tiga tgim sukses tersebut.

benarkan telah terjadi penganiayaan di Dusun Pelalangan Desa Sukokerto Kecamatan Pujer. ”Hingga saat ini polisi masih menyelidiki motif penganiayan tersebut. Namun diduga kuat kasus ini bermula dari masalah pemilihan kades setempat,” kata Mulyono.

Kasat reskrim menambahkan untuk mengungkap motif di balik penganiayaan tersebut, polisi juga masih melakukan pemeriksaan

terhadap saksi-saksi termasuk terhadap 3 korbannya. Setelah itu akan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai pelakunya. ”Kami masih menyelidiki kasusnya dan apa yang melatarbelakangi masalah penganiayaan tersebut. Dari kejadian itu ada tiga korban yang mengalami luka-luka.

Barang bukti dipakai pelaku

telah kami sita. Sedangkan pisau yang dipakai menganiaya masih dalam pencarian,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun Berita Metro menyebutkan, kejadian berawal dari rumah Kepala Dusun (Kasun) Pelalangan Pak Sup. Saat itu, korban sedang bertamu, namun tiba-tiba WF anak NWR mendadak datang dan langsung menghajar korban.

Beberapa saat kemudian NWR datang ikut datang. Saat itu, Abdullah berencana mau menyambut NWR. Tapi niat Abdullah malah dibalas dengan mendapat perlakuan yang sama.

Alhasil tiga tim sukses yang bertamu di rumah kasun mengalami luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah menganiaya bapak dan anak itu sekonyongkonyong berlalu tanpa merasa bersalah. (had/edi/nov)

BANYUWANGI (BM) - Kemudahan pelayanan pembuatan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi perlu diacungi jempol.

Sayangnya, ada segelintir orang yang menyalahgunakan kemudahan tersebut.

Seperti yang dilakukan oknum perangkat desa di Kecamatan Cluring yang terang-terangan memalsukan tanda tangan pejabat setempat di Kantor BPN Banyuwangi. Bahkan Oknum tersebut dengan enteng mengatakan jika masalah pemalsuan tanda-tangan adalah hal biasa dan diketahui umum.

“Tidak ada masalah pak meski saya palsu tanda tangan ini yang terpenting urusan kelar,” ujar oknum itu enteng.

Jika diamati berkas yang dipalsu tanda tangannya oleh oknum itu tidak hanya satu lembar. Ironisnya, tanpa beban sama sekali oknum itu memalsu tanda tangan di depan umum. Ketika ditanyakan apakah nantinya berkas tersebut tidak diperiksa petugas karena mengetahui tanda tangannya tidak sama.

Dengan enteng oknum perangkat desa tersebut menjawab semuanya petugas di tempatnya telah mengetahui. “Semua petugas di sini sudah banyak yang tahu kalau tanda-tangan pejabat bersangkutan dipalsu,” tandasnya.

Ternyata, bukan hanya perangkat desa tersebut yang melakukan pemalsuan tanda tangan. Tak lama berselang sejumlah orang datang dengan membawa berkas yang dibungkus map dan ikut memalsukan tanda-tangan di berkas tersebut.

Sayangnya, saat dikonfirmasi ke pejabat setempat tidak diperkenankan satpam kantor tersebut. Karena kepala kantor atau kabag sedang rapat kedinasan.

“Sedang ada rapat lain kali saja datang kemari,” katanya satpam dengan nada ketus. (jok/edi/nov)

FOTO:BM/DJOKO SUSILO

calon jalur perseorangan menyerahkan dukungan berupa 50.355 KTP tersebut, KPU akan melakukan verifikasi untuk memastikan apakah sudah sesuai atau belum dengan yang dipersyaratkan dalam aturan.

“Meski syarat sebanyak 50.355 KTP yang diajukan cabup yang maju pilkada lewat jalur independen itu, namun belum berarti begitu saja diterima KPU namun puluhan ribu KTP tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu,” imbuhnya.

Joedo menjelaskan syarat dukungan itu akan diplenokan KPU guna memastikan kebenaran dukungan bagi cabup melalui jalur independen. ”Sah atau tidak dukungan bagi cabup jalur independen ini berdasarkan hasil pengecekan ke masyarakat dan hasil pleno KPU,” jelasnya.

Joedo menambahkan, karena tenggat waktu untuk pencalonan cabup dan cawabup yang akan maju melalui jalur perseorangan

FOTO : BM/EDO FIRMAN

SITUBONDO (BM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo menyebutkan persyaratan dukungan khusus bagi calon bupati (cabup) atau calon wakil bupati (cawabup) yang maju di jalur independen harus menyertakan dukungan 50.355 KTP. Menurutnya, angka 50.355 tersebut sesuai dengan jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo sebanyak 671.389 orang berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Pemkab Situbondo. ”Syarat bagi cabup atau cawabup yang akan maju di jalur independen harus mengumpulkan sebanyak 50.355 KTP atau sebesar 7,5 persen dari total 671.389 orang jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo,” terang Ketua KPU Situbondo Joedo Fajar Riawan, Senin (26/5).

Joedo menegaskan setelah

lintas kota

PEMALSUAN: Perangkat desa Kecamatan Cluring yang melakukan pemalsuan tanda tangan pejabat BPN di kantor setempat.

BONDOWOSO (BM)- Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi AnasYusuf memantau langsung persiapan pengamanan Pilkades Serentak di Kabupaten Bondowoso yang akan dilaksanakan pada 1 Juni mendatang, pada Selasa (26/5).

Kapolda Anas Yusuf mengatakan sesuai dengan paparan Kapolres Bondowoso ada beberapa wilayah yang perlu diberikan perhatian khusus dalam hal pengamanan. Oleh karena itu kapolres harus benar-benar mempersiapkan pasukan dengan matang agar pilkades serentak berjalan dengan aman dan tertib serta lancar.

“Saya perintahkan kepada kapolres untuk memberikan yang

FOTO:BM/DJOKO SUSILO

Kapolda Jatim Pantau Persiapan Pilkades Serentak

PANTAU: Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf saat diwawancarai wartawan usai melakukan pantauan di persiapan pilkades serentak di Bondowoso, kemarin (26/5).

terbaik. Jangan sampai lengah atau meremehkan pada wilayah di nggap tenang. Saya juga perintahkan untuk menyiapkan pasukan cadangan yang sewaktu-waktu dibu-

tuhkan bilamana terjadi hal yang tidak kita inginkan,” beber Anas Yusuf.

Kapolda Anas berpesan ke masyarakat Kabupaten Bon-

dowoso yang akan menyelenggarakan pilkades untuk selalu mendukung serta menjaga kondusifitas di wilayah Bondowoso demi menjaga keamanan bersama. Serta memberikan hak pilihnya pada saat pilkades nanti.

“Saya meminta ke masyarakat untuk berperan aktif bersama muspika untuk selalu menjaga situasi kondusif dan kondisi yang saat ini aman, tertib dan terkendali,” imbuhnya.

Memang, Bondowoso pada 1 Juni mendatang akan menyelenggarakan pilkades serentak di 171 desa. Polres Bondowoso dengan diback up anggota Polda Jatim menerjunkan 1.650 personel untuk mengamankan pada saat pilkades berlangsung. (jok/edi/nov)

SITUBONDO (BM) - Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan dalam pembuatan sertifikat tanah melalui program sertifikat massal swadaya (SMS) dinilai sia-sia dan tak sesuai harapan.

Salah satunya yang saat ini dilaksanakan di Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki. Padahal pelaksanaan mekanisme fungsi agraria yang dicanangkan pemerintah melalui program SMS ini di antaranya untuk efektifitas dan meletakkan dasardasar kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah juga memercepat penyertifikatan ribuan bidang tanah serta meringankan biaya warga.

Sedangkan proyek SMS yang dilaksanakan di Desa Widoro Payung tidak menuai simpati PERWAKILAN

dan minat masyarakat setempat.

Padahal pendaftaran program SMS itu telah dibuka sejak sebulan lalu dan spanduknya terpampang di depan kantor desa.

Sementara, Kades Widoro Payung Sualis saat dikonfirmasi pada Selasa (26/5), mengaku belum ada sosialisasi sebelum program SMS itu dilaksanakan dan pihaknya sudah berusaha agar warga yang belum menyertifikat bidang tanahnya supaya bisa disertifikat.

“Mungkin karena biayanya cukup mahal yang nilai ketentuannya disesuaikan dengan luas dan kelas tanahnya,” tandas Sualis.

Lebih lanjut Sualis mengatakan spanduk sosialisasi untuk warga yang mau menyertifikat tanahnya melalui program

FOTO:BM/ABDUL HAKIM

Program Sertifikat Massal Swadaya di Widoro Payung Tak Diminati

GAGAL: Balai Desa Widoro Payung yang telah memasang spanduk pelayanan dalam pembuatan sertifikat tanah melalui program SMS.

SMS sudah terpampang di salah satu sisi bagian depan kantor desa. “Tapi sampai sekarang belum ada seorang warga pun yang daftar,” imbuhnya.

Seamentara masalah yang terjadi di Desa Widoro Payung

ini sangat disayangkan sejumlah pihak. “Selain dukungan dari masyarakat berhasil tidaknya suatu program pembangunan di desa tergantung kepala desanya,” kritik seorang warga. (kim/edi/nov)

Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim; Bondowoso: Djoko Susilo; Jember: Ahmad Rullah; Lumajang: Sentono Priambodo, Ulum Subektian, Dwi Wisno Wardono; Banyuwangi: Gatot Imawan Herusustyo, Sumawi. Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05

MALANG RAYA 05

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015

KABUPATEN MALANG l KOTA MALANG l KOTA BATU

Sudah P21, LEP segera Disidang Berkas Kasus Perzinahan Oknum Dewan Sudah Diterima Kejaksaan INLINE story Berkas kasus perzinahan yang menyeret tersangka LEP sudah dilimpahkan ke kejaksaan.

Pelimpahan berkas juga disertai barang bukti foto dan slip pesanan kamar.

Jika terbukti melakukan perzinahan dengan orang yang sudah bersuami sah, LEP bisa diancam hukuman 9 bulan.

Sebelumnya LEP dilaporkan pengusaha Sukma Raharja ke polisi karena telah menyelingkuhi istrinya.

MALANG (BM) – Kasus perzinahan yang menyeret LEP seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Malang sebagai tersangka, terus bergulir. Terbaru, polisi melimpahkan berkas kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri, Selasa (26/5).

“Berkas tersangka sudah dilimpahkan ke jaksa. Sebab sudah sempurna (P21). Itu berarti akan segera disidangkan,” papar Kaspidum Kejari Kepanjen, HM Usman, kemarin.

Sebagaimana diberitakan, LEP dilaporkan pengusaha Kalipare, Sukma Raharja ke polisi beberapa waktu lalu.

LEP disebut telah menyelingkuhi istri

sah sang pengusaha tersebut.

Dijelaskan HM Usman, bahwa pihaknya telah menerima berkas perkara dari pihak kepolisian, termasuk barang bukti dan penyerahan tersangka. “Kasusnya, dugaan melanggar ketentuan pasal 284 ayat 1 KUHP. Dimana dalam unsur itu barang siapa melakukaan hubungan perzinahan bisa dipidanakan,” papar Usman.

Menurut dia, pelaku perzinahan yang sudah beristri atau bersuami sah, ancaman pidananya selama 9 bulan.

Kasus dugaan perzinaan termasuk perkara delik aduan dan tersangka tidak menjalani penahanan. Sebab,

HM Usman

dalam ketentuan, penahanan dilaksanakan bila ancaman mencapai 5

tahun atau lebih.

Meski demikian, tersangka memenuhi wajib lapor sepanjang waktu.

“Kita siapkan dakwaan JPU, segera mungkin kami limpahkan ke PN, akan kami lakukan sesegera mungkin, supaya tersangka cepat mendapatkan kepastian hukum,” ungkap Usman sembari menyebut beberapa JPU yang telah ditunjuk. Di antaranya JPU itu adalah Yuni Ratnasari.

Menurut Usman, pelimpahan berkas juga disertakan pula berupa barang bukti foto dan slip pesanan kamar.

Selain itu, foto-foto yang menjadi barang bukti bukanlah foto tidak se-

LINTAS KOTA

Walikota Janjikan Bonus jika SKPD Mampu Serap Anggaran 100 Persen BATU (BM) – Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Batu terkesan enggan menyerap anggaran sebagaimana yang diprogramkan. Sampaisampai Walikota Batu Eddy Rumpoko menjanjikan bonus bagi SKPD yang mampu serap anggaran 100 persen tahun ini.

Janji tersebut disampaika n Eddy Rumpoko saat melakukan sidak ke beberapa SKPD, Selasa (26/5).

“Kalau anggaran bisa diserap sampai rampung 100 persen akan diberikan honor tambahan,” tandas walikota.

Namun, lanjut dia jika tidak dilakukan sesuai capaian kerjanya maka penyerapan anggaran sangat minim. Bahkan, hingga pertengahan tahun ini masih belum ada 50 persen. Makanya, dia menanyakan mekanisme pola dan porsi kerja di masing-masing SKPD. Hal itu, dilakukan lewat sidak ke beberapa SKPD untuk mengetahui secara gamblang. Pertama kali yang dapat giliran sidak adalah di Bagian Pemerintahan. Sidak orang nomer satu di Pemerintah Kota Batu itu membuat beberapa staf kebingungan. Apalagi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota BatuWidodo dan Kepala BPKAD Achmad Suparto.

Walikota Edy Rumpoko bahkan langsung mengecek ruangan kerja dan keberadaan pegawai saat jam kerja berlangsung. Dalam sidaknya itu, Walikota ER panggilan akrab Edy Rumpoko sempat menanyakan keberadaan pegawai yang tertera di struktur organisasi.

Lantas, lima pegawai diketahui tidak berada di tempat, dengan alasan dua orang itu ada urusan dinas, dua sakit dan satu pegawai cuti hamil. “Itu sesuai data kami,” kata Kabag Administrasi Pemerintahan Suliyanah menjawab pertanyaan Walikota ER. Setelah itu, sidak Walikota ER dilanjutkan ke Bagian Ekonomi Pembangunan. ER menilai buku harian perlu dimaksimalkan. “Lantas kerjanya harus maksimal juga.

Sehingga, pelayanan ke masyarakat baik,” ujar ER kepada pegawai.

Maka dari itu, ER menanyakan kenyamanan dalam bekerja pada para pegawai. “Apakah kelebihan jam kerja serta banyak tugas tugas pekerjaan atau justru sebaliknya,” katanya.

ER menanyakan hal tersebut karena banyak SKPD yang tidak mampu menyerap anggaran. Sehingga, dia menjanjikan tambahan honor bagi SKPD yang mampu menyerap anggaran hingga 100 persen. (gus/nov)

15 Persen Pemakai dan Pengedar Narkoba adalah Mahasiswa

CARI KERJA: Sejumlah pencari kerja menyimak profil sejumlah perusahaan dalam bursa kerja di Aula Skodam, Malang, Selasa (26/6). Agenda selama tiga hari itu ditarget menyerap sedikitnya 600 pencari kerja.

Job Fair Ditarget Serap 600 Pencari Kerja MALANG (BM) - Ribuan pencari kerja dari Malang Raya menyerbu bursa kerja (job fair) kemarin (26/5).

Agenda yang diselenggarakan Pemkot Malang di Aula Skodam selama tiga hari (26-28 Mei) itu ditargetkan menyerap 600 orang pencari kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang, Kusnadi mengatakan pihaknya akan menggelar bursa kerja secara rutin dan memfasilitasi perusahaan serta para pencari kerja dalam even itu guna mengurangi angka pengangguran di daerah itu yang saat ini mencapai 6.300 orang.

“Dalam satu kali penyelenggaraan bursa kerja, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sedikitnya 600 orang atau mengurangi sekitar 10 persen angka pengangguran, syukursyukur kalau lebih dari itu,” kata Kusnadi, disela-sela pembukaan bursa kerja di Aula Skodam.

Ia mengatakan untuk saat ini, baru

40 perusahaan yang bergabung dalam bursa kerja kali ini. Ke depan diharapkan lebih banyak lagi perusahaan yang bergabung dan menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga serapan tenaga kerja juga lebih banyak.

Kusnadi mengemukakan, selain bulan ini, Disnakertrans juga akan menggelar acara serupa pada September mendatang. Dalam bursa kerja, banyak warga luar Kota Malang yang ikut bergabung, tetapi Disnakertrans maupun perusahaan sudah berkomitmen untuk utamakan warga setempat.

Dari 40 perusahaan yang menggelar bursa kerja itu, di antaranya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, perhotelan, toko swalayan, rumah sakit, media massa, dan perusahaan leasing, sebab angka pencari kerja (pengangguran) di Kota Malang cukup tinggi, yakni sebanyak 6.300 dan mereka lulusan dari berbagai jenjang pendidikan.

Maling Bobol Dealer, Rp 50 Juta Raib MALANG (BM) – Kantor dealer sepeda motor Honda, PT Putra Panji Motor di Jalan Ahmad Yani 178, Kota Malang dibobol maling, Senin (25/5) malam. Menurut Wahyu, karyawan bagian teknisi komputer di kantor tersebut, pencurian baru diketahui sekitar pukul 20.30 WIB. Kala itu Wahyu tiba ke kantor guna memperbaiki perangkat komputer di lantai dua kantor, yang bersebelahan

dengan Koperasi Sumber Makmur Jaya.

Setelah membuka kunci kantor, dia kemudian naik ke lantai dua.

Saat itulahWahyu mendapati ruangan kantornya berantakan. Dua laci sudah dalam keadaan terbuka, beberapa dokumen penting juga berserakkan. Pria berusia 27 tahun itu, kemudian melaporkan kejadian ini ke Erfin karyawan bagian kasir dan ke Syahruddin (45) bagian pengawas dealer.

BOBOL: Setelah terjadi pencurian, dealer sepeda motor di kawasan JL. A Yani, Kota Malang ini diperiksa oleh kepolisian.

PERWAKILAN

nonoh di dalam kamar, melainkan foto kemesraan LEP dengan istri pengusaha. Satu foto berlokasi di pinggiran pantai.

Sementara itu, Kanit PPA Polres Malang, Iptu Sutiyo membenarkan berkas tersangka dugaan kasus perzinahan, LEP diserahkan ke Kejaksaan Kepanjen.

Bahkan, tersangka juga diserahkan ke jaksa. “Benar, hari ini tersangka dugaan kasus perzinahan yakni LEP, berkas kita serahkan ke kejaksaan,” ujarnya Iptu Sutiyo. Karena itu, kata dia, kasus ini bakal segera menjalani persidangan. (lil/ibn)

Selanjutnya, mereka segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blimbing.

“Saya baru diberi tahu jam 22.00 WIB. Saat itu juga saya langsung ke sini dan kondisi kantor sudah ramai. Polisi, dan pegawai saya sudah berkumpul di sini,” kata Syahruddin, Selasa (26/5).

Dari hasil pendataan, lanjut Syahruddin, pencuri diperkirakan berjumlah satu orang ini tidak mengambil satu dokumen penting. Pencuri itu hanya mengambil sebuah laptop yang setiap harinya diletakkan di meja serta uang tunai Rp 50 juta.

“Kami sudah melaporkan ke Polisi, kerugian Rp 50 juta dan sebuah laptop,”kata Syahruddin. Diduga, pencuri tersebut masuk melalui plafon, dan beraksi sekitar pukul 18.00 hingga 20.00WIB. Sebab, setelah seluruh pegawai kantor pulang pada pukul 18.00 WIB, saat itu kantor dalam keadaan sepi.

Kapolsek Blimbing Kota, AKP Budi Susetyo mengaku pihaknya masih melakukan penyelidikan. Karenanya, dia belum bisa memastikan apakah pencuri berasal dari orang dalam atau luar kantor. “Saya tidak berani berasumsi, apakah itu dilakukan orang dalam atau orang luar. Yang pasti kami sedang menyelidiki kasus pencurian ini,” pungkasnya. (lil/ibn)

“Lewat bursa kerja ini, kami ingin mempertemukan para pencari kerja dan pemberi kerja dengan harapan angka pengangguran di Kota Malang bisa berkurang. Mudah-mudahan angka serapannya bisa mencapai tiga kali lipat dari tahun lalu yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 200 orang,” ujar Kusnadi.

Bursa kerja tersebut dinilai sangat membantu perusahaan, seperti Astra International Daihatsu, mengaku terbantu karena banyak pelamar berkumpul. “Dengan adanya bursa kerja ini, semoga kebutuhan orang kita terpenuhi hingga pertengahan Juni nanti,” kata Personalia General Affair Astra International Daihatsu, Althaf El Gauhar.

Rencananya, bursa kerja di Kota Malang akan diselenggarakan setiap tiga bulan sekali dengan jumlah perusahaan yang berpartisipasi dan membutuhkan tenaga kerja juga semakin banyak. (lil/ant)

MALANG (BM) – Polresta Malang berhasil mengungkap 56 kasus narkoba. Dari pukuhan kasus itu yang terungkap selama kuartal pertama tahun ini ada 66 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sebanyak 15 persen di antara mereka dari kalangan mahasiswa. Mulai dari pemakai dan juga pengedar narkoba,” terang Kasat Narkoba Polresta Malang AKP Sumaryono, Selasa (26/5).

Dijelaskan dia, keberhasilan ungkap kasus ini tidak lepas dari peran aktif anggota Satreskoba Polresta Malang bersama Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Malang. Menurut Sumaryono, mahasiswa terjerat kasus narkoba karena pergaulan dan pengaruh lingkungan.

Selain itu, kata dia dimungkinkan ada mahasiswa yang sudah lulus kuliah. Namun dia belum bekerja sehingga bisa jadi nekat mengedarkan narkoba hanya untuk mendapatkan uang haram secara cepat.

“Yang paling banyak adalah coba-coba setelah ditawari temannya secara gratis. Kemudian kecanduan dan akhirnya uang kuliah digunakan untuk membeli narkoba,” kata Sumaryono.

Dia menambahkan, petagas Satreskoba bersama BNN Kota Malang akan selalu gencar melakukan pantauan. Alasannya, supaya kasus terjeratnya mahasiswa terjerumus ke narkoba bisa ditekan.

“Mahasiswa biasanya mengedarkan narkoba baik jenis sabu, ganja maupun pil Double L atau pil koplo.

Itu biasanya masih dalam lingkup ke teman-temannya sesama mahasiswa,” urainya.

Namun kata dia, melihat di tahun inipengguna narkoba dari kalangan mahasiswa mencapai 10 mahasiswa baik mahasiswa PTS/PTN. Dari jumlah itu yang merupakan pengedar dan pengguna ada tiga orang. Sedangkan yang tujuh orang merupakan pengguna.

