Berita Metro 3 November 2016

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

I INDEKS

Jembatan Ditutup, Manajemen Waterpark PHK Massal BACA HALAMAN

04

Direktur Pelindo III Dipecat JAKARTA (BM) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memecat Direktur Operasional PT Pelindo III, Rahmat Satria (RS). Rahmat diberhentikan karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait pungutan liar di ruang kantor Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, Selasa (1/11) lalu.

Menurut Rini, penangkapan tersebut menjadi hal yang memalukan pemerintah maupun Kementerian BUMN. “Tindakan ini tentu memalukan. Pak Rahmat kami berhentikan sebagai Direktur. Kami sudah menunjuk penggantinya,” ujar Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/11).

Rini selanjutnya menerbitkan Surat Edaran dengan nomor SE-02/MBU/10/2016 tentang Penegakan Citra BUMN Bersih. Dalam surat edaran ini, Rini meminta agar seluruh Komisaris Utama dan Direktur Utama BUMN untuk menghindari perbuatan tidak terpuji dan bertentangan dengan hukum.

“Kami tekankan agar direksi bisa menjaga BUMN dengan baik. Bisa menerapkan praktik Good Corporate Governance secara konsisten dan berkesinambungan serta melakukan pengawasan kepada seluruh jajarannya untuk menghindari Baca: Rini... Hal. 7

Perusahaan Fiktif Kendalikan Pungli di Tanjung Perak

FOTO: BM/ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - PT Ankara Multi Jaya, sebuah perusahaan fiktif yang didirikan Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III Rahmat Satria (RS), diduga telah mengendalikan pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Perak, sejak 2014.

Perusahaan itu memungut sekitar Rp500 ribu hingga Rp2 juta tiap kontainer. Lalu, uang hasil pungutan disetor kepada RS yang sekarang berstatus tersangka.

Dari hasil pengembangan, diketahui kalau PT Ankara bisa mengumpulkan Rp4-5 miliar

BARANG BUKTI: Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya (kiri) dan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Agus Rianto, membeber barang bukti pungli Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu (2/11/2016) di Jakarta.

Baca: Blokir... Hal. 7

Produk Intako Bakal Tembus Pasar Italia BACA HALAMAN

08

FOTO: BM/ISTIMEWA

DIAMANKAN: Ahok saat diamankan petugas, dengan dinaikkan angkot.

Ahok Dihadang Sekelompok Orang

Gus Ipul Berharap Jatim Aman BACA HALAMAN

09

FOTO: BM/ISTIMEWA

Lagi, Tiga Jukir Nakal Dikenai Sanksi BACA HALAMAN

KEBAKARAN LANDA TEMPAT KARAOKE

Sedikitnya 13 orang tewas dalam peristiwa kebakaran besar yang melanda tempat karaoke delapan lantai di Hanoi, Vietnam, Selasa (1/11/2016). Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.

12

JAKARTA (BM) — Sekelompok orang tiba-tiba mendatangi calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang sedang blusukan dalam rangka berkampanye di kawasan Rawa Belong, Jakarta Barat, Rabu (2/11/2016).

Saat itu, Ahok tengah mendatangi satu per satu pedagang di Pasar Rawa Belong. Kemudian, sekelompok warga dari arah berlawanan berteriak sambil membawa poster yang berisi penolakan terhadap Ahok.

Tampak, Ahok sesekali me-

nengok ke arah sekelompok orang tersebut. Pengawal pribadinya bersama beberapa polisi terlihat mengamankan Ahok.

Selain itu, mereka mengarahkan Ahok untuk menjauhi kelompok warga tersebut. Namun, para penolak Ahok ini justru berlari kencang mendekati Ahok. “Eh... eh... Ini semakin dekat, Pak, orang-orangnya,” kata salah seorang relawan yang mengikuti Ahok.

Terlihat, polisi sigap mengaBaca: Ahok... Hal. 7

Mengawal Demo Damai 4 November

Tak Perlu Cemas, Istana Jamin Keamanan Warga Ratusan rubu massa dari berbagai ormas Islam dikabarkan bakal menggelar aksi demonstrasi 4 November terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Presiden dan sejumlah tokoh bangsa telah berusaha keras melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, agar aksi demo berlangsung tertib. Untuk menenteramkan situasi, pihak Istana menjamin keamanan warga.

Perusahaan Fiktif Kendalikan Pungli di Tanjung Perak Sisir sampai bersih..

Istana Jamin Keamanan Warga Butuh partisipasi semua kalangan..

“Kami meyakini bahwa yang disampaikan Presiden, yang namanya unjuk rasa itu adalah hak. Tentunya dalam menyampaikan hak dan tuntutan itu seyogianya dilakukan dengan baik, tidak mengganggu ketertiban umum, supaya masyarakat bisa beraktivitas secara normal,” kata Pramono Anung di

Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016).

Pramono mengatakan, perhatian terhadap demo 4 November begitu besar. Untuk itu, pemerintah menyiapkan antisipasi dengan baik. Tujuannya untuk menjamin rasa aman masyarakat.

“Tentunya pemerintah antisipasi dengan baik, baik itu Polri yang juga nanti dibantu TNI. Yang intinya pemerintah dalam hal ini sangat meyakini untuk menjamin rasa aman masyarakat. Jadi besok beraktivitas saja seperti biasa,” imbuhnya.

“Pokoknya besok akivitas normal, enjoy-enjoy saja. Yang Jumatan, ya Jumatan. Yang beraktivitas, ya beraktivitas biasa,” imbuhnya.

Baca: SBY... Hal. 7 POLISI BERSORBAN: Sebayak 500 Polisi bersorban akan membacakan Asmaul Husna saat Demo 4 November.

FOTO : BM/IST

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 33°C

BERAWAN SUHU : 25 - 31°C

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 34°C

HALIMUN SUHU : 23 - 31°C

Barang siapa Ɵdak peduli terhadap nasib agama, berarƟ ia Ɵdak punya agama, barang siapa yang semangatnya Ɵdak berkobar-kobar jika agama Islam diƟmpa suatu bencana, maka Islam Ɵdak butuh kepada mereka.

- Imam al-Ghazali -

2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

Permohonan Praperadilan Ditolak Hakim

kilas

Irman Gusman Disidang Pekan Depan

Tulisan SARA Diselidiki

JAKARTA (BM) - Sidang perdana mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, akan digelar pada Selasa, 8 November 2016, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Sidang perdana untuk perkara Irman Gusman akan digelar pada Selasa, 8 November 2016 dengan agenda pembacaan dakwaan,” kata Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Yohannes Priyana di pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (2/11) kemarin.

Berkas perkara Irman sudah dilimpahkan jaksa penuntut umum KPK dengan No 112/pid/ sus/TPK/2016/PNJKT.PST pada 28 Oktober 2016.

Sidang akan dipimpin oleh ketua majelis hakim Nawawi Pamolango, Jhon Halasan Butarbutar, Franky Tambuwun, Ansyori Syaifuddin dan Muhammad Idris M Amin.

Ketua majelis dalam perkara Irman yaitu Nawawi Pamolango saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nawawi pernah menjadi ketua majelis hakim dalam perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang dekat mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yaitu Ahmad Fathanah dan menjatuhkan vonis ke

Fathanah selama 14 tahun penjara.

Tidak Sulit Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyatakan bahwa proses perkara yang menyangkut mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman tidak sulit.

“Tanggapan kami untuk media dan masyarakat ketahui bahwa proses yang menyangkut dengan Irman Gusman menurut kami tidak sulit, ini kan masalah tertangkap tangan dan yang diperiksa dan diambil keterangannya dalam proses ini tidak banyak,” kata Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Ia menyatakan bahwa perkara Irman Gusman ini sudah jelas soal siapa yang memberi, siapa yang menerima, di mana tempatnya, barang buktinya juga ada, saksinya juga jelas, dan faktanya juga ada.

“Jadi kalau kesan ini dipercepat dikejar-dikejar itu semuanya tidak benar,” tuturnya.

Terkait dengan pihaknya yang sudah melimpahkan berkas Irman Gusman ke Pengadilan Tipikor pada Jumat (28/10) lalu sedangkan sidang praperadilan masih berjalan, ia menjelaskan antara proses acara dalam praperadilan dengan proses acara dalam penyidikan secara normal yang diatur

dalam KUHAP dan UU KPK itu berbeda memiiliki acuan masing-masing. “Serta memiliki dasar hukum masing-masing, dan tentunya tidak bisa saling menginvertensi atau mempengaruhi. Makanya kami berprinsip bahwa masalah ini sebenarnya tidak ada istilah buruburu,” ucap Setiadi.

Dalam sidang putusan akhir, Hakim Tunggal I Wayan Karya menggugurkan gugatan praperadilan Irman Gusman dengan berbagai pertimbangan. Seperti dengan dilimpahkannya perkara tersebut dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat status tersangka pun berubah menjadi terdakwa dan tugas-tugas serta kewenangan dari penyidik sudah selesai dan akan menjadi kewenangan hakim majelis tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, menimbang bahwa pelimpahan perkara atas nama terdakwa Irman Gusman tersebut, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menunjuk hakim majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut.

Irman Gusman sendiri telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPD RI setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana oleh KPK. Dalam perkara ini, Irman diduga menerima Rp 100 juta

JAKARTA (BM) - Petugas Polda Metro Jaya menyelidiki temuan tulisan yang bermuatan rasis pada sejumlah lokasi saat memasuki pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. “Kita amankan pada beberapa titik dan dilakukan terus penyelidikan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono di Jakarta Rabu.

Awi menyebutkan salah satu tulisan bermuatan SARA itu ditemukan pada tembok Tol Dalam Kota Jakarta namun petugas telah menghapusnya.

Awi menyatakan polisi akan menindak tegas pelaku yang menyampaikan pesan tulisan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) maupun provokatif namun sejauh ini masih dalam pengejaran. Polisi juga mengamankan spanduk dan poster bertuliskan provokatif pada sejumlah lokasi untuk ditindaklanjuti.

Awi berharap masyarakat yang memiliki informasi mengenai hal tersebut agar segera melaporkan guna dijadikan petunjuk penyelidikan. “Petugas perlu bersinergi dengan masyarakat yang mengetahui atau memiliki data atau foto untuk dilacak dan ditindak tegas,” ujar Awi. (ant/nii)

ISTIMEWA

PRAPERADILAN: Hakim tunggal I Wayan Karya akhirnya memutuskan menolak permohonan praperadilan Irman Gusman, kemarin.

dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya Memi sebagai ucapan “terima kasih” karena Irman memberikan rekomendasi kepada Bulog agar Xaverius dapat mendapatkan jatah untuk impor tersebut.

Irman Gusman disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kasus ini diawali dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi pada Sabtu, 16 September 2016 dini hari terhadap

empat orang yaitu Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, istrinya Memi, adik Xaveriandy dan Ketua DPD Irman Gusman di rumah Irman di Jakarta.

Xaverius dan Memi disangkakan menyuap Irman dan jaksa Farizal yang menangani perkara dugaan impor gula ilegal dan tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) seberat 30 ton, di mana Xaverius merupakan terdakwanya. Uang suap yang diberikan kepada Farizal adalah sebesar Rp 365 juta dalam empat kali penyerahan, sebagai imbalannya, Farizal dalam proses persidangan juga bertindak seolah sebagai penasihat hukum Xaverius seperti membuat eksekpsi dan mengatur saksi saksi yang menguntungkan terdakwa. (ant/nii)

PPP Perbaiki Permohonan JAKARTA (BM) - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz dan Dimyati Natakusumah selaku Pemohon uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 (UU Pilkada) di Mahkamah Konstitusi, memperbaiki permohonannya. “Perubahan dalam permohonan kami yang pertama itu persoalan tentang kedudukan hukum,” ujar kuasa hukum Pemohon, Andi Ryza Fardiansyah, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu.

Andi mengatakan bahwa Pemohon memperbaiki kedudukanhukumyangsemulamerupakanpartaipolitikmenjadipemohon perseorangan. Selain itu, Pemohon juga memperbaiki kronologis kerugian konstitusional yang dialami pemohon.

Pemohon pun menambahkan tiga pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai norma yang diujikan. “Sesuai dengan saran yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengaitkan dengan UU Parpol, maka kami menambahkan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 UU Parpol untuk diuji,” kata Andi.

Pada sidang pendahuluan Rabu (19/10), Pemohon menyatakan telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 40 ayat (3) yang mengatur tentang perselisihan atas putusan Mahkamah Partai.

Dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan sebagai pihak yang dinyatakan sah sebagai Pengurus DPP PPP berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya Pemohon yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengurus DPP PPP. Para pemohon menambahkan, ketentuan a quo telah memberikan ruang besar bagi Menteri Hukum dan HAM untuk mencampuri perselisihan internal Partai Politik bahkan sampai tingkat memutuskan pihak mana yang sah dengan mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (ant/nii)

Hamdan Zoelva Diperiksa KPK JAKARTA (BM) - Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi, Hamdan Zoelva, mengungkapkan proses persidangan dalam gugatan pilkada kabupaten Buton 2012 di MK. “Proses persidangan berjalan seperti biasa, normal seperti yang tertulis dalam berita acara sidang dan juga dalam putusan itu juga sudah dimuat dengan lengkap. Jadi saya tidak perlu menerangkan lagi karena seluruh berkas itu ada di penyidik. Putusannya bulat,” kata Hamdan seusai diperiksa di gedung KPK Jakarta, Rabu (2/11).

Dalam kasus ini KPK menetapkan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka karena diduga memberikan Rp 1 miliar kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (saat itu), Akil Mochtar, terkait pilkada Buton pada Agustus 2011. Hamdan menjadi anggota majelis hakim dalam sidang gugatan pilkada itu bersama dengan Akil Mochtar dan Muhammad Alim.

Hamdan juga membantah ada celah dari putusan gugatan pilkada Buton di MK tersebut.

“Sebenarnya sehari itu sangat minimalis celahnya karena kalau terlalu panjang juga itu celah-

nya semakin banyak. Kalau diputus pagi, siang langsung menulis putusannya kan tidak mungkin, jadi waktu sehari itu waktu yang paling mepet. Itu normal saja, semua normal saja dalam prosesnya, tidak ada yang aneh,” ungkap Hamdan.

Mantan politisi Partai Bulan Bintang itu pun mengaku tidak tahu aliran dana dari perkara itu.

“Saya tidak tahu, saya tidak tahu sama sekali (aliran dana). Nama CV sendiri saya tahu setelah berkas perkara itu,” tegas Hamdan.

Suap itu berawal dari pelaksanaan Pilkada Bupati danWakil Bupati kabupaten Buton pada Juli 2012. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buton memenangkan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo. Putusan itu digugat ke MK oleh tiga pasangan calon yaitu La Uku dan Dani, pasangan Samsu UmarAbdulSamiundanLaBakry serta pasangan Abdul Hasan Mbou dan Buton Achmad.

Hakim MK yang ditugaskan untuk mengadili gugatan itu adalah Akil Mochtar sebagai Ketua merangkap anggota, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota.

Gelar Indo Defence Expo JAKARTA (BM) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, kegiatan Indo Defence Expo and Forum 2016 juga akan meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan pariwisata. “Penyelenggaraan Indo Defence Expo dan Forum 2016 dapat memberikan manfaat tidak saja di bidang pertahanan tetapi juga memberikan dampak yang besar di ekonomi dan pariwisata termasuk bidang riset perkembangan teknologi bagi kemajuan bangsa,” kata Ryamizard pada acara pembukaan Indo Defence Expo and Forum 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11).

Selain itu, pameran industri dan teknologi alat pertahanan berskala internasional Indo Defence Expo dan Forum 2016 memberikan manfaat bagi terjalinnya kerja sama pengembangan teknologi dan riset.

Menhan Ryamizard mengatakan pameran berskala internasional itu akan membuka peluang kerja sama yang lebih besar di antara para peserta maupun pengunjung karena Indo Expo diikuti oleh berbagai perusahaan industri dan berbagai negara.

Dia berharap Indo Defence dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta untuk menjalin kerja sama ekonomi. Menhan Ryamizard menuturkan Indo Defence Expo and Forum merupakan pameran internasional produkproduk industri pertahanan yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. “Pameran ini adalah yang ketujuh kalinya sejak 2004 ketika Indonesia pertama kalinya menyelenggarakan kegiatan ini,” tuturnya.(ana/nii)

BM/ISTIMEWA

DIPERIKSA KPK: Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi, Hamdan Zoelva, hadir di KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Akil Mochtar

Putusan MK pun memerintahkan KPU kabupaten Buton untuk melakukan pemungutan dan perhitungan suara ulang pada Mei 2012 sehingga hasilnya memenangkan pasangan Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry, namun hasil itu kembali digugat ke MK oleh pasangan La Uku dan Dani.

Maka pada Juli 2012, Samsu dihubungi pengacara Arbab Pa-

ua La Uku tersebut. Setelah putusan dibacakan Akil mengirim SMS kepada Samsu yang isinya menagih kekurangan uang sesuai jumlah yang diminta tapi Samsu tidak memenuhi permintaan Akil tersebut.

Akil Mochtar dalam perkara ini sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung dengan vonis seumur hidup. (ant/nii)

proeka sekaligus mantan anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan permintaan Akil Mochtar yang meminta agar Samsu menyediakan uang Rp 6 miliar terkait permohonan keberatan. Namun Samsu hanya memberikan sebesar Rp 1 miliar melalui pemindahbukuan ke rekening CV Ratu Samagat.

Sehingga pada 24 Juli 2012, MK pun menolak gugatan ked-

Gelar Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum/WPF) Ke-6

Upaya Memutus Lingkaran Setan Ekstremisme Kekerasan

PERANG terhadap teror (‘war on terror’) yang diinisiasi Barat dianggap banyak kalangan hanya menimbulkan “lingkaran setan”. Melawan ekstremisme kekerasan dengan menggunakan cara perang yang menimbulkan ekstremisme kekerasan baru lagi.

Dalam perkembangannya terdapat pula istilah deradikalisasi sebagai pendekatan konvensional, yang justru tidak efektif dan mulai ditinggalkan, terlebih karena sulitnya mengidentifikasi “persekongkolan” ekstremis di era modern.

Kemudian, konsep ‘war on

terror’ dan deradikalisasi berganti menjadi ‘melawan ekstremisme kekerasasan’ (countering violent ekstremisme/CVE).

Mengutip Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, CVE bertujuan mengatasi akar penyebab ekstremisme kekerasan dengan menyediakan sumber daya bagi masyarakat untuk membangun dan mempertahankan upaya pencegahan lokal dan mempromosikan penggunaan kontranarasi untuk menghadapi pesan ekstremis kekerasan.

Membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dengan

masyarakat sangat penting untuk upaya itu.

Guna membahas mengenai CVE tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Center for Dialogue and Cooperation among Civilisation (CDCC) dan Cheng Ho MultiCulture Education Trust yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia, menggelar Forum Perdamaian Dunia (World Peace Fo-

rum/WPF) Ke-6 pada 1 hingga 4 November 2016 ini di Jakarta.

Dalam setiap penyelenggaraannya, WPF menjadi sebuah forum yang menyerukan kehidupan harmonis dalam tema besar “Satu Kemanusiaan, Satu Nasib, Satu Tanggung Jawab”.

Tahun ini,WPF mengambil topik “Melawan Ekstremisme Kekerasan: Martabat Manusia, Ketidakadilan Global, dan Tang-

BM/ISTIMEWA

Hal yang tak dapat dipungkiri, ekstremisme kekerasaan di era sekarang ini telah menjadi fenomena yang mengancam peradaban manusia.

Masyarakat global dalam dua setengah dekade terakhir hampir selalu disuguhi realitas penggunaan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh orangorang atau kelompok tertentu dalam mencapai tujuan, atau dengan kata lain telah terjadi pengglobalisasian kepanikan.

FORUM PERDAMAIAN: Presiden Jokowi membuka Forum Perdamaian Dunia (WPF) dengan pemukulan gong.

gung Jawab Bersama”.

Ketua Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Din Syamsuddin, berharap WPF menjadi solusi ketiadaan perdamaian di dunia. “Kami prihatin dengan berbagai kekerasan yang terjadi di dunia ini, maka sekarang kami berupaya terlibat dalam resolusi konflik. MelaluiWPF, kami berupaya mempertemukan figur kunci perdamaian dunia,” ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.

Ketidakadilan Global Ekstremisme kekerasan sendiri merupakan keyakinan dan tindakan oleh orang-orang yang menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan ideologis, agama, atau politik. Kesemua bentuk ekstremisme kekerasan, termasuk terorisme dan kekerasan bermotif politik, selalu berupaya mengubah pondasi ideologi, politik, atau sosial yang sudah ada di masyarakat

melalui penyebaran kepanikan dan intimidasi daripada melalui cara-cara damai.

Motivasi dari ekstremisme kekerasan biasanya berhubungan dengan ideologi, separatisme, maupun isu-isu tertentu seperti ekonomi dan lingkungan.

Forum Perdamaian Dunia ke-6 berupaya memahami akar masalah dari ekstremisme kekerasan, yaitu ketidakadilan global yang bepangkal pada sistem dunia yang buruk. Selama ada ketidakadilan global yang dipertontonkan dengan standar ganda, maka kekerasan-kekerasan akan berlanjut sebagai reaksi kekerasan negara. “Kami tidak bisa hanya menyalahkan saja tanpa berbuat sesuatu. WPF menjadi upaya untuk secara konseptual dan politik memberikan seruan bagi terciptanya dunia yang damai,” kata Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.

WPF diharapkan mampu memberikan sudut pandang

yang komprehensif mengenai isu ekstremisme kekerasan global.

