Berita Metro 20 Januari 2016

HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN

RP 3.500,Iklan/ Langganan: 081216327858

www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016

Massa Bakar Pemukiman Gafatar PONTIANAK (BM) - Pemukiman warga Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Desa Moton KabupatenMempawahKalimantan Barat dibakar massa pada Selasa petang 19 Januari 2016 sekitar pukul 15.20 waktu setempat.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadianini.Namunkerugianditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Menurut warga, aksi itu terjadi lantaran kekesalan warga yang memuncak dengan desasdesus aktivitas Gafatar di Indonesia. Apalagi ratusan warga yang mengklaim telah keluar dari Gafatar tersebut telah bermukim berbulan-bulan di Desa Moton.

Baca: Massa ... Hal 6

PERMUKIMAN GAFATAR DIBAKAR: Dua orang melepas tiang bendera di lokasi permukiman warga eks-Gafatar yang dibakar massa di kawasan Monton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Selasa (19/1).

FOTO-FOTO: BM/ANTARA

Sejumlah warga eks-Gafatar meninggalkan permukiman mereka yang dibakar massa saat hendak dievakuasi dari kawasan Monton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar, Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Selasa (19/1).

Divestasi Tidak Sah Harusnya Surat Penawaran PT Freeport Indonesia Diteken Maroef JAKARTA (BM) – Penawaran divestasi saham PT Freeport Indonesia yang sebesar 1,7 miliar dolar AS masih meninggalkan tekateki. Surat penawaran divestasi tidak ditandatangani Maroef Sjamsoeddin selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Ternyata surat penawaran itu dari FCX Amerika.

“Itu menyalahi kontrak karya dan tidak sah,” kata Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS, di Jakarta, Selasa (19/1).

Menurut Marwan, mestinya PT Freeport Indonesia mengajukan penawaran ulang.

“Atau pemerintah kembali mendesak PT Freeport Indonesia untuk memberikan

penawaran sesuai dasar hukumnya,” katanya seperti dikutip Kompascom.

Marwanjugamembenarkan,ketikadikonfirmasi, sebaiknya Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono terbuka kepada publik perihal penawaran ini. “Ada satu hal yang mungkin perlu disampaikan ke masyarakat, bahwa di dalam KK ada ketentuan, kalau bicara pengalihan atau jual-beli saham, rujukannya adalah pasal tentang replacement value,” sambung Marwan.

Jadi, kata dia, kalau mau beli, orang membayarkan sesuai dengan berapa yang dia belanjakan selama ini. “Tidak ada sifatnya yang spekulatif di pasar,” jelas Marwan.

Namun, kata Marwan, dalam perkembangannya, prinsip ini diubah oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadifair value. “Dan ini sekarang sedang diributkan oleh tim, karena dalam KK itu prinsipnya adalah replacement value,” ucap Marwan.

Baca: Divestasi ... Hal 6

Polisi Periksa Kejiwaan Jessica

PDIP Resmi Pecat Damayanti Hal 02

Notaris Akui Belum Dapat Perlindungan Hukum PDIP Belum Pasti Duetkan Risma-Anas Hal 09

Jumlah Pasien DBD Meningkat Tajam

Bom Jakarta Picu Revisi UU Terorisme

JAKARTA (BM) – Memasuki hari ke-13 peristiwa pembunuhan Mirna, polisi belum juga menetapkan tersangka. Selasa (19/1) kemarin, penyidik kembali memeriksaJessica,termanMirna,untukkeempatkalinya.

Kaliini,penyidikmelakukanpemeriksaankejiwaansaksi dengan melibatkan tiga psikiater forensic.

Baca: Polisi ... Hal 6

Hal 03

”Saya Tak Bersalah” Jessica Kumala Wongso (27) menjalani pemeriksaan selama 7 jam di Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin (27). Usai diperiksa, Jessica menegaskan dirinya tidak bersalah dalam kematian temannya itu. “Saya tidak bersalah,” kata Jessica, Selasa (19/1) malam.

Hal 16

Baca: Saya ... Hal 6

Petugas labfor dari Polda Metro Jaya telah selesai melakukan reka ulang untuk meneliti proses peracikan kopi yang diminum Wayan Mirna

JAKARTA (BM) – Pasca ledakan bom di Jl Thamrin Jakarta beberapa hari lalu, sejumlah kalangan mewacanakan perlunya revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pihak yang mendesak revisi berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut tidak memberikan ruang bagi intelijen dan penegak hukum melakukan tindakan apabila sudah ditemukan indikasi kuat seseorang melakukan kegiatan terorisme.

Saat ini, rencana revisi UU terorisme itu masih menimbulkan pro dan kontra, ada yang mendukung namun tak sedikit menolak. Komi-

Liku-liku Sang Inovator Teknologi Asal Karanganyar

Pernah Digerebek, Kini Produksi 3 Merek TV Ber-SNI Muhammad Kusrin, sosok kreatif asal Karanganyar, Jawa Tengah, kini menjadi buah bibir masyarakat. Hanya berijazah Sekolah Dasar (SD) Kusrin mampu menunjukkan prestasinya, dengan memproduksi tiga merek TV sekaligus dan sudah mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Sertifikat SNI ini diberikan langsung oleh Menteri Perindustrian Indonesia Saleh Husin di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (19/1).

Divestasi freeport Tidak Sah papa sudah tak minta saham..

Pencapaian prestasi itu tidak diraihnya dengan mudah. Berbagai tantangan dan liku-liku dilaluinya.

Bahkan, Kusrin sempat ditangkap petugas. Kusrin dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

Massa Bakar Pemukiman Gafatar pulang saja ke kampung halaman...

Marwan Batubara

tentang Perindustrian serta Perubahan Permendagri tentang Pemberlakuan Barang Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca: Pernah ... Hal 6

Muhammad Kusrin (kedua dari kanan), saat menerima sertifikat SNI di Kementerian Perindustrian Jakarta, Selasa (19/1).

PRAKIRAAN CUACA

Maneger Nasution

sioner Komnas HAM, Maneger Nasution mengingatkan agar Pemerintah berhati-hati sebelum memutuskan untuk merevisi UU Terorisme.

Baca: Bom ... Hal 6

Minyak Terjun Bebas, Pertamina Hemat Rp 18,22 T JAKARTA (BM) - PT Pertamina (Persero) berhasil memangkas biaya sebesar USD 608,41 juta atau setara Rp 8,42 triliun melalui program Breakthrough Project (BTP) New Initiatives 2015. Realisasi tersebut lebih tinggi 21,68 persen dibandingkan target awal sebesar USD 500,42 juta.

Wianda Pusponegoro,Vice President CorporateCommunicationPertaminamengatakan faktorutamayangmembuatperusahaannya mampumenghematbiayaoperasionaladalah pembenahantatakelolaarusminyaksehingga bisamenghematsebanyakUSD255,2juta.

Baca: Minyak ... Hal 6

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN LEBAT Suhu 26 - 35°C

HUJAN RINGAN Suhu 24 - 33°C

HUJAN RINGAN Suhu 26 - 34°C

HUJAN RINGAN Suhu 24 - 33°C

“Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan.”

- Ibnu Mas’ud -

02 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016

PDIP Resmi Pecat Damayanti JAKARTA (BM) - PDIP sudah resmi memecat anggota DPR yang ditangkap KPK, Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti bukan lagi kader PDIP. “Sudah diumumkan Pak Sekjen,” kata Wasekjen PDIP, Bambang Wuryanto mengonfirmasi pemecatan Damayanti, Selasa (19/1).

Surat pemecatan Damayanti diteken Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto 14 Januari lalu.

Surat pemecatan itu bernomor 93/KPTS/DPP/I/2016.

PDIPmemangtegasmenindak kadernya yang terlibat kasus dugaan korupsi. Sebelum Damayanti, PDIP juga telah memecat Adriansyah yang juga tertangkap tangan oleh KPK. Uniknya, penangkapan Adriansyah oleh KPK terjadi saat PDIP menggelar kongres, sedangkan Damayanti ditangkap tak lama setelah PDIP menggelar Rakernas.

KPK telah menetapkan Damayanti, Julia Prasetyarini, Des-

sy A Edwin dan Abdul Khoir sebagai tersangka kasus penyuapan pemulusan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Damayanti disangka telah menerima suap senilai 404 ribu dolar Singapura. Namun KPK menutup rapat soal proyek yang diamankan Damayanti.

Atas perbuatannya Damayanti, Julia dan Dessy ditetapkan sebagai tersangka penyuap dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP. Sedangkan Abdul Khoir dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999.

Sebelumnya, Damayanti memilih tidak berkomentar usai menjalani pemeriksaan di KPK. Damayanti yang telah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK itu diperiksa untuk

“Sudah diumumkan Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto/soal pemecatan Damayanti Wisnu Putranti).”

- BAMBANG WURYANTO Wasekjen PDIP

BM/ANTARA

BUNGKAM: Damayanti Wisnu Putranti memberikan keterangan kepada wartawan seusai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di KPK, Jakarta, Senin (18/1).

tersangka lainnya yaitu Abdul Khoir.

“No comment. Nanti aja di persidangan,” ucap Damayanti saat ditanya awak media tentang aliran uang suap ke anggota DPR lainnya.

Hal itu diucapkan Damayanti usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (18/1). Tak berapa lama, dua tersangka lainnya yaitu Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini juga keluar dari

ruang pemeriksaan. Mereka berdua diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Damayanti.

Dessy yang keluar terlebih dulu sempat meminta maaf lantaran sempat berucap kasar saat akan ditahan KPK pada Jumat (15/1) dini hari. Saat itu Dessy sempat mengumpat di hadapan awak media.

“Maaf ya kalau kemarin saya ngomong kasar, maaf ya,” kata Dessy. Dessy usai diperiksa sebagai saksi oleh

Sejurus kemudian giliran Julia yang keluar dari ruang pemeriksaan. Julia memilih menutupi wajahnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Julisa memilih tak berkomentar sepatah kata pun usai diperiksa sebagai saksi.

Di sisi lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membenarkan hal tersebut. “Proyeknya ada di Maluku, katanya 2016,” ujar Basuki. Tetapi Basuki masih menunggu proses di KPK. Dia belum mau berspekulasi terkait kasus ini.

“Di Bina Marga, masalah tentang jalan Maluku. Saya tunggu hasil KPK, kita tunggu proses KPK,” imbuhnya. “Sekarang lagi

KELUARGA HILANG DIDUGA IKUT GAFATAR Kapolresta Depok Kombes Pol Dwiyono (tengah) bersama Kasat Reskrim Kompol Teguh Nugroho (kanan) menunjukkan foto satu keluarga yang hilang berikut atribut bendera Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Mapolresta Depok, Jawa Barat, Selasa (19/1). Satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan kelima anaknya yang dilaporkan hilang oleh kerabatnya tersebut diduga terkait kelompok Gafatar karena berdasarkan penyelidikan polisi ditemukan atribut bendera Gafatar di kediaman keluarga itu di kawasan Sukmajaya Depok, serta diketahui keberadaan mereka kini di Kalimantan Barat.

BM/ANTARA

JAKARTA (BM) - Pimpinan DPRRIsepakatmemanggilpimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)untukmembahassoal penggeledahan ruangan anggota Dewan beberapa waktu lalu.

Mantan pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji menilai, pemanggilantersebutmenunjukkan arogansi DPR. “Bila benar ada pemanggilan, akan terkesan adanya arogan dan ego kelembagaan Pimpinan DPR terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh KPK,” ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Selasa (19/1).

BM/ANTARA

SIAP PENUHI PANGGILAN: Lima Pimpinan KPK siap memenuhi panggilan pimpinan DPR terkait pengawalan Brimob bersenjata saat penggeledahan.

Indriyanto menyayangkan DPR yang seolah bersatu melawan KPK setelah penggeledahan. Semestinya, kata dia, lembaga DPR justru mendukung upaya pemberantasan korupsi dan bersikap kooperatif.

Hal tersebut, kata Indriyanto, justru menimbulkan kegaduhan dua instansi tersebut. “Sehingga tidak tercipta stigma kelembagaan DPR yang akan terkesan subyektifitas dalam mendukung pemberantasan korupsi,” katanya.

Seluruh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi mendukung sikap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memarahi penyidik KPK terkait penggeledahan di Gedung DPR dengan membawa pengawalan anggota Brimob bersenjata api.

Dalam rapat pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi, disepakati untuk memanggil

pimpinan KPK dan Polri pada pekan depan demi membicarakan masalah ini.

Penggeledahan pada Jumat (14/1) siang di kompleks Parlemen Senayan dilakukan terkait penangkapan anggota Komisi V Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, atas penerimaan suap dalam sebuah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Setelah menggeledah ruangan Damayanti di lantai 6, sembilan penyidik KPK turut menggeledah ruangan anggota Komisi V Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto, di lantai 13.

Setelah itu, penyidik turun ke lantai 3 untuk menggeledah ruanganWakil Ketua KomisiV Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)YudiWidiana.

Saat itulah adu mulut antara Fahri dan Christian terjadi. Fahri yang juga politisi PKS ini tak

Ambon, Maluku yang akan digarap Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) di Kempupera tahun anggaran 2016.

Menurut Yuyuk, Khoir pemeriksaan Khoir untuk melengkapi berkas Damayanti.

“AK (Abdul Khoir) diperiksa untuk tersangka DWP (DamayantiWisnu Putranti),” kataYuyuk.

Dalam kasus tersebut, KPK juga telah menetapkan Khoir sebagai tersangka. Pemeriksaan Khoir merupakan yang perdana pasca ditahan beberapa hari lalu.(kms/dns/rka/rdl)

LEGISLATIF

Setya Jadi Anggota Komisi III JAKARTA (BM) - Politikus Partai Golkar, Setya Novanto ditempatkan di Komisi III DPR setelah mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Komisi III adalah komisi yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.

Dalam rapat kerja antara Komisi III dengan Jaksa Agung HM Prasetyo dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/1), nama Setya Novanto tercatat di daftar presensi. Namun dia tidak terlihat hadir di dalam rapat. Jaksa Agung, yang juga tengah menyelidikidugaanpemufakatan jahat terkait permintaan Setya Novanto saham PT Freeport, enggan mempermasalahkan penempatan Novanto di Komisi III. Dia memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja kejaksaan dalam menyelidiki keterlibatan Novanto dalam unsur pemufakatan jahat. “Kami kan harus memisahkan masalah hukum dan masalah politik,” ucap Prasetyo.

Novanto mundur sebagai Ketua DPR setelah terseret kasus dugaan pencatutan nama Presiden JokoWidodo danWakil Presiden Jusuf Kalla saat meminta saham Freeport Indonesia. Kasus itu tengah diusut oleh Kejaksaan Agung dengan sangkaan adanya pemufakatan jahat.

Dugaan adanya pemufakatan jahat diketahui berdasarkan rekaman percakapan dalam pertemuan antara Novanto, pengusaha migas Riza Chalid, dan bos PT Freeport Indonesia ketika itu, Maroef Sjamsoeddin.

Percakapan pertemuan yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada 8 Juli 2015 itu direkam oleh Maroef. Rekaman sudah diputar oleh MKD dan ponsel yang dipakai untuk merekam sudah diserahkan ke kejaksaan. (kms/rdl)

KONFLIK PPP

Panggil Pimpinan KPK, DPR Dianggap Arogan Terkait Pengawalan Brimob Bersenjata

proses penegakan hukum yang sedang kita ikuti. Sementara ini sudah banyak diberitakan,” lanjutnya.

Sedangkan KPK kembali mendalami dugaan kasus korupsi yang menjerat Damayanti dengan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir.

Pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan Khoir akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pengamanan proyek jalan di

BM/ANTARA

“

Menteri PUPR Akui Kasus Terkait Proyek di Maluku

menyebutkan peraturan yang tak memperbolehkan penyidik KPK membawa anggota Brimob saat melakukan penggeledahan.

Tak jarang keduanya saling bicara dengan nada tinggi dalam menyampaikan argumennya.

Namun, para penyidik KPK tetap konsisten untuk menggeledah ruangYudi. Fahri akhirnya menyerah dan memilih menjelaskan permasalahan ini kepada media yang berada di lokasi.

Sementara Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyatakan, jajaran pimpinan KPK siap memenuhi panggilan DPR. “Enggak apa-apa, kalau kita diundang, ya datang,” ujar Basaria saat ditemui wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Basaria mengatakan, komunikasi antarlembaga negara memang dibutuhkan untuk membangun kinerja yang baik.(kms/rdl)

Mahkamah Serahkan Putusan Muktamar Islah JAKARTA (BM) - Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatangi kantor Kemenkum HAM. Mereka datang untuk menyerahkan putusan penyelesaian sengketa PPP dengan menggelar muktamar islah.

Rombongan Mahkamah Partai PPP tiba di gedung Kemenkum HAM, Jl Rasuna Said, Jakarta Pusat, sekitar pukul 16.38 WIB, Selasa (19/1).

Mahkamah Partai PPP yang datang adalah Wakil Ketua Mukhtar Azis dan 5 anggotanya, yaitu Aisyah Amini, Mahfudloh Aly Ubaid, Zain Badejeber, Arman Remy, dan Ramly Nurhapy.

“Ya kami akan lakukan itu (islah), partai ini harus kembali seperti semula, karena batas akhirnya Juli 2016, maka kita lakukan sebelum itu, April paling lambat,” kata Mukhtar usai bertemu Menkum HAM, Yasonna Laoly.

Usai ketemu Yasonna, Aziz menangkap ada niat baik dari pemerintah untuk menciptakan stabilitas politik. “Sikap menteri sangat berterima kasih kepada mahkamah partai dan senior yang ingin menyelesaikan ini secara baik,” katanya.

Anggota Mahkamah Partai PPP Aisyah Amini menambahkan sudah merancang muktamar islah sejak lama untuk mengembalikan pamor PPP. “Muktamar islah ini sudah lama dipikirkan, banyak yang mendukung PPP utuh, masyarakat banyak yang inginkan hal itu,” kata Aisyah.(sra/rdl)

Korban Bom Thamrin Butuh Recovery Fisik dan Psikologis

Mensos: Peran Keluarga Penting dalam Proses Penyembuhan Para korban bom Thamrin perlu mendapatkan trauma healing secara fisik dan psikis agar tidak mengalami trauma yang dalam. Selain itu peran keluarga sangat penting dalam proses penyembuhan.

MENTERI Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke empat rumah sakit tempat dirawatnya korban Bom Thamrin. Khofifah meminta para korban mendapatkan trauma healing secara fisik dan psikis agar tidak mengalami trauma begitu dalam.

“Mereka membutuhkan recovery fisik dan psikologis, enggak boleh lepas. Trauma Anggun yang dibonceng Rico itu pasti trauma sangat mendalam. Harus dapat stimultan recovery fisik dan psikis,” ujar Khofifah di RS Tara-

kan, Jakarta Pusat, Selasa (19/1).

Selain itu Khofifah juga mengatakan peran keluarga sangatlah penting dalam proses penyembuhan tersebut. Pendampingan trauma healing diberikan oleh Polri dan juga dari Kemensos.

“Walau secara fisik sehat, keluargainimemilikiposisisangatpenting.Tadi saya dengan dari Kapolri, yang sudah pulang tetap akan difasilitasi dengan fasilitas trauma healing.Nantikitabagitugas,daerah mana yang perlu Kemsos bantu kami siap,” sambungnya.

Saat ini, lanjut Khofifah, korban ledakan bom Thamrin kondisinya mulai membaik. Jumlah korban yang masih dirawat di RS

Abdi Waluyo berjumlah 2 orang, RSPAD berjumlah 6 orang, RS Tarakan berjumlah 1 orang dan RSCM berjumlah 2 orang.

ISTIMEWA

JENGUK KORBAN: Mensos Khofifah memberi semangat dan membesarkan hati salah satu korban bom Thamrin, Selasa (19/1).

Khofifah mengunjungi korban di RSPAD, RS AbdiWaluyo, RSCM dan RS Tarakan bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian dan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hendro Pandowo.

Mensos juga menjelaskan ahli waris korban akan mendapat santunan dari Kemensos sebesar Rp 15 juta. Bantuan itu nantinya diberi melalui transfer ke rekening ahli waris.

“Korban ahli waris punya hak Rp 15 juta untuk bantuan santunan kematian ke mereka. Kita perlu rekening mereka. Kita tidak memberi fresh money, tapi kita cash transfer,” katanya.

Saat ini, lanjut Khofifah, korban ledakan bom Thamrin kon-

disinya mulai membaik. Dia meminta jajarannya untuk memonitor dan menyiapkan kebutuhan administrasi terlebih dulu. “(Setelah) Mereka menyiapkan administrasi maka baru ditransfer,” imbuhnya.

Sedangkan di RS Abdi Waluyo, Mensos bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membesuk anggota polisi Ajun Inspektur Polisi Satu Suhadi. Suhadi merupakan salah satu korban serangan teroris di Jalan MH Thamrin.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian juga ikut selama kunjungan. Suhadi dirawat di kamar K.104. Suhadi merupakan anggota polisi lalu lintas.

Setelah menjenguk anggota

Polri, Kapolri dan Mensos ke ruang korban serangan teroris di K.114. Korban di ruangan ini merupakan warga Jerman bernama Frank Feulner . Frank terluka parah kena serpihan bom.

Di kamar tersebut, mereka berbincang-bincang dengan Frank. Mereka menanyakan kondisi Frank. “Korban sudah mulai membaik,” kata Haiti.

Frank bercerita saat peristiwa terjadi, Kamis (14/1), dia berada di dalam Starbucks Coffee. Dia terkena dampak bom. Dia ingat setelah terluka, dibantu dua suami istri yang kemudian membawanya ke RS Abdi Waluyo.

“Saya diselamatkan oleh dua orang suami istri dan dibawa ke RS ini,” kata Frank.(dns/sra/rdl)

HUKUM & KRIMINALITAS 03

BERITA METRO www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016

Dua Pembobol Rumah Diringkus

Susanti Bela Diri Tanpa Pengacara

FOTO : BM/HADI

SIDOARJO (BM) – Dua pelaku pembobolan rumah di Jl Panglima Sudirman, Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo akhirnya diringkus jajaran Satreskrim Polres Sidoarjo. Tersangka Joko Wahono (43) asal Durungbedug, Kecamatan Candi dan Cucuk Sudarmanto (43), warga Desa Suruh, Kecamatan Sukodono membobol rumah Hadi Soelaiman pada November lalu.

Kasat Reskrim Polres Sidoarjo, AKP M Wahyudin Latief, Selasa (19/1) mengungkapkan, saat korban pulang kerja melihat pintu pagar rumah dan pintu depan dalam keadaan terbuka. Lantas, melihat situasi yang tidak mengenakkan, akhirnya korban masuk ke dalam dan melihat isi rumah dan lemari dalam keadaan acak-acakan. Setelah itu, korban menghubungi istrinya, Suswati yang sedang keluar bersama anak.

“Setelah dicek ternyata barang-barangnya sudah tidak berada ditempat. Akhirnya korban memilih untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi,” ujar AKP M Wahyudin Latief.

Dalam aksinya, lanjut Kasat, pelaku merusak gembok pagar rumah dengan kunci L dan membuka pintu rumah dengan

kilas

PELAKU: Dua pelaku pembobolan rumah di Jl Panglima Sudirman, Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo akhirnya diringkus jajaran Satreskrim Polres Sidoarjo.

mencongkel menggunakan linggis. Sedangkan barang yang diambil oleh pelaku, ebrupa delapan buah cincin emas, enam gelang emas, satu dompet, yang berisi surat-surat perhiasan, dua

jam tangan perempuan, tiga jam laki-laki, dua buah kamera, lima buah HP, lima buku tabungan dan uang tunai senilai Rp 2 juta serta sebuah tas berisi tiga paspor, visa dan NPWP.

“Jadi, yang Joko bertugas untuk masuk ke dalam dengan merusak gembok, sedangkan Cucuk berperan mengawasi dari luar. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga

Rp 100 juta,” jelasnya.

Atas perbuatan pelaku, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. (adi/azt)

SURABAYA (BM) – Terpidana Elisabeth Susanti yang sebelumnya dijerat kasus penipuan CPNS, kembali harus mendekam di sel tahanan. Ia dituntut 18 bulan penjara terkait kasus penipuan perusahaan katering.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Imam Hidayat menjelaskan, beratnya tuntutan tesebut dikarenakan Susanti merupakan residivis dalam kasus penipuan CPNS. Meski telah membayar kerugian yang dialami perusahan catering Maharani yang ditipunya, Imam memastikan tidak meringankan tuntutannya. ”Menuntut terdakwa dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara,” ucap Imam Hidayat di ruang sidang Tirta PN Surabaya, Selasa (19/1).

Imam bahkan nyaris tidak memiliki pertimbangan meringankan untuk Susanti. Menanggapi itu, Susanti yang tidak didampingi pengacara memastikan akan ajukan pembelaan. Hakim Sri Purnamawati pun menunda persidangan ini selama satu pekan. ”Saya ajukan pembelaan secara tertulis,” ujar Susanti.

Kasus ini bermula dari adanya pemesanan 220 bungkus nasi di Maharani Catering seharga Rp 12 juta. Menurut penerima pesanan, pemesan adalah pejabat di Partai Demokrat yang berkantor di Surabaya.

Sayangnya setelah nasi terkirim, justru pihak yang disebut memesan, mengelak mengorder ratusan nasi tersebut. Setelah ditelisik, rupanya mantan lawan calon walikota Rasiyo, dalam kasus perekrutan CPNS 2012 lalu ini adalah dalang di balik pemesanan tersebut.

JPU Gusti Putu Karnawan, mendakwa Elisabeth dengan Pasal 374 KUHP tentang penipuan dan Pasal 378 KUHP tentang penggelapan. Dia disebut merugikan pemilik katering, Eka Putri Maharani sebesar Rp 12 juta. ”Terdakwa merugikan saksi Eka Putri Maharani sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan,” ujar jaksa. (arn/azt)

FOTO: BM/DOK

Notaris Akui Belum Dapat Perlindungan Hukum SURABAYA (BM)– Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) Syafran Sofyan mengakui, hingga kini PPAT-Notaris masih belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad buruk. ”Misalnya, ada pihak yang bersengkongkol untuk menuntut PPAT-Notaris dengan berbagai macam modus operandi dalam hal ini mencari-cari kesalahan, terutama oleh mafia tanah,” kata Syafran Sofyan saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk‘Persamaan persepsi PPAT-Notaris dengan penegak hukum, dalam dugaan pelanggaran hukum tindak pidana’ di Universitas Surabaya, Selasa (19/1).

Ia mengemukakan, saat ini juga banyak di antara PPAT-Notaris yang tersandung kasus hukum terkait dengan

ISTIMEWA

Butuh Persamaan Persepsi dengan Penegak Hukum

Ketua Umum PP IPPAT Syafran Sofyan

surat yang diterbitkan itu. ”Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya persamaan persepsi supaya antara penegak hukum dengan PPAT-Notaris,” katanya.

Ia menyebutkan, jika seorang Notaris mendapatkan amplop berwarna cokelat dari petugas kepolisian maka notaris tersebut akan bingung atas kesalahan yang dilakukan. ”Ada notaris yang bingung terkait kesalahan yang dilakukan setelah menerbitkan surat. Karena panggilan itu berlangsung dua tahun kemudian,” katanya.

Oleh karena itu, harus adanya persamaan persepsi antara penegak hukum dengan petugas PPAT-Notaris. Ini bisa memberikan dampak positif bagi petugas PPATNotaris terkait dengan masalah hukum. ”Tentunya persamaan persepsi ini

Elisabeth Susanti

harus terus dilakukan mulai dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah dan juga dilakukan secara terus-menerus,” katanya.

Sementara itu, Kasubdit II Tipid Harda Bangtah Polda Jawa Timur AKBP Heru Prasetyo mengatakan petugas PPAT-Notaris yang tersandung masalah lebih banyak dikenakan pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu atau pemalsuan surat. ”Selain itu, ada juga pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang penyertaan tindak pidana,” katanya.

Ia mengatakan, dalam menentukan permasalahan mulai dari penyelidikan sampai dengan penyidikan harus disertai dengan dua alat bukti. ”Sesuai dengan instruksi dari atasan memang harus menyertakan dua alat bukti jika ingin melanjutkan sebuah kasus,” katanya. (ant/azt)

PT Perberat Pidana Hairandha SURABAYA (BM) – Pengadilan Tinggi (PT) Jatim di Surabaya memperberat pidana Hairandha menjadi dua tahun. Padahal sebelumnya, dia dihukum enam bulan penjara di tingkat PN Surabaya. Vonis PT berdasarkan sidang yang dilakukan tiga majelis hakim tinggi.

Diketuai I Made Nandu dan beranggotakan Johan Affandi serta Ahmad Subari, ketiganya sepakat memperberat vonis itu melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta Hairandha divonis 18 bulan penjara. ”Sesuai aturan yang penting tidak melebihi ancaman maksimal yakni empat tahun,” ujar Nandu.

Terlebih, sesuai fakta persidangan, terungkap jika uang Rp 100 juta, bukanlah untuk jasa pengacara. Diketahui jika dana untuk kepentingan pribadi yang menjual nama pejabat. ”Uang itu bukan untuk jasa pengacara,” tegas Nandu.

Sesuai kronologis, perbuatan pidana Hairandha bermula pada 2013 lalu. Saat itu, korban yang terkena masalah hukum kasus penganiayaan, menemui terdakwa untuk meminta bantuan hukum dan mendampingi korban yang saat itu jadi terlapor.

Beberapa hari kemudian, korban bersama anak dan istrinya dipanggil Polrestabes Surabaya dan korban meminta agar didampingi pengacara, lantas korban didampingi rekan terdakwa yang bernama Agus Hariyanto.