“Dari kasus yang ditangani Polresta Malang terkait narkoba dari kalangan mahasiswa kebanyakan mereka merupakan mahasiswa yang tak lulus-lulus. Bisa jadi mereka frustasi sehingga pelariannya ke narkoba,” jelas Kasat Reskoba murah senyum itu.

Dijelaskan dia dari hasil ungkap kasus narkoba sejumlah 56 kasus, polres telah menetapkan 66 tersangka dengan rincian 10 mahasiswa satu siswa SMA Kabupaten Malang. Kemudian satu PNS warga Pasuruan dan sisanya dari masyarakat umum. (lil/ nov)

Krisis Obat-obatan, Dinkes Ajukan Rp 1,7 M di PAK BATU (BM) – Kota Batu mengalami krisis obat-obatan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan mengintruksikan supaya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu segera membuat anggaran pembelian obat-obatan.

Dinkes pun mengajukan anggaran Rp 1,7 miliar untuk pengadaan obat-obatan tersebut. Sementara pengajuaan pengadaan obat-obatan itu dilakukan lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadinkes Enny Rachyuningsih menjelaskan pengajuan lewat PAK itu disesuaikan kebutuhan. “Ekspektasinya hingga akhir tahun ini,” jelas dia, Selasa (26/5).

Dijelaskan Enny, pengadaan lewat PAK itu tidak membentur aturan. Bahkan, kata dia, memang diperbolehkan pengadaan obat saat ada PAK. Hanya saja, kata dia, proses pengadaannya yang agak lama.

Makanya, dia berharap proses PAK di Juni mendatang berjalan lancar.

“Sehingga stok obat di Kota Batu kembali aman hingga pelayanan terhadap masyarakat juga

terpenuhi dengan baik,” harapnya.

Menurut Enny, saat ini masih menunggu Tim Anggaran (Timang) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyepakati pengadaan obat. Sebab, kini masih dalam proses evaluasi program sebelum diajukan saat PAK. Sementara itu, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Batu Mochammad Chori mengatakan bahwa pengadaan obat tahun ini menjadi prioritas utama. Lantaran pengadaan obat merupakan keperluan yang sangat penting dan mendesak untuk masyarakat.

Oleh Karena itu, tandas dia, Kota Batu yang mengalami krisis obat bisa segera teratasi. Sebab, kata dia, pengadaan obat itu harus diprioritaskan dan wajib disegerakan selain program-program lainnya.

Selain itu, kata dia, Bapeda sudah menyiapakan dua tim jelang PAK. Dua tim itu fokus menyeleksi dan mengkoreksi program yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan dua tim nanti akan memilah agar tidak

semua program lolos begitu saja.

Namun tetap ada prioritas, mana yang lebih penting akan didahulukan dan diwujudkan. Sekadar diketahui, menurut M Chori, pesan walikota bahwa program yang bisa menyentuh ke masyarakat yang jadi prioritas utama. “Makanya wajib dalam pengadaan obat hingga tak krisis lagi,” jelasnya.

M Chori menambahkan, semua program baik yang dilanjut maupun dihapus nantinya akan disampaikan ke walikota. Menurutnya, saat ini program prioritas juga akan direkap guna mendapat pantauan khusus ke depannya seperti pengadaan obat.

Karena itu, kata dia akibat pengajuan anggaran pengadaan obat tahun ini ada sekitar 40 item obat menipis. Bahkan, sebagian item sudah habis di puskesmas. Akibat menipisnya stok obat tersebut, lantas banyak pasien yang tidak ditangani secara maksimal di beberapa tempat kesehatan Kota Batu. “Untuk itu pengadaan obat akan diprioritaskan,” pungkasnya. (gus/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

06 G E R B A N G M O J O

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015

MOJOKERTO l JOMBANG l KEDIRI

Dugaan Kredit Usaha Rakyat Fiktif Senilai Rp 24,8 Miliar

sudut Kota

Ketua DPRD Siap Dukung Penyidik jika Libatkan Anggotanya

Penyerapan APBD Semester Pertama Jauh dari Harapan

JOMBANG (BM) – Upaya penyidik Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim yang mengendus dugaan terlibatnya oknum anggota DPRD Jombang dalam kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif senilai Rp 24,8 miliar, didukung Ketua DPRD Joko Triono.

Sebagai orang nomor satu di lembaga legislatif, Joko siap memberikan bantuan kepada penyidik jika memang dibutuhkan. Namun Joko menyatakan jika dalam kasus itu ia tak banyak tahu. Karena saat Bank Jatim mengucurkan kredit kepada pemohon KUR 2012 silam, Joko belum menjabat sebagai Ketua DPRD. Demikian disampaikan Joko kepada media, saat ditemui dalam acara pembukaan seminar Keuangan Inklusi di pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (26/5). Politisi PDIP ini menegaskan, meski dalam prosesnya nanti ada mantan

FOTO:BM/MARDIANSYAH

TAAT HUKUM: Ketua DPRD Jombang Joko Triono siap membantu dan mendukung penyidik polisi jika ada keterlibatan anggota dewan dalam kasus KUR fiktif.

atau anggota dewan aktif terlibat dalam KUR fiktif, Joko akan menghormati proses hukum yang berjalan.

“Kami mendukung penuh proses hukum yang berjalan di Polda

Jatim. Jika dibutuhkan untuk membantu dalam proses penyidikannya, kami juga siap,” katanya.

Meski tak banyak tahu terkait proses realisasi KUR pada 2012 silam, Joko mengaku prihatin jika ada wakil rakyat terlibat menikmati fasilitas pinjaman dari negara itu. “Agar tidak menjadi bola liar kami harap penyelidikan kasus ini agar segera diselesaikan. Saya tidak banyak tahu karena hal itu merupakan urusan individu, bukan atas nama anggota DPRD,” tambahnya.

Joko menyebut, sebelum keluar penetapan tersangka, beberapa penyidik Polda Jatim sempat berkomunikasi dengan pimpinan DPRD. “Mereka (penyidik) pernah komunikasi dengan pimpinan dewan, terkait upaya penyelidikan kasus KUR yang melibatkan oknum anggota dewan. Kami mempersilakan dan menghormati proses hukum yang ada,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Polda Jatim menetapkan Bambang Waluyo pimpinan Bank Jatim cabang Jombang sebagai tersangka pencairan KUR fiktif 2012 silam senilai Rp 24,8 miliar. Selain laporan dari Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) ke Polres Jombang, penyelidikan KUR fiktif juga dilakukan setelah Bank Indonesia (BI) merilis hasil audit pada 2012 yang menyebut jika Bank Jatim cabang Jombang melanggar SOP (standard operating procedure) dalam realisasi KUR. Selain BambangWaluyo, dalam kasus itu juga melibatkan wakil pimpinan cabang, dua supervisor dan delapan analis kredit. Penyidik menduga, para pejabat Bank Jatim cabang Jombang itu bekerja sama dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah pengusaha dan oknum anggota DPRD Jombang.

Sebagai contoh, FRMJ menemukan seorang warga

Yakinkan Aman dari Beras Sintetis, Walikota Gelar Sidak ke Pasar MOJOKERTO(BM) –Walikota Mas’ud Yunus gelar sidak beras plastik di stan pedagang beras di pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto Selasa (26/5). Hasilnya, takditemukanberasyangdijualpedagang merupakan beras plastik.

Walikota dalam sidaknya sempat dialog dengan pedagang menanyakan tentang pasokan beras, kestabilan harga dan bertanya terkait isu beras plastik yang akhir-akhir ini muncul.Terkait hal ini, pedagang mengaku resah karena kebanyakan pembeli menanyakan lebih dulu apakah berasnya ada campuran plastik atau tidak.

Seperti yang diungkapkan Ridwan, pedagang beras pasar Tanjung Anyar yang mengungkapkan ke walikota bahwa pedagang akhirnya harus bisa meyakinkan pada pembeli. “Karena rata-rata menanyakan tentang itu (beras plastik),” katanya.

Untuk membuktikan hal itu,Walikota Mas’udYunus memeriksa dan membuk-

FOTO:BM/PRAYOGI

MASIH AMAN: Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus saat gelar sidak ke pasar Tanjung Anom untuk meyakinkan masyarakat aman dari beras berbahan plastik.

tikan sendiri beras yang dijual pedagang.

Walikota membuktikan dengan mengambil segenggam beras yang masih ada di karung, kemudian menaruh di baskom yang berisi air. “Tenggelam ya, ini berarti berasnya tidak mengandung plastik,” kata walikota.

Terkait isu beras plastik, walikota mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu resah. “Masyarakat tidak perlu resah. Di Kota Mojokerto tidak ada beras plastik. Ini sudah saya buktikan sendiri.

Percayalah, beli beras di Kota Mojokerto pasti aman,” yakinnya. (gie/nov)

penerima KUR bernama Waris, asal Kecamatan Wonosalam.

Waris yang butuh modal Rp 40 juta untuk usaha cengkeh, kenal dengan seorang anggota DPRD Jombang dari PDIP. Dia kemudian dibantu anggota dewan itu untuk mendapat kredit dari Bank Jatim.

Pengajuan kredit yang dibantu oknum anggota DPRD itu diterima Bank Jatim cabang Jombang, dengan menggunakan agunan sertifikat tanah dan rumah milik teman Waris di Sidoarjo.

“Dana yang masuk ke rekening Waris Rp 500 juta, tapi anehnya dia hanya terima Rp 40 juta. Sisa uang di rekening dibawa anggota dewan itu,” ungkap Joko Fatah Rokhim koordinator FRMJ. Menurut Fatah, ada dua anggota DPRD Jombang yang saat itu terlibat dalam pencairan kredit milikWaris yakni berinisial MT dan HD. (rjo/gie/nov)

MOJOKERTO (BM) - Realisasi penyerapan APBD Kota Mojokerto memasuki semester pertama Juni tahun ini jauh dari harapan. Hingga akhir Mei, Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemkot baru merealisasi penyerapan anggaran melalui proses lelang sebesar 30 persen. Lambannya penawaran pekerjaan kepada pihak ketiga ini, kata Ketua ULP Pemkot Mojokerto Wiwiet Febriyanto lantaran terkendala penyiapan dokumen lelang dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Data sementara Rancangan Umum Pengadaan (RUP) baru mencapai 30 persen. Kendalanya ada pada SKPD yang belum banyak menyerahkan dokumen lelang,” paparWiwiet, Selasa (26/5).

Menurutnya, banyak SKPD yang tidak bisa tepat waktu dalam memersiapkan dokumen lelangnya. Ia mencontohkan, saat ini sudah mengajukan penawaran tujuh dari delapan alat kesehatan (alkes) di RSUD setempat. Perencanaan proyek multiyears Graha Mojokerto Service City (GMSC) senilai Rp 700 juta, perencanaan pembuatan saluran air Jalan GajahmadaPahlawan senilai Rp 700 juta dan perencanaan manajemen konstruksi Pulorejo-Blooto Rp 840 juta. Meski demikian, ia optimis seluruh proyek yang masih dalam proses lelang rampung akhir tahun ini. (gie/nov)

Lima Perwira Polres Pindah ke Tempat Baru MOJOKERTO (BM) – Lima perwira berprestasi di jajaran Polres Mojokerto akhirnya berpindah tugas.

Serah terima jabatan (sertijab) dipimpin Kapolres Mojokerto AKBP Bhudi Herdi Susianto di Ruang Sabhara Selasa (26/5).

Para perwira itu dikenal sangat andal selama bertugas di wilayah hukum Polres Mojokerto dan kini harus menjalankan tugas di tempat barunya masingmasing di Kabag Ren, Kasat Reskrim, Kapolsek Mojosari, Kapolsek Trawas dan Kapolsek Gondang.

Sedangkan lima perwira yang menempati promosi jabatan baru di Polres Mojokerto masing-masing Kompol Yuliana Hutagalung sebagai Kabag Ren, AKP Budi Santoso menjabat Kasat Reskrim, AKPWagiran sebagai Kapolsek Mojosari dan AKP Sutarto Mugiraharjo sebagai Kapolsek Gondang menggantikan AKP Sodik.

Sedangkan Kapolsek Trawas adalah AKP Gatot Wiyono. Sementara itu, Kapolres Mojokerto AKBP Bhudi Herdi Susianto menyampaikan bahwa jabatan Kabag Ren, Kasat Reskrim, Kapolsek Mojosari, Kapolsek Trawas dan Kapolsek Gondang merupakan jabatan yang sangat strategis.

“Saya berharap kepada pejabat baru bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

KEDIRI RAYA

FOTO:BM/PRAYOGI

PINDAH TUGAS: Kapolres Mojokerto AKBP Budhi Herdi Susianto saat memimpin acara sertijab di Ruang Sabhara, kemarin (26/5).

Kapolres juga menyampaikan sangat berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada para perwira yang berpindah tugas dari Polres Mojokerto. Kapolres juga memberikan penekanan terhadap perwira yang mendapat promosi jabatan baru, di antaranya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aspiratif dan komunikatif serta jalin hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota.(gie/nov)

berita metro www.beritametro.co.id

Ancaman Gelar Demo Besar-besaran Luruk Balai Kota Tak Terbukti

sudut Kota tahu

Berhasil Bujuk Perwakilan Pedagang untuk Mediasi

Jelang Ramadan dan Lebaran, Pemprov Subsidi Angkutan

KEDIRI (BM) - Gertakan Forum Pedagang Kaki Lima (F PK5) se-Kota Kediri yang bakal mengerahkan ratusan massa untuk meluruk Balai Kota Kediri, Selasa (26/5), ternyata tidak terbukti. Hal itu, karena masing-masing koordinator F PK5 mampu dibujuk pemkot untuk mediasi dan hanya mengirimkan perwakilan saja.

Hal itu, disampaikan Nurbadik selaku koordinator F PK5 Jalan Doho bahwa urungnya pedagang turun ke jalan dan berencana akan meluruk Balai Kota Kediri lantaran dibujuk pemkot. Mereka menyarankan supaya PK5 hanya mengirimkan perwakilan saja untuk mediasi.

“Sebenarnya para PK5 sudah meliburkan diri untuk tidak berjualan dan berniat untuk melakukan aksi turun ke jalan. Karena dibujuk pemkot yang kami rasa niatannya baik secara otomatis kami menerimanya asalkan aspirasi kami dipenuhi,” ungkap Nurbadik usai mediasi di ruang khusus Sekkota Kediri, Selasa (26/5).

Berbicara tentang tuntutan yang diajukan pemkot, Nurbadik mengaku para PK5 intinya hanya menginginkan lahan mereka tidak digusur ataupun ditertibkan. Ka-

FOTO:BM/BUDI ARYA

REMBUK: Perwakilan Forum PK5 se-Kota Kediri saat ditemui pejabat pemkot di ruangan khusus Sekkota Kediri dalam agenda mediasi.

laupun niatan mereka ingin meraih Adipura janganlah para pedagang dikorbankan.

“Saat mediasi berlangsung para pejabat yang diwakili M Yasin, Ka-

senan (keduanya selaku asisten walikota, red) dan juga Kepala DisperindagYetty serta Kasatpol PP Ali Mukhlis semuanya setuju tak melakukan penertiban lagi asalkan pe-

dagang tak mengganggu pengguna jalan,” tandasnya.

Terpisah, Hanif, koordinator pedagang barang bekas juga mengungkapkanpihaknyahanyamenagih

janji pemkot perihal kejelasan dan keberadaan para pedagang barang bekas. Karena, dalam perjanjian sebelumnya, pemkot akan memasang desain gapura bertuliskan ‘Kawasan Pedagang Barang Bekas’.

“Kami menagih janji pemkot karena sudah pernah dilontarkan perihal pembuatan gapura plengkung. Di sisi lain kami juga butuh kejelasan status kami hingga tidak terjadi kesalahan komunikasi dengan pedagang pasar Kaliombo yang terkadang mempertanyakan keberadaan kami,” bebernya.

Sementara, M Yasin perwakilan dari Pemkot Kediri menyatakan akan menampung semua aspirasi masyarakat khususnya para PK5 tentang semua aspirasi yang mereka sampaikan. Pastinya, pihaknya berupaya semaksimal mungkin merealisasikannya.

Sekadar diketahui, sebelumnya F PK5 menyebar undangan terbuka akan melakukan aksi turun jalan dengan meluruk Balai Kota Kediri dalam jumlah besar. Hal itu dilakukan, lantaran mereka merasa dizalimi dengan gencarnya penertiban petugas Satpol PP Kota Kediri hingga mematikan mata pencaharian mereka. (bud/nov)

Halaqah Kebangsaan Pencak Silat Pagar Nusa, Sejumlah Ulama Sikapi Pemerintah KEDIRI (BM) - Agenda pencak silat NU Pagar Nusa yang menggelar Halaqah Kebangsaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Amin Kota Kediri, Selasa (26/5), dihadiri Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj.

Dalam agenda itu reaksi positif ulama besar dalam menyikapi pemerintahan bermunculan.

Seperti halnya KH Anwar Iskandar yang mengaku banyaknya permasalahan di negeri ini lantaran kurangnya perhatian dari pemerintah terkait keberadaan madrasah diniyah maupun ponpes. “Anggaran di APBD di Kota Kediri misalnya sangat minim sekali untuk ponpes tetapi kalau untuk jaranan sangat luar biasa perhatiannya,” ujar Gus War sapaan akrab pengasuh Ponpes Al Amin Kota Kediri itu.

PERWAKILAN

Padahal, lanjut Gus War dengan diperkuatnya ponpes NU maupun Muhammadiyah maka akan melahirkan akhlakul karimah. Sedangkan, GusWar juga menyinggung agenda muktamar di Jombang nanti akan dilakukan musyawarah secara mufakat.

“Kalau bisa untuk menghindari kegaduhan muktamar dilakukan musyawarah mufakat jangan sistem voting,” harapnya.

Sementara, dalam halaqah yang bertemakan ‘Meneguhkan Islam Nusantara untuk Keberadaan Indonesia dan Dunia ini‘ pengasuh Ponpes Al Amin tersebut juga mengemukakan Islam Nusantara merupakan Islam yang penuh toleransi. ”Islam itu agama yang toleran dan tidak gampang mengkafirkafirkan orang,” tandasnya. (bud/nov)

FOTO:BM/BUDI ARYA

SIKAPI PEMERINTAH: Halaqah Kebangsaan dalam rangka agenda rutin pencak silat NU Pagar Nusa yang digelar di Ponpes Al Amin, kemarin (26/5).

KEDIRI (BM) - Tradisi kenaikan harga pokok saat jelang bulan suci Ramadan dan lebaran Pemprov Jawa Timur akan mensubsidi sejumlah angkutan agar kenaikan harga bisa ditekan.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jatim SaifullahYusuf saat berkunjung ke Ponpes Al Amin Kota Kediri.

“Meski sudah jadi tradisi kebutuhan pokok akan naik kami hanya berharap dengan subsidi angkutan ini nantinya harga bisa tetap stabil dan terkendali “ ungkapnya, Selasa (26/5).

Masih kataWagub Jatim untuk besaran subsidi sejauh ini masih dilakukan pembahasan. Namun demikian, pihaknya berharap kenaikan harga kebutuhan pokok tetap stabil. “Kalau harga tetap stabil membuat masyarakat juga tenteram apalagi jelang Ramadan dan lebaran,” kata Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim itu. (bud/nov)

Motor Mahasiswa Dibawa Kabur Teman KEDIRI (BM) -Wahyu Trimono, yang berstatus mahasiswa warga Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung melapor ke polisi. Ini lantaran ia jadi korban penipuan dan penggelapan.

Korban menceritakan saat itu ia datang ke rumah temannya bernama Arief Wibowo, warga Kelurahan Setonopande Kota Kediri mengendarai motor Honda Beat nopol AG 5157 RAL. Niatan korban dan temanya saat itu yaitu ngobrol ataupun cangkrukan hingga datang Siswaji warga Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Hingga, teman korban lalu meminjam motor tersebut dengan alasan membeli rokok.

Setelah ditunggu sekian lama dan belum kembali, korban berusaha menghubungi melalui telepon namun tidak diangkat. Hingga mendatangi rumah pelaku beberapa kali. Lantaran tidak pernah ketemu dan hanya melalui istrinya, serta diberi janji semata korban memilih melapor ke Polisi.

Kasubbag Humas Polres Kediri Kota AKP Anwar Iskandar mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus itu dan menyelidiki atas keberadaan teman tersangka yang membawa kabur motornya. (tox/bud/nov)

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (koord), Wisnu Joeda, Mardiansyah Tri Raharjo, Iklan/Langganan : 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya Iklan/Langganan : 081 335 017 333

SAMBUNGAN 07

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015

Mentan Desak Dalang Penyebar Isu Dilacak SAMBUNGAN HALAMAN 1

Hasil ...

Namun, hasilnya justru positif. Sucofindo menyimpulkan bahwa beras itu mengandung unsur plastik.

Lantaran ada hasil yang berbeda, Badrodin menyatakan bahwa kepolisian kemudian meminta sampel yang diuji oleh Sucofindo. Hasilnya kembali negatif dan dipastikan beras itu bukanlah beras plastik.

Hasil uji ini kemudian diperkuat dengan hasil uji laboratorium BPOM, Kementerian Perdagangan, hingga laboratorium Kementerian Pertanian. “Karena itu, kami semua berkesimpulan bahwa beras diduga plastik ternyata tidak ada. Saya imbau kepada masyarakat untuk tidak resah,” ujar Badrodin.

Kapolri menambahkan, pihak kepolisian juga telah melakukan pengecekan ke sejumlah pasar di Indonesia terkait isu beras

campur plastik. Namun, semua laporan di daerah, setelah ditelusuri ternyata tidak benar.

“Kalau dari Sumatera Utara sudah lakukan cek, sudah ada beberapa daerah yang kita lakukan pengecekan, semua itu tidak benar,” ujarnya.

Badrodin menjelaskan, laporan beras bercampur plastik di Sumatera Utara berawal dari seorang anak yang sakit typus. Sakit yang tak kunjung usai membuat orang tua bocah tersebut menduga sang anak memakan beras bercampur plastik. “Setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh dokter mereka hanya sakit typus,” sambungnya.

Menurut Badrodin, kepanikan warga adanya beras plastik di daerah lantaran gencarnya pemberitaan di media. “Artinya itu bagian dari pengaruh media, media gencar memberitakan

dan kemudian ada nanak nasi yang kebetulan air nasinya lembek kemudian lapor ke polisi,” jelas Badrodin.

Lantas, apa respon Dewi Septiani selaku pelapor? “Sebagai warga baik hanya aware saja.

Saya sebagai warga negara berhak memberi informasi. Untuk lebih lanjut tidak permasalahkan kita pingin tahu aja,” terang warga Bantargebang, Bekasi itu.