“Selama ini dalam melihat ekstremisme kekerasan selalu menggunakan pendekatan keamanan yang monolitis, ini yang akan kami ubah menjadi komprehensif, yang terutama berkaitan dengan martabat manusia,” kata Sekretaris Steering Committe WPF ke-6 Yayah Khisbiyah.

Inisiatif para penyelenggara Forum Perdamaian Dunia dalam mengangkat topik melawan ekstremisme kekerasan perlu menjadi perhatian, mengingat upaya-upaya yang dilakukan saat ini dalam mengurangi ekstremisme cenderung tidak efektif.

Terlebih kepada pemerintah, agar lebih memahami dan menyadari bahwa hasutan-hasutan yang mengarah ke ancaman ekstremisme kekerasan memang ada sehingga kemudian perlu mengambiltindakanuntukmenghentikannya. (cab/ant/nii)

SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

BNNK Temukan Anak di Bawah Umur Jadi Kurir Sabu gaulan yang tidak sehat,” kata kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, AKBP Suparti, saat ditemui di kantornya, Jalan Grudo, Tegalsari, Surabaya, Rabu (2/11).

Sekarang, lanjut Suparti, para

HASAN NUR ROHMAD - SURABAYA BERBAGAI modus digunakan para bandar narkoba dalam menjual barang haram, termasuk menjadikan anak dibawah umur sebagai kurir.

Kepala BNN Kota Surabaya, AKBP Suparti, terperangah ketikamendapati sejumlah anak di bawah umur beberapa waktu lalu ditemukan dalam kondisi fly alias mabuk narkoba. Temuan ini membuat jajaran BNNK Surabayaterusmemantaukeberadaan

anak-anak sekolah cangkruk di sebuah rumah kosong dikawasan Putat Jaya (Dolly).

Bahkan ditemukan anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar, kisaran umur 11 tahun, dalam kondisi fly dan merokok. Untuk itu kami menghimbau pada semua orang tua anak agar memperhatikan anaknya sedemikian rupa. Hal ini dimaksudkan supaya sianak tidak terjerumus ke dalam per-

BM/HASAN

AKBP Suparti

bandar narkoba tengah membidik anak-anak di bawah umur dijadikan kurir narkoba. Modus mereka ddengan cara membuat senang berada di lingkungan mereka. Selain itu anak-anak itu secara perlahan mulai dicekoki narkoba, tujuannya agar si anak merasa ketagihan.

“Kalau anak di bawah umur sudah ketagihan dengan narkoba, mereka tidak bisa beli karena belum berpenghasilan. Untuk itu para bandar memanfaatkan kondisi tersebut untuk direkrut jadi kurir,” ungkap mantan Kabag Humas Polrestabes Surabaya ini.

Seperti kejadian di daerah Putat itu, anggota BNNK memantau aktivitas anak di bawah umur yang sering kali keluar masuk rumah kosong yang ada disitu. “Un-

tuk itu kami memastikan kondisi tersebut untuk membawa mereka ke kantor guna dilakukan tes urin,” sambungnya.

Hasilnya sungguh mencengangkan. Sejumlah anak ternyata positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. “Untuk itu kami meminta khususnya pada orang tua lebih memperhatikan putra-putrinya dalam pergaulan di luar rumah. Beberapa waktu yang lalu kami memanggil semua anak-anak yang kami bawah ke kantor, untuk kami tanyai pada mereka para orang tuanya,” papar Suparti.

Sebut saja RA. Anak 11 tahun itu dan masih duduk di bangku SDN di kawasan putat tersebut dimintai keterangan. Ternyata pengakuan si anak merasa tidak betah di rumah lantaran kondi-

DPRD Kejar Tayang APBD Rp 8 T SURABAYA (BM) – Kejar tayang APBD 2017, DPRD Kota Surabaya akan kebut pembahasannya untuk secepatnya selesai . Pasalnya waktu yang tersedia untuk mengesahkan anggaran sebesar Rp 8 triliun tinggal 21 hari . Jika pengesahan APBD terlambat ke bulan berikutnya, maka sanksi terhadap kepala daerah dan anggota dewan ada did epan mata: tidak digaji selama 6 bulan.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, mengatakan, harusnya Ke-

bijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2017 sudah masuk ke dewan.

Namun,tahapanpembahasan dibadanmusyawarahbarudilakukanpekandepan.“Karenabanmus paling cepat akan digelar minggu depan,jadibarusetelahitukitabahas KUAPPAS yang sudah dimasukkankedewan,”ungkapnya.

Politisi PKS ini mengungkapkan, setelah banmus akan dilakukan pembahasan yang dilanjutkan dengan penetapan KUAPPAS dalam paripurna. Pihak

pemkot akan mengajukan rancangan APBD 2017. Idealnya, dalam pembahsan rancangan APBD 2017 itu akan dimintai tanggapan dari masing-masing komisi yang ada di DPRD Kota Surabaya. Hal itu biasanya dilakukan dengan memanggil masing-masing SKPD yang ada di pemkot terkait perencanaan anggaran.

“Idealnya begitu memang, memanggil SKPD SKPD di masing masing komisi untuk membahas perencanaan anggaran.

Tapi kami otpimis bahwa bisa lah.

2017, terlalu singkat. “Untuk nilainya APBD 2017 memang saat ini masih belum ada, tapi kemungkinan sekitar Rp 8 trilliun. Angka itu dilihat dari APBD 2016 setelah PAK kan segitu,” katanya.

Reni menuturkan, pihaknya tetap optimis bisa merampungkan pembahasan sebelum akhir bulan. Mengingat penyusunan anggaran semacam ini sudah terprogram secara rutin, meski ada program baru yang diselipkan dalam anggaran. Sehingga, pihaknya akan fokus terhadap program- program belanja yang memang sifatnya baru. Seperti di SKPD SKPD yang baru dibentuk di OPD baru. misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Tapi kan BPBD itu dulu sudah ada porsi anggarannya di Satkorlak Penanggulangan Bencana di Bakesbangpol Linmas.

Jadi saya kita tidak akan berat,” pungkasnya. (dji/nii)

Karena di tanggal 30 November itu sudah lampu merah, alias harus sudah digedok,” paparnya.

Ia mengaku, pembahasan APBD 2017 dengan waktu kurang darisebulanmemangtampakterburu - buru. Ada kondisi yang tidak normal, yaitu adanya perda OPD yang menjadi syarat penyusunan APBD 2017 juga baru disahkan dan diundangkan Rabu (2/ 11). Sehingga mau tidak mau harus menunggu perda OPD selesai. Segala konsekuensi yang harus diemban adalah kurang efektifnya pembahasan APBD

PERMAINAN GRATIS Sarana tempat bermain yang dibangun Pemerintah Kota Surabaya di wilayah Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran, kini menjadi tujuan mencari hiburan bagi anak-anak.

Terlihat dua anak yang sedang bermain diawasi ibunya di area peluncuran, Rabu (2/11).

BM/MADJI

PEMBAHASAN APBD 2017 - Dibahas dalam waktu tiga pekan mulai minggu depan - Deadline pengesahan APBD 2017 pada 30 November - APBD Kota Surabaya 2017 sekitar Rp 8 trillun - Jika terlambat , kepala daerah dan anggota dewan diberi sanksi berupa tidak gajian selama enam bulan.

si kedua orang tuanya yang selalu cekcok sehingga dia merasa tertekan dengan kondisi rumah yang seperti itu. “Saya merasa tertekan kalau ada di rumah.

Saya lebih suka berkumpul dengan teman-teman di rumah kosong itu,” cerita Suparti menirukan pengakuan RA. Usia anak sekecil itu tentu masih labil dan muda terpengaruh. Mereka cenderung mau saja diajak ke sana ke sini, atau bahkan disuruh mengantar barang ke suatu tempat dengan upah sedikit uang. Mereka juga tidak tahu bahaya dan risikonya. “Kalau kita tangkap pun jelas tidak bisa kita LP kan (alias ditahan), ini yang kita waspadai.

Untuk itu kami meminta pada semua lapisan masyarakat Surabaya untuk membantu kerja

Profil

Modus Infaq SMPN 52 LAPORAN adanya penarikan sejumlah uang kepada walimurid melalui iuran infaq di SMPN 52 Surabaya langsung mendapat respon legislator. Ketua komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana, mengatakan apapun model pungutan seperti tersebut seharusnya tidak terjadi di sebuah sekolah milik pemerintah. Pasalnya, semua sekolah negeri tersebut segala kebutuhannya sudah Agustin Poliana dibiayai oleh pemerintah. “ Penarikan semacam itu seharusnya tidak dilakukan oleh sekolah milik pemerintah. Karena, sekolah tersebut sudah dicover oleh pemrintah “ ujarnya, Rabu (2/11) kemarin Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, ada pungutan bisa dilakukan oleh sekolah diluar kebutuhan yang sudah dipenuhi oleh pemerintah. “ Hal tersebut menjadi sah apabila digunakan untuk hal yang tidak tercover oleh pemerintah, misalnya untuk study tour dan lainnya, asalkan tidak tumpang tindih dengan program yang sudah dianggarkan oleh pemerintah “ jelasnya .

Agustin menegaskan, pihaknya bakal melakukan pendalaman soal pungutan infaq tersebut ke pihak sekolah yang bersangkutan. “Kita akan dalami masalah ini. Kita akan koordinasi dengan pihak sekolah nantinya,” ungkapnya.

Perlu diketahui, pungutan yang berupa infaq ini sebesar mininal Rp. 5000 per minggu dibebankan kepada pihak Wali Murid kelas VII, VIII, IX SMPN 52, yang dikoordinir oleh pihak paguyuban Wali murid dan Komite Sekolah SMPN 52 Kecamatan Sukolilo Surabaya. Rencananya infaq itu dipergunakan untuk pengadaan program laboratorium komputer dan persiapan ujian nasional berbasis komputer. Alasannya ada keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh pihak sekolah yang berjumlah 15 unit. (dji/nii)

Marwah Daud Tak Hadiri Panggilan Polda Jatim

Penyidik Amankan Pengusaha Emas SURABAYA (BM) - Pemeriksaan terhadap Ketua Yayasan di Padepokan Dimas Kanjeng MarwahDaudIbrahim,yangdijadwalkanRabu(2/11)kemarin,akhirnya gagal. Hingga pukul 16.30 sore tak nampakkehadiranMarwahDaud diGedungDitreskrimumPoldaJatim. “Sampai saat ini belum ada (MarwahDaud,red).Nantinyapenyidikakanmenjadwalkankembali pemanggilan untuk bu Marwah,” kataKabidHumasPoldaJatim,Kombes Pol RP ArgoYuwono.

Sementara itu, Kepala Subdit I Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Cecep Ibrahim mengatakan, bah-

wa penyidik sudah mengirimkan surat panggilan kepada Marwah Daud Ibrahim di alamat rumahnya di Jakarta. “Kalau tidak datang, besok akan kita kirimkan surat panggilan lagi,” jelasnya.

Meski mantan Ketua Komisi MUI bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga itu tidak hadir, namun penyidik Ditreskrimum Polda Jatim berhasil mengamankan warga negara India, Vijay, terkait kasus dugaan penipuan bermodus penggandaan uang di Padepokan Dimas Kanjeng. Informasinya, dia pengusaha emas batangan di Jakarta.

Vijay diamankan di Jakarta pada Selasa (1/11) malam. Selanjutnya Dia langsung dibawa ke Markas Polda Jatim di Surabaya dan tiba di Gedung Ditreskrimum pada Rabu (2/11) sekitar pukul 13.30 sore. Oleh petugas, Vijay langsung dimasukkan ke ruang pemeriksaan.

Sedangkaninformasidarisumber penyidik Polda Jatim menyebutkan,Vijayterseretkasusiniberdasarkan keterangan saksi-saksi lain,termasukketeranganTaatPribadialiasDimasKanjeng,tersangka utama Padepokan Dimas Kanjeng. Vijay disebut-sebut orang

yang beberapa kali menerima aliran dana dari Dimas Kanjeng melalui anak buahnya, Suryono.

Total dana yang dia terima sekitar Rp 13 miliar.

Vijay dikabarkan memiliki perusahaan emas batangan, PT Emas Batangan Mulia, di Jakarta Barat. Polisi curiga emas batangan palsu yang diberikan kepada para korban Dimas Kanjeng berasal dari pria berwajah khas warga India itu. “Masih diselidiki. SaudaraV juga masih dimintai keterangan,” ujar sumber itu.

Seperti diberitakan, Dimas Kanjeng dan padepokannya jadi

buah bibir setelah dia ditangkap oleh petugas gabungan Polres Probolinggo dan Polda Jatim di Dusun Cengkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Kamis (22/10) lalu.

Dia disangka mengotaki pembunuhan dua anak buahnya, Ismail Hidayat dan Abdul Gani. Selain itu, Dimas juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan bermodus penggandaan uang. Diduga, korbannya puluhan ribu orang dengan total kerugian korban ratusan miliar. (zal/nii)

kami dalam memerangi peredaran gelap narkotika,” katanya Tidak hanya itu, kata Suparti, pada aparatur pemerintah kota Surabaya terutama pemerintahan di bawah untuk ikut bagian dalam memberikan dan menjaga lingkungannya dari peredaran dan penyalagunaan narkoba. “Kemarin kami juga minta pada pak Camat Sawahan (Yunus) untuk terus aktif memantau sampai tingkat RT/RW dalam menjaga di wilayahnya agar terhindar dari peredaran dan penyalagunaan narkoba.

Alhamdulillah Pak Camat Sawahan siap membantu tugas kami dalam mencegah dan memberantas narkoba di wilayah hukum mereka,” pungkas perwira yang meniti karir kepolisian dari bintara ini. (*)

ISTIMEWA

Jaringan mafia narkoba seperti tak pernah kehabisan cara dalam melakukan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Mereka tega mengeksploitasi anak-anak, bukan hanya sebagai pemakai tetapi juga sebagai kurir. Kasus temuan BNN Kota Surabaya tentang ana di bawah umur yang positif tes urin sungguh bikin miris.

Agenda

Peradi Gelar Seminar SURABAYA (BM) – DPC Peradi Surabaya bekerjasama dengan DPN Peradi menggelar seminar internasional di Hotel Bumi Surabaya, Jalan Basuki Rahmat 106 -128 pada Jumat (4/11) mulai pukul 07.00 sampai selesai. Seminar bertajuk “Tinjauan Yuridis terhadap Kepemilikan atas Bangunan Strata TItel: Kekuatan dan Kelemahannya” ini terbuka untuk anggota peradi, mahasiswa dan umum.

Selain diisi paparanWalikota Surabaya, Tri Rismaharini, selaku keynote speaker, seminar ini juga menghadirkan pembicara dari Belanda dan Malaysia. Mereka adalah Aston Anthony Goad (lawyer Belanda), Tang Vik Kor (lawyer Malaysia), Paulus Totok Lucida (Ketua DPD REI Jatim) dan Habib Adji (Notaris-PPAT & Pejabat Lelang Kelas II). Peminat dapat mendaftarkan diri di Kantor Peradi Surabaya, Jalan Tunjungan 84, telepon 5325261 atau email ke peradisurabayadpc@gmail.com.

Siswa SAIM Memilih Ketua OSIS Serasa Pilkada SD Sekolah Alam Insan Mulia (SAIM) punya cara unik mengenalkan organisasi kepada anak-anak sejak usia dini. Sekolah ini sengaja membentuk OSIS, padahal biasanya OSIS ada di tingkat SMP dan SMA. Para siswa SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 punya hak untuk memilih pemimpin mereka, yaitu ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SULUH DWI PRIAMBUDI – SURABAYA UNIKNYA, pemilihan umum ketua OSIS ini diformat sangat mirip dengan pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintah. “Di sini ada siswa yang bertugas sebagai KPU, tapi namanya disesuaikan menjadi KPO (Komisi Pemilihan OSIS),” kata guru kelas 5 SD SAIM EkoYuliyanto saat ditemui di sela sela pemilihan, Rabu (2/11).

Tak hanya itu, dalam tahapan pemilihan ketua OSIS juga sama

dengan tahapan dalam pemilihan kepala daerah. Awalnya, siswa kelas 5 yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS harus mencari dukungan, minimal 20 pendukung. Para pendukung inilah yang akan menjadi tim sukses calon mereka.

Kemudian juga ada paparan visi dan misi serta program kerja yang akan mereka lakukan nanti. Dalam kesempatan ini, semua calon harus bisa mema-

parkan visi misi mereka. Kemudian juga ada masa masa kampanye, di sinilah ada masa persaingan dari masing masing calon dan tim suksesnya.

Dalam masa kampanye ini, para calon bebas menempelkan berbagai poster kampanye mereka. Pada masa kampanye ini juga ada yang jahil. “Ada salah satu foto calon yang dioret oret sehingga mirip kera. Ada juga beberapa tulisan program dicoret dan diubah. Tapi kami tidak tahu siapa yang melakukan,” kata Wakil Ketua KPO Cintya Diva Anjani.

Dengan lugas, siswi kelas 5 ini mengatakan ada susahnya menjadi KPO, mereka harus menyiapkan semua kebutuhan pemilihan. “Kami ada 10 orang, kadang kami kerja, tapi yang laki laki malah main, tapi kami

senang,” sambung anggota KPO, Myesha Ammera Devrika Matonda didampingi Naraya Syafira dan Kemala Ainuura Admire Aulia.

Bagi ketua KPO, Keanu Khrisna Maulana Malik, yang susah adalah mendapatkan nama seluruh siswa. Sebab, para siswa harus mendapatkan surat hak suara, meski bentuknya berbeda dengan surat hak suara pada pemilihan kepala daerah. “Tapi kami mendapatkan nama dari absen siswa,” katanya.

Selama 4 pekan, para komisioner KPO ini bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari kertas suara, surat hak suara, kotak suara hingga tempat pemungutan suara (TPS). Untungnya, ketika masih hari tenang selepas masa kampannye, para tim sukses masing

masing calon langsung diperbantukan untuk membuat kotak suara dan bilik suara. Mereka juga bertugas sebagai petugas TPS. Dalam pelaksanaan pemilihan, tata caranya juga sama dengan yang digunakan KPU. Siswa yang punya hak suara menyerahkan surat hak suaranya, kemudian duduk pada deretan antrean untuk selanjutya dipanggil guna melakukan pencoblosan. Setelah selesai mencoblos, para pemilih diberi tanda dengan tinta.

Setelah semua siswa dan guru selesai mencoblos, kotak suara disegel untuk kemudian dibawa ke tempat yang telah ditentukan. Dalam proses pengiriman juga ada petugas yang mengawal, bahkan ada juga petugas yang menjaga kotak

suara sebelum dibuka untuk dilakukan perhitungan suara.

Eko menambahkan, perhitungan suara juga dilakukan oleh anak anak yang bertugas sebagai KPO. “Ini sebenarnya proyek kelas 5 dalam pelajaran dengan

tema organisasi. Pemilu dilakukan karena bertepatan dengan pergantian pengurus OSIS. Untuk mengenalkan oerganisasi pada anak yang paling gampang adalah dengan bikin organisasi OSIS,” tandasnya. (sdp/nii)

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

SERASA PILKADA: Dua siswa SD SAIM menjaga kotak suara untuk pemilihan ketua OSIS.

04 MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

Bupati MKP Janji Usut Kasus PNS Bolos Lewati Batas

MOJOKERTO(BM)–Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) sempat kaget saat tahu adanya seorang PNS Dinas Pendidikan yang melewati batas indisipliner tetapi tidak dipecat. MKP yang menjabat kali kedua sebagai bupati ini berjanji akan mengusut kasus PNS di lingkungan Dinas Pendidikan yang bolos selama 141 hari, yaitu Eka Prasetya mantan Kepala Sekolah SMA Negeri Sooko dan SMA Negeri Kutorejo, kini guru di SMAN Gondang.

Bahkan Bupati MKP menyebut kasus tersebut sebagai permainan sekelompok PNS di lingkungan Pemkab Mojokerto. “Jangankan lima bulan, bolos seminggu saja kita pecat kok. Peraturan ter-

baru malah dua hari (bolos) dipecat,” kata Mustofa usai melantik 39 kades terpilih pada Pilkades serentak 21 September di Pendopo Majatama Pemkab Mojokerto, Rabu (2/11).

Mu s t o f a , m e n s i n y a lir lolosnya Eka Prasetya dari sanksi pemecatan merupakan permainan sekelompok PNS di Pemkab Mojokerto.

Dia meminta bantuan kepada siapa saja agar memberikan laporan secara langsung kepada dirinya. Dia berjanji akan mengusut kasus tersebut.”Kirim datanya ke saya, tak usute. Kalau perlu tak pecate kabeh sak kelompoke (biar saya pecat semua sekaligus kelompoknya).

Ini jelas kelompok ini,” tandasnya.

FOTO BM/PRAYOGI

Mustofa Kamal Pasa

Menurutnya, selama ini memang tak sedikit PNS yang melakukan pelangga-

ran berat. Mulai dari terlibat pidana korupsi, pidana umum, hingga indisipliner.

Tak ayal sudah ada sepanjang 2016 terdapat 6 PNS yang diberhentikan.”Pokoknya apa yang kalian anggap tidak benar soal PNS, laporkan ke saya. Pasti saya evaluasi dan saya pecat. Bisa melapor melalui ajudan saya,” tegasnya Eka Prasetya, guru di SMAN Gondang. itu tidak tidak masuk kerja sejak April sampai November 2015 atau selama 141 hari. Perilaku indisipliner itu dilakukan Eka sejak dimutasi sebagai guru di SMAN Gondang.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Yoko Priyono pun merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP)

agar Eka diberhentikan dari PNS. Karena ulah oknum PNS itu melanggar ketentuan Pasal 10 ayat 9 huruf d PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di klausul tersebut disebutkan PNS yang bolos tanpa keterangan yang sah lebih dari 46 hari harus diberhentikan.