Terdakwa kemudian memberitahukan ke korban bahwa perkaranya bisa dilakukan SP3 karena tidak cukup bukti dan diminta menyediakan uang Rp 100 juta. Permintaan disetujui dan dilakukan beberapa kali transfer ke terdakwa.

Setelah menyerahkan uang Rp 165 juta, janji Hairandha justru tidak direalisasikan. (arn/azt)

ISTIMEWA

Ajakan Seks Ditolak, Bunuh Korban

PEMBUNUH: Tersangka membunuh korban karena korban menolak diajak berhubungan seks.

PASURUAN (BM) – Pembunuh pria yang ditemukan tewas di proyek tol Gempol, Kabupaten Pasuruan pada 2015 lalu akhirnya berhasil dibekuk petugas Reskrim Polres Pasuruan.

Dari hasil penangkapan tersebut, diketahui kalau tersangka membunuh korban karena menolak diajak berhubungan seks.

“Tersangka berhasil ditangkap saat akan berangkat bekerja. Penangkapan tersangka ini memang sempat menyulitkan anggota kami, lantaran selama ini tersangka sangat licin dan sering pindah-pindah tempat,” ujar Kapolres Pasuruan, AKBP Soelistijono, Selasa (19/1).

Selain itu, Kapolres juga mengaku bahwa lamanya penangkapan tersangka bernama Agus Susanto, (26), warga Desa Tampung, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan tersebut, dikarenakan pihaknya tidak ingin asal-asalan menangkap orang tanpa ada bukti.

“Apalagi pada saat peristiwa pembunuhan terhadap korban bernama Syaiful Anwar, warga Rembang, Pasuruan itu tidak ada saksi mata. Namun, saat itu anggota sudah curiga terhadap tersangka, tapi kami harus memastikan dulu dengan bukti yang ada,” ujarnya.

Selain itu, Kapolres menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku kalau dirinya membunuh korban karena menolak untuk diajak melakukan hubungan seks sesama jenis.

“Korban dan tersangka kenal melalui facebook. Dari situ mereka berkenalan dan melakukan pertemuan. Menurut pengakuan tersangka, korban mengalami kelainan seks. Sehingga mengajak tersangka untuk berhubungan seks sesama jenis.

Karena tersangka menolak, keduanya cekcok dan berantem. Hingga akhirnya tersangka membunuh korban dengan celurit,” tegas Kapolres. (bjt/azt)

KASUS NARKOBA: Pemusnahan barang bukti hasil penanganan kasus narkotika dan obat-obatan terlarang di halaman kantor Kejari Sampang.

Dokter Gadungan Dituntut Dua Tahun “Dari dua dakwaan itu, yang terbukti terdakwa melakukan dugaan penipuan.

Kami menuntut terdakwa dua tahun penjara dikurangi masa penahanan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), Wido Utomo.

Sedangkan yang meringankan tuntutan karena selama ini terdakwa masih memiliki tanggungan sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut masalah pidana.

Sedangkan barang buktinya ada 14 item dengan saksi memberatkan 12 orang saksi. ”Barang bukti rekening bank milik terdakwa bakal dikembalikan ke terdakwa,” imbuhnya.

Sementara Penasehat Hukum (PH) korban, Hartoyo SH MH dari LKBH Unitomo Surabaya berharap dalam sidang putusan majelis hakim menghukum terdakwa sesuai tuntutan JPU, karena Selama

Naik, Kasus Narkoba di Sampang

ISTIMEWA

SIDOARJO (BM) – Dokter gadungan, Septi Handayani (34) warga Desa Sumorame, Sidoarjo tertunduk lesu saat dituntut dua tahun penjara dalam sidang tuntutan dengan Ketua Majelis Hakim Endang Sri Widayati di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Selasa (19/1).

Terdakwa dinilai tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersalah karena menipu Samsul (46) warga Sukodono Lumajang dengan menggunakan nama Mariam Fransisca Hernandes Kiantate, yang beroperasi di sejumlah rumah sakit di wilayah Sidoarjo dan Surabaya.

Terdakwa menipu korban hingga senilai Rp 300 juta. Uang tersebut digunakan terdakwa membeli motor dan mobil serta menyumbang yayasan serta untuk proses nikah siri. Septi didakwa dengan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan 378 KUHP tentang Penipuan.

TUNTUTAN: Dokter gadungan, Septi Handayani (34) warga Desa Sumorame, Sidoarjo dituntut dua tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Selasa (19/1).

ini terdakwa tidak mengakui perbuatannya selama proses persidangan. ”Sebanyak 12 saksi keterangannya sama-sama memberatkan terdakwa. Hara-

pan kami putusannya nanti minimal sama dengan tuntutan JPU. Kalau bisa lebih berat karena terdakwa tak mengakui perbuatannya,” pungkasnya. (bjt/azt)

SAMPANG (BM) – Angka tindak kejahatan narkotika di wilayah hukum Sampang selama 2015 naik sekitar 100 persen. Hal itu di sampaikan kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Adhi Prabowo saat berpidato dalam acara pemusnahan barang bukti (BB) hasil penanganan kasus narkotika dan obat-obatan terlarang yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri setempat. ”Kasus Narkotika di Kabupaten Sampang naik 100 persen,” jelas Kajari Sampang, Selasa (19/1).

Sementara itu, di dalam kesempatan yang sama, Fadhilah Budiono Wakil Bupati (Wabup) sekaligus Ketua BNK Sampang mengatakan jika penanganan kasus narkoba ini jangan main-main. ”Yang dimusnahkan hari ini ukurannya gram, tapi di luar sana masih kiloan narkoba beredar di masyarakat, khususnya di Pantura Sampang,” tegasnya.

Sesuai informasi yang berhasil diperoleh beritajatim.com, pemusnahan barang bukti tersebut sebanyak 56,7 gram sabu serta 1228 butir obat-obatan terlarang. (bjt/azt)

04 O P I N I

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016

Akom Sang Juru Bicara Freeport & Pasal 33 UUD ‘45

P

mensahkan DPP Golkar Munas Bali.

Saat Menkum HAM mencabut SKnya yang mengesahkan Partai Golkar hasil Munas Jakarta, maka kembali ke Partai Golkar hasil Munas Pekanbaru, namun persoalannya, DPP hasil Munas Pekanbaru sudah domisioner sejak 31 Desember 2015, sedangkan DPP hasil Munas Bali belum disahkan oleh SK Menkum HAM. Berdasarkan UU MD3, pengganti Ketua DPR yang mengundurlkan diri berasal dari partai yang sama sehingga DPP Partai Golkar hasil Munas Bali belum berhak mengusulkan calon ketua DPR RI pengganti Setya Novanto. Rapat Badan Musyawarah (Bamus) menyepakati akan melantik Ade Komarudin sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto, dalam Rapat Paripurna DPR, Senin 11 Januari 2016.

Oleh: M Arifin Siga (jurnalis LBN Antara Makassar)

Dalam pidato pertamanya itu, Akom—sapaan Ade Komarudin—berjanji akan fokus meningkatkan produktivitas institusi DPR RI dalam membuat produk legislasi dengan mengajak seluruh anggota DPR berkomitmen mewujudkannya.

Pelantikan Akom disambut ucapan selamat dri Presiden Joko Widodo. Presiden berkeyakinan kepemimpinan Ade Komarudin, DPR akan menjadi lembaga yang dipercaya rakyat dalam mengemban fungsifungsinya sebagai representasi rakyat dan representasi politik.

Gebrakan awal komitmennya untuk meningkatkan produktivitas pembuatan undangundang yang telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas), Ade Komarudin

memangkas masa reses dari sebelumnya satu bulan menjadi dua minggu. Komarudin akan fokus meningkatkan produktivitas institusinya dalam membuat produk legislasi, dengan mengajak seluruh anggota DPR berkomitmen dalam mewujudkannya.

Kedua, unsur pimpinan DPR RI maupun fraksi telah sepakat untukmeniadakan studi banding dan kunjungan kerja ke luar negeri, berhubungan dengan panitia khusus yang dibuat DPR. Hal ini sebanding dengan saran seorang pakar komunikasi yang mengingatkan Ade Komarudin harus mengedepankan kepentingan rakyat, karena kepentingan rakyat adalah “harga mati” atau hal-hal yang tidak bisa ditawar-tawar.

Selain mengutamakan kepentingan rakyat, Ade Komarudin perlu menuntaskan segala bentuk KKN di DPR. Jika me-

ngacu pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD), jabatan Ketua DPR itu sesungguhnya tidak powerfull seperti Presiden,Wakil Presiden, Menteri, atau Jaksa Agung, Kapolri, juga Panglima TNI. Pasal 86 UU Nomor 17/2014, menyebutkan jabatan ketua atau pimpinan DPR tak lebih sekadar juru bicara (speaker). Ada 11 tugas yang harus dijalankan pimpinan DPR antara lain memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR. Mengembalikan citra DPR yang terpuruk akibat kurang produktif dan menjadikan DPR sebagai lembaga tinggi negara yang dihormati dan berwibawa merupakan harapan masyarakat yang harus dijawab oleh Akom dan pimpinan DPR lainnya. (*)

FOTO: BM/ANTARA

embicaraan tentang PT Freeport Indonesia seringkali diwarnai dua hal yang jauh dari substansi: emosi dan prasangka. Hal itu bukan tanpa alasan.

EmosimengemukakarenasejarahFreeportdinegeri ini berkaitan erat dengan pergantian rezim dari Soekarnoyangantinekolim(neokolonialismeimprealisme) ke rezim Soeharto yang pro asing. Di masa Soekarno, haram hukumnya asing menyentuh kekayaan dan sumber daya alam negeri ini. Bertolak belakang dengan rezim berikutnya. Pemerintah Soeharto-lah yang mengundang Freeport masuk dan mengeksploitasi Papua tahun 1967.

Prasangka membayangi pembicaraan tentang Freeport karena ia merupakan perusahaan “tertutup”. Komplek pertambangan yang dikelola Freeport di Kabupaten Mimika sudah seperti “negara dalam negara”. Kita yang berada di luar tak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Tak heran karena itu kita menatap Freeport dengan kacamata curiga dan prasangka.

Emosi dan prasangka itu repotnya menjadi bahan bakar bagi sebagian orang di negeri ini untuk mengobarkan api nasionalisme sempit. Pada pokoknya, mereka menghendaki eksekusi (baca: habisi, red) Freeport. Dan ketika argumentasi itu diawali dengan basis “pokoknya” maka dialog pun terhenti. Diskusi selesai. “Hentikan Kontrak Freeport” seperti sudah menjadi harga mati. Selaras dengan itu “nasionalisasi Freeport” hampir tak bisa ditawar lagi.

Pertanyaan awalnya, mungkin, apakah kalau tak menasionalisasi PT Freeport Indonesia, kita lalu menjadi kurang nasionalis? Apakah karena itu kita lantas dituduh tak memiliki nasionalisme?

Memasukkan unsur nasionalisme dalam proses negosiasi dengan Freeport boleh jadi sudah terlalu telat. Sudah telat tidak relevan pula. Ini bukan berarti kita melupakan pasal 33 UUD’45, bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kalau memahami pasal itu secara tekstual, seharusnya gagasan nasionalisme itu sudah mengemuka dalam negosiasi awal di tahun 1967. Tetapi, rezim pada masa itu sudah terlanjur memberikan kontrak karya kepada Freeport Indonesia. Apa itu salah?

Lepas dari suka atau tak suka pada Rezim Soeharto, bisa ditafsirkan keputusan memberikan kontrak karya itu tak sepenuhnya salah. Minimal, untuk sebagian, tidak melanggar pasal 33 UUD’45 itu. Lewat kontrak karya, Freeport mendapat hak pengelolaan atas “bumi, air dan kekayaan” di bumi Papua, dan bukan hak penguasaan. Masalahnya menjadi serius ketika hasil pengelolaan itu tidak atau belum “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal 33 UUD’45 tak bisa tidak mesti selalu menjadi acuan dalam setiap praktik kontrak karya. Demikian juga ketika kita menyikapi tawaran divestasi PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia.

Seperti ramai diberitakan belakangan, Freeport telah menawarkan sahamnya, sesuai dengan kewajiban PP 77 tahun 2014, sebesar 10,64 %. Nilainya US$ 1,7 miliar, setara Rp 23,63 triliun (dengan kurs 13.900). Penawaran divestasi saham sebesar 10,64% itu merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban Freeport melakukan divestasi sebesar 30 % hingga 2019 nanti.

Tak pelak, penawaran divestasi saham Freeport itu menuai pro kontra. Tetapi biarlah kontroversi itu menjadi diskursus para ahli ekonomi, hukum, pebisnis serta tentu saja para politisi. Keputusan akhir tentu saja di tangan pemerintah Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi sejauh ini masih menugaskan tim untuk mengkaji kelayakan harga saham yang ditawarkan itu.

Andaipun kemudian Presiden memutuskan membeli saham itu melalui BUMN yang ditunjuk, keputusan itu sepenuhnya dalam konteks pelaksanaan hak pemerintah sesuai klausul PP 77/ 2014. Dan andai Presiden Jokowi batal membeli saham yang ditawarkan itu, tentu dengan pertimbangan untung rugi bagi rakyat Indonesia.

Pemerintah berhak melepaskan hak atas divestasi saham Freeport tersebut. Tak ada yang salah dengan apapun keputusan yang kelak diambil pemerintah Jokowi.

Kesalahan serius akan terjadi jika keputusan pemerintah Jokowi dalam divestasi saham Freeport ini kemudian tidak mengacu pada pasal 33 UUD’45"… untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Akan tetapi, harus disadari, pilihan membeli saham Freeport 10,64% tidak otomatis berarti melaksanakan amanat “…untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sebaliknya, andai pemerintah memilih tidak membeli saham Freeport 10,36 %, jangan pula buruburu divonis tidak melaksanakan amanat “…untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Bayangkan jika kemudian Freeport rugi dan bangkrut, bukankah berarti keputusan membeli saham itu justru merugikan rakyat?

Alhasil, keputusan beli atau lepas saham Freeport tidak boleh dilakukan dengan emosi, prasangka, ataupun sentiment nasionalisme sempit. Ini murni bisnis. Analisis pengambilan keputusan harus berbasis fakta dan logika. Beri kesempatan pemerintah memilih keputusan terbaik yang menguntungkan dan karena itu selaras dengan amanat “…untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” (Noor Ipansyah Iskandar)

P

engangkatan dan pelantikan Ade Komarudin menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto (sesama dari Fraksi Partai Golkar) yang mengundurkan diri karena terlibat dalam kasus“papa minta saham” seakan tidak bisa dibendung walaupun berbagai pihak menyatakan ketidaksetujuannya.

Sejak Menkum HAM mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pencabutan surat keputusannya yang mensahkan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, maka saat ini baik DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta maupun DPP Partai Golkar hasil Munas Bali sama-sama tidak sah.

Usai pencabutan SK Menkum HAM tersebut, praktis kepengurusan DPP Golkar Munas Jakarta, tidak sah. Namun putusan MA tidak memerintahkan untuk menerbitkan SK untuk

IDENTITAS JENAZAH TERDUGA TERORIS Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Hari Suprapto menunjukkan foto terduga teroris Poso yang tertembak mati di Mapolda Palu, Sulteng, Selasa (19/1). Hingga saat ini kepolisian belum mengetahui nama terduga teroris yang tewas dalam kontak senjata di Poso pada Jumat (15/1) lalu itu kecuali ciri-ciri fisik seperti kulit sawo matang, tinggi 165 cm, usia antara 30-40 tahun, dimana bukti itu sekaligus sebagai bantahan bahwa yang tewas itu bukanlah Santoso atau pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Mengupas Masalah Upah Minimum

S

emenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah selalu menjadi hal yang tak habis-habisnya dipersoalkan kalangan pekerja. Kebijakan PP Pengupahan tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang membidik sektor perburuhan dan bagian dari kebijakan paket ekonomi jilid IV. Jika kita cermati, pada intinya semua paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia.

Pemerintah perlu menyadari bahwa selama ini yang membuat susahnya berinvestasi di Indonesia bukanlah soal upah semata yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha melainkan sistim birokrasi dan pengurusan izin yang berbelit dan makan waktu. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan izin tersebut.

Buruh selalu ditempatkan pada kondisi yang tidak menguntungkan. Hak-hak buruh dilabrak oleh regulasi aturan yang berbelit buatan birokrat di negeri ini. Terkadang kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tersebut banyak yang menerobos ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Memang di dalam pasal UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak ditafsirkan secara jelas terkait upah dalam regulasi yang lebih teknis.

Perbedaan kepentingan me-

nyulitkan kata sepakat buruh dan pengusaha dalam penentuan skala upah.

Kebijakan dalam PP Pengupahan tersebut ditetapkan bahwa tentang formula pengupahan dan mewajibkan para pekerja membentuk struktur dan skala upah. Formulasi penentuan upah minimum ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Terkait dengan formula “baru” pengupahan, dengan meniadakan kebutuhan hidup layak (KHL), survei pasar dan dewan pengupahan merupakan kesalahan fatal. Karena menggunakan upah berbasis angka semu dan bukan upah berdasarkan daya beli riil masyarakat.

Padahal, Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyebutkan “Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.”

Pertumbuhan ekonomi tidak tepat digunakan sebagai indikator kenaikan upah minimum karena tidak mencerminkan kemampuan daya beli buruh. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel makro yang tidak relevan jadi indikator penghitungan upah.

Pemerintah harus ingat bahwa ketentuan Pasal 89 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyebutkan penetapan upah minimum dilakukan gubernur

Oleh: Agung Hermansyah (Anggota Gema Justisia, Member HukumOnline.com)

atas rekomendasi Dewan Pengupahan di wilayah provinsi, kabupaten/kota, atau sektor tertentu. Namun, sejak terbitnya PP Pengupahan seolah-olah keberadaan Dewan Pengupahan sudah tidak ada lagi. Padahal, pembentukan PP Pengupahan merujuk atau tidak boleh bertentangan dengan UU No13/ 2003 ‘’UU Ketenagakerjaan’’.

Lalu, terkait struktur dan skala upah, Pasal 14 PP Pengupahan menjelaskan tentang struktur dan skala upah, tapi tidak disebut bahwa pekerja berhak mengetahui struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan. Struktur dan skala upah yang tidak transparan bisa memunculkan diskriminasi upah antar pekerja.

Selama ini, banyak masalah pengupahan terjadi karena pengusaha tidak transaparan tentang struktur dan skala upah.

Jika struktur dan skala upah itu dibuat terbuka dan transparan sehingga diketahui semua pekerja maka para pekerja di perusahaan itu akan tertantang untuk lebih bekerja produktif.

Kemudian, pada Pasal 11 PP Pengupahan terkesan tidak mempertimbangkan masa kerja. Seorang pekerja yang masa kerjanya lima tahun bisa memiliki upah yang sama dengan pekerja dengan masa kerja satu tahun, khususnya bagi

pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang nilainya sama.

Selanjutnya, pada Pasal 24 PP Pengupahan mengancam pekerja yang melakukan mogok kerja atau demo sesuai prosedur yang diatur UU Ketenagakerjaan tidak mendapat upah. ketentuan dalam PP Pengupahan yang menyebut menjalankan tugas serikat pekerja dengan persetujuan pengusaha. Artinya mogok kerja atau demo sesuai prosedur (legal) pasti tidak disetujui pengusaha. Padahal aturan yang ada selama ini secara tegas mengamanatkan pekerja yang mogok kerja sesuai prosedur upahnya tetap dibayar Hal ini bertentangan dengan Pasal 102 ayat 2 UU. No 13Tahun 2003 dalam menjalankan hubungan industril buruh mempunyai fungsi menyalurkan fungsi secara demokratis dan juga berpotensi mengekang kebebasan hak mengeluarkan pendapat yang dimilki kaum buruh. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 28e ayat 3 yang menjamin hak dan kebebasan mengeluarkan pendapat.

Untuk yang terakhir, pada Pasal 42 ayat 1 PP Pengupahan, menyebut upah minimum diberlakukan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Dengan aturan itu maka pekerja yang berkeluarga dengan masa kerja di bawah satu tahun bisa dikenakan upah minimum. Padahal dalam aturan sebelumnya menyebutkan upah minimum hanya untuk pekerja

dengan masa kerja nol tahun atau lajang.

Sedangkan pada Pasal 42 ayat 2 PP Pengupahan menyebut upah minimum bagi buruh yang masa kerjanya satu tahun atau lebih, dirundingkan secara bipartit antara pemerintah dan pengusaha. hal ini tentu memberangus keberadaan lembaga tripartit nasional (LKS Tripnas) yang terdiri dari unsur pemerintah, buruh dan pengusaha (Pasal 103 huruf d UU No13/2003).

Untuk bidang ketenagakerjaan, peran tripartit sangat penting sebagai dialog sosial antar pemangku kepentingan. Mekanisme tripartit itu sudah lazim digunakan di berbagai negara maju termasuk yang industrinya kuat.

Kedudukan buruh di semua sektor usaha, termasuk buruh non formal, TKI, pembantu rumah tangga adalah kedudukan yang penting di negara kita. Buruh menempati posisi yang strategis mengingat jumlahnya yang sangat besar dan tentunya patut dioptimalkan perannya dalam memajukan pembangunan negara.

Berdasarkan hal inilah, Pemerintah perlu merevisi PP Pengupahan yang banyak bertentangan dan melabrak Ketentuan UU Ketenagakerjaan (UU No13/ 2003). Demi menciptakan suasana yang kondusif dan untuk memberikan pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi buruh sesuai dengan amanat konstitusi (Pasal 27 ayat 2UUD 1945). (*)

Komisaris Utama: AR Balhmar. Komisaris: Mayjen TNI (Purn) Sutarno Soepodo, Cholid Bahamisah. Direktur Utama/Pemimpin Umum: Djoko Tetuko. Direktur Bisnis/Pemimpin Perusahaan: Samiadji Makin Rahmat. Wakil Pemimpin Perusahaan: - Direktur Keuangan: Silvia Umar Balhmar. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapimred: Noor Ipansyah Iskandar, Aziz Tri. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Cholid Bahamisah, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur Pelaksana: E Prayogo, Rofiq Kurdi Ismail. Redaktur: Bambang Andrias, Oki Lukito, Novi Triawan, Indra Nanang. Asisten Redaktur: Dian Kurniawan. Reporter: Arina, Ali Topan, Faisal Abdillah, Suluh DP. Fotografer: Tovan Bram Kumara, Soemadji. Copy Editor: Bangkit Irmanudin Bahri.

Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Irfan HA, Luthfi. Desain Grafis: Khalid "Klied" Sekretaris Redaksi: Faisal Bin Ali. Bidang Online: M. Guntur Budiawan. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Marcella (Kord), Ferdy Yunisaf, Gresik: Masduki, Moch. Sugeng. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Bahlmar. Probolinggo: Yusron Fuadi. Kediri: Budi Arya. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto. Timur Raya/Situbondo: Edi Sudibyo. Lamongan: M. Zainuddin, Thafhanul Fahri. Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270 Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris)

05 www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016 0,23% IHSG

4,491

0,5% NIKKEI

17,048

1,8% STI

2,638

1,8% FTSE

5,887

0,4% KLCI

1,629

0,0% DJIA

15,988

0,0%

0,0%

NASDAQ

S&P500

4,488

1,880

HARGA EMAS JUAL (Rp/gr)

485,715

KURS MATA UANG

BELI (Rp/gr)

US$/OZT:

USD

SGD

EUR

AUD

466,287

1,086.96

JUAL: 13.885,00 BELI : 13.865,00

JUAL: 9.673,27 BELI : 9.653,27

JUAL: 15.156,41 BELI : 15.056,41

JUAL: 9.621,39 BELI : 9.541,39

SUMBER: GERAIDINAR

IDR/USD: 13,810

SUMBER:KLIKBCA.COM

BERLAKU 19 JANUARI 2016 - SUMBER: IMQ21.COM

Apindo Tolak RUU Tabungan Perumahan Rakyat JAKARTA (BM) - Sejumlah pengusaha merasa keberatan dengan akan diterapkan pemberlakukan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibebankan kepada para pekerja. Apalagi nantinya iuran itu tertuang dalam undang-undang. Pengusaha menjelaskan, perusahaan saat ini sudah dibebani biaya jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi jaminan hari tua sebesar 3,7 persen, jaminan kematian 0,3 persen, jaminan kecelakaan

kerja 0,24-1,74 persen dan jaminan pensiun dua persen.

Lalu, jaminan sosial kesehatan sebesar empat persen dan cadangan pesangon sekitar delapan persen. Rata-rata kenaikan upah dalam lima tahun terakhir sekitar 14 persen.

Sehingga para pengusaha yang tergabung dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Penolakan itu dilakukan karena iuran Tapera

dibebankan kepada dunia usaha. Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, mengatakan saat ini pemerintah berencana menyediakan pembiayaan melalui skema Tapera, namun iuran Tapera justru malah menambah beban pungutan untuk dunia usaha, baik perusahaan dan pekerja.

“Beban pungutan di perusahaan atau pekerja atas persentase tertentu dari penghasilan pekerja sudah sangat besar. Penambahan pungutan berapapun besar-

nya akan semakin menjadikan dunia usaha tidak kompentitif,” ujar Hariyadi di kantor Apindo, di Jakarta, Selasa (19/ 1). Dijelaskan, beban pungutan yang sudah ditanggung oleh perusahaan sebesar 18,24-19,74 persen dari penghasilan pekerja.

“Maka beban tahunan pengusaha untuk taat pada peraturan perundang-undangan dapat mencapai sekitar 35 persen,” katanya.Sebagai informasi, Pemerintah dan DPR menargetkan untuk mengesa-

GRAND CITY

Mengelola Database Pelanggan dengan 3 D Marketing Bagaimana mengelola database pelanggan sehingga menjadi sumber potensi ? one day workshop! mutlak diikuti all sales & marketing people dari berbagai jenis usaha, produk dan jasa. Bagaimana mengelola database pelanggan dengan teknik “3D marketing”untuk mendapatkan repeat order, cross sell & up sell ?. Bertempat di Grand City Convex, Surabaya, pada tanggal 28 Januari 2016.

Trainer: Dr. Ir. Hendricus Yani, MM. Seorang pembicara yang berpengalaman dalam dunia pemasaran, penjualan dan pelayanan prima. Bersama James Gwee mengarang buku "3D Marketing" yang telah memberikan banyak inspirasi kepada para pemasar dan penjual di seluruh tanah air. Dengan memperdalam studi ilmu pemasaran, beliau telah menjadi seorang praktisi pemasaran yang dapat menggabungkan dunia akademik dengan realita dunia usaha. (*)

hkan RUU Tapera pada Maret 2016. RUU Tapera memungkinkan negara untuk menghimpun dana, khususnya mereka yang telah memiliki penghasilan, dalam pembiayaan jangka panjang perumahan.

Dalam draf RUU, besaran iuran tabungan perumahan diusulkan sebesar tiga persen dari upah pekerja per bulan.

Dari porsi iuran itu, sebesar 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen perusahaan atau pemberi kerja.(nis/dra)

Surabaya Property Expo–Januari 2016 FOTO : BM/ANTARA

Pameran perumahan ini bakal dilangsungkan pada tanggal15-24 Januari 2016 bertempat di Exhibition Hall, Grand City Convex. Selain rumah juga bisa dapatkan informasi mengenai apartemen yang mulai marak di Surabaya.

Properti di kawasan Surabaya pusat, Barat atau Timur dan juga hunian di luar Kota Surabaya seperti Gresik, Sidoarjo dan Malang semua akan hadir di sini.

Developer yang turut serta: Intiland, Sinarmas Land, Pakuwon Group, Ciputra, dan Pondok Indah.

Safety Competition 2016 Himpunan Mahasiswa Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPNS) proudly presents: Safety Competition 2016. Acara Safety Competition ini merupakan salah satu bagian acara Safety Carnival tahun ini yang diadakan. Ada empat cabang lomba yang bisa diikuti mulai dari Poster, Blog, Fotografi dan Artikel.

Bertema K3 untuk Indonesia yang lebih produktif.

Peserta adalah mahasiswa aktif d3/d4/s1 seluruh Indonesia, Peserta bersifat perseorangan untuk artikel, poster dan fotografi, Peserta bersifat grup (2 orang) untuk blog,Peserta berasal dari Perguruan Tinggi yang sama. Total hadiah Rp 13.000.000.(*)

FOTO: BM/IST

INFORMASI: Masyarakat yang menjadi Wajib Pajak mendapat penjelasan dari petugas pajak terkait peraturan baru.

Penerimaan dari Wajib Pajak Tumbuh 36,22 Persen SURABAYA (BM) - Penerimaan pajak Kanwil DJP I Jawa Timur sepanjang tahun 2015 mencapai kisaran 79.52% bertumbuh 36,22% dari angka Rp 30,699,927,000,000 menjadi Rp 38,607,147,802,989 dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jatim I, Teguh Pribadi Prasetya mengatakan sesuai dengan fungsi pajak di sektor publik, merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berasarkan undangundang ke Kas Negara, hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum negara dari jumlah wajib pajak.

Dia menyebutkan, selain fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan misalnya dengan mengadakan perubahanperubahan tarif, memberikan pengecualian atau keringanan-keringan.

“Peningkatan penerimaan pajak juga mencatat tahun 2014 lalu, penerimaan pajak mencapai Rp

22,537,715,053,053 realisasi Rp 24,694,579,667,989, atau naik secara prosentase mencapai 91.27% dan tumbuh 34.98%,” jelasnya, Selasa (19/1).

Lebih lanjut dikatakan, kebutuhan masyarakat semakin tahun terus berubah dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan, perusahaan maupun pelaporan SPT tahunan. Tahun ini, diharapkan kesadaran wajib pajak menjadi kontribusi pengembangan infrastruktur. Salah satunya, Wajib Pajak (WP) sebagai sarana sekaligus tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan dengan adanya NPWP perorangan maupun badan (perusahaan).