Dewi merupakan penjual buburyangmerasaadakeanehan di berasnya. Dia kemudian mengadu ke temannya lewat media sosial yang kemudian menjadi ramai. Dewi menegaskan dirinya tidak ada maksud apa-apa dengan menduga adanya beras yang mengandung plastik.

“Tujuan saya hanya peringatan kok aneh ya, saya lapor BPOM belum direspon seperti jelaskan awal, kok masaknya beda.

Nggak ada tujuan lain.Ya kita sekarang menyerahkan saja, karena saya kondisi sudah lebih tenang aja. Wajar sebagai rakyat

merasakan sesuatu aneh sharing info,” tutupnya.

Kapolri juga tak serta merta menyalahkan laporan dari Dewi terkait temuannya. “Bu Dewi lapor sah-sah saja, misal dia curiga ada sesuatu yang dialami kira-kira berasnya diduga tak seperti biasa itu sah-sah saja.

Sebagai konsumen kan bisa laporkan ke aparat pemerintah,” tuturnya.

Sebagai warga negara pun Dewi memiliki hak untuk melaporkan kepada Polisi. Hanya sajakemudiandugaanDewidikuatkan oleh hasil laboratorium Sucofindo. “Apakah ini memang betul-betul hasil uji atau mungkin ada hal lain yang kita juga tidak tahu,” katanya.

Dia tak menanggapi apakah nantinya pihak Sucofindo akan dipanggil polisi. Namun Polri akan terus meneliti segala kemungkinan yang ada.“Apa benar nasi basi sudah disajikan atau mungkin ada hal-hal lain. Karena itu Bu Dewi dikuatkan Sucofindo,

Aceh Minta Dana segera Dicairkan Malaysia ...

Sejauh ini dugaan bahwa kuburan itu untuk para pengungsi terus menguat. Sebab, lokasi kuburan berdekatan dengan kamp penahanan yang digunakan penyelundup perdagangan manusia.

Menurut Kepala Kepolisian Malaysia, ditemukan pula tandatanda penyiksaan di lokasi.

“Itu lokasi yang sangat menyedihkan. Bagi kami satu saja sudah sangat serius dan kami menemukan 139 (kuburan),” kata Inspektur Jenderal Kepolisian Malaysia Khalid Abu Bakar di Perlis.

Menurut Khalid, banyak selongsong peluru ditemukan di kamp yang berbentuk gubuk di tengah hutan itu. Tanda-tanda penyiksaan juga terlihat, antara lain dengan ditemukannya rantai besi di dekat kuburan. “Kami terkejut dengan kekejaman itu,” ucap Khalid.

Seperti diberitakan Reuters, Selasa (26/5), kamp penahanan itu terletak di tengah hutan di wilayah utara Malaysia yang berbatasan dengan wilayah selatan Thailand. Kamp itu disinyalir

SAMBUNGAN HALAMAN 1 sebagai titik penting yang digunakan untuk penyelundupan orang menuju Asia Tenggara menggunakan kapal dari Myanmar. Sebagaimana diketahui kapal dari Myanmar sebagian diisi pengungsi Rohingya dan warga Bangladesh.

Ribuan pengungsi muslim Rohingya diduga masuk ke selatan Thailand setiap tahun.

Biasanya, para pengungsi ditahan di kamp hingga menebus uang untuk kebebasan. Reuters menyebut tebusan itu sekitar 1.200 dolar AS (sekitar Rp 1,58 juta) hingga 1.800 dolar AS (sekitar Rp 2,37 juta). Tebusan itu tentu sangat tinggi untuk para imigran yang sehari-hari terbiasa menghabiskan uang antara 1 dolar AS hingga 2 dolar AS. Warga di sekitarWong Kelian, kota terdekat, mengatakan sering melihat para migran di wilayah itu. “Mereka sering kelaparan karena tidak makan berminggu-minggu. Mereka makan akar atau daun atau apapun yang bisa ditemukan.

Sangat menyedihkan,” kata Abdul Rahman Mahmud, salah

satu warga Wong Kelian.

Sementara itu, Thailand memulai misi pencarian pengungsi Rohingya dan Bangladesh melalui udara di Laut Andaman, Selasa (26/5). Ini diyakini sebagai respon atas maraknya kritik terhadap Thailand yang dinilai kurang berkontribusi dalam mencari dan menyelamatkan para pengungsi.

Kepala Angkatan Udara Marshal Jom Rungsawang menyebut pesawat pencari telah terbang sejauh 370 kilometer dari wilayah Thailand. “Kami telah mempersiapkan delapan pesawat dari dua unit,” tutur Rungsawang seperti dikuti AFP. Pencarian Thailand bersamaan dengan misi pengintaian Amerika Serikat di lepas pantai barat Malaysia. “Misi ini konsisten dengan tawaran kami membantu pemerintahan di kawasan untuk lebih memahami situasi di Laut Andaman dan Teluk Bengal,” tutur Melissa Sweeney, juru bicara Kedubes AS di Bangkok.

Lebih dari 3.600 pengungsi yang merupakan warga etnis Rohingya dan Bangladesh, telah mendarat di Indonesia, Malaysia dan Thailand sejak 10 Mei

2015. Namun, ribuan lainnya diyakini masih terombangambing di lautan.

Sementara itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mulai meminta kepada Pemerintah Pusat segera mencairkan anggaran untuk para pengungsi etnis Rohingya yang ditampung di Aceh. “(anggaran) Harus sesegera mungkin. Kalau tidak, mana mungkin daerah sendiri (mengatasi). Sebab dana besar sekali,” kata Zaini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/ 5). Zaini mengatakan, saat ini di Bupati maupun Wali Kota dari Aceh Utara, AcehTimur, Ibu Kota Langsa dan daerah peampungan lain terus berkoordinasi.

Mengenai nilai anggaran yang dibutuhkan, Zaini mengaku tidak mengingat detilnya. Zaini juga paham mendetil mengenai program pemerintah pusat terkait sekolah bagi para pengungsi Rohingya yang masih anak-anak.

“Saya kurang tahu, ini kan program pemerintah. Menurut PakWapres sudah ada perjanjian tiga negara antara Malaysia, Thailand dan Indonesia, ya dimufakatkan apa-apa saja yang diurus,” ucap Zaini. (ant/tri/rtr/ afp)

Rieke-Putra Megawati Dikukuhkan sebagai Duta Arsip Megawati ...

Memperingati KAA dan mengingat kembali Gerakan Non-Blok adalah salah satu kegiatan yang diharapkan dapat kembali melahirkan kebijakankebijakan demi tercapainya suatu solidaritas antarbangsa.

Sebagai salah satu cara untuk terus mengobarkan semangat tersebut, menurut Mega, adalah dengan mendaftarkan dokumentasi perjalanan KAA dan Gerakan Non-Blok (GNB) sebagai suatu arsip dunia yang tercatat di Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan

SAMBUNGAN HALAMAN 1 Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

“Ada dua peristiwa maha penting yang menjadi milestone sejarah peradaban dunia, yakni KAA dan GNB. Hal ini yang mendorong saya pribadi memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya ini,” katanya.

“Upaya ini sangatlah penting, sebab menyelamatkan arsip dokumen KAA dan GNB merupakan suatu cara untuk terus memberikan pencerahan bagi bangsa-bangsa.”

Sementara itu, Arsip Nasi-

onal Republik Indonesia (ANRI) mengkukuhkan politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka dan putra Megawati, Muhammad Prananda Prabowo sebagai duta arsip dalam Seminar Internasional yang digelar ANRI. Kepala ANRI, Mustari Irawan mengatakan, pengukuhan duta arsip ini merupakan yang pertama kali dilakukan ANRI. Irawan berharap, dengan kegiatan ini kearsipan di Indonesia dapat berperan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di tempat yang sama, Rieke mengapresiasi pengukuhan duta arsip ini. Dia berjanji akan menjalankan tugas sebaik-

baiknya. Dia sangat mendukung adanya pengajuan dokumentasi KAA sebagai arsip dunia.

“Kami ingin ada perhatian internasional terhadap arsip KAA. Ini menjadi hal penting dalam situasi politik hubungan internasional. Mengingatkan hubungan antarbangsa, bahwa kehendak bisa tercapai tanpa ada intervensi mana pun,” kata Rieke.

Pengukuhan ini, selain Megawati juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Anggota DPR Komisi II Arif Wibowo, Sekjen PDIP Hasto Kristianto serta Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari.(tbn/mro/rdl)

Kalla Bantah Beda Pendapat dengan Jokowi Menpora ...

“FIFA tidak hanya meminta merevisi SK, tapi mencabutnya,” kata La Nyalla.

Sebelumnya, Wapres memang meminta agar SK pembekuan PSSI dicabut, Senin (25/ 5). Namun, Menpora Imam Nahrawi kemudian mengajukan tiga opsi. “Opsi pertama sudah jelas bahwa tidak akan dicabut.

Opsi kedua (cabut SK) kita libatkan FIFA nanti, seperti halnya dulu pernah terjadi di kita. Ada semacam komite normalisasi dan sebagainya,” kata Imam di kantor Kementerian BAPPENAS, Menteng, Jakarta, Selasa (26/5).

“Opsi ketiga, kita revisi SK, dengan syarat mereka (PSSI) mencabut gugatan di PTUN dan tim transisi yang dibuat Kemenpora tetap berjalan mengawasi aktivitas persepakbolaan nasional,” lanjutnya.

Kalla membantah bahwa dirinya dan Jokowi memberi

SAMBUNGAN HALAMAN 1 opsi kepada Menpora. Tiga opsi tersebut, menurut JK, justru berasal dari Menpora yang kemudian disetujuinya.

Menurut Kalla, sebelum memediasi pertemuan antara Menpora dan PSSI pada Senin (25/5), dia terlebih dulu berdiskusi dengan presiden. Hasil diskusi itu kemudian pembicaraan antara Menpora dan PSSI di Kantor Wapres.

“Kita perbaiki bola (yang) harus prestasinya naik. Untuk prestasi naik itu, hukum yang pertama harus ada kompetisi.

Karena kompetisi menyebabkan pemain latihan, ada aktivitas, ada penonton. Untuk berkompetisi harus ada yang mengatur. Itu PSSI. Jadi kalau mau bola maju, berprestasi, ya PSSI harus baik.

Harus aktif. Tidak mungkin tidak. Kita tetap harus masuk FIFA, ya kan,” kata Kalla.

Dia juga mengakui bahwa

perbincangan dirinya dengan Jokowi tentang sepakbola kembali dilakukan beberapa hari lalu. “Kemarin sore, ‘Mari Pak Jusuf kita selesaikan bola ini yang penting jalan’. ‘Iya, iya. Bahaya kalau tidak.’ Saya bilang ada tiga hal. Jangan tutup kesempatan orang menikmati bola dan juga olahraga. Kalau golf mau dibekukan biar saja, kan hanya bersifat pribadi,” ungkap Kalla menceritakan kembali perbincangannya dengan Presiden Jokowi.

“Bola ini kan lebih banyak penontonnya daripada pemainnya. Kalau golf lebih banyak pemainnya daripada penontonnya,” lanjut Kalla.

Selain memaparkan tiga opsi, Menpora juga mengklaim didukung penuh oleh Presiden Jokowi dalam membenahi sepakbola nasional. “Presiden sangat concernpembenahantotalsepakbola, jangan ragu-ragu lagi untuk masa depan Indonesia,” kata dia.

Tapi Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S De-

wa Broto yang juga ikut menghadap Presiden pada Senin lalu, mengakui bahwa Jokowi tidak secara khusus mendukung pembekuan PSSI. Jokowi disebut Gatot tidak mau dipertentangkan dengan Wapres.

“Beliau (Jokowi) tidak mengatakan secara khusus (dukung pembekuan PSSI), cuma bahasanya, kalau bahasa filmnya the show must go on. Tapi beliau tidak ingin dipertentangkan dengan Pak JK (Jusuf Kalla). Beliau tahu apa yang disampaikan Pak JK wajar. Intinya sama-sama untuk penyelesaian, mungkin sudut pandang saja agak berbeda,” terang Gatot.

Nah, terkait ungkapan Gatot bahwa Presiden enggan dipertentangkan, Kalla membantah dirinya berbeda pendapat dengan Jokowi. “Tidak ada perbedaan pendapat saya dengan presiden. Saya dengan presiden sepakat duduk sama-sama berdua agar sepakbola jalan,” kata Kalla. (ant/cnn/vvn)

ini maka kuncinya di Sucofindo,” sebut Kapolri.

Lantaran hasil lab menyatakan negatif, Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta dalang penyebar isu diusut. “Ini lagi diselidiki dan harus ditindak tegas. Ini makan energi yang luar biasa padahal tidak apa-apa,” katanya.

Amran meminta masyarakat tidak perlu khawatir atas peredaran beras yang ada sekarang.

“Ini masyarakat kami imbau untuk tetap tenang dan beras yang beredar saat ini adalah beras aman.”

Plastik Lebih Mahal Sebelumnya, usai raker dengan Komisi IV di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Amran menegaskan tidak ada hal yang menguntungkan dari pencampuran antara beras dengan plastik.

“Harga plastik jauh lebih tinggi dari harga beras. Harga plastik Rp 12.000 per kg, harga beras Rp 7.000-8.000perkg.Tidakmungkin untuk dikomersilkan,” katanya.

Menurut Amran, kalau memang tujuannya adalah komersil, seharusnya oknum-oknum tersebut langsung menjual plastiknya. Dia menganggap tak ada keuntungan dari pencampuran beras dan plastik. “Ini kan merugikan mereka kalau mau dicampur ke beras,” ucapnya.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menambahkan, isu beras plastik sempat dikonfirmasi ke beberapa negara tetangga, salah satunya Malaysia.

“Ingin saya sampaikan, dari

hasil diskusi yang sudah diumumkan, saya juga sudah menanyakan isu saya ke Mendag Malaysia. Apa ada di sana? Mereka katakan bahwa isu ini ada tapi beras plastiknya tidak ada,” ungkapnya.

Hal serupa juga dilakukan Gobel ke pemerintahan China.

Lagi-lagi dikatakan bahwa barang tersebut tidak ada, namun pemerintahan China akan membantu menelusuri lebih lanjut untuk lebih pasti. “Mendag China juga mengatakan bahwa itu tidak ada, dan mereka akan membantu menelusuri,” sebut Gobel.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Roy Sparingga juga memastikan tidak adanya beras plastik yang beredar di tanah air. Ini dikatakan setelah dari pengujian laboratorium menunjukkan hasilnya negatif.

Roy mengungkapkan, sampel yang diuji berasal dari area penjualan beras yang di Bekasi dan beberapa titik lain di sekitarnya.

Termasuk juga sampel yang sama digunakan Sucofindo.

“Kami ingin sampaikan bahwa hasil uji kami negatif sudah disampaikan. Sampel yang dari Sucofindo pun negatif. Tadi malam kami peroleh yang kami lakukan pengujian,” ujarnya.

Roy sempat menanyakan persoalan ini kepada pihakWorld Health Organisation (WHO) pada 21 Mei lalu. Namun kasus serupa ternyata juga tidak pernah terjadi.

“Tanggal 21 Mei 2015, BPOM sebagai emergency contact point dari international food safety

network yang merupakan turunan dari WHO, kami menanyakan apa kasus serupa pernah terjadi. Bahwa tidak pernah ada kasus serupa. Jadi jelas kami sampaikan, masyarakat diimbau tenang,” paparnya.

BPOM tetap akan mengawasi produk yang beredar dan dicurigai memiliki kandungan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

“Kami telah instruksikan jajaran POM di daerah untuk kerjasama dengan lintas sektor dinas terkait untuk mengawal kasus ini untuk siap menguji jika diduga ada. Sejauh ini tidak pernah ada dilaporkan,” tukasnya.

Di tengah isu beras campur plastik, Mentan memastikan stok beras aman hingga lebaran. Dia pun meminta masyarakat tak perlu resah. “Panen kita Januari sampai April itu jumlahnya 32 juta ton, ekuivalen dengan 20 juta ton beras. Itu konsumsi kita per bulan 22,5- 26 juta berarti setara 6-7 bulan ke depan. Sampai lebaran aman,” tegasnya.

Mentan dengan berbagai pihak sudah melakukan sidak ke beberapa daerah di antaranya Cibinong dan Depok. Di sana, Mentan tidak menemukan beras campur plastik sehingga masyarakat diminta tetap tenang.

“Masyarakat Indonesia tenang saja, saya yakin ini terjadi pada tempat yang tidak menyebar luas, kalaupun ada. Aman. Kami minta masyarakat cinta produk dalam negeri,” tutup Amran.(kms/dns/vns/rdl)

Dikalahkan Hadi, 371 Kasus di KPK Ikut Terancam Praperadilan ...

Haswandi menilai penyelidik dan penyidik KPK, secara administrasi tidak memiliki status sebagai penyelidik dan penyidik.

Dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan pada pasal 4 KUHAP tentang penyelidik dan pasal 6 KUHAP tentang penyidik.

Dia kedua pasal itu disebutkan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polri dan penyidik adalah polisi serta pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

“Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 30/2002 tentang KPK menyebutkan bahwa penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Yang berarti pula penyidik pada KPK sebelumnya harus berstatus sebagai penyidik baik dari Polri atau kejaksaan atau institusi lainnya,” katanya.

“Sedangkan pada pasal 39 ayat 4 UU KPK tentang penyelidik, penyidik dan penuntut di KPK diberhentikan sementara dari instansikepolisiandankejaksaan.”

Dalam kasus yang menjerat Hadi, penyelidikan dilakukan Dadi Mulyadi dan penyidikan dilakukan Ambarita Damanik.

Menurut hakim, Dadi yang sebelumnya berstatus sebagai penyelidik PNS di BPKP hanyalah sebagai auditor.

Sedangkan Ambarita telah diberhentikan secara terhormat dari Polri sejak 25 November 2014 sehingga status dan kewenangan sebagai penyidik telah hilang sejak diberhentikan.

Haswandi juga mengatakan proses penyidikan KPK terhadap Hadidilakukanbersamaandengan saat mantan ketua BPK itu ditetapkansebagaitersangkayakni pada 21 April 2014. Hal itu dinilai tidaksesuaidenganproseduryang ada. “Apa yang dilakukan termohon melanggar SOP dan jugaUUtentangKPK,”katahakim.

Kekalahan ini merupakan pukulan telak ketiga bagi KPK. Sebelumnya, KPK kalah dari Ilham Arief Sirajuddin. Eks walikota Makassar itu sukses menggugat status tersangkanya terkait kasus korupsi PDAM. Sebelumnya, KPK juga kalah dari mantan Kalemdikpol yang kini menjabatWakapolri, Komjen Pol Budi Gunawan.

Usai memenangkan praperadilan, Hadi tak mau berkomentar banyak, “Kita bersyukur kepada Allah Swt atas putusan ini. Tidak ada yang menang dan kalah,”

SAMBUNGAN HALAMAN 1 katanya.

Secara normatif, Hadi menyatakan memang sudah seharusnya hukum ditegakkan. Itu adalah hal yang dianggapnya sebagai kebenaran. “Yang benar adalah proses hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, fakta dan bukti yang sudah secara hukum,” sambungnya.

Sebaliknya, Ketua tim kuasa hukum KPK, Yudi Kristiana geram dengan putusan hakim. Kegeramannya dikarenakan hakim dalam putusannya menyampaikan, bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi terkait pajak Bank BCA dengan tersangka Hadi adalah tidak sah karena penyelidik dan penyidiknya tidak sah alias ilegal.

“Buat saya sebagai subjek pribadi di KPK, sudah tidak ada urgensinya lagi KPK eksis,” kata Yudi usai sidang.

Yudi mengaku tidak habis pikir dengan cara berpikir hukum Haswandi dalam pengambilan putusannya.

“Bayangkan penyelidikan dianggap tidak sah. Padahal sejak awal KPK berdiri dilakukan pola penyelidikan sidang seperti itu.

Maka, ini bisa akan menjadi bahan seluruh terpidana korupsi untuk Peninjauan Kembali (PK),” ujarnya dengan suara meninggi.

Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi menyatakan, keputusan Hakim Haswandi yang menganggap bahwa KPK tak berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik independen akan berbuntut panjang. Jika merujuk pada dalil yang dipakai hakim, kata Johan, maka semua kasus yang ditangani KPK bisa dianggap tidak sah.

“Kalaupenyelidikdanpenyidik dianggap tidak sah, maka semua kasus yang dilidik dan disidik KPK akan tidak sah,” katanya.

“Putusan ini membingungkan dan tidak ada kepastian hukum karena dalam putusan praperadilan sebelumnya yang mempersoalkan keabsahan penyidik KPK, hakim memutus bahwa pengangkatan penyidik KPK adalah sah,” jelas Johan.

Untuk diketahui, pada praperadilan sebelumnya, yakni kasus Innospec dengan tersangka eks Direktur Pertamina, Suroso Atmo Martoyo, hakim memutuskan bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk mengangkat penyelidik dan penyidik independen. Sehingga, putusan ha-

kim Haswandi sangat membingungkan.

Karena itu, KPK menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait putusan Haswandi yang membebaskan Hadi. “Kami akan pelajari dulu salinan putusan lengkap hakim dan kemudian melakukan upaya perlawanan,” tegas Johan.

Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki menambahkan, putusan tersebut mematahkan semua penyelidikan dan penyidikan perkara yang dilakukan penyelidik dan nonpolri.“Termasuk 371 tindak pidana korupsi yang punya kekuatan hukum tetap yang disidik sejak 2004 jadi tidak sah,” kata Ruki.

Ruki mengaku heran mengenai pertimbangan hakim terkait keabahan penyelidik dan penyidik KPK. Sebab, ratusan perkara tersebut telah diuji di tingkat banding dan kasasi, tidak ada yang mempermasalahkan itu.

“Padahal sudah melalui tahapan diperiksa di tingkat PengadilanNegeri,PengadilanTinggi, Mahkamah Agung dan yang sudah inkraht,” ujar Ruki. Pimpinan KPK, lanjut Ruki, menyayangkan putusan tersebut lantaran berdampak luas terhadap KPK dan instansipenegakhukumlainnya.