Namun, sanksi yang diberikan kepada Eka hanya berupa penurunan pangkat selama tiga tahun dari golongan IVB menjadi IVA. Sanksi tersebut tertuang dalam SK Bupati nomor 862.3/122/ HK/416-012/2016 tentang penurunan pangkat Eka Prasetya setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Surat ini ditandatangani Bupati Mustofa tanggal 15 September 2016.(gie/dra)

Bupati Lantik 39 Kades Terpilih Hasil Pilkades Serentak dan PAW MOJOKERTO (BM)-Sebanyak 39 Kepala Desa (Kades) terpilih dalam Pilkades serentak 21 Juli 2016, dilantik Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP), di Pendopo Maja Tama kantor Pemkab Mojokerto, Rabu (2/11). Mereka berasal dari 15 Kecamatan yang terdiri dari 34 kades laki-laki dan 5 kades perempuan.

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, meminta 39 orang kades (4 orang hasil pilkades antar waktu dan 35 orang dari pilkades serentak) agar meningkatkan kapasitas kerja dan cakap dalam pengelolaan tatanan pemerintahan desa. Mustofa Kamal Pasa berpesan agar kades terus melaksanakan konsolidasi dengan semua perangkat desa, serta menjalin kemitraan dengan BPD serta

semua elemen masyarakat.

Cermat memperhatikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, kelola dan berdayakan potensi unggulan desa, juga ditekankan bupati sebagai modal untuk mencari sumber pendapatan mandiri desa.

“Jangan sampai gesekan ini diteruskan, persatukan kembali desa kalian. Gesekan di desa menjadi pendidikan dari demokrasi yang mendidik semuanya menjadi legowo.

Prioritas kita sekarang membangun desa, kumpulkan masyarakat, koordinasi dengan para tokoh, serap aspirasi masyarakat,” kata Mustofa dalam sambutannya.

Sebagai informasi, masih ada pelantikan 4 orang kades yang akan menyusul tanggal 28 November mendatang.

FOTO: BM/PRAYOGI

TERPILIH: Pelantikan 39 Kades hasil Pilkades Serentak 21 September 2016 dan PAW digelar di Pendopo Majatama Pemkab Mojokerto.

Antara lain pelantikan Desa Dilem (Kecamatan Gondang), Desa Kemasantani (Kecamatan Gondang), Desa Gunungan (Kecamatan Dawarblandong) dan Desa Puri

(Kecamatan Puri).Hadir juga dalam acara ini Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Ketua TP-PKK serta Wakil I Ketua TP-PKK Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa dan

Yayuk Pungkasiadi, pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi, Sekdakab Mojokerto, Herry Suwito, unsur Forkopimda Kabupaten Mojokerto dan SKPD. (gie/adv)

KILAS

Walikota Minta Menko Polhukam Bentuk Satgas Saber Pungli di Mojokerto MOJOKERTO (BM) - Instruksi Menteri Dalam Negeri (Men­ dagri) agar memperkuat fungsi inspektorat dirasa belum cukup untuk memberantas praktik pungli di Kota Mojokerto. Maka, pemkot mendesak Menko Polhukam agar segera membentuk Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli di Kota Onde-onde.

Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus mengatakan, terkait persoalan pungli, pihaknya telah menerima surat dari dua kementerian. Surat pertama datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) terkait pemetaan satuan kerja rawan pungli.

Menurut dia, terdapat tujuh satker pelayanan masyarakat yang rawan praktik pungli. Diantaranya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, Dinas Perhubungan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).Disusul kemudian, lanjut Mas’ud, adanya surat instruksi dari Mendagri supaya Pemkot Mojokerto memperkuat inspektorat untuk memberantas praktik pungli. Namun, FOTO BM/PRAYOGI Mas’ud Yunus menurut dia, solusi dari pemerintah pusat itu belum efektif. “Setiap laporan pungli yang masuk kami tindak lanjuti. Namun, kalau melalui inspektorat butuh waktu lama, harus ada pembuktian,” kata Mas’ud.

Masih kata Mas’ud, pihaknya mendesak Menko Polhukam agar segera membentuk Satgas Saber Pungli di Kota Mojokerto.

Selain penindakan praktik pungli lebih efektif, adanya satgas juga menjamin pihak pelapor atau pemberi uang ditempatkan pada posisi sebagai korban. Sehingga tidak akan dikenai sanksi.

“Kami tunggu Satgas saber Pungli, tapi ini belum ada petunjuk dari Menko Polhukam. Sementara ini kami optimalisasi inspektorat,” ujarnya. Mas’ud menuturkan, desakan itu bukan tanpa alasan. Selain pada dinas-dinas pelayanan publik, menurutnya, praktik pungli disinyalir juga terjadi dalam proses mutasi PNS dari luar daerah. “Mutasi PNS dari daerah lain juga sedang kami awasi,” ungkapnya.

Sejak awal tahun, tambah Mas’ud, upaya menekan praktik pungli di lingkungan Pemkot Mojokerto sudah digalakkan. Hanya saja, deklarasi anti pungli dengan mewajibkan setiap pegawai memakai pin anti pungli itu sebatas pendekatan moral.

Dia berharap, adanya Satgas Saber Pungli nantinya bisa memberikan efek jera bagi para pelaku. “Sesuai tekat kita sebagai kota pelayanan harus bebas pungli, selama ini pendekatan sosiologis dan moral. Saat ini mulai mengarah ke pendekatan hukum,” tandasnya. (bud/gie/dra)

KEDIRI - NGANJUK

berita metro

www.beritametro.co.id

Jembatan Ditutup, Manajemen Waterpark PHK Massal FOTO BM/SIROJUDDIN

MERUGIKAN : Lokasi jembatan Kedak di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang ditutup karena mengalami kerusakan.

KEDIRI(BM)-Ditutupnya jembatan Kedak Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, ternyata mempunyai efek yang besar.

Salah satu tempat wisata terbesar di Kediri, yakni Kediri Water Park terpaksa merumahkan karyawannya. Karena jembatan itu merupakan akses utama menuju tempat wisata tersebut.

Keputusan merumahkan karyawan diambil karena sepinya pengunjung atau

malah tidak adanya pengunjung yang datang. Hal tersebut disebabkan ditutupnya jembatan Kedak. “ jembatan itu merupakan satu-satunya jalan terdekat menuju tempat kami”, ucap Allen Phatita Manajer Operasional Waterpark Kediri.

Dia menerangkan bahwa ada jalan lain menuju tempatnya, tetapi jalan tersebut akan memakan waktu yang lama. Dikarenakan jarak tem-

puhnya harus memutar sekitar 40 km. “Otomatis pengunjung yang awalnya mau datang, jadi malas untuk melanjutkan perjalanan,”keluhnya.

Sementara itu, dia menyebutkan bahwa sekitar seratus orang yang dirumahkan. Dia menyatakan bahwa keputusan itu hanya bersifat sementara. Tetapi dia tidak dapat memastikan, sampai kapan karyawannya akan dirumah-

Dewan Sidak Pembangunan Pasar Wage

NGANJUK(BM)-Rombongan Komisi C DPRD Nganjuk, melakukan inspeksi mendadak (sidak) Pembangunan Pasar Wage III Nganjuk, Rabu (2/11).

Proyek yang dikerjakan PT Trinaka Estu Manunggal senilai Rp 19,15 miliar hingga kemarin masih mencapai 68 persen dari 70 persen yang ditargetkan “ Itu masih dalam batas kewajaran,” ujar Tatit Heru Tjahyono Ketua Komisi C DPRD Nganjuk di lokasi kemarin siang.

Ditambahkan Tatit, Pembangunan Pasar Wage ini diharapkan selesai sesuai target, Diharapkan pasar ini nantinya bisa segera dipergunakan, Sehingga ketersediaan segala keperluan yang dibutuhkan masyarakat

untuk berbelanja dapat penuhi.

“Keberadaan pasar wage yang baru ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belanja masyarakat setempat,” imbuh Tatit.

Selain itu Tatit menyebutkan, pemasangan paving di proyek pembangunan pasar wage ini, ketinggianya masih kurang atau lebih rendah dari badan jalan.

Pada pembangunan tembok belakang juga kurang lurus sehingga perlu ada pembenahan.

Hal ini segera dilakukan pihak rekanan, Sebab jika pengerjaan sampai molor dari waktu yang ditentukan, maka akan dikenai sanksi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2010 tentang pemutusan kontrak.(kam/dra)

FOTO BM/IBAD

PERWAKILAN

satu karyawan yang dirumahkan mengaku pasrah dengan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Menurutnya penutupan jembatan tersebut memang membuat berkurangnya pengunjung secara drastis.

“Kami sudah diberitahu oleh manajemen sejak dua minggu sebelumnya dan kami harus bersiap-siap mencari pekerjaan baru sementara dulu”, terangnya sedih. (roj/dra)

KILAS

FOTO BM/IBAD

EDUKASI : Para kader Nasdem mendapat pembekalan dalam sekolah kader.

Nasdem Gelar Sekolah Kader FOTO BM/KAMTO

PENINJAUAN: Anggota DPRD Nganjuk dari Komisi C melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) di Pasar Wage III Nganjuk.

Warga Kota Ikuti Bimtek Bencana

ANTISIPASI: Cuaca yang dapat berakibat bencana menjadi materi peserta Bimtek oleh BPBD Kota Kediri.

kan. “Kita belum tahu, sampai kapan jembatan tersebut akan dibenahi,”katanya.

Sebelumnya, Kediri Waterpark merupakan wisata wahana air yang mengklaim sebagai wahana air terbesar se Asia.

Biasanya pengunjung wisata termasuk banyak dan menjadi salah satu tujuan wisatawan luar kota, ketika berkunjung di Kediri.

Sementara itu, Nia salah

KEDIRI(BM)-Cuaca yang tidak menentu bisa mengakibatkan bencana alam sewaktu-waktu menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri melakukan sebuah antisipasi. Acara yang dibuka Walikota Kediri Abdullah Abubakar, di Hotel Bukit Daun.

Bombingan Teknik (Bimtek) diikuti oleh beberapa unsur, mulai dari pelajar, tokoh masyarakat, RAPI, PMR, Karang taruna, Hansip dan Jurnalis yang bertempat di Aula Hotel Bukit Daun Kediri. Acara juga dihadiri

Kepala BPBD Propinsi Jawa Timur, Kemal Makruf.

Bimtek dilakukan, agar masyarakat bersama BPBD bisa mengetahui secara teknis maupun prakteknya, saat menghadapi bencana alam. Sehingga, bencana alam yang terjadi, bisa meminimalisir korban jiwa. Walikota Kediri Abdullah Abubakar mengatakan, bahwa bencana itu bukan hanya tanggung jawab BPBD atau Pemerintah Daerah melainkan tanggung jawab semua masyarakat semua. Diharapkan, jika

terjadi bencana alam, masyarakat bisa sedini mungkin untuk mengantisipasinya dan saling mebantu untuk melakukan pertolongan serta evakuasi.

“Masyarakat harus juga memahami tentang kebencanaan sehingga dapat mengantisipasinya sedini mungkin dan kalaupun ada bencan mereka paham akan melakukan langkah kongkret apa.Dan para media juga sangat berperan dalam mengedukasi akan pemberitaan-pemberitaan kebencanaan,”ungkapnya.(bad/dra)

KEDIRI(BM)-Meski Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2019 masih lama. Pengurus DPD Nasdem Kabupaten Kediri tidak mau terlena. Sebagai wujud untuk menyukseskan Pileg 2019 DPD Nasdem Kabupaten Kediri menggelar sekolah kader kedua.Acara dibuka Dr H. Rendra Kresna ketua DPW partai Nasdem.Jawa Timur. Dalam sambutanya pihaknya menjelaskan pentingnya menggelar sekolah kader. Karena dengan sekolah kader loyalitas dan militansi anggota partai semakin baik. “Sekolah kader merupakan momentum untuk mencetak kader yg militan” ujarnya.

Sementara itu menurut Ketua DPD Nasdem Kabupaten Kediri Lutfi Mahmudiono, menjelaskan kalau sekolah kader di DPD Nasdem Kabupaten Kediri sudah diadakan sebanyak dua kali. Pertama sudah digelar sekitar satu tahun yang lalu.

Dan saat itu respon dari anggota cukup bagus. “Saat ini kami menggelar sekolah kader yang kedua,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Lutfi menambahkan bahwa sekolah kader ini merupakan.proses pengkaderan untuk menciptakan kader dan agen perubahan di Kabupaten Kediri.

Bahkan pihaknya berharap pada Pileg 2019 bisa menambah kursi semaksimal mungkin. “Kalau saat ini jumlah kursi yang diperoleh DPD Nasdem Kabupaten Kediri, sekitar 5 kursi, kalau bisa untuk berikutnya minimal bisa dua kali lipat dari sekarang,”ujarnya.(bd/dra)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

Rawan Pungli, Kantor Imigrasi Bentuk Satgas MALANG(BM)-Maraknya pemberantasan Pungli di berbagai instansi, khusunya layanan public menjadi panduan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Malang untuk memberikan jaminan tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan keimigrasian. Karena, selama ini pelayanan keimigrasian identik dengan pungli.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang, Novianto mengatakan, sejak dibentuk Satgas Pemberantasan Pungli pada 13 Oktober 2016 lalu, kinerja seluruh pegawai di kantor Imigrasi akan terus dipantau.

“Satgas ini berfungsi untuk mengawasi dan menerima laporan masyarakat jika ada praktek pungli dalam pelayanan keimigrasian terutama pembuatan paspor,” ujar Novianto di Kantor Imigrasi Malang, Rabu (2/11).

Bagi pegawai Kantor Imigrasi yang terbukti masih melakukan praktek pungli,

FOTO BM/IST

BERANTAS : Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan Deklarasi Melawan Pungli sebagai komitmen untuk memberi layanan maksimal kepada masyarakat.

sambung Novi, akan dikenai sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010.

“Sejak dibentuk satgas, sejauh ini masih belum ada laporan masyarakat terkait

pungli,” tuturnya.

Menurut Novi, bagian yang paling rawan praktek

pungli adalah bidang pelayanan keimigrasian. Maka itu, pihaknya rutin melakukan pemantauan pelayanan. “Saya sering turun langsung untuk melihat bagaimana pelayanan pada masyarakat,” tandas Novi.

Sementara, salah satu warga mengapresiasi langkah Kantor Imigrasi Malang untuk berkomitmen melawan pungli. Menurutnya, pelayanan di kantor imigrasi kelas I Malang saat ini sudah sesuai prosedur. “Saya ingin membuat paspor dan harus antre serta membayar sesuai ketentuan, tanpa ada biaya tambahan lain,”jelasnya. Padahal sebelumnya, telah menyiapkan sejumlah uang untuk membayar biaya tambahan agar proses pembuatan paspornya berjalan lancar. “Dulu pelayanan keimigrasian identik dengan pungli, ternyata sekarang sudah bersih,” pungkasnya. (mal/dra)

Hindari Denda, WP Diingatkan Tertib Lapor

MALANG(BM)- Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT, menyampaikan bahwa setiap Wajib Pajak (WP) yang melaporkan pajaknya sendiri alias self assesment, seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir, agar tertib setiap bulan melaporkan omsetnya untuk pembayaran pajak daerah.

Hal ini diingatkan Ade agar WP tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda 25% atas keterlambatan laporan tersebut.

Menanggapi masih banyaknya WP yang karena alpa atau sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, seperti masih sering terjadi pada WP Hotel, khususnya pajak kost.

Atas kelalaian itu, banyak WP yang keberatan atas tambahan denda tersebut.

“Secara terus menerus kami ingatkan, karena sampai sekarang masih ada saja WP yang belum tertib menyampaikan SPTPD. Akibatnya mereka kena tambahan sanksi administrasi,” kata Ade. Menurut ketentuan, setiap bulannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, WP harus melaporkan omset atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk ketetapan pajaknya.

Karena kalau melewati ketentuan tersebut akan dikenai denda 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Ade menambahkan, jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan WP diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dispenda sendiri sebenarnya telah memberikan kemudahankemudahan dan fasilitas pembayaran maupun pelaporan, seperti melalui e-Tax. Adanya sistem pajak online yang terintegrasi internet dan langsung terkomputerisasi, maka setiap bulan WP tak perlu lagi menyampaikan SPTPD by paper dan membayar secara

manual. WP dapat memanfaatkan teknologi IT dengan menggunakan e-SPTPD dan pembayaran melalui auto debt.

“Para WP yang telah menggunakan komputer dan support e-Tax baiknya memanfaatkan sarana ini sebaik mungkin. Toh untuk program ini WP tidak dipungut biaya sepeser pun,” tandas Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Daerah Lain (PDL), Sri Widayati, menambahkan bahwa kemudahan yang diberikan juga dalam rangka memudahkan para WP yang kebetulan sedang berada di luar kota maupun yang mempunyai kesibukan lain, sehingga tidak memungkinkan datang dan membayar pajak langsung ke

Kantor Dispenda.

Para WP dapat mengakses berbagai informasi perpajakan daerah dan melaporkan SPTPD lewat email, website maupun akun sosial media resmi Dispenda Kota Malang. Adapun WP bisa melakukan pembayaran melalui e-Banking dan transfer ke rekening Dispenda dengan mencantumkan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta masa pajaknya.

“Adanya berbagai kemudahan ini, diharapkan kedepannya tidak ada lagi alasan WP untuk tidak melaporkan SPTPD tepat waktu dan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran pajaknya secara benar,”tuntas Sri. (mal/dra)

www.beritametro.co.id

Jalan Rusak Umbulan Disiapkan Anggaran Rp 2 Miliar PASURUAN(BM)–Banyaknya jalan yang mengalami kerusakan hingga parah mulai mendapat perhatian dari pemda. Seperti jalan ke arah Pemandian Umbulan, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan rusak berat akibat sering dilewati kendaraan berat seperti muatan pasir dan batu.

Kerusakan jalan yang terbentang di sepanjang 15 Km ini sudah berlangsung setahun terakhir.

Adanya kerusakan jalan tersebut, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan sudah berencana melakukan perbaikan dan anggaran yang disiapkan mencapai angka Rp2 miliar. “Bulan ini (Nopember) akan dilakaukan perbaikan.

Sekarang masih lelang,” kata Soehartono, Kepala Bidang Pemeliharaan Rutin Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan, Rabu (2/11).

Soehartono menambahkan, bukan hanya jalan Umbulan yang akan diperbaiki. Pihaknya juga berencana untuk memperbaiki jalan Raya Pandaan – Gununggangsir, Beji.“Nanti kita juga akan perbaiki jalan raya Pandaan – Gununggangsir,” tambahnya.

Lebih lanjut Soeharto, mengatakan proyek pengerjaan perbaikan jalan tersebut memang sengaja dikebut. Pasalnya Dinas PU sendiri ditargetkan menyelesaikan pada tanggal 15 Desember. “Itu semua nantinya harus selesai pada tanggal 15 bulan depan ini. Nanti kalau jenengan keliling lagi akhir tahun pasti jalannya sudah enak,” jelas Soehartono.(pas/dra)

FOTO BM/IST

PERBAIKAN: Jalan ke arah Pemandian Umbulan, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan banyak mengalami kerusakan akibat sering dilewati kendaraan berat seperti muatan pasir dan batu.

Senggolan Motor, Dua Tetangga Bentrok

PERWAKILAN

Anggota Dewan Kota Diduga Terlibat Calo Mahasiswa MALANG (BM) –Seorang anggota DPRD Kota Malang yang diduga melakukan penipuan dalam tes masuk Universitas Brawijaya (UB), berinisial ST , akan segera diperiksa.

Jajaran Polres Malang Kota yang menangani kasus itu sudah mengajukan izin pemeriksaan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

“Saat ini masih menunggu surat izin dari gubernur,” kata Kapolres Malang Kota, AKBP Decky Hendarsono di Mapolres Malang Kota, kemarin. Decky meyakini bahwa Gubernur akan segera memberikan izin terkait FOTO: BM/IST pemanggilan ST. AKBP Decky Hendarsono Apalagi, pemerintah saat ini sedang gencar–gencarnya mengkampanyekan anti pungutan liar.

“Jadi saya yakin dalam waktu dekat izin itu akan turun,” ujarnya. Namun, jika dalam waktu 30 hari dari dikirimnya surat itu tidak ada respons, polisi akan langsung melayangkan surat panggilan pemeriksaan. Selama ini, ST belum diperiksa atas kasus yang menimpanya itu. Sehingga dalam panggilan pemeriksaan, ST masih berstatus sebagai saksi.

Namun, jika sudah ada cukup bukti, polisi akan segera menaikkan statusnya menjadi tersangka. Sudah ada dua laporan terkait aksi dugaan penipuan tes masuk Universitas Brawijaya yang dilakukan oleh ST . Pertama adalah laporan dari ES yang tidak lain merupakan PNS di Kota Malang.

Diakuinya pemberian uang kepada ST sebanyak Rp 600 juta untuk meloloskan dua keluarganya masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.Kedua adalah laporan dari AW, yang mengaku memberikan uang Rp 50 juta kepada ST supaya keluarganya lolos tes masuk Universitas Brawijaya.

