HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN
Iklan/ Langganan:
5318686
www.beritametro.co.id
KAMIS, 23 MARET 2017
Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Bisa 5,2 %
JAKARTA (BM) - Pertumbuhan ekonomi pada 2017 bisa mencapai 5,2 persen, melampuai proyeksi semula 5,1 persen, dengan memperkuat sumber pertumbuhan dalam negeri. “Kalau domestik demand lebih bagus dan kuat, 5,2 persen sesuatu yang mungkin achievable bisa dicapai,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 dari Bank Dunia sebesar 5,2 persen di Sri Mulyani Jakarta, Rabu (22/3). Sri Mulyani mengatakan sumber pertumbuhan ekonomi pada 2017 tersebut masih berasal dari konsumsi rumah tangga, investasi maupun pengeluaran pemerintah, yang selama ini menjadi pendukung kinerja perekonomian nasional. “Kalau inflasi dan confidence terjaga kita bisa berharap konsumsi tumbuh lima persen dan investasi kita berharap di kisaran enam persen. Kalau itu dilakukan dengan pengeluaran pemerintah yang lebih baik, maka tercipta momentum bagus,” katanya. Selain itu, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan melaksanakan berbagai kebijakan dan instrumen secara konsisten agar momentum pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terealisasi. Menurut dia, memperkuat pondasi dan sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri menjadi penting, karena saat ini kondisi perekonomian global masih diliputi Baca: Proyeksi... Hal. 7
AKSI COR KAKI MASIH BERLANJUT Sejumlah relawan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menggelar aksi pasung kaki dengan semen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/3/2017). Aksi tersebut merupakan lanjutan dari protes pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah serta bentuk solidaritas terhadap Patmi, salah satu peserta yang meninggal dalam aksi penolakan tersebut.
Kalau Semua Persoalan Daerah Dibawa ke Jokowi
Jokowi: Gubernur Kerja Apa? JAKARTA (BM) – Sentilan halus gaya Solo disampaikan Presiden Jokowi kepada Gubernur, Bupati, Menteri yang tak bisa menyelesaikan persoalan di wilayah kerjanya. “Jangan sampai persoalanpersoalan daerah dibawa ke saya, dikit-dikit saya. Nggak lah,” kata Jokowi dalam sambutan pertemuan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana
Home Industry Rokok Ilegal di Sidoarjo Kembali Digerebek Polisi Amankan dan Periksa 27 Karyawan
SIDOARJO (BM) – Petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo kembali membongkar home industry rokok illegal. Kali ini, penggerebekan dilakukan di sebuah rumah kontrakan di Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Rumah berlokasi di Dusun Ketawang RT 14/RW 4 Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono itu, dikontrak seorang pria berinisial E alias EB. Warga Desa Baca: Bermula... Hal. 7 Sentul, Kecamatan Tanggulangin,
persoalan di daerah kemudian diselesaikan oleh Jokowi, maka kepala daerah menjadi tak ada gunanya. Seharusnya kepala daerah mampu menjadi solusi. “Nanti gubernur kerjanya apa? Bupati, menteri, kerjanya apa?” ujar Jokowi dengan gaya bertanyatanya. Semua persoalan di daerah maupun di level kementerian
sudah semestinya di tangani di level tersebut. “Ini (persoalan) ke menteri, ya sudah, selesaikan ke menteri. Bupati, selesaikan ke bupati. Tidak semua di saya,” kata Jokowi. Dia mengucapkan terimakasih kepada semua perwakilan masyarakat adat yang hadir pada kesempatan ini. Jokowi ingin agar pertemuan antara‘pusat dan
daerah’ seperti ini bisa digelar lebih rutin. “Saya ingin mendengar paling tidak setiap empat bulan, enam bulan, ada pertemuan lah dengan saya biar saya bisa mendengar langsung,” tuturnya. Baca: Koordinasi... Hal. 7
Survei: Mayoritas Puas Kinerja Jokowi
BM/MUCHLIS
BARANG BUKTI: Petugas kepolisian melakukan penggeledahan saat menggerebek sebuah rumah yang dideuga sebagai tempat memproduksi rokok illegal di Sukodono, Sidoarjo. Dalam penggerebekan itu, berhasil diamankan sejumlah barnag bukti.
Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/3). Presiden Jokowi karena itu mendorong agar para kepala daerah di Indonesia mampu menyelesaikan problem yang berkaitan dengan lingkup kerjanya. Tak perlu bila setiap ada persoalan di daerah kemudian dibawa sampai ke meja Jokowi dan meminta penyelesaian. Kata Presiden, bila semua
JAKARTA (BM) - Hasil survei nasional lembaga penelitian Indo Barometer terkait evaluasi dua setengah tahun pemerintahan JokoWidodo menunjukkan adanya kepuasan mayoritas publik terhadap kinerja Presiden.“Mayoritas publik puas terhadap kinerja Presiden Jokowi,” ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam acara pemaparan hasil survei di Jakarta, Rabu. Survei Indo Barometer dilakukan di 34 Provinsi pada tanggal 4-14 Maret 2017 dengan jumlah responden 1.200 orang dengan “margin error” sebesar kurang lebih 3,0 persen.