Ruki menyebut sebenarnya penyelidik dan penyidik perkara di KPK banyak dilakukan dari kejaksaan, bea cukai, imigrasi, pasar modal, kehutanan, tindak pidana lingkungan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Karena praktiknya penyidik tindak pidana itu tidak dilakukan Polri. Tidak ada penyidik Polri yang manangani tindak pidana pajak,” tandasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kekalahan KPK melawan gugatan praperadilan Hadi Poernomo menjadi bukti bahwa KPK sudah melakukan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab, kekalahan seperti ini sudah tiga kali dialami KPK. “Sekarang sudah terbongkar dan terbukti, KPK sering melakukan tindakan hukum projusticia yang melanggar undangundang dan KUHAP,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Ini harus kita anggap sebagai masalah besar di dalam tata kelola penegakan hukum. Selama ini banyak orang protes, termasuk saya, tapi karena popularitas KPK tinggi tidak pernah didengarkan,” ucap politisi PKS yang sempat mengusulkan ide pembubaran KPK itu.(dns/tbn/rdl)

www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015

Curigai Dua Hasil Visum Berbeda

Aktivis KBS Demo di PN Surabaya SURABAYA (BM) - Adanya fakta persidangan yang menemukan dua hasil visum berbeda, membuat halaman PN Surabaya diwarnai aksi demo, Selasa (26/ 5) pagi. Massa yang mengatasnamakan Komunitas Budaya Surabaya (KBS) meminta agar peradilan bebas dari mafia hukum. Aksi ini digelar persis di depan pintu gerbang pengadilan di Jl Raya Arjuno. Massa membawa beberapa spanduk yang di antaranya bertuliskan “Tegak Hukum, Tegak Keadilan Tanpa Intervensi dan Diskriminasi”. Sebagaimana dalam orasinya, massa menilai ada kebobrokan dalam penanganan hukum yang melibatkan Rudy sebagai terdakwa dan Edi Jasin sebagai pelapor.

Rangga selaku orator aksi menjelaskan, ada manipulasi hukum dalam persidangan yang terjadi di PN Surabaya.

Salah satunya adanya dua hasil visum terduga korban penganiayaan yang menunjukkan hasil berbeda. “Ada laporan palsu terkait penganiayaan,” teriaknya di depan PN Surabaya.

Selain itu, dia juga menilai ada penyimpangan proses hukum dalam sidang tersebut. Kritikan itu, juga ditujukan bagi kepolisian, jaksa dan majelis yang menyidangkan perkara itu. Masih kata Rangga, penyimpangan semacam itu bisa menodai hukum di Indonesia, khususnya di Surabaya.

“Sidang hari ini, terkait dugaan peng-

aniayaan Rudy terhadap Edi Jasin membuktikan telah terjadi penyimpangan hukum, konspirasi busuk yang menodai hukum, termasuk di PN Surabaya ini,” urai dia.

Sebelumnya, perkara ini sempat menjadi geger karena ada dua dokter yang hadir di persidangan. Kedua dokter saksi ini, membawa hasil visum terhadap Edi Jasin yang saling bertentangan.

Dua dokter itu adalah dr Novilia Rachman yang menyebut hasil visum tidak menemukan adanya luka pada tubuh pelapor Edi Jasin dan keterangan lain dari dr Abdul Razak yang mengatakan ada luka bekas penganiayaan di tubuh korban. Hasil visum itu keluar selisih sehari,

yakni tanggal 16 dan 17 Oktober 2013.

Karena hasil visum kedua itulah, Rudy akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan berlanjut ke persidangan di PN Surabaya. Kemarin pagi, KBS juga menggelar aksi teatrikal untuk menyoroti kejanggalan kasus ini. Lebih lanjut, peserta aksi melalui surat terbukanya, meminta agar dilakukan pengawasan kepada jaksa yang menangani kasus ini. Mereka menduga ada kesewenangan dalam penanganan hukum Rudy. “Kami minta segera dilakukan pengawasan untuk jaksa yang menyidangkan kasus ini,” tandas Rangga sebelum meninggalkan lokasi aksi. (arn/dra)

DEMO: Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Komunitas Budaya Surabaya (KBS) melakukan aksi teatrikal di depan PN Surabaya, Selasa

Tuntutan

100 Siswa SMK Gabung Teaching Factory di China SURABAYA (BM) – Tianjin Education Centre (TEC), China, menggulirkan tawaran kepada siswa SMK di Jatim untuk mengikuti teaching factory di negeri Tirai Bambu selama satu bulan. Kuota yang diberikan oleh TEC untuk 100 siswa SMK. Dalam hal ini, terdapat pilihan kompetensi yang ditawarkan yakni teknologi otomotif yang akan ditangani langsung oleh Tianjin Sino Germany. Selain itu, penawaran juga diberikan untuk bidang kompetensi teknologi kemaritiman dan kepariwisataan yang akan ditangani oleh Tianjin MaritimeVocational College.“Kita menyambut tawaran ini dengan baik dan akan segera kita tindak lanjuti,” kata Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman saat menerima perwakilan dari TEC, Selasa (26/5).

Saiful mengatakan, para siswa ini akan mengikuti teaching factory selama satu bulan penuh. Sebagai dukungan riil, Dindik Jatim akan memfasilitasi pemberangkatan para siswa. “Kita siapkan transportnya. Nanti selama satu bulan, para siswa akan menda-

patkan saku dari perusahaan yang menerima,” tutur Saiful.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini menegaskan, kerjasama internasional sengaja digencarkan sebagai pemanasan untuk menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Kita menyambut MEA dengan menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul dan memiliki kompetensi skala internasional,” tutur dia.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Jatim Hudiyono menambahkan, setiap kerjasama selalu terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan. Karena itu, tidak semua sekolah bisa terlibat.

Sebab, masing-masing sekolah memiliki konsentrasi bidang keahlian yang berbeda. Pada program ini, ada empat SMK yang rencananya akan ditunjuk.

Yakni SMKN 5 Surabaya, SMKN 6 Surabaya, SMK ST Louis dan SMK Bhakti Samudra Surabaya.

“Kita akan terus kembangkan kerjasama.DenganJermankitasiapkan enam SMK rujukan, untuk pemagangan di kapal ikan Jepang

Terdakwa Carok Massal Dituntut 20 Tahun

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

CINDERAMATA: Kepala Dindik Jatim Saiful Rahman (kiri) menerima cinderamata saat menemui perwakilan dari TEC, Tianjin Sino Germany dan Tianjin Maritime Vocational College, Selasa (26/5).

juga sudah dilakukan oleh SMK Puger, Jember,” tutur Hudiyono.

Untuk program di Tianjin ini, akan dibagi dalam dua bidang.

SMKN 5 Surabaya dengan SMK St Louis akan mengikuti bidang keahlian teknologi otomotif. Sedangkan kerjasama untuk SMKN

6 Surabaya dan SMK Bhakti Samudra di bidang teknologi maritim dan pariwisata.

Perwakilan Tianjin Sino Germany MR Cheng menyebutkan, tawaran kerjasama ini sengaja dilakukan mengawali momentum ekonomi yang sangat pen-

Penderita AIDS Pingsan Divonis Empat Tahun SURABAYA (BM) - Achmad Dohar Lobis, mendadak pingsan di ruang sidang Cakra, PN Surabaya, Selasa (26/5). Terdakwa narkotika ini, syok saat majelis memvonisnya empat tahun penjara. Selama ini, terdakwa paruh baya ini mengaku mengidap virus AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuhnya.

Kemarin sore, Lobis sedianya harus menjalanisidanghinggatahapakhirputusandibacakan. Sayang, terdakwa dari Kejari Tanjung Perak ini, sudah tak sadarkan diri sebelum amartuntasdibacakan.Lobispingsandengan posisi masih terduduk di kursi pesakitan.

Amar putusan yang dibacakan majelis yang diketuai Manungku Prasetya, memastikan jika terdakwa terbukti melanggar pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika. Lobis diketahui menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. “Mengadili, menjatuhkan pidana empat tahun penjara terhadap terdakwa,” ujar Manungku.

Semula, Lobis sudah mengaku jika tak enak badan karena penyakitnya. Bahkan untuk meyakinkan majelis hakim, dia menyertakan surat keterangan mengidap aids stadium 2 dari dokter Rutan. Surat itu, diserahkan ke majelis sebelum pembacaan

Pingsan : Terdakwa kasus pemakaian sabu-sabu terlihat pinsan saat pembacaan vonis dengan hukuman 4 tahun penjara

vonis dimulai. “Saya sakit pak, tidak bohong,” kata terdakwa. Namun karena mengaku bisa mengikuti sidang, maka pembacaan vonis pun dilakukan.

Lobis mulai melemah ketika mengetahui divonis empat tahun. Sambil berbicara lirih jikabadannyasakit,dialalulemasdanseketika pingsan terduduk.“Sakit pak,” jelas terdakwa.

Selain mempidanakan badan, Manungku dan dua hakim anggota, sepakat menjatuhkan denda Rp 800 juta kepada terdakwa. Ada catatan apabila tidak sanggup membayar denda, maka dapat diganti dua bulan kurungan.

“Hukumansepenuhnyadikurangimasapenahanan,” tandas majelis.Vonis ini, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya memohon agar Lobis dituntut enam tahun penjara.

Achmad Dohar Lobis ditangkap polisi pada 18 Februari lalu sekitar pukul 15.30 WIB. Dia ditangkap dengan barang bukti 0,20 gram sabu-sabu.

Sebagaimana pengakuannya, Lobis diketahui kerap mengkonsumsi sabu-sabu yang didapat dari temannya. Dia membantah membeli barang haram itu. Sabu-sabu disebutnya sebagai pemberian. Akibatnya, Lobis dijerat dengan Pasal 112 dan 114 UU Narkotika.“Sayamakaikarenastresdengansakitsaya,” jelas Lobis beberapa waktu lalu. (arn/dra)

ting di ASEAN, yakni MEA. Tidak hanya siswa, melainkan guru SMK juga dapat terlibat dalam program ini. “Asalkan memenuhi syarat. Bisa berbahasa Inggris dan kompetensinya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan,” kata Mr Cheng. (cj-1/dek)

PAMEKASAN (BM) - Dua dari empat terdakwa kasus carok massal dituntut hukuman 20 tahun penjara yakni terdakwa Sumanah dan Budiarto, sedangkan terdakwa Bahrawi dituntut 17 tahun penjara, dan terdakwa Sundari dituntut 15 tahun penjara.

Tututan itu dibacakan JPU dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Pamekasan. Dua terdakwa lainnya dalam kasus carok yang terjadi pada 20 November 2014 itu dituntut hukuman penjara 17 tahun, dan seorang terdakwa lagi 15 tahun penjara.“Tuntutan bagi para terdakwa ini berbeda, sesuai dengan peran mereka masing-masing, serta fakta yang terungkap di persidangan,” kata jaksa yang menangani kasus itu Arif Yuli Haryanto, Selasa (26/5).

Jaksa Yuli dalam dakwaannya menyatakan para terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan korban bernama Marzuki dan Abdul Hanan meninggal dunia dan perbuatan mereka itu dilakukan dengan terencana, sehingga pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sidang lanjutan akan digelar pada 1 Juni 2015 dengan agenda pembelaan atas dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum. “Majelis hakim tadi meminta agar pembelaan disampaikan secara tertulis,” katanya.

Marzuki dan Abdul Hanan merupakan warga Desa Pamoroh, sedangkan terdakwa, yakni Sumanah, Budiarto, Bahrawi dan Sundari merupakan warga Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan.(nat/dra)

Korupsi Dana Bansos, Dada Rosada Ajukan PK BANDUNG (BM) - Persidangan perdana Mantan Walikota Bandung Dada Rosada yang didampingi kuasa hukumnya mengajukan 5 novum atau bukti baru pada kasusnya. Mantan Walikota Bandung Dada Rosada yang juga menjadi terpidana kasus suap menghadiri sidang peninjauan kembali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Selasa (26/5).

“Ada lima novum, di antaranya laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2010,” ujar kuasa hukum Dada, Abidin, usai sidang. Abidin mengatakan, dalam laporan BPK tersebut tercatat ada kerugian negara sebesar Rp 40 miliar dalam penggunaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009-2010 yang harus dipertanggungjawabkan.

Namun, menurut dia, pada saat itu Dada Rosada telah memerintahkan Inspektorat agar dana dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran, yakni mantan Sekertaris Daerah Edi Siswadi dan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Herry Nurhayat.

“Dada Rosada tidak memiliki motif menyuap hakim. Jadi, tidak ada itu upaya untuk menyuap hakim. Karena kasus Bansos yang bertanggung jawab adalah pengguna anggaran,” katanya. Bukti tersebut, menurut dia terbukti pada novum lain

berdasarkan surat dari Inspektorat tentang perintah yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Edi Siswadi selaku pengguna anggaran. “Sesuai fakta persidangan juga tidak ada bukti Dada memerintahkan untuk menyuap hakim,” ujar dia.

Selain itu, Abidin mengatakan, pada proses persidangan Majelis Hakim yang pada saat itu dipimpin oleh Nurhakim, kerap mengabaikan fakta-fakta yang keluar di persidangan. Salah satu contohnya, majelis hakim pada saat itu, mengatakan banyak tempat kejadian perkara dimana Dada melakukan rapat soal rencana suap.”Padahal dari KPK juga hanya beberapa tempat yang dijadikan pertemuan (antara Dada Rosada, Edi Siswadi, Herry Nurhayat, Toto Hutagalung). Tapi hakim menunjukan tempat-tempat lain,” katanya.

Dada Rosada divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta oleh Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Bandung. Ia terbukti bersalah telah melakukan suap kepada hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bandung miliaran rupiah supaya para terdakwa korupsi bantuan sosial dihukum ringan tanpa mengungkap keterlibatan Dada. Kini, Dada baru menjalani hukuman penjara satu tahun di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung.(nat/dra)

Hobi-Bakat Menuai Hasil Positif SURABAYA (BM) – Banyak pelajar dan mahasiswa menyalurkan hobi dan bakat otomotif dengan cara kurang tepat. Mereka menguji adrenalin lewat trek-trekkan, balapan liar yang tidak berujung tuai prestasi.

Ketiadaan ruang alias wadah menjadi salah satu pemicu. Kondisi ini disadari para mahasiswa yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Otomotif Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya. Melalui UKM itu, mereka tidak salah jalan dalam menyalurkan hobi dan bakatnya. Bahkan banyak dari mereka yang tergabung di dalamnya sukses menggondol prestasi.

“UKM Otomotif ini memiliki tiga bidang, ada organisasi, sport, dan mekanik. Organisasi kegiatan riilnya mengadakan evet. Sport kegiatannya ada

drag race, road race, freestyle. Mekanik, kegiatannya servis gratis, bor up mesin, dan tune up,” tutur Reza Boya, Koordinator UKM Otomotif Untag, ditemui di kampusnya, kemarin.

Mahasiswa Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri ini lega lantaran organisasinya bukan saja mencetak anggotanya yang sarat akan prestasi. Namun juga bisa mewujudkan UKM sebagai “rumah” bagi penghobi otomotif di kalangan luar kampus. Tak heran jika tiap SeninJumat banyak “anak hobys” (istilah penghobi) jumpa darat di areal Untag guna menyalurkan, bahkan mengasah skill bidang otomotif.

“Khusus untuk freestyle, tiap Sabtu dan Minggu, kami mangkal di Lapangan Panglima Sudirman Surabaya. Teman-te-

man menyalurkan bakat freestyle-nya di situ. Kebetulan ada salah satu agen tunggal pemegang merek (ATPM) motor yang memberikan bantuan dua unit motor.

Satu matic dan satunya motor biasa sebagai pendukung kegiatan,” beber mahasiswa kelahiran Mojokerto, 18 Oktober 1991 ini.

Alumni SMAN 1 Pacet Mojokerto lega karena intensitas kegiatan dan berjalannya organisasi, UKm-nya juga menjadi bagian Indonesia Stuutride Assosiation (ISA). UKM Untag di bawah kendali ISA Surabaya. Ini membuat Reza juga sebagai Official ISA Regional Surabaya. “Kami mengayomi player (istilah pemain) freestyle sekaligus menjaring anggota baru.

Sosialisasi kami lakukan di fakultas, terutama bersamaan awal perkuliahan ma-

hasiswa baru untuk menggaet anggota baru,” urainya.

Banyak anggota yang menorehkan prestasi. Baik untuk kelas regional yang diperuntukkan bagi mereka yang belajar, maupun kelas profesional supaya bisa menguasaai trik freestyle. “Memang tidak mudah menjaring player baru di UKM, khususnya bidang sport, lebih khusus lagi freestyle. Karena apa? Resikonya sudah jelas jatuh dan luka,” katanya.

“Bicara prestasi, banyak. Player atas nama Wawan Darmawan dari Fakultas Teknik banyak mengoleksi juara regional dan nasional di Surabaya maupun Makassar. Player bernama Farid Raharja, juara 1 Jatim-Bali. Juara 2 Jatim-Bali. Dan lainnya,” bangganya. (cj-1/dek)

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

ATRAKTIF: Salah satu freestyle anggota UKM otomotif Untag Surabaya menunjukkan kemampuannya.

9 www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015

PERSIB BANDUNG

JADWAL PERTANDINGAN

KITCHEE SC

AFC CUP

(AFC Cup 2015)

Pantang Ada Kesalahan Gol Cepat Jadi Penentu Laga Hidup Mati BANDUNG (BM) – Laga hidup mati bakal dilakoni Persib Bandung pada babak 16 besar AFC Cup 2015. Persib wajib bermain ngotot saat menjamu Kitchee SC di Stadion Si Jalak Harupat, sore ini (siaran langsung

RCTI, pukul 15:00 WIB).

Menggunakan sistem gugur, pertandingan babak 16 Besar ini menjadi penentuan kedua tim, lolos tidaknya ke babak 8 Besar.

Meskipun Persib lolos babak 16 Besar sebagai juara Grup H,

LIVE RCTI PUKUL 15:00 WIB

Kitchee SC tidak bisa dipandang sebelah mata, walaupun sebagai runner-up Grup F. Kedua tim punya peluang

yang cukup berimbang, hanya saja keuntungan Persib tampil sebagai tuan rumah. Dengan dukungan bobotoh tentu akan membangkitkan semangat juang Firman Utina dkk, terlebih satu pemain andalan PersibVladimir Vujovic harus absen karena akumulasi kartu.

Alhasil, gol cepat menjadi

PRAKIRAAN PEMAIN PERSIB BANDUNG I Made Wirawan; Supardi, Abdul Rahman, Ahmad Jufriyanto, Tony Sucipto; Hariono, Firman Utina; Konate Makan, Atep, M. Ridwan; Tantan Pelatih: Emral Abus KITCHEE SC (4-3-3) Wang Zhenpeng; Fernando Recio, Kim Tae-Min, Lo Kwan Yee, Cheung Kin Fung; Lam Ka Wai, Huang Yang, Ngan Lok Fung; Juan Belencoso, Christian Annan, Jordi Tarrés Pelatih: Jose Francisco Molina BM/ANTARA

GOALGETTER: Makan Konate menjadi salah satu andalan Persib Bandung dalam menjebol gawang Kitchee SC pada laga AFC Cup 2015 di Stadion Si Jalak Harupat sore ini.

target bagi Persib saat meladeni Kitchee nanti. Beberapa pemain yang absen tidak menjadi kendala buat tim. Pemain lain yang mengisi posisi yang kosong tetap bisa bermain maksimal untuk membawa kemenangan buat Maung Bandung.

“Kami berharap dapat cetak gol cepat pada pertandingan nanti. Mereka tim yang berpengalaman di AFC, dengan kelebihan punya postur tinggi. Tapi, kami akan tekan sejak awal supaya mereka tidak dapat berkembang,” kata kapten tim Persib Atep saat jumpa media, Selasa (26/5).

“Beberapa pemain tidak tampil, seperti Vladimir Vujovic, tapi secara umum semua pemain siap hadapi Kitchee. Kami semua pemain enjoy menghadapi pertandingan tersebut, kita akan tampil maksimal dan memberikan yang terbaik,” sambung pemain asal Cianjur ini.

Sementara itu, Kitchee SC bertekad untuk mengejutkan Persib. Hal ini disampaikan oleh sang pelatih skuad berjuluk Hong Kong Barca itu, Jose Francisco Molina. Tekad disampaikannya walau menyadari Persib bukanlah tim sembarang. Persib diyakini tim kuat terlebih akan bermain di kandangnya.

“Saya pikir Persib memiliki pemain bagus. Persib tim kuat yang diperkuat pemain dengan kecepatan. Saya tidak bisa bicara satu pemain. Kami berharap bisa mengejutkan Persib,” kata Jose Francisco Molina seperti dikutip dari Simamaung.

Dia berharap anak asuhnya tidak melakukan kesalahan. Jika itu dilakukan, Persib diyakini bisa memaksimalkan sehingga tekad untuk meraih hasil positif tidak tercapai. “Tidak boleh melakukan kesalahan. Tim harus fokus meraih kemenangan dan melakukan yang terbaik,” tegas mantan kiper Valencia, Atletico Madrid ini. (dbs/dek)

Berharap ke Turnamen Segitiga Manajemen Persebaya Belum Instruksikan Gelar Latihan Lagi SURABAYA (BM) – Lama tidak menyentuh lapangan hijau membuat Persebaya Surabaya merindu. Adanya turnamen lokal yang digeber di Malang menjadikan Persebaya mengalihkan fokus. Namun, tim hingga kini belum mendapat instruksi apapun dari manajemen.

Persebaya sangat berharap badai di sepakbola Indonesia segera usai. Sehingga mereka ber-

sama klub-klub lainnya, baik dari kompetisi Indonesia Super League (ISL) maupun di bawahnya, bisa menjalani aktivitas normal. Yaitu bermain bola.

Kini, sembari menunggu PT Liga Indonesia (PT LI) menjadwal ulang turnamen pra kompetisi, Persebaya tampaknya tertarik dengan turnamen segitiga di Malang. Rencananya, turnamen ini juga akan melibatkan Laga FC sebagai penyelenggara dan Arema Cronus. Turnamen ini akan dilangsungkan di Stadion Gajayana pada 7 Juni mendatang.

Kabar yang diterima oleh Persebaya, turnamen ini sudah mendapat lampu hijau dari pihak

keamanan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat manajemen akan berkomunikasi dengan tim pelatih untuk segera menggelar latihan kembali. “Dua-tiga hari ini kami akan instruksikan pemain untuk berlatih lagi.

Sekaligus persiapan trofeo,” jelas Sekretaris Tim Persebaya Rahmad Sumanjaya, Selasa (26/5).

Rahmad tak menampik bahwa Persebaya sangat antusias dan menyambut baik dilangsungkannya turnamen segitiga tersebut. Hanya saja, Persebaya kecewa dengan sikap panitia pelaksana yang terkesan bekerja lamban. “Undangan resminya belum ada di kami. Namun secara lisan memang sudah disam-

paikan,” beber Rahmad. Ia berharap pihak panitia segera melayangkan undangan resmi.

Seperti diketahui, skuad Bajul Ijo telah menghentikan latihan sejak, Kamis (21/5) lalu. Hal itu imbas dari dihentikannya kompetisi ISL 2015 dan batalnya turnamen pra musim. Karena tidak mungkin untuk menggulirkan kompetisi, maka program paling realistis yang bisa dilangsungkan dalam waktu dekat adalah, melangsungkan kembali turnamen pra kompetisi.