Decky berharap jika masih ada warga yang merasa ditipu oleh politisi dewan kota supaya melapor ke Mapolres Malang Kota. “Mudah–mudahan kalau masyarakat memang masih ada yang tertipu lagi atau dirugikan, yang bersangkutan silakan melapor,” ujar Decky. Hingga saat ini, ST enggan memberikan komentar terkait kasus yang menimpanya.(mal/dra)

PASURUAN

berita metro

PASURUAN(BM)– Seorang pemuda bernama Dani Firmansyah (19) asal lingkungan Buk Wedi, Kelurahan Blandongan, Bugul Kidul, yang seharinya bekerja mencari rumput dan memelihara hewan ternak itu, terpaksa ditahan polisi usai membacok tetangganya dan kini harus berada di balik jeruji sel tahanan.

Aksi Dani Firmansyah itu dilakukan kemarin. Kejadiannya bermula saat korban yang diketahui bernama Yasin (41) yang tinggal di Buk Wedi,

KILAS

Blandongan, baru saja mencari rumput di sekitar sawah yang ada di Buk Wedi. Mengendarai sepeda motor Honda Supra X miliknya, dia membawa rumput untuk menuju rumahnya. Saat Yasin melaju di gang, dia berpapasan dengan Dani yang saat itu mengendarai motor Honda Beat. Persis di ujung gang, rupanya terjadi senggolan antara keduanya.

“Akibat senggolan itu, pelaku (Dani) emosi. Sampai kemudian keduanya terjadi cekcok mulut hingga terjadi-

lah bacokan tersebut,” ujar Kapolsek Bugul Kidul Kompol Suko Wahyudi.

Pelaku, kata Kapolsek, ternyata memang membawa sebilah golok dari rumahnya.

Usai cekcok terjadi, pelaku langsung menyabetkan goloknya ke bagian punggung, lengan kiri, dan pelipis.

Bacokan itu membuat korban terkapar dan harus mendapat perawatan medis di RSUD dr R Soedarsono. Sementara Dani usai membacok tak langsung kabur. Dia memilih pulang

ke rumahnya yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari rumah Yasin.

“Selang satu jam kemudian, pelaku berhasil kami amankan. Guna kepentingan penyidikan, pelaku kami tahan di mapolsek dan sore itu juga kami jadikan tersangka,” terang Kapolsek.

“Saya menyesal. Tapi, kalau tidak digarai dulu, saya ndak mungkin membacok,” kata Dani. Versi pelaku, saat senggolan terjadi, korban terkesan enggan minta maaf.

“Waktu itu saya sempat tanya, kalau sampai nabrak motor saya lalu pecah, apa sampean (Yasin) mau mengganti. Ndilalah, jawabannya kok gak enak. Dia ( Yasin) justru bilang, wani gelut ae (memilih berkelahi saja) daripada mengganti,” terang Dani menirukan saat itu. Karena itulah, Dani lalu pulang ke rumahnya untuk mengambil golok. Lalu dia mencari Yasin kembali sampai kemudian terjadilah pembacokan tersebut (pas/dra)

KILAS

Dishub Kota Tak Serius Garap Car Free Day PASURUAN(BM)– Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan kurang serius dalam melaksanakan program hari bebas kendaraan atau Car Free Day (CFD). Seperti ditunjukan pada rencana lokasi yang akan dilaksanakan untuk CFD yang berpindah-pindah.

Sebab sebelumnya pihak Dishub merencanakan CFD di jalan Pahlawan. Namun, belakangan lokasinya berubah pindah ke jalan Sultan Agung.

Dalam program CFD itu rencananya akan dimulai dengan launching yang dilaksanakan akhir Oktober 2016 kemarin. Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi. Penundaan program yang telah direncanakan secara matang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan tersebut, lantaran belum adanya kesiapan personel dari Dinas Perhubungan, Kominfo dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pasuruan yang menangani langsung program ini.

Rencananya CFD secara perdana di pusatkan di Jl Sultan Agung, dan akan digelar dua minggu sekali tiap hari Minggu yaitu mulai pukul 06.00-10.00 WIB.”Memang rencana semula CFD akan dilaksanakan pada akhir bulan kemarin (Oktober.red). Namun, karena ada kendala teknis, jadi launching untuk CFDnya ditunda,” kata Dishubkominfo Kota Pasuruan, Rudianto.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Kepolisian dalam hal pengamanan lalu lintas serta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk UMKM-nya.

“Pengamanan maupun sterilisasi di jalan Sultan Agung sepanjang 1 kilometer sudah clear. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak satlantas Polres Pasuruan Kota. Sedangkan untuk tempat parkir di area CFD kami melibatkan pihak karang taruna di kelurahan setempat,” pungkasnya.(pas/dra)

FOTO BM/IST

TAK SERIUS: Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan melaunching program hari bebas kendaraan atau Car Free Day (CFD) di Jalan Sultan Agung.

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057

METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

Manchester City Bungkam Barca MANCHESTER (BM) - Wakil Inggris, Manchester City, berhasil membungkam raksasa Spanyol, Barcelona, dengan skor 3-1 dalam laga lanjutan penyisihan Grup C Liga Champions di Stadion Etihad, Rabu (2/11) pagi.

Ramuan strategi jitu dari sang pelatih, Pep Guardiola, berhasil menjinakkan Barcelona. City yang kalah dalam urusan pengendalian bola 35:65 bermain efektif dengan mencetak tiga gol

dari empat tembakan mereka yang tepat sasaran.

Gelandang Ilkay Guendogan memborong dua gol kemenangan City, sementara Kevin De Bruyne turut menyumbangkan satu gol, sedangkan Lionel Messi mencetak gol untuk Barcelona.

Berkat kemenangan tersebut, Citykinimengoleksitujuhpoindan berada di urutan kedua sekaligus menempel ketat Barcelona (9) yangmasihberadadipuncakklase-

men sementara Grup C. Meski berada di bawah tekanan, Barcelona lebih dulu membuka keunggulan pada menit 21 lewat serangan balik yang berbuah manis. Tendangan Sergio Aguero berhasil dihalau Javier Mascherano dan bola berhasil dibawa Messi yang membangun kerja sama apik dengan Neymar sebelum melepaskan tendangan ke tiang dekat yang tak mampu dihalau penjaga gawangWilly Ca-

ballero.

Upaya City menyamakan kedudukan baru membuahkan hasil pada menit 39, setelah umpan tarik matang dari Raheem Sterling ke area tiang jauh berhasil diselesaikan dengan sontekan mudah oleh Guendogan.

City berhasil membalikkan keadaan dan merebut keunggulan lewat De Bruyne pada menit 51, setelah legiun Belgia itu melepaskan tendangan bebas yang

meski arahnya mudah dibaca namun tak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Marc-Andre ter Stegen.

Tuan rumah terus menekan, meski hal itu tak menyurutkan semangat Barcelona. Sayangnya bola tembakan Andre Gomes menyelesaikan umpan sodoran Luis Suarez masih ditolak oleh tiang gawang pada menit 65.

Yang terjadi City justru menjauh dari kejaran tim tamu lewat gol kedua Guendogan hasil dari serangan balik, saat pemain berkebangsaan Jerman itu menyambar bola umpan silang di hadapan gawang Barcelona pada menit 74. (ant/nii) BERIKUT SUSUNAN PEMAIN KEDUA TIM SETURUT LAMAN RESMI UEFA: MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Willy Caballero (PG); Pablo Zabaleta, Nicolas Otamendi, John Stones, Aleksandar Kolarov; Fernandinho (Fernando Reges); Raheem Sterling (Jesus Navas), Kevin De Bruyne (Nolito), Ilkay Guendogan, David Silva; Sergio Aguero Pelatih: Pep Guardiola

ISTIMEWA

DUA GOL: Gelandang Ilkay Guendogan memborong dua gol kemenangan City atas Barcelona, kemarin.

BARCELONA (4-3-3): MarcAndre ter Stegen (PG); Sergi Roberto, Javier Mascherano, Samuel Umtiti, Lucas Digne; Ivan Rakitic (Arda Turan), Sergio Busquets, Andre Gomes (Rafinha); Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar Pelatih: Luis Enrique.

Atlet Berprestasi Dunia Terima Bonus 2 miliar. Pelatih angkat besi yaitu Dirja Wijardja dan Supeni yang masing-masing Rp 800 juta dan pelatih Ni Nengah, Toni Rusmanto sebesar Rp 400 juta.

“Ini yang sudah lama ditunggu-tunggu.Seharusnyabonuscair pertengahan November. Tapi karena ada keseriusan dari semua pihak maka bonus bisa diberikan secara cepat,” kata Menpora Imam Nahrawi saat memberikan bonus secara simbolis.

Orang nomor satu di Kemenpora ini juga mengapresiasi kinerja Deputi Bidang Pembudayaan yang telah bekerja sesuai tugas dan fungsinya, bahkan bonus yang diberikan tanpa potongan pajak. Hal tersebut juga merupakan sebuah terobosan.

“Bonus sekarang diberikan secara utuh. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah atas prestasi atlet maupun pelatih yang sukses mengharumkan nama bangsa dikancah internasional,” ujarnya, menambahkan.

Menteri kelahiran Bangkalan Maduraitusaatmemberikansambutan juga sempat berkelar.“Saat inibonussudahditerima.Silahkan

JAKARTA (BM) - Peraih medali pada Olimpiade dan Paralimpiade 2016 di Rio de Janeiro Brazil secara resmi menerima bonus yang dijanjikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Pemberian bonus tersebut diberikan langsung Menpora Imam Nahrawi kepada atlet maupun pelatih yang sukses mengharumkan nama bangsa di Gedung POPKI PP-PON Cibubur, Jakarta Timur, Rabu yang juga dihadiri perwakilan pengurus cabang olahraga.

Sesuai dengan janji dengan pemerintah. Peraih emas dalam hal ini Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir masing-masing berhak mendapatkan bonus Rp 5 miliar.

Peraih perak yaitu Eko Yuli dan SriWahyuniberhakmendapatkan bonus masing-masing Rp 2 miliar dan peraih perunggu Paralimpiade yaitu Ni Nengah Widiasih berhak bonus Rp 1 miliar.

Begitu juga pelatih. Richard Mainaky yang mengantarkan Tontowi/Liliyana meraih emas berhak mendapatkan bonus Rp

OlahragaRagunan.Selainitu,juga siswa-siswabeberapasekolahyang ada disekitar PP-PON Cibubur.

Saat menerima secara simbolis bonus, para atlet terlihat banggadangembira.Tidakketinggalan atlet difabel Ni NengahWidiasih.

Begitu juga dengan Tontowi Ahmad/LiliyanaNatsiryangkepanggung dengan menggunakan baju

mau buat apa. Apa mau dibagi samateman-temanolimpianatau dengan yang lain. Bebas saja,” katanya menpora dan disambut tepuk tangan yang meriah.

Dalam pemberian bonus selain dihadiri oleh sang penerima juga dihadiri oleh perwakilan cabang olahraga. Selain itu, juga dihadiri oleh siswa-siswi Sekolah

seragam berwarna hitam. Sedangkan atlet yang lain dan pelatih menggunakan batik.

“Terima kasih atas cairnya bonus. Saat ini saya belum bisa memutuskan untuk apa bonus ini.

Sementaraakansayatabungdulu,” kata Sri Wahyuni usai menerima secara simbolis bonus dari Menpora Imam Nahrawi. (ant/nii)

kini mendapat pengakuan dari Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim. Induk sepakbola Jatim itu menyatakan Persebaya berhak menjadi voters dalam kongres,

BM/ISTIMEWA

GUYUR BONUS: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengguyur atlet berprestasi dunia dan para pelatih mereka dengan bonus milyaran rupiah.

menyuarakan tuntutan agar PSSI Jatim bisa membantu negosiasi dengan PSSI Pusat. Sayang, aksi yang digelar Selasa (1/11) kemarin tidak nampak satu pun pengurus PSSI Jatim.

Seperti diketahui, bonek meminta supaya tidak hanya hak berkompetisi Persebaya saja yang dikembalikan. Namun juga hak berorganisasi dengan mendapatkan jatah sebagai voters pada Kongres PSSI mendatang. Para suporter merujuk statuta PSSI dan FIFA. Di mana, PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB) yang dulu menggunakan nama Persebaya dengan melawan hukum dan sekarang berubah nama menjadi Bhayangkara FC, tidak layak mengambil hak dan mandat Persebaya.

10 November mendatang.

Sebelumnya, ratusan suporter pendukung klub berjuluk Green Force itu mendatangi kantor PSSI Jatim. Mereka

ISTIMEWA

Imam Nahrawi

undangan, orang nomor satu di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ini mendukung penuh pelaksanaan kongres yang waktu dan pelaksanaannya sudah setujui oleh FIFA itu. Pihaknya berharap pelaksanaan kongres pemilihan berjalan dengan sukses dan lancar.

Pihaknya juga mengajukan permintaan maaf jika pada Kongres PSSI dengan agenda pemilihan pengurus periode 20162020 tidak bisa memberikan dukungan secara finansial seperti yang dilakukan sebelumnya. “Saat ini banyak terjadi pemangkasan dan pengiritan anggaran. Jadi kami saat ini tidak bisa memberikan dukungan secara finansial,” ucapnya, menambahkan.

Kongres PSSI di Ancol merupakan keputusan terakhir setelah sebelumnya terjadi polemik dalam penetapan lokasi kongres. PSSI berdasarkan rapat komite eksekutif menetapkan lokasi kongres di Makassar, namun tidak mendapatkan reko-

mendasi pemerintah. Sedangkan Kemenpora merekomendasikan di Yogyakarta.

Atas kondisi tersebut, kongres yang seharus digelar 17 Oktober harus diundur. Beruntung FIFA tidak mengeluarkan keputusan tegas alias memberikan sanksi. Induk federasi sepak bola dunia ini memberikan kelonggaran dan memberikan batas akhir pelaksanaan kongres adalah 10 November.

Pada kongres PSSI nanti ada sembilan calon ketua umum yang akan bersaing untuk mendapatkan simpati dari 106 pemilik suara. Kesembilan calon tersebut adalah Kurniawan Dwi Yulianto, Sarman, Edy Rahmayadi, Moeldoko, Tony Aprilani, Eddy Rumpoko, Djohar Arifin Husin dan Bernhard Limbong.

Persaingan pada kongres dipastikan bakal ketat meski salah satu calon yaitu Edy Rahmayadi mengklaim telah mendapatkan dukungan dari mayoritas pemilik suara yang tergabung dalam Kelompok 85. (ana/nii)

ISTIMEWA

Menpora Minta Maaf JAKARTA (BM) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku belum menerima undangan untuk menghadapi Kongres PSSI dengan agenda pemilihan pengurus baru periode 2016-2020 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 10 November. “Belum ada undangan,” kata Imam Nahrawi dengan singkat di sela penyerahan bonus peraih medali olimpiade dan paralimpiade di PP-PON Cibubur, Jakarta, Rabu.

Meski belum mendapatkan

BM/DIAN K

HIDUP SEHAT: Panitia jalan sehat HUT ke-52 Partai Golkar telah menyiapkan banyak hadiah bagi para peserta.

Jalan Sehat Golkar SURABAYA (BM) – Menempuh jarak kurang lebih 6 km, panitia jalan sehat HUT ke-52 Partai Golkar membidik 15 ribu peserta. Event yang digeber, Minggu (6/11) pagi mendatang, ini tak dipungut biaya dengan menyediakan hadiah utama umroh gratis.

Rute jalan sehat yang akan dilepas Ketua Umum DPP Partai Golkar Setyo Novanto mengambil garis start Jl Ahmad Yani, tepatnya depan Kantor Dishub Jatim. Peserta kemudian akan menyusuri jalan frontage sisi barat tersebut menuju arah utara putar balik Taman Pelangi, ke arah Bundaran Waru dan kembali finis di tempat semula.

“Event ini bukan hanya bagian puncak peringatan hari jadi Partai Golkar ke-52 yang diselenggarakan pada akhir pekan mendatang. Kami juga mengajak masyarakat untuk membiasakan hidup sehat,” sebut penanggung jawab jalan sehat, Erick Reginal Tahalele, kepada awak media, Rabu (2/11).

Sadar event tersebut mengundang banyak massa, ia menyatakan partai berlambang pohon beringin itu telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Menurut Erick, pihaknya akan melibatkan ratusan personil kepolisian dari Polda Jatim dan personil jajaran yang disiagakan di jalan-jalan yang akan di lalui peserta. ”Kami sudah berkomunikasi dengan Polda Jatim, Polrestabes Surabaya dan Polsek Genteng. Kami menyarankan agar kepolisian tidak perlu menutup jalan, pakai metode buka tutup jalan saja. Karena kami ingin acara ini tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain,” ungkap Erick.

Ia mengatakan sekitar 30 ribu kupon akan dibagikan secara cuma-cuma ke masyarakat di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Pihak panitia telah menyiapkan hadiah lima paket umrah dan lima sepeda motor on the road. Tak hanya itu, ratusan doorprize juga disiapkan. “Kami berharap hadiah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. meski ini acara partai, peserta tidak diwajibkan mengenakan dress code warna kuning,” tuntas Erick. (dek/nii)

296 Atlet Berlaga di Panahan

PSSI Jatim Akui Persebaya Voters Kongres SURABAYA (BM) – Tuntutan suporter bonek agar Persebaya Surabaya menjadi voters dalam Kongres PSSI belum berhenti.

Klub berlogo buaya dan hiu itu

lintas arena

Wardy Azhari Siagian

Nah rujukan itu mendapat respon positif dari PSSI Jatim.

Wakil Ketua PSSI Jatim Wardy Azhari Siagian menegaskan bahwa tanpa diperjuangkan saja Persebaya memang telah menjadi voters dalam Kongres PSSI yang digelar di Jakarta pekan depan.

“Memang Persebaya punya hak jadi voters. Dari dulu itu, saat kongres yang dipanggil selalu nama Persebaya bukannya Bhayangkara Surabaya United (sekarang Bhayangkara FC, red),” kata Wardy saat ditemui di Gedung KONI Jatim, Surabaya, Rabu (2/11).

Namun, ia juga mengaku kecewa dengan pengurus klub berkostum hijau-hijau tersebut.

Sebab, pihaknya merasakan sendiri ketika Persebaya diajak mengikuti Kongres PSSI, Agustus lalu, tidak merespon. “Kami pernah mengajak mereka ikut kongres agar tahu dinamika, tapi tidak dijawab,” beber Wardy. ”Kalau saat itu pengurus Persebaya tidak merespon ajakan kami. Terus apa lagi yang minta diperjuangkan sekarang.

Kami juga mohon maaf saat Bonek ke kantor PSSI Jatim, kami tidak ada karena tengah mengurus kegiatan sepakbola Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jatim di Jember,” tandasnya. (dek/nii)

JEMBER (BM) - Sebanyak 13 kabupaten/kota absen atau tidak mengirimkan atletnya untuk cabang olahraga panahan dalam kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Timur di Kabupaten Jember, Jatim, 1-6 November 2016. “Dari 38 kabupaten/kota tercatat sebanyak 25 daerah yang mengikuti cabang olahraga panahan di Popda Jatim, sehingga 13 daerah lainnya tidak ikut karena tidak memiliki atlet panahan di wilayah setempat,” kata Ketua Panitia Pelaksana Panahan Popda Jatim Zainudin di Stadion Notohadinegoro Kabupaten Jember, Rabu.

Data panitia mencatat sebanyak 296 atlet panahan dari 25 kabupaten/kota yang ikut berkompetisi dalam Popda Jatim di antaranya Kota Surabaya, Kota Malang, Sidoarjo, Jember, Banyuwangi, Pasuruan, Kota Batu, dan Kota Kediri.

“Dalam pertandingan panahan dibagi tiga nomor pertandingan yakni recurve yang menggunakan jarak 70 meter, compound menggunakan jarak 50 meter, dan nasional menggunakan jarak 40 meter,” tuturnya.

Menurut dia, pertandingan kualifikasi sesi pertama untuk recurve dan compound cukup bagus dan poin nilai yang didapatkan para atlet tidak berbeda jauh, sehingga hal tersebut menunjukkan pembinaan para atlet panahan di daerah hampir merata. “Kalau dilihat nilainya cukup bagus dan kemampuan mereka merata, sehingga skill yang dimiliki para atlet Popda Jatim juga bagus karena mereka yang ikut sebagian adalah pemula,” katanya.

Ia menjelaskan hasil kualifikasi sesi pertama dalam cabang olahraga panahan untuk compound tingkat SMP putri mencatat atlet bernama Eleazar Azaraya dari Kota Malang berhasil menyabet juara pertama dengan perolehan nilai 317, kemudian peringkat kedua diduduki Alya Nabila dari Kota Surabaya (307), dan ketiga diraih oleh Syalzaesha Ainun dari Kabupaten Banyuwangi (295).

“Sedangkan untuk compound putra tingkat SMP, juara pertama diraih Aflah Alwi Imas dari Sidoarjo dengan skor nilai 335, kemudian juara kedua diraih Agung Ramadhan dari Kabupaten Jember dengan nilai 330, dan juara ketiga diperoleh Iqbal Bagaswara dari Surabaya dengan nilai 329,” ujarnya.

Untuk pertandingan recurve SMP putra tercatat juara pertama disabet Rafif Naufal dari Kota Blitar dengan nilai 295, kemudian peringkat kedua diraih Dimas Islami dari Surabaya (294) dan juara ketiga diraih Visitor Habibullah dari Kota Blitar (286).

Sedangkan untuk recurve putri tingkat SMP diraih oleh Ega Trisna dari Kabupaten Bojonegoro dengan nilai 263, kemudian peringkat kedua diraih Widi Nur dari Kota Malang (261), dan peringkat ketiga diperoleh Nadia Riski dri Kota Blitar (256). (ana/nii)

ISTIMEWA

POPDA: Sebanyak 296 atlet dari 25 daerah mengikuti cabang panahan dalam POPDA Jatim 2016 yang digelar di Jember.