“Menggiatkan sosialisasi untuk menggenjot penerimaan. Sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai sarana, mulai dari iklan luar ruang, talkshow di radio, hingga acara-acara promosi di pusat perbelanjaan. Selain itu, DJP Jatim I akan lebih proaktif melakukan aksi jemput bola agar lebih memudahkan para wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya,” pungkasnya.(jey/dra)

LENMARC MALL Pameran Komik Itu Asik

TARGET REALISASI PERUMAHAN RAKYAT Seorang pekerja mengangkut material bangunan di kompleks perumahan bersubsidi di Manado, Selasa (19/1). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya merealisasikan target pembangunan sejuta rumah hingga kuartal I 2016, dimana pada 2015 lalu hanya mampu membangun sebanyak 667.668 unit rumah karena terhambat masalah perizinan lahan.

Pameran komikus legendaris Indonesia yang akan mengajak bernostalgia bersama Gundala, Gina dan lainnya. Ada juga Toys & Comic Bazaar yang belangsung 28-31 Januari 2016. Sedangkan pameran Komik berlangsung 6 - 31 Januari 2016 di Lenmarc Mall Surabaya.

Mall di Surabaya segera Tambah Lima SURABAYA (BM) - Membaiknya perekonomian serta daya beli yang mulai tumbuh, membuat optimis para pengelola pusat perbelanjaan di Surabaya. Dalam lima tahun ke depan akan ada lima mall lagi yang akan dioperasikan. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mengestimasi jumlah mal di Surabaya bertambah sedikitnya lima lagi hingga 2020, hal ini dilatarbelakangi oleh permintaan sewa yang tinggi dari para peritel. Menurut APPBI Jawa Timur, rata-rata tingkat hunian (okupansi) mal di Kota Surabaya sudah diatas 80%. Beberapa mal bahkan sudah 100%.

Okupansi yang tinggi itu

membuat sejumlah pengembang mendirikan mall baru. Supermal Pakuwon 2 dijadwalkan beroperasi tahun ini. Menyusul kemudian, Tunjungan Plaza 6 dan Galaxy Mall 3 akan dibuka pada 2017.

Ciputra World Surabaya 2 dan Mall Pasar Atum 2 juga dikabarkan akan berekspansi pada 2020. Mall-mall baru itu akan menambah jumlah pusat perbelanjaan yang saat ini berjumlah 26 mal berdasarkan keanggotaan APPBI. ”Beberapa brand sudah daftar untuk masuk kesini, seperti Uniqlo. Minat dari para tenant (penyewa) sangat besar,” ujar Kepala Bidang Kerja Sama Pemerintah APPBI Jatim, Neil V. Storey , kemarin.

Beberapa peritel yang sudah masuk ke kota Jatim, lanjutnya, bahkan ingin memperluas toko untuk memasarkan lebih banyak merek, seperti dilakukan oleh Valiram Group atau Grup Mitra Adi Perkasa. Sekalipun konsumsi masyarakat di Jatim menurun, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survei Bank Indonesia, Storey menampik pelemahan itu terjadi di Surabaya. Menurutnya, tingkat kunjungan ke mall berlangsung normal sekalipun rupiah melemah dan ekonomi melambat.

Hasil survei konsumen oleh Kantor Perwakilan BI Jatim menunjukkan penurunan indeks keyakinan kon-

FOTO: BM/IST

GELIAT: Pertumbuhan mall di Surabaya semakin nyata dengan adanya tambahan sebanyak 5 mall lagi.

sumen dari 114,7 menjadi 103,8 pada kuartal III/2015.

Demikian pula dengan indeks kondisi ekonomi yang meluncur dari 106,4 ke posisi 96,7. Berlanjutnya depresiasi rupiah terhadap dolar Ame-

rika Serikat hingga berada di atas level psikologis masyarakat dan mencapai titik tertinggi Rp 14.728 per dolar AS pada 29 September 2015 membuat masyarakat menahan konsumsi. (nis/dra)

Bahan Alami Jadi Tren Kecantikan

FOTO: BM/JEFRI

ALAMI: Perawatan menggunakan bahan alami menjadi tren kecantikan saat ini di kalangan muda sampai kalangan profesional dan bisnis.

SURABAYA (BM) - Bisnis kecantikan mulai mengalami peningkatan dengan ditandai eksistensi pertumbuhan konsumen melakukan perawatan. Disampaikan Corporate Director Emdee Group, Johannes Wibisono mengawali tahun ini, secara market pertumbuhan klinik kecantikan di kota Surabaya mengikuti pasar yang terus berubah.

Penambahan cabang ini untuk memperkuat pasar, sebutnya Emdee Skin Clinic dengan 8 cabang mencatat tren pertumbuhan sekitar 10 persen dari total masing-masing

cabang di kisaran 2000 pelanggan. Di luar Surabaya, bisa sekitar 500-800 pengunjung melakukan perawatan.

“Kisaran usia 25-40 tahun menjadi target pasar klinik dengan mengambil segmen muda sampai kalangan professional dan bisnis. Jika dilihat demografi konsumen semakin tahun bisa terlihat dari permintaan jenis layanan dan kualitas perawatan yang diinginkan. Misalnya, perawatan wajah, tubuh dan peremajaan kulit,” jelasnya, Selasa (19/1).

Sementara, Clinic Director Emdee Skin Clinic, dr Leni

Kumalasari, Dipl AAAM menyampaikan tren kecantikan cenderung ke konsep natural, tahun ini. Masih kata dr Leni, mengakomodasi adanya kebutuhan perawatan berbahan alam. Artinya, semua kebutuhan perawatan baik kulit maupun pembentukan wajah dari pihak konsumen menyukai bahan yang alami dan tidak beresiko pada kelangsungan generasi sel yang diproduksi masing-masing orang berbeda. Seperti visto estrogen (hormon tumbuhan) yang dihasilkan dalam tubuh sangat berperan untuk

stimulasi peremajaan kulit.

“MD Organic Kudzu Peel adalah perawatan peeling dengan menggunakan bahan alami fermentasi akar Kudzu yang mengandung isoflavone berkonsentrasi tinggi (300 kali lipat dari isoflavone kedelai.

Kudzu sendiri adalah tanaman rambat berasal dari Jepang dan wilayah utara China,” terangnya.

Disebutkan, perawatan Peeling ini mempunyak efek estrogenic sangat berguna untuk pencegahan penuaan dini, mengurangi kerutan, meningkatkan elastisitas kulit

dan pencerahan. Proses peeling hanya 27 menit dan bisa dilakukan 2 minggu sekali.

Minimal 6 kali perawatan baru mendapat hasil maksimal.

Sedangkan MD Facial Detox Black Charcoal, ungkap dr Leni, fasial menggunakan bahan arang hitam yang mengandung karbon 85 persen hingga 95 persen. Kandungan karbon aktif mempunyai daya serap yang tinggi terhadap kotoran dan polutan. Hal ini menyebabkan kotoran, minyak dan debu yang menempel di kulit dapat diserap dengan baik.(jey/dra)

6 SAMBUNGAN

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016

Penawaran Terlalu Tinggi SAMBUNGAN HALAMAN 1

Divestasi ...

Fakta bahwa divestasi saham itu datang dari FCX menimbulkan spekulasi menjadi penyebab mundurnya Maroef sebagai Pres-

dir PT Freeport Indonesia. “Salah satu kemungkinannya adalah Maroef merasa tidak diperlakukan dengan layak sebagaimana

mestinya CEO. Lalu karena menjaga harga diri, kemudian mundur,” ucap Marwan.

Perlakuan tidak layak sebagai CEO ditengarai dari campur tangan Freeport McMoRan pada penawaran divestasi sa-

Evakuasi Dramatis SAMBUNGAN HALAMAN 1

Massa ...

Meski sejumlah polisi dan TNI sudah bersiaga di lokasi, namun tetap tak bisa membendung amarah warga. Sebanyak 749 jiwa yang mendiami pemukiman ini pun akhirnya ketakutan.

Bupati Mempawah Ria Norsan yang datang ke lokasi kejadian pun dibuat kalangkabut. Terlebih massa yang sulit dikendalikan. “Ini mereka tertutup. Suku apapun datang ke Mempawah, silakan. Asal, sesuai prosedur. Ini mobil sudah siap semua. Kami

sudah menghubungi ke Menkopolhukam,” kata Norsan.

Menurutnya, warga eks Gafatar akan dibawa pulang melalui jalur laut. “Kapal tujuan ke Semarang dan Surabaya. Kapal milik TNI-AL, besok (Rabu, 20 Januari 2016),” katanya.

Pengamanan Kapolda Brigjen Pol Arif Sulistyanto datang bersama rombongan ke lokasi, dan melakukan pengamanan. “Kita akan bawa semua ke tempat

aman. Apakah itu di lapangan bola dulu,” ujar Kapolda.

Ia juga memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan pengamanan terhadap sisa bangunan dan barang-barang.

“Semuanya lakukan pengamanan pasang police line. Dan lakukan pendataan,” ungkapnya.

Massa telah membakar permukiman eks Gafatar itu. Massa hanya menyisakan 2 bangunan, 1 pos dan 1 musala.

Evakuasi berlangsung di tengahkepulanasapyangmembara, akibatmassayangmembakarpemukiman mereka. (viv,trb/tit)

Celana Jessica Robek SAMBUNGAN HALAMAN 1

Polisi ...

“Yang bersangkutan (Jessica) saksi, kami panggil untuk pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini penyidik didampingi 3 psikiater forensik dari Mabes Polri.

Nanti berita acaranya dari saksi ahli,” jelas Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti, di Jakarta.

Krishna mengatakan, pendampingan dari psikiater forensik dilakukan untuk menganalisa kejiwaan Jessica dalam memberikan keterangankepadapenyidik.“(Untuk ) memdapatkan keterangan sebenar-benarnya.

Nanti kita analisa. Sekarang kita pakai psikiater forensik,” ujar Krishna. “Dari pemeriksaan ini, penyidik melakukan interview.

Dari interview, kita bisa analisa karakter dari keterangan yang diberikan yang bersangkutan,” jelasnya lagi.

Menurut Kuasa Hukum Jesica, Yudi Wibowo Sukinto, ini merupakan pemeriksaan kliennya yang ke empat kalinya. Menurutnya, kondisi Jesica menjalani pemeriksaan dengan santai, han-

ya saja sedikit depresi karena pemberitaan media massa yang terkesan menyudutkan kliennya.

“Santai, tapi dia itu depresinya itu karena pemberitaan media seolah-olah pelakunya, padahal bukan,” kata Yudi.

Kehadiran Yudi Wibowo selaku pengacara Jessica di ruang pemeriksaan sempat dipermasalahkan. Alasannya, status Jessica masih saksi, tak perlu didampingi pengacara.

“Ini saksi pakai pengacara.

Saksi tidak wajib didampingi pengacara. Makanya kami bilang, ‘tidak ada kewajiban pengacara pada saat pemeriksaan saksi di dalam. Anda (ke pengacara) keluar’. Keluar dia,” jelas Krishna Murti.

Kata Krishna, lain soal bila Jessica menjadi tersangka, maka sudah tentu dibolehkan dan bahkan ada kewajiban didampingi pengacara. “Kalau jadi tersangka, siapapun wajib ditawari pengacara. Apalagi ancamannya 5 tahun. Untuk saksi tidak ada kewajiban,” tutur dia.

Buang Celana Pengacara Jessica,YudiWibowo menginformasikan bahwa Jessica telah membuang celana panjangnya yang dikenakan saat bertemu dengan Mirna. “Jessica membuang celananya itu karena robek,” kataYudi.

Yudi menceritakan kronologi pembuangan itu diawali dengan pertanyaan pembantu rumah tangga Jessica. Si pembantu rumah tangga bertanya, ini celana robek, apa dibuang saja. “Jessica menjawab ya terserah,” kataYudi.

MenurutYudi, celana Jessica itu robek pada saat Jessica ikut membantu membawa Mirna hingga ke RS AbdiWaluyo, Jakarta Pusat, pada hari kejadian. “Jessica berada di RS Abdi Waluyo, sampai jam 10 malam (Rabu, 6 Januari), sampai celana robek,” ujarYudi sambil menunjuk bagian selangkangan.

Celana itu sempat dicari-cari penyidik saat rumah Jessica digeledah pada Minggu (10/1) malam lalu. Penyidik juga sempat memintai keterangan dari pembantu Jessica terkait celana yang dibuang itu. (dt/mt/nii)

Jessica Bungkam SAMBUNGAN HALAMAN 1

Saya ...

Begitu keluar dari ruangan pemeriksaan, Jessica menutupi wajahnya dengan tangannya dari sorotan kamera para pewarta.

Jessica terus menunduk saat para wartawan mendekatinya hingga tak memiliki ruang untuk bergerak.

“Tolong beri jalan,” ujar pengacaranya.

Namun para wartawan terus mendesaknya hingga Jessica kesulitan bergerak. Ia hanya

tersenyum-senyum saat wartawan mengerumuninya Jessica meminta wartawan untuk bersabar. Penyidikan masih berlangsung, kata dia.

“Masih diselidikin sabar aja yah, pak polisi masih bekerja keras,” lanjut Jessica.

Tidak banyak pertanyaan wartawan yang dijawab Jessica.

Jessica lebih banyak bungkam saat wartawan terus mendesaknya dengan sejumlah pert-

anyaan. “Saya cuma kasih statement, saya enggak menjawab pertanyaan ya,” ucapnya.

Jessica keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 21.00 WIB. Ia diperiksa mulai pulul 13.40WIB siang tadi, tanpa pendampingan pengacaranya.

Namun wartawan tetap mengajukan pertanyaan agar Jessica bicara. Jessica tetap diam meski diberondong banyak pertanyaan.

“Tolong jangan sentuh saya,” ucapJessicasaatadawartawanyang menyentuhtangannya.(me/dt/ni)

Efisiensi Biaya Operasional SAMBUNGAN HALAMAN 1

Minyak ...

Selain itu, Pertamina juga berhemat USD 208 juta dengan mengubah proses pengadaan minyak mentah dan produk turunan lainnya dengan mengevaluasi formula harga pembelian minyak impor.

“Kontribusi lainnya berasal dari sentralisasi procurement sebesar USD 90 juta, optimalisasi aset penunjang usaha sebesar USD 27,8 juta, dan corporate cash management USD 27,3 juta,” kata Wianda, Selasa (19/1).

Menurut Wianda dalam situasi yang sulit karena harga minyak terus turun, Pertamina harus melakukan beragam terobosan efisiensi. Pasalnya, hanya dengan melakukan efisiensi maka empat program pengembangan Pertamina tetap bisa berjalan tahun ini yaitu pengembangan sektor hulu, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan infrastruktur dan pemasaran, serta perbaikan struktur keuangan.

Efisiensi Hulu Tidak hanya melakukan efisiensi di sisi operasional,

Direktorat Hulu Pertamina juga berhasil menghemat biaya yang lebih besar dari sisi produksi. Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina mencatat direktorat yang dipimpinnya diperkirakan berhasil melakukan penghematan sekitar USD 709 juta tahun lalu atau Rp 9,8 triliun.

Menurut Syamsu, kegiatan efisiensi diambil Pertamina untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia.

“Tidak ada pilihan lain, selain meneruskan kegiatan efisiensi tahun ini,” kata Syamsu tanpa menyebut target penghematan 2016.

Menurut Syamsu, efisiensi dilakukan pada hampir semua kegiatan di sektor hulu. Misalnya, pada kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan baru serta juga melakukan renegosiasi kontrak pada kegiatan-kegiatan jasa.

Gunung Sardjono Hadi, Direktur Utama PT Pertamina

Hulu Energi (PHE), anak usaha Pertamina di sektor hulu, mengakui efisiensi adalah salah satu program yang dijalankan di sektor hulu Pertamina.

Salah satunya adalah mengurangi kegiatan perjalanan dinas ke luar kota dan kegiatan keluarga karyawan. Gunung mengaku, induk usaha sudah meminta ke semua unit usaha di sektor hulu untuk mengurangi biaya operasional hingga 30 persen. Namun, PHE menyatakan akan berupaya mengefisiensikan biaya hingga 50 persen.

Firlie H. Ganinduto, Pengamat Migas, menilai di saat kondisi yang sedang sulit saat ini maka perusahaan migas di mana pun harus melakukan efisiensi biaya operasional.

“Ini memang bukan isu baru, tapi harus diperhatikan. Mungkin harga minyak yang rendah memaksa untuk melihat harga seperti ini,” ujarnya.

Ia mendorong Pertamina menjalin kerjasama operasi pada lapangan migas yang produksinya rendah. Perusahaan cukup menangani lapangan migas berskala menengah dan besar. (cnn/tit)

ham. Menurut perjanjian kontrak karya, penawaran divestasi saham seharusnya diajukan oleh Freeport Indonesia, bukan diajukan oleh McMoRan selaku induk. “Jadi, perannya Maroef di sini sudah tidak dihargai. Kenapa yang mengajukan saham itu FCX? Padahal, menurut aturan itu, yang mengajukan adalah Maroef Sjamsoeddin,” ujar Marwan.

Marwan lebih lanjut mengatakan, boleh jadi Maroef merasa ruang gerak dan kewenangannya sebagai CEO terlalu dibatasi McMoRan. “Ini yang saya dengar, dan terbukti juga dengan surat penawaran itu,” kata dia lagi.

Kemungkinankedua,menurut dia, Maroef mundur dari jabatan itu lantaran gagal memberikan kepastianperpanjanganoperasipasca 2021. McMoRan sangat berkepentinganuntukmendapatkankepastianperpanjanganoperasi Freeport Indonesia. Sebab, dengan adanya kepastian perpanjangan operasi itu, harga saham FCX di-

harapkankembaliterangkat.

Mengharapkan harga saham FCX kembali naik di tengah rendahnya harga minyak dan mineral di pasar global merupakan sesuatu yang sangat berat. “Yang mereka lihat punya potensi mendongkrak itu, salah satu yang signifikan, ya kepastian perpanjangan operasi. Nah, ternyata, setelah satu tahun Maroef menjadi CEO, ini belum ada kepastian,” kata Marwan.

Sementara itu, opsi terakhir, persis sebagaimana memo pemberitahuan yang dibuat Maroef pada Senin kemarin, yakni kontraknya sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesiasudahberakhir.“Akan tetapi, kita kan berspekulasitentangsebabmundurkarenakitatidaktahualasansebenarnya, makanya bisa saja ada beberapakemungkinan,”kataMarwan.

Tidak Wajar Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ber-

pendapat divestasi saham PT Freeport Indonesia 10,64 persen dengan nilai USD 1,7 miliar atau sekitar Rp 23 triliun tidak wajar. “Nilai saham tersebut tidak wajar karena tidak senilai dengan manfaat ekonomis yang diterima Indonesia jika mengambil 10,64 persen saham Freeport,” kata Ahsanul Qosasi, anggota BPK. Untuk itu, dia berpesan kepada pemerintah untuk selalu berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai hal jika ingin membeli saham Freeport Indonesia yang hanya 10,64 persen tersebut.

“Ini hati-hati juga. Saya bukannya anti asing, tapi kalau ada peralihan itu memang mesti hati-hati,” ia menegaskan.

Menilai kemampuan badan usaha milik negara (BUMN), Ahsanul menilai sebenarnya BUMN mampu mengambil alih beberapa hasil tambang yang selama ini dikuasai asing. Salah satunya adalah tambang emas

di Papua yang dikuasai Freeport.

Namun, menurut dia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kepada para BUMN jika ingin mengambil alih sebuah lokasi penambangan, yaitu pasarnya.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno menyampaikan, penawaran yang diajukan ke pemerintah sebesar 1,7 miliar dolar AS terlalu tinggi. “Saya juga belum mengetahui nilai itu didasari apa, apakah replacement value, atau book value assets, ataukah dihitung dari cadangan tembaga dan emasnya,” ujar Rini di kantor Kementerian BUMN, Selasa.

Pasalnya, lanjut Rini, harga komoditas tembaga di pasar dunia saat ini sedang jatuh. Jika penawaran didasarkan pada cadangan tembaga, valuasi sebesar 1,7 miliar dolar AS dinilai kemahalan. (oz/le/nii)

Jangan Obral Perppu SAMBUNGAN HALAMAN 1

Bom ...

“Revisi UU bukan untuk memberikan kewenangan bagi intelijen melakukan penangkapan. Bukan berarti intelijen memiliki kekuatan menjadi penegak hukum. Karena penegak hukum tetap dalam koordinasi Polri,” kata Maneger, Selasa (19/1).

Pemerintah, kata Maneger, harus menyediakan cukup ruang dan waktu untuk menyerap serta mendengar aspirasi publik. Ada beberapa prinsip pokok sekiranya dilakukan revisi UU nomor 15 tahun 2003 agar pemberantasan tindak pidana terorisme tidak menjadi kontraproduktif.

Maneger memberikan beberapa masukan yang perlu diatur secara lebih detail dalam Revisi UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pertama, aparat kemanan atau penegak hukum diberikan keleluasaan terukur untuk melakukan tindakan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sehingga operasi di lapangan betul-betul terukur dan publik pun diberi ruang untuk bisa menilai independensi dan profesionalitas aparat kepolisian.

Kedua, ketika aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme melakukan salah sasaran penindakan, maka diperlukan rehabilitasi.

Aparat penegak hukum berkewajiban meminta maaf kepada keluarga korban salah sasaran penindakan dan kepada publik serta dibarengi dengan melakukan rehabilitasi secara terbuka.

Caranya, negara memberikan

ganti untung yang laik terhadap korban salah sasaran penindakan penegak hukum.

Ketiga, memberikan kewenangan terukur terhadap pihak kepolisian untuk dapat menangkap atau menahan terhadap terduga teroris atau kombatan yang berasal dari sejumlah daerah konflik. Indikasinya, untuk kombatan luar negeri misalnya, bisa dilihat dari rekam jejak perjalanan orang tersebut di Kementerian Luar Negeri.

Orang tersebut bisa dimintai keterangan terlebih dahulu. Jika dianggap sudah clear baru bisa dilepas. Langkah ini dipandang sebagai upaya pencegahan adanya penyebaran ideologi radikal dan kemungkinan perekrutan anggota baru. Langkah ini sudah diterapkan di sejumlah negaranegara maju.

Keempat, penegasan terkait kerja dan wewenang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selama ini, kerja BNPT dinilai campur aduk antara pengambil kebijakan, supervisi, dan operasional. Kendati begitu, pemerintah harus menegaskan klasifikasi ancaman keamanan nasional dan pihak-pihak yang melakukan tindakan atas ancaman tersebut. Harus ditegaskan mana-mana yang masuk dalam kategori ancaman yang mengganggu keamanan nasional, sehingga nanti bisa ditentukan pihak mana yang melakukan penindakan. Namun, semangat dari revisi UU ini harus tetap mengedepakan upaya law enforcement dan

penghormatan terhadap HAM. Artinya leading sectornya adalah pihak kepolisian.

Kelima, pengaturan anggaran melalui APBN. Artinya pembiayaan personel dan operasi penanganan terorisme oleh BNPT dan Polri-Densus 88 hanya oleh APBN. Sehingga rakyat melalui DPR dan lembaga negara pengawas lainnya memiliki ruang untuk mengawasi independensi dan profesionalitas BNPT dan Polri-Densus 88 dalam penanganan terorisme.

Dengan demikian kinerja BNPT dan Polri-Densus 88 itu terkontrol. Ini untuk kepentingan kedaulatan hukum Indonesia.

DPR Setuju Ketua DPR Ade Komarudin menyetujui usulan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. DPR menurut Ade sudah menggelar rapat khusus membahas revisi UU Terorisme.

“Dewan telah rapat kemarin dan rapat bersama pimpinan fraksi dan disimpulkan bahwa dewan menghargai dan memberikan penghargaan pada pemerintah dan seluruh aparat keamanan yang sangat sigap dan cepat memberikan rasa nyaman pada masyarakat atas peristiwa pada beberapa hari lalu,” kata Ade di Istana Negara, Selasa (19/1).

Namun DPR memiliki sejumlah masukan yang harus jadi catatan dalam revisi UU nantinya. Pemerintah diminta lebih dulu mengeluarkan Perppu karena revisi UU memakan waktu cukup lama.

“Untuk UU (terorisme) kami setuju untuk dilakukan revisi.

Cuma kami juga memberikan pandangan bahwa revisi itu memerlukan waktu karena memang prosedur dan tahapan-tahapan harus dilalui. Dan kalau memang revisi maka inisiatif dari pemerintah beberapa pasal mengenai revisi tersebut,” kata Ade. “Nah, tetapi kami juga menyarankan jika itu perlu waktu sementara kita ada kegentingan memaksa. Pemerintah bisa mengeluarkan Perppu mengenai hal itu,” imbuh Ade. Tidak Harus melalui Perppu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak harus melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau peraturan presiden.

“Menurut saya, Perppu, perpres itu jangan diobral pada halhal yang kegentingannya memaksa dan segera,” katanya sebelum rapat konsultasi pemerintah dengan pemimpin lembaga tinggi negara di Istana Kepresidenan, Selasa, 19 Januari 2016.

Menurut Tjahjo, Perppu tidak dibutuhkan karena hanya ada sedikit pasal pada UU tersebut yang perlu direvisi. Revisi pasal-pasal itu bahkan bisa selesai hanya dalam waktu tigaempat hari, sehingga tidak memerlukan Perppu.

Selain itu, Tjahjo menyatakan yang terpenting dalam revisi UU tersebut adalah efektivitas fungsi koordinasi Badan Intelijen Negara. “Yang penting, BIN tidak sendirian. Ada intel TNI, BAIS, intel kepolisian, BIN yang mengkoordinasikan,” ucapnya. (tmp/cnn/kmp/tit)

Kantongi Rp 75 Juta per Hari SAMBUNGAN HALAMAN 1

Pernah ...

Akibatnya, Kusrin divonis hukuman penjara selama enam bulan dengan masa percobaan satu tahun serta denda Rp 2,5 juta subsider dua bulan kurungan.

Tidak hanya itu, semua televisi rakitan Kusrin yang berjumlah 118 unit dimusnahkan Kejaksaan Negeri Karanganyar, beberapa waktu lalu.

Pemusnahan itu mengakibatkan kerugian finansial bagi Kusrin sebesar Rp 56 juta. Penangkapan Kusrin oleh petugas dari Polda Jawa Tengah pada Maret 2015 lalu mengakibatkan usahanya terhenti total.

Sejak itu, usahanya terpaksa berhenti. Kusrin mengaku, waktu kosong tersebut dia gunakan hanya untuk reparasi dan pelayanan garansi bagi para pelanggan. “Jadi, selama tutup, kami hanya reparasi, omzetnya sehari hanya Rp 15 juta,” ujar Kusrin.

Sertifikat SNI Di dalam kevakuman itu, Kusrin bertekad mengurus legalitas usahanya, dan berusaha mendapatkan sertifikat SNI yang memakan waktu sekitar 7 bulan.

Kusrin mengatakan, untuk mendapatkan sertifikat SNI, di-

rinya harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 35 juta.

“Untuk awal Rp 20 juta dan untuk uji lab Rp 5 juta per merek yang diujikan. Saya ujikan 3 merek,” ujar Kusrin.

Dia juga sempat mengeluhkan soal sistem uji laboratorium.

Jarak yang jauh menjadi kendala karena uji lab dilakukan di Bandung, sedangkan Kusrin saat itu berdomisili di Surabaya.

“Yang ribet itu adalah bolak balik Bandung-Surabaya,” kata dia.

Kusrin mengaku tidak ada asistensi dari pihak pemerintah daerah setempat.

“Tidak ada asistensi dari pemerintah daerah. Saya tahu dianjurkan untuk daftar SNI saja oleh pihak polda,” ujar dia.

“Mulai sekarang, saya bisa melanjutkan usaha saya yang sempat terhenti hampir 8 bulan,” ujar pria yang hanya lulusan SD ini, di Jakarta, Selasa.

Omzet Besar Muhammad Kusrin kini telah mengantongi Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk televisi hasil rakitan perusahaannya yang diberi nama UD Haris Elektronika.

Kusrin berharap usahanya bisa bangit lagi setelah ia mengantongo SNI ini.

Kusrin menuturkan, sebelum usahanya digerebek oleh pihak keamanan sampai akhirnya vakum, Kusrin sempat merasakan buah manis kerja kerasnya selama bertahuntahun. Dibantu 35 karyawannya kusrin bisa memproduksi televisi dalam jumlah besar.

“Produksinya banyak, yang pesan pun banyak. Satu hari bisa laku sampai 150 unit. Itu sebelum vakum,” ujar Kusrin di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (19/1).

Setidaknya ada 3 merek dagang televisi yang diproduksi dan dijualnya ke masyarakat.

Televisi berukuran 14 inch dan 17 inch diberi merek Veloz, Maxreem dan Zener.

“Satu unit saya jual dengan harga Rp 500 ribu,” sambung dia.

Dengan memperhitungkan jumlah televisi yang bisa dijual, Kusrin bisa mengantongi Rp 75 juta dalam sehari.

Kusrin telah menjalani UD Haris Elektronika, memproduksiTelevisi memanfaatkan tabung bekas layar komputer selama kurang lebih 4 tahun. Kini, Kusrin yang sudah mengantongi sertifikat SNI serta berbagai izin

usaha, berharap bisnisnya membuat TV bisa berjalan lagi.

“Diharapkan usaha bisa berjalan lagi. Karena sekarang modalnya habis . Saya harus cari modal lagi,” ujarnya.

Modal Habis Selama menjalankan usaha membuat TV, Kusrin sempat berkali-kali hampir bangkrut karena modal usahanya ludes.