Menurut asisten pelatih Persebaya Tony Ho jika memang ikut trofeo, idealnya dua minggu sebelumnya harus berlatih kembali. “Belum ada kabar apa-

apa dari manajemen,” katanya.

Dalam mengikuti turnamen dengan waktu yang mepet, seharusnya Otavio Dutra dkk telah kembali berlatih dua minggu sebelum turnamen.

Berdasarkan ilmu kepelatihan, selama tiga atau empat hari tidak ada aktivitas, pemain akan mengalami penurunan fisik sebanyak 40 persen. “Bagaimana kalau berminggu-minggu tanpa aktivitas, berapa persen penurunannya?” tanya Tony.

Mantan asisten pelatih PSM Makassar tersebut mengatakan, Persebaya berbeda dengan Arema. “Sedangkan kami sudah lama tidak berlatih,” keluh Tony. (bln/sol/dek)

Berharap Presiden Turun Tangan GRESIK (BM) – Situasi sepakbola nasional yang masih mengambang membuat Persegres Gresik United berharap Presiden Joko Widodo turun tangan. Apalagi belum ada kejelasan pencabutan pembekuan

PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Sebenarnya, angin segar sempat berhembus dengan datangnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan

BM/TOVAN BEKA

TUNGGU RI 1: Persegres Gresik United berharap Presiden Joko Widodo dapat turun langsung menengahi konflik sepakbola nasional.

titah Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Namun, dua hal tersebut tak kunjung membuat Menpora bergerak menyelamatkan sepakbola Indonesia.

Karena itu, dibutuhkan keterlibatan langsung Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang nomor satu di republik ini untuk menengahi konflik.

Dengan keterlibatan langsung Jokowi, maka sepakbola Indonesia bisa diselamatkan dari sanksi FIFA. Selain itu, kompetisi Indonesia Super League (ISL), Divisi Utama dan lainnya bisa kembali bergulir. Selama ini, Persegres dan klub-klub lain berusaha mencari jawaban atas kisruhnya sepakbola Indonesia, dengan ikut berbagai pertemuan di Jakarta, termasuk bertemu Menpora Imam Nahrawi.

Namun, manajemen Laskar Joko Samudro harus pulang kembali ke Gresik dengan tangan hampa. Hal ini membuat manajer Persegres Bagoes Cahyo Yuwono mengakui jika klub-klub ISL sebenarnya sudah lelah dengan semua kebijakan pemerintah yang dinilai mengambang.

“Kami dan tim-tim lain hanya ingin kompetisi segera jalan.

Maka dari itu, kami berharap pencabutan pembekuan PSSI segera dilakukan,” ujarnya, Selasa (26/5).

Bagoes mengaku sangat mengkhawatirkan bagaimana nasib klub-klub, termasuk pemain dan perangkat pertandingan, jika Kemenpora tak mengambil keputusan cepat dan Indonesia benar-benar kena sanksi FIFA. Dia memastikan tak

akan ada kompetisi dan klubklub termasuk Persegres, tentu akan mati suri.

“Yang kami inginkan hanya klub bisa berjalan dan berkompetisi lagi,” tegas manajer penghobi motor gede ini. Bagoes menyatakan jika memang Menpora tak bisa mengambil kebijakan, maka sudah saatnya Presiden Jokowi untuk membuat pernyataan tegas, sehingga sepakbola Indonesia selamat.

Dia berharap Jokowi tak hanya sekadar membuat pernyataan, tapi juga konsekuensi pada Menpora jika sepakbola Indonesia benar-benar disanksi. “Kami berharap Presiden tak hanya sekadar membuat putusan, tapi juga komitmen pada Menpora, siapp dipecat ketika sanksi FIFA diberikan,”pungkasBagoes. (dek)

RABU, 27 MEI Persib Bandung v s Kitchee FC (siaran langsung RCTI, pukul 15:00 WIB)

Persela Lamongan

BM/TOVAN BEKA

Yunan Achmadi

Ogah Ikuti Turnamen Lokal LAMONGAN (BM) – Adanya kebijakan dari PT Liga Indonesia (PT LI) yang membebaskan klub-klub untuk menggelar turnamen sendiri tidak menggoyahkan Persela Lamongan.

Alasannya, turnamen lokal tidak menguntungkan secara finansial.

Sejak menghentikan kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan turnamen pra musim, PT LI memang mengizinkan klubklub untuk menggelar turnamen secara mandiri. Hal ini untuk menjaga eksistensi klub-klub dengan aktivitas sepakbola.

Namun, manajemen Persela tak berminat untuk menggelar turnamen lokal, di tengah belum jelasnya kompetisi di Indonesia. Sebab, selisih pendapatan yang didapat dengan besarnya biaya yang dikeluarkan, jadi pertimbangan Persela untuk tetap vakum alias mati suri.

Manajer Persela Yunan Achmadi menyatakan hingga saat ini manajemen memang belum membicarakan tentang menggelar turnamen lokal atau semacam trofeo. Dia melihat pendapatan yang bisa diraih tidak dapat menutupi pengeluaran. “Sudah kami pastikan tak ada partisipasi pada turnamen lokal. Kami hanya menunggu kompetisi saja,” katanya, Selasa (26/5).

Dijelaskan, jika dihitung-hitung antara pendapatan dari tiket penonton dan biaya operasional, maka turnamen lokal tak menguntungkan bagi Laskar Joko Tingkir. Apalagi, turnamen lokal hanya menggelar 1-2 laga saja, sehingga raihan pendapatan tak signifikan. Itu berbeda bila ada turnamen pra musim, seperti yang direncanakan PT LI belum lama ini. “Kalau turnamen pra musim, hasil yang diraih cukup besar. Tapi kalau turnamen lokal, penonton yang datang pasti tak banyak dan hasil tak maksimal,” beber Yunan.

Makanya, saat ini pihaknya hanya bisa memantau dan menunggu kejelasan dari pemerintah, terutama pencabutan pembekuan PSSI. Yunan menyebutkan adanya pencabutan tentu akan berdampak positif pada jalannya kompetisi di Indonesia, dan para pemain juga mendapatkan hasil dari ikut kompetisi. “Kami hanya bisa menunggu kompetisi bisa jalan.

Kalau tetap tak jalan, maka tak hanya klub yang rugi, tapi juga pelaku sepakbola, mulai pemain, pelatih hingga perangkat pertandingan,” pungkasYunan. (dek)

PT Liga Indonesia

BM/ISTIMEWA

Joko Driyono

Turnamen Pra Musim Bisa Digelar JAKARTA (BM) – CEO PT Liga Indonesia (PT LI) Joko Driyono tak menampik bahwa turnamen pra-musim bisa saja digelar setelah sebelumnya sempat dibatalkan. Hal ini disampaikan menyusul adanya putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mengabulkan permohonan PSSI. Putusan PTUN membuat Surat Keputusan Menpora per 17 April berupa pembekuan PSSI sementara tidak berlaku.

Tim Transisi yang sebelumnya dibentuk untuk menjalankan kompetisi, mengelola timnas Indonesia, dan membentuk kepengurusan PSSI yang baru pun harus berhenti.

“Kami akan berkoordinasi dengan PSSI lebih dulu. Saya mendengar Komite Eksekutif PSSI akan mengadakan rapat untuk menyikapi perkembangan terakhir. Posisi Liga Indonesia menyiapkan semua opsi yang rasional. Mungkin dalam 23 hari kedepanlah,” jelas Joko Driyono usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan PSSI, PT LI, perwakilan klub, Selasa (26/5).

Joko Driyono mengaku belum bisa bicara banyak. Termasuk soal perencanaan format turnamen pra-musim. “Itu masih harus didalami dan dibicarakan dengan patner, yang sebelumnya telah dibatalkan.”

“Yang jelas, event itu ada tiga tahapan penting. Pertama inovasi event atau produknya dalam konteks bisnis. Itu dibarengi aspek teknis. Kemudian tahap ketiga implementasi, perizinan dan sebagainya.”

“Persoalan saat ini, tahap ketiga harus berada di nomor satu sesuai pengalaman. Kami mau memastikan hal mendasar tadi terpenuhi agar fase berikut terkait produk, jadwal, pasti dengan patner. Itu saya rasa perlu pembicaraan lanjutan,” tambahnya. (dbs/dek)

10 METRO SPORT

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015

1

LAZIO

AS ROMA

lintas arena

2

(Serie A Italia)

Lolos ke Fase Group Liga Champions ROMA (BM) – Peringkat kedua Serie A Italia 2014/2015 dipastikan menjadi milik AS Roma setelah menang 2-1 atas Lazio di laga Derby della Capitale di Olimpico, Selasa (26/5) dinihari WIB. Partai ini vital untuk aspirasi kedua tim merebut tiket otomatis ke fase grup Liga Champions musim depan menemani Juventus, dan gol penentu Ma-

pou Yanga-Mbiwa lima menit jelang bubaran memastikan jatah itu didapat AS Roma. Menjauh empat poin menyusul kemenangan ini, Roma tak akan terkejar Lazio dengan sisa satu pertandingan.

Sementara Gli Aquilotti sendiri terancam gagal finis di tiga besar. Meski masih unggul tiga poin atas Napoli, mereka harus menghadapi langsung I Vesu-

viani di San Paolo pada giornata terakhir pekan depan.

Bertanding sebagai tuan rumah, Lazio langsung ngebut sejak dilakukannya sepak mula, sementara barisan pertahanan Roma terlihat kurang berkonsentrasi. Tak kurang dari dua peluang emas tercipta untuk Biancoceleste dalam sepuluh menit pembuka.

Tapi kemudian permainan

berjalan relatif berimbang, ketat, dan cenderung keras khas derby. Peluang bersih pun jadi sangat minim dengan kedua kubu lebih sering melepas umpan spekulatif.

Sampai 45 menit awal selesai, kebuntuan skor di Olimpico belum terpecahkan.

Seperti halnya di paruh pertama, pada awal babak kedua Lazio juga langsung memberikan tekanan dini. Dusan Basta melepas percobaan jarak jauh yang

melenceng di samping kiri gawang.

Untuk meningkatkan performa tim, bos Roma Rudi Garcia memutuskan menarik keluar sang kapten Francesco Totti dan menggantinya dengan Victor Ibarbo. Ini menjadi keputusan jitu karena Ibarbo kemudian menyuplai umpan untuk gol pembuka dari Juan Iturbe di menit 73.

Lazio membalasnya di menit ke-81. Felipe Anderson berpenetrasi di tepi kanan dan memberi umpan silang kepada Miroslav Klose dan nama terakhir ini meneruskan bola dengan sundulan ke arah Djordjevic yang sukses mengonversinya menjadi gol, juga melalui kepalanya. Skor menjadi imbang 1-1.

Namun, skor imbang 1-1 hanya bertahan tiga menit saja. Roma kembali meraih keunggulan setelah Mapou Yanga-Mbiwa sukses menuntaskan umpan Miralem Pjanic dari situasi tendangan bebas dengan tandukanakuratyanggagaldihadang Federico Marchetti. Skor menjadi 2-1 untuk AS Roma. (dbs/azt)

SUSUNAN PEMAIN LAZIO (4-2-3-1) Marchetti; Basta, De Vrij, Gentiletti, Lulic (Cavanda 55’); Parolo, Biglia (Cataldi 78’); Candreva, Mauri (Djorjevic 76’), Anderson; Klose.

ISTIMEWA

SELEBRASI : Kapten tim AS Roma, Francesco Totti menggelar selebrasi bersama rekan satu tim dan para tifosi, Selasa (26/5) dinihari WIB. Roma menekuk Lazio 2-1 sekaligus memastikan diri peringkat dua Serie A.

AS ROMA (4-3-3) De Sanctis; Torosidis, Manolas, YangaMbiwa, Holebas; Keita (Pjanic 68’), De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Totti (Ibarbo 61’), Iturbe (Doumbia 85’).

Siapkan Tambahan Bonus Juara Umum SIDOARJO (BM) – Target juara umum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V/2015 Banyuwangi dicanangkan kontingen Sidoarjo. Bonus besar menanti para atlet andai mampu merealisasikan target tersebut.

Pada perhelatan multieven dua tahunan ini, kontingen Kota Udang berkekuatan 300 atlet dengan disokong 86 ofisial. Mereka akan ambil bagian pada 31 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan pada Porprov.

“Akan kami siapkan beragam bonusuntukatletyangberprestasi.

Apalagi bisa menjuarai Porprov Jatim tahun ini,” ungkap Bupati Sidoarjo Syaiful Ilah, saat memberangkatkan kontingen di PendopoDeltaWibawa,Selasa(26/5).

Syaiful Ilah tak henti-hentinya mengapresiasi atlet Sidoarjo yang akan mengikuti ajang Porprov kali ini, meski sebelumnya pada Porprov Jatim IV/2013 lalu, Sidoarjo harus puas bertengger di peringkat ke-

5 setelah Kota Surabaya, Kabupaten Kediri, Kota Malang dan Kabupaten Malang.

“Target maksimal juara umum, minimal Sidoarjo bisa memasuki tiga besar. Bahkan, kami berencana akan memberikan sejumlah bonus bagi atlet yang memenuhi prestasi sesuai target,” tegas Saiful Ilah.

Sementara itu, Ketua KONI Sidoarjo, M. Rochani optimis para atletnya bisa mewujudkan harapan tersebut dengan semangat tinggi. Meski, saat ini ada cabor baru yang akan mengikuti kompetisi, pihaknya berharap bisa mendorong cabor-cabor yang sudah lama bersaing dalam Porprov.

“Ada cabor yang tidak ikut.

Karena tidak memenuhi target.

Salah satunya adalah drum band. Dan yang baru ini semoga bisa mendorong cabor lainnya agar menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama,

salah satu atlet senam Sidoarjo Ninuk berharap dapat meraih prestasi pada ajang Porprov kali

ini. Dia berbekal pengalaman pada ajang PPLB sebagai juara ke-3. “Kalau menang mau beli

sepeda, karena ndak punya speda,”harap siswa kelas 3 SD Sidokare ini. (adi/dek)

BM/ADI

BERANGKAT: Kontingen Sidoarjo berjumlah 300 atlet bertekad meraih prestasi maksimal pada ajang Porprov V/2015 Banyuwangi.

Bidik Tiga Emas, Ikuti 17 Cabor

BM/ARDY PRATAMA

TERJUN: Kontingen Kota Probolinggo ditarget meraih tiga medali emas dari 17 cabor yang diikuti.

PROBOLINGGO (BM) – Target minimalis dipatok kontingen Kota Probolinggo pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V/2015 Banyuwangi.

Mengikuti 17 cabang olahraga (cabor), KONI Kota Probolinggo membidik torehan tiga keping medali emas.

Ke-17 cabor yang digeluti Probolinggo adalah panjat tebing, angkat besi, binaraga, atletik, taekwondo, anggar, renang, balap sepeda. Selain itu ada juga gulat, bridge, tenis lapangan, catur, voli indoor. Serta senam, silat, wushu dan selam.

“Kami ikut 17 cabor dengan diperkuat 99 atlet serta 33 ofisial dan 18 sopir dengan total keseluruhan 150 orang,” kata Ketua KONI Kota Probolinggo Heru Jhudiarto, saat ditemui wartawan pada pelepasan kontingen oleh Walikota Rukmini di Gor Kedopok, Selasa (26/5).

Lebih lanjut Heru menegas-

kan bahwa di Porprov kali ini menargetkan raihan tiga medali emas, lima perak dan perunggu.

Terlebih untuk medali emas diharapkan dapat digondol dari cabor atletik.

“Satu emas kami harapkan dapat diraih dari atletik, dua emas dari anggar. Kami juga berharap perak dari cabor atletik serta panjat tebing dan binaraga.

Sedangkan untuk medali perunggu bisa diraih cabor senam, atletik, panjat tebing, bina raga dan tim voli Putra,” ujar Heru.

Sementara itu, Walikota Probolinggo Rukmini dalam sambutanya mengatakan bahwa dalam peningkatan mutu olahraga, pihaknya mengirim kontingen ke Porprov V/2015. Dia berharap para atlet mampu membawa pulang medali emas. “Saya berharap para atlet Kota Probolinggo bisa pulang membawa medali emas dalam ajang Porprov,” harapnya. (ard/dek)

ISTIMEWA

AS Roma Finish Peringkat Dua Caroline Wozniacki

Lolos ke Putaran II Prancis Terbuka PARIS (BM) – Unggulan kelima Caroline Wozniacki maju ke putaran kedua Prancis Terbuka setelah mengalahkan petenis Italia Karin Knapp 6-3, 6-0 di Paris, Selasa (26/5).

Petenis Denmark yang pernah menduduki peringkat satu dunia, yang tidak pernah melangkah melebihi perempat final di Roland Garros, kesulitan menemukan irama permainannya pada awal pertandingan. Enam game pertama dalam pertandingan di Lapangan Suzanne Lenglen itu menghabiskan waktu hampir satu jam.

Bagaimana pun, petenis Italia berusia 27 tahun Knapp, yang mengikuti Grand Slam keduanya pada tahun ini dengan baru saja merebut gelar ketiganya selama karir dia pada turnamen di Nuremberg pekan lalu, menjadi arsitek bagi kejatuhannya sendiri dengan melakukan total 50 kesalahan sendiri.

Wozniacki pada pertandingan berikutnya akan menghadapi petenis Jerman Julia Goerges, yang mengalahkan Coco Vandeweghe dari Amerika Serikat 6-2, 5-7, 6-1.

Sementara itu, petenis Spanyol David Ferrer meraih kemenangannya yang ke-300 di lapangan tanah liat saat dia mengalahkan petenis Slowakia Lukas Lacko pada turnamen Prancis Terbuka di Paris.

Ferrer (33) unggulan ketujuh meraih kemenangan 6-1, 63, 6-1 untuk menjadi petenis kedua yang aktif setelah rekan senegaranya Rafael Nadal, yang memenangi 300 pertandingan di jenis lapangan itu.

Ferrer, posisi kedua di Roland Garros pada 2013, melaju untuk menghadapi rekan senegaranya Daniel Gimeno-Traver atau petenis Brazil Joao Souza untuk memperebutkan satu tempat di 32 besar. (dbs/azt)

Atlet SEA Games Ikuti Indonesia Open JAKARTA (BM) – Atlet bulu tangkis yang mengikuti SEA Games 2015 di Singapura juga akan mengikuti perhelatan Indonesia Open 2015 yang akan digelar 2-7 Juni mendatang, kata Manajer Tim Bulu Tangkis SEA Games 2015 Lius Pongoh.

“Tampilnya atlet pelatnas di Indonesia Open kali ini tidak akan memengaruhi penampilan di SEA Games Singapura,” kata Lius Pongoh seperti dilansir tim media Satlak Prima di Jakarta, Selasa (26/5).

Lius memperbolehkan para atlet yang akan berlaga di SEA Games 2015 untuk bermain di Indonesia Open guna mengambil kesempatan untuk meningkatkan posisinya di daftar pemain peringkat dunia.

Kategori kompetisi Indonesia open yang merupakan super series premier adalah turnamen kelas dunia yang berguna mengumpulkannilaiuntukmengikutiOlimpiadeBrasiltahun2016.

Lius menerangkan atlet masih bisa mengikuti Indonesia Open sebelum berlaga di SEA Games karena jadwal pertandingan yang tidak berbenturan.

“Jadwal pertandingan cabang bulu tangkis baru dimulai 10 Juni 2015, sedangkan pertandingan Indonesia Open 2-7 Juni mendatang,” kata Lius.

Lius juga meyakini bahwa pertandingan Indonesia Open yang diikuti atlet tidak akan memengaruhi performa di SEA Games 2015 di Singapura.

Sebelumnya ketua Umum PB PBSI Gita Wirjawan mengatakan akan memberikan kepercayaan lebih banyak kepada pemain-pemain muda dalam turnamen BCA Indonesia Open 2015 di Istora Senayan Jakarta, 2-7 Juni mendatang. (ant/azt)

Ambon Tuan Rumah Pra PON Tinju AMBON (BM) – Kota Ambon ditetapkan sebagai tuan rumah Kejuaraan Tinju Pra PON 2016 wilayah timur, kata Ketua Pengprov Pertina Maluku Sam Latuconsina.

Penatapan Ambon sebagai tuan rumah sesuai Surat Keputusan PP Pertina Nomor 21 tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Penetapan Pengprov Pertina Maluku Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pra PON 2016 di Wilayah Timur.

“Penatapan tersebut langsung yang ditandatangani Ketua Umum A Reza Ali dan Sekjen Martinez dos Santos,” kata Sam Latuconsina di Ambon, Selasa.

Ia mengatakan, Pengprov Pertina Maluku telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pra PON 2016 wilayah timur yang meliputi 10 Pengprov Pertina di antaranya Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua.

“Keputusan penetapan berdasarkan hasil rapat PP Pertina dengan tiga Pengprov tuan rumah wilayah barat, tengah dan timur.Rapat tersebut menetapkan tiga pengprov sebagai tuan rumah Pra PON yaitu Batam (wilayah barat), Kupang (wilayah tengah) dan Ambon (wilayah timur),” katanya.

Menurut Sam, PP Pertina juga telah menetapkan waktu pelaksanaan Pra PON di tiga wilayah tersebut.

“Pra PON Wilayah Barat di Batam akan berlangsung 27 September-3 Oktober, Pra PON Wilayah Tengah di Kupang 11-19 Oktober dan Pra PON Wilayah Timur di Ambon 25-31 Oktober 2015,” ujarnya.

Dijelaskannya, Pengprov Pertina Maluku akan berkoordinasi dengan pengurus pusat Pertina untuk menyusun kepanitiaan dan teknis pelaksanaan kejuaraan Pra PON. Pra PON Wilayah Barat akan diikuti Pengprov Pertina di wilayah Sumatera dan Banten yakni 11 pengprov, sementaraWilayahTengah di Kupang diikuti Pengprov Pertina di wilayah Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara (12 pengprov).(ant/azt)

RAGAM JATIM 11

BERITA METRO www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015

Sopir Ugal-ugalan, Dump Truck Tabrak Bentor

Lakukan Tes Urine di Dua Sekolah

FOTO: BM/WAN

PROBOLINGGO (BM) - Dump truck bertulis ‘GSL’ melaju ugal-ugalan di jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Kraksaan dan menabrak Becak Motor (bentor) di pertigaan alun-alun atau sebelah timur Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, Selasa (26/5) siang sekitar pukul 13.30 WIB. Akibatnya, pengendara Bentor, Sodari mengalami luka serius di bagian punggung dan dilarikan ke RSUD Waluyo Jati, Kraksaan. Sedangkan penumpang bentor, Abel, yang merupakan siswa Kelas V SDN Patokan 1, mengalami syok berat meski hanya menderita luka lecet.