Menurut Qodari, sebanyak 66,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, sedangkan 32 persen menyatakan tidak puas dan 1,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Dia mengatakan berdasarkan pertanyaan yang dilontarkan, mayoritas responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi menyatakan akan kembali memilih Jokowi dalam Pilpres 2019. Sementara yang tidak puas menyatakan memilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan Presiden Joko Wido-
do dalam memimpin Indonesia ke depan yang lebih baik sebesar 69,2 persen, publik yang merasa tidak yakin sebesar 27,0 persen, dan yang menyatakan tidak tahu atau tak menjawab 3,7 persen. “Mayoritas publik atau 82 persen menyatakan bahwa negara sedang bergerak ke arah yang benar, sebanyak 5,2 persen masih berpendapat bergerak ke arah yang salah, dan 12,8 persen tidak tahu atau tidak jawab”. Adapun keberhasilan pemerintahan Jokowi menurut publik antara lain program pembangunan yang meningkat, pelayanan pendidikan lebih baik, kartu Indonesia sehat, in-
frastruktur jalan lebih baik, kestabilan harga di daerah terpencil, kebijakan tol laut, pemberantasan korupsi, eksekusi mati pengedar narkoba, hubungan dengan Arab Saudi dan lain-lain. Sedangkan kegagalan pemerintahan Jokowi menurut publik antara lain pemimpin boneka, harga kebutuhan pokok belum stabil, pelayanan kesehatan buruk, perekonomian rakyat terlalu pro Tiongkok, terkait stabilitas politik, keterbatasan lapangan pekerjaan, penegakan hukum tidak netral, kasus SARA, kualitas pendidikan, dan lainlain. (rpa/ant/nii)
Kamis (23/3) ini, sidang perkara mega korupsi KTP-E yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun memasuki sidang ke-3. Jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan tujuh orangh saksi. Bagaimana sejatinya akar masalah kebocoran anggaran KTP-E, dan apa urgensi hak angket dalam kasus ini? Kebocoran tampaknya terus meningkat. Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, pernah mengatakan sejak 2005 hingga 2010 KPK menemukan anggaran proyek pembangunan rata-rata mengalami kebocoran 35 persen. Akhir-akhir ini publik juga memperoleh informasi yang sangat mengejutkan. Sejumlah “orang besar”, sebagian
PRAKIRAAN CUACA
elite partai, diduga terlibat proyek KTP elektronik atau kasus KTP-e. Dari nilai proyek Rp 5,9 triliun, diduga yang menguap Rp 2,3 triliun atau sebesar 38 persen labih. Angka yang sangat fantastis, sehingga sering disebut sebagai “Mega Korupsi” yang diduga melibatkan pejabat legislatif, eksekutif dan pihak suwasta. Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan bila melihat kasus KTP-e ini sebagai “Gunung Es” maka pada tahun anggaran tersebut terjadi kebocoran dana pembangunan sekitar 39 persen. Baca: Hormati.. Hal. 7
SPIRIT
JAKARTA
DENPASAR
YOGYAKARTA
HUJAN PETIR SUHU : 25 - 32 °C
HUJAN RINGAN SUHU : 25 - 33°C
HUJAN RINGAN SUHU : 25 - 33°C
HUJAN SEDANG SUHU : 24 - 32°C
BACA HALAMAN
04
Ansor Bentuk Satgas Antinarkoba dan Banser Maritim
Akar Kebocoran dan Urgensi Hak Angket
SURABAYA
MOJOKERTO (BM)-Kepala Desa (Kades)Terusan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto Atim Azis, diringkus Satgas Saber Pungli Kota Mojokerto.Atim diduga melakukan pungli terhadap 4 warganya yang mengurus berkas persyaratan nikah.
Baca berita terkait di halaman 2
Kasus Mega Korupsi KTP-E Rp 2,3 T
Anggaran proyek pembangunan terus mengalami kebocoran demi kebocoran setiap tahun, termasuk yang belakangan kasusnya mencuat terkait anggaran proyek KTP elektronik tahun 2011-2012. Publik masih mengingat ucapan salah seorang begawan ekonomi Indonesia bahwa anggaran pembangunan bocor 30 persen setiap tahunnya.
Pungli Surat Nikah, Kades Ditangkap Tim Saber Pungli
Teman yang tidak membantu kesulitan seperti halnya musuh. Tanpa saling membantu maka hubungan teman tak akan lama. Telah kucari teman sejati dalam setiap masa, akan tetapi usahaku itu siasia belaka. - Imam Syafií -
SURABAYA (BM) - Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur (Jatim) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antinarkoba dan Satuan Khusus Banser Maritim. Pembentukan dua satuan tugas bentukan Ansor itu, dilakukan dalam upayanya ikut memberantas narkoba serta menjaga wilayah kedaulatan laut. BACA HALAMAN
09
Lagi, Petugas Lapas Temukan Napi Simpan Sabu
SIDOARJO (BM)- Petugas kembali menangkap napi Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoajro karena kedapatan menyimpan sabu-sabu seberat 3 gram yang dikemas dalam 12 poket. BACA HALAMAN
12