Kejadiannya adalah ketika dirinya ditipu oleh temannya sendiri.

“Pertama, dulu pernah uang saya Rp 200 juta untuk modal usaha habis.Yang menghabiskan sopir sama teknisi saya. Habis deh uang saya waktu itu,” ujar Kusrin di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (19/1).

Ia pun sempat beberapa kali menghadapi cobaan yang mengancam usahanya. Yang terbaru adalah ketika usahanya digerebek karena dianggap tidak memiliki setifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Barang saya dibawa ke Polda. Dimusnahkan. Itu kan modal saya semua. Dan habis juga itu semua modal saya. Itu kerja keras saya 4 tahun. Hasil kerja 4 tahun habis dalam 5 menit,” tuturnya.(kmp/dtc/tit)

METRO SPORT 07

BERITA METRO www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016

PT Baru Libatkan Perwakilan Klub

piala presiden 2016

SEPAKAT: PT LI dan klub-klub ISL pemegang saham dalam pertemuan di Hotel Park Lane, Jakarta, Sabtu (16/1) lalu, sepakat tidak melibatkan PSSI untuk menggelar ISC 2016.

katanya dalam acara diskusi yang digelar di kantor PT LI, Jakarta, Selasa (19/1). ”Kemudian, dua atau tiga hari ke depan, kami baru akan bertemu notaris untuk menyerahkan segala sesuatu yang

berurusan dengan pembentukan PT. Kemungkinan, tanggal 2-3 Febuari 2016 sudah bisa kami umumkan dalam pertemuan klub,” tambah pria asal Ngawi ini.

Joko mengungkapkan, hanya

ada sekitar lima orang yang bertugas secara penuh di dalam perusahaan baru. Namun, ia belum bisa membeberkan siapa saja yang masuk dalam stuktur perusahaan itu. ”Kami prioritaskan nama-nama yang masuk berasal

dari PT LI, artinya independen.

Hanya ada dua orang dari klub sebagai pemegang saham PT LI yang dipercaya jadi komisaris utama dan direktur utama,” jelasnya.

Setelah urusan dengan PT baru dan sponsor selesai, Joko akan menemui Tim Transisi dan BOPI, untuk meminta rekomendasi penyelenggaraan ISC 2016. ”Prinsipnya begini, kami belum ada posisi percaya diri untuk berkoordinasi dengan BOPI atau Tim Transisi. Kami ingin membawa bekal yang cukup. Kami ingin membuat proposal ISC bersifat konkret tanpa ada masalah, finansial stabil, dan regulasi sudah siap semua,” akunya.

Joko menambahkan, setelah persiapan matang, PT Liga Indonesia pasti akan segera menemuiTimTransisi. ”Kami siap berkoordinasi dengan pihak manapun setelah semua yang dibutuhkan untuk ajang itu beres dan tidak menemui kendala,” tandas mantan Sekjen PSSI ini. (dbs/dek)

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) – PT Liga Indonesia (PT LI) segera mengumumkan perusahaan baru untuk menggelar Iindonesia Super Competition 2016. Nama PT tersebut sudah ada dan akan diumumkan pada awal Februari.

Rencananya, ada dua posisi di PT tersebut yang akan diisi oleh perwakilan klub.

Sesuai rencana, ISC 2016 akan dijalankan secara Independen atau tanpa campur tangan PSSI, karena federasi sepak bola Indonesia sedang dalam masa pembekuan Menpora sejak 17 April 2015. Sesuai kesepakatan dengan 18 klub ISL pemegang saham, PT LI berniat membentuk perusahaan baru yang bertugas sebagai operator ISC 2016.

CEO PT LI Joko Driyono akan menemui notaris untuk menyerahkan syarat-syarat pembentukan perusahaan baru tersebut, Kamis (22/1) mendatang. ”Kami sedang dalam tahap pencarian sponsor untuk menjalankan ISC 2016 dan membentuk perusahaan baru sebagai operator,”

ISTIMEWA

PT LI Belum Pede Bertemu BOPI dan Tim Transisi

BERGULIR LAGI: Ketua Organizing Committee Piala Presiden Erick Thohir (kanan) merencanakan Piala Presiden akan bergulir lagi di tahun 2016 ini.

Ikuti Format Piala FA JAKARTA (BM) – Turnamen Piala Presiden kemungkinan akan digelar kembali. Hal itu diungkapkan oleh ketua Organizing Committee Piala Presiden, Erick Thohir di sela-sela acara Syukuran Pembubaran Panitia Piala Presiden 2015 di Jakarta.

Namun, Piala Presiden yang rencananya akan diselenggarakan pada pertengahan 2016 ini akan berbeda dari sebelumnya. Ini menyusul adanya keinginan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar Piala Presiden diikuti klub-klub berkasta di bawah Indonesia Super League (ISL). ”Saya rasa kemungkinan ada. Tapi kita lihat situasi dan kondisi. Presiden berharap sistemnya seperti seperti piala FA atau Piala Raja dan melibatkan semua klub-klub. Bukan hanya klub ISL saja, tapi melibatkan Divisi Utama juga,” ujar Erick kepada wartawan. ”Tapi, ini baru rencana. Kalau bisa ya setelah Juni 2016 karena tidak mungkin juga digelar pada 2017,” tambah Presiden Inter Milan tersebut.

Sepakbola Indonesia sebetulnya memiliki ajang yang sama seperti Piala FA, yakni Piala Indonesia.Terkait kemungkinan Piala Presiden menggantikan Piala Indonesia milik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir belum bisa berspekulasi. ”Tergantung pembicaraan di pihak-pihak yang punya wewenang.

Yang jelas turnamen ini baik,” tutupnya. (bln/dek)

FOTO:BM/TOVAN BEKA

persegres gresik united

BERTAHAN: Widodo C Putro (kiri) bakal bertahan di Persegres Gresik United untuk menghadapi Indonesia Super Competition (ISC) 2016.

FOTO:BM/DIAN K

Pastikan Widodo Bertahan

FISIK KURANG: Agung Prasetyo, Riko Simanjuntak dan Fitra Ridwan masih perlu memperbaiki fisiknya agar mencapai kondisi ideal untuk menghadapi tiga turnamen yang akan dihadapi Surabaya United.

Pemain Baru Perlu Tingkatkan Fisik SIDOARJO (BM) – Kekurangan pada masa persiapan Surabaya United sudah mulai diketahui. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi fisik pemain.

Terutama rekrutan anyar. Saat ini, Surabaya United memiliki empat pemain anyar.

Belum idealnya kondisi fisik para pemain baru Surabaya United diketahui saat melakoni uji coba kontra tim PraPON Jatim di Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (19/1). Laga ini sendiri berkesudahan empat gol tanpa balas untuk untuk Surabaya United. Keempat gol tersebut diceploskan Otavio Dutra dari titik putih, Fitra Ridwan,

Riko Simanjuntak dan Justin Stephen. ”Kalau dari hasil, cukup lumayan. Ini adalah latihan uji coba pertama bagi kami.

Tujuannya untuk melihat skill individu, grup dan tim. Saling melengkapi antara pemain baru dan lama. Tapi yang penting adalah melihat kondisi fisik pemain,” ujar pelatih Surabaya United Ibnu Grahan kepada awak media seusai pertandingan.

Sebelumnya, para pemain Surabaya United telah disuguhi latihan fisik dasar, Sabtu (9/1) lalu. Kemudian mereka menjalani latihan fisik terprogram terhitung

sejak, Senin (11/1) kemarin. Ada berbagai macam latihan, seperti cooper test selama 12 menit, sit-up, back-up, dan sprint 100 meter dengan jeda hanya hitungan tak sampai dua menit.

Hanya saja, saat itu komposisi pemain belum lengkap dengan kedatangan para rekrutan anyar. Dua yang baru bergabung adalah Riko dan Fitra. ”Kalau pemain baru, kemampuan otomatis bagus. Karena mereka direkrut, dari skill sudah mumpuni.

Makanya, kami perlu melihat kondisi fisiknya yang perlu ditingkatkan,” ujar Ibnu.

”Terutama untuk power, strength bagi Agung (eks bek PSM Makassar Agung Prasetyo, red), Riko dan Fitra serta Justin lebih meningkat lagi. Sementara untuk Abel Gebor harus banyak aerobic, endurance. Yang pasti dari uji coba tadi (kemarin) jadi tahu apa yang perlu diperbaiki,” tandas mantan pelatih Persebaya 1927 ini. (dek)

U

memiliki tinggi 175 cm. ”Saya sudah lama ikut berlatih dengan Surabaya United. Saya gabung ke klub ini karena diajak oleh Pak Gede (owner Surabaya United Gede Widiade, red),” akunya. ”Sebelum ke sini, saya sempat ada rencana mengikuti seleksi di klub dari Amerika Serikat (AS).

Seattle Sounders FC saat itu membuka seleksi untuk masuk akademinya. Tapi, kata Pak Gede lebih saya bermain bersama para pemain senior di Indonesia dulu sebelum berkiprah di kompetisi luar negeri,” tambah pengidola penyerang Chelsea Diego Costa ini.

Justin lantas menyambut antusias tawaran dari Surabaya United. Sebab, dia akan dapat menambah ilmu dari sejumlah pemain senior yang membela tim asal Kota Pahlawan ini. justin mengaku ingin menyerap ilmu dari Evan Dimas, Otavio Dutra, Putu Gede dan pemain lainnya. Apalagi, Justin

BIODATA Nama Lahir Postur Hobi Pemain idola Posisi Ortu

: Justin Stephen : Jakarta, 8 Oktober 1999 : 175 cm/67 kg : Main Game, Bola : Diego Costa (Chelsea) : Striker : Agus Sukarna/Limen Wilna Winnata Karir : n 2012-2013 ASIOP n 2013-2014 Valencia Junior (Spanyol) n 2014-2015 Timnas U-19 (Fachri Khusaini) n 2015-2016 Surabaya United

menuturkan pernah merasakan pengalaman sepakbola Eropa.

Ya, dia pernah mengeyam pengalaman bersama Valencia Junior selama setahun, yakni periode 2013-2014 silam. ”Selama periode itu, saya pernah tampil di turnamen di Villareal. Kini, dengan bimbingan dari pemain-pemain senior Surabaya United, saya yakin akan bisa berkembang lebih baik lagi. Saya bangga bisa main bareng dengan Evan, Putu dan pemain lainnya,” jelasnya sembari

menyeka keringat. ”Saya kan masih 16 tahun, dengan bermain bersama pemain senior, jika nantinya saya akan turun melawan pemain yang seumuran, bisa lebih mudah.

Makanya, saya akan memaksimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” tandas eks pemain Timnas Indonesia U-19 era Fachri Husaini ini.

Sementara itu, Manajer Operasional Surabaya United Rahmad Sumanjaya menyebutkan Justin telah bergabung sejak babak 8 besar Piala Jenderal Sudirman 2015 di Sleman lalu. Ia mengaku dengan usia muda, Justin memiliki masa depan yang cerah. ”Dia statusnya magang. Justin memiliki potensi untuk direkrut,” beber pria berkacamata ini. (dek)

pra-pon sepakbola jatim

Dapat Pelajaran soal Transisi Permainan

Batal ke AS karena Gede sia masih muda, tapi sudah merasakan atmosfer sepakbola Eropa. Pengalaman itulah yang mengantarkan Justin Stephen mendarat di Surabaya United. Bagaimana kisah pemuda 16 tahun ini bisa menjejakkan kakinya di Kota Surabaya? Berikut penuturan Justin kepada Berita Metro usai membela Surabaya United beruji coba melawan tim Pra-PON Jatim di Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (19/1) sore.

Ada yang berbeda dari Surabaya United di masa persiapan membangun skuat mumpuni di awal 2016 ini. Tampak wajah oriental diantara para pemain pribumi dan asing tim Surabaya United. Sekilas pemain tersebut seperti rekrutan anyar Surabaya United asal Tiongkok.

Tapi, begitu diamati, dia ternyata pemain lokal. Namanya, Justin Stephen. Posisinya adalah striker.

Ia baru berusia 16 tahun tapi

GRESIK (BM) – Juru racik Persegres Gresik United untuk menghadapi Indonesia Super Competition (ISC) dipastikan tidak berubah. Tm asal Kota Pudak ini tetap mengandalkan jasa Widodo Cahyono Putro. Selain itu, Persegres juga hanya akan menggunakan kekuatan pemain lokal.

Digelarnya ISC ini merupakan hasil pertemuan antara PT Liga Indonesia (PT LI) dengan 18 tim ISL yang digelar Sabtu (16/1) kemarin. Kompetisi itu dijadwalkan digelar Maret hingga November mendatang. Persegres pun berancang-ancang mempersiapkan diri secara matang.

Manajer Persegres Bagoes CahyoYuwono menjelaskan, pihaknya sudah memastikan akan memakai jasaWidodo C Putro untuk membesut Persegres di ISC mendatang. Pengalaman dan prestasi ketika masih menjadi pemain dan pelatih, menjadi salah satu pertimbangan Persegres mempertahankan Widodo. ”Dia juga sudah menjadi bagian dari masyarakat Gresik, sehingga ini menjadi nilai positif untuk tetap melatih di Gresik.

Widodo memiliki pengalaman baik saat menjadi pemain maupun setelah menjadi pelatih,” kata Bagoes, Selasa (19/1) Tak hanya itu saja, dalam event yang sedianya sebagai pengganti ISL ini, tim Laskar Joko Samudro tak hanya sekadar meraih prestasi saja, melainkan juga pembinaan pemainpemain lokal. ”Yang kami fokuskan adalah pembinaan putra daerah,” ujar Bagoes.

Dia menegaskan ingin sepakbola Gresik bisa maju, layaknya ketika di era Petrokimia Putra. Karena itu, tim kebanggaan Ultrasmania ini kemungkinan besar tak akan menggunakan jasa pemain asing saat berlaga di ISC mendatang. ”Kami berusaha tampil terbaik dengan keberadaan pemain-pemain lokal,” pungkas Bagoes. (sol/dek)

JUSTIN STEPHEN

SIDOARJO (BM) – Tim sepakbola Jatim proyeksi Pra-PON mendapat pelajaran baru soal transisi permainan. Sebab, Iman Budi dkk memang tengah ditekankan mempertajam transisi permainan sebagai gaya bermain di ajang Pra-PON nanti.

Tim Pra-PON Jatim patut bersyukur mendapat lawan sekelas Surabaya United yang bersedia memberikan pengetahuan baru soal transisi permainan. Berkat gaya bermain tersebut, tim yang akan berkiprah di Indonesia Super Competition (ISC) itu, mampu menggelontor gawang Pra-PON Jatim empat gol tanpa balas di Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (19/1). ”Surabaya United memiliki gaya permainan transisi yang bagus. Kami jadi dapat pelajaran, karena saya jadi tahu kelemahan anak-anak. Tim Pra-PON kalau kena transisi yang bagus jadi kesulitan, ini yang akan kami evaluasi,” beber pelatih Pra-PON Jatim Hanafing, seusia laga. ”Kami bersyukur dapat lawan seperti Surabaya United yang memiliki gaya permainan transisi. Mereka sudah berkembang dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Surabaya United telah beradaptasi dengan era sepakbola masa kini yang mengandalkan transisi,” lanjutnya.

Hanafing mengakui ingin membentuk timnya dengan mengandalkan permainan transisi dari menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang. Dia juga membenarkan jika anak asuhnya masih lemah dari menyerang ke bertahan. ”Pada era sepakbola masa kini, sulit menang jika hanya mengandalkan ball possession. Makanya, saya akan mengevaluasi menu latihan speed transition yang merupakan salah satu cara untuk membongkar taktik dan strategi lawan,” tandas mantan pelatih PSIM Yogyakarta ini. (dek)

08 www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016

HASIL PERTANDINGAN SELASA, 19 JANUARI

LIGA PRIMER INGGRIS Swansea City A. Williams 27'

1-0

Watford

LA LIGA SPANYOL SD Eibar T. Inui 35' Sergi Enrich 38', 68' Borja Bastón 74', 79'

5-1

Granada CF Y. El-Arabi 65'

COPPA ITALIA ASD Spezia Calcio 2008 E. Calaiò 20'

1-2

US Alessandria Calcio 1912 R. Bocalon 83', 90'+

JADWAL PERTANDINGAN KAMIS, 21 JANUARI

SERIE A ITALIA 02:45

US Sassuolo Calcio v s Torino Live beIN Sports 1

COPPA ITALIA 02:45

SS Lazio

02:45 03:00

Leicester City Liverpool

vs

Juventus

FA CUP vs vs

Tottenham Hotspur Exeter City

COPA DEL REY SPANYOL ISTIMEWA

HATI-HATI: Aksi Neymar saat melewati hadangan lima pemain Athletic Bilbao, akhir pekan lalu, tetap harus waspada saat Barcelona melawat ke San Mames, dini hari nanti WIB.

ATHLETIC BILBAO

BARCELONA

02:30 03:00

Celta de Vigo Athletic Club Bilbao

vs vs

Atlético Madrid Barcelona

SEMUA WAKTU KICK-OFF TERCANTUM DALAM WIB

PON XIX/2016

(Copa del Rey)

Waspada Dendam Tuan Rumah BILBAO (BM) – Perjalanan Athletic Bilbao di ajang Copa Del Rey kembali menemui jalan terjal. Pasalnya mereka harus berhadapan dengan sang juara bertahan, Barcelona di babak peredelapan Final Copa Del Rey,

PRAKIRAAN PEMAIN ATHELTIC BILBAO: Herrerin; Balenziaga, Laporte, Etxeita, Boveda; Benat, Jose; Itturaspe, Susaeta, Marcos; Aduriz BARCELONA: Ter Stegen; Alves, Pique, Vermaelen, Vidal; Roberto, Busquets, Rakitic; Neymar, Suarez, Turan

dini hari nanti WIB. Laga ini bisa menjadi ajang balas dendam yang sempurna bagi Athletic Bilbao.

Sebab, akhir pekan kemarin mereka dihajar oleh Barcelona di Camp Nou dengan skor telak 6-0. Meski mengalahkan Barcelona bukanlah sebuah tugas yang mudah, namun anak-anak asuh Ernesto Valverde akan benar-benar berusaha membalas dendam atas kekalahan memalukan tersebut.

Karena pertandingan leg pertama ini digelar di San Ma-

mes, peluang Aymeric Laporte dkk untuk meraih kemenangan semakin besar. Karena El Blaugrana selalu kesulitan untuk meraih kemenangan di markas Bilbao. Dari enam pertemuan terakhir di San Mames, Lionel Messi dkk hanya mampu memenangkan tiga laga diantaranya. Untuk itu pasukan Los Leones bisa berharap pada tuah San Mames pada tengah pekan nanti.

Menghadapi Barcelona pada tengah pekan nanti, pelatih Ernesto Valverde dipusingkan

dengan absennya sejumlah pilar utama mereka. Nama-nama seperti Iker Muniain, Raul Garcia, Elustondo, dan Ibai Gomez diapstikan tidak bisa turun pada laga ini karena mengalami masalah cedera. Kondisi ini diperparah dengan hukuman larangan bertanding yang diterima sang kiper utama, Irairoz di ajang La Liga akhir pekan lalu.

Di kubu sang juara bertahan sendiri, sejumlah pemain dipastikan tidak bisa bermain pada laga ini. Sang mega bintang, Lionel Messi disebut mengalami sedikit gangguan di bagian paha, sehingga dipastikan tidak bisa

bermain pada laga ini. Messi menyusul beberapa rekannya seperti Jordi Alba, Jeremy Mathieu dan Rafinha di ruang perawatan Barcelona.

Alhasil dengan absennya sejumlah pemain penting tersebut, maka akan ada beberapa pemain yang menggantikan.

Dani Alves diprediksi akan kembali ke susunan starting line up Barca pada laga ini, bersama denganThomasVermaelen. Dua pemain baru Barca, Aleix Vidal dan Arda Turan juga diprediksi masuk sebagai starter bersama dengan pemain muda Barcelona, Sergi Roberto. (bln/dek)

Asian Games 2018

Pindah 4 Cabor ke Jakarta PALEMBANG (BM) – Empat cabang olahraga (cabor) Asian Games 2018 yang sebelumnya diproyeksikan di Palembang akan digeser ke Jakarta. Keempat cabor yakni sofbal dan baseball, rugby, kriket serta bola tangan. Pemindahan lokasi 4 cabor ini dilatarbelakangi kekhawatiran rendahnya peminat masyarakat di Palembang.

“Pemindahan ini dilatari pertimbangan jumlah penonton, mengingat di Palembang belum terdapat komunitas yang cukup kuat untuk keempat cabang olahraga tersebut,” kata Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Muddai Madang, Selasa (19/1).

Ia melanjutkan, kondisi ini dikhawatirkan membuat pertandingan menjadi sepi pe-

nonton sehingga berimbas pada keengganan kalangan swasta untuk menjadi sponsor. Padahal, di sisi lain pemerintah berharap Asian Games minim dalam penggunaan APBN atau mengoptimalkan dana dari pihak swasta.

Selain itu, OCA dan KOI juga mengkhawatirkan arena yang dibangun dengan dana miliaran rupiah itu tidak sebanding dengan minat yang diberikan warga Palembang pada masa mendatang. “Seperti kriket, jika di Palembang, siapa yang akan main? Maka lebih baik di Jakarta saja, demikian juga dengan rugby, bola tangan, sofbal dan baseball,” tutur Muddai.

Ia melanjutkan, sementara ini Sumsel telah memastikan untuk menjadi penyelenggara

delapan cabang olahraga yakni kano, dayung, menembak, bridge, triatlon, voli pantai, sepakbola, pentathlon dan bola basket. Selain itu, terdapat juga beberapa cabang olahraga yang diproyeksikan yakni tenis meja, dan sepak takraw.

“Pada prinsipnya, terkait pembagian cabang olahraga ini masih belum final, atau masih dinamis karena OCA mau melihat kondisi terakhir dan kota mana yang laing siap,” ujar Muddai.

Asian Games di Indonesia diselenggarakan di dua kota yakni Palembang dan Jakarta dengan mempertandingkan 36 cabang olahraga, terdiri atas 28 cabang olahraga olimpiade, dan 8 cabang olahraga nonolimpiade.

Terkait dengan pembagian

cabang olahraga ini, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengharapkan kepastian agar maksimal dalam persiapan. “Jika bisa cepat, misalkan, dipercaya gelar atletik tentunya Sumsel akan

menyiapkannya. Tapi jika tidak jadi, artinya benahi arena lain,” ucapnya yang berharap dipercaya menggelar cabang olahraga bergengsi seperti atletik, tenis lapangan, dan renang. (ant/dek)

ISTIMEWA

MINIM PEMINAT: Cabor kriket yang dipertandingkan pada Asian Games 2018 mendatang harus dipindah ke Jakarta karena minim penikmat jika dihelat di Palembang.

Australia Terbuka 2016

Venus dan Nadal Tamat MELBOURNE (BM) – Kejutan mewarnai pertandingan pertama AustraliaTerbuka 2016. Dua petenis papan atas dunia,Venus Williams di sektor putri dan pete-

nis putra Rafael Nadal, harus pulang lebih cepat. Keduanya dibungkam petenis non unggulan.

Petenis Spanyol Rafael Nadal tersingkir dari FernandoVerdas-

ISTIMEWA

KEJUTAN: Petenis Spanyol Rafael Nadal disingkarkan oleh Fernando Verdasco lewat pertarungan sengit yang memakan waktu lebih dari empat jam di Rod Laver Arena, Selasa (19/1).

co lewat pertarungan sengit yang memakan waktu lebih dari empat jam dengan skor 7-6 (6), 4-6, 3-6, 7-6 (4), 6-2. Nadal yang merupakan petenis unggulan kelima dalam turnamen, sejatinya lebih diunggulkan lolos ke babak kedua. Namun saat bertanding di Rod Laver Arena, Selasa (19/1), Nadal sudah menunjukan gelagat akan kalah dari kompatriotnya sekaligus tersebut.

Ini merupakan kedua kalinya Nadal tersingkir di pertandingan pertama turnamen tenis grand slam, di mana yang pertama kalinya terjadi pada Wimbledon 2013. Saat itu Nadal kalah dari Steve Darcis. Nadal pun mengakui bahwa kekalahannya kali ini merupakan sesuatu yang

berat baginya mengingat ia datang ke Melbourne dengan kondisi yang lebih baik ketimbang tahun lalu.

“Pertandingan ini tentu saja menjadi kekalahan yang berat bagi saya, terutama karena ini tak seperti tahun lalu di mana saya datang ke sini, bermain buruk dan merasa tidak siap untuk bertanding,” ujar Nadal seperti dilansir Daily Mail.

“Tahun ini ceritanya benarbenar berbeda. Saya bermain dan berlatih kuat dan bekerja begitu keras. Berat rasanya ketika Anda bekerja begitu keras dan datang di event yang sangat penting dan Anda tersingkir begitu cepat,” tambahnya.

Sementara itu,Venus, mantan

petenis nomor satu dunia, gagal menembus babak kedua Australia Terbuka 2016 usai dikalahkan petenis Inggris kelahiran Sydney, Johanna Konta, lewat permainan cepat 6-4, 6-2. Hasil buruk itu membuatVenus mencatat rekor buruk di Australia Terbuka setelah tahun lalu berhasil menembus babak kuarter-final.

Bagi Konta ini adalah kemenangan terbesar sepanjang karirnya. Tetapi dia membantah faktor umur yang membuat Venustersingkirdengancepat.“Saya kira tidak relevan berapa tua dia karena dia adalah semacam jawara dengan begitu banyak pengalaman dan begitu banyak pengetahuan soal pertandingan,” jelasnya. (dbs/dek)

ISTIMEWA

SELEKSI: Para atlet menembak Jatim saat berlatih di Lapangan Tembak Kodam V Brawijaya, Selasa (19/1), akan menjalani seleksi untuk mengikuti nomor baru PON Jabar.

Menembak Tambah Nomor SURABAYA (BM) – Pengprov Perbakin Jatim tidak tinggal diam menyusul keputusan penambahan dua nomor baru di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016, September mendatang. Rencananya, dalam waktu dekat ini induk organisasi olahraga menembak itu akan menggelar seleksi khusus nomor big bore 300 meter.

Ketua Harian Pengprov Perbakin Jatim Roesdiarno mengatakan ada dua nomor baru yang akan dipertandingkan dalam PON 2016, yaitu nomor big bore perorangan dan beregu. “Surat dari PB sudah kami terima. Kami undang klub-klub untuk bicara terkait nomor big bore yang akan dipertandingan di PON nanti,” ujarnya disela-sela menyaksikan latihan atlet menambak di Lapangan Tembak KodamV Brawijaya, Selasa (19/1).

Jika tidak ada kendala, lanjut Roesdiarno, dalam waktu dekat akan digelar seleksi secara terbuka untuk mencari atlet yang akan bergabung dalam program Puslatda Jatim. Dari hasil seleksi nanti, Perbakin akan merekut minimal lima atlet “Kalau tidak ikut, eman-eman dua medali emas kita lepas begitu saja. Kami akan seleksi untuk mencari yang terbaik.

Kouta di PON untuk big bore tiga atlet, tapi kita cari lima atlet untuk di TC-kan,” ucapnya.

Disinggung peluang medali di nomor big bore, Roesdiarno mengaku masih cukup terbuka. Sebab, kekuatan semua daerah hampir merata. Selain itu, menembak Jatim ingin menjaga potensi lumbung emas. Dalam PON Riau 2014 lalu, cabor menembak menjadi salah satu lumbung emas bagi kontingen Jatim setelah menyumbang 11 medali emas.

“Peluang tetap ada, ini nomor baru. Tuan rumah Jawa Barat setahu saya punya beberapa atlet yunior yang disekolahkan di Korea, tapi kemampuan atlet Jatim di nomor ini juga tidak kalah,” tandasnya. (dek)

Malaysia Masters 2016

Praveen/Debby Kandas Susul Owi/Butet JAKARTA (BM) – Indonesia kembali kehilangan ganda campuran andalan di ajang Malaysia Masters 2016. Praveen Jordan/Debby Susanto meraih hasil buruk karena langsung tersingkir di babak pertama, Selasa (19/1).

Praveen/Debby menyerah kepada ganda non-unggulan dari Malaysia, Tan Kian Meng/Lai Pei Jing. Praveen/Debby yang ditempatkan sebagai unggulan ketiga takluk dua gim langsung, 10-21, 16-21, dalam waktu hanya 36 menit.

Dalam laga yang digelar di Stadium Spice, Penang, Malaysia, tanda-tanda kekalahan Praveen/Debby sudah terlihat sejak gim pertama. Ganda campuran ranking delapan dunia itu selalu tertinggal dari sang lawan yang berperingkat 140 dunia hingga akhirnya kalah 10-12.

Gim kedua berlangsung lebih ketat. Bergantian memimpin poin, Praveen/Debby unggul tipis 11-10 saat interval babak.

Namun, mereka gagal mempertahankan keunggulan. Pasangan Malaysia yang mendapatkan angin lantas balik memimpin hingga menutup laga dengan kemenangan.

Kekalahan Praveen/Debby menambah luka Indonesia di Malaysia Masters 2016. Sebelumnya, unggulan pertama Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir juga harus angkat koper lebih awal setelah ditumbangkan ganda non-unggulan asal Tiongkok, Zheng Siwei/LI Yinhui, dalam pertarungan tiga gim 1521, 21-10, 17-21. (dbs/dek)

09 www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016

Penangguhan UMK 2016, Hanya Empat Perusahaan Ditolak

BM/DOK

89 dari 93 Perusahaan Dikabulkan

Sukardo

SURABAYA (BM) - Hanya empat perusahaan yang ditolak dalam penangguhan pemberian upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2016. Artinya terdapat 89 dari 93 perusahaan dikabulkan penangguhannya dan empat perusahaan yang ditolak tersebut wajib menerapkan UMK 2016.