Keterangan yang berhasil dihimpun Berita Metro (BM) di lapangan, dump truck ‘GSL’ Nopol N 8312 UQ itu mendahului mobil ambulans CSR Bank Jatim di depan KantorPemkab Probolinggo. Sesampainya di pertigaan alunalun, sebuah bentor menyeberang dari arah selatan.

Karena truk melaju cukup kencang, tabrakan tak terhindarkan.

Sementara mobil ambulans Nopol N 8312 UQ yang disopiri Abd Rohman, asal Krejengan juga tak bisa menghindari tabrakan dan akhirnya menambrak dump truck tersebut dari belakang. ”Sopir dump truck ugal-ugalan. Dari arah barat, dia menyalip saya. Padahal di depan sudah ada mobil yang behenti memberi waktu untuk bentor menyeberang,” jelas saksi mata Yanto (55), warga Jabung Sisir, Kecamatan Paiton saat di lokasi.

Polisi yang telat datang ke TKP membuat arus lalu lintas di Jalan Raya Panglima Sudirman itu macet. Kapolsek Kraksaan, Kompol Subadar melalui Kanit Laka Lantas AKP Jamal mengungkapkan, insiden tabrakan itu masih masih dalam tahap penyelidikan. (wan/edi/azt)

RINGSEK: Tampak bentor yang ringsek akibat ditabrak dump truck di lokasi kecelakaan Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Kraksaan, Selasa (26/5) siang.

TKW Blitar Terancam Hukuman Mati Terlibat Kasus Pembunuhan di Taiwan

BLITAR (BM) - Seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Blitar, Indayani (33) terancam hukuman mati setelah terlibat dalam kasus pembunuhan di negara tempat ia bekerja, Taiwan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar, Herman Widodo mengatakan, saat ini pihaknya sedang berupaya untuk mencari kepastian kondisi warganya yang sedang terlibat masalah itu. ”Kami sudah menelusuri dan klarifikasi ke Kementerian Luar Negeri sampai ke BNP2TKI. Saat ini, kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dan informasi resmi,” kata Herman Widodo, Selasa (26/5).

Ia juga mengatakan, belum mengetahui dengan pasti kondisi terkini Indayani. Warga Desa Dusun Jagoan, Desa/Kecamatan Ponggok tersebut saat ini masih ditahan oleh aparat penegak hukum di Taiwan.

Herman mengatakan, dimungkinkan nantinya akan ada bantuan hukum bagi Indayani terkait dengan masalahnya itu. Ia berharap, saat ini keluarga juga tenang dan menunggu kabar lebih lanjut.

Sementara itu, keluarga Indayani terus berharap adanya jalan keluar terbaik bagi Indayani. Mereka juga berharap, kasus hukum yang menimpa Indayani bisa secepatnya selesai dan ia dibebaskan dari hukuman itu.

Darwoto (37), suami Indayani mengatakan, tindakan yang dilakukan istrinya itu karena ia meminta haknya. Istrinya mengaku pernah bekerja di kedai kopi di Taiwan, namun belum semua hak istrinya dipenuhi. ”Istri saya bilang, gaji tiga bulan belum diberikan,” kata Darwoto.

Ia tidak mengetahui persis detail kejadian yang menimpa istrinya itu. Saat ini, kondisi

INLINE STORY

l Seorang TKW asal Kabupaten Blitar, Indayani (33) terancam hukuman mati setelah terlibat kasus pembunuhan di negara tempat ia bekerja, Taiwan. l Kepala Disnaker Kabupaten Blitar, Herman Widodo mengatakan, pihaknya sedang berupaya untuk mencari kepastian kondisi warganya yang sedang terlibat masalah itu. l Warga Desa Dusun Jagoan, Desa/Kecamatan Ponggok tersebut saat ini masih ditahan oleh aparat penegak hukum di Taiwan.

istrinya sangat depresi akibat kejadian itu.

Ia pun saat ini juga sudah tidak bisa mengetahui kabar terbaru dari istrinya, sebab sudah tidak bisa komunikasi.

Darwoto mengatakan, terakhir ia berko-

munikasi dengan istrinya pada 13 Mei 2015 yang mengeluhkan tentang upah yang tidak kunjung diterimanya. Pekerjaan yang dilakukannya di kedai kopi juga berat, mulai bekerja pagi hari sampai malam.

Selang beberapa hari kemudian, justru ia mendapatkan kabar bahwa istrinya terlibat kasus pembunuhan di kedai kopi, tempat ia pernah bekerja. Istrinya dikabarkan terlibat pembunuhan pada 16 Mei 2015 dan pada 19 Mei 2015 ia ditahan sampai saat ini.

Darwoto juga mengatakan, istrinya memang beberapa kali pindah lokasi pekerjaan.

Awalnya, ia menjadi pembantu rumah tangga, tapi akhirnya keluar, lalu bekerja di kedai kopi, dan terakhir bekerja di sebuah pabrik minuman kaleng.

Di Taiwan, Indayani sudah bekerja cukup lama, sekitar dua tahun. Ia juga rutin mengirimkan uang untuk keluarga di rumah, terutama untuk anaknya yang saat ini masih usia tiga tahun. Keluarga berharap, Indayani bisa dibebaskan dan pulang ke rumah. (ant/azt)

FOTO: BM/M ZAINUDDIN

Pawai Budaya Semarakkan HJL ke-446

SEMARAK: Bupati Fadeli bersama istri mengikuti pawai budaya sebagai bagian dari peringatan HJL, kemarin (26/5). Pawai budaya kemarin juga diramaikan dengan berbagai kesenian khas Lamongan.

Lamongan, MTs Putra Putri Lamongan, SMPN 4 Lamongan dan SMPN 1 Pucuk.

Bukan hanya durm band, pawai budaya itu juga diramaikan beragam kesenian khas Lamongan. Di antaranya, atraksi Jaran Jenggo, serta ikon-ikon khas Lamongan seperti fragmen Joko Modo (masa muda Maha Patih Gajah Mada) yang ditampilkan oleh SMA 1 Kedungpring. Selain

FOTO: BM/M ZAINUDDIN

LAMONGAN (BM)- Hari Jadi Lamongan (HJL) ke-446 yang jatuh pada hari Selasa, 26 Mei 2015 terasa lebih istimewa. Kali ini Pemkab Lamongan merayakannya dengan pawai budaya.

Agenda peringatan HJL kemarin semakin semarak seiring pemberian penghargaan pemenang lomba dalam rangkaian HJL. Pawai budaya dilaksanakan setelah upacara pembukaan selubung pataka lambang daerah di halaman Gedung DPRD Lamongan, Selasa (26/5). Selanjutnya, kirab pataka lambang daerah dan pawai budaya diikuti itu oleh Bupati Fadeli beserta sejumlah pejabat. Di antaranya dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekkab Yuhronur Efendi beserta istri, para Asisten Sekda, Kepala SKPD, Camat, Pejabat Eselon III, Lurah dan lembaga pendidikan.

Dalam pawai tersebut, Bupati Fadeli mengenakan kostum kesultanan ala era Rangga Hadi.

Sekadar diketahui, Rangga Hadi adalah Adipati Lamongan pertama yang bergelar Tumenggung Surajaya.

Nah, dengan kostum kesultanan itu Fadeli naik kereta kencana berkeliling Kota Lamongan.

Rombongan pawai itu juga diiringi kelompok drum band MAN

lintas kota

LESTARIKAN BUDAYA: Bupati Lamongan turut terlibat dalam prosesi Pasamuan Agung di Pendopo Lokakantra. Acara ini menjadi bagian dari upaya untuk tetap melestarikan budaya Lamongan.

itu, sejumlah mobil hias dari SMA 1 Sekaran, SMA 1 Sukodadi dan SMA 1 Bluluk serta SMAN 2 Lamongan, juga turut meramaikan pawai budaya.

Setelah pawai budaya, acara berlanjut dengan Pasamuan Agung di Pendopo Lokatantra.

Yakni menyemayamkan lagi pataka lambing daerah dan oncer sesanti. Pasamuan Agung sendiri di era Rangga Hadi adalah prosesi wisuda sang adipati menjadi Tumenggung Surajaya oleh Sunan Giri IV. Acara Pasamuan Agung kemarin dibuka dengan Tari Runtik.

Di Pendopo Lokatantra pula, penghargaan atas pemenang lomba dalam rangkaian HJL ke446 diberikan. Fadeli menyebut berbagai agenda dan prioritas pembangunan yang sudah berjalan saat ini akan terus ditingkatkan dan dilanjutkan. Contohnya, bidang kesehatan dan infrastruktur, serta pendidikan.

Menurut Fadeli, perbaikan jalan secara keseluruhan sudah mencapai 90 persen dalam kondisi baik. Di sisi lain Pemkab juga terus menggarap sektor kesehatan. Di antaranya, terkait

pelayanan mobil sehat dimana ditargetkan 1 desa 1 mobil sehat. Selain itu, Pemkab Lamongan juga akan meningkatkan kapasitas ruang pelayanan kelas III yang sudah sejak lama digratiskan di RSUD Soegiri.

“Komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lamongan ini akan terus kami pegang dan kami tingkatkan. Agar Lamongan semakin memiliki daya saing, dan agar Lamongan lebih sejahtera, “ kata dia. (adv/nun/han/zen) DAFTAR JUARA PERINGATAN HJL KE-446 Juara Lomba Perpustakaan n SDN Unggulan Karanggeneng Kec Karanggeneng (kategori SD) n SMPN 1 Lamongan (kategori SMP) Juara Lomba Kearsipan Tingkat SKPD n Inspektorat.

Juara Duta Lingkungan Hidup n Astrie Dianifa Rokhmawati dari SMAN 1 Lamongan.

Penghargaan Kelompok Gemerlap Terbaik 2014 n Sumber Makmur untuk kelompok pembudidaya ikan n Barokah untuk kelompok budidaya ayam

petelur n Rukun Sejahtera untuk kelompok budidaya kambing n Tumpang Sari untuk kelompok tani n Pasar Desa Lembor untuk pasar desa n Sueb sebagai pendamping gemerlap terbaik Investor Penyetor Pajak Terbesar n PT Camco Omya Indonesia n PT Indonesian Camcocrown Chemical Industry Kecamatan dengan Pembayaran PBB Tecepat n Kecamatan Kalitengah dan Kecamatan Bluluk

PAMEKASAN (BM) - Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pamekasan, Selasa (26/5), menggelar tes urine di SMAN 4 dan SMA Wahid Hasyim setempat.

Ketua BNNK Pamekasan Kholil Asy’ari menjelaskan, tes urine digelar untuk mengantisipasi dan melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan peredaran narkoba jenis sabu di sekolah. ”Kegiatan ini sebagai langkah nyata BNNK dalam upaya melakukan deteksi dini, serta kemungkinan adanya siswa yang menjadi korban peredaran narkoba,” katanya.

Kholil yang juga Wakil Bupati Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, saat ini, peredaran narkoba sangat mengkhawatirkan, dan hampir menyentuh semua lapisan masyarakat negeri ini, tak terkecuali di Madura, Jawa Timur.

Oleh karenanya, BNNK perlu melakukan langkah nyata dalam mengantisipasi bahaya obat terlarang itu. ”Tentunya, kegiatan seperti ini tidak cukup, tanpa adanya dukungan semua pihak, baik lembaga pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan para orang tua,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua BNNK juga ikut menggelar tes urine dengan tujuan agar menjadi contoh kepada guru, dan siswa. (ant/azt)

Angka Putus Sekolah Masih Tinggi BANGKALAN (BM) - Angka anak putus sekolah di Kabupaten Bangkalan, Madura, masih tergolong tinggi, meski pemkab setempat telah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Moh Muhni, Selasa (26/5), mengatakan hingga pertengahan 2015 tercatat 140 anak putus sekolah untuk tingkat SLTP saja, belum termasuk SLTA. ”Jumlah siswa tingkat SLTA yang putus sekolah terdata sebanyak 46 orang. Dengan demikian, maka jumlah siswa putus sekolah di Kabupaten Bangkalan sebanyak 186 orang atau hampir 200-an anak,” katanya.

Umumnya, siswa yang putus sekolah ini karena ikut orang tuanya merantau menjadi pekerja di luar daerah.

Ada juga karena nikah di usia dini dan umumnya merupakan pelajar di pedesaan. ”Kalau alasan biaya, sepengetahuan kami berdasarkan laporan dari masing-masing kepala sekolah tidak ada, karena pemkab telah membebaskan biaya pendidikan, apalagi sekolah setempat juga mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS),” katanya.

Sementara itu, KetuaYayasan Landhep Semmo Madura Iskandar menilai banyaknya siswa putus sekolah di Pulau Madura ini, karena faktor dukungan orang tua dan persepsi keliru di sebagian masyarakat Madura. ”Ada pandangan di sebagian masyarakat Madura yang menyatakanjikaanaknyatidaksegeramenemukanjodohnya, itu tergolong hina, sehingga timbul anggapan bahwa jika anaknya cepat berkeluarga, terutama anak perempuan, maka hal itu membanggakan,” katanya.(ant/azt)

www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015 0,62% IHSG

5,320

0,1% NIKKEI

20,438

0,0% STI

3,460

0,1% FTSE

7,025

HARGA EMAS 0,2% KLCI

1,764

0,0% DJIA

18,232

0,0% NASDAQ 5,089

0,0% S&P500 2,126

JUAL (Rp/gr)

511,088

KURS MATA UANG

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

USD

SGD

EUR

AUD

490,645

1,195.95

JUAL: 13.215,00 BELI : 13.195,00

JUAL: 9.814,36 BELI : 9.794,36

JUAL: 14.453,36 BELI : 14.353,36

JUAL: 10.339,91 BELI : 10.259,91

SUMBER: GERAIDINAR

IDR/USD: 13,215

SUMBER:KLIKBCA.COM

BERLAKU 26 MEI 2015 - SUMBER: IMQ21.COM

Terapkan WBS, Tangkal Gratifikasi

Kepastian Insentif Pajak Dipertanyakan Pengusaha Angkutan SURABAYA (BM) - Pelaku usaha angkutan truk di Jawa Timur berharap janji pemerintah tentang pemberian insentif pajak dilaksanakan. Karena hingga saat ini belum adanya kepastian. Ada beberapa kerancuan dalam permendagri yang tidak sejalan dengan peraturan perpajakan. Misalnya, pengusaha yang membeli truk plat kuning tidak dapat mengkreditkan PPN-nya sebagai pajak masukan.

Maka dari itu pengusaha angkutan truk skala kecil dan menengah di Jawa Timur diimbau lebih peka memperjuangkan kewajiban perpajakannya, guna menghindari kemungkinan gulung tikar pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.101/2014.

Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan para pengusaha angkutan di Surabaya mengeluhkan kerancuan terkait insentif dan disinsentif pajak yang didapat dari penggunaan plat kuning maupun hitam.

“Misalnya, kenapa plat kuning kalau sewa dikenai PPN, sedangkan pelat hitam

tidak. Jatim ini adalah urat nadi perdagangan, jadi persoalan pajak angkutan ini harus didiskusikan baik-baik dengan Gubernur,” ujarnya di Surabaya, Selasa (26/5).

Sebaliknya, ketika menjual truk bekasnya yang berplat kuning, mereka malah tidak dikenakan PPN. Padahal, saat membeli truk plat hitam, PPN-nya dapat dikreditkan sebagai pajak masukan, termasuk biaya-biaya perawatannya. Hal lain yang membuat pengusaha keberatan di antaranya dasar perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam peraturan tersebut.

“Mulai sekarang, izin perorangan atau CV sudah tidak diperbolehkan. Kalau dulu pakai izin prinsip, sekarang izin lima tahunan,” jelas Gemilang.

Guna mengantongi izin tersebut, sambungnya, satu pengusaha minimal harus memiliki lima armada. Baru setelah itu, angkutan umum yang berbadan hukum (baik dalam bentuk PT, BUMD, maupun koperasi) diperbolehkan memperoleh insentif atau keringanan pajak. Berdasarkan peraturan yang baru, angkutan

SURABAYA (BM) - Adanya rencana revitalisasi WBS yang dilakukan oleh OJK di antaranya perbaikan aturan dan komitmen top level, sistem integritas semua laporan akan ditindaklanjuti, perlindungan terhadap pelapor dan memberikan reward kepada pelapor jika mau membuka identitas, serta melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia.

Tahun ini Otoritas Jasa Keuangan berupaya menguatkan program integritas dengan revitalisasi OJK Whistle Blowing System (OJK) WBS dan pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi. Adanya program WBS tersebut sebagai upaya untuk mengkatkan keparcayaan OJK pada masyarakat.

Kepala Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK, Hidayat Prabowo mengatakan OJK program WBS sebenarnya sudah dirilis tahun 2013 lalu. Kembalinya program WBS dilakukan agar tidak kecolongan dari perilaku pegawai OJK yang nakal, termasuk yang sering menerima gratifikasi dari pihak lain yang berkepentingan.

“Tapi sambutannya kurang.

Mungkin edukasi dan sosialisasi

umum barang berhak mendapat keringanan pajak sebesar 50% dan angkutan orang 70%.

“Kalau untuk truk, perhitungan adalah nilai jual kendaraan dikali 1,3 baru didiskon 50%. Itu perhitungan dari mana?” tanyanya.

Insentif tersebut hanya bisa didapatkan pengusaha angkutan umum yang sudah berbadan hukum. Permasalahannya, hingga kini tidak ada kejelasan bagaimana jika kendaraan yang diajukan untuk mendapat keringanan sudah berplat kuning tetapi belum berbadan hukum.

Masalah lainnya, sambung Gemilang, belum ada kepastian bagi kendaraankendaraan yang sudah berplat kuning tapi masih atas nama pribadi. Padahal, akhir tahun ini seluruh kendaraan umum atas nama perorangan harus sudah diubah ke badan hukum.

“Insentif pajak ini jarang diurus oleh pengusaha. Padahal, dari total sekitar Rp 1 miliar yang mereka belanjakan untuk membeli sebuah truk, 42,5% lari ke pajak,” tegasnya.(nis/dra)

FOTO:BM/ANTARA

MINIATUR BERBAHAN LIMBAH Perajin membuat miniatur sepeda motor berbahan sisa limbah di Kauman, Semarang, Selasa (26/5). Kerajinan berharga Rp. 200.000 - Rp. 500.000 tersebut dipasarkan secara online ke sejumlah daerah di Jawa, Bali, dan menembus pasar ekspor di Amerika Serikat.

kukan komitmennya untuk menjaga agar kenaikan harga bisa terkendali. Salah satunya dengan wakil dari PT Pertamina yang menyatakan, pembatalan kenaikan premium dan solar hingga Lebaran atau hari raya Idul Fitri pada pertengahan Juli 2015 mendatang.

Termasuk jaminan ketersediaan stok bahan bakar dan gas selama Ramadan dan lebaran serta arus mudik dan balik, bisa terdistribusi dengan aman.

“Dalam rapat ini kami mendapatkan komitmen dari Bulog maupun tim Pemprov Jatim, agar stok sembako aman. Terutama beras. Dari Bulog malah stok beras cukup hingga akhir tahun sudah ada,” jelasnya.

Dalam mengatasi inflasi akibat kenaikan harga sembako, Benny menyebutkan, Pemprov sudah berkomitmen kembali menggelar operasi pasar.

Operasi pasar akan dilakukan oleh Bulog dan Pemprov Jatim di beberapa titik. “Tak hanya itu, Pemprovjugasudahmenyiapkan anggaran subsidi ongkos angkut, sehingga kenaikan dari rantai distribusi bisa dikurangi,” ungkap Benny.

Sementara pengusaha ritel

FOTO:BM/IST

ANTISIPASI: Langkah antisipasi mulai dilakukan saat ini meski Ramadan tiga minggu lagi terutama sembako, BBM dan gas.

modern di Jatim mengakui, jelang mendekati bulan puasa kebutuhan bahan pokok dipredeksi akan meningkat berkisar 10% hingga 15%. Kenaikan angka tersebut disebabkan karena masyarakat yang menjalankan ibadah puasanya kebutuhannya akanmeningkatjikadibandingkan hari biasa.(top/dra)

kami kurang diterima masyarakat atau tingkat kepercayaan masyarakat ke OJK yang belum cukup, takut ada masalah kalau melapor dan lain-lain,” terang Hidayat Prabowo di Surabaya, Selasa (26/5).

Sejak OJK WBS diluncurkan, baru ada 1 laporan yang masuk.

Karena program ini diperbaiki dan diluncurkan kembali sejak 1,5 bulan yang lalu.

“Setelah diperbaiki, ada 17 laporan yang masuk. Bukannya kami bersuka cita dengan ini, tetapi berarti edukasi yang kami

Risiko Inflasi Tahun Ini Fokus Pada Volatile Food JAKARTA(BM)- Laju inflasi yang mendorong komponen harga yang ditentukan pemerintah (administered prices) tidak lagi menjadi tantangan berat bagi pengendalian inflasi.

Justru saat ini yang paling berat adalah tantangan harga pangan bergerak. Bank Indonesia (BI) memperkirakan komponen pembentuk inflasi dari harga pangan bergerak (volatile food) akan menjadi tantangan terberat bagi daerah dan regulator dalam pengendalian inflasi 2015.

“Tugas berat pengendalian inflasi kedepan adalah pada komponen volatile food. Risiko inflasi akan lebih banyak pada harga pangan. Sekarang adalah bagaimana mengendalikan volatile food agar tidak berimbas besar pada inflasi,” kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Doddy Zulverdi di Gedung BI, Jakarta, Selasa (26/5).

“Kita melihat kedepan inflasi bukan dari administered prices, karena memang pemerintah

Jelang Puasa, Kenaikan Sembako Tak Pengaruhi Inflasi SURABAYA (BM) - Mendekati bulan puasa beberapa kebutuhan bahan pokok dipastikan merambat naik. Kenaikan bahan tersebut diprediksi pada minggu ketiga bulan Mei 2015 mendatang . Kenaikan tersebut tidak bisa dilepaskan dari momen Ramadan yang akan berlangsung sekitar tiga minggu lagi.

Bank Indonesia (BI) kantor Perwakilan Jawa Timur (Jatim) mencatat kenaikan harga berbagai komoditas sembilan bahan pokok (sembako) di antaranya komoditas daging ayam ras, telur, bawang merah dan tepung terigu. Kepala BI Kantor Perwakilan Jatim, Benny Siswanto mengatakan komoditas tersebut kenaikan harganya sudah terpantau tim BI. “Hasil pantauan BI bersama dengan tim dari provinsi Jatim dan sudah kami rapatkan secara terbatas bersama instansi terkait lainnya,” jelas Benny di Surabaya kemarin.