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

Mengantisipasi Aksi Demo 4 November

TAJUK

Penumpang Gelap

K

ita langsung saja pada isu pokok: apa sejatinya agenda sebagian kaum muslimin menggelar demo massal pada Jumat, 4 November, besok?

Jawaban sederhana atas pertanyaan itu tentu saja menyangkut soal interest atau kepentingan. Membahas interest ini bisa dilakukan pada dua aras. Aras pertama meliputi wacana di permukaan yang merepresentasikan manifest interest. Aras kedua menyangkut hal-hal tersembunyi, hidden agenda, yang dalam kajian sosiologi disebut latent interest.

Di aras manifest interest, para pemrakarsa demo secara eksplisit mengungkapkan agenda demo usai jumaatan besok adalah mendesak Presiden Jokowi agar menggunakan kewenangannya untuk memproses hukum Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Ahok dianggap telah menghina bahkan menistakan agama Islam dengan pernyataannya soal surah Al Maidah 51 di depan warga Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Para pendemo khawatir proses hukum terhadap Ahok tersendat atau terhenti karena konon ada kekuatan besar di belakang Ahok, sehingga mereka merasa perlu menekan Presiden Jokowi untuk menjamin tak ada intervensi.

Di aras latent interest, kita hanya bisa menemukan dugaan dan kemungkinan yang tersebar dalam lalu lintas percakapan soal Ahok dan Surah Al Maidah 51 di media sosial. Di sini bermunculan aneka spekulasi. Mulai dari upaya menjegal Ahok agar tidak bisa berkompetisi di kontestasi Pilkada DKI 2017, mencegah Ahok memenangkan Pilkada jika masih boleh berkompetisi, upaya memenangkan pasangan lain terutama yang dekat dengan umat Islam, yaitu Anies – Sandi, sampai bahkan pada spekulasi upaya menggoyang kekuasaan Presiden Jokowi. Namanya juga spekulasi, segala wacana berkembang tanpa terkendali.

Demo, apa boleh bikin, sudah merupakan bagian dari saluran warga negara untuk menyampaikan pikiran dan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Artinya, demo adalah hak azasi warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar. Dan kita tentu menghargai hak itu, serta bagaimana hak itu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demo damai karena itu haruslah diapresiasi secara memadai. Demo semacam ini bukan hanya akan menuai simpati tetapi membuat aparat keamanan tidak kelimpungan dibandingkan jika menghadapi demo dengan agenda kekerasan.

Kita bersyukur aksi demo sebagian ummat Islam di Istana Negara Jumat besok masuk dalam kategori demo damai. Para pemrakarsa demo menjamin peserta demo tidak akan melakukan aksi anarkhis. Aparat keamanan pun disiapkan dengan jumlah yang sangat signifikan untuk langkah-langkah pengamanan.

Warga, khususnya masyarakat DKI Jakarta, sudah seharusnya boleh merasa tenang dan aman.

Di balik itu, terkait dengan latent interest, kita juga tak boleh menutup kemungkinan akan masuknya para penumpang gelap dalam aksi demo itu. Para penumpang gelap tentu memiliki agenda yang tak bisa diprediksi. Namun, terkait isu-isu mutakhir, agenda penumpang gelap yang paling rawan adalah ancaman pecah belah NKRI. Pecah belah NKRI ini tentu tidak kita kehendaki bersama. Karena itu, waspadalah.

Noor Ipansyah Iskandar

SBY Kritik Intelijen TAK ...

Pengamanan Polri mengedepankan caracara persuasif dan humanis dalam pengamanan aksi unjuk rasa pada Jumat 4 November mendatang. Salah satu strateginya adalah dengan mengerahkan 500 personel Brimob yang berpeci dan bersorban putih.

Tanpa senjata api, tongkat atau tameng, ratusan personel Brimob berpeci dan bersorban ini akan diturunkan ketika massa sudah anarkis. Apa yang akan mereka perbuat tanpa persenjataan?

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, ratusan polisi bersorban itu yang akan berhadapan untuk menurunkan tensi massa ketika mulai melakukan tindakan anarkis.

“Iya, kalau massa sudah anarkis, mereka akan membacakan asmaul husna biar tenang kembali,” ujar Awi, Rabu (2/11/2016).

Terpisah, Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Verdianto mengatakan, 500 personel tersebut merupakan pasukan gabungan dari Brimob Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya.

Ia mengatakan, pengerahan polisi bersorban dan berpeci putih ini merupakan salah satu upaya polisi dalam pengamanan demo yang humanis.

“Ya itu kan cara-cara humanis, kami kedepankan upaya persuasif untuk mengawal dan mengamankan demo nanti,” ujar Verdianto.

Info Intelijen Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap berbahaya jika ada informasi intelijen bahwa rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik. Hal itu disampaikan SBY dalam

Sambungan Halaman 1 jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).

“Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu,” kata SBY. Dalam jumpa pers tersebut, SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah. “Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.

Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran,” kata Presiden keenam RI itu.

“Memfitnah atas nama analisis intelijen sekaligus menghina. Kita tahu Arab Spring mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman itu tidak ada dikatakan penggeraknya. Yang komandoi media sosial. Itulah era sekarang ini. Jadi, jangan tiba-tiba simpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai,” ucap dia.

Meski tidak secara gamblang merasa dituduh, dalam jumpa pers tersebut, SBY mengaku sudah mengumpulkan informasi sebelum berbicara pada hari ini. Pada Selasa (2/11/2016), SBY menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto.

“Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara,” ucapnya.

“Sekali lagi, karena saya mengetahui, saya dengar dan saya kroscek benar adanya, mudah-mudahan yang saya dengar tidak benar, tidak seperti itu kalau ada analisis intelijen, termasuk sumber kepolisian bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini menggerakkan, parpol ini yang punya kepentingan menggerakkan unjuk rasa besar itu,” kata SBY. (det/kom/tit)

B

esok Jumat 4 November 2016 tampaknya menjadi hari yang paling diantisipasi oleh berbagai kalangan, terutama pemerintah dan aparat keamanan serta ‘civil society’. Sebab, pada hari itu, dijadwalkan akan berlangsung unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat yang dikoordinasikan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Indonesia, Jakarta khususnya, telah berpengalaman mengalami berbagai aksi unjuk rasa, besar-besaran sekalipun.

Memang ada yang berlangsung secara aman dan tertib, tetapi ada pula yang berlangsung memicu bentrok bahkan kerusuhan sosial.

Demonstrasi atau berunjuk rasa dijamin oleh UndangUndang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia sebagai bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum juga telah mengatur mengenai pelaksanaan demonstrasi atau unjuk rasa.

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab

sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; mewujudkan iklim yang konduksif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Antisipasi Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum dam Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra; Pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan MUI, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Pimpinan Pusat Muhammadiyah; pertemuan Wapres Jusuf Kalla dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono; pertemuan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Menkopolhukam Wiranto; pertemuan Prabowo dan Presiden PKS Sohibul Iman; apel kesiapsiagaan keamanan oleh Polri; apel kesiapsiagaan keamanan oleh TNI, dan apel gabungan antara TNI dan Polri;

Oleh Budi Setiawanto

termasuk peningkatan razia di berbagai pintu masuk ibu kota, termasuk pelabuhan, bisa mengindikasikan bahwa unjuk rasa pada 4 November mendatang patut diantisipasi secara seksama, dengan mendinginkan suasana serta menjaga persatuan dan kesatuan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, seusai menerima Yudhoyono pada Selasa (1/11) malam, telah menegaskan bahwa pemerintah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi sekalipun tidak merasa ada ancaman.

Antisipasi kesiapan mutlak dilakukan karena kemungkinan jumlah pengunjuk rasanya besar sehingga banyak yang harus dipersiapkan dan namanya pemerintah harus selalu siap menghadapi apapun situasinya.

Presiden Joko Widodo yang menerima pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama telah membahas sejumlah isu terkini, termasuk penegakan hukum dan pengutamaan ketertiban di Indonesia.

Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, seusai bersama pimpinan PBNU dan Muhammadiyah dengan Presiden Jokowi, mengingatkan bahwa untuk berunjuk rasa dilakukan sesuai dengan aturan dan akan berlangsung dengan tertib. MUI menyeru-

kan demonstrasi itu untuk mengikuti berdasarkan peraturan, dilakukan secara santun, damai dan tidak anarkis, tidak menimbulkan kerusakan dan juga jangan terprovokasi.

Menurut Ma’ruf, dalam pertemuan tersebut, sejumlah pengurus organisasi kemasyarakatan Islam menyampaikan adanya kegaduhan yang diakibatkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan dugaan penistaan agama. Ma’ruf menilai, kendati masalah tersebut tidak berhubungan dengan politik maupun pemilihan umum kepala daerah namun isu tersebut menjadi berkembang dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Disepakati bahwa kasus tersebut diproses secara terhormat, proporsional, melalui proses hukum.

Kepala Polda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan menerbitkan maklumat yang tertuang melalui Surat Nomor: MAK/03/X/2016 tertanggal 1 November 2016 yang diberlakukan petugas pengamanan dan bagi koordinator atau penanggung jawab serta peserta pengunjuk rasa.

Setiap aparatur pemerintah khususnya Polri wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia.

Anggota Polri harus menghargai

asas legalitas, prinsip praduga tak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan bagi masyarakat.

Sementara seluruh peserta unjuk rasa wajib menghormati hak orang lain, aturan moral yang diakui umum, menaati perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Polri melarang pengunjuk rasa membawa, memiliki senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata tajam dan senjata pemukul. Peserta demonstrasi juga dilarang menghasut maupun memprovokasi berupa lisan atau tulisan yang melanggar aturan hukum.

Hal lainnya yang tidak diperbolehkan bagi pendemo yakni menyampaikan maupun meneruskan informasi bersifat menghina, menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, rasa dan antar golongan (SARA) melalui media elektronik maupun media sosial. Pengunjuk rasa dilarang melawan maupun menggagalkan tugas aparat keamanan saat menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa.

Polisi akan menindak tegas pendemonstrasi yang melanggar hukum dengan jeratan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti KUHP pasal 218 tentang melawan aparat saat mengamankan aksi. (*)

Rini Sudah Siapkan Pengganti DIREKTUR..

Sambungan Halaman 1

praktik pungutan liar (pungli) dalam menjalankan tugas,” tuturnya.

Ke depannya, Rini akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengawasi praktik pungli darat, laut dan udara pada perusahaan-perusahaan plat merah.

“Kita ingin lebih jeli menjaga hal-hal ini agar tidak terjadi lagi.

Di Bandara, Pelabuhan, ini kerja sama erat tetap harus,” pungkasnya.

Pengganti Rini Soemarno mengangkat Muhammad Iqbal Mirza menjadi Direktur Operasional Pelindo III menggantikan Rahmat Satria. “Adalah saudara M. Iqbal dari Samudera Indonesia yang kita angkat sebagai Direk-

tur Operasional Pelindo III yang baru. Sudah melakukan proses assesment,” ujar Rini dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/11).

Rini mengakui telah mengamati Iqbal sejak jauhjauh hari. Menurut Rini, Iqbal punya segudang pengalaman di dry port dan pelabuhan, pria berusia 45 tahun tersebut dianggap layak menggantikan Rahmat Satria.

“Kita lihat talenta-talenta di sektor terkait. Sudah beberapa waktu lalu saudara M. Iqbal dia mampu menjadi direksi di BUMN. Kita lihat ke depannya apakah dia bisa ditempatkan di pelabuhan atau pelayaran,” tuturnya.

Iqbal sendiri merupakan Direktur di PT Tangguh Samudera

Jaya (Samudera Terminal) sejak 2010 sampai saat ini. Kemudian, Iqbal juga menjabat sebagai Direktur PT Maruzen Samudera Taiheiyo sejak Februari 2014 hingga saat ini. Direktur Utama PT Samudera Golden Mitra sejak September 2013 hingga saat ini.

“Dia bertanggung jawab di terminal peti kemas, pelabuhan. Di Kalimantan, Samarinda.

Kami lihat dia punya kemampuan di pelabuhan BUMN,” pungkasnya.

Ditahan Bareskrim Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia III, Rahmat Satria ditetapkan sebagai tersangka pungutan liar. Rahmat ditangkap dalam operasi tim sapu bersih (saber) pungli karena diduga menerima aliran duit para pengusaha.

“Telah dilakukan penahanan terhadap Direktur Operasional Pelindo III atas nama Rahmat Satria. Telah juga ditetapkan sebagai tersangka dari luar kalangan Pelindo, Agusto Hutape dan telah ditahan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (2/11/2016).

Menurut Boy Rafli, AH diduga melakukan pungli terhadap para pengusaha terkait prosedur pemeriksaan peti kemas di pelabuhan. “Status RS dan AH sudah ditetapkan tersangka.

AH itu penampung ya, rekeningnya,” imbuhnya Polisi juga masih memeriksa 3 orang, pihak dari luar Pelindo III yang masih berstatus saksi. Ketiganya adalah David Hutapea, Hernawa, dan Ir. Chairul Saleh. “Masih saksi

(statusnya)” ujarnya.

Penangkapan ini berawal dari operasi tangkap tangan terhadap AH, Direktur PT Akara Multi Karyasepekan lalu. AH ditangkap saat sedang meminta pungutan kepada importir.

Dari pengembangan pemeriksaan, AH kemudian menyebut nama Rahmat yang diduga ikut menikmati duit hasil pungli. Informasi ini langsung ditindaklanjuti tim saber pungli dengan mendatangi kantor Rahmat di lantai 3 Gedung Pelindo III, Surabaya.

Kapolres Pelabuhan Tanj u n g Pe ra k A K B P Ta k d i r Mattanete menyebut uang Rp 600 juta disita dari ruang kerja Rahmat. “Totalnya Rp 10 miliar dari kasus ini yang saat ini diamankan tim satgas,” kata AKBP Takdir. (det/ mer/tit)

Blokir 17 Rekening Rp 15M PERUSAHAAN...

Sambungan Halaman 1

tiap bulan.

“PT Ankara yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak sangat menggganggu alur keluar kontainer, dan ini menjadi bagian dwelling time,” ujar Brigjen Agung Setya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Rabu (2/11/2016), di Jakarta.

Kalau kontainer belum membayar kepada PT Ankara, maka tidak akan bisa keluar pelabuhan meski perusahaan itu sudah punya surat perintah

pengeluaran barang.

“Jadi, di pos terakhir kontainer diperiksa. Kalau tidak dilampiri bukti pembayaran melalui bank tertentu, maka tidak akan bisa keluar pelabuhan,” paparnya.

Seperti diketahui, Tim gabungan Satgas Sapu Bersih Pungli Mabes Polri, Polda Jatim, dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap RS, Selasa (1/11/2016) siang.

Mabes Polri sudah menetapkan RS dan AH Direktur PT Ankara Multi Jaya sebagai

tersangka.

Barang bukti yang disita, uang tunai Rp4,5 miliar, Deposito BRI Rp600 juta, Reksadana CIMB, Dokumen Transaksi, Komputer dan dokumen legalitas perusahaan.

Dan, kemarin tim gabungan Saber Pungli juga memblokir 17 rekening berisi Rp15 miliar yang diduga hasil pungli. Sekarang, kasus ini ditangani Mabes Polri.

Sedangkan dua tersangka ditahan di Polda Metro Jaya.

Pemerasan Tim gabungan Satgas Sapu Bersih Pungli Mabes Polri, Polda Jatim, dan Polres Pelabu-

han Tanjung Perak, telah menetapkan dua tersangka pelaku pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Dua tersangka itu adalah RS Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III dan AH Direktur PT Ankara Multi Jaya.

Brigjen Agung Setya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, mengatakan, dua tersangka tersebut sementara dijerat pasal pemerasan.

“Dari hasil pemeriksaan terkait penerimaan uang dan pemerasan, maka yang ber-

sangkutan dikenakan pasal tindak pidana pemerasan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Berdasarkan Kitab Undangundang Hukum Pidana, tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368, dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun.

Agung menambahkan, praktik pungli di Pelabuhan Tanjung Perak ini terungkap berkat laporan para pengusaha di wilayah Jawa Timur yang merasa dirugikan.

Sekarang, kasus ini ditangani Mabes Polri. Sedangkan dua tersangka ditahan di Polda Metro Jaya. (ssn/tit)

Ahok Tetap Blusukan AHOK...

Sambungan Halaman 1

mankan Ahok. Bahkan, beberapa polisi berpakaian sipil dan bersenjata laras panjang datang mengamankan Ahok. Sementara itu, Ahok terus berjalan dan menyapa warga setempat. Dia terlihat menyalami warga yang

tak ikut demo menolaknya.

Ciderai Demokrasi Ahok menyayangkan kerusuhan yang terjadi saat ia tengah blusukan dan menyapa warga Sukabumi Utara, Kebon

Jeruk, Jakarta Barat. Akibat kerusuhan tersebut, Ahok tidak melanjutkan rencananya meninjau Sungai Sekretaris.

“Saya kira ini mencederai demokrasi kita, ya. Padahal masyarakat semua terima, kok.

Masyarakat penduduk asli terima (saya), kok,” kata Ahok di kantor Kepolisian Sektor Kebon

Jeruk, Rabu, 2 November 2016.

Ahok meyakini masyarakat yang menolaknya bukan penduduk asli Rawabelong.

Ahok menilai sikap para demonstran itu tidak dewasa.

“Hukum negara kita kan enggak bisa dipaksa, harus ada aturan.

Aturan sudah disepakati, ya sudah. Kalau kayak begini, kan,

kasihan masyarakat ketakutan dengar suara-suara begitu, teriak-teriak begitu,” ucap Ahok.

Kemarin, Ahok kembali blusukan untuk menemui warga Sukabumi Utara, Jakarta Barat.

Ahok datang sekitar pukul 16.15 WIB. Sesampainya di sana, Ahok sempat menyapa masyarakat dan berfoto. (kom/tmp/tit)

KPK Usut 34 Proyek Mangkrak JAKARTA (BM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, jajarannya bersiap untuk mengumpulkan berbagai bahan keterangan terkait mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik.

Ini terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan melaporkan proyek terbengkalai tersebut ke KPK. Jokowi menyampaikan ancaman tersebut saat membuka rapat terbatas terkait perkembangan proyek listrik 35.000 megawatt di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepres-

idenan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

“Ya nanti otomatis karena beliau (Presiden Jokowi) sudah mengatakan begitu tim nanti akan segera bergerak.

Dalam hal ini masih mengumpulkan bahan bahan keterangan,” kata Basaria di kantor KPK, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Basariamenuturkan,proyek34pembangkit listrik memakan biaya yang tidak sedikit.

Untuk itu, KPK akan memeriksa mengapa pengerjaan proyek tersebut terhenti.

Menurut Basaria, mangkraknya sebuah proyek belum tentu disebabkan tin-

dak pidana korupsi. Untuk itu diperlukan pengumpulan bahan yang akan menentukan status 34 proyek itu. “Mangkrak itu tidak selalu ada korupsi. Nanti kami lihat dulu. Nanti kalau bilang korupsi saya salah, saya belum sampai ke sana,” ucap Basaria.

Basaria mengatakan pihaknya belum menentukan tanggal untuk menerjunkan tim dalam mengusut 34 proyek pembangkit listrik.

Jokowi sebelumnya menyebut proyek tersebut mangkrak selama tujuh sampai delapan tahun.

Presiden mengaku bahwa ia telah meminta laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit 34 proyek tersebut.

Jokowi meminta agar BPKP menyelesaikan audit itu dan segera melapor kepadanya. Kepala Negara mengatakan, jika audit BPKP menyatakan bahwa proyek bisa diteruskan, pemerintah akan meneruskan proyek tersebut hingga selesai. Namun, Jokowi sendiri mengaku pesimistis karena ia sudah melihat kondisi proyek-proyek itu di lapangan. (kom/tit)

08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 3 NOVEMBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 2 NOVEMBER 2016

-0.19% IHSG

-0.2% STI

-1.8% NIKKEI

-0.5% FTSE

-0.6% KLCI

-0.8% DJIA

-0.8% NASDAQ

5,405

2,807

17,135

6,884

1,660

17,999

5,148

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

542,518

520,817

1,295.90

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,045 SUMBER: GERAIDINAR 2 NOVEMBER 2016

SUMBER: KLIKBCA.COM 2 NOVEMBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13060.00 9417.19 14512.93 10008.47

BELI 13044.00 9397.19 14412.93 9928.47

Produk Intako Bakal Tembus Pasar Italia produk kulit lainnya. Produk asal Tanggulangin berarti tidak kalah bersaing dengan produkItalia. “Untuk mutu produk akan kita jaga, apalagi kalau sudah diekspor,” tandas Ainur.

Ekspor produk Intako ke Italia, lanjut Ainur, melalui proses cukup panjang sejak Pebruari 2016 lalu, dengan didasarkan contoh produk yang dikirimkan ke Italia. Kerjasama ini juga disupport oleh ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) di Milan. “Tahap awal atau ekspor perdana sekitar 2500 tas, terdiri dari tas wanita, tas rajut, taspunggung dan tas pakaian,” jelas Ainur.

Bukan hanya Italia, pruduk Intako juga akan diekspor ke 11 negara lainnya melalui bapak asuh PT Agiomultimex Sidoarjo. Selanjutnya, akan dipasarkan ke seluruh dunia. Dengan bisa menembus pangsa pasar internasional, diharapkan bisa membuat UKM di Sidoarjo jaya lagi seperti sebelum terjadi semburan lumpur di Porong.