“Empat perusahaan yang kami tolak berkas penangguhan UMKnya tidak lengkap dan mereka wajib menerapkan UMK 2016 bagi pekerjanya,” kata Kepala Dinas Tena-

ga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur, Sukardo di Surabaya, Selasa (19/1).

Empat perusahaan tersebut, yaitu PT Krisanthium Offset Printing di Surabaya, PT Bhirawa Steel di Surabaya, PT Kreasi Indah Cemerlang Kabupaten Pasuruan dan PT Boxtime Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Keempat perusahaan ini ditolak karena tidak melampirkan berita acara kesepakatan antara pengusaha dan

serikat pekerja.

Sebanyak 89 perusahaan yang dikabulkan itu 26 perusahaan di Sidoarjo, 24 perusahaan dari Surabaya, 19 perusahaan dari Pasuruan, 9 perusahaan di Gresik dan Mojokerto sebanyak 8 perusahaan.

“Total tenaga kerja dari perusahaan yang mengajukan penangguhan adalah 38.469 tenaga kerja,” kata Sukardo.

Dilihat dari jenisnya, perusahaan terbanyak bergerak di bidang produksi padat karya yaitu 32 perusahaan, kemudian 29 perusahaan alas kaki; serta lembaga pendidikan,

perhotelan dan rumah sakit sebanyak 11 perusahaan.

Hasil penetapan penangguhan UMK selanjutnya akan ditandatangani oleh Soekarwo Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang perusahaan yang layak menangguhkan pemberlakuan UMK 2016.

“Pada Kamis, 21 Januari 2016, kami akan menyerahkannya ke Gubernur Jatim Soekarwo untuk ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan,” pungkasnya.(zal/rdl)

PDIP Belum Pasti Duetkan Risma-Anas SURABAYA (BM) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah akan menduetkan Tri Rismaharini-

“Belum ada rencana menduetkan Risma-Anas untuk Pilkada mendatang karena segala kemungkinan bisa saja terjadi,” ujar Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi.

Mencuatnya nama Walikota Surabaya terpilih dan Bupati Banyuwangi terpilih itu setelah

Abdullah Azwar Anas sebagai calon gubernur dan cawagub untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2018.

pertemuan keduanya bersama Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri di sela Rakernas di Jakarta beberapa waktu lalu.

Meski tak membantah adanya pertemuan khusus, politikus yang juga wakil ketua DPRD Ja-

tim tersebut mengaku tak ada pembahasanterkaitPilkadaJatim.

Terlebih, katanya, di internal PDIP Jatim terdapat mekanisme yang harus diikuti sebelum dilakukan penentuan mengusung pasangan calon kepala daerah, baik tingkat kota/kabupaten

PELANTIKAN PENGURUS PERINDO JATIM

BM/ANTARA

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (tengah) bergandengan tangan dengan sejumlah pengurus Partai Perindo saat koordinasi, verifikasi internal dan Pelantikan DPC-DPC Partai Perindo se-Dapil 8 Jatim di Kota Madiun, Selasa (19/1). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai persiapan Partai Perindo dalam menghadapi Pemilu 2019.

Pemprov Awasi Pekerja Asing Masuk Jatim SURABAYA (BM) – Pemprov Jatim akan mengawasi secara ketat masuknya sejumlah tenaga atau pekerja asing di wilayah setempat, dalam menghadapi pasar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) agar pekerja tanah air bisa terserap dan terpakai.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, Selasa (19/1) menegaskan siap menindak tegas tenaga asing yang masuk tanpa memiliki surat (dokumen) resmi. “Jika perlu kami akan melakukan operasi ke sejumlah lokasi secara besar-besaran un-

tuk menertibkan tenaga kerja asing ini,” kata Saifullah Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul usai pembukaan Musda ke VIII

BM/MADJI

Gus Ipul: Tak Anti tapi Harus Miliki Persyaratan Resmi

Saifullah Yusuf

Gapensi Jatim di Surabaya.

Dia juga meminta agar masyarakat untuk ikut mengawasi setiap orang asing yang baru masuk ke Jawa Timur, dan melaporkannya apabila ada tindakan yang mencurigakan.

Gus Ipul mengaku, Pemprov Jatim secara umum tidak anti tenaga kerja asing yang masuk ke Jatim, namun tenaga asing tersebut harus memiliki persyaratan yang resmi sesuai aturan yang berlaku.

Dia mendukung langkah rencana Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim yang bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menindak tenaga asing yang dianggap ilegal.

“Kami tidak menolak adanya

tenaga kerja asing di Jatim. Tapi mereka harus memiliki kemampuan khusus dan yang paling penting, mereka memiliki dokumen resmi dan legal,” ujarnya.

Gus Ipul mengaku ingin suasana ekonomi Jatim tetap kondusif, dengan masuknya MEA dan jangan sampai banyak warga lokal yang terbuang atau menjadi pengangguran karena masuknya tenaga kerja asing.

Kepala Disnakertransduk Jatim, Sukardo mencatat ada sebanyak 4.000 pekerja asing di

Jawa Timur. Dari jumlah itu 60 persennya warga China serta 40 persennya merupakan pekerja asing yang berasal dari Myanmar dan Thailand. “Dari total 4.000 pekerja asing yang telah tercatat, 45 persen bekerja di bidang industri, 55 persen lainnya kebanyakan bekerja sebagai guru, perawat dan dokter,” ungkapnya.

Untuk lokasi penyebaran pekerja asing di Jatim, antara lain di berbagai kota industri seperti Gresik, Sidoarjo dan Surabaya. (ara/rdl)

SERBUAN PEKERJA ASING DI JATIM

FAIZAL ABDILLAH – SURABAYA DALAM kegiatan Perkemahan Nasional Saka Bhakti Husada (Pertinas SBH) V di Blitar, 1723 Oktober, Gubernur Jatim Soekarwo meminta agar Pramuka harus melibatkan gerakan masyarakat bidang kesehatan.

Menurut gubernur, gerakan masyarakat tersebut akan memberikan kontribusi nyata dalam aplikasi kepramukaan yakni mengabdi kepada masyarakat.

Pakde Karwo — sapaan akrabnya — mengatakan, gerakan masyarakat yang dimaksud seperti memberikan pendampingan kepada rumah tangga di bidang kesehatan. Salah satunya

yakni pendampingan satu kader di setiap satu rumah tangga.

Artinya, setiap rumah tangga harus didampingi kader kesehatan yang dapat membantu masyarakat dalam pencegahan penyakit, baik penyakit menular maupun yang diakibatkan dari jentik nyamuk.

Ditambahkan, Pertinas SBHV tersebut harus menjadi gerakan masyarakat agar berperilaku dan hidup secara sehat. Dalam Pertinas nanti, Pramuka dapat memasukkan materi kegiatan kesehatan masyarakat seperti pemantauan jentik nyamuk beserta penangananya hingga penan-

- KUSNADI -

Ketua DPD PDIP Jatim

Indar Parawansa.

Sebelumnya, Giyanto menyampaikan PDIP sudah menyiapkan berbagai langkah strategis, salah satunya menyaring sejumlah nama untuk diusung maju sebagai calon gubernur.

“Banyak kader potensial PDIP yang layak diusung maju Cagub Jatim. Untuk saat ini ada beberapa nama dari tingkat kabupaten/kota yang bisa ditarik misal Abdullah Azwar Anas, Tri Rismaharini, Budi Sulistyono (bupati terpilih Ngawi) dan dari DPP ada Mas Pramono Anung,” ujar anggota Komisi C DPRD Jatim itu.

Terkait kemungkinan posisi Cagub diambil nonkader, nama Khofifah dan Gus Ipul potensial diusung. Giyanto menegaskan, walaupun suara PDIP di DPRD Jatim hanya 19 kursi sehingga butuh satu lagi untuk bisa mengusung calon sendiri, tapi posisi Cagub PDIP potensinya cukup besar untuk bisa memperoleh kemenangan. Sedangkan posisi Cawagub masih ada kemungkinan dari luar kader. (ara/rdl)

SUMBER: DISNAKERTRANSDUK

Peduli Kesehatan, Pramuka Diminta Dampingi Tiap Keluarga ganan penyakit menular lainnya agar masyarakat lebih peduli kepada lingkungan.

Menurutnya, lebih baik menggunakan upaya promotif dan preventif daripada mengobati. “Kegiatan Pramuka di Blitar ini harus dijadikan model gerakan masyarakat dalam bidang kesehatan secara nasional. Problem kesehatan dap-

“

“Belum ada rencana menduetkan Risma-Anas untuk Pilkada mendatang karena segala kemungkinan bisa saja terjadi.”

Total: 4.000 pekerja Negera Asal: China (60%), Myanmar dan Thailand (40%) Sektor: Industri (45%), guru perawat dan dokter (55%) Lokasi penyebaran: Gresik, Sidoarjo dan Surabaya.

Menyongsong Perkemahan Nasional Saka Bhakti Husada V di Blitar Gerakan masyarakat berbasis kesehatan menjadi hal penting yang digalakkan pemerintah. Hal itu bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kesehatan, tapi semua pihak, termasuk pramuka yang diharapkan melakukan pendampingan kesehatan di tiap keluarga.

maupun provinsi.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada Jatim yang tinggal dua tahun lagi bukan waktu panjang sehingga akan dijadikan momen penting PDIP untuk merebut kekuasaan di Jatim.

“Karena itulah tahun ini PDIP akan mulai menjajaki dan konsolidasi internal partai untuk persiapan penjaringan calon gubernur Jatim 2018,” katanya.

Sesuai peraturan di KPU, setiap partai politik yang boleh mengusung calon sendiri di Pilkada Jatim harus memiliki minimal 20 kursi sehingga PDIP mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai lain.

Pada Pileg 2014 di Jatim, PDIP memperoleh 19 kursi sehingga membutuhkan satu kursi lagi untuk mengusung pasangan calon.

Karena harus koalisi, lanjutnya, partainya kemungkinan akan menggandeng figur dari Nahdliyin (warga NU) karena di Jatim memiliki masyarakat heterogen.

“Bisa saja mengusung calon dari tokoh Nahdliyin, tinggal kombinasinya nanti siapa yang menjadi calon gubernur cagub dan siapa wakilnya,” kata mantan sekretaris DPD PDIP Jatim tersebut.

Sementara itu anggota Badan Pemenangan Pilkada DPD PDIP Jatim, Giyanto menambahkan bahwa selain kader internal ada juga beberapa nonkader yang berpotensi maju, antara lain Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) atau Menteri Sosial RI Khofifah

BM/MADJI

Khofifah-Gus Ipul Nonkader Potensial Dicalonkan

at teratasi jika semua unsur melibatkan diri. Pramuka harus mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengaplikasikan program kesehatan,” ungkapnya, Selasa (19/1).

Sementara Bupati Blitar terpilih Rijanto mengaku, Pemkab Blitarsiapmenyambuteventinidengan baik. Dia menjelaskan, bahwa

HUMAS PEMPROV JATIM

AUDIENSI PERTINAS SBH: Bupati Blitar terpilih, Rijanto berjabat tangan dengan Gubernur Soekarwo saat audiensi Pertinas SBH V, Selasa (19/1).

segala persiapan dan sosialisasi dalam kegiatan tersebut telah mulai di susun dan dilaksanakan.

Bupati sependapat dengan gubernur yang akan menggerakan peran serta masyarakat di bidang kesehatan. “Semoga dalam Pertinas SBH V nanti, kegiatan ini bisa dijadikan model pendampingan secara nasional,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, anggota Pimpinan SBH tingkat Nasional dari Kementerian Kesehatan, Dyah Yuniar Setiawati mengatakan, Pertinas SBH V 2016 ini merupakan wahana pertemuan bagi Pramuka Penegak dan Pendega anggota Satuan Karya Pramuka Bhakti Husada guna menggalang persaudaraan, peningkatan kualitas SDM Pramuka.

Selain itu, kegiatan ini juga akan menambah pengalaman, keterampilan dan inovasi dan rekreatif yang mengandung unsur bhakti kepada masyarakat.(*)

Azwar Anas

Tri Rismaharini

TAMBANG EMAS

Elemen Masyarakat Tolak Rencana Eksplorasi JEMBER (BM) - Sejumlah elemen masyarakat menolak rencana eksplorasi pertambangan emas di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Demikian hasil pertemuan sejumlah tokoh masyarakat, legislator dan pemerintah kabupaten setempat.

Beberapa tokoh masyarakat Jember, anggota Panitia Khusus Pertambangan DPRD Jawa Timur, Kepala Dinas ESDM Jatim, Penjabat Bupati Jember, sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah dan masyarakat Kecamatan Silo menggelar pertemuan yang membahas tentang tambang emas di ruang rapat Bupati Jember, Selasa (19/1). “Seluruh elemen masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu sudah sepakat untuk menolak pertambangan di Jember khususnya untuk galian B yakni emas dan pasir besi,” kata Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi, usai menggelar pertemuan di kantor Pemkab Jember.Menurutnya, pertemuan tersebut dilakukan seiring dengan rencana investor PT Antam yang akan melakukan eksplorasi pertambangan emas di Desa Pace, Kecamatan Silo tersebut.

“Saat musyawarah, Kepala Desa Pace sempat menerangkan bahwa lokasi tambang yang sudah diincar oleh PT Antam hanya berjarak 500 meter dari pemukiman warga, sehingga hal itu sangat berbahaya bagi masyarakat,” tuturnya. (ara/rdl)

10 METRO KOTA

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016

Box Culvert Banyuurip Menyusul

Frontage Sisi Barat Sisakan Lahan Polda SURABAYA (BM) – Frontage Road (FR) sisi barat Jalan Ahmad Yani segera berfungsi optimal. Satu per satu penghambat pembangunan bisa diurai. Bangunan rumah di Jalan Ahmad Yani nomor 72 A yang selama ini cukup pelik, Selasa (19/1), bisa diselesaikan. Setelah melakukan berbagai cara persuasif dan konsultasi ke berbagai pihak, Pemerintah Kota (Pemkot) mengosongkan dan membongkar bangunan yang ditempati keluarga Sahlan tersebut.

Proses pengosongan dan pembongkaran bangunan yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Sementara Pemkot ditugasi pengamanan dengan mengerahkan 500 personel gabungan dari unsur Polri, TNI dan Satpol PP. Proses pengosongan yang dikhawatirkan memanas ternyata bisa berjalan lancar.

Usai pengosongan, bangunan rumah tanpa kesulitan dirobohkan dengan alat berat dan disusul dengan pemotongan pohon oleh tim dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

FR sisi barat ruas Bundaran DologRoyal Plaza pun kini tinggal menyisakan lahan milik Polda Jatim untuk benar-benar tersambung sempurna.

Terkait pengosongan rumah milik Sahlan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Pematusan (PU BMP) Surabaya, Erna Purnawati mengatakan, proses eksekusi itu sudah melalui putusan pengadilan.

Prosesnya juga cukup berliku, Erna menyebut bahkan sudah empat kali negosiasi difasilitasi Polrestabes Surabaya. “Kami sudah melakukan negonego tetapi pak Sahlan nya tidak mau.

Jadi ini jalan terakhir yang kami lakukan. Karena ini untuk kepentingan umum,” ujar Erna.

Dijelaskan Erna, untuk tanah yang berada di bawah bangunan yang dihuni Sahlan, hanya terkena bangunannya saja. Ini karena sertifikat nya bukan atas nama Sahlan. Tanahnya masuk sertifikat atas nama Pusvetma dalam hal ini Kementerian Pertanian.

Dan oleh Kementrian Pertanian, tanah tersebut sudah dihibahkan ke Pemkot.

Karenanya, Pemkot hanya mengganti nilai bangunan yang sesuai hitungan appraisal.

“Jadi kita tidak bisa mengganti tanah yang diakui pak Sahlan. Kami sudah ganti rugi untuk bangunan. Nilai hasil bangunan itu bukan kita yang menentukan, ada appraisal khusus. Bangunan kita ganti rugi sesuai appraisal senilai Rp 58 juta. Tapi beliaunya tidak menerima ganti rugi yang kami berikan.

Kami titipkan ke pengadilan,” ujar Erna.

Bahkan, sambung Erna, pihaknya telah menawarkan kepada Sahlan untuk tinggal di Ruman Susun Sewa (Rusunawa). Namun, kata Erna, Sahlan tidak mau karena keberatan bila harus membayar sewa Rusun.

“Saya yang antar sendiri ke Rusunawa. Tapi beliau nya tidak mau. Padahal Rusun nya Pemkot sangat murah,

masih di bawah 100 ribu. Itu memang wajib bayar, karena untuk operasional. Jadi nggak bisa kalau nggak bayar,” jelas Erna.

Selesai pengosongan dan pembongkaran bangunan tersebut, Pemkot kini bisa fokus untuk menyelesaikan FR sisi Barat. Menurut Erna, untuk FR, selama ini hanya ada satu persil perseorangan yakni yang ditempati Sahlan. Kini, persil perseorangan itu sudah bisa diselesaikan. “Harus segera nyambung. Setelah ini kita adakan pengadaan urukan terus kita aspal sendiri. Untuk yang di depan Polda, tahap proses,” sambung Erna.

Sementara Kepala Satpol PP, Irvan Widyanto menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Pemkot dan personel gabungan tersebut bukan penggusuran, melainkan pengosongan lahan. Irvan menyebut, Sahlan tidak memiliki alasan hak karena tidak punya petok D juga sertifikat tanah. “Sehingga nilai ganti rugi appraisal bangunan, tidak menyangkut hak tanah,” ujarnya.

Menurut Irvan, proses negosiasi yang dilakukan sebelum melakukan pengosogan lahan tersebut cukup panjang. Sekitar enam bulan. “Intinya kami sudah melakukan pendekatan persuasif, memberikan pengertian.

Jadi ini upaya terakhir,” ujarnya.

Box Culvert Banyuurip Langkah cepat pemkot menuntaskan proyek infrastruktur juga berlaku untuk box culver Banyuurip. Proyek yang dimulai sejak 2009 dan sudah

menghabiskan APBD Surabaya sebesar Rp 190 miliar lebih ini, menurut Erna sejak 2012 pembiayaannya sudah tidak ditanggung pemkot. Per 2012 pembangunan fisik dibiayai sepenuh-

nya oleh APBN Kementerian PU, sedangkan pemkot tetap bertanggung jawab terhadap pembebasan lahannya. Total, sebanyak 700-an persil telah dibebaskan saat ini. “Pada 2016

Legislator Sorot Penyediaan Meja Kursi di Minimarket

Kuota SNMPTN 2016

Surabaya Protes Tak Sesuai BAN S/M SURABAYA (BM) – Pemberian kuota pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) melalui akreditasi sekolah kembali menuai protes. Kali ini datang dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya dan meminta panitia SNMPTN menyesuaikan dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

“Kuota akreditasi BAN S/M tahun kemarin kan diprioritaskan untuk sekolah baru atau sekolah yang belum pernah ikut akreditasi. Jadi, sekolah yang masa akreditasinya habis tidak menerima kuota,” ujar Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan, Selasa (19/1).

Sebelumnya, sekolah dengan status akreditasi A dapat mendaftarkan siswanya ke SNMPTN dengan kuota 75 persen terbaik di sekolahnya. Akreditasi B, sebanyak 50 persen terbaik di sekolah.

Sekolah akreditasi C sebanyak 20 persen terbaik di sekolah dan akreditasi lainnya dijatah 10 persen terbaik di sekolahnya.

Ikhsan menjelaskan, sekolah yang masa akreditasinya habis tahun kemarin bukan hanya persoalan di Surabaya, melainkan di seluruh Indonesia. Tentu sekolah ini tidak bisa disamakan dengan sekolah yang belum terakreditasi. “Saya harap panitia SNMPTN sinkronkan kebijakan akreditasi itu dengan BAN S/M,” ungkap mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya ini. Apalagi, lanjut dia, Ujian Nasional (Unas) bukan lagi penentu kelulusan, siswa pun mulai berlomba-lom-

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

DIROBOHKAN: Usai bangunan rumah milik keluarga Sahlan dirobohkan, petugas selanjutnya membersihkan barang-barang milik keluarga yang mengaku puluhan tahun menempati lahan milik Pusvetma tersebut.

Harusnya Ada Pajak Tambahan

ba dapat diterima PTN pilihannya.

Humas SNMPTN dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Ismaini Zain menyatakan, saat hendak mengisi pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS), diwajibkan memasukan nilai akreditasi sekolah secara kuantitatif. Kemudian surat akreditasi yang asli juga dilampirkan. “Dengan demikian bisa terlihat status akreditasi sekolah itu,” katanya.

Selama tidak bisa menunjukkan surat akreditasi itu, lanjut dia, maka masuk jenis akreditasi lain-lain dengan kuota 10 persen terbaik di sekolahnya. Bagaimana dengan yang masa akreditasinya habis? Ismaini meminta sekolah tetap memasukan nilainya dan masa kedaluwarsa akreditasi. “Nanti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri,” ujarnya.

Ismaini menambahkan, pertimbangan yang bisa dilakukan yakni melihat masalahnya seperti apa sehingga belum dapat memperbarui akreditasi. “Kalau karena keterbatasan kuota akreditasi dari pusat, ini bisa menjadi masukan panitia,” katanya. “Nanti masalah ini bakal kami sampaikan ke panitia,” sambungnya.

Disinggung adakah koordinasi antara panitia SNMPTN dengan BAN S/M terkait pemberian kuota akreditasi, Ismaini mengaku tidak mengetahuinya karena tidak termasuk tim pembahas. “Tapi nanti kami sampaikan terkait problem akreditasi ini,” tandasnya. (sdp/epe)

SURABAYA (BM) – Anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Achmad Zakaria menyoroti keberadaan minimarket yang menyediakan meja kursi di teras layaknya sebuah kafe. Dia menilai, layanan ini bahkan sudah nyaris dilakukan manajemen ritel modern di semua lokasi. Karenanya, penyediaan ini bisa salahi fungsi meski tujuannya hanya menyediakan tempat untuk mengkonsumsi barang yang dibeli dari minimarket itu di tempat.

“Meja kursi untuk penyajian minuman makanandiminimarketdansupermarketsudahbisa dikategorikan usaha restoran, kafe atau pusat penjualan makanan? Kalau menurut saya, itu sudah mirip dan sesuai Perda 23/2012. Dan mestinya semua wajib memilikiTDUP (Tanda Daftar Usaha Perdagangan),” ungkapnya, Selasa (19/1) Jika belum kantongi TDUP, Zakaria mengatakan itu sudah bertentangan dengan Perda 23/ 2012 tentang pariwisata. “Kalau mereka tidak punya TDUP, ya mestinya ada pengawasan dari pemkot, karena semua tempat usaha yang menjalankan usaha mirip restoran atau cafe mestinya tunduk juga pada Perda 23/2012, mestinya dikenakan pajak tambahan,” terangnya.

“Selain harus punya TDUP, jika pemkot jeli itu potensi PAD baru yakni pajak restoran.

Karena di Perda 4/2011 tentang pajak daerah pasal 10 ayat 3 disebutkan, semua jenis usaha pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli dan dikonsumsi di tempat, masuk sebagai objek pajak restoran. Ini ekstensifikasi objek pajak restoran.

Apakah semua (minimarket) memiliki NPWP pajak restoran juga?” jelasnya.

Selain itu, mengacu Perda 8/2014 tentang

FOTO: BM/MADJI

Achmad Zakaria

Toko Swalayan, di pasal 11 menyebutkan toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. Dan di pasal 12, Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Minimarket adalah toko swalayan ukuran 400 meter persegi.

Namun jika menyediakan fasilitas untuk penyajian, cenderung memenuhi Perda no 23/ 2012 tentang Kepariwisataan, Bab I ketentuan umum pasal 1. Jika itu sudah sesuai, otomatis manajemen atau pengelola harus memiliki TDUP, yang telah diatur dalam Pasal 18 (1) yakni setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh kepala daerah. (dji/epe)

Ada Aplikasi yang Bisa Persingkat Proses Stempel Manual

Mahasiswa PENS Pamerkan Puluhan Inovasi Software SURABAYA (BM) – Mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) memamerkan hasil karya berupa software kemarin.

Sebanyak 150 anak terbagi dalam 42 tim, juga bisa saling bertukar ide untuk membuat software yang dapat diaplikasikan bahkan diunggah dalam google play.

Mahasiswa Diploma 4 Teknologi Komputer, M Lukman Baidhowi berhasil membuat prototype dari software yang dinamakan ‘Tictam, Outomatic Stamp’. Prototype yang dibuat lukman bersama dua temannya ini ditujukan untuk mempersingkat proses stempel manual. “kalau berkasnya ratusan akan mengahabiskan banyak tenaga dan waktu,” tuturnya saat memamerkan prototype yang dibawa dalam Software Expo 2016.

Sehingga dia membuat aplikasi pada komputer yang bisa mengatur banyaknya dokumen yang akan dicetak. Software ini juga di-

hubungkan pada printer yang mengatur keluarnya dokumen yang akan distempel. “Pada bagian luar printer nanti kami pasang alat stempelnya untuk proses stempelnya secara otomatis,” jelasnya.

Sementara itu, mahasiswa Diploma 4 Teknologi Komputer, Dyah Ceni Adelina dan 2 orang temannya juga membuat software yang dinamakan ‘Formal Code’. Tak hanya softwarenya, mereka juga membuat bentuk prototype dari karyanya ini. “Formal code, alat untuk mendeteksi adanya kandungan formalin dalam suatu makanan dengan teknologi sensor,” jelasnya.

Ceni sapaan akrabnya, memanfaatkan sensor uap formaldehid yang hanya dimiliki bahan formalin dan dihubungkan dengan microcontroler. Alat ini juga didesain portabel sehingga mudah dipergunakan diberbagai tempat tanpa perlu memakan banyak ruang dan waktu.

“Data dalam microcontroler

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

STEMPEL OTOMATIS: Stempel otomatis merupakan salah satu karya mahasiswa PENS yang ditampilkan pada Software Expo kemarin.

akan diolah sehingga mengeluaran data simpulan. Kadar formalin yang ditangkap sensor dan ditampilkan ke LCD,” paparnya.

Selain prototype buatan kedua tim ini, juga terdapat beberapa aplikasidengantujuanmempermudah kegiatan sehari-hari seperti ‘Heybo,

Healthy Baby Box’, dan berbagai aplikasisoftwarebuatanmahasiswaDiploma 3 dan 4Teknik Informatika.

Ketua Departemen Teknik Informatika dan Komputer PENS Ratna Fariza menjelaskan, pameran ini merupakan hasil dari berbagai ide mahasiswanya. Ide setiap mahasiswa dikumpulkan dan dibagikan secara acak untuk dikerjakan dan dikembangkan oleh setiap tim. “Jadi mereka juga konsultasi daling sharing dengan pemberi ide,” tuturnya.

Pameran yang masuk dalam penilaian mata kuliah ini sekaligus dilombakan. Karena banyaknya inovasi kreatif mahasiswa, Ratna juga mengarahkan mahasiswanya untuk mengunggah aplikasinya di google play agar bisa dimanfaatkan banyak orang. “Karena banyak software dengan aplikasi berbasis android jadi sangat efektif jika diupload ke google play,” ungkapnya. (sdp/epe)

untuk bagian barat dari Manukan Kulon hingga Benowo akan dilanjutkan proyek box culvert. Selebihnya, fisik jalan ditanggung Kementerian PU,” ujarnya. (sdp/at/epe)

LINTAS KOTA

Bayi Kembar Siam Ponorogo Tak Terselamatkan SURABAYA (BM) - Bayi kembar siam pasangan suami-istri asal Ponorogo, Happy Rachmawati (26) dan Andi Jaya (27), meninggal dunia pascaoperasi karena dempet dada dan perut, satu jantung, dan adanya kelainan bawaan.

“Kami sudah memprediksi sejak awal jika bayi dalam kandungan tidak akan bertahan lama.

Ternyata memang benar, setelah dilakukan operasi dan lahir, keadaannya kritis, kemudian menurun dan akhirnya meninggal,” kata Ketua Pusat Pelayanan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD Dr Soetomo, dr Agus Harianto SpA(K), Selasa (19/1).

Ia mengatakan, Husna Jaya dan Husni Jaya tersebut hanya bisa bertahan selama empat jam pascaoperasi yang dilakukan oleh tim dokter kembar siam karena ada kelainan bawaan sejak lahir.“Meninggalnya kembar siam ini dikarenakan adanya kelainan bawaan sejak lahir yang sangat kompleks, diantaranya memiliki lambung satu, dempet dari atas hingga perut, bilik kanan satu, serta jantungnya tidak menyatu,” paparnya.

Andi Jaya (27) telah merelakan kepergian putri ketiga dan keempatnya karena sebelumnya sudah mengetahui jika putrinya kembar siam setelah pemeriksaan di RSUD Moewardi, Solo. “Setelah hamil, periksa kehamilan di Ponorogo, kemudian istri dirujuk ke RS Moewardi, Solo karena dokter di Ponorogo kesulitan mencari jantung kedua bayi yang tampak kembar, namun dirujuk ke RSUD Soetomo, Surabaya,” tandasnya. (at/epe)

Dispendik Verifikasi Usulan Anggaran SURABAYA (BM) – Dispendik melakukan verifikasi terhadap usulan anggaran yang akan digunakan oleh beberapa sekolah untuk biaya operasional, mulai gaji guru hingga pemenuhan kebutuhan sekolah lainnya. “Kurang lebih sepekan yang dimulai Senin (18/1) hingga Jumat (22/1) mendatang, kami telah melakukan verifikasi usulan anggaran sekolah untuk biaya operasional, mulai menggaji para guru, hingga pemenuhan kebutuhan sekolah lainnya,” kata Kasi Kesiswaan Pendidikan Dasar, Tri Aji Nugroho, SKom, Selasa (19/1).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, lanjutnya sekolah melakukan pengajuan anggaran kepada Disdik, kemudian melalui tim penyeleksi akan diverifikasi sesuai rasionalisasi penggunaannya, jika nantinya ada tidak kesesuaian akan langsung dicoret. “Verifikasi ini nantinya juga mengarah pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda), sehingga pihak sekolah diimbau untuk membawa berkas yang lengkap,” tuturnya.

Seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bopda dan BOS yang telah dicetak, data Pegawai Lengkap, data pembiayaan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dra. Eko Prasetyoningsih, MPd menjelaskan jika terdapat sisa dalam penganggaran kebutuhan sekolah, dapat dialokasikan untuk penambahan guru kontrak baru dengan mengajukan usulan kepada Disdik. (at/epe)

G R E S I K 11

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016

Perda Parkir Berlangganan segera Dilakukan Revisi GRESIK (BM) - Permasalahan parkir berlangganan yang sempat menjadi polemik masyarakat Gresik akhirnya direvisi.

Melalui Badan Legislasi (Banleg) DPRD Gresik yang menggelar pertemuan dengan Tim Legislasi (Timleg) pemkab. Perda parkir berlangganan menjadi pembahasan terkait dengan penggunaan anggaran 2016 yang akan diberlakukan kembali.

Ketua Banleg DPRD Kabupaten Gresik H Suberi mengatakan, bahwa perubahan revisi perda parkir berlangganan pada awal tahun anggaran 2016 sangat

penting dan pembahasannya harus dilakukan pada awal tahun 2016 supaya statusnya jelas.

“Pembahasan ini dilakukan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi parkir berlangganan yang diberlakukan Pemkab Gresik terkait retribusi umum melalui parkir berlangganan,” ujarnya, kemarin. Semula pungutan sistem parkir berlangganan diatur dalam Perda nomor 16 tahun 2012 tentang Retribusi belum dicabut. Namun, ironisnya Pemkab Gresik menerbitkan perda baru yang sekarang menjadi pembahasan tim Banleg dan

FOTO: BM /IST

Suberi

Timleg Pemkab Gresik.

“Atas penolakan perda itu, MA juga sudah memberikan salinan keputusan tentang penghapusan parkir berlangganan karena melanggar aturan. Kita sepakat untuk dirubah sekarang, supaya nanti bisa segera diberlakukan kembali. Sebab, perda tersebut sangat besar nilainya miliaran, untuk menyumbang PAD,” tutur Suberi.

Wakil Ketua Banleg DPRD Gresik, Noto Utomo menuturkan, dalam revisi perda berlangganan.Yang disempurnakan naskah akademiknya, dan bebe-

rapa pasal dirubah agar perda tersebut bisa kembali diberlakukan kembali. “Diharapkan nanti bisa berjalan lancar dan bisa segera diselesaikan pada permulaan 2016,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Gresik Edi Hadisiswoyo menyatakan dengan adanya pertemuan ini semuanya sudah beres. Selain itu, rencana paripurna perubahan prolegda juga dibatalkan.

“Kami tinggal membahas saja, karena memang sudah masuk prolegda dan tinggal dibahas saja,” pungkasnya.(uki/dra)

Hendak Nyabu, Remaja Ditangkap Polisi GRESIK (BM)- Petugas Kepolisian Polsek Manyar berhasil meringkus RDR (15) yang masih bersetatus pelajar warga Dapuan Baru 4/56 Krembangan Surabaya dan tinggal di Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, yang saat itu tengah mempersiapkan pesta sabu di sekitaran Setasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) jalan Veteran Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Gresik. Selasa (19/1).

Penangkapan dilakukan setelah petugas mendapatkan laporan dari warga setempat. “Saat ditangkap pelaku tengah melakukan persiapan menghisap barang haram,” ujar Kapolsek Manyar AKP Mulyono. Penduduk setempat sebenarnya sudah lama mengetahui perilaku beberapa remaja dalam mengkonsumsi narkotika. Penduduk sudah jengah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya penduduk melaporkan ke polisi.

Dalam pengrebekan Senin (18/1) kemarin polisi menyita barang bukti berupa satu bungkus sabu seberat 0,5 gram dan seperangkat alat hisap1 gram. “Satu poket sabu dan seperangkat alat hisap disimpan di balik baju pelaku,” katanya. Mulyono menambahkan, kini polisi telah mengantongi identitas jaringan sabu lainya dan telah dilakukan upaya penangkapan. “Kita masih melakukan upaya pencarian terhadap jaringan tersebut,”pungkas Mulyono.(sgg/uki/dra)

Lelang Proyek Molor, Komisi C Hearing dengan DPU GRESIK (BM) - Komisi C DPRD Gresik mengundang Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik terkait molornya lelang sejumlah proyek. Dalam rapat kerja, Komisi C meminta semua proyek lelang diselesaikan selama enam bulan agar pengerjaanya bisa maksimal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik, Bambang Isdianto beserta Kepala Bidang (Kabid), memaparkan proyek lelang anggaran tahun 2016. Hal yang sama dilakukan Ketua Unit Lelang Pengadaan (ULP) Gresik, Nanang Istiawan yang memberikan persyaratan lelang dari mulai proses hingga terakhir.

Ketua Komisi C DPRD Gresik, Syafi’ AM mengatakan, terkait proyek pembangunan jalan. Komisinya meminta agar segera dituntaskan.

Sebab, dengan waktu yang diberikan sekitar 3 bulan cukup lama untuk melakukan pengerjaan.

“Pantauan kami banyak pengerjaan jalan dikerjakan hanya tiga

minggu. Lamanya waktu lebih disebabkan banyak material ditumpuk ditempat tersebut. Sehingga, kondisinya mengganggu pengguna jalan,”kata politisi dari PKB, Selasa (19/1).

Komisi C DPRD Gresik berharap kedepan pengerjaan proyek khususnya jalan bisa dipercepat. Hal ini karena banyak kontraktor yang memiliki alat modern, sehingga waktu yang lama dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK) bisa dipangkas dan menjadi lebih efisien.

“Kami ketahui dari tahun ke tahun selalu lambat dan banyak diselesaikan pada akhir tahun. Sehingga, pengerjaanya banyak yang tidak maksimal, pada saat dilakukan sidak, Komisi C banyak menemukan hasil proyek yang kurang sesuai. Sehingga, sehingga harus dibenahi ulang pada jedah waktu pemeliharaan,” papar Syafi’ AM. Sementara itu, dalam rapat kerja antara Komisi dengan DPU Gresik.

Anggota Komisi C, Edi Santoso dari

Fraksi Demokrat menuturkan, komisinya meminta tim ULP tidak boleh lelet, demi kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Gresik pada tahun 2016. “Jangan seperti pada dua tahun kemarin, semua proyek molor sehingga tidak tahu silpa,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Bambang Isdianto mengatakan, ULP mengalami kesulitan terkait mempercepat proses lelang. Pasalnya, wewenang ULP hanya melayani.

“Ke depan nanti SKPD-nya, yang mempunyai paket akan ditindaklnjuti dan ULP tinggal menyesuaikan.

Untuk itu, kami akan mengkoordinasi sejumlah SKPD yang memiliki proyek, agar tahun ini bisa sesuai target yang diharapkan oleh Komisi C,” tukasnya.

Ketua ULP Gresik Nang Setiawan mengatakan, pihaknya siap melakukan lelang jika dari masing-masing SKPD sudah menyerahkan berkasnya. ”Kami siap saja asal berkasnya sudah lengkap,” pungkasnya. (uki/ dra)

FOTO:BM/MASDUKI

HEARING: Komisi C DPRD Gresik hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik terkait molornya lelang sejumlah proyek.

Komisi C meminta semua proyek lelang diselesaikan selama enam bulan agar pengerjaannya bisa maksimal.

TIMUR RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

SITUBONDO l BONDOWOSO l LUMAJANG

Warga Desa Duwet Heboh Ada Penemuan Mayat di Pinggir Jalan

FOTO : BM/EDO

DIDUGA DIBUNUH: Penemuan seorang mayat yang belum diketahui identitasnya di pinggir jalan raya Desa Duwet, Kecamatan Panarukan, Situbondo membuat warga setempat heboh.

SITUBONDO (BM) - Ditemukan sosok seorang mayat di pinggir jalan raya Desa Duwet, Kecamatan. Panarukan, Situbondo. Mayat yang tergeletak di pinggir jalan raya desa membuat warga setempat heboh, Selasa (19/1).

Sosok mayat pria yang bersimbah darah itu, ditemukan pertama kali oleh Edi, Kepala Dusun Krajan saat melihat air di sawahnya. Mayat pria tersebut itu, mengenakan kaos warna hitam, memakai celana jeans.

Warga yang berdatangan melihat mayat itu yang tidak jauh dari sepeda motornya.

“Waktu saya ke sawah pada pukul 01.00 dini hari tidak ada apa-apa, tapi saat akan pulang ke rumah saya melihat ada orang tergeletak di dekat motornya,” kata pak Edi di lokasi

kejadian.

Setelah itu, kata Kepala Dusun ini, dirinya langsung menghubungi Sekretaris Desanya untuk memberitahukan penemuan orang tergeletak di pinggir jalan itu.

“Saya temukan sekitar pukul 04.30WIB,” katanya. Mayat pria ini diduga korban pembunuhan.

Terdapat sejumlah luka di bagian kepala. Saat ditemukan, sebagian kaki korban tertutup dedaunan tebu yang sudah kering.

Polisi yang mendapat informasi langsung menuju ke lokasi dan memasang garis police line. Sedangkan pria yang belum diketahui identitasnya itu di bawa ke ruang mayat RSUD Abdoer Rachem Situbondo guna tahap penyelidikan.(edo/ edi/dra)

Pemkab Pastikan HPS Pasir Naik LUMAJANG (BM) – Pemkab Lumajang akhirnya menetapkan kenaikan HPS pasir, karena mahalnya harga pasir di Kabupaten Lumajang yang membuat pemerintah setempat menerapkan harga satuan kabupaten tertinggi. “Bupati akan menetapkan standar harga satuan tertinggi untuk kebutuhan material pasir, berdasarkan Peraturan Bupati. Harga standar tertinggi kalau bisa di bawah harga pasar,” janji Nugroho Dwi Atmoko Kepala Dinas PU Kabupaten Lumajang.

Dikatakan, pihaknya harus menaikkan HPS pasir, karena selama ini harga pasir di pasaran sudah mencapai Rp 1,2 juta. “Kami tidak hanya menaikkan harga HPS pasir, tetapi

PERWAKILAN

juga menaikkan biaya pekerja, karena juga terjadi kenaikan di lapangan,” ungkapnya.

Diakuinya,dinaikkannyaHPS pasir, dikarenakan harga pasir tidak akan kembali lagi ke harga semula yakni bekisar Rp 400 ribuan. “Sangat sulit harga pasir kembalikeRp400ribuan.Apalagi permintaan pasir Lumajang terus meningkat, tapi barangnya semakin berkurang,” dalihnya.

Pasir Lumajang yang berada di DAS Lumajang memiliki kualitasterbaik,untukdigunakansebagaibahanuntukbeton.“Kalau menggunakanpasirlain,hasilnya kurang maksimal, karena itulah pasir semeru sangat dibutuhkan meski mahal,” dalihnya lagi.

Adanya perubahan HPS, bisa dipastikan perencanaan

pembangunan juga mengalami perubahan. “Perubahan terjadi karena HPS pasir dan biaya ongkos pekerja juga mengalami kenaikan yang signifikan. Biaya pekerja naik Rp 10 ribu saja, sudah dipastikan berdampak besarnya proyek,” terangnya.

Sedangkan, Abdul Munif salah seorang rekanan pelaksana pekerjaan infrastruktur Pemkab Lumajang mengatakan, sebelum mengikuti proses pengadaan atau lelang tahun anggaran 2016, pihaknya masih melihat harga pasir. “Kami melihat dulu HPS-nya,” katanya.

Selaku rekanan pemborong, tentu akan menghitung juga untung dan ruginya. Karena dari pengalamanpekerjaantahun2015 kemarin, di akhir tahun tiba-tiba

FOTO : BM/FITROH

MAHAL: Pasir Lumajang kini semakin mahal, karena tingginya permintaan.

pasir langka dan ketika pertambangan dibuka harga komoditasnya mahal. “Pemborong akan hati-hati melakukan penawaran kalau tidak hati-hati, bisa gulung tikar,” katanya.

Berdasarkan survei pasar yang dilakukan rekanan, saat ini harga pasir masih dua kali lipat dari harga standar sebelum ada kenaikan dan penutupan tam-

bang. “Dulunya hanya Rp 400 ribu. Ini untuk pasir 5 meter kubik,” kata Abdul Munif.

Dari pantauan harga pasir di pasaran Kabupaten Lumajang sendiri, masih berada di kisaran Rp 750 ribu sampai Rp 1,1 juta.

Sedangkan, untuk wilayah Kota Lumajang, harga pasir masih berada di kisaran Rp 800 ribu sampai Rp 850 ribu.(fit/adv)

FOTO : BM/IST

MAUT: Kondisi kendaraan yang ringsek akibat kecelakaan hingga mengakibatkan satu korban tewas.

Rombongan Pimpinan Muhammadiyah Alami Kecelakaan BONDOWOSO (BM) - Rombongan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Situbondo terlibat kecelakaan hingga mengakibatkan satu korban jiwa di kawasanWonosari, Kabupaten Bondowoso, Selasa. “Korban wafat adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Situbondo bernama Abdurrahman, sedangkan tiga rekannya yang lain mengalami luka berat,” ujar Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jatim Nadjib Hamid ketika dikonfirmasi.

Korban luka yakni Ketua MajelisWaqaf PDM Situbondo Sirwan yang mengalami patah kaki dan lengan, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Panarukan Sahwoto mengalami luka patah betis kanan dan sopir Subarso yang mengalami luka ringan.

“Korban luka masih mendapat perawatan intensif di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Koesnadi Bondowoso,” ucapnya. Mantan Sekretaris PWM Jatim itu menjelaskan, rombongan mengendarai mobil bernomor polisi P 88 FK bertabrakan dengan truk saat melintas di kawasanWonosari.

Rombongan, kata dia, menuju Universitas Muhammadiyah Jember untuk mengikuti rapat dan membahas rencana pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai salah satu perwujudan program dakwah organisasi.

“PDM Situbondo sekarang sedang gencar membangun SPBU di Panarukan dan bersinergi dengan sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah. Mereka akan membahasnya di Jember, tapi dalam perjalanan terkena musibah,” katanya.

Terkait kronologis, mantan komisioner KPU Jatim tersebut mengaku belum mengetahuinya dan masih menunggu perkembangan laporan dari pimpinan daerah setempat.

Muhammadiyah Jatim, kata dia, mengucapkan bela sungkawa dan duka citanya akibat kecelakaan tersebut dan mendoakan korban wafat diterima di sisi Allah SWT serta korban luka segera pulih.”Ini merupakan ujian dari Allah SWT dan semoga meninggal dalam keadaan syahid. Sedangkan untuk kelanjutan pimpinan organisasi, nanti akan dibahas setelah semua proses selesai,” katanya.(ant/dra)

Gresik: Masduki (koord), Moch Sugeng; Situbondo: Edy Sudibyo (koord), Edo Firman, Abdul Hakim; Bondowoso: Bambang; Lumajang: Santono Priambodo, Fitroh; Manajer Iklan/Langganan: 081 249 455 05

12 MALANG RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016

Dugaan Kekerasan Kasek kepada Siswa SDN Buring I, Diabaikan Disdik

ABU VULKANIK

Dihukum dengan Cara Benturkan Kepala di Bangku

Bandara Abdurahman Saleh Kembali Dibuka

MALANG (BM) - Kasus dugaan kekerasan fisik terhadap siswa kelas VIA dan VIB SD Negeri Buring I yang diduga dilakukan kepala sekolah (kasek) berinisial J mengalami kebuntuan. Meski begitu, kasek tersebut dilaporkan ke Dinas Pendidikan Nasional (Disdik) Kota Malang, Selasa (19/1).

Kepala Divisi Advokasi Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) Universitas Brawijaya (UB) Syahrul Sajidin mengatakan, tuntutan terhadap Kepala SDN Buring 1 berinisial J itu telah berkali-kali dilakukan.

Menurut dia, kasek berinisial J itu pada November lalu, telah dilaporkan dua orang wali siswa SD Buring I kepada pihak Advokasi PP Otoda UB. Kedua orang tua siswa ini mengaku anaknya mengalami kekerasan di sekolah yang diduga dilakukan kasek setempat.

Setelah menerima laporan tersebut, tim Advokasi PP Otoda mengirimkan surat ke sejumlah pihak terkait. Dia sebutkan seperti dinas pendidikan dan

BM/KHOLIL

KEKERASAN SISWA: Kantor Disdik Kota Malang dan Kepala Advokasi PP Otoda UB Malang Syahrul Sajidin saat memberikan keterangan kepada media massa.

DPRD. Seminggu kemudian, surat tersebut ditindaklanjuti dengan klaim bahwa sang kasek telah dicopot.

Mendengar kabar tersebut, pihak Advokasi PP Otoda melakukan kroscek ke lapangan untuk mencari kebenarannya.

Namun, lanjut dia alangkah kagetnya, ternyata informasi dari disdik tidak benar. Alasannya, karena tim Advokasi PP Otoda menemukan bahwa J masih menjabat kasek di SD tersebut.

Atas dasar itulah, kemudian pihak Advokasi PP Otoda mengirim surat lagi ke Disdik Kota Malang sebagai bentuk protes.

Akhirnya, pada 15 Desember 2015 lalu, dilakukanlah mediasi yang dimediatori Disdik Kota Malang.

“Saat proses mediasi, J selaku kasek membantah terjadinya tindak kekerasan yang diduga dilakukannya,” ujar Syahrul Sajidin saat dikonfirmasi puluhan awak media di halaman kantor Disdik

Kota Malang, Selasa (19/1).

Syahrul menambahkan, kasek J berargumen bahwa siswanya hanya dihukum dengan cara menaruh tangan di belakang kepala dan membungkuk-bungkukkan kepala hingga menyentuh meja. Padahal menurut Syahrul, kenyataannya tidak seperti itu.

“Proses mediasi dipenuhi sejumlah keganjilan. Ruangan orang tua dan siswa dipisah. Bagaimana keterangannya bisa valid kalau ada cara seperti itu,” jelas Syahrul dengan mimik kecewa.

Makanya kata dia, sebagai tindak lanjut karena tidak adanya penyelesaian yang jelas, maka pihak Advokasi PP Otoda selaku pendamping orang tua siswa kemudian resmi mengajukan tuntutan terkait kasus ini kepada Disdik Kota Malang.

Karena menurut Syahrul Sajidin, kekerasan yang diduga dilakukan kasek tersebut telah berlangsung sejak Agustus 2015 silam. Sementara itu, kronologis penganiayaan yang terjadi waktu itu J sang kepala sekolah

memerintahkan anak-anak yang duduk di kelas VI A dan B untuk membentur-benturkan kepalanya sendiri ke meja dengan posisi tangan di belakang.

Akibat dari ketidakadanya penyelesaian yang kurang memuaskan atas kasus kekerasan terhadap siswa SDN Buring 1 mendorong Advokasi PP Otoda mengajukan tuntutan resmi kepada Disdik Kota Malang dalam bentuk tertulis.

“Kami menuntut Disdik Kota Malang untuk memberikan sanksi kepada kasek berinisial J berupa pemindahan maupun mutasi. Kami juga menuntut kadis agar merespon segala tindak kekerasan yang dilakukan pengajar terhadap anak didiknya,” tegasnya.

Tuntutan tersebut dibacakan Syahrul Sajidin di hadapan media, kemarin di kantor Disdik Kota Malang sebelum pihaknya diterima Kadisdik Kota Malang Zubaidah. Setelah menunggu hampir satu jam akhirnya kadisdik bersedia menemui tim Advokasi PP Otoda UB. (lil/nov)

MALANG (BM) - Bandara Abdurahman (Abd) Saleh Malang yang sempat ditutup akibat abu vulkanik Gunung Bromo, pada sepekan lalu kini bandara penerbangan sipil itu dibuka kembali, sejak Selasa (19/1).

Penerbangan dibuka untuk melayani rute Malang-Jakarta serta Malang-Denpasar dibenarkan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bandara Abd Saleh Malang Suharno, kemarin.

Dia mengatakan, abu vulkanik Gunung Bromo saat ini dinilai sudah tidak mengganggu penerbangan. Sehingga sejak pukul 08.00, bandara sudah dibuka. Penerbangan untuk umum itu dinilai sudah aman.

Karena, sudah satu Minggu bandara ditutup sementara.

Hal itu, disebabkan abu vulkanik yang mengguyur Bandara Abd Saleh. Dengan dibukanya penerbangan kembali, jelas dia maka beberapa maskapai penerbangan sudah bersiap-siap untuk melayani penumpang dengan tujuan Malang-Jakarta dan Malang-Denpasar.

“Seperti Sriwijaya Air kini masih reload atau akan mengisi penumpang kembali, namun untuk maskapai penerbangan Citylink telah mengcancel keberangkatan,” terangnya.

Menurut Suharno, status terakhir Gunung Bromo saat ini, cuaca cerah mendung, angin tenang, suhu 12-15° Celcius, asap kelabu tebal tekanan sedang-kuat, tinggi berkisar 1.200 meter dari puncak atau 3529 Mdpl ke barat.

Sedangkan, kondisi cuaca cerah di wilayah Bandara Abd Saleh. Hal itu. juga berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karangposo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. (lil/nov)

REI Respon Pembangunan Infrastruktur di Lingkar Timur dan Barat MALANG (BM) - Real Estate Indonesia (REI) merespon positif pembangunan infrastruktur di Kota Malang. Sebab, pembangunan infrastruktur di lingkar timur maupun barat dan pembangunan jalan kembar Ki Ageng Gribig pada 2016, diprediksi bisa menumbuhkan bisnis properti.

“Pembangunan infrastruktur dan hadirnya developer nasional di Malang menjadi indikasi kalau properti Malang akan cerah pada 2016. Itu akan sangat menguntungkan semua pihak,” kata Ketua REI Komisariat Malang Umang saat menggelar silaturrahmi, Selasa (19/1).

Dalam silaturahmi bersama pengusaha property dalam menyongsong prospek investasi property tahun 2016 di Malang Raya itu dihadiriWalikota Malang H M Anton, Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo. Bahkan, Bupati Malang terpilih H Rendra Kresna serta Kapolres Malang Kota AKBP Decky Hendarsono.

Dijelaskan Umang bahwa pembangunan infrastruktur itu tak sekadar menguntungkan bagi developer. Namun, juga pembangunan skala kecil. Alasannya, karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pelaku bisnis di Malang.

“Apalagi di Kota Malang perizinan perdagangan ada di kecamatan,” papar dia.

Hal tersebut, diyakini dia akan lebih memudahkan para pengusaha. Sehingga, kemakmuran warga bisa meningkat.

Sementara itu, Walikota Malang HM Anton dalam sambutannya mengatakan ekonomi di Malang Raya ini merupakan soko perekonomian di Kota Malang.

Makanya, kata dia pemerintah akan berupaya sedemikian rupa untuk menarik para investor agar dapat menanamkan modalnya di Malang Raya.

Dijelaskan walikota, pada2016 pembangunan di Kota Malang harus menginjak kawasan timur.

Hal itu, kata dia sebagaimana yang telah ditetapkan pada master plan pembangunan Kota Malang hingga tahun 2020.

HM Anton menegaskan, saat ini lahan untuk perumahan semakin menipis. Akibatnya pen-

gusaha real estate kesulitan mengembangkan lahan baru untuk perumahan.

“Kalau pengembangan bisa jadi ya harus Malang Raya, karena lahan kita di Kota Malang sudah menipis,” kata Anton.

Ditambahkan, Pemkot Malang juga berkepentingan menjaga lahan pertanian sebagai perwujudan amanah peraturan perundangan. “Kita harus jaga lahan pertanian kita juga,” tuturnya. (lil/nov)

PNS

Butuh Banyak, BKD Ajukan Penambahan 2.285

BM/KHOLIL

DUKUNG PEMBANGUNAN: Walikota Malang HM Anton bersama Ketua REI Komisariat Malang Umang saat menggelar silaturahmi, Selasa (19/1).

Kesbangpol NyarisTerkecoh Rayuan Kelompok Gafatar MALANG (BM) - Badan Kesejahteraan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) nyaris terkecoh dengan rayuan kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Hal itu, diakui Kepala

Choirul Fathoni

Kesbangpol Malang Choirul Fathoni, Selasa (19/1).

Dia mengatakan pengurus Gafatar mendatangi kantornya menawarkan program kegiatan sosial. Kegiatan itu berupakan pelayanan kesehatan gratis, pertanian dan peternakan. “Itu sekitar 5 bulan lalu. Ada tiga orang mengaku pengurus Gafatar pusat menawarkan program kepada masyarakat. Mereka ingin minta izin agar bisa beraktivitas di Kabupaten Malang,” katanya.

Fathoni mengaku sempat tertarik dengan bujuk rayu pengurus Gafatar yang minta rekomendasi. Namun permintaan ini tidak serta merta disetujui atau ditolak. “Saya minta pengurus Gafatar mengajukan surat permohonan secara resmi.

Itu agar bisa mendapatkan rekomendasi,” ujarnya.

Surat permohonan secara

tertulis berlaku umum untuk semua LSM yang ingin melakukan kegiatan sosial di masyarakat.

Dikatakan hingga kini, surat permohonan yang diminta Kesbangpol tidak pernah dikirim.

Bercermin dari Gafatar, kini Kesbangpol bertekad untuk memperketat dan tidak gampang mengeluarkan surat izin rekomendasi untuk LSM yang baru terdaftar ataupun yang sudah berjalan.

“Kita akan perketat penerbitan rekomendasi. Bahkan untuk LSM yang aktivitasnya menyimpang dan berpotensi mengancam ideologi bangsa kita akan dicabut surat keterangan terbit (SKT) yangdimilikisebagaidasarhukum untuk melakukan kegiatan sosial di masyarakat,” paparnya.

Terpisah, Kepala Seksi Budaya dan Agama Kesbangpol Heriyono mengungkapkan LSM

yang terdaftar sebanyak 92 LSM. Akan tetapi 10 di antaranya sudah tidak aktif dan tidak mendaftar kembali. “LSM yang tidak mendaftarkan kegiatannya kita anggap tidak aktif,” ungkapnya.

Menurut Heriyono, secara organisatoris Gafatar dianggap tidak pernah ada, termasuk organisasi radikal lainnya. Untuk mengantisipasi gerakan gerakan radikal, Kesbangpol mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta solidaritas yang dibentuk di tiap desa dan keluruhan hingga di tingkat RW. Lembaga non formal ini setiap bulan mengadakan pertemuan sebanyak dua kali, untuk mempereat hubungan antara umat beragama serta melakukan sosialisasi akan bahaya-bahaya radikalisme.

Tidak mendapat rekomen-

dasi Kesbangpol bukan menjadi halangan. Komandan Rayon Militer (Danramil) 0818 /05 Kepanjen Kapten Inf Yuyud Adi mengaku pertengahan tahun lalu, Gafatar menggandeng pihak TNI melakukan sejumlah kegiatan sosial di beberapa tempat di Kabupaten Malang.

“Kita sempat kerjasama dengan Gafatar melakukan pembasmian hama petani. Karena tujuannya mulia, kita tidak menaruh curigah,” aku Kapten Yuyud Adi. Menurut dia, kecurigaan muncul setelah semua makanan yang disediakan anggota koramil setempat ditolak. Puluhan anggota Gafatar yang ikut kerja bakti pembasmian hama tersebut menolak mengkonsumsi makanan yang disediakan anggota koramil dengan alasan tidak makan daging. (lil/nov)

Pengangkatan Dirut PDAM Kota Batu Masih Dipersoalkan BATU (BM) - Pengangkatan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Batu masih terus dipersoalkan. Karena, selain peserta seleksi Dirut PDAM bakal diPTUN-kan panitia seleksi (pansel) kini Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P) juga memermasalahkan.

Direktur LK2P Hariyanto, Senin (19/1), mengaku merasakan adanya kejanggalan dalam proses seleksi adiminstrasi pendaftaran calon Dirut PDAM Kota Batu tersebut. Kejanggalan itu, terkait seorang calon yang PERWAKILAN

dinilai tidak pernah mendaftar.

Sementara, namanya tidak tercantum langsung masuk ke dalam bursa calon direksi.

“Ironisnya, nama itu justru ditunjuk menjadi Dirut PDAM. Nama itu adalah Edy Junaedi,” papar dia.

Dia menjelaskan, Edy Junaedi yang juga akrab disapa Edi Sokeh ini tiba-tiba muncul namanya dalam bursa pemilihan.

Bahkan, dari hasil seleksi dia yang dipilih dan dinobatkan sebagai Dirut PDAM Kota Batu periode 2026 hingga 2020.

ISTIMEWA

Bandara Abdurahman (Abd) Saleh Malang.

Ironisnya lagi, kata dia, Sekda Kota BatuWidodo selaku ketua pansel tidak mau memberikan keterangan secara transparan. Sehingga, siapa saja nama yang lolos administrasi itu tak diumumkan secara terbuka.

Begitu juga, papar dia dari hasil penilaian fit and proper test. “Siapa ranking nilainya tertinggi tak diumumkan. Lalu ada apa di balik semua ini,” tanya dia.

Justru, tambah dia nama Edy Sokek yang juga tidak mempunyai pengalaman bekerja selama 15 tahun di salah satu PT bisa

mengikuti bursa pemilihan.“Anehnya, Edy Sokeh itu juga masih menjabat di struktural Partai Gerindra Batu,” terangnya.