Dalam rapat terbatas yang di antaranya diikuti beberapa instansi seperti Pertamina, Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pertanian itu, Benny mengungkapkan, beberapa instansi sudah mela-

FOTO:BM/IST

Hidayat Prabowo

lakukan sangat efektif. Apakah laporannya sudah tepat atau belum masih perlu diteliti lagi aspek validitasnya,” tutur Hidayat.

Dtambahkan, program ini dijalankan bekerjasama dengan pihak eksternal yang independen dan laporan yang masuk diteruskan ke komite etik. Proses validasi membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Dari laporan yang sudah masuk saat ini masih ada yang salah sasaran.

“Ada juga yang dilaporkan adalah kebijakannya, bukan perseorangannya,” paparnya.

Hidayat menuturkan, sistem ini perlu diperbaiki karena kepercayaan merupakan modal penting bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Urgensi peningkatan kepercayaan menguat seiring dengan naiknya ketidakpastian di sektor keuangan maupun perekonomian setelah krisis keuangan global tahun 2008.

“OJK mendorong pelaku di industri jasa keuangan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan melaporkan fakta dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan OJK melalui OJK WBS,” jelasnya.(top/dra)

FOTO:BM/IST

Doddy Zulverdi

telah melakukan kebijakan BBM yang mengikuti harga pasar maka tidak akan ada lagi kejutankejutan inflasi,”tukasnya.

Menurut Dody, kebijakan fiskal di bidang energi turut membantu pengendalian infalsi ad-

ministered price yang sebelumnya berkontribusi besar terhadap laju inflasi.

“Inflasi lebih stabil setelah BBM mengikuti harga pasar.

Inflasi inti juga tetap stabil di kisaran 4-5 persen,” pungkas Doddy.

Tantangan bagi BI untuk menjaga inflasi 2015 di kisaran 4 persen plus minus 1 persen ada pada komponen volatile food.

Adapun guna mendukung pengendalian inflasi daerah, Doddy menuturkan BI bersama Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri akan menggelar Rapat Koordinasi NasionalVITPID 2015 di Jakarta, Rabu hari ini.

“Pada Rakornas VI Tim Pengendalian Inflasi Daerah tahun ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kali ini presiden tidak hanya membuka rapat, tetapi langsung memimpin rapat sampai selesai,”jelasnya.(nat/dra)

www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015

186 Tower Ilegal Sulit Ditertibkan Pemkot Keluhkan Tak Punya Peralatan Memadai SURABAYA (BM) – Setidaknya ada 186 tower ilegal yang jadi PR bagi Pemkot Surabaya untuk ditertibkan. Namun ironisnya, penertiban tower ilegal bukannya terselesaikan, malahan Pemkot justru mengaku kesulitan karena tak memiliki peralatan yang memadai untuk memutus sambungan listrik selama penertiban berlangsung.

Wakil Ketua Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwiyono mengakui, Pemkot Surabaya tidak mempunyai kemampuan untuk menurunkan tower yang ilegal. Selain itu, Pemkot juga kesulitan untuk menghentikan operasional tower tersebut. “Pemerintah kota kesulitan untuk memutuskan aliran listrik ke tower,” kata Adi Sutarwiyono, Selasa (26/5).

Menurutnya, kesulitan tersebut karena ada kantor PLN yang enggan memutus aliran listrik ke tower.

Padahal, Pemkot telah meminta agar pasokan listrik diputus. “PLN Surabaya Selatan kooperatif, tapi PLN Surabaya Utara tidak,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Adi, Komisi A pun berencana memanggil pihak terkait untuk menuntaskan kendala penertiban tower ilegal.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, jumlah tower di Surabaya yang masuk kategori pengendalian atau tingginya 6 meter ke atas, ada sekitar 990 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 700-an unit telah memiliki IMB, dan wajib membayar retribusi. Sedangkan 290 tower hingga saat ini belum berizin.

“Sebanyak 104 tower sedang dalam

INLINE story Ada sekitar 186 tower ilegal yang jadi PR bagi Pemkot Surabaya untuk ditertibkan.

Namun ironisnya, penertiban bukannya terselesaikan.

Pemkot Surabaya justru mengaku kesulitan karena tak memiliki peralatan yang memadai untuk memutus sambungan listrik selama penertiban berlangsung.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwiyono mengakui, Pemkot Surabaya tak punya kemampuan menurunkan tower ilegal dan kesulitan menghentikan operasionalnya.

FOTO : BM/MADJI

BERMASALAH: Tampak salah satu tower yang jadi sorotan Komisi A DPRD Kota Surabaya karena didirikan di atas bangunan rumah. Di Kota Surabaya terdapat sekitar 186 tower ilegal yang sulit ditertibkan.

proses perizinan, dan 186 tower tidak jelas perizinannya,” terangnya.

Adi juga memaparkan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) telah meminta bantuan penertiban ke Satpol PP terhadap 50 unit tower ilegal, namun baru tiga tower yang dieksekusi. Seperti diketahui, keberadaan tower ilegal tersebar di beberapa kawasan kota, terutama

di Surabaya utara dan selatan.

Awi, sapaan Adi Sutarwiyono menjelaskan, ada dua jenis pelanggaran tower. Pertama, tower tersebut berdiri di luar seluler plan.

Kemudian, kedua tower masuk dalam seluler plan tapi belum menyelesaikan masalah perizinan.

Dalamsidak(inspeksimendadak) kalangan DPRD Surabaya di dua

lokasi, yaitu di Gunung Anyar dan Gubeng, Senin (25/5) lalu ditemukan ada tower yang didirikan di atas rumah. “Kemarin, kita temukan tower didirikan di atas rumah, dan itu pasti tidak punya izin,” tegasnya.

Selain soal legalitas, Awi mengungkapkan, persoalan lain yang berkaitan dengan tower adalah area blank spot. Padahal, penggu-

naan telepon seluler sudah seperti kebutuhan pokok. “Banyak area blank spot di Surabaya. Ini harus dipecahkan,” katanya.

Awi pun meminta agar Pemkot berhati-hati saat melakukan penertiban,agartidakmemperbanyak area blank spot. Caranya, tower yang masuk seluler plan didorong penyelesaian perizinannnya. (arn/azt)

Rumah Bersejarah HOS Cokroaminoto

Diusulkan Jadi Wadah Diskusi Nilai-nilai Kebangsaan SURABAYA (BM) – Upaya penyelamatan situs cagar budaya di kawasan Kampung Peneleh mulai dilakukan Pemkot Surabaya. Salah satunya rumah R Oemar Said Cokroaminoto atau HOS Cokroaminoto, di Jalan Peneleh Nomor 2931 Surabaya.

Rumah yang dibangun tahun 1870 itu diusulkan menjadi ruang diskusi maupun pusat belajar bagi warga. Khsusnya, anak-anak muda.

Utamanya di lantai yang kerap digunakan sebagai tempat HOS Cokroaminoto menggelar rapat dan mengajar murid-muridnya, termasuk Soekarno.

Wakil Walikota (Wawali) Surabaya, Wisnu Sakti Buana menda-

tangi lokasi rumah bersejarah tersebut didampingi Lurah Peneleh, Soewito dan Camat Genteng, Mahmud Sariadi, Selasa (26/5).

Wisnu melihat dari dekat ruangan berukuran sekitar 5x3 meter yang terawat keasliannya. ‘’Sebaiknya di sini diberi rak buku-buku. Tujuannya agar bisa digunakan warga maupun para tamu sebagai ruang diskusi, maupun sarana pembelajaran nilai-nilai kebangsaan,’’ katanya.

FOTO : BM/MADJI

BERSEJARAH: Tampak rumah HOS Cokroaminoto di Jalan Peneleh Nomor 29-31 Surabaya. Rumah bersejarah diusulkan jadi wadah diskusi nilai-nilai kebangsaan.

Langkah awal untuk menanamkan jiwa nasionalisme, sekaligus menjadi wadah bagi warga untuk ikut menjaga dan memiliki situs bersejarah. ‘’Ini sebagai apresiasi bagi Pemkot Surabaya. Rumah bersejarah ini kan memang awalnya sebagai lokasi pembelajaran.

Bahkan sebagai pusat pergerakan nasional,’’ lanjut mantanWakil Ketua DPRD Surabaya ini.

Ketua RT 2 RW 4 Peneleh, Eko Hadi Ratno yang dipasrahi sebagai juru kunci, mengaku setuju dengan usulanWawali.“Kami setuju dengan usulan tersebut. Sehingga kondisi rumah ini bisa tetap dilestarikan termasuk oleh generasi muda warga kampung sini,” ujar Eko. (dji/azt)

lintas kota

Contoh Pelaksanaan Pilkada Berintegritas SURABAYA (BM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih Kota Surabaya menjadi contoh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun ini bisa melahirkan pemimpin yang berintegritas.

“Surabaya dipilih sebagai daerah percontohan karena selain sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, kota Pahlawan ini juga memiliki kompleksitas yang berbeda,” kata perwakilan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Alfi RachmanWaluyo di Kantor KPU Kota Surabaya, Selasa (26/5).

Menurut ia, Surabaya merupakan kota besar, tentu jumlah pemilih dan anggarannya juga besar dan calon-calon kepala daerahnya pasti akan berkompetisi secara ketat. “Karena kompetisi yang sangat ketat ini, kami khawatirkan para calon yang akan bersaing ini akan menghalalkan segala cara,” katanya.

Ia mengatakan Program Pilkada Berintegritas akan diluncurkan KPK pada Juni 2015 mendatang di Jakarta. Program tersebut diluncurkan karena dilatari keinginan bahwa pelaksanaan pilkada serentak yang berlangsung tahun ini bisa melahirkan pemimpin daerah yang benar-benar berintegritas.

“Integritas ini maksudnya adalah antara hati, pikiran, kata, serta perbuatan kepala daerah itu harus sama. Jangan sampai ketika kampanye bilang akan begini, tetapi setelah berkuasa malah melakukan hal sebaliknya,” katanya.

KPK, lanjut dia, sangat percaya bahwa Pilkada yang berintegritas pasti akan juga melahirkan pemimpin yang benar-benar menyejahterakan rakyat serta mendukung upaya pemberantasan korupsi. Alfi mengatakan integritas kepala daerah ini, di awal akan diuji melalui pemilihan kepala daerah. Karena itu menjadi tak kalah penting agar peran dan integritas penyelenggara pilkada serta pemilih juga diperkuat.

“Selain kandidat kepala daerah, faktor yang turut berperan dalam pilkada yang berintegritas ini juga penyelenggara mulai dari KPU sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta pemilih,” lanjut Alfi. (bst/azt)

Sarankan Taman Dijadikan Hutan Kota SURABAYA (BM) – Meski keberadaannya sudah mulai mewarnai Surabaya, taman kota ternyata belum mampu secara maksimal menyerap polutan dan menghasilkanoksigen.Akibatnya, desakanalihfungsitamanmenjadi hutan kota pun muncul.

Koordinator Komunitas Nol Sampah, Wawan Some mendesak Pemkot Surabaya mengalihfungsikan taman-taman yang

tersebar di seluruh sudut kota menjadi hutan kota. Kata dia, jumlah kendaraan yang bertambah setiap tahun menjadi faktor kebutuhan hutan kota saat ini.

“Ada taman yang memang bisa dikatakan sebagai hutan kota, yakni Taman Flora. Di situ banyak pepohonan yang mampu menghasilkan oksigen dan menyerap polutan,” katanya, Selasa (26/5).

Kebutuhan hutan kota di Surabaya sangat mendesak mengingat lahan yang semakin berkurang. Banyak lahan-lahan yang sebelumnya memiliki banyak tanaman berubah menjadi gedung pencakar langit.

Kebutuhan lahan, untuk ditanami pepohonan seperti trembesi yang mampu menghasilkan oksigen. Selain itu, di taman juga bisa ditanam pepohonan

yang mampu mendatangkan burung-burung. “Taman sekarang itukan hanya tempat untuk berkumpul dan bersosialisasi.

Fungsi ekologisnya belum begitu diperhatikan,” terangnya.

Di Surabaya, lanjut Wawan, sudah ada sejumlah hutan kota.

Di antaranya di kawasan Mangrove Wonorejo dan di Balaskrumpik. Sayangnya hutan kota tersebut belum berfungsi de-

ngan maksimal. Di Mangrove Wonorejo misalnya, masih belum banyak pepohonan. Justru yang luas adalah lahan tambak.

“Sebenarnya yang paling tepat itu hutan kota, bukan taman kota. Taman kota itu biayanya lebih besar dibanding hutan kota. Taman kota, tiap enam bulan sekali harus mengganti tanaman. Kemudian harus memberi air mancur, itukan

butuh biaya listrik. Hutan kota itu perawatannya mahal diawal, setelah itu murah,” paparnya.

Menanggapi itu, Dinas Pertanian (Distan) Kota Surabaya mengaku terus berupaya memperluas hutan kota hingga mencapai 10 persen dari luas total wilayah Surabaya yang mencapai 33.000 hektare. Targetnya, Surabaya memiliki 3.300 hektare. Luas hutan kota direa-

lisasikan selambat-lambatnya 10 tahun setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang Hutan Kota disahkan pada 2014 lalu.

“Saat ini, hutan kota yang sudah dimiliki Surabaya tersebar di sejumlah wilayah seperti Pakal seluas 13 hektare, Balas Klumprik seluas 4,3 hektare dan kawasan Pamurbaya seluas 500 hektare,” kata Kepala Distan Kota Surabaya, Djoestamadji. (arn/azt)

Padukan Racikan Teh Hitam dan Daun Beluntas

Diyakini Berkhasiat Sembuhkan Penyakit Degeneratif Teh tak asing lagi di masyarakat Indonesia. Inovasi terbaru dihasilkan mahasiswa Jurusan Teknologi Pangan Fak Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (FTP UKWMS) dengan mencampur teh hitam dan racikan daun beluntas.

Seperti apa?

SULUH DWI PRIAMBUDI – SURABAYA MARIA Olivia Halim, mahasiswi berusia 22 tahun ini menciptakan teh yang berkhasiat bagi kesehatan.

Menggunakan bahan daun-daun teh hitam dan daun beluntas, dia menciptakan teh yang dapat bermanfaat untuk penyembuhan berbagai macam penyakit, seperti kanker dan Dia-

betes Melitus (DB).

“Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa daun beluntas yang merupakan tanaman liar mempunyai banyak manfaat dan kaya antioksidan,” kata Maria Olivia yang ditemui di kampus, Selasa (26/5) kemarin.

Dalam pemanfaatannya secara

FOTO : BM/SULUH DWI P

INOVASI : Maria Olivia Halim menunjukkan racikan dari daun teh hitam dan daun beluntas. Inovasi yang bermanfaat untuk penyembuhan berbagai macam penyakit degeneratif.

tradisional, daun beluntas baik digunakanuntukmelancarkanpencernaan, mengurangi bau badan juga dapat menurunkan panas demam. Namun dalam penelitiannya ini, Maria lebih fokus meneliti kandungan antioksidan yang ada di dalam daun beluntas.

Daun yang memiliki bulu-bulu halus dipermukaannya tersebut, didapatkan Maria di Mangrove Wonorejo dan semak-semak yang tumbuh liar di daerah Pakuwon City.

Butuh waktu enam bulan lamanya untuk mendapatkan enam pucuk pertama daun beluntas dengan kualitas terbaik. Sedangkan daun teh hitam yang digunakan, Maria mendapatkannya dari salah satu pabrik teh yang ada di Surabaya.

Cara memadukan daun teh hitam dan daun beluntas ini, lanjut Maria, teh hitam dan daun beluntas dihaluskan dengan cara diblender kemudian diayak secara terpisah. Setelah itu, dua bahan tersebut dijadikan satu dalam sebuah kantong teh dan kemudian dimasukan ke dalam kulkas agar senyawa antioksidan yang terkandung dalam daun beluntas tidak hilang.

Berkat dari hasil penelitiannya tersebut, Maria behasil menyandang predikat Mahasiswa Terbaik dengan IPK 3.84. Maria yang kini bekerja di salah satu perusahaan kopi lokal di Surabaya ini berharap penelitiannya ini bisa diteruskan oleh adik-adik kelasnya dan dapat berguna dalam dunia kesehatan. (cj-1/azt)

14 LAMONGAN

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015

GRESIK

berita metro www.beritametro.co.id

Gugatan Buruh kepada PT Pangestu Guna Gloves Dikabulkan

Satpol PP Mendata Ada 151 Minimarket Ilegal

Diminta Bayar Pesangon dan Upah

Jika Tak segera Urus Izin Bakal Ditutup Paksa

GRESIK (BM) - Sidang gugatan terhadap PT Pangestu Guna Gloves (PT PGG) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Kabupaten Gresik akhirnya final. Selasa (26/5), majelis hakim mengabulkan gugatan para buruh kepada perusahaan.

Putusan hakim yang diketuai I Putu Gede Astawa dan beranggotakan R Boedjono serta Ismail itu meminta perusahaan yang berlokasi di Jalan Raya Legundi Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Gresik untuk membayar uang pesangon plus upah penuh selama skorsing.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa tergugat (perusahaan) melanggar Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian,” kata I Putu Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusan di dalam persidangan, kemarin.

Beberapa gugatan yang dikabulkan di antaranya tergugat harus membayar upah penuh atau upah selama skorsing.

Terhitung sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai tanggal 24 Februari 2015 atau saat dimulainya gugatan ke PHI Gresik.

Upah selama skorsing yang harus dibayarkan perusahaan kepada para penggugat senilai Rp 90.890.140. Rinciannya, Nuril Latifah menerima Rp 30.181.800, Mariyana Rp 30.337.340 dan Solikamah Rp 30.372.000.

Tak hanya itu, majelis hakim juga me-

mutus bahwa pihak tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para penggugat tersebut harus membayar uang pesangon satu kali ketentuan dan hak-hak lainnya.

Sesuai perhitungan Nuril Latifah akan mendapatkan Rp 46.406.480, Mariyana sebesar Rp 52.991.536 serta Solikamah Rp 53.050.900. “Menghukum tergugat untuk membayar dengan tunai kepada para penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian perumahan dan pengobatan serta uang THR 2014,” jelas ketua majelis hakim.

Bersamaan dengan itu, majelis hakim juga menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 151 UU/13/2003 tentang Ketenagakerjaan. “Jika dari para pihak masih ada yang keberatan (putusan) silahkan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan yang ada,” pungkas mantan hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangil Pasuruan tersebut.

Di lain pihak, ErnaWahyuningsih penasihat hukum (PH) PT Pangestu Guna Gloves tetap menghormati putusan majelis hakim yang telah memenangkan pihak buruh sebagai penggugat. “Hasilnya ini nanti akan kami laporkan dulu ke perusahaan. Dan seperti apa langkahnya nanti. Apakah kami akan melakukan banding atau tidak masih belum tahu,”

terangnya.

Hal senada terkait banding juga disampaikan Ali Rodi, sebagai PH penggugat.

Meski gugatannya (sebagian) telah dikabulkan majelis hakim namun pihaknya merasa belum puas. “Kita lihat SIDANG GUGATAN: Suasana sidang gugatan buruh kepada PT saja nanti, apakah Pangestu Guna Gloves di PN Gresik, kemarin (26/5), yang memenangkan para penggugat. (penggugat) melakukan banding atau tidak,” ujarnya. gunakan efisiensi,” terangnya saat diAlasan ketidakpuasannya, karena maje- singgung mengenai alasan ketidakpualis hakim hanya mengabulkan pembayaran san penggugat terkait putusan hakim uang pesangon satu kali ketentuan. Pada- untuk uang pesangon yang hanya satu hal, di dalam gugatan pihaknya menuntut kali ketentuan. dua kali ketentuan untuk uang pesangon.

Berdasarkan UU/13/2003, dijelaskan “Jadi, putusan hakim ini sepertinya ingin dia bahwa penekanannya terletak kepada berada di posisi aman. Yaitu mengambil buruh tersebut ada kesalahan atau tidak. jalan tengahnya saja,” menurut pria yang Hal itu, dapat dibuktikan dengan pembejuga sebagai ketua DPC SPM Gresik itu. rian surat peringatan (SP) 1 sampai 3.

Sementara itu, Sugeng Santoso, DirekJika setelah itu buruh masih tetap tur Pusat Studi Hukum Perburuhan Indo- melakukan kesalahan, maka perusanesia Kabupaten Gresik menjelaskan putu- haan melakukan pembinaan sebelum san hakim tidak terlepas dari ketentuan pe- akhirnya di PHK. “Kalau sampai tetap rundang-undangan sebagai pertimbangan. melakukan kesalahan lagi akan dibina.

“Biasanya hakim menggunakan pasal Dan apabila buruh setelah itu tetap 164 ayat 3 Undang-Undang nomor 13 melakulan kesalahannya maka bisa di tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PHK. Itu dapat pesangon 1 kali ketenYaitu, hakim (perimbangan) meng- tuan,” paparnya. sgg/uki/nov)

GRESIK (BM) – Desakan dewan Gresik agar pemkab menertibkan usaha waralaba berupa minimarket ilegal, akhirnya ditindaklanjuti. Petugas Satpol PP Kabupaten Gresik akhirnya melakukan pendataan semua minimarket di Kota Pudak itu.

Minimarket yang didata Satpol PP itu mulai dari Indomaret dan Alfamart yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik.

Hasilnya, ada sekitar 151 minimarket yang dinilai ilegal. Sebab, keberadaan waralaba tersebut belum lengkap mengantongi izin dari Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM).

Selain itu, juga izin dari Dinas Koperasi, UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Untuk itu, Satpol PP telah menyemprit denganmengirimkan surat teguran kepada manajemen minimarket tersebut agar segera mengurus izinnya.

Jika bandel, maka Satpol PP akan mengirim surat teguran kedua hingga ketiga. Kalau tetap tak menggubris maka tindakan yang dilakukan dengan menutup paksa usaha tersebut. “Boleh dicoba kalau tak mau mengindahkan maka akan kami tutup,” tegas Kasi

Ops Satpol PP Kabupaten Gresik Agung Endro, Selasa (26/5).

Menurut Agung, jika merujuk jumlah minimarket bodong yang dirilis BPPM dan Satpol PP terjadi berbedaan. Berdasarkan data BPPM bahwa di Kabupaten Gresik terdapat 112 minimarket yang belum melengkapi izin tapi minimarket tersebut sudah lama beroperasi.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh Satpol PP jumlah minimarket yang belum melengkapi izin, sebanyak 151 minimarket. Satpol PP tidak memersoalkan perselisihan jumlah tersebut. Yang terpenting, manajemen minimarket harus selekasnya melengkapi semua perizinan jika tak ingin ditutup.