Untuk pengembangan ekspor yang dilakukan UKM Intako, juga disupport Bank Jatim Cabang Sidoarjo. Terutama untuk permodalan, agar UKM bisa meningkatkan ekspor. Selain itu, selama ini Bank Jatim Cabang Sidoarjo juga mengucurkan kredit lunak kepada UKM di Kabupaten Sidoarjo. “Selama ini Bank Jatim Cabang Sidoarjo memberikan kredit lunak ke UKM, FOTO: IST terutama di Intako,” aku Ainur TEMBUS ITALIA: Produk kerajinan kulit Intako di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, tak lama lagi bakal menembus pasar dunia.

Rofik. (ant/udi) Nampak sebagian produk kerajinan kulit Intako yang dipasarkan di Centra Kerajinan Kulit di Tanggulangin, Sidoarjo.

SIDOARJO (BM) – Produk tas dan koper koperasi Industri Tas dan Koper (Intako) segera akan menembus pasar dunia. Para pengusaha yang tergabung dalam Intako bulan depan berencana mengekspor tas dan koper, serta kerajinan lain ke Italia.

K e t u a I n t a k o Ta n g g u l a n g i n , A i nur Ro fik, me ngakui adanya rencana ekspor produk UKM dibawa Intako ke Italia karena sudah ada MoU dengan perusahaan Albi-

setti International S.A Milan. Sedangkan untuk produk UKM Intako dibawah pengawasan PT Agiomultimex, perusahaan sepatu dan sandal yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo.

Ainur menambahkan, selama ini produk Intako sudah diekspor ke luar. Salah satunya, ke Timor Leste, Amerika dan beberapa negara lainnya. Dengan menembus Italia,lanjut Ainur, merupakan suatu kebanggaan. Sebab, Italia selama ini terkenal dengan produk tas dan

UMKM Jatim Minim Akses Kredit Perbankan SURABAYA(BM) – Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, terus mendorong agar 6,8 juta pelaku UMKM di Jatim bisa terlayani kredit.Total pelaku UMKM di Jatim, baru sekitar 30 persen yang bisa mengakses kredit perbankan. Seperti dikatakan Kasi Pembiayaan Jasa Keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Sutarto mengatakan, Pemprov Jatim mengalokasikan dana sebesar Rp400 miliar untuk bisa disalurkan ke UMKM dengan bunga maksimal 9 persen tiap tahun. ”Dari jumlah total pelaku UMKM, hampir 90 persen bermodal rata-rata Rp5 jutaan,” katanya. Guna meningkatkan pembiayaan ke sektormikro,DinkopUMKMJatimmengggandengkoperasiwanita(kopwan)yangjumlahnya mencapai 8.506 kopwan di Jatim. Sejak tahun 2010,kopwantelahdikucuridanahibahmasingmasingRp25jutaperkopwan,sebagiankopwan bahkan memperoleh kucuran dana dua kali karena berkinerja baik.

Total dana hibah yang berasal dari APBD yang ditujukan kopwan telah mencapai Rp400 miliar. Namun saat ini Pemprov Jatim

telah menghentikan penyaluran dana hibah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Karena itu, koperasi diupayakan dalam mengakses dana kredit dari bank maupun lembaga pembiayaan. ”Pelaku UMKM bagi kami sangat penting karena sektor ini yang mampu bertahan ketika ekonomi lagi krisis,” ujar Sutarto di Surabaya, kemarin.

Sementara, Micro Banking Head Regional VIII PT Bank Mandiri Tbk, Puntuh Wijaya mengatakan, total KUR yang disalurkan bank pelat merah itu secara nasional mencapai Rp8,7 triliun. Jumlah itu, kontribusi Jatim mencapai 15,2%. Total dana yang disalurkan sekitar 65% untuk KUR sektor ritel atau perdagangan. Sedangkan 35% untuk sektor mikro.

Besar pinjamannya pada tahap awal, berkisar antara Rp50 juta hingga Rp200 juta. ”Meski penyaluran KUR tinggi, kepatuhan debitur ternyata cukup bagus. Ini terlihat dari rendahnya kredit macet atau non performing loan (NPL) yang hanya 1,2 persen.

Angka ini turun dibanding tahun lalu sebe-

sar 2,6 persen,” katanya.

Dalam penyaluran KUR, lanjut dia, saat ini Bank Mandiri berupaya menggenjot tiga sektor, yaitu pertanian, perikanan dan peternakan. Untuk perikanan, bank yang berdiri pada 1998 itu akan menyalurkan KUR ke PT Kelola Mina Laut di Kecamatan Brondong, Lamongan.

Menurutnya, komunitas nelayan menjadi bagian penting dalam jaring industri pengolahan ikan, yang merupakan salah satu klaster unggulan pencipta lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan. ”Kami selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR. Sehingga tidak terjadi kredit macet,” ujar Puntuh.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional VIII Jawa Timur (Jatim) hingga pertengahan Oktober berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,4 triliun dengan lebih dari 29.180 debitur. Jumlah itu naik dibanding tahun 2015 yang total penyalurannya sebesar Rp495 miliar dengan 10.801 debitur. (mku/dra)

Tawarkan Menu Baru dengan Masakan Jepang SURABAYA(BM) –Sajian menu masakan Jepang saat ini semakin digemari masyarakat Surabaya karena cocok dengan lidah banyak orang di kota Surabaya. Melihat animo masyarakat tersebut dan makin banyak tempat makan yang menyajikan masakan Jepang, mulai dari kedai kaki lima hingga resto mewah di hotel berbintang, sehingga persaingannya makin ketat. Disisi lain, konsumen diuntungkan karena memiliki banyak pilihan tempat untuk bersantap sesuai dengan selera dan isi dompet.

Salah satu resto yang menyajikan masakan Jepang adalah Ebisu di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya. Dalam menyiasati ketatnya persaingan di bisnis masakan Jepang, Ebisu selalu menawarkan menu baru setiap bulan hasil kreasi chef di resto ini.“Selalu ada menu baru setiap bulan di Ebisu selain menu-menu biasanya yang umum. Supaya tamu tidak bosan, juga untuk menarik minat tamu baru dan meningkatkan pendapatan dari food & beverage (F&B),” ujar Chef Didik Yudianto dari Ebisu, Rabu.

Salah satu menu istimewa yang disajikan Ebisu adalah Gyu Ribbu To Yakiniku atau iga sapi bakar dengan saos yakiniku. Bahan iga diimpor dari Australia karena lebih empuk dibandingkan iga lokal, sedangkan bahan lainnya cukup dari lokal.Chef Didik menjelaskan, bahan utama Gyu Ribbu To

BM/IST

PILIHAN: Banyaknya permintaan menu Jepang dengan citra rasa masakan dari chef hotel berbintang.

Yakiniku adalah iga sapi yang diambil dagingnya, selada, wortel, jamur, bawang prei dan paprika. Iga dibakar, sedangkan bahan

lainnya ditumis. Iga disajikan bersama sayuran tersebut dan makanan pendamping kroket Kanekoroke yang terbuat dari daging kepiting dan keju. Rasanya lembut dan enak di lidah.

Sebagai minuman pendamping cocoknya teh ocha tawar. Namun di Jepang, orang bisa memilih sake sebagai alternatif jika menyantap Gyu Ribbu To Yakiniku pada malam hari seusai pulang kerja, saat bersantai.Menurut Chef Didik, menu tersebut banyak dipesan tamu karena rasanya lezat dan tidak terlalu mengenyangkan. “Banyak yang suka, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Karena daging iganya empuk,” ujarnya.

Marketing Communication Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Andi Kusmianto, tamu yang bersantap di Ebisu terdiri dari berbagai kalangan mulai dari keluarga, kalangan bisnis maupun ibuibu. Tamu keluarga biasanya datang pada akhir pekan atau makan malam. Kalangan bisnis bisa datang saat makan siang atau sore sepulang kantor. Mereka bersantap sambil membicarakan urusan bisnis atau pekerjaan. Sedangkan ibu-ibu biasanya memesan tempat untuk arisan atau pertemuan lainnya.“Banyak yang makan di Ebisu dan mengadakan acara di sini, karena suasananya nyaman dan menu-menunya enak,” ujar Andi. (nat/dra)

BM/IST

AKURAT: Penggunaan manajemen data yang akurat dan professional pada perusahaan menjadi tuntutan saat ini.

Cloudera Hadirkan Analitik Big Data JAKARTA(BM)- Sebuah penyedia global manajemen data dan platform analitik tercepat, termudah dan teraman bernama Cloudera, yang dibangun pada Apache Hadoop dan teknologi open source terbaru, mengumumkan peningkatan teknologi baru untuk platform utamanya.

Perusahaan mempermudah menggunakan infrastruktur cloud elastis yang dibutuhkan guna meningkatkan nilai bisnis yang signifikan dari semua data mereka. Teknologi ini menghasilkan momentum yang signifikan bagi para pelanggan yang menjalankan lingkungan produksi pada infrastruktur cloud publik.

Mike Olson, Co-Founder and Chief Strategy Officer, Cloudera, Rabu mengatakan teknologi terbaru Cloudera membantu para pelanggan sukses menggunakan cloud, yang juga menjadi tujuan strategis utama bagi Cloudera.

Platform enterprise ditempatkan secara khusus, mendukung setiap jenis beban kerja big data pada cloud, baik transient maupun jangka panjang, untuk menangani batch job demi mendukung

pengembangan jalur lini data atau mendukung analisis SQL canggih dan pengolahan peristiwa yang kompleks.

Menurut Gartner Survey Analysis, “Adopsi Cloud Lintas Industri Vertikal Menunjukkan Lebih Banyak Persamaan Daripada Perbedaan”, dirilis pada bulan Februari 2015, pembelanjaan TI di cloud publik berkembang pada CAGR tahun ke-lima sebanyak 18% hingga 2018. Ini merupakan bukti tambahan bahwa pembelanjaan cloud jauh melampaui pembelanjaan IT dengan tidak menunjukkan tanda-tanda perlambatan.

Seorang analis industri, Tony Baer dari Ovum, mengatakan cloud adalah tempat terjadinya gelombang Hadoop.

Peralatan dan pemanfaaatan cloud mendorong gelombang adopsi besar Hadoop dan analitik big data selanjutnya. “Kami menghadirkan elastisitas yang sebenarnya, yang dikembangkan untuk menangani permintaan beban kerja, dan menawarkan harga berbasis konsumsi yang diharapkan oleh pengguna pada cloud,”ujarnya. (rls/dra)

09 www.beritametro.co.id

KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

Soal Pencairan DAK, DPRD Jatim Tunggu Perpres

ISTIMEWA

Tjutjuk Sunaryo

SURABAYA (BM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) memilih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait rencana turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana perimbangan sebesar Rp 5,5 Triliun.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Sunaryo mengatakan, selama belum turun Perpres maka anggaran sebesar Rp 5,5 triliun tidak dapat dimasukan dalam RAPBD 2017. Terkecuali jika Perpres tersebut turun sebelum dilakukanpengesahanRAPBD2017pada 10 November 2016. “Kita itu taat azas.

DimanaselamabelumadaPerpressoal DAU,DAKdandanapendampinganturun,makaotomatistidakdapatdimasukan dalam RAPBD 2017.Terkecuali jika sebelum pengesahan Perpres tersebut turun, semisal 9 Oktober, maka dana tersebutdapatdiproses,”ungkappolitisi asal Partai Gerindra itu, Rabu (2/11).

Sebaliknya, jika Perpres itu terbitnya di atas tanggal 10 Oktober 2016, maka dana tersebut harus diparkir dan dibahas dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017. “Karena sesuai aturannya, setiap anggaran yang ada harus dibahas di dewan, melalui komisi-komisi,” ujarnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslachah mengaku jika hasil sharing dengan Banggar DPR RI disebutkan, Pemprov Jatim akan mendapat kucuran dana sebesar Rp 5,5 miliar. Dana tersebut berasal dari DAU, DAK serta dana perimbangan. Meski begitu Komisi C tetap menolak hasil tersebut dimasukan dalam RAPBD 2017.

Kekhawatiran Komisi C ini sangat dimaklumi. Hal itu sebagai antisipasi jika kemudian anggarannya tidak turun, namun dimasukan telah dimasukan ke dalam RAPBD 2017. Dan ini sangat berbahaya. (ant/udi)

Gus Ipul Berharap Jatim Aman Terkait Rencana Demo 4 November menyebutkan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan akan menggelar unjuk rasa menuntut kandidat petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum pada Jumat (4/11).

Pesan berantai itu menyebutkan, Gerakan Aksi Bela Quran Jember Raya akan melakukan unjuk rasa dimulai setelah Shalat Jumat di depan Masjid Jami’ Jember kemudian melakukan long march menuju Jalan AhmadYani menuju Polres dan kembali ke Alun-alun Jember.

“Tidak ada antisipasi khusus yang dilakukan oleh Pemprov Jatim terkait rencana demonstrasi yang dilakukan sejumlah ormas tersebut karena demonstrasi merupakan hak masyarakat seperti demo yang dilakukan oleh el-

TAHAP PENGERUKAN

BM / MADJI

JEMBER (BM) - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim), Saifullah Yusuf, berharap wilayahnya tetap kondusif terkait rencana demonstrasi besarbesaran organisasi keagamaan pada Jumat (4/11) besok. Pasalnya, demo itu juga dikabarkan akan digelar di Jatim.

“Ada kiai-kiai, ada forum komunikasi umat beragama, dan ada majelis-majelis yang semuanya ikut ambil bagian dalam membentuk karakter umat dan masyarakat, sehingga kalau ada yang gawat, kita minta tolong sama kiai, ulama dan tokoh agama lainnya,” katanya usai membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jatim di GOR PKPSO Kabupaten Jember.

Di Kabupaten Jember, sempat beredar pesan berantai yang

emen masyarakat lainnya,” ucap Wagub Jatim dua periode yang juga akrab disapa Gus Ipul itu.

Kendati demikian, Gus Ipul tetap meminta agar ormas yang menggelar aksi unjuk rasa tetap

melakukan demonstrasi dengan tertib dan damai. “Sekarang yang penting bagaimana aksi tanggal 4 November nanti aspirasinya bisa tersampaikan, kekuatan ditunjukkan, tetapi tidak terjadi

aksi anarkis,” katanya.

Di Jatim, lanjut dia, ada banyak instrumen yang bisa diajak untuk membuat suasana tetap dingin dan kondusif, meskipun dalam sejarahnya di Jatim per-

Proyek pembangunan basement Gedung Pemuda Surabaya, mulai melangkah pada pengerjaan pengerukan.

Beberapa alat besar dikerahkan untuk mempercepat penggalian ruang bawah tanah yang dipergunakan sebagai tempat parkir, Rabu (2/11)

nah memiliki riwayat kekerasan yang bernuansa SARA seperti peristiwa di Kabupaten Sampang dan Kecamatan Puger di Kabupaten Jember.

“Kami sudah punya petanya

(potensi konflik), tetapi semoga peristiwa buruk tidak terulang kembali dan kita harus mengantisipasi bersama-sama, mulai dari masyarakat, TNI, Polri dan muspida,” ucap mantan Ketua GP Ansor itu.

Ia mengajak seluruh warga di Jatim untuk bersama menjaga kerukunandankedamaianmasyakat karena secara faktual potensi pecahnyakonflikbernuansaSARA masihadadiJawaTimur. (dre/udi)

“

Sekarang yang penting bagaimana aksi tanggal 4 November nanti aspirasinya bisa tersampaikan, kekuatan ditunjukkan, tetapi tidak terjadi aksi anarkis.”

- SAIFULLAH YUSUF -

Wakil Gubernur Jawa Timur

BM/MADJI

POTONG TUMPENG: Ketua Pengcab HDCI Surabaya, Tonny Wahyudi, menerima potongan tumpeng dari Ketua Pengda HDCI Jawa Timur, Rudi Wisaksono, untuk keselamatan para Biker Kota Surabaya.

HDCI Surabaya Gandeng Granat Jatim Meriahkan Pahlawan Tour XI 2016 SURABAYA (BM) – Event rutin HDCI Surabaya, Pahlawan Tour XI 2016, tak hanya sebatas menggeber motor gede. Pengcab HDCI Surabaya juga berencana menjalin MoU (memorandum of understanding) dengan organisasi massa (ormas) Gerakan Anti Narkoba (Granat) DPD Jatim.

HDCI Surabaya berkomitmen untukturutsertamenolaksegalabentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ketua Pengcab HDCI SurabayaTonnyWahyudimenyatakanpihaknya getol dalam memerangi narkoba. “Dalam rangkaian acara Pahlawan Tour nanti, kami akan melakukan penandatanganan nota kesepahamandenganormasGranat,” sebutnya, Rabu (2/11).

“Buang jauh-jauh rasa penasaran, kendalikan diri, hambarkan perasaan kita terhadap sesuatu hal yang merugikan. Bekal agama, moral, budi pekerti dalam keluarga dan lingkungan sangat diperlukan dan berperan besar dalam mencegah masuknya narkoba,” imbuhnya.

Tujuan diadakannya MoU itu, sebagai bentuk dukungan HDCI Surabaya dalam pemberantasn narkoba. Menurut Tonny, HDCI perlu membangun stigma positif.

Sebab, selama ini berkembang par-

adigma negatif terkait komunitas bikers. “Kami ingin merubah paradigma negatif soal HDCI dan bikers pada umumnya. Bahwa bikers juga bisa santun dan taat hukum. Kami berharap masyarakat Surabaya bisa menerima bikers,” ujar ketua panitia Pahlawan Tour 2016 ini.

Sebelumnya, HDCI Surabaya pernah bekerjasama dengan Granat pada bulan suci Ramadan kemarin. Saat itu, selain membagibagikan takjil kepada seluruh pengendara yang lewat sekaligus berkampanye mewujudkan “Jawa Timur Bebas Narkoba”.

Event rutin yang diselenggarakan dan telah menjadi trademark HDCI Surabaya, Pahlawan Tour XI 2016, kali ini bakal disemarakkan 10 ribu bikers. Sejumlah bikers luar negeri dipastikan juga turut serta

pada event ke-11 yang kali ini mengusung tema We Are The Heroes di JX Internasional pada 4-5 November.

Agenda rutin dua tahunan yang telah masuk kalender HDCI Pusat itu, diharapkan bisa saling mengayomi sesama komunitas motor.

Sebab, untuk event tahun ini, tak hanya diikuti komunitas HDCI saja.

Melainkan juga pecinta motor lain.

“Sesuai arahan Ketua Umum HDCI Bapak Nanan Soekarna, agar HDCI menjadi organisasi yang tidak eksklusif tapi inklusif, tidak individual tapi sosial, tidak vertikal melainkan horisontal. HDCI merupakan organisasi yang besar, sudah selayaknya harus bisa saling mengayomi sesama komunitas motor,” kata Ketua Pengda HDCI Jatim Rudi Wisaksono. (dek/udi)

BM/MADJI

Tonny Wahyudi

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

Kejari Tahan Mantan Ketua PPP Sumenep SUMENEP (BM) - Kejaksaan Negeri menahan Mantan Ketua DPC PPP Sumenep, Baharudin terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. “Setelah berkas dinyatakan P21 (lengkap: red), kemarin ada penyerahan berkas, barang bukti dan tersangka dari penyidik Polres ke penuntut umum. Setelah itu, kami langsung melakukan penahanan terhadap tersangka,” kata Plh Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumenep, Ridwan Ismawanta, Rabu (02/11/16).

Ia memaparkan, penahanan terhadap Baharudin dilakukan untuk tingkat penuntutan, dengan lama penahanan 20 hari. “Jadi status Baharudin sekarang tahanan kejaksaan. Nanti kalau berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka statusnya berubah menjadi tahanan pengadilan,” ujar Ridwan yang juga Kasi Datun Kejari Sumenep.

Ia menerangkan, dalam pekan ini

Baharudin

berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan, dan perkara siap untuk disidangkan.

“Saat ini tersangka sudah di titipkan ke Rutan Sumenep, sejak Senin (31/10/16),” ucapnya.

Tersangka dijerat dengan pasal 27 (3) juncto pasal 45 (1) Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian pasal 36 (5) juncto pasal 57 huruf d, dan pasal 36 (6) juncto pasal 57 huruf C Undang-undang no 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Selain itu, juga dijerat pasal Pasal 310 (1) KUH pidana.

“Ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” papar Ridwan.

Pada Mei 2011, Baharudin dilaporkan ke Polres Sumenep, oleh salah satu pengusaha, Supandi. Dalam laporan polisi tersebut, tersangka diduga telah melakukan pencemaran nama baik dalam sebuah acara PPP yang disiarkan secara langsung oleh salah satu radio di Sumenep.

Dalam acara tersebut, tersangka menyampaikan bahwa pelapor ‘menyerang’ PPP dan memaksa meminta uang.

Pelapor merasa dicemarkan nama baiknya dengan pernyataan tersebut.

Versi pelapor, dia bukan meminta uang begitu saja kepada tersangka, namun lebih pada upaya menagih, karena tersangka memang mempunyai hutang kepada pelapor sebesar Rp 20 juta.

Penyidikan Polres Sumenep terhadap kasus tersebut sempat terhenti, karena pelapor juga menggugat secara perdata.

Namun setelah pelapor memenangkan gugatan perdata di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA), maka penyidikan pidana pun dilanjutkan.