Makanya menurut Hariyanto, terpilihnya Edi Junaedi itu masih meninggalkan banyak kejanggalan dalam proses pemilihannya. Apalagi, tegas dia penguji para peserta yang berasal dari dosen di beberapa universitas ternama di Malang itu tidak dilengkapi surat keputusan (SK) perintah dari lembaga atau universitas yang dinaunginya. (gus/nov)

Hariyanto

MALANG (BM) - Pemkot Malang membutuhkan banyak pegawai. Untuk itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang mengajukan penambahan sebanyak 2.285 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke pemerintah pusat.

Pengajuan itu, diakui Kepala BKD Kota Malang Subkhan, Selasa (19/1). Dia menegaskan, kebutuhan PNSdi lingkungannya sekitar 2.285 orang. Dia menjelaskan kebutuhan yang mencapai ribuan CPNS itu karena adanya moratorium PNS dari Kementerian pada 2015 lalu.

Alasannya, karena banyak yang pensiun dan meninggal dunia. Makanya, kata dia kebutuhan CPNS di lingkungan Pemkot Malang sangat banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Terutama untuk tenaga pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Menurut dia, data di BKD menyebutkan bila PNS didominasi guru, perawat dan dokter. Itu mencapai 60 persen. Untuk bidang kesehatan, kata dia kekurangan sebanyak 249 PNS. Sedangkan, saat ini masih terpenuhi 184 orang.

Untuk posisi lain yang dinilai masih kurang adalah administrasi fungsional ahli tingkat pertama, dan jabatan fungsional terampil tingkat pelaksana pemula serta pelaksana. Karena itu, dia berharap rekrutmen CPNS tahun ini bisa segera dibuka.

Sehingga pelayanan pada masyarakat bisa maksimal. (lil/nov)

LSM ALAP-ALAP

Dukung Ketegasan Walikota Sanksi Rekanan Nakal BATU (BM) - Kalangan LSM mendukung langkah Walikota Eddy Rumpoko yang tak mau bayar hasil pekerjaan rekanan nakal. Sebab, rekanan nakal itu dinilai merugikan rakyat. Untuk itu, ia sangat mendukung sekali ketegasan walikota.

“Kamidukungpenuhlangkah walikota. Sebab, walikota mengancam tak akan membayar rekanan yang hasil pekerjaannya buruk dan tidak tepat waktu,” kata Direktur LSM Alap-Alap Gaib Sampurno, Selasa (19/1).

Gaib Sampurno Sebagaimana diketahui,Walikota Eddy Rumpoko mengancam tak akan membayar rekanan nakal. Rekanan yang dimaksud, adalah rekanan yang hasil pekerjaannya jelek tak sesuai spesifikasi.

Selain itu, juga melanggar ketentuan kontrak dalam pengerjaannya. Menurut Gaib Sampurno, ketegasan Walikota Batu Eddy Rumpoko, perlu diapresiasi dan perlu didukung sepenuhnya. “Jika ada Kepala Daerah yang punya ketegasan seperti ini pasti kami dukung,” papar dia.

Dijelaskan dia, ancamanWalikota Batu tersebut punya dasar dan alasan yang kuat. Secara kasat mata, kata dia banyak proyek yang sudah habis waktu masa deadlinenya. Bahkan, yang berkualitas buruk serta pengerjaannya tidak sesuai dengan spek, di Kota Batu cukup banyak. “Itu bisa didata di lapangan,” kata dia. (gus/nov)

Malang Raya: Aji A Haji (koord), M. Kholil, Agus Susanto; Iklan/Langganan: 081 333 4050 30

PANTURA 13

BERITA METRO www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN

alsintan

FOTO: BM/M. ZAINUDDIN

Digelar Pembekalan dan Uji Coba BOJONEGORO (BM) - Wujud pendampingan dalam rangka menyukseskan swasembada pangan di Kabupaten Bojonegoro, Kodim 0813 bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat menggelar pembekalan dan uji coba alat dan mesin pertanian (alsintan).

Uji coba itu digelar di Balai Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander Bojonegoro, Senin (18/1). Dala acara itu, dilakukan cara penggunaan alsintan jenis race transplanter dan hand tractor itu ikut dihadiri Kabid Sarpras Distan Bojonegoro Ikhwal Subagyo Dan juga diikuti perwakilan Kelompok Tani (Poktan) Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander. Pasiter Kodim 0813/Bojonegoro Kapten Inf Teguh Irianto berharap dengan adanya pelatihan tersebut petani dapat mengoperasionalkan dan merawat alsintan bantuan Kementerian Pertanian. ”Melalui pembekalan ini diharapkan bisa membimbing para Operator alsintan dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Baik berupa teori dan praktik langsung di lokasi ke kelompoknya masing-masing,” harapnya. (ndo/zen/nov)

DIMINATI: Pendaftar petugas sensus ekonomi yang memadati gedung Balai Latihan Kerja untuk melakukan tes yang digagas Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.

LAMONGAN (BM) - Menjadi petugas sensus ekonomi 2016 tampaknya masih dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang menjanjikan. Khususnya, di Kabupaten Lamongan. Seperti yang terlihat dengan membludaknya peserta yang mendaftar.

Saat menjalani tes sebagai petugas sensus ekonomi yang berlangsung di gedung Balai Latihan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, pada Selasa (19/1), pesertanya cukup banyak. Seperti yang diungkapkan Wahyu Wibowo Bendahara

Badan Pusat Statistk (BPS) Kabupaten Lamongan.

Bahwa pihaknya memprediksi jumlah peserta yang mendaftar sekitar 1.200 peserta. Namun, pada kenyataannya membludak hingga 1.809 peserta. “Kemarin, kita prediksikan sekitar 1.200 peserta tapi ternyata membludak hingga 1.809,” bebernya.

Wahyu menambahkan, bahwa dari jumlah1.809 peserta yang mendaftar dan menjalani tes tersebut, nantinya akan memperebutkan 1.030 tempat yang dise-

diakan sebagai petugas sensus ekonomi pada 2016 ini.

“Jumlah peserta 1809, dan nanti yang diambil sebanyak 1030,” imbuh Wahyu.

Untuk pelaksanaan tes tulis dan wawancara tersebut akan dibagi dalam tiga gelombang dan dilaksanakan selama tiga hari yang dimulai pada Selasa (19/1), hingga Kamis (21/1), mendatang. “Untuk tes ini akan kita bagi menjadi tiga gelombang yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai hari ini hingga kamis,” bebernya.

Pada gelombang pertama, jumlah pe-

serta yang akan melaksanakan tes sebanyak 603 peserta. Gelombang kedua sebanyak 300 peserta dan gelombang ketiga sebanyak 606 peserta. Sementara, untuk pengumuman rencananya akan dilaksanakan pada Senin pekan depan.

“Hari pertama 603, hari kedua 600 hari dan hari ketiga 606. Untuk pengumumannya rencananya senin depan, tapi kalau mundur nanti akan ada pemberitahuan, soalnya jumlah peserta diluar dugaan kami,” ungkap Wahyu. (nun/zen/nov)

FOTO:BM/SANDI SUSWONDO

Pendaftar sebagai Petugas Sensus Ekonomi Mebludak

UJI COBA: Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Jemz saat mengamati alsintan bantuan dari pemerintah untuk peningkatan produksi pertanian.

tragis

Bocah Tewas Tercebur Tambak Polres Beberkan Temuan Terbaru, Ada 50 Warga Lamongan Gabung Gafatar

Sebanyak 16 Sudah Mundur, Sisanya Hijrah di Kalimantan ISTIMEWA

LAMONGAN (BM) – Polres Lamongan akhirnya, membeberkan temuan terbaru bahwa sekitar 50 warga Kabupaten Lamongan pernah ikut dan bergabung dalam kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Selasa (19/1).

Sedikitnya, ada 16 orang di antaranya yang sudah diperiksa sebagai saksi terkait masalah itu.“Ada 16 orang yang sudah kita periksa, namun statusnya hanya sebagai saksi,” ungkap Kapolres Lamongan AKBP Trisno Rahmadi.

Dari 50 orang tersebut, sam-

Kapolres Lamongan AKBP Trisno Rahmadi

bung AKBP Trisno Rahmadi 16 orang yang diperiksa sebagai saksi itu telah menyatakan telah mengundurkan diri dari Gafatar.

“Memang 16 orang itu sudah mundur,” jelasnya.

Namun, warga Lamongan yang telah mendaftar sebagai anggota Gafatar sebagian besar telah hijrah ke Kalimantan. Sementara, bagi anggota Gafatar yang masih berada di Lamongan, polres bersama pihak-pihak terkait untuk melakukan pembinaan lebih lanjut.

“Kita akan berkoordinasi den-

gan pihak terkait untuk melakukan pembinaan pada anggota Gafatar yang masih ada di Lamongan,” tambahnya.

Dari sejumlah pemeriksaan yang sudah dijalankan Polres Lamongan, pihak kepolisian sudah mengamankan berbagai atribut Gafatar. Seperti banner, spanduk, buku sab dan sejumlah dokumen keaggotaan.

“Sejumlah atribut ini kita sita dari 8 titik di Lamongan dan jadi barangbuktikitauntukpenyelidikan lebih lanjut,” tandas Kapolres Lamongan. (dwi/zen/nov)

LAMONGAN (BM)- Ramen (47) warga Desa Kemlagigede Kecamatan Turi dirundung duka, lantaran anaknya diketahui tewas tenggelam di areal tambak, Selasa (19/1). Korban bernama Nurin Hibayah (6).

Sementara itu, kejadian pada Senin (18/1), siang kemarin saat korban turut bergembira datang ke tambak karena ada panen ikanikan. Nahasnya, kegembiraan itu berubah duka ketika Nurin diketahui tenggelam di tambak sedalam 2 meter saat orang tuanya sibuk memanen ikan di tambak.

Memang, sejak pagi hingga siang korban ikut ke tambak untuk melihat panen ikan di lahan milik orang tuanya.

Ramen dan istrinya serta sejumlah pekerja lainnya tidak mengetahui kalau korban dataing ke tambak.

Ia tidak menduga saat mereka masuk ke tambak dan menggiring ikan, ternyata korban tercebur dan tenggelam tanpa diketahui siapapun. Dugaan sementara, saat kedua orang tuanya serta para pekerja sibuk di tambak korban yang bermain di pinggir tambak terpeleset hingga tercebur. (dwi/zen/nov)

perjudian

FOTO:BM/RICO AKBAR

Kadisnakertransos Bojonegoro Adie Witjaksono

BOJONEGORO (BM) - Adanya pegawai Minyak dan Gas (Migas) di wilayah Kabupaten Bojonegoro dari luar negeri atau tenaga kerja asing (TKA), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) setempat berencana mengajukan Raperda inisiatif TKA pada 2016.

Hal itu, diungkapkan Kepala Disnakertransos Adie Witjaksono, Selasa (19/1), usai menghadiri kegiatan Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) di gedung Griya Darma Kusuma (GDK). Menurutnya, hal

itu dianggap perlu meningat bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Rencananya, aturan ini untuk TKA yang bekerja di proyek migas. Untuk saat ini sudah masuk Program Legislasi Peraturan Daerah (Prolegda). Kami berharap bisa segera disahkan,” tegasnya.

Disampaikan dia, nantinya perda tersebut akan mengatur izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) serta mampu menyumbang retribusi pendapatan asli daerah (PAD) Bojonegoro.

Dan dengan adanya perda ini maka TKA yang bekerja di Bojonegoro lebih terkoordinir.

“Bagaimanapun juga mereka ada di wilayah pemerintahan kami jadi harus taat aturan,” jelasnya.

Ditambahkan dia, untuk saat ini ada sekitar 270 TKA yang bekerja di EPC 1 dan EPC 5 milik perusahaan migas EMCL. Meskipun sudah diketahui, akan tetapi nantinya Perda ini mampu mengetahui keberadaan mereka tidak secara liar dan dapat diawasi pemkab. (ico/zen/nov)

Operator Migas JOB-PPEJ, Nyatakan Bau Gas Proses Water Inject Tak Berbahaya BOJONEGORO (BM) - Operator minyak dan gas bumi (migas) lapangan Sukowati Blok Tuban Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOBPPEJ) sedang mengupayakan peningkatan produksi dengan melakukan perawatan sumur-sumur secara maksimal salah satunya dengan proses water inject.

Field Admin Superintendent (FAS) JOB-PPEJ, Akbar Pradima mengakui memang ada bau gas yang keluar dari proses water inject tersebut, namun pihaknya memastikan bahwa gas yang keluar itu PERWAKILAN

tidak berkategori berbahaya. ”Gas yang keluar itu bukan gas beracun,” ujarnya, Senin (18/1).

Water inject dilakukan pihak operator untuk meningkatkan jumlah produksi.

Sebab, kata Akbar beberapa sumur yang ada di Pad A lapangan Sukowati itu lebih banyak kandungan airnya dari pada kandungan minyaknya. ”Water inject ini pemisahan air dengan minyak. Airnya disalurkan ke sumur lain,” katanya.

Data pada 2014 total ada 68 sumur

yang dioperatori JOB- PPEJ, saat ini ada 36 sumur yang masih berproduksi. Kendala yang terjadi itu di antaranya karena naiknya kadar air yang ikut dalam proses pengeboran.

Dari target produksi sebesar 27.000 barel perhari (bph) tercapai 23.500 bph.

Sehingga, dengan projek water inject ini diharapkan bisa menaikkan kembali jumlah produksi. Saat ini, lanjut Akbar, jumlah produksi di lapangan Mudi hanya 1.380 bph. Sedangkan di lapangan Sukowati sebesar 14.562 bph.

Namun, karena warga sekitar lokasi

Pad A merasa mencium bau gas sehingga proses water inject greatnya diturunkan kembali. ”Sekarang dalam kondisi normal. greatnya sudah kita turunkan kembali,” jelasnya.

Selain itu, Akbar menjelaskan, beberapa tim medis dari JOB-PPEJ juga diterjunkan di daerah sekitar pengeboran. Sebelumnya, warga mengeluhkan pusing dan mualmual karena mencium bau tidak sedap.

SepertiWarga Desa Ngampel. Mereka yang merasa mual dan pusing langsung mendapat penanganan medis. (ndo/zen/nov)

ILUSTRASI

Disnakertransos Ajukan Raperda Inisiatif Tenaga Kerja Asing Tiga Pejudi Kiu-Kiu Ditangkap, Satu Lolos BOJONEGORO (BM) - Anggota Satreskrim Polres Bojonegoro mengamankan 3 pejudi jenis kiu-kiu berikut semua barang buktinya. Penangkapan itu, setelah adanya informasi dari masyarakat.

Ketiganya adalah berinsial SKR (40), warga Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk, IT (40), warga Desa Padang Kecamatan Trucuk, EDC (45), warga Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk, pada Selasa (19/1).

Sementara satu pejudi berinisial SJK (42), warga Desa, Sumberejo Kecamatan Trucuk berhasil kabur. Kini, pejudi yang lolos itu jadi daftar pencarian orang (DPO) polres.

Menurut Kasubbag Humas Polres Bojonegoro, AKP Nugroho Basuki, para pejudi kiu-kiu itu ditangkap di Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk sekitar pukul 00.30.

Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa, di rumah Tubianto sering digunakan judi kiu-kiu dengan taruhan uang. ”Petugas langsung melakukan penangkapan hingga satu pejudi lolos,” terang Nugroho.

Sementara, barang bukti yang diamankan adalah 1 set kartu domino, 1 tikar dan uang tunai sebesar Rp 685.000. untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pejudi ini dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. (ndo/zen/nov)

Lamongan: Moh. Zainuddin (koord), Thafhanul Fahri, Ainun Fachruddin, Dwi Pratiwi. Bojonegoro: Sandi Suswondo, Rico Akbar Ardiansyah. Iklan/Langganan: 0857 3233 5005.

14 G E R B A N G M O J O

berita metro www.beritametro.co.id

RABU, 20 JANUARI 2016

MOJOKERTO l JOMBANG l KEDIRI

Jumlah Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Terus Meningkat

Ruangan Penuh Hingga Rela ditempatkan di Lorong Paviliun JOMBANG (BM) - Jumlah pasien demam berdarah dengue (DBD) di RSUD Jombang terus meningkat. Akibatnya, mereka harus rela menjalani perawatan di lorong-lorong rumah sakit.

Praktis, dengan kondisi seperti itu para pasien harus rela kepanasan karena minimnya ventilasi udara. Para penunggu pasien terpaksa membawa kipas bambu untuk mengusir kegerahan akibat panas dan kekurangan fasilitas air conditioner (AC).

Seperti seorang pasien yang dirawat di lorong Paviliun Seruni RSUDJombangbernamaYulia(6), anak pasangan Sri Asih - Farid Warga Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan yang su-

dah dirawat di rumah sakit selama 8 hari. Tiga hari di RS Murjito dan 5 hari di RSUD Jombang.”

Kondisinya sampai hari ini sudah lumayan. Saya berharap anak saya cepat sembuh,”tutur Sri Asih saat ditemui sedang menunggui anak keempatnya dengan meneteskan air mata, Selasa (19/1).

Kondisi serupa juga dialami, Lilis (40), warga Kecamatan Ngoro yang anaknya baru satu hari diletakkan di lorong Paviliun Seruni. Setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di ICU kemudian dipindah ke HCU RSUD setempat.

“Alhamdulillah kondisinya sudah semakin membaik, kemudian dipindah ke sini karena

kamar penuh. Tak mengapa yang penting dapat perawatan,”katanya sambil mengipasi anaknya yang masih mendapatkan infus.

Sementara itu, Direktur RSUD Jombang dr Pudji Umbaran mengaku pihaknya sudah menyediakan tambahan untuk pelayanan pasien DBD. Baik itu fasilitas berupa bad atau tempat tidur, tenaga medis serta stok obat obatan. “Karena kita sudah prediksi musim penghujan seperti ini, pasien DBD bakal meningkat, sehingga meski pasien membludak fasilitas tetap dan pengawasan peratawan juga terkendali, “jelasnya.

Namun demikian, dr Pudji mengaku belum mendapatkan

laporan dari pihak pelayanan medis (yanmed) terkait jumlah pasien DBD yang dirawat di RSUD. Dikatakannya, Paviliun Seruni RSUD Jombang saat ini berkapasitas 40 pasien.

Untuk itu, pihak RSUD telah menyediakan tambahan tempat tidur.” Jumlahnya belum ada laporan, namun kemarin ada tambahan pasien sebanyak 15 orang,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, dalam sepekan dua korban DBD kembalimeninggalmenyusuldua korban yang lebih dulu jiwanya tak terlolong minggu lalu. Dalam dua pekan jumlah kasus DBD di Jombang mencapai 96 kasus dengan korban meninggal 4 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Jom-

FOTO : BM/AAN

OVERLOAD ; Sejumlah pasien DBD RSUD Jombang yang terpaksa dirawat di lorong paviliun karena jumlahnya meningkat.

Program Pusyar Solusi Usaha Kecil Hadapi MEA MOJOKERTO (BM) - Program pembiayaan usaha syariah (Pusyar) sejak 2012 lalu yang digagas Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus mengantarkan Pemkot Mojokerto mendapat penghargaan pelopor inklusi keuangan kategori pemerintah daerah.

Penghargaan diserahkan langsung Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad kepada Walikota Mas’ud Yunus dan disaksikan Presiden RI JokoWidodo dalam Pertemuan Presiden RI dengan perwakilan pelaku industri jasa keuangan tahun 2016 di Istana Negara Jakarta, Jumat (15/1), lalu.

Program Pusyar yang digagas Mas’ud Yunus kini telah menjadi kajian pemerintah pusat untuk menjadi pilot project dalam memberikan modal usaha kecil berbasis syariah.

FOTO : BM/PRAYOGI

PRESTASI: Walikota Mas’ud Yunus (kiri) saat menerima penghargaan dari OJK pada Jumat (15/1), lalu di Istana Negara Jakarta.

Program ini dimotori Baznas Kota Mojokerto dengan menggandeng BPRS Kota Mojokerto, Diskoperindag Kota Mojokerto dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto.

Program ini menggunakan

sistem syariah dengan akad murobahah. “Program ini menjadi solusi masalah permodalan bagi UMKM dan masyarakat miskin produktif di Kota Mojokerto. Karena sebelum ada Pusyar, pelaku usaha kecil

menggunakan jasa permodalan dari rentenir yang bunganya sangat tinggi,” tuturnya.

Dengan Pusyar, masyarakat Kota Mojokerto dapat mengakses permodalan tanpa bunga, tanpa biaya asuransi dan tanpa biaya administrasi. Dalam pelaksanaannya BPRS Kota Mojokerto bertugas menyediakan dana pembiayaan dan melaksanakan proses administrasi. Diskoperindag Kota Mojokerto bertugas melakukan verifikasi sasaran.

MES Mojokerto bertugas melakukan pembinaan peningkatan kapasitas usaha berbasis syariah. “Penerima manfaat program Pusyar sangat diringankan. Karena Baznas Kota Mojokerto menanggung biaya asuransi, biaya administrasi dan margin atau bunga tersebut dari dana infak,” tutur Walikota.

Ada dua pilihan akses per-

bang Heri Wibowo mengungkapkan bahwa pada tahun ini jumlah kasus DBD mengalami peningkatan. ” Memang jumlah kasus DBD 2016 ini meningkat dibanding tahun lalu di bulan yang sama. Dengan korban meninggal sebanyak 4 orang,” terang HeriWibowo saat ditemui di Kantor Pemkab Jombang.

Heri mengungkapkan, pada 2015 lalu, jumlah kasus DBD tercatat sebanyak 156 kasus di medio Januari. Sedangkan pada 2016 ini minggu ke dua tercatat sebanyak 96 kasus.” Kita harus mewaspadai hal itu terlebih sekarang ada DBD jenis baru. Aedes Aboktikus yang berkembangbiaknya di perkebunan,”bebernya. (aan/nov)

Tak Dapat Informasi Pasien DB, PWI Somasi Pemkab

modalan Program Pusyar Kota Mojokerto. Yaitu program Pusyar Jilid 1 yang memberikan pembiayaan sebesar Rp 750.000 sampai dengan Rp 10.000.000.

Dan program Pusyar Jilid 2 yang merupakan program pengembangan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 yang diperuntukkan kepada UKM/IKM unggulan.

Seperti alas kaki, batik khas Kota Mojokerto, makanan ringan khas Kota Mojokerto, catering hingga kerajinan tangan khas Kota Mojokerto. “Dengan Program Pusyar yang sudah diapresiasi OJK dan pemerintah pusat melalui penghargaan ini, maka kita harus semakin percaya diri menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pusyar adalah solusi usaha kecil menghadapi MEA,” terang Mas’udYunus. (gie/nov/adv)

JOMBANG (BM) - Puluhan wartawan yang tergabung dalam PWI cabang Jombang, terpaksa harus pulang tanpa informasi. Ini terjadi, setelah mereka yang ingin mencari informasi terkait pasien demam berdarah (DB) yang dirawat di RSUD Kabupaten Jombang, tak bisa mengakses informasi dari pihak rumah sakit.

Terlebih Direktur RSUD Jombang enggan menemui para awak media dengan alasan sedang rapat. Dirut mengatakan bahwa segala informasi melalui satu pintu di Sekda Kabupaten Jombang.

“Itu pesan dari Direktur RSUD Pudji Umbaran karena beliau sedang rapat. Jadi silahkan izin ke Sekda dulu,” ujar Adi Prasetio Wakil Diretur RSUD Jombang yang menemui wartawan di Lobi Humas, Selasa (19/1).

Hal ini, kontan memantik kekecewaan awak media yang sudah menunggu sejak lama di ruang lobi Humas RSUD Jombang. Seperti yang diungkapkan, wartawan Trans TV Agung Wibowo, dirinya bersama wartawan lainnya menyayangkan dengan sikap pihak rumah sakit yang menutup informasi kepada para kuli tinta.

Padahal, informasi terkait DB itu sangat penting dan masyarakat luas juga ingin mengetahui utamnya di Kabupaten Jombang. Hal senada juga diungkapkan Ketua PWI Jombang Yusup Wibisono.

Dirinya mengecam tindakan tersebut. Sebab, bagaimanapun profesi jurnalistik sudah dilindungi negara. “Kita justru mencurigai dan mempertanyakan sikap tertutup dari pihak rumah sakit, ada apa di balik sikap tersebut,” tegasnya. (aan/nov)

KEDIRI RAYA

berita metro www.beritametro.co.id

Pengerjaan Proyek Amburadul

Narkoba

Rekanan Pertanyakan Sistem LPSE Kota Kediri KEDIRI (BM) – Banyaknya proyek dengan anggaran miliaran yang tidak berjalan sesuai rencana, jadi sorotan sejumlah kontraktor rekanan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Apalagi ada kesan laporan yang disampaikan keWalikota Abdullah Abu Bakar dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Seperti yang sempat dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kasenan bahwa pengerjaan proyek drainase atau gorong-gorong sudah berjalan sesuai prosedur. Namun yang terjadi justru terbengkalai bah-

kan hal itu diketahui langsung walikota yang turun ke lokasi proyek untuk mengecek kondisi pengerjaan fisik.

Seperti diketahui, target proyek drainase atau goronggorong yang difokuskan di 20 titik yang tersebar di wilayah Kota Kediri, sebenarnya harus rampung akhir Desember 2015.

Namun hingga memasuki pertengahan Januari 2016, aktivitas pengerjaan masih berlanjut dengan jangka waktu penyelesaian yang belum jelas.

Kondisi ini menurut Sekretaris Umum Aksindo (Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia) Kediri, Ulpianus Su-

drajat, sudah diprediksi sebelumnya. Pihaknya menduga, sejak awal proyek dibuka ada indikasi permainan oleh panitia pengadaan lelang. Indikasi itu diperkuat dengan pendaftaran online yang akan diikuti anggota Aksindo, berulangkali mengalami kegagalan ketika akan mengupload data. Sehingga otomatis tidak bisa ikut karena melebihi batas waktu pendaftaran.

“Saya bersama rekan lainya juga turut tender proyek, namun setiapmenguploaddatakewebsite LPSE selalu gagal. Karena dalam aturan dijelaskan harus melalui online,tidakbolehsecaramanual,” keluh Ulpianus, Selasa (19/1).

Selain itu, lanjut Ulpianus, pihaknya menduga ada sejumlah kontraktor besar di Kediri, yang terlibat dan menguasai langsung proyek gorong-gorong tersebut.

“Saya mencatat ada lima nama kontraktor yang aktif dalam proyek ini. Lepas mereka sub garapan, namun keberadaan mereka terindikasi adanya KKN,” imbuhnya.

Sayangnya, Ulpianus enggan menjabarkan identitas kelima rekanan tersebut. Namun, dia mengatakan, kalau selama ini mereka yang menggarap sejumlah proyek di Kediri.

“Jika nilai besar, ya tetap itu

saja yang ngerjakan. Kita tidak mungkin bisa masuk, selain tidak termasuk jaringan mereka, mereka juga ahli dalam lobi dan pendanaannya kuat,” jelas salah satu kontraktor.

Dengan indikasi permainan panitia lelang dan sejumlah kontraktor, tentunya menjadikan pihak Kejaksaan Negeri Kota Kediri, akan semakin tertantang dalam penegakkan hukum. “Atas kecurangan proyek di Kota Kediri, sejumlah data telah kami miliki,” jelas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Dody Boedi Rahardjo,SH saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. (bud/epe)

FOTO : BM/BUDIARYA

JARINGAN BARU: Lima pelaku pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu masih menjalani pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut.

Lima Anggota Sindikat Sabu Dibekuk

Dana Desa Rawan Diselewengkan BPMPD Kebut Penyelesaian Sanksi yang Diterapkan

PERWAKILAN

Dari tahun 2015 lalu dana desa di Kabupaten Kediri mencapai Rp 97 miliar. Disinyalir karena minimnya sanksi penggunaan dana tersebut, sekitar 20 persen dana desa di Kabupaten Kediri tidak terserap. “Dari kasus tahun lalu kita tidak ingin mengulanginya. Maka dari itu kita tunggu Perbupnya agar pemerintah desa tidak berani seenaknya,” imbuhnya.

Agusmenambahkan,untukADD2016 pihaknya akan melakukan evaluasi dan menunggu Peraturan Bupati. Diperkirakan dana yang bakal cair sekitar bulan Juli, Agustus dan Desember diperkirakan cair dua kali lipat dari sebelumnya atau sekitar Rp 200 miliar lebih.

Sebelumnya Kasi intel Kejaksaan Ngasem Bob Sulistiyan menyebutkan, ada potensi penyalahgunaan ADD pada 2015. Salah satunya adalah yang terjadi di Desa Plosokidul yang belum selesai pengerjaanya di tahun 2016 ini serta SPJ-nya juga belum ada. (lsc/ bud/epe)

FOTO : BM/ANTARA

KEDIRI (BM) – Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN rawan terjadi penyimpangan dalam pemanfaatnnya. Untuk mengantisipasi itu terjadi di wilayah Kabupaten Kediri, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) terus menggodok sanksi yang bakal diterapkan.

Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat dan Bantuan Desa BPMPD, Agus Djuadi mengatakan saat ini Pemkab Kediri masih menunggu hasil koordinasi terkait sanksi yang bakal diterapkan. “Saat ini kita masih menunggu hasilnya, kemungkinan akan diterbitkan Peraturan Bupati agar kedepan tidak terjadi kesalahan lagi,” ungkapnya, Selasa (19/1).

Dijelaskan, selama ini BPMPD hanya bertugas sebagai fasilitator dan monitoring di tiap desa terkait dana desa dari APBN. Namun, tugas itulah yang menjadi kendala selama ini karena pemerintah desa disinyalir terlalu menyepelekan.