Ditambahkan dia, soal rujukan peraturan perizinan minimarket pada awalnya sempat terjadi silang pendapat.

Dimana, pihak manajemen minimarket ada sebagian yang memrotes Pemkab Gresik yang belum memiliki aturan perda yang mengatur tentang izin usaha toko modern (IUTM). Namun, perdebatan dasar itu akhirnya termentahkan dengan Perda Nomor 22 tahun 2000. (sgg/uki/nov)

Bupati Sambari Jadi Jukir Dadakan di Makam Maulana Malik Ibrahim

JUKIR DADAKAN: Bupati Sambari saat ikut mengatur bus peziarah di parkiran makam Maulana Malik Ibrahim, Selasa (26/5).

PERWAKILAN

GRESIK (BM) - Warga yang tinggal di sekitar areal parkir bus makam Syekh Maulana Malik Ibrahim khususnya masyarakat yang nongkrong di warung kopi kaget dan rasan-rasan saat melihat Bupati Sambari Halim Radianto mendadak ikut mengatur parkir bus peziarah.

“Kok tumben bupati ikut mengatur parkir bus peziarah,” kata Ruslan seorang satu warga yang sedang ngopi di sekitar areal parkir makam Maulana Malik Ibrahim, Selasa (26/5).

Menurut dia, ada sesuatu yang janggal saat melihat bupati turun sendiri mengatur lalu lintas bus milik peziarah. Karena sebelumnya, hal itu tidak pernah terjadi. Makanya wajar kalau masyarakat sekitar sempat terheran-heran. “Sudah biasa kalau musim peziarah seperti ini jalan di sini macet panjang,” cetus Ruslan.

Makanya, ia dan warga lainnya kaget dan sempat bertanya-tanya kemunculan Bupati Sambari yang ikut mengatur bus peziarah. “Apalagi selama ini kami belum pernah melihat

bupati turun mengatur parkir dan arus bus. Mungkin karena dekat dengan pilkada,” sambungnya.

Bupati Sambari memang terlihat mengatur bus peziarah di Makam Maulana Malik Ibrahim dalam perjalanannya menuju Pendopo Kabupaten, Selasa (26/5). Sebab, jalan di sana mengalami kemacetan. Merasakan kemacetan diterik matahari akibat banyaknya bus yang parkir di jalan, bupati seketika turun dan ikut mengatur.

Sekitar 25 menit lebih bupati mengatur bus-bus di daerah tersebut.

Sambil menunggu kendaraan terurai di jalur lalu lintas Jalan Pahlawan.

Dalam kesempatan itu bupati mengatakan selama terminal bus wisata masih berada di tengah kota maka dipastikan kemacetan selalu akan terjadi. Apalagi di saat-saat tertentu seperti musim peziarah.

“Kami sudah siapkan terminal baru di Pantai Lumpur. Kami juga sudah siapkan angkutan. Sebentar lagi keadaan ini akan berubah hanya soal waktu saja agar tak macet seperti ini lagi, “ katanya. (sgg/nov)

Lamongan: M. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri Iklan/Langganan: 0857 3233 5005 Gresik: Masduki (koord), Moch. Sugeng Iklan/Langganan: 0821 7997 3350

PASURUAN RAYA 15

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 27 MEI 2015

KABUPATEN PASURUAN I KOTA PASURUAN

Sulit Modal, Petani Enggan Tanam Tebu

Warga Khawatirkan Ancaman Banjir Desak Pemkab Lakukan Normalisasi Sungai Welang PASURUAN (BM) – Untuk mengantisipasi ancaman banjir yang sering kali datang tiap musim penghujan tiba, Pemkab Pasuruan didesak segera melakukan normalisasi di sepanjang daerah aliran sungai Welang. Pasalnya, banjir kerap dipicu oleh meluapnya aliran Sungai Welang.

Pantauan Berita Metro (BM), Selasa (26/5), di bibir Sungai Welang tersebut terjadi penumpukan lumpur yang sudah mengeras, sehingga lebar sungai mengalami penyempitan.

Tumpukan lumpur itu juga yang memacu proses pendangkalan.

Maka bisa dipastikan, ketika musim hujan tiba dan debit air sungai tinggi, maka daerah di sepanjang aliran sungai Welang tersebut akan kebanjiran.

Daerah yang rawan dilanda banjir, yaitu wilayah Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dan sebagian lagi yang masuk wilayah Kota Pasuruan, tepatnya di Desa Tambak Rejo dan Kelurahan Karang Ketug. Dua wilayah itu merupakan daerah terparah yang terkena dampak banjir.

Maka saat musim kemarau tiba, merupakan saat yang tepat untuk segera melakukan normalisasi, hingga ketika musim penghujan yang akan datang, wilayah tersebut terbebas dari banjir atau setidak-tidaknya meminimalisir dampak kerugian akibat bencana tersebut.

Menurut penuturan Sholeh (54), warga Tambak Rejo, tiap musim penghujan tiba maka dapat dipastikan daerah Tambak Rejo dan Karang Ketug menjadi langganan dilanda banjir.

Apalagi ketika air laut pasang atau saat air dari hulu mengalir deras ke daerah hilir.

“Tiap kali terjadi bencana banjir, kami tidak bisa berbuat banyak. Harapan kami agar pemerintah memperhatikan keadaan ini,” kata Sholeh. (bib/azt)

PASURUAN (BM) – Sesuai SK Perindag No 35/ 2015 tentang Penetapan HPP (Harga Pokok Produksi) Gula sebesar Rp 8.900 per kg, pemerintah diharapkan membeli tebu petani dan tidak melakukan impor gula. Selain itu, pemerintah harus memberikan fasilitas kemudahan mendapatkan permodalan sangat dibutuhkan petani.

Perlu diketahui, para petani tebu, khususnya di wilayah Pasuruan sangat butuh suntikan permodalan menjelang musim tanam tiba. Modal tersebut nantinya akan digunakan untuk pemupukan, pengolahan tanah dan sebagainya.

Sebelumnya petani merasa terbantu dengan adanya pinjaman dari bank saat musim tanam. Pelunasannya dilakukan

FOTO : BM/AH HABIBI

TUMPUKAN LUMPUR: Sungai Welang yang butuh dinormalisasi karena terjadi penumpukan lumpur, hingga bibir sungai menyempit. Tumpukan lumpur juga memicu proses pendangkalan.

Sekretaris Komisi ’Digerojok’ Toyota Rush

FOTO : BM/AH HABIBI

TAMBAH MOBNAS: Pengadaan mobil dinas untuk DPRD Kabupaten Pasuruan bertambah dengan adanya empat mobil Toyota Rush dan dua Toyota Avanza.

PASURUAN (BM) – Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan kembali ‘memanjakan’ para anggota dewan, dengan membagikan kendaraan dinas bagi Sekretaris Komisi, yakni Toyota RushType G sebanyak empat unit dan dua Toyota Avanza Type G bagi Ketua Bapemlegda (Badan Pembentukan Legislasi Daerah) serta Ketua BK (Badan Kehormatan) DPRD Kabupaten Pasuruan.

Total anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan kendaraan tersebut sebesar Rp 1,3 miliar. Pasalnya, beberapa bulan sebelumnya di tahun 2015, Sekretariat juga sudah membeli empat unit mobil Kijang Innova

untuk pimpinan Komisi.

Tak heran muncul pertanyaan, apakah penambahan fasilitas kendaraan dinas tersebut bisa meningkatkan kinerja para wakil rakyat , atau hanya sekedar ‘barter politik’?

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, M Sudiono Fauzan yang dikonfirmasi Berita Metro (BM), Selasa (26/5) mengatakan, pengadaan enam unit kendaraan baru tersebut memang sudah dianggarkan di APBD II dengan nilai Rp 1,3 miliar.

“Untuk jelasnya bisa dikonfirmasi ke Bagian Umum Sekwan, Pak Susanto. Pembagian kendaraan dilakukan setelah surat sudah lengkapm” jelasnya. (bib/azt)

OTOMOTIF

JASA

KEHILANGAN STNK NOPOL L6569 GN, A/N ERWIN D/A KUTEI PERTOLONGAN 58-B RW 06 RT10 KEL. DARMO SURABAYA 27/05

OTOMOTIF 19/05

19/05

26/05

05/05

12/05

ADA PROGRAM BUNGA 0% UNTUK TYPE KAWASAKI BAJAJ DAN ER6N, YANG 2 TAK DISC 1 JT LANGSUNG HUB: IVA KAWASAKI URIP SUMOHARJO 47 SBY 085102279375 / 081938562689 09/05 30/04

08/05

usai panen atau musim giling.

Kondisi tersebut disampaikan salah seorang petani tebu, Rohman (40) yang tinggal di daerah Grati Tunon, Kabupaten Pasuruan. Dia mengeluhkan sulitnya mendapatkan fasilitan bantuan modal. Ia berharap pihak Pemkab Pasuruan tidak tinggal diam.

“Kami sangat butuh pinjaman modal untuk penanaman maupun perawatan tanaman tebu hingga jelang masa panen atau masa giling,” jelas Rohman.

Jika masalah modal tersebut tidak mendapat atensi dari pemerintah, maka dikhawatirkan para petani mulai enggan untuk menanam tebu dan secara otomatis pasokan tebu berkurang, karena para petani banyak beralih beralih ke tanaman lain. (bib/an/azt)

Internet Trouble, Layanan KTP Terganggu PASURUAN (BM) – Puluhan warga yang hendak mengurus KTP, KK (Kartu Keluarga) serta perekaman E-KTP di Kecamatan Gempol harus gigit jari, menyusul rusaknya jaringan internet di server ruang perekaman E-KTP kantor Kecamatan Gempol sejak tiga hari lalu. Meski sudah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun sampai sekarang belum ada upaya perbaikan.

Seperti diketahui, untuk prosedur pembuatan KTP pemula, warga diharuskan untuk melakukan perekaman melalui kantor kecamatan, karena data tersebut akan dikirim ke server pusat. Tapi akibat jaringan internet rusak, maka otomatis pelayanan KTP tersebut terganggu hingga ada perbaikan.

Informasi yang diperoleh

petugas, Selasa (26/5), untuk layanan pembuatan KTP pemula, belum bisa dilayani dengan alasan gangguan jaringan internet. Pihak kecamatan sendiri sudah melaporkan hal itu ke Dinas Capil, agar segera dilakukan perbaikan. Tapi sampai sekarang belum kabar yang pasti.

Camat Gempol, Moch Ridwan yang dikonfirmasi Berita Metro (BM) terkait ganggguan layanan KTP di Gempol, ia mengakui hal tersebut karena adanya gangguan jaringan internet. Sehingga data perekaman tidak bisa dikirim ke Dinas Capil Kabupaten Pasuruan.

“Ini memang ada gangguan, untuk jelasnya ditanyakan ke Pak Sekcam, karena saya lagi Diklat di Surabaya,” jawabnya singkat. (bib/adi/azt)

16 RABU, 27 MEI 2015

ISTIMEWA

www.beritametro.co.id

BERTEMU: Kegiatan pameran ini bertujuan memberikan peluang, informasi dan promosi pada produk unggulan maupun investasi di berbagai sektor, serta sebagai sarana bertemu langsung para produsen, pengusaha dan investor.

Grand City

Stan Produk Unggulan Targetkan Transaksi Rp 4 Miliar SURABAYA (BM) -Pameran industri, pariwisata, perbankan dan produk unggulan diikuti 190 stan UKM dari 150 peserta mewakili Pemkab dan Kota di Jatim dan di luar Jatim mulai Jombang, Banyuwangi, Perbankan diwakili bank Jatim, Citibank, Bank Indonesia dan BRI. Dari kalangan BUMN seperti PTPN XI, PT Pos Indonesia, Telkomsel, PT WiKa meramaikan Surabaya Great Expo (SGE) di Convex Grand City 27-31 Mei 2015.

Kepala bidang promosi dan pendaftaran perusahaan Disperdagin Kota Surabaya, Rahmad Kodariawan menjelaskan tahun keenam ini meningkat 25% kepesertaan dari tahu sebelumnya. Kegiatan pameran ini bertujuan menampilkan peluang, informasi

dan promosi baik produk unggulan maupun investasi di berbagai sektor, serta sebagai sarana kontak langsung antara para produsen, pengusaha dan investor.

“Disperindag sendiri ada 9 stan diisi 20 UKM binaan, dan 2 stan produk terdampak lokalisasi ada 6 UKM yang diwakili produk batik tulis dari handcraft dari 10 kampung unggulan dan 14 sentra membawahi produk sepatu, tas, jilbab, tempat tisu, kampung kue serta olahan hasil laut,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan, pameran SGE tahun ini menargetkan pengunjung 25 ribu dengan target transaksi Rp 4 miliar dengan konsep 3P yakni Pengunjung, Penjualan dan

Pelaksanaan. Selain pemanfaatan jaringan kerjasama untuk pengembangan pasar secara meluas yang membutuhkan inovasi dan perbaikan teknologi. Peran perguruan tinggi dengan upaya edukasi teknologi tepat guna juga diwakili dari Unesa, Ciputra, Unair, ITS, Petra dan Ubaya.

“Secara indeks saat ini sudah ada 1600 Usaha Kecil dan Mikro di Surabaya. Kepesertaan UKM dalam kegiatan SGE tahun ini seperti produk batik, sulam pita, bros, sepatu, puding art masih mewakili empat stan yang diisi perwakilan 8 UKM dari 20.696 per 2010 sampai 2014 plus binaan Disperindag Surabaya,” tambahYerri Purwanto, Sekretaris Dinas Koperasi Surabaya.

Tak hanya itu, pameran yang juga diikuti

negara sahabat seperti Maroko, TienjinChina, Jepang, New Zealand, Diskominfo, Dinas Koperasi, Dispendukcapil, Disbudpar, RS BDH, PDAM, serta PD-Pasar Surya. Dari luar Jatim diwakili Pemkab dan kota TualMaluku, Belu, NTT-Bengkulu, dan Palembang.

“Melihat keunggulan komperatif dan kompetitif dapat dilihat lebih akurat pada level produk, sehingga perbandingan ini memberikan justifikasi akan perlu tidaknya suatu produk dikembangkan mengahadapi ASEAN Economis Community Indonesia.

Peran ini pun pada tahap awal tidak perlu dikerjakan oleh setiap UKM tetapi dapat disediakan oleh lembaga pengembangan usaha dan UKM Maju,” tutupnya.(cj7/dra)

Sajian Menu Khas Cita Rasa Asli Korea

RASA: Menyajikan citarasa yang pas bagi konsumen di Indoensia harus mampu mengadaptasikan terutama bagi pecinta kuliner untuk memilih berbagai variasi Korean.

SURABAYA (BM) - Sajian menu olahan asli Korea diramu menurut kualitas standar international, sehingga sesuai dengan selera lidah orang Indonesia. Marcom SamWon House, Nurmala Dewi, menuturkan para pecinta kuliner bisa memilih berbagai variasi Korean Barbeque, Bibimbap, Jeonggol, Bokkeum, Tang atau Guksu, Tuegim dan snacks. ”Menu yang disajikan semua memakai bahan-bahan pilihan dan dijamin halal. Daging sapi diimpor dari Amerika dan Australia dan bumbu serta rempah-rempah didatangkan langsung dari Korea untuk menciptakan kenikmatan

cita rasa yang otentik dan khas Korea,” jelasnya, di Sutos (Surabaya Town Square), Selasa (26/5).

Ada 60 menu asli Korea, mulai segi rasa dipadu atmosfer interior yang kental dan penuh nuansa klasik tradisional Korea. Hal ini menciptakan pengalaman kuliner yang istimewa dan tak terlupakan sesuai motto ”Supreme Korean Cuisine, Ultimate Dining Experience”.

“Salah satunya menu andalan ada nasi campur ala Korea seperti Dolsot Bibimbap.Cara makannya pun, campur semua bahan plus saus bibimbap dalam mangkuk sampai rata dan telur matang se-

cara perlahan ketika bereaksi dengan sisi mangkuk yang panas,” terangnya.

Menu Bibimbap ini masuk kategori sebagai sebagai salah satu dari . Dolsot Bibimbap artinya nasi campur sayur dan daging yang disajikan dengan mangkuk hot stone.

Mengenai rasa, menurutnya berada pada level premium karena banyaknya bahan-bahan yang mesti impor. Saat ini, lanjut dia gerai restoran SamWon House sudah memiliki 10 cabang dan kini membuka outlet pertama di Surabaya Town Square (Sutos).(cj7/dra)

Pameran Surabaya Beaute 2015 Surabaya Beauty, Cosmetics, Hair & Spa Expo 2015 merupakan pameran yang menjadi wadah untuk mempertemukan para pelaku industri kecantikan untuk mengembangkan industri kecantikan di Indonesia yang saat ini sedang berkembang. Pameran Surabaya Beauty, Cosmetics, Hair & Expo 2015 ini sebagai ajang untuk mendapatkan informasi tentang trend dan produk terbaru dan berlangsung mulai tanggal: 22 – 24 Agustus 2015.

Surabaya Beaute ini mentargetkan pengunjung bisnis dari berbagai kalangan, antara lain seperti Manufaktur, Eksportir, Distributor, Penyalur dan Agen dari produk: Skin Care, Hair and Nail Care Products, Perfumery, Cosmetics and Make Up, Personal Care & Hygiene, Health Food & Beverages, Natural Health Products, Dietary Supplement, Spa Products & Accessories, Profesional Care Product, Equipment and Solution for Beauty Salons, Salon Furnishing Spa &Wellness Facilities, Packaging & Processing Equipment, Salon & Spa Consultation and Design Development.

Peserta Pameran: Importers, Distributors,Wholesales, Local Product Manufacturers, Beauty Salon & Spa Owners, Hair and Nail Salons, Aesthetic & Wellness Centrers, Department Stores, Pharmacy & Chain Store, Hotels, Beauty Academies, Bridal Studios & Make Up Studios, Fitness Centre/Club, Trade Publication, Trade Associations, Public.

ISTIMEWA

FOTO:BM/MADJI

GRAND CITY SURABAYA

WTC SURABAYA Stand Up Comedy: Indonesucks Stand Up Comedy dengan tema : Indonesucks akan dilaksanakan Minggu, 31 Mei 2015 di ruang Mojopahit, Lt. 3, World Trade Center (WTC), Surabaya, pada pukul 15.00. Pertunjukan stand up Comedy oleh Yudhit Ciphardian dan penampilan spesial oleh Sammy @notaslimboy serta Komika Pembuka : @karjokarjo & Deddygigis.

Cito Mall

Inovasi Brownies Cokelat dengan Sensasi Dingin SURABAYA (BM) - Memiliki keberanian menjadi seorang wirausaha memang dibutuhkan ketekunan dan keseriusan dalam menjalaninya, seperti halnya yang dilakukan pria berusia 27 tahun pemilik usaha kuliner Frozzie brownies, Mega Siswindarto asal Surabaya.

Pria yang akrab disapa Mega ini mengaku memulai usaha mengenalkan Frozzie brownies cokelat olahan ke tetangga dan teman dekat awal mulanya. “Alhamdulillahmas, kini usaha brownies beku atau es ini mulai dikenal di berbagai daerah dan kota-kota besar Indonesia mulai Jawa dan Bali,” jelasnya, Selasa (26/5) ditemui di Cito Mall Surabaya.

Diakuinya, dalam menciptakan produk olahan Frozzie brownis cokelat yang banyak diminati semua kalangan harus lebih beri-

novasi. Misalnya mulai dari rasa hingga kemasan memilih dominan aneka rasa dan pilihan rasa seperti rasa pisang, rasa blueberry dan original cokelat. ”Penikmat kue brownies ternyata cenderung menyukai banyak varian brownies cokelat pilihan. Itu sebabnya Frozzie Frozen brownies saya ciptakan dalam bentuk bar dengan rasa manis cokelat terasa saat menggigitnya,” jelas pria lulusan Teknik Kimia Unair Surabaya. Beberapa macam jenis brownies lain juga dibuatnya, seperti Oven, frozen, cookies, truffle, millescrepe, dan vegetarian.

Menurutnya, dalam berbisnis memang diharuskan berinovasi agar konsumen tidak bosan. Sebab, dari sisi persaingan harga dan rasa tetap menjadi skala prioritas bagi konsumen. Produk frozzie brown-

SENSASI: Menciptakan produk olahan seperti Frozzie brownis cokelat ternyata diminati semua konsumen. Karena menu yang satu ini bila dirasakan di lidah terasa penuh sensasi.

ies ini sengaja dibuat sedikit awet untuk konsumsi penganan di rumah dan tahan 10 hari dengan

derajad suhu kedinginan ruang memadai sampai 30 hari jika disimpan di lemari es.

Pria yang akrab disapa Mega ini juga mengungkapkan modal usaha awal didapat dari mengumpulkan tabungan selama bertahuntahun. ”Saat ini untuk bersaing bisnis kuliner seperti kue brownies sendiri sudah banyak bersaing, akan tetapi saya mempunyai siasat menyapa pelanggan dengan memanfaatkan jejaring sosial media online melalui sosial media facebook, twitter menjalin kedekatan emosional konsumen,” ujarnya.

“Kecanggihan teknologi sekarang lebih menguntungkan untuk memperluas pemasaran. Ke depannya, metode pemerataan produk brownies freezer (dingin, red) ini dalam tiga tahun mendatang sudah bisa merebut pasar Internasional mengenal produk olahan kuliner asli Indonesia,” tuturnya.(cj7/dra)

JX INTERNATIONAL EXPO Pameran Surabaya Tools & Machinery 2015 Seiring dengan berkembang pesatnya pertumbuhan ekonomi akan memacu sektor industri akan kebutuhan alat-alat pekerjaan dan mesin pengolah dari skala kecil hingga terbesar untuk membantu meningkatkan produksi lebih banyak di berbagai bidang industri.

Karena hal tersebut, dari PT. Intra Media Promosindo selaku event organizer akan menyediakan fasilitas dengan menggelar pameran bertajuk “1st Surabaya Tools & Machinery EXPO 2015” di JX International Expo (Jatim Expo), Jl. A. Yani 97 – 117 Surabaya pada tanggal: 14 – 18 Oktober 2015.

Bidang – bidang industri peralatan dan permesinan yang akan di pamerkan seperti dari: Mesin Industri Pertanian, Mesin Industri Perkayuan, Mesin Industri Percetakan, Mesin Industri Perbengkelan, Mesin Industri Metal, Mesin Industri Peralatan, Mesin Industri Kelautan, Mesin Produksi dan masih banyak lagi lainnya.

Dari mesin-mesin dan alat-alat pendukung serta aksesorisnya menjadikan alat yang ampuh di seluruh dunia termasuk di Indonesia membantu meningkatkan daya jual yang semakin menunjukan kekuatan luar biasa.