Dalam amar putusan kasasi, majelis hakim MA menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik, fitnah atau penghinaan. (bjt/tit)

Polres Pamekasan Terima Penyerahan Pelaku Narkoba

(BM/SAIFULLAH)

TASYAKURAN : Suasana Tasyakuran Kedatangan Jamaah Haji Kabupaten Probolinggo di Pendopo.

Pemkab Probolinggo, Tasyakuran Kedatangan Jamaah Haji PROBOLINGGO (BM) Sedikitnya 718 orang jamaah haji Kloter 63 dan Kloter 64 Kabupaten Probolinggo tahun 2016 dan ratusan Calon Jamaah Haji (CJH) tahun 2017 mengikuti tasyakuran kedatangan jamaah haji yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Probolinggo dan PCNU Kota Kraksaan Rabu(2/11) siang kemarin.

Kegiatan yang digelar di Pendopo Kabupaten Probolinggo itu, di Hadiri Bupati Probolinggo Hj Puput Tantriana Sari, Mustasyar PCNU Kabupaten Probolinggo H Hasan Aminuddin, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo H Busthami, Rais Syuriyah PCNU Kota Kraksaan KH Munir Kholili, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Probolinggo KH Abdul Hadi dan sejumlah pengurus lembaga, lajnah dan badan otonom NU se- Kabu-

paten Probolinggo.

Tasyakuran kedatangan jamaah haji ini diawali dengan tahlil bersama yang ditujukan pada seorang jamaah haji yang wafat karena sakit. Dimana tahlil sendiri dipimpin oleh Rais Syuriyah PCNU Kota Kraksaan KH Munir Kholili.

Mustayar PCNU Kabupaten Probolinggo yang juga A’wan PWNU Provinsi Jawa Timur H Hasan Aminuddin mengungkapkan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus di syukuri, sebab berangkat dengan selamat dan pulang menyisakan satu orang.

“Alhamdulillah kalian bisa beribadah dengan Khusuk dan berangkatselamatpulangnyajuga selamat.. Tapi, ada satu jamaah yang meninggal, namun keluarganya sudah mengihlaskan,” jelas Suami Bupati Probolinggo ini Menurut Hasan, pelaksanaan ibadah haji khususnya di Kabupaten Probolinggo mulai

dari berangkat hingga kembali ke tanah air selalu dipantau baik oleh pemerintah daerah maupun PCNU Kabupaten Probolinggo dan Kota Kraksaan.

“Hal ini merupakan sebuah pelayanan yang diberikan kepada tamu Allah supaya menjadi terhormat,” jelasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menjelaskan, predikat haji mabrur diperoleh sesudah datang dari tanah suci. Indikasinya, amal ibadah yang dilakukan selalu ada peningkatan serta mempertahankan amalan ibadah yang telah dilaksanakan selama di tanah suci.

“Perilaku atau perbuatan harus ada perbedaan dari sebelum melaksanakan ibadah haji hingga setelah melaksanakan ibadah haji. Amalan ibadah juga semakin ditingkatkan. Selain itu, perilaku atau perbuatan terhadap masyarakat juga semakin meningkat untuk mewujudkan hablum minallah dan hablum minannas,” pungkasnya. (sip/tit)

PAMEKASAN (BM) - Intel Kodim 0826 Pamekasan menyerahkan pelaku penyalahgunaan narkoba jenis SS (sabusabu) ke Satreskoba Polres, Selasa (1/11/2016) malam.

Penyerahan pelaku bernama BWI (inisial) warga Desa Bancaran, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan. Dipimpin langsung oleh Kasdim bersama Pasie Intel Kodim 0826 Pamekasan di ruang penyidik Satreskoba Polres Pamekasan Jl Stadion 81.

Penyerahan tersebut berdasar surat laporan polisi nomor LP/394/XI/2016/ResPamekasan, serta sprindik nomor SPD/152/XI/2016/satrenarkoba, tertanggal 1 November 2016.

Informasi yang dihimpun beritajatim.com, pelaku diamankan sekitar pukul 16:30

WIB di Jl Amin Jakfar (samping kantor penggadaian), Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan.

Dalam penangkapan petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya 2 poket plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika, masing-masing seberat ± 2,84 gram dan 0,34 gram atau total 3,18 gram.

Selain itu, dari tangan pelaku petugas juga menemukan sebungkus rokok yang dijadikan sebagai pembungkus sabu. Serta dua buah handphone (hp).

Akibat perbuatan tersebut, pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) jo 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (bjt/tit)

Diskop Bentuk Tim Pemasaran UKM Digital PAMEKASAN (BM) - Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur membentuk tim pemasaran usaha kecil dan menengah (UKM) digital, guna meningkatkan penjualan produk lokal itu melalui internet.

“Kami sudah mengutus dua orang mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait upaya pemasaran melalui internet ini,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan Jhon Yulianto di Pamekasan, Rabu (2/11).

Di Pamekasan, kata Jhon, sebenarnya sudah ada kelompok usaha kecil menengah yang menjadi mitra toko online, yakni Bukalapak. Hanya saja, jumlahnya masih terbatas. “Yang bermitra dengan Bukalapak adalah UKM yang mem-

produksi obat kesehatan sapi, seperti penggemuk sapi dan sehat birahi sapi,” terang Jhon Yulianto.

Pemasaran produk UKM yang sudah bekerja sama dengan toko online itu secara pribadi. “Makanya kami mengutus staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan mereka nantinya bertanggung jawab membina kelompok UKM dalam pemasaran online itu,” katanya.(ant/tit)

KILAS

UMK Lumajang Rp 1.555.552 LUMAJANG (BM) - Dewan Pengupahan Kabupaten Lumajang menyepakati Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2017 sebesar Rp1.555.552. Angka ini sesuai dengan perhitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Suharwoko Kepala Disnakertrans Kabupaten Lumajang menjelaskan, dewan Pengupahan terdiri dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kalangan akademis dan Disnakertrans sebagai representasi pemerintah.”UMK 2017 dihasilkan dari perhitungan besaran UMK 2016 senilai Rp1.437.000 dikalikan 8,25 persen. Itu dari item pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen dan inflasi 3,07 persen,” jelasnya.

UMK 2017 mengalami kenaikan Rp118 ribu atau naik 8,25 persen dari besaran UMK tahun sebelumnya.

“Disnakertrans akan memberikan pertimbangan kepada Bupati Lumajang. Setelah itu, Bupati mengirim surat usulan UMK Lumajang Tahun 2017 kepada Gubernur Jatim. UMK akan ditetapkan Gubernur Jatim melalui Peraturan Gubernur pada awal November,” ujarnya.

Dari rapat penetapan UMK ini, Apindo sempat mengajukankeberatannyadengankenaikanUMKkarenakemampuannya 7 persen.“Sedangkan, asosiasi pekerja menerima hasil kesepakatan tersebut, karena besarannya lebih tinggi dari hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL),”dalihnya.

Suharwoko menambahkan, tahun sebelumnya pelaksanaan UMK di Lumajang telah berjalan baik. Tidak ada perusahaan yang mengakukan penangguhan. Namun untuk UMK tahun depan, ia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan. “Jika keberatan, ada kesempatan sebulan untuk mengajukan penangguhan,” pungkasnya.(pri/tit)

Dualisme Granat Memuncak LUMAJANG (BM) - Dualisme DPC Granat di Kabupaten Lumajang tampaknya masih akan memuncak, setelah DPC Granat pimpinan Adam Bahiroh hadir dalam Munas Granat di Bandung, DPC Granat pimpinan Arsyad Subhekti akan segera mengirim surat protes ke DPD Granat Jawa Timur untuk meminta kepastian soal dualisme Granat di Lumajang.

Arsyad Subhekti mengatakan, DPC Granat yang dibentuknya di Lumajang bukan atas inisiativ sendiri, namun pihaknya diminta untuk membentuk DPC Granat oleh pengurus DPD Granat Jawa Timur.“Saya ini mendirikan DPC Granat di Lumajang atas permintaan tiga pengurus DPD Granat Jawa Timur yang datang ke Lumajang menyampaikan permintaan itu,” katanya.

Begitu rapat di DPD Granat di Jawa Timur, ternyata ada dua kepengurusan DPC Granat, lalu apa maksudnya DPD membentuk dua DPC disatu kabupaten.”

Semuanya harus jelas, jangan dibiarkan mengambang seperti ini,”pintanya.

DPC Granat dibawah pimpinan dirinya dibentuk di Pemandian Tirtowono Jarit Candipuro dan dihadiri tiga pengurus DPD yakni Heru Imam, Rama Moerthy dan Sugeng Tjahyono. Ketiganya disebut Arsyad ikut dalam rapat pembentukanDPCGranatLumajangdibawahpimpinannya.

“Karena dualisme tersebut, saya akan berkirim surat protes ke DPP terkait dualisme ini. Kita akan laporkan sikap DPD Granat Jatim yang tidak memberikan kejelasan soal kepengurusan Granat di Lumajang,”ungkapnya.

Dia menilai DPD Granat tidak memiliki prosedur yang jelas dalam pembentukan DPC. “Saya juga berangapan mereka tidak konsisten dan tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap DPC Granat yang telah dibentuknya di Lumajang,” pungkasnya.(pri/tit)

4 November, Hasan Ajak Berdoa di Masjid PROBOLINGGO (BM) - Ajakan 4 November untuk demo besar-besaran di Jakarta menuntut diproses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), diduga telah melakukan penistaan agama, ditanggapi dingin oleh Mustasyar NU Kota Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo, Drs. H Hasan Aminuddin M.Si. Menurut H Hasan Aminuddin yang digadang-gadang akan maju dalam bursa Pilgub Jatim 2018 ini menilai, bergulirnya isu demo besar-besaran yang akan dilakukan pada Jum’at (4/11) pekan , adalah terlalu berlebihan.

Dia mengatakan, sudah jelas apa langkah yang diambil oleh Prsesiden Joko Widodo dalam mengurai benang kusut terkait isu yang selama ini telah memanas. Dan secara gamblang langkah terbaik telah diambil oleh Presiden Jokowi untuk meredam isu tersebut. Hasan mengibaratkannya sebuah api yang jika disimpan panas, jika dibuka terbakar.

“Biarlah itu masalah yang dibuat makhluk Allah, diserahkan pada Allah, dan

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

Drs Hasan Aminuddin

sepatutnya diselesaikan oleh makhluk Allah di rumah Allah. Namun demikian saya mengapresiasi langkah yang diambil oleh bapak presiden Jokowi yang mendatangi kediaman Prabowo untuk mengurai benang kusut tersebut,” ungkap politisi partai Nasdem, sekaligus anggota DPR RI dari komisi VIII tersebut usai beretemu dengan tim relawannya.

A’wan PWNU Provinsi Jawa Timur H Hasan Aminuddin menambahkan usaha presiden Jokowi bersama wakilnya Jusuf Kalla dengan mengundang seluruh tokoh dan pemuka agama ke istana negara. Menunjukkan jika presiden Jokowi sangat serius dan tak ingin membiarkan isu tersebut terus berlarut-larut. “Apalagi isu tersebut menyangkut isu sensitif yang menyinggung agama islam sebagai agama mayoritas di NKRI,” ujarnya..

Selaku Mustasyar NU, Hasan menghimbau dan menyampaikan jika apapun yang terjadi pada hari Jumat nanti, di Kabupaten Probolinggo tidak perlu ada demo yang seperti itu. Bahkan dia justru mengajak lebih baik diadakan doa bersama dirumah Allah untuk keselamatan bangsa dan keutuhan NKRI. “Kita tak perlu ikut serta atau terpengaruh kedalam isu politik yang membawa-bawa nama agama, Lebih baik kita berkumpul dan berdo’a bersama di Masjid Bin Aminuddin di Pondok Hati untuk mendoakan keselamatan umat dan ketuhan NKRI,” tandasnya. (sip/tit)

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin.

Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis.

Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Penambahan Lima SKPD dalam Raperda OPD

Dewan Minta SKPD Penghasil Digenjot

GRESIK (BM)-Penataan oragnisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah (Raperda OPD) akhirnya disahkan dalam rapat paripurna. Pada unit kerja di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akan bertambah lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pejabatnyapun akan bertambah sebanyak 55 orang.

Terdiri dari lima orang Kepala Dinas, lima sekertaris, tiga Kepala Bidang untuk masing-masing dinas, serta dua Kepala Seksi di

setiap bidang yang ada. Jumlah itupun sangat berpotensi bertambah lagi,. Sebelumnya hanya sekitar 16 SKPD di lingkungan Pemkab. Nantinya akan bertambah menjadi 21 SKPD. Pemborosan bakal terjadi dalam anggaran belanja 2017 nanti. Penambahan SKPD itu tidak diikuti penambahan sektor pendapatan. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik HM Syafik AM mengatakan, penambahan SKPD baru di lingkungan Pemkab Gresik

bakal banyak menguras uang APBD. Sebab, pemasukannya diyakini tidak jauh beda dengan sebelum ada pemekaran dinas.

“Tambahan anggaran itu diantaranya untuk kebutuhan operasional, seperti kendaraan dinas dan sebagainya, kebutuhan ATK dan sejumlah kebutuhan lain seputar kantor maupun kegiatan operasional pejabat dan pegawainya,” ungkapnya, Rabu (2/11). Selain itu, kata politisi PKB itu, terjadi penambahan anggaran untuk

tunjangan para pejabat baru yang mengisi kursi-kursi di SKPD-SKPD yang baru. Karena itu, tidak dipungkiri bakal ada kenaikan kebutuhan. Otomatis ada penambahan anggaran untuk sektor pengeluaran.

“Jelas akan banyak menguras anggaran,” ujarnya. Dijelaskan, bi­la untuk menutupi kebutuhan anggaran yang membengkak itu, pihaknya mengaku bakal menggenjot dinas penghasil.

Sebab, jika itu tidak dilakukan maka akan terjadi defisit yang

cukup lumayan besar. “Karena, potensi pendapatan dari Dinasdinas baru juga belum jelas.

Paling memungkinkan, potensi pendapatannya juga sama seperti kontribusi saat masih menjadi satu dengan instansi lamanya,” kata dia.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gresik, Tugas Husni Sarwanto, mengakui memang ada penambahan SKPD secara otomatis akan menambah kebutuhan anggaran. Karena ada jabatan

baru yang harus difungsikan dengan tunjungan baru maupun kebutuhan lainnya serba baru.

“Jelas, ketika ada penambahan dinas tentunya juga ada kenaikan anggaran belanja,” tukasnya. Dikatakan dia, dari hasil pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2017, pihaknya sudah berhasil mencukupi kebutuhan anggaran seluruh dinas.

“Namun, untuk kepastiannya masih menunggu pembahasan R-APBD 2017 yang bakal dilakukan bulan ini,” imbuhnya.

Dalam Hitungan Menit, Kapal Dewaruci Tenggelam

GRESIK (BM)-Pencarian awak kapal Kapal Motor (KM) Dewaruci Perkasa hingga Rabu (2/11) belum membuahkan hasil. KM Dewaruci Perkasa tenggelam setelah lambungnya menabrak kapal lain di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), Selasa (1/11). Proses tenggelamnya kapal pengangkut 1.000 ton Semen Gresik (SG) itu sangat cepat, tidak sampai sepuluh menit bodi kapal sudah ‘tertelan’ laut.

Laude Zamni (30), Juru Masak Kapal yang selamat mengungkapkan para ABK tak sempat menggunakan jaket pelampung. Meloncat dari kapal begitu saja. Bahkan, empat dari 13 ABK hilang, karena tidak sempat menyelamatkan diri.

“Kejadian sangat cepat.

Tiba-tiba kapal miring. Tidak sempat berteriak dan memakai jaket pelampung. Langsung loncat ke laut,” kata warga Sulawesi Tenggara itu. Hasil pemeriksaan di Kantor Satpolair Polres Gresik, kejadian tenggelamnya KM Dewaruci Perkasa pukul 14.05 WIB. Kapal berangkat dari Pelabuhan Khusus PT Semen Gresik dengan membawa 1.000 ton semen, kemudian pukul 14.30 WIB, KM Dewaruci Perkasa sampai di Pelabuhan Umum Gresik.

Sebelumnya, pada pembahasan KUA PPAS yang sudah digedok beberapa waktu lalu, diketahui anggaran belanja 2017 mencapai Rp3.227.700.000.000.

Padahal, pendapatan daerah diproyeksi hanya mencapai Rp3.045.000.000.000. Arti­ nya dengan komposisi itu ada defisit anggaran mencapai Rp182.700.000.000 atau 6 persen.

Namun, setelah melalui serangkaian pembahasan untuk efisiensi, defisit itupun bisa dikepras sekitar 3 persen. (sgg/yog/dra)

KILAS

FOTO BM/MOCH. SUGENG

DIWANTI-WANTI : Pelantikan Karang Taruna Kabupaten Gresik oleh Wabup di ruang Putri Cempo kantor Bupati.

FOTO BM/GILANG BUDI RAHARJA

BERUPAYA : Polairud terus melakukan pencarian empat ABK KM Dewaruci Perkasa yang hilang hingga Rabu belum diketemukan.

Tiba-tiba kemudi kapal tidak bisa dikendalikan dan kemudian membentur KM Dolphin Nusantara, selanjutnua lambung membentur KM Daya Lestari dan akhirnya kapal tenggelam.

ABK KM Dewa Ruci Perkasa yang belum ditemukan antara lain Andri Ari Laksamana, Laoddioli, Andre Rahma.S, dan Rikardor Johanes Purbo.

Sedangkan 9 ABK yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi oleh Satpolair Polres Gresik. Sembilan ABK itu, saat ini masih diamankan dan menjalani perawatan di Mako Satpolair Polres Gresik.

Arif Adi Prawira (30), nahko-

da KM Dewa Ruci Perkasa menceritakan, kapalnya berangkat dari pelabuhan, saat memasuki perairan APBS, kapalnya menabrak kapal di depan. Sehingga, kapal yang dinahkodainya mengalami kebocoran, karena sedang mengangkut semen sebanyak 1000 ton semen.

“Sewaktu menabrak, kapal kami langsung kandas selanjutnya tenggelam,” ungkapnya.

Kasatpolair Polres Gresik AKP Panji P.Wijaya mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pencarian ABK yang belum ditemukan. “Kami terus melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan,” tandasnya. Kapolres

Gresik, AKBP Adex Yudiswan, langsung melihat ke lokasi kapal tenggelam untuk menentukan titik pencarian 4 ABK yang tenggelam.”Kami koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Basarnas dan BPBD Kabupaten Gresik untuk proses evakuasi dan pencarian 4 ABK yang tenggelam,” kata Adex.

Sementara, dikonfirmasi wartawan, Sigit Wahono, Kepala Biro Komunikasi Perusahaan PT Semen Indonesia, mengatakan 1.000 ton semen jumlahnya ada sekitar 25.000 sak.

Jika per sak semen itu harganya Rp 55.000, berarti total semen yang ikut tenggelam dalam peristiwa ini sekitar

1.375.000.000.

“Pada peristiwa kecelakaan terjadi di perairan umum. Artinya, semen tersebut sudah berada di pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah perusahaan pengangkut,” kata Sigit.“Semen yang diangkut kapal tersebut tujuannya ke Palangkaraya,” sambungnya. Karena terjadi kecelakaan, semen pun tidak terkirim ke lokasi tujuan. Kendati demikian, Sigit menjamin peristiwa ini tidak berpengaruh terhadap stok semen di daerah tujuan. Sebab, disemua wilayah, ada gudang penyangga yang sengaja dibuat untuk mengatasi hal-hal seperti ini. (gbr/yog/dra)

Wabup Kukuhkan Pengurus Kartar GRESIK(BM)-Wakil Bupati Gresik, Moh. Qosim mengkukuhkan 50 pengurus Karang Taruna (Kartar) Kabupaten Gresik periode 2016-2021. Pengukuhan dilakukan di ruang Putri Cempo kantor Bupati Gresik, Selasa (2/11). Wabup mengatakan program kartar saat ini harus selaras dengan dukungan teknologi informasi yang semakin mudah.

Kendati demikian, Wabup Qosim berpesan agar memanfaatkan teknologi informasi sebaik-baiknya.

“Teknologi informasi yang semakin maju, manfaatkan dengan baik dan jangan sampai disalahgunakan. Terlebih lagi negara kita Indonesia saat ini sedang darurat narkoba dan pornografi, saya harapkan para pemuda khususnya rekan-rekan Karang Taruna dapat bersama-sama untuk mengantisipasi itu semua,”kata wabup Qosim.

Ketua Karang Taruna terpilih periode 2016-2021 Ika Hidayat mengharap kerjasama dari berbagai pihak agar semua program-program kartar bisa berhasil. Karena seiring kemajuan teknologi, tugas dan tanggungjawab sebagai pengurus karangtaruna akan semakin berat.“Saya yakin dengan kerjasama semua pihak, program dapat berjalan lancar,” pungkas Ika Hidayat. (sgg/yog/dra)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

Wabup Ingatkan Urus Izin WIUP Sesuai Prosedur

BOJONEGORO(BM)-Bertempat di ruang Batik Madrim Pemkab Bojonegoro Wakil Bupati Bojonegoro memimpin rapat permohonan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), Rabu (2/11). Setyo Hartono, mengatakan dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada yang menghalang-halangi setiap perijinan tambang, terlebih dirinya. Selain itu pengurusan perijinan harus dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

“Jangan percaya jika ada yang mengatakan bisa menguruskan perijnan tambang

dengan cepat.” ujar Wabup.

Lebih jauh Wabup berpesan agar jangan mau dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Wabup menyambut baik pihak yang akan melakukan kegiatan yang bermanfaat, namun harus sesuai mekanisme yang berlaku. Dijelaskan pengurusan WIUP ini gratis tidak dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomer 30 Tahun 2016. Dalam perbup telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam 13 pasal.