KEDIRI (BM) - Satuan Reskoba Polresta Kediri berhasil menangkap lima pelaku pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu. Kelima pelaku yakni, Debi Wirawan warga Kelurahan Banjaran Kota Kediri, Heri Sulistiono, dan EkoWidiarto, keduanya warga Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga menangkap Andrianto Warga Kelurahan Setonopande Kota Kediri, dan Wahyu Widodo warga Minggiran Papar Kabupaten Kediri. Dari kelima pelaku tersebut, polisi menyita barang bukti 2 poket sabusabu seberat 2,53 gram, seperangkat alat hisap, dan sebuah Hp. Pelaku, ditangkap di rumahnya masing-masing.

Kasat Reskoba Polres Kediri Kota AKP Ridwan Sahara mengatakan, kelima pelaku ditangkap atas hasil penyelidikan pihak kepolisian. Kelima pelaku masih menjalani pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut. Termasuk untuk mengetahui keterlibatan jaringan narkoba lebih besar yang menjadi Kediri sebagai pangsa pasarnya.(bud/epe)

razia

Diganjar Nyanyi Indonesia Raya

PROSES SELEKSI Warga mengantre guna mengikuti proses seleksi petugas lapangan Sensus Ekonomi 2016 di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, Selasa (19/1). BPS membutuhkan sebanyak 620.000 orang tenaga lapangan pada Sensus Ekonomi 2016 yang akan digelar pada bulan Mei mendatang.

KEDIRI (BM) – Satpol PP Kabupaten Kediri tidak mau ketinggalan gebrakan dengan koleganya di Kota Kediri. Selasa (19/1), digelar razia gencar di sejumlah titik yang jadi favorit nongkrong anak sekolah di jam belajar. Hasilnya, puluhan pelajar mulai dari tingkat SMP sampai SMA terjaring operasi.

Pantauan Berita Metro, kebanyakan dari mereka diamankan dari warung kopi, persewaan playstation dan beberapa lokasi lain. Setidaknya, ada 24 pelajar nakal yang masih berseragam lengkap diamankan Satpol PP. Ironisnya, ada sebagian di antara mereka yang menghabiskan waktu belajarnya di kawasan wisata Sumber Dlopo dan Simpang Lima Gumul.

Sebagai efek jera, pelajar yang membolos lantas dibawa ke kantor Dinas pendidikan setempat untuk didata. Bukan hanya itu, hukuman tambahan diberikan mulai dari baris berbaris dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. (bud/epe)

Mojokerto - Jombang: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang) Iklan/Langganan : 081 134 647 71 I Kediri: Kediri Raya: Budi Arya Iklan/Langganan : 081 335 017 333

PROBOLINGGO 15

berita metro www.beritametro.co.id

Pengadaan Laptop untuk Desa Diduga Dimark-up PROBOLINGGO (BM) - Aroma tidak sedap terkait pengadaan Laptop untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Probolinggo yang didugaan dimark up semakin menyeruak, karena harga satuan laptop merek Lenovo cori5 dibanderol Rp 8 juta per unitnya dirasa sangat mahal dibandingkan dengan beli di tempat lain.

Camat Dringu, Kristiana yang dikonfirmasi di Kantor Kecamatan Dringu berkaitan dengan laptop yang didanai ADD beberapa waktu yang lalu tidak menampik hal itu. Dijelaskan bahwa semua pembelian laptop untuk desa di Kecamatan Dringu melalui pihak ketiga yang beralamat di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu, “Saya lebih senang mengangkat pelaku usaha lokal biar perekonomian daerah bisa tumbuh dan berkembang, kalo soal spek saya rasa laptop yang dipakai oleh seluruh desa di Kecamatan Dringu sudah termasuk tinggi, memorinya saja 4 giga, saya tidak mau mempertaruhkan jabatan saya hanya untuk mengambil untung untuk sebuah laptop,” tegas Camat wanita satu-satunya di kabupaten Probolinggo.

“Melihat anggarannya sebesar Rp 8 juta kami tidak ingin salah dalam pembelian laptop tersebut, semua desa dapat laptop yang sama, tapi belum tentu speknya

FOTO: BM /DOK

Laptop : Dugaan mark up harga laptop untuk desa hingga kini belum ada hasil monev.

sama. Saya yakin desa di Kecamatan Dringu yang terbaik dan bisa dibandingkan dengan misalnya Kecamatan Krucil dan pembelian ini tidak mengacu pada spek,yang jelas ada dana Rp 8 juta untuk beli laptop itu saja. Pada waktu pembelian laptop dolar di kisaran Rp 13.000,” kilahnya.

Lain halnya yang disampaikan beberapa perangkat desa di wilayah Kecamatan Dringu yang ditemui Senin

(18/1). Menurut perangkat desa yang tidak mau namanya dikorankan, bahwasannya pengadaan laptop pada semua desa di wilayah Kecamatan Dringu sudah dikondisikan bu Camat Kristiana. “Kami cuma tahu jadi saja mas, bahkan menurut saya laptop ini kurang bagus apalagi kalau dilihat dari segi harganya, terasa mahal,” urainya.

Sekedar diketahui, pada bulan juni-juli tahun 2015 melalui dana ADD (Alokasi Dana Desa) seluruh desa di Kabupaten Probolinggo bisa menganggarkan sebesar Rp 8 juta untuk sebuah Laptop guna mendukung operasional desa, tapi ternyata Laptop yang diperoleh desa jauh lebih mahal daripada yang ada dipasaran Sementara Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono SH MH yang dikonfirmasi berkaitan dengan dugaan kasus mark up laptop beberapa waktu yang lalu menegaskan. “Ya kita lihat saja nanti pada saat bulan November 2015 ada Monev, nah dari situ kita baru mengetahui kebenarannya,” pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan Kepala Inspektur belum berhasil dikonfirmasi terkait hasil Monev bulan November lalu. Menurut stafnya, bapak masih dinas luar, ketika dihubungi melalui telepon selularnya yang mengangkat orang lain dan dikatakan salah sambung.(yus/dra)

pengurus PCNU Kabupaten Probolinggo. Peresmian outlet PCNUKabupatenProbolinggoini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Probolinggo yang dilanjutkan dengan peninjauan produk-produk UKM hasil karya warga NU yang ada didalam outlet tersebut. “Semoga keberadaan outlet PCNU Kabupaten Probolinggoinimampumenampung semua produk UKM yang dihasilkan oleh masyarakat.

Setidaknya outlet ini mampu menjadi sarana pemasaran yang efektif dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Bupati Tantri.

Sementara Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Probolinggo KH Abdul Hadi mengharapkan keberadaan outlet usaha mandiri

ini agar masyarakat dan warga NU mengetahui kalau NU mempunyai outlet yang menjual berbagai produk UKM yang dikelola warganya. “Semoga keberadaan outlet PCNU Kabupaten Probolinggo ini, warga NU cinta pada ptoduk sendiri, bukan cinta pada produk impor,” ujarnya. Kiai Abdul Hadi menambahkan agar outlet PCNU Kabupaten Probolinggo ini bisa membantu mengenalkan dan memasarkan produk warga NU serta merangsang warga NU untuk kreatif dalam membuat produk.“Yang paling penting lagi mampu menciptakan lapangan kerja guna menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” katanya.(sip/dra)

Parkir Liar Rusak Taman PROBOLINGGO (BM) - Taman di Desa Pesisir perbatasan Kabupaten Probolinggo saat ini kondisinya rusak parah akibat di lokasi tersebut di jadikan tempat parkir liar. Pantauan di lapangan, pagar besi setinggi setengah meter dan beberapa tembok taman rusak akibat di buat parkir sembarangan oleh truk-truk besar. Lahan tersebut sengaja di buat parkir liar oleh oknum yang memanfaatkan lahan sepanjang 50 meter tersebut untuk parkir makan,istirahat dan sekedar beli oleh-oleh.

Seorang warga RW 03, Kelurahan Ketapang bernama Kurniawan (22), Senin (18/1) mengatakan, bahu jalan yang berdekatan dengan taman di perbatasan dua wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo tersebut dimanfaatkan jadi lahan parkir truk dan itu sudah berlangsung lama lebih dari satu tahun. “Dulu bahu jalan yang dekat taman difungsikan sebagai penghijauan dengan ditanami pohon dan pot-pot bunga,”ungkapnya. Lebih lanjut dikatakannya,”Selain juga dipagar pengaman dengan pagar besi setinggi kira-kira setengah meter, sejak dijadikan tempat parkir membuat tanaman dan pagar besi rusak,” tegas Kurniawan.

Pada pantauan Senin (18/1) tampak keberadaan parkir liar serta pedagang kaki lima menambah amburadulnya situasi jalan di kawasan perbatasan Kota Kabupaten Probolinggo dan parkir liar yang sudah menjadi lahan pungli segelintir oknum untuk kepentingan pribadi.

Bila dilihat dari dasar hukum undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan,pada dasarnya setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan ini misalnya parkir kendaraan untuk keperluan lain selain dalam keadaan darurat.

Memang ada fasilitas parkir yang memanfaatkan ruang milik jalan, namun hanya di jalan-jalan yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir. (yus/dra)

Perkuat Pemahaman Tentang Islam

Hadapi MEA, PCNU Buka Outlet Mandiri PROBOLINGGO (BM) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Probolinggo resmi memiliki outlet usaha mandiri di Pasar Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.

Outlet yang dikelola Koperasi Amanah Barokah Sejahtera, PCNU Kabupaten Probolinggo ini dibuka secara resmi oleh Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari.

Peresmian outlet usaha mandiri ini dihadiri oleh Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Probolinggo KH Abdul Hadi, Ketua Koperasi Amanah Barokah Sejahtera Bambang Lasmono, Ketua PC Lembaga Ekonomi NU Kabupaten Probolinggo HM. Sidik Widjanarko dan sejumlah

RABU, 20 JANUARI 2016

FOTO: BM /DOK

RESMIKAN : Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari, ketika meresmikan musala di daerah Kabupaten.

PROBOLINGGO (BM) - Fenomena Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) yang belakangan ini kerap dibicarakan mendapatkan perhatian khusus dari Mustasyar PCNU Kabupaten Probolinggo dan Kota Kraksaan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI Drs H Hasan Aminuddin MSi. Menurutnya, Gafatar akan mengancam kedaulatan bangsa. Sebab yang menjadi sasaran adalah agama. “Padahal pondasi bangsa Indonesia adalah agama,” katanya.

Hasan mengatakan upaya mencegah gerakan yang sudah dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus ditingkatkan. Salah satu caranya dengan mengamalkan agama Islam yang sebenarnya.

“Amalkan Islam yang sebenarnya. Yang tidak aneh-aneh,” jelasnya.

Ajaran agama Islam yang sebenarnya yang dimaksud Hasan adalah ajaran Islam yang diketahui umum selama ini. Misalnya dengan menunaikan salat, membaca Al Quran serta mengamalkan ibadah lain yang tertera dalam Al Quran.

“Kalau sudah seperti itu, tidak akan ada gerakan yang menyimpang dan gerakan yang dilarang oleh agama dan negara,” terangnya.

Menurut Hasan, hal yang harus dilakukan saat ini yakni dengan menggandeng ulama untuk saling menguatkan Islam di Kabupaten Probolinggo untuk memperkuat pemahaman ajaran agama yang disampaikan ulama. “Pola semacam itu akan lebih mempersempit ruang gerak ajaran-ajaran terlarang. Tidak hanya Gafatar, tetapi juga gerakan lain yang menyimpang,” pungkasnya.(sip/dra)

MATARAMAN

berita metro www.beritametro.co.id

Banjir Masih Genangi Rumah Warga Petugas Siapkan Tempat Penampungan BLITAR (BM) – Musibah banjir masih menggenangi rumah warga di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, setelah hujan deras yang terjadi sejak Senin (18/1) petang, sehingga sebagian warga pun mengungsi.

“Sampai sekarang air masih menggenang. Kami juga tidak dapat berbuat apa-apa, kami juga tidak bisa masak,” kata Miswan, salah seorang warga di Desa Sutojayan, Kabupaten Blitar, kepada wartawan, Selasa (19/1).

Ia mengatakan air mulai naik ke rumah warga sejak Senin (18/1) malam. Hujan turun sangat deras sejak petang dan banjir sudah mulai terjadi. Ia pun dengan keluarga merasa khawatir, sebab ketinggian air terus naik.

Sejumlah warga di daerah itu juga sebagian besar sudah mengungsi sejak Senin malam. Mereka tinggal di tempat penampungan yang sudah disiapkan oleh petugas dan pulangnya pun menunggu banjir surut.

Sampai saat ini, ketinggian air masih sekitar 30 centimeter. Ketinggian air pada Senin malam, bahkan sampai satu meter, sehingga warga memilih untuk mengungsi.

Warga pun tidak banyak beraktivitas seperti biasa. Ketika membersihkan rumah pun masih percuma, sebab air juga masih masuk hingga ke dalam rumah.

Sebagian warga pun memilih untuk menjaga rumah mereka, sementara sebagian anggota keluarga lain masih

mengungsi.

Sementara itu, anak-anak pun terlihat tidak masuk sekolah. Mereka bermain-main air dengan teman-teman mereka. Walaupun air sangat kotor berwarna cokelat, anak-anak itu tetap senang bermain air.

Banjir tersebut merendam sejumlah desa di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, diantaranya Desa Kedung Bunder,sebagianDesaSutojayan,dansebagianDesaBacem.

Selain merendam areal persawahan dan rumah warga, banjir juga merendam areal jalan, sehingga warga mengalami kesulitan untuk mengetahui rute jalan yang akan dilalui. Warga yang nekat menerjang banjir pun

terpaksa harus menuntun kendaraannya, sebab mogok.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Blitar, Puguh Imam Susanto mengatakan pemerintah sudah melakukan pendataan rumah warga yang terendam banjir. Saat ini, tim masih melakukan tugasnya. “Petugas turun ke lapangan, mendata daerah yang terkena banjir,” ujarnya.

Selain itu, petugas dari Kepolisian Resor Blitar juga turun ke lapangan. Mereka membantu untuk upaya pengalihan arus lalu lintas di lokasi tersebut, sehingga warga yang hendak ke daerah yang terkena banjir mengambil jalur lain untuk melintas. (ant/azt)

Polisi Jaga Ketat Waduk Wonorejo TULUNGAGUNG (BM) – Jajaran Kepolisian Resor Tulungagung, memperketat pengamanan Waduk Wonorejo serta fasilitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang ada di bawahnya, mengantisipasi gangguan teror pasca serangan bom di Jakarta.

“Kami perkuat pengamanan diWadukWonorejo untuk menghindari gangguan keamanan,” kata Kepala Subbag Humas Polres Tulungagung AKP Saeroji di Tulungagung, Selasa (19/1).

Peningkatan pengamanan di kawasan waduk Wonorejo di DesaWonorejo, Kecamatan Pagerwojo ini dilakukan aparat kepolisian dengan menambah jumlah personil bersenjata selama 24 jam.

Menurutnya, Waduk Wonorejo menjadi prioritas pengamanan aparat karena fungsinya yang sangat vital untuk memasok listrik dan air minum.

Waduk buatan terbesar di Jawa ini mengairi ribuan hektare sawah di empat kecamatan sekitarnya. Sejak diresmikan oleh

Wakil Presiden Indonesia Megawati Sukarnoputri pada 2001, Waduk Wonorejo telah menyuplai tenaga listrik dan air minum di Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, Waduk Wonorejo juga memiliki peran mengelola debit air untuk mencegah banjir di Tulungagung. “Jika waduk ini menjadi sasaran teror, dampaknya masif karena dirasakan oleh puluhan ribu warga Tulungagung dan sekitarnya,” kata Saeroji.

Selain WadukWonorejo, pengamanan saat ini juga di arahkan ke beberapa sentra layanan publik lain seperti perbankan, kawasan perbelanjaan, serta tempat-tempat wisata atau hiburan yang menjadi lokasi kunjungan warga asing.

“Intinya saat ini ada peningkatan kewaspadaan dengan memperkuat pengamanan di sejumlah obyek vital, beberapa kawasan perbelanjaan dan perbankan, serta pengawasan terhadap aktivitas orang asing (luar daerah) di wilayah Tulungagung,” ujarnya. (ant/azt)

FOTO : BM/ANTARA

BANJIR LUAPAN SUNGAI BRANTAS Relawan mengevakuasi warga dan hewan ternaknya dengan perahu karet di Desa Bacem, Sutojayan, Blitar, Selasa (19/1). Banjir yang diduga merupakan luapan dari air Sungai Brantas tersebut mengakibatkan sekitar 200 kepala keluarga di tiga desa terpaksa mengungsi.

Probolinggo: Yusron Fuadi ( Kabiro ), Saipul Iklan/Langganan: 081 336 373 699

16 RABU, 20 JANUARI 2016

www.beritametro.co.id

Truk Tanpa Muatan Alami Kecelakaan

HANCUR: Truk tanpa muatan yang disopiri Eko Hariayanto menabrak truk engkel di depannya dan baru berhenti setelah menabrak median jalan, Selasa (19/1).

di depannya,” kata Parmin.

Setelah mengetahui terjadi tabrakan, Parmin kemudian menghubungi Polres Sidoarjo. “Kecelakaan terjadi di depan saya. Ya saya langsung menghubungi te-

man saya yang bertugas di Polres Sidoarjo,” tambahnya.

Meski tak ada korban jiwa, namun kecelakaan ini mengakibatkan arus lalu lintas di jalan raya Sepanjang macet. Usai

kejadian, sopir dan kernet dilarikan ke RS Siti Khodijah, Sepanjang. Eko mengalami luka di kepala, serta patah di kedua kaki. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Polres Sidoarjo. (dre/azt)

Jumlah Pasien DBD Meningkat Tajam

FOTO:BM/HADI

Waspadai Datangnya Musim Penghujan

DIRAWAT: Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dirawat di RSUD Sidoarjo mencapai 53 orang. Dinas Kesehatan (Dinkes) pun mengingatkan agar warga mewaspadai datangnya musim penghujan.

SIDOARJO (BM) – Hingga Selasa (19/1), penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dirawat di RSUD Sidoarjo mencapai 53 orang. Terdiri dari 18 pasien anak-anak dan 35 pasien dewasa.

Jumlah ini meningkat dibandingkan tahuntahun sebelumnya.

Tahun 2015 lalu, di periode sana, penderita DBD mencapai 20 kasus, sedangkan tahun 2014 mencapai 22 kasus. Baik di kalangan dewasa maupun anak-anak.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan Medis RSUD Sidoarjo, dr Laksmi Herawati Yuantina M Kes, membenarkan adanya peningkatan jumlah pasien DBD yang terjadi di awal tahun ini.

“Saat ini ada 18 kasus yang terjadi pada anak-anak usia satu tahun hingga 15 tahun, dan 35 kasus kalangan orang

Kejari Gelar Penyuluhan Cegah Korupsi

dewasa. Sedangkan penderita kritis hingga hari ini (Selasa, red) ada dua orang yang terdiri dari anak-anak, dan satu pasien anak meninggal dunia,” kata dr Laksmi, saat di ruang RSUD Sidoarjo, Selasa (19/1).

Selama ini, lanjut Laksmi, pihaknya terus melakukan komunikasi intens dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) atas peningkatan jumlah penderita DBD. Karena juga menyangkut Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP).

“Kasus DBD ini menyebar di berbagai wilayah, baik dari Kecamatan Wonoayu, Tanggulangin maupun Sidoarjo itu sendiri.

Tahun ini jumlah pasien meningkat dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu dengan jumlah ada 20 kasus dan satu pasien meninggal, sedangkan di tahun 2014 ada 22 kasus,” katanya. (adi/azt)

SIDOARJO (BM)– Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo menerima penyuluhan hukum dari pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kabupaten setempat.

Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo, Jonathan Judyanto, Selasa (19/1), mengatakan dirinya sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum tersebut. ”Penyuluhan dan penerangan hukum itu diberikan terkait dengan tanggung jawab dan tanggung gugat dari pejabat pembuat komitmen yang penting untuk disampaikan,” katanya.

Saat membuka kegiatan penyuluhan di Aula Delta Graha Setda Sidoarjo, ia mengemukakan dengan begitu penanggulangan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidoarjo dapat dicegah.

Menurutnya, tindakan korupsi merupakan salah satu penghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. ”Apabila tindak pidana korupsi tidak dicegah, maka tujuan pembangunan nasional tidak akan dapat tercapai,” katanya.

Melalui forum ini, dirinya berharap dapat menjadi wahana untuk ”sharing” bagi unsur penegak hukum, terutama dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi. ”Kami berharap kepada peserta penyuluhan dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemahaman unsur pidana yang mengarah kepada tindak korupsi dapat diperoleh lewat kegiatan kali ini,” katanya.

Begitu juga, kata dia, dengan ketentuan-ketentuan terkait dengan ancaman hukuman pidana korupsi dapat diketahui. ”Dengan begitu pengetahuan tentang delik dan unsur terjadinya perilaku koruptif dapat dihindari dan dicegah,” katanya.

Ia menilai kegiatan ini sangat penting sebagai pedoman dalam setiap langkah kegiatan terutama pada saat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan. (ant/azt)

Keluhkan Banyaknya Pengamen di Alun-Alun

FOTO:BM/ANDRE

Namun si pengamen tidak menghiraukan dan terus menyanyi. ”Mereka tetap memaksa menunggu dan terus menyanyi,” kata Laura. Karena tidak diberi uang, si pengamen berkata kotor kepada Laura. “Gak tak kasih uang lantas dia (pengamen, red) bicara jorok,” katanya dengan nada geram.

Hal senada juga diucapkan Baridwan, warga Gedangan. Bedanya, Baridwan memberi uang ke pengamen. Tiap pengamen, selalu ia beri uang. Namun, yang jadi persoalan, pengamen selalu datang lagi tiap 10 menit. ”Saya datang ke alun-alun kan butuh nyaman, tapi baru saja duduk pengamen datang, belum ada 10 menit pengamen lainnya datang, kan ya gak nyaman jadinya,” katanya.

Adanya keluhan soal pengamen tersebut, seharusnya ada upaya aktif dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sidoarjo. Ini agar warga Sidoarjo lebih nyaman ketika menikmati suasana di alun-alun. (dre/azt)

KESEPAHAMAN: Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU yang dilakukan Forum Masyarakat Madani (FMM) bersama Fikes Umsida dan SMK Muhammadiyah 1 Taman, Sidoarjo.

Motivator Kesehatan Dampingi Ibu Hamil

FOTO:BM/ANDRE

SIDOARJO (BM) – Alun-alun Sidoarjo memang terbilang indah. Bahkan banyak perubahan yang signifikan. Namun masih banyak warga Sidoarjo yang mengeluh kehadiran para pengamen ketika sedang menikmati suasana alunalun bersama keluarga maupun sahabat.

Meningkatnya jumlah pengamen, baik secara perorangan maupun berkelompok, sudah dianggap meresahkan lantaran ketenangan dan kenyamanan warga terganggu akibat sikap pengamen yang terkesan memaksa meminta uang.

Seperti diutarakan Laura, warga perumahan Puri Indah kepada Berita Metro (BM). Diceritakan Laura, saat itu ia tengah santai menikmati suasana alun-alun Sidoarjo. Bersama ketiga temanya, Laura melakukan foto selfie bareng.

Disaat yang sama, datang pengamen berjumlah tiga orang. Merasa terganggu, Laura melambaikan tangan kepada para pengamen dengan isyarat untuk dilewati.

PENGAMEN: Tampak aksi dua pengamen belia di wilayah Sidoarjo. Warga mulai mengeluhkan banyaknya jumlah pengamen di alun-alun Sidoarjo.

SIDOARJO (BM) – Para Ibu hamil di Sidoarjo akan mendapatkan pendampingan dari Motivator Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA). Pendampingan ini menyusul adanya nota kesepahaman yang dilakukan Forum Masyarakat Madani (FMM) bersama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Fikes Umsida) dan SMK Muhammadiyah 1 Taman, Sidoarjo.

Isi nota kesepahaman yang ditandatangani Selasa (19/1), dalam bentuk kerjasama untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Kampus 4 Umsida, Wonoayu tersebut dihadiri para pihak yang menandatangani MoU, yaitu Zubaida, Koordinator FMM, Hanum, Dekan Fikes dan Irma Kasek SMK Muhammadiyah 1 Taman. Turut hadir, Wakil Rektor III umsida, Dr Hindarto, Kepala LPPM

Umsida, Prof Andriani, serta perwakilan dari organisasi masyarakat.

Lebih jelas, MoU itu untuk memberikan edukasi pada masyarakat Sidoarjo, di mana setiap ibu hamil harus dipastikan mendapat pendampingan dari MKIA maupun mahasiswa Fakultas ilmu Kesehatan. Hal ini dinilai sangat penting untuk memastikan agar jangan sampai ada ibu hamil yang tidak paham tentang hal-hal yang harus dilakukan, agar kehamilan hingga persalinan bisa aman dan lancar.

Hazim, koordinator Program Emas Jawa Timur yang digerakkan oleh FMM mengharapkan tidak hanya selesai pada MoU, tapi harus dipastikan langkah tindak lanjutnya.

“Penandatanganan MoU itu merupakan awal dari komitmen, dan tentu dibutuhkan langkah-langkah konkrit untuk melaksanakan poin-poin dalam nota kesepahaman tersebut,” kata Hazim. (dre/azt)

SIDOARJO (BM)– Kepala Puskesmas se-Sidoarjo, dr Athoillah angkat bicara soal alih status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, alih status Puskesmas saat ini diubah menjadi Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD (PPK-BLUD). Maka memungkinkan Puskesmas untuk menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB), yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langdr Athoillah sung, tanpa harus disetor Kepala Puskesmas se-Sidoarjo dahulu ke kas negara.

“Pola-pola keuangan seperti itu kan masuk ke kita, jadi pengelolaannya juga kita,” ungkap, dr M Athoillah, Selasa (19/1).

Penerapan PPK-BLUD seiring sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tersebut, beberapa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat.

Mekanisme ini sangat membantu Puskesmas menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran. Untuk kesiapannya sendiri, pihaknya mengaku sejak 2014 lalu mempersiapkan mulai dari pengumpulan dokumen hingga akhir Desember 2015.

“Tanpa fleksibilitas tersebut, sepertinya sulit Puskesmas dapat memberikan layanan prima di era BPJS, karena kita masih ragu, karena segmennya masih menengah ke bawah.

Kedua, sifatnya promotif preventif,” terangnya.

Selain itu, penerapan PPK-BLUD tak hanya dilihat dari teknis saja. Menurutnya, penyediaan dokter di berbagai Puskesmas, selain ada dari kalangan PNS, ada juga dari kalangan PTT. Baik dari dokter umum maupun dokter gigi.

Sejak diubahnya status, pihaknya mengaku pelayanan di Psukesmas tidak terganggu sama sekali. (adi/azt)

Proyek ’Frontage Road’ Diminta Dipercepat SIDOARJO (BM) – Pemkab Sidoarjo meminta pada perusahaan yang ada di sepanjang wilayah Waru-Buduran untuk membantu percepatan pembangunan menyusul adanya pembangunan jalan pendamping atau frontage road di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, Sigit Setyawan, mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan perusahaan yang ada di kabupaten setempat terkait dengan pembangunan jalan pendamping yang ada di Kabupaten Sidoarjo. ”Kami masih terus melakukan koordinasi dengan sejumlah perusahaan yang sebagaian lahan miliknya akan digunakan untuk pembangunan jalan pendamping tersebut,” katanya.

Ia mengemukakan, saat ini pihaknya melakukan pendekatan dengan Perusahaan Semen Indonesia terkait dengan proses pembangunan jalan pendamping tersebut. ”Untuk panjang jalan yang ada di lokasi perusahaan Semen Indonesia ini sekitar 200 meter dari total kebutuhan panjang jalan untuk jalan pendamping sepanjang 9 kilometer mulai dari Kecamatan Waru sampai dengan Kecamatan Buduran,” katanya.

Ia mengemukakan, saat ini pihaknya juga meminta kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengeluarkan peta bidang tanah. ”Dengan peta bidang tersebut, pemerintah bisa segera melanjutkan proses pembebasan lahan, khususnya lahan milik warga masyarakat yang lahannya akan digunakan untuk pembangunan jalan pendamping,” katanya.

Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo juga terus melakukan perbaikan sejumlah jalan rusak sesuai dengan laporan yang diterima dari masyarakat. (ant/azt)

FOTO:BM/HADI

Ubah Status Tak Ganggu Pelayanan

FOTO:BM/ANDRE

SIDOARJO (BM) – Berkendara dalam kondisi mengantuk sangat berbahaya.

Apalagi mengemudikan kendaraan besar.

Seperti dialami Eko Hariyanto (32) dan Mukri (40). Kedua pria asli Pohjejer, Gondang, Mojokerto ini mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya Sepanjang, Taman, Sidoarjo, Selasa (19/1) pagi.

Truk tanpa muatan yang disopiri Eko Hariayanto menabrak truk engkel yang melaju di depannya dan baru berhenti setelah menabrak median jalan. Diduga kuat Eko mengantuk usai mengirim barang ke Madura. Kondisi truk pun rusak berat. Body depan truk Nopol N 8671 UC ini hancur.

Kecelakaan berawal saat truk yang dikemudikan Eko melaju dari arah timur ke barat. Eko dan Mukri yang merupakan paman dan keponakan ini, hendak kembali ke Mojokerto, usai mengirim barang ke Madura.

Namun saat melintas di jalan raya Sepanjang, diduga sopir mengantuk, sehingga menabrak truk engkel dari belakang.

Tabrakan ini membuat Eko panik, hingga membanting stir ke kanan dan menabrak median jalan. Parmin, salah seorang saksi mata mengatakan, truk melaju dengan kecepatan sedang.

“Saya sempat melihat kalau truk berjalan dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Hanya saja mungkin sopir ngantuk, lalu menabrak truk engkel yang berada

kilas