Pengurusan WIUP memang gratis, namun ada pembayaran

dana jaminan perbaikan jalan yang dibayarkan melalui Bank Jatim dan dibayarkan sebelum aktifitas penambangan. Jika ada yang mengajukan ijin, namun sekaligus melakukan aktifitas, padahal surat belum keluar, maka dipastikan proses perijinan yang dilakukan akan dihentikan karena menyalahi aturan.

“Jika masih ada yang nekad, maka dipastikan pihak keamanan akan menangkap, apalagi jika ditemukan barang bukti berupa alat berat dan bahan galian maka akan masuk diranah hokum,”tegas Wabup.

Sekali lagi Wabup mengingatkan jangan ada sekali-kali yang nekad melakukan aktifitas penambangan jika belum ada ijin yang keluar. “Apalgi mempercayai oknum-oknum yang bisa memuluskan jalan, tak ada kongkalikong ataupun sogokan,”tambahnya.

Wabup berharap jangan percaya meski itu yang mengatakan oknum PNS. Kita itu kadang merasa kasihan dengan korps PNS yang sudah bekerja sesuai aturan nanti tetap saja difitnah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Kita bekerja sesuai aturan dan

Dekatkan dengan Masyarakat, Petromart Diresmikan BOJONEGORO(BM) Wakil Bupati Bojonegoro bersama Direktur Utama Petrokimia Gresik melakukan peresmian Petromart Bojonegoro, di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu serta penandatangan nota perjanjian bersama ketua K3PG (Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik, Rabu (2/11). Kerjasama antara PT Petrokimia Gresik. dengan Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik.

Acara yang dihadiri oleh Forpimda Kabupaten Bojonegoro,para distributor pupuk bersubsidi dan masyarakat, serta menampilkan produk-produk seperti pupuk, pestisida, benih, alat pertanian, produk olahan yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik beserta anak perusahaanya.

Sementara Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo HartoPERWAKILAN

FOTO: BM/SANDI S

TANAM PADI : Bupati Bojonegoro, Suyoto bersama Direktur Utama Petrokimia Gresik melakukan kegiatan tanam perdana Demplot Phonska Plus di Desa Mojoranu Kecamatan.Dander.

no menyampaikan bahwa masyarakat Bojonegoro sebagian besar bekerja sebagai petani. Tidak hanya menghasilkan produk pertanian tapi juga perkebunan. Adanya Petromart yang menyediakan jasa konsultasi ini harus di manfaatkan oleh masyarakat.

Sehingga masyarakat mendapatkan jawaban dari masalah-masalah pertanian yang dihadapi.

Sementata itu Direktur

Utama Petrokimia Gresik, Nugroho Cristijanto menyampaikan bagaimana kita membuka gerai yang One Stop Shoping. Petani dapat mencari produk pertanian dalam satu gerai. Sehingga memudahkan petani untuk mencari produk pertanian.

“Dibukanya Petromart memunculkan harapan lebih dekatnya antara produsen dengan konsumen,”ujarnya.

Sementara Kepala Direksi

Riset dan Pengembangan, Arif Fausan disela-sela acara mengatakan, petromart merupakan inovasi marketing produk perusahaan PT Petrokimia Gresik dan anak perusahaan.

Ditempat terpisah, Bupati Bojonegoro, Suyoto bersama Direktur Utama Petrokimia Gresik melakukan kegiatan tanam perdana Demplot Phonska Plus di Desa Mojoranu Kecamatan. Dander.(ndo/dra)

bekerja yang terbaik. Dalam kesempatan ini,”tegasnya.

Wabup mengatakan bahwa saat ini telah dibentuk Tim Teknis yang akan bertanggungjawab, jika suatu saat ada hal lain seperti bencana atau apapun dari aktifitas penambangan maka Tim Teknis yang bertanggungjawab.

Rapat dihadiri Tim Teknis Pertambangan yang terdiri dari ESDM, Kesbangpolinmas, Satpol, Perhubungan, Dispenda, Perijinan, BLH dan para pemohon WIUP Bojonegoro,.

Sampai saat ini yang menunggu rekomendasi Bupati ada 8

pemohon ada di Kecamatan Padangan,Gondang, Gayam, Baureno dan Kasiman. Pengajuan usaha tambang ini di pemerintah Propinsi Jawa Timur selanjutnya ada surat untuk mendapatkan rekomendasi dari Bupati Bojonegoro setelah rekomendasi keluar akan dikirim ke propinsi dan yang berhak mengeluarkan adalah Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu ( UPT P2T) Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur. Meski sudah mendapatkan WIUP mereka tidak serta merta melakukan aktifitas penambangan karena

harus memenuhi dua persyaratan lagi yakni Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan Produksi.

Bojonegoro, secara garis besar seluruh wilayah di Bojonegoro memang diperbolehkan untuk kegiatan penambangan Mineral,non logam dan batuan selamasudah mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP ) kecuali wilayah Bengawan Solo yang rekomendasinya berasal dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo serta tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT-RW).(ndo/dra)

BPBD Himbau Warga Waspadai Angin Kencang BOJONEGORO(BM) Hujan deras yang terjadi Sabtu lalu yang mengguyur wilayah Kalitidu dan sekitarnya mengakibatkan satu rumah warga ambruk. Data yang berhasil dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Selasa kemarin akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda mengakibatkan rumah milik Basri (46) warga Desa Mlaten Rt 10 RW 02 Kecamatan kalitidu.

Rumah berukuran 7x9 meter ini ambruk diterjang angin kencang ditaksir kerugian korban mencapai Rp 30 juta.

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojone­ goro, Andik Sudjarwo menghimbau kepada seluruh warga Bojonegoro untuk mewaspadai angin kencang. Apalagi saat musim pancaroba atau peralihan seperti ini rawan terhadap

FOTO: BM/SANDI S

Andik Sudjarwo

bencana angin kencang yang disertai hujan.

“Jika hujan disertai angin kencang agar mewaspadai dan apabila berada di jalan usahakan untuk tidak berteduh di bawah pohon. Apabila ada pohon-pohon yang sudah rapuh dimohon agar warga melaporkan kepada SKPD.”ujar Andik.

Masih kata Andik bahwa Nopember ini sifat hujan masih dititik normal yakni antara 85-

115 persen dengan curah hujan mencapai 51-544 persen, sedangkan pada Desember diperkirakan sifat hujan tak jauh beda dengan bulan selanjutnya dan curah hujan mencapai 151 – 576 milimeter. Saat musim hujan seperti ini selain angin kencang, hujan deras. Hal lain yang harus diwaspadai adalah tanah longsor. Di Bojonegoro wilayah potensi tanah longsor terdapat di 10 titik . Intensitas menengah sampai tinggi di 9 Kecamatan antara lain Sugihwaras, Trucuk, Malo, Bubulan, Margomulyo, Tambakrejo,Purwosari, Ngambon dan Temayang. “Kecamatan Kasiman masuk di kriteria wilayah potensi tanah longsor dikelas menengah. Kesiap siagaan menjadi kunci utama apalagi kita hidup di daerahdaerah yang memang rawan bencana baik, banjir, angin kencang maupun rawan tanah longsor,”pungkasnya.(ndo/dra)

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.

www.beritametro.co.id

KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

Sikapi Dugaan Penyimpangan Lelang Enam TPST

LSM Gapura Turunkan Tim Investigasi SIDOARJO (BM) – Kekesalan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sidoarjo dalam menyikapi dugaan adanya penyimpangan proses lelang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kian memuncak.

Saat ini, LSM Gapura Jatim mulai berancang-ancang untuk benar-benar membawa perkara itu ke rana hukum dengan membuat laporan tertulis ke penegak hukum. “Secepatnya, kami akan membuat laporan tertulis,” ujar Ketua LSM Gapura Jatim, M Haris Sokran, Rabu (2/11).

Dikatakan Haris, saat ini LSM-nya sudah membentuk tim untuk kembali melakuka

investigasi ke sejumlah titik pembanguna TPST di Kabupaten Sidoarjo. “Data sebetulnya sudah ada. Hanya saja, perlu dilakukan penguatan supaya laporan yang kami masukkan nantinya tidak menjadi mentah,” katanya.

Sebelumnya, Ketua LSM Government Watch Jatim, Reynaldi, juga sudah melakukan langkah serupa. “Selain mengumpulkan data di lapangan, kita juga sudah menemui Ketua ULP untuk klarifikasi.

Hasil klarifikasi itu, memang kuat adanya penyimpangan” kata Reynaldi.

Menurut Haris dan Reynaldi, ada kesalahan mencolok dan fatal pada proses lelang pembangunan TPST di Sidoarjo. Dalam pengu-

muman lelang yang dicantumkan adalah acuan BG 009 yang meliputi jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya seperti penjara dan rumah ibadah karena memang subbidang itu sesuai untuk pembangunan TPST. Padahal, kata keduanya, acuan yang seharusnya dicantumkan dalam pengumuman lelang adalah S1002 yang mencakup jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan.

“Dengan tidak adanya penguasaan akibat spesifikasi yang tidak sesuai, bagaimana bisa diharapkan pembangunan yang dilakukan akan sesuai dengan ketentuan. Ini harus diluruskan supaya kesalahan-

kesalahan semacam itu tidak terus berulang,” ujar Haris.

Proyek pembangunan TPST tahun 2016 yang ditengarai bermasalah dalam proses lelangnya itu, salah satunya di Kecamatan Tulangan. Proyek pembangunan TPST dengan anggaran Rp 878.296.328 dari APBD Sidoarjo itu, dikerjakan CV Surya Cemerlang.

Proyek TPST lainnya yang juga ditengarai bermasalah adalah Pembangunan TPST Sedati Gede (lelang ulang) dikerjakan CV Cipta Abadi Rp 1,5 miliar, TPST Kawasan Tulangan dikerjakan CV Surya Cemerlang Rp 1 miliar, TPST Kawasan Tambak Rejo Waru dikerjakan CV Tata Graha Utama Rp 1,5 miliar, TPST Kawasan Bareng Krajan dikerjakan CV

“

Data sebetulnya sudah ada. Hanya saja, perlu dilakukan penguatan supaya laporan yang kami masukkan nantinya tidak menjadi mentah.”

- M HARIS SOKRAN Ketua LSM Gapura Jatim

Surya Indah Rp 1,2 miliar, TPST Kawasan Taman dikerjakan CV Sukoharjo Rp 1,5 miliar, TPST Kawasan Candipari dikerjakan CV Rizki Abadi Rp 1,5 miliar. (cls/udi)

Lagi, Tiga Jukir ‘Nakal’ Dikenai Sanksi Sebelumnya, Dishub Pecat 25 Petugas Parkir

SIDOARJO (BM) – Upaya penertiban terhadap juru parkir ‘nakal’ terus dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo. Setidaknya, tiga jukir di Kawasan Jalan Gajahmada terkena sanksi selama bulan Oktober.

Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dishub Kabupaten Sidoarjo, Abu Dardak mengatakan, ketiga jukir itu dikenai sanksi lantaran kedapatan masih menggunakan karcis parkir non berlangganan. Padahal, kata dia, pihaknya sudah sejak sebulan terakhir ini meniadakan program karcis parkir nonberlangganan.

“Sejak awal Oktober, karcis parkir nonberlangganan sudah tidak beredar. Jukir juga sudah dilarang narik. Kita akan operasi terus bila ada yang masih narik kita peringatkan, kalau bandel ya kita sangsi pecat,” cetus Abu Dardak.

Sebelum diberlakukan pemberian sanksi, petugas dishub yang di lapangan sudah berulang kali memberikan teguran dan peringatan. Namun, begitu mereka etap saja bandel menarik uang parkir dari pengguna layanan parkir tepi jalan umum itu.

Lebih jauh dia menjelaskan,

FOTO: BM/MUCHLIS

BEBAS RETRIBUSI: Salah satu kawasan bebas retribusi parkir di Jalan Gajahmada Sidoarjo. Semua kendaraan dengan nopol Sidoarjo yang parkir di kawasan ini tidak dikenakan retribusi. Dinas Perhubungan juga sudah memasang papan yang menyebutkan semua kendaraan dengan nopol Sidoarjo tidak dikenakan retribusi parkir.

dirinya terus lakukan sosialisasi kepada semua jukir dan masyarakat luas. Menurutnya, peran serta masyarakat ini penting untuk mensukseskan peningkatan layanan parkir di Sidoarjo. ”Program penarikan atau peniadaan karcis parkir nonberlangganan ini patut diteruskan karena menunjang peningkatan pelayanan parkir. Kita akan evaluasi terus dan lakukan

perbaikan pelayanan parkir ini,” tandas pria berkumis asal Jabon ini.

Dikatakan pula, kebijakan peniadaan karcis parkir nonberlangganan ini dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Selama ini, keberadaan karcis nonberlangganan kerap disalahgunakan dan menjadi salah satu penyebab kontribusi terhadap PAD tidak sampai mencapai satu miliar rupiah

seperti diharapkan.

Pantauan di lapangn, upaya penertiban yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terhadap jukir ‘nakal’ memang belum sepenuhnya membuahkan hasil seperti diharapkan. Terbukti, hingga saat ini masih saja ditemui adanya juru parkir yang nekad menarik retribusi parkir.

Ironisnya, penarikan itu dilakukan terang-terangan dan

sedikit memaksa kepada para pemilik kendaraan. “Kalau tidak dikasih, mereka nggerundel.

Daripada malah jadi masalah, ya saya kasih saja,” ungkap seorang pengguna jasa parkir yang tinggal di Perumahan Bumi Citra Fajar saat memarkir kendaraannya di Jalan Raya Gajah Mada, Rabu (2/11).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo, Joko Santosa mengatakan, pihaknya bukannya tinggal diam terhadap para jukir ‘nakal’.

Dikatakan, sampai dengan saat ini sudah ada 25 juru parkir ‘nakal’ yang terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya terkait dengan aksi tersebut. “Selain menerjunkan tim pemantau, kami juga menggunakan kamera pengintai untuk memantau setap perggerakan para juru parkir yang ada di Sidoarjo,” katanya.

Joko Santosa meminta kepada masyarakat untuk tegas dengan cara tidak memberikan uang jasa retribusi kepada petugas parkir yang ada di lapangan.

“Peran serta masyarakat dengan cara tidak memberikan retribusi parkir kepada petugas parkir juga menjadi salah satu upaya kami untuk memberantas praktik juru parkir nakal,” katanya.(cls/udi)

DELTA SINGKAT

Pencuri Motor Diringkus Polsek Porong

SIDOARJO (BM) – Pencuri motor yang satu ini benar-benar sial. Fatkur Rochman (28) alias Cakung, pelaku pencurian motor asal Dusun Belang, Desa Patebon, Kecamatan Kejayan, Pasuruan itu, ditangkap Tim Satuan Reserser Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Porong setelah kedapatan mencuri motor milik Ngatibin (47), warga Dusun Kepodang RT.05 RW.02, Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

Saat ini, tersangka meringkuk di ruang tahanan Polsek Porong guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

“Tersangka ditangkap saat sedang duduk-duduk di trotoar Jalan Raya Bangil Pasuruan. Dalam menjalankan aksinya tersangka bersama tiga rekannya,” jelas Kapolsek Porong, Kompol Hery Mulyanto, Rabu (2/11).

Ditambahkan Heri, sebelum tertangkap tersangka bersama ketiga rekannya menggunakan dua unit motor berputar-putar mencari sasaran di kawasan Kelurahan Juwet Kenongo, Porong. “Para pelaku ini berhenti saat melihat ada beberapa motor yang terparkir di lahan kosong. Tersangka berperan merusak kunci kontak menggunakan kunci T,” tegas Kompol Hery.

Saat itu, ada beberapa motor yang ditinggal pemiliknya yang bekerja sebagai tukang batu. Ada dua unit motor yang berhasil dirusak rumah kuncinya oleh pelaku. Namun, hanya satu motor yang dibawa kabur.

“Tersangkapun langsung membawa kabur motor itu.

Beruntung aksi itu diketahui warga yang sedang melintas dan kemudian melaporkan ke Polsek Porong,” jelasnya.

Selain meringkus tersangka, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya berupa kunci T, 1 unit Yamaha Mio,dan 1 lembar STNK. Tiga pelaku lainnya hingga saat ini masih dalam pengejaran.

“Tersangka dijerat pasal 363 ayat ( 1) 4e dan 5e KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara,” tandas Kompol Hery. (cls/udi)

BPBD Siapkan Aplikasi Penanganan Bencana

FOTO: BM/MUCHLIS

Dwijo Prawito

SIDOARJO (BM) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo berencana memanfaatkan teknologi informasi dalam penanganan bencana dalam upayanya mengurangi risiko kebencanaan yang mengancam.

Hal itu disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Sidorjo, Dwijo Prawito.

Menurutnya, BPBD Sidoarjo akan menyiapkan aplikasi penanganan bencana yang diharapkan efesien dan efektif menangani bencana.

”BPBD saat ini lagi menyiapkan aplikasi penanganan bencana berbasis Android , aplikasi tersebut nantinya bisa didownload di Playstore secara gratis oleh masyarakat. Utamanya, masyarakat Sidoarjo yang rentan bencana,” ungkap kepala BPBD yang juga mantan Kepala Dinas PU Cipta Karya Ini, Selasa (1/11).

Menurut Dwijo, penggunaan aplikasi ini sebagai salah satu inovasi dari BPBD dalam penanganan bencana.

Dengan menggunakan aplikasi, juga

diharapkan mengurangi tingkat kerentanan bencana pada masyarakat. ”Semua ancaman bencana yang sering terjadi di Sidoarjo bisa dicover melalui aplikasi ini,” cetus Dwijo.

Menurutnya, saat ini tahapannya lagi dibahas dengan Tim Aplikasi Pemkab.Semoga dalam waktu dekat bisa di launching dan dimanfaatkan Masyarakat. ”Kalau sudah siap di launching, nanti kami infokan. Biar bisa tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat,” tandasnya. (cls/udi)

Cak Nur Ajak Lansia Terus Berkarya

SIDOARJO (BM) – Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, mengajak para lanjut usia (lansia) untuk terus berkarya.

Untuk itu, dia mengingatkan kepada para lansia agar menjaga kesehatan dan pikirannya supaya tetap segar.

Penegasan itu dikemukakan Wabup Nur Ahmad saat membuka dialog interaktif yang digelar Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Rabu (2/11). “Dengan pikiran yang tenang sangat berpengaruh pada kesehatan. Begitu juga sebaliknya. Dua hal ini harus tetap dijaga,” katanya.

Wakil kepala daerah yang akrab disapa Cak Nur itu juga

mengatakan, pemerintah sangat memperhatikan para lansia.

Perhatian itu, kata dia, dapat dilihat dari berdirinya organisasi Komda Lansia di setiap daerah. “Sampai saat ini, Komda Lansia Sidoarjo tetap eksis dalam memberdayakan para lansia. Program-programnya selama ini juga sudah berjalan dengan baik,” jelas dia.

Menurut wabup yang juga Ketua Komda Lansia Sidoarjo, kegiatan dialog interaktif yang diikuti Karang Werda se-Kabupaten Sidoarjo itu dalam rangka pembinaan ketua dan pembina karang werda.

Cak Nur juga mengingatkan, peran dan keberadaan lansia sangatlah penting. Dikatakan, lansia dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan

dalam pembangunan kesehatan. Angka usia harapan hidup yang tinggi pada suatu daerah adalah parameternya.

Angka usia harapan hidup juga dapat menunjukkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Angka usia harapan hidup di Kabupaten Sidoarjo saat ini tergolong cukup baik. Bahkan, sudah di atas rata-rata nasional. Angka usia harapan hidup di Kabupaten Sidoarjo rata-rata 70 tahun, sedangkan angka nasional 68 tahun.

Dalam dialog interaktif itu dihadirkan dua nara sumber.

Yakni, Ketua Pelaksana Komda Lansia Propinsi Jawa Timur DR. Edi Purwinarto serta dr.

Umi Sayyirotin dari RSUD Sidoarjo. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

MEMBERI SEMANGAT: Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, menyalami para lansia yang hadir pada acara dialog interaktif untuk memberi semangat. Kegiatan itu diselenggarakan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (2/11).

FOTO: BM/MUCHLIS

DIAMANKAN: Tersangka pencurian motor diapit dua petugas Polsek Porong.

Kakek Enam Cucu Tewas Tersengat Listrik SIDOARJO (BM) - Zainuri (78), warga Desa Tambak Kalisogo RT.01 RW.01, Kecamatan Jabon, ditemukan meninggal dunia setelah tersengat listrik, Rabu (2/11).

Korban yang saat itu sedang memotong dahan pohon jati tak jauh dari rumahnya, tanpa sengaja menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Seketika itu, korban jatuh tergeletak di tanah dan meninggal dunia.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Jabon, AKP Mukari menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat soal adanya mayat di Desa Tambak Kalisogo karena tersengat aliran listri. Begitu mendapat laporan, langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi kejadian.

“Informasi saksi menyebutkan, korban memanjat pohon jati untuk memotong ranting. Namun, patahan dan potongan ranting tersebut menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi “ terangnya.

Lebih jauh dijelaskan, ketika ranting itu menyangkut kabel listrik, oleh korban ditarik dan akhirnya tersengat listrik lalu jatuh dan meninggal dunia. ”Pihak keluarga korban tidak menginginkan jenazahnya dilakukan visum.

Karena itu, jenazah korban langsung dibawa pulang untuk dimakamkan,“ jelas AKP Mukari. (cls/udi)